Koran Madura

1

KAMIS 14 MARET 2013 NO.0075 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

14 MARET 2013

g PAMANGGHI

Mark Up Logistik UN

BPK Diminta Audit Investigasi JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit investigasi terhadap proyek penggandaan dan distribusi bahan Ujian Nasional (UN) Tahun 2013.

Audit ini sangat diperlukan untuk mengetahui besarnya potensi kerugian dari proyek pengadaan logistik UN ini. “Dari audit inilah nanti akan ketahuan, bagaimana potensi dugaan korupsinya. Seperti audit kasus proyek Hambalang, dari hasil audit itulah kemudian KPK bisa bergerak,” kata anggota Komisi X DPR, F-PDI Perjuangan, Dedi S Gumelar saat dihubungi KORAN MADURA di Jakarta,Rabu, (13/3).

Menurut Miing, proyek penggandaan dan distribusi bahan Ujian Nasional (UN) adalah proyek nasional. Karena itu, penggunaan dananya memang harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. “Kalau menunggu audit biasa, tentu lama, karena harus menunggu dulu anggaran Kemendikbud 2013 selesai, baru bisa diaudit BPK, makanya perlu audit investigasi,” tambahnya.

Namun demikian, kata Miing lagi, juga tak ada salahnya mendesak Inspektorat Jenderal Kemendikbud untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan potensi korupsi tadi. “Yang penting data yang diserahkan kepada itjen itu benar, bukan fitnah.

Toh disitu ada Harjono Umar, mantan Wakil Ketua KPK,” terangnya.

Hanya saja, lanjut kader partai banteng ini, dalam melaporkan dugaan kasus korupsi ini tak boleh emosional. Perlu data yang valid. Oleh karena itu, DPR mendukung Fitra sebaiknya juga melaporkan data-data temuanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kita dorong juga temuan Fitra ini agar secepatnya diserahkan ke KPK,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi mensinyalir dugaan mark up dalam proyek penggandaan dan distribusi bahan UN Tahun 2013 yang menghabiskan uang negara sebesar Rp.94.8 miliar.

Menurut dia, negara menyediakan anggaran penggandaan dan distribusi bahan UN sebesar Rp.120.457.937.603. Dan Badan Penelitian dan pengembangaan (Balitbang) hanya menghabiskan sebesar Rp.94.885.352.747. Ini artinya Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa menghemat anggaran sampai sebesar Rp.25.572.584.856. Namun berdasarkan analisa Seknas FITRA, anggaran yang bisa dihemat sebesar Rp.25.5 miliar oleh Balitbang Kementerian Pendidikan dan kebudayaan ini terlalu kecil. Angka ini hanya untuk mengelabui publik. Muncul dugaan pemborosan anggaran hingga Rp 7,2 miliar dalam lelang ini.

Anggota Komisi X DPR, Akbar Zulfakar mengatakan tidak akan memberikan persetujuan terhadap anggaran UN dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bila masih menimbulkan masalah. (gam/cea)

Kemendiknas: Akan Kita Telusuri Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haryono Umar segera mengkaji dugaan penggelembungan anggaran pengadaan dan distribusi soal UN. Umar mengatakan, akan mengumpulkan keterangan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud. Balitbang Kemendikbud menjadi pusat pengatur proyek bernilai hampir seratus miliar rupiah tersebut. “Penentuan pemenangan lelang itu tentu ada evaluasinya. Ini yang kemudian menjadi satu, ini yang kemudian menjadi pilihan-pilihan. Bagaimana nanti semuanya, nanti kita lihat dulu, karena saya belum tahu persis duduk perkaranya seperti apa,” katanya.

Selain itu dia juga meminta aparat penegak hukum menelusuri potensi pemborosan anggaran ini. Umar membenarkan jika lelang untuk enam paket pengadaan dan pendistribusian logistik UN 2013 sudah rampung.

Dia mengatakan jika penawaran seluruh peserta lelang yang dinyatakan menang sudah di bawah harga perkiraan sementara (HPS) yang ditetapkan Kemendikbud. “Memang benar juga ada pemenang lelang yang harga penawarannya tinggi,” jelasnya.

Meskipun begitu Haryono mengatakan panitia lelang memiliki kriteria teknis tersendiri untuk menetapkan pemenang lelang. Haryono menjelaskan pengadaan dan distribusi logistik UN 2013 memiliki standar teknis khusus. Diantaranya urusan keamanan dan kriteria security printing. “Jadi tolong dibedakan angara tender logistik UN ini dengan tender-tender pengadaan fisik lainnya,” kata dia. (gam/cea)

Ujian Oleh : A. Taufadi

S

ant/basri marzuki

PAWAI PEREMPUAN. Sejumlah perempuan membawa poster saat mengikuti Pawai Perempuan di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (13/3). Pawai yang dikoordinir oleh Komunitas Perempuan dan Anak (KPPA) Sulteng dan masih merupakan rangkaian dari peringatan Hari Perempuan Internasional itu menyerukan perlindungan terhadap perempuan, pendidikan dan penolakan perlakuan diskriminatif.

Anas Diduga Juga Ada di Kasus Simulator SIM

Disebut-sebut Menikmati Jatah Hingga Rp 3,8 miliar.

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar serius mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan Anas Urbaningrum. Selain menjerat dalam kasus gratifitasi Toyota Harier, Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, juga akan diperiksa dalam kasus proyek simulator SIM dengan tersangka mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo.

“Memang ada rencana KPK meminta keterangan Anas sebagai saksi kasus simulator SIM, hari Jumat,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Rabu (13/3).

Sebelum Anas, KPK sudah memeriksa empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait Simulator. Mereka adalah Bambang Soesatyo (Partai Golkar), Aziz Syamsuddin (Partai Golkar), Herman Hery (Partai PDI-Perjuangan), Benny K Harman (Partai Demokrat), dan Dasrul Djabbar (Partai Demokrat).

Keempat anggota dewan itu diperiksa berdasarkan keterangan Muhammad Nazaruddin yang menuding sebagai anggota dewan, mereka ikut menikmati proyek

Simulator. Para anggota dewan itu membantah tudingan Nazar tersebut.

Dalam kasus Simulator, Anas Urbaningrum disebut-sebut menikmati jatah hingga Rp 3,8 miliar. Namun, Johan Budi, mengaku tidak mengetahui informasi tersebut. “Itu sudah materi. saya tidak tahu,” terangnya.

Dalam kasus ini, Djoko Susilo dijerat dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010, kemudian Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Johan, Anas diperiksa dalam kasus ini karena keterangannya diperlukan penyidik. Mantan ketua umum Partai Demokrat dan Ketua F-PD DPR ini dianggap tahu seputar proyek simulator SIM. Nama Anas disebut karena diduga terlibat dalam suatu pertemuan yang membahas kepengurusan anggaran Kepolisian. Pertemuan yang berlangsung di luar Gedung DPR ini, juga dihadiri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, anggota DPR lainnya, pihak rekanan proyek, dan pihak Kepolisian.

Seperti diketahui, KPK sudah KPK menetapkan empat tersangka, dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM ini, diantaranya mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo, mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, pemilik

PT CMMA Budi Susanto, dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang.

Mereka diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, yang merugikan keuangan negara. Dalam pengembangannya, KPK menjerat Djoko dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.

Menyinggung soal jumlah properti Irjen Djoko Susilo yang disita KPK, Johan mengakui ada penambahan lagi menjadi 26 aset. Itu belum termasuk, tiga SPBU dan empat mobil milik jenderal bintang dua itu. Untuk sementara totalnya 33 aset.

“Tercatat 26 aset ada dalam bentuk tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa kota,” tuturnya Jumlah aset tersebut belum termasuk empat mobil yang disita KPK. Selain itu juga ada 3 SPBU yang dilakukan penyegelan. “Ada juga empat mobil yang kemarin sudah disampaikan. Terus ada 3 SPBU yang belum dipasang plang (penyitaan),” kata Johan.

Namun Johan mengaku belum mengetahui berapa jumlah nilai dari kekayaan Djoko yang disita KPK itu. Penyidik juga masih terus menelusuri kemungkinan penyitaan aset-aset lainnya. “Masih ditelusuri apakah ada kaitan tambahan atau tidak,” pungkasnya. (gam/cea)

RUU PEMILUKADA

Perlu Revisi untuk Mencegah “Pecah Kongsi” JAKARTA-Dewan Perwakilan daerah (DPD) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat wakil kepala daerah berasal dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) yang diajukan oleh kepala daerah terpilih untuk kemudian dipilih DPRD. Ini berlaku untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Cara ini untuk menghindari pecah kongsi di tengah atau akhir jabatan dalam pencalonan kembali sebagai kepala daerah, karena ini sangat mengganggu proses pembangunan di daerah. Bahkan menimbulkan konflik dan perpecahan di kantor pemerintahan daerah sendiri.

“Pecah kongsi di Pilgub, Pilbub dan Pilwalkot itu biasa karena pasangan itu dicalonkan oleh parpol yang berbeda, dan satunya mereka karena dipaksa oleh situasi dan kondisi politik yang memang pragmatis politik. Misalnya, karena kekurangan jumlah kursi DPRD sebagai syarat pencalonan dengan visi, misi dan ideologi politik yang berbeda pula,” kata anggota Komite I DPD RI Dani Anwar, dalam dialog kenegaraan “Kepala Daerah Pecah Kongsi dan Imbasnya ke Pembangunan Daerah” bersama Dirjen Otonomi daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan, dan pengamat psikologi politik UI Hamdi Muluk di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).

Karena itu perlu dibuat teorbosan-terobosan baru dengan merevisi UU Pilkada misalnya pemenang pemilu legislatif itu

Penyayang Anak, di Pamekasan

etelah dipikir panjang, unas, ujian nasional benar-benar ujian bagi generasi bangsa secara nasional.

Ujian ini tidak saja menyangkut naskah soal yang diujikan kepada peserta didik.

Tetapi kehadirannya memang sebagai ujian bagi kejujuran untuk menjawab soal. Pejabat juga diuji apakah akan memanfaatkan peluang untuk mengorupsi dana unas senilai Rp. 94,8 miliar.

Secara prinsip, unas memiliki substansi yang penting. Ia bisa menjadi indikator dari kualitas peserta didik. Indikator akan memunculkan sinyal yang baik bila operatornya bekerja dengan baik. Sebaliknya, operator yang tidak bekerja dengan baik, maka indikator dengan sendirinya akan gugur untuk dan atas nama survey.

Mungkin masih ingat saat seorang siswa kelas VI SD yang merasa galau saat itu. Ia menyuarakan kejujuran bahwa pelaksanaan ujian akhir sekolah tidak dikerjakan secara jujur dan membodohkan. Sebab, pekerjaan siswa justru diselesaikan guru karena pimpinan sekolah takut dan malu bila peserta didiknya tidak lulus. Dus, siswa yang jujur itu, yang memberitahu publik bahwa guru memberi kunci jawaban dianggap memiliki kelainan.

Fenomena unas yang seperti itu, pasti juga terjadi di sekolah yang lain.

Pasca pengumuman, civitas sekolah senang karena tingkat kelulusan dicapai seratus persen, dengan cara seperti itu. Tetapi ada yang dilupakan dan hal ini jauh lebih penting. Saat anak jujur dianggap memiliki kelainan, ini berdampak pada ranah psikologi.

Peserta didik pada akhirnya takut berkata jujur. Ketakutan ini berlangsung secara terus-menerus sampai pada akhirnya anak ini menjadi anggota dewan yang terhormat maupun pejabat.

Bila melihat atasannya korupsi, ia pasti takut mengatakannya karena memiliki pengalaman siswa yang masa lalu yang jujur itu, yang buruk.

Ujian namemberitahu sional ini juga publik bahwa menjadi ujian guru memberi bagi peserta kunci jawaban didik di daerah dianggap terpencil. Tanmemiliki pa bermaksud kelainan “merendahkan” kualitas pembelajaran di daerah pelosok, peserta didik di sana akan mengalami hambatan. Pertama, fasilitas pendidikan tidak seperti sarana pembelajaran di pusat. Kedua, umumnya, guru yang bertugas di daerah terpencil datang lebih lambat tetapi pulang lebih cepat.

Namun dengan situasi seperti itu, peserta didik di desa terpencil dituntut bersaing dengan peserta didik di pusat, setidaknya pada saat unas. Dalam situasi seperti itu, baik peserta didik di kota dan daerah terpencil setara, sama-sama lulus, dengan caranya masing-masing. Tetapi di saat yang lain, pendidikan di tempat terpencil dan kota besar berbeda.

Yang membuat risau setelah mereka lulus, atau lebih tepat dinyatakan lulus.

Ruas jalan raya penuh sesak dengan peserta didik yang berkonvoi. Mereka aksi corat-coret baju. Ini memang hak segala bangsa tetapi pertanyaan sederhananya, apakah harus seperti itu dalam hal melaksanakan hak sebagai warga negara. Padahal, pada saat mereka dinyatakan lulus dan jenjang pendidikannya berakhir di strata itu, sesungguhnya pendidikan yang sebenarnya baru dimulai.

Dalam konteks seperti unas, serupa pelulusan, dan bagaimana caranya guru mendidik siswa di republik ini, tanpa disadari ketika itu pula pendidikan kita sedang diuji. Anak-anak yang enggan belajar jangan disalahkan karena mereka tahu pada ujian akhir, mereka yakin guru akan memebritahu dan anak menganggap pendidikan tak penting lagi. =

ant/rosa panggabean

RUU PEMILUKADA. Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan (kiri) berbincang dengan anggota DPR sebelum rapat panitia kerja di Komisi II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Rapat tersebut membahas substansi RUU tentang pemilukada. secara otomatis sebagai pemenang eksekutif dengan pertimbangan agar ada proses kesinambungan pembangunan.

Sebab bagaimanapun, bila tak bersesuaian jalan politiknya, maka pecah kongsi tak bisa dihindari. “Apalagi terjadi dua komando dalam pemerintahan daerah sehingga mengakibatkan terjadinya kubukubuan, maka inilah yang menghambat pembangunan di daerah, kata politisi PKS ini.

RUU Pilkada kini sedang dibahas antara pemerintah, DPD dan Komisi II DPR RI di mana pemerintah dan DPD RI sepakat

bahwa dalam Pilkada itu tidak satu paket, yakni kepala daerah dan wakilnya. Hanya kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan wakilnya bisa lebih dari dua orang, ditunjuk oleh kepala daerah terpilih, dan selanjutnya dipilih oleh DPRD. Dengan begitu diharapkan, wakil kepala daerah tidak membangkang terhadap kepala daerah. “Hanya saja hal itu bertentangan dengan paradigma parpol yang tetap mempertahankan satu paket dari parpol, karena itu jabatan politik, bukan birokratis,” demikian Dani Anwar. (cea)

Mati Matrawi sedang menawarkan alat penghisap debu. Sampai di sebuah rumah, untuk meyakinkan tuan rumah, dia ambil tong sampah lalu dituang di ruang tamu. “Jangan khawatir bu, jika tidak bersih dalam lima menit menggunakan alat ini, akan saya ambil pakai mulut,” katanya meyakinkan.

“Silahkan sampeyan ambil pakai mulut sekarang juga. Soalnya listrik sedang mati,” kata si ibu sambil berkacak pinggang.

Cak Munali

2

SUMENEP

KAMIS 14 MARET 2013 NO.0075 TAHUN II

PPK

KPU Berjanji Umumkan PPK Terpilih SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep segera mengumumkan anggota terpilih panitia pemilihan kecamatan di 27 kecamatan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur 2013.

"Sesuai jadwal yang kami tetapkan, pendaftar yang terpilih sebagai anggota PPK Pilgub Jatim 2013 akan diumumkan pada Kamis (14/3)," kata komisioner KPU Sumenep Hidayat Andiyanto di Sumenep, Rabu (13/3).

Kabupaten Sumenep meliputi 27 kecamatan, se-

dangkan di masing-masing kecamatan terdapat lima anggota PPK. "Untuk jadwal pelantikan bagi anggota PPK direncanakan pada Senin (18/3) pekan depan," katanya.

Andiyanto menjelaskan anggota PPK Pilgub Jatim 2013 di Sumenep dipastikan akan langsung bekerja setelah dilantik oleh KPU. "Kami akan mendelegasikan tugas untuk melakukan tes wawancara bagi pendaftar panitia pemungutan suara (PPS), kepada anggota PPK. Begitu dilantik, kami akan minta PPK segera me-

wawancarai pendaftar PPS di wilayah tugasnya," katanya.

Secara internal, pihaknya menargetkan pembentukan PPS di 332 desa dan kelurahan di Sumenep selesai pada Maret 2013.

"Pada April 2013, PPS sebagai kepanjangan tangan kami di tingkat desa dan kelurahan diharapkan sudah bisa bertugas sebagaimana mestinya guna melaksanakan tahapan Pilgub Jatim," katanya.

Berdasarkan keputusan KPU Jatim, pilgub setempat akan dilaksanakan pada 29 Agustus 2013. (ant/mk)

PLT KADIS

junaedy/koran madura

BANJIR LAGI. Warga melewati salah satu ruas jalan di Kota Sumenep yang tergenang air, Rabu (13/3). Derasnya hujan sekitar dua jam mengakibatkan tujuh kelurahan dan sejumlah ruas jalan di Kota Sumenep terkena banjir.

Perkampungan dan Jalan Raya Terendam Banjir SUMENEP – Hujan sekitar dua jam dari pukul 11.00 hingga pukul 13.00 di daerah Kota Sumenep, Rabu (13/3) mengakibatkan sejumlah kelurahan, ruas jalan dan perkantoran tergenang banjir. Hujan yang mengakibatkan banjir ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya terjadi pada 3 Februari lalu.

Tujuh kelurahan yang tergenang banjir adalah Kelurahan Pangarangan, Pajagalan, Kolor, Pabian, Marengan, Kepanjen, dan Kota Sumenep.

Sedangkan ruas jalan yang terkena luapan air adalah Jalan Urip Sumoharjo, DR Cipto, KH. Agus Salim, Sultan Abdurrahman, Trunojoyo, Kamboja, Cik Ditiro, dr. Soetomo, Cokroaminoto, Jalan Gapura Pasar Bangkal, kantoran, termasuk juga Alun-Alun Taman Adipura.

Kepala Dinas PU Pengairan Edy Rasyadi mengatakan,

banjir tersebut disebabkan Kali Marengan tidak cukup menampung air hujan yang cukup deras dan lama. “Ini akibat dari dangkalnya sungai Kali Marengan, sehingga menyebabkan aliran air menjadi terhambat,” katanya.

Pada tahun 2012 lalu PU Pengairan sudah melakukan pengerukan terhadap kali tersebut, dan dalam waktu dekat akan kembali dilakukan pengerukan untuk mengantisipasi terjadinya hujan lebat susulan yang mengakibatkan kali tidak bisa menampung air.

“Kami telah melakukan pengecekan terhadap hulu hilir sungai, hasilnya sangat perlu dilakukan pengerukan ulang,” tambahnya kepada wartawan.

Selain akan dilakukan pengerukan, juga akan dilakukan peninggian parapet yang ada ditepi saluran Kali Marengan sehingga tidak lagi terjadi air meluap ke ruas jalan dan perkampungan warga saat terjadi hujan.

Kurang Tanggap Samsuri, 45, warga Desa Pangarangan mengatakan terjadinya banjir yang kedua kalinya potret kurang perhatian pemerintah dalam mengatisipasi terjadinya banjir. “Pemkab kurang tanggap dalam hal mengantisipasi banjir. Padahal sudah satu bulan lebih Pemkab punya waktu untuk mengevaluasi dan bersegera

PENGEMBANGAN LAPANGAN TERBANG

pembebasan lahan seluas 2,6 hektare yang berada di sekitar Bandara Trunojoyo.

"Pembebasan lahan itu harus dilakukan secepatnya atau paling lambat pada Juni 2013 supaya program pengembangan Bandara Trunojoyo yang digagas Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bisa direalisasikan pada tahun ini juga," ucapnya.

Program pengembangan Bandara Trunojoyo oleh Kemenhub itu berupa penambahan sejumlah fasilitas, di antaranya penambahan panjang landasan pacu pesawat dari 1.160 meter menjadi 1.400 meter dan pembangunan terminal penumpang.

"Program tersebut baru bisa direalisasikan, jika pemerintah daerah menyiapkan lahannnya. Kalau la-

SUMENEP – Komisi A DPRD Sumenep mendesak pemerintah segera mengisi kepala dinas (kadis) yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Sampai detik ini belum ada kepastian pengisian pejabat eselon dua itu di SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Padahal, kekosongan jabatan itu sudah lama.

Ada enam SKPD yang sampai detik ini belum ada pejabat definitif. Yakni, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil), dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Koperasi dan UKM). Lalu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), serta Kantor ESDM (Energi Sumber Daya Mineral).

Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan mengatakan, memang secepatnya jabatan eselon yang masih kosong hendaknya segera diisi supaya kerja di instansi terkait lebih maksimal dan optimal. ”Sebab,

kalau hanya dijabat Plt kerja dinas jadi tidak maksimal,” katanya, Rabu (13/3).

Dia mengungkapkan, Plt tentu saja tidak bisa mengambil kebijakan strategis dalam instansi itu. Makanya, sangat dibutuhkan

Apalagi, sebentar lagi akan ada perhitungan APBD, tentu saja itu dibutuhkan pejabat definitif. Makanya, segera dilakukan pengisian Abrory Mannan

Ketua Komisi A DPRD Sumenep pejabat definitif. ”Apalagi, sebentar lagi akan ada perhitungan APBD, tentu saja itu dibutuhkan pejabat definitif.

Makanya, segera dilakukan

pengisian,” ujarnya.

Politisi PKB ini mengungkapkan, eksekutif hendaknya tidak mengulur untuk melakukan pengisian pejabat eselon dua itu. Apalagi, bupati memang komitmen tidak akan membiarkan dinas kosong atau dijabat oleh Plt. ”Meski kami paham, bupati atau pihak baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan pangkat) masih mempertimbangkan cukup matang. Tapi, pengisian itu harus disegerakan,” ungkapnya.

Abrory menuturkan, pihaknya berharap pada bulan ini sudah ada pengisian pejabat definitif ini. Sehingga, kerja dinas akan lebih maksimal lagi. ”Selentingan kami dengar katanya dalam waktu dekat akan segera dilakukan pengisian. Hanya kami tidak tahu pasti waktunya,” ujarnya.

Sekdakab Sumenep Hadi Soetarto belum bisa memberikan penjelasan terperinci terkait masalah ini. ”Saya masih sibuk. Saya masih memantau korban banjir. Nanti akan saya hubungi,” katanya singkat yang dihubungi. (yat/ mk)

PANGAN

DPRD Setujui Dana Pengembangan Bandara SUMENEP Anggota Komisi C DPRD Sumenepmenyetujui permohonan penyediaan dana pengembangan Bandara Trunojoyo sebesar Rp. 3,5 miliar yang diajukan pemerintah kabupaten setempat dengan status mendahului pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2013.

"Setelah melalui rapat dengan pihak terkait dan kajian internal, kami memutuskan menyetujui permohonan penyediaan dana Rp3,5 miliar yang mendahului pembahasan APBD Perubahan 2013," ujar Ketua Komisi C DPRD Sumenep Ahmad Fajar Hari Ponto, Rabu.

Dalam rapat dengan pihak terkait, kata dia, pengajuan penyediaan dana Rp3,5 miliar tersebut akan diperuntukkan

untuk ansitisipasi banjir,” kritiknya.

Hambali, warga lain meminta pemerintah segera turun lapangan dan memantau perkembangan ketika banjir datang, biar tahu apa penyebab sebenarnya Kota Sumenep selalu tergenang air. “Ketika tahu maka segera perbaiki apa penyebab terjadinya banjir, kalau soal ngomong siapa yang tidak tahu,” katanya dengan tegas.

Harapan senada juga disampaikan Ketua Umum PMII Cabang Sumenep Satnawi.

“Kali Marengan sudah tak lagi jadi kali yang bisa menampung debit air yang melimpah, justur kadang “muntah” ke rumah-rumah warga, termasuk kantor PMII Cabang.

Pemerintah harusnya belajar dari banjir kemarin,” katanya. (edy/sym/mk)

Dewan Sarankan Bupati Akhiri Pejabat Plt

hannya tidak disiapkan, program itu akan digagalkan atau tidak bisa direalisasikan. Dana yang disiapkan oleh Kemenhub sebesar Rp33 miliar," paparnya.

Ia juga mengemukakan, pihaknya telah menyerahkan hasil rapat dan kajian internal itu kepada pimpinan DPRD Sumenep guna dijadikan sebagai pedoman guna mengeluarkan rekomendasi disetujuinya penyediaan dana sebesar Rp3,5 miliar untuk pengembangan Bandara Trunojoyo.

"Kami berharap Pemkab Sumenep secepatnya melakukan pembebasan lahan guna pengembangan Bandara Trunojoyo supaya penyediaan dana sebesar Rp3,5 miliar yang mendahului pembahasan APBD Perubahan 2013 itu tidak sia-sia," kata Ponto. (ant/sym/mk)

Ketahanan Pangan Perlu Regulasi

SUMENEP Kabag Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep Ach Salaf Junaidi mengatakan, untuk mengantispasi menurunnya hasil produksi petani, ketahanan pangan nasional perlu untuk segera diatur. “Karena tingkat produktivitas pertanian seperti padi pada tahun 2012 masih stabil, yaitu 6,05 ton/ hektar dengan luas panen 29.539 hektar, tetapi angka ini saya khawatirkan akan menyusut akibat 3 faktor,”

katanya, Rabu (13/3).

Menyusutnya produktivitas pertanian karena ada banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi pemukiman dan industri. Kedua, serangat hama dan penyakit.

Ketiga, dampak perubahan iklim yang akhir-akhir ini sedang terjadi.

Ia berharap, perda RTRW yang sudah disahakan bisa menjadi solusi dalam mengatur mana lahan yang produktif yang harus dijaga untuk mempertahankan produk-

tivitas pertanian di Sumenep.

“Saya berharap Perda tata ruang bisa menjadi solusi agar tidak ada lagi lahan yang dialih fungsikan menjadi pemukiman atau industri,” ujarnya berharap Upaya Dinas Pertanian untuk mempertahankan produktivitas pertanian dengan mempermudah petani mendapatkan benih. “Misalnya, menyediakan benih unggul atau juga varietas tanaman yang tahan terhadap serangan UPT, teramsuk

juga dengan sisi teknologi, yang awal dengan tata cara biasa, yaitu menabur bisa diganti dengan alat-alat teknologi yang lebih canggih,” terangnya.

Tetapi dia juga merasa kewalahan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

“Masalahnya, kesadaran berteknologi masyarakat kita masih lemah, sehingga perlu secara perlahan-lahan untuk mengubah pola pikir yang tradisional itu,” ucapnya. (sym/mk)

APBD

Pemkab Target APBD Rp 1,5 Triliun SUMENEP - Pemkab Sumenep menargetkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun ini mencapai Rp 1,5 triliun.

Target tersebut optimis terwujud karena APBD tahun 2012 melebihi target.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sumenep Carto mengatakan, APBD Sumenep tahun 2012 sebesar Rp 107 miliar. “Jadi, saya berpikir target APBD Kabupaten Sumenep pada 2013 Rp 1,5 triliun merupakan terobosan yang yang berada pada titik kewajaran. Bayangkan saja, dengan surplus yang ada berarti Sumenep pantas manargetkan sebesar itu,” katanya disela-sela rapat dengan Komisi A.

Pendapatan tahun ini sampai awal Maret sudah 271 miliar. “Berarti sudah 18 persen dari target yang ada. Belum lagi kalau dilihat dari sisi belanjanya. Belanja Pemkab dari pendapatan 164 M selama dua bulan baru dibelanjakan 10,85 persen. Dan harapan kami pada triwulan pertama anggaran itu harus terserap 15 persen,” ungkapnya, Rabu (13/3).

Untuk mewujudkan target APBD Rp 1,5 triliun, pihaknya meminta kepala seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan satuan kerja bekerja secara optimal dan proaktif. “Karena dari sisi realaisasi pendapatan berdasarkan satker, pendapatan yang diperoleh 65 satker

itu ada 47 satker merupakan dinas penghasil, termasuk 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep. Untuk itulah dituntut bekerja dengan baik,” katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa hasil evaluasi yang dilaksanakan Pemkab menargetkan PAD setiap kecamatan Rp. 1.000.000 pertahunnya. “Ternyata sudah tujuh kecamatan yang sudah melampaui 100 persen, bahkan melebihi itu. Walaupun di samping itu ada beberapa kecamatan yang masih nol, seperti Kecamatan Dungkek, kangayan, Nonggonong, Sapekan dan yang lainnya,” jelas dia.

Ketika ditanya lebih detal 7 kecamatan mana saja yang paling tinggi, dia

menyebutkan Arjasa, Kecamatan kota, Masalembu, Lenteng, Batuan, kemudian Ambunten. “Sedangkan yang mendekati 90 persen ada Raas, dan diatas 60 ada Talango, dan Rubaru,” terasnya.

Kemudian untuk 20 satker lainnya, untuk sementara yang paling tinggi adalah Dinas Pariwisata, yang sudah mencapai 25 persen.

“Dan dari distribusi kebersihan sudah 17 persen, dan yang lainnya rata-rata 15 persen, termasuk juga ada yang nol persen. Sedangkan yang nol persen itu diperoleh dari pengembalin atau kerja sama, seperti koperasi, perdagangan, perikanan, dan hutbun,” sebutnya. (sym/mk)

PAMEKASAN

3

KAMIS 14 MARET 2013 NO.0075 | TAHUN II

PEMILU LEGISLATIF

KPU Tetapkan Dapil Pemilu Legislatif

PAMEKASAN - 5/3 - HARGA BATIK TURUN. Perajin menyelesaikan pembuatan motif serat kayu pada batik setengah jadi, di sentra industri batik rumahan, Desa Klampar, Proppo, Pamekasan, Jatim, Selasa (5/3). Sejak awal tahun 2013, perajin batik di daerah itu, mengaku pendapatannya menurun, karena harga batik turun dari Rp 45.000 menjadi Rp 40.000 per potong yang disebabkan persaingan tidak sehat diantara para perajin.

Pemerintah Batasi Pendirian Pasar Modern PAMEKASAN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menanggapi positif desakan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) setempat untuk memperketat penerbitan izin pendirian pasar moderen di wilayah itu.

Pemkab berjanji akan memperketat penerbitan izin operasional pasar moderen dan tidak akan menerbitkan izin baru pendirian pasar tersebut sebelum Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pasar Moderen disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pelaksana Tuga Sekretaris Daerah Pamekasan, Herman Kusnadi, mengatakan langkah itu dilakukan untuk melindungi pasar tradisional dan usaha kecil dan menengah yang kini mulai berkembang di Pamekasan.

Draf Raperda tentang pasar modern tersebut sudah

KEMISKINAN

Biaya Persalinan Gratis Ternyata Hanya Janji PA M E KA S A N - M u h a m - persalinannya itu, Jauhari mad Jauhari (37) warga Du- mengaku terkejut. Pasalnya sun Timur, Desa Nyalabu, tetangganya hanya cukup Kecamatan Pamekasan, menyerahkan Kartu Tanda bersama isterinya Juwairi- Penduduk (KTP) dan Kartu yah (30) kini masih terbelit Keluarga dan tidak diminta hutang setelah melahirkan uang.

Kemarin (13/3), Jauanaknya yang kedua pada hari dan isterinya datang pertengahan Februari lalu. ke Gedung DPRD Untuk proses Pamekasan. Kedakelahiran anaknya tangan keduanya yang menggunake gedung dewan kan jasa bidan di itu untuk mendesanya, keluarga miskin itu harus masalah Dalam waktu gadukan tersebut dan memengeluarkan dekat bidan yang minta agar bidan biaya meskipun pemerintah sudah bersangkutan yang bersangkumenyediakan ja- bersama Kepala tan dipanggil unminan persalinan. Dinas Kesehatan tuk dimintai klariYang membuat akan dipanggil fikasi.

Menurut Jaupasangan suami untuk dimintai hari, bidan yang isteri itu semakin penjelasan bersangkutan konbingung, anak yang dilahirkan on sering meminta biaya persalinan akhirnya meningkepada warga selain dirinya. gal dunia.

Jauhari yang sehari-hari Sehingga banyak warga yang bekerja sebagai penarik be- menjadi korban. cak dipungut biaya melahirWakil Ketua Komisi D kan oleh Endang SN, bidan DPRD Pamekasan, Juhaini, desa setempat sebesar Rp. mengaku sudah menerima 1,5 juta. Uang itu, konon, salinan fotokopi biaya peruntuk biaya pembelian infus salinan dari Jauhari.

“Jika memang nanti Rp. 600 ribu, biaya suntik Rp. 316 ribu, biaya ibu kas Rp. ditemukan adanya pelanggaran, maka uang pungutan 100 ribu dan biaya lainnya.

Bagi Jauhari, uang sebesar itu harus dikembalikan dan itu sangatlah banyak. Sebab, Dinkes bisa memberikan tedari hasil bekerja sebagai guran keras,” kata Juhaini.

Kepala Dinkes Pametukang becak, dalam sehari rata-rata hanya memperoleh kasan, Ismail Bey saat dikonRp. 30 ribu, hanya cukup un- firmasi mengatakan, masih akan melakukan penyelidituk kebutuhan sehari-hari.

“Saya bingung karena kan laporan pungutan perbiaya itu masih pinjam. Se- salinan itu. Yang jelas, segala tahu saya biaya melahirkan biaya persalinan sudah disekarang sudah ditanggung tanggung sepenuhnya oleh pemerintah, seperti tetangga pemerintah dan tidak dibesaya beberapa waktu lalu,” narkan bidan meminta biaya apapun dari pasien yang melkatanya.

Saat membayar biaya ahirkan. (taufik rahman/muj)

dibahas oleh tim yang dibentuk pemerintah dan akan segera dibahas secara bersama-sama dengan DPRD. Namun, Herman meminta agar dukungan itu ditanggapi positif juga oleh para pedagang kaki lima (PKL) untuk tidak berjualan dilokasi yang dilarang Perda.

“Kami sedang susun Perda soal itu, dan semua pihak termasuk pengusaha harus tunduk terhadap peraturan itu. Begitu juga para PKL

harus tunduk terhadap semua peraturan daerah termasuk larangan berjualan di tempat-tempat tertentu,” kata Herman, kemarin (13/3).

Sebelumnya, APKLI Pamekasan meminta pemerintah setempat bertindak tegas terhadap pasar modern yang tidak mengantongi izin operasional. Persatuan para PKL itu juga meminta pemerintah membatasi pendirian pasar modern. dinilai mengganggu keberadaan pasar

PA M E KA S A N - Ko m i s i Pemilihan Umum Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menetapkan lima daerah pemilihan untuk Pemilu Legislatif 2014.

Menurut anggota KPU Pamekasan Agus Kasianto, Rabu (13/3), penetapan jumlah dapil itu berdasarkan hasil koordinasi dengan para pengurus partai politik (parpol) yang ada di wilayah itu.

“Hasil koordinasi kami akhirnya menyepakati bahwa di Pamekasan ini daerah pemilihan terdapat lima, sama dengan jumlah dapil pada pemilu sebelumnya,” kata Agus.

Menurut Agus Kasianto, kelima daerah pemilihan terdiri dari dapil I meliputi Kecamatan Kota Pamekasan dan Kecamatan Tlanakan, dapil II meliputi Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan, dapil III meliputi Kecamatan Larangan, Pademawu dan Kecamatan Galis.

“Untuk dapil IV meliputi Kecamatan Kadur, Pegantenan dan Kecamatan Pakong,” katanya.

Untuk dapil V meliputi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Waru, Pasean, dan Kecamatan Batumarmar.

Ia menjelaskan, hasil keputusan daerah pemilihan untuk pemilu legislatif 2014 itu telah disampaikan

ke KPU Pusat melalui KPU Jatim untuk mendapatkan penetapan.

“Jumlah kursi di DPRD Pamekasan yang akan diperebutkan pada pemilu legislatif nanti juga sama dengan pemilu sebelumnya, yakni 45 kursi,” katanya menambahkan.

Hanya saja, kata Agus Kasianto, partai politik sebagai peserta pemilu pada Pemilu Legislatif 2014 berkurang sebab sesuai dengan hasil verifikasi faktual yang digelar KPU, jumlah partai politik peserta pemilu hanya 10 partai.

Ke-10 partai politik itu meliputi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Selanjutnya Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Tahapan pemilu legislatif kini sudah dimulai, yakni perekrutan bakal calon oleh masing-masing partai politik, serta verifikasi data pemilih berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu,” kata Agus Kasianto. (ant/ mk)

tradisional.

Data yang dihimpun APKLI menyebutkan, jumlah pasar modern yang ada dikabupaten ini sebanyak 15 unit dan menyebar di beberapa kecamatan di Pamekasan.

Komisi B DPRD pamekasan sendiri mendukung langkah pemkab, untuk membatasi dan mengeluarkan aturan pendirian pasar modern tersebut, melalui terbitnya Peraturan Paerah (Perda). (afa/muj)

PERATURAN DAERAH

Raperda Sampah dan TKI Segera Berakhir PAMEKASAN- Badan Legislasi (Baleg) DPRD Pamekasan menyatakan telah berhasil menuntaskan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menjadi prioritas. Selanjutnya, kedua rancangan peraturan itu akan segera dibahas dalam rapat paripurna DPRD untuk disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Dua Rancangan Perda yang sudah tuntas pembahasannya itu antara lain, Raperda tentang Pengelolaan Sampah dan Raperda Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja. Sedang dua lainnya yang juga masuk dalam prioritas bahasan antara lain Raperda Ruang Terbuka Hijau dan Raperda Penyertaan Modal di PDAM masih dalam pembahasan.

Ketua Baleg, Taufikurrahman mengatakan sampai saat ini jadual Rapat Paripurna DPRD untuk mengesahkan Rancangan Perda yang sudah dibahas masih belum ditentukan. Namun ia memastikan rapat itu akan digelar dalam waktu dekat.

“Kami masih menunggu jadual Rapat Paripurna. Meskipun pembahasan Rancangan Perda itu sudah tuntas, namun belum bisa diterapkan karena belum disahkan sebagai Perda,” kata Taufikurrahman, kemarin (13/3).

Ia menjelaskan, masih ada 28 Rancangan Perda yang saat ini masih dalam pembahasan. Diharapkan, sebagian besar dari rancangan itu sudah tuntas sebelum digelarnya Rapat Paripurna sehingga pengesahannya bisa dilakukan secara bersama-sama.

Ketua Forum Riset dan Advokasi Masyarakat Marginal (Forsam) Pamekasan, Ribut Baidi, menilai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah itu sangat lamban.

Sebab, sebagian rancangan itu sudah masuk ke Baleg DPRD sejak akhir tahun lalu.

Pembahasan tersebut, kata Ribut, merupakan salah satu ukuran untuk menilai tingkat kenerja wakil rakyatnya setiap tahun. Ia kawatir, jika pemba-

hasan itu tidak bisa berlangsung cepat, tahun ini akan kembali menyisakan Raperda yang belum terbahas seperti terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Tahun ini, sebanyak 30 Rancangan Perda yang sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Pamekasan. Dari jumlah itu, sebanyak sembilan Raperda merupakan usulan DPRD dan 11 merupakan usulan Pemerintah Daerah dan 10 lainnya merupakan sisa Raperda yang belum dibahas tahun 2012.

Kepala Bagian Hukum Pamekasan, Nur Aini, mengatakan sekalipun Rancangan Perda itu sangat dibutuhkan, namun pembahasannya tidak bisa dilakukan secara dan harus bertahap. Sebab, sebagai bagian dari produk hukum, harus disertai juga dengan kajian akademik dan analisa lainnya sehingga setelah ditetapkan sebagai Perda bisa langsung digunakan. (afa/muj)

CALON LEGISLATIF

Partai Bulan Bintang Mulai Rekrut Caleg PAMEKASAN- Dewan Pengurus Cabang Partai Bulan Bintang (DPC-PBB) Pamekasan mulai melakukan persiapan melakukan rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) setelah partainya dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2014.

Persiapan yang dilakukan partai itu dimulai dengan melakukan konsolidasi untuk menguatkan kader dan simpatisan partai setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) memutuskan meloloskan partai terse-

but sebagai perserta pemilu.

Seketaris DPC PBB Pamekasan, Suli Faris, menyatakan akan mulai merekrut caleg yang tersebar di lima daerah pemilihan (Dapil) di Pamekasan termasuk pemenuhan kouta 30 persen perempuan.

Dijelaskan, masa pendaftaran Caleg di PBB dibuka selama 13 hari yaitu sejak 12 Maret sampai 2 April 2013.

Saat ini sudah ada tujuh orang yang mendaftar sebagai calon anggota legilatif dari partai tersebut.

Dari jumlah itu, terban-

yak berasal dari dari Dapil IV dan dapil V masing-masing dua orang, sedangkan dapil I sampai dapil III masingmasing satu pendaftar. Para pelamar itu merupakan kader-kader PBB dan bukan kader partai lain yang pindah ke partai tersebut.

“Kami siap untuk memenuhi caleg sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kami sudah kontak-kontak kader-kader PBB dan menyatakan akan maju, cuma masih menunggu waktu aja,” katanya. (uzi/muj)

PENGEMASAN GARAM KONSUMSI. Sejumlah pekerja menimbang garam yang telah dihaluskan, di sentra industri garam kemasan, Desa Lembung, Galis, Pamekasan, Jatim, Minggu. Garam kemasan konsumsi yang sudah melalui proses pencucian dan pemberian yodium itu, di pasarkan kesejumlah daerah di Jawa, dengan harga Rp 7.000 per kg.

PERTANIAN

PT Garam Bersikukuh Tidak Akan Serahkan Lahan ke Petani PAMEKASAN- PT Garam Madura menyatakan tidak akan melepas tanah milik perusahaan tersebut sekalipun ada keputusan Menteri BUMN yang didukung Komisi II DPRRI bahwa pengelolaan lahan garam yang selama ini disengketakan akan diserahkan ke petani melalui yayasan di masingmasing daerah.

Kepala Biro Umum PTGaram, Farid Zahid, mengatakan Menteri BUMN sudah tidak memberikan ijin lagi untuk melepas tanah kepada petani garam.

Keputusan itu sudah beberapa kali disampaikan kepada para petani garam dalam setiap sosialisasi.

Termasuk juga di hadapan DPRD Pamekasan. “Saya kira petani tidak perlu memaksakan kehendak lagi.

Dari beberapa kali pertemuan dengan petani garam, baik yang difasilitasi oleh pemerintah ataupun oleh PT Garam sendiri, kami sudah menyampaikannya dan mereka sudah mepaham,” kata Farid, kemarin (13/3).

Farid mengatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum jika petani garam melakukan tindakan

anarkhis setelah perusahaan milik negara itu memutuskan tidak menyerahkan penggarapan lahan garamnya ke petani.

Sebelumnya, Ketua Umum Gerakan Gotong Royong Masyarakat Petani Garam Madura, Masrawi, menuntut agar perusahaan tersebut melaksanakan keputusan pemerintah agar pengelolaan lahan itu diserahkan ke petani melalui yayasan masing-masing.

Jika keputusan itu tidak dilaksanakan petani mengancam akan menutup lahan pegaraman yang disengketakan. Masrawi juga mengatakan akan menemui Menteri BUMN, Dahlan Iskan di Jakarta bersama perwakilan petani dari Madura.

“Kira keputusan itu dibuat bukan untuk mainmain sehingga tidak ada alasan PT Garam untuk tidak melaksanakannya,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Seharusnya serah terima lahan pegaraman kepada petani itu paling lambat dilaksanakan tanggal 31 Maret 2007. Namun sampai saat ini, kata dia, perusahaan tersebut belum melaksanakannya. (fik/muj)

4

DPRD Minta BSM Dibagikan Sesuai Juknis PAMEKASAN- Komisi D DPRD Pamekasan memanggil pengelola SMA Miftahul Anwar, Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur dan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat untuk meminta penjelasan dugaan pemotongan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) di sekolah tersebut. Dugaan itu diterima Komisi D dari sejumlah orangtua siswa yang melaporkan kasus tersebut beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi D DPRD Pamekasan Taufikurrahman mengatakan, dalam pertemuan itu pengelola SMA Miftahul Anwar, mengatakan pemotongan BSM itu sudah berdasarkan kesepakatan dengan dewan guru, wali murid dan komite sekolah.

Namun karena ada bebera-

PAMEKASAN

KAMIS 14 MARET 2013 NO.0075 | TAHUN II

pa murid dan wali murid yang merasa keberatan dengan kebijakan itu, maka pihaknya meminta keputusan potongan BSM yang mencapai Rp. 450 ribu per siswa itu dibatalkan dan uangnya dikembalikan.

“Meskipun keputusan pemotongan BSM itu sudah berdasarkan rapat bersama, harus

dibatalkan karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya,” kata Taufik.

Pengelola SMA Miftahul Anwar dan yayasan yang menaunginya mengatakan akan segera menggelar rapat ulang karena adanya ketidakpuasan dari beberapa orangtua siswa tersebut. Sekolah itu juga akan menyalurkan BSM sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pamekasan, Muhammad Tarsun, mengagtakan, Disdik hanya akan memfasilitasi pertemuan itu. Sebab yang punya kebijakan internal BSM adalah lembaga pendidikan penerima

program.

“Kami hanya akan menfasilitasi dan melakukan pemantauan. Kami juga sepakat dengan apa yang dianjurkan Komisi D,” katanya.

Penyaluran BSM di SMA Miftahul Anwar dilakukan dengan cara membagi rata bantuan tersebut ke seluruh siswa.

Kebijakan itu dilakukan untuk menghindari kecemburuan antara siswa yang menerima program tersebut dengan yang tidak menerima.

Keputusan membagi rata itu dilakukan berdasar kesepakatan dalam rapat dewan guru dan disetujui Komite Sekolah. (fik/muj)

PUNGLI

Dinkes Seriusi Dugaan Pungli Persalinan PAMEKASAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Madura, menegaskan akan mengusut pungutan uang persalinan yang dilakukan bidan desa yang selama ini dikeluhkan masyarakat setempat.

“Kami akan mengusut kasus pungutan uang persalinan itu, sebab pada dasarnya semua biasa persalinan ditanggung oleh pemerintah melalui program jaminan persalinan,” kata Kepala Dinkes Pamekasan, Ismail Bey, Rabu (13/3).

Ismail mengemukakan hal ini, menanggapi laporan masyarakat Desa Nyalabu Daja, Kecamatan Kota Pamekasan tentang adanya pungutan uang persalinan yang dilakukan salah seorang bidan desa berinisial “ED”.

Menurut Ismail, pungutan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dengan catatan persalinan berlangsung dengan normal, tanpa proses operasi.

“Dan sampai saat ini program jampersal ini masih berlangsung. Makanya ketika

ada bidan desa yang masih memungut biaya dalam membantu proses persalinan, jelas itu melanggar,” tegas Ismail.

Ia juga menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan meminta pertanggung jawaban kepada bidan yang memungut biaya persalinan tersebut.

Bidan desa yang diketahui memungut uang dalam membantu proses persalinan warga itu berinisial “ED” saat membantu persalinan warga bernama Juariyah pada 18 Februari 2013.

“Saya justru diminta membayar biaya Rp1.466.000 oleh bidan itu,” kata suami Juaroyah, Moh Jauhari, Rabu.

Ia menuturkan, selain diminta untuk membayar sejumlah uang, Jauhari juga diminta untuk menandatangi surat pernyataan bahwa yang bersangkutan membayar sejumlah uang itu atas kesadarannya sendiri, tanpa paksaan.

Dalam lampiran surat pernyataan itu juga disebutkan bahwa biaya persali-

tan itu meliputi antara lain dua kali suntik sebanyak Rp316.000, biaya pemeriksaan kesehatan dan jarum suntik.

Jauhari yang kesehariannya tukang becak ini mengaku, dirinya terpaksa menggadaikan becak miliknya untuk biaya persalinaknya.

“Anak saya juga tidak tertolong, dan meninggal beberapa saat setelah melahirkan,” katanya dengan nada sedih.

Kepala Dinkes Ismail Bey lebih lanjut menjelaskan, pihaknya sebenarnya telah menyampaikan sosialisasi kepada para bidan tentang program jamkesmas itu, namun rupanya belum semua bidan memperhatikan.

“Meski tidak sebenarnya proses persalinan di bidan itu kan tidak gratis, akan tetapi dibayar oleh pemerintah.

Makanya kami sangat jengkel, ketika masih ada bidan yang menarik biaya apalagi nilainya hingga jutaan rupiah,” kata Ismail Bey menambahkan. (ant/mk)

TAGIH JANJI

Jukir Tagih Janji Kenaikan Upah

PAMEKASAN: Puluhan warga Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan mendatangi ruang komisi D DPRD setempat, kemarin (13/3). Mereka mengadukan dugaan penyimpangan penyaluran beras untuk warga miskin (raskin) di desanya yang diduga digunakan untuk pembangunan mesjid di desa itu.

Ismail, perwakilan warga mengatakan jatah raskin di Dusun Pangungangan, Desa Banyupelle digunakan untuk pendanaan pembangunan mesjid,

tanpa persetujuan warga.

Hal itu diketahui setelah sejumlah warga menanyakan jatah raskin mereka ke pemerintahan desa setempat.

Selain di Pangungangan, kata Ismail, penyimpangan juga didiuga terjadi di dusun lain di Dwesa Banyupelle. Sebab, sejak Oktober tahun lalu, jatah baru diterima warga pada Februari lalu. Selain itu, masing-masing penerima menerima jatah hanya 3,5 kilogram.

Terpisah, Kepala Dusun Pangungangan, Mohammad Ali, mengatakan pihaknya sudah

menyalurkan jatah raskin di dusunnya setiap bulan.

Ia membantah bahwa beras murah itu digunakan untuk pembangunan mesjid di dusunnya.

“Kami sama sekali tidak menggunakan jatah raskin untuk mesjid. Yang terjadi, sebagian penerima secara sukarela menyerahkan jatah beras yang diterimanya untuk disumbangkan ke mesjid,” kata Ali. Ia meminta agar warganya meminta penjelasan terlebih dahulu agar jelas, sebelum melaporkan masalah itu ke pihak luar.

Ia masih berpikir untuk melaporkan pengaduan

warganya itu ke polisi karena merasa nama baiknya dicemarkan.

Ketua komisi D DPRD Pamekasan, Makmun berjanji, akan meminta penjelasan dari Pemerintahan Desa Banyupelle untuk mengetahui masalah sebenarnya. Ia tidak akan gegabah melakukan langkah jika masih menerima laporan secara sepihak.

“Ini masih dari salah satu pihak. Kami masih akan meminta klarifikasi dari pemerintahan di desa itu agar informasinya lebih berimbang,” kata Makmun. (afa/muj)

PAMEKASAN- Sejumlah Juru Parkir (Jukir) di Kabupaten Pamekasan, Madura menagih janji Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) setempat untuk menaikan upah mereka. Sebab upah yang diberikan kepada jukir selama ini dinilai masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Gaji yang diterima para juru parkir di Pamekasan hanya sebesar Rp. 350 ribu.

Angka tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan upah minimum di kabupaten itu yang tahun ini sebesar Rp. 1.052.600.

Salah satu Jukir berinsial IM mengatakan, pemerintah setempat pernah menjanjikan kenaikan gaji sebesar Rp. 100 ribu dari gaji semula menjadi Rp. 450 ribu perbulan. Namun janji

tersebut sampai saat ini belum ada kejelasan bahkan terkesan dilupakan.

Menurutnya, pendapatan yang diterima para jukir dari pekerjaan itu masih sangat kecil. Namun ia tidak bisa berbuat banyak karena menyangkut kebijakan pimpinan Dishubkominfo dan tidak adanya pekerjaan lain.

Menanggapi keluhan itu, kepala Dishubkominfo Pamekasan Muhammad Bahrun mengatakan, kenaikan upah Jukir itu belum bisa direalisasikan di awal tahun ini karena masih akan diajukan pada perubahan anggaran keuangan (PAK) 2013.

“Kami tetap akan menaikkan upah mereka. Hanya usulannya masih akan kami ajukan pada PAK nanti, mudah-mudahan kenaikan ini bisa disepakati,” katanya.

Bahrun mengakui, upah Jukir parkir di Pamekasan

yang berjumlah 132 orang sangat minim dan jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pamekasan tahun 2013. Karenanya, usulan kenaikan itu merupakan hal yang wajar untuk membantu kesejahteraan para jukir.

Selain mengusulkan peningkatan upah, Dishubkominfo juga berupaya membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki para jukir. Peningkatan kualitas itu dilakukan dengan pelatihan dan pembinaan intensif agar lebih profesional dalam menjalankan tugas.

Di sisi lain, untuk menegakkan disiplin itu, pihaknya juga akan menerapkan sangsi yang tegas bagi para jukir nakal. Sangsi itu, kata dia, akan didasarkan pada tingkatan pelanggaran yang dilakukan, mulai dari sangsi teguran hingga pemecatan. (uzi/muj)

FASILITAS RUMAH SAKIT

Fasilitas UGD Perlu Dibenahi PAMEKASANDPRD Pamekasan menilai fasilitas pelayanan di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit (RS) Dokter Slamet Martodiredjo Pamekasan perlu dilakukan pembenahan. Sebab, ruang UGD yang ada saat ini dinilai sudah tidak bisa menampung pasien darurat yang membutuhkan penanganan segera.

Menurut Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, kemarin (3/3) penambahan fasilitas itu perlu dilakukan secepat mungkin, mengingat jumlah pasien yang membutuhkan pelayanan gawat darurat seringkali harus antre karena fasilitas yang tersedia terbatas.

Jika kondisi ini dibiarkan terlalu lama, pihaknya kawatir akan merugikan pasien terutama bagi penderita penyakit yang kritis dan membutuhkan penanganan khusus di UGD. Selain penambahan ruangan serta peralatan, pen-

gelola rumah sakit itu juga ang UGD, tapi juga penamharus segera menambah petu- bahan kamar operasi, farmasi gas kesehatan di unit tersebut serta sejumlah kebutuhan agar bisa memberikan pelay- lainnya. anan maksimal kepada pasien.

Dari semua usulan itu, “Harus hanya satu segera diadausulan yang kan penambadisetujui oleh han fasilitas pemerintah, di UGD. Sebab yaitu penamSementara rencana bahan kamar saya pantau pembangunan dan masih banyak operasi. Sepasien-pasien dangkan usupenambahan ruang yang harus UGD akan diusulkan lan lainnya diantre dan tolak dengan tahun depan. tidak segera Rencananya, ruangan alasan kebuditangani katuhan kamar itu akan dibangun rena ruangan operasi lebih dua lantai yang akan mendesak. dan paramedis digunakan untuk yang ada dis“Idealnya ruang administrasi ana terbatas,” ruang admindan ruang pelayanan. istrasi katanya. dan Direktur pelayanan di RS Slamet UGD harus Martodiredjo Pamekasan, Iri dipisah. Tapi usulan kami Agus Subaidi, mengatakan masih dicoret oleh pemerinsudah mengusulkan penam- tah pusat,” katanya. bahan gedung ke pemerintah.

Kamar operasi yang ada Usulan yang disampaikan di RS tersebut saat ini hanya tidak hanya penambahan ru- lima kamar sehingga pasien

operasi seringkali harus menunggu giliran. Sedang usulan penambahan kamar operasi yang disetujui sebanyak dua kamar yang akan dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan di dalammnya.

Iri tidak menjelaskan besaran biaya yang dianggarkan karena masih menunggu informasi lebih jelas dari pemerintah. Meski demikian, Iri memastikan usulan itu sudah disetujui dan diperkirakan akan mulai dilaksanakan tahun ini.

Sementara rencana pembangunan dan penambahan ruang UGD akan diusulkan tahun depan. Rencananya, ruangan itu akan dibangun dua lantai yang akan digunakan untuk ruang administrasi dan ruang pelayanan.

“Nantinya, UGD akan dibangun dua lantai. Lantai dasar untuk ruang pelayanan sedang lantai dua untuk ruang administrasi,” kata Iri. (uzi/ muj)

SERBUAN BAWANG IMPOR. Seorang penjual memilah bawang impor di Pasar Suka Ramai, Pekanbaru, Rabu (13/3). Kondisi minimnya pasokan bawang lokal membuat permintaan bawang impor dari Cina dan Thailand meningkat di Riau karena harganya lebih murah yakni Rp40.000 per kilogram, dibandingkan bawang lokal Rp45.000 per kilogram.

KEDISIPLINAN

BK Ingatan Anggota Dewan PAMEKASAN- Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan mengirim surat peringatan ke sejumlah anggota DPRD yang dinilai kurang aktiv.

Dalam catatan BK, aktivitas anggota DPRD Pamekasan sejak beberapa pekan terakhir menurun drastis.

Tingkat kehadiran mereka dalam beberapa kegiatan, seperti kegiatan komisi, rapat-rapat pansus dan sidang paripurna sangat minim.

Ketua Badan Kehormatan, Boy Suhari Sajidin, mengatakan mengatakan, berdasarkan Tata Tertib DPRD Pamekasan dinyatakan setiap anggota DPRD wajib hadir secara fisik pada setiap kegiatan.

“Kami mencatat sejak

bulan kemarin sampai sekarang ada beberapa anggota yang kurang aktif mengikuti kegiatan dewan. Mereka patut diingatkan,” katanya, kemarin (13/3).

Peringatan itu kata Boy, diharapkan bisa meningkatkan tingkat kehadiran mereka dalam beberapa kegiatan DPRD. Sebab, kehadiran itu sangat dibutuhkan untum memaksimalkan produk kebijakan yang diputuskan.

Sampai saat ini, Badan Kehormatan belum menerima pemberitahuan ketidak hadiran sejumlah anggota dewan itu, sehingga tidak bisa memberi kesimpulan menurunnya tingkat kehadiran itu.

BK sendiri, kata politisi Partai Golkar ini, akan terus

memantau semua kegiatan anggota DPRD Pamekasan.

Sebab, hal itu sudah menjadi kewajiban dan kewenangan badan kehormatan.

Menyikapi hal itu, Koordinator Lembaga Kajian dan Advokasi Rakyat (LekRa) Madura Fauzi mengatakan, seharusnya menjelang Pemilu 2014 para wakil rakyat semakin giat menjalankan antivitasnya di DPRD. Sebab, menjelang akhir masa jabatan para anggota dewan itu, dipastikan banyak hal yang semestinya sudah tuntas, namun belum berhasil diselesaikan.

“Kalau sekarang saja mereka sudah tidak aktif, apalagi setelah menjelang pemilihan umum,” katanya. (fik/muj)

SAMPANG

Pengungsi Anggap Relokasi Bukan Solusi SAMPANG - Rencana relokasi terhadap pengungsi kasus SARA Sampang sampai sekarang masih belum ada kejelasan karena mereka menolak rencana relokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Koordinator pengungsi Iklil Almilal mengatakan, pihaknya merasa tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan relokasi pengungsi dan menganggap rencana tersebut hanyalah wacana, karena pengungsi tidak pernah menerima relokasi tersebut.

Bahkan lebih jauh Iklil Almilal mengatakan dirinya belum tahu bahwa para pen-

5

KAMIS 14 MARET 2013 NO.0075 | TAHUN II

gungsi di GOR akan direlokasi.

Menurutnya, dia dan pengungsi tetap tidak mau apabila akan dipindah ke tempat hunian sementara karena menurutnya kalau masih direlokasi di sekitar Sampang lebih baik pulang.

“Kalau kami hanya dipindah di sekitar Sampang lebih baik kami pulang ke kampung sendiri. Dan apabila dipindah

di luar Sampang, mereka tidak akan mau pindah karena yang jelas kami akan mendapat nilai yang buruk oleh masyarakat setempat. Lebih baik kami pulang ke rumah kami saja, karena di sana tempat kelahiran kami, bahkan sesepuh kami juga masih banyak yang ada di sana,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sampang Malik Amrullah ketika dikonfirmasi mengatakan, berdasarkan hasil rekomendasi para tokoh masyarakat Sampang juga tidak menginginkan kalau para pengungsi itu tetap berada di

GOR. Dan dulu pernah ada tiga alternatif yang kami tawarkan, yaitu Rumah Hunian, dicarikan rumah sekitar perumahan, dan dipindah ke Puspa Agro di Sidoarjo. Dan ini dulu pernah ditolak semua oleh para pengungsi. Sekarang Rumah Hunian yang direncanakan di desa Taddan dan rumah sekitar perumahan tidak hanya pengungsi yang menolak, tetapi masyarakat sekitar pun di dua tempat alternatif itu juga menolak. Maka satu-satunya jalan sekarang, yaitu di Puspa Agro,” ungkapnya. (jun/ msa/rah)

ASUSILA

Suami Bisa Dipenjara Karena Kencana Ipar SAMPANG - Setelah diburu kurang lebih selama sebulan, Siraj alias Faris (23), warga Desa Kramat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang akhirnya berhasil dibekuk Satreksrim Polres Sampang. Pria yang diketahui sebagai pengangguran itu telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) karena telah dilaporkan memperkosa adik iparnya sendiri, Bunga (nama samaran) yang masih berusia 12 tahun.

“Tersangka saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Satuan Reskrim Polsek Kedungdung,” kata Kasat Reskrim Polres Sampang, AKP Roman Semaradhana Elhaj, Rabu (13/3).

Roman juga menjelaskan pembekukan tersangka dilakukan berdasarkan laporan pihak korban tanggal 17 Pebruari 2013 lalu yang tertulis dalam laporan bernomor LP/B/05/II/ Jatim/Res Sampang.

“Dalam laporan itu kor-

ban melaporkan atas tindak pidana pemerkosaan yang dialaminya. Sementara dari keterangan saksi serta dikuatkan dengan bukti visum hasilnya positif,” imbuhnya.

Akibat perbuatannya tersangka yang diketahui penganguran ini terancam akan dijerat dengan pasal pasal 81 ayat 1 dan 2 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. (iam/msa/rah)

JBI

Sopir Keluhkan Layanan Jembatan Timbang di Jrengik

mahardika surya abrianto/koran madura

PENGUNGSIAN: Para pengungsi korban SARA Kabupaten Sampang saat di lokasi pengungsian di halaman GOR yang hingga sekarang belum menemukan solusi.

TAMAN HIBURAN

Remaja Jadikan Taman Kota Sebagai Tempat Pacaran SAMPANG - Taman Bunga Kota Sampang yang seharusnya dijadikan sebagai taman hiburan dan menjadi tempat pemandangan indah bagi masyarakat Sampang saat melintas di jalan Jamaludin depan Kantor Pemkab Sampang beralih fungsi karena akhir-akhir ini taman kota tersebut menjadi sorotan jumlah masyarakat sebab sering terlihat pasangan muda-mudi sedang memadu kasih di tempat tersebut.

Bahkan, kondisi penjagaan dan pengawasan pihak keamanan yang begitu longgar dijadikan kesempatan oleh para pemuda untuk melakukan hal yang senonoh bersama pasangannya. Apalagi, tak jarang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar seringkali menonton aksi muda-mudi berpacaran di areal itu sehingga meresahkan wara sekitar.

Agus (30), warga jalan Manggis mengatakan dirinya mengaku sangat menyayangkan ketika Taman Bunga Kota yang sejatinya menjadi nilai tambah Kabupaten Sampang justeru menjadi tempat ajang perbuatan asosila orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Lebih lanjut Agus berharap di taman tersebut ada petugas penjagaan dari Satpol PP, sehingga para pemuda dan pemudi terhindar dari perbuatan terlarang di areal tersebut. “Saya inginnya di taman kota ada yang menjaga, sehingga pengunjung itu ada rasa was-was untuk melakukan hal yang tidak baik,” terangnya, Rabu (13/3).

Dirinya juga menambahkan, aparat keamanan agar tak hanya saat ditugaskan saja melakukan pengawasan di tempat terbuka itu.

Pengawasan juga diperlukan di waktu-waktu libur terutama pada tengah malam. “Saya juga mengharapkan aparat keamanan betul– betul memperhatikan khususnya anak muda kalau sudah ada pengunjung di taman kota itu,” imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Matrai (40), salah satu penjual pentol yang berada di sekitar taman bunga tersebut. Dirinya juga mengungkapkan terkadang kelakuan anak muda itu meski sudah ada yang melarangnya berduaan di dalam taman kota masih saja melakukannya, apalagi hal itu sudah

dianggap menjadi hal biasa.

“Di sini meski sudah ada Satpol PP waktu lalu melarangnya, tapi masih saja (mereka) tetap dengan perilakunya,” terangnya Menurut Matrai adanya taman bunga itu terkadang dimanfaatkan saat terjadi guyuran hujan deras dengan memakan waktu cukup lama.

Padahal pada waktu itu juga di sekitarnya ada juga anak kecil yang sedang memanfaatkan taman kota itu pula dengan bermain bola.

“Pernah waktu hujan itu ada dua orang yang duduk di sana waktu hujan, bahkan sampek berpelukan, padahal ada anak kecil, Mas,” ucapnya, menyampaikan pemandangan tidak sopan yang pernah dilihatnya di Taman Bunga Kota Sampang itu.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang Kusno Abdullah mengatakan petugas memang sudah melakukan pemantauan, namun petugas yang berjaga kurang sehingga kewalahan.

“Kita sudah pantau langsung di taman itu, karena jumlah personil kurang jadi tidak maksimal. Bahkan semua laporan dari masyarakat sudah kita tangani,” kelitnya. (ryn/msa/rah)

mahardika surya abrianto/koran madura

MEMADU KASIH: Sepasang Muda-Mudi sedang menikmati suasana Taman Bunga Kota Sampang dengan bermesraan.

SAMPANG – Sejumlah sopir di Kabupaten Sampang mengeluhkan petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) LLAJ Bangkalan yang berada di Jalan Raya Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, kerena setiap sopir yang melintasi jembatan timbang tersebut ak dikenai penilangan meski kendaraan roda empatnya sudah bermuatan melebihi jumlah berat yang diijinkan (JBI).

Bahkan menurut sopir truk Fuso yang sering melintas di jembatan timbang itu, kendati jumlah muatannya melebihi aturan yang telah ditentukan, hanya dikenai pembayaran rutin sebesar Rp. 50.000 setiap melintasi jalur jembatan tim-

bang tersebut.

Sopir truk dengan inisial HR (bukan nama sebenarnya, 29 tahun), asal Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Kota Sampang, mengatakan meski muatannya berat atau ringan, dirinya tetap dikena denda sebesar Rp 50 ribu.

“Saya tidak tahu aturan apa yang sebenarnya dipakai.

Sebab, setiap saya melintas tetap membayar denda, baik muatan melebihi aturan maupun tidak,” jelasnya sambil mewanti-wanti identitasnya tidak dikorankan.

Sementara wartawan Koran Madura tidak berhasil mengkorfimasi Kepala UPT LLAJ Bangkalan Ansori sebab yang bersangkutan dikabarkan

sedang rapat di Surabaya.

“Bapak Ansori sedang rapat di Surabaya sampai dua hari. Tetapi kalau masalah ada angkutan yang melebihi muatan, kami tetap melakukan penilangan. Dan selama ini hanya truk yang melanggar saja yang kena denda. Selain itu, kami hanya menilang buku kirnya saja,” ujar petugas jembatan timbang Kecamatan Jrengik Bambang, Rabu (13/3).

Informasi yang berhasil dihimpun terkait pelangaran JBI yang tercantum dalam Perda no 4 tahun 2012, yang melintas di Jembatan timbang LLAJ dibagi empat kategori, yaitu golongan 1 hingga 4, dengan denda antara Rp 10 ribu hingga Rp 60 ribu. (iam/msa/rah)

6

BANGKALAN

KAMIS 14 MARET 2013 NO.0075 | TAHUN II

MANGKIR TUGAS

Dua Anggota Polisi Jalani Sidang Disiplin

doni heriyanto/koran madura

DEMONSTRASI: Massa membakar atribut sebagai tanda kekecewaan terhadap kinerja Kejari yang dinilai lamban menangani kasus korupsi dana KUT.

LSM Minta Kejari Usut Dugaan Korupsi Dana KUT BANGKALAN - Puluhan massa yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat Sapu Jagad mendatangi Kantor Kejaksaaan Negeri Bangkalan, Rabu (13/3). Mereka menuntut Kejari setempat untuk mengungkap kasus korupsi dana koperasi unit tani (KUT), karena dinilai telah merugikan negara sebesar Rp 130 miliar.

Demonstran menilai Kejari setempat lamban dalam pengusutan dugaan korupsi senilai Rp. 18.082.000.000. Menurut massa yang berdemonstrasi, untuk mengusut tuntas dugaan adanya praktek korupsi dana KUT membutuhkan keseriusan pihak penegak hukum, dalam hal ini pihak Kejari. Karena hal itu telah merugikan negara dan masyarakat kecil menjadi korbannya.

Yang terjadi hingga saat ini Kejari baru menetapkan satu tersangka dengan inisial IF dalam kasus korupsi dana KUT, padahal kasus tersebut

sudah terjadi sejak belasan tahun yang lalu.

“Pemerintah mengucurkan dana belasan miliar untuk petani yang bertujuan demi kesejahteraan para petani.

Akan tetapi pada kenyataannya dana itu dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” teriak kordinator aksi H. Dinul Huda di halaman Kejari dengan suara yang lantang.

Ia mengatakan penyalahgunaan dana itu untuk kepentingan pribadi dan tidak disalurkan pada masyarakat petani yang berhak menda-

patkannya. Tindakan demikian itu merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan terkutuk, karena akibat ulah koruptor masyarakat yang harus menanggungnya.

Dampak dari dana rakyat yang dikucurkan pemerintah melalui program KUT tersebut dikorupsi oleh oknum petugas KUT, maka masyarakat miskin akan semakin miskin.

“Dana sebesar itu seharusnya menjadi hak petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian, akan tetapi justru dikorupsi,” ujarnya, mengkritik.

Menurutnya, tidak ada alasan lagi bagi Kejari Bangkalan untuk tidak mengusut tuntas kasus korupsi dana KUT dan menyeret para pelaku ke meja hijau. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan, karena praktik korupsi begitu marak dan dilakukan secara berjamaah untuk menghabiskan

dana negara yang notabene uang rakyat dalam jumlah miliaran rupiah.

Tentunya, prilaku yang korup tersebut memberikan dampak yang tidak baik bagi perkembangan masyarakat Bangkalan pada masa-masa yang akan datang.

Sementara itu, kepala Kejaksaan negeri Bangkalan Hentoro Cahyono, saat menanggapi tuntutan para demonstran membantah jika Kejari dinilai lamban dalam mengungkap kasus korupsi dana KUT. Hentoro mengatakan pihaknya terus melakukan upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk menjerat para pelaku yang terlibat menikmati uang itu.

“Kami terus berusaha dalam mengumpulkan buktibukti untuk dilakukan proses dalam mencari tersangkatersangka lainnya. Kami tidak bisa asal menuduh jika belum

ada bukti yang konkrit,” jelas Hentoro di hadapan puluhan massa LSM Sapu Jagad.

Ia meminta, jika di antara peserta aksi menemukan buktibukti diharap untuk menyerahkan kepada Kejaksaan demi kepentingan dalam mengungkap kasus yang telah memakan waktu lama tersebut.

“Kami terbuka bagi saudara-saudara jika memiliki bukti silakan laporkan pada kami. Kami akan menindaklanjuti. Sesunguhnya saudarasaudara tidak usa demo untuk mengetahui kinerja kami, cukup datangi kami dan berdsikusi, kami siap sampai kapan pun,” terangnya.

Ia mengharap bantuan semua masyarakat untuk memberikan keterangan jika memiliki bukti yang kuat, agar tidak terjadi saling tuduh tanpa adanya bukti yang jelas. Sehingga kerja Kejari sesuai dengan aturan yang ada.(dn/rah)

PENCURIAN

PERLENGKAPAN POLISI

Seorang Ibu Curi Bonsai Karena Tergiur Bonus

Senpi Anggota Polsek Perlu Reparasi

BANGKALAN – Supatmi (60), warga Banyuajuh Kamal berurusan dengan persidangan di PN Bangkalan, Rabu (13/3), karena tertangkap camera CCTV ketika sedang mencuri bonsai milik tetangganya sendiri.

Kronologisnya, atas perintah Suripto (55), Supatmi melakukan pencurian bonsai milik Jimat Suprayogi (45).

Ketiganya merupakan warga Perum Bea Cukai Banyuajuh Kamal.

Aksi pencurian yang dilakukan Supatmi terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wib di halaman rumah korban. Terdakwa tertarik melakukan kejahatan pencurian itu karena diiming-imingi upah uang Rp 100.000 yang dijanjikan oleh Suripto.

Dalam kesaksiannya kemarin, korban bercerita bahwa sejak sering kehilangan sekitar perayaan Idul Fitri 2012 lalu, dirinya berinisiatif memasang CCTV di halaman rumahnya untuk merekam aksi pencurian tersebut.

Ternyata usahanya membawa bukti, CCTV yang dipasang itu berhasil menangkap aksi kejahatan pencurian yang kembali terulang di rumahnya. CCTV itu merekam

BANGKALAN - Kapolres Bangkalan, AKBP Endar Priantoro, Rabu (13/3), melakukan pemeriksaan kelayakan terhadap puluhan senjata api laras panjang milik 17 polsek yang ada. Dalam pemeriksaan kali ini, terdapat sejumlah pucuk senjata beraneka jenis yang kondisinya kurang terawat dan tidak bisa dipakai lagi.

“Pengecekan ini dilakukan untuk kesiapan operasional polsek, karena ini menjadi tuntutan saat bertugas harus siap dengan segalanya, di setiap polsek

perbuatan seorang nenek tua yang ternyata diketahui bernama Supatmi sedang melakukan pencurian bonsai sanca miliknya.

Hasil rekaman CCTV itu kemudian diserahkan korban pada pihak kepolisian untuk melengkapi laporan pencurian yang dialaminya. ”Jenis bonsai sanca, Pak. Menurut saya, harga perbijinya mencapai 4-5 juta rupiah,” jelas korban pada hakim.

Di hadapan hakim, terdakwa tidak sedikit pun membantah kesaksian yang dinyatakan korban. Dengan polosnya, terdakwa mengakui semua perbuatannya.

“Benar pak,” kata Supatmi di depan Majelis Hakim, membenarkan keterangan saksi.

Atas perbuatan jahatnya, terdakwa harus menerima ganjaran yang setimpal. Jaksa Penuntut Umum Agus, SH mendakwa dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli terkait rekaman CCTV yang menjadi salah satu bukti perkara ini.(dn/rah)

itu ada 5 senjata laras panjang,” ungkap Endar.

Menurutnya, senjata yang yang ada di polsek merupakan senjata laras panjang dengan beraneka ragam merk.

Namun itu semua senjata keluaran tahun-tahun yang sudah lama. Sehingga perlu adanya pemeriksaan kelayakan terhadap senjata tersebut. Terbukti dalam pemerikasaan itu terdapat sepuluh persen senjata yang ada sudah kurang layak untuk digunakan operasioanal.

“Ini sudah hari ke-3 untuk melakukan pengecekan

doni heriyanto/koran madura

SENPI: Petugas kepolisian saat mengecek senjata laras panjang milik polsek setempat yang dianggap butuh perbaikan karena sudah tidak layak pakai.

kelayakan senjata yang ada di polsek,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, pihaknya menemukan sekitar 20 senjata api laras panjang yang harus diperbaiki bahkan ada juga yang harus diganti karena memang sudah tidak bisa difungsikan lagi. Untuk itu, pihaknya minta kepada anggota agar tetap merawat secara baik. Terkait masih banyaknya senjata milik polsek yang tak layak pakai, pihaknya akan berupaya mengajukan penggantian.

“Untuk mengajukan anggaran pembelian senjata baru itu semua terpusat di Polri, kami hanya bisa merawat dengan anggaran yang ada, jadi untuk pembelian senjata baru untuk menggantikan yang sudah tidak dapat difungsikan lagi, kami hanya bisa melaporkan saja. Semua keputusan ada di pusat apakah ada penambahan senjata baru atau tidak,” terangnya.

Sementara itu, pengecekan dilakukan di halaman Polres Bangkalan dengan menembakkan senjata laras panjang pada tempat sasaran yang telah ditentukan. Hal itu untuk mengetahui layak atau tidaknya digunakan dalam operasional anggota polsek. (dn/rah)

BANGKALAN - Sebanyak 2 anggota Polres Bangkalan menjalani proses persidangan disiplin di Mapolres setempat pada hari Rabu (13/3). Kedua anggota tersebut terbukti telah melalaikan tugas tanggung jawab kedinasan.

Hal itu atas pertimbangan atasan yang memberikan hukum (Ankum) pelanggaran indisiplin yang dilakukan oleh anggota dapat dijatuhi hukuman disiplin.

Berdasarkan keterangan dari Kapolres Bangkalan AKBP Endar Priantoro bahwa kedua anggota yang menjalani persidangan merupakan 1 anggota dari satuan lalu lintas dan 1 anggota dari staf Polres setempat. Keduanya dinilai telah melalaikan tugas sebagai anggota kepolisian.

Sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka persidangan.

“Sidang disiplin kali ini untuk dua anggota yang telah melanggar disiplin kedinasan.

Sebagai anggota kepolisian harus patuh terhadap peraturan dan tanggung jawab,” ungkap Endar.

Ia menjelaskan, bahwa bagi anggota tanpa terkecuali jika melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia akan diajukan dan diperiksa melalui persidangan displin.

Itu semuanya setelah dilakukan pemeriksaan awal serta atas pertimbangan ankum.

“Jika nantinya dalam persidangan terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin,” imbuhnya.

Menurut Endar hukuman yang akan dijatuhkan tergantung kualitas pelanggaran yang dilakukan. Bisa saja anggota akan dihukum dalam sel selama 21 hari. Demikian, sebagai bentuk pelajaran terhadap anggota agar tidak mengulangi pelanggaranpelanggaran yang seharusnya tidak dilakukan oleh anggota.

Sebagai anggota harus benar-benar dapat menjaga kehormatan institusi sesuai dengan kode etik dan citra kepolisian.

Ditanya mengenai identitas kedua anggota yang menjalani sidang disiplin Endar enggan menyebutkan secara rinci kecuali hanya menyebutkan dari satuan masingmasing anggota.

“Sudahlah tidak usah disebutkan namanya, keduanya dari anggota santlantas dan staff polres,’’ tandasnya.

Sementara itu, sidang yang berlangsung kemarin tertutup untuk umum dengan pengawalan ketat dari Provos. (dn/rah)

DAMPAK HARGA BAWANG

Pengusaha Kuliner Dibayangi Kerugian

doni heriyanto/koran madura

BERJUALAN: Pengusaha kuliner kecil saat berbelanja bawang di pasar tradisional Ki Lemah duwur Bangkalan.

BANGKALAN - Kenaikan harga bawang putih dan bawang merah di Bangkalan yang menembus angka Rp. 80.000 perkilogram dengan kenaikan harga Rp 5000 perkilogram setiap hari membuat sejumlah pegusaha kuliner yang ada di Bangkalan mulai dibayang-bayangi kerugian.

Mereka tidak mau mengambil resiko mengurangi ukuran bawang pada setiap masakan kulinernya karena bila itu dilakukan akan berdampak pada citarasa masakannya yang pada akhirnya ditinggal para pembelinya. Akan tetapi, bila tidak mengurangi ukuran bawang pada masakan yang diolahnya, perolehan hasil penjualan masakan bisa tidak mencukupi dengan biaya bawang yang terus naik tak terkendali.

Karena itulah, para pengusaha kuliner tersebut harus memutar otak untuk mensiasati kenaikan harga bawang putih yang menjadi bumbu utama hampir semua masakan.

“Kalau mau mengurangi jumlah bumbu, pasti masakannya menjadi tidak enak dan takutnya pelanggan lari,” ungkap Maufiroh (40), salah satu pemilik warung makan di Jalan Teuku Umar.

Lebih lanjut wanita yang sudah merintis usahanya sejak belasan tahun itu mengaku bawang putih merupakan bumbu utama hampir setiap masakan dan sekali masak dia membutuhkan setidaknya seperempat kilogram bawang putih.

“Kalau gini saya rugi, Mas. Padahal sekali masak, saya membutuhkan seperempat kilo gram bawang putih,” tandasnya.

Sedangkan sejak beberapa hari ini harga bawang putih di sejumlah pasar tradisional yang tersebar di wilayah Bangkalan seperti di pasar Ki Lemah Duwur (KLD) terus mengalami kenaikan harga, dari harga normal Rp 25.000 meningkat tajam jadi Rp 80.000 perkilogram. Bahkan setiap hari terjadi kenaikan sampai Rp 5000 perkilogram hingga bila tidak terkendali harganya bisa terus meroket.

“Harga bawang putih setiap hari terus mengalami kenaikan, dari harga normal Rp 25.000 sekarang menjadi Rp 80.000 perkilogramnya, perhari rata-rata naik Rp 5000,” ujar salah seorang pedagang bawang putih di pasar KLD Bangkalan, Ismail.

Ismail menjelaskan, sejak harga bawang putih tersebut mengalami lonjakan yang sukup drastis, dirinya perhari tidak berani kulakan dengan jumlah banyak. Sebab, ditakutkan sewaktu-waktu harganya kembali normal.

“Sebelum harga bawang putih mengalami lonjakan, saya setiap hari rata-rata kulakan 1 hingga 2 kwintal.

Sejak harganya naik, saya mampu kulakan sebanyak 50 kilogram, itupun sudah paling banyak,” ungkapnya.

Lanjut Ismail, kenaikan harga tidak hanyak terjadi pada harga bawang putih saja. Namun, juga terjadi pada harga bawang merah, dari Rp 10.000 menjadi Rp 50.000 perkilogram.

“Kami berharap pada pemerintah untuk segera dapat meninjau adanya kenaikan harga bawang putih dan bawang merah ini, karena harganya sudah tidak terjangkau bagi masyarakat,” pungkasnya.(dn/rah)

LINTAS MADURA

7

KAMIS 14 MARET 2013 NO.0075 TAHUN II

GERAKAN SERIBU POHON

Bupati Sampang Kampanye Penyelamatan Lingkungan SAMPANG - Bupati Sampang, Madura, Fannan Hasib, terus mendorong agar masyarakatnya lebih giat menanam pohon sebagai upaya untuk mengurangi dampak pemanasan global serta mengatasi kekeringan.

"Kekeringan yang terjadi di Sampang ini secara khusus dan Madura pada umumnya, karena banyak lahan kritis, kering dan tidak ada pepohonan," katanya di Sampang, Rabu (13/3).

Terjadinya bencana, katanya, juga akibat kuranganya tanaman pohon. Perbukitan yang gundul serta banyaknya pepohonan yang ditebang secara sembarangan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya banjir dan tanah longsor.

"Oleh karena itu, gerakan penanaman pohon di Sampang ini perlu terus digiatkan oleh kita semua, termasuk oleh masyarakat Sampang sendiri," katanya.

Fannan Hasib mengemukakan hal ini, menanggapi adanya gerakan dari BUMD/ BUMN se-Madura dalam kegiatan penanaman pohon dalam program Madura Hijau yang penanamannya telah dilakukan di Sampang

beberapa waktu lalu.

Menurut bupati, selain bisa mengurangi kekeringan, penanaman pohon di lahan kritis yang ada di Sampang nantinya juga bisa memperbanyak sumber mata air.

"Sebab dengan banyaknya pohon ini nantinya bisa mengurai sumber-sumber air," katanya.

Fannan lebih lanjut menjelaskan, banyaknya pohon yang tertanam terutama di lahan kritis yang ada di Sampang nantinya berpotensi meningkatkan serapan air ke dalam tanah, sehingga secara otomatis sumber mata air juga akan lebih banyak.

Saat ini seluas 213.454 hektare lebih lahan di Pulau Madura kini dalam kondisi kritis, dan perlu dilakukan penghijauan. Dari jumlah itu seluas 85.613 hektare diantara di wilayah Kabupaten Sampang.

"Lahan kritis seluas 85.613 hektare inilah yang perlu dilakukan penanaman pohon, sehingga 10 tahun ke depan kita berharap di Sampang ini sudah tidak ada lahan kritis," katanya. (ant/ mk) junaedy/koran madura

PEREMPUAN PESISIR. Puluhan ibu rumah tangga di Pantai Slopeng, Kecamatan Dasuk menunggu nelayan yang mulai melaut, Rabu (13/3). Sekalipun cuaca belum sepenuhnya normal, sebagian nelayan mulai melaut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

JELANG PEMILU LEGISLATIF

Target Minimal PDI Perjuangan Satu Kursi

P

AMEKASAN - DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menargetkan kenaikan perolehan suara hingga 125 persen pada Pemilu Legislatif 2014.

Dari lima dapil yang ada di Pamekasan ini semuanya telah memenuhi kuota 30 persen Syaiful Ketua DPC PDI Perjuangan Pamekasan

Ketua DPC PDIP Pamekasan Syaiful, Rabu (13/3), mengatakan pihaknya menginginkan masingmasing daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Pamekasan ada perwakilan dari partai itu yang terpilih menjadi anggota DPRD. "Di Pamekasan ini ada lima dapil. Target kami minimal 1 orang terpilih di masing-masing dapil

itu sehingga perolehan suara kami naik menjadi 125 persen dari pemilu sebelumnya," kata Syaiful.

Ia menjelaskan, pada Pemilu Legislatif 1999 PDIP Pamekasan memiliki wakil di DPRD Pamekasan sebanyak dua orang. Jika di masing-masing daerah pemilihan ada yang terpilih, maka perolehan PDIP naik menjadi lima orang.

Menurut Syaiful, saat ini ada sebanyak 40 anggota PDIP Pamekasan yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif pada pemilu 2014.

"Mereka ini dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan yang terbagi dalam lima dapil," katanya.

Menurut Syaiful, dari lima dapil bakal calon lagislatif itu, semuanya telah memenuhi kuota 30 persen perempuan, sesuai ketentuan undang-undang pemilu.

"Dari lima dapil yang ada di Pamekasan ini semuanya telah memenuhi kuota 30 persen dan kami berharap di antara caleg perempuan ini memang ada yang terpilih sehingga kaum perempuan memiliki wakil di legislatif," katanya. (ant/mk)

Nelayan Terhanyut Arus SUMENEP – Sampai kemarin belum ada keluarga yang mencari janazah nelayan yang terdampar di Kecamatan Arjasa yang diketahui warga pada Minggu (9/3) lalu. Warga Dusun Satembang Desa Buddi Kecamatan Arjasa menemukan janazah tersebut dalam keadaan sebagian anggota tubuhnya sudah hancur.

Rahman, 33, warga setempat mengatakan, saat warga menemukan korban sudah dalam keadaan mengenaskan.

Pada saat itu juga warga langsung menguburnya. “Mayat itu sudah hancur. Tak ada masyarakat yang mau mem-

bawanya ke rumah sakit. Perjalanannya dari Satembang satu harian,” ungkapnya, Rabu (13/3).

Namun, saat warga menemukan koban pakaiannya masih utuh. Korban mengenakan pakaian kaos berwarna

merah dan celana kolor coklat.

Pada Selasa (12/3) pagi, kata Rahman, ada seseorang yang menghubungi dirinya dan menanyakan ciri-ciri korban. Dari orang tersebut Rahman mendapat kabar, kemungkinan benar identitas korban bernama Atmari, nelayan asal Desa Grujugan Kecamatan Dungkek yang sudah sekitar dua bulan hilang.

“Ciri-ciri yang ditanyakan itu sesuai dengan ciri-ciri korban,” katanya.

Sigit Pribadi, 34, pemilik perahu yang ditumpangi

Atmari mengatakan bahwa awak perahunya yang bernama Atmari, 47, sudah dua bulan hilang. Sampai saat ini, ia mengaku sudah menghubungi beberapa temannya yang ada di kepulauan untuk memberitahu kalau ada mayat sekaligus perahu yang ditemukan. “Kami sudah putus asa mencari Atmari dan perahu saya,” tuturnya, Rabu (13/3).

Menurutnya, sebelumnya dirinya mendapatkan kabar ada mayat yang telah terdampar di pulau Gili. “Tapi

setelah didatangi ketempat itu ternyata kabar tersebut tidak dapat dibuktikan. Sedangkan untuk kabar yang di Arjasa, lebih dulu akan mengumpulkan bukti-bukti supaya tidak sia-sia jika ada keluarga korban yang berangkat ke tempat itu,” jelasnya.

Ia yakin, korban yang ada di Arjasa sesuai dengan ciriciri yang ada pada korban adalah awak perahunya.

Pihaknya akan secepatnya mendatangi tempat itu. Tapi belum bisa memastikan kapan. (athink/mk)

KRIMINAL

Kapolres Tegaskan Proses Hukum Normaludin Tetap Berlanjut Pamekasan - Kapolres Pamekasan, Madura, AKBP Nanang Chadarusman menegaskan proses hukum kasus ancaman pembunuhan wartawan dengan korban Sukma Umbara Tirta Firdaus tetap berlanjut meski pelaku telah menyatakan berdamai.

"Kasus ancaman pembunuhan terhadap wartawan Sukma itu tidak terpengaruh dengan proses perdamaian sebab sampai saat ini korban belum mencabut laporannya," kata Nanang Chadarusman,

Rabu (13/3).

Ia menjelaskan, saat ini, bekas kasus ancaman pembunuhan dengan tersangka Kepala Kemenag Pamekasan Normaludin itu telah disampaikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan atau P-19 dan telah dilakukan penyempurnaan atau P-21.

Kapolres lebih lanjut menjelaskan bahwa kasus ancaman pembunuhan yang dilakukan Kepala Kemenag Pamekasan Normaludin itu merupakan delik umum dan merupakan

kasus kriminal murni.

"Sekalipun pelapor mencabut berkas laporannya di Mapolres, proses hukum tetap berlanjut," kata Kapolres Nanang Chadarusman menegaskan.

Menurut dia, perdamaian antara kedua belah pihak, yakni tersangka Normaludin dengan korban Sukma hanya akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nantinya.

Sebelumnya, penasihat hukum Normaludin, Muhli-

sin, S.H., menyatakan bahwa kasus ancaman pembunuhan yang telah dilakukan kliennya sudah berakhir setelah Dewan Pers melakukan mediasi antara para pihak yang bertikai pada hari Senin (11/3).

Dalam mediasi itu tercapai beberapa poin kesepakatan antara Sukma dan Kemenag, antara lain, saling memaafkan dan Kemenag akan menggunakan hak jawabnya apabila terjadi kesalahan dalam hal kerja jurnalistik.

Dalam pertemuan yang

digelar di salah satu hotel di Surabaya itu, Normaludin juga mengakui bahwa dirinya memang telah melakukan ancaman pembunuhan kepada korban Sukma Umbara Tirta Firdaus, hingga akhirnya yang bersangkutan terpaksa melaporkan kepada polisi.

"Memang sampai saat ini proses hukum belum dicabut.

Akan tetapi, biasanya setelah perdamaian antara kedua belah pihak itu, proses hukum juga selesai," kata Muhlisin.

UJIAN NASIONAL

PILGUB JATIM

Sekolah Minim Siswa Tak Bisa Gelar UN

KPU Janji Lantik PPK Sebelum Tanggal 20 Maret 2013

SUMENEP – Sekolah dasar (SD) yang memiliki siswa kurang dari lima orang tidak bisa menjadi penyelenggara ujian nasional (UN).

Sesuai standar, sekolah yang bisa menjadi penyelenggara apabila siswanya di atas lima orang.

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Sumenep Moh. Sadik mengatakan, tidak semua sekolah dasar bisa menjadi penyelenggara UN. Ada standar bakunya yang sudah diatur di Kementerian Pendidikan Nasional. ”Siswa yang di bawah lima orang tidak boleh menjadi penyelenggaranya.

Siswannya harus diikutkan ke sekolah lain,” katanya, Rabu (13/3).

Dinas Pendidikan, kata Sadik, sudah mensosialisasikan ketentuan

tersebut kepada sekolah-sekolah, dan pihak sekolah sudah paham. ”Termasuk juga MI yang kurang dari lima orang harus gabung dengan MI yang lain. Tidak boleh MI gabung dengan SD, demikian pula sebaliknya,” ujarnya.

Saat ini pihaknya mendorong sekolah untuk melakukan pembinaan secara intensif kepada siswanya.”Saat ini sosialisasi yang kami lakukan bagaimana siswa SD di Sumenep lulus semua. Sebab, setiap tahun pasti lulus seratus persen,” ungkapnya.

Pada tahun ini, UN SD akan diikuti 11.118 siswa, sedangkan untuk MI sebanyak 6.624 siswa. Semuanya peserta itu sudah masuk pada daftar nominasi tetap (DNT). Disdik

memastikan siswa semuanya akan mengikuti UN, kecuali ada halangan mendadak seperti sakit atau yang lainnya.

Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi menjelaskan, pihaknya mendesak Disdik turun ke lapangan memantau kesiapan siswa menghadapi ujian nasional. ”Kami ingin seratus persen lulus semuanya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, sambung dia, pihaknya juga meminta sekolah secara kontinyu mengevaluasi kesiapan siswa menghadapi UN. Apalagi, saat ini masih lama pelaksanaanya. ”Kalau evaluasi saat ini kekurangannya bisa diketahui. Tentu saja, bisa diperbaiki dan digenjot penguasaanya,” ungkapnya. (yat/mk)

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Madura, menargetkan sebelum 20 Maret 2013 dapat melantik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilihan gubernur Jatim.

"Ini sesuai dengan jadwal tahapan pelaksanaan pilgub Jatim yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur," kata anggota KPU Pamekasan Agus Kasianto, Rabu (13/3).

Agus menjelaskan, proses rekrutmen calon anggota PPK di Kabupaten Pamekasan telah dilaksanakan sejak 4 Maret 2013. KPU juga telah menyeleksi para pendaftar, baik penyaringan administratif, maupun tes tulis.

Pada rekrutmen calon anggota PPK kali ini, sebanyak 286 orang mendaftarkan diri sebagai calon peserta penyelenggara pemilu di 13 kecamatan Kabupaten Pamekasan.

Dari sebanyak 286 orang pendaftar itu sebanyak 65 orang diantaranya merupakan warga Pamekasan yang sudah berpengalaman menjadi anggota penyelenggara pemilu saat pilkada 9 Januari 2013.

"Tapi bukan berarti ke-56 orang ini secara otomatis bisa menjadi anggota PPK kembali pada pilgub kali ini," kata Agus Kasianto menjelaskan.

Sebab, sambung dia,

rekrutmen calon anggota PPK untuk pilgub Jatim itu digelar dalam rangka mencari calon anggota yang lebih baik dari sisi sumber daya manusia.

"Selain itu yang lebih penting lagi, mereka bukan partisan atau pendukung salah satu pasangan calon tertentu.

Karena kami menginginkan agar pelaksanaan pilgub nanti berlangsung jujur dan transparan," kata Agus Kasianto. (ant/ mk)

8

MATARAMAN

KAMIS 14 MARET 2013 NO.0075 TAHUN II

DIDUGA HASIL KORUPSI

WAKIL RAKYAT

KPK Blokir Aset Djoko Susilo di Madiun

Pimpinan DPRD Trenggalek Tunjuk Pejabat Sementara

MADIUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memblokir sejumlah aset milik mantan Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo, hasil temuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) di Kota Madiun, Jawa Timur.

"Berdasarkan keterangan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun, diketahui tiga dari lima bidang tanah milik Djoko Susilo yang merupakan hasil temuan kami, sudah diblokir oleh KPK," ujar Koordinator MAKI Madiun, Sunyoto, kepada wartawan, Rabu.

Sejumlah aset itu diduga merupakan bentuk "pencucian uang" dari hasil korupsi alat simulator SIM/ Menurut dia, pemblokiran aset tersebut diketahui dari surat keterangan KPK bernomor KPK.R.133/20-23/02/2013 yang ditujukan KPK kepada BPN Kota Madiun pada akhir Pebruari 2013.

"Pemblokiran tersebut maksudnya adalah agar aset tersebut tidak bisa dialihkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Pemblokiran bisa dibuka kembali hanya oleh pihak KPK sendiri," kata Sunyoto.

Ia menjelaskan, meski telah diblokir, namun KPK belum melakukan penyitaan atas aset-aset tersebut.

Adapun, aset yang diblokir tersebut luas tanahnya mencapai lebih dari 3000-an meter persegi.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebelumnya telah menemukan sejumlah aset milik Djoko Susilo di kota kelahirannya, Madiun.

Aset-aset tersebut berupa tanah dan rumah yang kesemuanya telah dilaporkan ke KPK untuk ditindaklanjuti.

Aset-aset tersebut antara lain, tanah di Kelurahan Kanigoro dengan luas 4.268 meter persegi, tanah di Kelurahan Kanigoro dengan luas 4.262 meter persegi, serta tanah di Kelurahan Kanigoro dengan luas 1.090 meter persegi. Kemudian, tanah di Kelurahan Oro-oro ombo dan tanah di Kelurahan Kanigoro atas nama Djoko Popy Pemialya yang diduga merupakan anak dari Djoko Susilo.

Lalu, beberapa rumah yang ada di Jalan Ki Ageng Kebo, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo; di Jalan Ki Ageng Selo, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo; di Jalan Bima Nomor 5, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo; dan di Jalan Sri Unggul Nomor 1 RT 3 RW I, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo.

"Salah satu dari aset-aset tersebut baru dibalik nama dengan atas nama Popy Pemialya. Diduga Popy adalah salah satu anak dari Djoko dan kami juga sudah melakukan pengecekan ke BPN Kota Madiun," kata Sunyoto.

Pantauan di lapangan, rumah Djoko yang berada di Jalan Bima Nomor 5, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, terlihat tidak terawat. Kayu-kayu depan rumah banyak yang sudah lapuk dan mengelupas. Bagian lantainya juga banyak ditumbuhi rumput liar. Bahkan menurut keterangan sejumlah tetangga, rumah tersebut sudah tidak pernah ditempati sejak lama.

Sementara, rumah milik Djoko, yang berada di Jalan Ki Ageng Selo, Kelurahan Kanigoro, Kartoharjo, terlihat mewah dan terrawat. Namun sayang rumah tersebut sepi seperti tidak berpenghuni.

"Sejak muncul di pemberitaan bahwa Pak Djoko tersangkut kasus korupsi, rumah tersebut langsung terlihat sepi," kata warga setempat yang menolak disebut namanya.(ant/ rah)

T

TERIMBAS CUACA. Sejumlah buruh tani memanen sawi hijau yang kini harganya naik dari Rp. 8.000 menjadi 15 ribu rupiah sebelum dikirim ke Sidoarjo di Desa Banjarejo, Malang, Jawa Timur, Selasa (12/3). Tak menentunya cuaca yang mengakibatkan gagal panen di sejumlah kawasan pemasok Sawi hijau seperti di Kediri dan Blitar membuat harga komoditas tersebut di pasaran harganya naik hampir dua kali lipat.

Gubernur Jatim Minta Bupati dan Wakilnya Seiring Sejalan BOJONEGORO - Gubernur Jatim Soekarwo meminta bupati dan wakilnya dalam menjalankan tugasnya bisa harmonis, agar roda pemerintahan di daerah bisa berjalan dengan baik.

"Permasalahan yang menjadikan bupati dan wakilnya tidak harmonis biasanya menyangkut dalam masalah pengelolaan keuangan," katanya, dalam acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Suyoto-Setyo Hartono Bojonegoro, Rabu.

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan dalam memanfaatkan keuangan daerah menjadi tanggung jawab bupati dan wakilnya untuk membahas secara bersama.

"Tapi dalam penandatanganan pemanfaatan

keuangan hanya bupati, bukan wakil bupati," jelas dia.

Oleh karena itu, lanjut dia, wakil bupati seyogyanya tidak memposisikan dirinya sebagai bupati agar tidak terjadi perpecahan.

"Contohnya Pak Yoto dan Pak Hartono ini bisa harmonis, terbukti bisa menjabat kembali kedua kalinya," tuturnya.

Padahal, lanjutnya, di Indonesia bupati dan wakilnya yang bisa memimpin daerahnya dengan harmonis hanya tujuh persen.

"Lainnya tidak harmo-

nis, biasanya menyangkut masalah 'sangu' (uang saku)," ujarnya, yang disambut tawa undangan.

Dalam kesempatan itu, Soekarwo menyatakan, mengangkat warga miskin di Jatim dibutuhkan pendekatan yang secara terus menerus, karena menyangkut kultur.

"Jumlah warga miskin di Jatim yang jumlahnya sebanyak 493.004 kepala keluarga (KK), pada 2009 memang semakin berkurang.

Tapi untuk mengentas mereka dari kemiskinan harus dilakukan pendekatan secara terus menerus," ucapnya.

Ia mencontohkan di Madiun ada warga miskin, tapi pekerjaannya kalau pagi

hari hanya minum kopi dan merokok.

Ketika ditanya kenapa tidak bekerja, jelas dia, warga miskin itu menjawab orang yang bekerja ujungujungnya yang dikejar harta dan untuk menikmatinya kalau pagi minum kopi dan merokok.

"Saya ini juga sudah kaya, karena tiap pagi bisa minum kopi," ucap Soekarwo menirukan warga miskin itu.

Sidang paripurna Istimewa DPRD yang dipimpin Ketua DPRD HM Thalhah, dihadiri sekitar 1.600 undangan, di antaranya Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Kapolda Jatim, Irjen Pol Hadiatmoko dan pengusaha Tanri Abeng.(ant/rah)

RENGGALEK - Tiga Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Jawa Timur, sepakat menunjuk Syamsul Anam sebagai pejabat sementara Ketua DPRD Trenggalek menggantikan Akbar Abbas yang saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Medaeng, Surabaya.

"Siang tadi kami seluruh unsur pimpinan telah menggelar rapat khusus membahas penahanan Pak Abbas, dan diputuskan untuk menunjuk Pak Syamsul Anam sebagai pejabat caretaker Ketua DPRD selama satu bulan ke depan," kata Wakil Ketua DPRD Trenggalek Lamuji, Rabu.

Lamuji mengatakan keputusan tersebut sudah sesuai dengan Tata Tertib DPRD tahun 2010 Pasal 41 ayat 5 tentang mekanisme penunjukan pejabat caretaker apabila ada salah satu unsur pimpinan yang berhalangan sementara, termasuk dalam hal ini Ketua DPRD. Dalam tata tertib tersebut dijelaskan bahwa penunjukan salah satu unsur pimpinan (wakil ketua) DPRD menjadi pejabat sementara Ketua DPRD bisa dilakukan apabila ketua definitif berhalangan tugas dengan jangka waktu tidak lebih dari 30 hari.

Namun, apabila status berhalangan tugas yang dialami Ketua DPRD melebihi batas waktu 30 hari, maka jabatan sementara harus dilimpahkan kepada anggota legislatif yang berasal dari partai pemenang pemilihan umum (pemilu) sebelumnya.

"Jadi jika masa pena-

hanan Pak Abbas diperpanjang hingga lebih dari 30 hari, kami seluruh unsur pimpinan akan menggelar rapat lagi untuk mengeluarkan rekomendasi ke Fraksi PDIP agar menunjuk salah satu kadernya sebagai pejabat sementara mewakili Ketua DPRD yang berhalangan tugas. Klausul ini juga diatur dalam tatib DPRD," terangnya.

Rapat khusus unsur pimpinan DPRD bersama bagian hukum sekretariat DPRD berlangsung tertutup. Hadir dalam pertemuan itu tiga Wakil Ketua DPRD Trenggalek, yakni Lamuji (Partai Demokrat), Syamsul Anam (PKB), serta Miklasiati (Partai Golkar).

Rapat pimpinan DPRD digelar mendadak setelah pihak sekretariat dewan menerima surat pemberitahuan resmi dari Kejaksaan Negeri Trenggalek terkait penahanan Ketua DPRD Trenggalek Akbar Abbas, Rabu pagi.

Akbar Abbas ditangkap tim Kejaksaan Negeri Trenggalek saat menghadiri acara di DPD PDIP Jatim di Surabaya, Senin (11/3) malam.

Abbas yang juga Ketua DPC PDIP Trenggalek itu kemudian dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Medaeng, Surabaya, untuk menjalani masa penahanan penyidikan selama 20 hari.

Abbas dijerat kasus korupsi pemotongan uang perjalanan dinas 44 anggota DPRD Trenggalek sebesar tiga persen dalam kurun waktu 2010-2012. (ant/rah)

DAPIL PILEG

Jumlah Daerah Pemilihan di Kabupaten Madiun Bertambah MADIUN - Jumlah daerah pemilihan (dapil) di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014 dipastikan bertambah dari pileg sebelumnya sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat.

Komisioner KPU Kabupaten Madiun, Wahyudi, Rabu, mengatakan berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 107/K. pts/KPU/Tahun 2013 tertanggal 9 Maret 2013, jumlah daerah pemilihan di Kabupaten Madiun menjadi enam daerah pemilihan.

"Sedangkan pada Pileg tahun 2009 lalu, jumlah dapil di Kabupaten Madiun hanya lima daerah pemilihan," ujar Wahyudi kepada

wartawan.

Menurut dia, selain sudah merupakan keputusan KPU pusat, perubahan jumlah daerah pemilihan tersebut juga menyesuaikan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan letak geografis suatu daerah.

Sebelumnya KPU Kabupaten Madiun telah memberikan dua alternatif perubahan dapil ke KPU Pusat. Alternatif satu adalah, jumlah dapil tetap lima daerah namun pembagian kursi kurang merata, yakni antara tujuh hingga 12 kursi di setiap dapilnya.

Dan alternatif kedua, dapil menjadi enam daerah dengan pembagian kursi merata tujuh atau delapan kursi setiap dapilnya.

"Usulan tersebut telah dibahas dengan partai

Usulan tersebut telah dibahas dengan partai politik peserta pemilu di wilayah setempat dan setelah itu baru dilaporkan ke KPU Pusat. Hasilnya KPU Pusat memutuskan penambahan dapil agar alokasi kursi di DPRD sama di setiap daerah pemilihan Wahyudi

Komisioner KPU Kabupaten Madiun

politik peserta pemilu di wilayah setempat dan setelah itu baru dilaporkan ke KPU Pusat. Hasilnya KPU Pusat memutuskan penambahan dapil agar alokasi kursi di DPRD sama di

setiap daerah pemilihan," terang dia.

Sesuai surat keputusan KPU Pusat tersebut, ditetapkan Dapil I yang meliputi Kecamatan Jiwan, Madiun, dan Sawahan me-

miliki delapan kursi, serta Dapil II yang meliputi Kecamatan Balerejo, Pilangkenceng, dan Wonoasri memiliki delapan kursi.

Kemudian, Dapil III meliputi Kecamatan Mejayan dan Saradan memiliki tujuh kursi, Dapil IV yang meliputi Kecamatan Kare, Gemarang, dan Wungu memiliki delapan kursi, Dapil V terdiri dari Kecamatan Geger dan Dagangan memiliki tujuh kursi, serta Dapil VI terdiri dari Kecamatan Kebonsari dan Dolopo juga tujuh kursi.

Wahyudi menambahkan, meski dapil bertambah, namun jumlah keterwakilan partai politik di DPRD setempat tetap 45 kursi. Perubahan dapil ini juga mengacu pada Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2013 tentang tata cara pen-

etapan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

"Terkait perubahan tersebut, kami secepatnya akan meyosialisasikan kepada rekan-rekan partai politik untuk ditindaklanjuti sebagai persiapan pemilihan legislatif mendatang," tambahnya.

Pusat telah menetapkan sebanyak 2.453 dapil untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota pada Pileg 2014 mendatang. Dimana pada dapil untuk pemilihan anggota DPR tidak mengalami perubahan, sedangkan dapil untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota bertambah sebanyak 295 dapil dari pemilu sebelumnya. (ant/ rah)

HUKUM

PDI Perjuangan Berhati-hati Sikapi Penahanan Akbar Abbas TRENGGALEK - Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Trenggalek, Jawa Timur, sangat berhatihati menyikapi penangkapan dan penahanan ketua umum mereka Saniman Akbar Abbas oleh Kejaksaan Negeri di Surabaya, barubaru ini.

"Kami tidak akan gegabah dalam mengambil sikap terkait kasus yang menimpa pimpinan kami (Akbar Abbas). Seluruh persoalan yang

terkait internal partai akan diselesaikan sesuai dengan AD/ART partai yang berlaku," kata Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC PDI Perjuangan Trenggalek Guswanto, Rabu.

Ia memastikan kasus yang menimpa ketua umum mereka tidak memiliki sangkutpaut dengan PDI Perjuangan, namun murni urusan pribadi Akbar Abbas dalam kapasitasnya sebagai pimpinan DPRD Trenggalek.

Namun sembari men-

unggu proses hukum Akbar Abbas, DPC PDI Perjuangan berencana untuk secepatnya berkonsultasi dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur.

Keputusan itu diambil setelah jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan melakukan rapat terbatas dengan para petinggi partai di tingkat kabupaten, Selasa (12/3) malam.

"DPC akan segera berkoordinasi dengan DPD, dan seka-

rang masih diagendakan. Kami masih menunggu nantinya induk partai akan memberikan arahan seperti apa, karena kami masih menghormati anggaran dasar rumah tangga partai sebagai landasan utama, dan itu harus dijunjung tinggi," katanya.

Guswanto menampik kabar yang menyebut akan digelarnya pengerahan massa PDI Perjuangan besar-besaran untuk menolak penahanan ataupun rumor pelengseran

Akbar Abbas. "Tidak akan ada pembahasan soal itu (pelengseran)," katanya.

Ditegaskan, PDI Perjuangan tidak akan ikut campur ataupun mengintervensi persoalan hukum yang sedang dijalani Akbar Abas, karena perkara itu sudah ditangani langsung oleh penasehat hukum serta tim advokat yang disediakan DPD PDI Perjuangan Jatim.

"DPC PDI Perjuangan tidak

ada masalah sama sekali, kalau tugas ketua masih bisa ditangani oleh pengurus-pengurus yang lain, termasuk saya. Tentunya semua itu sesuai dengan aturan yang ada," kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek Martono.

Ketua DPRD Trenggalek Akbar Abbas ditangkap tim Kejaksaan Negeri Trenggalek saat menghadiri acara internal partainya DPD PDI Perjuangan Jatim di Surabaya, Senin (11/3) malam.

Abbas yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek itu kemudian dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Medaeng, Surabaya untuk menjalani masa penahanan penyidikan selama 20 hari.

Abbas dijerat kasus korupsi pemotongan uang perjalanan dinas 44 anggota DPRD Trenggalek selama kurun tahun 2010-2012, sebesar tiga persen. (ant/ rah)

MALANG

9

KAMIS 14 MARET 2013 NO.0075 | TAHUN II

WALI KOTA

Pemilukada Malang Butuh 8.400 Petugas

ant/cucuk donartono

SINGKIRKAN BATU LONGSORAN: Sejumlah personil koramil Candipuro secara bergotong royong dengan warga serta petugas tim sar BPBD Lumajang Jawa Timur, menyingkirkan runtuhan batu besar yang longsor dari tebing bukit, di jalur lintas selatan kabupaten Lumajang Malang, pada kilometer Piket Nol 56, di desa Sumber Wuluh, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang.Jawa Timur.

Ribuan Warga Kabupaten Malang Terisolir Akibat Banjir MALANG - Ribuan jiwa warga Desa Taji, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, masih terisolir akibat tanah longsor dan banjir yang menerjang kawasan itu sejak Selasa (12/3) malam.

Menurut Koordinator Taruna Siaga bencana (Tagana) Kabupaten Malang Twi Adi, Rabu, akses jalan menuju kawasan yang diterjang banjir dan tanah longsor ini masih tertutup longsoran, sehingga petugas tidak bisa langsung menuju lokasi dan warga juga tidak bisa mencari bantuan dengan cepat.

“Banjir dan tanah longsor yang menerjang Desa Taji ini akibat luapan Sungai Gilu di Dusun Bengawan, Desa Pandansari, kecamatan Jabung, yang mencapai sekitar 60 cm,” katanya.

Selain mengisolir ribuan jiwa warga setempat, kata Twi Adi, banjir tersebut juga merusak belasan unit rumah warga

serta tembok warga sepanjang 10 meter. Dan, saat ini masih dilakukan pendataan terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan.

Banjir bandang tersebut juga membawa material longsor berupa puluhan kubik kayu hutan, sehingga akses jalan menuju lokasi bencana semakin sulit ditempuh. Petugas harus menerobos tebalnya lumpur longsoran untuk bisa melakukan evakuasi terhadap korban secepatnya.

Ia mengatakan, banyak sampah longsoran berupa kayu

berukuran besar berserakan di perkampungan, sehingga harus disisihkan secepatnya agar petugas sesegera mungkin melakukan evakuasi warga yang terisolir. Kayu-kayu berukuran besar yang menyapu perkampungan, katanya, untuk sementara hanya disisihkan dan dikumpulkan di titik tertentu agar tidak menutupi akses jalan.”Kami sekarang masih fokus untuk melakukan evakuasi warga yang masih terisolir, baru membersihkan material longsoran,” katanya, menegaskan.

Sampai sejauh ini, lanjutnya, memang masih belum ada laporan korban jiwa.

Namun, ada satu warga yang dilaporkan menagalami luka parah atas nama Kamari dan saat ini sudah dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit di Nongkojajar, Pasuruan.

“Rumah sakit terdekat dari Desa Taji ini memang di Nongkojajar, sehingga korban langsung dilarikan ke rumah sakit tersebut agar segera mendapatkan perawatan intensif,’ ujarnya. (ant/rah)

CAWALI

MCW: Ongkos Politik Cawali Tak Masuk Akal MALANG - Malang Corruption Watch atau MCW merilis jika ongkos politik para Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Jawa Timur, yang bakal bertarung dalam pemilihan kepala daerah Mei mendatang tidak masuk akal.

“Berdasarkan penelitian dan analisis MCW, ongkos politik yang dikeluarkan para calon wakil kota dan wakil wali kota rata-rata mencapai Rp6,5 miliar per pasangan,” tegas Ketua Tim Analis Pendidikan dan Pemantauan Pilkada MCW, Hayyik Ali di Malang, Rabu.

Menurut dia, ongkos politik yang harus dikeluarkan selama masa pencalonan yang rata-rata sebesar Rp6,5 miliar itu sangat tidak masuk akal, karena tidak sebanding dengan gaji sebagai wali kota mapun wakil wali kota setelah mereka terpilih nanti.

Ongkos politik tersebut meliputi serangkaian biaya seperti, ongkos untuk baliho, pembuatan kaos, operasional mobil kampanye, stikerisasi, pembuatan poster, biaya pertemuan dengan warga, membayar konsultan, biaya untuk tim sukses, dan biaya untuk

membayar saksi di setiap Tempat pemungutan Suara (TPS).

Ia mengatakan, ongkos politik sebesar Rp6,5 miliar itu sangat mungkin akan menggelembung ketika para calon melakukan praktik politik uang, baik yang berupa uang tunai, barang maupun jasa.

Padahal, lanjut Ayyik, ongkos politik yang mencapai miliaran rupiah itu tidak sebanding dengan total gaji wali kota dan wakil wali kota selama lima tahun menjabat.

“Ini yang menjadi pertanyaan, meski gaji kecil, tapi kenapa

banyak yang memperebutkannya,” tandasnya.

Berdasarkan APBD Kota Malang 2012, gaji Wali Kota Malang adalah sebesar Rp47.289.925,00/bulan dari total gaji pokok dan tunjangan. Sehingga, dalam satu periode gaji wali kota (belum termasuk fee-fee dari sumber yang lain) adalah sebesar Rp770.715.125,00.

Bahkan, untuk gaji wakil wali kota sangat mungkin berada di bawah angka itu. “Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana para calon ini bisa mengembalikan ongkos poli-

tik pencalonannya, kalau posisi yang mereka perebutkan saja hanya memberi pemasukan tidak sebanding dengan ongkos politik yang telah dikeluarkannya,” kata Ayyik, menegaskan.

Oleh karena itu, lanjut dia, bagaimana caranya KPU dan Panwas mampu menekan ongkos politik yang dikeluarkan calon menjadi seminimal mungkin. Dan masyarakat pun juga harus kritis dalam menyikapi model-model politik transaksional para calon. (ant/rah)

MALANG - Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang, Jawa Timur, yang akan digelar 23 Maret 2013 diperkirakan membutuhkan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sekitar 8.400 personel.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Divisi Sosialisasi Zainuddin ST, Rabu mengemukakan bahwa ke8.400 personel tersebut akan disebar di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

“Jumlah TPS ini memang masih tergantung dari jumlah pemilih yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), namun perkiraan kami jumlah TPS yang dibutuhkan sekitar 1.200 lokasi. Setiap TPS nanti dijaga oleh tujuh orang KPPS, sehingga jumlah keseluruhan KPPS mencapai 8.400 orang,” katanya, menambahkan.

Menurut dia, saat ini agenda KPU masih dalam tahapan pengumuman dan perbaikan daftar pemilih sementara (DPS). Untuk pencatatan data pemilih tambahan dimulai pada 16-18 Maret dan pengumumannya pada 19-21 Maret.

Setelah itu, lanjutnya, pengesahan DPT oleh panitia pemungutan suara (PPS) pada 31 Maret. Setelah itu baru dilakukan rekapitulasi oleh panitia pemungutan kecamatan

TELEKOMONIKASI

Pemkot Didesak Tangani Zonasi Menara MALANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Jawa Timur, mendesak pemkot setempat untuk menangani secara serius zonasi menara telekomunikasi seluler yang kian menjamur di daerah itu.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Malang Indra Tjahyono di Malang, Rabu, mengatakan zonasi lokasi pembangunan menara seluler itu harus menjadi perhatian serius agar operator tidak seenaknya membangun menara tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya.

“Tidak hanya zonasi yang harus menjadi perhatian serius, tapi juga jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat sekitar menara serta kelestarian lingkungannya,” katanya.

Indra mengatakan zonasi tersebut juga harus tetap memperhatikan persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya. Kawasan mana yang diperbolehkan dan zona mana yang dilarang untuk pembangunan menara seluler.

Anggota Fraksi PAN Puji-

AKSES TRANSPORTASI

PASAR MURAH

2.800 Km Jalan Desa di Malang Rusak

Bulog Malang Rambah Pasar Minggu

MALANG - Sedikitnya 2.800 di antara 6.902 kilometer jalan desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengalami kerusakan cukup parah.

Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Mohammad Anwar di Malang, Rabu mengakui dari 2.800 kilometer jalan yang rusak tersebut, yang bisa diperbaiki pada 2013 hanya sepanjang 600 kilometer dengan anggaran sebesar Rp43,7 miliar.

“Anggaran itu pun dari dana kemitraan. Karena anggarannya sangat terbatas, penyelesaiannya juga dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan bagi jalan yang benarbenar mendesak, yakni jalan yang menjadi akses layanan publik, seperti kantor desa, tempat pendidikan, dan layanan kesehatan,” katanya.

Ia mengakui pengajuan dana kemitraan untuk pembangunan jalan desa itu

sebanyak 2.000 proposal dari 378 pemerintah desa, namun yang disetujui hanya 400 proposal dengan jalan rusak yang bakal diperbaiki sepanjang 600 kilometer.

Program kemitraan seperti itu, katanya, bisa membantu warga untuk memperbaiki kondisi jalan desa yang tidak mungkin semuanya dikerjakan oleh Bina Marga.

“Panjang jalan desa mencapai 6.902 kilometer, namun yang sudah diperbaiki baru sekitar 61 persen sampai akhir 2012,” katanya.

Menurut dia, anggaran kemitraan pada 2013 meningkat dibandingkan dengan pada 2012 yang hanya Rp38,7 miliar.

Hanya saja, katanya, untuk akses jalan ke kawasan yang padat penduduk, tidak mendapat dana kemitraan karena desa bisa memakai dana Pemberdayaan Nasional

Masyarakat Mandiri (PNPM).

Meski banyak sumber anggaran yang bisa digunakan untuk memperbaiki jalan dan drainase yang rusak, katanya, tetap saja tidak akan mencukupi karena seringkali terjadi kebutuhan perbaikan yang mendesak (darurat), sehingga yang sudah diprogramkan menjadi dinomorduakan.

Menyinggung penyelesaian perbaikan jalan-jalan desa yang rusak tersebut, Anwar mengatakan, tidak bisa memastikan, apakah lima tahun atau 10 tahun ke depan karena banyak perbaikan jalan yang harus dilakukan secara mendesak.

“Yang pasti kami akan terus mengupayakan anggaran perbaikan jalan ini dari tahun ke tahun meningkat agar bisa segera tuntas, baik anggaran dari kemitraan, pemerintah pusat, maupun daerah,” katanya.(ant/rah)

MALANG - Bulog Sub Divre VII Malang, Jawa Timur, dalam waktu dekat ini mulai merambah Pasar Minggu di sepanjang Jalan Semeru sebagai arena festival sembako murah “Bulog Mart”.

Kepala Kantor Bulog Sub Divre VII Malang Nina Afrisanti, Rabu mengemukakan, untuk menggelar festival sembako murah tersebut pihaknya juga menggandeng pemkot setempat, apalagi festival digelar di arena Pasar Minggu.

“Kami akan menjual sejumlah komoditas pangan dengan

harga murah atau di bawah harga komersial, seperti minyak goreng, beras tepung terigu, dan gula pasir,” katanya, menambahkan.

Menurut dia, untuk saat ini, warga yang ingin mendapatkan sejumlah komoditas bahan pokok dengan harga murah tersebut bisa membeli di Bulog Mart yang lokasinya berada di samping kantor Bulog Malang.

Ke depan, lanjutnya, pihaknya akan menjangkau pasar yang lebih luas, yakni di kawasan Pasar Minggu. “Meski hanya digelar

(PPK) dan ditetapkan KPU pada awal April mendatang.

Karena jumlah pemilih berkaitan dengan kebutuhan TPS, katanya, masyarakat diimbau untuk berpartisipasi dalam penentuan DPS dan DPT. Jika ada yang belum masuk DPS, maka harus berperan aktif menghubungi PPS di kelurahan masing-masing.

Menyinggung TPS di Lembaga Pemasyarakatan (LP), baik di Lowokwaru maupun di Sukun, Zainuddin mengatakan, masih dilakukan pendataan.

Rencananya di LP ada TPS sendiri dan dilengkapi KPPS guna mengantisipasi pemilih dobel.

Sebelumnya pemilih di LP ikut dengan TPS terdekat dari lokasi LP dan petugas yang mendatangi LP, namun kadang-kadang masih ditemukan pemilih ganda karena tercatat di TPS berbeda.

Saat ini ada enam pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU sebagai peserta pemilukada dan berkas-berkas kelengkapan persyaratannya masih dalam tahap verifikasi ulang setelah masa perbaikan berakhir 9 Maret lalu.

Keenam pasangan bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang tersebut, dua pasangan adalah calon perseorangan dan empat lainnya diusung oleh partai politik.(ant/rah)

ant/ari bowo sucipto

setiap hari Minggu saja, kami berharap animo masyarakat untuk mendapatkan sembako murah dari Bulog Mart ini cukup tinggi,” ujarnya.

Apalagi, katanya, komoditas yang disediakan Bulog Mart nantinya bukan hanya beras, tepung terigu, gula atau minyak goreng saja, tapi juga kedelai dengan harga murah guna memenuhi kebutuhan para perajin tempe di daerah itu.

Hanya saja, kata Nina, kebijakan pengadaan kedelai murah itu

anto mengingatkan perlunya aturan dan mekanisme yang jelas terkait izin mendirikan menara seluler tersebut.

Oleh karena itu, katanya, dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) terkait penyelenggaraan menara telekomunikasi itu harus melibatkan banyak pihak terkait dengan telekomunikasi.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat yang bergerak di bidang telekomunikasi tersebut penting, lebih-lebih pengelola bandara yang juga berkepentingan terhadap pengaturan dan keselamatan udara di wilayah Kota Malang dan sekitarnya.

Jumlah menara seluler di Kota Malang saat ini mencapai 256 lokasi, namun yang mengantongi izin (resmi) hanya 39 menara. Bahkan, lokasi pembangunannya sebagian besar di kawasan pemukiman padat penduduk.

Ketua DPRD Kota Malang Arif Darmawan mengatakan melihat banyaknya menara tersebut, seharusnya pemkot membatasi izin pendirian menara baru. (ant/rah)

TERKENDALA HARGA SEMEN: Duladi (53) mengemas cobek semen buatannya untuk dijual ke Banjarmasin, Samrinda dan Surabaya di Desa Rejoso, Junrejo, Batu, Jawa Timur. Perajin cobek semen di kawasan tersebut mengeluhkan keuntungan yang makin menipis akibat naiknya harga semen dari Rp. 45.000 menjadi 51.000 per 50 kilogram, padahal harga jual cobek tetap. nanti akan mengikuti kebijakan dari pemerintah karena tujuannya untuk berperan aktif dalam upaya stabilisasi harga kedelai yang saat ini masih fluktuatif karena masih tergantung impor.

Menurut Nina, aturan dan kebijakan dari pemerintah tersebut saat ini masih dalam proses.

“Setelah ada petunjuk dan kebijakan dari pemerintah, kami akan memasok kedelai untuk menyuplai kebutuhan perajin tempe di Malang,” katanya, menegaskan. (ant/rah)

10 KOBAN LAPINDO

GPKLL Ancam Kerahkan Massa SIDOARJO - Kecewa lantaran tak segera mendapatkan ganti rugi, 25 pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) mengancam bakal mengerahkan massa dengan menurunkan 10 ribu pekerjanya ke lokasi lumpur dalam waktu dekat. Hal ini mereka ungkapkan saat melakukan Dengar Pendapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di Ruang Paripurna DPRD Sidoarjo, Rabu (13/3).

Ancaman tersebut dilontarkan oleh Ritonga, salah satu anggota GPKLL dari PT Catur Putra Surya dalam pertemuan tersebut. Bahkan, mereka juga mengancam mengerahkan seluruh pekerjanya untuk berunjuk rasa di kawasan lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo, dalam waktu dekat. “Kita sudah capek dengan janji-janji. Kalau memang nasib kita tidak jelas lebih baik kita demo saja,” sahut Ritonga yang disambut oleh rekan-rekannya.

Ancaman ini tentu ditanggapi serius oleh anggota Pan-

LINTAS JATIM

KAMIS 14 MARET 2013 NO.0075 | TAHUN II

sus Lumpur DPRD Sidoarjo.

Uniknya, para anggota dewan ini lantas meminta kepada pihak BPLS untuk melakukan terobosan untuk penyelesaian ganti rugi kepada 25 pengusaha yang perusahaannya terendam lumpur. Sedangkan perwakilan Lapindo Brantas Inc. tidak nampak hadir dalam pertemuan tersebut. Entah karena memang tidak hadir atau sengaja tidak diundang untuk memuluskan skenario permintaan ganti rugi kepada pemerintah. Pasalnya, saat hearing, juga terjadi adu argumen soal langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi terkait keinginan GPKLL untuk mendapatkan ganti rugi secepatnya.

“Jika ancaman demo ini dilakukan, sedangkan saat ini juga sudah ada aksi dari warga korban lumpur lapindo, kita tidak membayangkan bagaimana nasib kawasan lumpur ini,” terang anggota Pansus, Nur Ahmad Saifuddin, yang juga anggota FKB. Pada hearing tersebut juga dihadiri oleh Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov, Edi Purwinarto. (yun)

Otak Penjambretan itu Seorang Pemuda Belia Berdalih Dipengaruhi Minuman Keras SURABAYA - Meski masih seumur jagung, kelakuan pemuda yang masih duduk dibangku kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA) ini terbilang cukup nekat. Pasalnya, Bhiska Bagus Prakoso, pemuda berusia 17 tahun itu, nekat menjadi otak pelaku penjambretan tas milik Anggiline Febiola CP (19), warga Kedung Tarukan Baru, Surabaya.

Aksi yang dilakukan di bawah pengaruh minuman keras cukrik (arak jawa,red) berhasil diamankan satuan reserse kriminal (reskrim) Polsek Sawahan, Surabaya.

Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa, Yamaha Vega ZR L 6330 ED, sepasang sepatu Blade warna hitam. Sementara itu, barang curian berupa tas berisi HP Nokia dan sejumlah uang ratusan ribu, masih dibawa DPO Adi Minong, selaku eksekutor penjambretan.

Menurut, Kapolsek Sawahan Komisaris (Pol) Manang Subekti, tersangka merupakan incaran pihaknya dalam kasus penjambretan yang dilakukannya pada 2 Maret silam. Ter-

sangka yang masih berstatus pelajar di salah satu sekolah swasta Surabaya itu tak dapat berkutik ketika petugas mendapati adanya barang bukti milik korban di rumahnya.

“Dari informasi di lapangan, kemudian petugas berhasil membekuk tersangka di rumahnya di daerah Dupak Pasar Baru 41 Surabaya. Tersangka merupakan pelaku baru dalam kejahatan pencurian dengan kekerasan terutama penjambretan,” katanya, di Mapolsek Kemarin (13/3).

Kompol Manang menjelaskan, kejadian bermula pada 2 Maret silam sekitar pukul 21.00 WIB. Saat itu tersangka dengan seorang rekannya, yaitu Adi Minong (DPO) seusai melakukan pesta miras di

daerah dekat rumah tersangka, kemudian melakukan pencarian target sasaran. Tepat di daerah Kedung Doro, depan supermarket Mitra 10, lanjut Manang, sekitar pukul 22.00 tersangka memepet korban, Anggilina yang sedang bersama seorang rekannya Diana Natalia. Lalu, kedua tersangka menarik tas korban dan berhasil membawa barang curian.

“Tersangka berhasil membawa barang curian, akhirnya pada 11 maret kami dapat membekuknya,” terangnya.

Sebelumnya, kata Manang, tersangka sempat mengelak ketika hendak dibekuk petugas. Namun, ketika petugas berhasil menujukan beberapa bukti terkait kasus penjambretannya dengan ditambah

kesaksian dari korban yang mengenal betul ciri-ciri tersangka, akhirnya tersangka pun menyerah. “Memang sempat mengelak tapi ketika mengetahui (adanya kesaksian) korban, tersangka akhirnya menyerah,” jelasnya.

Sementara itu, kepada awak media, tersangka mengaku aksi tersebut dilakukannya lantaran pengaruh minuman keras yang ditenggaknya bersama rekan-rekannya. Dalam keadaan setengah sadar tersebut, kata dia, muncul niat untuk melakukan penjambretan dan uang hasil kejahatan digunakan untuk pesta miras lagi.

“Saya dalam pengaruh minuman keras, uang hasil kejahatan saya gunakan untuk pesta miras lagi,” dalih tersangka.

Atas perbuatannya itu, tersangka melanggar pasal 365 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. (mag/dar)

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

KRIMINALITAS

Menhut Pimpin Pemusnahan Barang Bukti Satwa Dilindungi

SNMPTN 2013

Polisi Bongkar Sindikat Penipuan Mobil Rental

38 Ribu Cama Unair Berebut 2.532 Kursi Maba

SIDOARJO - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memimpin pemusnahan barang bukti satwa dilindungi berupa daging Trenggiling (Manis Javanica) di halaman Kantor Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur.

“Pemusnahan barang bukti hewan Trenggiling ini merupakan yang ke 16 kali terjadi di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak satwa dilindungi yang penyelundupannya tdak ketahuan oleh petugas,” katanya di Sidoarjo, Jatim, Rabu.

Ia mengemukakan, tidak hanya Trenggiling saja yang penyelundupannya berhasil digagalkan. Hewan lain yang berhasil dicegah upaya penyelundupannya adalah paruh burung Rangkong. “Hewan ini sudah dilindungi mengingat keberadaannya sudah mulai langka dan habitatnya tinggal sedikit di Indonesia,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menhut mengucapkan terima kasih kepada penegak hukum seperti Bea Cukai, Kepolisian yang turut serta mencegah penyelundupan hewan dilindungi.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada kejaksaan dan juga pengadilan supaya menghukum para pelaku pe-

nyelundupan ini dengan seberat-beratnya dengan tujuan untuk menciptakan efek jera,” katanya.

Ia mengatakan, penyelundupan ini paling banyak terjadi di hutan Kalimantan dan juga Sumatera. “Untuk Surabaya baru kali ini ditemukan penyelundupan hewan trenggiling. Tetapi di Jakarta dan Medan sudah berkali-kali diselundupkan,” paparnya.

Ia mengatakan, terkait dengan pemusnahan barang bukti ini jangan dilihat dari nilainya yang mencapai miliaran rupiah, tetapi lebih dilihat dari habitat hewan yang akan punah ini.

“Mungkin saat ini nilainya berkisar miliaran rupiah, tetapi kalau hewan Trenggiling ini punah itu nilainya tidak terkira,” katanya.

Dalam pemusnahan ini, BKSDA memusnahkan sebanyak 288 ekor daging Trenggiling seberat 1,115 ton dengan kerugian negara sebesar Rp1,6 miliar.

Kasus penyelundupan Trenggiling tersebut telah diproses oleh Penyidik BKSDA Jatim yang telah menetapkan satu orang tersangka, dan berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. (ant/msw/dar)

SURABAYA- Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil membongkar praktik penipuan dan penggelapan mobil sewa atau rent car di wilayah Surabaya. Dari hasil pengunkapan kasus tersebut, seorang tersangka yang menjadi tangan kanan pelaku utama berhasil dicokok polisi beberapa waktu lalu.

Tangan kanan otak pelaku penggelapan tersebut ialah Nahrowi pria 36 tahun warga Bangkalan yang tinggal di kawasan Kalimas yang menjadi kurir mobil rental di wilayah Surabaya.

Dari hasil penangkapan itu, petugas berhasil mengamankan 3 unit mobil Xenia W 745 NU, L 1415 WV dan N 510 T. Dua unit mobil Karimun Estilo L 1820 DZ dan L 1526 AT. Satu unit mobil Avanza L 1940 GU, satu unit mobil XOver L 1714 GM dan Suzuki Swift W 670 AN. Kasubdit I Pidum Direskrimum Polda Jatim, Ajun Komisaris Besar (Pol) H Achmad Anshori, mengatakan kasus penggelapan ini bermula pada Desember 2011 sampai Januari 2013 saat salah seorang tersangka ASS menyewa mobil rental di tempat As’ad sebanyak 14 mobil dengan sistem mobil tersebut disewakan secara bulanan dengan uang sewa tiap mobilnya Rp 4 juta.

Pada Februari 2013, lanjut Anshori, pemilik mobil

merasa curiga pada penyewa karena saat mobil dicek melalui GPS mobil tersebut tidak pernah bergerak dan penyewa mobil tidak pernah membayar kewajibannya sebagai penyewa mobil. “ Dari kegganjalan tersebut, maka pemilik Mobil As’ad merasa curiga kemudian melakukan pengecheckan keberadaan mobil dan didapati mobil tersebut telah beralih tangan,” paparnya, saat gelar rilis di Mapolda Jatim (13/3).

Selain itu, menurut dia, kecurigaan tersebut ditambah dari proses pembayaran yang mengalami keganjalan, setelah sebelumnya sempat percaya kepada Suryo, yang menyewa belasan mobil di rentalnya. Pembayaran sewa sampai akhir tahun 2011 lancar. Begitu juga pembayaran secara bulanan selama tahun 2012. “ Dari pengakuan korban, Pembayaran mulai seret saat Desember 2012. Dan semua GPS, telah off, berdasarkan laporan yang masuk laporan tersebut kami tanggapi cepat.

Kemudian, tersangka Nahrowi pun langsung membeberkan kemana saja belasan mobil itu dikirimkan. Kami pun berhasil mengamankan 8 mobil,” kata Anshori.

Menurut Anshori, Nahrowi selama ini bekerja untuk Suryo yang mempunyai showroom mobil di Bangka-

lan, Madura. Nahrowi merupakan karyawan yang ditugasi mengantarkan belasan mobil rental ini ke pembeli di kawasan Surabaya, Bangkalan dan Sampang.

Dalam setiap pengiriman, kata Anshori, tersangka Nahrowi mendapat ongkos Rp 200 ribu per mobil. Suryo diduga adalah seorang pelaku penggelapan mobil rental.

Dan Nahrowi adalah anak buahnya yang disuruh untuk mengantarkan mobil kepada pembeli. “ saat ini kami masih memburu Suryo, namun lebih baik dia menyerahkan diri,” terangnya.

Sementara itu kepada awak media, tersangka mengaku hanya bertindak sebagai kurir yang mengantarkan mobil-mobil penggelapan tersebut. Ia menjelaskan, apabila dalam penggelapan tersebut yang memberikan perintah untuk mengantarkan pesanan ialah Suryo yang berada di Bangkalan Madura. “ Saya hanya sebagai kurir yang disuruh oleh bos Suryo,” akuinya.

Akibat dari kejahatan itu, tersangka Nahrowi dijerat Pasal 372 KUHP Subs Pasal 480 Jo Pasal 56 ayat 1 tentang tindak pidana penggelapan, penadah dan membantu melakukan kejahatan. Pria anak satu ini terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. (mag)

SURABAYA – Harapan para siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) seusai lulus sekolah nanti adalah bisa kuliah di kampus negeri ataupun kampus favorid lainnya. Salah satu kampus yang menjadi incaran para siswa dan siswi SMA maupun SMK adalah Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya.

Ini terbukti dari banyaknya Calon Mahasiswa Baru (Maba) yang mengikuti Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2013, yang mencapai mencapai 38.000 orang lebih.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pusat Informasi dan Humas Unair, Bagus Ani Putra. Menurutnya, sampai saat ini Unair masih menjadi salah satu kampus favorid di Surabaya, ini terbukti dari meningkatnya jumlah pendaftar secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun 2012 peserta sebanyak 17.502 siswa,” ungkap dia. Rabu (13/3).

Dirinya memaparkan, jika total calon mahasiswa baru yang mendaftar mencapai 39.517 orang, tetapi setelah dilakukan finalisasi peserta yang ikut SNMPTN 2013 dan sudah direkomendasi oleh kepala sekolah masing-masing menjadi 38.919 orang.

Sementara yang mendaftar Program Beasiswa Bidikmisi di Unair sebanyak 6.680 orang.

“Sebenarnya jumlah calon Maba lebih dari itu, akan tetapi ini jumlah ini yang sudah melewati tahap kurasi dan rekomendasi kepala sekolah,” papar dia.

Menurutnya, Program studi (prodi) yang paling banyak diminati pada SNMPT 2013 adalah Strata Satu (S-1) untuk Pendidikan Dokter, Farmasi, dan Kesehatan Masyarakat, untuk kelompok Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan untuk kelompok Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah Strata Satu (S-1) untuk Manajemen, Akuntansi, dan Psikologi.

Dirinya menambahkan, jika para para calon Maba Unair didominasi dari Provinsi Jawa Timur (Jatim) yakni sebanyak 31.919 orang, disusul Jawa Tengah (Jateng) sebanyak 988 orang, dan Jawa Barat (Jabar) 709 orang.

Bahkan, ada 5 pendaftar SNMPTN 2013 yang berasal dari luar negeri.

Untuk Provinsi Jatim sendiri, pendaftar yang mengikuti SNMTN 2013, tertinggi berasal dari Kota Surabaya sebanyak 10.527 pendaftar, Sidoarjo 3.555 pendaftar, Gresik 1.718 pendaftar, dan Lamongan 1325 pendaftar.

Dirinya juga mengungkapkan, berapa kuota kursi yang diperebutkan oleh ribuan siswa yang mengikuti SNMPTN 2013. “Semua yang ikut mendaftar akan bersaing untuk mendapatkan sebanyak 2.532 jatah kursi di Unair melalui jalur SNMPTN,” tegas dia.

Proses seleksi dijadwalkan berlangsung mulai 9 Maret hingga 27 Mei 2013 dan hasil SNMPTN 2013 akan diumumkan pada 28 Mei 2013. Peserta yang lolos akan dijadwalkan untuk melakukan pendaftaran ulang pada 11-12 Juni 2013. (kmd)

LINTAS JATIM

Meracik Sampah Alam Menjadi Barang Berharga

NORMALISASI TOW

Dewan Tak Yakin Konsep Pemkot

SURABAYA- Berawal dari keprihatinan penggemar buah eksotik di Surabaya mampu mengembangkan klengkeng bangkok atau yang populer disebut klengkeng pingpong. Salah satu anggota perkumpulan buah eksotik Surabaya (PBES) R Trisno Ardani,SH menjelaskan , organisasi yang telah berdiri sejak 2011 itu telah melakukan pengkajian ilmiah terhadap tanaman buah eksotik tersebut.

Menurutnya, tidaklah mudah untuk bisa menghasilkan buah dari tanaman buah kelengkeng ping pong. Baginya ada metode khusus yang baik dalam penanaman tanaman buah tersebut yakni menjadikan hukum alam sebagai sistim untuk mengembangkan pertanian. ”Yang dimaksud hukum alam adalah kita harus bisa menyatu dulu dengan alam.

Salah satunya bisa mengetahui komposisi apa yang diminta oleh tanah agar bisa memberikan timbal balik berupa buah pada tanaman tanaman buah yang kita tanam,” ujar pria yang juga berprofesi sebagai Advokat di Surabaya.

Diakui Ardani, setelah melakukan penelitian, ternyata salah satu bahan yang dapat menghasilkan buah yang sempurna bukan disebabkan lantaran faktor tanah yang kurang baik , melainkan faktor pupuk yang diproduksi manusia tidak lagi menggunakan bahan bahan yang dihasilkan dari alam melainkan diproduksi dengan menggunakan bahan kimia yang dapat menyuburkan tanaman buah secara instan dan tidak berlanjut, sehingga tanah merusak eksistem tanah.”Dari situlah kita mulai meracik pupuk kompos organik, yang semua bahannya murni didapat dari sampah alam, diantaranya serbuk

daun, kotoran hewan,karbon aktif dan dolomit.”jelas dia.

Dalam sebulan, masih kata Ardani, dia mampu meracik kompos organik hingga 20 ton. Dalam meracik kompos organik tersebut diakui dia, didapat dari pengepul yang ada di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro dan Tuban.”tidak semua bahan yang berasal dari sampah alam bisa digunakan untuk memproduksi kompos organik, bahan bahannya harus terseleksi bebas dari racun. Ketika tertetes satu racun saja maka ada salah satu bakteri yang mati. Padahal bakteri tersebut berfungsi untuk menggemburkan tanah dan menciptakan gerak akar yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh tanah. Bakteri bakteri itu berasal dari tanaman kacang kacangan,” kata dia.

Hasil produksi kompos organik tersebut, lanjut Ardani untuk sementara tidak diperjualbelikan ke masyarakat umum melainkan hanya dikonsumsi oleh anggota perkumpulan buah eksotik Surabaya (PBES).”karena kapasitasnya terbatas, boleh mencoba tapi tidak dijual,”ungkap dia.

Alasan lain diproduksi pupuk kompos organik tersebut, diharapkan Ardani, agar para petani dinegeri ini tidak menggantungkan lagi kepada pihakpihak tertentu melainkan dapat membangun kemandirian

dalam membuat pupuk kompos organik sendiri.”Kalau menggantungkan produsen pupuk, pastinya akan merusak sistim karena pada saat pemupukan, petani kesulitan untuk mendapatkannya, bahkan ketika dibutuhkan harga pupuk bisa melonjak naik akibat stoknya disabotase oleh para pemain pupuk,”ungkap dia.

Penggunaan pupuk kompos organik ternyata memiliki kelebihan tersendiri dibanding menggunakan pupuk pupuk kompos lainnya.

Hasil buah yang menggunakan kompos organik lebih bertahan lama dan lebih disukai ekspatriat. “karena terbebas dari pektisida dan bahan bahan kimia lainnya. Salah satunya padi membrano , bila dimasak tanpa menggunakan alat alat

penguat seperti magic jear atau magic kom, menghasilkan nasi organik yang mampu bertahan hingga 30 jam dan warnanya pun tidak berubah, nasi tidak berair dan tetap terlihat punel,”kata dia.

Diakui dia, racikan kompos organiknya tersebut telah diprestasikan dibeberapa petani di Surabaya. Diantaranya petani bawang , petani sayur dan petani produksi beras organic. Yang nantinya akan dikembangkan di Jawa Timur, ”Salah satunya diwilayah Sambikerep Surabaya, disana para petaninya telah mencoba hasil racikan kompos organik saya dan hasilnya cukup memuasakan,” ujar dia.

Dari pengamatan Koran Madura, dilokasi kediaman Ardani yang terletak di jalan Dar-

mo Permai Selatan gang XVI No 19 Surabaya, terlihat puluhan jejeran pohon kelengkeng ping pong yang ditanam di pot tersebut menghiasi setengah dari bangunan rumahnya yang berukuran 900 m 2. Meski ditanam di pot berdiameter 50 hingga 100 cm dan ketinggian 1 hingga 1,9 meter itu, Namun satu pot tanaman kelengkeng ping pong tersebut mampu menghasilkan buah rata rata 4 hingga 8 kg perharinya.

Selain kelengkeng jenis ping pong, juga terlihat tanaman buah ekskotik lainnya yang ditanam dihalaman rumah dia. seperti tanaman buah Srikaya, Duren Montong, Nangka dan Kelapa Gading. Hasil buahnya pun tak berbeda jauh dengan hasil buah kelengkeng ping pong. (kas)

PENDIDIKAN

PRAMUKA

11 Jabatan Kepsek SDN Jabon Kosong

Wagub Buka Rakerda Pramuka SURABAYA – Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf menyampaikan perlunya revitalisasi Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) demi menarik perhatian anak-anak muda saat ini. Menurutnya, dengan Pramuka, masuknya pengaruh asing melalui AFTA dapat membawa pengaruh positif bagi generasi muda Indonesia. Hal tersebut diungkapkannya saat membuka Rapat Kerja Daerah Gerakan Pramuka Jatim tahun 2013 dengan tema “Memantapkan Pemberdayaan Gugus Depan menyongsong Ekstra Kurikuler Wajib Kepramukaan” di Rumah Makan Agis, Surabaya, Rabu (13/3).

Dijelaskan pria yang akrab disapa Gus Ipul ini, diperlukannya revitalisasi karena anak muda merupakan sasaran berkembangnya Pramuka. Selain itu, dengan adanya ASEAN Free Trade Area (AFTA), peran Pramuka sangat dibutuhkan dalam mempertahankan nilai nasionalisme dan jati diri sebuah bangsa. “Dengan adanya AFTA, bukan bidang usaha saja yang masuk ke Indonesia akan tetapi pengaruh asing juga bisa ikut masuk.

Dengan demikian, batas nega-

11

KAMIS 14 MARET 2013 NO.0075 | TAHUN II

ra akan semakin menipis dengan adanya pengaruh asing masuk ke Indonesia, sehingga perlu disiapkan suatu generasi Indonesia yang paham akan jati diri bangsa Indonesia.

Pramuka menjadi salah satu gerakan yang menanamkan jati diri dan rasa nasionalisme anak muda,” papar Gus Ipul yang juga merupakan Ketua Kwartir Pramuka Jatim.

Anak muda, lanjut dia, menjadi sosok penting dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan jati diri dari bangsa Indonesia. Dengan gerakan Pramuka dikembangkan dan ditanamkan kepada generasi muda rasa nasionalisme “Dengan kondisi saat ini, betapa penting peran Pramuka dalam menjaga nasionalisme dan jati diri Indonesia. Anak muda diajarkan pendidikan karakter bangsa.

Oleh sebab itu, gerakan Pramuka perlu direvitalisasi , dari kesan yang kuno menjadi masa kini sehingga bisa menarik minat anak muda untuk menekuni kegiatan Pramuka, “ tegasnya.

Dia menambahkan, dalam merevitalisasi Pramuka perlu ditemukan ide yang membangun dan inovatif. Perlu inovasi

baru, agar pramuka bisa diterima oleh anak muda. Salah satu cara agar tidak terkesan kuno, Pramuka harus mengikuti perkembangan zaman dalam memperkenalkan Pramuka kepada masyarakat umum khususnya kalangan anak muda. “Salah satunya dengan mengemas Pramuka mengikuti perkembangan teknologi masa kini yang disukai oleh kalangan muda, sebagai contoh menggunakan teknologi Graphic Positioning System (GPS) sebagai media dalam kegiatan Pramuka, ” terang Gus Ipul.

Orang nomer dua di Jatim ini juga menyampaikan inovasi yang dimaksud bukan menghilangkan nilai lama dalam pramuka, karena tidak semua nilai lama itu jelek. Yang dimaksud adalah mempertahankan nilai lama yang bagus dan memasukkan inovasi – inovasi baru yang bagus. “inovasi baru dalam revitalisasi diperlukan untuk memoles Pramuka menjadi lebih menarik bagi semua kalangan. Oleh sebab itu, perlu peran aktif dari semua pengurus untuk menemukan inovasi yang baru,” kata dia. (neu/dar)

SIDOARJO - Tak kurang 11 jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) SDN di Kabupaten Sidoarjo tahun ini kosong.

Hal ini disebabkan oleh masa tugas para Kepsek di Sidoarjo tahun ini mengalami purna tugas (pensiun). Seperti di Kecamatan Jabon setidaknya ada 6Kepsek SDN yang sudah memasuki masa purna tugas pada 2013 ini dan dijabat oleh Plt. Hal ini diakui olah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten (Dikkab) Sidoarjo, Agoes Boedi, Rabu (13/3). Bahkan menurut Agoes, kekosongan jabatan Kepsek itu tidak hanya terjadi di SDN saja tetapi juga di lembaga sekolah tinggi seperti Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN).

“Untuk mengisi kekosongan jabatan itu maka dibentuklah Plt ( Pelaksana Tugas) di masing-masing

sekolah,” ujar Agoes, Rabu (13/3).

Selain itu, pada 2011 lalu Dikkab juga telah melakukan seleksi terhadap para guru yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepsek. Dan, hasil seleksi tersebut telah diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut. “Tugas Kepsek itu tidak semudah yang dibayangkan. Maka dari itu pada tahun lalu kami melakukan seleksi terhadap para guru melalui fit and propertest untuk mendapatkan Kepsek yang benar-benar berkualitas,” terangnya.

Menurut data, di Kecamatan Jabon setidaknya ada 6 SDN yang jabatan Kepseknya memasuki purna tugas dan posisinya dijabat oleh Plt. Sehingga, masingmasing Kepsek di SDN Jabon merangkap tugas Kepsek di dua sekolah. (yun)

SURABAYA – Para legislator yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terkait dengan konsep normalisasi dan pemaksimalan Terminal Tambak Osowilangun yang telah mendapat rekomendasi dari Ombudsman.

Hal ini beralasan, sebab dalam konsep Pemkot Surabaya tersebut, tahapan-tahapan untuk normalisasi TOW tidak tertulis dengan jelas.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Simon Lekatompessy. “Saya melihat konsep Pemkot yang baru tentang TOW masih ngambang.

Sebab dalam konsep itu tidak dilengakapi tahapan-tahapan yang jelas,” ungkap dia. Rabu (13/3).

Dirinya juga memaparkan, jika seharusnya Pemkot Surabaya mempunya target setiap bulan, terkait berapa jumlah bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang lewat jalur Pantai Utara (Pantura) yang sudah harus masuk TOW. “Misalnya, Maret ini berapa banyak jumlah bus AKAP Pantura yang jurusannya dialihkan ke TOW. Kemudian, bulan April nanti berapa? Semua tahapan itu tidak tertulis secara nyata,” papar dia.

Menurutnya, Pemkot Surabaya tidak akan sanggup memindahkan 256 bus via Pantura dari Terminal Purabaya ke TOW secara bersamaan.

Semestinya Pemkot Surabaya memiliki jadwal atau target khusus, terkait pemindahan

jurusan bus tersebut secara bertahap. Misalnya, bulan ini 10%-nya, kemudian berikutnya 10%-nya lagi hingga semuanya tuntas.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachiroel Alim, mengatakan jika pembangunan infrastruktur yang diinginkan para sopir bus AKAP via Pantura seperti ruang tidur sopir, toilet dan lainnya sudah dibangun semua. Entah kenapa sampai saat ini para awak bus AKAP via Pantura masih belum mau pindah ke TOW. Drinya berharap, jika TOW akan kembali seperti semula.

“Saya berharap, TOW kembali seperti awalnya, sedangkan untukPurabaya biar mengurusi jalur tengah dan TOW jalur utara, tapi kalau begini faktanya, maka sampai kapan pun TOW akan normal,” ujar dia.

Pria yang akrab disapa Alim ini, juga mengkritik Ombudsman Jatim dalam memberikan rekomendasi yang dinilai terlalu teknis. “Saya kira ombudsman mengalahkan pejabat teknis. Saya tidak tahu apakah ada tim ahli yang memberikan penjelasan yang teknis tersebut,” kata dia.

Sampai saat ini polemik terkait dengan normalisasi dan pemaksimalan TOW masih berlarut dan belum ada kejelasan penyelesaiannya.

Padahal jika mengacu dari surat peringatan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, bahwa untuk mengalihkan trayek bus AK AP via Pantura dari Terminal Purabaya ke TOW sudah sejak 18 Oktober 2012 silam.

PENDIDIKAN

FAKP Demo Kadindik SURABAYA – Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Aksi Keprihatinan Pendidikan, kemarin menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya, Jalan Jagir, Surabaya, Rabu (13/3). Dalam aksinya, mereka menolak kebijakan kuota 1 persen yang diberklakukan oleh Dindik Kota Surabaya untuk siswa yang berasal dari luar kota surabaya.

Koordinator Lapangan (Korlap), Heri Susilo, dalam orasinya mengatakan, jika setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa harus dibatasi oleh territorial wilayah.

“Adik-adik kami, anak-anak negeri ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa dibatasi wilayah dan aturan mereka harus sekolah dimana,” teriak dia.

Tidak hanya itu, meminta Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kota Surabaya, Ikhsan, untuk segera merealisasikan keputusan Makhama K onstutusi (MK), terkait dengan pembubaran Rintisan Sekolah Berstandart Internasional (RSBI) dan menolak komersialisasi pendidikan.

Dirinya juga berharap, agar Kadindik Kota Surabaya, membatalkan Program Sekolah Kawasan, dimana dalam program tersebut Dindik Kota Surabaya melakukan rotasi terhadap

para tenaga pengajar atau para guru sekolah. “Kami meminta Dindik tidak melakukan rotasi terhadap para guru dan kandindik fokus menjalankan tugas sesuai UUD 1945 pasal 31,”ujar dia.

Sementara itu, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, menilai Program Sekolah Kawasan yang dilaksanakan oleh Dindik Surabaya, dianggap gagal, karena masih ada Kepala Sekolah yang merangkap jabatan. “Sampai sekarang masih ada kepala sekolah yang harus merangkap di sekolah lain. Padahal lokasinya cukup berjahuan antara satu dengan yang lainya. Ini membuktikan, program kawasan belum terwujud alias gagal karena tak sesuai rencana,” ungkap Politisi Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP) ini menambahakan, tujuan sekolah kawasan salah satunya adalah untuk mendekatkan murid dengan guru. Namun melihat fakta yang ada saat ini, kenyamanan peserta didik yang sejatinya menjadi prioritas malah diabaikan. Ini, tentu sama artinya murid masih dijadikan objek dalam proses belajar mengajar, bukan sebagai subjek.

“Melihat kondisi demikian, saya yakin kinerja mereka tidak akan maksimal,” ujar dia. (wan)

PEREDARAN UPAL

Pengedar Upal itu Tak Berdaya di Hadapan Polisi PASURUAN - Kepolisian Resor Pasuruan Kota, Jawa Timur, meringkus tiga tersangka anggota jaringan pengganda dan pengedar uang palsu berikut barang bukti uang Rp. 154.950.000.

Kapolres Pasuruan Kota Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Akbar Hikmana, Rabu meneyebutkan ketiga tersangka berikut barang bukti uang palsu Rp. 154.950.000 dengan pecahan Rp. 100.000 dan Rp. 50.000 telah diamankan dan

polisi saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Ketiga tersangka yang diringkus adalah Hojin (60), warga Desa/Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Muna’am (35) dan Kamalin (45), keduanya warga Desa/ Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur.

Kepala Polisi Resor Probolinggo itu menjelaskan, salah seorang tersangka mengaku membeli uang palsu tersebut kepada sese-

orang di Surabaya dengan perbandingan 1:5. Artinya setiap uang sebanyak Rp1 juta ditukarkan dengan uang palsu Rp. 5 juta.

“Saya beli Rp10 juta dan mendapatkan Rp. 50 juta.

Tapi saya belum sempat mengedarkannya sudah tertangkap,” kata Muna’am.

Kasus uang palsu itu terungkap berawal dari penangkapan terhadap Hojin dengan barang bukti uang palsu Rp. 600.000. Kemudian setelah dikembangkan

polisi berhasil meringkus dua tersangka lainnya dengan barang bukti Rp154 juta lebih.

“Perbedaan dengan uang yang asli, uang palsu ini jauh lebih halus dengan kertas lebih tipis. Selain itu tidak ada tanda pengaman atau hologram di tengahtengahnya. Para tersangka terjerat pasal 245 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun,” kata AKBP Akbar Hikmana. (ant/msw/dar)

EKONOMI

13

KAMIS 14 MARET 2013 NO.0075 | TAHUN II

CALON GUBERNUR BI

Profil Keuangan Agus Martowardoyo Clear JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak menemukan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardoyo. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis usai mengggelar rapat tertutup dengan Kepala PPATK, Muhammad Yusuf di Jakarta, Rabu (14/3).

Dalam rapat internal tersebut, kata Harry, PPATK juga melaporkan bahwa pihanya tidak menemukan adanya aliran dana mencurigakan pada rekening bank milik Menteri Keuangan terkait proyek Hambalang dan perpajakan. “Agus Marto aman-aman saja. Tidak ada yang mencurigakan dan tidak ada transaksi di luar profil.

Tetapi, itu (laporan) yang di database, belum tahu kalau yang di luar base formal.

Kami juga bicara transaksi Hambalang dan pajak,” papar Harry.

Harry menjelaskan, hingga saat ini PPATK belum membaca adanya transaksi mencurigakan pada data base mereka. “Kesimpulan mereka, (Agus Marto) masih baik-baik saja, cuma mereka mengatakan, kalau yang di luar data base mereka tidak mengetahuinya,” ucap Harry.

Dengan demikian, lanjut dia, saat ini DPR belum mengetahui transaksi Agus Marto di sektor perbankan, Sisminbakum dan transaksi luar negeri yang berhubungan dengan 120 negara. “Jadi, hanya itu saja yang disampaikan PPATK,” ujar dia.

Di tempat yang sama, Muhammad Yusuf mengatakan, pihaknya belum bisa mempublikasikan hasil rapat yang dilakukan bersama Komisi XI DPR. Sehingga, lanjut dia, PPATK belum bisa menjelaskan detil-detil terkait transaksi mencurigakan yang dilakukan Agus Marto.

“Mengenai adanya indikasi transaksi mencurigakan atau tidak? Saya katakan, tidak bisa diungkapn karena Ini rapat internal. Kalau saya bilang, artinya saya melakukan pelanggaran kesepakatan,” kilah dia.

Kendati demikian, dia menyarankan agar semua uji kelayakan dan kepatutan pejabat pemerintahan harus melibatkan PPATK. Hal ini bertujuan untuk melacak ada atau tidak nya aliran dana atau transaksi mencurigakan yang melibatkan calon pejabat pemerintahan tersebut.

“Tidak hanya Gubernur Bank Indonesia, tapi pejabat lain juga,” kata dia.

Meski profil keuangannya clear, peluang Agus Martowardojo untuk menjabat Gubernur BI masih 50 persen.

“Peluangnya sekarang masih 50 : 50,” tegas Harry.

Harry menambahkan fraksi Golkar sendiri masih belum mengambil sikap.

Apakah akan menyetujui atau menolak Agus Martowardojo. “Golkar belum ada (keputusan) sambil menunggu info yang masuk dari lembaga resmi PPATK, BIN dan KPK, juga mendengar aspirasi dari para pengamat ekonomi,” pungkas dia. (gam/bud/abe)

ant/fanny octavianus

HARGA BAWANG. Pedagang menimbang bawang di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (13/3). Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia menilai naiknya harga bawang putih dan bawang merah dalam sepekan terakhir terkait dengan ketidakberesan kebijakan impor sektor pangan.

Kebijakan Hortikultura Harus Diperbaiki JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa meminta Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperbaiki sejumlah kebijakan terkait tata niaga produk hortikultura, termasuk bawang, sehingga tidak menimbulkan gejolak harga.

“Soal bawang saya minta Mentan dan Mendag untuk melakukan (pertemuan) bilateral sesegera mungkin guna memperbaiki Permentan dan Permendag, terutama hal yang

berkaitan dengan bawang putih, juga tata niaganya diperhatikan agar suplainya cukup,” ujar Hatta Rajasa di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (13/3).

Hatta mengatakan, pembatasan impor bawang putih sejauh ini dinilai kurang tepat, karena produksi dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan domestik secara keseluruhan.

“Pembatasan bawang putih kurang begitu tepat karena petani kita baru mensuplai lima persen. Sangat tidak wajar kalau bawang mendorong inflasi sampai 0,17-0,21 persen dari 0,75 persen. Karena itu

ini harus kita atasi. Hari ini bilateral Mentan dan Mendag.

Sebetulnya setelah itu akan disampaikan pada Menko Perekonomian untuk dibahas.

Intinya pasokan pasar segera dipenuhi,” tutur dia.

Menko Perekonomian mengatakan, kebijakan untuk mengendalikan impor tidak salah, namun harus memperhatikan kondisi yang ada sehingga tidak terjadi distorsi di pasar.

“Jika terjadi distorsi, itu mengungkit harga, jika harga meningkat, maka inflasi.

Jadi kalau seperti ini harus kita cermati. Untuk sekarang, tanpa kita harus kehilangan keinginan kita untuk swasembada dan memberdayakan petani kita, tetapi suplai dan demand tetap harus dijaga karena tugas kita juga untuk menjaga inflasi jangan sampai daya beli masyarakat tergerus karena inflasi yang tinggi,” katanya.

Sementara itu di tempat terpisah, Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Dyah Maulida mengatakan, Kemendag sudah memberikan izin impor bawang putih sebesar 75 persen dari total kuota impor yang diberikan Kementan sebanyak 160 ribu ton per tahun.

“Sekarang sudah keluar rekomendasi (impor bawang putih) dari Kementerian Pertanian 160 ribu ton, izin yang sudah keluar dari Kementerian Perdagangan sudah sekitar 75 persen. Itu sudah keluar ijinnya sudah siap eksekusi,” kata Dyah di Kantor Menko Perekonomian.

Lebih lanjut Dyah menegaskan, institusi yang berwenang menentukan besaran kuota impor bawang putih ada pada Kementan, sedangkan yang menerbitkan izin impor tersebut adalah Kemendag.

Menurut dia, selama ini sebagian besar impor bawang putih berasal China.

Dia meyakini, sekarang ini importir yang memiliki hubungan dagang dengan China sudah cukup banyak, sehingga proses importasi bawang putih diharapkan bisa lebih cepat. “Proses importasi tergantung komoditi dan lokasinya, kalau suplai dari China (seharusnya) tidak terlalu lama, kalau sudah punya hubungan baik,” ujarnya. (bud/abe)

RUU Perbankan

DPR Siapkan Tiga Opsi untuk Pembatasan Kepemilikan Asing JAKARTA-Komisi XI DPR tengah mempertimbangkan memasukkan aturan pembatasan kepemilikan asing di dalam RUU Perbankan.

Sejauh ini, ada tiga mekanisme yang memungkinkan untuk pembatasan permodalan asing yakni menyerahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengikuti pola Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan mengadopsi pola yang diterapkan regulator Singapura.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis mengaku, belum memutuskan opsi mana yang akan ditempuh. Komisi XI terus menggodok plus minusnya untuk menentukan opsi mana yang paling pas sehingga nanti akan dimasukan dalam RUU Perbankan. “Kami belum memutuskan soal permodalan asing itu,” kata Harry di Gedung DPR Jakarta, Rabu (13/3).

Selain menyerahkan ke OJK, kata dia, pembatasan kepemilikan asing itu mengikuti pola yang diinginkan WTO. Saat ini WTO menginginkan kepemilikan asing di perbankan Indonesia sebesar 51 persen. “Komitmen WTO itu 49 persen untuk kepemilikan Indonesia. Walaupun Indonesia mengusulkan 51 persen,” ucap dia Pernyataan Harry tersebut tidak terlepas dari adanya darongan dari industri perbankan nasional yang menginginkan kepemilikan asing sebesar 40 persen. Sebagaimana diketahui, saat fit and proper test Ketua dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad sempat menyatakan kesiapannya untuk mendorong kepemilikan asing hingga 40 persen. Saat ini regulator masih memperkenankan kepemilikan asing sebesar 99 persen.

Lebih lanjut Harry menjelaskan, opsi lain membatasi kepemilikan asing di Indonesai adalah, mengikuti pola yang saat ini diterapkan regulator di Singapura.

“Model di Singapura, boleh 100 persen. Asalkan, sebesar 30 hanya dimiliki oleh satu grup, 30 persen lagi dimiliki oleh grup lainnya, 30 persen lagi juga grup lain dan sisa 10 persen oleh grup lainnya.

Tidak boleh terafiiliasi,” ujar dia.

Namun demikian, jelas Harry, hingga saat ini Komisi XI DPR belum sampai pada pengambilan keputusan untuk menentukan mekanisme seperti apa yang akan diterapkan ke dalam UU Perbankan. “Saya belum mengetahui akan seperti apa dan belum membahas lebih mendalam. Tetapi, nanti keputusannya seperti itu, akan ada pembatasan,” jelas dia. (gam/bud)

SAHAM DELISTING

BEI Menghapus Saham PAFI Jakarta- Bursa Efek Indonesia (BEI) akan melakukan penghapusan saham (delisting) PT Panasia Filament Inti Tbk (PAFI) yang akan berlaku pada 14 Maret 2013.

“Dengan dicabutnya status perseroan sebagai perusahaan tercatat, perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai perusahaan terbuka dan BEI akan menghapus nama perseroan dari daftar saham,” kata Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil I Gede Nyoman Yetna dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan persetujuan penghapusan pencatatan efek perseroan itu tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh perseroan kepada Bursa.

I Gede Nyoman Yetna mengatakan dalam hal perseroan akan kembali mencatatkan sahamnya di BEI, maka

proses pencatatan saham dapat dilakukan paling cepat enam bulan sejak dilakukan “delisting” oleh Bursa sepanjang perseroan memenuhi

penghapusan pencatatan efek perseroan itu tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh perseroan kepada Bursa

I Gede Nyoman Yetna Kepala Devisi PPSR

persyaratan untuk dicatatkan kembali sesuai Peraturan nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relist-

ing) Saham di Bursa.

Saham PAFI telah dicatatkan di Bursa pada tanggal 22 Juni 1997. Pada tahun 2007, perseroan sempat mengajukan perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Namun, karena tidak memenuhi syarat, pengajuan itu tidak dapat dipenuhi oleh regulator pasar modal.

Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Hoesen mengatakan bahwa pada tahun ini ada beberapa emiten terancaman terkena ancaman “delisting” pada tahun 2013. Manajemen BEI juga telah menyampaikan surat ke emiten untuk menanyakan sejauh mana proses keberlangsungan usahanya.

“Untuk PAFI katanya akan melakukan restrukturisasi.

Tapi kami belum tahu seperti apa,” katanya menutup perbincangan. (ant/zubi/beth)

ant/herka yanis pangaribowo

PRODUKSI GABAH KERING NASIONAL. Slamet Widodo (kanan) dan Parno (kiri) menjemur gabah di Gedongan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah

MODAL

Bank Belum Lirik Sektor Pertanian JAKARTA-Dukungan industri perbankan terhadap sektor pertanian sangat kecil, kendati pertanian menjadi salah satu pilar penting bagi perekonomian Indonesia.

Rendahnya dukungan perbankan ini terjadi karena risiko sektor pertanian tidak terduga. “Apa saja risiko tidak terduga itu? “Risiko tidak terduga seperti hama dan bencana alam,” kata mantan Dirut Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rudjito saat memaparkan pandangannya terkait Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (PPP) di Komisi IV, Rabu (13/3).

Menurut Rudjito, sebenarnya perbankan dan lembaga keuangan pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pertanian. Sebab KUR sudah menyalurkan kredit sebanyak Rp 100 triliun. Seandainya digunakan 15 persen saja, bisa digunakan untuk membiayai lembaga pertanian.

Selama ini, BRI meski memberikan kredit kepada para petani, tapi bukan bank pertanian. “Kalau mau mengubah jadi bank pertanian ya

harus RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham),” ujarnya.

Rudjito menambahkan, di beberapa negara maju sudah ada bank khusus pertanian seperti di Perancis, China, dan Thailand.

Menurut anggota Panja RUU PPP dari F-PAN Viva Yoga Mauladi, usaha perbankan memang tidak tertarik membiaya pertanian karena selain berisiko tinggi juga karena tidak bankable. “Karena itu harus diatur dalam undang-undang,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi IV dari F-PG Firman Soebagyo mengatakan, persoalan pangan sangat krusial karena Indonesia akan menghadapi ledakan penduduk sementara kebutuhan pangan tidak berkurang. Karena itu, pembentukan bank pertanian cukup mendesak.

Butuh Waktu Namun Direktur Eksekutif Departemen Kredit, BPR, dan UMKM Bank Indonesia Zainal Abidin mengatakan pembentukan Bank Pertanian membutuhkan waktu lama. Karena itu, langkah yang paling mudah adalah mengalokasikan kepada setiap bank untuk

memberikan kredit kepada para petani.

Seusai memberi masukan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (PPP) di Ruang Komisi IV, Kompleks Parlemen, Rabu (13/3), Zainal mengatakan saat ini ada Peraturan BI yang mewajibkan seluruh bank baik swasta maupun pemerintah untuk mengalokasikan kredit produktifnya 20 persen untuk UMKM. Menurut Zainal, dari sisi peraturan memang penting membentuk adanya bank pertanian, namun sebaiknya dicari strategi lain.

Sementara, Sekjen Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, dulu pernah ada Bank Pertanian, namun sesuai perkembangan ekonomi maka bentuk dan model perbankan seperti yang ada saat ini, tidak lagi ada kekhususan.

“Kalau mau dibentuk Bank Pertanian, nanti pelayaran juga minta ada bank tersendiri, ada juga yang minta agar ada bank khusus infrastruktur,” katanya.

Menurut Kiagus, lebih baik menggunakan peraturan yang ada namun jelas

implementasinya daripada memasukkan ketentuan soal Bank Pertanian, tapi sulit dilaksanakan.

Menurut Ketua Panja RUU PPP Herman Khaeron, dalam RUU ini memang disebutkan soal lembaga pembiayaan untuk sektor pertanian. “Tapi tidak membentuk Bank Pertanian,” katanya.

Herman sepakat dengan Panja pemerintah agar mengikuti peraturan yang sudah ada, yang secara substansial mengatur soal pembiayaan di sektor pertanian seperti Peraturan BI. “Tapi bisa juga dalam RUU ini meminta kepada seluruh bank agar ada unit khusus yang memberikan kredit ke pertanian. Jadi dengan menambah sumber daya manusia di bank yang mengerti soal pertanian,” katanya.

Sebelumnya, anggota Panja berkeinginan agar bisa dibentuk bank khusus pertanian. Bank ini untuk membantu para petani memudahkan akses pada permodalan.

Menurut Herman, membangun satu bank pertanian butuh sekitar Rp 3 triliun untuk modal awal, belum termasuk infrastruktur. (gam)

12

NASIONAL

KAMIS 14 MARET 2013 NO.0075 | TAHUN II

Konflik KPU Vs PBB Sebaiknya Diakhiri JAKARTA - Kendati Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengabulkan gugatan Partai Bulan Bintang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikeras menggagalkan putusan PTTUN. Ini terlihat dari sikap KPU yang belum juga menetapkan PBB sebagai parpol peserta pemilu 2014. Karena itu,kalangan politisi mendesak agar persoalan itu dituntaskan agar tidak menganggu proses pemilu.

Politikus Partai Golkar Tantowi Yahya, mengatakan, jika persoalan KPU vs PBB dibiarkan maka akan ada polemik yang berkepanjangan. Hal ini bisa saja merembet ke persoalan-persoalan lain yang jauh lebih krusial. Karenanya, dirinya mendukung upaya KPU untuk segera memutuskan persoalan tersebut berdasarkan dalil-dalil hukum yang tepat dan mampu dipertanggungjawabkan.

“Persoalanpersoalan seperti ini harus bisa segera mungkin diselesaikan oleh KPU. Jangan dibiarkan berlarut-larut seperti ini.

Kalau dibiarkan berlarut-larut justru nantinya bisa menghambat jalannya persiapan menuju Pemilihan Umum pada 2014 mendatang”, kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu, di Jakarta, Rabu (13/3).

Pada dasarnya, Tantowi memang tidak menginginkan adanya penambahan partai politik peserta Pemilu 2014.

Namun, bila secara tegas dan kuat basis hukumnya KPU memutuskan PBB masuk dan menjadi peserta Pemilu 2014,

maka pihaknya menghormati keputusan KPU tersebut.

Sebab, hal tersebut menjadi kebaikan bagi semua kalangan, termasuk upaya menyukseskan jalannya Pemilu 2014. “Kalau memang KPU memutuskan, maka bagi Partai Golkar sebenarnya tidak ada masalah mau bertambah atau berkurang.

Kita siap-siap saja. Bahkan, kami sudah siap menghadapi segala macam yang terjadi di depan dan siap memenangkan Pemilu pada 2014 mendatang”, kata Tantowi Senada dengan Tantowi, pernyataan mendukung agar KPU segera menyelesaikan permasalahan dengan PBB terlontar dari Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin. Sebab, ada kerugian yang besar bila KPU secara lamban menyelesaikan permasalahan itu.

Bahkan, bisa saja persoalan semakin besar bila ada pembiaran dari KPU. “Kita melihat dan kita sangat mengapresiasi apa yang telah diperjuangkan oleh teman-teman PBB di PTTUN. Tapi, kan itu semua kembali lagi kepada KPU. Apakah KPU mau menjalankan putu-

san PTTUN atau tidak. Apalagi, kita semua tahu kalau KPU itu sangat independen dan KPU juga tidak mau bila ada yang mengintervensinya. Kita tunggu saja”, kata Saleh Dukungan kepada PBB juga terus mengalir. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga berharap agar KPU dengan tegas dan secepat mungkin menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan PBB, termasuk juga dengan PKPI. Sebab, sudah sewajarnya sebagai lembaga yang independen dan memiliki jam terbang tinggi KPU menyelesaikan persoalan tersebut dengan jalan yang tegas dan dewasa, tanpa mengulur-ulur waktu. “Karena sudah menang di PTTUN, PBB sebaiknya diterima sebagai peserta pemilu 2014”, kata Anas, melalui akun twitternya @anasurbaningrum.

Menurutnya, tidak ada yang dirugikan, termasuk KPU bila harus meloloskan PBB sebagai peserta Pemilu 2014. Bahkan, rencana yang dilakukan KPU untuk melakukan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung (MA) adalah tindakan yang tidak perlu dilakukkan. Apalagi, jelas bahwa KPU memang tidak memiliki hak untuk mengajukan kasasi, sebab hak tersebut dimiliki oleh PBB. ‘Kalau kalah lagi di kasasi, kasus ini bisa menyandera penyelenggaraan pemilu 2014.

Kalau PBB menjadi peserta

pemilu, tentu politik akan hadir siang dan malam, karena kehadiran bulan dan bintang”, punglas Anas Disayangkan Menyusul sikap keras kepalanya KPU yang belum menetapkan PBB dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) pada 2014 mendatang dinilai banyak kalangan sebagai hal yang sangat disayangkan. Namun, PBB dan PKPI masih memiliki waktu jika kelak kedua partai tersebut diperbolehkan mengikuti Pemilu 2014.

Komisioner KPU Arief Budiman, mengatakan, pihaknya yakin PKPI dan PBB memiliki waktu yang cukup untuk menyusun daftar nama caleg sementara, yang tenggatnya waktunya pada 9 April 2013 mendatang. Artinya, daftar caleg sementara (DCS) bisa disusun dan segera diajukan kepada KPU bila KPU memang mengijinkan kedua partai itu untuk maju menjadi partai politik peserta Pemilu 2014.

“Memang kalau dilihat waktu yang dimiliki terbilang tipis. Tapi, saya rasa akan ada solusi bagi kedua partai itu.

Namun, terpenting daripada itu semua adalah kedua partai itu harus dinyatakan terlebih dahulu oleh KPU layak untuk menjadi partai peserta Pemilu 2014”, kata Arief, di Jakarta (gam/abd)

ant/wahyu putro a

UNGKAP KASUS GANJA. Seorang petugas kepolisian menata barang bukti ganja saat gelar perkara di Polsek Metro Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (13/3). Kepolisian Polsek Johar Baru berhasil menyita satu ton ganja senilai Rp2,3 miliar siap edar dengan mengamankan dua tersangka.

KASUS SIMOLATOR SIM

KPK Dalami Aset Djoko yang Lain Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami aset lain milik Irjen Pol Djoko Susilo tersangka pelaku tindak pidana pencucian uang terkait kasus korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan roda di Korps Lalu Lintas Polri anggaran 2011. “Ada informasi, maka kami dalami, kami akan bergerak terus dan memang masih ada informasi lain yang akan ditindaklanjuti,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Jakarta, Rabu.

Pekan lalu KPK telah menyita sekitar 20 properti milik Djoko berupa tanah, tanah dan bangunan serta stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

SPBU tersebut berada di Ciawi Jawa Barat, Kaliungu Semarang Jawa Tengah dan Kapuk Jakarta Utara, sedangkan aset properti milik Djoko tersebar di Jakarta, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta dan Depok; namun KPK belum mengungkapkan total nilai aset sitaan dari Djoko tersebut. “Kalau kami kaitkan dengan ‘money laundering’

tentu saja sebanyak mungkin yang bisa kita peroleh, tapi belum dihitung,” tambah Adnan.

Adnan mengaku yakin dengan penerapan pasal pencucian uang kepada Djoko Susilo. “Dengan kasus DS ini, pembelajaran buat kami semua adalah bahwa KPK punya cukup waktu untuk menjerat dengan pasalpasal TPPU, berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, yang mungkin karena waktunya terbatas sehingga tidak cukup punya waktu, jadi tahun ini KPK akan membidik semua tersangka sebisa mungkin dengan pasal TPPU,” jelas Adnan.

Ia juga mengaku bahwa KPK telah mengetahui aliran dana pencucian uang Djoko.

“Kami sudah tahu aliranalirannya, kami punya data lalu yang bersangkutan bisa diminta untuk membuktikkan dengan pembuktian terbalik,” tambah Adnan.

Aset properti milik Djoko tersebut disamarkan kepemilikannya dengan menggunakan nama istri kedua Djoko,

Mahdiana dan istri ketiga Djoko, Dipta Anindita. Baik Mahdiana maupun Dipta telah dicegah pergi keluar negeri oleh KPK. KPK menduga Djoko melanggar pasal 3 dan atau 4 Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 3 ayat 1 dan atau pasal 6 ayat 1 UU 15 tahun 2002 tentang TPPU dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Sedangkan untuk kasus korupsi simulator, KPKmenyangkakan Djoko pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undangundang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan perbuatan memperkaya diri sehingga merugikan keuangan negara dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun.

BBM

SBY Menyadari, Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran

ant/rosa panggabean

TIM PEMBURU ASET CENTURY. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin (ketiga kanan) bersama Kapolri Jenderal Timur Pradopo (kedua kanan) mendengarkan paparan Dubes Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo (kanan) dalam rapat Timwas Century di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).Agenda rapat tersebut ialah menindaklanjuti temuan baru, termasuk perkembangan tim pemburu aset di luar negeri, terhadap kasus Bank Century tersebut.

JELANG PEMILU PRESIDEN

Capres Jangan Tersandera Kepentingan Pragmatis JAKARTA-Figur pemimpin nasional jangan sampai didominasi oleh partai politik karena pada akhirnya hanya melahirkan pemimpin yang tersandera oleh banyak kepentingan pragmatis yang anti pada kepentingan nasional. “Demokrasi harus membuka peluang seluas-luasnya kepada figur-figur yang layak untuk dijadikan calon presiden dan calon wakil presiden,” kata Ketua Forum The President Center, Didied Maheswara kepada wartawan di Jakarta,Rabu,(13/3) Forum The President Center adalah sebuah lembaga swadaya independen yang melakukan kajian politik.

Lembaga ini telah menginventarisir sejumlah tokoh yang dinilai pantas didaulat sebagai calon presiden dan wakil presiden alternatif. Dari sekian banyak tokoh yang dinilai, ada sejumlah tokoh

dinilai memiliki kompetensi untuk memimpin bangsa ini.

Lebih lanjut kata Didied yang juga pengamat masalah sosial itu mengatakan, upaya The President Center memperkenalkan kelompok Pandu Lima adalah bagian dari pendidikan politik. “Sehingga wacana pemimpin nasional membuka selebar-lebarnya calon pemimpin nasional.

Setidaknya mereka lebih berpihak pada kepentingan nasional,” ujarnya.

Kelima tokoh yang masuk dalam kelompok Pandu Lima itu adalah Joko Widodo, Rizal Ramli, Laode Ida, Mahfud MD, dan Khofifah Indar Parawansa. “Masing-masing tokoh ini tentu memilik nilai plus dan minus. Tapi parameter kami adalah integritas, kompetensi, dan track record. Terutama bebas dari KKN,” katanya Menurut Didied, Joko Widodo dinilai sebagai tokoh

yang sederhana dengan karakter alamiah. Bahkan memiliki ketegasan yang cukup kuat. Sejumlah kebijakannya di DKI Jakarta adalah pro kepada rakyat miskin.

Begitu pula, kata Didied, tokoh Rizal Ramli adalah ekonom pro rakyat miskin yang konsisten, berani, berpengalaman, serta memiliki pengaruh dan jaringan internasional yang luas. Rizal Ramli antara lain anggota Panel Ahli PBB. Lalu, Laode Ida yang adalah Wakil Ketua DPD RI dinilai sebagai tokoh muda dari kawasan timur Indonesia yang cukup konsisten menyuarakan berbagai persoalan daerah. Sementara Khofifah Indar Parawansa adalah tokoh wanita yang berwawasan luas dan memiliki kepribadian unggul.

Beberapa waktu lalu, Kelompok Alumni Cipayung

menilai pada Pemilu 2014 mendatang tampaknya sulit berharap munculnya capres alternatif yang dikehendaki rakyat. “Anehnya fenomena Jokowi itu tidak dijadikan pelajaran berharga oleh pemimpin parpol, sehingga tetap ngotot mengusung jagonya sebagai capres,” kata Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida bersama Effendy Choirie (PB IKA PMII), Bambang Soesatyo (KAHMI), Hermawi F Taslim (PMKRI), Riad Oscha Chalik dan Eva Kusuma Sundari (PP PA GMNI), dan Yusmik (GMKI).

Padahal, kata La Ode, elektabilitas figure capres tertentu itu sangat rendah.

“Itu menunjukkan parpol hanya dikuasai dan menjadi kepentingan elite, tidak sensitif suara rakyat, mengingkari rakyat, mengotori demokrasi dengan politik uang dan sebagainya,” tegasnya. (gam/cea)

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, subsidi tidak boleh melampaui kepatutan dan idealnya pemberian subsidi tidak pada komoditas.

Selama ini, pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) kurang tepat sasaran.

Penegasan tersebut disampaikan SBY usai bertemu dengan Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang diketuai Chairul Tanjung di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3).

“Kami telah mendiskusikan solusi yang tepat agar subsidi tetap terkendali, fiskal kita makin sehat, tetapi tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat, terutama bagi saudara saudara yang masih tergolong miskin,” kata SBY. Pada pertemuan membahas berbagai persoalan, termasuk mengenai pergerakan harga pangan, subsidi dan pengentasan kemiskinan.

Presiden mengakui, pemberian subsidi mengambil porsi yang sangat besar dari APBN. “Semua sepakat subsidi tidak boleh melebihi kepatutan.

Paling ideal kita harus punya kebijakan subsidi yang tidak mengait pada komoditas,” katanya.

SBY mengatakan, jika subsidi dibiarkan tetap besar tentu berakibat tidak baik bagi APBN, bahkan bagi perekonomian nasional. “Pengguna BBM adalah kelompok menengah ke atas yang secara ekonomi sebetulnya sudah memiliki kemampuan dan tidak dirasakan langsung oleh saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah, sehingga tentu kebijakan subsidi seperti itu kurang tepat,” papar Presiden.

Namun demikian, lanjut SBY, permasalahannya tidak sesederhana itu, karena bila subsidi dihapuskan, maka ada implikasi terhadap stabilitas harga dan inflasi. “Subsidi di masa depan harus menuju ke arah itu. Yang didiskusikan tadi adalah cara-cara praktis untuk mengurangi penggunaan volume BBM. Jika program tersebut bisa segera dijalankan, saya yakin dalam dua tahun terakhir masa kepemimpinan saya, subsidi

untuk BBM akan tidak terus meledak, terkendali dan terkelola dengan baik,” tutur SBY. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar memperkirakan, kondisi fiskal APBN 2013 akan kembali mengalami defisit seperti yang terjadi pada APBN 2012. Namun, lanjut dia, keseimbangan primer yang negatif tersebut bisa dihindari, jika pemerintah melakukan pembatasan konsumsi bahan BBM bersubsidi.

“Bahwa kondisi fiskal APBN 2012 maupun 2013,

tampaknya masih akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Untuk pertama kalinya sejak beberapa tahun, APBN 2012 mengalami keseimbangan primer yang negatif atau defisit,” kata Mahendra saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, Rabu (13/3).

Mehendra mengatakan, defisit fiskal pada APBN 2013 bisa dihindari dengan membatasi subsidi BBM. “Kondisi di 2012 juga diperkirakan terjadi lagi pada 2013, kecuali akan ada langkah-langkah yang bisa dilakukan secara efektif untuk membatasi subsidi BBM yang pada 2012 melampaui Rp300 triliun,” tuturnya.

Sebagai catatan, lanjut Mahendra, keseimbangan primer yang negatif tersebut bukan hanya pendapatan yang diterima negara lebih kecil daripada belanja, melainkan juga disebabkan oleh besarnya utang pemerintah.

“Untuk pertama kalinya dapat dikatakan bahwa pembayaran bunga utang akan dilakukan dengan pinjaman atau utang yang baru,” ujar Mehendra.

Menyikapi situasi tersebut, lanjut dia, pemerintah akan menyampaikan satu skenario yang diyakini bisa menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bisa secara berimbang menjaga keberlanjutan fiskal.

“Apabila ada langkahlangkah efektif dan riil yang bisa dilakukan penghematan belanja subsidi, khususnya untuk BBM, maka tentu peluang untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut dapat dilaksanakan pada waktunya,” paparnya. (gam/bud)

14

OPINI

KAMIS 14 MARET 2013 NO.0075 | TAHUN II

salam songkem

Menyegarkan Transformasi Makna Khittah NU Oleh: Mohammad Suhaidi, M.Th.I| Penulis adalah Wakil Sekretaris PC NU Sumenep, dan Dosen STKIP PGRI Sumenep

Politik Etis

P

olitik etis semakin lama kian samar. Sepanjang sejarah politik praktis di tanah air diwarnai dengan aktivitas politisi yang tidak mencerminkan etika politik. Penodaan terhadap politik etis ini nyaris terjadi pada semua elit partai dari sejumlah parpol peserta pemilu mulai daerah sampai pusat. Sungguh pun begitu tidak bisa dinapikan barangkali masih ada segelintir politisi yang sangat menghargai dirinya dengan melakukan aktivitas politiknya sesuai etika dan peraturan.

Akan tetapi, dalam realitasnya, diakui atau tidak, mayoritas politisi tidak bisa menghargai dirinya dengan berprilaku politik etis. Kejadian aktifitas politik menjelang, pada waktu, dan setelah pemilukada di sejumlah kabupaten/kota misalnya, memperkuat keyakinan penistaan terhadap politik etis oleh para cabup/ cawabup atau cawali/cawawali. Demikian juga terjadi pada waktu pemilihan legisatif, para calon wakil rakyat sudah tidak bisa menghormati politik etis, untuk meraih kemenangannya.

Walaupun sulit dibuktikan, politik uang (money politic) merupakan serangkaian dari aktifitas politik para politisi sejumlah parpol. Politik uang semacam ini masih dianggap sebagai salah satu cara yang lumayan efektif untuk mendulang perolehan suara ketika pileg, pilgub, maupun pemilu sejenisnya.

Padahal yang terjadi tidak hanya politik uang, melainkan juga kadang-kadang disertai dengan intimidasi politik dengan berbagai bentuknya, melengkapi janji-janji politik yang tidak terpenuhi dan pelanggaran demokrasi lainnya, seperti penggelembungan perolehan suara dan sebagainya, menjadi sebagian bukti politik etis semakin ditinggalkan oleh para politisi.

Politisi yang dapat melaksanakan kegiatan politik etis tidak akan menghindari kesantunan berpolitik yang berpijak di atas kejujuran sehingga tidak menodai demokrasi. Politik etis lebih memprioritaskan kinerja konsisten sesuai janji-janji politik atau transaksi politik lainnnya.

Bila politik etis ini menjadi mayoritas di parlemen, maka pejuang kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya menyandang gelar politisi terhormat, akan mampu membangun peraturan yang utuh dari berbagai dimensi permasalahan dan sektor program kebijakan pemerintahan yang lebih berpihak pada kebutuhan ril masyarakat, kesejahteraan masyarakat, terutama warga miskin. Sehingga kemiskinan tidak akan menjadi pemandangan di Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang dibangun di atas bumi yang subur dan kaya kehidupan.

Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Gemah ripah lohjinawi seakan tidak tepat lagi untuk Indonesia, sebab sampai tahun ini kemiskinan masih memburamkan potret Indonesia. Baru-baru ini, data Komite Ekonomi Nasional, menyebutkan data orang miskin di Indonesia mencapai 100 juta jiwa. Angka kemiskinan yang sangat besar sebagai indikator kinerja pejabat pemerintah termasuk di dalamnya politisi yang menciderai citra politik etis.

Sementara di sisi lain, para politisi yang ada di daerah maupun provinsi apalagi pusat, hidup bergelimang harta yang diperoleh dengan berbagai cara, diantaranya dengan praktek KKN, seperti oknum politisi korup yang telah tersiar pemberitannya, menampakkan kinerja dan perjuangan mereka di parlemen hanya untuk kebutuhan ril kalangan politisi sendiri. Realita ini semakin menghilangkan keraguan bahwa politik etis belakangan ini hanya tinggal nama.=

Di Balik Harga Bawang

D

alam beberapa hari belakangan ini para suami menghadapi keluhan ibu rumah tangga terkait kenaikan harga bawang merah dan bawang putih yang menjulang tinggi.

Dua harga bawang itu seakan seperti cerita legenda bawang merah bawang putih, bersaing dan berpacu melampaui harga normal.

Bawang merah merayap melampaui angka 45 ribu rupiah dan dikabarkan sudah mulai mendekati harga bawang putih yang berkisar 75 ribu rupiah bahkan lebih, yang juga pelan-pelan merayap naik. Dan seperti biasa, kenaikan harga dua jenis bawang itu “mengajak” kebutuhan pokok lainnya untuk ikut-ikutan naik.

Pemerintah seperti biasa melakukan langkah instan serta serabutan, dengan membuka kran impor. Sebuah penyelesaian paling mudah yang menggambarkan betapa tak terencana dengan matang penanganan masalah kebutuhan masyarakat di negeri ini.

Jelas impor merupakan penyelesaian yang hanya menggemukkan pundi-pundi pengusaha yang memang tak berkepentingan pada penataan kebutuhan keseharian masyarakat Indonesia. Tentu saja, semakin sesakkah negeri ini dengan impor hingga masyarakat Indonesia dari sejak bangun tidur hingga tidur lagi dikelilingi barang impor.

Ironis memang, mengaku negara agraris, namun ternyata produk-produk pertanian sebagian besar masih impor. Celakanya lagi, yang mengalami kelangkaan justeru barang yang bisa diproduksi sendiri seperti bawang merah dan bawang putih ini.

Ini jelas sebagai akibat dari perencanaan dan penataan produk pertanian yang amburadul.

Ketika harga bawang melonjak tak terkendali seperti sekarang ini, jalan yang ditempuh adalah impor. Sungguh ini sebuah kebijakan yang kurang dilandasi dengan konsep perencanaan yang matang, karena tidak menghiraukan potensi pribumi.

Sejatinya negeri ini tak kekurangan apa pun bila ada upaya pengembangan dan penanganan serius kebutuhan pangan dan pertanian serta peternakan. Namun keberpihakan yang setengah hati dari Pemerintah terhadap petani, peternak, termasuk nelayan, telah mengakibatkan penyediaan bawang di tanah air berkurang.

Dengan mengoptimalkan potensi pertanian yang ada di dalam negari, seharusnya tak pernah terjadi kelangkaan bawang di pasar. Akan tetapi, karena pemerintah belum mengoptimalkan potensi pertanian, maka kebutuhan masyarakat mengalami krisis seperti sekarang, kehidupan mereka pun nestapa, merana, dan sengsara tanpa akhir. Tetapi justru memperkaya tengkulak, pengusaha, dan penimbun besar.

Sementara petani tetap sengsara karena hanya mendapat daki alias kotoran keringat. Petani apa saja di negeri ini nasibnya sengsara! Saat mau tanam mereka kesulitan bibit dan pupuk, saat panen mereka terbelenggu tengkulak karena ketergantungan modal. Ditambah perhatian penanganan produk pertanian yang kurang dari Pemerintah, para petani akhirnya terjerat ketergantungan pada tengkulak. Sungguh lengkap penderitaan para petani Indonesia.=

A

S

ejak awal kelahirannya 1926, NU telah menyatakan diri sebagai organisasi sosial-keagamaan, yaitu organisasi yang bergerak pada dua level sekaligus ; pemberdayaan sosial dan keagamaan yang berhaluan Islam Ahlussunah wal jamaah (Aswaja).

Motivasi itulah yang pada gilirannya diterjemahkan menjadi landasan NU yang masyhur dengan sebutan Khittah Nahdlatul Ulama, yaitu landasan berfikir dan berpihak serta melangkah untuk meneguhkan eksistensi NU di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara, bahwa keberadaan NU adalah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan an sich. Artinya, prinsip khittah NU yang demikian, mengisyaratkan bahwa NU mengambil posisi yang tegas : NU senantiasa berada dan berpihak terhadap masyarakat bawah.

Amanat khittah 1926 jelas memberikan garis yang tegas kepada NU untuk berperan pada wilayah yang sangat strategis, yaitu dalam gerakan pemberdayaan sosial dan keagamaan yang transformatif. Sebab, melakukan pemberdayaan masyarakat merupakan satu pilihan dimana NU telah mencoba untuk mengambil arah gerakan : memperkuat masyarakat menuju masyarakat yang beradab dan berkeadaban (disebut dengan civil society). Khittah NU sama sekali tidak membenarkan keterlibatan NU melampaui amanat khittah 1926 dengan cara mengambil peran-peran aktif dalam jalur politik kekuasaan, karena keakraban NU dengan kekuasaan hanya akan mengerdili peran dan kiprah NU yang lebih besar terhadap masyarakat.

Hal itu yang pernah dilakukan oleh NU selama dalam kurun waktu 1952-1984, ketika NU terjebak dalam perangkap aktivitas politik pragmatis dengan cara memburu kekuasaan

sebagai sasaran keberadaan NU. Pada saat itu, agenda-agenda kultural NU dan agenda sosial keagamaan yang selama periode awal menjadi garapan yang ditekuni NU menjadi terbengkalai, sehingga NU tidak lagi menjadikan urusan mendesak masyarakat sebagai agenda utama gerakannya.

Maka, pada saat NU mengambil pilihan berubah menjadi partai politik, langkah itu dianggap sebagai pilihan yang bertolak belakang dengan posisi khittah 1926. Artinya, membawa NU ke dalam lingkaran aktivitas politik praktis bukan hanya telah mencoba menggadaikan NU, tetapi juga – baik secara langsung ataupun tidak - telah menghancurkan khittah 1926 secara sistematis.

Disinilah komitmen terhadap khittah NU benar-benar diuji : akankah NU masih tetap steril untuk memberlakukan komitmen kembali ke khittah 1926 yang telah ditegaskan oleh NU pada tahun 1984? Atau wacana kembali ke khittah 1926 hanya dijadikan sebagai ketentuan yang lipe service dan tidak pernah menjadi dasar bagi seluruh pengurus struktural NU dalam menjalankan amanat sebagai pengelola NU, sehingga NU selalu ditarik-tarik untuk kembali tampil di arena politik praktis, yang pada gilirannya hanya akan membuat NU tidak lagi memiliki keakraban dengan masyarakat bawah.

Transformasi Makna Khittah Khittah 1926 bagi NU adalah pijakan yang sangat sakral, karena khittah-lah yang menjadi pusat inspirasi gerakan yang dilakukan oleh NU sebagai organisasi sosial keagamaan. Namun demikian, khittah di satu sisi hanyalah ketentuan-ketentuan yang diam dan tidak bisa bergerak, sehingga diperlukan komitmen NU untuk menggerakkan khittah agar dapat bermakna dalam kehidupan masyarakat. Sebab, mak-

na khittah yang dahsyat, tidak akan pernah menjadi dahsyat, apabila tidak dibarengi dengan kemauan dan komitmen para pengurus NU yang juga dahsyat. Makna khittah akan benar-benar bermakna secara parksis, apabila cara pandang terhadap khittah dilakukan dengan paradigma yang transformatif.

Mewujudkan khittah transformatif adalah mengupayakan dengan langkah-langkah rasional-obyektif bagaimana khittah dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan harapan awal NU dilahirkan. Yaitu, khittah harus diterjemahkan dengan cara pandang memberdayakan, mengembangkan dan mengelola potensi sosial masyarakat secara dinamis dan sistematis.

NU harus peka dan mampu menjadi alternative intitution bagi setiap problem kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara, serta tidak bisa hanya menjadi sebuah organisasi yang memiliki kebesaran nama, tetapi miskin agenda-agenda gerakan sosial sebagai jawaban atas kebutuhan sosial masyarakat, dengan tetap berpijak pada beberapa semangat yang menjadi garis dasar gerakan NU : (1) ruhut tadayun (semangat beragama yang dipahami, didalami, dan diamalkan), (2) ruhul wathaniyah (semangat cinta tanah air), (3) ruhut ta’addudiyah (semangat menghormati perbedaan), dan (4) ruhul insaniyah (semangat kemanusiaan) (Masyhudi, 2007 : 47-48).

Makna khittah menuntut untuk diterjemahkan secara transformatif melalui aksi-aksi yang nyata dan terarah, sehingga mampu menjawab kebutuhan dan problem sosial masyarakat melalui program-program pemberdayaan yang kongkrit.

Makna khittah mengidealkan terciptanya pola gerakan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara nyata, terutama dalam upaya ikut

menciptakan terobosan kreatif dalam melawan kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan masyarakat, yang terus menerus menjadi fenomena yang tidak pernah terselesaikan.

Sebab, pilihan NU kembali ke khittah 1926 merupakan langkah yang sangat tepat, sekaligus langkah yang sangat berat, karena sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, NU harus mampu menerjemahkan visi sosial kemasyarakatannya dengan cerdas, kreatif, produktif dan kontributif di tengah sekian problematika sosial kemasyarakatan yang mendera bangsa ini.

Tugas besar NU sebagai konsekwensi logis kembali ke khittah 1926 adalah menjadi organisasi yang tidak pernah kering ide dan gagasan kongkrit dalam menyikapi problem-problem sosial kemasyarakatan yang terjadi. NU harus kembali menajamkan nalar ke-khittah-hannya dan secara konsisten dengan tetap istiqamah menjadikan khittah sebagai landasan yang tidak boleh teracuni serta tidak boleh terkooptasi di bawah ambisi politik pragmatis, yang pada akhirnya hanya akan melunturkan gerakan kultural NU, yang telah menjadi identitas khusus akan keberadaan NU itu sendiri.

Eksistensi NU akan terus dibaca, selama NU mampu memahami posisinya sebagai pelopor bagi setiap masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakatnya, secara spesifik yang di hadapi oleh warga NU sendiri, sehingga NU tidak akan terjebak dalam asumsi la yamutu wa la yahya.

NU harus mampu membangkitkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat dalam setiap detik dan detak kehidupan bangsa Indonesia, karena kebesaran NU terletak pada kontribusinya terhadap kehidupan masyarakat secara praksis. =

Spiritualitas dan Citra Visual Oleh: M. Fauzi | Sastrawan dan Budayawan Sumenep

P

ada hakikatnya hidup adalah penghayatan atas segala bentuk keyakinan dalam diri terhadap sesuatu yang di luar diri kita.

Hidup dengan penuh keyakinan dan kesadaran merupakan satu wilayah yang tidak dapat ditangkap oleh akal atau pikiran, karena di dalamnya ada sebuah kekuatan atau energi—spiritualitas yang membangun jiwa manusia. Di sanalah manusia pada awalnya membangun kesadaran keimanan terhadap sesuatu yang tidak dapat di indera, melainkan hanya bisa dirasakan dalam dimensi ruh dan jiwa.

Iman adalah keyakinan terhadap berbagai hal, yang secara substansial dapat dilihat dari berbagai perspektif, karena di dalamnya membentuk sebuah kesadaran eksistensial (Almaujudat) manusia di dalam berserah diri dan mampu menerjemahkan ke dalam dunia realitas.

Jadi iman adalah puncak transenden—spiritualitas yang menggerakan dan memberikan kekuatan pada manusia untuk mampu membangun sebuah peta wilayah yang dapat memberikan stimulasi terhadap realitas eksistensial manusia. Realitas diri dan eksistensi diri adalah sebuah pencapaian manusia di dalam membangun akar kesadaran yang berimplikasi terhadap berbagai realitas yang lain, sehingga mampu bersinggungan dan mampu meletakkan segala bentuk persoalan dengan penuh kesadaran.

Manusia mengalami impresi— spiritualitas atau kekeringan spiritualitas yang di dorong dari dalam jiwa manusia, karena diakibatkan oleh gempuran simbol pencitraan yang lahir dari wacana atau diskursus modernisme yang meyakini rasionalitas—material adalah salah satu jalan di dalam membangun manusia, menyerahkan segala persoalan pada sesuatu yang material atau pada sesuatu yang lahiriah. Manusia semakin jauh dari pandangan agama, terjadi deviasi—religiusitas dalam diri manusia atau postreligius yang melampaui segala bentuk keyakinan dan kesadaran.

Lasch dalam Piliang (2009) mengatakan bahwa produksi komoditi dan konsumerisme merubah tidak saja persepsi tentang diri, tetapi juga

persepsi tentang dunia di luar diri. Ia menciptakan sebuah dunia cermin, citra-citra tak substansial, ilusi-ilusi yang makin tidak bisa dibedakan dari realitas. Efek cermin itu menjadikan sang subjek sebagai objek, dalam waktu bersamaan, ia menjadikan objek sebagai perpanjangan atau proyeksi sang diri.

Representasi merupakan model lukisan kembali realitas lewat bahasa (verbal, visual, gambar, citra), sehingga antara relasi dan representasi dan realitas direpresentasikan secara relasi simetris, dan menghadirkan sebuah prinsip kesamaan, keserupaan dan ikonisitas melalui refleksi cermin. Akan tetapi teknologi pencitraan (imalogogi) menjadi sebuah representasi untuk menciptakan sebuah relasi asimetris dengan bentuk simulasi, meski pada gilirannya membuat sebuah bentuk citraan baru yang dianggap sebuah realitas yang sebenarnya. Realitas virtual dengan citra yang semakin mengukuhkan dirinya sebagai realitas representasi.

Dunia citra menjadikan kebenaran berada pada wilayah dan batas-batas ketaksadaran, sekaligus menciptakan sebuah teror baru dan menjadi sebuah pelarian dari penderitaan, keputusasaan, dan ketidakberdayaan manusia sekaligus untuk memperlihatkan narsisisme diri yang disebut dengan patologi eksistensial. Citra bagi masyarakat consumer tidak bisa dilepaskan dengan kapitalisme yang sedang berkembang dan sedang memproyeksikan dirinya dalam dunia citra, sebuah produksi budaya massa, dengan konsepsi dan gagasan patologis yang berada di bawah topeng-topeng palsu.

Jadi, produksi citra—semiotik menjadi salah satu kunci di dalam mengabulkan segala bentuk pemujaan terhadap hasrat. Hal ini memang sengaja diproduksi, direkayasa melalui politik citra yang pada gilirannya akan membawa manusia pada sebuah kondisi peleburan entitas, peleburan esensi dan persimpangsiuran nilai, yaitu suci dicemari dengan yang kotor, yang spiritual dikuliti dengan yang material dan lain sebagainya.

Modernisme membawa manusia pada arus global dengan membuka saluran bebas hasrat dan kondisi

ketelanjangan. Hasrat dibangun dan disalurkan dari berbagai kanal (multikanal), yaitu kanal ekonomi, yang menciptakan ekonomi libido (libidonomics); kanal politik, yang menciptakan politik hasrat; kanal komunikasi, yang menciptakan ekstasi komunikasi; kanal media, yang menciptakan ketelanjangan media; kanal budaya, yang menciptakan budaya permukaan; kanal seksualitas, yang menciptakan promiskuitas hubungan; kanal seni, yang menciptakan imoralitas seni (Piliang: 2009).

Modernisme adalah sebuah ideologi besar dan bermata tunggal, dimana di dalamnya kanal-kanal di buka secara lebar dan telanjang, manusia diseret pada sebuah wilayah pemenuhan hasrat tunggal yang dibawa oleh arus gelombang besar dan masuk pada alam bawah sadar manusia. Modernisme memiliki ikatan batin dengan hakikat konsumerisme yang akan menggelincirkan manusia pada sebuah lembah hitam, lembah yang dipenuhi dengan kabut, dimana mata manusia kabur di dalam memandang, pikiran tidak lagi sejernih mata air dan hati mulai digoda oleh hasrat yang berdiri telanjang dengan dada terbuka.

Hal tersebut ditopang oleh mesin hasrat yang diciptakan sebagai alat untuk menjerumuskan manusia dari jalan yang benar. Maka, manifestasi iman merupakan salah satu jalan untuk membentengi diri dari segala cobaan dan godaan. Hasrat diproduksi oleh wacana kapitalisme global yang berjalan dan menjadi berhala baru bagi manusia. Manusia dibawa pada sebuah arus pengaburan dan kegilaan yang berubah-ubah. Hal tersebut ditopang oleh mesin hasrat yang bergerak dari satu pintu ke pintu lain, dari satu wilayah ke wilayah lain, tanpa ada penyaring, tanpa ada yang mengatur, ia bergerak begitu sangat cepat manandai zamannya. Manusia mengalami kondisi skizofrenik, sehingga menampilkan pembebasan diri dari segala aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Berada dan mengada sebagai hakikat being merupakan realitas eksistensial manusia, atau manusia berada dalam kosmologi—eksistensial

yang mengejawantah dalam segala perbuatan.

Renungan menari-nari dalam samar kabut pegunungan, saat sesudah kabut itu menipis. Manakala dia membaringkan tubuhnya di bawah pohonan di pagi hari dalam tenangnya jiwa, hal-hal yang baik dan terang jatuh kepadanya dari tempat tersembunyi di puncak rerimbunan mereka.

Karunia dari spirit bebas yang tinggal di gunung, hutan, kesunyian, dan dari yang seperti dirinya, sang pengembara dan filsuf yang sekarang bergembira, berpikir dengan bijak.

Terlahir dari misteri fajar, mereka merenungkan bagaimana hari bisa begitu murni, penuh dengan cahaya, begitu cerah dan tertransfigurasi di antara gerak jarum jam yang ke sepuluh dan ke dua belas (Nietzsche dalam Robert , 2002).

Sebuah renungan akan menciptakan pengalaman tersendiri atau sesuatu yang personal dalam diri manusia. Apalagi hal itu didukung oleh tingkat kehadiran metafisis lewat semesta. Artinya yang dibutuhkan manusia adalah bagaimana ia mampu membangun jiwa dalam kondisi apapun, termasuk di dalam keadaan menderita, karena di sana ia akan menemukan cahaya yang datang dengan seutuhnya.

Yang perlu dipahami adalah realitas kekinian, dimana manusia diseret pada kosmologi—chaoistik, dimana gempuran modernisme semakin mendedahkan realitas verbal, dimana segala yang fisikal dan konsumeris menjadi realitas tunggal di dalam memecahkan kebuntuan dalam hidup. Maka, semua harus bergerak pada satu tujuan, yaitu kebebasan hasrat (desiring revolution).

Pada hakikatnya manusia berada diambang kehancuran, saat rasionalitas dijadikan sebagai Tuhan, sehingga sesuatu yang tak terpikirkan oleh manusia akan dibiarkan atau bahkan akan ditafsir dengan cara membabi buta. Sesuatu yang lain pada hakikatnya sesuatu yang tidak bisa dianalisis lewat oleh pikiran, melainkan dengan kesadaran penuh atas kebenaran spiritualitas, yakni suara yang lain yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia.=

Pimpinan Redaksi Abrari. Redaktur Ahli M. Husein. Redaktur Pelaksana Abdur Rahem. Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah. Tata Letak Zeinul Ubbadi. Hariri Em-Noer (non aktif). Desain Grafis Ahmed David (non aktif), M. Farizal Amir, Ach. Sunandar. Redaktur Website M. Kamil Akhyari. Sumenep Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi. Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal. Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Ryan H, Cahyo Wuriyanto. Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala Biro), Doni Harianto. Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan. Sidoarjo Yuyun. Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko. Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

TAPAL KUDA SNMPTN 2013

Pendaftar SNMPTN Unej Capai 24.442 Siswa JEMBER - Pendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2013 di Universitas Jember (Unej), Jawa Timur, hingga batas akhir pendaftaran mencapai 24.442 siswa.

“Data final yang didapat setelah pendaftaran SNMPTN resmi ditutup pada Senin (11/3) pukul 22.00 WIB tercatat sebanyak 24.442 siswa dan sebanyak 7.622 siswa di antaranya adalah pendaftar melalui fasilitas beasiswa Bidik Misi,” kata Kepala Humas dan Protokol Unej, Rokhani, Rabu.

Menurut dia, jumlah pendaftar SNMPTN tahun ini di Unej tahun ini lebih banyak daripada pendaftar tahun lalu yang saat itu masih bernama SNMPTN undangan sebanyak 14.722 siswa.

“Peningkatan jumlah pendaftar SNMPTN tahun ini karena semua sekolah bisa mendaftarkan siswanya tanpa melihat akreditasi sekolah, apalagi tahun ini pendaftaran SNMPTN tidak dipungut biaya alias gratis,” tuturnya.

Kendati demikian, lanjut dia, terdapat 56 siswa yang sudah mendaftarkan diri melalui situs SNMPTN 2013, namun tidak mendapatkan rekomendasi dari sekolahnya sehingga mereka tidak bisa mengikuti SNMPTN 2013.

“Kami tidak tahu alasan pihak sekolah tersebut yang tidak memberikan rekomendasi kepada siswanya, padahal pendaftaran SNMPTN 2013 gratis,” ucapnya.

Ia menjelaskan Jurusan Manajemen di Fakultas

15

KAMIS 14 MARET 2013 NO.0075 | TAHUN II

Ekonomi yang paling banyak diminati dengan jumlah pendaftar sebanyak 3.991 peserta, padahal jumlah kursi yang tersedia hanya untuk 140 orang.

Sementara di Fakultas Kesehatan jumlah pendaftar sebanyak 3.781 siswa, namun kuota bangku kuliah yang tersedia di fakultas setempat sebanyak 100 kursi.

Kemudian Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP menempati urutan ketiga terbanyak yang diminati yakni sebanyak 2.148 siswa, selanjutnya Fakultas Kedokteran sebanyak 2.080 siswa, dan Program Studi Ilmu Keperawatan sebanyak 2.049 siswa.

“Tingkat kompetisi paling ketat ada di Fakultas Kedokteran Unej karena satu peserta harus bersaing dengan 18 peserta lainnya dan Program Studi Ilmu Keperawatan satu peserta harus bersaing dengan 15 siswa lainnya,” paparnya.

Proses SNMPTN 2013 akan berlanjut dengan proses seleksi yang meliputi proses seleksi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pilihan I pada 9 Maret hingga 9 Apri, PTN pilihan II pada 19 April hingga 10 Mei dan pengumuman SNMPTN 2013 direncanakan pada 28 Mei. “Khusus untuk kuota mahasiswa penerima Beasiswa Bidik Misi, Unej tahun ini akan menerima sebanyak 1.250 siswa dan jumlah itu meningkat dari tahun lalu yang sebanyak 1.050 siswa,” ujarnya. (ant/msw/dar)

Kenaikan Harga Bawang Merah Dipicu Terbatasnya Stok PROBOLINGGO – Menipisnya stok bawang merah menjadi pemicu melonjaknya harga dalam dua hari terakhir. Harga bawang merah di sentra pasar bawang Dringu Kabupaten Probolinggo menembus angka Rp. 40 ribu perkilogram.

Untuk jenis Bawang Merah Super, dari harga kisaran Rp.30 ribu naik drastis menjadi Rp.40 ribu. Sedangkan bawang merah ukuran sedang, perkilogram naik menjadi Rp.35 ribu dari harga awal sebesar Rp.27 ribu. Untuk harga bawang termurah ukuran kecil juga mengalami lonjakan harga yang tajam hingga Rp.30 ribu dari harga semula hanya Rp.20 ribu perkilogram.

Pemicu naiknya harga bawang juga dikarenakan banyak tanaman bawang ditingkat petani yang rusak akibat di guyur hujan deras.

Petani yang enggan kembali menanam bawang, membuat pasokan bumbu dapur semakin sulit didapat.

“Harganya pun semakin melambung, karena pasokan bawang merah di daerahdaerah lain juga menipis.

Sementara permintaan ke luar kota semakin meningkat pula,” ujar Azhar, salah satu pedagang bawang di pasar Dringu Kabupaten Probolinggo, kepada Koran Madura, Rabu (13/3).

Azhar mengungkapkan sebelum harga melonjak tajam, permintaan bawang merah dari luar kota berkisar

tujuh hingga sepuluh ton per hari pada masing-masing pedagang besar. Namun, saat ini permintaan bawang merah meningkat dua kali lipat hingga dua puluh ton.

“Meski melonjaknya permintaan dari luar kota menguntungkan pedagang, namun sulit mendapat pasokan bawang merah di daerah Probolinggo.Yang jelas, kondisi ini membuat kami sebagai pedagang tak mampu berbuat apa-apa,” ucapnya.

Sejumlah pedagang, kata Azhar, terpaksa hanya melayani permintaan bawang merah dalam kota saja. Terlebih lagi sulit mendapatkan pasokan barang. “Jika pun ada barang, pasti para pedagang merogoh kocek lebih dalam, karena harganya semakin melambung tinggi,” terangnya.

Pedagang Eceran Kesulitan Melonjaknya harga bawang merah, membuat sejumlah pedagang eceran mengaku kesulitan untuk menjual komoditas tersebut. Salah seorang pedagang di pasar Leces Kabupaten Probolinggo, Sulastri (45), mengatakan harga bawang merah telah mencapai Rp 40

ribu per kilogram. Jika harga normal, harga bawang merah hanya berkisar antara Rp 30 ribu perkilogram. “Sudah naik terus hampir seminggu,” jelas warga Dusun Krajan Desa Leces Kabupaten Probolinggo.

Ia menambahkan komoditas bawang merah ukuran kecil bahkan menembus harga Rp 30 ribu perkilogram.

Sementara bawang merah super, mengalami kenaikan cukup drastis hampir dua kali lipat. “Kalau bawang merah ukuran kecil biasanya Rp 20

ribu sekarang menjadi Rp 30 ribu perkilogram. Naiknya banyak,” jelas Sulastri.

Sulastri mengungkapkan tidak begitu mengetahui penyebab kenaikan harga komoditas bawang merah tersebut. Hanya, ia mendapat informasi jika stok bawang merah di pasar Bawang Dringu Kabupaten Probolinggo menipis saat musim hujan.

“Pas harganya mahal seperti ini, jualnya agak susah. Banyak pembeli yang bertanya dan tidak mau membeli,” imbuhnya.

Pedagang pasar tradisional lainnya, Herman (30) menjelaskan kenaikan harga bawang merah yang mencapai Rp 10 ribu tersebut dimungkinkan karena faktor cuaca yang mempengaruhi hasil panen petani.

Apalagi, daerah Probolinggo sangat dikenal sebagai sentra penghasil bawang merah. “Hampir setiap tahun di musim penghujan stok bawang merah persediaan sedikit. Harga bawang terus stabil mahalnya,” pungkasnya. (hud/dar)

KETERTIBAN

DAERAH PEMILIHAN

Dishub-Pol PP Tertibkan Parkir Liar

Kota Probolinggo Ter dalam Tiga Dapil POBOLINGGO – Kendati wilayah administratif Kota Probolinggo, dimekarkan yang awalnya tiga kecamatan menjadi 5 kecamatan dengan 29 Kelurahan, tidak menjadi pertimbangan KPU pusat dalam menetapkan jumlah daerah pemilihan (dapil).

KPU tetap memutuskan Kota Probolinggo menjadi tiga dapil, berdasarkan keputusan KPU nomor 107/Kpts/ KPU/2013.

Ketentuan dapil tahun 2014 ini, menurut ketua KPU Kota Probolinggo Sukir-

man, sama dengan ketetapan Pemilu legislatif (Pileg) 2014 di Kota Probolinggo sebanyak 3 dapil. Jumlah ini sama dengan jumlah dapil pada Pileg 2009. Hanya saja untuk 2019, ketentuan dapil, sama dengan kecamatan sebelum, pemekaran. Yakni, dapil 1 Kecamatan Kademangan, dapil 2 Wonoasih dan dapil 3, Kecamatan Mayangan.

Sedang dalam keputusan KPU tertanggal 9 Maret 2013 itu, dapil I meliputi dua kecamatan, Yakni, Kecamatan Kademangan

dan Kecamatan Kedupok.

Untuk dapil 2 hanya Kecamatan Mayangan, dan untuk dapil 3 meliputidua kecamatan, yaitu Wonoasih dan Kecamatan Kanigaran. Mengenai jumlah kursi, Ketua KPU Sukirman mengatakan, tetap 30 kursi seperti pileg sebelumnya.

Jumlah kursi untuk dapil I Kecamatan Kademangan dengan jumlah pemilih 37.594 orang, dan Kedopok, 29.537 pemilih, kursi yang diperebutkan sebanyak 9 kursi. Dapil II Kecamatan

Mayangan dengan 62.853 pemilih, ditentukan 9 kursi.

Untuk dapil III Kecamatan Wonoasih dengan 30.368 pemilih serta Kecamatan Kanigaran 54.092 pemilih, kursi dewan yang diperebutkan 12 kursi.

“Ini sudah menjadi keputusan KPU pusat. Saya memperoleh surat ini dari mendownload di website KPU. Suratnya resminya masih belum,” ujar Sukirman dikonfirmasi wartawan di kantor KPU, Rabu (13/3) siang. (gus/dar)

KEPEGAWAIAN

Kepala SKPD Magang Tak Masuk Kerja PARKIR LIAR. Sejumlah truk bertonase besar yang diparkir secara liar di bahu jalan. Parkir semacam ini dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan bagi pengguna jalan.

POBOLINGGO - Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Satuan Lalu lintas Polres Probolinggo Kota, akan menertibkan dan menindak tegas parkir liar yang menjamur di sejumlah ruas jalan.

Tidak hanya itu, Walikota HM. Buchori juga gerah dengan maraknya parkir yang mengundang kerawanan kecelakaan tersebut.

Banyaknya truk bertonase berat yang parkir di pinggir atau di bahu jalan raya ini, juga dikeluhkan sejumlah warga.

Mereka meminta agar pemkot segera menertibkan truk yang mengganggu keindahan kota dan menganggu arus lalu lintas tersebut. “Kami bersama instansi terkait, akan melakukan penertiban,” ungkap Sunardi, kepala dishub setempat, usai rapat koordinasi di aula kantor dishub, Rabu (13/3) siang.

Dalam kesempatan itu Sunardi, mengatakan tidak langsung melakukan tindakan represif. Sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan inventarisir dan sosialisasi ke pemilik atau sopir truk.

Pihaknya melakukan upaya itu tidak sendirian, tetapi bersama Sat Lantas, Satpol PP dan dinas terkait serta lurah yang di wilayahnya terdapat parkir liar.

Selain upaya tersebut, petugas dishub akan mema-

sang rambu dan baliho atau spanduk yang bertuliskan larangan parkir liar. Upaya tersebut akan dilakukan setiap hari, hingga Minggu. Dan jika esoknya masih ada truk atau kendaraan berat jenis lain, yang parkir di tempat yang dimaksud, pihaknya akan menindak tegas.

Tindakan yang akan dilakukan terhadap pelanggar bisa berupa penggembokan dan penggembosan ban, pencopotan dan penyitaan plat nomor, bahkan mereka akan ditindak tegas dengan penilangan. “Kalau perlu dendanya jutaan, sesuai dengan UU nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan raya,” ujar Sunardi. Usai memberi pemantapan kepada instansi terkait, tentang rencana penertiban.

Sementara itu dari hasil inventarisir sementara petugas dishub, tempat atau jalan yang digunakan sebagai lahan parkir kendaraan besar diantaranya, jalan TGP, jalan Gatot Subroto, jalan Lumajang, Jalan Slamet Riyadi, jalan raya Bromo, tepatnya di depan dan selatan terminal bus dan angkota. Jalan anggrek dan jalan Lingkar Utara (JLU) juga dimanfaatkan tru tronton dan traler.

Di tempat yang sama, Kasat Lantas AKP Ariek Indra

Sentanu menambahkan, tiga poin yang menjadi sorotan atau perhatian masyarakat.

Yakni penertiban kendaraan, penertiban kendaraan besar masuk kota dan parkir. Dari tiga poin itu, yang menjadi fokus saat ini adalah kendaraan berat atau besar yang parkir di dalam kota.

Kendati demikian, pihaknya tidak akan melakukan pembiaran terhadap dua poin yang lain. Khusus penertiban parkir liar, akan melakukan teguran simpatik mulai Rabu hingga Minggu. Ia berharap dengan model seperti itu akan tercipta suasana kondusif. “Ada tahapannya. Jangan sampai upaya penertiban ini menimbulkan suasana tidak kondusif,” terang Kasat Lantas.

Setelah upaya sosia;isasi dan teguran simpatik dilakukan, dan masih ada truk yang parkir di tempat yang dilarang, Kasat akan menindak tegas demi penegakan hukum. Jika hal itu sudah dilakukan, ia berharap agar pemkot segera menyelesaikan pembangunan terminal cargo.

Terkait pembangunan terminal cargo ini Sunardi berjanji akan mnyelesaikan pembangunannya tahun ini. Dan tahun 2014 terminal yang berlokasi di jalan Lingkar utara, Kecamatan/Kelurahan Mayangan itu, bisa digunakan. (gus/dar)

PROBOLINGGO - Komisi A DPRD Kota Probolinggo, menemukan dua kepala SKPD yang magang di kantor kelurahan, jarang masuk. Bahkan kepala dinas tersebut hanya ngantor di kelurahan, dua hari selama 13 hari. Hal itu diketahui, saat Komisi A melakukan sidak di Kelurahak Ketapang dan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Rabu (13/3) siang kemarin, Karenanya, Ketua Komis A, As’ad Anshari meminta, kebijakan walikota yang mewajibkan kepala SKPD magang satu bulan di kelurahan, yang dimulai 1 Maret, perlu dievaluasi dan ditata ulang tata kelolanya, sehingga menjadi lebih baik. Karena kebijakan kepala daerah tersebut oleh As’ad, dianggap tidak efektif.

Ia kemudian memberi contoh ketidak efekifan kepala SKPD yang magang di kelurahan. Menurutnya ketentuan itu tidak memberi manfaat, bahkan bisa membuat kepala SKPD untuk berbuat tidak baik. Misalnya, kata As’ad, ada kepala dinas yang tidak ngantor di kantor dinasnya, tetapi mereka juga tidak ngantor di Kelurahan.

“Lantas kemana mereka sesungguhnya, Ini yang menurut saya memberi kesempatan dan peluang kepada seseorang untuk berbuat

hal-hal yang tidak bagus,” katanya.

As’ad juga menjelaskan kebijakan inovasi kepala daerah, yang diresponnya positif itu ternyata di lapangan di beberapa kelurahan memberi manfaat. Tetapi di sejumlah kelurahan, justru menimbulkan ewuhpakewuh bagi lurahnya.

Dalam kesempatan itu, Ia juga mengatakan tujuan dari sidak untuk mengetahui apakah magang tersebut berjalan atau tidak serta memberi manfaat atau tidak.

Dari hasil sidak, As’ad menyebut, kepala dinas yang magang di kelurahan

Ketapang hanya masuk dua hari. Sedang kepala dinas yang magang di Kelurahan Triwung Lor, hanya masuk sekali. Selebihnya, kepala dinas tersebut menyuruh anak buahnya (Stafnya) untuk datang ke kantor kelurahan Triwung Lor. “Ini ruangan lurah yang disediakan, gak pernah ditempati.

Padahal lurahnya sudah ngalah. Pak lurahnya ngantor di ruangan stafnya.”

Kata As’ad.

Muhammad Yusuf, Lurah Ketapang mengaku ewuhpakewuh dengan kepala dinas yang magang di kantor di kelurahan.Ia mengatakan tidak berani menegor kepala

dinas yang hanya dua kali ngantor dan pulang di saat siang hari. Bahkan ia tidak ikut apel pagi. “Masak saya mau negor tau bertanya.

Kami kan bawahannya,” jelasnya.

M. Yusuf juga menyediakan sebuah ruangan untuk ruang kepala dinas tersebut.

Tetapi ruangan yang berada di utara ruangan lurah itu, sering kosong karena tidak ditempati, Saat rombongan komisi A, kepala dinas bersangkutan tidak ada di tempat. Yusuf pun mengaku tidak tahu keberadaan kepala dinas tersebut, karena tidak ijin ke pihak kelurahan. (gus/dar)

16

Laskar Sape Kerrap akan All Out di Solo PAMEKASAN - Kemampuan pasukan Sape Kerap kembali akan di uji di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, dalam laga lanjutan Indonesia Super Liga (ISL) bentrok macan kemayoran Persija Jakarta.

Stadion Manahan Solo, merupakan stadion sepak bola yang berada di kota Surakarta, Jawa Tengah dan tidak asing bagi pemain besutan Daniel Roekhito itu. Pasalnya, Stadion yang berkapasitas 20.000 penonton itu, pernah menjadi saksi bisu kemenangan Persepam Madura United (P-MU) atas lawanya PSIS Jogjakarta, kala merebutkan juara 3 Divisi Utama, serta mengantarkan Persepam MU dari Divisi Utama ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia yakni ISL.

OLAHRAGA

KAMIS 14 MARET 2013 NO.0075 TAHUN II

Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah yang kini dijadikan home base macan kemayoran Persija Jakarta itu, kembali akan menjadi saksi bisu kesebelasan Persepam Madura United pada sore ini. (Live Tv One kick of 15.30).

Dalam pertandingan besok, laskar sape kerrap sedikit beruntung.

Pasalnya, Persija tidak didampingi pelatih utama Iwan Setiawan, yang kini masih sakit. Dan dikabarkan sejumlah pemain pilar akan absen, karena dibekap cedera.

Tiga pemain pilar itu adalah Ismed Sofyan, Ngurah Nanak, dan Park Kyeong Min. Kepastian ketiga pemain yang tengah dibekap cedera itu akan diumumkan setelah menjalani terapi.

Seperti yang disampaikan Daniel Roekhito, head coach Persepam MU, target melawan macan kemayoran adalah mencari poin. Sehingga, peringkat Persepam kembali naik.

Namun sayangnya kata Daneil, akibat perjalanan jauh dan jadwal pertandingan cukup padat. Sejumlah pemain mengalami kelelahan.

Sehingga kata Daniel, dirinya sudah memerintahkan kepada tim medis, untuk memeriksa secara terus-menerus kesehatan pemain-pemain laskar sape kerrap.Sehingga, pada pertandingan nanti, bisa ditu-

runkan.

Daniel juga berharap, agar para supporter Laskar Sape Kerrap bisa memberikan dukungan langsung ke Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. (afa/ muj)

BURSA PELATIH

Paolo Di Canio Siap Latih Reading LONDON - Paolo Di Canio menegaskan bahwa dia siap menjadi pelatih di Liga Utama Inggris dengan mengambil alih kursi kepelatihan di klub Liga Utama Inggris, Reading. Pria Italia yang menganggur sejak Februari lalu itu yakin sudah cukup mampu menanangani tim di Liga Utama Inggris.

Apalagi dia sudah berpengalaman melatih klub di League Two atau kompetisi kelas keempat dan kemudian di Liga One di Inggris.

Musim lalu dia membawa Swindon menjuarai League Two Inggris dan membawa klub itu b e r main di

League One. "Di Liga One dan Two saya menjadi pelatih terbaik dan saya merasa sekarang saya sudah siap untuk level berikutnya. Saya kira saya sudah seharusnya menjadi pelatih Liga Utama atau Divisi Championship," ujar mantan pemain yang lama merumput di Inggris itu.

Dia melanjutkan, "Saya sudah mengasah kemampuan di League One dan Two di mana banyak sekali pemain arogan. Saya bisa mengubah mentalitas mereka dan membantu mereka menjadi seorang pesepakbola yang lebih baik.

Coba bayangkan bila Anda memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang sama di level teratas. Saya selalu sukses. Dan, kesuksesan itu menjadi metodelogi yang kami pakai. Metode ini menurut kami benar. Saya dan para staf bekerja dengan sempurna dengan metode itu dalam mengerjakan sesuatu."

Pelatih lain yang ramai disebutkan bakal menjadi pelatih Reading adalah mantan pelatih Chelsea Roberto Di Matteo, Nigel Adkins, Alan Curbishley, dan Gus Poyet. (espn/aji)

Paolo Di Canio

ENGLISH PREMIERE LEAGUE

Jose Enrique: Luis Suarez sama dengan Messi LIVERPOOL - Pemain Liverpool asal Spanyol Jose Enrique mulai membandingkan antara striker Barcelona Lionel Messi dengan rekan setimnya Luis Suarez. Menurut dia, Suarez adalah Messinya Liverpool. Perbadingan ini muncul setelah pemain internasional Uruguay ini mencetak 22 gol dari 56 laga Liga Utama Inggris musim ini. Luis Enrique memuji perkembangan pemain ini dalam 12 bulan terakhir.

Luis Enrique sendiri menjadi tandem Suarez. Dia dipasang sebagai bek kiri tetapi rajin naik hingga ke jantung pertahanan lawan. Bahkan kerja sama keduanya semakin memantapkan posisi "The Reds" di klasemen sementara Liga Utama Inggris. Meskipun, mereka baru berada di tempat keenam saat ini.

"Bila Anda pemain bagus, Anda akan bisa saling memahami satu sama lain. Saat saya berada di Villareal, saya bekerja sama sangat baik dengan Diego Forlan. Di sini saya bekerja sama sangat bagus juga dengan Suarez. Dialah orang pertama yang saya cari dan beri umpan. Dia selalu membuat gerakan dan saya berusaha menempatkan bola di sana dan akhirnya bisa mencetak gol," kata mantan pemain Villareal itu.

Dia melanjutkan, "Sungguh sangat mudah memahaminya. Dia adalah pemain terbaik kami dan dia bisa melakukan apa pun. Sama seperti

di Barcelona. Pemain pertama yang dicari ketika dalam situasi buruk adalah Messi karena dia akan bisa melakukan sesuatu. Luis Suarez sama.

Saya mencarinya karena saya tahu dia dapat melakukan sesuatu yang berbeda. Dan, kami mengerti satu sama lain."

Pertumbuhan Liverpool musim ini cukup bagus. Pada awal musim mereka berada di papan bawah klasemen. Kini mereka merangkak naik ke papan atas. Sekarang mereka tinggal dua tingkat lagi untuk naik ke zona Liga Champions.

Mereka naik ke posisi keenam setelah menang 3-2 atas Tottenham Hotspur di Anfield akhir pekan lalu. Suarez mencetak satu gol pada laga tersebut.

"Pada babak pertama (laga melawan Hotspurs), mereka sedikit menyulitkan kami karena mereka mencetak gol pada menit terakhir.

Ini sedikit merepotkan kami.

Tetapi di ruang ganti, pelatih mengucapkan beberapa kata untuk kami. Mereka kemudian mencetak gol pada babak kedua dan sejujurnya saya sudah mengira bahwa kami akan kalah pada laga ini. Statistik permainan memperlihatkan hal itu. Padahal, kami sangat ingin menang dan mencoba untuk mewujudkannya. Tetapi secara mental, kami tidak memiliki pengalaman menghadapi pertandingnan seperti ini ketika kami kalah," kata Enrique lagi.

Dia meneruskan, "Tetapi

kami bekerja sangat keras dan ini hal yang sangat penting karena tim kompak, kita bisa melihat hasilnya dan kareakter tim ini sangat bagus."

Bertahan Sementara itu, mantan pemain Manchester United (MU) Andy Cole mengingatkan Wayne Rooney untuk tidak meninggalkan Old Trafford pada musim panas mendatang. Pernyataan itu dikeluarkan Cole berdasarkan pengalaman pribadinya pada 2001. Menurutnya, keputusan meninggalkan Old Trafford pada 2001 silam adalah sebuah keputusan yang salah.

Rooney ramai dirumorkan akan hengkang pada musim panas mendatang. Spekulasi itu mencuat setelah dia tidak dimainkan dari awal oleh pelatih Sir Alex Ferguson saat menjamu Real Madrid pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Old Trafford pekan lalu. Pada laga itu, MU kalah 1-2 dan tersingkir dari Liga Champions.

Rooney dikait-kaitkan dengan sejumlah klub besar seperti Bayern Muenchen dan Paris Saint-Germain (PSG).

Tetapi Cole yang hengkang dari Old Trafford untuk bergabung dengan Blackburn pada 2001 karena jarang dimainkan sebagai pemain utama di Old Trafford meminta Rooney untuk mengurungkan niatnya.

Menurut dia, Rooney masih memiliki "daya saing" untuk meminta banyak hal ke Sir

Alex Ferguson dan harus belajar menerima pilihan pelatih.

"Wayne sangat berkualitas. Dia masih akan memainkan banyak laga bersama MU. Dia sudah melakoni banyak pertandingan di sini dan dia masih juga akan mencetak banyak gol di sini. Saya tidak melihat dia punya masalah.

Banyak pemain yang absen pada laga-laga besar tetapi kemudian dimainkan pada pekan berikutnya. Pelatih memarkir para pemain hebat pada laga-laga besar sudah terjadi bertahun-tahun. Saat MU merebut tiga gelar, kami juga harus bermain pada final Piala FA," kata Cole.

Dia melanjutkan, "Laga terakhir Liga Utama Inggris dimana dia (Ferguson) memarkir para pemain hebat adalah saat melawan Tottenham Hotspur. Saya salah satu dari mereka. Tetapi pada laga besar berikutnya, Anda bisa dimainkan lagi. Ini bagian dari kebijakan sebuah klub seperti MU." Rooney memang harus bekerja keras untuk merebut tempat utama di skuat Ferguson sejak kedatangan Robin van Persie dari Arsenal pada musim panas lalu. Apa yang dialami Rooney ini sama dengan yang dialami Cole ketika MU mendatangkan Ruud van Nistelroory. Kehadiran pemain Belanda itu ternyata membuat karir Cole berakhir.

"Saya memahami perasaan Rooney. Karena persis seperti apa yang pernah saya alami di

sana. Saya kemudian teringkat akan pengalaman serupa dan bila memiliki keteguhan hati, saya tidak pergi dari Old Trafford. Ketika itu, saya tidak dimainkan secara teratur dan saya menjadi orang yang paling tidak bahagia di dunia dan sangat sedih," ceritanya mengenang.

Karena tidak kuat, Cole akhirnya memilih hengkang k e

Blackburn.

Te t a pi kemudian mantan pemain Tim Nasional Inggris ini menyadari bahwa keputusannya tersebut ternyata salah. "Saya seharusnya tidak mengambil keputusan itu. Saya seharusnya mengakhiri karier saya di sini.

Saya memiliki peluang besar untuk melakukan itu. Saya baru saja menandatangani kontrak baru. Hubungan saya dengan pelatih sangat bagus dan dia selau baik terhadap saya. Kami duduk satu meja dan membicarakan tentang saat-saat kami bersama, sebelum dia membolehkan saya pergi," kata Cole lagi. (espn/aji)

CHAMPIONS LEAGUE

Barcelona Singkirkan Milan dari Liga Champions BARCELONA - Barcelona memang luar biasa. Mereka akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan setelah tertinggal 0-2 AC Milan di pertemuan pertama babak 16 besar Liga Champions dengan melumat raksasa Italia itu dengan empat gol tanpa balas pada leg kedua di Camp Nou, Selasa (12/3) waktu setempat atau Rabu (13/3) dini hari WIB sekaligus menyingkirkan Milan dari Liga Champions musim ini.

Lionel Messi menjadi bintang lapangan lewat sepasangan golnya di babak pertama.

Sedangkan, dua gol sisa masing-masing diciptakan David Villa dan Jordi Alba di babak kedua. "Blaugrana" pun pun berhak mengamankan selembar tiket perempat final dengan keunggulan agregat

4-2. "Pada malam seperti ini, semua orang lupa akan hal negatif dari kami," kata David Villa. "Malam ini kami kembali ke asal. Sudah cukup lama kami tidak bermain seperti ini," timpal bek asal Argentina, Javier Mascherano.

Barcelona menghadapi tantangan sangat berat pada laga tersebut. Mereka dituntut minimal mencetak tiga tol tanpa balas. Misi berat itu dijawab dengan permainan menyerang dan menekan sejak menit awal. Hasilnya, tuan rumah langsung mendapatkan gol pembuka ketika laga baru berjalan lima menit melalui Lionel Messi.

Messi menuntaskan kerjasama satu dua dengan Xavi Hernandez dari luar garis 16 Milan, dengan tendangan keras melengkung yang gagal

dihentikan Christian Abbiati.

Gol ini tergolong indah, karena Messi melepas tendangan melambung kaki kiri ketika dia dikepung oleh lima atau enam pemain “I Rossoneri”.

Menjelang turun minum, Barca berhasil menggandakan keunggulan, sekaligus menyamakan agregat menjadi 2-2.

Berawal dari serangan balik, Messi kembali mencatatkan namanya di papan skor seusai menuntaskan umpan matang dari Andres Iniesta dari lapangan tengah untuk menaklukkan Abbiati. Kapten Tim Nasional Argentina itu melepas tendangan kaki kiri menyusur tanah lewat di antara kaki bek Philippe Mexes hanya beberapa inci dari luar garis 16 Milan dan bersarang di pojok kiri bawah gawang Christian Abbiati. Hingga turun minum

kedudukan 2-0 untuk Barca sekaligus menyamakan agregat 2-2.

Posisi ini membuat “El Barca” semakin optimistis”.

Pada babak kedua, Barcelona tidak mengendurkan tekanan.

Para pemain Milan tidak dibiarkan mengembangkan permainannya karena setiap kali mendapat bola langsung diterkam oleh para pemain Barcelona. Permainan tiki taka dengan sentuhan bola dari kaki ke kaki membuat Milan kelimpungan. Stadion Camp Nou yang dipadati hampir 80.000 penonton bergemuruh, ketika Barca melesakkan gol ketiga sekaligus mengantar mereka berbalik unggul 3-2 secara agregat melalui tendangan kaki kiri setengah voli dari David Villa di dalam kotak penalti Milan pada menit ke-

55.

Gol ini berawal dari bola sodoran terukur Xavi Hernandez kepada David Villa ke kotak penalti sebelah kiri pertahanan lawan. Begitu mendapat bola, dan hanya sekali kontrol, Villa melepas tendangan voli kaki kiri akurat ke sudut kanan gawang yang tidak bisa dijangkau Abbiati.

Tertinggal 2-3 secara agregat mau tidak mau membuat Milan tampil terbuka. Milan hanya butuh satu gol untuk lolos ke perempat final. Pelatih Massimiliano Allegri menarik keluar kapten Massimo Ambrosini untuk digantikan Robinho. Masuknya pemain asal Brasil ini cukup menghidupkan serangan Milan.

Mereka berhasil mengurung pertahanan tim Catalan itu,

tetapi gagal merobek gawang Victor Valdes. Selain karena terperangkap off side juga karena ketatnya pertahan Barcelona yang pada paruh kedua babak kedua digalang oleh kapten Carles Puyol. "Rossoneri" justru semakin jauh tertinggal melalui aksi Jordi Alba pada masa tambahan waktu.

Gol ini berawal dari kesuksesan pemain Barcelona merebut bola dari pemain Milan di luar garis 16 pertahanan mereka. Bola itu kemudian disodorkan kepada Messi yang lantas membawanya hingga garis tengah lapangan. Kemudian pemain ini mengirim umpan menyusur tanah kepada Alexis Sanchez yang menyisr sisi kanan lapangan

sebelum kemudian melepas umpan datar tanah ke tengah kotak penalti. Jordi Alba yang lari dari belakang hingga ke mulut gawang langsung mendapat bola itu dan dengan dingin menaklukkan Abbiati dengan menempatkan bola ke pojok kiri gawangnya. Barcelona unggul 4-0 atau secara agregat 4-2. Tak lama setelah itu, wasit pun meniup pluit panjang.

"Ini laga menakjubkan.

Para pemain ini sekali lagi menunjukkan jika mereka sangat spesial. Mereka menunjukkan dedikasi tinggi dan saya sangat bangga dengan mereka," ujar asisten pelatih Barca Jordi Roura. (espn/aji)