1
RABU 13 NOVEMBER 2013 NO.0238 | TAHUN II Koran Madura
RABU
13 NOVEMBER 2013
SKANDAL SUAP MK
Akil Diminta Buka-bukaan JAKARTA-Forum Korban Putusan MK Berdaulat mendesak Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar membeberkan secara gamblang dugaan praktik kotor pada lembaga yang pernah dipimpinnya itu. Pasalnya, ditengarai banyak mafia-mafia yang bermain dalam pengurusan sengketa Pemilukada di MK. Demikian disampaikan Juru Bicara Forum Korban Putusan MK Berdaulat, Ahmad Suryono di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/11).
Forum Korban Putusan MK Berdaulat berisikan sejumlah calon kepala daerah yang kalah dalam sengketa pemilu kada di MK. “Intinya, kami ingin agar beliau membuka tuntas dugaandugaan adanya mafia di MK,” ungkap Ahmad Suryono. Suroyo bersama dengan Sarimuda, Elang P. Oasis Rubra, R Zaidi Sarjono, Yulius Kayame, Joncik Muhammad, dan Eko Sumaryono datang ke markas lembaga superbody itu untuk menjenguk Akil yang telah di tahan di Rutan KPK dan bertemu pimpinan KPK. “Kami mendatangi KPK untuk menjenguk Pak
Akil Mochtar. Tapi karena yang mau dijenguk tidak bisa, karena jadwal jenguk Senin dan Kamis,” ujarnya. Forum Korban Putusan MK Berdaulat sebelumnya juga sudah pernah mengadukan dugaan perkara mafia di MK ke KPK, pascapenangkapan Akil Mochtar, beberapa waktu lalu. Mereka juga sudah melapor dugaan mafia di MK ke Badan Reserse dan Kriminal, Mabes Polri. “Karena bukti, fakta, dan saksi mengarah ke sana dan bukti-bukti tersebut sudah kami serahkan ke Bareskrim untuk dilaporkan dan diselidiki lebih lanjut,” jelasnya. Menurut Suryono, pihak yang dilaporkan, ada dalam dua paket yakni, paket sebelum dan paket setelah Akil menjadi Ketua MK. “Pertama, paket Pak Akil Mochtar, Ibu Maria Faria Indrati dan Pak Anwar Usman. Kedua, paket Pak Akil Mochtar, Pak Hamdan Zoelva yang sekarang menjabat sebagai Ketua MK, dan Pak Alim,” tandasnya. Menurut dia, Hamdan Zoelva dilaporkan karena diduga terlibat dalam masalah mafia putusan MK. Bahkan diduga juga turut memalsukan putusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Hamdan (Zoelva) itu mengingkari fakta dan memaksakan saksi, serta surat yang dijadikan dasar putusan terutama di Kabupaten Dogiyai. Jadi atas dasar surat rekayasa dan palsu itu kemudian memutuskan yang kalah dimenangkan,” jelas Suryono. (gam/abd)
Ribery:
Prancis Jangan Takut
ant/rosa panggabean
KORBAN PUTUSAN MK. Para calon kepala daerah yang kalah dalam sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK) yang tergabung dalam Forum Korban Putusan MK Berdaulat memberi keterangan pers usai memberi pengaduan kepada KPK, Jakarta, Selasa (12/11). Mereka menginginkan Akil Mochtar membuka tuntas dugaandugaan adanya mafia di Mahkamah Konstitusi.
KPK Geledah Rumah Anas Petugas Menyita Barang Menyerupai Alat Penghitung Uang JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeledah rumah isteri Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila di Jalan Teluk Semangka, Duren, Sawit, Jakarta Timur terkait penyidikan kasus tindak pidana korupsi Pusat Pendidikan Pelatihan serta Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang dengan tersangka Mantan Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras Mahfud Suroso. Menurut Johan, rumah Athiyyah dan beberapa tempat lainnya, digeledah karena penyidik KPK menduga terdapat jejak-jejak tersangka Mahfud Suroso. “Diduga ada jejakjejak tersangka MS di tempat-tempat yang digeledah,” kata Johan. Dalam penggeledahan ini, Athiyyah Laila memilih bungkam. Dia terlihat mendampingi penyidik KPK saat memeriksa kedua rumah yang berseberangan tersebut. Athiyyah Laila yang mengenakan kerudung ungu dengan baju muslim ini terlihat sibuk keluar masuk kedua rumahnya saat mendampingi penyidik KPK. Athiyyah sendiri hanya melemparkan senyum dan tidak berbicara terkait penggeledahan ini. Selama hampir lima jam diperiksa, Athiyyah Laila tidak didampingi Anas Urbaningrum yang belum diketahui keberadaannya. Dari rumah Anas, KPK mengangkut sejumlah barang, termasuk sebuah alat yang menyerupai mesin penghitung uang dan tumpukan uang pecahan Rp 100.000. Belum diketahui barang-barang lain yang turut disita penyidik KPK. Tirai rumah Anas, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang ditutup sehingga para wartawan tak dapat melihat proses penggeledahan tersebut. Penyidik terlihat membawa satu tas besar berwarna hitam dan juga satu tas kecil. Se-
lama penggeledahan berlangsung, beberapa karena dinilainya tidak transparan. “Agak orang Brimob dengan senapan berlaras pan- menyesalkan sikap KPK yang tidak memberi jang terlihat berjaga-jaga di tiap sisi kedia- tahu kegiatan ini,” kata Firman di kediaman Anas. man Anas. Padahal, kata Firman, selama ini, Anas KPK menggeledah kediaman Athiyyah Laila untuk mencari jejak Mahfud Suroso yang selalu bersikap kooperatif ketika menjalani kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pemeriksaan KPK. Tidak ada yang ditutupikasus Hambalang. Audit BPK mengungkap- tutupi oleh Anas. “Sebaiknya, KPK transparan kan bahwa Mahfud Suroso selaku Direktur dengan kita, apa yang dilakukan hari ini. Saya akan pastikan apa yang sebenarnya Utama PT Dutasari Citralaras menerima uang muka sebesar Rp 63,3 terjadi,” jelas Firman. BERITA miliar yang tidak seharusnya diterHanya saja dia tidak ingin menTERKAIT ima. PT Dutasari Citralaras merujelaskan lebih jauh soal penggeledahan penyitaan sejumlah barang dari pakan salah satu perusahaan yang Halaman2 menjadi subkontraktor pengerjaan rumah mantan Ketua PB HMI itu. proyek Hambalang. Sebagian sa“Nanti kita jelaskan, ujarnya. ham perusahaan ini dimiliki Mahfud Suroso Adapun penyelenggara negara yang sudah dan Munadi Herlambang. Sedangkan hingga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus 2008, istri Anas Urbaningrum yaitu Athiyyah ini adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Laila juga menjadi komisaris di perusahaan Andi Mallarangeng (sekarang mantan), serta tersebut. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga KeSementara itu, pengacara Anas, Firman menpora Deddy Kusdinar. KPK menetapkan Wijaya, mengaku, tidak ada pemberitahuan Machfud sebagai tersangka dalam pengadaan oleh penyidik KPK terkait penggeledahan ini. sarana dan prasarana olahraga Hambalang. Dia menyayangkan penggeledahan tersebut (gam/abd/aji)
KODE ETIK HAKIM
MK-KY Bentuk Tim Gabungan Rumuskan Aturan Bersama
Kalvin SPG : Mas, kalau boleh tau mandinya pake sabun mandi apa..? Matrawi : Saya biasanya pake sabun Kalvin.. SPG : Keliatannya rambut Mas hitam mengkilat, pake shampoo apa Mas...? Matrawi : Shampoo Kalvin... SPG : Untuk membersihkan gigi Mas yang putih bersih itu pake odol apa Mas...? Matrawi : Saya pake pasta gigi Kalvin... SPG : Wah...., kelihatannya Mas ini benar-benar konsumen sejati produk Kalvin. Nah, sekarang parfum yang Mas gunakan ini.... Matrawi : Saya juga pake parfum Kalvin.... SPG : Wah..., nyerah deh. Tapi kalo boleh tau Kalvin ini produk dalam negeri atau produk luar ya..? Kok saya baru dengar. Matrawi : Kalvin itu teman sekamar saya ... Cak Munali
JAKARTA- Mahkamah Konstitusi bersama dengan Komisi Yudisial menyepakati pembentukan tim gabungan untuk merumuskan peraturan bersama kode etik dan pedoman perilaku hakim serta pembentukan Majelis Kehormatan Hakim MK. “Di Perppu MK mengamanatkan KY dan MK merumuskan peraturan bersama terkait kode etik dan pedoman perilaku hakim serta peraturan bersama Majelis Kehormatan Hakim MK,” kata Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri seusai melakukan pertemuan tertutup dengan MK,
di Gedung MK, Jakarta, Selasa. Menurut dia, baik KY
maupun MK akan menunjuk beberapa orang dari instansi
masing-masing untuk bergabung dalam sebuah tim. Tim itu akan membahas seluruh peraturan bersama sampai selesai. “’Alhamdulilah’ artinya sudah tidak ada masalah lagi mengenai masalah ini. Mudahmudahan bisa cepat,” kata Taufiqurrahman. Wakil Ketua MK Arief Hidayat mengatakan KY dan MK telah membuat konsep mengenai kode etik dan Majelis Kehormatan Hakim MK. Nantinya kedua konsep akan disandingkan untuk disetujui bersama. “Sehingga saya kira dari segi waktu tidak akan begitu lama, segera kode etik dan Majelis Kehormatan Hakim ‘insya Allah’ bisa terbentuk,” ujar Arief Hidayat. (ant/rang/beth)