e Paper Koran Madura 14 Januari 2015

RABU

14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

KORAN MADURA

RABU 14 JANUARI 2015 |0328-6770024 No. 0524 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

Istana Siapkani Pengganti Bud Gunawan Berita Utama hal 2

Biodata Nama : Drs. Budi Gunawan S.H., MSi., Ph.D. Tempat Lahir: Surakarta, Jateng Tanggal Lahir: 11 Desember 1959 Riwayat Jabatan • Ajudan Presiden RI Megawati (2001-2004) • Karobinkar SSDM Polri (2004-2006) • Kaselapa Lemdiklat Polri (2006-2008) • Kapolda Jambi (2008-2009) • Kadiv Binkum Polri (2009-2010) • Kadiv Propam Polri (2010-2012) • Kapolda Bali (2012) • Kalemdiklat Polri (2012-Sekarang)

BUDI GUNAWAN TERSANGKA

Calon Tunggal Terancam Tanggal BERITA

TERKAIT Hal 2

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV

CALON KAPOLRI TERSANGKA

Fit and Proper Test Dilanjutkan JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka atas dugaan kasus transaksi mencurigakan. Calon Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo ini diduga terlibat kasus korupsi saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi SDM Polri Periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Polri.

Kendati demikian, Komisi III DPR tetap akan melanjutkan proses fit and proper test terhadap Budi Gunawan.

ant/wahyu putro a

TETAPKAN CALON KAPOLRI TERSANGKA. Ketua KPK Abraham Samad (kanan) bersama Wakil Ketua Bambang Widjojanto memperlihatkan peta skema penyelidikan ketika memberikan keterangan terkait penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (13/1). KPK meningkatkan status Budi Gunawan dari penyelidikan menjadi penyidikan karena telah menemukan dua alat bukti terkait dugaan transaksi mencurigakan ketika menduduki Kepala Biro Pembinaan Karier di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya.

Istana Siapkan Pengganti Budi Gunawan JAKARTA- Setelah Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, pihak istana mengaku akan segera menyiapkan pengganti calon kapolri. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku, pihak istana sangat terkejut dengan ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka tersebut.

“Terkejut karena mengikuti isu yang berkembang mulai tahun 2005, 2008 dan 2012, tapi belum ada tindakan hukum yang pasti,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Ne-

gara, Jakarta, Selasa (13/1).

Kendati demikian, Andi memastikan Presiden secepatnya menyiapkan pengganti Budi Gunawan. Saat ini, Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tengah mendiskusikan pengganti calon tunggal Kapolri tersebut.

Namun, dia mengaku tak tahu kapan presiden mengumumkan pengganti Budi Gunawan.

“Saya tidak tahu kapan, kami akan stand by di kantor malam ini. Hari ini kami sudah komunikasi dengan Kompolnas, Komisi III, dan Kapolri Jenderal Pol Sutarman. Di situ Presiden meminta Menko Polhukam sebagai Ketua Kompolnas untuk memberikan pertimbangan tentang langkah bagi Presiden dan status hukum BG,” ungkap Andi.

Andi belum bisa memastikan ihwal pencabutan surat rekomendasi Budi ke DPR. Pemerintah masih mempertimbangkan berbagai opsi. “Masih ada beberapa prosedur, tunggu Kompolnas sebelum Presiden men-

etapkan langkah lain,” tuturnya.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo sudah berusaha memenuhi prosedur dalam pemilihan Calon Kapolri. “Presiden sudah berusaha, proses tanggal 8 Januari, kompolnas sudah berkumpul di Kantor Menko.

Tanggal 9, Presiden terima surat Kompolnas tentang nama-nama calon Kapolri,” ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/1).

Pratikno mengatakan, setelah menerima surat dari Kompolnas, Jokowi meminta Setneg membuatkan surat rekomendasi kepada DPR tentang calon tunggal Kapolri. Namun, Pratikno tidak menjelaskan alasan Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK tapi langsung mengirimkan surat rekomendasi kepada DPR. “Setelah terima itu, presiden ajukan usulan tanggal 9 sore. Seperti kita lihat Jumat petang,” ujarnya. =GAM/ABD

“Komjen BG (Budi Gunawan) sudah menjadi tersangka kasus Tipikor saat menduduki kepala biro kepala pembinaan karier,” ujar Ketua KPK, Abraham Samad di kantornya, Jakarta, Selasa (13/1).

Samad mengungkapkan kronologi penyelidikan hingga akhirnya lembaga antirasuah tersebut menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. KPK telah memulai investigasi kasus tersebut sejak Juni 2014 lalu.

“Sudah setengah tahun lebih kita lakukan penyelidikan terhadap kasus transaksi mencurigakan atau tidak wajar terhadap pejabat negara,” katanya.

Dia menjelaskan, KPK kemudian terus melakukan penyelidikan dalam beberapa bulan terakhir, hingga akhirnya pada Senin 12 Januari kemarin, tim penyidik, tim jaksa, dan para pimpinan akhirnya memutuskan perkara tersebut naik ke tahap penyidikan. “Dengan menetapkan tersangka Komjen BG (Budi Gunawan) sebagai tersangka,” kata Samad.

Kata dia, pria yang kini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu diduga terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji saat menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi SDM Polri Periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Polri. “Komjen BG disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” tandas Samad.

Sebelumnya nama Budi Gunawan diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Budi akan menggantikan Jenderal Sutarman yang masa jabatannya akan habis pada Oktober 2015 mendatang.

Sementara itu, Komisi III DPR tetap akan menggelar fit and proper test kendati calon Kapolrinya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin memastikan bahwa fit and proper

test calon Kapolri tetap dilanjutkan. “Dilanjutkan hari ini, (Rabu, 14/1) jam 09.00 WIB,” katanya.

Kepastian melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan ini merupakn hasil rapat pleno Komisi III DPR pasca pengumuman KPK yang menetapkan status tersangka kepada Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.

Di dalam rapat yang digelar sebelum rombongan Komisi III DPR berangkat ke kediaman Komjen Budi Gunawan, ada dua fraksi yang memberikan catatan mereka. “Fraksi Demokrat minta tidak dilanjutkan, Fraksi PPP bisa dilanjutkan tapi dengan meminta konfirmasi KPK. Sedangkan delapan fraksi lainnya menyatakan tetap dilanjutkan. Berdasar itu prosesnya kita lanjutkan,” paparnya.

Komjen Budi Gunawan sendiri mengaku siap hadir memenuhi undangan Komisi III DPR. “Kalau diundang, saya hadir,” jawab Budi Gunawan ditanya kesiapannya menghadiri fit and proper test calon Kapolri.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mengungkapkan akan memanggil KPK terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Sebab, Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri dan akan menjalani fit and proper test atau uji kelayakan.

Senada dengan Almuzzamil, Wakil Ketua Komisi III Desmond Mahesa juga mengakui perlu mendapatkan klarifikasi dari KPK. “KPK akan kita panggil. Mungkin besok. Kalau klarifikasi sekarang nggak jelas,” kata Desmond.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, penyelidikan KPK terhadap Budi Gunawan bukan berdasarkan laporan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) ”KPK mendapat informasi transaksi mencurigakan dari masyarakat. Juni-Agustus 2010, kami melakukan kajian dan pulbaket (pengumpulan barang bukti dan keterangan),” lanjutnya.=GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV RABU 14 JANUARI 2015

No. 0524 | TAHUN IV

33

ant/prasetyo utomo

FUNGSI FDR DAN CVR. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kanan) didampingi Ketua KNKT Tatang Kurniadi (kiri) memberikan penjelasan kepada wartawan tentang instrumen yang ada dalam kotak hitam (Black Box) di Lanud TNI AU Iskandar, Pangkalan Bun Kalteng, Selasa (13/1). Ketua KNKT menjelaskan tentang fungsi dan cara kerja Flight Data Recorder (FDR) dan Cockpit Voice Recoredr (VCR)

KNKT: 100 Persen Kotak Hitam Ditemukan PANGKALAN BUN- Komite Nasional Kecelakaan Pesawat (KNKT) menyatakan 100 persen kotak hitam berupa “flight data recorder” (FDR) dan “cockpit voice recorder” (CVR) dari pesawat AirAsia QZ8501 telah berhasil ditemukan.

“Ini 100 persen sudah bisa didapatkan. Jika dilihat secara fisik keduanya (FDR dan CVR) dalam keadaan baik,” kata Ketua KNKT Tatang Kurniadi didampingi Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I Marsekal Muda (Marsda) TNI Agus Dwi Putranto dan Panglima Komando RI Armada Wilayah Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda (Laksda) TNI Widodo di Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Ten-

gah (Kalteng), Selasa (13/01).

Ia sempat khawatir kotak hitam sulit ditemukan karena kondisi alam yang menyulitkan “pinger” terdeteksi. CVR langsung dibawa ke kantor KNKT di Jakarta.

Menurut dia, FDR yang telah ditemukan dan dibawa ke Jakarta pada Senin (12/1), telah dibuka pada pukul 09.00 WIB. Modul memori dikeringkan dan setelahnya akan mulai diunduh (download).

“Kalau di ‘download’ tidak lama. Yang lama ketika grafik atau parameter harus dibaca,” ujar dia.

Sementara itu Pangarmabar Laksda TNI Widodo mengatakan setelah operasi SAR gabungan berjalan 17 hari tim gabungan telah berhasil menemukan dan mengangkat ekor pesawat, FDR, dan CVR Air Asia yang dicari.

Artinya, ia mengatakan sebagian besar

sudah ditemukan prajurit dengan dukungan KN Jadayat, kapal riset Baruna Jaya I, kapal Crest Onyx milik SKK Migas, kapal survei Geosurvey, dan kapal-kapal lain sehingga hasil operasi optimal.

Yang menemukan CVR adala Lettu Aang Zainal, Sertu Widodo Hadi, dan Serda Rajak Suwarno. CVR tidak ditemukan di bawah sayap pesawat, tetapi di bawah puing-puing yang tertutup pasir.

“Setelah pasir disingkirkan ternyata itu mesin pesawat. Penyelam sudah menandai dengan ‘buoy’ berwarna kuning sehingga keluarga bisa melakukan tabur bunga di sana,” ungkap dia.

Ia mengatakan posisi mesin pesawat ditemukan tersebar dan berserakan 1,7 nautical miles atau sekitar 3,4 kilometer dari ekor pesawat. Jarak dari lokasi penemuan FDR sekitar 500 meter di kedalaman 32 meter.

Bantuan Asing Dikurangi Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI F Henry Bambang Soelistyo mengatakan bahwa kapal bantuan asing dari Malaysia meninggalkan daerah operasi pencarian korban pesawat AirAsia QZ8501, mulai Selasa (13/1).

“Kapal Malaysia pada hari ini, sudah meninggalkan daerah pencarian, kapalkapal luar ini terus kita kurangi,” ujar Soelistyo di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa.

Hingga hari pencarian ke-17, masih terdapat sebanyak lima kapal asing, yaitu dua kapal Amerika Serikat, dua kapal Singapura yang masih tersisa dan satu unit kapal dari Tiongkok yang baru tiga hari berada di Indonesia, membantu operasi di area-area pencarian pesawat, ujarnya.

“Dalam tiga hingga empat hari ke depan ini, kekuatan asing akan terus kita kurangi dan kembalikan,” ucap Soelistyo.

Kapal-kapal asing tersebut, menurut dia, masih bertugas di masing-masing sektor lintasan satu hingga empat, serta daerah prioritas tambahan dua untuk sebanyak-banyaknya menemukan korban pesawat yang diduga masih berada di dalam perairan Selat Karimata, Kalimantan Tengah. =ANT/VIRNA

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV

MUSIBAH BANJIR

Ribuan Rumah di 16 Daerah Terendam JAKARTA- Ribuan rumah di 16 daerah di Indonesia terendam akibat banjir, kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho.

“Sesuai dengan prakiraan sebelumnya bahwa banjir akan terus meningkat memasuki bulan Januari berpotensi menyebabkan banjir dan longsor,” kata Sutopo saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan puncak hujan di sebagian besar wilayah Indonesia terjadi pada Januari hingga Februari sehingga ancaman banjir dan longsor juga semakin meningkat.

Banjir terjadi di kabupaten Malinau, Langkat, Kudus, Tegal, Demak, Rokan Hilir, Pandeglang, Semarang, Situbondo, Aceh Tamiang, Donggala, Labuan Batu Utara, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, Kupang dan Jayapura.

“Meskipun banjir yang terjadi bukan banjir besar tapi telah menyebabkan ribuan rumah terendam banjir,” katanya.

Dia mencontohkan banjir di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara yang terjadi pada Selasa 01.00 WIB. “Ini adalah banjir yang ketiga kali dalam dua minggu terakhir akibat hujan deras di bagian hulu di Kabupaten Simalungun sehingga Sungai Padang dan Sungai Bahilang meluap. Banjir merendam sekitar 700 rumah di Kecamatan Padang Hulu, Bajenis, Tebing Tinggi Kota dan Rambutan. Tinggi banjir 20-150

sentimeter,” kata dia.

Menurut dia, banyak warga yang mengungsi ke rumah tetangganya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebing Tinggi telah melakukan evakuasi dan distribusi bantuan.

Sementara itu di Demak, banjir merendam beberapa desa di kecamatan Karangwetan dan Karangawen akibat jebolnya tanggul Sungai Cabean di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen.

Sebanyak 257 rumah terendam banjir. Tidak ada pengungsian dan warga tetap berada di rumahnya.

Akibat banjir, masih kata dia, ruas jalan Grobogan PurwodadiSemarang terendam banjir 50 cm sehingga hanya dapat dilewati kendaraan besar. Sebagian banjir sudah surut. BPBD Demak telah melakukan penanganan.

Atas sejumlah bencana alam itu dia meminta masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan.

“BMKG sendiri memperkirakan hujan ada dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi pada Januari 2015 berpotensi di pantura Jawa Tengah, Banten sebekah barat dan selatan, Aceh, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat. =ANT/ANOM

ant/yudhi mahatma

ICAL BERI PEMBEKALAN FRAKSi GOLKAR. Ketua Umum Golkar versi munas Bali Aburizal Bakrie (kiri) disambut Bendahara Umum Golkar sekaligus Ketua DPR Setya Novanto (tengah) serta politisi Golkar Bambang Soesatyo (kanan) saat menghadiri rapat Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/1). Kemaren Aburizal Bakrie juga menemui Presiden Joko Widodo terkait konflik yang sedang melanda partainya.

POLEMIK PARTAI GOLKAR

Ical Gugat Balik Bambang JAKARTA- Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie menggugat balik Agung Laksono sebagai pimpinan Presidium Penyelamat Partai yang menentang percepatan pelaksanaan Munas Golkar di Bali.

ant/rekotomo

SERPIHAN PESAWAT. Petugas memeriksa serpihan pesawat AirAsia QZ8501 di KRI Banda Aceh di Perairan Laut Jawa, Selasa (13/1). Tim SAR gabungan berhasil mengangkat CVR dan selanjutnya tim KNKT akan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulis mengatakan gugatan telah didaftarkan Aburizal Bakrie yang didampingi pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (12/1).

Ia mengatakan langkah hukum yang dilakukan Aburizal tersebut mendapat dukungan dari seluruh Dewan Pimpinan

Daerah (DPD) I dan DPD II Partai Golkar, serta Ormas Partai Golkar se-Indonesia.

Hal itu, katanya, sebagai jalan terbaik yang tepat dan cepat dalam menuntaskan penyelesaian perselisihan di tubuh Partai Golkar.

Anggota Komisi III DPR RI itu juga menilai pelaksanaan Munas Partai Golkar di Bali sudah sesuai AD/ART partai dan diikuti seluruh pemilik suara sebagaimana aturan partai, yakni pimpinan DPD I tingkat provinsi, pimpinan DPD II tingkat kabupaten/kota, serta ormas seluruh Indonesia.

Bambang menjelaskan ada beberapa pertimbangan mengapa jalur hukum menjadi pilihan terbaik saat ini.

Pertama, katanya, lebih cepat dan memiliki kepastian hukum dan kedua, untuk menghindari perpecahan serta mengakhiri

pendudukan kantor DPP Partai Golkar oleh kelompok tertentu.

Menurut dia, sesuai amanatPasal 33 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, terkait penyelesaian perselisihan internal parpol, proses melalui pengadilan negeri itu, akan memiliki keputusan paling lama 60 hari.

Oleh karena itu, kata dia, penyelelesaian melalui jalur pengadilan tidak sampai menggerus elektabilitas Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2019 sebagaimana dikhawatirkan oleh para kader, tokoh, sesepuh, dan pendiri Partai Golkar.

Menurut Bambang, jika proses gugatan di PN Jakarta Barat berjalan mulai pekan depan maka dalam waktu 60 hari atau sekitar akhir Maret mendatang, perselisihan internal partai Golkar sudah selesai dan memiliki kepastian hukum. =ANT/RIZA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 14 JANUARI 2015 RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV No. 0524 | TAHUN IV

55

PANGAN

Tiga Cara Mudah Kenali Makanan Halal JAKARTA-Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan cara mudah mencari makanan dan minuman halal melalui “Quick Respon Code” (QR Code) di Jakarta, Selasa.

“Ini merupakan kode khusus bagi restoran yang sudah bersertifikat halal,” ujar Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim.

LPPOM juga meluncurkan dua buku, peluncuran situs versi baru serta olimpiade halal 2015.

Program tersebut diluncurkan untuk melengkapi program sebelumnya yang dimaksudkan untuk semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi halal.

“Jadi pengunjung bisa melakukan pemindaian QR Code yang dipajang di gerai-gerai bersertifikat halal,” tambah dia.

Hasil pemindaian akan memunculkan informasi nomor sertifikat, nama outlet, masa berlaku sertifikat halal, dan perusahaan pemilik restoran.

“Dengan demikian, pengunjung bisa menverifikasi sendiri kebenaran sertifikat halal tersebut.”

Kode tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa restoran yang mengklaim halal benar-benar bersertifikat halal MUI, bukan halal versi klaim sepihak dari pengelola restoran.

Kode itu akan ditempel di 1.134 gerai resto yang sudah mendapat sertifikat halal dari LPPOM MUI. LPPOM MUI juga meluncurkan dua buku yakni HAD 23102 Pemenuhan Sistem Jaminan Halal di Restoran dan HAS 23104 Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Katering.

“Sertifikasi halal harus diproses dengan cara yang mudah dan kualitas layanan harus ditingkatkan dari waktu ke waktu,” tegas dia.

Lukman mengharapkan ke depannya, halal bisa dijadikan gaya hidup oleh masyarakat di Tanah Air. =ANT/INDRIANI

ant/vitalis yogi trisna

PENUNDAAN KENAIKAN TDL. Petugas merapikan meteran listrik pada sebuah rumah susun di Jakarta, Selasa (13/1). PT PLN meminta persetujuan Kementerian ESDM untuk menunda kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada dua golongan yakni golongan Rumah Tangga R-1/TR daya 1.300 VA dan Rumah Tangga R-1/TR daya 2.200 VA hingga Maret atau April 2015.

PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

Kepercayaan Pebisnis Eropa Capai 76% JAKARTA-Tingkat kepercayaan para pelaku bisnis internasional khususnya dari Inggris dan Eropa terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkat di tahun ini dibandingkan yang lalu.

Hal ini merujuk pada hasil survei British Chamber of Commerce Indonesia (BritCham) bertajuk Business Confindence Index (BCI).

Berdasarkan survei itu, 76 persen pelaku bisnis memiliki tingkat kepercayaan terhadap kepemimpinan baru di Indonesia dan komitmen pemerintah dalam reformasi ekonomi.

“Ini seiring dengan keyakinan para responden dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia dengan persentase 71 persen.

Kemudahan berbisnis pada tahun lalu juga meningkat 62 persen, menunjukkan sebagai sentimen positif terhadap pemerintahan baru di Indonesia,” ujar Chairman BritCham Adrian Short di Hotel Intercontinental Mid Plaza, Jakarta, Selasa (13/1) BCI memaparkan pandangan dari perusahaan-perusahaan anggota dari Kamar dagang yang turut berpartisipasi menge-

nai bisnisnya di Indonesia. “Juga terhadap kepemimpinan baru di Indonesia sehubungan dengan potensi reformasi ekonomi.

Hasil survei ini menunjukan peningkatan dari proyeksi tahun sebelumnya,” jelasnya.

Secara keseluruhan, pandangan terhadap bisnis di Indonesia meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun lalu dari 66 persen menjadi 72 persen dengan pertumbuhan pendapatan dan laba yang juga diproyeksikan meningkat.

Menurut Adrian, peningkatan yang kuat ini juga dirasakan terutama pada kondis politik dan iklim investasi. Tingkat kepercayaan terhadap kondisi politik dengan pemerintahan yang baru meningkat secara signifikan sebanyak 5 persen yaitu dari 42 persen menjadi 47 persen. “Ini juga diikuti dengan peningkatan pada iklim investasi dari 31 persen menjadi 60 persen,” tandasnya.

Survei ini melibatkan manajemen senior dan CEO dari 206 afiliasi bisnis Inggris dan Eropa di Indonesia yang diambil dari 12 sektor bisnis antara lain, agrikultur, perikanan dan perhutanan; energi dan sumber daya alam; infrastruktur dan konstruksi; properti; hospitality; travel dan tourism; perbankan, pembiayaan dan asuransi; pendidikan; retail dan consumer goods; jasa; makanan dan minuman; otomotif; kimia, farmasi dan kosmetik. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV

PERBANKAN

Kredit Diyakini Bisa Tumbuh 15,7 Persen JAKARTA-Industri perbankan nasional optimistis pertumbuhan kredit di 2015 bisa mencapai angka 15,7 persen. Pertumbuhan kredit tersebut didorong dari sektor konstruksi.

ant/andika wahyu

BERTEMU PRESIDEN ADB. Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menkeu Bambang Brodjonegoro (kedua kiri) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago (kiri) menerima Presiden Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) Takehiko Nakao (kedua kanan) dan Dirjen Departemen Asia Tenggara ADB James A. Nugent (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/1). Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi dan pembangunan regional dan global, serta peran serta ADB pada agenda pembangunan Indonesia.

Indonesia Dapat Pinjaman ADB Rp18 T JAKARTA-Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menambah porsi pinjaman atau utang untuk Indonesia.

Untuk tahun 2015 ini, nilai pinjaman yang dikucurkan sebesar USD 1,5 miliar atau sekitar Rp 18 triliun.

Angka pinjaman ini meningkat dibanding tahun lalu dimana ADB hanya memberikan pinjaman sekitar USD 550 juta Presiden ADB Takehiko Nakao menjelaskan pinjaman ini dikucurkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara penting selain China dan India. Karena itu pihaknya merasa perlu melakukan memberikan pinjaman lebih besar dari tahun lalu. “Pinjaman USD 1,2 sampai USD 1,5 miliar untuk persetujuan, kita coba untuk kuatkan karena Indonesia merupakan negara penting,” kata Takehiko usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa (13/1).

Pertemuan itu merupakan rangkaian dari agenda kunjungan Presiden Direktur ADB Takehiko Nakao ke Indonesia pada 12-

15 Januari 2015. Selain bertemu Presiden Jokowi, Nakao juga bertemu dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. Selain itu, Nakao diagendakan juga akan mengunjungi beberapa proyek ADB di sektor irigasi, infrastruktur dan pendidikan, yang merupakan prioritas dalam rencana pembangunan Pemerintah Jokowi.

Sementara itu, Andrinof Chaniago mengungkapkan, ADB berkomitmen untuk memberikan pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan fasilitas yang mudah dan murah. “Misalnya BUMN bangun apa, pakai pinjaman ADB dengan bunga rendah. Pinjaman lunak dari bank ke perusahan. Tidak proses panjang masuk APBN dulu, lebih simpel,” ujar Andrinof di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (13/1).

Andrinof mengatakan, pinjaman tersebut bisa digunakan untuk pengembangan proyek infrastruktur. Fokusnya untuk sektor pangan, maritim, dan perhubungan.

Menurutnya, hal tersebut akan mempermudah BUMN dalam merealisasikan berbagai proyek.

Oleh karenanya, pemerintah akan menjadi fasilitator di antara keduanya. “Pemerintah sampaikan ide itu supaya bisa dibantu BUMN-BUMN yang ikut dalam infrastruktur. Nanti akan ada pertemuan lagi di Bappenas, untuk bahas yang agak detail,” pungkasnya.

ADB melihat, banyak proyek di Indonesia

tertunda di tahun Pemilu. Karena itu, upaya menggenjot pembangunan infrastruktur tahun ini perlu mendapat dukungan finansial.

Takehiko mengklaim, dukungan ADB selaras dengan rencana pembangunan nasional pemerintahan Jokowi-JK lima tahun ke depan. Terlebih, banyak tugas penting pemerintah yang harus dipenuhi mulai dari menyediakan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif.

Lebih lanjut dia mengatakan perekonomian Indonesia saat ini masih dihadapkan dengan banyak tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Meski demikian, dia yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih baik pada 2015 jika dibandingkan tahun lalu.”ADB memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai level 5,6 persen di 2015, naik dari 5,1 persen tahun lalu,” ungkapnya.

Semua itu bisa terjadi jika momentum reformasi domestik yang saat ini tengah digencarkan pemerintah Jokowi terus berlanjut sepanjang 2015. Nakao juga memuji fokus pemerintah dalam upayanya menjaga stabilitas makroekonomi, mengelola inflasi dan mendorong peningkatan cadangan devisa. “Reformasi tegas yang dijalankan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo telah meningkatkan kepercayaan pasar terhadap program ekonomi pemerintah,” pungkasnya. =GAM

Survei perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) menyebutkan industri perbankan cukup yakin dengan sektor konstruksi karena semakin banyak proyek pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. “ Industri perbankan melihat bahwa perlambatan pertumbuhan kredit di kuartal I 2015 tersebut masih lebih baik jika dibanding dengan tiga tahun sebelumny,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara di Jakarta, Selasa (13/1).

Menurutnya, pada triwulan I-2015, responden survei memperkirakan pertumbuhan kredit mengalami perlambatan seiring masih rendahnya kebutuhan pembiayaan dari nasabah. Sementara itu, tren kenaikan suku bunga kredit diperkirakan masih berlanjut pada Triwulan I-2015.

“Responden memperkirakan bahwa rata-rata suku bunga kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi pada triwulan I 2015 akan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 11 bps, 16 bps, dan 7 bps,” tukasnya.

Lebih lanjut Tirta menambahkan, responden survei juga memperkirakan rata-rata pertumbuhan kredit pada 2015 sebesar 15,7%, atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan kredit 2014 sampai November tahun 2014 sebesar 11,9% year-on-year (yoy).

“Perkiraan membaiknya kondisi ekonomi menjadi pendorong utama menguatnya optimisme terhadap pertumbuhan kredit 2015, meskipun suku bunga kredit dan resiko penyaluran kredit masih cukup tinggi,” jelasnya.

Pada kuartal selanjutkan, permintaan kredit baru deras seiring dengan kebutuhan dari nasabah untuk mengembangkan usahanya.

Industri perbankan juga memperkirakan bahwa perlambatan pertumbuhan kredit di kuartal I 2015 tersebut karena industri perbankan memang menahan laju kredit untuk mengendalikan angka kredit bermasalah alias non performing loan.=GAM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan 77

KORAN MADURA

Lintas Jatim

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524| RABU 14 JANUARI 2015TAHUN IV

No. 0524 | TAHUN IV

KENAIKAN BBM

13.019 RTS Jember Belum Ambil Dana PSKS JEMBER - Sebanyak 13.019 rumah tangga sasaran (RTS) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum mengambil dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) di Kantor Pos setempat.

"Hingga hari ini jumlah RTS yang belum mencairkan dana PSKS sebanyak 13.019 orang, sehingga dana sebesar Rp 5.207.600.000 masih berada di Kantor Pos," kata Kepala Kantor Pos Jember Wahyudi

Azis, Selasa (13/1).

Pencairan dana PSKS secara serentak dilakukan di balai desa atau kelurahan secara bertahap pada 1-14 Desember 2014, kemudian dilakukan pencairan di masing-masing kantor pos kecamatan pada 19 Desember hingga akhir tahun 2014.

"Pencairan di Kantor Pos kecamatan dihentikan hingga 31 Desember 2014 karena kami harus

melaporkan semua data penerima PSKS yang sudah mengambil dana kompensasi kenaikan BBM di Jember ke Kantor Pos pusat," tuturnya.

Menurut dia, belasan ribu RTS yang tidak mencairkan dana PSKS sebesar Rp 400 ribu tersebut hampir merata di 31 kecamatan, namun terbanyak berada di Kecamatan Puger dan beberapa kecamatan lain di wilayah Jember bagian selatan.

"Kantor Pos Jember membuka

kembali pencairan dana PSKS untuk masyarakat yang belum mengambil sejak 2 Januari 2015, namun antusias masyarakat tidak terlalu tinggi," katanya.

Ia mengaku tidak tahu pasti alasan belasan ribu warga yang belum mencairkan dana PSKS di balai desa/kelurahan dan kantor pos kecamatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

"Kemungkinan penerima men-

inggal dunia, pindah ke daerah lain, dan tidak memiliki identitas asli untuk mengambil dana bantuan senilai Rp400 ribu tersebut," ujarnya.

Wahyudi mengaku tidak tahu sampai kapan pencairan dana PSKS itu akan ditutup karena pihaknya belum mendapat instruksi dari Kantor Pos pusat atau pemerintah terkait dengan penghentian dana kompensasi kenaikan BBM itu. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Sistem Penerbangan Harus Diperbaiki SURABAYA - Pengamat penerbangan asal Universitas Airlangga Surabaya, Adi Riyadi, menyarankan pemerintah Indonesia melakukan perbaikan sistem penerbangan dengan tidak gegabah menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak terkait.

"Kalau sedikit-sedikit sanksi maka sangat tidak bagus bagi dunia penerbangan kita. Logikanya, ketika seseorang sering mendapat sanksi, tentu dia tidak akan melaporkan kesalahannya lagi," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (13/1).

Menurut dia, selama ini pemerintah masih mencari kesalahan dari maskapai saja dan hanya berusaha melakukan perbaikan dengan cara pendekatan sanksi.

Pihaknya juga mengusulkan ke Menteri Perhubungan Ignasius Jonan agar mencoba memperbaiki sistem koordinasi antarinstansi yang berkaitan dengan penerbangan.

Sebab, kata dia, salah satu item tingkat keselamatan dari audit penerbangan internasional menunjukkan bahwa koodinasi antarinstansi di dunia penerbangan Indonesia sangat tidak layak.

"Inilah yang menjadi faktor penyebab kecelakaan dan harus diperhatikan, tanpa merugikan atau mencari kesalahan maskapai penerbangan," katanya.

Adi Riyadi juga menjelaskan tingkat keselamatan penerbangan Indonesia dari audit interna-

sional, ternyata tidak ada maskapai penerbangan yang mendapat poin bagus, bahkan Uni Eropa pernah mencoba membantu penerbangan Indonesia.

Sebelumnya, sebanyak 11 pejabat Kementerian Perhubungan mendapat sanksi berupa mutasi dan dinonaktifkan terkait pelanggaran izin terbang dan rute maskapai.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berdalih ini sebagai upaya pembenahan dan pembinaan di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai undangundang berlaku.

"Mereka dikenakan sanksi, termasuk pembebasan tugas, mutasi dan pengenaan sanksi yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010," katanya kepada wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut mengatakan pemerintah merasa bahwa banyak perbaikan yang harus dilakukan terutama dari regulator, PT.Angkasa Pura, Perum Airnav juga dari Koordinator Slot Indonesia (IDSC). = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

ant/ari bowo sucipto

KREMASI KORBAN AIRASIA. Sejumlah keluarga korban pesawat AirAsia menangis saat jenazah Susandhini Liman akan dikremasi di Sentong Lawang, Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1). Empat anggota keluarga Susandhini yakni suami dan ketiga anaknya hingga kini masih belum ditemukan.

KORBAN AIRASIA QZ8501

DVI Identifikasi 2 Jenazah Hari ke-17 SURABAYA - Tim "Disaster Victim Identification" Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil mengidentifikasi dua jenazah korban kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 pada hari ke-17, Selasa (13/1).

Kedua jenazah masing-masing berjenis kelamin laki-laki atas nama Oscar Desano (27) asal Jakarta dan perempuan bernama Yuni Astutik (40) asal Blitar, Jawa Timur.

"Jenazah berlabel B024, yakni Oscar Desano diidentifikasi primer berdasarkan metode pemeriksaan DNA dengan pembanding DNA ayah dan ibu kandung dicocokkan serta identik," ujar Kepala DVI Polda Jatim Kombes Pol Budiyono, di Posko Crisis Center Mapolda, Jalan Ahmad Yani Surabaya.

Jenazah yang tercatat

sebaagai kru pesawat tersebut juga diketahui identitasnya berdasarkan data pemeriksaan gigi yang memiliki kesamaan signifikan antara rontgen gigi dan pemeriksaan gigi jenazah.

"Ditambah pemeriksaan sekunder, yakni antropologi terdapat kesamaan jenis kelamin dan usia serta tinggi badan mencapai di atas 180 centimeter," katanya.

Jenazah kedua berlabel B039 atas nama Yuni Astutik yang diidentifikasi primer terdapat kecocokan pemeriksaan DNA dengan pembanding DNA dua anak kandung identik.

"Kemudian diperkuat data pemeriksaan sekunder, yaitu dari temuan medis adanya kesamaan jenis kelamin, usia dan tinggi badan," kata Kabid Dokkes Polda Jatim tersebut.

Selain itu, lanjut dia, ditambah properti baju sesuai gambar cctv yang ditunjukkan keluarga, juga anting korban melekat sama dengan informasi yang disampaikan anak kandung korban.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono menjelaskan, dengan teridentifikasinya dua jenazah lagi maka sampai hari ini sudah 36 korban yang terungkap identitasnya, dan 12 jenazah lainnya masih diperiksa mendalam.

“Meski sulit mengungkap melalui sidik jari, namun pemeriksaan data lain tetap kami lakukan, seperti gigi hingga pendalaman data ‘ante mortem’. Yang pasti, setiap hari tim melakukan rekonsilisasi untuk menguak identitas korban,” katanya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

8

KORAN MADURA

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524| TAHUN IV

DPRD Desak Kementerian ESDM Selesaikan Konflik BOJONEGORO - Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelesaikan permasalahan konflik para penambang di daerahnya dengan PT Geo Cepu Indonesia (GCI) dalam pengelolaan sumur minyak tua.

"Kami akan meminta Kementerian ESDM menyelesaikan permasalahan konflik di penambangan sumur minyak tua di Bojonegoro," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Anam Warsito di Bojonegoro, Selasa (13/1).

Selain itu, ia juga akan meminta kepada Pertamina EP meninjau ulang izin kerja sama operasi (KSO) dengan PT GCI dalam pengelolaan lapangan sumur minyak tua di sejumlah desa di Kecamatan Kedewan dan Malo.

"Kami meminta izin KSO PT GCI ditinjau ulang, sebab keberadaannya telah menggeser peran tiga KUD di Kecamatan Kedewan, yang menjalin kontrak kerja dalam pengelolaan lapangan sumur minyak tua," tuturnya.

Ia menyatakan hal itu setelah memperoleh jawaban dari Pertamina EP "Asset 4 Field" Cepu, Jawa Tengah, dalam kunjungan kerjanya, pekan lalu.

Sesuai jawaban yang diterima, Pertamina EP "Asset 4 Field" Cepu, tidak tahu soal izin KSO

yang diperoleh PT GCI. "PT GCI memperoleh izin KSO dari Pertamina EP langsung," ujarnya.

Ia juga menjelaskan dalam kunjungan kerjanya itu juga disampaikan soal produksi minyak mentah lapangan sumur minyak tua dengan jumlah sekitar 5.000 barel yang tidak dibeli Pertamina EP "Assedt 4 Field" Cepu.

Produksi minyak mentah tersebut, lanjut dia, berasal dari sejumlah sumur minyak mentah di Kecamatan Kedewan dan Malo.

"Pertamina EP Asset 4 Field Cepu tidak membeli minyak mentah tersebut, dengan alasan berasal dari sumur minyak yang tidak masuk dalam kontrak," paparnya.

Menanggapi hal itu, ia menyatakan jawaban yang disampaikan Pertamina EP Asset 4 Field

Cepu tidak masuk akal, sebab produksi minyak secara nasional masih kurang dibandingkan kebutuhan.

Oleh karena itu, ia menegaskan pihaknya akan mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina EP, menyelesaikan permasalahan pengelolaan sumur minyak tua di daerahnya.

Sesuai data, sebanyak 250 titik sumur minyak tua yang masuk kontrak antara Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, dengan KUD Sumber Pangan, KUD Usaha jaya Bersama di Kecematan Kedewan dan KUD Karya Sejahtera Kecamatan Malo.

"Tapi saat ini ada sekitar 500 sumur minyak yang berasal dari pengeboran sumur minyak baru," jelas Perwakilan PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu Ali Hermansyah. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

EKONOMI

Seluruh Pasar Tradisional Tak Penuhi Standar MALANG - Kepala Dinas Pasar Kota Malang Bambang Suharijadi menyatakan seluruh pasar tradisional yang ada di daerah itu tidak memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

"Dari 28 pasar tradisional yang ada di Kota Malang ini, tidak satu pun yang layak dan sesuai dengan standar Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kemenperindag)," kata Bambang di Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1).

Jika mengacu pada ketentuan Kemenperindag, kata dia, pasar tradisional yang disebut layak harus memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya wahana permainan anak, CCTV, ruang parkir representatif, dan pengelolaan sampah, serta ruang menyusui.

Karena taksatu pun pasar tradisional di Kota Malang yang memenuhi kriteria dan ketentuan tersebut, menurut Bambang, harus direvitalisasi meski dilakukan secara bertahap. Hal ini karena keterbatasan anggaran.

"Kriteria standar pasar tra-

disional itu baru dikeluarkan Kemenpenrindag pada tahun 2014," katanya.

Pada tahun 2015, lanjut dia, Dinas Pasar sudah membuat detail engineering design (DED) untuk empat pasar tradisional, yakni Pasar Bareng, Kebalen, Kedungkandang, dan Pasar Burung Splendid.

Ia menyebutkan anggaran untuk merevitalisasi keempat pasar tradisional tersebut sebesar Rp 400 juta, atau masingmasing pasar sebesar Rp 100 juta.

Menanggapi rencana revitalisasi sejumlah pasar tradisional tersebut, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang Priyatmoko Oetomo mendukung program tersebut. Pasalnya, jika terus dibiarkan, akan makin kumuh dan akan berpengaruh terhadap arus konsumen maupun penjual.

Politikus PDI Perjuangan itu menyarankan pembangunan atau revitalisasi pasar tradisional sebaiknya mendahulukan pasar yang berada di tengah kota, seperti Pasar Bareng. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

ant/fb anggoro

PROYEK PASAR TRADISIONAL TERBENGKALAI. Warga melintas di samping konstruksi proyek Pasar Cik Puan, di Kota Pekanbaru, Riau, Senin (12/1). Proyek pembangunan pasar tradisional Cik Puan yang didanai Pemerintah Kota Pekanbaru itu terbengkalai sekitar tiga tahun terakhir akibat masalah sengketa lahan.

TRANSPORTASI

Usia Kendaraan Harus Dibatasi MALANG - Pakar transportasi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Prof Dr Harnen Sulistio menyatakan pemerintah harus membatasi usia kendaraan yang boleh beroperasi di jalan raya, terutama di jalan-jalan protokol.

"Kalau usia kendaraan ini tidak dibatasi, pasti banyak kendaraan tua yang akan tetap memadati jalan raya dan kondisi itu akan memperparah kemacetan arus lalu lintas. Apalagi, pertumbuhan kendaraan di daerah ini dan di Jatim pada umumnya sangat pesat," tegas Harnen di Malang, Selasa (13/1).

Menurut Harnen yang juga anggota Forum Lalu Lintas Jatim itu, upaya yang paling mungkin dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas adalah pembatasan usia kendaraan, jika usia kendaraan sudah tua wajib dimusnahkan.

Ia mengemukakan Jatim menjadi pasar utama industri otomatif, setelah DKI Jakarta. Pada tahun 2015 misalnya, dealerdealer di Surabaya menargetkan penjualan mobil di Jatim hingga kisaran 132.000 unit.

Sebanyak 60.000 unit diantaranya terjual di Surabaya, padahal jalanan di kota itu dan kota-kota besar, seperti Malang sudah menjadi langganan kemacetan.

Harnen mengatakan berdasarkan data di Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, jumlah kendaraan di Jatim tahun 2014 mencapai 13.446.859 unit yang terdiri dari mobil penumpang sebanyak 910.132 unit, mobil barang 408.894 unit, bus 30.490 unit, sepeda motor 12.086.820 unit, dan kendaraan khusus sebanyak 10.523 unit.

Jumlah itu meningkat sekitar 5,84 persen dari tahun 2013 yang mencapai 12.662.191 unit.

Sementara ruas jalan di Jatim hanya sepanjang 5.000 kilometer dan kondisi itu sudah tidak ideal untuk menampung jutaan unit kendaraan, baik roda dua maupun empat. Hanya saja, kondisi jalan yang macet, bukan menjadi penghalang bagi industri otomotif untuk menambah produksi dan penjualan mobil. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524| TAHUN IV

9

TRADISI

Petani Gelar Ritual ‘Tutup Tandur Pari’

ant/irsan mulyadi

TUNTUT UMK DELI SERDANG. Seorang buruh dari Aliansi Pekerja Buruh Sumut (APBSU) memegang poster ketika berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, di Medan, beberapa waktu lalu.

Buruh PT Koreana Tuntut Upah Sesuai UMK KEDIRI - Sekitar 100 orang buruh PT Koreana Seed Indonesia di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, melakukan unjuk rasa di kantor DPRD setempat, Selasa (13/1).

Massa menuntut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ikut memfasilitasi permintaan buruh terkait upah yang sesuai dengan ketentuan upah minimum kabupaten (UMK).

Perwakilan dari buruh, Cita, mengatakan manajemen PT Koreana Seed Indonesia di Kediri selama ini tidak memberikan hak pada buruh, sesuai dengan aturan pemerintah.

"Upah kami tidak sesuai dengan UMK. Pada 2014, upah kami hanya Rp 988 ribu, padahal UMK Rp1 juta lebih," katanya.

Para buruh bekerja selama

delapan jam sehari, bahkan tidak jarang mereka harus lembur. Namun, saat lembur pun, mereka juga tidak mendapatkan uang lembur.

"Upah kami dihitung borongan, tapi saat lembur pun, kami juga tidak diberi honor lembur," katanya.

Ia mengatakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan benih untuk kebutuhan ekspor itu sudah berdiri sejak 18 tahun, tapi mereka tidak memperhatikan kesejahteraan buruh.

Selain tidak mendapatkan upah sesuai dengan UMK, para

buruh juga tidak mendapatkan beberapa fasilitas lain, seperti jaminan kesehatan, jaminan kerja, ataupun cuti haid bagi buruh perempuan.

Untuk itu, pihaknya sengaja datang ke kantor DPRD Kabuparen Kediri untuk mengadukan hal ini dan meminta anggota DPRD memfasilitasi permintaan mereka.

Cita juga mengatakan sebenarnya dari perwakilan buruh sudah mengadakan pertemuan dengan manajemen, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan.

Dalam aksinya, massa juga membawa berbagai macam poster dan tulisan yang berisi kecaman pada perusahaan, di antaranya "Lawan upah murah", "Lawan union busting", dan sejumlah tulisan lainnya.

Massa sempat tidak diperbolehkan masuk ke dalam kantor

DPRD oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri, tapi akhirnya petugas memperbolehkan perwakilan buruh masuk ke dalam kantor DPRD. Massa ditemui oleh anggota DPRD Kabupaten Kediri, dan anggota DPRD juga menjanjikan akan membantu mereka.

Walaupun tidak puas, massa akhirnya pulang dan membubarkan diri.

Aksi itu juga membuat arus lalu lintas terganggu, sebab massa berada di tepi jalan raya, sehingga arus lalu lintas agak tersendat. Setelah massa membubarkan aksinya, akhirnya arus lalu lintas juga kembali normal.

Unjuk rasa itu selain dijaga oleh puluhan Satpol PP juga oleh anggota Polres Kediri. Mereka mengawal aksi, sampai aksi itu bubar. = ANT/DESTYAN HS/ASMAUL CH/DIK

JEMBER - Puluhan petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Margi Rahayu menggelar ritual "tutup tandur pari" di areal persawahan di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (13/1).

"Tradisi itu semata-mata untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar produksi padi musim tanam tahun ini meningkat dan tanaman petani dijauhkan dari hama penyakit," kata Ketua Kelompok Tani Margi Rahayu Edi Suryanto.

Petani bersama perangkat desa, kecamatan, Kodim 0824, dan Dinas Pertanian Pemkab Jember secara bergotong royong memulai acara dengan menanam padi di sawah sebagai simbolis masa tanam padi telah berakhir.

Menurut dia, ritual tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan petani pada saat musim tanam berakhir, sehingga diharapkan selama tiga bulan ke depan hasilnya sesuai dengan harapan.

"Kami berdoa agar hasil panen petani di Jember melimpah, tanaman padi petani terhindar dari hama penyakit, dan stok pupuk cukup untuk memenuhi kebutuhan petani," katanya.

Ritual "tutup tandur pari" tersebut diakhiri dengan ikrar hajat yang dipimpin oleh tetua Desa Dukuh dempok, Kecamatan Wuluhan.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Jember Hari Wijayadi mengatakan pihaknya mematok target produksi padi pada tahun 2015 sebanyak 1.030.000 ton, sehingga seluruh petani diharapkan meningkatkan produksi padinya.

"Target produksi padi tahun 2014 sebanyak 1 juta ton, namun realisasinya sebanyak 971.261 ton gabah kering giling," katanya di sela-sela ritual tutup tandur pari tersebut.

Ia berharap bencana banjir tidak menerjang areal persawahan dan hama penyakit dapat dikendalikan, sehingga target produksi pada 2015 dapat tercapai. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524| TAHUN IV

ANGGARAN

Butuhkan Rp 2,5 T untuk Bebas dari Kumuh MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, membutuhkan dana sekitar Rp 2,5 triliun agar pada 2019 terbebas dari kawasan kumuh yang kini masih terjadi terutama di 17 kelurahan dalam wilayah lima kecamatan.

"Kami sudah mengajukan proposal terkait dana yang kami butuhkan itu ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan saja segera ada jawaban, sebab target kami pada 2019 Kota Malang sudah terbebas dari kawasan kumuh," kata Wali Kota Malang, Moch Anton di Malang, Selasa (13/1).

Ia mengemukakan kawasan kumuh di Kota Malang tersebar di 17 kelurahan dari 57 kelurahan yang ada di kota itu atau jika dikonversikan dengan luas lahan, daerah kumuh di kota itu mencapai 608,6 hektare.

Lebih lanjut, Anton mengatakan rencana pendanaan sebesar Rp 2,5 triliun itu masih akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, apalagi akan ada dana pendamping dari APBD Kota Malang, APBN serta dana bantuan yang dianggarkan perusahaan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Untuk pengucuran dana yang telah diajukan pemkot guna menata kawasan kumuh itu, katanya, pemerintah pusat telah menurunkan tim peninjau kawasan kumuh di Sukun dan Tulusrejo yang menjadi daerah percontohan di Kota Malang.

Beberapa indikator ditetapkannya wilayah sebagai kawasan kumuh, di antaranya adalah rasio kepadatan jumlah penduduk, tempat tinggal yang berhimpitan, keberadaan air bersih dan sanitasi, banyaknya hunian warga di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Brantas, di pinggiran rel kereta api maupun kolong jembatan.

Menyinggung program pemkot untuk mencapai target zero kawasan kumuh pada 2019, Anton mengatakan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat maupun CSR perusahaan tersebut, bahkan pada tahun 2014, ratusan rumah kumuh telah diperbaiki dalam program bedah rumah dengan menggunakan dana CSR. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

ant/ari bowo sucipto

PEMINDAHAN TAHANAN TERORIS. Dua anggota Densus 88 yang berpakaian preman mengawal terpidana kasus terorisme, William Maksum (tengah) saat akan dipindahkan ke Lapas Lowokwaru, di bandara Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1). William Maksum alias Acum yang aktif dalam konflik Poso sekaligus sebagai pemasok senjata dan penghubung kelompok Abu Roban dan Santosa, dipindahkan dari Lapas Kelapa Dua Jakarta.

Tahanan Teroris di Lapas Lowokwaru Bertambah MALANG - Tahanan kasus teroris yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur, bertambah satu orang, yakni William Maksum yang sebelumnya adalah tahanan titipan di Kelapa Dua Jakarta.

"Sebelum William Maksum alias Acum tiba di Lapas hari ini (Selasa), ada tujuh tahanan dengan kasus terorisme ditahan di Lapas ini. Dengan masuknya William, kini Lapas Lowokwaru menampung 8 orang yang terlibat dalam kasus teroris," kata Kalapas Kelas I Lowokwaru, Tholib, Selasa (13/1).

Selain William, katanya, tahanan lain yang tersangkut kasus terorisme adalah Muhammad Agung Hamid, Fadli, Tamrin, Budi Utomo, Wagiono, Budi Supriyantono, dan Agung Fauzi.

Namun, dirinya tidak tahu persis apakah mereka dalam satu

kelompok jaringan atau tidak karena masih akan dipelajari lebih jauh dan lebih dalam lagi.

Menurut informasi yang diterima Tholib, William menjadi satu kelompok dengan 4 orang yang terakhir datang, yakni Agung Fauzi, Budi Supriyantono, Wagiono, dan Budi Utomo. Setelah kedatangan William Maksum, jumlah tahanan di Lapas Lowokwaru menjadi 1.690 orang, termasuk delapan tahanan yang tersangkut kasus terorisme.

William Maksum tiba di Lapas Kelas I Lowokwaru Selasa (13/1) tanpa pengawalan superketat, bahkan William meleng-

gang masuk pintu utama Lapas tanpa diborgol. Maksum diangkut menggunakan mobil tahanan Kejaksaan dari Bandara Abd Saleh Malang.

Di dalam mobil, William didampingi tim jaksa dan anggota Densus 88, sedangkan pengawalan lain dilakukan tim khusus Jatanras Polda Jatim yang menggunakan empat mobil pribadi.

Begitu tiba di Lapas, William urun dari pintu belakang mobil tahanan.

Ketika ditanya mengapa William tidak diborgol, Tholib tidak mau menjelaskannya. "Kami menerima William sesuai petunjuk Dirjen dan dia ditempatkan di Lapas ini yang sebelumnya adalah tahanan titipan di Kelapa Dua Jakarta," ucapnya.

Setelah diterima pihak Lapas Lowokwaru, William Maksum akan menjalani proses asesmen

untuk mendalami kepribadian maupun tingkah lakunya. Proses "asesmen" untuk William paling lama sekitar 30 hari atau sebulan, berbeda dengan tahanan biasa yang menjalani asesmen hanya selama 15 hari.

Tholib menjelaskan setelah proses asesmen usai, William bakal ditempatkan dalam satu ruang tersendiri, tidak dicampur dengan narapidana lainnya. Selain itu, teroris yang ditangkap di Jawa Barat pada tahun 2013 itu juga bakal diawasi secara khusus.

"Pengawasan khusus pasti kami lakukan karena kami punya sistem keamanan berdasarkan tingkat risikonya. Kalau untuk kasus teroris pengamanan dilakukan secara maksimum, hanya saja dia akan ditempatkan terpisah dengan tahanan kasus yang sama," ujarnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV 14 JANUARI 2015 RABU

MADURA

No. 0524 | TAHUN IV

Skenario Transformatif Indonesia 2045

Salam Songkem

Indonesia telah Tergadai

P

emerintah bukannya mengatasi persoalan ULN. Bahkan di awal 2015 ini saja, Indonesia kembali meminjam dana sebesar USD 1,5 miliar atau setara Rp 18 triliun dari Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB). Jumlah pinjaman pada ADB ini menambah utang luar negeri Indonesia semakin menumpuk.

Jika ditambah beban ULN tahun sebelumnya, hingga akhir triwulan III, total ULN Indonesia mencapai US$ 292,3 miliar atau senilai lebih dari Rp 3.330 triliun, maka membengkak jadi Rp 3.348 triliun. Mengindikasikan negeri ini telah tergadai ke luar negeri melalui lilitan utang yang terus ditimbun oleh pimpinan tertinggi di negeri ini.

Kebiasaan Joko Widodo berlanjut sejak dia memimpin Pemprov DKI Jakarta. Mewariskan utang mencapai Rp 35 triliun pada penggantinya.

Utang sebanyak itu Digunakan untuk membiayai berbagai megaproyek di Jakarta. Kini setelah menjadi orang nomor satu di Indonesia, Joko Widodo kembali melakukan kebiasaan buruknya, menimbun utang untuk membiayai proyek pembangunan pemerintahannya. Kebiasaan kurang baik yang seharusnya ditanggalkan Joko Widodo, karena hanya membuat negara terkurita dan terjajah oleh negara lain melalui pinjaman lunak yang diberikannya.

Ternyata Joko Widodo tak ubahnya Presiden RI sebelumnya, memerintah negeri ini dengan mengandalkan pinjaman utang pada luar negeri.

Dalam sejarahnya hanya dua presiden RI yang tidak menimbun ULN, bahkan mampu mengurangi beban ULN hingga US$ 3 miliar di masa pemerintah mantan Presiden BJ. Habibie dan turun US$ 9 miliar di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, karena keduanya lebih mengoptimalkan potensi kekayaan negeri sendiri.

Padahal diakui atau tidak, beban ULN apalagi dalam jumlah besar menjadi pintu masuk neoliberalisme yang berujung pada neokolonialisme.

Dengan menimbun ULN sama artinya dengan menjemput penjajah kolonial dalam bentuk yang beda tipis dengan kolonial di masa kemerdekaan ke Indonesia. Ini bahaya yang harus diwaspadai semua pihak jika menginginkan negeri ini terlepas dari penjajahan. (*)

I

C 11

Belum lama ini Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhanas) bekerjasama dengan beberapa institusi akademis guna melakukan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka sosialisasi kajian strategik dengan mengambil konsep tema “Indonesian Scenario’s to 2045”.

K

emunculan gagasan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya pandangan atas perlunya melakukan revitalisasi arah perencanaan pembangunan di masa depan. Adapun lokus pembahasan atas konsep tersebut meliputi; grand desain atas orientasi masa depan, metodologi skenario transformatif, proses intelektual skenario transformatif, wilayah garapan riset dan driving force yang akan dilakukan.

Secara umum, ruh dari gagasan “Indonesian Scenario’s to 2045” yang disosialisasikan oleh Lemhanas terletak pada proses driving force yakni: pertama, keberadaan generasi muda di tahun 2045 yang akan melahirkan serta mengubah cara pandang mereka atas filosofi ke-Indonesia-an. Kedua, adanya tuntutan agar arah pembangunan ekonomi secara makro dan massif melibatkan seluruh lapisan masyarakat, tentunya dengan membawa semangat keadilan dan kesetaraan.

Ketiga, mekanisme geopolitik dunia yang dewasa ini mulai menampakkan adanya pergeresan pusat aktivitas ekonomi dari samudra atlantik ke samudra pasifik. Dan, keempat, kuatnya dorongan agar pembangunan dijalankan dengan meminimalisir efek karbon.

Keempat gagasan tersebut secara substansial menjadi isu penting yang harus segera dievaluasi oleh pemerintah meliputi upaya perencanaan, monitoring, target sasaran, serta ranah eksekusi makro-mikro dan tentunya negara memiliki

tanggung jawab penuh untuk merealisasikan skenario tersebut pada tataran empirik di setiap lini yang dianggap penting bagi keberlangsungan hajat hidup manusia.

Entry point yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasian gagasan tersebut yakni perlu kemudian memasukkan nilai-nilai kebangsaan, dalam hal ini konsep implementatif dari Pancasila ke dalam ruang substansi gagasan (konsep) maupun ruang teknis dilapangan. Merujuk pada otokritik atas beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga tinggi negara, selama ini masih sangat minim menggunakan penjabaran akademis atas nilai filosofi, sosiologis, maupun historis dari Pancasila sebagai dasar pertimbagan dalam mengambil keputusan. Kelalaian inilah yang kemudian melahirkan kebijakan maupun gagasan yang merusak kedaulatan bangsa, efek ini pun pada akhirnya berimbas pada program kerja pemerintahan yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat.

Wacana kebangsaan perlu kiranya menjadi titik sentral atas gagasan ”Indonesian Scenario’s to 2045” agar bangsa ini tidak kehilangan jati dirinya. Pemikiran atas idiom-idiom kebangsaan harus menjadi landasan dalam mengkonsep arah masa depan Indonesia dikemudian hari. Dulu bangsa ini pernah memiliki buku induk arah pembangunan negara yang dinamakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sebenarnya konsep-konsep seperti inilah yang sedang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk membawa pada satu cita-cita dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Perspektif Demografi Adapun poin penting yang juga tidak boleh dilupakan bahwa bangsa ini sedang dianugerahi bonus demografi dimana usia-usia produktif jauh lebih

besar dibandingkan usia-usia yang tidak lagi produktif. Pun perkiraan bonus demografi ini akan berlangsung selama kurang lebih 35 tahun kedepan. Situasi ini tentunya sangat relevan dengan bacaan “Indonesian Scenario’s to 2045” pada isu generasi muda. Untuk itulah sekali lagi, yang seharusnya menjadi titik tekan dalam skenario atau gagasan tersebut tidak lain ialah pembangunan sektor manusia, karena keberhasilan dari skenario tersebut tidak lain kuncinya ada pada faktor sumber daya manusia.

Negara harus menyadari betul potensi demografi ini agar kemudian melakukan penelaahan dan pematangan atas gagasan tersebut yang memang relevan dengan anugerah bonus demografi. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik, meluapnya usia-usia produktif pada akhirnya akan membantu negara dalam menanggung beban sektor ekonomi. Menurut Tadjuddin Noer Effendi (2014) dalam salah satu artikelnya menjelaskan bahwa bonus demografi membawa beberapa implikasi pada sektor pembangunan terutama berkaitan dengan skenario Indonesia di tiga puluh tahun mendatang.

Pertama, tingginya usia produktif dan menurunnya angka beban tanggungan sampai pada tahun 2040 perlu dimanfaatkan karena berpotensi untuk meningkatkan perluasan pasar, karena dalam sejarah, suatu negara hanya akan mengalami satu kali bonus demografi dan tidak akan terjadi setelahnya.

Kedua, besarnya proporsi angka usia produktif menjadi peluang guna menciptakan sektor-sektor lapangan kerja yang nantinya diharapkan mampu mendorong dan meyokong perekonomian negara. Pun, konteks ini juga menjadi sangat relevan dengan mulai berlaku-

nya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Secara kuantitatif, hal tersebut menjadi potensi yang sangat baik dimana dihadapkan pada persaingan ekonomi selama MEA berlangsung Beberapa implikasi positif tersebut sudah tentu menjadi nilai plus bangsa ini, pun seturut dengan hal tersebut negara perlu memberikan penanaman nilai-nilai ideologi-kebangsaan agar rasa kebanggaan atas negara tetap terjaga. Indonesia adalah negara yang besar dengan segenap potensi manusia serta sumber daya yang melimpah.

Kunci keberhasilan atas gagasan ini tidak lain adalah konsistensi dan komitmen untuk terus berjuang memajukan pembangunan dengan berpijak pada akar ideologis Pancasila.

Epilog Yang diperlukan oleh bangsa ini ialah pemahaman dan kesadaran yang utuh mengenai pentingnya nilai-nilai kebangsaan sebagai jati diri dalam menyusun gagasan serta narasi Indonesia di masa depan. Tanpa dilandasi oleh nilai-nilai tersebut maka gagasan yang muncul tak ubahnya konsep mekanik yang hanya menjadikan bangsa ini sebagai bangsa pekerja dan pangsa pasar internasional yang sarat dengan hegemoni kapitalistik dan liberalisme.

Membangun basis sumber daya manusia yang berjiwa Pancasila dan menjunjung tinggi harga diri sebagai bangsa yang berbudaya merupakan harga mati, sehingga tidak ada skenario atas bangsa ini yang tidak didasarkan pada ruh kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan. Karena hakikat dari kemerdekaan adalah kebudayaan, dan kebudayaan yang berkepribadian adalah ruh dari “Indonesian Scenario’s to 2045” yang sesungguhnya=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 14 JANUARI 2015 No. 0524 | TAHUN IV

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV

MADURA

12

EVAKUASI. Truk pasir yang mengalami kecelakaan di derek oleh petugas Satlantas Polres Probolinggo Kota.

Truk Menghantam Truk PROBOLINGGO – Sebuah truk pasir yang akan berangkat ke wilayah Lumajang untuk mengambil pasir terlibat kecelakaan di Jalan Raya Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Diduga sopir truk tidak mampu menguasai kendaraan ketika di depannya ada sebuah kendaraan berhenti mendadak.

Informasi yang dihimpun di tempat kejadian perkara (TKP) menyebutkan, persitiwa itu terjadi sekitar pukul 01.00 WIB, Selasa (13/1). Saat itu truk nopol W 9099 UZ yang dikemudikan Eko Sutorejo (40) warga Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang melaju dari arah barat

ke timur. “ Saya tidak sendirian, ada teman yang juga beriringan dari Sepanjang untuk tujuan yang sama ke wilayah Lumajang,” terang Eko Suterejo.

Saat itu, kata Eko Suterejo, tiba-tiba kendaraan didepannya berhenti mendadak. Ia sendiri

mengaku mengendarai truknya denghan kecepatan standar. Hanya saja, kendaraanya yang dikendarai tidak bisa dikuasai. “Dari jarak dua puluh meter saya sudah ngerem, tapi tetap tidak nutut,” tandasnya.

Warga Lumajang ini menuturkan ada kendaraan yang hendak masuk gudang di TKP, sehingga semua kendaraan terpaksa berhenti mendadak. Dan membantah jika dikatakan sedang dalam kondisi mengantuk. Hingga akhirnya, truk yang dikendarainya menabrak truk temannya.

Akibatnya, truk yang dalam kondisi kosong tersebut kaca depannya hancur. Tidak hanya itu,

truk yang sistem mesinnya hidrolik itu lamngsung macet di TKP begitu menabrak truk di depannya. Karena itu, truk baru bisa di evakuasi sekitar pukul 12.00 WIB. Sejak kecelakaan terjadi, tidak satupun anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota yang mendatangi tempat kejadian perkara. Baru sekitar pukul 10.00 WIB, anggota unit laka mendatangi.

Semua kendaraan yang melintas harus memperlambat laju kendaraannya ketika mendekati TKP. “Saya mengatur lalu lintas semalaman karena kalau malam kendaraan besar banyak melintas,” ucapnya.

Salah satu anggota unit laka

Satlantas Polres Probolinggo Kota, Bripka Budiono, mengatakan jika pihaknya tidak mendapatkan informasi kecelakaan tersebut. “Begitu mendapatkan informasi, truk berhasil di evakuasi menggunakan mobil derek,” katanya.

Terkait penyebab kecelakaan, pihaknya mengaku karena sopir tidak mampu mengerem. Sopirnya diduga tidak mampu mengerem, dan antar kendaraan terlalu dekat. ”Saya langsung mengevakuasi kendaraan sambil meminta keterangan sopir.

Beruntung, dalam kecelakaan itu tidak ada korban jiwa,” papar Bripka Budiono. =M.HISBULLAH HUDA

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV

Banleg dan Badan Kehormatan Temui Kemendagri Konsultasi Soal Prolegda dan Kode Etik PROBOLINGGO – Badan Kehormatan (BK) dan Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Probolinggo melakukan konsultasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Badan Kehormatan (BK) DPR RI di Senayan Jakarta, untuk menyampaikan beberapa poin usulan yang menjadi pembahasan di dewan.

Pertemuan Badan Legislasi dan Badan Kehormatan ini diagendakan, Selasa (14/1) hari ini dengan mengusung beberapa pokok permasalahan, terkait kode etik anggota dewan dan pembahasan dan penetapan Prolegda 2015.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Probolinggo, Hj. Sri Wahyuningsih, juga membenarkan pihaknya mengagendakan bertemu dengan Kemendagri dan Badan Kehormatan (BK) DPR RI di Senayan.

“Insyallah, kami akan diterima oleh Kemendagri Rabu (14/1), dan Kamis (14/1) akan diterima oleh Badan Kehormatan (BK) DPR Ri di Senayan Jakarta,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Menurutnya, konsultasi kepada Kemendagri dan BK DPR RI itu dimaksudkan untuk belajar dan memahami soal Kode Etik.

Tujuannya tidak lain untuk penyempurnan Kode Etik yang sudah ada untuk mengikuti perkem-

bangan perubahan aturan-aturan secara detail. Seperti mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Yang jelas kinerja kita akan bertambah,” papar Hj. Sri Wahyuningsih.

Dikatakan, kode etik bertu-

juan menjaga martabat, kehormatan, citra serta kredibilitas DPR RI. Selain itu kode etik DPR bertujuan membantu anggota dalam melaksanakan setiap wewenangg, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat dan konstituennya.

“Hal-hal penting yang diatur dalam kode etik berisi ketentuan umum, rumusan pokok, definisi, kepribadian dan tanggungjawab, penyampaian pernyataan, ketentuan dalam rapat, perjalanan dians, kekayaan, hibah dan hadiah, konflik kepentingan dan jabatan, rahasia, hubungan dengan mitra kerja dan lembaga lain, serta sanksi dan rehabilitasi,” tandas Hj. Sri Wahyuningsih.

Terpisah, Ketua Banleg, Hamid Rusdi membenarkan, pihaknya mengagendakan pertemuan dengan Kemendagri untuk menyampaikan beberapa permasalahan, salah satunya Prolegda 2015 yang sudah disahkan untuk menjadi pembahasan DPRD Kota Probolinggo.

“Kita konsultasi kepada Kemendagri untuk mencari solusi jika Raperda yang sudah disahkan terjadi penolakan oleh Gubernur.

Lebih baik persiapan dilakukan sedini mungkin daripada terlambat,” paparnya. =M.Hisbullah Huda

13

PERTANIAN

Optimalkan Lahan Kurang Produktif PROBOLINGGO – Rencana swasembada pangan yang digagas Presiden Jokowi membuat seluruh pihak harus berperan, tidak terkecuali aparat TNI. Karena itu Dandim 0820 Lettu Inf. Heru Agung Aryandhono memerintahkan bintara pembina desa (babinsa) untuk membantu petani mengoptimalkan pertanian di desa masing-masing.

“Saya perintahkan seluruh babinsa untuk ikut membantu petani mengoptimalkan pertanian di wilayah masing-masing,” terangnya saat pencanangan penanaman pohon di Desa/Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, Senin (12/1) kemarin.

Menurutnya, intruksi ini untuk menindaklanjuti pengarahan dari Presiden beberapa waktu lalu di Pangkalanbun, Kalimantan Tengah. “Saat itu Pak Menteri (Menteri ) di ultimatum Presiden. Dalam tiga tahun tidak bisa mewujudkan swasembada pangan maka akan diganti. Tidak hanya itu, KASAD juga menyatakan demikian, jadi sampai kebawah juga harus begitu,” tandas Lettu Inf. Heru Agung Aryandhono.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia tidak sulit. Hanya saja perlu keseriusan seluruh lapisan masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan. “Bukan hanya tugas Dinas Pertanian, tapi menjadi tugas bersama,” katanya.

Produksi pertanian sepertio padi, jagung, dan kedelai, lanjut Lettu Inf. Heru Agung Aryandhono menjadi fokus ketahanan pangan. Ia meminta

Danramil Lumbang, Kapten Arhanud Jaenal Mukozin dan Camat Lumbang Ari Setijono, untuk mengaktifkan lahan yang belum produktif. Termasuk lahan kritis di wilayah Kabupaten Probolinggo yang masih terbilang banyak.

Diketahui, lahan kritis di Kabupaten Probolinggo sampai saat ini masih cukup banyak.

Dari catatan Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) setempat, lahan kritis di kabupaten mencapai 22. 298 hektare.

Mulai tahun 2010 jumlah lahan kritis di kabupaten luasnya mencapai 39.475 hektare. Jumlah itu turun sampai 22.298 hektare. Artinya, telah terjadi penurunan seluas 17.176 hektare dalam kurun waktu 3 tahun.

Diprediksi, penanaman pohon melalui gerakan penanaman satu milyar pohon pada tahun 2014 mencapai 7.057.573 pohon. Harapannya, tahun ini lahan kritis kembali menyempit menyisakan 15 ribu hektar saja.

“Lahan kritiis juga perlu dioptimalkan,” jelas Lettu Inf. Heru Agung Aryandhono.

Menyikapi hal itu, Disbunhut memprediksi kontribusi Kabupaten Probolinggo dalam mendukung OBIT (One Billion Indonesia Trees) sampai dengan akhir Januari 2015 diperkirakan sebanyak 7.057.573 pohon. Terdiri dari sektor kehutanan sebanyak 2.487.995 pohon serta sektor lain dan gerakan moral masyarakat 4.269.578 pohon. =M.HISBULLAH HUDA

KRIMINAL

Satpol PP Memilih Angkat Tangan PROBOLINGGO - Hilangnya sepeda motor milik solihin warga Dusun Talangan Desa Jangur Kabupaten Probolinggo, Senin (12/1) kemarin, nampaknya Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) Kabuaten Probolinggo memilih angkat tangan. Karena dinilai hilangnya tidak terkait dengan pengaman oleh pihaknya.

Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Ahmad Aruman, mengatakan kejadian hilangnya satu unit sepada motor di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupat-

en Probolinggo, pihaknya mengaku tidak ada kaitannya dengan peristiwa itu. “Kalau masalah itu bukan karena kelalaian petugas dari Satpol PP,” terangnya kepada wartawan, Selasa (13/1).

Menurutnya, pihaknya memang tidak secara khusus menjaga Dispendukcapil.

Akan tetapi komplek perkantoran di Badan Kepegawain Daereh (BKD) tergolong banyak. Seperti halnya Dinas Pertanian dan kantor dinas lainnya. “Bukan karena kelalaian petugas sepeda yang hilang kemarin,” tandas Ahmad Aruman.

Menurutnya, pihaknya memang tidak secara khusus menjaga Dispendukcapil.

Akan tetapi kompleks perkantoran di Badan Kepegawaian Daereh (BKD) tergolong banyak. Seperti halnya Dinas Pertanian dan kantor dinas lainnya.

Ahmad Aruman menyarankan pihak Dispendukcapil, agar kantor yang mengurusi tentang administrasi kependudukan itu untuk menambah personil keamanan dari pihak ketiga untuk soal penjaga parkir tamu. “Pengunjung yang datang setiap harinya ke kantor tersebut memang tergolong ramai. Sehingga keamanannya bisa terjaga,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dispendukcapil Kabupaten Probolinggo, Sukirno mengatakan, dengan adanya kehilangan memang tidak ter-

pasang kamera CCTV. Namun pada tahun ini pihaknya sudah merencanakan akan memasanga alat perekam. “Agar kejadian serupa tidak lagi terjadi di kantornya,” ucapnya.

Mengenai kehilangan sepeda motor milik Sholihin, Kapolsek Dringu AKP Riduwan, mengaku belum mengetahui adanya kejadian kemarin, dan belum juga ada laporan masuk dari korban ”Tidak ada laporan tentang kehilangan sepeda di dispenduk capil yang masuk kepada pihaknya,” katanya singkat. =MAHFUD HIDAYATULLAH

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV

Pengesahan Prolegda Tarik Ulur Eksekutif dan Dewan Saling Klaim sebagai Pengusul PROBOLINGGO – Sebanyak enam belas Program Legislasi Daerah (Prolegda) resmi diterima dan ditetapkan dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Kota Probolinggo, Selasa (13/1). Diputuskan dari enam belas prolegda yang diajukan Pemkot Probolinggo, akan dibagi menjadi tiga tahap persidangan.

Prolegda 2015 untuk dilakukan penundaan. Ia beralasan karena satu pihak mempermasalahkan siapa yang lebih berhak sebagai pengusul raperda. “Sekarang pimpinan harus tegas, dan paripurna Prolegda 2015 ini harus ditunda,” pintanya.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Mukhlas Kurniawan. ”Kita berharap dalam pembahasan prolegda ini, dapat memberikan saran, masukan.

Agar prolegda yang akan menjadi perda ini, benar-benar bermanfaat dan berguna bagi kemajuan Kota Probolinggo,” ujarnya.

Menurutnya, prolegda merupakan instrumen awal sebuah perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. “Dari prolegda dapat digunakan sebagai pedoman dan pengendali penyusunan perda yang akan mengikat lembaga berwewenang,” tandasnya.

Selanjutnya pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada anggota dewan untuk memberikan masukan terhadap Prolegda 2015 yang akan disahkan. Interupsi langsung datang dari anggota Fraksi Partai Golkar, H. Rano Cahyono yang mempertanyakan pengusul Raperda Sistem Penyelenggaran Pendidikan terdapat perubahan.

“Kenapa raperda tersebut awalnya diusulkan oleh Komisi A DPRD Kota Probolinggo periode 2009 – 2014. Sekarang malah berubah sebagai pengusulnya dari Pemkot Probolinggo,” tegasnya.

Bak gayung bersambut, interupsi itu dilanjutkan oleh Ketua Badan Legsilasi (Banleg), Hamid Rusdi. Pihaknya menjelaskan pembahasan Raperda itu awalnya diusulkan oleh Komisi A peride 2009-2014. Namun dalam pembahasan pansus, masih terjadi tarik ulur antara DPRD dengan ekskutif karena belum ada kata sepakat soal dua item biaya pendidikan gratis dan murah yang terjangkau.

“Hasil rekomendasi pansus, pembahasan raperda akhirnya menjadi ranah Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti. Ternyata dalam perjalannanya tidak berlanjut. Kedepan Dinas Pendidikan harus dikoordinasikan,” tandas Politisi Partai Gerindra ini.

Situasi semakin memanas,

Sidang Diskorsing Dengan pertimbangan yang matang, akhirnya pimpinan sidang Mukhlas Kurniawan, yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo menskorsing pengesahan Prolegda 2015 selama sepuluh menit.

Waktu skorsing sepuluh menit tersebut dipergunakan para anggota dewan untuk melakukan lobi-lobi. Tak ayal terjadi silang pendapat soal siapa yang lebih berhak mengusulkan raperda tentang sistem penyelenggaraan pendidikan. Apakah pihak Pemkot Probolinggo atau DPRD yang lebih berhak.

Batas waktu skorsing habis, pimpinan sidang Mukhlas Kurniawan membuka kembali sidang. Interupsi babak kedua terjadi. Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul

saat Ketua Badan Kehormatan (BK), Hj. Sri Wahyuni, ikut mempertanyakan soal raperda sistem penyelenggaran pendidikan pembahasanya belum tuntas. ”Yang jelas pengusulnya DPRD periode yang lalu. Kenapa sekarang muncul Pemkot Probolinggo sebagai pengusulnya,” terangnya.

Pernyataan itu dilanjutkan Ali Muhtar. Ketua Komis A DPRD Kota Probolinggo, mengatakan tidak jauh berbeda. “Raperda ini meruapakan inisiatif Komisi A periode yang lalu. Tetap unsur inisiatifnya DPRD, dan kalau tetap dikembalikan kepihak Pemkot Probolinggo dikawatirkan tidak akan berjalan,”paparnya.

Menyikapi tarik ulur yang tak kunjung selesai, anggota fraksi PDIP, Imam Hanafi, mengungkapkan alangkah baiknya Paripurna

Aziz, meminta pihak sekretariat dewan untuk mengecek risalah pembahasan terkait klausul harga atau biaya pendidikan gratis yang murah terjangkau versi ekskutif dan dewan.

Interupsi kembali dilakukan anggota dewan dari PDIP, Imam Hanafi, yang mempertanyakan apakah Badan Legislasi (Banleg) sudah pernah duduk bersama dengan pihak ekskutif.”Saya minta, keputusan yang akan diambil pimpinan sidang jangan sepihak. Kalau bisa bisa di tunda,”ucapnya.

Mengakhiri persidangan, pimpinan Mukhlas Kurniawan akhirnya mengetok palu meski ada salah satu anggota dewan dari PDIP Imam Hanafi, abstain untuk mengikuti penandatangan pengesahan Prolegda 2015.

Diketahui raperda yang diusulkan pemerintah Kota Probolinggo dan DPRD Kota Probolinggo pada masa sidang kedua yang di mulai bulan Januari hinga April 2015. Yakni Raperda tentang pengendalian pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman keras,

perubahan atas Perda Kota Probolinggo Nomor 15 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), LKPJ Walikota Probolinggo tahun 2014, pengelolaan drainase, dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Sedangkan masa sidang ketiga yang dimulai bulan Mei hingga Agustus 2015, membahas Raperda tentang sistem penyelenggaran pendidikan, rencana induk E_Government tahun 2015-2019, penataan dan pengendalian hiburan malam, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2014, KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2015, perubahan APBD tahun anggaran 2015, dan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2015.

Kemudian masa sidang pertama yang dimulai bulan September hingga Desember 2015, yang membahas raperda tentang makanan dan minuman halal, corporate social responsibility (SCR), dan APBD tahun anggaran 2016. =M.HISBULLAH HUDA

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

RABU 14 JANUARI 201514| JANUARI No. 0524 |2015 TAHUN IV RABU

No. 0524 | TAHUN IV

15 15

BALLON D’OR 2014

Ronaldo dan Messi Tidak Saling Memilih ZURICH-Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA sudah mengumumkan pemain terbaik dunia atau Ballon d’Or 2014, yaitu Cristiano Ronaldo.

Ini adalah penghargaan kedua secara berturut-turut atau yang ketiga untuk kapten Tim Nasional (Timnas) Portugal ini. Sebelumnya dia mendapat penghargaan yang sama pada 2008, sebelum diselangi Lionel Messi selama empat kali berturut-turut, dan 2013.

Lionel Messi harus puas duduk di peringkat kedua, seperti juga tahun lalu, sedangkan Manuel Neuer hanya bertengger di peringkat ketiga dengan perbedaan suara yang sangat tipis dari Messi.

Baik Ronaldo maupun Messi ikut memilih pemain terbaik dunia karena keduanya adalah kapten di timnas masing-masing. Sedangkan Manuel Neuer tidak ikut memilih karena tidak menjabat sebagai kapten di “Der Panzer”. Kapten Jerman dijabat oleh Bastian Schweinsteiger.

Tetapi ternyata Ronaldo dan Messi tidak mengakui satu sama lain sebagai yang terbaik.

Buktinya, dalam pemilihan calon penerima Ballon d’Or 2014, Ronaldo tidak memasukkan nama Messi di dalamnya. Demikianpun Messi, tidak memasukkan nama Ronaldo dalam pilihannya. Ronaldo memilih rekan-rekannya di Real Madrid seperti Sergio Ramos, Gareth Bale, dan Karim Benzema.

Messi juga lebih memilih rekan-rekannya di Barcelona dan Timnas Argentina. Dia memilih pemain sayap Argentina yang kini membela Manchester United Angel Di Maria, gelandang Barcelona Andres Iniesta dan kompatriotnya di Barcelona Javier Mascherano.

Ronaldo sedikit diuntungkan karena kapten Timnas Inggris Wayne Rooney, kapten Timnas Spanyol Iker Casillas, kapten Timnas Brasil Neymar, dan perwakilan wartawan Inggris Henry Winter juga memilih Ronaldo sebagai pemenang Ballon d’Or. Meskipun Neymar juga memilih Messi sebagai calon pemenangan penghargaan prestisius ini, selain Javier Mascherano.

Sementara kapten Timnas Jerman Bastian Schweinsteiger dan pelatih Timnas Jerman Joachim Loew tidak memilih kedua pemain itu. Mereka lebih memilih para pemain Jerman sendiri seperti Manuel Neuer, Philipp Lahm, Thomas Mueller, dan Schweinsteiger.

Terkait penghargaan Ballon d’Or yang diterima Ronaldo, menurut Messi, Ronaldo layak mendapatkannya, sekaligus mengesahkan penampilan hebat kapten Timnas Portugal itu sepanjang 2014. “Semua yang bisa saya lakukan adalah menjadikan tahun ini menjadi sangat luar biasa dan meraih gelar yang kami inginkan.

Itu fokus saya untuk dikerjakan sepanjang tahun ini, tidak peduli apakah saya akan mendapatkan penghargaan Ballon d’Or kelima atau tidak,” kata Messi.

Meski Ronaldo dan Messi tidak saling mengakui sebagai yang terbaik di dunia, tetapi pemain-pemain lain dan para pelatih timnas di dunia mendaulat keduanya sebagai yang terbaik.

Dan, Ronaldo berhak duduk di puncak sebagai yang terbaik pada 2014. Apakah dia masih yang terbaik 2015? Kita tunggu saja pengumuman Januari 2016. =SKY SPORTS/CAROL AJI

Lionel Messi (kiri) dan Cristiano Ronaldo dalam acara penerimaan penghargaan Ballon d’Or 2014 atau pemain terbaik dunia 2014 yang digelar di Zurich, Swiss, Selasa (13/1) dini hari WIB. Cristiano Ronaldo terpilih sebagai penerima Ballon d’Or 2014, Messi berada di urutan kedua.

Ronaldo Raih Ballon d’Or 2014 ZURICH-Penyerang Real Madrid asal Portugal Cristiano Ronaldo kembali dinobatkan sebagai peraih Ballon d’Or 2014 atau pemain terbaik dunia versi Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA untuk kedua kalinya secara berturut-turut atau yang ketiga sepanjang karier sepakbolanya.

Ronaldo mengalahkan dua pesaingnya yaitu penyerang Barcelona asal Argentina Lionel Messi yang duduk di peringkat kedua dan kiper Bayern Muenchen yang juga kiper Timnas Jerman, Manuel Neuer di posisi ketiga.

Mantan penyerang Manchester United (MU) tersebut mendapat penghargaan yang sama pada 2008 dan 2013. Sedangkan sejak 2009 hingga 2012, penghargaan tersebut diraih Lionel Messi.

Dalam malam penghargaan yang diberikan di Zurich, Swiss pada Senin (12/1) malam waktu setempat atau Selasa (13/1) dini hari WIB itu, Ronaldo meraih suara sangat signifikan atau dua kali dari suara Messi dan Neuer. Ronaldo mengumpulkan 37,66% suara, sedangkan Messi dan Neuer masing-masing mengantongi suara 15,76% dan 15,72%.

Mereka dipilih oleh para pelatih dan kapten timnas di seluruh dunia.

Penghargaan itu diberikan kepada Ronaldo karena rekor demi rekor yang dicatatkannya sepanjang 2014. Dia mencetak 61 gol untuk Real Madrid sepanjang tahun lalu, 17 gol di Liga Champions sekaligus sebagai pencetak gol terbanyak kompetisi antarklub di Eropa, serta mempersembahkan gelar juara Liga Champions ke-10 atau La Decima untuk Madrid. Di semifinal saat melawan Bayern Muenchen, dia mencetak dua gol dan di final melawan Atletico Madrid, dia mengoleksi satu gol. Gol paling banyak dicatatnya selama fase grup.

Sedangkan sepanjang musim ini, Ronaldo sudah mencetak 26 gol pada 16 pertandingan La Liga Spanyol dan lima gol pada enam pertandingan Liga Champions. Meskipun, Ronaldo tampil mengecewakan bersama Portugal di Piala Dunia 2014. Dia gagal membawa Seleccao lolos dari fase grup setelah kalah telak dari Jerman dan tidak berhasil mengalahkan Amerika Serikat.

“Ini tahun yang penuh kenangan,” ucap Ronaldo sambil menarik nafas panjang dalam sambutannya.

Untuk itu Ronaldo menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang sudah memilihnya. “Ini tahun yang sulit dipercaya. Saya akan terus bekerja seperti yang sudah saya lakukan selama ini. Ssaya ingin mencoba berkembang dan menjadi lebih baik dari hari ke hari,” kata Ronaldo lebih lanjut.

Dia meneruskan, “Saya tidak pernah berpikir bahwa trofi ini akan pulang kampung lagi untuk ketigakalinya.

Saya hanya ingin menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Tentu

saja hal ini butuh upaya dan kerja keras dan saya berharapa bisa akan berada di sana. Tetapi penghargaan ini menjadi momen yang yang fantastis dalam karier saya. Saya ingin meraih lebih banyak trofi lagi dalam karier saya baik secara kolektif maupun pribadi.”

Ronaldo mengaku bahwa dia terinspirasi oleh kata-kata mantan pelatihnya di MU, Sir Alex Ferguson.

Kata-kata Ferguson masih terekam kuat dalam ingatan Ronaldo. “Cristiano, kamu yang terbaik, jangan khawatir,” kata Ronaldo mengutip kalimat Ferguson. Dia meneruskan, “Dia (Ferguson) sangat fantastis, saya kangen dengan dia.”

Di awal malam penghargaan tersebut, diperlihatkan rekaman video yang menampilkan bintang tenis asal Spanyol Rafael Nadal yang menyampaikan ucapan selamat kepada Ronaldo. “Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda atas apa yang sudah diraih. Saya akui, semangat dan kerinduanmu untuk terus berkembang setiap hari adalah contoh yang fantastis bagi generasi muda,” ucap Nadal.

Adapun gelar pelatih terbaik diraih oleh pelatih Timnas Jerman Joachim Loew yang sukses membawa Jerman menjuarai Piala Dunia 2014. Dia mengalahkan pelatih Madrid Carlo Ancelotti dan pelatih Atletico, Diego Simeone. Di sektor sepakbola putri, gelandang Jerman Nadine Kessler menjadi yang terbaik pada 2014 mengalahkan pesepakbola putri Brasil, Marta, dan penyerang Amerika Serikat Abby Wambach. =ESPN/CAROL AJI

16

KORAN MADURA

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV

KALAH,

VAN GAAL DIMINTA PERTAHANKAN TAKTIK

OLAHRAGA | 15

Ronaldo Pemain Terbaik 2014 “Ini tahun yang penuh kenangan,” ucap Cristiano Ronaldo dalam sambutannya usai menerima penghargaan Ballon d’Or 2014 atau pemain terbaik dunia versi FIFA di Zurich, Swiss, Selasa (13/1) dini hari WIB. Ronaldo meraih suara signifikan atau dua kali lipat dari suara dua finalis lainnya, Lionel Messi dan Manuel Neuer. Pemain berjuluk CR7 ini mengumpulkan 37.66% suara. Messi meraih 15,76%, dan Manuel Neuer 15,72%.

KORAN MADURA

16

RABU 14 JANUARI 2015 No. 0524 | TAHUN IV

KORAN MADURA

RABU 14 Januari 2015 No. 0524 | TAHUN IV

Perilaku Amoral Remaja RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV

partai politik tunggu hasil perppu pilkada

A

Bupati: Bukan Kegagalan Pendidikan PAMEKASAN | I

SUMENEP | B

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Pemeriksaan Abdur Rauf Abdur Rauf (kanan), ajudan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (13/1). Rauf diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap jual beli pasokan gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura.

Nama-nama Pejabat dan Mantan Pejabat yang Diperiksa KPK Tanggal 22 Desember 2014 1. Syaiful Djamal, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bangkalan.

2. EDdy Moeljono, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bangkalan.

3. Abdul Hakim, Dirut PD Sumber Daya.

4. Tomy Firyanto, Sekretaris Dewan.

5. Moh Mohni, Pelaksana Harian (Plh) Sekdakab Bangkalan.

Tanggal 31 Desember 2014 1. Hosin Jamili, Camat Socah.

2. Suryadi, Camat Labang.

3. Supriyadi, mantan Camat Socah.

4. Syamsul Arifin, mantan Camat Labang.

5. Abd. Razak, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Tanggal 13 Januari 2015

KPK Juga Periksa Sekda Ada Nama Lain Diduga Tahu Kasus Fuad Amin JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Sekretaris Daerah Bangkalan Eddy Moeljono dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan suap untuk Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur.

"Eddy Moeljono diperiksa untuk tersangka ABD (Antonio Bambang Djatmiko)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (13/1).

Selain Eddy, KPK juga memanggil Ketua RT 002 RW 001 Bahrudin, pihak swasta H.A Zaini, perantara penerima suap sekaligus ajudan Fuad Amin yaitu Abdul Rouf, Direktur Utama PD Sumber Daya Mohammad Sutikno dan Bendahara PD Sumber Daya Mariatul Kiptiyah.

Antonio adalah Direktur PT MKS yang ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan pada 1 Desember 2014 karena diduga memberikan hadiah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan Fuad Amin Imron.

KPK sudah menggeledah kantor PT MKS di gedung Energi lantai 17 di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 11 A Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-43 pada Senin dan Selasa, 8-9 Desember 2014.

Kasus suap terhadap Fuad Amin sendiri terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Direktur PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonio Bambang Djatmiko dan perantara penerima suap yaitu Rauf serta perantara pemberi suap yaitu Darmono pada Senin (1/12). Selanjutnya pada Selasa (2/12) dini hari, KPK menangkap Fuad di rumahnya di Bangkalan.

Fuad Amin saat menjabat sebagai Bupati Bangkalan mengajukan permohonan kepada BP Migas agar Kabupaten Bangkalan mendapatkan alokasi gas bumi yang berasal dari eksplorasi Lapangan Ke-30 Kodeco Energy Ltd di lepas pantai Madura Barat di bawah pengendalian PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE-WMO).

Kabupaten Bangkalan dan Pu-

lau Madura memiliki hak diprioritaskan mendapatkan alokasi gas bumi untuk kebutuhan pembangkit berbahan bakar gas (PLTG) karena berguna untuk pengembangan industri di sekitar kawasan Jembatan Suramadu, kebutuhan kawasan industri dan kebutuhan rumah tangga warga Bangkalan.

Namun, sampai sekarang PHE-WMO tidak juga memberikan alokasi gas alam yang dimohonkan Fuad, karena PHE-WMO menemui instalasi pipa penyalur gas bumi sampai sekarang belum juga selesai dibangun.

Kewajiban pembangunan pipa gas bumi ke Bangkalan, Madura, merupakan tanggung jawab PT MKS yang merupakan pihak pembeli gas alam berdasar perjanjian jual beli gas alam (PJBG) untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura,

1. Eddy Moeljono, Sekda Bangkalan.

2. Bahrudin, Ketua RT 002 RW 001.

3. H. A Zaini, pihak swasta, 4. M ohammad Sutikno, Direktur Utama PD Sumber Daya.

5. Mariatul Kiptiyah, Bendahara PD Sumber Daya.

6. Abdul Rouf, Perantara penerima suap sekaligus ajudan Fuad Amin.

Jawa Timur.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Fuad sebagai tersangka penerima suap berdasarkan pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Tersangka lain adalah Bambang Djatmiko dan Rauf sebagai pemberi dan perantara yang dikenakan dugaan pasal 5 ayat 1 huruf a, serta pasal 5 ayat 1 huruf b serta pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp250 juta. =ANT/CHANDRA HN/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV

MADURA

SUMENEP – Sejumlah partai politik (parpol) di Kabupaten Sumenep masih menunggu hasil pembahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai aturan terbaru pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPR RI, untuk mengumumkan calonnya. Namun, penjarigan sudah dimulai.

Wakil Ketua DPC PPP Sumenep, Ahmad Salim mengatakan, hingga saat ini di partainya belum ada perbincangan terkait pencalonan pemilihan kepala daerah, karena mekanisme pemilihan belum jelas. DPR RI belum memutuskan apakah pemilihan kepala daerah akan dilakukan secara langsung atau diwakili DPRD. ”Hingga saat ini, kami masih belum sampai ke sana (penentuan calon yang akan diusung). Apalagi saat ini mekanisme pemilihannya masih belum ada kejelasan, karena masih digodok di DPRD RI,” katanya, Selasa (13/1).

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Jawa Timur, Malik Effendi. "Saat ini, kami masih dalam posisi menunggu hasil pembahasan Perppu itu di DPR RI sebelum melakukan langkah teknis persiapan pilkada," paparnya.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Syahrir Ridha juga mengaku belum bisa mengambil sikap terbuka. ”Bagaimana kami bisa mengambil sikap, jika mekanismenya masih belum ada.

Kami yakin KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga masih menunggu perkembangan politik di atas,” terangnya.

Kendati demikian, sejak beberapa waktu lalu, DPD Partai Demokrat Jawa Timur telah membentuk Tim Tujuh untuk menyaring dan menjaring nama-nama calon bupati yang akan diusung pada pilkada mendatang.

"Ada beberapa nama yang tersaring dan terjaring oleh Tim Tujuh DPD. Informasi terakhir yang kami terima, nama-nama itu sudah mengerucut ke satu nama dan tinggal menunggu rekomendasi dari DPP," ujarnya di Sumenep.

Penyaringan dan penjaringan nama-nama calon kepala daerah di internal Partai Demokrat, kata dia, memang dilakukan oleh Tim Tujuh DPD. "Kami di DPC nantinya tinggal

Sumenep

RABU 14 JANUARI 2015 No. 0524 | TAHUN IV

Partai Politik Tunggu Hasil Perppu Pilkada Penjaringan Bakal Calon Sudah Dimulai yang Digadang-gadang JADI Bakal Calon Bupati Sumenep periode 2015-2020 Hingga saat ini, kami masih belum sampai ke sana (penentuan calon yang akan diusung). Apalagi saat ini mekanisme pemilihannya masih belum ada kejelasan, karena masih digodok di DPRD RI”

Bagaimana kami bisa mengambil sikap, jika mekanismenya masih belum ada.

Kami yakin KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga masih menunggu perkembangan politik di atas”

Saat ini, kami masih dalam posisi menunggu hasil pembahasan Perppu itu di DPR RI sebelum melakukan langkah teknis persiapan pilkada”

melaksanakan dan mengamankan rekomendasi dari DPP. Namun, pengambilan keputusan tentang satu nama yang akan direkomendasikan tetap berdasarkan beberapa pertimbangan, termasuk suara di daerah dan survei, supaya nama yang diusung itu bisa memenangi pilkada," ucapnya.

Zahrir juga mengemukakan, informasi terakhir yang diterimanya, satu nama yang kemungkinan besar akan direkomendasikan DPP adalah orang asli Sumenep dan mengetahui kondisi riil Sumenep.

"Kami tidak etis menyebutkan nama, karena merupakan ranah tugas Tim Tujuh DPD. Kalau rekomendasi dari DPP sudah turun, tentunya akan kami publikasikan.

Tunggu saja," katanya, menerangkan.

Malik juga menyatakan be-

lum belum melakukan persiapan teknis. "Secara formal, kami memang belum memberikan instruksi kepada masing-masing DPD untuk melakukan persiapan teknis pilkada. Namun, pada akhir 2014, kami sudah memberikan arahan kepada DPD untuk melakukan pra persiapan," ujarnya.

Sesuai aturan di PAN, kata dia, penyaringan dan penjaringan bakal calon kepala daerah di tingkat kota/kabupaten di masingmasing daerah dilakukan atau diserahkan sepenuhnya kepada DPD. "Selanjutnya DPD melalui rapat harian yang diperluas atau melibatkan DPC (pengurus tingkat kecamatan) memutuskan dua nama untuk diusulkan ke DPW. Nantinya, DPW melalui rapat harian akan memutuskan satu nama untuk ditetapkan sebagai calon

kepala daerah," ucapnya.

Ia juga mengemukakan, hingga sekarang, DPD PAN Sumenep belum melakukan langkah teknis untuk menyaring dan menjaring nama-nama bakal calon kepala daerah, karena memang belum ada instruksi secara formal dari DPW. "Namun, ada tiga orang yang selama ini disebut-sebut akan maju sebagai kandidat Pilkada Sumenep yang melakukan komunikasi politik dengan sejumlah pengurus di DPW. Kami tentunya tidak bisa menolak kehadiran orang yang ingin berkomunikasi politik," katanya, menambahkan.

Sementara Partai Kebangkitan Bangsa Sumenep sudah melakukan beberapa persiapan awal. ”Kami sudah melakukan uji kepatutan terhadap salah satu calon, baik di tingkat DPW maupun ditingkat DPP,” terang Wakil Ketua

DPC PKB Sumenep, Dul Siam.

Ditanya soal figur yang akan diusung, pihaknya lebih condong terhadap kader partai petahana. ”Kami kira incumbent masih layak untuk dipertahankan. Semoga saja nanti partai bisa merekomendasikannya,” tukasnya.

Salim mengatakan, PPP akan lebih memprioritaskan kader partai sebagai bakal calon Bupati Sumenep. ”Pada intinya siapa saja boleh berangkat dari PPP, namun kalau bukan kader partai, harus siap untuk menjadi kader partai dan harus menaati semua aturan yang ada,” ungkapnya.

Masa jabatan A Busyro KarimSoengkono Sidik sebagai BupatiWakil Bupati Sumenep periode 2010-2015 yang merupakan hasil pilkada langsung setempat pada 2010, akan berakhir pada Oktober 2015. =JUNAEDI/ANT/MK

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV

C

DANA DESA

Desa Baru Tak Terima DD 2015 SUMENEP – Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli mengungkapkan, desa yang baru terbentuk kemungkinan besar tidak akan menerima dana desa (DD) tahun 2015. Pasalnya, desa yang baru dimekarkan, untuk tahun 2015 belum dianggarkan.

Salah satu desa yang dimekarkan adalah Desa Sapeken. Menurut Ramli, Desa Sapeken dimekarkan menjadi tiga desa, yaitu Sapeken sendiri sebagai desa induk, Desa Sadulang, dan Desa Saor Saebus. Kedua desa tersebut sudah mendapat rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur dan telah diajukan kepada Kemendagri agar mendapatkan nomor register desa.

“Nomornya sudah ada. Saat ini kita tinggal menunggu legalitas dari kementerian. Saya sudah lihat sendiri nomornya beberapa waktu lalu di Jakarta. Memang tinggal menunggu legalitas dari kementerian,” paparnya, Selasa (13/01) di kantornya.

Namun demikian, kedua desa yang baru dimekarkan tersebut masih belum bisa mendapatkan dana untuk pembangunan desa dari pemerintah. Selain karena tidak dianggarkan di tahun 2015, juga karena legalitasnya dari kementerian sampai sekarang masih belum turun.

“Berdasarkan hasil evaluasi dari Gubernur, untuk tahun anggaran 2015 tidak dapet. Apalagi legalitasnya juga masih belum turun. Kami juga takut untuk menganggarkan. Akan tetapi, bagi pembentukan desa baru, sepanjang tidak dianggarkan di tahun sekarang, akan dapat tahun 2016,” ujarnya kepada Koran Madura.

Selain itu, menurut Ramli, pemerintah juga bermaksud melakukan pemekaran desa di Kecamatan Arjasa. Menurutnya, desa yang akan dimekarkan adalah Kolokolo. Desa tersebut akan dimekarkan menjadi dua desa, yakni Desa Kolokolo sebagai induk dan Desa Aeng Jambu. Namun, imbuhnya, kedua desa tersebut, berdasarkan evaluasi Gubernur, harus disesuaikan dengan undang-undang baru. Sehingga masih terkendala jumlah penduduk.

Ramli menjelaskan, kalau mengacu kepada undang-undang yang lama, untuk melakukan pemekaran desa jumlah penduduknya cukup 1.500, namun dalam undang-undang yang baru minimal harus 6.000 penduduk.

Begitu juga dengan jumlah kepala keluarga (KK), menurutnya, ketentuan awalnya cukup 500 KK, Namun dalam undang-undang yang baru harus 1.200 KK. “Namun kami tetap akan memperjuangkan agar tetap bisa dimekarkan, dengan dasar proses pemekarannya sudah dimulai sejak sebelum adanya undangundang yang baru. Termasuk juga proses pembentukan desa di Mandar Pelar. Itu juga tentunya harus menyesuaikan dengan undang-undang baru, nomor 6. Ini berat yang Mandar Pelar,” ujarnya. =FATHOL ALIF

KLARIFIKASI. Pertemuan Dinas Perhubungan Sumenep dengan Komisi C DPRD Sumenep, Selasa (13/1). Komisi yang membidangi pembangunan itu melakukan klarifikasi terkait transportasi laut dan udara, serta rusaknya infrastruktur yang baru saja diperbaiki.

Dishub Dipanggil Dewan Klarifikasi Persoalan Transportasi Laut dan Udara SUMENEP – Sejumlah pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep dipanggil Komisi C DPRD, Selasa (13/1). Agenda pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi sejumlah persoalan yang menjadi tanggung jawab pihak Dishub.

Di antara beberapa persoalan yang diklarifikasi dewan kepada pemerintah terkait transportasi laut dan udara, serta persoalan pelaksanaan proyek pengaspalan jalan Pelabuhan Brakas, Kecamatan/Pulau Raas.

Pantaun Koran Madura, rapat yang dipimpin Ketua Komisi C DPRD Sumenep, Dul Siam itu berlangsung alot. Sejumlah anggota komisi mencecar Kepala Dishub Muhammad Fadillah dengan berbagai pertanyaan seputar persoalan yang sedang ditangani Dishub. Rapat tersebut berlangsung selama kurang lebih tiga jam.

Ketua Komisi C DPRD Sumenep, Dul Siam menje-

laskan, tujuan pemanggilan tersebut untuk mensinkronkan realisasi transportasi laut dan udara yang saat ini sudah mulai gencar disoal warga.

Karena jalannya pertemuan itu sifatanya mengalir, sejumlah anggota juga mempertanyakan kelanjutan penyeberangan menuju Pulau/ Kecamatan Masalembu. ”Semenjak masa kontrak dengan perusahaan penyeberangan sebelumnya habis, hingga saat ini tidak ada armada yang melayani penyeberangan dengan rute itu,” teranngnya.

Kontrak kapal perintis yang biasa melayani pelayaran Kalianget-Masalembu berakhir pada 31 Desember

2014. Ada 3 kapal yang melayani jalur perintis, yakni KM Amukti Palapa dengan kantor di Surabaya, KM Sabuk Nusantara 27 dengan kantor di Tanjung Wangi- Banyuwangi, dan KM Asia 1 dengan kantor di Bima, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Dishub Sumenep, Mohammad Fadillah mengatakan, komersialisasi Bandara Trunojoyo sudah siap beroperasi. Penerbangan dimungkinkan dilakukan bulan ini.

“Kalau tidak ada halangan, insya Allah Januari sudah bisa dikomersilkan. Untuk pesawatnya menggunakan pesawat Cessna Grand Caravam milik maskapai Susi Air dengan kapasitas 12 orang,” katanya.

Adapun rute yang akan dilalui ada lima, yakni Sumenep-Surabaya, SumenepBawean, Sumenep-Kangean, Sumenep-Masalembu dan Sumenep-Pulau Sapeken. Namun, tegasnya, yang sudah

pasti hanya ada dua rute ”Untuk fasilitas di Bandara Trunojoyo sudah siap. Bahkan sudah selesai dilakukan verifikasi Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan,” terang mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Sumenep itu.

Sementara untuk pengoperasian kapal penyeberangan ke Pulau Masalembu juga sudah siap. Pihaknya sudah mencapai kesepakatan dengan perusahaan penyeberangan.

Sehingga, pada Januari ini sudah bisa dioperasikan.

Sementara tentang pekerjaan pengaspalan jalan di pelabuhan Brakas, Kecamataan/Pulau Raas pihaknya telah meminta rekanan untuk segera memperbaiki. Sehingga kerusakannya tidak semakin luas. ”Saya sudah menghubungi pelaksananya. Dan pelaksananya sanggup untuk memperbaiki kerusakan tersebut,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV

PARIWISATA

Pantai Lombang Sulit Dikembangkan SUMENEP - Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), Kabupaten Sumenep, Fabrianto mengatakan, Pantai Lombang sulit dikembangkan seperti tempat-tempat wisata lain di luar daerah. Pasalnya, secara geografis, Pantai Lombang berada di ujung timur Pulau Madura.

Totok, sapaan akrab Kadisbudparpora menjelaskan, jika suatu tempat wisata lokasinya bukan merupakan tempat lalu lalang banyak orang, maka pengembangannya akan lebih sulit dibandingkan dengan tempat wisata yang memang lokasinya berada di daerah yang dilalui banyak orang.

“Kalau seperti di Lombang itu, lokasinya merupakan tujuan, bukan persinggahan. Sementara jarang ada pengunjung, apalagi

dari luar daerah yang mau belabelain datang hanya untuk satu tujuan wisata. Beda dengan di Lamongan, misalnya. Di sana karena memang merupakan daerah biasa dilalui banyak orang. Misalnya ada orang Jakarta mau ke Surabaya atau sebaliknya, sekalian mampir di sana,” paparnya, Selasa (13/02).

Padahal, lanjutnya, untuk mengembangkan Pantai Lombang, pihaknya harus menggandeng investor. Sementara para inves-

tor akan memikirkan untung-rugi pertama kali sebelum berinvestasi.

“Meskipun kondisi alamnya bagus, tapi kalau sekiranya tidak akan banyak pengunjung, maka hal itu juga akan dijadikan pertimbangan,” tandasnya.

Selain faktor geografis, yang juga menjadi alasan sulitnya mengembangkan Pantai Lombang adalah faktor sosial. Ia tidak yakin masyarakat setempat akan menerima jika di Pantai Lombang nantinya akan seperti di Bali, misalnya. “Apa siap masyarakatnya kalau dijadikan kota pariwisata? Kalau dijadikan kota santri mungkin,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Abrari mengamini bahwa faktor geografis memang merupakan salah satu kendala pengemban-

gan Pantai Lombang. Namun hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memajukan Pantai Lombang. Karena, lanjutnya, jika memang Disbudparpora memiliki keinginan untuk mengembangkannya, harusnya dikelola secara serius dengan cara terpusat.

“Maksudnya terpusat, jika memang Pantai Lombang dinilai sebagai salah satu objek wisata yang memang benar-benar menjanjikan, maka di sana harus dilengkapi semua sarana dan prasarannya. Misalnya jalannya. Kalau memungkinkan juga dibangun tempat penginapan dan hal-hal lain yang melengkapi Lombang sebagai pusat pariwisata,” tukasnya di kantornya.

Abe, sapaan politisi PDIP itu, juga mengatakan, jika faktor geografis dijadikan alasan Pantai

Lombang sulit dikembangkan, hal itu justru menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa untuk memajukan tempat wisata di Sumenep.

“Bali bisa menjadi seperti itu, meskipun bukan merupakan tempat lalu lalang banyak orang, karena pemerintah atau Disbudparpora di Bali serius dalam mengelolanya,” paparnya, kemarin.

Untuk diketahui, saat ini Disbudparpora telah menerima kucuran dana sebanyak Rp. 1 miliar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hanya saja, dana sebesar itu hanya akan digunakan untuk merenovasi fasilitas Pantai Lombang yang telah rusak. Disbudparpora menegaskan tidak akan melakukan pembangunan dengan dana tersebut. =FATHOL ALIF

IRIGASI

Saluran Irigasi Ditanami Padi

DITANAMI PADI. Kondisi saluran irigasi yang ditanami padi di Desa Babalan Kecamatan Saronggi, Selasa (13/1). Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Sumenep, Eri Susanto mengaku belum mengetahui ada saluran air ditanami padi.

SUMENEP – Saluran irigasi yang berfungsi sebagai pembuangan air yang berada di Desa Babalan, Kecamatan Saronggi, ditanami padi oleh warga setempat.

Pantauan Koran Madura, Selasa (13/1), sepanjang sekitar 500 meter saluran air tersebut ditanami padi. Sebagian padi yang ditanam oleh warga tersebut ada yang sudah mulai menghijau. Sebagian lagi ada yang masih baru ditanam.

Aktivis lingkungan, Abd. Rahman menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh warga tersebut. “Ini sudah tidak selayaknya ditanami padi. Karena bisa membuat saluran air menjadi tersumbat,” katanya.

Kondisi seperti itu, kata Rahman, tidak boleh dibiarkan, minimal aparat desa setempat bisa memberikan pemahaman terhadap warganya.

Dirinya khawatir saluran air tersebut akan menjadi lahan persawahan nantinya jika terus dibiarkan. ”Hal itu bisa saja terjadi. Karena ketika setiap kali musim ditanami padi, maka saluran itu akan rata nantinya,” ungkapnya.

Anggota Komisi C DPRD Sumenep, Indra Wahyudi mengaku kecewa dengan tin-

dakan yang dilakukan oleh warga tersebut. ”Seharusnya itu tidak dilakukan. Karena itu bisa membuat daerah setempat menjadi langganan banjir,” terangnya.

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan selaku yang membidangi soal irigasi dan saluran air, menurutnya, harus segera mengambil sikap tegas agar tidak terulang di daerah lain. ”Jangan sampai kami yang turun langsung ke lokasi. Ini sudah tidak dibenarkan dilakukan oleh siapa pun. Bahkan, walaupun perbuatan itu datang dari Bupati, saya sangat tidak setuju dan saya akan memprotesnya,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas PU Pengairan Sumenep Eri Susanto mengatakan, dirinya sampai saat ini belum mengetahui. Namun, jika nanti ada risiko yang menyebabkan kebanjiran, dirinya tidak bertanggungjawab. ”Saat ini kan masih belum berfungsi. Karena masih belum berfungsi, maka warga memfungsikan sebagai tempat tanaman padi. Namun, kami tidak bisa menanggung risiko jika terjadi apa-apa nantinya,” katanya singkat. =JUNAEDI

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV

E

NAIK. Pedagang ikan saat memasarkan barang dagangannya di Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep, Selasa (13/1). Cuaca buruk yang melanda perairan Sumenep, mengakibatkan harga ikan melambung tinggi. Harga ikan yang naik jenis ikan tongkol, dorang, udang, dan cumi-cumi.

Pupuk Organik Tak Diminati Komisi B: Kami Minta Penyuluh Memberikan Pemahaman Terhadap Petani SUMENEP – Petani di Kabupaten Sumenep masih sangat bergantung pada pupuk kimia, sekalipun untuk mendapatkannya tidak mudah akhir-akhir ini. Pupuk organik yang berbiaya murah dan lebih menyuburkan tanah masih kurang diminati.

"Amatan kami, ketergantungan terhadap pupuk yang ada unsur kimianya di Sumenep sangat tinggi. Bahkan mayoritas petani enggan menggunakan pupuk organik," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Juhari. . Kata Juhari, sekitar 90 persen petani menggunakan pupuk kimia. Hanya 10 persen petani yang menggunakan pupuk organik.

"Itupun hanya bagi tanaman yang dinilai kurang menghasilkan, seperti ubi jalar dan tanaman holtikultura lainnya," terangnya.

Padahal, menurut Juhari, ketergantungan terhadap pupuk kimia sangat tidak bagus terhadap perkembangan unsur hara yang berada di dalam tanah. "Kalau terlalu banyak menggunakan

pupuk berbahan kimia, pada akhirnya bisa mengurangi kesuburan tanah. Sehingga tanah menjadi labil," ungkapnya.

Menurut politisi PPP itu, petani bergantung pada pupuk kimia, karena pola pikirnya masih tradisional. "Untuk mengubah pola pikir petani itu tidaklah mudah, jadi memang perlu ada program lanjutan dari uji coba yang telah dilakukan dinas. Kalau cuma uji coba lalu petani ditinggal, ya tidak mungkin mereka mengikuti.

Ini harus dilakukan uji coba secara besar-besaran, minimalnya tiga titik setiap kecamatan," pintanya.

Ketua Komisi B DPRD Sumenep Nurus Salam menambahkan, pihaknya akan meminta petu-

gas pertanian untuk melakukan sosialisai terhadap petani.

"Kami minta penyuluh bisa memberikan pemahaman terhadap petani. Utamanya soal dosis pemakaian pupuk kimia.

Sehingga ketergantungan itu bisa ditekan," janjinya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep, Bambang Heriyanto mengatakan, pihaknya telah melakukan uji coba tanaman organik di Kecamatan Dungkek dan Dasuk, namun belum bisa mengubah pola pikir petani.

"Penggunaan pupuk organik di Sumenep masih kurang maksimal," terangnya.

Padahal kata Bambang, penggunaan pupuk organik dapat meningkatkan produksi pertanian dibandingkan menggunakan pupuk berbahan kimia. "Hasil uji coba kemarin, untuk tanaman padi yang biasanya saat menggunakan pupuk kimia hanya menghasilkan produksi 6 kuintal

setiap hektarnya, namun ketika menggunakan pupuk organik bisa menghasilkan sebanyak 8 kuintal perhektarnya," ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya ke depan terus berusaha untuk mengubah ketergantungan petani terhapa pupuk kimia. "Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi kita semua. Apalagi, dari tahun ke tahun kuota pupuk bersubsidi selalu berkurang," ungkapnya.

Untuk diketahui, kuota pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Sumenep sejak tahun 2012 lalu selalu mengalami penurunan.

Pada tahun 2012, Sumenep mendaptakan kuota sebanyak 31.988 ton, pada tahun 2013 medapatkan kuota sebanyak 25.890 ton, pada tahun 2014 mendapatkan jatah sebanyak 24.530 ton, dan pada tahun 2015 hanya mendapatakan kuota 24.153 ton.

Jumlah tersebut dinilai sangat jauh dari kebutuhan petani.

Sesuai yang diajukan petani melalui RDK (Rencana Detail Kelom-

pok) dan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebanyak 41 ton, dengan jumlah luas areal satu kali tanam mencapai 25 ribu hektar.

RDK/RDKK tersebut diajukan oleh kelompok tani yang telah mendapat pengakuan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep sebanyak 3.387 kelompok tani. Sementaran jumlah Gabungan Kelompok Tani Desa (Gapoktandes) sebanyak 332 dan Kelompok Gabungan Kelompok Tani Kecamatan (Gapoktancam) sebanyak 27. Pupuk bersubsidi itu didistribusikan pada 142 kios yang tersebar di 27 kecamatan.

"Jadi, kalau misalkan setiap hektarnya membutkan pupuk sebanyak 200 Kg, maka kebutuhan pupuk mencapai kurang lebih 50 ribu ton dalam satu kali tanam. Sedangkan kuotanya hanya 24.153 ton. Jadi, kebutuhan dengan jumlah luas areal sudah kurang separuh,� tukas Bambang. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 14 JANUARI 2015 No. 0524 | TAHUN IV

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV

MADURA

F

E-KTP

Pemkab Siap Bertanggung Jawab

AUDIENSI. Sejumlah mahasiswa beraudiensi dengan Pol PP Pemkab Pamekasan. Mereka mendesak penutupan tempat karaoke di wilayah itu.

Raperda Gerbang Salam Menuai Kritikan Zahid: Perda yang Sudah Ada Semestinya Dioptimalkan PAMEKASAN - Maraknya kemaksiatan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan dianggap sebagai kegagalan penerapan Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) dan hanya sebatas jargon.

Sehingga Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan berencana akan mengusulkan Raperda Gerbang Salam. Akan tetapi, Raperda ini menuai kritikan dari sejumlah pihak, salah satunya dari Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam(LP2SI) Pamekasan, Moh. Zahid.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Ismail mengatakan kondisi para remaja Pamekasan sudah sangat memprihatinkan. Aktivitas mesum sudah tidak lagi dilakukan secara tertutup, melainkan sudah berani melakukan secara terbuka. Misalnya, di Bundaran Arek Lancor, kawasan Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, Pantai Talang Siring, Pantai Jumiang, dan Dam Samiran sering kali dijadikan tempat mesum.

Itu belum lagi maraknya peredaran miras di Pamekasan

dan operasionalisasi tempat hiburan karaoke yang sudah banyak melenceng dari peraturan bupati (Perbup). Apalagi ditemukan anak di bawah umur yang masih berusia 16 tahun lebih memilih menjadi pemandu karaoke dairpada harus sekolah.

Rencana usulan Raperda Gerbang Salam itu juga sebagai tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan para pemuda dan mahasiswa ke Komisi I DPRD Pamekasan beberapa waktu yang lalu.

Yang mendesak DPRD Pamekasan membuat Perda yang

mengatur Gerbang Salam, salah satu item yang diusulkan yakni penghentian seluruh aktivitas masyarakat Pamekasan, saat waktu salat.

Ismail mengaku masih akan membedah rencana itu dan akan meminta pertimbangan para ulama, tokoh masyarakat, budayawan, aktivis, hingga akademisi agar rencana itu lebih matang dan terencana dengan baik.

Ia menginginkan jika rencana tersebut terwujud, maka tidak hanya regulasi yang tertuang dalam item perda, melainkan pula sanksi yang jelas terhadap pelaku yang melanggar ketentuan perda tersebut.

Sebab selama ini sekalipun sudah jelas melanggar ketentuan, sanksinya belum membawa efek jera.

Sementara itu Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam(LP2SI) Pamekasan, Moh. Zahid belum sepenuhnya mendukung rencana tersebut. Sebaiknya kata Zahid, tidak perlu ada perda khusus yang mengatur seman-

gat Gerbang Salam, melainkan melahirkan perda lain yang mendukung realisasinya.

Misalnya yang sudah ada, yakni perda larangan miras dan obat-obatan terlarang, perda pelacuran, perda keterampilan baca Alquran dan raperda penyelenggaraan hiburan, budaya, dan pentas seni serta perda lain yang mengarah terhadap suksesnya semangat Gerbang Salam.

Perda-perda yang ada tersebut seharusnya didesak untuk dimaksimalkan realisasinya. Tanpa harus melahirkan perda baru, yang pada perjalanannya dikhawatirkan akan ada kendala dan kontroversi dari masyarakat.

Selama ini kata Zahid, sudah banyak perda yang mendorong suksesnya Gerbang Salam. Tetapi instansi yang berkewajiban menjalankan perda itu belum maksimal menjalankan dan masih setengah hati menerapkan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN – Terhitung sejak 1 Januari 2015, kartu tanda penduduk (KTP) non elektronik atau KTP SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sudah tidak bisa digunakan. Namun di Kabupaten Pamekasan masih banyak masyarakat yang belum bere-KTP. Sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat diminta untuk bertanggung jawab.

Hal itu disampaikan sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, H Masykur. Menurutnya, hingga saat ini masih ada sekitar 30 ribu warga yang telah melakukan perekaman e-KTP, sebelum batas waktu fungsi KTP SIAK berakhir, tetapi belum terima kartu e-KTP. Untuk itu, pihaknya menekankan kepada dinas terkait, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat, untuk menjadikan keperluan e-KTP itu menjadi sklas prioritas. “Masyarakat telah memenuhi kewajibannya melakukan rekaman. Sekarang mereka menunggu haknya dan cetakan e-KTP itu menjadi tanggung jawab Dispendukcapil, tanpa menunggu masyarakat kembali melakukan pendaftaran ulang,� kata politisi PPP ini.

Tidak berfungsinya KTP SIAK yang dimiliki masyarakat akan dapat memicu munculnya banyak keluhan dari masyarakat yang bersangkutan, karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya jika ada kaitannya dengan e-KTP. Apalagi Dispendukcapil telah mengeluarkan edaran kepada perkantoran yang berhubungan dengan pelayanan publik soal tidak berlakunya KTP SIAK. Dengan demikian, masyarakat yang hanya memiliki KTP SIAK akan terkendala saat akan membuat rekening bank atau paspor. =ALI SYAHRONI/rah

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV

G

FORMAT ULANG KARAPAN SAPI. Joki memacu sapi kerapan di Lapangan kerapan sapi Desa Durbuk, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Pemkab Pamekasan akan mengajak Badan Koordinator Wilayah (Bakarwil) Pamekasan dan tiga bupati di Madura untuk membicarakan sistem atau kemasan karapan sapi yang lebih baik sehingga lebih layak jual terutama bagi wisatawan asing.

PAMEKASAN - Guru di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan harus gigit jari. Sebab tunjangan sertifikasi mulai Juli hingga Desember 2014 harus kembali terhutang. Sebab pemerintah pusat tidak memiliki anggaran untuk membayar tunjangan sertifikasi tersebut.

Juru Bicara Pergerakan Guru Revolusioner Indonesia (PGRI) Akhmad Fakih menyesalkan sikap Kemenag Pamekasan yang baru menginformasikan perihal tunggakan itu, sementara guru sudah menunggu sejak lama. Sehingga para guru khususnya yang mengabdi di lembaga swasta kecewa

Guru Kemenag Gigit Jari Pemerintah Kembali Tak Bayar Sertifikasi Juli-Desember 2014 terhadap kebijakan tersebut.

Menurut Fakih, seharusnya pemerintah pusat sudah memiliki perencanaan yang matang terhadap penerima tunjangan sertifikasi guru. Misalnya mendata calon penerima, menyesuaikan dengan anggaran yang ada, baru diumumkan pencairannya.

Fakih mendesak Kemenag Pamekasan segera berkonsultasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur untuk mempertanyakan kapan pencairan tunjangan sertifikasi bulan Juli-Desember tersebut. Agar guru tidak resah dan mendapat kepastian.

Selama ini, kata Fakih, para

guru berkeluh-kesah kepada PGRI tentang belum cairnya tunjangan sertifikasi tersebut. Sehingga ia harus dikonfirmasi langsung kepastian pembayaran tunggakan tersebut.

Menanggapi hal itu Kepala Kemenag Pamekasan Juhedi membenarkan belum terbayarnya tunjangan sertifikasi tersebut.

Sebab berdasarkan surat yang diterima, pembayaran tunjangan sertifikasi tersebut merupakan pembayaran terhutang sejak tahun 2008 hingga 2013. Sementara untuk tahun 2014 hanya hingga bulan Juni, sisanya masih terhutang.

Juhedi menambahkan, jumlah guru terhutang sertifikasi tahun 2014 kurang lebih mencapai 3 ribu guru. Saat ini pihaknya tengah fokus melakukan pendataan ulang terhadap calon penerima sertifikasi guru tersebut.

Juhedi mengaku lembaga yang dipimpinnya sudah berusaha untuk melaporkan tunggakan tunjangan sertifikasi.

Termasuk meminta keterangan pencairan pembayaran terhutang tersebut.

Seperti yang diketahui, Kemenag sudah membayar terhutang guru sertifikasi mulai tahun 2008 hingga 2013. Jumlah utang mulai

tahun 2011 sampai 2013 kurang lebih mencapai Rp 27 miliar. Dan seluruhnya sudah terbayarkan, sesuai dengan gaji pokok masingmasing guru.

Di awal tahun 2014 lalu, Kemenag Pamekasan merilis jumlah utang dana program sertifikasi guru Kemenag Pamekasan mencapai Rp 109 miliar. Untuk tahun 2011 dana sertifikasi guru yang harus dibayarkan mencapai Rp 3,7 miliar, tahun 2012 sebesar Rp 15,4 miliar, dan utang tahun 2013 sebesar Rp 25,5 miliar, sisanya merupakan piutang sertifikasi tahun 2014. =FAKIH AMYAL/UZI/rah

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV

SIDAK. Sejumlah anggota Komisi III DPRD Pamekasan sedang mengecek kualitas pembangunan di Taman Hijau Kowel Pamekasan

Dewan Peringatkan Dua Rekanan Iskandar: Ada Rabat Beton Sudah Terkelupas PAMEKASAN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mengingatkan dua rekanan pada dua pengerjaan proyek yang dilaksanakan pada tahun 2014 lalu karena diketahui pengerjaan proyeknya tidak baik.

Proyek yang dimaksud adalah pengerjaan pembangunan di taman Asri Kowel, Kelurahan Kowel, dengan anggaran Rp 200 juta dan proyek rehab Pos Pantau Satpol PP dan pembuatan MCK di Taman Arek Lancor senilai Rp 148 juta.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Iskandar menga-

takan dari hasil inspeksi mendadak (Sidak), Selasa (13/1) kemarin, di tiga lokasi pembangunan, pihaknya mendapati dua pengerjaan yang kualitas kurang memenuhi standar. Untuk itu pihaknya merekomendasikan agar diperbaiki.

Dijelaskan Iskandar, pada pengerjaan rehab Kantor Pos

Pantau di Taman Arek Lancor ditemukan rabat beton dengan kondisi mengelupas, yang disebabkan karena kualitas betonnya kurang baik, sehingga kendati pada akhir tahun 2014 lalu selesai dikerjakan, saat ini sudah rusak.

Sedang di Taman Asri Kowel, Pihaknya mendapati sejumlah paving yang kualitas jelek tetap dipasangnya sehingga harus ganti. Kemudian di tempat yang sama pihaknya juga mendapati rabat beton di pintu masuk taman sudah rusak.

“Kami memperkirakan rabat beton di taman Kowel yang rusak

itu karena tidak mampu menahan beban berat, karena disana kerap dijadikan tempat berbalik arah truk. Karena campurannya kurang bagus, saat diatas ada beban berat langsung mengelupas,” kata Iskandar Untuk itu, pihaknya akan merekomenndasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PU Cikatarung) Pamekasan, selaku leding sektor pembangunan diperbaiki tanpa harus menunggu masa pemeliharaan.

Dengan rekomendasi tersebut, terangnya, Dinas PU Cikatarung dapat melakukan koor-

dinasi dengan rekanan yang bersangkutan agar pengerjaan yang kualitasnya kurang baik segera bisa diperbaiki. Sebab, sebelum di serahkan ke Pemerintah Pamekasan, masih menjadi tanggungjawab rekanan.

“Secara umum pengerjaannya baik, tapi ada beberapa yang harus diperbaiki. Yang di arek lancor itu rekanannya CV. bumi mas, di taman hijau kowel, CV. Pancansona. Kami meminta kepada rekanan yang bersangkutan agar pengerjaannya diperbaiki tanpa menunggu masa pemeliharaan,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV

I

PERILAKU AMORAL REMAJA

Bupati: Bukan Kegagalan Pendidikan PAMEKASAN – Tindakan tidak bermoral (amoral) oleh remaja di Pamekasan, seperti berbuat mesum di tempat umum dianggap bukan lantaran ada kegagalan penerapan dalam sistem pendidikan di Pamekasan.

Predikat Kota Pendidikan yang disandang Kabupaten Pamekasan tidak lantas hanya memburu prestasi dalam ilmu umum. Sebab ilmu agama juga menjadi prioritas dalam sekolah-sekolah di Pamekasan, kata Bupati Pamekasan, Ach Syafii. Menurutnya, pendidikan tidak bisa dijadikan kambing hitam atas banyaknya temuan remaja yang berprilaku tidak pantas di ruang publik. Sebab jika mengacu pada waktu di sekolah dengan di rumah lebih banyak di rumah.

“Pengaruh dari lingkungan dan luar bisa menjadi penyebab rusaknya moral remaja kita, utamanya pelajar yang mentalnya belum matang. Jadi, perlu ada upaya perbaikan yang menyeluruh agar tidak melulu mengarah pada penerapan pendidikan yang jadi kambing hitam,” kata Bupati Syafii.

Sistem pendidikan di Pamekasan yang mengacu pada kebijakan sistem pendidikan dari Pemerintah Pusat bukan menjadi penyebab utama kemerosotan moral pelajar di Pamekasan.

Apalagi persoalan akhlak bukan perkara sederhana.

Untuk itu, pihaknya sudah merencanakan program yang berkaitan dengan penguatan akhlaq pelajar di Pamekasan.

Program tersebut rencananya akan di terapkan secara khusus dengan mendatangi setiap sekolah, yang dilakukan oleh tim yang dibentuk khusus oleh Pemkab Pamekasan.

“Memperbaiki akhlak harus secara tahap demi tahap. Sebenarnya, kami (pemkab) ada rencana mendatangi sekolah secara khusus tapi konsepnya belum selesai karena ada pihak yang belum menyetujui kalau orang Pemkab yang turun sendiri,” ungkapnya.

Pencanangan Kota Pendidikan untuk Kabupaten Pamekasan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah dari SKPD terkait. Salah satunya adalah dengan kembali mencari blueprint (perencanaan) yang sudah pernah dibuat pada tahun 2010.

“Itu (blueprint) sebagai acuan kembali untuk menegaskan Pamekasan sebagai kota Pendidikan. Walaupun itu sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang, tapi paling tidak itu jadi rujukan. Tahun 2015 ini saya sudah minta kepada SKPD terkait untuk membuat masterplan pendidikan Pamekasan,” kata politisi Partai Demokrat ini. =ALI SYAHRONI/RAH

TAMPAK LUAR. SMPN 2 Batu Marmar di Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan, yang diusulkan ditutup oleh DPRD satempat

Dewan Usulkan SMPN 2 Batu Marmar Ditutup Siswanya Hanya 26 Mulai Kelas 7 hingga Kelas 9 Sejak 2012 PAMEKASAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pamekasan mengusulkan agar Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Batu Marmar ditutup, karena Komisi IV DPRD Pamekasan menemukan sekolah tersebut sejak membuka penerimaan siswa baru pada tahun ajaran tahun 2012-2013, jumlah peminatnya sangat sedikit. Terbukti, kini sekolah itu hanya memiliki 26 siswa mulai dari kelas 7 sampai kelas 9.

TAK MALU. Sepasang kekasih yang masih duduk di bangku sekolah, asyik bermesraan di Jl Kabupaten, Pamekasan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Apik.

Menurutnya, hasil temuannya di lapangan saat melakukan inspeksi ke sekolah tersebut, kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar sekolah tersebut tutup.

“Dengan kondisi seperti itu, seharusnya sudah tidak lagi dilanjutkan pengoperasiannya.

Disana jumlah siswanya hanya 26 orang, ini perlu dievaluasi. Bahkan jam 10 pagi sudah tidak ada guru dan siswanya,” kata politisi Partai Nasional Demokrat ini.

Setelah dilakukan penu-

tupan siswanya bisa dialihkan ke sekolah lain, kemudian mengalihfungsikan gedungnya menjadi sekolah tingkat atas. Tidak hanya itu, pihaknya mengaku heran dengan lokasi pendirian sekolah di lokasi tersebut karena di sekitar SMPN 2 Batu Marmar tersebut sudah berdiri sejumlah Mts swasta sejak puluhan tahun lalu. Bahkan keberadaan sekolah tersebut telah muncul persaingan antar sekolah yang kurang sehat dengan sekolah sederajat di sekitarnya.“Kalau kami amati sepertinya ada kesalahan penempatan awal, makanya kami mere-

komendasikan agar ditutup saja,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Yusuf Suhartono mengatakan pendirian sekolah tersebut terhitung baru sehingga belum layak untuk ditutup pengoperasiannya. Namun pihaknya mengakui ada yang kurang tepat dalam penempatan dan pemilihan lokasi gedung sekolah. Sebab, menurutnya, sudah diketahui banyak sekolah setingkat yang berdiri dan kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan.

Pihaknya tidak tahu pasti asalan keputusan pemilihan lokasi tersebut keran pihaknya belum menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan.

“Saya kira tidak perlu ditutup, kami akan dievaluasi dulu.

Kalau kita bicara tempat, hanya perlu penanganan saja, buktinya di perkotaan juga banyak sekolah yang berdekatan, tapi bisa samasama maju,” kata Yusuf. =ALI SYAHRONI/RAH

J

KORAN MADURA

APBD Kabupaten Sampang TA 2015

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV

KATA PENGANTAR Ass. Wr.Wb. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena Pemerintah Kabupaten Sampang telah menyelesaikan APBD TA. 2015, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pada hari ini Pemerintah Kabupaten Sampang menyampaikan gambaran umum APBD TA. 2015 melalui surat kabar dan website www.sampangkab.co.id.

Diharapkan publikasi ini menjadi sarana informasi sekaligus alat kontrol bagi seluruh pihak dalam pelaksanaannya.

B. Dana Perimbangan sebesar Rp.999.734.484.594,00 terdiri dari : Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 108.312.164.594,00 Dana Alokasi Umum Rp 788.345.170.000,00 Dana Alokasi Khusus Rp 103.077.150.000,00 Gambar 4 Dana Perimbangan TA. 2015

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2015 sebesar Rp.247.984.527.050,00 terdiri dari : Pendapatan Hibah Rp 1.858.594.385,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Rp 47.741.698.665,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 171.319.504.000,00 Dana Desa Rp 27.064.730.000,00

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 ditetapkan tanggal 29 Desember 2014 dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014. Secara umum gambaran APBD dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 1 APBD Tahun 2015

Gambar 5 Dana Perimbangan TA. 2015

RABU 14 JANUARI 2015 No. 0524 | TAHUN IV

J

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 8 berikut : Gambar 8 Belanja Langsung TA. 2015

D. PEMBIAYAAN Sebagaimana kita ketahui, bahwa perubahan dalam prinsip anggaran berimbang menjadi anggaran surplus/defisit membawa implikasi pada perubahan struktur anggaran. Dalam anggaran berimbang, struktur anggaran hanya teridiri dari pendapatan dan belanja, sedangkan dalam anggaran surplus/ defisit selain pendapatan dan belanja masih ditambah lagi dengan Pembiayaan.

Dari seluruh perhitungan antara Pendapatan dan Belanja, diperoleh defisit sebesar (Rp.105.000.000.000,00). Defisit tersebut ditutupi dari pembiayaan netto dengan perincian sebagai berikut : a. Penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp. 103.000.000.000,00 bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. b. Penerimaan kembali investasi dana bergulir Rp. 2.000.000.000,00 c. Pengeluaran pembiayaan daerah tidak dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2015 Pembiayaan Kabupaten Sampang Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 9 berikut : Gambar 9 Pembiayaan TA. 2015

BELANJA Struktur belanja daerah menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 akan digunakan untuk mendanai belanja daerah, yang diperkirakan sebesar Rp.1.474.017.178.676,00. Belanja ini terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung b. Belanja Langsung

Rp. 803.586.267.247,00 Rp. 670.430.911.429,00

Gambar 6 Belanja Daerah TA. 2015

I. PENDAPATAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 menargetkan Pendapatan sebesar Rp.1.369.017.178.676,00 Pendapatan ini direncanakan diperoleh dari : a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 121.298.167.032,00 b. Dana Perimbangan Rp. 999.734.484.594,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 247.984.527.050,00 Gambar 2 Pendapatan Daerah TA. 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 a. Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp.803.586.267.247,00.

Belanja ini terdiri dari : Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga

Rp. 670.284.732.022,00 Rp. 12.402.311.100,00 Rp. 17.072.888.900,00 Rp.

3.321.089.025,00

Rp. 98.005.246.200,00 Rp 2.500.000.000,00

Anggaran Belanja Tidak Langsung Kabupaten Sampang dapat dilihat pada gambar 7 berikut : Gambar 7 Belanja Tidak Langsung TA. 2015 A. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.121.298.167.032,00 terdiri dari : - Pajak Daerah Rp.14.692.038.000,00 - Retribusi Daerah Rp.18.360.152.232,00 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.16.038.000.000,00 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp.72.207.976.800,00 Gambar 3 Pendapatan Asli Daerah TA. 2015

b. Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.670.430.911.429,00 Belanja ini terdiri dari: Belanja Pegawai Rp. 11.311.866.500,00 Belanja Barang dan Jasa Rp. 315.389.570.288,00 Belanja Modal Rp. 343.629.474.641,00

1.01. PENDIDIKAN Anggaran Belanja untuk Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2015 dianggarakan sebesar Rp.94.467.736.296,00 1.01.01.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anggaran sebesar Rp. 94.467.736.296,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di prioritaskan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

1.02. KESEHATAN Anggaran Belanja untuk Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.128.871.036.952,00 yang terdiri dari anggaran belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp. 79.748.930.252,00 dan pada Rumah Sakit Daerah sebesar Rp.49.122.106.700,00.

1.02.01. Dinas Kesehatan Anggaran Belanja pada Dinas Kesehatan diprioritaskan pada Program Obat dan perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana, Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan jaringannya, Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia, Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan, Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak, Program Upaya Kesehatan masyarakat, Program Standarisasi pelayanan kesehatan, Program pelayanan Penduduk Miskin, 1.02.02. Rumah Sakit Umum Daerah Anggaran Belanja pada RSUD diprioritaskan pada Program pengadaan,peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

APBD Kabupaten Sampang TA 2015 1.03. PEKERJAAN UMUM Anggaran Belanja untuk Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.248.914.281.000,00 yang terdiri dari anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar Rp.102.393.295.700,00, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebesar Rp.70.292.606.900,00 dan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp.76.228.378.400,00.

1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga memprioritaskan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2015 pada Program pembangunan jalan dan jembatan, Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.03.02. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2015 diprioritaskan pada Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa Dan Jaringan Irigasi Lainnya, Program penyediaan dan pengolahan air baku, Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, Dan Sumber Daya Air Lainnya.

1.03.03. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang diprioritaskan pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong – gorong, Program Pengelolaan dan Pengembangan PJU, Program pengendalian banjir, Program penyediaan dan pengolahan air baku, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pengembangan Perumahan 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Anggaran Belanja untuk Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp. 6.649.924.450,00 pada Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.06.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2015 dipriotitaskan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, Program Pengembangan data/informasi, Program Perencanaan Pembangunan daerah, Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Program Perencanaan Kota-kota Menengah Dan Besar, Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam.

1.07. PERHUBUNGAN Anggaran Belanja untuk Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.13.968.637.000,00 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

1.07.01. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Anggaran Belanja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2015 diprioritaskan pada Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.08. LINGKUNGAN HIDUP Anggaran Belanja untuk Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.11.990.831.600,00 pada Badan Lingkungan Hidup 1.08.01. Badan Lingkungan Hidup Anggaran Belanja pada Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015 pada diprioritaskan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), Program Dekorasi Kota.

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Anggaran Belanja untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.2.436.073.700,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.10.01. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anggaran Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2015 diprioritaskan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan.

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Anggaran Belanja untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.4.475.164.300,00 pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

1.11.01. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Anggaran Belanja pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2015 diprioritaskan pada Program Keluarga Berencana, Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program pelayanan kontrasepsi, Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri, Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan, Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat, Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU. 1.13. SOSIAL Anggaran Belanja untuk Urusan Soial Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.16.801.473.300,00 yang terdiri anggaran belanja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp.12.478.716.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana sebesar Rp.4.122.757.300,00 yang hanya mengelola Anggaran belanja kegiatan rutin.

1.13.01. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Anggaran Belanja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015 diprioritaskan pada Program Pemberdayaan Fakmis, KAT dan PMKS lainnya, Program Pembinaan Anak Terlantar, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Anggaran Belanja untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.3.638.015.700,00 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

1.15.01. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2015 diprioritaskan pada Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Miskin.

1.16. PENANAMAN MODAL Anggaran Belanja untuk Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.1.473.829.135,00 pada Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal.

1.16.01. Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Anggaran Belanja pada Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal diprioritaskan pada, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Penyiapan Potensi sumber Daya Sarana dan Prasarana Wilayah, Program Penyelenggaran Regulasi Perijinan dan Investasi 1.17. KEBUDAYAAN Anggaran Belanja untuk Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.10.086.686.750,00 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

1.17.01. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Anggaran Belanja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2015 diprioritaskan pada Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Kebijakan Pengembangan Olahraga, Program Pemasyarakatan Olahraga, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Anggaran Belanja untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.5.817.686.450,00 yang terdiri dari anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 3.063.373.350,00 dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp.2.754.313.100,00.

1.19.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Anggaran Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2015 diprioritaskan pada Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal, Program pengembangan wawasan kebangsaan, Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), Program pendidikan politik masyarakat.

1.19.02. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Anggaran Belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2015 diprioritaskan pada Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Anggaran Belanja untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.64.381.100.288,00 yang terdiri dari anggaran belanja pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Inspektorat Kabupaten, Badan Kepegawaian, Sekretariat KORPRI, dan 15 Kecamatan se Kabupaten Sampang yang hanya mengelola Anggaran belanja kegiatan rutin.

1.20.03. Sekretariat Daerah Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.19.810.552.950,00 diperioritaskan pada Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah, Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program kerjasama informasi dan media massa, Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat, Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Program Penataan Daerah Otonomi Baru, Program peningkatan pelayanan perusahaan daerah, Program Pengaturan Jasa Konstruksi, Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi, Program Pengawasan Jasa Konstruksi, Program Peningkatan Tertib Administrasi Kecamatan.

1.20.04. Sekretariat DPRD Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.11.756.651.500,00 diperioritaskan pada Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

1.20.05. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Anggaran Belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.16.212.032.950,00 diperioritaskan pada Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

1.20.06. Inspektorat Kabupaten Anggaran Belanja Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2015 sebesar

KORAN MADURA

RABU2015 14|JANUARI 2015 RABU 14 JANUARI No. 0524 | TAHUN IV

No. 0524 | TAHUN IV

KK

Rp.1.495.893.220,00 diperioritaskan pada Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

1.20.07. Badan Kepegawaian Anggaran Belanja Badan Kepegawaian Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.7.478.608.680,00 pada diprioritaskan pada Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, Program Pendidikan Kedinasan, Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Mutasi Kepangkatan, dan Program Mutasi Umum.

Anggaran Belanja untuk seluruh kecamatan se Kabupaten Sampang pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.7.211.804.613,00 1.20.22. Sekretariat KORPRI Anggaran Belanja Sekretariat KORPRI Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.415.556.375,00 diperioritaskan pada Program Penguatan Kelembagaan KORPRI, dan Program Peningkatan Profesionalisme dan Disiplin Kerja.

1.21. KETAHANAN PANGAN Anggaran Belanja untuk Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.4.427.442.405,00 pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

1.21.01. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Anggaran Belanja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2015 diperioritaskan pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan, Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Anggaran Belanja untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp. 9.533.062.650,00 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.21.01. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Prioritas Anggaran Belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2015 diperioritaskan pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

1.26. PERPUSTAKAAN Anggaran Belanja untuk Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp1.578.169.105,00 pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

1.21.01. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Anggaran Belanja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2015 diperioritaskan pada Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Program perbaikan sistem administrasi kearsipan, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

2.01. PERTANIAN Anggaran Belanja untuk Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp10.716.931.953,00 pada Dinas Pertanian.

2.01.01. Dinas Pertanian Anggaran Belanja pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2015 diperioritaskan pada Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan, Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian ,Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, dan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Program peningkatan pemasaran hasil produksi Peternakan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 2.02. KEHUTANAN Anggaran Belanja untuk Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp9.318.739.100,00 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

2.02.01. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Anggaran Belanja pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2015 diperioritaskan pada Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program rehabilitasi hutan dan lahan, Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan.

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN Anggaran Belanja untuk Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp10.973.220.995,00 pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

2.05.01. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Anggaran Belanja pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Tahun Anggaran 2015 diperioritaskan pada Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.

2.07. INDUSTRI Anggaran Belanja untuk Urusan Industri Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.10.110.868.300,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan.

2.05.01. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Prioritas Anggaran Belanja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Tahun Anggaran 2015 diperioritaskan pada Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

KORAN MADURA KORAN L

Sampang

RABU 14 JANUARI 2015 No. 0524 | TAHUN IV

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524 | TAHUN IV

MADURA

L

Dewan Panggil Kadinkes Tomas: Ada Penegak Hukum yang Ikut Cawe-cawe SAMPANG – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, Firman Pria Abadi, Selasa (13/1).

Dewan meminta klarifikasi soal kasus Edi, Kepala Pustu Desa Palampaan, Kecamatan Camplong, yang mendapat penolakan dari masyarakat setempat.

Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengatakan, pihaknya memanggil Firman Pria Abadi untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait kasus yang dialami Kepala Pustu Desa Palampaan, Edi. “Pemanggilan itu, dalam rangka menyelesaikan kasus Edi yang tidak diterima keberadaanya oleh warga di wilayah itu. Sebenarnya dalam pertemuan itu, merupakan tindak lanjut dari laporan yang disampaikan oleh masyarakat Desa Palampaan be-

berapa hari sebelumnya ke Komis IV,” katanya pada awak media.

Kata Amin, pertemuan itu untuk mencari solusi dengan cara mempertemukan masyarakat dan pihak Dinkes agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam pertemuan tersebut sudah ada kesepakatan antara warga dengan pihak Dinkes untuk menjaga kondusifitas desanya agar tidak merugikan

masyarakat, terutama pada pelayanan kesehatan.

“Kita ke depan masih ada langkah-langkah yang akan dilakukan nanti, sesuai kesepakatan dari dua pihak,” paparnya. Pertemuan itu tidak dihadiri langsung oleh Kepala Dinkes Sampang Firman Pria Abadi, melainkan diwakili Sekritaris Dinkes Sampang, Asrul Sani.

Pertemuan itu dihadiri dari

perwakilan tokoh masyrakat (tomas) Desa Palampaan, Jakfar, Kepala Puskesmas Tanjung yang membawahi Pustu Desa Palampaan, dan Sekretaris Dinkes Sampang, Asrul Sani.

Dalam pertemuan itu juga disinggung masalah obat yang diberikan Edi kepada pasien selama ini.

“Obat yang diberikan Edi kepada pasien bukan obat dari pemerintah. Sehingga, masyarakat tidak terima,” jelasnya.

Ditemui usai pertemuan, Jakfar mengungkapkan, asal muasal penolakan terhadap Edi sebagai Kepala Pustu Palampaan karena masyarakat setempat merasa tidak puas dengan pelayanannya.

Apalagi, kata dia, Edi sering menarik biaya sangat mahal.

Jakfar menjelaskan, Edi sebenarnya sudah pernah ditarik ke Puskesmas Tanjung, setelah didemo oleh masyarakat setempat. Namun, penarikan itu hanya berlangsung satu bulan, dan kini Edi dikembalikan lagi ke Pustu Palampaan sehingga amarah masyarakat kembali terpancing.

“Edi itu sebanarnya sudah ditarik (ke Puskesmas Tanjung), tapi

cuma satu bulan. Itu karena ada oknum penegak hukum yang ikut cawe-cawe dan ikut mengintervensi. Inisialnya M, oknum penegak hukum di Sampang,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinkes Sampang, Asrul Sani mengatakan, pihaknya dalam menyelesaikan masalah itu akan memediasi Edi dengan masyarakat agar diterima kembali keberadaanya.

Menurutnya, status Edi bukan dipindah selama tidak bertugas di Desa Palampaan. Akan tetapi yang bersangkutan ditugaskan di Puskesmas Tanjung. “Edi itu tidak dipindah. Dia ditugaskan di Puskemas Tanjung,” ucapnya.

Ketika disinggung soal pengakuan Edi yang membayar uang Rp 60 juta setiap tahunya ke Dinkes Sampang, pihaknya membantah kalau Dinkes Sampang menerima uang secara cuma-cuma dari Edi. Namun, pihak Dinkes Sampang mengakui menerima uang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pustu di Sampang. “ Dinkes hanya menerima uang PAD setiap tahunya, selain itu tidak ada,” ungkapnya. =CR3/LUM

Forsi Demo PU Pengairan

Proyek Diduga Tak Sesuai Juknis SAMPANG - Puluhan mahasiswa yang mengtasnamakan Forum Imparsial (Forsi) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Dinas PU Pengairan Sampang, Selasa (13/1). Mereka mempertanyakan kualitas proyek fisik yang ditengarai tak sesuai petunjuk teknis.

Korlap aksi, Madus Hernandes mengatakan, sesuai dengan temuan di lapangan, proyek fisik yang dikerjakan oleh CV Duta Bahari, CV Cipta Krampon, CV Kurnia Abadi, CV, Sumber Sejati, dan CV Anggun Perkasa dinilai asal asalan. “Lima CV itu harus dikasih sanksi tidak diikutsertakan pelelangan proyek selanjutnya yang ada di Sampang,” pintanya.

Dugaan itu berdasarkan temuan dari dua proyek yang sudah diselesaikan seperti proyek kawasan tangkapan sungai dan danau, serta pembuatan bronjong Kali Kamuning. “Proyek itu sangat tidak layak. Karena beberapa bulan setelah dilaksanakan, proyek tersebut ambruk. Jadi, kualilas proyek itu sangat tidak layak,” paparnya.

Menurutnya, Kepala Dinas PU Pengairan harus mengambil langkah cepat untuk melakukan rekonstruksi terhadap proyek fisik tersebut. “Ada tiga titik proyek yang tak sesuai dengan juknis. Seperti Desa Banselok, Aeng Sareh, dan Desa Torjun. Tuntutan kami harus diselesaikan dalam jangka waktu 7x24 jam,” teriaknya.

Semenatara itu, Kepala Dinas PU Pengairan Sampang, Tony Moeridwanto membantah kualitas proyek yang sudah dilaksanakan rekanan tidak sesuai dengan juknis. Karena dalam pelaksanaan itu ada pengawasan yang ketat dan auditor dari pihak dinas.

“Kalau ada kerusakan selama ini, itu sudah direncanakan. Kalau ada kerusakan harus diperbaiki oleh rekanan. Karana masih ada sisa anggaran yang masih belum dicairkan sebanyak 5 persen. Dan anggaran itu untuk pemeliharan proyek yang sudah dikerjakan,” paparnya.

Dari tuntutan mahasiswa itu, pihak PU Pengairan akan melakukan kroscek langsung ke lokasi

DEMO. Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Imparsial (Forsi) melakukan aksi di depan Kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Sampang, Selasa (13/1)

proyek fisik yang sudah selesai, apakah benar atau tidaknya ada kerusakan dan tidak sesuai dengan juknis.

Selama ini, lanjut dia, tidak ada keluhan dari pihak pengawas maupun auditor. “Kami terima informasi yang disampaikan ma-

hasiswa dan kami akan memberikan panduan juknis sesuai permintaan dari mereka,” tutupnya. =CR3/LUM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

KASUS PILKADES

Gugatan pada Bupati Dinilai Salah Alamat BANGKALAN - Gugatan peserta pemilihan kepala desa (pilkades) Durjan yang kalah pada pemilihan 8 Desember 2014 lalu kepada pemkab Bangkalan dinilai salah alamat.

Pilkades yang dilakukan sudah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apalagi pelaksana mengenai pilkades di Desa Durjan Kecamatan Kokop merupakan panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pedoman pilkades tersebut sudah mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP 43 tahun 2014.

Kabag Hukum Setda Pemkab Bangkalan, Joko Supriyono menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan soal adanya gugatan tersebut. Namun, yang perlu diketahui bupati melakukan pelantikan atas dasar proses pilkades yang sudah selesai. Meskipun sepanjang ini secara tertulis masih belum masuk ke ruang kerjanya mengenai gugatan kepada PTUN yang dimaksud di media.

"Saya rasa gugatan ini salah alamat, karena bapak Bupati tidak menjadi panitia pilkades.

Kalau ada data-data kesalahan ya yang digugat panitianya.

Seharusnya panitia pilkades yang digugat. Soal UU yang lama tetap berlaku sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan yang baru," terang Joko.

Misalnya, jika yang dipermasalahkan masalah pemalsuan umur yang mesti digugat adalah pengadilan, karena sudah ada penetapan. Bupati tidak punya kewenangan terhadap putusan pengadilan. Apalagi, semua pelaksanaan pilkades ini pemainnya struktur yang ada di bawah. Yang bertindak sebagai KPUnya panitia di desa itu sendiri. Pemerintah daerah hanya bertindak sebagai fasilitator saja.

"Kalau masyarakat di bawah sudah menghendaki dan siap menggelar pilkades, tidak mungkin pemkab untuk melarang. Kepanitiannya pun dibentuk oleh BPD," terangnya.

Kalau terkait pelaksanaannya tidak ada yang dilanggar.

Proses pelaksanaannya pilkades ini memakai undang-undang lama, yang tetap berpedoman menggunakan undang-undang yang baru. Pun di dalam PP 43 tahun 2014 disebutkan, kalau peraturan yang lama masih

Bangkalan M M

KORAN MADURA

RABU 14 JANUARI 2015 No. 0524 | TAHUN IV

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524| TAHUN IV

Gedung SMPN 2 Galis Tak Berumur Lama Dibangun 2010, Kini Sudah Rusak Parah

Joko Supriyono

Kabag Hukum Setda Pemkab Bangkalan tetap bisa dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan PP yang baru.

"Apakah ada proses pelaksanaan yang dilanggar dalam pilkades itu sendiri. Tidak mungkin, aturan yang dibuat negara dan pemerintah itu tiba-tiba langsung diterapkan begitu saja. Sebab, harus ada penyesuaian terhadap peraturan itu. Apalagi, permendagri sendiri masih belum datang," jelasnya.

Dia menambahkan, bahasa serentak dalam pilkades, pemda harus melaksanakan pelaksanaan pilkades serentak yakni tiga kali dalam kurun waktu 6 tahun.

Mengenai anggaran pelaksanaan pilkades itu ditetapkan di tahun 2015, bukan di tahun 2014.

Sebab pembahasannya berada di tahun 2014, sehingga aturan biaya tetap dipatok dari peserta pilkades berdasarkan peraturan lama.

"Jadi, mana yang cacat hukum. Berlakunya undang-undang memang Januari 2014.

Tapi masih ada masa toleransi, tidak serta merta turun UU langsung berlaku. Pemerintah ya tidak sekaku itu," paparnya.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Supriyadi Evendi salah satu calon kepala desa yang merasa dirugikan atas pelaksanaan Pilkades untuk masa jabatan 2015-2021 di desa itu. Pihaknya melakukan gugatan ke PTUN terkait pelaksanaan pilkades yang terjadi. Melalui kuasa hukum Moh Sholeh, pihaknya menggugat bupati Bangkalan terkait pelaksanaan pilkades yang dinilai cacat hukum. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Gedung SMPN 2 Galis kondisinya cukup memprihatinkan. Beberapa ruang sekolah tersebut sudah mengalami kerusakan. Sudah dua tahun lalu kondisi gedung mengalami kerusakan. Padahal gedung yang rusak tersebut dibangun pada tahun 2010 silam.

Meskipun begitu, pihak sekolah sudah melaporkan kepada dinas pendidikan (disdik) Bangkalan, tetapi masih belum ada tanggapan.

Salah satunya, atap dan genteng gedung keterampilan banyak yang pecah. Selain itu, gedung laboratorium IPS yang kondisi plafonnya hancur. Di sisi lain, pintu dan jendela yang dibuat dari jenis kayu tampak kropos dimakan rayap. satu bangunan gedung lagi yang terdiri dari ruang kepala sekolah (kasek), ruang KTU dan para guru bangunannya sudah miring dan gentengnya juga mengalami kerusakan.

"Tiga gedung bangunan yang rusak dan miring itu saat ini hanya tinggal menunggu robohnya saja," ujar kasek SMPN 2 Galis, Repelita Ayu Winarni melalui KTU SMPN 2 Galis, Arief, Selasa,

(13/1).

Dia menjelaskan, sejak dua tahun lalu, kondisi tiga gedung sudah mulai terlihat ada kerusakan. Pun sudah berkali-kali pihaknya melaporkan ke bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Disdik Bangkalan. Termasuk, di setiap kesempatan yang ada selalu mengajukan bantuan lewat puluhan proposal, tetapi hingga kini belum ada realisasinya. Menurut penjelasan Kasie Sarpras Disdik Bangkalan, yang ada cuma bantuan rehab kelas.

"Lantas sampai kapan kami harus menunggu perbaikan 3 gedung itu. Sebab, kami yang tinggal dipenuhi dengan perasaan was-was. Kawatir, gedung

tersebut tiba-tiba atapnya roboh dan menimpa penghuninya," jelasnya.

Belum lagi, ketika memasuki musim hujan dan angin kencang seperti sekarang ini. Barang-barang inventaris sekolah terpaksa diselamatkan dan diungsikan ke ruangan yang aman dan guruguru tidak berani berada dibangunan yang rusak tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kabid Sapras Disdik Bangkalan, Ahmad Mustaqin mengenai pesoalan 3 gedung milik SMPN 2 Galis yang rusak tersebut menyampaikan, kalau tahun 2014 lalu tidak ada petunjuk teknis (juknis) dan bantuan untuk perbaikan kantor dan gedung lainnya. Yang ada cuma bantuan untuk rehap bangunan kelas. Akan tetapi, pada tahun 2015 ini, ada juknis bantuan untuk perbaikan kantor dan gedung.

"Tiga gedung yang rusak itu nantinya akan perioritaskan untuk mendapatkan bantuan rehab.

Kalau ada juknisnya, tahun ini kami bersama para konsultan akan meninjau 3 gedung SMPN 2 Galis yang rusak itu," ujarnya. = MOH RIDWAN/RAH

MIRING. Kondisi gedung sekolah SMPN 2 Galis yang sudah banyak mengalami kerusakan.

moh ridwan/koran madura

N

KORAN MADURA

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524| TAHUN IV

KAPAL KLM

Korban Asal Telaga Biru Belum Ditemukan

DIRINGKUS. Kedua tersangka saat memperagakan cara merusak kontak motor dalam menjalankan aksinya.

doni heriyanto/koran madura

Residivis itu Sudah Berulangkali Ditembak Mengapa Tak Jera Mencuri Motor?

BANGKALAN - Sekalipun berulang kali peluru timah bersarang di tubuh Rifandi (40), warga Kampung Blungkeng Desa Banyior Kecamatan Sepulu, tak membuat pria ini jera dalam menjalankan aksinya sebagai spesialis pencurian kendaraan bermotor. Pria bertato itu kini harus mendekam di balik jeruji Polres Bangkalan, karena tertangkap melakukan pencurian motor di depan kain yang berlokasi di jalan Letnan Mustu Kelurahan Kraton, Senin (12/), sekitar pukul 20.30 wib waktu lalu.

Dalam menjalankan aksi pencurian, tersangka dibantu Ismul Asem (24), warga Desa Prancak, yang juga ikut diringkus petugas.

Ismul Asem berperan sebagai joki untuk mengantarkan tersangka ke lokasi sasaran motor yang akan dicuri. Tak butuh lama untuk meringkus kedua tersangka karena aksi nekat tersangka diketahui oleh pemilik toko.

Apalagi salah satu tersangka memiliki ciri-ciri khusus yaitu fisik

tersangka tidak sempurna.

Di hadapan penyidik, Rifandi mengaku sebanyak 5 kali masuk penjara karena terlibat kasus pencurian dan kepemilikan senjata tajam. Juga mengaku berulangkali dilumpuhkan dengan timah panas di tubuhnya. Sebut saja, di bagian lutut, paha, dan dada. Namun semua itu tak membuatnya jera untuk terus melakukan pencurian. Nahas dalam aksinya kali ini ada yang melihat

dan terekam kamera CCTV yang terpasang di depan toko.

"Saya sudah ditembak lima kali sama polisi. Satu tembakan mengenai dada. Saya kapok, pak.

Tidak akan mencuri lagi kalau sudah keluar nanti," kata Rifandi.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Andi Purnomo mengatakan penangkapan terhadap kedua tersangka berdasarkan laporan korban. Selanjutnya anggota ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Tersangka mencuri sebuah sepeda motor Beat warna putih dengan nomor polisi (nopol) M 3164 HH milik Elga Novi Wijaya (21), warga Kelurahan Pejagan yang sedang berbelanja.

"Lalu ada warga yang melihat aksi itu dan menyatakan ciri-ciri fisiknya tidak sempurna pada kami. Kecurigaan kami langsung mengarah ke tersangka, karena

kami mempunyai datanya. Lalu kami langsung ke rumah tersangka dan lakukan penangkapan," ucapnya.

Di rumah tersangka, sambung Andi, pihaknya juga menangkap tersangka lain bersama barang bukti. Kemudian kedua tersangka dengan barang bukti dibawa ke polres untuk kepentingan penyidikan. Kedua tersangka terancam dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. Adapun ancaman hukumannya tujuh tahun penjara.

"Tersangka mencuri motor dengan cara merusak kontak menggunakan kunci T. Tidak ada kesulitan sama sekali menangkap kedua tersangka. Pada jam 20.30 WIB ada laporan kemudian tepat jam 23.00 WIB langsung kami ringkus," terangnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN – H. Sulaiman, (58), warga Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi hingga, Selasa (13/1) belum diketahui keberadaannya. Upaya pencarian terus dilakukan oleh Badan Sars Nasional (Basarnas) terhadap korban tenggelamnya Kapal Layar Motor (KLM) Karya Utama yang terbalik akibat terhadang ganasnya ombak di sekitar perairan Masalembu, Sabtu (3/1) lalu. Sementara 12 anak buah kapal (ABK) lainnya berhasil diselamatkan.

"Keluarga korban terus berharap kepada kami agar korban ditemukan. Kami terus memantau perkembangan proses pencarian," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan WH. Hidayat.

Pihaknya juga menggali keterangan proses hilangannya korban kepada 12 ABK lainnya yang ditemukan dalam keadaan selamat. Pasalnya, mereka masih satu keluarga. Dengan menggali keterangan tersebut diharapkan dapat membantu menemukan korban yang pada waktu itu berada dalam satu kapal dengan tujuan Banjarmasin. Sementara, 12 ABK yang selamat itu sudah kembali ke tengah keluarga masing-masing.

"Kami merasakan kesedihan yang sangat mendalam, karena satu korban belum ditemukan. Sedangkan yang lain kembali dalam keadaan selamat," imbuhnya.

Sebanyak 13 ABK asal Tanjung bumi menumpangi kapal KLM Karya Utama berangkat dari Pelabuhan Jangkar Sitobondo pada Jumat (2/1) dan diperkirakan tiba di tempat tujuan di Banjarmasin pada minggu (4/1) waktulalu.

Namun, kapal yang membawa 204 sapi dan 750 kambing itu mengalami musibah pada Sabtu (3/1) saat dalam perjalanan laut ke Banjarmasin di peraian Madura.

12 ABK dinyatakan selamat setelah menurunkan rakit yang terbuat dari kayu ulin dan rakitan drum dan menyediakan mie instan dan air mineral untuk bekal di atas rakit.

"12 ABK itu diselamatkan kapal Tanker MV Fodas Peso Adores dan KM Laboar milik Pelni. Mereka tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan diserahkan kepada kami pada selasa malam (6/1)," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

RABU 14 JANUARI 201514| JANUARI No. 0524 |2015 TAHUN IV RABU

No. 0524 | TAHUN IV

O O

Peluang Menggaet Qischil dan Faris Terbuka Lebar PAMEKASAN-Manajemen Persepam Madura United (P-MU) semakin terbuka mendapatkan pemain muda Qischil Gandrumini dan Faris Aditama, setelah PT Liga Indonesia mencoret nama Persik Kediri dari daftar peserta ISL. Kedua pemain tersebut, saat ini masih tercatat sebagai pemain Persik Kediri.

Qischil Gandrumini dan Faris Aditama merupakan pemain bidikan manajemen dan tim pelatih P-MU. Tetapi, manajemen kesulitan, sebab kedua pemain itu, masih diikat kontrak oleh Persik Kediri.

Pasca dicoretnya Persik Kediri oleh Liga Indonesia, kesempatan semakin terbuka untuk mendapatkan kedua pemain berpengalaman tersebut. Apalagi, pelatih masih membutuhkan 3 pemain tambahan yang akan diplot sebagai gelandang serang, second striker dan striker.

Koordinator Suporter Taretan Sakera Abdurrahem meminta manajemen segera melakukan komunikasi kembali dengan kedua pemain tersebut. Sebab, ia menilai jika manajemen terlambat melakukan komunikasi, dikawatirkan dua pemain tersebut sudah direbut klub lain.

Ia mengetahui kedua pemain tersebut berkualitas. Apalagi

Pemain Persik Kediri Faris Aditama juga menjadi salah satu incaran Persepam Madura United (P-MU). Dengan pencoretan Persik Kediri oleh PT Liga Indonesia dari daftar peserta ISL, peluang P-MU mendapatkan Faris semakin terbuka.

pelatih P-MU Widodo sejak awal menginginkan kedua pemain tersebut bisa bergabung dengan Laskar Sape Kerap.

Media officer P-MU, Nadi Mulyadi belum bisa dimintai konfirmasi lebih lebih terkait pemain incaran P-MU itu. Hanya saja sebelumnya, untuk Aldair Makatindu dan Qischil Gandrumini manajemen memberikan deadline waktu hingga minggu ketiga bulan Januari. Jika tidak ada

kejelasan, maka manajemen akan memutuskan mencari sosok pemain lain, yang kualitasnya tidak jauh beda dengan kedua pemain tersebut.

Seperti yang diketahui, PT Liga Indonesia memutuskan Persik Kediri dan Persiwa Wamena tidak bisa ikut serta di ISL musim 2015. Sehingga, klub yang akan ikut sebanyak 18 klub, dari 20 klub sebelumnya.

Sekalipun, PT Liga Indonesia mencoret dua klub tersebut tidak akan berpengaruh terhadap P-MU dan klub-klub lainnya di divisi utama. Jumlah klub peserta ISL tidak akan bertambah lantaran tidak adanya pemberian tiket ke ISL kepada klub lain untuk menggantikan kedua tim tersebut.

Hanya saja, jumlah peserta bisa saja berkurang. Itu apabila enam klub yang masih terus

didalami, angkat tangan dan memilih tidak ikut serta. Keenam klub itu adalah PBR, PSM Makassar, Persebaya, Persija, Arema, dan Gresik United.

Apabila Persik Kediri dan Persiwa Wamena bermain di divisi utama bisa terjadi potensi serta resiko, kedua tim bisa terdegradasi ke kompetisi amatir, bisa juga ke ISL. Kecuali diistirahatkan bukan didiskualifikasi. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PERSSU SUMENEP

Banyak yang Berminat Jadi Pemain Perssu SUMENEP– Ibarat gula, Perssu Sumenep saat ini menajadi salah satu klub yang diminati banyak pemain sepak bola, baik lokal maupun luar daerah. Meski masa seleksi pemain masih belum dimulai, namun sudah banyak pemain mulai mendaftarkan diri untuk bergabung dengan tim berjuluk Laskar Kuda Terbang itu.

Sebelum berlaga di Divisi Utama musim depan, Laskar Kuda Terbang membutuhkan amunisi baru agar bisa melanjutkan tren positifnya selama ini agar bisa berlaga di kompetisi sepak bola

paling elit di Indonesia, ISL pada musim selanjutnya. Karenanya, Perssu merasa perlu merekrut sejumlah pemain untuk mengisi daftar line up Perssu menghadapi musim yang akan segera bergulir.

Officer Media Perssu Sumenep, M. Ali Humaidi menuturkan, meski pengumuman pendaftaran pemain saat ini masih belum dirilis di webset Perssu, namun sudah banyak pemain yang menyatakan minatnya untuk bergabung dengan Perssu, baik melalui BBM ataupun facebook. “Iya, banyak sekali yang ingin bergabung den-

gan Perssu,” tandasnya saat dihubungi Koran Madura.

Para pemain yang mengaku berminat bergabung dengan Perssu menurutnya bukan hanya orang Sumenep saja, melainkan banyak juga yang dari luar daerah.

Beberapa daerah yang dimaksudkan salah satunya adalah Jakarta, Papua, Sumatra. “Apalagi Makasar, banyak sekali,” tukasnya.

Menanggapi banyaknya pemain yang ingin bergabung dengan Perssu tersebut, ia mengatakan kepada semuanya bahwa menejemen Perssu hanya akan membuka

ruang kepada mereka yang ingin menjadi bagian dari skuat Perssu berlaga di Divisi Utama, sementara yang akan menentukan lolos atau tidaknya adalah pelatih. “Karena keputusannya murni ada di tangan pelatih nantinya,” kata Malhum, sapaan akrab officer media Perssu Sumenep.

Selebihnya ia mengatakan, jadwal seleksi pemain masih dijadwalkan pada bulan Februari mendatang. Saat ini pihak menejemen Perssu masih melakukan evaluasi internal dan mencari sosok yang tepat untuk menjadi

juru racik taktik Perssu musim depan. “Alhamdulillah, mengenai pelatih, sudah mengerucut kepada dua nama,” tukasnya.

Sementara saat disinggung mengenai kreteria yang harus dimiliki pemain yang berminat bergabung dengan Perssu, menurutnya setidaknya ada empat kreteria yang akan dijadikan pertimbangan, baik oleh pelatih maupun menejemen. Kemepatnya yaitu, pengalaman, spesialisasi dan kometmen. “Kekuatan fisik juga akan menjadi pertimbangan pelatih,” ujarnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

RABU 14 JANUARI 2015 No. 0524 | TAHUN IV

RABU 14 JANUARI 2015 | No. 0524| TAHUN IV

P

KORAN MADURA

P

LATIHAN. Para pemain Persepam Madura United (P-MU) sedang serius mendengarkan instruksi pelatih. fakih amyal/koran madura

UJI COBA

PAMEKASAN-Manajemen Persepam Madura United (P-MU) akan melakoni laga uji coba dengan klub tetangga yakni Persatuan Sepakbola Sumenep (Perssu) Sumenep, yang baru promosi dari liga nusantara ke divisi utama PSSI tahun 2015 ini.

Media Officer P-MU, Nadi Mulyadi mengatakan ada bebera-

pa klub yang direncanakan akan dijajal sebelum kompetisi dimulai. Dari beberapa klub lokal Madura, nama klub Perssu Sumenep tercatat sebagai lawan tandignya.

Pada intinya dalam laga uji coba tersebut terang Nadi akan mengavaluasi keberadaan tim secara menyeluruh, baik kekurangan dan kelemahan tim. Termasuk akan melihat, kemampuan masing-masing pemain rekrutan.

Kemungkinan setelah dilakukan laga uji coba, diketahui mana pemain yang layak memperkuat dan tidak memperkuat tim P-MU.

Termasuk posisi yang masih dinilai kurang.

Mantan Ketua BEM Fakultas Ekonomi UTM Bangkalan itu menerangkan, beberapa klub sudah dikonfirmasi kesediaannya menjadi lawan P-MU dalam laga uji coba pra musim kompetisi. Baik klub amatir lokal, klub setara dengan P-MU, bahkan klub yang akan berkompetisi diatas P-MU. Nadi menambahkan, laga uji coba tersebut dipastikan akan dilakoni sebelum dan setelah launching P-MU. Namun, Nadi belum menjelaskan secara detail, stadion yang

akan digunakan oleh P-MU, dalam uji coba tersebut. Hanya ia memastikan home base di kompetisi divisi utama, P-MU akan menggunakan Stadion Gelora Bangkalan.

Untuk pertandingan laga uji coba klub lokal, hari ini P-MU dijadwalkan menghadapi dua klub lokal. Yaitu, Pesad Centre dan Pamekasan Selection.

Dalam pertandingan ini, akan terbagi dua sesi. Sesi pertama asuhan Widodo ini akan meladeni Pesad Centre, sementara sesi kedua akan bertanding dengan Pamekasan Selection.

Sedangkan untuk tanggal 17 Januari, Laskar Sape Kerap akan meladeni Putra Samudra Tlanakan di sesi pertama. Dan untuk sesi kedua akan meladeni klub Tunas Karya.

Sebelumnya, pelatih kepala, Widodo Cahyono Putro mengancam akan mencoret pemain yang tidak berkualitas. Sebab, dirinya mengharapkan pemain luar Madura yang ikut seleksi di P-MU, sudah matang dan cepat beradaptasi dengan skema yang diinginkan oleh pelatih. = FAKIH AMYAL/UZIRAH