Koran Madura

KAMIS

1

KAMIS 14 PEBRUARI 2013 NO.0056 | TAHUN II

@KoranMadura

Koran Madura

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

14 PEBRUARI 2013

DUGAAN KORUPSI

Jero Wacik Cs Dilaporkan ke KPK JAKARTA-Tiga pejabat yang menangani bidang migas seperti Menteri ESDM, Jero Wacik, Wakil Menteri ESDM, Susilo Wiroutomo serta Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka dilaporkan karena terindikasi bermain dalam rencana perpanjangan kontrak Blok Mahakam kepada Total (Perancis) dan Inpex (Jepang). “Ya, kita yang melaporkan mereka karena ada dugaan korupsi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara di Jakarta, Rabu (13/2).

Sayangnya, Marwan tak mau mengungkapka secara detail indikasi tindak pidana korupsi yang melibatkan ketiganya. Namun beberapa pernyataan pejabat migas itu mengindikasikan korupsi. “Ada permainan di perpanjangan itu. Sudah jelas statement mereka fenomena yang ada terlihat memihak asing,” tambahnya Pada laporannya, Marwan juga mencurigai ada indikasi kuat yang memperlihatkan Jero Wacik menekan PT Pertamina yang sebetulnya memiliki kemampuan mengelola blok Mahakam. Apalagi, pertamina sudah bersedia sejak tahun 2008 lalu. Lagi-lagi, itu hanya berdasarkan komentar Jero di sejumlah media nasional. “Dari fenomena statment mereka.

Jadi mereka, Jero Wacik anggap bahwa pertamina tidak mampu,” tuturnya Lebih jauh, ketika disinggung data apa saja yang mereka serahkan ke KPK, Marwan menyebut, laporan berbentuk data yang berisi komentar Jero, Susilo Wiroutomo dan Rudi Rubiandini. “Ada pula dokumen seminar dan makalah-makalah,” imbuhnya.

Selain itu, Marwan pun sempat mengaku bahwa memang belum ada keputusan dari pemerintah dalam hal perpanjangan blok mahakam ini. “Iya memang belum ada. Tapi Kita mau optimalkan peran pertamina (untuk menggarap blok mahakam),” tegasnya Ditempat terpisah, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini menegaskan dirinya siap menghadapi fitnah yang dilontarkan LSM tersebut.

Menurut Rudi, apabila dipanggil KPK, maka ia akan menjawab tuduhan tersebut dengan mengeluarkan data-data sebenarnya yang sesuai dengan kondisi ril blok mahakam yang saat ini dikuasai oleh Total dan Inpex tersebut. “Saya tunggu dipanggil, dan saya akan menjelaskan ke KPK yang sebenarnya,” imbuhnya (cea)

GANDENG KPK

BPKP Akan Basmi Korupsi di Daerah JAKARTA- Penyakit korupsi di Indonesia ternyata tidak hanya terjadi di tingkat pusat, namun melewati masa reformasi, aksi tindakan pidana korupsi telah menjalar ke berbagai daerah. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan masa depan bangsa Indonesia. Karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah berkembangnya korupsi didaerah. “Ada temuan menarik, kendaraan uji layak hanya 1,5 menit. Ada diskriminasi yang punya dana dengan yang tak punya dana,” kata Kepala BPKP Mardiasmo di kantor KPK, Jakarta, Rabu (13/2).

Berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terdapat sejumlah masalah di 33 Provinsi di Indonesia yang jika dibiarkan dapat berkembang jadi korupsi. “Untuk 2012, fokusnya adalah pemerintah daerah, kami ke 33 provinsi. Kami sudah sampaikan ke presiden dalam raker.

Ada laporan tiap provinsi, sudah dalam bentuk buku,” imbuhnya.

Menurut Mardiasmo, sejumlah temuan dugaan penyimpangan itu ada yang berhubungan dengan ketepatan waktu pembahasan APBD. Lalu, prioritas keuangan di daerah juga mendapat sorotan.

“Pendapatan hasil daerah masih banyak potensi yang bisa digali. Jadi tidak hanya expenditure saja yang kita liat,” ujarnya. (ant/abe)

KPU Siap Hadapi PKPI di Mahkamah Konstitusi JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap menghadapi gugatan yang akan dilayangkan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ke beberapa lembaga penegak hukum.

sediakan saksi-saksi yang akan memperkuat tindakan kami ini”, ujar Husni Husni sendiri mengaku sangat menghormati prosedur hukum yang sudah dilewati oleh PKPI dan Bawaslu terkait gugatan PKPI kepada Bawaslu untuk bisa menjadi partai politik peserta Pemilu pada 2014 mendatang. Apalaagi, didalam prosedur hukum sudah diatur mengenai sengketa pemilu, dimana didalam UU Pemilu diatur yakni sidang ajudikasi di Bawaslu, banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), dan kasasi di Mahkamah Agung. “Kalau pun memang PKPI masih berkeberatan dan akan memperkarakan sengketa pemilu ini kepada Komisi Ombudsman dan MK, maka kami tidak keberatan. Kami menghormati langkah itu dan kami akan siap menghadirkan buktibukti yang kuat dan menunjukkan kebenaran”, jelas Husni.

KPU mengaku akan menyiapkan segala keterangan dan surat-surat serta alat bukti kuat yang menyebutkan KPU benar dengan tidak menetapkan PKPI sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Ketua KPU husni Kamil Manik, mengatakan, dengan adanya kabar bahwa PKPI akan menggugat KPU ke beberapa lembaga penegak hukum, maka KPU menyatakan siap menghadapi segala risiko yang muncul dari tidak dijalankannya putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh KPU beberapa waktu lalu, terkait dikabulkannya PKPI sebagai partai politik Pemilu 2014.

Beberapa alat yang dibutuhkan akan segera disiapkan oleh KPU. “Kalau dari kami, maka kami siap. Kami akan siap dengan sikap kami yang menolak untuk menjalankan putusan Bawaslu, yang berkaitan dengan penetapan PKPI sebagai partai politik peserta Pemilu pada 2014 mendatang.

Kami akan segera siapkan alat bukti dan lain-lain untuk mendukung kebenaran kami”, ujar Husni, ditemui di Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/2).

Husni sendiri yakin bahwa apa yang dilakukkan KPU dengan tidak menjalankan putusan Bawaslu adalah benar.

Bahkan, Husni mengaku alat bukti, dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan bila memang dibutuhkan untuk memperkuat putusan KPU yang menolak menjalankan keputusan Bawaslu yang mengabulkan permohonan PKPI untuk menjadi partai politik peserta Pemilu pada 2014 mendatang. “Bila nanti dibutuhkan, kami sudah

Kerja Sama Hakim Konstitusi Akil Mochtar mengungkapkan akan bekerjasama dengan pihak KPU untuk menyamakan pandangan terkait beberapa proses dan hasil pemilu yang berpotensi menjadi sengketa ketika proses Pemilu berjalan.

Bahkan, MK dan KPU telah melakukan pertemuan untuk membahas mengenai penyamaan pandangan dan persepsi terkait mekanisme sengketa Pemilu. “Pertemuan semalam itu dalam rangka penyamaan beberapa hal dalam proses dan hasil pemilu nanti. Kita menyamakan untuk nanti bagaimana kalau terjadi sebuah sengketa di MK. Saya rasa ini perlu sebelum ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi”, jelas Akil. (abd/abe)

KPU-Bawaslu Dinilai Sebagai Predator Demokrasi Terkait tindakan KPU yang tidak meloloskan KPU, Indonesian Audit Watch (IAW) menilai bahwa kinerja KPU dan Bawaslu tidaklah baik. Apalagi, IAW melihat KPU dan Bawaslu kurang mendengarkan aspirpasi dari masyarakat. Bahkan, IAW beranggapan KPU dan Bawaslu sudah menciderai demokrasi di Indonesia. Karenanya, IAW mendorong Bawaslu untuk menerapkan pola audit total terhadap kinerja KPU terkait verifikasi faktual partai politik.

“Pada dasarnya, kekacauan ini juga memberi pelajaran kepada Bawaslu. Ternyata kinerja mereka sangat sombong, karena mereka tidak mau mendengarkan masukan dari publik.

KPU menjadi predator demokrasi di depan mata Bawaslu”, kata Ketua Pendiri IAW Junisab Akbar.

IAW juga menilai, KPU sekarang ini sudah seperti tidak terkalahkan didalam era demokrasi di Indonesia. Pasalnya, KPU telah mengesampingkan bahkan mematikan hak berdemokrasi rakyat

Indonesia. Menurutnya, sudah saatnya hak berdemokrasi rakyat berpolitik dihargai dan ditumbuhkembangkan, bukan ditumbangkan, seperti yang terjadi di PKPI. “Lantas apakah atas kejadian ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pengawas akan membiarkan hal itu. Apakah mereka mau menyusul sebagai turut serta melakukan pembunuhan demokrasi rakyat. Lalu, apa yang kita harapkan dari DKPP”, pungkasnya. (abd/abe)

PENGUNGKAPAN KASUS SPRINDIK

KPK Belum Butuh Bantuan Pihak Kepolisian JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi merasa belum membutuhkan bantuan kepolisian dalam mengusut beredarnya dugaan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) yang menyebutkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi sport center Hambalang. Hal ini diungkapkan juru bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Rabu (13/2).

Dia mengapresiasi pernyataan Kapolri Jenderal Timur Pradopo yang menunggu dan menyerahkan keputusan itu kepada KPK. Johan menegaskan tim yang dibentuk sedang menginvestigasi keaslian surat yang beredar di media.

Menurut Johan saat ini Tim Investigasi yang dibentuk Pimpinan KPK di bawah Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) masih melaksanakan tugasnya.

Johan mengatakan, tim sudah melapor ke pimpinan bahwa hari ini (Rabu 13/2) kerja mereka masih belum tuntas

dan membutuhkan waktu sekitar waktu seminggu untuk menuntaskannya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengaku pihaknya siap membantu mengusut kasus dugaan Sprindik Anas yang beredar di publik.

Namun menurut dia sebelum mengusut hal itu, Polri akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan KPK. Pada Sabtu (9/2) beredar

dokumen dengan kepala surat berjudul “Surat Perintah Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi” yang menetapkan bahwa Anas Urbaningrum sebagai tersangka selaku anggota DPR periode 2009-2014.

Anas dikenakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberan-

tasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat tersebut ditandatangani oleh tiga orang pimpinan KPK yaitu Abraham Samad, Zulkarnain dan Adnan Pandu Pradja.

Menanggapi hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat pimpinan (Rapim) guna mengusut dokumen yang diduga merupakan surat perintah penyidikan (sprindik) Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

KPK menilai jika dokumen itu milik KPK, dokumen tersebut bukan sprindik melainkan dokumen proses administrasi sebelum satu sprindik diterbitkan. Sehingga dokumen itu semacam ‘draft’ persetujuan, karena dokumen itu tidak bernomor dan tidak lengkap tanda tangan seluruh pimpinan KPK. Johan menjelaskan satu sprindik selalu diumumkan kepada masyarakat dan pihak yang menandatangani hanya satu orang pimpinan bukan lima orang seperti kolom yang tersedia dalam dokumen yang beredar luas tersebut. (ant/abe)

g PAMANGGHI

Valday Oleh : Ach. Sunandar

Kolumnis, tinggal di Madura

H

ari ini, begitu banyak orang yang merayakan hari kasih sayang yang lazim disebut Valentine’s Day (Valday). Selain bunga, ada juga coklat dan sedikit warna pink. Di luar itu sekelompok orang ramai juga berdebat soal haram-halal Valday. Mungkin tidak penting diperdebatkan dan MUI juga menganggap Valday tidak menarik perhatian dan karenanya MUI tidak perlu mengeluarkan sertifikat halal atau haram bagi Valday.

Dari sisi riwayatnya, Valday memang berbeda-beda karena sejarah memang selalu menguntungkan penguasa di jamannya. Misalnya, ada yang menyebut Valday sebagai salah satu hari raya bangsa Romawi paganis (penyembah berhala). Valday merupakan ungkapan kecintaan terhadap sesembahan.

Valday punya akar sejarah dan beberapa kisah turun-temurun pada bangsa Romawi dan kaum Nasrani pewaris mereka.

Kisah paling masyhur tentang asalmuasal Valday adalah bangsa Romawi yang meyakini Romulus (pendiri kota Roma) disusui seekor serigala betina.

ASS (air susu serigala) memberikan kekuatan fisik dan kecerdasan pikiran.

Bangsa Romawi memperingati peristiwa ini pada pertengahan bulan Pebruari dengan peringatan yang megah.

Diantara ritualnya menyembelih seekor anjing dan kambing betina, lalu dilumurkan darahnya kepada dua pemuda yang kuat fisiknya.

Kemudian keduanya mencuci darah itu dengan susu. Setelah itu dimulailah pawai besar dengan kedua pemuda tersebut di barisan garda depan. Para perempuan Romawi sengaja menghadap lumuran itu dengan senang hati.

Mereka meyakini itu sebagai dikaruniai kesuburan dan melahirkan dengan mudah.

Valday sesuai tarikh Athena kuno sebagai jeda antara pertengahan Januari dengan pertengahan Pebruari. Warga Athena menyebut jeda itu sebagai Gamelion, yang dipersembahkan kepada pernikahan suci Dewa Zeus dan Hera. Di Roma kuno, 14 Pebruari adalah hari raya Lupercalia, sebuah perayaan Lupercus, dewa kesuburan, yang dilambangkan setengah telanjang dan berpakaian kulit kambing. Sebagai ritual penyucian, para pendeta Lupercus meyembahkan korban kambing kepada dewa dan kemudian setelah minum anggur, mereka berlari-lari di jalanan kota Roma sambil membawa potongan kulit domba dan menyentuh siapa pun yang mereka jumpai di jalan.

Dalam ensiklopedi (Katolik) Valday serupa hari raya Santo Valentinus dengan cinta romantis pada abad ke-14 di Inggris dan Perancis, di mana dipercayai bahwa 14 Februari adalah hari ketika burung mencari pasangan untuk kawin. Kepercayaan ini ditulis pada karya sastrawan Inggris Pertengahan bernama Geoffrey Chaucer. Ia menulis di cerita Parlement of Foules, Percakapan Burung-burung. Bahwa inilah dikirim pada hari Santo Valentinus ,saat semua burung datang ke sana untuk memilih pasangannya.

Pada jaman itu bagi para pencinta sudah lazim untuk bertukaran catatan pada Valday dan memanggil pasangan Valentine mereka. Sebuah kartu Valentine yang berasal dari abad ke-14 konon merupakan bagian dari koleksi naskah British Library di London. Kemungkinan besar banyak legenda mengenai santo Valentinus diciptakan pada jaman ini.

Oleh karena itu, hanya membayangkan bila di momentum Valday ini tokoh yang bertikai baik di internal atau di eksternal politik sama-sama berbagi coklat dan saling menyematkan bunga.

Ini sebagai cinta sesama dan terutama tanah air sebagai penegas bahwa kita berasal dan berada di bangsa yang sama; Indonesia. (*)

Jurusan Mana?

Ketika baru tiba di Jakarta, Matrawi terpesona melihat bus bertingkat. Penasaran, ia ingin mencoba naik.

Karena banyak tak tahu arah, ketika menghentikan bus tingkat Matrawi sempat tanya pada kondektur. “Bang, bus ini jurusan ke mana?”

“Ke Grogol pak,” jawab kondektur “Kalau yang bis yang atas kemana?”

Kondektur: ???

Cak Munali

2

SUMENEP

KAMIS 14 PEBRUARI 2013 NO.0056 | TAHUN II

KASUS NARKOBA

Penjara Tak Membuat Jera Pengguna Narkoba

ant/ dhoni setiawan

OPERASI BERANTAS JAYA. Sejumlah tersangka pelaku kejahatan terjaring dalam Operasi Berantas Jaya 2013 dibeberkan pihak kepolisian di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (13/2).

HAMA TANAMAN

Produksi Padi Diperkirakan Tidak Terganggu Wereng JAWA TIMUR - Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro, Jatim, Subekti, memperkirakan target produksi padi yang ditetapkan 750 ribu ton gabah kering sawah (GKS) tidak terganggu serangan hama wereng coklat yang menyerang sebagian tanaman padi.

“Penurunan produksi jelas ada, tapi kami masih optimistis target produksi tanaman padi tahun ini tidak terganggu serangan wereng,” katanya di Bojonogoro, Rabu (13/2).

Hanya saja ia mengaku, belum tahu jumlah penurunan produksi tanaman padi akibat serangan hama wereng karena masih berusaha melakukan pencegahan berkembangnya serangan hama wereng. Di antaranya, dengan memberikan bantuan obat pembasmi wereng kepada para petani.

“Kami sudah mempersiapkan berbagai obatobatan pembasmi hama wereng yang akan kami bagikan kepada para petani secara gratis,” kata dia.

Dari identifikasi petugas pengamat hama (PPH) pada Dinas Pertanian setempat, serangan hama wereng terparah terjadi di sejumlah desa di Kecamatan Kapas seluas 400 hektare dan di Kecamatan Balen seluas 365 hektare, Sukosewu 7,5 hektare dan Trucuk 8 hektare.

Lebih lanjut ia menjelaskan, target produksi padi sebanyak 750 ribu ton GKS itu, diproyeksikan akan terealiasi dari tanaman padi tertanam

seluas 120 ribu hektare.

Namun, ia memperkirakan, realisasi luas tanaman padi tertanam akan bisa melampaui 120 ribu hektare, kalau melihat pengalaman musim tanam lalu yang luas tanaman padi tertanam bisa mencapai 130 ribu hektare, dengan produksi mencapai 850 ribu ton GKS. “Bertambahnya luas tanaman padi tertanam, karena para petani di kawasan hutan juga ikut menanam padi,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Bojonegoro, Sarif Usman, menjelaskan, serangan hama wereng terjadi secara merata di sejumlah desa di Kecamatan Balen, dengan populasi berkisar 50-100 wereng di setiap rumpun. Bahkan, sebagian tanaman padi yang diserang hama wereng, seperti di Desa Sobontoro, sudah mengering mati di sawah.

“Tanaman padi di Kecamatan Balen usianya ratarata 60 hari,” ujarnya.

Mengenai pola pembasmian hama wereng, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Bojonegoro, Sarif Usman, menyarankan, dinas pertanian melakukan gerakan massal pembasmian hama wereng di daerah yang tanaman padinya diketahui terdapat populasi hama wereng.

“Kalau pembasmian tidak dilakukan serentak akan terjadi migrasi wereng ke tempat lainnya,” kata dia. (ant/mk)

KESEHATAN

Kadinkes: Kasus DBD Cenderung Turun JAWA TIMUR - Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Jatim, Hariyono menyatakan kasus penyakit demam berdarah dengue (DBD) di wilayahnya memasuki Februari ini cenderung menurun dibandingkan Januari, karena berkurangnya curah hujan.

“Berkurangnya curah hujan mampu mempengaruhi penyebaran nyamuk Aedes Aigypti. Selain itu, juga kesadaran masyarakat melakukan langkah antisipasi mencegah berkembangnya nyamuk Aedes Aigypti,” katanya di Bojonegoro, Rabu (13/2).

Ia menyebutkan, pada Februari ini, jumlah penderita positif DBD, baik yang menjalani perawatan di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, juga rumah sakit swasta lainnya, hanya empat penderita, jauh menurun dibandingkan penderita DBD Januari lalu yang mencapai 100 penderita.

Akan, ia juga menyatakan, tidak ada penderita DBD yang meninggal dunia,

dalam dua bulan terakhir ini.

Meskipun jumlah kasus DBD cenderung turun, ia meminta masyarakat tetap waspada menghadapi ancaman penyebaran nyamuk Aedes Aigypti dengan melakukan gerakan 3 M (menguras, mengubur dan menutup tempat yang ada airnya).

“Gerakan 3 M sangat diperlukan untuk membunuh jentik-jentik nyamuk,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, telah melakukan “fogging” di berbagai daerah yang ditemukan kasus positif DBD pada tahun ini.

Namun, lanjutnya, langkah “fogging”, hanyalah membunuh nyamuk dewasa, sehingga tetap dibutuhkan gerakan 3 M, sebagai langkah membunuh jentikjetik.

Data di Dinas Kesehatan setempat, jumlah penderita DBD, pada 2012, sebanyak 627 kasus, empat penderita di antaranya meninggal dunia.(ant/mk)

Wabup Minta Warga Waspadai Konflik SUMENEP – Setiap saat potensi konflik selalu ada.

Potensi kerawanan sosial bisa muncul kapan saja dan dimana saja sehingga dalam keadaan damai pun masyarakat tetap harus waspada sehingga ketentraman tetap terwujud dan terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan bersama.

“Suasana kondusif, tenang dan tanpa adanya konflik apapun bukan berarti kita bersantai ria dan tidak waspada. Malahan dalam kondisi yang serba tenang seperti sekarang inilah biasanya konflik itu justru lebih ganas,” kata Wakil Bupati Sumenep Soengkono Sidik, Rabu (13/2) di Kantor Camat Saronggi.

Dalam acara dialog Ketertiban dan Keamanan yang dihadiri tokoh masyarakat, guru mengaji, Formimda maupun lembaga swadaya masyarakat tersebut, Wabup mengapresiasi peran Kam-

tibmas dalam menjaga stabilitas wilayah menjadi kondusif dan tenang.

Munculnya berbagai konflik sosial disejumlah daerah yang meruntuhkan stabilitas masyarakat, menurutnya, disebabkan oleh hal-hal sepele yang tidak pernah diduga sebelumnya. Ia mencontohkan, peristiwa bentrok di Lampung Selatan Nopember pada 2012 lalu hanya gara-gara masalah seorang gadis yang diduga dilecehkan oleh pemuda desa lain, lantas dua desa saling serang. Akibat dari hal-hal yang sepele tersebut sebanyak 300 rumah

terbakar, 12 orang tewas, puluhan orang luka-luka dan beberapa fasilitas umum rusak.

Menurutnya, bagaimanapun bagusnya program yang dirancang pemerintah, apabila kondisinya tidak aman, program tersebut tidak bisa maksimal.

Menjelang pemilihan umum 2014 mendatang, konflik kepentingan antar pendukung terkadang tidak bisa dielakkan. Ia meminta berbagai pihak menghadapi dengan kepala yang dingin dan tidak emosional.

“Menghadapi Pilgub bulan Agustus mendatang, pemilu legislatif 2014, maupun pemilihan Kepala Desa yang akan diselenggarakan serentak penting mensukseskan keamanannya. Langkahlangkah pemerintah perlu dukungan semua pihak,” pungkasnya. (athink/mk)

SUMENEP - Penjara belum sepenuhnya membuat MSN (36) warga Desa Gedungan Kecamatan Batuan insaf mengonsumsi nakroba.

Dalam catatan kepolisian, ia baru beberapa bulan yang lalu keluar dari penjara dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Namun, ia kini harus kembali masuk penjara.

MSN sejak keluar dari penjara memang jadi target aparat kepolisian karena kebiasaan mengonsumsi narkoba belum jera. Tapi, polisi baru bisa menangkap orang tersebut beberapa hari lalu di Jl. Raya Gapura, depan Pasar Bangkal, Sumenep. Pria tersebut tertangkap sedang membawa satu paket sabu seberat 0,25 gram dan sebuah pipet yang masih ada sisa sabunya.

Kepada polisi, MSN mengaku menerima narkoba jenis sabu yang dikonsuminya dari temannya, ESF warga Desa Nambakor Kecamatan Saronggi. Kasat Narkoba Polres Sumenep AKP M. Haqqul Musliminal menjelaskan, dari pengakuan itu, petugas langsung bergerak cepat meringkus ESF di rumahnya.

“Kami awalnya menangkap MSN yang kedapatan membawa satu paket sabu.

Karena MSN mengaku mendapatkan barang haram itu dari temannya yang bernama ESF, kami langsung bergerak cepat meringkus ESF,” katanya, Rabu (13/2) di Mapolres Sumenep.

M. Haqqul Musliminal mengatakan, pengincaran terhadap tersangka berawal dari dugaan yang diterima dari tetangga tersangka, keduanya diduga masih

menggunakan sabu setelah keluar dari balik jeruji besi.

“Informasi yang kami terima dari warga sekitar rumah tersangka seperti itu (sering mengonsumsi narkoba). Makanya, kami mengincar mereka berdua. Sebenarnya keduanya merupakan pemain lama.

Ternyata benar, saat kami tangkap, mereka sedang membawa dan menyimpan sabu,” jelasnya.

Tersangka tersebut saat ini sedang ditahan di Mapolres Sumenep untuk mempertanggunjawabkan perbuatannya. Mereka akan dijerat Pasal 114 (1) subsider Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu membawa, memiliki dan menyimpan narkotika.

“Saat ini kedua tersangka itu kami amankan di Mapolres Sumenep untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya kami jerat pasal 114 ayat 1, subseder pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara,” tukasnya.

Haqqul menambahkan, untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumenep, pihaknya berjanji akan terus berupaya mengembangkan kasus tersebut. “Kalau pengakuan tersangka, mereka mendapat sabu itu dari seseorang di Kabupaten Sampang. Makanya kami masih melakukan penyelidikan. Sabu yang ditemukan di saku tersangka, pengakuan tersangka untuk digunakan sendiri, bukan untuk diedarkan,” pungkasnya. (rif/ athink/mk)

KRIMINAL

Polisi Panggil Saksi Dugaan Pencabulan SUMENEP - Kabag OPS Kompol Edy Purwanto mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan dugaan pencabulan terhadap salah seorang mahasiswi yang dilakukan seseorang yang mengaku dukun.

“Mengenai masalah tindak pidana pencabulan yang barusan telah melakukan pemeriksaan di PPA akan kami tindaklanjuti, dan dilakukan pendalaman terhadap kasus,” kata Edy kepada wartawan, Rabu (13/2).

Polisi menerima laporan dugaan pencabulan yang dilakukan dukun dengan inisial TF, Selasa (12/2).

Kemarin (13/2), polisi telah memeriksa korban yang

berinisial RH (19) warga asal Kecamatan Bluto, dan hari ini (14/2) polisi akan memanggil saksi.

Kronologis kejadian tersebut menurut keluarga korban Fathorrasyid, kejadiannya sudah satu minggu sebelum dilaporkan ke polisi.

Tapi korban tidak langsung menceritakan pencabulan yang dilakukan dukun yang juga masih tetangga korban kepada keluarganya.

“Pada malam Kamis, adik ngubungi saya sembari menangis tersedu-sedu dan ketakutan. Dia bilang ke saya sambil bertanya apakah dukun dengan inisial TF ketika mengobati menggunakan cara-cara yang dilarang oleh

agama,” katanya Rabu (13/2) di Mapolres.

Dia menuturkan, sangat terkejut ketika dukun yang sekaligus gurunya tersebut diduga melakukan perbuatan tidak bermoral.

“Sungguh, saya tidak percaya akan hal itu, akhirnya saya pulang dan menanyakan lebih lanjut kepada adik saya tentang kejadian tersebut. Hari Jum’at, jam 10 saya nyampek ke Rumah, dan bertanya dengan sejelas-jelasanya kepada adik, terutama kepada sepupu saya. Ternyata, pengakuan adik pada malam itu adalah benar, adik menjadi korban kebejatan dukun itu,” tuturnya.(sym/ rif/mk)

ant/akbar nugroho gumay

TOLAK KORUPSI DAN NARKOBA. Sejumlah pegiat melakukan aksi tolak korupsi dan narkoba di Solo, Jateng, Minggu (3/2). Dalam aksinya mereka mengecam sejumlah publik figur yang terkait narkoba atau korupsi karena dinilai akan memberi contoh buruk kepada masyarakat.

ADVERTORIAL

Nasdem Gelar Rakorda dan Sosialisasi O-250 SUMENEP - DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sumenep menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Sosialisasi operasi O-250 yang menekankan para kader inti untuk merekrut anggota sebanyak 250 orang untuk menggenapi target perolehan 25 juta suara pemilih, Rabu (13/2) di Hotel Dream Land Sumenep.

Rakorda pertama tersebut mendapat pujian dari kader dan simpatisan Nasdem, termasuk dari pengurus DPW Partai Nasdem Jawa Timur.

Turut hadir pada acara tersebut Ketua DPW Nasdem Jatim Dr M. Mufti Mubarok, Tim Taspos (Pemenangan Pemilu) Jatim Drs Didik Junaidi, Korwil Nasdem Madura KH

Ja’far Sodiq, dan bakal calon anggota legislatif Nasdem.

Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sumenep A. Sufyan Absi

dalam sambutannya menyatakan optimis partainya pada pemilihan umum 2014 mendatang akan meraih suara maksimal.

“Saya memang tidak mematok target terlalu tinggi atau sesumbar di depan banyak orang, terutama di depan kader atau simpatisan Nas-

syamsuni/koran madura

SAMBUTAN. Ketua DPD Partai Nasdem Sumenep A. Sufyan Absi (diri) didampingi Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur Dr. M. Mufti Mubarok (kanan) saat memberikan sambutan pada Rakorda dan Sosialisasi O-250 Partai Nasdem Sumenep di Hotel Dream Land Sumenep, Rabu (13/2).

dem, tetapi pada pemilu 2014 mendatang saya optimis, Nasdem raih suara maksimal di kursi DPRD, DPRD Jatim mapun DPR RI (Pusat),” katanya.

Rakorda tersebut, kata Sufyan, sebagai wujud keseriusan Nasdem untuk mengawal perubahan di kota Sumekar. “Jadi, acara kali ini merupakan acara pertama kali yang dilaksanakan oleh DPD Kabupaten Sumenep sebagai langkah taktis menuju pemilu 2014, termasuk juga adalah bentuk keseriusan dari kami untuk mengawal perubahan di Sumenep,” tegasnya dengan nada semangat diiringi tepuk tangan hadirin.

Sufyan menargetkan Partai Nasdem mendapat jatah enam sampai sembilan kursi di DPRD Sumenep. “Dan menurut catatan Tuhan yang tertinggal, sudah ada enam sampai sembilan orang insya Allah sudah bisa kita raba,” ujarnya.(adv/sym)

SUMENEP

3

KAMIS 14 PEBRUARI 2013 NO.0056 | TAHUN II

Laju Ekonomi Pulau Terkendala Dermaga SUMENEP – Komisi C DPRD Sumenep berencana membangun 48 dermaga di daerah kepulauan setempat. Keberadaan dermaga tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga kepulauan.

ant/ feri purnama

PERJUANGKAN HAK PEREMPUAN. Calon gubernur, Jawa Barat, nomor urut 5, Rieke Diah Pitaloka (tiga kanan) bersama perempuan pendukungnya menunjukkan kartu “Jabar Bangkit” saat apel akbar pemilih perempuan di gedung Sukapura, Kota Tasikmalaya, Rabu (13/2). Rieke bersama pasangannya, Teten Masduki yang diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan terus berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan Jawa Barat.

JELANG PEMILU

Ketua DPRD Konsultasikan Anggota Pindah Parpol JAWA TIMUR - Ketua DPRD Bojonegoro, Jatim, H.M. Thalhah mengkonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai status anggota DPRD yang pindah parpol ketika mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di dalam Pemilu 2014.

“Kami membutuhkan kepastian dari Kementerian Dalam Negeri mengenai anggota DPRD yang pindah parpol harus mengundurkan diri atau tidak,” kata Sekretaris DPRD Bojonegoro Agus Misnanto, Rabu (13/2).

Ia mengatakan, Ketua DPRD H.M. Thalhah berangkat ke Jakarta mengkonsultasikan status anggota DPRD yang pindah parpol kepada Kementerian Dalam Negeri, Selasa (12/2).

“Hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri yang akan dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan dalam menentukan status anggota DPRD yang pindah parpol,” jelas dia.

Menurut pendapat Agus, sesuai udang-undang seorang anggota DPRD yang pindah parpol harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. “Kalau tidak mengundurkan diri, statusnya sebagai anggota DPRD mewakili parpol mana,” tanyanya.

Ia menyebutkan di daerah setempat ada 10 anggota DPRD yang parpolnya tidak lolos verifikasi pemilu 2014 yang dimungkinkan akan

pindah parpol untuk bisa mencalonkan kembali sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2014.

Dari keterangan yang diperoleh, sebanyak 10 anggota DPRD yang parpolnya tidak lolos verifikasi pemilu 2014 yaitu PKNU tiga anggota, PNBKI dua anggota, PKPI, Partai Pelopor, PKPB, masing-masing satu anggota, dan PBR dua anggota.

Menanggapi hal itu, seorang anggota DPRD dari PNBKI Supaat, menyatakan, tidak masalah kalau dirinya harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD, ketika mulai pencalonan sebagai anggota legislatif dalam pemilu mendatang.

Tapi, lanjut dia, pihaknya akan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD, ketika mendekati waktu pencalonan sebagai calon anggota legislatif.

“Saya juga masih menimbang-nimbang parpol mana yang akan saya pilih,” ucapnya.

Yang jelas, menurut dia, DPP PNBKI sudah mengeluarkan surat yang berisi persyaratan anggota DPRD dari PNBKI, yang mencalonkan kembali sebagai calon anggota legislatif melalui parpol lain.

“Persyaratan lainnya harus mengajukan pengunduran diri dari PNBKI, juga menyelesaikan berbagai permasalahan dengan parpol,” ucapnya. (ant/mk)

Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau. Namun, hanya 48 pulau yang ada penduduknya. 78 lainnya tidak ada penduduk yang menghuni. Di daerah kepulauan yang berpenghuni itu yang akan dibangun dermaga.

“Kami melihat, salah satu upaya meningkatkan perekonomian masyarakat kepulauan perlu dibanguan dermaga di semua pulau yang perpenghuni, sehingga kami, Komisi C, sepakat untuk membangun dermaga di 48 pulau yang berpenghuni tersebut,“ ujar Ketua Komisi C DPRD Hari Ponto, Rabu (13/2).

Selama ini, kata Ponto, di daerah kepulauan belum ada dermaga yang refresentatif yang dapat menupang perkembangan sirkulasi perekonomian warga di wilayah tersebut. “Kabupaten Sumenep memiliki banyak pulau,

tapi ternyata tidak ada dermaga yang refresentatif dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Makanya, kami datang ke Dirjen Kementerian Perhubungan meminta agar ada anggaran dari APBN yang dikucurkan untuk Sumenep, terutama untuk pembangunan dermaga di semua pulau, khususnya yang berpenghuni,” ujarnya.

Hasil dari konsultasi dan koordinasi Komisi C dengan Dirjen Kementerian Perhubungan, pemerintah pusat menyambut baik. Hanya saja, jelas Hari, sebelum bisa menganggarkan di APBN karena perlu melakukan survei yang dilakukan pusat di daerah mana saja yang dinilai refresentatif ditempati dermaga.

“Mudah-mudahan secepatnya keinginan itu bisa terealisasi. Kami yakin, kalau setiap pulau ada dermaga,

roda perekonomian warga setempat akan cepat berkembang,” terangnya.

Namun, lanjut Ponto, terwujudnya dermaga di setiap kepulauan Sumenep tentunya juga butuh dorongan aktif dari eksekutif.

“Sebenarnya tergantung kepedulian dari Pemkab juga.

Kalau Pemkab peduli terhadap masyarakat kepulauan, ya segera membuat terobosanterobosan baru dengan dimulai mengirimkan proposal,” ungkapnya.

Pada tahun 2012 di APBN telah dianggarkan sebesar Rp. 8 miliar untuk kepulauan Sepudi dan tahun 2013 ini juga dianggarkan sebesar Rp. 12 miliar untuk kepulauan/Kecamatan Sapeken.

“Namun, kegiatannya tidak dirinci, hanya diploting saja. Ke depan, kami berharap pemerintah kabupaten lebih aktif dalam memberdayakan perekonomian masyarakat kepulauan, salah satunya dengan cara membangun dermaga. Sedangkan dananya tidak harus dari APBD, karena bisa mengajukan melalui APBN,” pungkasnya. (sai/mk)

ant/ dhoni setiawan

OPERASI BERANTAS JAYA. Petugas kepolisian menata barang bukti tindak kejahatan hasil Operasi Berantas Jaya 2013 di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (13/2). Dari Operasi Berantas Jaya 2013 yang berlangsung 2-20 Februari 2013, aparat kepolisian berhasil mengamankan 535 pelaku tindak kejahatan dengan barang bukti berupa 23 pucuk senjata api, 41 senjata tajam, 102 unit motor curian, 15 unit mobil curian dan 93 ponsel curian.

PENYAKIT

Pasien Meningokel Menanti Bantuan Penyumbang SUMENEP – Anak keluarga pasangan Samhadi (73) dan Rahmani (75) warga Dusun Pandian, Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten lahir pada tanggal 16 Januari 2013. Bayi yang kemudian bernama Ana lahir dalam keadaan terdapat benjolan sebesar biji jangung dibagian kepala.

Kedua orang tua tidak mempermasahkan benjolan tersebut. Namun, seiring pertumbuhan usia anak, benjolan itu tumbuh semakin besar.

Pada usia satu minggu benjolan tersebut seperti cangkir, dua minggu kemudian seperti mangkok dan pada usia satu bulan diameternya sudah mencapai 45 cm.

Samhadi baru mempermasalahkan penyakit yang menimpa anaknya setelah benjolan tersebut semakin besar. Awalnya, Ana dibawa ke Polindes Desa untuk didiagnosa. Tapi, bidan praktik desa (BPS) di desanya angkat tangan dan meminta untuk dirujuk RSUD Dr. H. Moh. Anwar untuk segera mendapatkan penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Bayi tersebut dimasukkan ke Poli Bedah menggunakan surat pernyataan miskin dari kepala desa. Diagnosa medis menyebutkan, Ana menderita monongokel dan pihak RSUD menyarankan untuk dirujuk

ke rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya.

Pasangan keluarga Samhadi dan Rahmani mengaku

kesulitan dana untuk biaya obat anaknya ke rumah sakit Dr. Soetomo. Seharihari, kedua orang tua korban bertani dan hanya pas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Keluarga pasien merupakan keluarga tidak mampu dan tidak bisa bekerja maksimal, selain keadaannya sudah tua mereka juga bekerja sebagai petani pencakap yang

menggarap lahan orang lain,” kata bidan desa yang mendampingi Ana, Marfu’ah.

Ia menegaskan Ana akan tetap dibawa ke rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya. “Saya akan cari bantuan, nanti, “ ungkapnya.

Samhadi sebagai kepala keluarga mengaku tidak memilik uang, sebab harta yang dimilikinya sekarang hanyalah sepotong pakaian

syah a latief/koran madura

ANA. Penderita penyakit meningokel yang saat ini sedang membutuhkan biaya untuk berobat ke rumah sakit Dr. Soetomo, Surabaya. Kedua orang tuanya mengaku tidak mampu untuk membiaya pengobatan bayi asal Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten.

yang menempel ditubuhnya.

Ia mengharap kepada pemerintah untuk turun tangan membantu keluarganya demi kesembuhan anak semata wayangnya.

“Saya benar-benar mengharap uluran tangan pemerintah,” jelasnya, Rabu (13/2).

Direktur RSUD Moh. Anwar Fitril Akbar menjelaskan, pihak rumah sakit secara prosedural tetap harus mengikuti formularium peraturan Departemen Kesehatan (Depkes) menyangkur pasien askes untuk membantu penderita. Pihaknya menjamin pasien askes akan diperlakukan sebagaimana pasien askes dari daerah lainnya sesuai kesepakatan (MOU) yang telah disepakati antara pihak RSUD Moh. Anwar dan rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya.

“Apabila menyangkut alat-alat kesehatan (alkes) formulaium dari Depkes sudah mencakup semuanya,” terang Fitril.

Kata Fitril, pihaknya tidak bisa membantu ongkos transportasi karena bukan tugas pokok dan fungsi RSUD. “Seandainya pasien statusnya rawat inap, kemungkinan soal transport bisa diusahakan dengan menggunakan ambulan rumah sakit,” jelasnya. (athink/sai/mk)

TERNAK SAPI

Sumenep Penghasil Sapi Terbesar di Indonesia SUMENEP – Kepala Dinas Peternakan Sumenep Arif Rusydi mengatakan Kabupaten Sumenep merupakan populasi terbesar penghasil sapi. Dalam setahun, Sumenep menghasilkan 350 ribu sapi betina dan sapi jantan.

“Angka tersebut merupakan angka yang terbesar di Indonesia,” katanya kepada wartawan, Rabu (13/2).

Menurut Rusydi, pihaknya akan mendukung program swasembada yang telah dijadikan program pemerintah pada awal tahun ini. “Kami yakin dengan berjalannya program swasembadda masyrakat akan lebih maju” tambahnya.

Sebab itu, lanjut Rusydi, dalam menjaga sapi Madura, pihaknya dengan rutin melakukan pembinaan terhadap para peternak sapi agar masyarakat dalam membudidaya ternak sapi sesuai de-

ngan juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Disamping itu, pada tahun ini pihaknya akan memperbanyak sapi pejantan sebagai pemacek supaya petumbuhan ke depan tidak terhambat.

Rusydi menilai, kelembagaan kelompok tani juga termasuk hal yang amat penting dalam memperkuat pertumbuhan sapi ke depan. Sebab, peternak yang terhimpun dalam kelompok lebih menunjang untuk petumbuhan perkembangannya.

Peternak diimbau untuk mengelola hewan ternaknya dengan baik dan memberikan pakan yang bergizi. ”Kami harapkan kepada masyarakat untuk memberi pakan ternaknya dengan pakan yang bergizi supaya pertumbuhannya dapat berberkualitas denagan baik,” harapnya. (edy)

PEMILU 2014

KPU Akan Sosialisasi Pemilu di Kepulauan SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumenep berencana melakukan sosialisasi pemilu legislatif 2014 mendatang kepada para pemilih pemula di kecamatan kepulauan.

Sebelumnya, KPU telah melakukan sosialisasi kepada sejumlah siswa yang merupakan pemilih pemula daratan.

Ketua KPUD Sumenep, Thoha Shamadi, mengatakan, meski pelaksanaan pemilu legislatif masih jauh, tapi sejak sekarang pihaknya akan terus melakukan sosialisasi guna menghindari tingginya golongan putih (golput), terutama di wilayah kepulauan.

“Dalam waktu dekat, kami juga akan mensosialisasikan tahapan pemilu ini kepada para siswa di kepulauan. Karena pemilih pemula di kepulauan juga relatif banyak dan sangat penting untuk disosialisasikan, mengingat pada pelaksanaan pemilu yang telah lalu pemilih pemula baik di daratan maupun di kepulauan sangat potensial untuk mendongkrak partisipasinya dalam politik,” kata Thoha, Rabu (13/2).

Menurut Thoha, pada pelaksanaan sosialisasi di delapan kecamatan/kepulauan nanti, pihaknya akan mendatangkan komisioner KPU Jatim sebagaimana sosialisasi di daratan beberapa waktu lalu. Sedangkan pihak KPU Jatim sudah menyetujuinya keinginan KPU Sumenep terkait menjadi pemateri dalam sosialisasi itu.

“Untuk Sosialisasi di kepulauan, kami juga akan menggandeng KPU Jatim sebagai narasumber dan KPU Jatim sudah setuju menjadi pemateri,” paparnya.

Dia mejelaskan, terkait bidikannya terhadap pemilih pemula sebagai objek sosialisasi pemilu, pihaknya menyatakan, pemilih pemula sangat potensial untuk bisa berpartisipadi dalam pelaksanaan pemilu baik legislatif maupun presiden. Selain itu, pemilih pemula itu merupakan golongan terdidik sehingga informasi lebih cepat mengalir kepada masyarakat.

“Kami memang sengaja menjadikan para siswa atau pemilih pemula itu menjadi objek sosialisasi karena mereka kalangan terpelajar dan bisa menyampaikan informs tentang pemilu kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, KPUD Sumenep melakukan sosialisasi kepada 120 pemilih pemula (siswa) dari berbagai sekolah, baik di kecamatan kota maupun di luar kota Sumenep di daratan. Sosialisasi yang ditempatkan di salah satu tempat wisata air itu mendapat sambutan antusias dari para peserta.

“Dan kami yakin, para siswa di kepulauan juga tidak kalah antusiasnya dengan para siswa di daratan. Mereka juga ingin tahu informasi tentang pemilu dan kami berharap, mereka juga antusias dalam berpartisipasi saat menggunakan hak suaranya di pemilu mendatang,” harapnya. (rif/mk)

KESEHATAN

Askes Bayar Klaim Rp 43 Miliar JAWA TIMUR - Kepala PT Askes (Persero) Cabang Bojonegoro, Jatim, Hari Soebijakto mengatakan klaim Askes yang harus dibayarkan pada 2012 mencapai Rp 43 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp35,17 miliar.

“Penyebab meningkatnya klaim Askes, karena kesadaran berobat masyarakat yang masuk program Askes meningkat, juga faktor naiknya harga obat,” katanya, Selasa (12/2).

Ia menjelaskan, klaim Askes tersebut tidak hanya peserta Askes dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan PNS di Bojonegoro, tetapi juga peserta Askes di Tuban dan Lamongan.

“Jumlah peserta Askes di tiga kabupaten yang menjadi wilayah kerja kami mencapai 152.251 jiwa,” terangnya.

Mengenai besarnya klaim, menurut dia, bervariasi mulai dari yang sedikit

hingga ada yang mencapai ratusan juta rupiah per peserta.

Ia mencontohkan peserta Askes PNS asal Kecamatan Baureno, yang menderita penyakit jantung mengajukan klaim Askes sebesar Rp260 juta, juga pasien Askes di Kecamatan Padangan, mengajukan klaim sebesar Rp230 juta.

“Program Askes ini mencakup semua penyakit, tidak hanya penyakit jantung juga kanker, bahkan juga klaim cuci darah,” katanya.

Ia juga menyatakan pasien Askes sangat diuntungkan dibandingkan dengan pasien yang bukan masuk program Askes yang harus mengeluarkan biaya pengobatan.

“Kalau ada pasien di luar program Askes harus cuci darah tiga kali saja sudah berat dari segi pembiayaan,” ucapnya. (ant/mk)

4

PAMEKASAN

KAMIS 14 PEBRUARI 2013 NO.0056 | TAHUN II

UJIAN NASIONAL

BUDAYA VALENTINE

Unas Tahun ini Diprediksi Lebih Sulit

MUI Fatwakan Haram Perayaan Hari Valentine PAMEKASAN - Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan menyatakan perayaan valentine day (hari kasih sayang) oleh muslim hukumnya haram. Sebab, tradisi itu merupakan tradisi agama di luar Islam sehingga tidak pantas diikuti oleh kaum muslimin.

Fatwa haram terhadap perayaan hari valentine juga disebabkan karena hari itu digunakan sebagai hari untuk melampiaskan perbuatan maksiat, seperti berciuman dan perbuatan lain yang dilarang agama dengan kedok mengungkapkan rasa kasih sayang.

Ketua MUI Pamekasan, Ali Rahbini, kemarin (13/2), mengatakan perayaan hari kasih sayang itu lebih banyak mudlarat daripada manfaatnya.

Karenanya, para ulama sepakat untuk mengharamkan perayaan hari itu oleh muslim.

“Kami akan segera mengeluarkan fatwa tertulis, bersama MUI dari tida kabuaten lain di Madura, yakni Sampang, Bangkalan dan Sumenep,” katanya.

Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Pamekasan, Mohammad Sahid, mengatakan nabi sangat melarang umatnya mengadakan perayaan yang menyerupai perayaan kelompok non muslim. Diantara perayaan itu antara lain Perayaan Tahun Baru Masehi dan perayaan Valentine Day. Ia menjelaskan, dalam Islam perayaan hari kasih sayang itu diungkapkan dengan membantu warga fakir miskin dan anak yatim melalui zakat dan shadaqah, bukan dengan cara melakukan maksiat antara laki-laki dan perempuan.

LP2SI sendiri sudah melakukab koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Pamekasan, menyampaikan informasi tentang dampak negatif perayaan hari kasih sayang, yang merupakan tradisi kalangan non muslim.

“Kami juga sudah meminta Kepolisian Resor Pamekasan untuk menggelar razia di malam perayaan hari kasih sayang itu dan menindak pelaku maksiat yang berkedok pengungkapan rasa kasih sayang,” kata Sahid.

Titik awal Valentine day, urai Sahid, dinyatakan berasal dari era Yunani Kuno, yang meyakini pada pertengahan bulan Februari adalah hari penghormatan terhadap pernikahan dewa mereka, Dewa Zeus dengan Hera. Sehingga salah satu dasar perayaan valentine day adalah penghormatan terhadap pernikahan Desa Zeus dan Dewi Hera.

Dalam perkembangannya, pada masa Katolik dipimpin Paus Gelasius I, pada tahun 496 masehi, menetapkan tanggal 14 Februari sebagai hari untuk mengenang jasa-jasa Santo Valentinus, seorang pendeta yang hidup pada masa Maharaja Rom Kalaudis II dan dihukum mati sang raja karena terlibat skandal percintaan di dalam penjara.

Sebelum menjalani hukuman mati itu, Santo Valentinus berkirim surat terakhir kepada kekasihnya, dan sejak saat itu, hari kematian sang pendeta dinyatakan sebagai hari kasih sayang.

Legenda Santo Valentinus yang menjadi salah satu dasar perayaan hari Valentine Day dihapus dari kalender gerejawi pada tahun 1969 dan kembali muncul di era 90-an.

“Kalau melihat dari sejarahnya seperti itu, apakah kita sebagai muslim masih akan merayakan hari kasih sayang itu? Mengapa tidak kita ungkapkan rasa kasih sayang itu secara hakiki dengan membantu mereka yang tidak mampu?” kata Sahid. (afa/muj)

ant/akbar nugroho gumay

TEMBUS PASAR INTERNASIONAL. Pekerja melakukan proes pembuatan kerajinan berbahan dasar tembaga di sentra industri rumahan tembaga, Tumang, Boyolali, Jateng, Rabu (13/2). Kerajinan tembaga yang dijual seharga Rp 100.000,- hingga Rp 800 Juta tergantung bentuk ukuran dan tingkat kesulitan tersebut telah menembus pasar internasional ke sejumlah negara seperti Amerika, Jepang, Malaysia, Australia dan sejumlah negara eropa.

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan menanggarkan biaya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan terpilih sebesar Rp. 490 juta. Anggaran itu akan digunakan untuk biaya konsumsi, pengamanan, publikasi dan kebutuhan lainnya.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Pamekasan, Salah Syamlan, kemarin (13/2) menjelaskan, anggaran itu sudah berdasarkan kalkulasi kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan dan besarannya sudah mendapat persetujuan dari DPRD setempat.

Salah menjelaskan, beraran anggaran itu tidak termasuk biaya persidangan. Sebab, kata dia, kegiatan sidang paripurna pelantikan bupati terpilih dan pelepasan mantan bupati menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRD. “Kami hanya bisa menjelaskan apa yang menjadi tanggungjawab kami,” katanya.

Sampai saat ini, kata dia, anggaran itu belum terserap dan masih berada di rekening kas daerah.

Sebab, masih belum ada kepastian waktu pelaksanaan pelantikan, se-

hingga pihaknya juga belm melakukan pembentukan panitia pelaksana.

Dari dana yang ada, dijelaskan Salah, sebanyak Rp. 120 juta, akan digunakan untuk publikasi media sedang sisanya akan digunakan untuk distribusi undangan, konsumsi dan biaya pengamanan.

Pelaksana tugas Ketua DPRD Pamekasan, Halili, mengaku belum mengetahui secara pasti berapa anggaran pelantikan yang ada di Sekretariat DPRD. Halili mengatakan akan membahas masalah anggaran itu setelah akan menggelar rapat paripurna membahas pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.

“Saat ini kami belum tahu. Tapi nanti kalau surat pemberitahuan penetapan bupati terpilih dari KPU Jawa Timur sudah kami terima, kami pasti akan membahasnya,” katanya.

Sementara itu, koordinator Lembaga Kajian dan Advokasi Rakyat (LekRa) Pamekasan, Ahmad Fauzi, menilai anggaran pelantikan bupati itu terlalu besar dan tidak sesuai dengan keadaan saat ini.

Ia menyatakan lebih sepakat untuk dilakukan secara sederhana dan sisa anggarannya dipergunakan untuk kepentingan pembangunan prasarana perdesaan yang masih butuh perbaikan.

“Sebaiknya dilakukan kaji ulang terhadap anggaran itu. Uang setengah miliar dihabiskan untuk acara seremonial yang hanya berlangsung tidak sampai satu hari, rasanya terlalu ironis,” kata Fauzi.

Seharusnya, pemerintah lebih mementingkan pembangunan prasarana daripada memberi kesah meriah pada acara pelantikan.

Sebab, dana sebesar itu, kata dia bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum, yang kemanfaatannya bisa berlangsung lama. (teef/ muj)

Pol PP Jaring Siswa yang Bolos Sekolah

Para pelajar yang seluruhnya merupakan siswa kelas XI di salah satu sekolah itu langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan.

Kepala Seksi Penegak Perda, Satpol PP Pamekasan, Muhammad Yusuf, mengatakan, dari sejumlah pelajar yang terkena razia, hanya empat orang yang terbukti membolos. Keempat siswa itu sudah didata dan dikembalikan ke sekolahnya untuk dilakukan pembinaan.

informasikan ke sekolahsekolah agar mereka tidak kaget karena sudah terbiasa dengan pola lama,” katanya.

Penyampaian informasi itu, kata dia, akan dilakukan secepat mungkin karena makin dekatnya pelaksanaan Ujian Nasional. Dirinya akan membentuk tim khusus agar informasi itu bisa tersebar dengan luas dalam waktu yang singkat.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk tingkat SMA, UN akan digelar 15 April mendatang sedangkan untuk SMP akan sepekan setelahnya.

Sementara itu, jumlah peserta ujian tahun ini dipastikan akan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk tingkat SMA sebanyak 3.069 peserta, Madrasah Aliyah sebanyak 5.174 peserta dan Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 2.086 peserta.

Sedangkan untuk tingkat SMP sebanyak 6.651 peserat dan Madrasah Tsanawiyah berjumlah 8.061 pesrta. Sehingga total keseluruhan sebanyak 25.041 atau meningkat 393 peserta dibanding tahun lalu yang mencapai 24.648 pesrta.(teef/muj)

Biaya Pelantikan Bupati Capai Rp. 0,5 Miliar

RAZIA PELAJAR

PAMEKASAN - Sejumlah pelajar yang kedapatan membolos pada jam sekolah terjaring razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan, kemarin (13/2). Para pelajar itu, tertangkap basah membolos dan sedang bermain disebuah rental play station di Kecamatan Larangan.

PAMEKASAN - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ini, diperkirakan akan lebih sulit jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, setiap siswa akan mengerjakan soal yang berbeda dalam satu ruangan.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Pamekasan, Muhammad Tarsun, menjelaskan, berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN tahun 2013, setiap ruangan akan disediakan 20 paket soal. Sehingga soal yang dikerjakan masing-masing peserta dalam satu ruangan tidak akan sama.

Tarsun menjelaskan, kekurangan dari metode tersebut akan menyulitkan secara teknis bagi setiap siswa. Sebab, jika terjadi perbedaan antara paket soal dan paket jawaban, akan terjadi kesalahan yang fatal.

Untuk mengatasi hal itu, Dinasi Pendidikan Pamekasan akan melakukan sosialisasi intensif ke masing-masing sekolah agar memahami masalah tersebut dan segera melakukan persiapan.

“POS baru ini perlu di-

“Mereka berada di lokasi permainan pada jam pelajaran dan mengenakan seragam sekolah. Setelah kami lakukan pemeriksaan dan mendata identitas, mereka kami serahkan ke sekolah

agar dibina,” kata Yusuf.

Saat diperiksa, kata dia, keempat pelajar itu mengaku keluar dari kelas karena di sekolah mereka sedang tidak ada pelajaran.

“Mereka mengaku,

harusnya mengikuti kegiatan praktek. Namun karena sekolah yang menjadi lokasi praktek menolak karena telah ada sekolah lain yang sudah terlebih dahulu mendaftar, maka kegiatan praktek

taufiq rahman/koran madura

BOLOS. Sejumlah pelajar terjaring razia oleh Satpol PP Pamekasan. Mereka diduga membolos karena berada di luar sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung.

itu ditunda dan mereka bermain,” katanya.

Salah satu siswa yang tekena razia, IS, mengaku bermain di luar karena di sekolahnya tidak ada kegiatan sejak tiga hari lalu.

“Sekolah kami mengajukan praktek siswa ke Universitas Madura (Unira).

Tapi di Unira baru memberitahukan kalau tidak bisa menerima siswa praktek karena berbenturan dengan sekolah lain sehingga rencana praktek itu tidak jadi,” katanya.

Saat ini, kata pelajar asal Desa Trasak, Kecamatan Larangan itu, guru-guru di sekolahnya sedang mencari tempat yang bisa dijadikan lokasi kegiatan praktek tersebut.

Ia membantah disebut membolos, karena sebelumnya dia dan tiga teman lainnya sudah berada di sekolah. Hanya karena jenuh akibat tidak ada kegiatan mereka mencari hiburan dengan bermain play station. (teef/muj)

ant/ muhammad iqbal

BELAJAR TANPA KURSI. Sejumlah murid Sekolah Dasar belajar di lantai karena belum adanya kursi di SDN Kedaung 1 dan SDN Kedaung 2, Tangerang Selatan, Senin (4/2). Belum datangnya kursi yang dipesan pihak sekolah menyebabkan sebanyak 10 kelas muridnya harus terpaksa belajar dilantai.

PERUSAKAN KANTOR DPRD

Polisi Hentikan Pemeriksaan Laporan PAMEKASAN- Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan menyatakan menghentikan proses pemeriksaan kasus perusakan papan nama Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan yang dilaporkan Sekretariat DPRD setempat.

Kepala Humas Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Siti Maryatun, kemarin (13/2), mengatakan penghentian proses itu dilakukan setelah Sekretaris DPRD, Arief Handayani, mencabut laporannya.

Pencabutan laporan itu, kata dia, dilakukan setelah terjadi kesepakatan damai antara Arief Handayani sebagai pelapor dan koordinator aktivis Mahasiswa Pamekasan Menggugat (MPM), Elman.

“Kedua belah pihak sudah bertemu dan bersepakat untuk damai. Pelapor akhirnya mencabut laporan polisi yang dibuatnya sehingga kasus itu tidak dilanjutkan,” kata Maryatung.

Sebelumnya, Sekretariat DPRD Pamekasan melaporkan aksi pengrusakan papan nama DPRD setempat yang dilakukan oleh aktivis MPM saat berunjukrasa pada akhri Oktober tahun lalu.

Arif Handayani menyatakan, laporan polisi itu

dibuat, sebagai upaya pembelajajaran kepada siapapun yang melakukan aksi unjukrasa agar tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas pemerintah.

“Ini hanya sebagai pelajaran saja agar para aktivis itu menggunakan cara-cara yang lebih mencerminkan diri seorang mahasiswa,” katanya, beberapa waktu lalu.

Perusakan fasilitas DPRD itu terjadi pada akhir Otober tahun lalu, ketika para mahasiswa yang tergabung dalam MPM berunjukrasa di kantor dewan tersebut dan meminta Ketua Komisi B, Hosnan Ahmadi, menemui mereka untuk berdialog.

Kecewa karena permintaannya tidak bisa dipenuhi, pengunjukrasa yang terdiri dari aktivis Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan beberapa elemen lainnya itu merusak papan nama menggunakan bambu.

Perusakan itu terjadi di depan ratusan polisi yang menjaga jalannya aksi unjukrasa. Namun tidak satupun dari mereka yang berupaya menghalangi aksi perusakan tersebut dan hanya menyaksikan aksi brutal mereka. (uzi/muj)

PAMEKASAN

5

KAMIS 14 PEBRUARI 2013 NO.0056 | TAHUN II

PELANGGARAN LALIN

DISTRIBUSI RASKIN

Seminggu Hakim Sidang 100 Pelanggar Lalin

Pemerintah Dukung Wacana Distribusi Melalui Pokmas

fakih amyal/koran madura

OPERASI. Petugas kepolisian sedang memeriksa kelengkapan salah satu pengendara dalam sebuah razia, beberapa waktu lalu. Jumlah pelanggaran lalu lintas ada kencenderungan meningkat hingga dalam seminggu tidak kurang dari 100 kasus disidangkan di pengadilan setempat.

PAMEKASAN- Jumlah pelanggar lalu lintas di Kabupaten Pamekasan, setiap bulannya masih cukup tinggi. Dalam seminggu, jumlah kasus tersebut yang disidangkan di Pengadilan Negeri setempat tidak kurang dari seratus kasus.

Humas Pengadilan Negeri Pamekasan, Dody Indrasakti, mengatakan pelanggaran terbesar merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara bermotor roda dua dengan jenis pelanggaran yang bervariasi.

Diantaranya tidak mengenakan helm, kelengkapan kendaraan serta tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan dan SIM. “Memang, jenis pelanggaran itu termasuk tindak pidana ringan yang sidangnya bisa selesai dalam beberapa jam.

Tapi jumlahnya cukup banyak sehingga juga menyita waktu,” kata Dody, kemarin (13/2).

Biasanya, dalam seminggu sidang kasus pelanggaran lalu

lintas itu tidak kurang dari 500 kasus. Namun sejak beberapa bulan terakhir, jumlahnya menurun dan sejak Februari jumlahnya tidak lebih dari 200 kasus.

Dalam menjatuhkan hukuman untuk kasus pelanggaran lalu lintas itu, kata dia, hakim lebih menekankan pada efek jera. Sehingga, tidak menjatuhkan vonis berdasar Undang Undang lalu lintas yang hukuman dendanya cukup besar dan sulit dijangkau oleh masyarakat.

Sebab, terang dia, dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, menggunakan telepon genggam saat mengemudikan kendaraan akan didenda Rp 750 ribu.

“Jika hukuman itu yang dijatuhkan hakim, maka akan sangat memberatkan. Karenanya, vonis yang dijatuhkan disesuaikan dengan perkiraan kemampuan pelanggar. Yang penting ada efek jera,” katanya. (afa/muj)

Kejaksaan Akui Dua Kasus Korupsi Rugikan Negara PAMEKASAN -Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan mengklaim sudah mengantongi nilai kerugian negara dalam dua kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang yang tengah ditangani lembaga tersebut. Dua kasus itu antara lain penadaan buku di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Peternakan (Disnak) Pamekasan.

Kepala Kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Agus Irianto, dirinya sudah menerima informasi nilai kerugian negara hasil audit Badan Pengawasan Keuangan Pemabangunan (BPKP) Jawa Timur. Hanya saja, pemberitahuan secara resmi dari lembaga tersebut belum diterima, karenanya Agus enggan mengumumkannya.

“Informasi awal sudah kami terima. Hanya belum disertai pemberitahuan secara resmi,” kata Agus Irianto, kemarin (13/2).

Ia mejelaskan, setelah menerima pemberitahuan resmi dari BPKP berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pihaknya akan segera memanggil para tersangka untuk diperiksa.

Diharapkan, LHP itu segera turun, agar pemeriksaan bisa segera dituntaskan.

Sebab, jika sudah dinyatakan lengkap, pihaknya akan

segera melimpahkan berkas pemeriksaan para tersangka ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) Surabaya untuk disidangkan.

Dalam dugaan tipikor pengadaan buku oleh Dinas Pendidikan, Kejari telah menetapkan enam orang tersangka. Tiga diantaranya merupakan pejabat di lingkungan Disdik Pamekasan.

Mereka berinisial AH, SS, NQ. Sedang tiga orang lainnya merupakan rekanan dalam proyek yang bersumber dari APBN 2008 tersebut, yakni DD, AG dan satu orang lain yang inisialnya tidak disebut tengah menjadi tahanan salah satu Kejari di Kalimantan dalam kasus yang sama.

Sedang dalam kasus pengadaan bantuan sapi yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT 2010), Kejaksaan sudah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu HT dan WS Pejabat Dinas Peternakan

(Disnak) dan dan RV dari rekanan.

Kasus korupsi bantuan buku yang juga dikenal dengan kasus dana adhoc, mulai bergulir ke Kejari Pamekasan pada 2009 lalu, setelah proyek pengadaan buku perpustakaan untuk 40 lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) itu dalam pelaksanaannya menggunakan sistem tunjuk kepada penerbit.

Kasus itu dilaporkan ke kejaksaan karena diduga sarat dengan penyimpangan dana karena kualitas buku yang dibantukan menggunakan kertas kualitas rencah dan materi yang disajikan yang seharusnya menggunakan standar SMP dan SMA justru menggunakan standar Sekolah Dasar.

Sementara dugaan korupsi pengadaan bantuan sapi diadukan oleh sejumlah elemen masyarakat ke Kejari awal tahun lalu. Kasus yang nilai proyeknya mencapai Rp. 1 miliar tersebut diadukan ke kejaksaan karena sapi yang diberikan kepada 16 kelompok tani (Poktan) se-Pamekasan, dinilai tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan. (uzi/muj)

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, mendukung rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mewacanakan perubahan pola pendistribusian Beras Miskin (raskin) dari yang biasanya melalui kepala desa menjadi melalui Kelompok Masyarakat (pokmas).

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pamekasan, Munafi’, kemarin (13/2), mengatakan wacana itu sangat bagus untuk mengantisipasi penyimpangan pendistribusiannya. Sebab, jika dikleloa masyarakat, kemungkinan penyimpangan bisa diperkecil.

Namun, kata pimpinan instansi yang bertanggungjawab pada pengelolaan bantuan beras untuk warga miskin itu, pola baru tersebut harus dikuatkan dengan Peraturan Paerah (Perda), sebagai landasan hukumnya.

“Selain itu, sebelum diterbitkan, perlu ada kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD dengan pemerintah agar wacana dalam rekomendasi itu menjadi rekomendasi bersama,” kata Munafi’.

Sebetulnya, jelas Munafik, pola pendistribusian melalui pokmas tersebut, sudah tercantum dalam pedoman umum (Pedum) pendistribusian raskin yang diterbitkan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Dalam pedoman umum tersebut dinyatakan pendistribusian beras murah itu bisa melalui empat pola, antara lain melalui Pokja (Kelompok Kerja) dalam hal ini kepala desa, kelompok masyarakat (Pokmas), warga desa (Warga desa) dan Padat karya.

Wacana Perubahan pola distribusi raskin dari kepala desa ke kelompok masyarakat (Pokmas) tersebut menyusul banyaknya laporan penyelewengan raskin di tingka desa.

Salah satu dugaan penyelewengan yang dilaporkan baru-baru ini terjadi di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan. Beberapa kali elemen masyarakat dari desa itu berunjukrasa mengadukan dugaan penyelewengan pendistribusian raskin. (afa/muj)

KRIMINAL

Pemuda Krian Ditangkap Karena Curi Motor

ant/ irsan mulyadi

DEMO TOLAK KORUPSI. Seorang pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Peduli Sumatera Utara Bersih, memasang baliho ketika berunjuk rasa di Bundaran Majestik, Medan, Sumut, Senin (11/2). Mereka mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menolak segala bentuk praktek korupsi.

SIDOARJO – Gara-gara mencuri sepeda motor, Moh Zaenal Arifin (30), pemuda asal Desa Barengkrajan RT 05 RW 02 Kecamatan Krian, ditangkap anggota Polsek Krian, Selasa (12/2) malam.

Pelaku pencuri sepeda motor ini diburu petugas sejak berhasil membawa kabur motor Honda Beat nopol W 6886 YI milik Moh Abu Hanifah (40), warga Desa Sudimojo RT 01 RW 01 Kecamatan Krian .

Peristiwa ini bermula saat tersangka mencuri motor milik korban pada Sabtu (09/2) dini hari, saat korban sedang berada di tempat bilyard di Desa Sidorejo Krian. Meski motornya sudah terkunci rapat, tapi rupanya tersangka berhasil membawa kabur motor curiannya dengan cara didorong.

Saking asyiknya main bilyard, korban tidak menyadari jika sepeda motor yang di parkirnya telah raib di bawa kabur maling. Korban baru mengetahui motornya hilang

saat keluar dari tempat billyard dan langsung melapor ke Mapolsek Krian.

Saat di konfirmasi mengenai hal ini, Kapolsek Krian, Kompol Khoirul Anam, membenarkan adanya kronologis peristiwa ini.

“Petugas langsung menindak lanjuti laporan korban dan memeriksa saksisaksi yang berada di lokasi kejadian. Setelah mendapatkan ciri-ciri pelaku dari saksi, petugas langsung melakukan pengejaran dan tersangka berhasil ditangkap kemarin, (12/2), ” ujar Kapolsek, Rabu (13/2).

Kini tersangka masih dalam pemeriksaan, apakah tersangka terlibat dengan kasus komplotan curanmor atau tidak.

“Masih dikembangkan Untuk mengetahui apakah tersangka ini masuk dalan komplotan curanmor ” tutup mantan Kapolsek Balongbendo itu.(yun)

ASET DAERAH

Lima Tahun, Bekas Lahan Rumah Sakit Dibiarkan Terbengkalai PAMEKASAN - Bekas lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pamekasan, di Jl Kesehatan, terkesan dibiarkan terbengkalai oleh pemerintah setempat. Sejak pindah ke lokasi baru di Jalan Raya Panglegur pada 2007 lalu, lahan seluas 8 ribu meter persegi tersebut tidak jelas peruntukannya.

Kini lahan yang sebagian sempat ditempati pedagang konveksi itu dibiarkan kosong dan hanya ditumbuhi pohonpohon liar yang merusak pemandangan kota.

Wakil ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, kemarin (13/2), mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali meminta pemerintah setempat melakukan pembenahan lahan tersebut dan segera memanfaatkannya untuk program yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Menurut, Khairul kalam, sampai saat ini DPRD Pamekasan belum menerima surat pemberitahuan dari pemerintah setempat tentang rencana penggunaan lahan tersebut.

Padahal, lahan itu sudah tidak difungsikan selama enam tahun.

“Harusnya sudah ada rencana akan diproyeksikan untuk apa lahan tersebut. Ka-

rena waktu enam tahun sejak

rumah sakit menempati lahan baru, bukanlah waktu yang sebentar untuk sebuah kegiatan pembangunan,” katanya.

Yang terpenting, jelas dia, penggunaan lahan itu harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, seperti pembangunan perkantoran untuk pelayanan publik, atau lokasi usaha yang dapat me-

nyerap banyak tenaga kerja.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan, Budi Irianto, mengatakan pihaknya sudah menentukan peruntukan lahan tersebut. Sesuai tata ruang kota, lahan itu direncakanan akan digunakan untuk perkantoran dan tempat usaha melalui pihak

a fauzi m/koran madura

TAK TERURUS. Bekas Lahan Rumah Sakit Pamekasan terkesan dibiarkan tidak terurus. Pemerintah setempat masih melakukan kajian kemanfaatan untuk lahan tersebut sebelum menentukan penggunaannya.

ketiga, seperti hotel dan swalayan.

Untuk tempat usaha, pihaknya sudah merancang analisa kemanfaatan untuk menentukan pemanfaatan lahan tersebut. Hasil analisa itu, kata dia, nantinya jika dikelola suasta akan dijadikan sebagai dasar lelang investasi.

“Kami sudah menyusun analisanya dan saat ini sedang disempurnakan. Disni nanti diketahui pemanfaatn tertinggi untuk apa, sudah ada rumusnya,” katanya.

Menurut Budi Irianto, hasil analisa itu sudah diserahkan ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) setempat, untuk dikaji ulang. Ia belum bisa merinci hasil analisa sementara penggunaan lahan itu, karena kawatir ada perubahan setelah disempurnakan.

Selanjutnya, HBU ini nantinya akan disampaikan ke Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKDD), yang dipimpin Sekretaris Daerah, untuk dibahas lebih lanjut. Jika tim ini nantinya merekomendasikan untuk dikelola swasta, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan segera melakukan lelang investasi. (uzi/ muj)

TAMU TUHAN

75 Calon Jamaah Umroh Jatim Terlantar SIDOARJO – Sebanyak 75 orang calon jamaah umroh asal Sidoarjo, Pasuruan, Malang dan Probolinggo yang berangkat melalui Bandara Internasional Juanda gagal berangkat ke Tanah Suci, Rabu (13/2). Pasalnya, hingga kini para calon jamaah umroh tersebut belum mendapatkan tiket seperti yang dijanjikan oleh PT Spektra Multi Bisnis Center (SMBC).

Untuk sementara, mereka ditampung sebuah hotel di kawasan Juanda, Sidoarjo.

Menurut calon jemaah umroh, sebenarnya, mereka dijadwalkan untuk berangkat umroh pada 6 Februari 2013.

Namun, karena suatu sebab, keberangkatan mereka diundur hingga Rabu (13/2) siang ini. Tapi nyatanya,sampai mereka berkumpul ke Bandara Juanda belum juga ada kepastian dari biro perjalanan umroh mengenai kapan mereka bisa diberangkatkan ke tanah suci.

Namun, menurut informasi, calon jamaah umroh ini gagal berangkat ke tanah suci lantaran belum menda-

patkan tiket menuju ke Jeddah yang dijanjikan pihak biro perjalanan. Untuk kembali ke daerahnya masingmasingpun puluhan calon jamaah umroh tersebut mengaku malu, karena mereka sudah pamit kepada saudara dan kerabatnya untuk pergi umroh.

“Mau pulang, ya malu.

Kami ingin pihak biro perjalanan bertanggung jawab,” ucap Fatkhurrahman, salah satu calon jamaah umroh asal Sidarjo.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, PT SMBC selaku penanggung jawab keberangkatan puluhan calon jamaah umroh menegaskan, 70 calon jamaah umroh yang gagal berangkat umroh ini murni akibat pembatalan tiket salah satu maskapai penerbangan.

Alasannya, maskapai penerbangan ini belum mendapatkan izin mendarat di Jeddah, Arab Saudi.

“Dua hari lagi, Insya Allah para jamaah akan berangkat,” janji Faisol, perwakilan PT SMBC. (yun)

6

SAMPANG

KAMIS 14 PEBRUARI 2013 NO.0056 | TAHUN II

KRIMINAL

Warga Temukan Korban Pembunuhan SAMPANG Warga desa Tobai Timur kecamatan Sokobanah kabupaten Sampang geger karena penemuan mayat korban pembunuhan di tengah lahan persawahan padi sekitar pukul 16.00 wib, Selasa (12/2). Korban ditemukan warga sudah dalam keadaan bersimbah darah segar dengan sejumlah luka bacokan di sekujur tubuhnya.

Korban yang diketahui bernama Mat Raji (35), warga dusun Kembangan Timur desa Bulmatet kecamatan Karang Penang kabupaten Sampang, ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan. Terdaapat beberapa luka bacok di sekujur tubuh korban, diantaranya luka robek di bagian kepala hingga mengenai pipi kanan, luka robek di perut, luka robek di betis kaki, dan luka robek pada dada kiri akibat sabetan benda tajam.

Kapolsek Karang Penang Iptu Harifi Kahar mengatakan, mayat tersebut AIR MENGGENANG. Akibat saluran air yang bermasalah, hutan kota menjadi digenangi air pada saat setiap kali hujan deras turun.

Cahyo Wuriyanto/ Koran Madura

DISTRIBUSI BERAS MISKIN

Gakin Dapat Rapelan Raskin

Hutan Kota Banjir karena Saluran Air Bermasalah SAMPANG - Saluran pembuangan air tampaknya menjadi permasalahan hampir di semua kawasan di kabupaten Sampang. Ketika hujan turun deras sering menimbulkan banjir, seperti yang terjadi di Hutan Kota.

Masalah saluran pembuatan air ini muncul tidak lepas dari perencanaan sebuah kawasan bangunan, baik itu kawasan bangunan pemukiman penduduk, bangunan-bangunan milik pemerintah, maupun sebuah taman dan hutan kota milik Pemerintah Kabupaten Sampang. Banyak timbul permasalahan yang diakibatkan oleh perencanaan yang keliru dan saluran yang dibuat tidak sesuai dengan perenca-

naan. Akibatnya banjir sering terjadi di kawasan Selong Permai, di jalan Rajawali depan RSUD Sampang, jalan Pahlawan depan Masjid Agung Sampang, jalan Jamaluddin depan Polres Sampang, dan di sejumlah tempat lain di Sampang yang tergenang air hujan ketika turun hujan dengan curah tinggi.

Banjir juga terjadi di kawasan Taman Wiyata Bahari dan Hutan Kota Sampang

yang terletak di Jalan Imam Bonjol Baru, kelurahan Dalpenang Sampang. Tampak air menggenangi Hutan Kota setelah hujan deras mengguyur kota Sampang, Selasa (12/2).

Tampak sebuah mesin diesel penyedot air digunakan untuk menguras air yang menggenang di area hutan kota tersebut. Air sedotan kemudian dibuang ke selokon yang mengelilingi taman dan hutan kota tersebut.

Seharusnya selokan berfungsi sebagai saluran pembuangan sehingga tidak ada air yang menggenangi area taman dan hutan kota. Dengan begitu taman dan hutan kota dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Menggenangnya air di hutan kota yang tingginya sekitar 20 hingga 30 centimeter karena selokan yang ada tidak berfungsi. Selokan yang mengelilingi taman dan hutan kota lebih tinggi dari dataran di sekitarnya. Seharusnya selokan dibuat lebih rendah dari dataran tanah hutan kota.

Sejumlah warga sekitar mempertanyakan tentang perencanaan pembangunan hutan kota tersebut. Diantaranya Toib (38), warga Jalan Imam Bonjol Baru mengatakan seharusnya selokan menjadi pembuangan. “Selokannya lebih tinggi dari dataran di sekitarnya. Sehingga selokannya tidak berfungsi. Gak tahu perencanaannya gimana itu.

Seharusnya selokan bisa men-

bernama Mat Raji (35), warga dusun Kembangan Timur desa Bulmatet kecamatan Karang Penang, Sampang, dan dipastikan korban dibunuh menggunakan senjata tajam, terlihat dari sekujur tubuh korban yang mengalami luka robek.

“Diduga korban pembunuhan itu akibat dari sabetan senjata tajam. Dan kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, diduga pelaku pembunuhan lebih dari satu orang,” ungkap Perwira Polisi dengan dua balok di pundaknya tersebut kepada Koran Madura, Rabu (13/2).

Sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap pelaku dan latar belakang dari motif pembunuhan tersebut. Kepolisian meminta keterangan sejumlah saksi mata, baik warga di kecamatan Sokobanah maupun di kecamatan Karang Penang. (ryn/msa/rah)

jadi saluran pembuangan sehingga air tidak menggenangi hutan kota,” terang Toib, yang rumahnya berada di sekitar Hutan kota, Rabu (13/2).

Tampak dua orang yang menjaga mesin diesel tengah menyedot air yang menggenang di area hutan kota tersebut. Dua orang tersebut mencangkul tanah yang sudah ditumbuhi ilalang. Mereka mendapat tugas dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk merapikan lahan di hutan kota dan menguras air yang menggenang itu.

“Kami ditugaskan untuk menguras dengan mesin ini, dan juga merapikan lahan di hutan kota untuk perawatan,” tandas Abdul (52), salah satu pekerja. (cyo/msa/rah)

AKSI DAMAI

HIJABY Tolak Hari Valentine

MALANG - Sebanyak 16.600 kepala keluarga (KK) warga miskin di Kota Malang, Jawa Timur, dalam pekan ini akan mendapatkan rapelan distribusi beras miskin untuk Januari dan Pebruari.

“Distribusi beras bagi warga miskin (raskin) kepada rumah tangga sasaran (RTS) untuk Januari memang terlambat, sehingga dirapel pada Pebruari. Jatah dua bulan ini akan didistribusikan pada pekan ini juga,” kata Kepala Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang Budi Herwanto di Malang, Rabu.

Teknis dan mekanisme pembagian (distribusi) juga tidak ada perubahan atau tetap seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja, tahun ini jatah RTS penerima raskin berkurang sekitar 4.300 KK. Tahun lalu RTS penerima manfaat raskin sebanyak 20.300 KK, sedangkan tahun ini hanya 16.600 KK atau ada penurunan sebanyak 4.300 KK. Penurunan jumlah RTS penerima raskin tersebut disebabkan adanya indikasi

menurunnya jumlah warga miskin di Kota Malang.

Artinya, kata Budi, tingkat kesejahteraan warga Kota Malang semakin meningkat, sehingga pada saat dilakukan pendataan, banyak yang tidak memenuhi kriteria sebagai warga miskin.

Menyinggung mekanisme pendistribusian, Budi mengatakan, pemkot tetap bekerja sama dengan Bulog, dimana Bulog akan mendistribusikan lansung ke masing-masing kelurahan. Dari kelurahan, para kader kelurahan akan membagikan pada RTS. Mengenai harga dan jatah yang diterima masingmasing RTS, Budi mengatakan, juga tidak ada perubahan. Setiap RTS akan mendapatkan jatah sebanyak 15 kg dengan harga beras Rp1.600 per kg.

“Dalam pendistribusian raskin ini, RTS tidak dikenakan biaya apapun, kecuali jika pengambilan di kelurahan dilakukan secara kolektif dan yang mengambil mendapatkan uang ganti transport,” katanya. (ant/ rah)

CALON WALI KOTA

PDIP: Rekomendasi Harus Sesuai Survei SAMPANG – Aktivis Hijaby Sampang Community melakukan aksi damai mengajak sesama muslim-muslimah untuk tidak merayakan hari velentine yang jatu pada tanggal 14 Pebruari. Aksi tersebut berpusat di depan Monomen Trunojoyo Sampang, Rabu (13/2), jam 16.00 wib. Komunitas Muslimah Berjilbab mengutuk keras perayaan valentine yang diartikan sebagai hari kasih sayang itu.

Dalam aksinya Hijaby Sampang Community membagikan selembaran kertas yang bertuliskan “Merayakan Valentine Berarti Meniru Orang Kafir” dan berisi sejarah dari perayaan valentine kepada para pengguna jalan yang melintas di depan monumen Trunojoyo Sampang.

Salah satu anggota Hijaby Sampang, Isnaini Asri Renggani mengatakan, aksi tersebut dilakukan dengan tujuan mengajak para umat muslim agar tidak terjerumus mengikuti dan memperingati Hari Valentine, karena dianggap sebagai perayaan yang justru banyak efek negatifnya dan bisa mengarah ke pergaulan bebas.

“Hari valentine itu sebenarnya budaya asing, bukan budaya Indonesia, justru itu

kita sebagai umat muslim menolakan keras hari valentine yang tidak cocok dengan agama Islam,” terangnya, Rabu (13/2).

Sementara itu, siswi salah satu SMP di Sampang, Feby (16), saat melintas di depan monument Trunojoyo mengaku sangat setuju dengan aksi tersebut. Pasalnya di dalam ajaran Islam sendiri tidak pernah diajarkan perayaan hari valentine, yang dianggap sebagai hari kasih sayang dalam setiap tahun sekali.

“Saya sangat setuju dengan aksi ini, karena dalam Islam tidak pernah diajarkan dan tidak ada perayaan valentine,” ujarnya.

Pembagian selembaran itu berisi beberapa alasan islam dalam melarang keras umatnya merayakan hari valentine, diantaranya mulai dari pengartian merayakan valentine yang berarti meniru-niru orang kafir. Dalam perayaan hari valentine bukan ciri orang beriman, yang mengagungkan sang pejuang cinta akan berkumpul di hari kiamat nanti, serta ucapan selamat berakibat terjurumusnya dalam kesyirikan maksiat, dan hari valentine menjadi hari semangat berzina. (ryn/msa/rah)

JAWA TIMUR - Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Malang, Jawa Timur, Peni Suparto menegaskan rekomendasi calon wali kota harus sesuai dengan hasil survei yang telah dilakukan Dewan Pimpinan Pusat beberapa waktu lalu.“Demokrasi di negeri ini adalah demokrasi yang berbasis daerah, sehingga rekomendasi juga harus keinginan rakyat di daerah bersangkutan. Rekomendasi itu bukan mengacu pada keinginan orang-orang di pusat, meski yang menentukan rekomendasi adalah DPP,” kata Peni di Malang, Rabu.

Peni Suparto yang juga Wali Kota Malang itu kembali menegaskan, dirinya tidak akan menerima rekomendasi yang turun dari DPP jika calon yang diusung dalam pemilihan kepala daerah (Pemilukada) Kota Malang tidak sesuai dengan kehendak rakyat.

Lebih lanjut Peni menyatakan, berdasarkan hasil survei beberapa waktu lalu, Heri Pudji Utami menempati posisi pertama dibandingkan dengan calon lainnya. Heri Pudji Utami adalah istri Peni Suparto. Partai yang modern, katanya, harus menggunakan cara-cara ilmiah dalam menentukan rekomendasi

bagi calon kepala daerah yang diusung. Jika tidak, maka partai itu salah besar.

“Saya tidak gentar jika dianggap melawan keputusan DPP, bahkan dicap sebagai pembangkang sekalipun.

Dipecat dari jabatan Ketua DPC pun, saya juga tidak takut,” tandasnya.

Berbeda dengan Peni Suparto, calon lain yang mendaftar dari PDIP, Sri Rahayu, lebih santai. “Siapapun yang mendapatkan rekomendasi dari DPP, saya akan patuh pada yuridis dan mekanisme partai,” katanya belum lama ini. Rekomendasi terkait calon wali kota yang diusung dalam Pemilukada Kota Malang dari DPP PDIP sampai saat ini masih belum turun. Padahal, pendaftaran calon dari parpol dibuka 18 Pebruari dan ditutup 25 Pebruari 2013.

Setelah lolos verifikasi administrasi, DPC PDIP Kota Malang mendaftarkan dua orang bakal calon dari internal partai (kader), yakni Sri Rahayu (anggota Komisi IX DPR RI yang juga istri Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji) dan Heri Puji Utami (istri Wali Kota Malang peni Suparto yang juga Ketua DPC PDIP Kota Malang Peni Suparto). (ant/rah)

SAMPANG

7

KAMIS 14 PEBRUARI 2013 NO.0056 | TAHUN II

WARGA RESAH

Seharusnya Satu Kos Tak Ditempati Cewek-Cowok

ant/ Basri Marzuki

KLB DEMAM BERDARAH. Seorang dokter melakukan pemeriksaan pada seorang anak yang menderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Rumah Sakit Madani, Palu Utara, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (28/1). Dinas Kesehatan Kota Palu menyatakan demam berdarah sebagai Keadaan Luar Biasa (KLB) menyusul meninggalnya seorang anak penderita DBD pada Minggu (27/1).

Saat ini, sejumlah pasien terus mendatangi Rumah Sakit dan terdiagnosa menderita DBD.

Dinkes Tidak Tahu Angka Pasien DBD Meningkat SAMPANG - Meningkatnya penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di kabupaten Sampang pada tiga bulan terakhir ini membuat pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan merasa kecolongan.

Padahal pada tahun sebelumnya, setelah dilakukan antisipasi, jumlah penderita penyakit demam berdarah menurun drastis, namun pada akhir tahun 2012 lalu hingga Januari jumlah pasien DBD di RSUD Sampang meningkat tajam.

Berdasarkan data laporan kepada Dinas Kesehatan Sampang dari sejumlah Puskesmas se-Kabupaten Sampang sejak tanggal 31 Januari 2013, pen-

derita DBD di kabupaten Sampang terdata mencapai 133 orang penderita, diantaranya dengan korban meninggal sebanyak tiga orang. Sementara itu, dari RSUD Sampang sejak Desember 2012 hingga Januari 2013 tercatat sebanyak 220 penderita dengan korban meninggal satu orang.

Peningkatan jumlah yang sangat signifikan ini diakui Dinkes Sampang, yakni puncak dari keberadaan penyakit

ini. Tetapi pihaknya masih memperkirakan pada Pebruari 2013 ini akan ada tren penurunan penderita hingga bulan April mendatang.

“Memang jumlah pada dua bulan terakhir ini sangat signifikan dibandingkan tahun lalu, dan diperkirakan mulai ada tren penurunan mulai bulan ini,” ucap dr. Bhakti Setia Tunggal Kepada Koran Madura, Rabu (13/2).

Kepala Dinas kesehatan Sampang, dr. Firman Pria Abadi Melalui Kasi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sampang, dr. Bhakti Setia Tunggal menjelaskan, Dinkes mengaku merasa kecolongan saat memasuki bulan Desember tahun 2012 lalu. Seharusn-

ya pihaknya sudah menggalakkan sosialisaasi kebersihan lingkungan demi masyarakat.

Namun pekerjaan yang menjadi salah satu tugas Dinkes ini tidak terealisasi secara baik dan maksimal. ”Kami akui memang kecolongan pada bulan Desember lalu, karena untuk menggalakkan kebersihan di masyarakat tidaklah mudah, ya hasilnya malah kurang maksimal,” jelasnya.

Jika pekerjaan tersebut dimaksimalkan, tentunya saat itu bisa mengurangi proses per-induk-an nyamuk mematikan yang menjadi penyebab penyakit DBD. Meski begitu Bhakti mengaku pihaknya sudah melakukan usaha yang sangat besar dengan men-

girimkan imbauan kebersihan kepada sekolah-sekolah, karena pada pertengahan Desember lalu ada liburan UAS, sehingga kamar mandi sekolah harus tetap dijaga.

Akan tetapi imbauan Dinkes tersebut tidak direspon positif, sehingga banyak korban dari kalangan anak-anak sekolah dasar (SD). “Waktu itu saya sudah mengatakan kepada rekan-rekan untuk mengimbau seluruh sekolah agar tetap menjaga kebersihan kamar mandi di saat liburan, namun karena tidak direspon akhirnya saat siswa masuk sekolah setelah libur UAS pada Desember lalu, banyak siswa yang terserang DBD,” ujar Bhakti. (ryn/msa/rah)

KULINER KHAS MADURA

Bebek Songkem Jadi Masakan Favorit Warga

Cahyo Wuriyanto/ Koran Madura

CARA TRADISIONAL. Seorang pemuda sedang memasak kuliner khas Madura bebek songkem di tepi jalan.

SAMPANG – Nama Bebek Songkem untuk masakan kuliner khas Sampang ini diambil dari sejarah masyarakat Sampang yang hendak ke rumah kiai untuk songkeman (menghormati guru). Tidak

ada warga yang mengetahui awal kemunculan nama masakan songkem tersebut.

Tetapi, kuliner bebek songkem itu hingga sekarang masih berlangsung di Sampang, bahkan menjadi ma-

sakan favorit sebagian besar warga Sampang.

Ciput (28), warga Jalan Syamsul Arifin, yang mengaku sering membuat bebek songkem itu. Menurutnya untuk membuat masakan bebek songkem tersebut tidak terlalu sukar, bahkan relatif sederhana. Karena dimasak dengan cara dikukus sehingga rendah kolesterol.

Bumbu yang digunakan semuanya bumbu alami dan dimasak dengan cara dilumuri bumbu-bumbu alami. Selanjutnya dikukus dengan daun pisang sekitar 3 jam sehingga menghasilkan bumbu yang meresap rata dan daging yang empuk keseluruhan.

Menikmati daging bebek memang memberikan sensasi yang beda bagi penikmat kuliner, karena daging bebek memiliki tekstur dan rasa yang unik dibandingkan dengan daging hewan konsumsi pada umumnya.

Proses pembuatan bebek songkem dan bumbunya relatif sederhana. Satu ekor bebek yang sudah dicuci ber-

sih diberi bumbu yang terbuat dari cabi rawit, garam dan daun jeruk nipis. Daun jeruk ini berguna untuk menghilangkan bau dari bebek.

“Garam dan cabe rawit saja sebenarnya sudah cukup, daun jeruk sebenarnya hanya untuk menghilangkan bau bebek yang agak menyengat,” tutur Ciput.

Kemudian, kata Ciput, bumbu dimasukkan ke dalam tubuh bebek dibiarkan utuh, kecuali hanya bagian dalam yaitu rempelo dan hati yang dikeluarkan dari tubuh bebek.

Selanjutnya bebek dibungkus dengan daun pisang dan diikat agar aromanya menyatu saat dilakukan pengukusan.

Daging bebek yang sudah dibungkus daun pisang, kemudian dimasukkan ke dalam blak yang di dalamnya telah diberi potongan pelepah daun pisang. Selanjutnya daging bebek dikukus selama 2-3 jam, agar daging dan bumbunya betul–betul meresap dan daging bebek menjadi empuk.

Bebek songkem ini sudah menjadi masakan yang san-

gat populer di kota Sampang, selain karena enak, bebek songkem juga terkenal mudah dalam proses pembuatannya, jadi tak jarang kelompokkelompok pemuda di Sampang membuat sendiri bebek songkem untuk acara makan-makan di akhir pecan, seperti yang dilakukan Ciput cs.

“Semuanya ikut serta dalam pembuatannya, ada yang bagian menyembelih beserta mencabut bulunya, membuat bumbu, dan yang terakhir di saat mengukusnya,” ucap Ciput.

Fatah (43), salah satu teman yang ikut dalam kelompok ini menambahkan, bahwa sebenarnya hasilnya lebih enak bila dikukus pakai kuali, tapi saat ini sulit, jadi kami ganti dengan kaleng atau blek bekas tempat petis.

“Bebek songkem buatan kami tidak kalah dengan bebek songkem yang dijual, Mas. Kalau mas tidak percaya silahkan dicoba,” celetuk salah satu anggota kelompok yang bernama Mocoz (26) sambil tersenyum. (cyo/msa/rah)

SAMPANG – Warga tam- pengguna rumah kost yang pak resah dengan maraknya berhasil ditemui wartawan tempat penginapan (tempat koran ini, Siful (37), warga kost) di berbagai tempat di Jalan Syamsul Arifin yang perkotaan Sampang yang sehari-hari bekerja freelance satu tempat kost berisi pa- ini mengaku mempunyai 2 sangan lelaki dan perem- istri, tetapi istri keduanya puan yang ditengarai bukan dirumahkan di salah satu suami-isteri sah. tempat kost yang berda di JaRumah kost sudah begitu lan Rajawal. marak di kota-kota, khu“Tidak mungkin saya susnya di daerah yang men- bawa istri kedua saya ke rujadi pusat belajar atau pusat mah, bisa ada perang dunia kerja, yang ada di kota Sam- nanti, Mas,” tuturnya. pang. Maraknya sejumlah Hal senada diungkapkan rumah kost di wilayah Sam- oleh Amir (34), orang yang pang disebabkan oleh se- pernah menempati salah makin banyaknya orang dari satu tempat kost di Jalan luar kota Sampang terutama Mutiara ini, mengatakan dari luar pulau Madura yang bahwa tempat kost di tembersekolah atau bekerja di patnya untuk pria dan wanSampang. Mayoritas mereka ita. Menurutnya, salah satu adalah pelajar dari berbagai penghuninya adalah wanita kecamatan yang bersekolah yang menjadi istri kedua, di kota Sampang, beberapa dan hampir setiap malam polisi, PNS, pegawai swasta, suaminya datang ke rumah dan beberapa penjual ma- kostnya. kanan siap saji yang men“Tetangga kost saya isgadu nasib di wilayah Sam- tri kedua seseorang asal Japang. lan Delima, saya kenal deTidak hanya itu, sejumlah ngan suaminya, hampir tiap tempat kost malam dia yang ada di datang ke tempat kost,” Sampang ucapnya. juga ditenHamid garai karena (48), pentidak perlu Bisa dibayangkan, gelola salah ijin untuk bila dalam satu satu rumah memulai lingkup rumah dan kost khusus bisnis kost hanya berbatas pria yang betersebut. kamar pria dan rada di Jalan Ke m u d i a n Imam Ghos e j u m l a h wanita, apalagi sang zali, berharap kost tersepemilik kost tidak agar Pembut ditengaada di situ, siapa kab membuat rai menjadi yang bisa menjamin perda untuk tempat sesetidak akan terjadi menertibkan orang untuk suatu tindakan rumah kost tempat tingasusila yang ada di gal istri simSampang, panan atau istri kedua dan dijadikan untuk menyikapi maraknya tempat asusila buat pasan- isu negatif yang diakibatgan yang sedang pacaran se- kan oleh tempat kost yang hingga membuat resah war- bebas dan dapat berdampak ga. “Bisa dibayangkan, bila pada tempat kost yang masih dalam satu lingkup rumah mengutamakan aturan dan dan hanya berbatas kamar etika. “Saya berharap ada pria dan wanita, apalagi sang aturan berupa ijin, disurvey pemilik kost tidak ada di dengan benar kelayakannya situ, siapa yang bisa menja- terutama pengawasan dan min tidak akan terjadi suatu aturan buat para penghuni. tindakan asusila,” tutur Luk- Harapan saya semua tempat man (25), pelajar yang juga kost hanya diperbolehkan menjadi ketua paguyuban menerima satu jenis kelamin,” tutur bapak 2 anak Kacong Cebing Sampang.

Sedangkan salah satu ini. (cyo/msa/rah)

KOS PRIA-WANITA. Salah satu rumah kos yang ada di wilayah Sampang yang menerima lelaki dan perempuan dalam satu kos.

8

BANGKALAN

KAMIS 14 PEBRUARI 2013 NO.0056 | TAHUN II

TIDAK LOLOS VERIFIKASI

Kader DPC PKNU Cenderung ke PKB

ant/ Zabur Karuru

TUNTUT KESEJAHTERAAN. Sejumlah buruh yang berasal dari berbagai serikat pekerja berunjukrasa di depan Kementrian ESDM, Jakarta, Rabu (16/1). Mereka menuntut penghapusan tenaga kerja kontrak (outsourcing), kesejahteraan buruh dan mencegah terjadinya PHK pekerja/buruh terkait UMP serta menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Mahasiswa UTM Minta Trasparansi Dana KKN BANGKALAN- Puluhan Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2012-2013 kemarin siang mendatangi Gedung Rektorat. Mereka mempertanyakan transparansi dan dana proses pelaksanaan program KKN yang mereka nilai penuh dengan kejanggalan.

Para peserta aksi melakukan long march dari auditorium universitas menuju gedung Perguruan tinggi Negeri satu-satunya di Bangkalan. Sepanjang perjalanan korlap aksi Rusdy Zain tak henti-hentinya mempertanyakan transparansi dana dan proses pelaksanaan program KKN yang dinilai sama sekali tidak profesionalisme. Bahkan mereka menuding pihak panitia tidak serius terkesan mainmain dalam menjalankan tugas untuk mempersiapkan segala kebutuhan sebelum dan selama KKN berlangsung.

Hal itu, diungkapkan kare-

na para peserta merasa sangat malu dengan kejadian tidak disambutnya peserta KKN oleh kepala desa setempat.

“Jika memang panitia melakukan survey dengan baik tidak mungkin ada yang tidak diterima oleh kepala desa, apalagi survey itu menggunakan dana dari pembayaran para peserta KKN,” ungkap Rusydi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, tidak hanya masalah survey saja yang menjadi permasalahan, akan tetapi banyak hal lain yang perlu dikritisi karena ketidakprofesionalan panitia KKN. Seperti buku pedoman KKN yang

ataan survey tidak dilakukan. ‘’Menurut informasi ada dana sebesar 250 juta dari kampus untuk LPPM untuk survey, tapi pada kenyaataannya tidak ada. Kami sangat menyayangkan jika ada indikasi penyimpangan, kami berharap itu tidak terjadi,” kata Sabit.

Menagggapi tuntutan mahasiswa, Andre Kisroh salah satu panitia KKN yang hadir saat itu, ia mengatakan dana peserta KKN mandiri lebih besar dibandingkan dengan dana KKN reguler. Sebab, KKN mandiri harus melakukan survey dan lain-lain yang dilakukan oleh kelompok sendiri, sedangkan untuk KKN regular dilakukan oleh panitia.

Untuk mekanisme KKN regular sudah sesuai dengan prosedur, pihak panitia telah melakukan perizinan pada Bakesbangpol dan kecamatan setempat, sekaligus meminta desa untuk dijadikan tempat

KKN. Jika ada permasalahan demikian tidak menutup kemungkinan, karena adanya kesalahan komunikasi dilapangan dengan kepala desa.

“Terus terang penunjukan desa dari kecamatan bukan dari LPPM,” ungkapnya.

Selain itu, Pembantu Rektor III Yudi Widagdo yang ikut serta menemui mahasiswa yag melakukan aksi, ia mengapresiasi krtitik demi kebaikan serta perkembangan KKN untuk masa akan datang.

“Kami sangat mengapresiasi kritikan yang dilakukan oleh teman-teman,” katanya. Namun, Yudi mengaklu bahwa permasalahan mengenai proses pelaksanaan KKN bukanlah bidangnya, lebih tepat jika menghadap langsung kepada Pembantu Rektor I dan LPPM. Sementara itu, Ketua LPPM Ahmad Jazuli dan Ketua panitia KKN Cahyo belum bisa dimintai keterangan sampai berita ini diterbitkan.(dn/rah)

DATA KEPENDUDUKAN AMBURADUL

PRODUKSI PANGAN

Nilai GP3K Perhutani Jatim Rp 438 Miliar MADIUN - Nilai produksi pangan melalui Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) yang dilakukan oleh Perum Perhutani Unit II Jawa Timur berhasil mencapai angka hingga Rp 438 miliar selama 2012.

Sekretaris Unit dan Kepatuhan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Yahya Amin di Madiun, Rabu mengatakan, jumlah tersebut diperoleh dari pengembangan tanaman padi, kedelai, dan jagung yang ditanam di bawah tegakan di berbagai daerah kesatuan pemangkuan hutan (KPH) yang ada di Jawa Timur.

“Untuk produksi padi berhasil mencapai sebanyak 16.000 ton, komoditas jagung sebanyak 172.000 ton, dan kedelai sebanyak 5.000 ton lebih,” ujar Yahya, saat dihubungi.

Menurut dia, untuk 2013, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur masih akan melakukan program GP3K sebagai salah satu bentuk peningkatan kinerja dalam pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat atau kelola sosial.

“Selain itu, program GP3K juga berperan penting dan berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional sesuai dengan program pemerintah,” kata Yahya Amin.

Sedangkan di luar program GP3K, pengelolaan sosial yang dilakukan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur selama 2012 juga menghasilkan produksi padi yang cukup signifikan hingga mencapai 14.000 ton, jagung 133.000 ton, dan kedelai 3,5 ton.

Dari pengelolaan jum-

hanya copy paste dari buku pedoman KKN sebelumnya.

Panitia KKN bukanlah sekumpulan orang-orang yang tidak berpendidikan namun dengan apa yang mereka lakukan membangun sebuah paradigma bahwa mereka benar-benar tidak siap dan malas dalam menjalankan tugas.

Terutama bagi peserta KKN Reguler terkesan ditelantarkan dan dianaktirikan oleh panitia. ‘’kami merasa ditelantarkan oleh pihak panitia KKN,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan oleh salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Sabitullah. Ia juga mempertanyakan transparansi dana survey KKN di lima desa yang ada di kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Berdasarkan informasi, UTM telah mengalokasikan dana sebesar 250 juta sebagai subsidi salah satunya untuk survey tempat para peserta KKN. Namun, pada keny-

DPRD Panggil Dispendukcapil dan BPS

lah tersebut, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 252.000 orang yang merupakan masyarakat desa hutan dengan tambahan penghasilan mencapai Rp 46 miliar.

Yahya menambahkan, tak hanya nilai program GP3K yang mencapai angka tinggi, laba Perum Perhutani Unit II Jawa Timur pada 2012 juga mencapai yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dimana tahun lalu Perhutani Jatim membukukan laba hingga Rp 223,7 miliar.

“Laba tersebut naik 144 persen dari laba sebelumnya tahun 2011 yang mencapai Rp154,9 miliar. Laba tersebut didapat dari penjualan produkproduk Perhutani baik kayu maupun non-kayu, ekowisata, dan sebagainya,” tambahnya.

Adapun, tahun-tahun sebelumnya, laba Perhutani Unit II Jawa Timur adalah, tahun 2008 sebesar Rp 64,3 miliar lalu turun di tahun 2009 sebesar Rp 61,15 miliar, dan naik di tahun 2010 sebesar Rp 83,6 miliar.

Peningkatan tersebut ditunjang oleh keberhasilan Perhutani Jatim dalam mengelola sumber daya hutannya, baik di bidang produksi kayu, pengelolaan hutan, dan sosial.

Perum Perhutani Unit II Jawa Timur mengelola sebanyak 23 KPH yang tersebar di Provinsi Jawa Timur.

Realisasi getah pinus itu melebihi target 7.852,5 ton.

Adapun, luas wilayah KPH Lawu Ds mencapai 52.385 hektare meliputi Magetan, Ngawi, Madiun, Ponorogo, dan Pacitan. (ant/rah)

BANGKALAN – Setelah Partai PKNU dipastikan tidak lolos verifikasi factual, sejumlah kadernya mulai beranjak kembali ke rumah besarnya, Partai Kebangkitan Bangsa.

Hal itu mengingat PKB sebagai partai yang konsisten dalam mengusung dan menerapkan ideologi ahlussunnah wal jama’ah. Oleh karena itu, kader PKNU menganggap PKB sebagai rumah yang sah dan nyaman bagi warga NU. Dengan demikian, para kader PKNU Bangkalan juga terindikasi akan bergabung mengikuti jejak tokohnya. ”Kader DPC PKNU Bangkalan memang cenderung akan beralih ke partai PKB. Sebagaimana DPC PKNU Situbondo yang dimotori RKH Kholil Asad sudah memastikan akan kembali ke PKB,” kata Sekertaris Jendral DPC PKNU Bangkalan, Achmad Muzakki, kemarin (13/2).

Dia menambahkan, sangat wajar jika kader PKNU Bangkalan akan kembali ke rumah besarnya. Sebab, PKB merupakan partai yang garis perjuangannya sama dengan PKNU dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai ideologi

ahlussunnah wal jama’ah.

Apalagi ditambah dengan banyaknya tokoh PKNU yang sudah mulai kembali ke PKB. Seperti, pendiri PKNU KH Ma’ruf Amin, Wakil Ketua Dewan Syura PKNU KH Muchosis Nur, Alwi Syihab matan sekertaris Dewan Syuro dan masih ada ratusan kiai serta simpatisan yang sudah kembali. Pria yang biasa disapa Jack ini mengatakan pilihan bergabung ke PKB bukan merupakan keputusan resmi DPC PKNU Bangkalan. Meskipun demikian, sangat wajar jika kader PKNU bergabung ke PKB, karena mayoritas kader PKNU adalah mantan kaderkader yang pernah dibesarkan oleh PKB. Disinggung mengenai pilihan politik pribadinya terkait pemilu 2014, Jack mengaku sebagai sekertaris partai, apapun yang menjadi kebijakan dan ketentuan partainya. Dirinya siap mengikuti. ”Apakah kembali ke PKB atau ke partai lain bukanlah persoalan, selama partai tersebut masih konsisten memperjuangkan tegaknya kebenaran dan keadilan di Bangkalan,” ujarnya. (ori/rah)

16 RUMAH RUSAK

Januari-Pebruari Delapan Puting Beliung Menerjang MALANG - Pada Januari hingga pertengahan Pebruari 2013 delapan daerah berbeda di Kabupaten Malang Jawa Timur diterjang angin puting beliung.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang Hafie Lutfi, Rabu, mengatakan, daerah yang menjadi sasaran puting beliung itu adalah Karangploso, Wagir, Kepanjen, Pakisaji, Jabung, Sumbermanjing Wetan, Gondanglegi serta Pakis.

“Puting beliung terbaru di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Selasa (12/2) sore.

Sedikitnya dua rumah warga rusak berat dan 16 rumah rusak sedang dan ringan serta satu kandang milik warga rata dengan tanah,” katanya.

Rumah yang rusak berat milik Mukhlis dan Eko di Dusun Sekar, Desa Sekarpuro RT 17 RW 5, Kecamatan Pakis.

Kerugian diperkirakan mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta.

Menurut dia, BPBD dan

PMI Kabupaten Malang bergerak cepat membantu korban berupa makanan siap saji dan sembako antara lain mi instan, minyak goreng, dan beras, serta membersihkan kawasan yang diterjang puting beliung.

Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. “Alhamdulillah tidak sampai ada korban jiwa dalam kejadian ini dan rumah warga yang mengalami kerusakan juga akan kita perbaiki secara bergotong royong,” ujarnya.

Puting beliung yang melanda Desa Sekarpuro, Selasa (12/3) diawali dengan hujan deras yang berlangsung sekitar 15 menit. Setelah hujan berhenti justru angin kencang menyapu kawasan itu yang menyebabkan belasan rumah warga mengalami kerusakan.

“Begitu ada bencana, kami langsung bergerak cepat datang ke lokasi membantu warga, bahkan bantuan sembako dan makanan siap saji pun juga kami prioritaskan,” katanya. (ant/rah)

TEKAN ANGKA KELAHIRAN

doni/ koran madura

HEARING. Komisi sedang melakukan hearing dengan memanggil para pejabat dari Dispendukcapil dan BPS. BANGKALAN – Akibat data kependudukan di Kabupaten Bangkalan amburadul, DPRD Bangkalan memanggil pejabat Dispendukcapil dan Badan Pusat Statistik, untuk melakukan hearing antara wakil rakyat dengan dua instansi tersebut. Sebab data kependudukan yang masih belum valid terbukti berpengaruh terhadap keterlambatan penentuan kuota kursi di DPRD Bangkalan.

Sekedar untuk diketahui, sehari sebelumnya, Selasa (12/2) pihak KPUD Bangkalan mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian data kependudukan yang hingga saat ini belum jelas.

Fauzan Jakfar, kepala KPUD Bangkalan, masih menunggu kepastian data DAK2 (Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan) guna memastikan jumlah kursi DPRD Bangkalan dalam Pileg 2014 mendatang.

Pernyataan pihak KPUD Bangkalan tersebut langsung mendapat respon dari komisi A DPRD Bangkalan yang berujung pada pemanggilan pada pejabat Dispendukcapil dan BPS.

Merespon hal ini, komisi A, melalui sekretaris komisi Fathonah saat memimpin hearing dengan pihak terkait, langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak Dispendukcapil sebagai instansi yang paling berwenang mengurus data kependudukan.

“Kok bisa pak, data ini berbeda jauh, dari mana data ini? Padahal data itu dikeluarkan oleh Kemendagri, tentunya Kemendagri mendapatkan dari kabupaten, dari instansi bapak tentunya. Kalau memang benar data Kemendagri yang menyebutkan bahwa DAK2 itu jumlah penduduk mencapai 1.1050.144, maka kuota kursi DPRD akan ditambah menjadi 50 kursi. Namun saya dengar pihak bapak akan merevisinya menjadi hanya 971.505 kenapa bisa begitu?” ungkapnya.

Kepala Dispendukcapil Bangkalan Moh. Syafii, dengan raut wajah yang tampak bingung mengatakan bahwa data 1.1050.144 itu merupakan dari pihaknya yang diajukan ke Kemendagri. Akan tetapi setelah data itu disahkan oleh pihak

Kemendagri kami baru menyadari bahwa ada beberapa kejanggalan di sana. Oleh karena itu setelah melakukan konsultasi dengan pihak Kemendagri dipersilahkan untuk merevisinya sehingga kemudian ditetapkan menjadi 971.505.

“Beberapa kejanggalan tersebut mengenai data kependudukan kami yang mencatat masih adanya penduduk yang di atas 90 tahun, serta sejumlah penduduk lain yang sekian tahun tak pernah mengurus surat kependudukan, data-data tersebutlah yang kami coret dan menjadi bahan revisi kami,” ungkapnya.

Menurutnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan penduduk meninggal sangat rendah sehingga terjadi penggelembungan data dari jumlah fisik sebenarnya.

Sampai saat ini pembaharuan data akan terus dilakukan untuk memastikan jumlah penduduk. Pihaknya juga akan melakukan pembenahan adanya banyak kesalahan yang menimbulkan ketidakvalidan data di Dispendukcapil.(dn/ rah)

Pemkot Bidik 18.203 Akseptor Baru MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, tahun 2013 membidik sebanyak 18.203 pasangan usia subur untuk menjadi akseptor baru guna menekan angka kelahiran di daerah itu.

Menurut Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang Budi Herwanto, Rabu, dari 128.355 pasangan usia subur saat ini, masih ada 30.827 yang belum ber-KB dan tahun ini ditargetkan bisa merayu akseptor baru sebanyak 18.203.

“Tahun ini kami harus melakukan sosialisasi lebih gencar lagi agar bisa menggaet pasangan usia subur yang belum ber-KB. Tahun lalu, akseptor baru bisa mencapai 18.609 dari target sebanyak 18.091 pasangan,” kata Budi.

Target secara rinci dari berbagai jenis pengguna KB itu adalah IUD ditarget sebanyak 3.839 jiwa, pil 6.252 jiwa, suntik 6.046, implant (susuk) 1.010, metode operasi wanita (MOW) sebanyak 717, kondom 266, dan metode operasi pria (MOP) sebanyak 53 orang.

Untuk mencapai target 18.203 akseptor baru itu, katanya, selain meningkatkan frekuensi sosialiassi, pihaknya juga akan blusukan ke lokasi-lokasi terpencil dan menggandeng para tokoh agama maupun masyarakat.

Sedangkan untuk menggencarkan metode vasektomi (MOP), kata Budi, pihaknya menggerakkan ibu-ibu PKK, baik di tingkat RT/RT, kelurahan hingga kecamatan, sebab peran ibu-ibu cukup besar untuk membujuk suaminya agar ber-KB. “Meski bapak-bapaknya ikut KB (MOP), tidak akan berpengaruh terhadap hubungan suami istri. Mitosmitos negatif terkait MOP ini harus dihilangkan,” katanya, menegaskan. Sejak diluncurkan dan dikenalkan secara intensif, KB MOP hingga akhir 2012 sudah menggaet kaum pria sebanyak 269 akseptor atau rata-rata mencapai 45-50 akseptor per tahun. “Kami berharap tahun ini akseptor baru yang kami gaet bisa lebih banyak lagi, sehingga upaya untuk menekan angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk bisa terwujud,” katanya. (ant/rah)

BANGKALAN

9

KAMIS 14 PEBRUARI 2013 NO.0056 | TAHUN II

JAMINAN MASA KERJA

Banyak Tenaga Kerja di Madura Tidak Ikut Jamsostek

ori/ koran madura

DIBAJAK. Seorang petugas di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan sedang menunjukkan website milik DPRD Bangkalan yang tengah diretas oleh hacker sehingga menyebabkan banyak data hilang.

Hacker Bobol Website DPRD Banyak Data yang Hilang BANGKALAN – Rabu (13/2), terjadi peretasan Situs Website DPRD Bangkalan oleh orang tak dikenal, mengakibatkan database di DPRD Bangkalan blank dan akses informasi yang berada pada situs yang beralamatkan pada www.dprd.bangkalan.go.id tak dapat diakses. Praktis peretasan tersebut membuat sebagian dewan berang karena seluruh data yang ada hilang. ”Saya baru tahu hari ini, kalau website DPRD tidak bisa dibuka. Terakhir, saya mengeceknya satu minggu lalu,” ujar Staf Humas Protokol DPRD Bangkalan, Deddy Kurniawan yang bertugas bagian posting berita, Rabu (13/2).

Deddy menjelaskan, ada orang yang tidak berkenan de-

ngan website DPRD, sehingga melakukan peng-hackeran yang menyebabkan situs tidak bisa dibuka. Atas peng-hackeran website tersebut seluruh database hilang sehingga harus dilakukan pembaharuan.

Meskipun begitu, untung saja tidak semua situs diretas.

Sebab, situs milik DPRD tersebut merupakan sub domain dari situs pemerintah Bangkalan. Dengan adanya kejadian tersebut, berdampak pada keterbatasan informasi sehingga dikhawatirkan adanya informasi yang salah. ”Untungnya kami masih memiliki data tersebut. Nanti, kami akan melakukan perbaikan,” ucapnya.

Meskipun tidak terdapat kata-kata yang profokatif seperti apa yang biasa dilakukan hacker pada umumnya, dalam website tersebut hanya tertulis hacked by kaan reis spyhatz.com. Sisi positif yang bisa diambil dari kejadian tersebut, agar selalu memback-up

isi server dan meningkatkan tingkat keamanan, misalnya menggunakan firewall pada server. ”Untuk sementara waktu isinya dihapus dulu besok (hari ini,red) bisa dicek ulang,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris komisi A DPRD Bangkalan, Siti Fatonah menyayangkan terhadap kejadian tersebut.

Dia apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertangungjawab yang telah mengacaukan isi wabsite tersebut. ”Ketika website ini dikacaukan, ditakutkan masyarakat luas membaca isi informasi yang salah. Hal itu dapat merugikan kami sebagai

anggota dewan,” terangnya,.

Menurutnya, dalam website tersebut bisa saja nanti diubah mengenai data yang sudah diposting.

Sebab, didalamnya berisi data mengenai anggaran, agenda kegiatan dan berita menyangkut kinerja dewan.

Pihaknya, nanti akan meminta pihak kepolisain untuk dapat mengusut tentang hal itu. Sebab, perbuatan tersebut melanggar hukum teknologi dan informasi. ”Melalui sekertaris dewan, kami akan meminta agar melaporkan hal itu dan menangkap pelakunya, agar tidak berbuat hal yang tak menyenangkan seperti itu,” ujarnya. (ori/rah)

RUMAH KARAOKE

TERSANGKA KORUPSI

Tempat Hiburan Malam Terancam Ditutup

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Segera Dinonaktifkan

JAWA TIMUR - Tiga unit usaha rumah karaoke yang menjadi pusat fasilitas hiburan malam di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur terancam ditutup paksa oleh satpol PP setempat karena menggelar pertunjukkan live music secara ilegal.

“Satu dari tiga rumah karaoke yang terancam dibekukan izin usahanya adalah Kafe Radja karena sudah mendapat surat peringatan tiga kali,” kata Kasi Informasi Pengaduan dan Penindakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tulungagung, Nurkholis, Senin.

Sementara dua rumah karaoke lain yang mendapat sorotan karena melanggar izin usaha adalah Kafe Yess dan Star Cafe.

Menurut keterangan Nurkholis, dua tempat hiburan khusus untuk orang dewasa ini masih kesempatan lebih panjang dibanding Kafe Radja karena baru mendapat peringatan awal.

Kafe dan Karaoke Yess sampai saat ini masih menerima satu kali teguran/surat peringatan (SP), sementara Star Cafe menerima SP-2.

“Seperti juga kepada Kafe Radja, kami hanya memberikan toleransi sampai SP-3.

Selanjutnya jika kedapatan masih melanggar aturan izin usaha sepenuhnya akan dibekukan,” tegasnya.

Nurkholis tidak menyebut jadwal inspeksi terakhir akan mereka lakukan ke Kafe Radja maupun dua rumah karaoke lain.

JAWA TIMUR - Pemkab Tulungagung segera menonaktifkan jabatan Agus Wahyudi sebagai kepala dinas PU Binamarga, maksimal tiga hari setelah surat pemberitahuan resmi dari Mabes Polri terkait keputusan penahanan tersangka korupsi dana stimulan tahun 2009 tersebut diterima kesekretariatan daerah setempat.

“Mekanisme itu berjalan jika pemerintah daerah sudah menerima surat pemberitahuan resmi penahanan Pak Agus. Kalau beliau memang ditahan, aturannya harus dicopot jabatannya dan ditunjuk pelaksana tugas (Plt) sementara hingga ada putusan tetap dari pengadilan ataupun pengangkatan pejabat definitif,” terang Sekretaris Daerah Tulungagung Indra Fauzi, Rabu.

Namun, ia menolak berspekulasi mengenai kepastian penonaktifan tersebut dengan dalih pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari Bareskrim Mabes Polri atas penahanan Kepala PU Binamarga dan Ciptakarya Tulungagung Agus Wahyudi, Senin (11/2).

Indra menyampaikan, kebijakan penonaktifan jabatan maupun pengangkatan Plt kepala PU Binamarga dan Ciptakarya yang baru sepenuhnya merupakan prerogratif kewenangan bupati.

“Kebetulan saat ini bupati juga sedang ada tugas luar kota. Jadi tunggu saja keputusan beliau sepulang dari perjalanan dinas di Jakarta,”

Ia berdalih, selain menunggu koordinasi dengan satpol PP dan dinas pariwisata daerah, jadwal sidak menjadi rahasia internal tim untuk menghindari kebocoran informasi.

“Yang pasti inspeksi akan kami lakukan sewaktu-waktu, dan jika diketahui ada pertunjukkan live music di sana (Kafe Radja), temuan itu akan kami evaluasi bersama tim untuk selanjutnya dikeluarkan surat pembekuan (usaha),” tandasnya.

Pertunjukkan musik langsung dengan menampilkan sejumlah penyanyi atau grup band tertentu selama ini memang kerap digelar sejumlah rumah karaoke di kota Tulungagung.

Di tempat yang oleh kalangan muda dikenal dengan istilah sarana dugem atau bersenang-senang itu, selain disediakan belasan pemandu wanita yang cantikcantik dan berpakaian seksi, juga disediakan aneka minuman keras.

Digunakannya fasilitas live music untuk transaksi seksual dan pesta minuman keras inilah yang pada kelanjutannya banyak mendapat sorotan masyarakat, termasuk BPPT, satpol PP, dan dinas pariwisata daerah setempat.

“Masalahnya di Tulungagung sampai saat ini belum ada perda yang mengatur soal pertunjukkan live music, adanya hanya sebatas pengelolaan kafe dan karaoke,” timpal Anang, petugas perizinan BPPT Tulungagung. (ant/rah)

ujarnya.

Menambahkan keterangan Indra Fauzi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tulungagung Bambang Yanuarsono kemudian membacakan dasar penonaktifan jabatan Agus Wahyudi sebagai Kepala Dinas PU Binamarga, apabila putusan penahanan telah terkonfirmasi oleh pemkab.

Terang Bambang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian, pasal 24, disebutkan bahwa terhadap pegawai negeri sipil yang menjalani penahanan oleh aparat berwajib karena tindak pidana kejahatan yang dilakukannya, sampai ada putusan hukum tetap dari pengadilan, akan dilakukan pemberhentian sementara dari jabatannya.

“Penjelasannya, pemberhentian sementara tersebut adalah pemberhentian dari jabatan negeri, bukan pemberhentian dari pegawai negeri. Tolong ini dipahami agar tidak salah tafsir,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri akhirnya menahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Tulungagung, Jawa Timur, Agus Wahyudi terkait dugaan korupsi/penyalahgunaan dana stimulus di Dinas PU tahun 2009, sebesar Rp3,6 miliar.

Juru Bicara Kepolisian Indonesia, Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya

telah menetapkan Agus sebagai tersangka sejak Maret 2012. “Jadi saat ini yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di rutan Bareskrim Polri, yang bersangkutan diduga terkait penyalahgunaan uang negara tahun 2009. Jadi dana stimulus di Dinas PU diduga ada penyalahgunaan uang negara, dan diduga negara dirugikan sebesar Rp3,6 miliar,” kata Boy Rafli Amar saat konferensi pers di Humas Polri, Selasa (12/2).

Akibat penahanan tersebut, rumor pencopotan jabatan Agus Wahyudi kembali merebak di lingkup internal birokrasi Kabupaten Tulungagung.

Namun, isu itu segera dibantah oleh Indra Fauzi selaku pimpinan Agus Wahyudi di Kesekretariatan Daerah Tulungagung.

Meski mengisyaratkan pencopotan jabatan sementara, ia menegaskan bahwa status Agus Wahyudi sampai berita ini ditulis masih menjadi kepala dinas PU Binamarga dan Ciptakarya.

Aktivitas di Dinas PU Binamarga sejauh ini juga masih berjalan normal. Sejumlah pegawai tak satupun bersedia berkomentar mengenai kasus hukum maupun status penahanan yang membelit bos mereka.

Selama tidak ada Agus Wahyudi, roda organisasi dan pemerintahan di lingkup dinas PU Binamarga dan Ciptakarya dikendalikan oleh sekretaris dinas setempat. (ant/ rah)

BANGKALAN - Puluhan ribu tenaga kerja perusahaan di wilayah Madura, hingga saat ini belum terdaftar di PT. Jamsostek. Sehingga tenaga kerja dalam perusahaan yang ada di empat Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep belum mempunyai jaminan selama masa kerja.

“Untuk di Bangkalan jumlah perusahaan aktif sebanyak 160 perusahaan baik besar dan kecil dengan jumlah 1.644 tenaga kerja per akhir 2012,” terang kepala Jamsostek wilayah Madura, Didin Haryono Albandani, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (12/2).

Ia menjelaskan, untuk Kabupaten Pamekasan yang terdaftar di Jamsostek cabang Madura sebanyak 107 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.460 orang. Sementara di Sampang 35 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 660 orang. Sedangkan, untuk wilayah Sumenep sebanyak 78 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.722 orang.

Untuk kantor Surabaya yang ikut jamsostek di sini sebanyak 14 perusahaan dengan tenaga kerja 488 orang dan ada yang berkantor di Jakarta sebanyak 3 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 70 orang.

Menurutnya, dibandingkan dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja dari empat kabupaten di Madura luar biasa banyaknya, di Bangkalan kurang lebih sebanyak 60.000 tenaga kerja dan di Sampang 40.000 lebih tenaga kerja. Untuk Pamekasan sebanyak 60.000 lebih tenaga kerja dan di Kabupaten Sumenep sebanyak 70.000 lebih tenaga kerja. “Tetapi data ini perlu lagi divaliditasi keakuratannya, karena kami hanya mengacu pada data di BPS,” ucapnya.

Lebih lanjut ia yang baru menjabat kurang lebih 5 bulan di PT. Jamsostek cabang Madura mengatakan dengan banyaknya tenaga kerja yang belum terdaftar di Jamsostek agar mempunyai jaminan selama bekerja, kedepan pihaknya akan memegang teguh prinsip 4 pilar.

“Empat pilar itu, pertama kami akan bermitra dengan kiai dan ustad yang ada di pondok pesantren. Kedua akan menggandeng pemerintah daerah karena itu merupakan program pemerintah yang harus melekat ke pemerintah daerah karena ia yang mempunyai kebijakan.

Ketiga akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh pengusaha dan serikat pekerja.

Keempat, yang terakhir, dengan media massa,” ujarnya. (dn/rah)

PEMILUKADA

MCW Minta Panwas Tindaklanjuti Kasus Pemalsuan Dukungan MALANG - Malang Corruption Watch (MCW) mendesak Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang, Jawa Timur, segera menindaklanjuti kasus pemalsuan dukungan terhadap calon perseorangan.

Koordinator Pendidikan Pemilih dan Pemantau Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) MCW Hayyik Ali, Rabu, mengatakan panitia pengawas (panwas) harus menindaklanjuti secara serius temuan ini. Jika memang ada jual beli KTP atau pemalsuan dukungan, panwas harus bertindak tegas memberikan sanksi. “Panwas harusnya melaporkan kasus ini ke Kejaksaan atau Kepolisian, apalagi kebenaran adanya pemalsuan itu sudah sangat kuat. Sebab, kasus ini merupakan tindak pidana dan harus diproses secara hukum,” katanya.

Dalam pasal 115-119 Undang-undang (UU) tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa model-model pelanggaran, seperti jual beli KTP, memaksakan dukungan, memalsukan dukungan dan lain sebagainya merupakan tindak pidana dan harus diproses secara hukum, tegas Hayyik.

Proses verifikasi faktual calon perseorangan yang dimulai pekan terakhir Januari lalu ternyata banyak ditemukan dukungan palsu dan jual beli KTP yang dilakukan oleh kedua pasangan calon dari jalur perseorangan, yakni pasangan Dwi Cahyono-M Nur Udin dan Achmad Mu-

jais-Yunar Mulya.

Seharusnya, kata Hayyik, pelaksanaan pemilukada ini menjadi proses pembelajaran politik bagi masyarakat, bukan sebaliknya, masyarakat justru diracuni dengan ketidakjujuran demi meraih tujuan memenuhi jumlah dukungan. Menurut dia, para calon dari perseorangan maupun dari parpol sudah sepatutnya memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat, bukan sebaliknya, masyarakat hanya dijadikan objek untuk meraup suara dalam pemilukada, bahkan dilakukan dengan menghalalkan praktik pembohongan.

Dengan kondisi itu, tegasnya, masyarakat merasa haknya telah disalahgunakan dan dirugikan.

Masyarakat yang KTP, tanda tangan, ataupun dukungannya telah dimanipulasi untuk meloloskan calon-calon tertentu harus berani melapor kepada Panwas, Kejaksaan, ataupun Kepolisian.

“Sekarang ini sudah bukan saatnya lagi merasa takut untuk melakukan pelaporan terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan terhadap masyarakat,” ujarnya.

Untuk mewadahi laporan dari masyarakat selama proses Pemilukada Kota Malang, MCW membuka kotak pengaduan. “Kotak pengaduan ini bertujuan untuk menumbuhkan keberanian dan sikap kritis masyarakat dalam mengontrol proses Pemilukada Kota Malang,” tandasnya. (ant/rah)

10

LINTAS JATIM

KAMIS 14 PEBRUARI 2013 NO.0056 | TAHUN II

PARPOL

PD Bentuk Timsus untuk Seleksi Calon Ketua DPRD dan BK

S

ericireng/ant

PERNIK VALENTINE. Seorang perempuan berada diantara sejumlah biskuit Valentine bernuansa pink dan merah di Hotel Bumi Surabaya, Senin (11/2). Sejumlah hotel dan pusat perbelanjaan di Surabaya, memeriahkan Valentine dengan berbagai kreasi dan kreatifitas.

MUI Jatim Larang Umat Muslim Rayakan Valentine SURABAYA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur melarang umat muslim merayakan hari kasih sayang atau yang biasa disebut Valentine’s Day yang jatuh hari ini (14/2).

Hal tersebut disampaikan Ketua MUI Provinsi Jawa Timur KH Abdussomad Buchori kepada wartawan di Surabaya, Rabu (13/2).

Menurut Ketua MUI, val-

entine’s day, dinilai sangat tidak mencerminkan pribadi seorang muslim yang dilarang mengumbar perasaan di muka umum. Seorang muslim yang baik seharusnya menjaga ahl-

ak dengan tidak mengumbar perasaan kepada yang bukan muhrim.

“Dalam agama Islam, istilah pacaran saja tidak ada. Apalagi perayaan hari kasih sayang,” jelas dia seraya menambahkan bahwa selain itu juga, dirinya melihat lebih banyak dampak buruk dari perayaan hari kasih sayang ini terutama bagi para remaja.

“Pada aplikasinya kan anak-

anak remaja memaknainya dengan mengungkapkan perasaan dan semacamnya. Hal ini yang akhirnya bisa membuat perayaan kasih sayang yang tadinya hanya sekedar perayaan dengan mengucapkan kasih sayang kepada keluarga menjadi ajang kemaksiatan,” paparnya.

Meski tidak dimaknai secara salahpun, lanjutnya, valentine bukan peringatan bagi

umat Islam dan tidak memiliki keterkaitan sejarah sama sekali dengan ajaran Islam. “Jika sesuatu dianggap masih meragukan apalagi lebih banyak dampak buruknya, maka haram hukumnya untuk dijalani,” kata Buchori menambahkan jika kalangan non-muslim merayakan Valentine sah-sah saja selama tidak melibatkan muslim. (neu/han)

URABAYA - DPC Partai Demokrat Kota Surabaya membentuk tim khusus untuk menseleksi calon Ketua DPRD Kota Surabaya, menggantikan posisi Wisnu Wardhana dan juga calon Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Surabaya, menggantikan Agus Santoso yang telah dipecat oleh partai tersebut. Langkah tersebut dilakukan agar ketua dewan dan ketua BK yang terpilih, benar-benar memiliki kredibilitas yang baik dan mampu menjalankan amanah partai.

Hal itu dikemukakan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Dadik Risdaryanto kepada Koran Madura, Rabu (13/2) petang. “ Kita bentuk tim khusus untuk mencari calon pengganti Pak Wisnu,” kata Dadit.

Tim tersebut nantinya beranggotakan para pengurus partai.Tentang siapa saja anggota, Dadit enggan memberitahukannya karena pihaknya masih berkosentrasi untuk menggalang dukungan dari para unsur pimpinan dewan yang lain dan lintas fraksi agar keputusan pemecatan terhadap Wisnu wardhana dan Agus Santoso, bisa diketahui dan diterima semuanya.

Dalam mencari pengganti mereka, partai kata Dadit tidak lagi menggunakan metode penunjukkan langsung. Namun dilakukan melalui proses seleksi yang ketat sehingga kader yang terpilih benar-benar mampu menjalankan amanah partai. Seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kota Surabaya diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri, mengisi kekosongan dua kursi tersebut. Anggota yang mendaftar akan menjalani proses fit and proper test melalui tim khusus tersebut. “Kita tidak mau kecolongan lagi. Jangan sampai kader yang dipercaya partai tidak bisa menjalankan tugas partai dengan baik,” paparnya.

Sejumlah nama anggota fraksi yang disebutsebut berpeluang mengisi posisi Ketua DPRD dan Ketua BK. Mereka adalah Sachiroel Alim Anwar yang sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi C, Junaedi, Sekretaris Komisi D dan M Machmud Ketua Komisi B. Sachiroel yang dimintai komentarnya mengenai peluangnya untuk menduduki kursi ketua dewan, menolak memberikan tanggapan. “Saya tidak mau komentar mengenai masalah itu. Itu bukan wewenang saya,” katanya.

Untuk diketahui, DPD Partai Demokrat (PD) Jawa Timur sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemecatan Wishnu Wardhana (WW) dan Agus Santoso. Surat pemecatan telah dikirimkan ke yang bersangkutan, termasuk ke DPRD Kota Surabaya, baik unsur pimpinan dewan, pimpinan komisi, pimpinan fraksi dan Sekwan.

Partaipun telah menyiapkan kader pengganti Wisnu dan Agus. Pengganti Wisnu adalah kader dari dapil IV yang perolehan suaranya berada dibawah Wisnu. Demikian juga pengganti Agus Santoso adalah kader yang mengantongi suara terbanyak kedua dibawah Agus, di dapil III. (han)

VALENTINE DAY

BENCANA ALAM

Siswa YPM 2 Sidoarjo Tolak Permen Cinta

Banjir di Kota Kediri Disebabkan Pipa PDAM

SIDOARJO – Hari ini adalah puncak perayaan Hari Kasih Sayang atau yang dikenal sebagai Valentine Day. Uniknya, ratusan pelajar SMP dan MTs YPM 2 Sidoarjo di Jalan Raya Sarirogo, Sidoarjo, menggelar aksi teatrikal dan membagikan permen yang bertuliskan himbauan bahayanya mengkonsumsi permen cinta (sexy gum) yang belakangan populer.

Dalam aksi teaterikal yang dilakukan pleh 5 orang pelajar itu, menceritakan bahayanya pelajar khususnya pelajar wanita mengkonsumsi permen cinta tersebut. Pasalnya, permen cinta memiliki efek samping buruk yakni meningkatkan gairah seksual perempuan.

“Berdasarkan informasi dan himbauan polisi, permen cinta ini bisa meningkatkan gairah sexual . kita yang masih pelajar tidak setuju dan kita menentang adanya pemberian hadiah permen cinta tersebut,” tutur Zuhrotul Nafisah (14) siswi kelas 9 MTs YPM usai melakukan teatrikal.

Saat kelima pelajar ini melakukan aksi teatrikal, para pelajar lainnya melihat dengan antusias. Mereka menyimak adegan demi adegan teater itu tentang efek yang terjadi pasca mengkonsumsi permen cinta itu. Yakni, berdasarkan informasi dan himbauan polisi, permen cinta ini bisa meningkatkan gairah seksual yang luar biasa.

“Kita masih pelajar dan tidak setuju adanya pemberian hadiah permen cinta tersebut. Selain memberikan himbauan tentang bahayanya permen cinta jika dikonsumsi pelajar, kita meminta kepada pelajar wanita untuk tidak menerima

hadiah valentine day berupa permen cinta itu,” lanjutnya.

Sementara itu dari pihak sekolahan SMP dan MTs YPM 2 Sidoarjo mengatakan kegiatan yang dilakukan para muridnya adalah kegiatan yang positif.

“Mereka sebagai pelajar wajib turut serta memberikan informasi kepada masyarakat luas khususnya di kalangan pelajar bahwa efek negatif dari permen cinta itu,” ujar Muhammad Khozin, Wakil Ketua Bidang Kurikulum.

Apalagi, Khozin juga menegaskan, dalam ajaran agama islam tidak dikenal peringatan valentine day.

“Kita secara tegas menolak budaya perayaan valentine day karena menjurus dalam perilaku negatif seperti pergaulan bebas dan narkoba. ” tegasnya.

Setelah melakukan aksi teatrikal, para pelajar melanjutkan aksi menolak permen cinta dijadikan hadiah valentine day dengan membagi-bagikan permen biasa yang sudah ditempeli himbauan bahayanya permen cinta itu kepada pengguna jalan di depan sekolah mereka. Beragam tulisan menolak perayaan Valentine Day pun di pampang. Seperti, Valentine day = Free Sex + Drug NO WAY. (yun)

SURABAYA – Pemerintah Kota Kediri menuding PDAM setempat sebagai pihak yang menyebabkan banjir wilayah tersebut saat hujan tiba. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah Wakil Wali Kota Kediri Abdullah melakukan sidak bersama petugas gabungan, yang melibatkan DTRKP,Dinas Perhubungan serta PDAM kemarin. Sidak tersebut dilakukan di 10 titik yang selama ini rentan terjadi banjir antara lain pertokoan jalan Brawijaya, perempatan Muning, Jalan Agus Salim, jalan Mayor Bismo, serta Perumahan Bumi Asri.

“Dari hasil pantuan di lapangan, penyebab terjadinya banjir yang menggenangi jalan selama ini, karena adanya kesalahan penempatan pemasangan pipa milik PDAM di bawah gorong gorong. Keadaan seperti ini diperparah lagi, dengan ditemukanya kabel milik telephone seluler serta pemasangan pondasi Bando reklame hingga menembus sampai ke bawah,” ungkap Abu Bakar.

Akibatnya saat turun hujan,aliran saluran air yang berada dibawah gorong gorong berjalan tidak lancar,

hingga akhirnya meluap menggenangi rumah warga dan ruas jalan. " Penyebabnya karena banyak pipa mau pun kabel yang salah penempatannya, dibawah gorong gorong. Akibatnya ban-

yak sampah berjubel dibawah, terlilit kabel dan pipa. Hingga aliran saluran air tidak berjalan semestinya," tambahnya.

Ia menambahkan, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi per-

soalan banjir ini, tidak lain dengan cara merelokasi kembali penempatan pipa secara benar. Menurutnya jika pembangunan gorong gorong dibangun secara benar,tidak akan sampai

terjadi musibah banjir.Untuk merealisasikan perbaikan gorong gorong, pemkot secepatnya akan berkordinasi dengan Dinas DTRKP dengan melibatkan intansi lain. (kak/han)

han/koranmadura

SIDAK. Wakil Walikota Kediri, Abdullah, turun langsung ke masyarakat bersama petugas gabungan dari DTRKP, Dishub, serta PDAM kemarin, guna melihat apa yang sebenarnya menyebabkan banjir saat hujan tiba di beberapa titik, antara lain di Pertokoan Jalan Brawijaya, Perempatan Muning, Jalan Agus Salim, Jalan Mayor Bismo, serta Perumahan Bumi Asri.

LINTAS JATIM

11

KAMIS 14 PEBRUARI 2013 NO.0056 | TAHUN II

PEMPROV JATIM

Gelar Rapat Tertutup, Bahas Inpres No 2/2013

S

komangaries/koranmadura

Pencanangan Jatim Zero Narkoba 2015. Inpres No. 12 tahun 2011 yang menyerukan supaya Indonesia benar-benar bebas narkoba di 2015 ternyata mendapat dukungan dari instansiinstansi terkait. Setelah Polda Jatim memulainya dengan kebulatan tekad Polda Jatim wajib zero narkoba di tahun 2015, lingkungan Kodam V Brawijaya juga ikut menandatangani dan berniat Zero Narkoba.

Pangdam V Brawijaya Tandatangani Pakta Integritas SURABAYA– Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 tahun 2012 tentang Indonesia Zero Narkoba 2015 ternyata bukan hanya mendapat dukungan instansi Kepolisian.

Pemprov Jatim dan Kodam V Brawijaya, juga ikut menandatangani komitmennya, memberantas narkoba dimulai dari lingkungan instansi mereka.

Bertempat di lapangan upacara Mapolda Jatim, Rabu (13/2) kemarin, deklarasi mendukung program Indonesiaa Zero Narkotika ini dihadiri pemerintah sipil dan militer.

Selain itu, dalam acara ini, turut hadir Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Anang Iskandar.

Kapolda Jatim, Irjen Pol. Hadiatmoko mengatakan, sejak komitmen Indonesia Zero

narkoba itu dicanangkan dan harus terwujud di tahun 2015 mendatang, Polda Jatim sebagai instansi pertama yang langsung mewujudkannya, dimulai dari internal Polda Jatim.

“Ini tidak main-main.

Kedepan ada anggota polisi yang terlibat dalam peredaran narkoba, langsung kita periksa. Jika hasil pemeriksaan itu menyatakan bersalah dan terbukti terlibat, langsung kita pecat. Begitu juga dengan hasil tes urine. Ada anggota polisi yang urinenya positif, langsung kita proses, “ ungkap Hadiatmoko.

Pemeriksaan terhadap anggota kepolisian itu bukan hanya dari tes urine yang digelar hingga beberapa hari mendatang. Dengan tegas Kapolda menyatakan, jika ada anggota polisi yang wajahnya terlihat pucat dan bertingkah aneh layaknya pengguna narkoba, kepada yang bersangkutan akan dilakukan tes urine.

“Selain pemeriksaan internal, juga akan dilakukan tes urine. Jika hasil tes urine itu hasilnya positif, anggota ini langsung dipecat. Tidak ada toleransi kepada anggota polisi pengguna narkoba, “ tegas Kapolda.

Selain komitmen Polda Jatim Zero Narkoba, instansi militer ingin mengikuti langkah Kepolisian untuk memberantas narkoba dimulai dari inter-

nal mereka. Kapolda Jatim pun menjelaskan, bentuk keseriusan militer untuk memberantas narkoba tersebut diwujudkan dalam penandatanganan pakta integritas kesepahaman Indonesia Zero Narkoba 2015.

“Beberapa waktu yang lalu, saya sudah sepakat dengan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Murdjito untuk melaksanakan Inpres 12/2011.

Selain pelaksanaan tes urine di internal militer, kami juga sepakat untuk bersama-sama menggelar razia narkoba di tempat-tempat hiburan malam, “ kata Hadiatmoko.

Melihat komitmen yang dilakukan Polda Jatim yang serius memberantas narkoba di Jawa Timur, dimulai dari internal Polda Jatim sendiri, Komjen Pol. Anang Iskandar

memuji langkah Kapolda Jatim tersebut. “ Saya akui ini sangat berat.

Namun, dengan tekad yang kuat dan komitmen yang tinggi dan dukungan dari seluruh jajarannya, saya yakin Polda Jatim mampu menjadi instansi pertama yang benar-benar bebas narkoba. Saya benar-benar bangga dengan tekad Kapolda Jatim ini, “ ungkap Anang Iskandar.

Menurut Anang, dukungannya itu ternyata tidak hanya bentuk dukungan kosong saja sebab, Jawa Timur sendiri menduduki peringkat ketiga dalam peredaran narkoba di Indonesia. Tren penjualan atau peredaran narkoba di Jatim sendiri kian hari kian naik, dan itu sangat memprihatinkan. (kas/ara)

URABAYA - Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang diikuti penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) atau nota kesepahaman antara Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar rapat tertutup di lingkungan Kantor Gubernur Jatim Rabu (13/2). Sekdaprov Jatim, Rasiyo datang mewakili Gubernur Jatim Soekarwo dan Wakilnya Syaifullah Yusuf yang tidak bisa hadir karena sedang berada di Jakarta.

Sayangnya, ditemui usai rapat, Rasiyo enggan bercerita banyak mengenai hasil rapat tersebut.

Dikatakan dia, sesuai Inpres yang mengatur penanganan khusus terhadap konflik sosial ini, tiap Provinsi di daerah diminta membentuk Tim Terpadu Tingkat Daerah dengan mengikutsertakan semua unsur terkait.

“Saya hanya mewakili Gubernur dan wakil yang tidak bisa datang. Yang dibahas dalam rapat ini adalah tindaklanjut Inpres no 2 tahun 2013 soal pengamanan konflik-konflik horizontal di masyarakat. Soal pro kontranya Inpres, saya no komen,” ujarnya singkat.

Sebelumnya diketahui bahwa presiden SBY menginstruksikan kepada menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, menteri koordinator bidang perekonomian, menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat, menteri dalam negeri, jaksa agung, kapolri, panglima tni, kepala badan pertanahan nasional (BPN), kepala Badan Intelegen Negara (BIN), kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan gubernur masing-masing Provinsi serta walikota dan bupati masing-masing kota/ kabupaten untuk menjaga efektivitas penanganan keamanan dalam negeri. Alasannya, kondisi masyarakat Indonesia akhir-akhir ini sering mengalami konflikkonflik sosial. Walhasil, instruksi orang nomer satu di Indonesia inipun menuai pro kontra Menanggapi hal ini, salah seorang mantan ak-

tivis 98’ dari Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang akrab disapa Hadi Brewok mengungkapkan bahwa Inpres ini merupakan “Empowering civil society building” dalam keadaan darurat. Gaya baru dengan spirit lama jaman orde baru (orba).

“Seolah-olah penanganan keamanan tetap dipegang sipil atau dalam hal ini Polri, namun secara hierarki presiden adalah Panglima tertinggi TNI dan pemimpin tertinggi di pemerintahan dimana Polri termasuk di dalamnya,” papar dia seraya menerangkan artinya ketika Polri dianggap tidak mampu lagi menjaga keamanan masyarakat maka legal bila dilaksanakan pendekatan territorial represif oleh TNI. Ini model lama dalam kemasan baru, lanjut dia, Inpres ini juga menghalalkan operasi militer di daerah yang dianggap mengganggu keamanan negara.

“Selain itu juga, Inpres ini kental dengan nuansa politis menjelang Pemilihan Presiden (pilpres) 2014,” katanya.

Ditanya soal adakah kemungkinan pemenang pilpres 2014 adalah orang militer mengingat suasana militer yang sangat “dibangun”, tanpa ragu pria yang juga aktif dalam gerakan taktis APR-ASPR ini menyebut nama Prabowo Subianto.

“Kemenangan Jokowi merupakan parameter Prabowo. Jokowi hanya pion politik yang digerakkan dengan sokongan dana yang tidak terlihat di permukaan dan cara-cara seperti ini hanya bisa dilakukan oleh intelejen,” tegas Hadi.

Terpisah, salah seorang pengamat militer Universitas Airlangga (Unair) Muhammad Asfar menerangkan, hal ini wajar karena tahun 2013-2014 adalah tahun yang dinamika politiknya tinggi.

“Gejolak sosial masyarakat dalam suasana pemilu dan pilkada cukup fluktuatif.

Selain itu juga hal ini jelas berkaitan dengan pilpres mendatang. Bisa saja ini bentuk antisipasi presiden dari aksi-aksi kerusuhan massa,” terangnya tidak membantah bahwa kondisi ini sangat jelas bernuansa politis. (neu)

Gratifikasi Japung

Digunakan Parkir Liar

Syaiful: Kenapa Pejabat - Dewan Selamat?

PU Bina Marga Tertibkan Jalur Prambon-Mbulang

SURABAYA - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (13/2) menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Wirja Suatman Mandala Putra (34), terdakwa pembunuh kakak-adik di jalan Simo Prona Jaya pada 2012 lalu.

Vonis hakim yang diketui oleh Achmadi sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Putusan hakim tersebut dibacakan oleh hakim Unggul. Terdakwa kelahiran Sukabumi Jawa Barata tersebut dianggap terbukti melakukan pembunuhan berencana. Ia dinyatakan terbukti bersalah dan harus bertanggung jawab atas kematian Sunarsih (istri) dan Supiati (adik iparnya).

“Tidak ada alasan pemaaf yang dapat meringankan per-

buatan terdakwa yang dengan sengaja menghilangkan dua nyawa sekaligus dan menguburnya dalam satu lubang, Menjatuhkan pidana selam 20 tahun dikurangi dengan massa penahanan yang sudah dijalaninya,”kata Unggul saat membacakan putusannya.

Aksi pembunuhan itu, Unggul dilatar belakangi niat terdakwa yang ingin menguasai harta milik korban Sunarsih dan menguasai hak asuh anaknya.

“Latar belakang penolakan cerai dari korban sunarsih itulah dijadikan alibi terdakwa untuk menghabisi korban,”jelas unggul.

Suasana persidangan yang awalnya berjalan tenang mulai memanas, diakhir persidangan keluarga korban mengamuk dan berteriak histeris pada hakim. Keluarga yang berjumlah puluhan

orang itu mengejar terdakwa dari ruang persidangan hingga memasuki ruang tahanan PN Surabaya sambil berkatakata kotor.

Beruntung aksi itu berhasil dikendalikan kemananan PN Surabaya dan seorang anggota intel dari Polsek Sawahan. Bahkan beberapa awak media yang sedang melakukan peliputan juga terkena lemparan botol air mineral yang sengaja akan di lemparkan ke arah terdakwa. “Nyawa harus dibayar nyawa, kenapa cuma dihukum 20 tahun , padahal saya sudah bayar pengacara Iwan sebesar Rp 350 ribu tapi kok tetap dihukum ringan,” ungkap Manikem, kakak kandung korban usai persidangan.

Seperti diketahui terungkapnya aksi pembunuhan yang dilakukan terdakwa Wirja berawal dari penemuan mayat

wanita kakak adik yang ditemukan warga telah dikubur bersamaan dibawah lantai beralas keramik di kamar belakang rumah mereka pada 7 Agustus 2012 lalu. Setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian dan olah tempat kejadian perkara (TKP), Polisi akhirnya menetapkan Wirja sebagai tersangka.

Wirja sendiri berhasil ditangkap Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Jatim saat berada dirumah istri mudanya di Cilangkap, Purwakarta.

Motif dibalik aksi pembunuhan itu lantaran berebut hak asuh anak, Warja ingin mengasuh Alif (3), anak pertama buah pernikahannya dengan korban Sunarsih (46), yang dinikahinya sejak 5 tahun lalu. Setahun terakhir keduanya dalam proses cerai, dan belum ada kata sepakat tentang hak asuh anak. (kas/han)

SIDOARJO – Semakin banyaknya parkir liar kendaraan berat (truk tronton) di sepanjang jalur Prambon-Mbulang sisi utara PT Pakerin, mendorong PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo bersikap tegas dengan mamasang median jalan. Pasalnya, sejak badan jalan wilayah tersebut di perlebar sepanjang 800 meter pada akhir 2012, semakin banyak truk tronton yang memarkir kendaraan berat itu di bahu jalan PT Pakerin.

Pemasangan median jalan untuk memfungsikan jalur dari Prambon ke Mbulang ini di pimpin langsung oleh terang Kepala Dinas PU Bina Marga, Ir Sigit Setiawan, Rabu (13/2). Menurut Sigit, panggilan akrabnya, hal ini merupakan solusi agar sopir truk yang bongkar muat ke PT Pakerin tidak sembarangan memarkirkan kendaraannya di jalur ini.

“Kita tidak ingin peningkatan jalan yang kita lakukan dengan biaya besar, ternyata disalahgunakan hanya sebagai tempat parkir truk bongkar muat. Makanya kita pasang median jalan ini agar jalan ini benar benar berfungsi dengan benar,” ujar Sigit saat pemasangan median jalan sementara di jalur ini.

Median jalan yang dipasang sepanjang 450 meter dengan lebar median 2 meter ini lanjut Sigit, juga akan dibarengi dengan peninggian satu lapis aspal lagi pada jalur yang ada.

Selain itu, juga bakal dilakukan pemasangan trotoar di sisi kanan dan kiri jalan. Nantinya, lebar jalan jalur kanan dan kiri maksimal 6 meter dengan target pekerjaan finish pada tahun anggaran 2013 ini.

“Sekaligus saat penambahan lapisan ini digunakan untuk sosialisasi penggunaan jalan kepa-

da pengguna jalan,” lanjut Sigit.

Dari pantauan di lokasi, pemasangan beton median jalan sementara yang dilakukan PU Bina Marga ini, mendapatkan back up langsung dari pihak Kepolisian, Satpol PP serta Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, beberapa pasukan kuning juga diterjunkan, untuk membersihkan debu dan kotoran yang terlihat cukup padat melapisi jalur sisi utara median jalan yang baru ditingkatkan.

Sementara itu, beberapa bangunan semi permanen berupa warung transit para sopir bongkar muat PT Pakerin yang masih berdiri di sisi utara jalan Prambon Mbulang ini, juga akan ditertibkan bersamaan pembangunan median jalan. Para pemilik warung ini diminta segera menggeser bangunannya ke sisi timur, atau tepatnya ke area parkir truk yang lahannya berada di ujung paling timur. (yun)

12 Gerindra tak Setuju Privatisasi Semen Baturaja JAKARTA-Fraksi Partai Gerindra DPR menolak privatisasi PT. Semen Baturaja (Persero) sebab terlalu berisiko bila perusahaan kebanggaan warga Sumatera Selatan itu dijual ke publik. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Gerindra, Sadar Subagyo menegaskan, PT. Semen Baturaja (Persero) sebaiknya digabungkan dengan PT. Semen Indonesia untuk memperkuat Holding BUMN industri semen. “Dengan semangat memajukan BUMN industri semen nasional, Fraksi Partai Gerindra menolak diberlakukannya privatisasi BUMN PT. Semen Baturaja (Persero) melalui IPO,” tegas Sadar di Jakarta, Rabu (13/2).

Sebelumnya, Rapat Komisi XI DPR RI akhirnya memutuskan dapat menyetujui rencana privatisasi PT. Semen Baturaja (Persero) dalam Program Tahunan Privatisasi Tahun 2012 dengan melepas kepemilikan saham melalui IPO maksimal 35% (saham baru), termasuk kepemilikan karyawan (MESOP).

Menurut Sadar, bergabungnya PT. Semen Baturaja (Persero) ke PT. Semen Indonesia, dapat meningkatkan kemampuan produksi yang dihasilkan PT. Semen Gresik, PT. Semen Padang, dan PT. Semen Tonasa yang tergabung dalam PT. Semen Indonesia. Selain meningkatnya kemampuan produksi, penguasaan pasar semen nasional oleh Holding BUMN Industri Semen juga akan semakin membaik.

Selain meningkatnya kemampuan produksi, penguasaan pasar semen nasional oleh Holding BUMN Industri Semen juga akan semakin membaik. “Sekali lagi saya tegaskan, Fraksi Partai Gerindra tidak setuju dengan rencana privatisasi melalui IPO tersebut,” tegas Sadar.

Sadar menjelaskan, Semen merupakan industri strategis. Bahkan Sadar khawatir bila dijual ke publik akan mengulang kisah lama. “Bisa saja pembelinya orang Indonesia tapi di belakangnya asing,” kata Sadar.

Padahal jelas Sadar, banyak cara untuk mendapatkan dana selain IPO. “Mereka bisa beli saham dan mengembangkan semen di Vietnam. Masak di Indonesia nggak bisa beli saham Semen Baturaja,” jelas dia.

Guna melengkapi proses persetujuan penawaran umum saham perdana (IPO) PT Semen Baturaja (Persero), rencananya Komisi XI DPR akan memanggil Kementerian Keuangan, Kementerian Negara BUMN dan Semen Baturaja paling tidak pada pekan depan. Pemanggilan tersebut untuk mendapatkan jawaban terkait catatan dari seluruh fraksi. “Kami menunggu untuk bertemu Meneg BUMN (Dahlan Iskan), Semen Baturaja dan Menteri Keuangan (Agus Martowardojo). Tetapi, kami setuju dengan sejumlah catatan yang perlu juga dijawab tertulis,” kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Kamaruddin Sjam di Gedung DPR Jakarta, Rabu (13/2). (gam/abe)

Pemerintah Keberatan APBN Talangi Dana Nasabah Century JAKARTA-Tim Pengawas Century DPR RI mengusulkan penyelesaian dana nasabah yang terkait kasus PT Antaboga Delta Sekuritas ditalangi lewat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bila dana tunai dan penjualan aset-aset yang disita tidak mencukupi.

Usulan tersebut mencuat dalam kesimpulan rapat Timwas Century dengan Sekjen Menteri Keuangan, Dirut Bank Mutiara, dan perwakilan nasabah Bank Century di Jakarta, Rabu (13/2). Namun usulan DPR ini ditolak pemerintah.

Dalam putusan Mahkamah Agung (MA), Bank Mutiara harus mengganti dana nasabah. Namun, Timwas Century DPR menilai tidak mungkin Bank Mutiara bahkan LPS menyelesaikannya. DPR mengusulkan penggunaan APBN jika dana sitaan tidak mencukupi.

Anggota Timwas Bank Century Achsanul Qosasi menjelaskan negara tidak akan merugi bila harus menalangi dana nasabah. Menurut perhitungannya, aset Robert Tantular melebihi angka yang diusulkan di APBN dan saat ini tengah diburu tim pemburu aset. “Kalau Kemenkeu keberatan, DPR punya hak budget. Minta Rp1,2 triliun untuk penyelesaian Century.

DPR bisa mengusulkan dan dibawa ke paripurna,” kata Achsanul dalam rapat Timwas, Rabu (13/2).

Ketua Timwas Marzuki Alie mengatakan secara logis Bank Mutiara tidak akan mampu melunasi dana nasabah seperti yang diputus MA. “Kalau dikembalikan ke putusan MA, Bank Mutiara logis

enggak mampu. Mau dicicil sampai kapan? Saya kira ini satu-satunya solusi yang baik.

Lapindo saja dibayar. Saya kira bayar nasabah Rp1,2 triliun kecil sekali. Semua aset-aset yg di luar, itu penerimaan negara. Masih ada harapan, kalau lihat hitungannya lebih besar. Enggak mungkin Bank Mutiara membayar yang tidak tercatat,” ujar Marzuki.

Namun, anggota Fraksi PDI Perjuangna, Darto Danusubroto tidak setuju dengan usulan tersebut. “Sebelum menggunakan dana negara sebaiknya dimaksimalkan terlebih dahulu upaya pengembalian aset bank Century yang tersebar di berbagai negara.

“Saya minta itu tawaran terakhir, yang harus dikejar sekarang itu penyelesaian barang sitaan,” ujar Darto.

Tolak Sementara itu, pemerintah menolak mengganti dana nasabah Bank Century lewat dana APBN. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Ki Agus Ahmad Badarudin mengatakan, pengembalian dana nasabah bank itu menggunakan APBN ini akan menjadi presden. “Kalau ada pihak yang kalah dan lebih dari 100 orang maka bisa datang ke DPR. Kalau ini dikabukan kami juga akan menghadapi seperti

itu,” kata dia, di Jakarta, Rabu (13/3) Menurut dia, pengembalian dana nasabah itu seharusnya dilakukan oleh Bank Mutiara yang dulunya bernama Bank Century. Dia merujuk pada putusan Mahkamah Agung.

Kementerian Keuangan sendiri mendesak percepatan penjualan aset Bank Century.

Dengan demikian, dana penjualan aset itu bisa digunakan untuk membayar dana nasabah Bank Century.

Para nasabah Bank Cen-

tury sendiri sepakat pengembalian dana itu harus dilakukan oleh Bank Mutiara. Z. Siput, perwakilan para nasabah mengatakan, MA telah memutuskan yang membayar dana nasabah adalah Bank Mutiara.

Sejak kasus Bank Century meledak tahun 2008 lalu, beberapa nasabah Bank Century tidak bisa menarik dananya lagi dari Bank tersebut. Termasuk waktu itu pengusaha Budi Sampoerna tak dapat menarik dananya yang men-

capai Rp2 triliun di Bank Century. Hal ini bermula pada 13 November 2008 lalu, Gubernur Bank Indonesia (BI) yang waktu itu dijabat Boediono yang membenarkan Bank Century kalah kliring atau tidak bisa membayar dana permintaan dari nasabah sehingga terjadi rush. Jadi sudah hampir lima tahun para nasabah Bank Century dan Antaboga ini memperjuangkan nasib mereka untuk pengembalian dana yang sudah ditaruh di Bank Century ini. (gam)

KASUS SPRINDIK

PERBANKAN

DPR Desak Presiden Kirim Nama Pengganti Gubernur BI JAKARTA-Pemerintah ternyata belum juga menggirim nama pengganti Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution ke DPR, kendati masa jabatannya akan segera berakhir pada 22 Mei 2013 mendatang.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengingatkan Presiden harus segera mencari pengganti Gubernur BI. “Presiden memiliki sisa waktu 9 hari, terhitung hari ini, yaitu paling lambat tanggal 22 Februari 2013, untuk mengajukan calon Gubernur BI untuk periode 2013-2018,” kata Harry kepada wartawan, Rabu (13/2).

Dia menegaskan tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan Gubernur BI, Presiden harus sudah mengajukan nama calon Gubernur BI pengganti, atau tepatnya tanggal 22 Februari 2013 mendatang. “DPR memiliki waktu tiga bulan untuk memproses calon Gubernur BI yang diajukan Presiden agar begitu jabatan Gubernur BI yang sekarang berakhir, sudah terpilih Gubernur BI yang baru,” katan dia.

Harry menegaskan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden terkait calon pengganti Gubernur BI. “Senin ini (surat) dari Komisi XI melalui pimpinan DPR ke Presiden. Presiden tampaknya perlu diingat agar tidak melanggar aturan UU BI ini,” ungkap Harry.

Direktur Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI Difi Ahmad Johansyah mengatakan, tahun ini terdapat dua jabatan Dewan Gubernur yang akan berakhir. “Pak Darmin (Gubernur BI) dan Pak Hartadi (Deputi Gubernur BI). Pak Darmin berakhir Mei, Pak Hartadi Juni,” kata Difi.

Jabatan Gubernur BI memang telah dijabat oleh Darmin Nasution sejak Surat Keputusan (SK) turun pada

NASIONAL

KAMIS 14 PEBRUARI 2013 NO.0056 | TAHUN II

21 Agustus 2010 dan dilantik pada 21 September 2010. Sebelumnya, Darmin didaulat sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI sejak 2009 menggantikan Boediono yang menjadi Wakil Presiden.

Sedangkan untuk pengganti Deputi Gubernur BI Hartadi Agus Sarwono, Harry bilang, akan kembali melayangkan surat calon pengganti kepada Presiden pada Maret nanti. “Pak Hartadi belum, Pak Hartadi berakhir 19 Juni.

Jadi nanti, Maret baru kami ingatkan Presiden kembali,” ungkap dia.

Sementara terkait dengan pengganti Budi Mulya, Harry mengatakan Komisi XI DPR akan segera menunjuk pengganti yang akan duduk di kursi Deputi Gubernur BI. Dua nama petinggi BI disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Budi Muliya yaitu Perry Warjiyo dan Hendar. Salah satunya akan meneruskan tongkat estafet deputi Gubernur BI ditinggal Budi Mulya sejak 29 November 2012. “Direncanakan tanggal 11 Maret 2013, sudah diputuskan Komisi akan kami pilih satu di antara keduanya (Perry Warjiyo atau Hendar),” jelas dia.

Saat ini, Perry Warjiyo menjabat sebagai Asisten Gubernur BI dan Hendar menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pengelolaan Moneter BI Sekadar catatan, Budi Mulya meninggalkan jabatannya dengan mengajukan surat permohonan non aktif kepada Dewan Gubernur BI pada 15 Oktober 2011 dan Rapat Dewan Gubernur.

Pengajuan masa nonaktif diajukan tak lama setelah Budi Mulya terbukti menerima transfer uang senilai Rp1 miliar dari bos Bank Century Robert Tantular, sesuai temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (gam)

SBY Merasa Dibenturkan Dengan Anas Urbaningrum JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa kurang nyaman dengan berita bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Berita yang muncul seolah-olah mengadu domba dirinya dengan Anas Urbaningrum. Hal ini diungkapkan Juru Bicara Presiden, Julian Aldrian Pasha di Jakarta, Rabu (13/2).

Lebih jauh Julian menambahkan Presiden merasa “terganggu” dengan pemberitaan tersebut. Oleh karenanya, Presiden minta KPK melakukan pengusutan secara serius dan transparan atas kebocoran dokumen itu. “Ada baiknya bekerja sama dengan kepolisian. Siapa pun yang bersalah mesti diberikan tindakan sesuai ketentuan perundangundangan,” tuturnya Presiden juga menyoroti sikap pihak-pihak tertentu yang tanpa beban melakukan pembocoran rahasia negara.

Padahal kebebasan dan keterbukaan informasi publik ada aturannya. “Negara kita negara hukum. Oleh karena itu, hukum mesti ditegakkan,” tegasnya Jika nantinya hasil investigasi ternyata tidak terbukti ada keterlibatan staf Istana, Presiden meminta nama baik yang bersangkutan harus dipulihkan.

Sebelumnya, pimpinan KPK telah memerintahkan Deputi Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal KPK untuk membentuk tim investigasi guna mengusut kasus itu. Tim akan bekerja untuk memastikan apakah dokumen yang bocor itu berasal dari KPK atau bukan.

Mekanisme dewan pertimbangan pegawai dan komite etik dibentuk jika pembocornya terbukti berasal dari dalam KPK. Jika pelaku pembocor dokumen ternyata levelnya berada di bawah komisioner, akan dibentuk dewan pertimbangan pegawai untuk menyidangkannya. Jika ternyata

pembocor dokumen tersebut merupakan salah satu komisioner KPK, akan dibentuk komite etik untuk mengusutnya.

Ditempat terpisah, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo

Presiden juga menyoroti sikap pihak-pihak tertentu yang tanpa beban melakukan pembocoran rahasia negara.

Padahal kebebasan dan keterbukaan informasi publik ada aturannya. mempersilahkan KPK untuk melakukan penyelidikan lewat pengawas internal. “Sekali lagi kita tunggu hasil penyelidikan KPK. Tentunya KPK sudah menjelaskan dengan baik. Kita ikuti saja perkem-

bangan, KPK sudah nangani.

Begitu kan,” katanya di selasela rapat kerja dengan Komisi III DPR di DPR, Jakarta, Rabu (13/2).

Preseden Buruk Sementara itu, anggota Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menilai bocornya sprindik atas nama Anas Urbaningrum merupakan preseden buruk kinerja KPK. Terlebih lagi, lanjut Akil, wakil ketua KPK Adnan Pandupradja mengungkap sprindik Anas adalah asli. “Bocornya sprindik sengaja atau tidak harus ada sanksi. KPK harus represif biar tegas,” kata Akil.

Dia menegaskan, bocornya sprindik yang disebut asli tersebut menegaskan Anas sudah tersangka. Pasalnya, dalam dokumen tersebut, Anas diketahui menerima gratifikasi mobil Harrier.

Gratifikasi di atas Rp 10 juta, terang Akil, bagaimanapun juga membuktikan bahwa Anas terlibat dalam kasus korupsi. “Gratifikasi itu ter-

masuk korupsi dan KPK dapat mengembangkan lagi keterlibatan Anas lebih luas. Soalnya kasus Hambalang ini butuh penyelidikan yang lebih mendalam,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, draf Sprindik Anas tersebar luas pada Sabtu(9/2) pekan lalu. Diduga itu disebarkan oleh Imelda Sari asisten stafsus Presiden. Dalam Sprindik tersebut tertulis, melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga di Hambalang yang dilakukan oleh tersangka Anas Urbaningrum. Tertulis juga bahwa Anas melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Imelda Sari, juga membantah telah menyebarkan draf sprindik itu. Imelda mengaku telah menjadi korban disinformasi pihak-pihak tertentu. (gam/cea)

BANTUAN LUAR NEGERI

Pong Hardjatmo Gantung Boneka Tikus di Depan Kantor KPK JAKARTA- Aktor senior Pong Hardjatmo memberikan dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dengan menggantung boneka tokoh kartun tikus di gedung lembaga antikorupsi.

“Saya hanya ingin menagih janji, jika benar nanti terbukti siap tidak digantung di Monas seperti yang diucapkan (Anas Urbaningrum)?” kata Pong Hardjatmo di Jakarta, Rabu.

Ia mengaku sengaja membawa boneka tikus berwarna biru muda bercampur putih sebagai simbol dari koruptor yang digantung di sebuah replika tiang gantungan terbuat dari kayu untuk diserahkan kepada pimpinan KPK. Pong yang mendatangi KPK sekitar pukul 15.20 WIB

memberikan keterangan terlebih dulu kepada wartawan perihal kehadirannya di lembaga antikorupsi sebelum akhirnya masuk ke dalam ge-

dung KPK. Sebelumnya Ketua Umum nonaktif DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah mengatakan jika memang

dirinya terbukti menerima sepeser pun dana dari proyek Hambalang maka ia bersedia digantung di Monas.

Meski draft surat admin-

istrasi sprindik penetapan tersangka Anas Urbaningrum oleh KPK sempat beredar di media massa namun hingga kini status Ketua Umum nonaktif DPP Partai Demokrat ini hanya saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Terakhir, pimpinan KPK Adnan Pandu Praja mengatakan sempat mememberikan paraf dalam draft administrasi sprindik penetapan tersangka Anas Urbaningrum yang sempat diberitakan media massa.

Namun paraf tersebut dicoret karena masih harus ada proses gelar perkara lain yang dilakukan terlebih dahulu.

Tim internal KPK pun masih menyelidiki perihal beredarnya draft surat administrasi sprindik penetapan tersangka Anas Urbaningrum ke media massa. (ant/abe)

NASIONAL

13

KAMIS 14 PEBRUARI 2013 NO.0056 | TAHUN II

PERBANGKAN SYARIAH

BRI Syariah Tawarkan Sukuk Negara Ritel KENDARI-PT Bank BRISyariah menggelar investor dan media gathering untuk menawarkan produk Sukuk Negara Ritel (SUKRI) 005 kepada investor perorangan sebagai alternatif instrumen investasi yang sangat menarik, dan berbasis syariah. Acara juga dikemas dengan menggabungkan grand launching BRISyariah cabang Kendari yang dilakukan oleh Direktur PT Bank BRISyariah Eko B. Suharno dan Asisten II Sekretaris daerah provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Abdul Rahim, SE. BRISyariah cabang Kendari telah mulai live operational pada 9 Januari 2013 lalu.

Menurut Pimpinan Cabang BRISyariah Kendari, Prasetyanto Wahyutomo, sebagai salah satu Agen Penjual SR 005 yang ditunjuk Pemerintah, BRISyariah ikut memasarkan dan membantu investor yang berminat dalam pemesanan SR 005 di pasar perdana serta sebagai bertindak sebagai standby buyer jika ada penjualan kembali di pasar sekunder “Kami akan menyediakan informasi harga wajar melalui website corporate yang dapat diakses oleh investor, disamping itu Sukuk Ritel juga dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan dengan maksimum pinjaman sebesar 80% dari nilai Sukuk Ritel yang dimiliki,” jelas Wahyutomo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (13/2).

Apabila ada investor BRIS yang ingin menjual kembali dalam waktu sampai dengan 1 bulan, maka BRISyariah berkomitmen minimal akan membeli kembali di harga 100.3%. Sementara apabila investor ingin menjual dalam masa 6 bulan pertama maka BRISyariah minimal akan membeli di harga par 100%. Hal ini untuk melindungi investor dari risiko gejolak harga di pasar (market risk),” ujar dia.

Sukuk Negara Ritel (SR 005) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah RI berdasarkan prinsip Syariah yang ditawarkan kepada investor perorangan (WNI) di pasar perdana dalam negeri. Tujuan diterbitkannya adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sementara itu, manfaatnya diantaranya diversifikasi sumber pembiayaan APBN, memberikan alternatif instrument ritel berbasis syariah bagi investor, dan memperluas basis investor Surat Berharga Negara dipasar domestik.

Melalui investasi di Sukuk Negara Ritel ini maka selain dapat berinvestasi pada instrumen surat berharga yang aman dengan imbal hasil tinggi, investor juga dapat meningkatkan rasa nasionalisme karena dengan membeli sukuk akan secara tidak langsung membantu Pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman Luar Negeri.

Dia mengaku, penjualan Sukuk Negara Ritel secara historis mendapat respon yang positif dan melebihi target.

SR 001 terjual sebanyak Rp 5,5 triliun dengan coupon rate 12% pa. SR 002 dan SR 003 masing-masing sebanyak Rp 8,03 triliun dan Rp 7,34 triliun dengan coupon rate 8,7% pa dan 8,15% pa. Sementara SR 004 terjual sebanyak kurang lebih Rp. 13.6 T dengan coupon rate 6.25 % pa. Kini SR 005 ditawarkan kepada investor dengan coupon rate 6%. SR 005 saat ini berjangka waktu 3 tahun (27 Februari 2013 - 27 Februari 2016). (gam)

ant/M Agung Rajasa

ANGKOT JAKARTA BAKAL DIHAPUS. Puluhan angkutan kota (Angkot) menunggu penumpang di terminal Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (13/2). Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berniat menghapus angkot secara bertahap dan Jakarta ke depannya hanya memiliki feeder bus way (bus pengumpan). Rencananya Pemda DKI Jakarta akan membeli 1.000 unit bus.

Moratorium Utang Bukan Solusi

Diprediksi Justru Turunkan Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA-Kebijakan moratorium utang pemerintah dinilai hanya akan menurunkan angka pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, penghentian utang justru akan memicu gejolak di pasar dan penjualan obligasi pun tidak akan terserap pasar.

“Berutang boleh saja, wajar bagi sebuah negara untuk berutang. Kalau dilakukan moratorium utang, sesaat setelah itu obligasi tidak akan laku di pasar dan pertumbuhan ekonomi akan turun,” kata Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono di Gedung DPR Jakarta, Rabu (13/2).

Menurut Tony, penerapan sistem APBN defisit terbukti mampu meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi negara. “Ada negara yang menerapkan balance budget, seperti Myanmar, tetapi ekonominya tidak bertumbuh. Dahulu India juga balance budget, tetapi pertumbuhan ekonominya sangat lambat,” paparnya.

Lebih lanjut Tony mengatakan, kebijakan berutang menjadi wajar bagi sebuah negara jika memenuhi tiga unsur yang menjadi persyaratannya. Pertama, seharusnya utang sengaja dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam upayanya

menggenjot pertumbuhan ekonomi. Syarat kedua, kata dia, pengajuan utang oleh pemerintah mesti melewati kalkulasi kemampuan untuk membayar. “Yang ketiga, terkait dengan APBN yang masih ditopang utang, tidak boleh dikorupsi,” ucapnya.

Dia menambahkan, jumlah utang yang relatif besar tidak akan menjadi permasalahan bagi sebuah negara, sepanjang dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.

“Tetapi yang terjadi saat ini, Terkait dengan usulan moratoriun utang, sejauh ini capex (belanja modal) untuk infrastruktur kita sangat rendah, berbeda sekali dengan yang diterapkan Malaysia, China atau Thailand,” kata Tony.

Terkait dengan banyaknya pendapat yang menyarankan agar pemerintah memangkas anggaran belanja untuk membayar utang, jelas Tony, usulan itu justru menyesatkan. Dia mengatakan, pemotongan anggaran be-

lanja negara untuk membayar utang akan secara signifikan menurunkan pertumbuhan ekonomi, seperti yang tengah di alami Yunani. “Silahkan saja kalau berani untuk memotong budget, tetapi akan ada risiko yang besar. Pertumbuhan ekonomi akan turun drastis,” jelas Tony.

Turun 100 Persen Sementara, Direktur International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE), Iman Sugema mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri akan terus berlanjut, mengingat sejak sepuluh tahu terakhir kemampuan pemerintah untuk membayar utang mengalami penurunan lebih dari 100 perse. “Free cash flow pemerintah di 2012 hanya tersisa Rp400 triliun atau sebesar 4,8 persen dari GDP (produk domestik bruto/ PDB). Artinya, ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kapasitas untuk membayar utang dan membangun terus menurun,” kata Iman.

Padahal, lanjut Iman, pada 2001 dana yang tersisa dari APBN masih sebesar 10,4 persen dari GDP. Dia menjelaskan, perhitungan free cash flow merupakan total penerimaan negara dikurangi trans-

MIGAS

real pada jendela transfer musim dingin lalu. Itulah sebabnya dia mengambil keputusan untuk segera kembali ke kampung halamannya guna merumput bersama Gremio. Meski demikian, dia yakin masih akan memiliki peran besar untuk Arsenal.

“Inginnya kembali ke sana, bermain lebih baik dan lebih kuat. Apakah saya punya masa depan di klub itu?

Tentu saja. Ini hanya kesepakatan pinjaman, setelah musim ini kami akan melihat kembali semuanya,” ujarnya.

Dia menambahkan, “Saya selalu ingin tinggal di sini hingga kontraku berakhir.

Saya merasa nyaman di sini dan merasa terhormat bermain untuk klub ini. Tetapi klub ternyata mencari bek kiri yang lain dan ini pesan yang sangat jelas untuk saya bahwa saya tidak akan dimainkan. Padahal saya sangat ingin bermain untuk memulihkan kepercayaan diri dan Gremio adalah tempat yang pas untuk proyek saya tersebut.”

Santos bukanlah satusatunya pemain Brasil yang merumput bersama Arsenal tetapi kemudian kembali ke kampung halamannya sebagai pemain pinjaman. Pada 2011 silam gelandang Brasil Denilson dipinjamkan ke klub asalnya, Santos. Kesepakatan peminjaman itu kemudian diperbarui pada musim panas lalu. (espn/aji)

fer daerah, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

“Pada 2001 free cash flow pemerintah masih 10 persen dari GDP, tetapi di 2012 menjadi 5 persen. Ini artinya, ada penurunan 100 persen kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan membangu,” paparnya.

Lebih lanjut Iman menjelaskan, sejauh ini utang luar negeri pemerintah lebih banyak berasal dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Padahal, kata Iman, sumber keuangan Bank Dunia dan aDB bukan dari iuran anggota, tetapi dihimpun dari dana-dana yang ada di pasar.

“Jadi, suku bunga utang pemerintah terhadap World Bank dan ADB sangat tergantung pada suku bunga yang ada di market,” ucapnya.

Menurut Iman, rasio utang yang terbilang aman berada di angka 32 persen dari PDB. Namun, lanjut dia, kendati rasio utang pemerintah hanya sebesar 23 persen dari PDB, hal ini tidak menandakan Indonesia bisa berhenti untuk berutang. “Sekarang 23 persen memang aman, tetapi hanya aman untuk membayar bunga utang saja dan pemerintah akan terus berutang dan bergantung pada utang,” katanya. (bud)

JAKARTA-Pemerintah menyiapkan modifikasi kapal dan dermaga sejumlah pelabuhan, terkait dengan program angkutan khusus ternak yang telah disiapkan pemerintah untuk mengatasi persoalan suplai serta distribusi daging.

“Kami akan melakukan modifikasi terhadap terminal dan dermaga agar sesuai untuk angkutan khusus ternak,” kata Plt Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Leon Muhammad di Jakarta, Rabu.

Menurut Leon Muhammad, modifikasi tersebut perlu dilakukan karena sudah lama angkutan ternak dilakukan dengan kapal-kapal perintis dengan cara tradisional dan kapasitas yang terbatas.

Selain itu, ujar dia, kapal perintis juga dinilai memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kecelakaan dan sangat rentan terhadap perubahan cuaca yang terjadi di lautan.

Untuk itu, lanjutnya, Kemenhub juga akan bekerja bersama-sama Kementerian Pertanian untuk merancang sebuah kapal yang khusus melalui mekanisme subsidi oleh Pelni.

Ia juga menuturkan, pembahasan terkait dengan pihak mana yang akan ditunjuk sebagai operator angkutan khusus ternak masih dilaksanakan oleh kedua kementerian tersebut. (ant/yuniardi/abe)

PERBANKAN

Santos Yakin Masa Depannya di Emirates SAO PAULO - Meski dipinjamkan ke klub Brasil, Gremio, bek kiri Arsenal Andre Santos mengaku masih memiliki masa depan di Emirates. Karena itu dia berharap, pemain ini akan kembali ke London Utara dengan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

Full back asal Brasil ini tiba di Emirates pada 2011 setelah tampil bagus di Liga Brasil. Tetapi performanya melempem selama berseragam Arsenal. Karena itu pelatih Arsene Wenger lebih banyak membangkucadangkannya. Dia kalah bersaing untuk mendapat tempat di tim utama pasukan Wenger dan sering mendapat kritik tajam dari pendukung “The Gunners”.

Apalagi ketika Santos terekam kamera bertukar seragam dengan striker Manchester United (MU) Robin van Persie yang hengkang dari Emirates ke Old Trafford pada musim panas lalu pada laga Liga Utama Inggris musim ini. Ketika itu, Arsenal kalah dari MU. “Hubungn dengan fans sangat bagus sampai terjadi insiden dengan Van Persie.

Saya sudah minta maaf dan terus memperbaiki diri.

Saya sangat hormat dengan para pendukung Arsenal,” kata Santos kepada Evening Standard.

Nasib Santos di Arsenal semakin tidak jelas menyusul datangnya Nacho Mon-

Perlu Angkutan Ternak

Aset Bank OCBC NISP Rp 79,1 Triliun

atink/koranmadura

DEMO MAHASISWA. Sejumlah mahasiswa di Sumenep menggelar aksi di depan kantor Bupati Setempat (12/2). Mereka mempertanyakan kometmen pemerintah untuk berpihak pada rakyat dalam hal ekonomi. Mereka menyesalkan banyaknya minimarket yang kini perlahan-lahan membunuh pasar tradisional.

Pemerintah Setengah Hati Melarang Pendirian Minimarket NEGARA- Kebijakan Pemkab Jembrana, Bali, menyangkut larangan mendirikan minimarket dengan alasan untuk melindungi pedagang kecil, terkesan setengah hati karena tidak dilaksanakan sepenuhnya.

“Hanya minimarket berjaringan yang tidak boleh, tapi kalau ada warga yang mau mendirikan satu minimarket masih bisa,” kata Kepala Bagian Humas Dan Protokol Jembrana, Suherman, saat dikonfirmasi adanya pembangunan minimarket, Rabu.

Menurut Suherman, selain tidak boleh berjaringan, minimarket yang baru harus jauh dari pasar-pasar tradisional, untuk melindungi pedagang kecil. “Kalau pembuatan minimarket di dalam Kota Negara pasti dilarang karena dekat dengan

pasar tradisional,” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam perda yang mengatur tentang minimarket, ada zona-zona yang masih diperbolehkan untuk membangun pusat perbelanjaan tersebut.

Sedangkan Wakil Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan mengatakan, pihaknya bukannya melarang pendirian minimarket, tapi berusaha untuk mengendalikannya agar pangsa pasar pedagang kecil tetap terjaga.

Menurutnya, keberadaan minimarket tidak bisa sepenuhnya dihentikan, karena juga menyangkut pertumbuhan ekonomi.

“Kalau tidak terlalu besar, minimarket bisa masuk kategori usaha kecil menengah.

Masak akan kami larang, kalau

ada warga yang dari usaha warung kecil kemudian tumbuh menjadi minimarket,” katanya.

Namun Kembang sepakat, minimarket yang terlalu dekat dengan pasar tradisional harus dilarang. “Kalau di Kota Negara sudah terlalu banyak minimarket, dan berjaringan lagi.

Wajar kalau penambahannya kami hentikan,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Bupati Jembrana, I Putu Artha mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan ijin untuk minimarket berjaringan.

Ia menilai, minimarket berjaringan yang menjual segala kebutuhan rumah tangga, merugikan pedagang kecil di pasar tradisional karena kalah bersaing. (ant/taufiq m/abe)

JAKARTA-Bank OCBC NISP mencatat pertumbuhan aset pada 2012 sebesar 79,1 triliun rupiah atau tumbuh 32 persen dibanding 2012 sebesar 59.834 trilun rupiah. “Berkat dukungan segenap nasabah dan mitra usaha lainnya, kami telah berhasil mencapai pertumbuhan kinerja yang cukup membanggakan selama tahun 2012.

Pencapaian tersebut telah kami buktikan melalui beberapa penghargaan yang berhasil kami raih di akhir tahun 2012 kemarin, salah satunya adalah penghargaan sebagai “Indonesia Most Trusted Company” dari The Indonesian Instute of Corporate Governance,” ujar Presiden Direktur Bank OCBC NISP, Parwati Surjaudaja di Jakarta, Rabu (13/2).

Dia menjelaskan, pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 28 persen, dari 47.420 triliun rupiah di 2011 menjadi 60,8 triliun rupiah pada 2012 yang diikuti juga oleh kenaikan kredit sebesar 28 persen menjadi 52,9 triliun rupiah dibanding 2012 sebesar 41.276 triliun rupiah.

Sehingga Loan to Deposits ratio menjadi 86,8 persen pada akhir tahun 2012 dibanding 2011 diposisi 87,0 persen.

“Pertumbuhan dana pihak ketiga tersebut merupakan bukti tingginya kepercayaan nasabah terhadap Bank OCBC NISP,” jelas Parwati dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (13/2).

Dengan pemberian kredit yang sangat selektif dan dengan prinsip kehati-hatian, Bank OCBC NISP berhasil menjaga rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 0,9 persen pada akhir tahun 2012, turun dari 1,3 persen pada akhir tahun 2011.

Bank OCBC NISP kata dia juga berhasil membukukan laba bersih sebesar 915 miliar rupiah atau naik 22 persen di tahun 2012 dari 753 miliar rupiahpada tahun 2011.

Kenaikan laba ini terutama didorong oleh kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 14 persen dari 2,3 triliun rupiah pada tahun 2011 menjadi 2,6 triliun rupiah pada tahun 2012. Sementara itu, pendapatan non-bunga bank juga tumbuh sebesar 28 persen mencapai 836 miliar rupiah dibandingkan 651 miliar rupiah pada periode yang sama tahun sebelumnya. “Kenaikan laba tersebut juga tidak lepas dari berbagai upaya pengendalian biaya operasional yang berhasil dilakukan bank melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas,” imbuh dia.

Disisi lain, rasio-rasio penting per 31 Desember 2012 berada pada posisi yang sangat baik. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 16,5 persen, jauh diatas ketentuan minimal Bank Indonesia (BI) sebesar 8 persen. Sedangkan ROA dan ROE masing-masing 1,8 persen dan 12,2 persen.

Dia menjelaskan, dukungan kuat dari OCBC Singapore memberikan added value bagi seluruh stakeholder secara berkesinambungan. (gam)

14

OPINI

KAMIS 14 PEBRUARI 2013 NO. 0056 | TAHUN II

salam songkem Butuh UU Komunis

P

ernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Pesantren Tebuireng Jombang (Selasa 12/2) mengenai perlunya UU Komunis mengingatkan kita pada peristiwa G.30.S PKI pada tahun 1965.

Selama peristiwa pemberontakan PKI itu, dalam sebuah Laporan The Econimist London tercatat antara Desember 1965-Pebruari 1966 sebanyak 100.000 rakyat mati, bahkan menurut Bung Karno mencapai sebanyak 780.000 rakyat Bali dan Sumatera mati dibantai PKI. Sedangkan di Jawa 800.000 orang juga mati mengerikan karena dibantai PKI. Di Banyuwangi, pembantaian mulai 20 November 1965-Oktober 1968, mayat dikubur dilubang-lubang yang sudah disiapkan dalam satu lubang memuat 2025 orang, disiram kemudian dibakar. Puluhan ribu guru ngaji hilang, 30.000- 92,000 ribu guru sekolah di desa Margosari Klaten ditembak, ribuan kiai dan santri disembelih dan ditembaki di Jatim, dan masih banyak lagi di daerah lain di Indonesia yang menjadi korban kekejaman komunis selama pemberontakan PKI. Berdasarkan data tersebut, sudah seharusnya negera ini tidak memberikan ruang dan tempat bagi kehidupan komunis. Menolak komunis di Indonesia tidak bertentangan dengan HAM, karena HAM tidak bisa dijadikan alasan untuk memelihara pemberontak. PKI memang sudah tidak ada di Indonesia, tetapi adanya komunis di negara ini menjadi bukti bahwa cikal bakal tumbuhnya PKI di negara ini cukup potensial.

Ancaman kembali gerakan PKI atau komunis di Indonesia bila tidak segera diatur oleh sebuah UU maka menjadi suatu keniscayaan yang cukup meresahkan. Suatu saat nanti, gerakan komunis akan kembali menggegerkan negara Indonesia dan membuat semua rakyat Indonesia terperangah, bukan ilusi. Apalagi di negara ini, sudah kehilangan UU Subversi yang bisa mengatur tentang gerakan-gerakan untuk kepentingan ketertiban, keamanan, dan stabilitas, karena UU itu sudah dicabut.

Karenanya, UU yang mengatur larangan komunis di Indonesia memang menjadi suatu kebutuhan untuk dijadikan payung hukum.

Setidak-tidaknya sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa gerakan komunis yang dapat membahayakan negara NKRI dan rakyatnya. Sudah menjadi kewajiban negara dan rakyat Indonesia untuk bersama-sama menolak ideologi komunis maupun kebangkitan gerakannya.

Kecuali bila ada di antara kita ingin memelihara pemberontak diam-diam membangun kekuatan untuk kembali menghancurkan negara ini dari dalam. Maka pihak yang menghendaki komunis bangkit baik sebagai ideologi maupun gerakan di Indonesia, mereka akan menjadikan HAM sebagai senjata utamanya. Tetapi Komnas HAM sendiri tidak mungkin menggunakan alasan HAM hanya untuk memelihara bangkitnya komunis di Indonesia, karena jika itu dilakukan maka Komnas HAM sudah menyalahgunakan fungsi keberadaan lembaga tersebut untuk kepentingan membela pemberontak dan ideologi komunisnya yang sangat dibenci rakyat di negeri berbendera merah putih ini.

Tidak ada alasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk tidak memberikan dukungan atas usulan pembentukan UU yang mengatur sanksi atas bangkitnya komunis baik secara ideologi maupun gerakan di Indonesia. =

Sby Jadi Sorotan

S

ejak Presiden RI yang juga menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) mengambil alih PD dari tangan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum, yang diumumkan di Cikeas, Jumat (8/2) lalu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus menjadi sorotan berbagai pihak, karena kebijakannya mengambil alih kewenangan Anas tersebut dianggap terlalu reaktif. Tidak hanya itu, bahkan pengambilalihan itu juga dianggap tindakan berlebihan SBY sehingga Presiden RI itu terus menuai celaan.

Sorotan tajam itu datang dari Direktur Eksekutif Indobarometer M. Qodari, Analis Politik dari Charta Politica Arya Fernandes, Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, dan banyak pengamat lain yang mulai memberikan penilaian negatif terhadap SBY. Kendati pun begitu, tindakan berani SBY mengambilalih kendali PD juga mendapat sambutan positif, diantaranya dari Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla.

Bila JK menyatakan keputusan SBY mengambilalih itu sebagai suatu ketegasan yang memang harus dilakukan seorang SBY, sejumlah pengamat lain justru menganggap perbuatan SBY yang mengambil alih PD dari Anas Urbaningrum sebagai suatu reaksi yang berlebihan untuk menyingkirkan Anas, karena SBY terlelu berlebihan mencemaskan kekuatan Anas menjadi saingan politisi Cikeas (kelompok SBY).

Dengan demikian, pengambilalihan tersebut sebenarnya merupakan upaya politisi Cikeas untuk mengunci potensi Anas yang cukup mendapat dukungan besar dari pengurus partai tersebut, kecuali politisi Cikeas yang nyata-nyata menghendaki Anas Urbaningrum keluar dari PD. Bahkan bila tidak hati-hati, pengambilalihan tersebut bisa menjadi blunder politik yang sangat membahayakan elaktabilitas PD makin turun dari 8%, bahkan popularitas SBY pun bisa terancam berkurang di hadapan rakyat Indonesia karena SBY terkesan lebih mementingkan parpol daripada mengurus pemerintahan dan rakyat.

Karena itu, SBY perlu melakukan rekonstruksi politik dalam menata kembali PD ke arah yang lebih baik, tidak harus dengan memposisikan diri sebagai seorang pahlawan penyelamat PD, karena hal itu sifat arogansi yang tidak baik ditampilkan. Penilaian negatif ini semakin sempurna pada diri seorang SBY apabila dalam upaya menyelamatkan PD harus mengusir Anas Urbaningrum dari PD, meski dengan alasan biar Anas lebih berkonsentrasi dengan kasus hukum yang dihadapinya sekalipun.

Boleh saja, SBY menyelamatkan PD dengan mengambilalih kewenangan Anas. Mendepak Anas dari kepengurusan PD. Asal SBY bisa membuktikan pada rakyat bahwa tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, dan rakyat yang harus diutamakan SBY tidak terganggu dengan upayanya menangani elaktabilitas PD. Memang, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha pernah menjamin meski SBY tengah mengurus Partai Demokrat, namun SBY tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Akan tetapi, jaminan tersebut tidak cukup diungkapkan semata, karena rakyat lebih memerhatikan perbuatan dan kebijakan SBY daripada pernyataan yang bisa jadi sekedar retorika. =

A

Rusaknya Kultur Ekologis Oleh: Hidayat Raharha | Pendidik dan Pelaku Kebudayaan Kali Marengan, membelah Kota Sumenep dari kampung Arab di Jalan Urip Sumoharjo sampai Desa Marengan Laok dan kemudian terpecah menuju ke muara laut. Kali yang berperan besar dalam menerima limpahan air saat musim hujan tiba.

D

i tahun 80-an Kali Marengan masih bersih dan mampu menerima limpahan air dari belahan kota bagian utara. Sepanjang saluran air yang bening, ganggang hijau berjuntai mengikuti arus air, dan terlihat ikan Mujair berenang, sesekali Lele keluar ke permukaan.

Dari arah barat kampung Arab bagian selatan jalan, air kali masih bening dimanfaatkan untuk mandi dan mencuci. Di musim kemarau, kali Marengan amat berarti bagi petani tembakau untuk menyiangi tanaman tembakau. Para petani dengan mempergunakan pompa, menaikkan air kali dan dialirkan ke bak penampung di sawah untuk menyiram tanaman tembakau.

Di remang pagi dan sore hari terlihat abang becak memanfaatkan air kali untuk membersihkan diri. sebagian lagi mempergunakannya untuk mencuci. Kadang terlihat pula pemancing melemparkan kail ke tangah kali. Kali memberi arti bagi masayarakat di sekelilingnya.

Konon, dahulu kali Marengan merupakan tempat bersandar perahu nelayan seusai melaut. Untuk mengingatkan peran kali di masa silam, tepat di depan gerbang stadion Ahmad Yani-Pangligur berdiri tegak monomen perahu tengah bersandar.

Monomen yang merekam kelebat masa silam, saat Kali Marengan berperan sebagai pelabuhan kecil tempat perahu nelayan bersandar.

Di tahun 2000 saya bersama teman-teman seniman di komunitas sanggar Kembara sempat mengdakan kegiatan “Sastra Perairan” di sepanjang kali Marengan. Sebuah kegiatan peduli lingkungan bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup saat itu. Kami orasi dan memasang plang berisi ajakan (bukan

larangan) kepedulian semua pihak untuk menjaga kebersihan kali. Ada ide saat itu untuk menjadikan kali sebagai tempat wisata keluarga dengan naik perahu yang disandarkan di tepian sambil menikmati makan yang ditawarkan di sepanjang tepian kali. Harapan itu kian dekat saat, pemkab Sumenep membuat taman sepanjang bantaran di tepi jalan raya sepanjang bantaran kali Marengan.Tanaman perindang dan aneka ajenis tanaman bunga mekar berseri sehingga tampak asri. Kali yang memiliki peran dalam perkembangan dan keindahan kota.

Kali Marengan, sebuah saluran yang dulunya berperan sebagai sandaran perahu. Kali yang sempat menjadi tempat mandi dan mencuci bagi masyarakat. Kali menjadi tempat berinteraksi sambil melakukan aktivitas keseharian mandi dan mencuci. Namun kini kian dangkal, sedimen lumpur terus menebal, karena jarang dikeruk. Akibatnya Kali tak mampu menampung limpahan air dari berbagai penjuru kota saat musim hujan tiba. Sumenep Banjir, berbagai kampung dan jalanan terendam air.

Ah, kenangan itu akan segera pergi semenjak awal tahun 2000-an Kali Marengan tak mampu lagi menerima limpahan air yang volumenya kian tinggi. Limpahan yang tak tertampung lagi ketika rawa dan persawahan di sekitar kota telah disulap jadi pemukiman dan perkantoran.

Limbah dari rumah sakit juga mengalir ke tubuh kali Marengan. Tugas Kali Marengan kian berat dengan meningkatnya volume air yang memasuki pembuluhnya. Beban yang menambah sakit dengan masuknya limbah rumah sakit ke aliran nadi kali Marengan. Di pagi hari terlihat berkarung sampah dilemparkan ke perut kali. Sampah rumah tangga di sepanjang kali. Sepele kelihatannya, namun di sini sebenarnya titik mula persoalan. Mereka merasa telah menjaga kebersihan kampung dengan membuang sampah dari lingkungan pemukiman. Sampah itu akan terbawa arus kali Marengan ketika air meluap saat hujan datang.

Sampah yang akan kembali menjadi sampah di muara, tersangkut di

akar bakau atau berserakan di tepian pantai.

Kali Marengan sakit. Limbah dari rumah sakit memasuki selokan di sepanjang jalan DR. Cipto akhirnya meruah ke kali Marengan. Air kali tak lagi jernih dan telah berubah menjadi muara buangan limbah.

Tumpukan sampai yang berjatuhan ke perut kali kian membebani kali sehingga tak mampu lagi bergerak. Kali tak mampu lagi menerima limpahan air dari penjuru pemukiman saat musim hujan tiba.

Kali Marengan sakit.

Limbah dari rumah sakit memasuki selokan di sepanjang jalan DR. Cipto akhirnya meruah ke kali Marengan. Air kali tak lagi jernih dan telah berubah menjadi muara buangan limbah.

Ekosistem kali Marengan telah kehilangan keseimbangannya.

Rawa-rawa dan lahan persawahan yang semula menjadi tempat limpahan air hujan, kini telah menjadi pemukiman dan perkantoran. Parahnya lagi, perumahan Bumi Sumekar sri, kawasan pemukiman ini tidak dilengkapi dengan drainase.

Kalau pun ada drainasenya sangat buruk semakin memperburuk keadaaan, dan menambah beban kerja kali Marengan. Banjir di Sumenep adalah sebuah indikator kacaunya tatalingkung bersamaan dengan derap pembangunan. Tanah resapan makin berkurang dirambah bangunan pemukiman dan perkantoran.

Laju pembangunan gedung tidak diiringi dengan perbaikan drainase, sehingga limpahan air menggenangi jalanan dan perkampungan yang berada di dataran rendah.

Kultur ekologis telah tergerus pada relung fisis ekonomis, limpahan volume air di musim hujan yang kian meningkat tak menemukan resapan dan drainase yang ada tak mampu menyalurkannya. Kali

Marengan tak mampu menyediakan diri sebagai tempat limpahan.

Kondisi yang didukung oleh kultur masyarakat sekitar membuang sampah kedalam kali. Kebiasaan buruk yang amat kontras dengan predikat kota adipura.

Menyelamatkan kali Marengan adalah bagian dari sebuah kesadaran kultural untuk menjaga kebersihan kali dengan tidak membuang sampah ke dalam kali. Upaya ini harus didukung dengan peraturan dan tindakan tegas untuk menjadikan kali Marengan dan kota Sumenep sebagai kota peraih Adipura. Upaya untuk membuat pintu air di hilir kali Marengan, adalah positif. Namun tidak kalah pentingnya adalah melakukan Analisis mengenai dampak lingkungan sebelum pembangunan dilakukan, sebagaimana fenomena yang berkembang, ada developer perumahan yang tidak memperhatikan drainase di kawasan pemukiman, yang menjadi salah satu faktor penyebab banjirnya kota Sumenep.

Jika air kali bersih, aliran air lancar tidak tertutup kemungkinan untuk dijadikan wahana wisata perairan di waktu yang akan datang.

Ekologi kali adalah bagian sebuah peradaban yang juga berkembang secara dinamis. Peradaban tatalingkung ekologis yang hidup bersinergis antara manusia dengan lingkungannya. Secara sirkuler, bila manusia berbuat baik terhadap lingkungan, maka lingkungan akan memberikan dampak positif baginya. Perkembangan ekologis yang berbanding lurus dengan perilaku manusianya.

Betapa besar peran masyarakat dan penentu kebijakan untuk kelangsungan kali Marengan dan menghindari terjadinya banjir di kota Sumenep. Peran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke dalam kali Marengan serta pemerintah mendukung dengan fasilitas dan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan tata lingkung. Semua ini bisa terlaksana jika setiap perencanaan pembangunan diawali dengan analisis dampak lingkungan serta penindakan tegas terhadap setiap pelanggar ketentuan hukum tata lingkung yang ada. =

Potret Transisi Demokrasi Oleh: Musyfiqul Khoir | Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar-Jabodetabek Perubahan politik menuju demokrasi, di satu pihak memberikan harapan terjadinya proses sosial dan politik yang lebih transparan dan redistribusi ekonomi yang lebih adil. Namun disisi lain, perubahan itu juga memberikan agenda mencemaskan jika ditangani baik dan dihadapi secara bijakasana.

D

emokrasi pada dasarnya bukanlah tujuan melainkan sarana menuju suatu tujuan yang lebih hakiki dan luhur, yaitu keadilan. Demokrasi prosedural yang sedang dicoba di Indonesia sekarang ini, seperti pemilihan presiden langsung, pemilihan kepala daerah langsung dan sebagainya, belum menunjukkan dampaknya bagi tujuan yang sedang dituju, yaitu kedilan. Yang terjadi justru terbangunnya raja-raja kecil yang memonopoli sumber-sumber daya ekonomi, politik dan sosial.

Dengan kata lain, demokrasi prosedural di Indonesia sekarang ini belum cukup untuk mengantarkan cita-cita luhur tersebut, yaitu Indonesia yang adil dan makmur atau Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur (QS. Saba: 15). Demokrasi hanya bisa mengantarkan sebuah masyarakat ke arah tercapainya

cita-cita tersebut, hanya jika infrastruktur sosial dan budayanya mendukung. Demokrasi prosedural yang bersifat ahistoris atau tidak didukung oleh infrastruktur yang dibutuhkan, justru potensial memunculkan anarkisme, monopoli sumber daya bagi kelompok tertentu dan yang lebih parah maraknya kasus korupsi di Negeri ini.

Budaya Korupsi Ada yang mengatakan bahwa keadaan Negara ini adalah warisan budaya korupsi. Karena warisan budaya maka sangat banyak akal untuk selalu korupsi. Bagaimanapun kita mengatur hal-hal penting agar menjadi baik atau menjadi bersih dari KKN maka peraturan itu menjadi tidak efektif karena selalu dapat diakali untuk dikorupsi atau dimanipulasi. Menurut laporan Transparansi Internasional menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih rendah. Pada 1999, IPK Indonesia adalah 1,99. Pada 2006, setelah ada KPK, naik jadi 2,4, dan 2010 bertahan pada angka 2,8. Dengan Indeks dibawah tiga, Indonesia masih tergolong sebagai negara yang korup. Dalam laporan lembaga Transparency International 2010, Indonesia berada pada urutan 110, di bawah negara-negara ASEAN, seperti Singapura (9,3), Brunei (5,5), Malaysia (4,4), dan Thailand (3,5).

KPK sebagai lembaga yang mengurusi persoalan korupsi, dinilai belum berjalan maksimal. pada kasus

tertentu, lembaga ini dinilai seperti macan dalam kasus penetapan tersangka Presiden PKS Luthfi Hasan, tapi bertindak seperti ayam sayur dalam kasus Hambalang yang diduga melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (05/02/13 Koran Madura). Begitu juga dengan lembaga penegak hukum, masih terjadi jual beli hukum dalam menentukan siapa yang salah, dan siapa yang benar. Sehingga muncul pernyataan “hukum tumpul di atas dan tajam di bawah”.

masih terjadi jual beli hukum dalam menentukan siapa yang salah, dan siapa yang benar. Sehingga muncul pernyataan “hukum tumpul di atas dan tajam di bawah Modal Sosial Untuk itulah proses demokrasi yang demikian, tidak bisa hanya deserahkan kepada lembaga-lembaga demokrasi melainkan mensyaratkan adanya partipasi penuh masyarakat.

Di amerika sendiri demokrasi membutuhkan, apa yang oleh Robert D. Putnam dalam Bowling Alone (2000), disebut sebagai modal sosial.

Ketika modal sosial ini tidak berjalan, maka sosial inilah yang membuat demokrasi bisa bekerja atau berjalan.

Ada dua unsur penting dalam modal sosial. Pertama, saling percaya, yang otomatis terbangun dalam masyarakat tanpa harus ada campur tangan penguasa. Kedua, dipatuhinya nilai-nilai bersama (social mechanism). Tanpa dua nilai ini, sangat sulit masyarakat menjadi tertib. Mungkin karena masyarakat kita masih dalam transisi demokrasi yang cepat, maka dihinggapi social distrust (ketidak saling percayaan dalam masyarakat). Tidak ada lagi nilai yang bisa diusung bersama sebagai nilai sosial yang suci. Seperti gotong-royong dan saling tolongmenolong. Yang terjadi sekarang ini justru saling mencuri kesempatan untuk saling menelikung.

Tentu saja partai politik dan parlemen tetap penting, juga pemerintah. Tetapi social capital dan nilai-nilainya itu justru dasar bagi lembaga-lembaga diatas, agar dapat berfungsi sebagaimana pemimpin Negara, terutama bagi mereka, yang belum terlalu terikat, misalnya, partai politik atau kelompok eksklusif tertentu.

Mari bersama-sama mambangun memperkuat peran masyarakat dengan segala sistem sosialnya, dan tidak hanya bergantung pada pemerintah dan lembaga-lembaga politik formal semata. =

Pimpinan Redaksi Abrari, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Zeinul Ubbadi, Hariri Em-Noer, Design Grafis Ahmed David, M. Farizal Amir, Ach. Sunandar, Website M. Kamil Akhyari, Sumenep Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Ryan H, Cahyo Wuriyanto Rahmat, Bangkalan R. Aditya (Kepala) Doni Harianto, Moh. Ridwan, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Porwoko Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy, Manajer Pemasaran Djunaidi, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, Telepon (0328) 674374, Fax (0328) 661719, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

TAPAL KUDA

15

KAMIS 14 PEBRUARI 2013 NO. 0056 | TAHUN II

HARI KASIH SAYANG

INAUGURASI PEJABAT

13 Ketua TP. PKK Kecamatan Dikukuhkan PROBOLINGGO –Wakil Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kabupaten Probolinggo Hj Yuni Nawi, Rabu (13/2), melantik 13 Ketua TP PKK Kecamatan, 7 Februari lalu di Pendopo Kabupaten Probolinggo.

Mereka yang lantik adalah Ketua TP PKK Gending, Sukapura, Wonomerto, Tongas, Pajarakan, Bantaran, Maron, Banyuanyar, Tiris, Tegalsiwalan, Kotaanyar, Dringu, Leces, Gending, serta Sukapura.

Dalam sambutannya, Yuni berpesan agar Ketua TP. PKK Kecamatan yang baru dilantik dapat melanjutkan dan memberikan perhatian lebih terhadap usaha-usaha yang telah dirintis oleh ketua sebelumnya.

“Lanjutkan dan tingkatkan terus kiprah pengabdian tersebut. Karena hingga saat ini dukungan dan pengabdian TP. PKK masih sangat diperlukan dan dibutuhkan,” ujarnya.

Menurutnya, pengabdian dalam gerakan PKK bukanlah sesaat, melainkan perjalanan panjang yang nyaris tanpa titik penghentian.

“Dengan pemahaman seperti ini, saya meyakini ibu-ibu dapat menjalani amanah sebagai jajaran pengurus PKK baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan dengan penuh kesungguhan. Kedepankan semangat pengabdian serta tanggung jawab,”pinta Yuni.

Dalam konteks itu, kata Yuni, ada 4 hal yang perlu diperhatikan didalam men-

jalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua TP. PKK Kecamatan. Yaitu, sehati dan sepikir (satu visi), tidak egois, kerendahan hati dan rela berkorban.

“Rasulullah SAW menggambarkan kebersamaan dengan sholat berjamaah.

Sepanjang melaksanakan sholat mereka menjalin hubungan mesra bukan saja dengan Allah SWT melainkan dengan sesamanya.

Dan sesungguhnya gerakan sholat itu mengilustrasikan persamaan dan kesetaraan sekaligus kedekatan satu sama lain. Dalam suasana batin yang tulus jasad yang bersih tidak ada yang terucap kecuali mengagungkan Allah SWT,” pungkasnya.(hud/ han). ant/musyawir

TOLAK PERAYAAN VALENTINE. Para siswa MAN Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (13/2) melakukan aksi menolak perayaan Valentine’s Day. Mereka menilai perayaan tersebut tidak sesuai norma maupun budaya Islam.

PENERTIBAN PEDAGANG

PKL Perlu Ditertibkan PROBOLINGGOKeberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan alun-alun Kota Kraksaan nampaknya mulai disoroti oleh pengguna Trotoar. Para pengguna jalan menilai para PKL itu sok berkuasa, karena memanfaatkan Trotoar yang semestinya untuk pengguna jalan. Namun di manfaatkan PKL untuk menaruh barangnya hingga overload.

“Fungsi trotoar bagi pejalan kaki yang selama ini dikuasai para pedagang atau pemilik kios harus dikembalikan ke fungsi awalnya,”jelas Didik Sugirman kepada Koran madura, Rabu (13/2).

Didik Sugirman, mengaku pemilik kios atau PKL di timur alun-alun kota Kraksaan yang dianggapnya

berlebihan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah di berikan oleh Bupati Probolinggo Drs H Hasan Aminuddin,Msi “Saya kira para pemilik kios yang terletak ditimur Alun-Alun Kraksaan itu sudah berlebihan, karena hampir menutup bahu trotoar yang fungsinya untuk pejalan kaki, bukan untuk barang dagangan,” keluhnya.

Bahkan, pengguna jalan itu berharap agar pihak satpol PP harus turun tangan untuk menertibkan keberadaan kios yang sudah melebihi kapasitas. “Kalau tidak di tertibkan dari sekarang, kapan lagi? Toh sekarang Kota Kraksaan sudah menjadi Ibu Kota Kabupaten Probolinggo. Malu dong.

Pada tamu yang berkunjung Ke Kota Kraksaan, kalau kios itu sampai overload kaya itu,”celotehnya.

Sementara itu salah satu pedagang Semarak, ketika dimintai tanggapannya terhadap problema trotoar bagi pejalan kaki tersebut juga mengeluh dan berharap ada tindak lanjut dari Satuan Polisi Pamong Praja.

“Pihak Satpol PP harus secepatnya turun tangan, karena barang dagangannya meluber ke bahu trotoar sampai bedaknya berada dibahu jalan, bukan di trotoar lagi. Saya kira ini menjadi tanggung jawab Satpol PP untuk melakukan penertiban dan tindakan. Jangan ada diskriminasi!” pungkasnya. (hud).

Siswa MAN Pasuruan Tak Setuju Valday PASURUAN – Hari Kasih Sayang atau Valentine Day yang jatuh setiap 14 Februari tak selalu dinanti kedatangannya. Kemarin (13/2) di kabupaten Pasuruan, ratusan siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di pondok pesantren Areng-areng Kraton, melakukan aksi mengajak masyarakat untuk menolak peringatan hari yang biasa diperingati dengan bagi-bagi bunga dan cokelat ini.

Aksi penolakan itu dilakukan di halaman sekolah. Sekitar pukul 09.00 WIB mereka berorasi sambil membawa berbagai macam poster, misalnya bertuliskan “stop hari valentine sesat, hilangkan zionis valentine, valentine to-

lak dan tidak ada selamanya”.

Para siswa juga melakukan aksi teatrikal dan pembakaran beberapa macam atribut Valentine’s Day. Penolakan tersebut dimaksudkan agar budayabudaya barat tidak masuk ke

kalangan pesantren.

“Selama ini kita menolak ekspresi yang berlebihan di hari valentine day, seperti free sex, mabuk-mabukan dan aksi sesat lainnya,’’ ujar Nailatul siswi kelas 3 bahasa kepada Koran Madura.

Menurutnya peringatan hari kasih sayang itu, bukan asli budaya Indonesia, melainkan budaya asing yang masuk ke Indonesia. Valentine juga dinilai tak cocok untuk diperingati masyarakat di Tanah Air. “Biaya yang dikeluarkan untuk merayakan valentine semestinya diberikan kepada

yang membutuhkan, seperti kaum dluafa, fakir miskin dan anak yatim,”ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Kepala Sekolah MAN bagian Kesiswaan Firmansyah, persoalan yang berhubungan dengan valentine merupakan persoalan yang sangat vital, khususnya bagaimana remaja saat ini yang salah dalam mengartikan hari kasih sayang tersebut. “Valentine’s Day ini disalah artikan sebagai hari kasih sayang antara remaja putra dan putri yang bukan muhrimnya,” pungkasnya. (kap/ara/han)

KESEHATAN MAKANAN

Makanan-Minuman Berbahaya Beredar di Kota Probolinggo

PENYAKIT HIV/AIDS

Status Kota Probolinggo KLB HIV/AIDS PROBOLINGGO–Kota Probolingo ditetapkan berstatus KLB (kejadian luar biasa) HIV/AIDS menyusul meningkatnya jumlah penderita di wilayah tersebut. Keputusan tersebut diambil, saat Komisi C DPRD Kota Probolinggo mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan, RSUD dr Muhammad Saleh, Yayasan Sosial Karya Mandiri dan Bedug Institute. koran madura

SIDAK MAMIN. Petugas Dinkes melakukan sidak ke sejumlah penjual makanan dan minuman di sekolahsekolah untuk mengetahui kandungan dari mamin tersebut.

PROBOLINGGO- Sedikitnya, 26 jenis makanan dan minuman (mamin) di Kota Probolinggo, positif mengandung bahan atau zat kimia berbahaya. Satu jenis makanan berupa mie berformalin. Dua jenis mamin, diantaranya es godir dan tahu crispy, mengandung metalin yellow, sedangkan sisanya, 23 jenis mamin, terindikasi mengandung rodamin B. Hal itu diketahui setelah Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, melakukan uji laboratorium terhadap 26 mamin tersebut. Uji laboratorium tersebut dilakukan terhadap sample mamin yang diambil dari sejumlah penjual di sejumlah sekolah, saat Dinkes melakukan sidak pada Rabu (13/9) .

Sidak yang dilakukan sejumlah petugas dari Dinkes itu diantaranya ke SDN Tisnonegaran 1 dan 2 di jalan Suroyo. Setelah mengambil sampel dari kantin SDN tersebut dan ke sejumlah penjual makanan, sidak kemudian dilanjutkan ke jalan dr. Muhammad Saleh. Di depan Taman Siswa, petugas juga mengambil sampel makanan dan minuman dari penjual jajanan dan minuman yang setiap hari mangkal di jalan tersebut.

Usai dari Taman Siswa, petugas kemudian meluncur ke SDN Sukabumi 2. Terhadap para penjual di SDN Sukabumi 2, petugas juga melakukan hal yang sama. Sena Setiyoaji, Kasubag Program Penyehatan Lingkungan, mengatakan. Pihaknya mel-

akukan sidak sebagai upaya untuk melindungi warga, terutama anak-anak dari bahan tambahan makanan yang berbahaya.

Sidak yang dilakukan berkala ini, dilakukan ke penjual makanan yang disukai anakanak sekolah sebagai upaya pencegahan terhadap makanan yang berpotensi ditambah bahan kimia yang melebihi sehingga berbahaya bagi kesehatan. Dari para penjual itu, petugas mengambil sample mamin yang nantinya akan uji di laboratorium.

Menurut Sen Setiyoaji, ada empat unsur bahan kimia yang mendominasi sebagai tambahan dalam makanan dan minuman.

Diantaranya, Formalin, yang berfungsi sebagai pengawet, Borak, yang berfungsi sebagai pengenyal dan Rodamin B, Metinil Yellow sebagai pewarna buatan Kempat bahan tambahan itu, salah satu dampaknya, iritasi terhadap tenggorokan, mual muntah. Bahkan jika dalam dosisi tinggi akan menyebabkan syok dan kematian.

Karenanya ia menghimbau agar anakanak tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang ditambahi zat kimia yang berbahaya tersebut. Karena menurutnya, keempat bahan kimia itu beracun. Selain melakukan sidak, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi, baik ke penjual ataupun ke seluruh siswa. “Ini upaya pencegahan sejak dini. Sosialisai akan kami terus lakukan, terutama ke sekolah-sekolah,” katanya. (gus/han)

Penetapan KLB itu, menurut Ketua Komisi C DPRD Kota Probolinggo Abdul Haris Nasution, lantaran jumlah penderita HIV/AIDS dari 2012 hingga Januari 2013, mencapai 40 orang. Dengan jumlah tersebut, maka pemerintah dan DPRD menetapkan Kota Probolinggo KLB AIDS. “Penduduk Kota kan hanya 216 ribu. Sedang penderita AIDS sudah 40 orang,” terangnya.

Keputusan KLB itu diambil, agar pemerintah, dalam hal ini Dinas kesehatan dan rumah sakit lebih serius menangani, virus mematikan tersebut. Diharapkan, pemerintah harus menangani dan memperlakukan secara khusus 40 penderita AIDS tersebut, agar tidak berkembang menjadi lebih banyak. Menurutnya status KLB itu bukan hal yang menakutkan, Justru Pemkot harus lebih fokus dan intens memperhatikan mereka.

Dalam RDP tersebut, diketahui, jumlah penderita AIDS di sebanyak 40 orang. Menurut data Dinas Kesehatan, di tahun 2012, jumlah penderita ada 25 orang dan 9 diantaranya, meninggal. Sedang Januari tahun 2013 diketahui 11 orang dengan HIV/AIDS (ODA) dan dua dian-

taranya sudah meninggal. Data yang disebut Yayasan Sosial Karya Mandiri, penderita ODA tahun 2013, sebanyak 9 orang.

Sedang dari data yang disampaikan Bedug Institut, di tahun dan bulan yang sama sebanyak 13 ODA. ”Datanya sudah valid kok. Nama dan alamatnya sudah jelas,” Jelas AH Nasution, usai hearing.

Karena HIV/AIDS sudah berstatus KLB, maka komis C merekomendasi agar pemkot membentuk, Komisi Penanggulangan Aids (KPA), Membuat Perwali sebagai implementasi perda nomor 2 tahun 2005, kampanye anti AIDS dan Optimalisasi VCT (Vollentari Cecking Test) serta penambahan anggaran.

Saat status KLB diputuskan dan disepakati, Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak melakukan upaya penyanggahan atau menolak keputusan tersebut.

Dinkes mengamini keputusan KLB itu. Namun ketika RDP selesai, Dinkes terkesan plintat plintut. Mereka beralasan jumlah 40 ODhA tidak serta merta menjadi faktor utama

penetapan status KLB. Tetapi Masih ada rentang waktu yang cukup panjang, Hal itu dikatakan Mujahra, Kasi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), untuk menentukan status KLB itu harus dilihat data akhir. Jika misalnya ditahun 2012 jumlahnya 25 penderita dan di tahun berikutnya naik hingga seratus prosen menjadi 50, maka kondisi seperti itu bisa ditetapkan KLB. “Harus dilihat data akhir tahun. Ini kan masih Februari. Kalau di akhir tahun kenaikannya berlipat-lipat, maka bisa ditetapkan sebagai KLB,” terang Mujahra.

Di tempat yang sama, Ketua Bedug Institut, Badrut, mengatakan penderita HIV/ AID di Kota Probolinggo sebanyak 13 orang dan didominasi ibu rumah tangga, bahkan ada yang masih anak-anak.

Mereka tersebar di lima kecamatan yang ada di wilayah kota. Penderita HIV AID, paling banyak Kecamatan Kanigaran sebanyak 4 orang, Disusul kedopok, 3 orang, 3

0rang Kecamatan Mayangan, 2 Kademangan dan 1 0rang di Kecamatan Kademangan.

Badrut menilai, meningkatnya jumlah penderita HIV/ AIDS lantaran Pemkot kurang serius menangani ODHA. Minimnya informasi (Penyuluhan) dan lemahnya penanganan kasus bagi ODHA, menjadi pemicunya. “Lain dengan Kabupaten Probolinggo. Kalau di Kabupaten fasilitasnya sudah lengkap. Di Kota tidak ada alat tes CD4 (tes kekebalan tubuh) dan obat ARV tidak ada.

Jadi untuk memeriksakan HIV AIDS, biayanya mahal. Kalau dikabupaten, sudah gratis.” kata Badrut.

Sedang menurut Ketua Yayasan Sosial Mandiri Septiana Alfonsian kondisi penderita HIV/AIDS di Kota, memprihatinkan. Karena Dinkes tidak banyak berbuat dan perhatian Pemkot terhadap penderita HIV/AIDS masih minim. “Mereka belum tertangani secara maksimal. Data penderita yang kita miliki sebanyak 25 orang,” pungkas Septiana.(gus/han)

agus purwoko/koran madura

HEARING. Dinas Kesehatan dan dua pemerhati HIV AIDS saat hearing dengan komisi C di ruangan Komisi C DPRD, Kantor dewan Kota Probolinggo.

16

OLAHRAGA

KAMIS 14 PEBRUARI 2013 NO.0056 | TAHUN II

Persiapan Piala Dunia 2014 Mencemaskan

S

AO PAULO - Penyelenggaraan Piala Dunia 2014 tinggal hitungan bulan.

Tetapi persiapan tuan rumah Brasil dalam menyambut pesta sepakbola tertinggi sejagat itu mencemaskan. Sejumlah stadion belum rampung dibangun. Sementara yang lain, yang sudah dibangun dan direnovasi, masih memiliki sejumlah kekurangan.

Kekhawatiran itu muncul menyusul keputusan untuk menutup sementara salah satu stadion penyelenggara pesta sepakbola tertinggi sejagat itu, Stadion The Arena do Gremio.

Stadion ini ditutup untuk putaran berikut Copa Libertadores, setelah beberapa penon-

Photo by: Getty Images

RUDY GAY. Menyumbang point dengan aksi aksinya dalam pertandingan melawan Nuggets pada malam Rabu (12/2) waktu setempat.

Raptors Tundukkan Nuggets TORONTO - Tuan rumah Toronto Raptors sukses mempermalukan tamunya Denver Nuggets, meski dengan skor sangat tipis 109-108 pada kompetisi bola basket NBA yang berlangsung di Air Canada Centre, Toronto, Selasa (12/2) malam waktu setempat atau Rabu (13/2) pagi WIB. Permainan ketat kedua tim terlihat dari hasil pada setiap kuarter. Kedua tim saling mengalahkan pada empat kuarter. Kuarter pertama dimenangkan oleh tuan rumah Raptors dengan skor cukup telak 28-21. Tetapi kuarter kedua Nuggets balik membalas dengan skor 31-26.

Di kuarter ketiga, Raptors berbalik menang tipis 28-26, tetapi pada kuarter keempat Nuggets kembali

menang tipis 30-27.

Tetapi secara keseluruhan, koleksi poin Raptors lebih banyak satu dibandingkan Nuggets atau hanya selisih setengah bola.

Penyumbang poin terbanyak bagi Raptors adalah DeBran DeRozan dengan 22 poin diikuti oleh R Gay dan J Lucas III masing-masing dengan 17 dan 14 poin. Sementara di kubu Nuggets, pencetak poin ter-

banyak adalah T Lawson dengan 29 angka diikuti oleh A Randolph dan K Faried masing-masing dengan 16 dan 15 poin.

Ukir Sejarah

Sementara itu, pebasket Miami Heats LeBron James menjadi pemain pertama dalam sejarah kompetisi bola basket NBA yang mencetak 30 poin dan menembak hingga mencapai 60 persen dalam enam pertandingan beruntun saat menghantar timnya Miami Heat melumpuhkan tamunya Portland Trail Blazers dengan skor 117-104 dalam laga yang berlangsung di American Airlines Arena, Miami, Selasa (12/2) malam waktu setempat atau Rabu (13/2) siang WIB.

Ancelotti Protes Kartu Merah Ibrahimovic

Liga Champions

VALENCIA – Pelatih Paris Saint Germain (PSG) Carlo Ancelotti memprotes keputusan wasit yang mengganjari pemain bintangnya, Zlatan Ibrahimovic, dengan kartu merah hanya empat menit sebelum laga leg pertama babak perdelapan final Liga Champions di Stadion Mestalla, Selasa (12/2) malam waktu setempat atau Rabu (13/2) dini hari WIB berakhir. Sebab, menurutnya, tekel yang dilakukan Ibrahimovic terhadap Andres Guardado adalah sesuatu yang biasa. Pada laga tersebut, PSG menang 2-1 atas tuan rumah Valencia.

“Kartu merah itu tidak selayaknya diterima Ibrahimovic. Saya tidak memahaminya. Ini tidak adil. Kami kemasukan satu gol dan Ibrahimovic menerima kartu merah dan saya tidak melihat dia layak menerima kartu merah karena tekelnya tidak membahayakan pemain lawan,” kata mantan pelatih AC Milan dan Chelsea itu seperti diberitakan ESPN Soccernet.

Dia melanjutkan, “Kami sangat kecewa dengan keputusan wasit ini. Padahal kami tampil sangat baik dan bermain fantastik. Kami fokus pada pertandingan dan kami senang dengan ini. Tetapi peristiwa pada akhir pertandingan tidak terlalu bagus untuk kami. Menurut saya tekel itu normal, bukan sesuatu yang spesial. Maka begitu diganjar kartu merah, saya terkejut.”

Direktur PSG dan mantan pelatih AC Milan, Leonardo juga sependapat dengan Ancelotti. “Kartu merah Ibrahimovich adalah sebuah kecelakaan. Ini karena reputasinya,” kata Leonardo.

Meski Ibrahimovic mendapat kartu merah, PSG tetap gembira karena sukses memetik kemenangan di kandang lawan. Hasil ini cukup memudahkan mereka pada laga leg kedua di Paris dan memuluskan langkah mereka melaju ke perempat final.

“Kami kecewa karena kemasukan satu gol, khususnya pada menit akhir pertandingan. Tetapi secara keseluruhan hasil ini bagus. Datang ke sini dan memetik kemenangan.

Lupakan kartu merah Ibrahimovic, dan kenanglah kemenangan tim ini,” kata bek PSG Mamadou Sakho. (espn/aji)

GLASGOW - Juara Liga Seri A Italia, Juventus hampir pasti melaju ke perempat final Liga Champions, setelah menang telak tiga gol tanpa balas atas tuan rumah Celtic di leg pertama babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Parkhead, Selasa (12/2) waktu setempat atau Rabu (13/2) dini hari WIB. Kemenangan ini menjadi modal sangat berharga bagi klub berjulukkan "La Vecchia Signora" atau Si Nyonya Tua itu pada laga leg kedua di Juventus Arena pada 6 Maret mendatang. Mereka hanya butuh hasil imbang atau kalah dengan maksimal 0-2 pada leg kedua untuk melenggang ke perempat final.

Sebaliknya bagi Celtik yang pernah mempermalukan Barcelona di babak grup Liga Champions musim ini di Stadion Parkhead butuh mukjizat untuk mengalahkan Juventus di depan publiknya sendiri.

Meski demikian, hal itu bukan sesuatu yang mustahil. Sebab dalam sepakbola tidak ada mustahil. Meskipun untuk itu mereka butuh sebuah keajaiban, seperti diakui oleh pelatih Celtic, Neil Lennon.

"Kami butuh keajaiban.

Kami akan mencoba mencetak

Meski demikian, pencetak poin terbanyak bagi Miami Heat pada laga tersebut adalah Chrish Bosh dengan 32 poin dan 11 "rebound".

Sementara Jamse mencetak 30 poin dan Dwyane Wade menambah 24 poin, diikuti oleh Ray Allen dengan 14 poin.

Sedangkan pencetak poin terbanyak bagi Portland adalah Damian Lillard dengan 33 poin, diikuti oleh LaMarcus dan Wesley Matthews masing-masing dengan 29 dan 20 poin.

"Saya kehilangan katakata. Seperti sering saya sampaikan, saya tahu sejarah pertandingan. saya tahu ada banyak pemain yang hebat yang lebih dari saya dan membantu saya dan teman-teman setim. Bagi saya, masuk dalam buku

rekor adalah sesuatu yang sangat istimewa," kata LeBron James.

Hasil-hasil lainnya, Memphis Grizzlies mengalahkan Sacramento Kings dengan skor 108-101. Pencetak poin terbanyak Memphis adalah Marc Gasol dengan 24 poin dan 12 rebound diikuti oleh Mike Conley dengan 22 poin. Sedangkan di kubu Sacramento penyumbang poin terbesar adalah DeMarcus Cousins dan Tyreke Evans masing-masing dengan 23 dan 20 poin.

Laga Utah Jazz versus Oklahoma City dimenangkan Utah Jazz dengan skor mencolok 109-94. Kemenangan Utah ditentukan oleh Al Jefferson dan Paul Millsap yang menyumbang masing-masing 23 dan 18 poin. (www. nba.com/aji)

ton mengalami luka-luka saat menonton pertandingan Gremio versus Deportivo Universitaria bulan lalu. Saat itu, Gremio menang 1-0.

Peristiwa ini terjadi ketika para penonton maju ke pinggir lapangan untuk merayakan gol atau dalam bahasa setempat disebut “avalanche”.

Mereka merayakan gol pemain Gremio, Elano atas Deportivo Universitaria. Tetapi tiba-tiba tribun patah dan sejumlah penonton terperosok di antara patahan itu.

“Gremio harus mentutup sisi utara stadion, tempat peristiwa “avalanche” itu terjadi, untuk pertandingan berikutnya.

Dengan demikian, secara otomatis, stadion ini dengan sendirinya akan ditutup untuk satu atau lebih pertandingan bila masalah serupa terjadi dalam dua tahun ke depan,” tulis Confederasi Sepakbola Amerika Selatan (Conmebol) di website resminya seperti dikutip ESPN Soccernet.

Atas kasus ini, Gremio harus membayar 35.000 dolar Amerika Serikat kepada Conmebol. (espn/aji)

Romario Kritik Persiapan Piala Dunia 2014 BRAZIL - Anggota Kongres Brasil itu mengeluhkan pembangunan infrastruktur dan ancaman korupsi menjelang Piala Dunia 2014.

Legenda Brasil Romario kembali mengritik persiapan negaranya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2014, dan khawatir negaranya dipermalukan jika renovasi sejumlah bandar udara tak dipercepat.

"Kami akan malu dengan bandara kami jika pekerjaan yang diperlukan tak segera dimulai," keluh Romario.

Kebangkitan ekonomi Brasil tak diimbangi pembangunan infrastruktur, termasuk bandar udara, yang memadai, sehingga sejumlah bandar udara sangat padat, dan FIFA telah berulang kali meminta Brasil membenahi masalah ini.

Romario juga khawatir negaranya 'dirampok' oleh sejumlah kontraktor stadion karena pekerjaan yang mendesak.

"Saya telah mengunjungi 12 kota tuan rumah dan sayangnya banyak stadion akan diselesai-

kan hanya satu tahun sebelum turnamen dimulai. Dan karena itu dianggap pekerjaan darurat, proses tender tak lagi diperlukan. Langit pun menjadi batas, anda tak bisa membayangkan ongkos yang membengkak di sebagian besar stadion ini.

Mereka akan merampok tanpa malu-malu," kecam juara Piala Dunia 1994 itu. (goal/ay)

Juventus Hampir Pasti ke Perempat Final gol dan memangkas agregat gol, tapi ini bukan pekerjaan mudah," kata pelatih Celtic Neil Lennon seusai laga.

Celtik kemasukan tiga gol karena kesalahan para pemainnya sendiri. Padahal, mereka menguasai jalannya pertandingan. Mereka mengurung Juventus. Tetapi pemuncak klasemen sementara Liga Seri A Italia itu berhasil melakukan serangan balik cepat yang membuat tim tuan rumah tidak berdaya.

Mereka sudah tertinggal terlebih dahulu melalui gol cepat Alessandro Marti pada menit ke-3. Gol ini berawal dari pergerakan pemain ini yang menusuk ke kotak penalti menyambut umpan lambung dari lapangan tengah.

Matri sukses memperdayai kiper lawan Fraser Forster dan memasukkan bola ke gawang yang sebenarnya sudah kosong. Tetapi bek Celtic, Kevin Wilson berhasil menghalau bola yang sudah melewati garis. Sayangnya, bola tersebut diterima Claudio Marchisio dan melepas tembakan keras ke gawang yang sudah kosong.

Matri sendiri sudah merayakannya sebagai gol, sebelum benar-benar berubah menjadi gol oleh Marchisio. Akhirnya

Photo by: Getty Images

LUAPAN EMOSI. Kemenangan Juventus membuat mereka tambah percaya diri, sedangkan kekalahan bagi Celtic membuat mereka putus asa untuk melanjutkan perjalanan mereka di Liga Champions.

gol ini diklaim sebagai milik Alessandro Matri karena sudah melewati garis gawang.

Kedudukan 1-0 bertahan hingga turun minum.

Pada babak kedua, Juventus kembali menambah dua gol.

Lagi-lagi aksi Marchisio patut diacungi jempol. Pada menit ke-76, gelandang Tim Nasional Italia ini menjebol gawang Celtic. Kali ini gantian Ales-

sandro Matri mengirim umpan untuknya. Lalu pada delapan menit menjelang laga berakhir, Marchisio lagi-lagi ikut mengkreasi gol ketiga timnya yang dicetak oleh Mirko Vucinic.

Marchisio menirima umpan manis yang kemudian diselesaikan dengan baik oleh Mirko Vucinic. Hingga akhir laga, kedudukan 3-0 tidak berubah.

Kemenangan telak ini dis-

ambut gembira oleh pelatih Juventus Antonio Conte. "Ini benar-benar kemenangan yang sangat penting. Secara personal saya pernah ada di kompetisi ini sebagai pemain selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah melihat atmosfer seperti ini," kata Conte mengomentari kemenangann timnya dan atmosfer jalannya pertandingan tersebut. (espn/aji)