e Paper Koran Madura 13 November 2014

KAMIS

13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0484 | TAHUN III www.koranmadura.com

a Mantan Kepal i bt pe Bap n Divonis 8 Tahu ra ja en P Nasional hal 3

SKANDAL ALIH FUNGSI LAHAN

Ketua MPR Bisa Jadi Tersangka JAKARTA- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan kembali memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (12/11).

Mantan Menteri Kehutanan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bersaksi untuk kasus alih fungsi kawasan hutan Riau. Wakil Ketua KPK, Busyro Muqaddas Mengatakan bahwa Zulkifli bisa saja Menjadi tersangka.

BERITA

TERKAIT Hal 2

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III

Zulkifli Kembali Diperiksa KPK JAKARTA- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan kembali memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (12/11).

Mantan Menteri Kehutanan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan bersaksi untuk kasus alih fungsi kawasan hutan Riau.

Zulkifli banyak ditanya mengenai proses kebijakan perizinan di kementerian yang dia pimpin.

Dalam kasus yang mengangkat nama PT Bukit Jonggol Asri itu, Zulkifli mengatakan belum ada izin tata ruang yang turun dari kementerian.

“Dia diperiksa sebagai saksi untuk kasus AM (Annas Maamun),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, memberikan konfirmasi, Rabu.

Annas Maamun ditetapkan sebagai tersangka bersama pengusaha kelapa sawit Gulat Medali Emas Manurung setelah berhasil diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kompleks Grand Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (25/9).

Annas disangka menerima suap senilai Rp 2 miliar dari Gulat terkait proses alih fungsi hutan. Gulat memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 140 hektare

yang lahannya masuk kategori hutan tanaman industri (HTI).

Suap itu diberikan sebagai jalan untuk mempermulus perubahan status menjadi lahan areal penggunaan lain (APL).

Barang bukti yang berhasil disita dalam OTT meliputi 156.000 dollar Singapura dan Rp 500 juta. Selain dugaan suap alih fungsi lahan, duit tersebut juga diduga merupakan bagian dari ijon proyek-proyek lainnya di Provinsi Riau.

Bisa Jadi Tersangka Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengatakan tidak menutup kemungkinan Zulkifli Hasan dapat menjadi tersangka.

“Tidak menutup kemungkinan (Zulkifli jadi tersangka), siapa pun juga patut dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Kalau tidak (bersalah) ya berhenti di situ,” kata Busyro di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu (12/11).

DPR TERBELAH

Hatta Rajasa: Insya Allah Senin Depan DPR Jadi Satu

Saat ini jelas Busyro, KPK mendapatkan kajian bahwa alih fungsi hutan lindung disinyalir intransparansi atau tidak sehat.

Pihaknya mengacu pada kasus yang menimpa Annas Maamun dan Bupati Bogor, Rahmat Yasin.

“Dugaan itu muncul pada pertanyaan-pertanyaan kami, tapi kami belum bisa menemukan buktibukti awal tentang aliran dana itu sampai ke mana. Justru karena Pak Zulkifli kami periksa supaya fairness dan keterangannya kami hormati dan akan divalidasi,” jelas Busyro.

Masih kata Busyro, karena sudah masuk dalam tahap penyidikan maka pengembangan kasus ini diletakkan dalam sistem dan struktur konkret. Sistem atau struktur-struktur manakah yang kemudian bisa ditarik sebagai pihak minimal untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

“Kalau nanti ada kick back sejumlah nama nanti akan kami analisis. Aliran dana apakah berasal dari uang dari pihak-pihak tersebut, pasal yang terkait dengan suap itu yang penting. Hasil pengembangan penyidikan, kami tidak pernah berhenti penyidikan itu,” tandasnya. =GAM/ABD

ant/m risyal hidayat

SALAM KOMANDO. KSAL, Laksamana TNI Marsetio (ketiga kiri) salam komando dengan Laksda TNI Taufiqoerochman M. (kiri), Laksda TNI Sri Mohamad Darojatim (kedua kiri), Laksda TNI Arie Henrycus Sembiring Meliala (ketiga kanan), Mayjen TNI (Mar) Guntur Irianto CL (kedua kanan) dan Laksma TNI Darwanto (kanan) ketika upacara sertijab pejabat TNI-AL di Dermaga Ujung Koarmatim, Surabaya, Jatim, Rabu (12/11). Dalam sertijab tersebut Pangarmatim yang baru, Laksda TNI Arie Henrycus Sembiring Meliala menggantikan Laksda TNI Sri Mohamad Darojatim, Pangkolinlamil yang baru Laksma TNI Darwanto menggantikan Laksda TNI Arie Henrycus Sembiring Meliala, dan Gubernur AAL yang baru, Mayjen TNI (Mar) Guntur Irianto CL menggantikan Laksda TNI Taufiqoerochman.

JAKARTA-Para petinggi partai dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali berkumpul di rumah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa di kawasan Kompleks Golf Mansion, Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu (12/11).

Hatta membenarkan pertemuan dalam rangka mencari titik temu antara dua kubu di parlemen yang digelar siang kemarin bukan pertemuan pertama yang digelar di rumahnya.

“Ini pertemuan kesekian kalinya. Saya hitung sudah puluhan kali. Kawan-kawan sudah lapor ke masing-masing ketua partai tentang pertemuan minggu lalu di rumah ini juga.

Dalam pembicaraan tadi, tidak ada yang berubah signifikan dari apa yang sudah dibicarakan minggu lalu,” kata Hatta kepada wartawan di kediamannya, di Jakarta, Rabu (12/11).

Perwakilan KMP yang hadir, yakni Wakil Ketua DPR sekaligus politisi PAN Taufik Kurniawan dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham.

Sedangkan dari KIH yang hadir adalah politisi PDI Perjuangan Pramono Anung dan Olly Dondokambey.

Hatta menjelaskan dalam pertemuan dibicarakan hal-hal teknis untuk menjalankan empat point yang telah disepakati sebelumnya. “Kita bertekad apa yang sudah disepakati partaipartai di KIH dan KMP direfleksikan lewat fraksi,” katanya.

Empat point kesepakatan yang dimaksud, pertama KIH menerima tawaran 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan. Kedua, KIH ingin UU MD3 direvisi agar point pertama bisa terlaksana. Terkait hal ini KIH akan mengirim daftar anggota Badan Legislasi agar revisi UU MD3 bisa dilakukan.

Ketiga, kesepakatan damai KIH dan KMP harus dicapai sebelum 5 Desember. Terakhir, beberapa pasal dalam UU MD3 yang membahayakan sistem presidensial harus direvisi.

Hatta meyakinkan pekan depan tak ada lagi persoalan di DPR, dan DPR bisa bekerja.

“Malam ini masing-masing (perwakilan partai) akan sosialisasi ke partainya, hari Kamis menyelesaikan teknis, Jumat paripurna. Insya Allah (Senin) bisa bekerja,” papar Hatta.

Meskipun KPK sudah bersepakat damai dengan KIH,

bukan berarti mengubah peta koalisi parpol dua kubu di DPR. Koordinator KMP Idrus Marham mengatakan, pihaknya tetap berada di luar pemerintahan. “Kami (KMP) tetap semua di luar. KMP sudah menyatakan berada di luar pemerintahan melakukan peran-peran sebagai penyeimbang. Itu jelas,” kata Idrus.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu bahkan menegaskan, dengan pertemuan dan islah tersebut justru menambah KMP semakin menjadi solid. Bahkan dia menegaskan pertemuan tertutup di rumah mantan Menteri Koordinator Perekonomian dengan perwakilan KIH tidak membahas arah politik pascaislah kedua kubu. “Nggak.

Justru akan memperkuat koalisi KMP,” tandas Idrus Marham.

Sementara itu, usai pertemuan tertutup tersebut, Pramono mengatakan, ‘rujuknya’ KMP dengan KIH itu dikarenakan 2 diplomasi yang dilakukan oleh Hatta Rajasa. “Jadi rekanrekan sekalian, penyelesaian ini manjurnya di rumah Pak Hatta. Diplomasi pertama kita salat bareng,” kata Pramono di rumah Hatta, Rabu (12/11).

Usai salat, Pramono menambahkan, diplomasi yang dilakukan Hatta kepadanya yakni mengajak makan bersama. “Setelah salat, ternyata ada diplomasi ikan patin. Itu ikan patin enak banget dan itu beneran,” kelakar Pramono.

Pramono menegaskan, usai pertemuan di rumah Hatta tersebut semua perseteruan antara KMP dan KIH sudah ‘tutup buku’. “Ini sudah selesai semua, sudah final. Lihat saja saya senyum terus kan,” tandasnya.

Sebelumnya fraksi-fraksi di DPR yang terbagi dalam 2 kubu, yakni KIH-KMP, memutuskan untuk mengadakan islah atau perdamaian. Islah politik KIHKMP itu berlangsung di ruang kerja Ketua DPR Setya Novanto di lantai 3 Gedung Nusantara III, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 10 November 2014. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

Nasional

KORAN MADURA

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III KAMIS 13 NOVEMBER 2014 No. 0484 | TAHUN III

33

CALON KEJAGUNG

Mantan Jampidum Menguat JAKARTA-Spekulasi tentang nama calon Jaksa Agung terus mencuat ke publik.

Namun, hingga kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum kunjung menunjuk pengganti Basrief Arief itu.

ant/idhad zakaria

JENAZAH SUMARTI NINGSIH DIMAKAMKAN. Sejumlah warga mengantarkan peti jenazah mendiang Sumarti Ningsih, untuk dimakamkan di TPU Desa Gandrungmangu, Cilacap, Jateng, Rabu (12/11). Staff Kementerian Luar Negeri Ricardo Gita Perkasa, menyatakan bahwa mendiang Sumarti Ningsih tidak bisa mendapatkan kalim asuransi TKI, karena menggunakan visa turis, dan untuk proses pemberian santunan diserahkan kepada pihak pemkab Cilacap.

Mantan Kepala Bappebti Divonis 8 Tahun Penjara

Terdakwa Dinilai Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi JAKARTA-Mantan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Syahrul Raja Sempurnajaya divonis delapan tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Mantan pejabat di Kemendag itu terbukti melakukan sejumlah tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Sinung Hermawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (12/11).

“Mengadili, menjatuhkan pidana oleh karenanya tersebut kepada terdakwa Syahrul Raja Sempurnajaya dengan pidana penjara selama delapan tahun, dikurangi masa tahanan seluruhnya,” terang Sinung.

Selain dihukum pidana, Syahrul juga dihukum denda sebesar Rp 800 juta oleh Majelis Hakim. Apabila Syahrul tidak membayar denda tersebut, maka harus mengganti dengan kurungan pidana selama enam bulan.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal-hal yang memberatkan, perbuatan Syahrul dinilai tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi.

Terdakwa Syahrul mencederai tatanan demokrasi pemerintah dalam negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). “Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum,” terang hakim menjelaskan hal yang meringankan.

Syahrul dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana 4 dakwaan dan pidana pencucian uang terkait hasil pidana korupsinya. Namun, dua hakim anggota yakni Joko Subagyo dan I Made Hendra Kusuma menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan ini. Keduanya menyebut KPK tidak berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang.

Vonis itu sendiri lebih ringan dari tuntu-

tan Jaksa KPK. Jaksa KPK pada Oktober lalu menuntut Syahrul dengan pidana penjara selama sepuluh tahun. Jaksa juga menuntut Syahrul dengan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider delapan bulan kurungan.

Menanggapi vonis tersebut, Syahrul menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga diungkapkan Jaksa KPK. “Yang mulia kami pikir-pikir dulu,” terang Syahrul.

Usai menjalani persidangan, Syahrul enggan berkomentar soal vonis delapan tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim.

Syahrul justru geram saat disinggung hal tersebut. Dia tampak tak bisa menyembunyikan kekesalannya. “Senang?! Puas kamu?!”

Cetus Syahrul.

Syahrul juga tampak risih saat para pewarta foto dan televisi mengabadikan sosoknya. Dengan wajah muram, Syahrul enggan meladeni pertanyaan awak media dan memilih langsung berjalan menuju ruang tunggu terdakwa. “Udah jangan foto-foto!” tegas Syahrul.

Saat persidangan, tampak hadir istri kedua dan anak tiri Syahrul, Herlina Triana Diehl dan Manuela Clara Diehl. Namun, selepas vonis dibacakan, mereka bergegas pergi. =GAM/ABD

Kamis (13/11) ini merupakan hari ke 24 , Kejaksaan Agung tidak memiliki Jaksa Agung dan tugas Jaksa Agung kini diemban oleh Plt Andhi Nirwanto, Wakil Jaksa Agung.

Seperti diketahui, Andhi ditunjuk sebagai Plt Jaksa Agung sejak Jaksa Agung Basrief Arief mundur bersamaan dengan berakhirnya kepemimpinan SBY. Salah satu nama yang mencuat adalah mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) HM Prasetyo. Anggota DPR dari Partai NasDem itu dinilai sebagai sosok ideal memimpin Korps Adhyaksa.

Terkait latar belakang Prasetyo yang seorang politisi, pakar hukum tata negara Margarito Kamis tidak menampik, baik berasal dari parpol atau non parpol, sosok Jaksa Agung tetap dapat diintervensi selama moralitas tidak terjaga.

Menurutnya, intervensi merupakan sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari oleh seorang Jaksa Agung. “Sosok yang berasal dari orang politik bisa mandiri (tak tergoyah intervensi) atau non politikus bisa tidak berdaya dengan intervensi. Moralitas lah kuncinya,” ujar Margarito di Jakarta, Rabu (12/11).

Dia mencontohkan, mantan Jaksa Agung almarhum Baharuddin Lopa yang sempat menjadi politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah membuktikan dirinya bebas dari intervensi.

“Orang seperti Baharuddin Lopa siapa yang bisa intervensi?” tegas Margarito.

Prasetyo santer disebut menjadi calon kuat Jaksa Agung pengganti Basrief Arief. Nama lainnya yang mencuat yakni Kepala Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf. Margarito menilai baik Prasetyo maupun Yusuf berkompeten, terlebih memiliki latar belakang sebagai jaksa. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III

EVALUASI KURIKULUM 2013

Anies Baswedan Dengar Keluhan Siswa JAKARTA-Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Menbuddikdasmen) Anies Baswedan mulai melakukan evaluasi terhadap keberadaan dan pelaksanaan Kurikulum 2013 dengan mendengarkan langsung keluhan dari para siswa.

“Apresiasi untuk siswa yang ikut membantu peningkatan kualitas pendidikan, saya ingin mendengar langsung dari mereka mengenai Kurikulum 2013,” kata Anies dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu.

Peninjauan itu dilakukannya setelah menerima laporan surat elektronik berisi keluhan tentang Kurikulum 2013 yang dikirim beberapa siswa SMA 87 Rempoa, Jakarta.

Mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut menerima laporan via e-mail dari lima orang siswa SMA 87 berjudul “Memimpikan Sekolah Menyenangkan”. Kelima anak itu, Ahmad Dhiya, Dinda Putri, Imaduddin Irza, Nadhif Kurniawan dan Parardhya, mengirimkan laporan pada Anies mengenai Kurikulum 2013.

Dinda mengatakan senang keluh-kesahnya direspon oleh menbuddikdasmen.

“Saya senang sekali keluhan dan curhatan kami bisa didengarkan langsung Pak Anies. Kita memimpikan sekolah yang bisa menyenangkan,” ujar Dinda Putri.

Secara umum, Dinda dan teman-temannya mengeluhkan beberapa hal mengenai

pendidikan yang memberatkan.

“Di Singapura mata pelajaran lebih sedikit, kita lebih banyak pelajarannya tapi kenapa mereka lebih pintar?” kata Dinda.

Anies sendiri mengatakan mendengar langsung laporan dari siswa penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Di ruang-ruang kelas itu kita melihat masa depan negeri ini. Pada siswa-siswi di kelas negeri ini dititipkan, mendengarkan laporan dari mereka adalah masukan paling penting bagi peningkatan kualitas pendidikan,” kata Anies.

Dia mengatakan transparansi dalam bentuk peninjauan langsung lapangan ini akan terus dilakukan. Dia juga mengajak siswa untuk mengirimkan beragam masukan bagi peningkatan kualitas pendidikan. =ANT/ANOM

ant/ismar patrizki

TIM SEMBILAN MEMBONGKAR SKANDAL CENTURY. Anggota Tim 9 Kasus Bank Century DPR, Bambang Soesatyo (ketiga kanan), Akbar Faizal (keempat kanan), Chandra Tirta Wijaya (kedua kiri), Lily Wahid (kanan), Misbakhun (kedua kanan), penulis buku Monang Sinaga (keempat kiri), pembedah buku pengamat politik Yunarto Wijaya (ketiga kiri) dan Sebastian Salang (kiri), berfoto bersama saat peluncuran buku ‘Tim Sembilan Membongkar Skandal Century’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11). Buku ini menceritakan berbagai kisah sembilan politikus muda DPR yang tergabung dalam tim 9 berusaha mengungkap skandal Bank Century.

KORUPSI MANTAN BUPATI

Rina Masih Dirawat di RS

JAKARTA-Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani masih dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, Rabu, setelah dirujuk ke tempat itu usai menjalani sidang.

Terdakwa kasus penyimpangan dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar itu masih menghuni kamar 202 ruang VIP Cendana di rumah sakit milik Polri tersebut.

Rina ditemani sejumlah kerabat serta beberapa petugas kejaksaan yang ikut menjaga.

Kakak Rina Iriani, Sriyono, mengatakan adiknya masih mengeluh sakit di bagian ulu hati serta kepala.

“Masih lemas, belum mau makan nasi,” katanya.

Menurut dia, sakit di kepala tersebut merupakan bekas operasi beberapa waktu lalu di Surabaya.

Pihak keluarga sendiri juga sudah meminta pemindahan tempat perawatan ke Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang yang memiliki peralatan lebih lengkap.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Semarang menahan mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani, terdakwa kasus penyimpangan dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar.

Rina ditahan usai disidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (11/11).

Hakim Ketua Dwiarso Budi menetapkan penahanan terhadap terdakwa usai sidang dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut.

“Majelis memerintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap terdakwa selama 30 hari,” kata Dwiarso.

Adapun dasar hakim dalam memerintahkan penahanan, antara lain persidangan sudah memeriksa sebagian besar saksi yang dihadirkan oleh jaksa.

Selanjutnya, sidang tinggal menyisakan saksi meringankan yang akan dihadirkan terdakwa.

Pertimbangan lain, terdakwa dikhawatirkan akan memengaruhi saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan.

Atas perintah penahanan itu, penasihat hukum Rina Iriani langsung mengajukan pembantaran agar terdakwa bisa segera dirawat di rumah sakit.=ANT/SENJAYA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III No. 0484 | TAHUN III

55

JAGAT MAYA

Perdagangan Online Harus Ditertibkan JAKARTA- Bisnis di jagat dunia maya belakangan makin diminati masyarakat. Alasan murah dan mudah membuat pengusaha makin gencar membuka lapak secara online.

Namun tidak demikian bagi pengusaha yang menganggap bisnis online sebagai ancaman.

ant/wahyu putro a

ANTRE ISI BBG. Seorang sopir berada di dekat bajaj ketika mengantre untuk pengisian bahan bakar gas (BBG) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas Kawasan Pedongkelan, Jakarta, Rabu (12/11). Sopir Bajai berbahan bakar gas mengeluhkan masih minimnya stasiun pengisian BBG di Jakarta yang mengakibatkan antrean panjang saat pengisian bahan bakar.

EKSPOR NONMIGAS

Berharap pada 60 Pengusaha Aljazair JAKARTA-Pemerintah menggandeng sekitar 60 pelaku usaha Aljazair untuk meningkatkan kerja sama perdagangan Indonesia dan Aljazair dalam sebuah pertemuan bisnis. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat surplus ekspor nonmigas Indonesia ke Aljazair yang saat ini berada di kisaran USD 104,79 juta.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Nus Nuzulia Ishak mengatakan Tren perdagangan Indonesia-Aljazair selama periode 2009-2013 memperlihatkan peningkatan yang positif sebesar 25,91%. Pada 2013, nilai total perdagangan Indonesia-Aljazair mencapai USD 619,77 juta. Nilai total perdagangan nonmigas mencapai USD 242 juta. Sedangkan

nilai ekspor produk nonmigas Indonesia ke Aljazair tercatat sebesar USD 240,53 juta dan nilai impor produk nonmigas Indonesia sebesar USD 1,4 juta. Indonesia sempat mengalami surplus sebesar USD 239,05 juta.

Namun, periode Januari-Agustus 2014 neraca perdagangan defisit akibat impor migas. Nilai total perdagangan IndonesiaAljazair mencapai USD 405,09 juta, dengan perincian nilai ekspor Indonesia sebesar USD 105,73 juta dan nilai impor sebesar USD 299,36 juta, sehingga Indonesia defisit sebesar USD 193,63 juta. Defisit tersebut disebabkan tingginya impor migas Indonesia dari Aljazair.

Kendati demikian, kinerja ekspor nonmigas Indonesia masih mengalami surplus sebesar USD 104,79 juta, dengan nilai ekspor nonmigas sebesar USD 105,73 juta dan impor sebesar USD 0,94 juta. “Para pelaku usaha Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan pertemuan bisnis ini dengan maksimal untuk mempromosikan produk-produk yang berkualitas ekspor kepada para pelaku usaha Aljazair,” ungkap Nus usai menggelar pertemuan dengan Delegasi Aljazair di Jakarta, Rabu (12/11).

Pertemuan ini terselenggara berkat ker-

ja sama Ditjen PEN Kemendag dengan KBRI Alger.

Kunjungan delegasi Aljazair ini juga merupakan implementasi joint statement antara Ditjen PEN dan ALGEX yang ditandatangani pada 29 Mei 2014 di Alger, Aljazair. Joint statement tersebut mencakup kesediaan kedua negara untuk lebih meningkatkan hubungan antara komunitas bisnis kedua negara dan mendorong mereka untuk menjajaki berbagai prospek guna memperkuat hubungan bisnis.

Kedua belah pihak juga bersepakat mengenai pentingnya pengembangan program kerja antara komunitas bisnis yang berminat mencapai keuntungan bersama di antara kedua negara. “Juga disepakati peningkatan kerja sama bilateral ke tingkat yang lebih tinggi melalui upaya promosi dan saling tukar informasi dalam bidang ekonomi yang berdasarkan pada kesetaraan, timbal balik, dan saling menguntungkan bagi kedua negara,” imbuh Nus. Sejumlah produk Indonesia yang diburu pelaku usaha Aljazair diantaranya building material, furnitur, sarung tangan, alat kesehatan, kayu dan produk kayu, kopi dan teh, serta jasa konstruksi. =GAM

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mendesak pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) membuat aturan untuk bisnis perdagangan online. Aturan tersebut dibutuhkan untuk mengontrol bisnis online, termasuk yang skalanya sudah global.

Termasuk soal aturan pajak perdagangannya. “Itu saya pikir Kemenkominfo bagaimana harusnya peraturannya untuk semuanya fair lah. Kalau bayar ya semua bayar.

Tapi bagaimana mengontrolnya kayak apa juga,” ujar Sofjan di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Rabu (12/11).

Sofjan menegaskan, semua bentuk perdagangan termasuk transaksi melalui online harus dikenakan pajak. “Kalau perdagangan dalam arti fisiknya itu bisa kita pajakin mereka, karena itu mereka harus kirim barang mereka. Itu bisa yang trading barang-barang melalui IT. Yang e-trading, itu semua bisa kita lakukan,” jelasnya.

Sofjan menyayangkan aturan pengawasan bisnis perdagangan online di Indonesia yang belum jelas. “Cuma yang saya belum jelas, dan you harus tanya sama Menkominfo itu, yang melakukan misalnya bagaimana perusahaan seperti google dan lain-lain mereka bayar tax atau nggak. Itu saya belum tahu bagaimana kontrolnya,” tandasnya.

Sementara itu, Mantan pendiri situs penjualan Lazada.com, Fung Fuk mengungkapkan bisnis online juga tengah menggeliat di seluruh dunia. Hanya saja diakuinya banyak aturan yang belum pasti dalam berdagang di dunia maya. “Di seluruh dunia masih mencari edukasi bagi online,” katanya.

Meski ramai, Fung menegaskan bahwa skala pelaku bisnis online masih kecil di Indonesia. Menurutnya, masih di bawah 30 persen.

“Bisnis (secara) online itu masih bayi kalau di Indonesia walaupun ramai,” ungkapnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III

INVESTASI KEUANGAN

OJK Incar Kelas Menengah JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengincar masyarakat kelas menengah Indonesia yang memiliki kebutuhan besar untuk berinvestasi namun belum memiliki pengetahuan yang baik untuk berinvestasi di sektor jasa keuangan, khususnya pasar modal.

ant/widodo s. jusuf

SIDANG PLENO ASEAN. Presiden RI Joko Widodo (kanan) berfoto bersama dengan (dari kiri) PM Laos Thongsing Thammavong, Presiden Filipina Benigno S. Aquino III, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Thailand Prayut Chan-O-Cha, PM Viet Nam Nguyen Tan Dung, Presiden Myanmar selaku Ketua ASEAN 2014, U Thein Sein, PM Malaysia Dato’ Sri Mohd Najib, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah dan PM Kamboja Hun Sen sebelum mengikuti sidang pleno KTT ASEAN ke-25 Tahun 2014 di kota Nay Pyi Taw, Myanmar, Rabu (12/11). Pada KTT ke-25 ASEAN ini Indonesia mengusulkan pembicaraan mengenai demokratisasi, penanganan HAM serta pematangan visi Komunitas ASEAN pasca 2015.

MAGNET JOKOWI

Investasi Berpotensi Capai Rp 743,9 Triliun JAKARTA-Sejumlah investor Amerika Serikat (AS) menyambut baik terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Indonesia yang ke-7.

Mereka melihat adanya tanda-tanda positif yang bakal dilakukan oleh Jokowi saat masa pemerintahannya.

Hal itu diungkapkan Managing Director AmCham Indonesia Andrew White dalam konferensi antara investor AS dengan pemerintah yang diwakili Menko Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo.

“Kami melihat adanya tanda-tanda yang positif dari pemerintahan Presiden Joko Widodo serta munculnya semangat baru,” ungkap Andrew di sela-sela acara U.S-Indonesia Investment Summit, di Hotel Mandarin Intercontinental, Jakarta Pusat, Rabu (12/11).

Seperti diketahui, AmCham Indonesia, Kamar Dagang Amerika Serikat, dan organisasi bisnis Indonesia mempertemukan investor AS di Indonesia dengan sejumlah menteri untuk membahas kebijakan yang

mampu mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Turut hadir, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Pertemuan tersebut membahas sejumlah kebijakan yang mampu menambah investasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Andrew mengungkapkan, jika iklim investasi Indonesia kondusif, maka diperkirakan dalam lima tahun ke depan akan ada tambahan investasi sebesar USD 61 miliar atau setara Rp 743,9 triliun. “Pebisnis AS merupakan mitra investor terbesar Indonesia. Jika iklim investasi Indonesia kondusif, maka dalam lima tahun mendatang diperkirakan akan ada tambahan investasi baru sebesar USD 61 miliar,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Himawan Hariyoga mengatakan Indonesia perlu menarik lebih banyak investasi untuk merealisasikan target pertumbuhan dan mencapai ambisi kebijakan yang dicita-citakan pemerintahan

Jokowi. “Realisasi tersebut bermula dari US - Indonesia Investment Summit ini dengan mempertemukan investor AS di Indonesia dan beberapa menteri untuk membahas kebijakan yang mampu mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Hubungan Internasional Kamar Dagang AS, Myron Brilliant menuturkan para investor AS mengaku menyambut baik terpilihnya Jokowi sebagai Presiden. Imbasnya para investor tersebut sangat antusias untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. “Investor AS bersemangat untuk bekerja dengan Presiden Joko Widodo dan membantu rencana pertumbuhan ekonomi beliau,” ujar Myron.

Myron menilai Jokowi harus dapat memaksimalkan euforia kepercayaan investor asing ini. Pasalnya, investasi dibutuhkan sebagai salah satu roda pertumbuhan.

“Kami berharap beliau menggunakan investasi asing sebagai mitra untuk mencapai tujuan ini. Kamar Dagang AS dan berbagai organisasi bisnis siap untuk mendukung,” tandasnya. =GAM

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam sambutannya pada acara Gerakan Nasional Cinta (Genta) Pasar Modal yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta, Rabu (12/11).

Acara itu dihadiri sekitar 5.000 mahasiswa yang sudah menjadi investor di pasar modal.

Muliaman mengatakan masyarakat kelas menengah Indonesia sering diidentifikasi sebagai consumer-state people, atau kelompok masyarakat yang lebih konsumtif dalam pemenuhan gaya hidupnya, termasuk dalam hal pilihan investasinya.

Mereka memiliki demand yang cukup besar akan kebutuhan berinvestasi, namun di sisi lain mereka masih memiliki pengetahuan yang minim mengenai bagaimana berinvestasi di sektor jasa keuangan, khususnya di pasar modal.

“Sebagian besar masyarakat kelas menengah kita masih memiliki pandangan yang konvensional dalam hal menginvestasikan kelebihan dananya, yaitu melalui tabungan di bank,” katanya.

Sedikitnya jumlah masyarakat kelas menengah yang berinvestasi di pasar modal Indonesia ujarnya juga terefleksi dari masih kecilnya jumlah investor yang tercatat di pasar modal dibandingkan dengan jumlah masyarakat kelas menengah Indonesia.

Studi Bank Dunia (2012) menyebutkan, masyarakat kelas menengah Indonesia pada tahun 2012 mencapai 56,5 persen dari total 237 juta penduduk. Jika pada tahun 2003 jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori kelas menengah mencapai 81 juta jiwa, pada tahun 2012 jumlahnya sudah berkembang menjadi 134 juta jiwa atau tumbuh sebesar 65 persen hanya dalam waktu sembilan tahun.

Sementara itu dalam lingkup yang lebih kecil, kelompok pelajar dan mahasiswa juga merupakan calon investor potensial, karena nantinya mereka diharapkan juga akan menjadi bagian dari kelompok masyarakat kelas menengah baru. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Salam Songkem

Mengevaluasi Kurikulum enerapan kurikulum 2013 perlu dievaluasi. Meskipun kurikulum baru tersebut dianggap lebih baik dan menyempurnakan kurikulum sebelumnya, ternyata kurikulum yang diwariskan pemerintahan sebelum Joko Widodo itu dinilai terlalu membebani murid dan guru.

Murid tak ubahnya boneka, yang tak lagi punya waktu cukup untuk menikmati hari-hari mudanya bersama orangtua, keluarga, dan teman di kampung masing-masing, karena terlalu banyak disibukkan oleh pelajaran, les, dan kursus-kursus di sekolah yang harus diikuti, mulai pagi hingga menjelang sore. Pikiran mereka terperas oleh setumpuk program pendidikan yang diamanatkan kurikulum 2013.

Ini juga yang dirasakan oleh para pendidik. Sejumlah guru di sejumlah sekolah mulai resah dan terbebani kesibukan luar biasa setelah di kelasnya diwajibkan menerapkan kurikulum 2013, terutama kesibukan memberikan penilaian siswa-siswinya yang begitu banyak. Seakan-akan kurikulum 2013 itu dirancang untuk membalas dendam pada guru yang telah mendapat sertifikasi, agar kinerjanya lebih seimbang (baca: profesional) dengan perolehan dana tunjangan yang diterimanya, padahal tidak semua guru mendapat tunjangan sertifikasi.

Tidak juga semua guru telah mendapat pelatihan kurikulum 2013 itu.

Pendek kata, kurikulum peninggalan kabinet era Soesilo Bambang Yudhoyono terlalu padat tugas, sehingga terlalu memorsir tenaga dan pikiran murid dan guru di kelas-kelas yang menerapkan kurikulum 2013 itu, sehingga bisa berefek kurang baik bagi kesehatan mereka. Maka sangat logis apabila desakan agar kurikulum 2013 ditinjau ulang di era pemerintahan Joko Widodo.

Sudah saatnya waktu murid yang banyak tersita oleh penerapan kurikulum 2013 dikembalikan. Apalagi perbaikan mutu pendidikan tidak terjamin oleh padatnya kegiatan belajar yang wajib diikuti oleh murid. Tidak juga ditentukan oleh banyaknya penilaian yang harus diberikan oleh guru masing-masing. Bila memang untuk memperbaiki mutu pendidikan, seharusnya pemerintah memulai dari pembenahan sistem rekrutmen guru. (*)

KORAN MADURA

Opini

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 No. 0484 | TAHUN III

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484| TAHUN III

77

“Dialektika” Legal Formal Kabinet Jokowi Euforia dan gegapgempita pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) baru saja usai. Pasar rakyat dan syukuran besar-besaran telah menyedot perhatian seluruh publik Indonesia hingga mewarnai pemberitaan media massa Luar Negeri.

Sehingga itu seolah memantulkan sinar optimisme bagi masa depan bangsa. Tentu saja, antusiasme warga dalam menyongsong pemerintahan baru ini tak boleh dilihat sebagai sekadar selebrasi, karena di dalamnya terdapat harapan yang menyala-nyala.

P

embentukan Kabinet bersih oleh Presiden Jokowi menjadi fondasi penting untuk memupuk harapan rakyat. Sehingga pemerintahan yang efektif dan efisien akan dapat tercipta. Kondisi tersebut sepertinya sudah nampak dengan penyusunan strategi jitu untuk revolusi mental Indonesia yang kini berada di bawah kepemimpinannya.

Dengan mengumumkan susunan kabinet untuk membantu kinerjanya selama pemerintahannya, lima tahun mendatang. hal tersebut merupakan salah satu kewajiban bagi seorang pemimpin dan menjadi track record Jokowi yang sering menghadirkan keunikan. Kabinet tersebut (Kabinet Kerja), itu diumumkan lebih cepat dari perintah UU Kementerian Negara.

Terpilihnya beberapa calon

menteri yang akan bekerja untuk negeri sesuai dengan porsinya. Memberikan bukti rill atas segala janji yang di berikan kepada rakyat. Sebanyak 34 nama telah diumumkan beserta masing-masing jabatannya pada hari Minggu 26 Oktober 2014, tepatnya di halaman Istana Negara. Presiden Joko Widodo menamai susunan kabinet baru ini dengan nama “Kabinet Kerja”.

Mentri Kontroversial Dalam pemilihan menteri tersebut, muncul nama-nama baru yang menuai polemik prokontra yang membludak. Kondisi tersebut, dilatarbelakangi oleh terkuaknya biografi masingmasing Mentri yang terpilih. Sehingga, Banyak pihak menolak, banyak pula yang menggugat Seperti halnya, Ibu Susi Pudjiastuti yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri perempuan tersebut, menjadi satu-satunya menteri yang berijazah SMP di Kabinet Kerja Jokowi. Sehingga, kondisi tersebut menjadi trending topic di jejaring sosial dan membuat geram masyarakat terkait dengan piliahan kabinet Jokowi. Pasalnya, jokowi dinilai tidak memiliki kredibitas dalam menilai dan memilih kabinet kerjanya.

Di lain sisi, Susi Pudjiastuti tak terlepas dari aksi sebagai mentri kontroversial. Pasalnya, mentri tersebut di kenal sebagai salah satu mentri dengan julukan ‘Sang mentri yang merokok’ di tempat umum. Dari beberapa mentri yang di bentuk Jokowi, susi merupakan Menteri yang paling potensial meng-hadirkan sensasi. Penunjukan sang menteri sendiri dinilai sebagai sebuah sensasi. Jokowi mengangkat seorang menteri yang tak tamat SMA dengan ekspektasi besar untuk bisa membenahi sektor kelautan. Kondisi tersebut sudah jelas. Bahwasanya ada kontradiksi antara kualitas pengalaman Susi sebagai mentri mentri kelautan dengan pengalaman masa lalunya sebagai ahli di bidang penerbangan.

Utamakan Profesionalitas Kondisi yang seolah telah mendiskriminasi Susi Pudjiastut, justru tidak membuat minder. Akan tetapi, dia malah ingin membuktikan bahwa, bukan hanya orang berpendidikan tinggi saja yang bisa mengubah Negeri ini menjadi lebih maju.

Akan tetapi, orang yang memilki “lebel” Ijasah SMP mampu menguasai dan duduk sejajar dengan pemimpin. Dengan segala bentuk sepak terjang aplikatif yang akan memberikan progresifitas pada Negeri. Dari sini sosok profesional Susi Pudjiastuti dapat dijadikan sebagai parameter dalam penentuan menteri yang sedang diperdebatkan.

Walaupun hanya berijazah SMP dan bukan seorang insinyur, ternyata ia bisa membuktukan dengan mempunyai puluhan pesawat terbang yang disewakannya. Selain itu, ia juga mampu berkembang secara global, mampu mengatur perusahaan dan terbukti sudah sukses. Hal ini membuktikan bahwa, penilaian Presiden Joko Widodo sudah cermat terkait dengan pemilihan menteri yang ada di kabinetnya, dan sudah menempatkan mereka sesuai dengan profesinya. Struktur menteri yang sekarang ada yang dari profesional, tapi pendidikan formal tidak tinggi. Justru, ini yang harus kita dukung Presiden Jokowi mempunyai pertimbangan tersendiri dalam memilih setiap menteri yang akan mendampingi kinerjanya selama lima tahun ke depan, pun pula dengan pilihan Susi Pudjiastuti. Selain memerha-

tikan sisi empiris dan rasional, Presiden ia nilai juga mempertimbangkan insting. Insting ini di luar rasional dan empiris.

Mereka yang punya insting kuat bisa sukses. Dan kira Pak Jokowi tidak salah (memilih Susi menjadi menteri). Karena, dalam menilai seseorang itu tidak hanya diukur dari sisi formalitas saja melainkan sisi kualitas. Bukan berarti mereka yang berijazah tidak tinggi, lulusan SMP, tidak profesional.

Karena sebenarnya, pendidikan ataupun pengalaman tidak harus diperoleh di bangku sekolah. Akan tetapi, dapat diperoleh darimana saja. Susi Pudjiastuti yang berada di kabinet Presiden Jokowi-JK mendapatkan tempat karena dia mampu dan profesional dibidangnya. Jabatan itu diberikan karena sebelumnya Presiden juga sudah melakukan survei terkait dengan sepak terjangnya. Jabatan itu diberikan bukan karena kasihan tapi karena pilihan profesional. Perempuan sudah mulai menguasi ranah profesional dan dilihat dari sisi apapun mereka tidak salah.

Wallahu a’lam bi al-shawaf=

Presiden Jokowi mempunyai pertimbangan tersendiri dalam memilih setiap menteri yang akan mendampingi kinerjanya...

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 No. 0484 | TAHUN III

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

8

NARKOTIKA

Kejati Kembalikan Berkas ke Polda Jatim

ant/siswowidodo

JALUR WISATA SARANGAN LONGSOR. Petugas melakukan identifikasi di lokasi ruas jalan yang longsor di jalur wisata Sarangan, Magetan, Jatim, Rabu (12/11). Jalan yang longsor akibat diterjang luapan air tersebut, meski tak sampai memutus jalur menuju objek wisata Telaga Sarangan, namun saat melintasi lokasi tersebut kendaraan harus bergantian melintas dari masing-masing arah, karena kondisinya mengancam keselamatan pengguna jalan.

Gus Ipul: Agama Jangan Dijadikan Pemicu Konflik SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau yang akrab dipanggil Gus Ipul mengatakan agama jangan sampai dijadikan sebagai pemicu konflik kepada sesama umat.

"Janganlah agama dijadikan pemicu konflik kepada sesama umat Nabi Muhammad SAW, sebab Islam di Jatim menjadi agama yang mayoritas," katanya saat menjadi nara sumber pada acara seminar Pemolisian dan Resolusi Konflik pada kasus Kekerasan Berlatar Belakang Agama di salah satu hotel di Surabaya, Rabu (12/11).

Ia mengemukakan sesama umat harus saling berjabat tangan dan jadikan agama itu sebagai sumber inspiratif yang positif guna membangun bangsa dan negara.

"Jangan sampai sesama Islam tetapi berkotak-kotak dan tidak

rukun serta menjadi pemicu kerusuhan di negeri sendiri.

Kalau rukun pasti negara akan makmur dan masyarakatnyapun rukun serta damai tenteram lahir dan batin," katanya.

Ia mengatakan konflik memang bisa terjadi dimana-mana dan kapan saja, seperti konflik yang terjadi di Sampang buntutnya hingga kini belum berkesudahan.

"Untuk menghindari jatuhnya korban, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur turun tangan dengan mengungsikan masyarakat Sampang untuk sementara sampai kondisinya membaik dan memungkinkan,"

Saifullah Yusuf

Wakil Gubernur Jawa Timur katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur ingin memberikan perlindungan pada masyarakatnya (Sampang) yang terkena dampak

dari kekerasan atau konflik yang terjadi disana beberapa waktu lalu.

"Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan akomodasi baik sarana maupun prasarana yang mereka butuhkan. Di antaranya, tempat tinggal, kebutuhan makanan dan minum serta kebutuhan pendidikan bagi anak- anak mereka," katanya.

Menurutnya, jika pengungsi tersebut ingin kembali ke desanya di Sampang, silakan saja dan tidak pernah dilarang.

"Hanya satu yang kami tegaskan, yaitu kembali ke sampang itu atas kemauannya sendiri bukan dari kami yang memulangkan mereka. Kalau mereka memaksa ingin pulang ya silakan saja, asal suasananya sudah aman dan kondusif," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

SURABAYA - Untuk kelima kalinya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) mengembalikan berkas perkara narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) jaringan Internasional dengan tersangka Zheng Qiuyun alias Lisa (37), warga negara asing (WNA) asal China, ke penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Jatim.

Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Romy Arizyanto. Dia mengatakan, pihaknya menilai berkas dari penyidik Polda Jatim tersebut dinyatakan belum lengkap. “Petunjuk Jaksa belum dipenuhi penyidik Polda Jatim, karena itulah berkasnya dikembalikan lagi,� ungkap dia. Rabu (12/11).

Alasan pihak Kejati Jatim mengembalikan berkas tersebut sama dengan sebelumnya, berkas perkara ini selalu dikembalikan karena dianggap kurang lengkap lantaran jaksa menilai tidak ada alat bukti yang cukup, khususnya unsur yang dianggap melawan hukum seperti yang dilakukan Zheng Qiuyun alias Lisa.

Melihat kondisi tersebut, kemungkinan Zheng Qiuyun alias Lisa bisa segera bebas semakin kuat, sebab masa penahanan warga negara asal China ini akan habis pada 14 November mendatang atau beberapa hari kedepan.

Sekadar diketahui, Zheng Qiuyun adalah warga China yang ditangkap oleh petugas Subdit II Direktorat (Dir) Reserse Narkoba (Reskoba) Polda Jatim di jalan raya Kupang, Surabaya, pada 17 Juli 2014 silam. Saat ditangkap, perempuan dengan nama Indonesia, Lisa ini baru saja menerima kiriman paket dari Inggris berisi narkoba jenis ketamin empat gram dan 28 butir pil ekstasi, yang dikirim melalui jasa pos.

Peristiwa bermula ketika petugas Direktorat (Dir) Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai (P2 Bea Cukai) Juanda yang melakukan pemantauan seluruh paket kiriman asal luar negeri, mencurigai salah satu paket.

Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan sinar X-Ray, barang yang rencananya akan dikirim ke Apartemen Darmo Permai itu berisi 2 kartu bridge (remi) yang dibungkus aluminium foil. = AGUS SETYAWAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III

9

Belasan Kecamatan Rawan Bencana MALANG - Sebanyak 14 kecamatan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, terus dipantau oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat karena wilayahnya tergolong sangat rawan terjadi berbagai bencana alam.

"Kami akan terus meningkatkan pemantauan terhadap daerah rawan bencana itu agar jika sewaktu-waktu terjadi bencana penanganannya bisa cepat.

Kami bahkan juga melibatkan berbagai elemen masyarakat serta dinas terkait lainnya," kata Kepala BPBD Kabupaten Malang, Hafie Lutfi di Malang, Rabu (12/11).

Sebagai bentuk penanggulangan awal, katanya, pihaknya mengajak masyarakat untuk membersihkan selokan dan membuat biopori guna meminimalkan kemungkinan terjadi bencana. Selain itu, juga bekerja sama dengan Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Pusdalops Jatim guna memantau cuaca.

Dengan kerja sama itu, lanjutnya, kalau ada daerah yang terindikasi hujan lebat dan angin kencang atau puting beliung bisa langsung dipantau dan diberi peringatan dini melalui relawan dan perangkat daerah di kawasan itu, seperti camat dan kepala desa.

Ke-14 kecamatan yang rawan bencana alam banjir dan longsor itu adalah Pujon, Ngantang, Poncokusumo, Kasembon, Dampit, Wajak dan Jabung. Sedangkan kecamatan yang rawan banjir saja adalah Kecamatan Kepanjen, Sumbermanjing Wetan, Singosari, Pakis, Kalipare serta Tirtoyudo.

Khusus untuk Kecamatan Kepanjen yang sering dilanda banjir, ujar Lutfie, disebabkan meluapnya air sungai dan di Singosari disebabkan oleh meluapnya selokan. Sedangkan di kecamatan lain, banjir disebab-

kan curah hujan tinggi, sehingga air sungai meluap, akibatnya banyak infrastruktur dan area pertanian yang rusak.

Pada tahun 2013, kerugian akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Malang sekitar Rp 15 miliar, namun pada 2014 yang belum berakhir itu, angka kerugian akibat bencana alam sudah jauh lebih tinggi, yakni sekitar Rp 1 triliun karena adanya erupsi Gunung Kelud pada awal tahun.

Selain ancaman bencana banjir dan tanah longsor, Kabupaten Malang juga rawan terhadap ancaman puting beliung, bahkan hampir seluruh area berpotensi terkena puting beliung, terutama di lahan yang posisinya rendah dan terbuka.

"Yang pasti kami terus siaga setelah melakukan pemantauan terhadap daerah rawan, termasuk daerah di sekitar pantai.

Keterlibatan semua pihak untuk melakukan antisipasi juga terus kami dengungkan agar mereka waspada dan selalu siaga terhadap ancaman bencana," tegasnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

ant/suryanto

BONGKAR KONTAINER TERMINAL TELUK LAMONG. Pekerja memantau truk pengangkut kontainer saat aktivitas bongkar kontainer pertama di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (12/11). Terminal Teluk Lamong yang merupakan terminal bongkar muat barang yang dilengkapi peralatan otomatis dan ramah lingkungan hari ini melakukan aktivitas bongkar kontainer pertama dari kapal Intan Daya 4.

TERMINAL PETIKEMAS TELUK LAMONG

Resmi Beroperasi Secara Komersial SURABAYA - Terminal petikemas Teluk Lamong resmi beroperasi secara komersial mulai saat ini dengan melakukan kegiatan perdananya membongkar muat kontainer dari Kapal Intan Daya 4 milik maskapai pelayaran PT Pulau Laut.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero), Djarwo Surjanto menjelaskan, terminal petikemas itu dibangun oleh perusahaannya dengan investasi senilai Rp 2 triliun. Untuk mengoperasikannya pihaknya membutuhkan waktu satu pekan dari pengajuan.

"Khususnya izin untuk melakukan operasional bongkar muat sudah keluar," kata Djarwo, di Surabaya, Rabu (12/11).

Ia menyatakan, proses pembangunan terminal petikemas dengan konsep ramah lingkungan itu diawali sejak pertengahan 2010. Dengan begitu, seluruh

aktivitas di terminal tersebut seperti kegiatan bongkar muatnya menggunakan listrik.

"Bahkan truk pengangkut, semua harus berbahan bakar gas.

Karena kami ingin menciptakan terminal bongkar muat dunia yang ramah lingkungan," katanya.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Teknik Terminal Teluk Lamong Surabaya, Agung Kresno Sarwono meyakini pada masa mendatang Terminal Teluk Lamong (TTL) akan terus berbenah dengan melakukan evaluasi rutin dari proses bongkar muat. Pada kegiatan komersial perdananya ini, TTL melakukan bongkar muat satu unit kapal dengan panjang 98 meter berkapasitas 290 TEUs. "Dari 290 kontainer kapasitas Kapal Intan Daya 4 itu, 156 boks petikemas sudah kami bongkar dan muat sebanyak 134 boks," katanya.

Hingga akhir tahun 2014,

Pasang Iklan Hubungi: (0328) 6770024

sebut dia, ditargetkan ada enam kapal yang menggunakan jasa bongkar muat Terminal Teluk Lamong. Bahkan kapal milik Freeport juga siap melakukan bongkar muat di Terminal Teluk Lamong.

"Untuk tarif, kami mengenakan tarif handling charge per boks Rp 601 ribu. Dengan biaya penumpukan di lapangan penumpukan kami kenakan biaya per hari Rp 25 ribu tapi untuk lima hari pertama kami hitung satu," katanya.

Ia melanjutkan, hari ini Terminal Teluk Lamong juga melakukan proses bongkar muat dengan menggunakan mesinmesin canggih yang diimpor khusus dari Finlandia. Alat-alat berat tersebut di antaranya Automatic Stacking Crane (ASC), Ship To Shore Cran (STSC), dan Automatic Terminal Trailer (ATT). = ANT/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III

Dugaan Korupsi Anggaran Pilgub Terus Didalami Polda Jatim Menyidik Dana Hibah Rp 142 Miliar untuk Bawaslu SURABAYA – Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) terus mendalami dugaan penyalahgunaan dana hibah sebesar Rp 142 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tahun anggaran 2013, yang diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, saat perhelatan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Jatim beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Pol-

da Jatim, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Awi Setiyono me-

nerangkan, jika saat ini penyidik Polda Jatim tengah membidik sejumlah komisioner dan staf Bawaslu Jatim, yang diduga ikut terlibat dalam penyalahgunaan dana hibah tersebut.

“Kita sudah periksa 30 orang, baik dari kabupaten dan kota, terkait dugaan de dana hibah yang diterima Bawaslu Jatim. Tapi ini masih sebatas saksi-saksi, belum sampai penetapan tersangka,” terang dia kepada wartawan di sela-sela acara seminar tentang Pemolisian dan Resolusi Konflik

GEJOLAK KENAIKAN HARGA BBM

TOLAK KENAIKAN BBM. Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Anti Penindasan (Formadas) membentangkan spanduk ketika berunjuk rasa di depan kampus Institut Teknologi Medan (ITM), Sumut, kemarin.

Aksi itu untuk menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena dianggap akan menyengsarakan rakyat.

Masyarakat Masih Butuhkan BBM Bersubsidi

ant/irsan mulyadi

DEMONSTRASI

Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM SURABAYA - Puluhan mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mendatangi Gedung DPRD Kota Surabaya guna menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM dalam waktu dekat ini.

Koordinator aksi, Erwin Eko mengatakan kenaikan harga BBM ini justru malah membuat masyarakat miskin menjadi tertindas, bahkan hal ini menjadi momok yang menakutkan di kalangan masyarakat menengah ke bawah.

"Banyak sekali dampak negatif akibat kenaikan BBM ini. Salah satunya harga logistik juga ikut naik.

Itu 'kan malah menyengsarakan, apalagi seperti kami yang anak kos," katanya, Rabu (12/11).

Ia mengatakan biasanya para

pada kasus kekerasan berlatar belakang agama, di Hotel JW Marriott Surabaya, Rabu (12/11).

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Derektur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Jatim ini menegaskan, jika kasus dugaan korupsi ini masih dalam proses awal. Rencananya dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta bantuan lembaga audit untuk membantu penyidikan kasus tersebut.

“Kita masih proses. Ini proses awal. Dalam waktu dekat kita

akan meminta audit untuk mengetahui besar kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi ini,” tandas dia.

Dari informasi yang dihimpun, Bawaslu Jatim mendapatkan dana hibah sebesar Rp142 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2013.

Dana tersebut dibagi menjadi dua, yakni Rp11,6 miliar untuk kebutuhan Bawaslu Jatim dan Rp 130,6 miliar untuk kebutuhan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di 38 kabupaten/kota.

Dari nilai tersebut, yang terealisasi di tingkat Bawaslu hanya Rp10,7 miliar. Sedangkan untuk tingkat kabupaten dan kota yang terealisasi sebesar Rp127,3 miliar. Sisa dana yang harus disetorkan kembali ke kas daerah total sebesar Rp4 miliar. Namun, pada pemeriksaan terakhir pada September 2014, dari sisa Rp 4 miliar yang sudah disetorkan ke kasda sebesar Rp 2,4 miliar. = AGUS STYAWAN

mahasiswa kalau makan seharga Rp 10 ribu sudah mendapat es teh, tapi sekarang menjadi Rp 12 ribu.

"Ini namanya bukan menyejahterakan rakyat, tapi justru sebaliknya," katanya.

Mahasiswa dari Fakultas Hukum Unesa ini menuturkan pemerintah seharusnya mencari solusi lain untuk pemasukan negara, selain dari menaikkan harga BBM, misalnya menaikkan pajak pembelian motor dan mobil atau lainnya.

Hal itu karena orang yang mempunyai mobil dan motor adalah mayoritas kelas menengah ke atas.

"Kami menilai alasan pemerintah mengklaim Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-

gara (APBN) mengalami defisit sehingga BBM harus dinaikan ini sangatlah tidak rasional.

Menurut dia, jika terjadi defisit kenapa kok tidak memangkas tunjangan menteri beserta fasilitasnya, tapi kenapa harus BBM yang dinaikkan.

Sementara itu, anggota komisi D DPRD Kota Surabaya, Faktur Muid mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kedatangan dari sejumlah mahasiswa tersebut.

Menurut dia, kehadiran mereka ke Gedung DPRD Surabaya merupakan salah satu bentuk perhatian kepada masyarakat kelas menengah ke bawah yang semakin tertekan akibat dampak kenaikan BBM. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PASURUAN - Pengamat Ekonomi Universitas Merdeka (Unmer) Pasuruan, Drs H Joes Dwiharto MM mengatakan masyarakat Pasuruan, khususnya kalangan menengah ke bawah, masih membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Masyarakat golongan sosial ekonomi menengah ke bawah di Pasuruan hampir mencapai 80 persen, di antaranya yang paling bawah sebanyak 40 persen dan golongan menengah sebanyak 40 persen, sisanya menengah ke atas," katanya di Pasuruan, Rabu (12/11).

Ia menjelaskan wacana kenaikan harga BBM akan membebani kalangan menengah ke bawah karena akan berdampak pada kenaikan di sektor lainnya seperti harga bahan pokok, bahkan saat ini sudah terjadi kenaikan beberapa komoditas.

"Golongan yang bisa dikatakan miskin hampir setiap rumah memiliki satu kendaraan motor, sehingga akan berpengaruh besar terhadap pengeluaran setiap bulannya," katanya saat ditemui di Gedung Fakultas Ekonomi Unmer.

Ia menambahkan masyarakat golongan menengah ke bawah tidak akan memikirkan infrastruktur dan

pembangunan karena hal tersebut tidak akan terasa secara langsung, melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Masyarakat menengah ke bawah tidak akan memikirkan infrastruktur dan pembangunan yang dananya dialokasikan dari subsidi BBM yang sudah dihapuskan, apalagi kenaikan BBM itu masih belum jelas akan digunakan apa," katanya.

Ia berharap pemerintah memikirkan kembali kenaikan harga BBM sebesar Rp 3.000 yang akan berdampak besar bagi masyarakat, namun apabila harus terpaksa dinaikkan, sebaiknya tidak dinaikkan dengan harga Rp 3.000.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad ketika menghadiri Kongres Pelajar Nusantara di Surabaya (10/11) menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya mungkin saja memilih alternatif lain di luar kenaikan BBM. "Alternatif di luar kenaikan BBM itu masih banyak, karena itu rencana kenaikan BBM itu harus dikaji sedemikian rupa agar tidak berdampak kepada masyarakat kecil secara signifikan," kata Samad yang hadir dalam acara itu bersama tokoh nasional, Syafii Maarif. = ANT/ZUMROTUN S/LAILY/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III

11

ant/eric ireng

KURSUS TERJUN BEBAS TNI AL. Seorang siswa Kursus Terjun Bebas TNI AL (tengah)didampingi dua jumping master, keluar dari pesawat Casa NC212 milik Skuadron Udara 600 Wing Udara Puspenerbal, di atas Lanudal Juanda Surabaya, Jatim, Selasa (11/11). Kursus terjun bebas (Accelerated Free Fall) yang digelar Sekolah Khusus Pendidikan Intai Amfibi (Taifib) Korps Marinir tersebut diikuti 86 siswa mantan Diktaifib dan Dikpaskandan Dikkowal.

Pencanangan Poros Maritim Bangkitkan Semangat TNI-AL SURABAYA - Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr Marsetio mengemukakan tekad Presiden Joko Widodo yang mencanangkan kebijakan sektor kemaritiman dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia menjadikan semangat TNI AL kembali menggema.

"Saya kira sangat tepat sekali apabila Presiden mencanangkan kebijakan kemaritiman menuju Indonesia sebagai poros maritim di dunia," kata Laksamana Marsetio saat memimpin upacara serah terima tiga jabatan strategis di lingkungan TNI AL di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Rabu (12/11).

Menurut Marsetio, TNI AL juga merasa bangga karena dalam pidato pertama usai diambil sumpahnya, Presiden Joko Widodo mengutip moto TNI AL yaitu "Jalesveva Jayamahe" yang mengandung arti "Justru di Laut Kita

Jaya".

"Jalesveva Jayamahe merupakan semboyan nenek moyang di masa lalu yang harus kembali membahana di bumi Nusantara Indonesia tercinta," tuturnya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang dua per tiga wilayahnya adalah lautan, lanjut KSAL, tidak sedikit potensi terpendam yang dimiliki Indonesia dalam bidang maritim dan dapat dioptimalkan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

Besarnya potensi kemaritiman tersebut membuat banyak pihak luar berkeinginan untuk

memiliki dan menguasainya.

"TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut harus mampu menjaga keamanan dan menegakkan kedaulatan hukum di laut demi kemakmuran bangsa serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Marsetio.

Menurut KSAL, upaya mempertahankan serta meningkatkan kualitas dan kapabilitas TNI AL diimplementasikan dalam paradigma baru "World Class Navy" atau TNI AL berkelas dunia, yang menuntut adanya kepemimpinan kuat di tubuh Angkatan Laut.

Sementara itu, tiga jabatan strategis di lingkungan TNI AL yang diserahterimakan masingmasing Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) dari Laksamana Muda TNI Sri Mohamad Darojatim kepada

Laksamana Muda TNI Arie Henrycus Sembiring Meliala, yang sebelumnya menjabat Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil).

Kemudian Laksda Arie Henrycus Sembiring digantikan Laksamana Pertama TNI Darwanto (mantan Wakil Asisten Operasi Panglima TNI).

Selanjutnya Laksda SM Darojatim yang hanya enam bulan memimpin Koarmatim mendapat pos baru sebagai Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).

Adapun jabatan ketiga adalah Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) dari Laksda TNI Achmad Taufiqoerrochman kepada penggantinya Mayor Jenderal TNI (Mar) Guntur Irianto Cipto Lelono, yang mantan Wakil Komandan

Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Upacara sertijab diawali dengan demonstrasi unsur-unsur Sistem Senjata Armada Terpadu (kapal, pasukan Marinir, pesawat udara, dan Pangkalan) saat pasukan upacara masuk dari sisi kanan dan kiri Dermaga Koarmatim.

Terdapat empat unit kendaraan tempur amfibi Tank BMP3F Marinir sambil mengeluarkan asap pengelabuhan diiringi tembakan meriam kapal dan manuver pesawat udara Cassa di atas panggung kehormatan.

Saat pasukan memasuki tempat upacara, dua tim dari Komando Pasukan Katak menggunakan dua unit kendaraan tempur Cheetah melakukan manuver tempur tembakan beruntun di sekitar Dermaga. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 No. 0484 | TAHUN III

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III

MADURA

12

USAHA PERTAMBANGAN

Harus Ada Rekomendasi Kementerian

DIAMANKAN. Tersangka residivis dan preman jalanan tidak berkutik dan babak belur dihajar warga.

Nekat Menjual Gadis di Bawah Umur Seorang Preman Ditangkap di Terminal PROBOLINGGO – Terbukti menjual gadis di bawah umur dan melakukan aksi pencurian motor (curanmor) antar pulau, seorang residivis di tangkap aparat kepolisian di terminal Bayuangga Kota Probolinggo, Selasa (11/11) malam.

Komang alias Fauzi (34), warga Mengwi Badung Bali, seorang residivis dan preman jalanan tidak berkutik dan babak belur setelah dilumpuhkan dan dihajar warga. “Karena terbukti melakukan penculikan dan penjualan gadis di bawah umur. Selain itu, korban juga menjadi budak nafsu pelaku selama tiga bulan sebelum

aksi kejahatannya tertangkap,” ujar Kapolsek Kademangan, Kompol Dody P. Irianto, kepada wartawan, Rabu (12/11).

Sementara itu, lanjut Kompol P. Irianto, teman tersangka, Putri (12), warga Palembang hanya bisa menangis saat dimintai keterangan di Mapolsek Kademangan Kota Probolinggo.

“Korban mengaku diculik saat berada di terminal Giwangan Yogyakarta, ketika hendak mengantar ibunya untuk berobat yang kini belum tahu keberadaannya,” tandasnya.

Tidak hanya itu, saat dalam pelarian ke pulau Dewata Bali pelaku juga nekat mencuri sebuah motor dan lima buah handphone milik Hendro (45) warga jalan Gunung Sari, Peliatan, Banyar Ambengan Kabubaten Gianyar Bali.

Setelah pelaku berpura-pura mencari pekerjaan bangunan, dan langsung ditolong oleh keluarga Hendro selaku korban setelah

mendapatkan semuanya. Ironisnya pelaku melarikan diri ke pulau Jawa.

Tanpa diduga bertemu korban kembali, saat berada di terminal Bayuangga Kota Probolinggo.

Dan langsung di gerebek bersama pihak Polsek Kademangan Kota Probolinggo.

“Untuk proses lebih lanjut, setelah dilakukan berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka bersama dua gadis yang selama ini menjadi korban budak nafsu, langsung diserahkan ke petugas Mapolsek Gianyar Bali,” papar Kompol. Dody P. Irianto. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Probolinggo dinilai ilegal alias tidak ada yang mendapat ijin. Sebab untuk melaksanakan pertambangan rekomendasi kementerian menyatakan harus dimiliki daerah dan ijin bupati.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang Irigasi Perdesaan dan Energi pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Probolinggo, Achmad Arifin, kepada wartawan, Rabu (12/11) Menurutnya, berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, disebutkan daerah yang terdapat usaha pertambangan wajib mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Kementerian Energi, Sumberdaya Mineral (ESDM).

Peraturan Menteri ESDM nomor 07 tahun 2012 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Ujin Usaha pertambangan dan Ijin Usaha Pertambangan Khsusus.”Aturan itu mengatur jenis pertambangan C, harus mendapat rekomendasi dari menteri,” sebut Achmad Arifin.

Achmad Arifin mengaku tidak kunjung keluarnya rekomendasi dari Kementerian ESDM karena di Kabupaten Probolinggo belum memiliki inspektur pembantu (irban) urusan pertambangan. Padahal, berdasarkan peraturan menteri itu, daerah yang mengajukan permohonan rekomendasi harus memiliki irban urusan pertambangan.

Dengan tidak dimilikinya irban itu, secara otomatis Kementerian ESDM tidak bisa mengeluarkan ijin persetujuan atau rekomendasi. “Biaya pelatihannya jutaan, jadi Kabupaten Probolinggo belum punya SDM,” tandasnya.

Menyikapi hal itu, Inspektur Kabupaten Probolinggo, Suparwiyono, mengatakan sejauh ini di Kabupaten Probolinggo mempunyai empat Inspektur pembantu.

Masing-masing irban, memiliki tiga fungsi yakni pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484| TAHUN III

13

TAK MASUK JKN

Gakin Tetap Dapat Bantuan PROBOLINGGO - Meski warga miskin (Gakin) tidak masuk dalam Jaminan Perlindungan Kesehatan (JKN) bisa mengajukan bantuan pengobatan kepada pemerintah daerah. Namun mereka akan diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan.

DIDEADLINE. Semua pengerjaan proyek harus selesai sebelum batas akhir yang ditentukan. Jika molor akan terancam di coret atau diblack list.

Rekanan Bisa Dicoret Bila Pengerjaan Proyek Molor

PROBOLINGGO - Rekanan yang dinilai molor dalam pengerjaan proyek tahun ini terancam akan dicoret atau diblack list. Bila pengerjaan proyek yang dikerjakannya molor dan melebihi deadline waktu sampai akhir bulan Desember mendatang.

Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo, Anggit Hermanuadi, mengatakan untuk pengerjaan proyek oleh rekanan tahun anggaran 2014 ini akan dibatasi sampai akhir bulan depan.

“Semua pengerjaan proyek harus selesai sebelum batas akhir yang ditentukan. Jika tidak bisa mengerjakan dan tergolong melebihi batas waktu, maka bisa jadi diblack list dari catatan rekanan,” jelas kepada wartawan, Rabu (12/11).

Menurutnya, untuk rekanan yang dinilai sudah terlambat dalam pengerjaannya dan terbengkalai, maka akan dikenakan sanksi. Dan mereka tidak bisa mengerjakan proyek dalam beberapa waktu. “Terkait proyek sudah dituangkan dalam peraturan tentang mekanisme pengerjaan proyek pemerintah,” tegas Anggit Hermanuadi.

Untuk tahun ini, lanjut Anggit Hernanuadi, proyek pengerjaan yang berada di bawah dinas yang dikelalonya sebenyak 92

titik yang tersebar di berbagai daerah yang ada di wilayah 24 Kecamatan.“Semuanya bangunan yang dikerjakannya yakni pembangunan jalan,” katanya.

Sementara itu, anggaran untuk pembangunan proyek Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Kabupaten Probolinggo sekitar Rp 42 miliar. Anggaran itu digunakan untuk beragam pembangunan infrastruktur jalan. Baik pembangunan yang menggunakan rabat beton atau pembangunan jalan aspal.

“Semua proyek yang ada, dikerjakan oleh rekanan sudah mendapatkan kepercayaan dan memenangkan tander dalam pengerjaannya,” papar Anggit Hermanuadi. =Mahfud Hidayatullah

Tahun 2015 mendatang Pemkab Probolinggo mengajukan pos bantuan dana pengobatan warga miskin sebesar Rp 500 juta. “Posnya berupa bantuan sosial kepada warga tidak mampu khusus untuk berobat,” terang Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, RM Mashuri Efendi kepada wartawan, Rabu (12/11).

Bantuan sosial itu sendiri melekat akan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Probolinggo.

“Kami hanya memberikan rekomendasi, setelah mendapat persetujuan pencairan dari bupati,” jelas RM. Mashuri Effendi.

Warga miskin yang diketahui sakit, kata RM. Mashuri Effendi hanya melampirkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Di samping itu, surat keterangan dari puskesmas atau dokter pemerintah yang menyatakan sakit.

“Setiap penerima mendapat dana secara beragam. Tergantung penyakit yang diderita.

Makin berat penyakit yang diderita, maka bantuan semakin besar” tandasnya.

Berbeda dengan bantuan so-

sial lainya yang berupa barang, pihaknya mengaku bantuan pengobatan itu berupa dana tunai. “Peruntukkannya bisa untuk operasional pengobatan.

Tidak murni untuk membeli obat saja,” ucap RM.Mashuri Effendi.

Sementara itu, adanya bantuan tunai untuk warga miskin yang tidak tercatat dalam JKN, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Probolinggo, Tanto Walono mengatakan bantuan sosial untuk pengobatan warga miskin itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) 39 tahun 2012 tentang Penyaluran dana Bantuan Sosial dan Hibah.

Warga miskin yang diketahui sakit, kata RM. Mashuri Effendi hanya melampirkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Di samping itu, surat keterangan dari puskesmas atau dokter pemerintah yang menyatakan sakit.

Bantuan sosial hibah dan barang masuk dalam nonmeklatur sesuai uraian tugas dan fungsi masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). “Karena bantuan sosial itu berupa uang, maka melekat kedinas DKPD. Bukan di Dinas Sosial,”paparnya. =Mahfud Hidayatullah

DIPERHATIKAN. Warga miskin yang tidak masuk jaminan perlindungan kesehatan tetap mendapatkan pengobatan dari pemerintah.

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III

Kuota Haji Dibatasi Satu Kali Untuk Mengurangi Lamanya Daftar Tunggu Naik Haji PROBOLINGGO – Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo, Busthomi meminta pengertian masyarakat yang pernah naik haji dapat menunda keinginannya untuk naik haji kembali. Hal ini perlu dilakukan setelah kini ada pembatasan kuota haji oleh pemerintah.

Busthomi mengatakan pembatasan kuota haji tersebut bukan berdasarkan golongan usia calon jemaah haji. Tetapi lebih pada kesempatan naik haji yang boleh dilakukan kembali setelah 5 tahun keberangkatan haji pertama.

“Daftar tunggu untuk calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji belakangan ini memang tergolong lama. Agar hal itu tidak berlangsung terlalu lama daftar tunggu naik haji diberlakukan pembatasan haji hanya satu kali,” ujarnya kepada wartawan,

Rabu (12/11).

Menurutnya, kebijakan pemerintah membuat aturan pembatasan kuota haji lebih dilatarbelakangi alasan kemanusiaan. Memang dalam aturan dalam agama tidak ada istilah pembatasan untuk menunaikan ibadah haji bagi masyarakat.

“Untuk warga yang sudah menunaikan ibadah haji, diharapkan tidak melakukan pendaftaran ulang untuk haji kedua kalinya,” tandas Busthomi.

Bagi mereka yang sudah berangkat haji, lanjut Busthomi, secara otomatis mereka sudah tidak

memiliki tanggungan ibadah haji.

Karena dalam agama ibadah haji hanya diwajibkan satu kali dalam hidup. “Untuk kedua dan seturusya hanya ibadah sunnah saja,” katanya.

Busthami juga mengatakan, agar antrean panjang untuk daftra tunggu bagi CJH, bagi mereka yang sudah naik haji diharapkan agar tidak mendafar ulang, meski dia sudah berkelebihan harta.

“Ini merupakan bentuk toleransi bagi CJH yang berkeinginan menunaikan ibadah rukun islam yang kelima,” tegasnya.

Dikatakan, saat ini yang

mendaftarkan diri CJH harus bisa bersabar menunggu. Karena waktu pemberangkatan tergolong lama. Rata-rata mereka bisa diberangkatkan ketanah suci sekitar 17 tahun lama.

“Daftar tunggu yang membuat lama keberangkatan jamaah haji.

Kuota haji Indonesia memang tergolong sedikit dibandingkan sebelumnya. Kita harus tahu situasi di Mekkah, Minah, Arofah dan Madinah. Kita boleh saja minta banyak, tapi kalau sampai sana gak punya tempat gimana,”papar Busthomi. =Mahfud Hidayatullah

ENTREPRENEUR

Butuh Waktu untuk Melahirkan Pengusaha PROBOLINGGO – Pada era terkini, sepertinya kehadiran wirausaha menjadi tulang punggung perekonomian. Karenanya, tidak heran apabila pemerintah Kabupaten Probolinggo menggulirkan program guna mencetak wirausaha baru. Hingga 2014 menargetkan 1.000 orang enterpreneur.

Faktanya, mencetak wirausaha

baru bukan perkara mudah. Butuh program berkelanjutan. Itu supaya lahir pengusaha tangguh. Program mencetak wirausaha baru yang digulirkan pemerintah adalah hal positif. Tapi, hal itu masih sebatas kuantitas, belum kualitas.

“Untuk menghasilkan wirausaha baru yang berkualitas dan tangguh, butuh waktu cukup lama, dan mencetak pengusaha

kecil menengah itu bisa dilihat tidak instan. Butuh waktu untuk melahirkan pengusaha. Yang penting kami terus melatih calon-calon pengsaha UKM secara konsisten,” ujar Erlin Setiawati, kepada wartawan, Rabu (12/11).

Menurutnya, sejauh ini ada beberapa hal yang masih menjadi kendala untuk melahirkan wirau-

saha baru. Dalam hal program, salah satunya melatih 1.000 orang dari usaha kecil menengah (UKM) menjadi enterprenuer.

Mereka dilatih menjadi pengusaha kerajinan tangan, olahan makanan minuman hingga meubeler dan daur ulang.

Melahirkan banyak pengusaha UKM di Kabupaten Probolinggo, sambung mantan Kepala

Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini, akan mengurangi angka pengangguran serta menjadikan UKM sebagai pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif.

“UKM yang sudah berhasil akan bisa merekrut karyawan. Otomatis bisa mengurangi pengangguran warga sekitar,” tandas Erlin Setiawati.

Oleh sebab itu, Erlin Setiawati berharap para calon pengusaha yang sudah dilatih benar-benar memanfatkan ilmu yang diterima dengan diterapkan pada usaha.

Meski demikian, pihaknya mengakui dari 1.000 pemuda yang mendapat pelatihan itu tidak semuanya berhasil mengembangkan ilmu yang dilatih.

Hanya saja, tetap optimis antara yang bisa mengembangkan dan tidak bisa mengembangkan lebih banyak yang berhasil.

“Jadi asas manfaatnya lebih banyak. Tahun depan upaya itu tetap kami lakukan,” paparnya.

Ia menambahkan, saat ini persaingan usaha kian ketat.

Sayangnya, pasar kian terbatas bagi para wirausaha baru. “Butuh wirausaha bermental tangguh.

Saat ini, saya melihat, khususnya di wilayah Kabupaten Probolinggo mental wirausaha harus lebih tangguh. Mereka memilih berwirausaha karena kondisional.

“Tugas utama pemerintah untuk mendorong dan menumbuhkembangkan wirausaha adalah menciptakan iklim, bukan mencetak. Iklim usaha dapat tercipta jika adanya kebijakan yang pro-dunia usaha,” kata Erlin Setiawati. =M.Hsibullah Huda

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 13 NOVEMBER | No. 0484 |2014 TAHUN III KAMIS2014 13 NOVEMBER

No. 0484 | TAHUN III

15 15

Dilanda Badai Cedera

Hodgson Pusing LONDON - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Inggris Roy Hodgson pusing menjelang laga kualifikasi Piala Eropa 2016 melawan Slovenia Sabtu (15/11) mendatang dan laga persahabatan melawan tuan rumah Skotlandia Selasa (18/11) pekan depan karena badai cedera yang dialami para pemainnya. Bayangkan, pada sesi latihan Selasa (11/11) kemarin, 10 orang pasukan “The Three Lions” tidak ambil bagian karena bermasalah dengan kebugaran fisik.

Pemain-pemain yang absen pada latihan tersebut adalah bek Chelsea Gary Cahill, bek Everton Leighton Baines dan Phil Jagielka, pemain sayap Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain, dan pemain Tottenham Hotspur Andros Townsaend. Soal kebugaran para pemain ini masih menunggu rekomendasi tim medis.

Untunglah, Hodgson mendapat suntikan tenaga baru dari para pemain yang baru pulih dari cedera seperti Theo Walcott.

Selasa (11/11), penyerang Arsenal ini mengikuti sesi latihan untuk pertama kalinya pada tahun ini setelah pulih dari cedera lutut yang parah. Pemain lain yang juga siap tampil pada akhir pekan ini adalah pemain West Ham United Stewart Downing yang tampil impresif bersama timnya sepanjang musim ini serta gelandang Manchester United (MU) Michael Carrick yang juga sudah semakin bugar.

Hodgson juga mendapat pasokan pemain muda dari Timnas Inggris U-21 yaitu Jamaal Lascelles dan Jack Robinson. Para pemain muda ini dipanggil untuk mengantisipasi kemungkinan tidak bisa bermainnya sejumlah pemain kunci yang sedang mengalami cedera.

Meski dihantuai badai cedera pemain, Hodgson tetap percaya diri dengan kekuatan timnya.

Salah satu faktor yang membesarkan harapan Hodgson adalah penampilan Wayne Rooney yang semakin matang. Rooney akan melakoni laga ke-100 bersama Inggris saat melawan Slovenia akhir pekan ini. Dia mengikuti jejak Steven Gerrard, Ashley Cole dan Frank Lampard yang sudah tampil 100 kali untuk negaranya.

Rooney yang memulai debutnya bersama Inggris pada 2003 hampir pasti akan melewati rekor ketiga pemain itu karena masih berusia 29 tahun dan masih akan membela tim Tiga Singa untuk beberapa tahun ke depan. Sepanjang 11 tahun

kariernya di Timnas Inggris, Rooney sudah melewati berbagai peristiwa baik yang menyedihkan maupun membanggakan.

“Saya kira dia sudah mengalami sebuah turbulensi karier dengan berbagai cara. Dia tampil pertama kali di atas lapangan sebagai seorang pemuda 19 tahun.

Dia juga tampil sebagai penyelamat sepakbola Inggris. Tetapi ada saatnya dia tidak tampil sebagai pahlawan dan publik Inggris mengkritiknya,” kata Hodgson.

Hodgson juga mengaku bahwa Rooney sudah bekerja dengan sangat keras untuk kembali ke penampilan terbaiknya. Hal itu memperlihatkan kematangana yang luar biasa serta kekuatan mentalnya. Kedua hal ini sangat dibutuhkan untuk maju. “Hal-hal seperti ini kadang lebih sulit diajarkan di dalam skuat dibanding taktik dan teknik,” lanjut mantan pelatih Liverpool itu.

Rooney juga sering melewati sisi gelap selama mengenakan seragama Timnas Inggris. Sebagai contoh, pada Piala Dunia 2006, pria beranak dua itu diusir keluar lapangan saat melawan Portugal setelah bentrok dengan bek Portugal Ricardo Carvalho. Empat tahun kemudian dia dikritik fan Inggris saat ditahan imbang 0-0 Aljasair di Piala Dunia Afrika Selatan. Lalu, pada Piala Eropa 2012 di Ukraina dan Polandia, Rooney dijatuhi sanksi larangan bermain pada dua pertandingan karena memukul bek Montenegro, Miodrag Dzudovic.

Terlepas dari peristiwaperistiwa itu, di mata Hodgson, Rooney adalah seorang kapten yang penuh perhatian dan sangat sensitif. “Dia seorang kapten yang penuh perhatian. Dia sangat bagus dalam menciptakan suasana yang nyaman dan memuaskan di dalam tim serta memastikan bahwa tidak ada masalah di dalam tim,” lanjut Hodgson.

Dia melanjutkan, “Untuk saya dan staf pelatih, ini sangat penting karena kami tidak selalu memantau hal-hal seperti itu. Sangat penting memiliki seorang pemain yang begitu dekat dengan tim dan para pemain lain dan bis berkomunikasi baik dengan mereka.”

Kematangan Rooney ini diharapkan bisa dia perlihatkan pada laga melawan Slovenia nanti di Wembley. Kemenangan atas Slovia bukan hanya mengokohkan Inggris di puncak Grup E tetapi juga memahkotai penampilan ke-100 Rooney. =sky sports/carol aji

Mantan Presiden Real Madrid Ramon Calderon.

REAL MADRID

Calderon Tuduh Perez Ingin Batalkan Transfer Ronaldo MADRID - Mantan Presiden Real Madrid menuduh Presiden Real Madrid saat ini, Florentino Perez, ingin membantalkan proses transfer Cristiano Ronaldo dari Old Trafford ke Santiago Bernabeu sejak Perez menggantikan dirinya.

Hal itu diungkapkan oleh Ramon Calderon kepada Revista.

Calderon adalah orang sangat berambisi memboyong Ronaldo dari Old Trafford ke Santiago Bernabeu. Sementara Perez sebenarnya ingin membatalkan rencana membeli Ronaldo dengan harga 80 juta euro yang sudah diinisiasi oleh Calderon sebelum menanggalkan jabatannya.

Ronaldo bergabung dengan Madrid pada 2009 dan sejak itu menjadi pemain kunci di Santiago Bernabeu. Pemain asal Portugal ini menjadi pemain sangat penting saat Madrid merebut “La Decima” atau gelar Liga Champions ke-10 musim lalu.

Beberapa hari lalu, Ronaldo juga meraih penghargaan sepatu emas untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

“Ketika Florentino menjadi Presiden dan datang ke klub ini, dia ingin menghentikan negosiasi dengan MU karena harga Ronaldo terlalu mahal. Dia mengakui Ronaldo seorang pemain bagus tetapi tidak terlalu senang dengan harga yang begitu mahal. Itulah masalah awal Perez dengan Ronaldo,” kata Calderon.

Calderon lalu menceritakan kisah awal mereka bernegosiasi dengan eksekutif MU untuk membeli Ronaldo lima tahun silam. “Ketika itu, situasinya sulit. Saat kami bernegosiasi untuk mengkontrak Ronaldo, Chief

Executive MU saat itu David Gill mengatakan, ‘tidak’. Saya menganggap, pernyataan ini normal, tetapi pemain sendiri sudah sangat ingin pergi dari Old Trafford.

Kami bernegosiasi selama dua tahun,” kisah Calderon.

Calderon juga mengungkapkan tentang masa tambahan satu tahun Ronaldo tinggal di Manchester sebelum tiba di Madrid dan tentang bagaimana pemain ini pindah ke Spanyol dengan cara yang sangat berbeda. “Dia seharusnya datang ke Spanyol pada musim 2008-2009. Dia menelepon saya, ‘Presiden saya minta maaf karena tidak bisa pergi tahun ini. Saya sudah berbicara dengan Sir Alex Ferguson. Jangan khawatir, saya akan pergi tahun depan’. Dia bernegosiasi dengan Manchester United agar dilepas dengan harga 80 juta euro,” kenang Calderon.

Dia melanjutkan, “Ferguson sangat benci Real Madrid. Dia tidak menyukai kami. Dia bilang tidak. Cristiano boleh pergi, tetapi jangan ke Real Madrid.

Mereka menginginkannya pergi ke Barcelona. Sementara Barcelona menyatakan siap membayar berapa pun yang kalian minta. Tetapi hal yang paling penting adalah bahwa Critiano sendiri yang menegaskan, ‘tidak, Real Madrid atau sama sekali tidak pindah’.”

“Saya sangat bangga bahwa dia akhirnya bergabung dengan Real Madrid, sangat bangga dengan apa yang sudah dia kerjakan di sini. Saya bangga karena saya berada di sana saat proses transfer itu terjadi. Siapapun bisa melkaukan hal serupa,” tutupnya. =sky sports/carol aji

16

KORAN MADURA

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III

KORAN MADURA

BACA JUGA

Dilanda Badai Cedera, Hodgson Pusing HALAMAN | 15

16

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 No. 0484 | TAHUN III

Del Bosque Coret Fabregas La Furia Roja Andalkan Pemain Muda di Lini Tengah

Cesc mengalami masalah pada ototnya setelah bermain selama 95 menit melawan Liverpool.

Hari ini dia kelihatannya tampak lebih baik tetapi sesungguhnya dia belum merasa nyaman betul.

Vicente Del Bosque Entrenador Spanyol

MADRID - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Spanyol mencoret gelandang Chelsea Cesc Fabregas dari skuat “La Furia Roja” untuk pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2016 melawan Belarus akhir pekan ini di Huelva dan laga persahabatan melawan Jerman pekan depan di Vigo karena cedera. Mantan gelandang Barcelona ini mengalami cedera hamstring setelah bermain selama lebih dari 90 menit saat menang 2-1 atas Liverpool di Anfield Sabtu (8/11) lalu.

Pelatih Chelsea Jose Mourinho mengungkapkan, pemainnya itu mengalami masalah dengan hamstring dan tidak siap membela Spanyol.

Sebelumnya, pelatih “La Furia Roja” Vicente Del Bosque juga mencoret rekan satu timnya di Chelsea, Diego Costa, juga karena belum pulih benar dari cedera.

Tim medis Chelsea sudah menghubungi Federasi Sepakbola Spanyol untuk memberitahu kondisi Fabregas bahwa pemain ini mengalami cedera, tetapi Federasi Sepakboal Spanyol tetap meminta Fabregas terbang ke Spanyol Selasa (11/11) guna melakukan tes medis lebih jauh.

“Gelandang Chelsea Cesc Fabregas dicoret dari skuat Spanyol untuk laga melawan Belarus dan Jerman setelah dilakukan tes oleh tim medis tim nasional. Uji MRI memperlihatkan hasil yang sama seperti yang dilakukan tim medis klubnya pada Minggu (9/11) lalu,” demikian bunyi pernyataan Fedrasi Sepakbola Spanyol.

Lebih lanjut pernyataan itu menyebutkan, “Diagnosis itu berbicara tentang sebuah proses inflamatori pada otot hamstring. Meski berdasarkan scan, tidak ada “masalah” pada zona itu, tetapi pemain sendiri selalu merasa tidak nyaman dan tim medis menyadari bahwa bermain pada dua laga mendatang sangat tidak direkomendasikan. Karena itu dia akan absen pada dua laga tersebut untuk pemulihan.”

Del Bosque sendiri membenarkan cedera yang dialami Fabregas. “Cesc mengalami masalah pada ototnya setelah bermain selama 95 menit melawan Liverpool. Hari ini dia kelihatannya tampak lebih baik tetapi sesungguhnya dia belum merasa nyaman betul. Kami telah mencoretnya,” kata mantan pelatih Real Madrid itu.

Dia melanjutkan, “Kami sangat percaya pada Fabregas karena dia memiliki rekor yang fantas-

tis. Kami makan bersama dan berbicara banyak hal. Tim dokter memutuskan untuk melakukan scan MRI. Kami tidak ingin mengambil risiko lebih parah.”

Absennya Fabregas memperpanjang daftar pemain cedera di lini tengah juara bertahan Piala Eropa ini. Sebelumnya Del Bosque sudah kehilangan David Silva, Andres Iniesta, dan Thiago Alcantara yang masih berkutat dengan cedera. Sedangkan Sergio Busquets masih diragukan tampil setelah ditarik keluar saat Barcelona menang 2-1 atas Almeria akhir pekan lalu.

Setelah mundurnya Xabi Alonso dan Xavi Hernandez, Del Bosque mengandalkan para gelandang muda minim pengalaman di lini tengah seperti gelandang Atletico Madrid Koke dan pemain Real Madrid, Isco. Del Bosque juga meanggil gelandang Villarreal Bruno Soriano untuk melapis di lini vital ini.

Meski demikian, Del Bosque tidak ingin melakukan revolusi total di skuatnya. “Pada 2008, ada sejumlah muka baru yang perlahan-lahan menjadi pemin utama di tim ini. Grup ini punya pemimpin dan terima kasih atas pengalaman-pengalaman mereka tetapi juga ada Koke, Isco, Santi Cazorla, Bruno Soriano yang memiliki karakter dan tahu apa yang harus dilakukan. yang terpenting adalah memiliki skuat yang besar,” tutup Del Bosque. =sky sports/carol aji

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 No. 0484 | TAHUN III

ADA TITIPAN DALAM PEMILIHAN KACONG-CEBBING? SAMPANG | N

KORAN MADURA

NETER G N KOLENA

NP HALAMA

ANUGERAH KEHIDUPAN

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III

“Mari kita maknai hidup ini sebagai anugerah, apa pun yang kita terima . Mensyukuri yang ada, itu adalah yang terbaik,” ujar Nur Fadilah, mahasiswi Ngudia Husada Madura.

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Massa Hadang Pengguna Jalan SAMPANG – Mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Mahasiswa Sampang (Forkamasa) melakukan unjuk rasa di empat instansi pemerintah, Rabu (12/11). Instansi yang didatangi mahasiswa yaitu BPBD, Dispendaloka, Pemkab, dan Kejari Sampang.

Mereka mempertanyakan supremasi keadilan di Sampang.

Salah satu yang dipersoalkan proyek pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk korban kebakaran di Pasar Srimangunan yang terindikasi ada mark up.

Pantauan Koran Madura, aksi unjuk rasa dilakukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang kemudian dilanjutkan ke kantor Dispendaloka Sampang. Namun pejabat di dua instansi tersebut tidak ada yang menemui massa.

Tidak hanya sampai di situ saja, puluhan mahasiswa tersebut melanjutkan aksinya ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dan juga ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang.

Saat di Kantor Pemkab Sampang, para demonstran sempat adu dorong dengan aparat keamanan Polres Sampang ketika ingin menemui jajaran Pemkab.

Kondisi itu terus memanas dan selang setengah jam, para demonstran berubah haluan menuju kantor Kejari.

Mereka meminta Kepala Kejari Sampang Abdullah untuk menemuinya, lagi-lagi permintaan para demonstran kembali disambut kecewa lantaran pihak Kejari Sampang tak kunjung keluar menemuinya.

RICUH. Para demonstran saat menghadang pengguna jalan di depan kantor Kejari Sampang, Rabu (12/11).

Empat Instansi Didemo “Proyek pembangunan TPS senilai Rp 2 miliar sudah jelas sekali telah di mark up oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pembangunan TPS banyak yang tidak sesuai dengan RAB-nya.

Namun pihak Kejari malah diam saja, membiarkan pejabat-pejabat itu kenyang,” teriak Moh Amrizal, korlap aksi dalam orasinya di depan Kantor Kejari Sampang.

Moh Amrizal menilai, tidak ditemuinya massa tanda bahwa

Kejari tidak serius menegakkan hukum. “Untuk diketahui, tidak ditemuinya kita, ini membuktikan jika penegak hukum di Sampang terutama Kejari ada indikasi kongkalikong dengan adanya proyek TPS,” ujarnya, Rabu (12/11).

Selain itu, juga massa meminta kepada penegak hukum agar secepat mungkin memproses dugaan korupsi pembangunan 416 TPS di Pasar Srimangunan.

“Keterlibatan pihak pemerintah

terkait juga harus di selidiki,” katanya.

Merasa kecewa karena tidak ditemui, massa pun membubarkan diri dikarenakan Kepala Kejari Sampang Abdullah tidak kunjung menemuinya. Akan tetapi, para demonstran mengancam melapor kasus itu ke Polda Jatim.

Dalam aksi di depan kantor Kejari, kondisi semakin memanas dan menimbulkan kericuhan disertai adu mulut dengan aparat

keamanan. Tidak hanya itu, para demonstran juga melakukan pemblokiran dan tidur di badan jalan tepat di depan kantor Kejari lantaran keinginan untuk menemui kepala Kejari tak terpenuhi.

Aksi tersebut mengakibatkan arus lalu lintas dari arah timur menuju barat mengalami kemacetan panjang. Sehingga, aparat kepolisian terpaksa membubarkan paksa saat mengamankan jalannya demo. =MOHAMMAD MUHLIS

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 No. 0484 | TAHUN III

Ketua DPRD Tempati Perumahan Tak Berizin SUMENEP - Meski telah lama bermasalah, ternyata sampai sakarang proses perizinan perumahan yang berada di sebelah barat Terminal Arya Wiraraja belum selesai. Meski begitu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Herman Dali Kusuma telah menempati salah satu rumah yang ada di lokasi tersebut.

Menurut Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep, Herman Purnomo, sampai saat ini proses perizinan perumahan di lokasi tersebut masih menjadi pembicaraan di Tata Pemerintahan (Tapem).

Pasalnya, masih ada beberapa persoalan belum selesai. Se-

hingga pihaknya masih belum bisa mengeluarkan izin.

Herman mengatakan, selama ini masih ada beberapa persyaratan yang tak dipenuhi oleh pihak pemohon. Salah satunya terkait dengan telaah kajian teknis dari pertanahan tentang lahan yang digunakan.

Karena itu, Herman menuding

bahwa pihak pemohon kurang proaktif dengan pihaknya.

Sehingga perizinan lokasi tak kunjung selesai.

Seharusnya, Herman menambahkan, pihak pemohon proaktif dalam mengurus perizinannya. Agar pihaknya bisa segera mengeluarkan perizinan “Jadi itu bukan dari kami yang terlambat, melainkan dari pemohonnya dalam mengajukan kelengkapan-kelengkapan perizinannya,” tukasnya, Rabu (12/11).

Saat disinggung bahwa perumahan di situ melanggar Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Herman enggan men-

jelaskan secara detail persoalan itu. Pasalnya, menurutnya, hal itu sudah terjadi, dan pihaknya tidak mau men-flash back persoalan itu.

Hanya saja, pihaknya mengaku akan mengupayakan yang terbaik. Karena yang terpenting saat ini menurut Herman adalah pihak pemohon segera menyelesaikan kelengkapan-kelengkapan perizinannya. “Itu yang selama ini paling menghambat kami mengeluarkan surat izin. Tapi kami harap segera diselesaikan,” dalihnya.

Pernyataan Herman tersebut berbeda dengan pernyataannya sendiri. Dulu,

Jumat (10/1), Herman pernah mengatakan, pembangunan perumahan di lokasi itu jelas melanggar Perda dan RTRW. Pasalnya didirikan di atas lahan pertanian produktif, dan lahan zona hijau.

Meski demikian, pantauan Koran Madura, Rabu (12/11), walau perizinannya belum selesai, namun salah satu rumah itu sudah ditempati oleh Ketua DPRD, Herman Dali Kusuma sejak beberapa bulan yang lalu.

Terkait hal itu, Herman Poernomo mengatakan, bahwa jika rumah itu sudah dijual oleh pemiliknya, maka si pembeli boleh menempatinya. =FATHOL ALIF

KENDARAAN DINAS

Pimpinan Dewan Segera Terima Mobil Baru SUMENEP – Empat unsur pimpinan Dewan Parwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep akan mendapatkan fasilitas mobil dinas baru. Pasalnya, pemerintah daerah akan menarik empat mobil yang dipakai pimpinan DPRD periode 2009-2014.

Pemerintah daerah saat ini telah menganggarkan pengadaan mobil pimpinan sebesar Rp 1,2 miliar melalui dana APBD tahun 2014. Mobil dinas tersebut baru akan diterima pimpinan DPRD sekitar akhir bulan Desembar.

Sekretaris DPRD Sumenep Moh. Mulki menjelakan, pengadaan empat mobil tersebut sudah masuk di Unit Layanan Pengadaan (ULP) LPSE Setkab Sumenep. ”Saat ini masih dalam tahap proses di UPL. Sebab kami kuran paham soal pengadaannya, kami di DPRD hanya menerima.

Pengadanya dilakukan pemkab,” katanya, Rabu (12/11).

Menurutnya, proses pengadaan itu dipastikaan akan selesai pada akhir Desember 2014.

Mengingat, semua pengadaan benda yang menggunakan anggaran 2014 sudah harus selesai sebelum tutup tahun 2014. ”Pengadaan mobil dinas itu harus selesai sebelum 31 Desember,” ujarnya.

Adapun spesifikasi dan kuali-

tas keempat mobil pimpinan yang baru itu, diyakini tidak akan jauh beda dengan mobil pimpinan yang lama. Ketua dewan akan mendapat mobil dinas jenis sedan Toyota Altis. Semantara tiga wakil ketua masing-masing akan mendapatkan mobil minibus Suzuki Inova.

Selain pengadaan kendaraan roda empat, sekretariat juga bakal mendapatkan lima kendaraan roda dua. Kendaraan itu akan digunakan oleh pendamping tiap komisi yakni, komisi A, B C dan D. Sementara satu unit lagi akan digunakan oleh bendahara. ”Untuk pengadaan lima kendaraan itu, kami sudah menyedikan anggaran sebesar Rp 75 juta,” terangnya.

Pengadaan kendaraan roda dua dilakukan karena fasilitas kendaraan yang ada saat ini sudah tidak layak. Selain sudah tua, kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk menunjang operasional DPRD. Jika kendaraan baru itu sudah tiba, kendaraan yang lama akan ditarik oleh pemerintah. Sebab, menurut Mulki, semua fasilitas yang digunakan oleh DPRD merupakan inventaris pemerintah kabupaten. ”Fasilitas itu merupakan inventaris pemkab. Sehingga kewenangan untuk menarik kendaraan itu adalah pemkab,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

MEWAH. Warga Sumenep berjalan di depan mobil salah satu pimpinan dewan yang tengah diparkir di tempat parkir Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Rabu (12/11).

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484| TAHUN III

C

REMPAH-REMPAH

Polres Dalami Kasus Dugaan Merica Palsu SUMENEP - Kepolisian Resor Sumenep, Jawa Timur, masih mendalami kasus dugaan peredaraan merica palsu yang dicampur dengan merica asli yang ditemukan di Pasar Anom Baru di Kecamatan Kota Sumenep.

"Kami telah mengambil contoh merica dari beberapa pedagang rempah-rempah di Pasar Anom Baru. Saat ini, kasus tersebut masih kami dalami," kata Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko di Sumenep, Rabu (12/11).

Sebelumnya, tim Disperindag Sumenep menemukan merica diduga palsu yang dicampur dengan merica asli di salah satu pedagang rempah-rempah di Pasar Anom Baru.

Merica diduga palsu tersebut mudah pecah atau hancur dan tak beraroma merica sama sekali, dan diduga dibuat dari singkong atau ketela pohon yang dikeringkan.

"Contoh merica yang kami ambil dari beberapa pedagang itu, baik merica asli maupun merica yang diduga palsu, sudah kami bawa ke laboratorium di Surabaya untuk dicek," ujarnya, menambahkan.

Ia menjelaskan, pihaknya akan menunggu hasil pengecekan di laboratorium untuk memastikan merica tersebut merupakan merica palsu.

"Tunggu hasil laboratorium dulu. Pada prinsipnya, kami telah menindaklanjuti kasus dugaan peredaraan merica palsu tersebut. Namun, kami tentunya harus bertindak cermat dan tidak boleh tergesa-gesa," kata Marjoko, menambahkan.

Tim Disperindag Sumenep menemukan merica diduga palsu setelah mengecek komoditas tersebut di beberapa pedagang rempah-rempah di Pasar Anom Baru.

Merica diduga palsu itu ditemukan oleh tim Disperindag Sumenep di salah satu pedagang di Pasar Anom Baru.

Saat ini, tim Disperindag Sumenep melakukan pendekatan dengan pedagang tersebut, guna mengetahui pemasok merica palsu itu. =ABD AZIZ/ANT

MENJELASKAN. Kepala Dinas PU Bina Marga Sumenep, Edy Rasiyadi (pegang map) tengah menjelaskan spesifikasi pekerjaan perbaikan jalan di Jalan Lingkar Barat, Kecamatan Kota Sumenep, kepada sejumlah anggota dewan yang melakukan sidak, Rabu (12/11).

Proyek Jalan Tidak Sesuai Bestek Bina Marga: Beberapa Lokasi Harus Diadakan Overlay SUMENEP – Sebagian proyek infrastruktur jalan tidak sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat teknis pekerjaan (bestek). Hal itu temuan Komisi C DPRD Sumenep saat melakukan inspeksi mendadak, Rabu (12/11).

Kemarin, sejumlah anggota komisi pembangunan DPRD melakukan sidak di dua lokasi proyek, yaitu perbaikan jalan di Jalan Lingkar Barat, Kecamatan Kota Sumenep, dan di Jalan Teuku Umur, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep.

Proyek jalan di Jalan Lingkar Barat tersebut menelan anggaran sebesar Rp 5 miliar yang bersumber dari dana APBD tingkat I Jawa Timur. Wakil rakyat menemukan ketidaksesuaian dalam galian tanah.

Dalam besteknya disebutkan,

galian tanah proyek itu harusnya memiliki lebar 13 meter, namun di beberapa titik pekerjaan jalan hanya sepanjang 770 meter dengan lebar 12 meter, tidak sampai 13 meter.

Ketidaksesuaian juga ditemukan di proyek jalan di Jalan Teuku Umur. Ketebalan hotmix yang sudah selesai beberapa bulan lalu itu, tidak sesuai dengan bestek yang ada, yakni hanya sekitar 2,5 sampai 3 cm.

Sesuai bistek yang ada, ketebalan hotmix tersebut minimal 5 cm. Sehingga, dewan meminta

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga untuk meminta rekanan agar melakukan perbaikan kembali.

Ketua Komisi C DPRD Sumenep Dul Siam masih memaklumi ketidaksesuaian itu, sebab saat ini masih dalam tahap pekerjaan. ”Makanya, untuk yang sudah selesai, kami sudah menginstruksikan terhadap rekanan dan PU untuk melakukan pengecekan kembali,” katanya.

Sementara Kepala Dinas PU Bina Marga Edy Rasiyadi mengakui bahwa proyek jalan tahun ini banyak yang tidak sesuai juknis. Termasuk pekerjaan jalan di Jalan Teuku Umar tersebut. ”Beberapa lokasi harus diadakan overlay (tebal lapis ulang), dan beberapa lokasi

lainnya harus mengembalikan denda ke kasda (kas daerah),” terangnya.

Hanya saja, untuk kualitas pekerjaan jalan di Jalan Teuku Umar itu, pihaknya masih belum mengetahui kepastiannya.

Sebab, masih dilakukan uji lab. ”Untuk kualitasnya, kami masih melakukan uji lab. Karena sesuai instruksi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus dilakukan uji kembali,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya selaku pengelola anggaran, mengimbau agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan pekerjaan yang sedang berlangsung itu. ”Kami harap masyarakat juga ikut mengawasi,” terangnya. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III

KEKAYAAN ALAM

Pemkab Tak Tahu Potensi Migas SUMENEP- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengaku tidak mengantongi data mengenai potensi minyak dan gas bumi (migas) serta potensi tambang lainnya yang belum dieksploitasi di Sumenap. Sehingga, potensi itu tidak bisa dimaksimalkan pemerintah untuk menambah pendapatan daerah.

Kepala Kantor Energi dan Sumtah daerah tidak tahu bahwa di salah satu ber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten daerah di Sumenep memiliki kandungan Sumenep, Abd Kahir mengatakan, migas migas. sebenarnya masuk ke dalam ruang Ia menambahkan, meski pemerintah lingkup industri strategis dan bahan setempat boleh melakukan riset, namun galian golongan A yang dikuasai oleh pada akhirnya follow up dari riset yang pusat. Karenanya, ia menilai, selama ini dilakukan tetap dilakukan pemerintah masyarakat telah salah pusat. Kahir mencontohpersepsi mengenai kan PT. Freeport di Papua migas. yang mengelola tambang “Selama ini panemas. Menurutnya, meski dangan masyarakat, keberadaan PT. FreeSelama ini pandangan kalau migas itu ada port di Papua, namun masyarakat, kalau migas masyarakat sekitar tidak di wilayah Sumenep, Pemkab Sumenep yang itu ada di wilayah Sume- seratus persen bisa punya hak. Padahal menikmati kandungan nep, Pemkab Sumenep aturannya bukan yang punya hak. Padahal hasil bumi di sana. kewilayahan, tapi “Persoalan migas di aturannya bukan kewilayakewenangan. Jadi tetap Sumenep saya kira juga han, tapi kewenangan.” kewenangan pusat,” sama. Eksploitasi migas tegas pria berkacaselama ini oleh beberapa Abd. Kahir mata. perusahaan migas, seperti Lebih lanjut, Kahir di Raas itu posisinya di Kepala Kantor ESDM menjelaskan, semua atas 12 mil. Santos di atas yang menguasai migas adalah pemerin14 mil. Hanya di Pagerungan saja yang tah pusat. “Jadi kalau ditanyakan kepada masuk wilayah Sumenep. Sehingga proporpemerintah daerah tentang potensi migas si bagi hasilnya itu berbeda,” urainya. di Sumenep, jelas kami tidak memiliki data Selebihnya, menurut Kahir, dana potensi kandungan migas di Sumenep,” CSR yang dari perusahaan migas yang kata Kahir saat ditemui di kantornya. beroperasi di Sumenep mencapai Rp 2,6 Kahir juga menjelaskan, sejauh ini miliar. Dana sebanyak itu dikatakan tidak pihaknya mengaku baru bisa mengetahui masuk kepada pendapatan daerah, tapi lokasi kandungan migas ketika tim dari langsung diberikan kepada masyarakat. pusat menginformasikan bahwa akan “Sementara terkait dengan Dana Bagi ada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Hasil (DBH) migas itu tidak ada, kecuali akan melakukan seismik di daerah. Sebedari pajak bumi dan bangunan (PBB) lum ada informasi, imbuhnya, pemerinsaja,” tutupnya. =FATHOL ALIF

SEGENAP Direksi dan Karyawan BPRS Bhakti Sumekar

Mengucapkan Selamat & Sukses Kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep atas Prestasi:

1. Rekor Muri dalam Pesta Rakyat 10.000 Campor 2. Deklarasi Kota Keris dan Peresmian Monumen Keris

Novi Sujatmiko Hairil Fajar Direktur Bisnis

Direktur Utama

Cahya Wiratama Direktur Operasional

KUDA KENCAK. Kuda kencak diarak mengelilingi Desa Jangkong Kecamatan Batang-Batang, Rabu (12/11). Sedikitnya 40 kuda kencak diarak sejauh dua kilometer menuju rumah yang punya hajat bertunangan. Setiap kuda ditunggangi anak-anak perwakilan dari pasangan pria dan wanita.

BANGUNAN BERSEJARAH

Pembangunan Monumen Pesawat Bisa Molor SUMENEP - Dalam rangka menghormati jasa pahlawan nasional Abdul Halim Perdana Kusuma, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berencana membangun Monumen Pesawat di Bandar Udara (Bandara) Trunojoyo. Namun, sampai akhir tahun, ternyata masih belum ada tanda-tanda pembangunan monomen di lokasi yang telah ditentukan.

Sampai saat ini, rencana pembangunan monumen pesawat di Sumenep masih sebatas isapan jempol belaka.

Meski pemerintah merencanakan pembangunan itu akan direalisasikan tahun 2014, namun menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep, Muhammad Fadillah, pemerintah daerah masih menunggu kiriman bekas pesawat untuk dijadikan monumen.

Menurut Fadillah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep saat ini hanya bisa pasrah menunggu kedatangan pesawat itu. Dikatakan, pesawat yang diminta Pemkab Sumenep masih dalam proses. “Namanya saja kita minta, berarti harus nunggu prosesnya selesai. Kita

tidak bisa berbuat apa-apa untuk sementara, selain menunggu," tukasnya, Rabu (12/11).

Fadillah menjelaskan, dalam proses pengirimannya, pesawat yang akan dijadikan monumen itu tidak bisa langsung dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Mabes TNI AU) ke Sumenep. Namun, imbuhnya, pesawat itu nantinya dari Mabes TNI AU harus lewat Pangkalan Udara (Lanut) Abdurrahman Soleh di Malang. Baru kemudian ke Sumenep. “Mungkin nanti pesawat itu diangkut dengan kontainer,” jelasnya.

Meski begitu, Fadillah mengaku optimis bantuan itu akan segera dipenuhi.

Hanya saja, pihaknya mengaku tidak bisa memastikan kapan pesawat itu akan dikirimkan. "Harapannya, semoga dalam waktu dekat pesawat itu dikirimkan dari Mabes AU. Sehingga, kami bisa segera mengerjakannya," harap Fadillah.

Mengenai pengerjaannya, menurut Fadillah, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang (PU. Cikatarung).

Oleh karenanya, ia enggan menjelaskan lebih detail

terkait dengan dana pembangunan proyek tersebut.

Pasalnya, yang tahu secara pasti mengenai dana pembangunan monumen itu adalah Dinas PU. Cikatarung.

Meski pemerintah merencanakan pembangunan monumen itu akan terealisasi tahun ini, namun pihaknya mengatakan, jika sampai akhir tahun pesawat yang diminta tidak juga dikirim, maka realisasinya dimungkinkan masih pada tahun 2015 mendatang. "Yang penting, minimal lokasinya dulu kita telah siapkan. Itu ke utara simpang empat sebelah barat bandara Trunojoyo," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah dituding tidak menghargai jasa pahlawan yang ada di Sumenep. Pasalnya, selama ini pemerintah terkesan kurang merawat beberapa tugu pahlawan yang ada di lingkungan Kabupaten Sumenep. Hal itu dikatakan oleh budayawan Sumenep, Ibnu Hajar.

"Bagaimana mungkin kita bisa menjadi bangsa yang besar, jika kita tak pandai menghargai jasa para pahlawan kita sendiri," tegasnya beberapa waktu lalu. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484| TAHUN III

E

MENULIS DENGAN KAKI. Untung menulis di papan menggunakan kakinya, Rabu (12/11). Guru tuna daksa asal Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang-Batang sudah 22 tahun menjadi guru honorer.

GURU INSPIRATIF BERAS CADANGAN

100 Ton BCP Tak Tersalurkan SUMENEP – Sebanyak 100 ton Beras Cadangan Pemerintah (BCP) di Kabupaten Sumenep hingga menjelang tutup tahun 2014 belum tersalurkan. Menurut Dinas Sosial (Dinsos) setempat, belum tersalurnya BCP tersebut karena belum ada yang membutuhkan. ”Selama satu tahun saya menjadi kepala Dinsos, tidak pernah memberikan rekomendasi untuk mengambil beras BCP itu,” kata Kepala Dinsos Sumenep Hery Koentjoro P, Rabu (12/11).

Menurut mantan Kepala Dinas Perhubungan itu, BCP hanya bisa diambil dalam keadaan mendesak. Ia mencontohkan, seperti halnya ketika di suatu daerah mengalami musibah bencana alam.

Selama ini, di Kabupaten

Sumenep tidak ada daerah atau desa yang membutuhkan BCP tersebut. Sehingga, BCP sampai saat ini mengendap di gudang Perum Bulog Sumenep. ”Berdasarkan pantauan teman-teman di bawah, hingga kini masih belum ada warga yang membutuhkan.

Makanya beras itu masih ada di Bulog,” ungkapnya.

Sementara sistem pengambilannya, kata Hery, warga harus mengajukan surat permohonan terhadap pemerintah provinsi melalui Dinsos Sumenep. Baru setelah mendapatkan disposisi dari pemprov, Dinsos akan memberikan surat rekomendasi terhadap warga yang membutuhkan untuk mengambilnya sesuai kebutuhan. ”Jadi, walaupun sudah ada disposisi dari pemprov

jika tidak ada surat disposisi dari kami (Dinsos) tidak bisa dilakukan pengambilan,” terangnya.

Ditanya soal berbagai kejadian yang meninpa warga Sumenep, seperti tenggelamnya Kapal Jabal Nur, pihaknya mengaku tidak bisa dikategorikan sebagai bencana alam. ”Kalau itu bukan bencana alam,” dalihnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku selalu terbuka untuk melayani kebutuhan masyarakat, termasuk memberikan rekomendasi terhadap warga yang membutuhkannya. ”Kalau memang sesuai dengan ketentuan yang ada, tentunya kami tidak akan mempersulit. Karena itu memang sudah hak rakyat,” ungkapnya. =JUNAEDI/MK

Keterbatasan Bukan Halangan SUMENEP – Nama Untung, guru tuna daksa asal Desa Batangbatang Daya, Kecamatan Batang-batang, mulai ramai dibicarakan kalangan jurnalis saat menerima penghargaan sebagai tokoh inspiratif bersama lima orang lainnya dari Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, Minggu (09/11) malam.

Ia menerima penghargaan atas perjuangan dan keringatnya mendidik anakanak untuk memajukan dunia pendidikan di Sumenep sekalipun memiliki keterbatasan fisik; tidak memiliki tangan.

Untung sudah mengabdi selama 22 tahun sebagai guru honorer. ”Saya sudah 22 tahun mengajar,” kata bapak dua anak tersebut, Rabu (12/11). Setiap bulannya hanya menerima insentif sebesar Rp 300 ribu.

Meski tidak memiliki dua tangan sejak lahir, Untung bisa mengoperasikan laptop dan proyektor serta menulis di papan tu-

lis dengan menggunakan kakinya. Ia menolak keterbatasan sebagai penghalang.

Aktivitas lain Untung selain sebagai guru pada pagi hari, juga menjadi guru ngaji. ”Kalau murid di sini memang sudah lumayan banyak, hingga mencapai kurang lebih 120 orang,” ungkapnya.

Untuk memenuhi nafkah keluarga, disela-sela mengajar, beternak ayam kampung di rumahnya. ”Kami juga punya dua anak, satunya sudah ada di pondok, dan yang satunya masih sekolah,” ungkapnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 No. 0484 | TAHUN III

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III

MADURA

F

PROGRAM KESEHATAN

Program KIS Tak Pengaruhi BPJS PAMEKASAN – Program Kartu Indonesia Sehat tidak mempengaruhi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, karena di antara keduanya berbeda, meskipun tampaknya terlihat nyaris sama. Itulah sebabnya masyarakat yang sudah mendaftar atau hendak mendaftar ke BPJS bisa dilanjutkan.

FOGGING. Petugas dari Dinkes Pamekasan melakukan penyemprotan di rumah penderita demam berdarah warga Jalan Pintu Gerbang, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan.

GMNI-HMI Kecewa Nasdem Tak Tandatangani Penolakan Kenaikan BBM PAMEKASAN - Aktivis mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pamekasan kecewa terhadap sikap berbeda yang ditunjukkan Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem) DPRD setempat. Fraksi ini tak bersedia menandatangani surat pernyataan dukungan penolakan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang disuguhkan oleh aktivis mahasiswa Pamekasan.

Ketua GMNI Pamekasan, Makruf Malaka mengaku kecewa terhadap fraksi yang dinakhodai Surya Paloh itu. Seharusnya Fraksi Nasdem lebih mengedepankan keinginan masyarakat Pamekasan, yang menolak kenaikan BBM bersubsidi. Padahal, kata Makruf, partai koalisi Pemerintah yakni PDIP, Hanura, PKB, dan PPP Pamekasan sudah lebih dulu menandatangani

pernyataan penolakan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. “Ini kan aneh, hampir seluruh fraksi di DPRD Pamekasan menyetujui harga BBM tidak naik. Tetapi, justru Nasdem tidak menandatangani. Padahal kami tunggu sampai 2 hari dari aksi demonstrasi yang kami lakukan,” ungkapnya.

Kekecewaan serupa juga dis-

ampaikan oleh ketua HMI Pamekasan Hofifi. Menurutnya, Nasdem seharusnya berada di urutan terdepan dalam membela kepentingan masyarakat. Bukan justru sebaliknya mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai kurang populis itu.

Surat pernyataan penolakan rencana Pemerintah menaikkan harga BBM itu nantinya akan dikirimkan ke pemerintah pusat dan DPR-RI untuk dijadikan pertimbangan agar BBM tidak jadi dinaikkan.

Sebelumnya, aktivis GMNI dan HMI berunjuk rasa ke Kantor DPRD Pamekasan. Mereka menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Mereka bergantian berorasi dan membentangkan kain putih 4 x 1 meter serta meminta pimpinan dewan juga pimpinan komisi berikut seluruh anggota DPRD mem-

bubuhkan tanda tangan sebagai penolakan atas rencana Pemerintah menaikkan harga BBM yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, mereka mendesak DPRD Pamekasan membuat surat rekomendasi penolakan kenaikan BBM yang ditandatangani bersama seluruh anggota DPRD dan dikirim ke DPR RI melalui faksimile, sebagai bukti DPRD Pamekasan menolak kenaikan BBM. Menurut mereka, rencana kenaikan BBM harus dibatalkan, apa pun alasannya. Sudah jelas kebijakan itu bukannya membuat kehidupan rakyat bertambah baik, tapi makin menderita, karena kenaikan BBM pasti diikuti kenikan harga seluruh kebutuhan bahan pokok dan komoditi lainnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Kepala BPJS Kesehatan Pamekasan, Hernia Agustin mengatakan program BPJS memang baru, tetapi berjalan seperti biasanya. Program KIS juga telah diberlakukan oleh pemerintah. KIS ini akan berintegrasi dengan BPJS. Meskipun tetap BPJS kesehatan yang akan menjadi pelaksananya.

Teknisnya nanti, KIS akan menjamin hal-hal yang tidak dijamin oleh BPJS. Dia mencontohkan semisal, gelandangan yang ditampung di Dinas Sosial. Selama ini yang belum terkover BPJS, maka akan dikover KIS. Dan yang menjalankan program itu atau leading sektornya adalah BPJS Kesehatan. Sehingga BPJS Kesehatan ini menjalankan dua program secara bersamaan, yaitu BPJS dan KIS. “Namun kami juga belum tahu pasti terkait lebih detailnya dari program KIS itu. Nanti juga akan ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Namun paling tidak garis besarnya seperti itu,” tukas Agustin.

Meskipun BPJS Kesehatan yang akan menjalankan program KIS ini, namun pendataan tetap pemerintah pusat yang melakukan. Terkait siapa saja, masyarakat, yang akan masuk data dan menjadi sasaran penerima KIS ini.

Semua yang memutuskan adalah pemerintah pusat.

Pihaknya hanya menerima data, kemudian selanjutnya yang menjalankannya.

“Ibaratnya kami di daerah ini hanya pelaksana teknis saja. Kebijakan semuanya ada di pemerintah pusat. Dan sekarang program KIS itu masih belum masuk ke Pamekasan,” ulasnya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484| TAHUN III

G

Pelaku Pembacokan Satpam Ditahan DN Menjalani Prosedur Hukum sebagai Pelaku Kriminalitas PAMEKASAN – Dwi Nurcahyo, 32, pelaku pembacokan yang terjadi Selasa (11/11) lalu ditahan aparat kepolisian beberapa saat setelah insiden berdarah itu terjadi. Warga Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu itu ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan.

Selama 20 hari ke depan tersangka harus mendekam di ruang tahanan, di tempat ayahnya bekerja, di Mapolres Pamekasan, karena dia adalah anak dari anggota Polres Pamekasan.

Wakapolres Pamekasan, Kompol Hartono mengungkapkan tidak ada pengecualian atau perlakuan khusus terhadap tersangka, meski anak dari salah satu anggotanya. Dia diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai

seorang pelaku kejahatan, yakni tetap diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Di mata hukum sama. Siapa pun orangnya harus taat dan tunduk pada hukum. Tersangka ditempatkan di ruang tahanan Mapolres. Bukan ruang tahanan khusus, meski dia anak dari anggota,” ucapnya, kemarin (12/11).

Menurut Kasubag Humas Polres Pamekasaan, AKP Siti Maryatun, tersangka dijerat pasal

351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman penjara lima tahun. Selain mengamankan tersangka, aparat juga telah mengamankan barang bukti berupa sebilah celurit, yang dipakainya untuk membacok korban, yang ternyata masih tetangganya sendiri itu. Maryatun -sapaan akrab Kasubag Humas, juga membenarkan tersangka mengalami sedikit luka sabetan di tangan kirinya. Namun itu karena terkena pentalan celuritnya sendiri. Luka tersangka ini sudah menjalani perawatan di RS Bhayangkara Pamekasan pasca ditangkap.

“Dan untuk korban sendiri saat itu memang dalam keadaan tangan kosong. Korban ini

diserang oleh tersangka,” terang Maryatun.

Sementara untuk kondisi korban, menurut keterangan pamannya, Mussusanto, 58, keadaannya sudah mulai membaik.

Dia menjalani rawat inap di RS dr.

Soetomo Surabaya. Diceritakan Selasa malam (11/12), korban telah menjalani operasi di RS dr. Soetomo. Setelah sebelumnya disedot darahnya oleh pihak rumah sakit, karena ada pembekuan darah di sekitar luka bacoknya. Operasi itu berjalan sukses, keadaan korban sadar dan terus membaik, meski masih terlihat lemas.

“Kami minta aparat kepolisian menindak pelaku seberatberatnya. Sebagai efek jera. Karena ponakan saya tidak bersalah,

tiba-tiba pelaku main bacok saja.

Untung tidak mati,” paparnya.

Sebagaimana diberitakan, pada Selasa (11/11) lalu, terjadi aksi pembacokan di jalan kampung, di RT 9, RW 3, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, sekitar pukul 09.45.

Pelaku pembacokan adalah Dwi Nurcahyo, 32, (seorang anak polisi aktif di Polres Pamekasan).

Korbannya adalah Ahmad Sugiono, 31, (sehari-hari bekerja sebagai Satpam di STAIN Pamekasan), yang masih tetangga pelaku.

Diduga motif pembacokan akibat dendam pribadi pelaku terhadap korban atas pertikaian yang pernah terjadi antara keduanya saat Pileg April lalu, di TPS setempat. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PERUSAKAN FASILITAS NEGARA

Bupati Masih Belum Menentukan Sikap PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii belum memutuskan akan melaporkan ataukah tidak atas kasus perusakan fasilitas negara berupa sejumlah pot bunga di halaman Kantor Bupati dan meja di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan oleh pendemos beberapa waktu lalu.

RUSAK. Sejumlah fasilitas negara di halaman Kantor Bupati dan Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan, akibat aksi unjuk rasa yang brutal

Menurutnya, sejauh ini pihaknya masih belum melaporkan kejadian yang merusak fasilitas negara itu ke Mapolres setempat.

Namun diakuinya ada beberapa pihak yang menyarankan agar kasus tersebut segera dilaporkan.

“Belum melapor, tapi memang banyak masukan agar itu dilaporkan, karena persoalan ini bukan menyangkut saya pribadi. Ini menyangkut harga diri Pemerintah Pamekasan sendiri. Jadi sejauh ini kami masih mempertimbangkannya,” katanya kepada sejumlah wartawan, Rabu (12/11) kemarin.

Secara pribadi pihaknya tidak akan melaporkan kasus tersebut dengan alasan pihaknya sebagai orangtua dari masyarakat Pamekasan tidak sepatutnya melaporkan anaknya sendiri. Namun, sebagai pimpinan kepala daerah, pihaknya diwajibkan menjaga wibawa Pemerintah Kabupaten Pamekasan. “Makanya kami harus mempertimbangkan masuk-masukan

dari berbagai pihak,” ungkapnya.

Menanggapi persoalan ini, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris mengatakan perusakan sejumlah fasilitas negara yang terjadi, seharusnya sudah bisa diproses secara hukum, tanpa harus menunggu laporan dari Pemkab Pamekasan. Sebab kasus tersebut termasuk delik umum, yang bisa langsung diusut oleh kepolisian setempat.

“Saya rasa ini bukan delik aduan, tapi merupakan delik umum yang tanpa adanya laporan sudah bisa untuk diusut. Jika persoalan ini dibiarkan bukan tidak mungkin nantinya ada demo yang juga melakukan aksi brutal serupa,” kata politisi PBB ini.

Sebelumnya, Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman mengatakan pihaknya menunggu laporan Pemkab Pamekasan agar dapat diproses secara hukum. Kalau sudah ada laporan dari pemerintah setempat, pihaknya akan siap untuk memproses kasus tersebut.

Kapolres menyatakan tidak bisa langsung mengambil langkah apa pun tanpa adanya pihak yang melaporkan, kendati polisi melihat langsung aksi perusakan itu.

“Kalau kami urus, terus pemkab tidak mau dimintai keterangan, maka jadinya akan percuma saja.

Makanya kami akan menunggu pemkab untuk melaporkan ini, kami siap untuk melakukan pengusutan,” kata kapolres. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III

TAK MAMPU. Puradin (pakai sarung) berharap bantuan pemerintah untuk dapat mengobati penyakit yang dideritanya.

Kesehatan Warga Miskin Belum Terjamin Anggota DPRD Ajak Kadinkes Mengunjungi Puradin PAMEKASAN - Setiap tanggal 12 November, Bangsa Indonesia memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN).

Pada HKN tahun 2014 ini jatuh pada Rabu (12/11) kemarin, yang merupakan peringatan HKN ke-50. Namun di usia HKN ke-50 pemerintah belum bisa menjamin kesehatan warga miskin. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan program jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin. Namun dalam realisasinya program tersebut belum menyentuh semua masyarakat miskin.

Dialami oleh Puradin, 44, warga Dusun Pandan, Desa Penglegur, Kecamatan Tlanakan Pamekasan. Sudah satu tahun terakhir dirinya tidak bisa kencing dari jalur yang semestinya, karena terjadi penyempitan saluran kencing, akibat dirinya jatuh dari kendaraan beberapa tahun lalu. Ia sudah melakukan langkah medis untuk bisa sembuh, namun belum membuahkan hasil.

Dokter menyarankan agar segera dioperasi. Namun karena terkendala biaya yang mencapai Rp 30 juta, ia belum menjalani operasi. Ia hanya bisa pasrah dengan keadaannya itu. Akan tetapi, pada pertengahan 2013 lalu, dipasang selang pada bagian saluran kencingnya, agar Puradin tetap bisa buang air kecil.

Sejak kecelakaan itu, ia tidak bisa bekerja, untuk biaya hidup ke-

luarganya. Saat ini ia hanya menunggu belas kasihan tetangganya.

“Kalau tidak pakai selang ini, saya tidak bisa buang air kecil. Kira-kira sudah satu tahun lebih saya menggunakan cara seperti ini agar bisa kencing,” kata Puradin saat ditemui sejumlah wartawan.

Penuturan istri Puradin, Omyati, 40, akibat penyakit yang diderita, Puradin sempat mengalami guncangan jiwa. Bahkan Puradin sempat berupaya melakukan benuh diri dengan berusaha meminum racun. Tapi beruntung saat itu cepat diketahui oleh istri dan anak-anaknya.

“Mungkin sudah tidak kuat menghadapi beban sakit yang dideritanya, maka dia (Puradin) nekad berupaya mengakhiri hidupnya. Sejak kejadian itu kami terus mensupport agar dia tabah menghadapi semua ini,” kata Omyati.

Lanjut ibu tiga anak ini, keluarga pernah membawa Puradin berobat di RSUD dr. Slamet Martodirdjo, Pamekasan, dan disarankan untuk operasi. Tetapi karena biayanya terlalu tinggi dirinya tidak mengikuti saran tersebut.

Sebenarnya, lanjut Omyati, Puradin memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Namun, kartu tersebut tidak membantu banyak dalam pengobatan Puradin. Sebab untuk dilakukan operasi hingga sembuh, Puradin tetap dikenakan biaya layaknya orang mampu.

“Dulu disarankan untuk operasi, tapi tidak dilakukan. Karena harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 30 juta. Dapat uang dari mana sebesar itu, rumah, dan tanah kami saja kalau dijual semuanya gak laku Rp 10 juta,” ungkapnya.

Pada Rabu (12/11) kema-

rin, anggota DPRD asal dapil 1 Pamekasan, Ismail berkunjung ke rumah Puradin. Politisi Partai Demokrat ini mengunjungi rumah Puradin seraya mengajak Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Ismail Bey, dengan harapan ada solusi agar Puradin bisa diobati hingga sembuh.

“Harapan kami ada perhatian dari pemerintah untuk membantu pak Puradin, yang kondisinya sangat memprihatinkan baik itu terkait kesehatannya maupun pembangunan rumah dan jamban, agar untuk buang air besar tidak perlu numpang ke tetangga,” kata Ketua Komisi I ini.

Sementara itu, Kepala Dinkes Pamekasan, Ismail Bey mengatakan pihaknya akan berusaha membatu Puradin untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Tlanakan dan RSUD dr Slamet Martodirdjo Pamekasan.

“Kami akan rapat nanti di kantor (Dinas Kesehatan) terkait hal ini. Kami akan minta Kepala Puskesmas Tlanakan untuk memback up sampai rumah sakit. Lihat hasil diagnosa nanti, apa perlu dirujuk atau tidak. Kalau memang harus dirujuk ke RS dr. Soetomo Surabaya, semuanya gratis,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484| TAHUN III

I

Desakan Pembubaran BPJS Menguat Aktivis Menyoal Janji DPRD yang Belum Terlaksana PAMEKASAN – Desakan rakyat agar BPJS dibubarkan semakin menguat. Kali ini sejumlah aktivis pemuda Pamekasan mempertanyakan komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan yang berjanji akan memanggil badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), Dinas Kesehatan, dan manajemen RS dr Slamet Martodirjo Pamekasan.

Moh Elman salah satu aktivis pemuda Pamekasan menilai keberadaan BPJS sangat membebani masyarakat. Sebab sekalipun masyarakat tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan selama hidupnya, tetap diwajibkan untuk membayar iuran bulanan (premi) kepada pemerintah.

Padahal seharusnya kata mantan Presiden Mahasiswa (Presma) STAIN Pamekasan ini, pemerintah

harus memberikan jaminan kesehatan terhadap masyarakatnya secara gratis. Bukan justru sebaliknya memberikan beban kepada rakyatnya untuk iuran kesehatan.

Ia mempertanyakan komitmen DPRD Pamekasan yang tidak setuju terhadap pelayanan BPJS tersebut karena masyarakat tetap dibebani biaya bulanan.

Alasan pemerintah bagi keluarga miskin yang masuk dalam

program Jamkesmas, ataupun Jamkesda secara otomatis akan masuk dalam BPJS tanpa membayar tanggungan, itu tidak terbukti. Sebab sebagian masyarakat yang memiliki Jamkesmas maupun jamkesda tetap dibebani membayar iuran bulanan.

“Kalau cuma ngomong siapa pun bisa. Tapi harapan kami wakil rakyat ini bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat dan tidak hanya berkomentar di media massa,” katanya.

Anggota Fraksi PAN-Sejahtera, Zainal Abidin menilai BPJS bukan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi justru sebaliknya memberatkan. Ditambah lagi, dengan beban tanggungan bulanan.

Sebelumnya, sejumlah

masyarakat mulai kehilangan kesabarannya mengikuti program jaminan kesehatan nasional melalui BPJS dan meminta pemerintah mengembalikan program jaminan tersebut ke semula, yakni program askes bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan Jamkesmas bagi warga yang tidak mampu.

Sundari, salah satu peserta BPJS, warga Kecamatan Pademawu yang menjalani perawatan di RS dr Slamet Martodirjo Pamekasan, mengaku tetap dikenakan biaya saat menjalani perawatan akibat kecelakaan.

Saat itu, ia masih ditarik biaya tanggungan, salah satunya di Radiologi. Termasuk saat ia mengambil obat di Farmasi, keluarganya harus membayar uang tanggungan, karena administrasi

BPJS belum diproses. Padahal, saat ia masih memanfaatkan askes beberapa tahun yang lalu, semuanya sudah masuk ke askes dan tidak perlu lagi membayar tanggungan. Karena setiap bulannya, sudah terpotong gaji secara otomatis untuk disalurkan pada jaminan kesehatan diri dan keluarganya.

Usman, keluarga Sundari, mengakui hal itu. Pelayanan BPJS lebih sulit dibandingkan askes.

Ia menilai BPJS pelayanannya tidak satu pintu. Sehingga keluarga pasien merasa dipersulit karena harus melalui beberapa tahap pelayanan. Apalagi keluarga pasien harus menanggung biaya tanggungan kesehatan selama dirawat. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PUTING BELIUNG

Pemkab Lambat Mendata Kerugian Bencana PAMEKASAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan yang menangani bencana puting beliung di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batu Marmar, hingga kemarin (12/11) belum mempunyai data valid jumlah kerugian yang ditimbulkan musibah alam itu.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Pamekasan, Ibnu Hajar mengatakan pihaknya belum mengantongi kerugian yang diakibatkan angin puting beliung itu. Sebab masih menunggu laporan dari kepala desa setempat.

Sejauh ini, pihaknya hanya mendata jumlah rumah yang menjadi korban amukan angin kencang tersebut. Data di BPBD setempat menyebutkan terdapat 14 rumah yang rusak dalam kejadian itu. 4 rumah dengan kondisi rusak total, dan 10 rumah lainnya hanya rusak sedang dan ringan.

“Untuk nilai kerugiannya, kami masih menunggu laporan dari desa. Petugas kami yang datang ke lokasi kemarin (11/11) itu hanya mendata jumlah rumah yang terkena angin puting beliung, bukan mencari tahu kerugiannya,” katanya.

Dijelaskan Ibnu, pihaknya juga tidak bisa membuat estimasi (perkiraan) kerugian hanya berdasar data yang ada, karena takutnya ada korban dalam kejadian itu yang luput dari pendataan yang dilakukan BPBD. Sehingga pihaknya memasrahkan

laporan nilai kerugiannya pada pihak desa bersangkutan, yang lebih tahu kondisi di lapangan.

Nantinya, lanjut Ibnu, laporan dari desa tersebut akan diajukan kepada Bupati Pamekasan, Ach Syafii sebagai telaah staf, agar para korban bencana itu mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dananya akan diambilkan dari dana tidak terduga, yang memang dikhususkan untuk bencana.

“Kami tidak bisa memperkirakan berapa nilai kerugiannya.

Nanti kalau sudah ada laporan dari desa melalui kecamatan, baru kami tahu berapa. Pastinya ada bantuan yang akan diberikan kepada korban yang akan diambilkan dari anggaran tak terduga,” ungkpanya.

Bupati Pamekasan, Ach Syafii mengatakan untuk memberikan bantuan pihaknya masih menunggu laporan dari BPBD setempat, untuk mengetahui kerugian yang diderita masyarakat.

Setelah menerima laporan, pihaknya akan segera memberikan bantuan. Namun besarannya akan berbeda tergantung besaran kerugian yang diderita masyarakat.

“Semuanya kami bantu.

Walau bantuan kami tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka.

Karena bagaimana pun kemampuan kami terbatas,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten

Pamekasan yang terkesan kaku dalam menangani bencana yang terjadi di wilayah itu. Sehingga bantuan yang diharapkan masyarakat selalu diberikan den-

gan terlambat.

“Jangan kaku seperti itu.

Bantuan dari pemerintah selalu terlambat karena urusan administrasi. Anggarannya sudah ada,

tinggal langkah cepat pemkab untuk jemput bola dalam mengatasi bencana semacam ini,” kata politisi PBB ini. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan J MADURA Bangkalan

Bangkalan J

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 No. 0484 | TAHUN III

RABU 12 NOVEMBER 2014 | No. 0483 | TAHUN III

Kajari Nilai LSM Mandul MCW: Seharusnya Kejari Bergerak Aktif karena Didanai Negara BANGKALAN - Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan (Kajari), Joeli Soelistyanto menilai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Bangkalan mandul. Terbukti dengan tidak adanya laporan ke kantornya sejak dirinya menjabat. Peranan LSM jadi layak dipertanyakan karena tidak berpartisipasi dalam penanganan kasus.

INFRASTRUKTUR. Kondisi jalan pantura yang rusak hingga kini belum dilakukan perbaikan.

moh ridwan/koran madura

INFRASTRUKTUR

Jalan Pantura Tetap Dibiarkan Rusak BANGKALAN - Hingga kini permasalahan jalan pantai utara (pantura) belum juga mendapatkan respon positif dari pemerintah provinsi. Jalan yang merupakan kewenangan provinsi tersebut tak kunjung diperbaiki sejak tahun lalu.

Bahkan di tahun 2014 pemerintah provinsi juga tak menganggarkan perbaikan jalan yang rusak parah tersebut sehingga tetap dibiarkan berlobang tanpa penanganan serius.

Proses tambal sulam yang dilakukan tak dilakukan menyeluruh terhadap jalan-jalan yang berlubang. Sebagian besar, proses tambal sulam mengalami pengelupasan. Saat ini, kondisi jalan rusak bisa dilihat di sepanjang jalan pantura.

Kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati, karena jalan tak bisa dilewati dengan kecepatan tinggi.

Upaya pemerintah Bangkalan rupanya gagal dalam menegosiasi proses pelaksanaan perbaikan jalan tersebut.

Meski mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, kenyataannya tak mendapatkan hasil. Jalan pantura tetap saja dibiarkan rusak. Sedikitnya, jalan tersebut menelan korban jiwa sebanyak 11 orang dan belasan lainnya luka-luka akibat

Selama ini, kita sudah melakukan koordinasi ke pemerintah provinsi terkait jalan pantura.

Sudah mengajukan surat agar perbaikan jalan bisa secepatnya dilakukan. Sebab masyarakat setempat dan pengendara resah saat melintas sepanjang jalan tersebut,�

Taufan Zariansyah

Kepala PU Bina Marga dan Pengairan kab Bangkalan kondisi jalan yang tak lagi layak pakai.

"Selama ini, kita sudah melakukan koordinasi ke pemerintah provinsi terkait jalan pantura.

Sudah mengajukan surat agar perbaikan jalan bisa secepatnya dilakukan. Sebab masyarakat setempat dan pengendara resah saat melintas sepanjang jalan tersebut," ucap Kepala PU Bina Marga dan Pengairan kab Bangkalan, Taufan Zariansyah, kemarin (12/11).

Sebenarnya, pada tahun

2014 ini ada penganggaran untuk jalan pantura sebesar Rp 200 miliar. Namun, pemprov beralasan dana tersebut tidak jadi dicairkan lantaran berkaitan dengan pesta demokrasi pemilihan presiden. Hal itu sebenarnya bukan alasan mendasar, karena pos anggaran harus disesuaikan dengan rencana anggaran yang telah ditentukan.

"Infonya ada dana Rp 200 miliar. Ternyata setelah dikoordinasikan dana itu dipending. Tahun 2015 infonya akan dianggarkan kembali," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bangkalan RK Makmun Ibnu Fuad mendesak agar kepentingan fasilitas umum jalan pantura segera diatasi dengan cepat. Sebab jalan tersebut sangat meresahkan masyarakat.

Apalagi ada belasan korban yang diakibatkan jalan rusak tersebut. Oleh karena itu, pada tahun depan pihaknya berharap agar pemprov memberikan pos anggaran untuk perbaikan jalan tersebut.

"Karena ini kepentingan mendesak, jadi kami meminta kepada pemprov untuk bisa mengatasi permasalahan di Bangkalan. Kami tetap melakukan koordinasi terkait perbaikan jalan itu," terangnya. = MOH RIDWAN/RAH

"Selama saya di sini (Bangkalan) belum ada laporan dari masyarakat. Tidak ada pengaduan dari LSM," kata Joeli saat diwawancarai wartawan di Pendopo Agung Bangkalan.

Dia pun menolak jika institusinya diberi rapor merah, karena dianggap tidak menangani kasus sama sekali. Di Jawa Timur ada 5 daerah yang menyandang rapor merah. Saat ini nambah 10 daerah lagi. Untuk Bangkalan dan kabupaten lainnya di Madura tidak mendapatkan rapor merah.

"Mustahil kalau Kejari Bangkalan mendapat rapor merah. Karena tidak ada kasus yang ditangani, maka diberikan rapor merah ini," ujarnya.

Sementara itu, salah satu LSM yang bergerak dalam penanganan korupsi, Madura Coruption Watch (MCW) menilai rapor merah tetap layak disandangkan kepada Kejari Bangkalan lantaran tidak sigap menangani setiap laporan masyarakat. Itu terbukti dengan pernyataan Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim yang menyebut Bangkalan masuk dalam rapor merah.

"Probolinggo, Jember, dan Bangkalan masuk dalam list rapor merah. Ada 15 Kejari se Jawa Timur yang menyandang rapor merah. Hal itu lantaran banyaknya kasus yang mandeg dan belum tertangani," ungkapnya.

MCW membantah jika dikata-

SAMBUTAN. Kajari Bangkalan saat berada di Pendopo Agung dalam kegiatan temu wartawan.

kan tidak ada laporan masyarakat pada Kejari. Sebab, menurutnya, laporan mengenai PNPM mandiri sudah masuk ke kejaksaan pada tahun 2014, sejak Kajari yang baru menjabat di Bangkalan.

"Di Lerpak dan Tlagah sudah ada laporan. Tinggal Kejari saja menangani kasus itu," terangnya.

Dia pun menambahkan, Kejari Bangkalan jangan hanya menunggu laporan masyarakat saja.

Seharusnya bisa menjemput bola untuk bisa menangani kasus pidana khusus. Sebab mereka didanai untuk penyelidikan dan pencarian data di lapangan.

"Kalau setiap laporan tidak ditanggapi dengan baik, bagaimana mau melaporkan kasus. Seperti kasus KUT hingga saat ini masih mangkrak. Kemudian kasus P2SEM tidak semua tersangka diadili. Padahal data dan fakta sudah jelas. Belum lagi laporan yang kami berikan terkait pesangon DPRD yang tidak diteruskan karena sudah mengembalikan.

Padahal ada pelanggaran hukum di dalamnya," ucapnya.

Selain itu, tersangka kasus bantuan sapi juga tidak dihukum, lantaran audit BPK tidak menemukan kerugian negara. Padahal penetapan sudah dilakukan. Menyikapi hal itu, tidak seharusnya kasus-kasus itu hilang begitu saja.

Untuk itu, Kejari harus lebih aktif dalam penanganan kasus itu. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III

K

KRISIS AIR

Dampak Kekeringan Makin Mencekik Warga

TAK FOKUS. Massa AMP saat mendatangi kantor DPRD Bangkalan.

doni heriyanto/koran madura

Aksi AMP Membingungkan Tidak Ada Fokus Tuntutan yang Diajukan BANGKALAN - Aksi demonstrasi yang digelar oleh sekelompok mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo (UTM) Madura, yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pergerakan (AMP) berbeda dengan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa pada umumnya.

Aksinya kali ini cukup membingungkan.

Dalam selebaran mereka menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mengambil langkah tegas terkait maraknya narkoba. Akan tetapi, fakta saat aksi berlangsung mereka justru menyuarakan terkait permasalahan rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan seputar kisruh pemilihan kepala desa (Pilkades). Padahal dua permasalahan ini sama sekali tidak disinggung dalam pers rilis yang dibagikan.

Para demonstran memulai aksinya dengan berkumpul di taman makam pahlawan (TMP) sebelum bergerak menuju kantor pemkab. Sepanjang melakukan long march mereka tidak fokus menyuarakan aspirasinya. Isu utama yang diusung oleh AMP tidak dapat dipahami secara gamblang. Semestinya, dalam

selebaran tersebut dua pokok permasalahan, isu kenaikan BBM dan permasalahan Pilkades juga dibahas sebagai dasar dari tuntutan tersebut.

Pada saat tiba di kantor pemkab, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Bahiruddin dalam orasinya menolak rencana kenaikan BBM. Alasan penolakan ini karena akan mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat miskin. Apalagi kenaikan BBM sudah pasti diikuti oleh kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Selain menyinggung permasalahan BBM, ia juga menyoroti maraknya perderadaran narkoba yang semakin meresahkan.

"Maraknya narkoba sebagai indikasi pemerintah kabupaten Bangkalan kurang serius dalam mengatasi peredaran narkoba," kata Bahiruddin.

Menanggapi tuntutan AMP, Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad melalui Asisten Bidang Pembangunan. Ir. H. Tamar Djaja, MM menyatakan akan menampung semua aspirasi yang disampaikan. Sebagai pemerintah, pihaknya selalu bekerja maksimal demi kepentingan rakyat. Sedangkan terkait narkoba sudah melalukan upaya dengan berkoordinasi dengan Polres setempat.

"Kami akan tampung semua aspirasi teman-teman dan tentunya menjadi bahan kajian buat kami," ucapnya.

Setelah mendengar jawaban dari Asisten Bidang Pembangunan, mereka berjanji pemerintah setempat tidak segera mengambil langkah maupun tindakan terkait semua tuntutan yang disampaikan, maka aksi ini akan terus berlanjut dengan jumlah massa yang lebih besat.

Seketika itu juga, mereka langsung bergeser ke kantor DPRD Bangkalan menyuarakan terkait dengan permasalahan seputar Pilkades. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Permasalahan kekurangan air bersih sebagai dampak dari kekeringan yang cukup panjang masih saja mendera di Kabupaten Bangkalan.

Krisis air bersih tersebut semakin memprihatinkan. Warga Desa Alaskokon Kecamatan Modung terpaksa harus rela merogoh kocek Rp 1500 untuk memenuhi kebutuhan air bersih setiap harinya. Dropping air bersih yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat bagi desa yang mengalami bencana kekeringan juga belum bisa dinikmati seluruh warga yang membutuhkannya.

"Kami sangat kesulitan air, Mas. Terpaksa kami beli dari tangki, harganya 1500 rupiah per jeriken. Bantuan dari pemerintah sangat kami butuhkan.

Terus terang kami tidak mampu jika harus beli setiap hari," keluh Rospandi (30), warga setempat.

Menurutnya, harga air bersih saat ini terbilang mahal, bayangkan saja, untuk satu jeriken air bersih harus dibeli Rp 1.250 hingga 1.500. Karena itulah masyarakat terus mengharapkan bantuan air bersih dari pemerintah. Dalam kondisi seperti ini tidak ada alternatif selain menunggu dropping air bersih.

"Ya, sekalipun ada hujan, itu pun belum menandakan berakhirnya musim kemarau. Jadi kekurangan air masih sangat kami rasakan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Bangkalan, Wahid Hidayat menyatakan hampir seluruh kecamatan di kabupaten setempat, selain kecamatan kota menerima bantuan air bersih. Bantuan ini memang

Kecamatan Modung itu masuk daerah yang mendapatkan bantuan air. Jika memang ada desa yang belum menerima segara melaporkan ke kecamatan dan dikoordinasikan dengan kami. Kami pasti langsung memberikan bantuan itu,�

Wahid Hidayat

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangkalan ditujukan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak dari kekeringan.

"Kecamatan Modung itu masuk daerah yang mendapatkan bantuan air. Jika memang ada desa yang belum menerima segara melaporkan ke kecamatan dan dikoordinasikan dengan kami.

Kami pasti langsung memberikan bantuan itu," jelasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

MEMILUKAN. Kemarau panjang membuat Hatirah (50), warga Panyaksaan Kecamatan Klampis, Bangkalan, mencari air di sela-sela akar bambu. Membutuhkan satu jam untuk membuat jeriken penuh air.

KORAN MADURA Sumenep Sampang LKORAN

Sampang

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 No. 0484 | TAHUN III

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III

MADURA

L

mohammad muhlis/ koran madura

AKSI. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sampang ketika bagi-bagi selebaran yang berisi penolakan kenaikan BBM di depan Monumen Trunojoyo Jl Trujoyo Sampang, Rabu (12/11).

SAMPANG – Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak tepat oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sampang. Hal itu diutarakan saat menggelar aksi penolakan BBM di depan Monumen Trunojoyo Jl Trunojoyo Kota Sampang, Rabu (12/11) sekitar pukul 16.00 WIB. Pantauan Koran Madura, HTI dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM menyebarkan sejum-

Rencana Kenaikan BBM Tak Tepat lah selebaran yang berisi penolakan BBM yang diberikan kepada pengguna jalan. Pemerintah diminta meninjau ulang rencana tersebut.

Dalam spaduk yang dibentangkan oleh massa juga terlihat jelas, kenaikan BBM dinilai merupakan bentuk kezaliman serta penindasan kepada rakyat. Dalam spanduk lainnya juga tertulis

bahwa kenaikan harga BBM merupakan bentuk liberalisasi migas.

Ketua HTI DPD Sampang Ahmad Muhlis mengatakan, dengan aksi itu diharapkan Jokowi-JK membatalkan rencana kenaikan harga BBM. Alasannya, kenaikan harga akan berdampak pada penderitaan rakyat. Apalagi saat ini rakyat masih belum siap dalam menghadapi kenaikan harga BBM

tersebut. ”Rencana kenaikannya BBM ini tidak tepat, karena saat ini rakyat di tengah kesulitan menghadapi kebutuhan hidup. Sehingga jika kenaikan terus dilakukan bisa saja mendorong timbulnya gejolak sosial akibat tekanan ekonomi,” tuturnya.

Muhlis menambahkan, penolakan kenaikan itu juga dikatakan

sebagai bentuk kezaliman pemerintah kepada rakyat dan bentuk penghianatan terhadap puluhan juta rakyat miskin. Sehingga satu-satunya kata dalam rencana kenaikan harga BBM tolak atau lawan. ”Menolak rencana kenaikan harga BBM karena ini adalah kebijakan kezaliman yang akan menyerangakan rakyat, dan kebijakan apa pun yang bermaksud untuk meliberalkan pengelolaan BBM merupakan kebijakan yang bertentatangan dengan syariat Islam,” ujarnya.

Setelah membagikan selebaran, dan menyerukan penolakaan kenaikan harga BBM aktivis HTI ini membuarkan diri dengan tertib. =MOHAMMAD MUHLIS

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III

KOMISIONER KPU DIPECAT

KPU Tunggu Salinan Keputusan DKPP Sampang - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang Syamsul Muarif mengaku masih menunggu salinan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pemecatan anggotanya Abdul Aziz Agus Priyanto.

“Memang betul ada anggota kami yang dipecat, tapi sampai saat ini kami belum menerima salinan keputusan dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik itu,” kata Syamsul Muarif, Rabu (12/11).

Hal itu menanggapi putusan DKPP yang memecat anggotanya dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar di kantor DKPP di Jakarta, Selasa (11/11).

Komisioner KPU Sampang Abdul Aziz Agus Priyanto itu dipecat oleh DKPP lantaran terbukti melanggar Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menurut Syamsul, kabar tentang pemecatan anggotanya sesuai dengan hasil sidang keputusan DKPP itu disampaikan per telepon oleh anggota Panwaslu Sampang yang ikut dalam sidang DKPP itu.

Komisioner KPU Sampang Abdul Aziz Agus Pritanto sebelumnya diadukan ke DKPP oleh politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sampang Puji Raharjo.

Puji mendalilkan teradu membuat surat pernyataan atau keterangan palsu mengenai

persyaratan administratif untuk mengikuti seleksi anggota KPUD Sampang periode 20142019. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan atau kepengurusan partai minimal lima tahun sesuai Keputusan MK No.81/PPU-IX/2011.

Sedangkan komisioner KPU Sampang Abdul Aziz Agus Priyanto itu terbukti masih tercatat sebagai pengurus partai yakni menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) PKPI Sampang periode 2011-2016.

DKPP berkeyakinan pengaduan pengadu dapat dibuktikan kebenarannya secara materil, dan teradu terbukti bersalah serta melanggar Peraturan KPU nomor 2 Tahun 2013 Pasal 3 ayat (1) huruf i tentang seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

DKPP juga berpendapat bahwa nama “Abdul Azis” sebagai yang tertera dalam surat Keputusan PKPI sebagai pengurus partai itu adalah orang yang sama.

Dengan dipecatnya satu orang komisioner KPU Sampang ini, maka jumlah anggota KPU di Kabupaten Sampang kini tinggal empat orang.

Menurut Syamsul Muarif, nantinya yang akan menentukan pengganti anggota KPU Abdul Aziz Agus Priyanto itu adalah KPU Jawa Timur, karena yang menentukan keanggota KPU kabupaten adalah KPU Provinsi.

“Itu kewenangan KPU Jatim siapa yang akan menjadi penggantinya nanti. Yang jelas, adalah mereka yang masuk dalam sepupuh besar, saat seleksi anggota KPU,” kata Syamsul Muarif. =ABD AZIZ/ANT

M

SEREMONIAL

Pengairan Tinjau Proyek Sheet Pile SAMPANG- Dinas PU Pengairan Kabupaten Sampang bersama Bupati Sampang A Fannan Hasib meninjau langsung proses pembangunan proyek sheet pile Kali Kemoning, Rabu (12/11). Proyek yang dirancang untuk menanggulangi banjir tahunan di kota bahari itu sudah mencapai 80 persen pengerjaan.

Kepala Dinas PU Pengairan Sampang Tony Moerdiwanto melalui Kabid Operasi dan Pemeliharaan Imam Irawan mengatakan, proses pengerjaan proyek sheet pile hingga 80 persen berjalan mulus. Semua pekerjaan sesuai dengan RAB dan rambu-rambu yang ditetapkan. ”Pengerjaannya bagus, sesuai target. Hasil pekerjaannya juga bagus. Kami akan terus pantau hingga selesai 100 persen (pengerjaannya),” katanya kepada Koran Madura, Rabu (12/11).

Menurutnya, pembangunan sheet pile Kali Kemoning itu mempunyai banyak fungsi. Di antaranya untuk perkuatan tebing sungai sepanjang daerah perkotaan, peninggian tanggul sebagai penanggulangan banjir sedangkan dari sisi estetika bisa digunakan untuk mendukung keindahan kota. Selain itu, sheet pile juga berfungsi sebagai pengamanan aset. ”Dengan dibangunnya sheet pile, banyak aset yang bisa diselamatkan dimana tanah warga sepanjang aliran sungai tidak akan tergerus dan aliran sungai itu sendiri tidak akan bergeser ke mana-mana. Jadi, morfologi Kali Kemoning bisa tetap terjaga,” ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Irawan, tujuan utama dari pembanguan sheet pile itu untuk menanggulangi banjir tahunan di Kabupaten Sampang.

Targetnya adalah bisa menuntaskan penanggulangan banjir selambat-lambatnya lima tahun mendatang. Untuk keperluan itu, Dinas PU Pengairan tel-

TURBA: Bupati Sampang A Fannan Hasib bersama Kabid Operasi dan Pemeliharaan Dinas PU Pengairan Smapang Imam Irawan saat meninjau langsung perkembangan pengerjaan proyek sheet pile Kali Kemoning, Rabu (12/11). ah membuat perencanaan yang komprehensif. ”Setelah sheet pile kami akan melakukan pembebasan lahan sepanjang bantaran Kali Kemoning sepanjang tiga meter ke samping. Itu akan digunakan sebagai jalan alat-alat berat ketika melakukan pengerukan Kali Kemoning,” tuturnya.

Bahkan, Bupati Sampang A Fannan Hasib sudah merestui rencana penanggulanagan banjir tersebut. Dinas PU Pengairan, jelas Irawan, sudah diinstruksikan untuk segera melakukan sosialisasi kepada warga sepanjang bantaran Kali Kemoning. ”Kami sudah dapat perintah sosialisasi untuk itu (pembebasan lahan, Red),” ungkapnya. =ADV/MIFTAHUL ULUM

SEREMONIAL

Bupati Sidak Tujuh Proyek Pembangunan Fisik SAMPANG- Bupati Sampang A Fannan Hasib didampingi Kabag Pembangunan Pemkab Sampang Abd Hannan bersama tim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke enam titik proyek 2014 yang sedang dikerjakan, Rabu (12/11). Orang nomor satu di Kabupaten Sampang itu ingin memastikan pengerjaan proyek yang berkualitas dan selesai tepat waktu.

Adapun enam lokasi proyek yang disidak adalah pembangunan gedung Bulu Tangkis Indoor, pembangunan tebing sheet pile Kali Kemoning, pembangunan konstruksi kampus Politeknik Negeri Madura (Poltera), pembangunan konstruksi Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Camplong, pembangunan gedung sekolah SMKN 4 Sampang dan SMKN 1 Jrengik, serta proyek pembangunan jalan poros desa Asem Nonggal-Disanah.

Bupati Sampang A Fannan Hasib mengatakan, proyek pembangunan jalan poros desa Asem Nonggal-Disanah merupakan program pembangunan trobosan. Sebab, sebelumnya dua desa tersebut termasuk desa terisolir karena hanya memiliki jalan setapak. Semen-

DEADLINE: Bupati Sampang A Fannan Hasib didampingi Kabag Pembangunan Pemkab Sampang Abd Hannan bersama tim di lokasi proyek pembangunan konstruksi PPI Camplong, Rabu (12/11).

tara warga di Desa Asem Nonggal dan Disanah cukup banyak. ”Pembangunan jalan poros ini nantinya akan tembus ke jembatan Serpang. Pembanguan jalan poros ini bisa meningkatkan perekonomian

warga di sini (Asem Nonggal-Disanah) karena dengan adanya jalan poros ini tentu akan bisa mendorong percepatan mobilitas orang dan barang dari dan ke luar desa,” katanya.

Sementara dari hasil sidak secara

keseluruhan pengerjaan proyek fisik 2014, menurut Fannan, rata-rata sudah baik. Dia optimis semua proyek fisik 2014 bisa selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Mantan wakil bupati Sampang itu juga berharap agar para pemenang proyek bisa bekerja dengan baik agar hasil proyeknya berkualitas. ”Ya, baiklah. Semua proyek harus selesai sesuai target,” ujarnya menjawab pertanyaan wartawan terkait panilainannya terhadap proyek-proyek yang disidak.

Kabag Pembangunan Pemkab Sampang Abd Hannan mengaku op-

timis semua proyek fisik 2014 bisa selesai tepat waktu. Dia juga mengaku bangga dengan proyek pembangunan jalan poros desa Asem Nonggal-Disanah yang merupakan inisiatif Bupati Sampang A Fannan Hasib setelah blusukan saat mengisi pengajian di dua desa tersebut. ”Proyek jalan poros itu membuka desa yang terisolir. Itu hasil blusukan Pak Bupati (A Fannan Hasib).

Sangat membanggakan karena bisa membukan kesempatan peningkatan perekonomian masyarakat di sana,” tuturnya. =ADV/MIFTAHUL ULUM

N

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III

Ada Titipan dalam Pemilihan Kacong-Cebbing?

SAMPANG - Standar penilaian dalam seleksi KacongCebbing (Kaceb) yang diselenggaran oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sampang menuai sorotan. Pasalnya, penilaian pemilihan Kacong-Cebbing dinilai banyak yang tidak memenuhi standar. Bahkan ada dugaan dalam proses pemilihan Kaceb ada titipan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Madura Development Watch (MDW) Tamsul menuturkan, dalam sistem penilaian terkait seleksi calon KacongCebbing tidak berlandaskan pada kriteria yang jelas. Bahkan dirinya mempertanyakan standar Kacong-Cebbing yang lolos dalam tahap seleksi.

“Yang dinilai pada calon Kacong-Cebbing itu seperti apa, apakah dari penampilan, intelegensia, prestasi atau nepotisme?

Banyak anak berprestasi dengan kemampuan intelektual luar biasa dengan penampilan yang memukau justru tidak lolos. Seperti Alif Ikbal Al Basir dan Fafa.

Mereka dengan segudang prestasi ditingkat regional justru harus kalah dengan peserta yang lain yang hanya mengandalkan bodi dan kedekatan dengan panitia dan dewan juri,” tuturnya kepada Koran Madura, Rabu (12/11).

Lanjut Tamsul, bahkan dalam proses pemilihan Kacong-Cebbing ada indikasi titipan. “Mereka yang lolos adalah calon yang sudah jauh-jauh hari dititipkan kepada panitia dan dewan juri,” ungkapnya.

Disisi lain, Tamsul juga mengungkapkan Fenomena PART II Kaceb. Menurutnya, jika ada dokter magang di Dinas Kesehatan (Dinkes) inisial DW asal Surabaya yang tidak bisa berbahasa Madura sama sekali tapi lolos. ”Setelah usut punya usut ternyata informasinya peserta itu (DW) dibawa oleh PNS Dinkes inisial TT yang ternyata adalah bapak dari juri de facto yang inisial Y,” terangnya.

Anehnya lagi, menurut Tamsul, dalam seleksi ada peserta dengan tinggi badan tidak sesuai persyaratan namun juga lolos. Sehingga dirinya mempertanyakan kejelasan standar penilaian yang dilakukan dewan juri maupun panitia. ”Sungguh miris dan memprihatinkan jika melihat proses seleksi Kaceb, karena selain beraroma nepotisme, juga standar penilaiannya tidak jelas, dan perlu juga diketahui jika ada peserta Ke waria wariaan juga lolos. Jadi ini yang kami heran, apa acara ini seleksi Kacong apa bencong,” tegasnya.

Sementara Kepala Disbubparpora Sampang Djuwardi saat

Punya Barang Mau Dijual?

Para Kacong-Cebbig Sampang saat memberikan penataran kepada sejumlah santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Sampang. Proses penilaian dalam pemilihan Kacong-Cebbing Sampang menuai sorotan karena dinilai tidak memenuhi standar. dikonfirmasi langsung ke ruang kerjanya tidak ada. Sekretaris Bambang Rohadi saat dihubungi mengaku sedang berada di perjalanan dari Surabaya.

Namun, Bambang menganjurkan agar langsung menghubungi Ibu Murni selaku penanggung

PASANG IKLANNYA DISINI!

jawab dalam seleksi Kaceb tersebut. Namun sayangnya, ketika dikonfirmasi, Ibu Murni berbelitbelit dan beralasan masih menghadap istri bupati, dan yang bersangkutan mengatakan akan menghubungi kembali.

Saat dihubungi kembali Ibu

Murni lagi-lagi berdalih dan banyak alasan dan mengaku belum bisa memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. ”Kami akan hubungi lagi, karena kebetulan saya masih ingin menghadap ibu Bupati,” kelitnya. =MOHAMMAD MUHLIS

Untuk Pemasangan Iklan Display Atau Advertorial di

KORAN MADURA Dapat Menghubungi BAGIAN IKLAN

KORAN MADURA

HUBUNGI 03286770024

HOTLINE: 0328-6770024 EMAIL: koranmadura@gmail.com

KORAN Bangkalan MADURA

Komunitas

Bangkalan OO

KORAN MADURA

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 RABU 12 NOVEMBER 2014| |TAHUN No. 0483 |IIITAHUN III No. 0484

Mengasah Kepercayaan Diri Anak BANGKALAN - Pencak silat merupakan warisan kepribadian budaya bangsa, mengandung banyak unsur pembelajaran, sangat baik untuk mencetak genarasi penerus bangsa yang sehat jasmani dan rohani. Saat ini pencak silat bukan saja dipelajari oleh bangsa Indonesia saja, tapi sudah sampai ke belahan bumi lain seperti dataran Eropa.

Terlepas dari bentuk dan jenisnya, yang jelas manfaat dari ilmu bela diri dapat membuat seseorang menjadi mantap dan percaya diri.

Banyak orang beranggapan pencak silat itu identik dengan kekerasan.

Sehingga banyak orangtua melarang anaknya berlatih pencak silat. Apalagi anak gadis pasti dilarang keras ikut silat, karena dikhawatirkan jadi nakal dan suka berkelahi. Padahal alasan tersebut tidak relevan dengan kenyataan yang ada, bahkan silat sangat membantunya membela diri dari segala yang membahayakan keselamatan jiwa-raganya.

Silat bukanlah olahraga yang syarat dengan kekerasan. Justru sebaliknya, bermanfaat terutama untuk melatih kepercayaan diri dan kecerdasan anak secara menyeluruh, bukan hanya fisik, tapi juga mental bahkan spiritual.

Dalam pencak silat, memang seorang anak dilatih adu tanding, jurus, senam masal, bahkan juga akan dilatih tentang kepemimpinan dan spiritual.

Perguruan Silat Harapan Jaya berusaha eksis mendidikan anak sejak usia 6 tahun. Itu dilakukan sejak tahun 1975.

Menggabungkan ilmu dari 7 perguruan.

"Saat ini ada 60 anak yang tergabung dalam komunitas ini. 6 di antaranya berjenis kelamin perempuan. Kami berusaha agar seni pencak silat tidak tergeser oleh modernisasi. Kami juga tidak memungut biaya dari anggota. Semua yang dilakukan murni untuk pencak silat," kata Imam (28), pengurus dan pelatih PS Harapan Jaya.

Perguruan ini menyabet banyak piala atas kegiatan pencak silat yang dilakukan di Jawa Timur. Meski sifatnya masih belum formal, karena belum bergabung dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI).

Dengan mempelajari pencak silat, anak harus menghadapi segala sesuatu dengan segenap kemampuannya, berani berkata jujur dan benar, bertindak benar, berani berinisiatif, berani menolong orang, berani mempertahankan haknya, dan sebagainya.

moh ridwan/koran madura

BERPOSE. Beberapa anggota pencak silat dari Perguruan Silat Harapan Jaya sedang berpose bersama beberapa waktu lalu.

Berlatih beladiri bukan saja melatih jurusjurus, tetapi juga mentalnya. Sebelum atau setelah latihan, para pelatih biasanya mengajak siswanya berbincang mengenai apa yang harus siswa lakukan di luar tempat latihan.

Memotivasi mereka untuk berlaku benar sebagai wujud dari sikap kesatria.

Setiap olahraga bela diri memiliki aturan masing-masing. Salah satunya adalah anak harus disiplin. Ia harus datang tepat waktu, mengikuti instruksi pelatih, harus memakai seragam dan tidak boleh bermain-main. Mereka dituntut harus bekerja sama dengan anggota yang lain, saling menghormati, tidak boleh menggunakan kemampuan dengan sembarangan. Kemampuan yang dimiliki harus bisa didikasikan untuk menolong sesama dan sebagainya.

"Latihan seperti ini akan menguatkan dan meningkatkan kedisiplinan dan komitmen anak. Tak mustahil anak juga akan menerapkan disiplin dan komitmen pada hal lain, seperti mengerjakan tugas sekolah, belajar di rumah, datang tepat waktu ke sekolah, menghormati teman, dan lainnya," terangnya.

Di tempat latihan pencak silat, anak akan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Mereka akan berinteraksi dengan pelatih, anggota lain, pengurus.

Dengan begitu interaksi anak jadi lebih terbuka, sehingga ia bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasinya.

"Beberapa anak mungkin malu-malu saat berlatih ataupun tampil di depan umum. Tugas kita membangun keberanian dan kepercayaan dirinya sehingga mampu bersosialisasi dengan baik," ungkapnya.

Disadari maupun tidak lama kelamaan anak yang dulunya sama sekali tidak mempunyai sikap keberanian, akhirnya mereka jadi berani. Paling tidak sudah ada sedikit keberanian dan kepercayaan diri dalam diri mereka, karena mustahil tanpa keberanian dan kepercayaan diri mereka berani sabung. Selain hal-hal di atas dalam pencak silat juga diadakan tes kenaikan tingkat digunakan sebagai evalusi terhadap materi yang telah dipelajari dan untuk menuju tingkat berikutnya.

"Dalam tes kenaikan tingkat bukan hanya materi, fisik, dan mental saja yang diuji tapi juga kekompakan dan rasa persaudaraan di antara anggota yang ikut latihan," ujarnya.

Beberapa hal di atas hanya sebagian dari apa-apa saja yang bisa dipelajari anak dalam pencak silat, namun bukan itu semua yang terpenting dalam pencak silat, namun yang lebih penting adalah bagaimana seorang anak mempelajari makna dan tujuan dasar dari pencak silat. Semua perguruan silat yang ada selalu berorientasi kepada tercapainya manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu adanya benar dan salah serta bagaimana dia bisa membela kebenaran dan keadilan sampai titik darah penghabisan. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 No. 0484 | TAHUN III

KAMIS 13 NOVEMBER 2014 | No. 0484 | TAHUN III

St. Romlah

P

Bekali Diri dengan Pengetahuan Hukum

KORAN MADURA

R

Hukum bukan barang tabu bagi para pemuda. Kesadaran taat hukum, khususnya generasi muda masih tak sesuai harapan.

Kondisi semacam itu yang membuat St. Romlah mengajak generasi bangsa untuk mulai sadar hukum.

Mengasah Kepercayaan Diri Anak Pencak silat merupakan warisan kepribadian budaya bangsa, mengandung banyak unsur pembelajaran, sangat baik untuk mencetak generasi penerus bangsa yang sehat jasmani dan rohani.

Selengkapnya KOMUNITAS | Hal. O

P

emuda saat ini banyak disuguhi tindakan pelanggaran hukum, mulai pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, dan sejenisnya. Sehingga gadis yang tinggal di Dusun Panjurang, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Pamekasan ini, khawatir hal itu menjadi doktrin terhadap generasi bangsa ini.

Menurut mahasiswi salah satu sekolah tinggi di Pamekasan ini, kesadaran hukum bisa tumbuh dan bermula dari kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ada di lingkungan terdekat, baik di rumah maupun sekolah. Dari lingkup kecil itu akan melahirkan generasi yang taat terhadap hukum.

Ajakan gadis yang hobi melukis ini muncul karena melihat dan mendengar dari media. Telah banyak pemuda saat ini yang tersandung hukum. Mulai kasus pencurian, penganiayaan, hingga ada yang terjerumus dalam praktek penyalahgunaan obat-obat terlarang yang bisa dikenal dengan narkoba. “Kenalan remaja yang terjadi saat ini bukan kenalan remaja biasa, karena tindakannya telah mengarah pada pelanggaran hukum sehingga terkadang harus mendekam di balik jeruji besi, kondisi itu yang membuat hati saya miris. Ayo pemuda-pemudi bangsa tumbuhkan kesadaran

St. Romlah Mahasiswi

hukum,� kata gadis yang lahir pada 24 November 1994 lalu.

Gadis yang mengidolakan tokoh wanita inspiratif ibu Kartini ini memiliki obsesi untuk menjadi seorang loyer atau pengacara andal. Dengan menjadi pengacara bisa merubah pandangan kurang baik masyarakat terhadap proses hukum saat ini.

Alumni SMA Al Amien ini memiliki pengalaman yang tidak terlupakan, yaitu saat dia mendapati segerombolan monyet yang bergelantungan di pohon. Pe-

mandangan yang ia dapati itu baru pertama kali terjadi dalam hidupnya. Pengalaman menarik yang tidak dapat ia lupakan itu dirasakannya di bukit di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Sumenep.

Pesan gadis yang suka makan ayam goreng ini kepada generasi muda untuk bersama-sama membangun bangsa Indonesia dengan memperbaiki pandangan atau paradigma masyarakat yang telah hampir tidak percaya dengan penegakan hukum saat ini. =ALI SYARONI/RAH

NUR FADILAH

Hidup ini Anugerah

H

idup yang dijalani manusia tak ubahnya roda, kadang di atas, kadang juga ada masamasa berada di bawah. Saat berada di titik yang rendah, sudah tentu merasakan derita, sampai dalam keadaan tersulit.

Akan tetapi, cobaan yang datang itu bukan tanpa maksud.

Penderitaan adalah ujian kenaikan tingkat sebagai manusia. Inilah cobaan-cobaan yang dihadapi dalam hidup sehari-hari manusia. Sebenarnya hidup ini adalah karunia yang sedang menyamar.

"Mari kita maknai hidup ini sebagai anugerah, apa pun yang kita terima . Mensyukuri yang ada, itu adalah yang terbaik," jelas Nur Fadilah.

Bagi mahasiswi Ngudia Husada Madura, yang akrab disapa Dila ini, seringkali manusia tidak bisa menerima keadaan yang ada. Bahkan, putus asa saat dilanda kemelaratan hidup. Padahal, di balik itu semua ada hikmat dan nikmat yang perlu disyukuri sebagai kasih sayang Tuhan terhadap hambaNya. "Di sekolah untuk naik tingkatan saja harus melewati ujian.

Apalagi dalam hidup pasti juga demikian," paparnya.

Menurutnya, jika tidak pandai bersyukur maka dalam menjalani hidup pasti dengan penuh kekesalan dan umpatan. Tentunya semakin menjauhkan dari kebahagiaan.

Sebab Tuhan memberikan sesuatu atas prasangka hambaNya. "Kalau kita berprasangka baik, pasti apa yang kita terima baik juga. Jadi tidak usah memaknai yang negatif apabila kita sedang diuji," ucapnya. =Doni Heriyanto/rah