e-Paper Koran Madura 14 Mei 2013

1

SELASA 14 MEI 2013 NO. 00116 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

14 MEI 2013

g PAMANGGHI

Citra

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

B

20 Wanita Terima Uang Fathanah JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ternyata sudah mendata aliran transaksi mencurigakan yang dilakukan Ahmad Fathanah. Berdasarkan penelusuan PPATK, dana dari rekening tersangka kasus suap daging impor ini mengalir ke sejumlah wanita. Tidak tanggung-tanggung, lebih dari 20 wanita menerima aliran uang dari Fathanah.

“Ada lebih dari 20 wanita yang menerima uang dari Fathanah. Cuma saya enggak tahu untuk bisnis atau hubungan lain,,” ujar Kepala PPATK Muhammad Yusuf di Jakarta, Senin (13/5).

Seperti diberitakan, Fathanah merupakan tersangka kasus suap dan pencucian uang terkait izin impor daging sapi. Sejauh ini, KPK sudah menyita sejumlah barang terkait Fathanah yang diduga hasil tindak pidana korupsi seperti mobil Honda Jazz putih dari seorang model cantik bernama Vitalia Shesya.

Honda Jazz bernomor polisi B 15 VTA itu diperoleh Vitalia dari Fathanah yang diakuinya sebagai seorang teman. Selain Jazz, KPK menyita jam tangan merek

Chopard dari Vitalia.

KPK juga menyita Honda Freed yang diduga pemberian Fathanah untuk wanita bernama Tri Kurnia Rahayu. Dari Tri Kurnia, KPK juga menyita gelang Hermes dan jam tangan Rolex yang harganya puluhan juta.

Sebelumnya, KPK menyita empat mobil mewah dari Fathanah, yakni Toyota Land Cruiser Prado dengan nomor polisi B 1739 WFN, Toyota Alphard B 53 FTI, Mercedes Benz C200 B 8749 BS, dan FJ Cruiser dengan nomor polisi B 1330 SZZ. Di luar kendaraan dan perhiasan, KPK juga menyita dua rumah milik Fathanah di Depok.

Yusuf menambahkan, untuk itu pihaknya akan mendalami semua transaksi itu. Apalagi, bu-

JELANG PILGUB JATIM

KPU Jatim: Belum Ada Calon Mendaftar SURABAYA- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur mengatakan bahwa tidak ada satu pun pasangan bakal calon gubernur yang mendaftarkan diri pada hari pertama pembukaan pendaftaran peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim, Senin.

“Tidak ada satu pun pasangan bacagub yang mendaftar. Mungkin karena masih awal, jadi masih sepi,” ujar Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Jatim, Agus Mahfudz Fauzi, di Surabaya.

Pihaknya secara resmi membuka masa pendaftaran tanggal 13-19 Mei 2013, mulai pukul 08.00-16.00 WIB. Namun, khusus hari terakhir dibuka hingga tepat pukul 24.00 WIB. Agus menyatakan sudah menyiapkan petugas khusus untuk menerima pasangan bacagub yang mendaftar.

Hingga saat ini, dari empat wacana bacagub yang maju, hanya dua yang sudah menyampaikan waktu pendaftarannya.

Pertama, yakni pasangan bacagub Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah yang akan mendaftarkan diri ke KPU pada 18 Mei 2013. Pasangan tersebut diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung yang langsung akan mendampingi.

Di samping itu, kata Agus, pada 15 Mei 2013, pasangan bacagub jalur perseorangan Eggi Sudjana-Muhammad Sihat yang akan mendatangi KPU Jatim.

“Sedangkan, bacagub lainnya belum ada yang menyampaikan waktu pendaftaran. Hanya ada beberapa perwakilan dari bacagub yang bertanya tentang teknis pendaftaran secara detil,” katanya. (ant/fiq/beth)

kan hanya 20 wanita lebih yang menerima uang dari Fathanah, tetapi masih banyak lagi yang lain. “Yang cowok-cowok juga ada yang menerima. Dan si cowok dan wanita lebih dari satu kali transaksi,” katanya.

Sebelumnya, dalam memeriksa Ahmad Fathanah, KPK baru menemukan ada lima wanita yang menerima uang dari tersangka kasus suap daging impor itu. Sebut saja, Maharani, Tri Kurnia Puspita, Ayu Azhari dan model panas Vitalia Sesha.

KPK pun terus menelusuri aliran dana dari Ahmad Fathanah.

Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan Ahmad Fathanah sempat dilaporkan ke PPATK sebelum KPK berhasil menangkap saat operasi tangkap tangan. “Jadi, dari orang yang terlibat cuci uang itu (Fathanah) sudah ada dalam data base PPATK. Penjahat itu terus berulang ketika tertangkap oleh penegak hukum, baru ketahuan kalau dia terkait kasus apa,” ujar dia.

Saat ditanyakan lebih lanjut tentang nilai dan oknum mana saja yang menerima aliran dana

Fathanah, Agus mengaku PPATK sudah menyerahkannya kepada KPK. PPATK, sebutnya, tidak bisa mengungkap siapa saja yang menerima aliran dana itu kepada publik. “Yang jelas yang paling paham itu KPK,” tuturnya.

Agus juga tidak membantah pola berlapis yang kerap dilakukan Fathanah dalam menyamarkan harta kekayaannya.

Agus menuturkan, pola yang dilakukan Fathanah merupakan pola umum yang dilakukan para koruptor. “Mereka biasanya pakai sistem layer dan tidak pernah menggunakan rekening pribadi,” ujar Agus.

Para koruptor, lanjutnya, lebih sering mengalihkan kekayaannya ke orang lain yang merupakan anggota keluarganya, seperti anak, istri, hingga teman. PPATK menemukan ada kejanggalan ketika profil penerima dana atau pembeli barang mewah tertentu ternyata tidak sesuai dengan pendapatannya.

“Misalnya saja PNS golongan tiga, tapi bisa beli mobil mewah.

Ini kan tidak sesuai dengan profilnya dia, makanya ini bisa didalami lagi oleh penegak hu-

kum,” imbuhnya.

Makelar Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengatakan, salah satu tersangka kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian uang, Ahmad Fathanah adalah makelar yang digunakan oleh banyak pihak. Dia menduga ada aliran dana dari Fathanah yang juga mengalir ke partai selain PKS. Fahri juga menantang PPATK membuka semua transaksi perbankan, dari rekening Fathanah. “Ahmad Fathanah ini makelarnya semua orang. Makanya saya tantang PPATK untuk umumkan aliran dana dari Fathanah ke mana saja,” kata Fahri kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/5).

Fahri menampik tudingan Fathanah merupakan kader PKS. Dia pun yakin Fathanah berhubungan dengan banyak pihak selain PKS. “Fathanah ini kan makelar. Tukang lobi. Pasti dan saya yakin dia tidak hanya berhubungan dengan PKS,” ujar Fahri. (gam/abd)

CALON GUBERNUR JATIM

Hasan Aminuddin Calon Kuat Pendamping Khofifah

SURABAYA- Calon kuat pendamping Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah mengerucut ke satu dari tiga nama yang diunggulkan yakni Ketua Dewan Pembina DPW Partai Nasdem Jatim H Hasan Aminuddin.

"Saya tidak berani memastikan, karena para kiai yang selama ini mendampingi Bu Khofifah yang akan mengumumkan dalam waktu dekat, tapi dari tiga nama itu sudah

mengerucut ke satu nama," kata Ketua DPW Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Jatim H Faisol Karim kepada Antara di Surabaya, Senin.

Sumber lain menyebutkan tiga calon yang sempat dibidik tim Khofifah adalah Hasan Aminuddin (politisi yang mantan Bupati Probolinggo), Herman S Sumawiredja (mantan Kapolda Jatim), dan Ridwan Hisyam (politisi senior Golkar Jatim).

Menurut Faisol Karim, satu nama yang berpeluang kuat mendampingi Khofifah adalah Hasan Aminuddin yang merupakan tokoh Nasdem Jatim dan mantan Bupati Probolinggo yang selama ini juga terlibat dalam tim pencalonan Ketua Umum PP Muslimat NU itu. "Ya, beliau calon terkuat, namun belum menjadi keputusan resmi, melainkan dari ketiga calon, ya beliau yang diunggulkan," katanya saat ditemui dalam sebuah pertemuan di Surabaya.

Secara terpisah, Ketua DPW Partai Matahari Bangsa (PMB) Jawa Timur Ahmad Zainuddin HR menjelaskan pihaknya juga telah menerima kabar dari tim internal yang memercayakan pendamping Khofifah dalam Pilkada Jatim 2013 adalah Hasan Aminuddin.

"Insya-Allah, peluangnya sudah di atas 90 persen. Tunggu, namanya akan segera diumumkan. Yang jelas, kami hanya mensyaratkan pendamping dengan elektabilitas yang tinggi. Kami tidak melihat siapapun orangnya, tapi orang itu memiliki elektabilitas tinggi atau tidak," katanya.

Sumber lain menyebutkan pembahasan ketiga nama itu akhirnya memang tinggal dua nama yakni Hasan Aminuddin dan Herman S Sumawiredja, namun penentuan satu nama memang cukup alot, karena pertimbangan elektabilitas yang cukup cermat. (ant/edy/beth)

ila ada pelaksanaan survei tentang jumlah masyarakat miskin, yang dilaksanakan misalnya oleh Biro Pusat Statistik (BPS), beberapa kepala daerah di negeri ini sering berusaha menutupi dengan mengecilkan jumlahnya. Tujuannya menjaga citra agar terkesan di daerah itu pembangunan berhasil, yang tercermin antara lain pada rendahnya jumlah masyarakat miskin.

Lalu, ketika pemerintah pusat mengumumkan merencanakan memberikan insentif atau bantuan pada masyarakat miskin, kepala daerah bersikap sebaliknya. Angka masyarakat miskin dinaikkan agar mendapat lebih banyak alokasi dana. Soal citra sementara dilupakan. Yang terpenting di sini bagaimana daerah itu mendapat lebih banyak bantuan dana. Semakin banyak dana tersalurkan, peluang memanipulasi atau penyalahgunaan tentu saja semakin besar.

Dua hal bertolak belakang ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah yang sama. Tanpa rasa bersalah sedikitpun.

Yang terpenting bagi kepala daerah seperti ini, sekali waktu citra terjaga, di kesempatan lain mendapat peluang mengedepankan kepentingan pribadi.

Masyarakat miskin, kondisi daerah yang terbelakang Setiap kepala bukan menjadi daerah demi perhatian unmenjaga citra tuk diperbaiki. berusaha Yang lebih semaksimal dikedepankan mungkin siswa dijadikan sebadi daerahnya gai obyek penlulus 100 yalahgunaan.

Segala yang persen dengan nespapa dijual berbagai cara bila dianggap menguntungkan, lalu disembunyikan bila cenderung dapat menjatuhkan kredibilitas atau merusak citra kepemimpinan daerah.

Proyek-proyek yang terkait masyarakat nestapa, kadang tak terealisir atau diperlambat; menjadi silpa.

Pemerintah daerah biasanya memakai trik seperti disebut ICW, dikembangkan, ditaruh di bank-bank umum. Bunga resmi memang dilaporkan sebagai PAD tapi fee di bawah tangan tentu saja, tak akan pernah tercatat. Ini belum termasuk dana APBD yang sengaja diinvestasikan yang lagi-lagi dijadikan obyek mencari keuntungan.

Semangat mengedepankan citra ini makin lama mengalami eskalasi masuk ke wilayah yang seharusnya mengutamakan kejujuran. Dunia pendidikan pun dijejali pencitraan dan bukan semangat obyektif, ilmiah, jujur, kredibel.

Ujian Nasional yang bertujuan mengukur kualitas perkembangan dunia pendidikan menjadi korban pencitraan.

Boleh saja Kemendiknas berteriak tak ada kebocoran. Namun rasanya sulit diingkari aroma bau busuk pencitraan dunia pendidikan di berbagai daerah, diduga marak luar biasa. Setiap kepala daerah demi menjaga citra berusaha semaksimal mungkin siswa di daerahnya lulus 100 persen dengan berbagai cara.

Cerita ahli pendidikan Prof. Dr Arif Rachman, tentang pengalamannya melaksanakan ujian di sebuah sekolah tergolong terkemuka, menggambarkan betapa pencitraan dunia pendidikan sangat dasyat. Ternyata, ujian yang diawasi Arif Rachman mendapat hasil mengejutkan. Yang lulus -bila ujian dilaksanakan jujur – ternyata tak sampai 50 persen.

Sekali lagi citra yang jadi prioritas.

Penekanan lebih terkait penampilan; asesoris yang lebih banyak memanipulasi fakta riil. Dan jika citra dikedepankan, subtansi biasanya diabaikan.

Diam-diam sikap itu sama saja dengan menyimpan aroma busuk. Hari ini memang tak tercium tapi nanti? So pasti merebak juga. =

Sidang Perceraian “Yang Mulia, saya yang mengandung, melahirkan bayi itu ke dunia dengan kesakitan dan kesabaran saya!!

Anak itu harus menjadi hak asuh Saya!”, ratap isteri Matrawi dalam sidang perceraiannya.

Hakim lalu bertanya pada Matrawi, “Apa pembelaan Anda terhadap tuntutan istri Anda?”

“Begini yang mulia” jawab Matrawi, “Jika saya memasukkan KOIN ke mesin minuman Coca-Cola, dan minumannya keluar. Menurut Pak Hakim minumannya milik Saya atau Mesinnya?” ....

Cak Munali

2

SUMENEP

SELASA 14 MEI 2013 NO.0116 | TAHUN II

KECELAKAAN PENCINTA KARAPAN SAPI

Polisi Masih Selidiki Penyebab Lain SUMENEP – Polisi Resor Sumenep masih menyelidiki penyebab lain kecelakaan rombongan pencinta sapi yang menabrak trotoar di Jalan Raya Sumenep-Pamekasan di Desa Nambakor Kecamatan Saronggi, Minggu (13/5) malam.

Kecelakaan yang menewaskan tiga orang tersebut diduga murni karena ban kempes.

“Jadi, kalau dilihat dari mobilnya, bukan untuk mengangkut orang, tetapi barang.

Salah satu penyebabnya juga mobil syarat dengan penumpang yang melebihi batas, yaitu berjumlah 23 orang,” kata

Kasatlantas Polres Sumenep Ajun Komisaris Polisi (AKP) Hari Subagiyo, Senin (12/5).

Selain itu, kemungkinan lain kecelakaan tersebut karena kondisi jalan yang bergelombang dan lampu penerangan yang minim. “Memang melihat kondisi jalan di sana agak berlubang dan bergelombang, ditambah kondisi penerangan yang kurang. Tapi semunya masih dalam proses penyelidikan, tunggu sajalah,” ungkapnya.

Senin (12/5) pagi, 15 korban yang selamat dan semalam mendapatkan perawa-

tan intensif di RSUD dr. H. Moh Anwar Sumenep dipindah ke rumah sakit daerah masingmasing dan korban yang kritis langsung dirujuk ke Surabaya.

17 korban yang mengalami kecelakaan tersebut hendak pulang usai mengikuti karapan sapi di Lapangan Giling Sumenep dengan mengendarai mobil pikap bernomor kendaraan L 9946 AJ. Setibanya di Desa Nambakor, tepat di depan SMKN 1, mobil yang melaju dalam kecepatan tinggi bannya kempes dan terguling hingga empat kali. (sym/mk)

DATA KORBAN LAKA 1. Muhammad Syafii, 50, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Bangkalan (Meninggal) 2. Lima 37, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Bangkalan (Meninggal) 3. Yahya 55, Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Bangkalan (Meninggal) 4. Anji 85 tahun, Desa Langkap, Kec. Burneh Bangkalan 5. Moh Sabi’i, 40 Desa Tellok, Kec. Galis, Bangkalan 6. Faisal, 50, Desa Tellok, Kec. Galis, bangkalan 7. Farid Dimiyati 8, Desa Nyabunih, Kec. Galis, Bangkalan 8. H. Rohmah, 55 Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Bangkalan 9. Mahlitah, 27 Desa. Nyabuneh Nyapo, Kec. Galis, Bangkalan 10.Abdu, 11, Desa Nyabuynih, Kec. Galis, Bangkalan 11.Ahmad Sakiar, 8 pelajar, Kec. Galis, Bangkalan 12.Bairi, 40 Desa Lantek Timur, Kec. Galis Bangkalan 13.H. Mastuki, 50 Desa Lantek Timur, Kec. Galis, Bangkalan 14.M. Saleh 56, Sumedangan, Kec Pademawu 15.Sumain, 34. Desa Sumedangan, Kec Pademawu pamekasan 16.Fendi, 11 Desa Sumedangan, Kec. Pademawu, Bangkalan 17.Ahmad Rosi Fatroni, 17, Desa Sumedangan, Kec.Pademawu, Pamekasan

BOM IKAN MELEDAK

Keamanan Warga Terusik SUMENEP – Keamanan warga Kecamatan Pragaan kembali terusik. Bom ikan rakitan meledak ditangan Suli (19), warga Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan, Minggu (12/5) malam sekitar pukul 22.00. Saat ini korban sedang mendapatkan perawatan intensif di RSD dr. H. Moh Anwar Sumenep dan tangannya terancam diamputasi.

Direktur RSD dr. H. Moh. Anwar dr Fitril Akbar menjelaskan, luka yang diderita koran pada kedua tangan korban cukup parah. Tulang belulang jari hingga pergelangan tangannya patah dan hancur.

“Kami sudah melakukan perawatan pada luka-luka pasien ini. Kami berusaha menjahit luka-lukanya. Tapi memang kondisi lukannya cukup parah. Katanya luka akibat terkena ledakan,” ujarnya, Senin (13/5).

Kata Fitril, besar kemungkinan kedua tangan korban akan diamputasi karena lukanya cukup parah. “Kami masih menunggu persetujuan keluarga pasien untuk melakukan amputasi terhadap tangan pasien tersebut. Tapi secara umum, kondisi fisik pasien stabil,” katanya.

Secara terpisah, Kabag Operasional Polres Sumenep Kompol Edy Purwanto mengakatan, pihaknya sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. “Yaitu mengadakan olah TKP (tempat kejadian perkara) dan akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi,” katanya.

Terkait langkah selanjutnya yang akan dilakukan polres, pihaknya masih belum berani mengambil kesimpulan. “Karena kami masih dalam proses penyelidikan, dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kronologi kejadian tentang ledakan bom ikan perakit itu seperti apa jenisnya dan bagaimana bisa meledak.

Termasuk apakah benar korban menemukan bungkusan kemudian meledak, atau memang korban meracik sendiri bondet itu. Nah, pertanyaanpertanyaan itu semua masih dalam tahap penyelidikan,” terangnya kepada wartawan.

Alkisah, kronologi kejadian tersebut berawal saat korban menemukan bom ikan di sekitar pekarangan rumahnya. Penasaran dengan bungkusan tersebut, korban mengambilnya. Saat hendak dibuka, bom ikan itu meledak.

Akibatnya, kedua korban luka

parah.

“Saat hendak dibuka, kemudian bungkusan itu meledak, dan ledakan itu langsung melukai kedua tangan Suli. Sehingga Suli langsung dirujuk ke Puskesmas Pragaan. Namun, karena lukanya cukup parah, pihak puskesmas menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit daerah Sumenep, sehingga korban langsung dilarikan ke RS dr Moh Anwar Sumenep,” kata Ali, salah satu wara Desa Pragaan.

Pantauan Koran Madura, Senin (13/5), kondisi korban terbaring lemas di rumah sakit. Kedua tangan Suli dalam bungkus kain, serta diperbal guna menghambat pendarahan. Menurut tim medis yang merawatnya, kedua tangan korban rusak parah, karena seluruh jari tangan korban mengalami patah tulang sehingga perlu dilakukan amputasi. (sym/athink/mk)

AKTIVITAS. Sejumlah warga sedang melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan Dungkek, Senin (13/5).

Sarana Pelabuhan Dikeluhkan SUMENEP— Para penumpang yang memanfaatkan transportasi laut melalui Pelabuhan Dungkek merasa kesulitan saat menaiki badan kapal karena tidak adanya jalur khusus yang memudahkan penumpang melakukan penyeberangan.

Tidak adanya sarana tersebut banyak penumpang yang dirugikan karena barang-barang yang dibawa sering jatuh dan tidak bisa diselamatkan.

Masdura (54) warga Desa Lapa Laok yang sehari-hari menjadi kuli angkut barangbarang di Pelabuhan Dungkek merasa sangat susah saat hendak menaikkan barang ke atas kapal, karena tidak ada jembatan khusus yang memudahkan penumpang saat menaiki badan perahu. Setiap harinya banyak pedagang kepulauan setiap harinya berbelanja ke darat untuk menambah stok kebutuhan pokok.

“Pelabuhan ini harusnya memang diberi jalur khu-

sus agar penumpang yang mau naik perahu tidak susah,”paparnya kepada Koran Madura, Senin (13/5).

Ia menyebutkan, rata-rata para penumpang yang memanfaatkan jasa transportasi angkutan perahu klothok di Pelabuhan Dungkek setiap harinya sekitar 120 hingga 200 orang. Para penumpang itu biasanya melakukan penyeberangan untuk ketiga pulau, yakni ke Pulau Gili Raja, Sepudi dan Pulau Raas.

Sedangkan jumlah perahu klothok yang ada di Pelabuhan Dungkek diperkirakan 90-an perahu dengan cara bergantian.

Jadwal pemberangkatan ke Pulau Sepudi, berangkat dua kali dalam sehari, yaitu

pada pagi hari jam 10.00, kemudian pada jam 15.00 dengan ongkos Rp. 25 ribu perorang. Perjalanan dari Pelabuhan Dungkek ke Pulau Sepudi memakan waktu kurang lebih selama satu jam setengah dengan perahu klothok. Sedangkan perjalanan ke Pulau Raas dengan perahu yang sama berangkat pada jam 9 pagi dengan ongkos Rp. 40 ribu. Tapi, pemberangkatan ke Pulau Gili Raja hanya ditempuh dalam satu jam dengan perahu yang sama. Berangkat jam 10.00 pagi dan ongkos Rp. 10 ribu perorang.

Hal senada juga diungkapkan oleh Muhdar (42) pekerja di gudang ikan dekat pelabuhan. Ia menceritakan, tidak adanya jalur khusus penyeberangan penumpang juga menyulitkan para pedagang sapi dari Pulau Sepudi setiap hari Kamis. Para pedagang sapi yang membawa dagangannya untuk dijual ke Pasar

Bangkal harus melepaskan sapinya lebih dulu ke laut.

Karena jika langsung ditarik untuk melompat ke tambatan perahu dikhawatirkan sapisapi itu akan patah. “Karena sapi itu dilepaskan lebih dulu ke laut. Seringkali sapi-sapi itu terlepas dan berenang ke tengah laut,”tuturnya.

Menurutnya, pemerintah semestinya tanggap mengenai kebutuhan riil yang dibutuhkan masyarakat. Perlunya fasilitas pendukung pelabuhan dan jalur khusus para penumpang kepulauan sebagai sarana demi kemakmuran masyarakat. Sebab kawasan Pelabuhan Dungkek, selain ramai karena mobilitas penumpang juga banyak gudang ikan yang memanfaatkan jalur khusus dari tambatan perahu ke badan perahu sebelum diangkut ke gudang untuk ditimbang. “Kalau gudang ikan yang besar disekitar pelabuhan disini ada 5 buah,” tukasnya. (athink/mk)

POHON TUMBANG

Arus Lalu Lintas Macet Tiga Kilometer SUMENEP - Hujan lebat yang disertai angin kencang membuat pohon besar tumbang di Desa Baban Kecamatan Gapura, Senin (23/5). Pohon asam kira-kira berukuran 15 meter dengan lebar dua meter yang ada di ruas jalan menuju Kota Sumenep dan menghubungkan lima kecamatan tersebut tumbang lantaran tidak kuat menahan derasnya hujan yang lima jam mengguyur Sumenep. Akibatnya, arus lalu lintas mengalami kemacetan hingga tiga kilometer.

Pantauan Koran Madura, pohon asam tersebut melintang di tengah jalan raya hingga membuat antrean pengendara yang akan melintas dijalan tersebut berhenti.

Walaupun tak ada korban, tetapi pohon berukuran besar tersebut mengenai rumah warga, yaitu pagar rumah roboh total.

Seorang informan menyebutkan pohon tersebut tumbang sekitar pukul 11.00 WIB. “Pohon itu tumbang saat hujan deras disertai angin kencang mengguyur. Mungkin karena pengaruh usia, jadi pohon itu tumbang,” ungkap salah satu warga.

Robohnya pohon asam tersebut mengakibatkan tertutupnya jalan poros yang menghubungkan lima kecamatan, yaitu Dungkek, Gapura, Batang-Batang, Batuputih dan Kota. “Akibatnya terjadi kemacetan panjang sekitar tiga kilometer. Sehingga kami langsung menghubungi Dinas PU Mina Marga untuk segera mengevakuasi agar jalanan

kembali berjalan lancar,” jelas Kapolsek Kecamatan Gapura, AKP Suwarno. Ia mendapat kabar setengah jam kemudian.

Untuk mengatasi kemacetan, pihak kepolisian langsung menghubungi dinas terkait untuk mengevakuasi pohon tersebut. “Dan ternyata yang datang dari dinas kebersihan, dan langsung mengevakuasi bersama para warga sekitar. Termasuk kami juga membuat jalan alternatif agar bisa dilewati. Tetapi hanya untuk kendaraan jenis sepeda motor, untuk mobil terpaksa harus menunggu selesainya

evakuasi dari petugas kebersihan,” jelasnya.

Suwarno mengimbau seluruh warga dan pengendara agar selalu hati-hati saat musim penghujan. “Kami mengimbau agar pengguna jalan berhati-hati saat lewat di bawah pohon-pohan yang sudah berumur tua, apalagi di musim hujan dan angin kencang seperti sekarang ini. Ini untuk menghindari jatuhnya korban jiwa akibat tertimpa pohon,” imbau Suwarno.

Sekdes Baban Djaelani berharap pohon-pohon besar yang sudah tua dipotong.

“Selama ini masih belum ada

pemotongan. Makanya, kami berharap ada pemotongan terhadap pohon-pohon besar yang sudah tua, agar tidak membahayakan bagi warga dan pengendara,” ucapnya.

Kurang lebih satu jam setengah kemacetan bisa atasi, yaitu tepat 12.30 pohan tumbang tersebut dapat dievakuasi. Terlihat mobil-mobil yang berantre panjang dari arah timur dan barat berebut hendak masuk. “Sudah satu jam saya menunggu, padahal saya harus mengatar barang, dan harus sampai pada ke Pamekasan itu jam 1,” kata seorang pengendara, Moh Readi. (sym/mk)

SUMENEP

3

SELASA 14 MEI 2013 NO.0116 | TAHUN II

PELANGGARAN PEMILU

EKSPLOITASI PASIR

Panwaslu Panggil Kepala UPT Dispendukcapil SUMENEP – Memproses laporan tentang dugaan dukungan fiktif terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur independen Eggy SudjanaMuhammad Sihat, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep memanggil Kepala UPT Dispendukcapil Kecamatan Dasuk, Senin (13/5).

Pemanggilan kepada pihak UPT tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pemanggilan terhadap sejumlah saksi-saksi yang telah memenuhi panggilan. Pihak UPT telah memenuhi panggilan panwascam untuk memberikan keterangan atas dugaan dukungan fiktif calon independen. Kepala UPT yang memenuhi panggilan panwascam diproses selam kurang lebih dua jam.

Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep Zamrud Khan menjelaskan, pemanggilan terhadap Kepala UPT Dipendukcapil Kecamatan Dasuk merupakan lanjutan dari proses pemanggilan kepada saksi-saksi lain. “Sekarang (Senin), Kepala UPT dan didampingi oleh camat telah memenuhi Panwacam Dasuk untuk bersaksi atas dukungan fiktif calon inde-

penden,” katanya.

Pemanggilan terhadap UPT setempat merupakan intruksi dari Panwaslu. “Karena dalam hal ini kami tidak main-main, selain janggal, hal ini juga jelas menciderai substansi demokrasi.

Makanya, kami intruksikan kepada panwascam untuk bergerak cepat, dan saya himbau semua pihak harus (tidak ada yang tersisa, red.) dipanggil untuk dimintai klarifikasi, agar semuanya segera clear,” jelasnya.

Namun, Zamrud sedikit menyayangkan sikap pihak terlapor karena tidak hadir dalam pemanggilan yang juga bersamaan dengan kepala UPT. “Sayang, pihak terlapor tidak memenuhi panggilan kami. Karena pemanggilan hari ini, panwascam juga memanggil pihak terlapor,” pungkasnya.

Ditanya lebih lanjut tentang pihak terlapor yang tidak hadir, Zamrud menegaskan, akan kembali diagendakan.

“Kami akan agendakan lagi, termasuk juga tim pemenangan calon independen akan kami panggila. Jika masih tetap nakal dan tidak memenuhi panggilan kami, maka kami akan langsung mendatangi mereka,” tegasnya. (sym/mk)

IMPOR

Garam Madura Terus Masuk Sumatera Utara

Dua Pulau Hilang

KRITIK. Warga melintas di depan mural bertuliskan “Depok atau Kota Ruko?” di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin (13/5). Mural tersebut mengkritik pesatnya pertumbuhan ruko di kawasan Depok tanpa diimbangi dengan pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tatakelola Pasar Perlu Diatur Pemerintah SUMENEP – Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan mengatakan Kabupaten Sumenep belum mempunya peraturan daerah (perda) tentang tatakelola pasar modern dan pasar tradisional.

Pihaknya berharap agar pemerintah kabupaten segera melakukan pengaturan pasar sehingga tidak mereskan warga. ”Implikasinya itu yang tidak kami inginkan,” ucapnya, Senin (13/5).

Beberapa waktu lalu warga Kecamatan Ganding mempersoalkan keberadaan gedung minimarket di Desa Ketawang Larangan Kecamatan Ganding yang sudah selesai dibangun yang diduga tidak mengantongi surat izin. Sekalipun pasar modern tersebut belum beroperasi, warga khawatir akan mengganggu pedangan tradisional karena tempatnya berderetan dengan sejumlah toko.

Karena perda yang bisa dijadikan payung hukum belum ada, menurutnya, Badan Perizinan Terpadu

(BPT) Sumenep hanya bisa melakukan pengetatan pengeluaran izin. “Yang tak kalah penting kajian adalah masalah lingkungan, dan unit usaha yang akan dibangun, juga dampak terhadap nasib pedagang sekitar,” tambah Abrori.

Sebab, pihaknya tidak ingin pemilik modal atau investor menjajah perekonomian rakyat kecil.

Sementara Camat Ganding Ahmad Laili Maulidi menjelaskan pengembang minimarket sudah menghadap ke pihaknya guna meminta persyaratan pengajuan izin kepada pemkab.

Jadi proses izin mendirikan bangunan minimarket di wilayahnya tersebut sudah diajukan ke pemkab. “Tapi kata pengembang, izinnya belum turun sampai seka-

rang,” jelas Laili.

Selain itu, Laili juga mengaku sudah menerima konfirmasi langsung ke BPT terkait izin bangunan tersebut. “Menurut pegawai di sana, surat pengajuan izin sudah masuk, dan masih diproses di meja bupati,” ungkapnya. Namun, beberapa waktu lalu pihak Badan Perizinan Terpadu Sumenep mengaku belum menerima surat izin tersebut.

Setelah Laili mengetahui bahwa izin pembangunan minimarket itu belum diterbitkan pemkab, pihaknya mengaku langsung turun ke lokasi untuk mengimbau kepada semua tukang agar berhenti bekerja. “Saya bilang kepada mereka untuk menunggu izin dulu,” ucapnya.

Sekalipun warga mempersoalkan bangunan tersebut, dirinya mengaku tidak bisa melakukan penertiban, sebab hal itu bukan kewenangan dirinya. “Kami kan selaku camat tidak

mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban,” katanya.

Untuk menghindari semakin maraknya pasar modern, Zaenuri warga Kecamatan Ganding meminta pemerintah segera membetuk perda tatakelola. Jika terus dibiarkan tanpa peraturan yang jelas, ia khawatir akan membunuh usaha pedang kecil yang sehari-harinya berada di pasar tradisional.

Ia mencontohkan pembangun gedung di Desa Ketawang Laranagan tersebut telah merombak usaha Sarmono yang sehari-hari berjualan kopi dan rujak. “Sudah jelas pembangunan tersebut mengganggu terhadap pedagang kecil,” tegasnya.

“Seharusnya DPR sebagai wakil rakyat bisa membantu masyarakat, namun kenapa sampai saat ini masih belum menunjukan kiprahnya?,” katanya dengan nada kesal. (edy/mk)

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Anarkisme Akibat Sempitnya Lapangan Kerja Dua orang pekerja sedang mengurusi garamnya. Garam Madura masuk pasar Sumatera Utara melalui Pelabuhan Belawan.

MEDAN - Garam asal Madura terus membanjiri pasar Sumatera Utara (Sumut) menyusul pengetatan impor oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Sudah ada 21.740 ton garam asal Madura yang memasuki Sumut melalui Pelabuhan Belawan,” kata Kabid Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut, Idayani Pane, di Medan, Sabtu.

Terus masuknya garam dari Madura, Jawa Timur, itu menyusul pengetatan impor garam.

Namun meski sudah banyak, kata dia, garam Madura itu baru mulai masuk sejak pertengahan April dan terakhir pada 30 April.

“Kalau ada data pembongkaran di Januari, garam itu merupakan yang masuk pada akhir Desember 2012.

Garam itu juga dari Madura,” kata Idayani.

Menurut dia, pemerintah memang memperketat pasokan garam impor dengan hanya menunjuk satu perusahaan sebagai pemasok dan impornya harus mendapat izin.

“Garam impor diperketat. Boleh impor kalau memang pasokan dari Madura sulit,” katanya.

Idayani mengaku tidak ingat jumlah garam impor yang masuk ke Sumut pada tahun 2012.

Namun data yang diperoleh sejak Januari hingga Juli 2012, total pasokan garam Sumut dari impor dan lokal sebanyak 113.700 ton, baik untuk konsumsi dan industri.

Kebutuhan garam di Sumut mencapai 160 ribu-170 ribu ton dengan perincian 140 ribu ton untuk konsumsi dan 20 ribu-30 ribu ton bagi industri.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Laksamana Adiyaksa menyebutkan sepanjang garam lokal memadai untuk kebutuhan industri, maka pengusaha tidak mempermasalahkan larangan impor.

“Tapi kalau Madura tidak bisa memasok, ya pemerintah harus memberi izin impor,” katanya.

Hingga kini Apindo belum menerima keluhan dari pengusaha soal pengetatan impor garam itu. (ant/mk)

SUMENEP -Terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan kelompok geng motor di sejumlah daerah hingga mengakibatkan korban luka bahkan meninggal dinilai karena minimnya lapangan kerja diberbagai daerah. Sebab, jika lapangan kerja sudah bisa menyerap banyak pemuda, dipastikan akan mengikis keberadaan geng motor tersebut. Kebijakan pemerintah daerah seharusnya bisa memperluas lapangan kerja sehingga mereka yang biasanya tergabung dalam geng motor yang notabene brutal bisa dikurangi.

Demikian disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Madura sekaligus Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Said Abdullah di Sumenep, Senin (13/5).

Menurutnya, ulah anarkisme geng motor di sejumlah tempat merupakan korban dari pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah yang sudah diberi kewenangan untuk mengurus rakyat secara otonom, kurang memberikan kebijakan yang bisa menambah lapangan kerja hingga mengurangi pemuda pengangguran. ‘’Anarkisme geng motor itu disebabkan karena mereka pengangguran, tidak punya pekerjaan sehingga

berkumpul dalam geng motor dan prilakunya mengganggu orang lain. Itu disebabkan karena lapangan kerja yang sedikit. Padahal, pemerintah pusat telah memberikan otonomi kepada daerah,’’ katanya.

Untuk menekan prilaku anarkisme geng motor itu, menurutnya, pemerintah daerah bisa menyiasati dengan berbagai kegiatan yang bisa mengasah keterampilan para pemuda, seperti pelatihan yang sifatnya bisa mengubah pemikiran pemuda.

Pelatihan tentang menambah keahlian pemuda harus ditingkatkan guna mencipta lapangan kerja dimasa yang akan datang. ‘’Pemerintah juga per-

lu melakukan pelatihanpelatihan untuk mengasah keahlian dan kemampuan pemuda. Sebab, kami yakin mereka yang tergabung dalam geng motor itu karena tidak mempunyai keahlian selain geng. Mari kita bersama-sama selamatkan mereka,’’ paparnya.

Selain meningkatkan lapangan kerja, pemerintah daerah juga memberi fasilitas bagi pemuda untuk berkreasi seperti ketersediaan lapangan balap sepeda untuk menyalurkan hobi mereka.

Dengan adanya lapangan balap sepeda, mereka lebih terorganisir guna dilakukan pembinaan. “Geng motor itu merupakan penyakit kronis, pemerintah harus melakukan

pendekatan bagi para geng motor itu,” urainya.

Dia menilai, minimnya lapangan kerja merupakan salah satu dampak dari kegagalan otonomi daerah.

Kegagalan otonomi daerah terjadi dimana-mana, akibatnya melahirkan penyakit kronis seperti prilaku geng motor itu. Meski anggaran untuk daerah terus bertambah, tapi ternyata tidak bisa menampung jumlah pengangguran. Justru yang terjadi anggaran itu hanya untuk belanja pegawai, sementara pengangguran tidak pernah tercover.

“Kami lebih setuju adanya revisi undang-undang otonomi daerah, karena selama ini otonomi daerah itu tidak bisa mengakomodir penganggunaan yang terus bertambah. Pembukaan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah pengangguran,” tuturnya.

Said berharap, pemerintah daerah bisa memberikan instrumen baru bagi penganggunan dengan cara memperbanyak pelatihan dan tempat pemuda untuk berkreasi. ‘’Pengangguran harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Beri mereka tempat untuk berkreasi sehingga tidak melakukan hal yang merugikan orang lain,’’ harapnya. (rif/mk)

SUMENEP – Keberadaan dua pulau di Kecamatan Gili Genting, yaitu Pulau Pasir Putih dan Pulau Keramat, hilang terendam air. Hal ini diduga akibat eksploitasi pasir besar-besaran yang dilakukan masyarakat.

Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayugi mengatakan, saat dirinya kunjungan kerja ke daerah tersebut beberapa waktu lalu, dirinya menerima laporan terendamnya pulau yang bersebelahan dengan Pulau Gili Gilingan tersebut dari warga setempat. “Kami melihatnya, memang kondisi dua pulau itu saat ini sudah tidak ada.

Hilang, rata dengan laut.

Bahkan, permukaan pulau itu sudah tidak terlihat lagi,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menduga tenggelamnya dua pulau tersebut akibat eksploitasi pasir besar-besaran yang dilakukan warga. Penambangan pasir tersebut dilakukan menggunakan alat modern.

“Jadi penambangan pasirnya seperti disedot dari bawah.

Alat-alatnya sudah modern.

Bukan lagi digali manual seperti penambangan pasir biasa,” ujarnya, Senin (13/5).

Pasir yang ditambang warga dari dua pulau tersebut bukan pasir biasa, mengingat penambangan yang dilakukan jumlahnya besar dan menggunakan alat modern. “Kalau cuma pasir, kan, di tempat lain banyak.

Tapi, kenapa, kok, pasir di pulau ini yang diincar? Bisa jadi ada kandungan berharga dalam pasir di sini (Pulau Pasir Putih dan Keramat),” jelasnya.

Bambang meminta pemerintah serius menindaklanjuti laporan warga kepada dewan. Saat ini keberadaan Pulau Pandan yang bersebelahan dengan dua pulau tersebut juga ikut terancam.

“Kalau dibiarkan, penambangan pasir itu akan merembet ke Pulau Pandan. Bukan tidak mungkin Pulau Pandan akan tenggelam juga. Padahal, Pulau Pandan itu ada penghuninya. Kalau Pulau Pasir Putih dan Pulau Keramat memang tidak berpenghuni, tetapi menjadi tempat mencari nafkah warga sekitarnya,” terangnya.

Saat ini di sekitar Pulau Pasir Putih dan Pulau Keramat puluhan perahu bersandar. Perahu-perahu tersebut milik warga yang menambang pasir. Mereka diduga merupakan warga Kabupaten Pamekasan.

“Warga sudah sempat menghalau para penambang pasir itu. Tali-tali perahunya pun diputus oleh warga.

Tapi, mereka mengklaim punya hak atas pulau itu, karena dua pulau itu milik Pamekasan,” ungkapnya.

Klaim dua pulau tersebut milik Pamekasan juga perlu disikapi serius. Karena menurutnya, dari empat kabupaten di Madura, yang memiliki pulau hanya Sumenep dan Sampang. “Setahu saya, Pamekasan itu tidak punya pulau. Lha ini, kok, bisa mengklaim dua pulau itu masuk wilayah Pamekasan? Ini perlu disikapi serius,” tuturnya.

Bupati Sumenep A. Busryo Kariem ketika dikonfirmasi mengaku sudah menerima laporan hilangnya dua pulau tersebut akibat penambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat Pamekasan. Ia berjanji akan secepatnya menindaklajuti laporan tersebut dengan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pamekasan karena sudah termasuk wilayah teritori.

Ia juga berjanji dalam dua pekan ke depan akan melihat langsung dua pulau di Kecamatan Gili Genteng yang hilang. “Iya, saya pasti tindaklanjuti hal itu. Kami akan turun ke lapangan sebelum berkoordinasi ke Pemkab Pamekasan karena sudah menyangkut wilayah,” tuturnya di ruang kerjanya. (edy/athink/mk)

4

PAMEKASAN

SELASA 14 MEI 2013 NO.0116| TAHUN II

UJIAN NASIONAL

88 Siswa SD Dipastikan Tidak Lulus UN

KRITIK KORUPSI. Seorang Tunawisma beristirahat di samping mural manusia berkepala sapi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (13/5). Mural tersebut merupakan bentuk kritik terhadap perilaku korupsi yang terjadi di negara ini.

Warga Menolak Hasil Pilkades PAMEKASAN- Ratusan warga dari dua desa, Senin (13/5), menggelar aksi unjukrasa secara bersamaan menolak hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di desa masing-masing karena dinilai sarat dengan kecurangan. Dua desa itu antara lain, Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan dan Desa Klompang Barat, Kecamatan Pakong.

Warga Desa Branta Pesisir mengatasnamakan Persatuan Rakyat Desa Branta Pesisir (PRBP) melakukan aksi di halaman Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) setempat meminta pelaksanaan Pilkades di desanya diulang.

Mereka menuding, panitia pemilihan pimpinan di desa mereka telah berbuat curang setelah ditemukan adanya surat suara yang jumlahnya melebihi jumlah total pemilih dalam Pilkades yang melakukan pemungutan suara. Mereka juga menuding panitia bersikap tidak netral karena mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu calon.

Koordinator aksi, Alfian Ramadhani, mengatakan ketidak netralan panitia penyelenggaran sudah nampak dari awal. Sebab, mereka lebih condong mengarahkan pemilih ke salah satu calon.

PRBP juga menilai, petugas kepoisian juga tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebab, mereka yang seharusnya mengawasi dan menjaga keamanan pelaksanaan Pilkades, dinilainya justru memposisikan dirinya pada salah satu calon dengan memberikan kode dengan tangan pada calon pemilih.

“Kami meminta agar Bupati Pamekasan memerintahkan untuk pelaksanaan Pilkades ulang di Branta Pesisir dan mengganti seluruh panitia penyelenggaranya,” kata Alfian.

Pilkades di Desa Branta

Peisisir diikuti oleh dua orang calon Kades. Mereka adalah Misbahul Lailah dan Jamal Arifin.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris, mengatakan komisinya akan mempelajari keluhan yang disampaikan masyarakat Branta Pesisir, yang selanjutnya akan dibahas di jajaran internal untuk diambil keputusan.

“Saat ini aspirasi dari bapak ibu sekalian akan dipelajari di Komisi A dan akan segera dibahas sebelum ditetapkan,” kata politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Suli menambahkan, yang berhak dan berwenang dalam membantu menyelesaikan sengketa Pilkades di desa itu adalah Tim Pengarah Pilkades Tingkat Kabupaten yang bekerjasama dengan pihak kepolisian, sesuai Keputusan Bupati Pamekasan.

Ditempat yang berbeda, ratusan warga Klompang juga berunjukrasa di depan Pendopo Ronggosukowati menuntut Bupati Ahmad Syafii tidak melantik kepala desa terpilih desa itu serta meminta agar Pilkades di desanya diulang.

Warga menilai, terjadi kecurangan dalam pilkades, karena setelah dilakukan penghitungan perolehan suara, terjadi selisih antara jumlah warga yang memilih dengan kertas suara yang ada.

“Kalau masih dipaksakan akan dilantik, kami akan mengangkat kepala desa sendi-

ri,” kata Shaleh, koordinator aksi.

Bupati Pamekasan Akhmad Syafii meminta agar warga yang tidak puas dengan pelaksanaan pilkades di desanya melakukan langkah hukum.

“Kami sudah menyampaikan kepada mereka agar sengketa pilkades ini diselesaikan secara hukum. Kami tidak memiliki kewenangan untuk mencampurinya,” katanya.

Panggil Camat Bupati Pamekasan Achmad Syafii memanggil para camat terkait kisruh pelaksanaan pemilihan kepada desa di wilayah itu pada 11 Mei 2013.

Menurut Achmad Syafii, Senin, camat yang akan dipanggil tiga orang, yakni Camat Tlanakan, Pakong dan Camat Proppo sebab pilkades kisruh tiga hari lalu itu di tiga wilayah kecamatan.

“Kami juga berencana memanggil pihak panitia pelaksana pilkades di tiga desa yang bermasalah itu,” kata Achmad Syafii.

Ketiga pilkades yang berlangsung kisruh itu, masingmasing Desa Branta, Kecamatan Tlanakan, Desa Klompang Barat, Kecamatan Pakong dan Desa Banyubulu, Kecamatan Proppo.

Bupati Achmad Syafii lebih lanjut menjelaskan, selain memanggil camat, pihaknya juga akan meminta masukan dari lembaga legislatif dan Badan Pembangunan Masyarakat Desa (BPMD) selaku instansi berwenang yang menangani masalah pilkades.

Ia mengatakan pihaknya juga akan meminta penjelasan institusi kepolisian, yakni Kapolsek di tiga kecamatan dan Polres Pamekasan sebab sebagian warga menduga kisruh pilkades yang terjadi di tiga desa itu karena ada oknum

aparat yang tidak bersikap netral atau berpihak pada calon tertentu.

“Pemanggilan camat, panitia pelaksanaan dan koordinasi dengan petugas keamanan ini akan kami lakukan malam ini mulai pukul 18.30 WIB di pendopo pemkab Pamekasan,” kata Achmad Syafii.

Menurut Kepala BPBD Pemkab Pamekasan Moh Zakir, jumlah desa yang menggelar pilkades pada 11 Mei 2013 itu sebanyak 27 desa tersebar di 13 kecamatan.

Akan tetapi, dari jumlah itu sebanyak 3 desa berlangsung kisruh, sedangkan 24 desa lainnya berlangsung dengan aman dan lancar, tanpa protes dari pendukung calon dan masyarakat desa.

DPR Kaji Komisi A DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, akan mengkaji dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepada desa hingga menyebabkan kericuhan.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan Suli Faris, Senin menyatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar serap aspirasi dengan pihak terkait guna memperoleh datadata pelanggaran dalam pelaksanaan pilkades itu.

“Kami sudah menerima aspirasi secara langsung dari sebagian masyarakat desa yang menggelar pilkades dan pelaksanaannya terindikasi ada pelanggaran, salah satunya di Desa Branta, Kecamatan Tlanakan,” kata Suli Faris.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan Suli Faris mengemukakan hal ini seusai menemui perwakilan warga Desa Branta, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan yang berunjuk rasa ke kantor DPRD setempat.

Ratusan warga desa yang mengatas namakan diri Persatuan Rakyat Desa Branta Pesiri ini datang ke kantor DPRD Pamekasan memprotes pelaksanaan pilkades di desanya, karena terindikasi penuh kecurangan.

Menurut korlap aksi, Alfian Ramadhani, ada lima indikasi kecurangan dalam proses pemilihan kepala desa yang digelar Sabtu (11/5) itu.

Pertama, pada pelaksanaan penghitungan surat suara di kotak suara terakhir ditemukan beberapa surat suara lebih dari jumlah pemilih yang hadir. Menurut warga, indikasi itu membuktikan panitia tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

“Yang kedua, adanya penghentian penghitungan hasil perolehan suara tanpa alasan yang jelas,” katanya.

Indikasi penyimpangan yang ketiga yang disampai-

kan warga saat aksi ke kantor DPRD Pamekasan ialah adanya upaya panitia mengarahkan pemilih kepada salah satu calon, serta oknum aparat kepolisian yang bertugas mengamankan pilkades.

Oleh sebab itu, massa yang mengatasnamakan diri Persatuan Rakyat Desa Branta ini menuntut agar pihak tim pengarah pilkades Kecamatan Tlanakan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Branta agar tidak memberikan surat pengantar pelantikan, kepala desa terpilih.

“Kami juga menuntut agar Kapolres Pamekasan memberikan sanksi kepada oknum petugas yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkades di desa kami,” kata Alfian Ramadhani.

Tuntutan selanjutnya, massa meminta agar Bupati Pamekasan Achmad Syafii tidak melantik kepala desa terpilih, serta mendesak panitia pelaksana dan mengulang pelaksanaan pilkades di desa itu.

Usai berunjuk rasa ke kantor DPRD Pamekasan, massa selanjutnya bergerak menuju pendopo pemkab di Jalan Pamong Praja, bergabung dengan pengunjuk rasa lain dari Desa Klompang Barat, Kecamatan Pakong dalam kasus yang sama.

Pilkades bermasalah di Desa Branta, Kecamatan Tlanakan ini merupakan program pilkades serentak tahap kedua yang digelar di wilayah Kabupaten Pamekasan.

Selain di Desa Branta, Kecamatan Tlanakan dan Desa Klompang Barat, Kecamatan Pakong, pilkades bermasalah juga terjadi di Desa Banyulu Bulu, Kecamatan Proppo.

“Ada tiga desa yang bermasalah dari 27 desa yang menggelar pilkades pada 11 Mei 2013 ini,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMB) Pemkab Pamekasan Moh Zakir.

Di Desa Branta, pelaksanaan pilkades bermasalah, karena jumlah surat suara melebihi jumlah pemilik yang menggunakan hak pilihnya di desa itu.

Sedangkan di Desa Klompang, Kecamatan Pakong, penyimpangan berupa banyaknya surat suara yang tercoblos lebih dahulu, dan pantia pelaksana cenderung memihak salah satu calon tertentu.

Sementara penyimpangan di Desa Banyubulu, Kecamatan Proppo, juga sama, yakni karena akibat pelaksanaan pilkades di desa itu terindikasi bernuansa politik uang. (awa/ ant/muj)

PAMEKASAN- Sebanyak 88 siswa dari 16. 462 peserta Ujian Nasional (UN) sekolah dasar (SD) sederajat di Kabupaten Pamekasan dipastikan tidak lulus UN. Mereka tidak mengikuti Ujian Nasional reguler maupun susulan.

Ke-88 siswa ini tersebar di berbagai lembaga pendidikan negeri dan swasta di 13 kecamatan se Pamekasan, dengan rincian, siswa SD Negeri dan Swasta sebanyak 56 peserta dan MI swasta sebanyak 32 peserta.

Kepala Seksi Pembelajaran Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan HR. Mutammam, Senin (13/5), memastikan para siswa itu sudah membuat pernyataan berhenti dan tidak akan mengikuti UN setelah tercantum dalam Daftar Nominasi Tetap (DNT).

Tamam mengatakan ada beberapa alasan yang disampaikan, diantaranya karena faktor ekonomi dan ada juga yang pindah tempat bersama orang tuanya yang bekerja ke luar daerah, serta pindah ke pesantren.

Disinggung soal potensi penggelebungan data siswa menyusul adanya BOS dan dampaknya terhadap ketidaikutsertaan siswa, Mutammam mengaku tidak tahu pasti. Sebab, pihaknya hanya memperoses usulan peserta yang diajukan kepala sekolah melalui cabang dinas, sampai akhirnya dinyatakan sebagai DNT. “Yang jelas mereka sudah menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri melalui kepala sekolah masing-masing.

Kalau mungkin ada data fiktif, saya kurang paham, karena kami hanya memproses data berdasar usulan kepala sekolah,” katanya.

Dijelaskan, setelah pengumuman kelusan yang rencananya pada 8 Juni mendatang, pihaknya akan mengupayakan para siswa itu bisa mengikuti UN tahun

depan. Sebab peluang untuk ikut UN maupun ujian kejar paket A sudah tidak ada karena ujian kejar paket dilaksanakan bersamaan dengan UN reguler.

Upaya yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan pendekatan ke masing-masing sekolah asalnya agar para siswa ini diberi peluang untuk mengikuti UN tahun depan.

Upaya yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan pendekatan ke masing-masing sekolah asalnya agar para siswa ini diberi peluang untuk mengikuti UN tahun depan.

Dibanding pelaksanaan UN dua tahun sebelumnya, angka ketidak ikut sertaan siswa ini menurun drastis sekitar 82 persen. Pada saat itu, angka ketidak ikut sertaan siswa mencapai 460 orang, sedangkan tahun lalu sekitar 160 orang.

Dengan demikian, pada tahun ini cendrung menurun 50 persen dibanding tahun lalu. Mutammam menambahkan, dibanding beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur, angka ketidak ikutsertaan siswa ini tergolong sedikit. Sebab di dareah lain masih diatas jumlah tersebut.

Penyelenggara UN SD sederajat di Kabupaten Pamekasan mencapai 757 sekolah dengan total peserta mencapai 16.462 siswa. Sedangkan jadwal UN susulan tingkat SD berlangsung mulai 13-15 Mei 2013. Mata pelajaran yang diujikan meliputi Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. (uzi/muj)

GUGAT ADANYA SUMBANGAN

Komisi D Minta Penjelasan Pimpinan SMP Negeri 7 PAMEKASAN- Komisi D DPRD Pamekasan, Senin (13/5), memanggil Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Pamekasan, Puji Santoso dan sejumlah guru di sekolah tersebut. Mereka dimintai penjelasan soal dugaan adanya pungutan sumbangan dana kepada siswa kelas III di sekolah itu.

Pemanggilan tersebut berawal dari laporan sejumlah orangtua siswa ke DPRD tentang adanya sumbangan sebesar Rp. 55 ribu yang dinilai tidak sesuai dengan prosesdur. Besar sumbangan tersebut diantaranya sebagai sumbangan untuk perpisahan sebesar RP. 15 ribu, biaya foto Rp.20 ribu, dan biaya ijazah sebesar Rp.20 ribu.

Hanya saja, pertemuan dengan pimpinan SMP Negeri 7 yang berlangsung di ruang Komisi D DPRD pamekasan tersebut, berlangsung tertutup dan tidak satupun wartawan yang diperbolehkan masuk untuk melakukan peliputan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini mengatakan setelah dilakukan kralifikasi ternyata laporan tersebut murni karena salah faham. Sekolah meminta sumbangan kepada siswa kelas III, karena biaya-biaya tersebut tidak masuk dalam pembelanjaan yang didanai Biaya Operasional Sekolah (BOS).

“Itu tida dipahami oleh sebagian orangtua siswa dan menganggap ada pungutan liar,” kata Juhaini.

Sebagian orangtua murid keberatan, karena penarikan biaya untuk kegiatan akhir sekolah tersebut, diputuskan secara sepihak, dan tidak melalui koordinasi dengan mereka.

Dalam pertemuan itu juga diakui, pihak sekolah tidak melakukan pembahasan penetapan biaya sumbangan itu dengan orangtua siswa, sehingga muncul tudingan tersebut.

“Seharusnya, penarikan sumbangan itu dibahas bersama dengan orangtua siswa sehingga tidak ada salah paham,” katanya.

Hasil kesepakatan dalam pertemuan itu, jelas dia, penarikan sumbangan tersebut akan dilanjutkan, dengan catatan dalam keputusanya melibatkan orangtua atau wali siswa, dan diberitahukan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Pamekasan, Mohammad Tarsun enggan memberikan keterangan kepada media tertang persoalan yang terjadi di SMP Negeri 7. Tarsun mengatakan penjelasan masalah tersebut diserahkan ke Komisi D DPRD Pamekasan.

Hanya Tarsun memperbolehkan sekolah memungut biaya diluar dana BOS, asalkan ada kesepakatan bersama dengan wali murid yang disetujui komite masing-masing sekolah.

“Boleh menarik sumbangan selama ada kesepakatan dengan orangtua atau wali siswa dan disetujui masing-masing Komite Sekolah,” katanya. (awa/muj)

PAMEKASAN

Kepala Kankemenag Bantah Tilep Tunjangan Fungsional Guru PAMEKASAN- Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan Nurmaludin akhirnya angkat bicara soal tudingan korupsi dana tunjangan fungsional guru sebesar Rp. 15,4 miliar yang dilayangkan kepadanya. Tudingan ini dinilai tidak berdasar dan mengada-ngada untuk menjatuhkan dirinya.

Nurmaludin, melalui sambungan telpon genggamnya mengatakan, dana tunjangan fungsional guru swasta maupun PNS yang tidak mendapat sertifikasi, sudah disalurkan melalui rekening masing-masing.

Rinciannya, tunjangan untuk sekitar 8 ribu guru lebih disalurkan melalui BTN sedangkan tunjangan untuk 995 guru sisanya disalurkan melalui BNI.

5

SELASA 14 MEI 2013 NO.0116| TAHUN II

“Sudah disalurkan semua melalui rekening masingmasing. Silahkan dicek. Memang pencairannya tidak melalui BTN semua, karena pada waktu itu masa peralihan, jd tunjangan untuk sekitar seribu guru disalurkan melalui BNI,” katanya, Senin (13/5).

Dalam kesempatan itu, Nurmaludin juga membantah tudingan penyaluran dana dilakukan oleh pegawai

Kemenag Pamekasan di KUA. Sebab, pencairan dana itu dilakukan oleh petugas bank didampingi aparat kepolisian. Pencairan di KUA ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masingmasing guru.

Dijelaskan, tunjangan fungsional guru swasta tahun 2012 yang sudah disalurkan, masing-masing sebesar Rp. 3 juta perorang dipotong pajak. Sedangkan tunjangan untuk guru PNS non sertifikasi sebesar Rp. 250 ribu per guru, sudah disalurkan melalui rekening masing-masing, bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan.

Sebelumnya, sejumlah aktivis Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) melapor-

kan Nurmaludin ke Kejari Pamekasan atas tuduhan melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) karena diduga menggelapkan dana tunjangan fungsional guru sebesar Rp. 15,4 miliar lebih.

Dana ini merupakah hak dari 5.137 guru tingkat TK sampai MA, yang diduga tidak disalurkan pada 2012 lalu.

Berdasar data yang dimiliki aktivis ARAK, pada saat itu, sebanyak 9.834 guru di bawah naungan Kemenag Pamekasan mendapatkan tunjangan dari pemerintah pusat, masing-masing sebesar Rp. 3 juta per orang.

Namun dari jumlah penerima yang seharusnya mendapatkan tunjangan itu,

diduga hanya disalurkan kepada 4.697 orang penerima.

Yaitu guru TK atau Raudatul Atfal (RA) sebanyak 1.001 orang, guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 1.660 orang, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1.311 orang dan guru Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 725 orang. Sedangkan pencairan dana untuk 5.137 guru, atau sekitar Rp. 15,4 miliar tidak jelas.

Selain itu, proses pencairan kepada 4.697 guru penerima tunjangan itu juga dinilai menyalahi prosedur, karena dicairkan di masingmasing kantor urusan agama (KUA) di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan, bukan melalui bank. (uzi/ muj)

KELENGKAPAN DEWAN

Pelantikan Ketua DPRD Belum Jelas PAMEKASANSurat Keputusan (SK) pengangkatan Halili, sebagai ketua DPRD Kabupaten Pamekasan sampai saat ini belum terbit.

Padahal, surat pemberitahuan dan permohonan pelantikan sudah disampaikan ke Gubernur Jawa Timur, sebulan lalu, oleh Bupati Pamekasan yang saat itu masih dijabat Kholilurrahman.

Halili menggantikan Kholil Asyari yang saat itu mencalonkan diri dan terpilih sebagai Wakil Bupati (Wabub), mendampingi Achmad Syafii Bupati Pamekasan saat ini. Setelah memenangi Pilkada, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selaku pemenang pemilu legislatif (Pileg) 2009 lalu, akhirnya merekomendasikan Halili sebagai ketua DPRD. Menanggapi hal itu, Halili mengatakan, sampai saat ini sekretariat DPRD Pamekasan terus menunggu kepastian penerbitan SK itu dari gubernur. Dirinya menduga, lambatnya penerbitan SK itu karena di internal DPRD Pamekasan masih ada proses pengganti antar waktu (PAW) di fraksi PPP. Dimungkinkan, penerbitan SK pengangkatan ketua DPRD sekaligus PAW keanggotaan Khalil Asy’ari dilakukan bersamaan sehingga tidak perlu menggelar sidang istimewa dua kali untuk pelantikan.

Pelantikan ketua DPRD akan dilakukan oleh hakim pengadilan negeri (PN) setempat, sedangkan pelantikan anggota DPRD yang di PAW dilakukan oleh ketua DPRD. “Mungkin itu juga men-

jadi pertimbangan gubernur, makanya kami tetap menunggu,” kata Halili, Senin (13/5).

Informasi terakhir, PAW Kholil Asyari mengerucut kepada dua nama. Namun DPC PPP masih merahasiakan dua nama tersebut karena masih akan digodok di internal partai dan akan dikonsultasikan kepada para ulama PPP. Halili menjelaskan, proses PAW Kholil Asyari bukan ranah sekretariat DPRD Pamekasan, sebab PAW merupakan kewenangan partai Politik dalam hal ini DPC PPP Pamekasan. Meskipun dirinya merupakan anggota frakasi PPP, namun tidak punya hak untuk ikut campur tangan terhadap persoalan PAW tersebut.

Informasi terakhir, PAW Kholil Asyari mengerucut kepada dua nama. Namun DPC PPP masih merahasiakan dua nama tersebut karena masih akan digodok di internal partai dan akan dikonsultasikan kepada para ulama PPP. Kriteria pengganti Kholil Asyari harus memiliki loyalitas kepada partai politik, serta sesuai dengan mekanisme Undang-undang Pemilu. (uzi/muj)

Insentif Guru

Kemenag Tidak Penuhi Panggilan DPRD Pamekasan PAMEKASANKepala Kantor Kementrian Agama Pamekasan Nurmaluddin, dan sejumlah pejabat di lingkungan kantor tersebut, tidak menemuhi panggilan Komisi D DPRD setempat.

JELANG LAWAN PERSITA. Pesepakbola Persepam Madura United (P-MU) mengikuti latihan pemantapan strategi, guna menghadapi Persita Tangerang, di Stadion Soenarto Hadiwidjojo, Pamekasan, Jatim. P-MU akan melakukan tanding tandang melawan Persita dalam putaran kedua kompetisi Indonesia Super League.

KEANGGOTAAN PARLEMEN

PBB Usulkan Pengganti Kader yang Pindah Partai PAMEKASANDewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Pamekasan mengusulkan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Muhdlar Abdullah (Haji Muhdlar) dari keanggotaannya di DPRD Pamekasan. Usulan PAW

itu dilakukan karena Haji Muhdlar telah resmi pindah ke partai lain, yakni Partai Nasdem.

Sekretaris DPC PBB Pamekasan, Suli Faris, Senin (13/5), mengatakan Muhdlar Abdullah telah secara resmi pindah partai dengan dibuktikan pendaf-

tarannya sebagai bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Nasdem.

Hijrahnya Muhdar Abdullah anggota DPRD pamekasan fraksi partai bulan bintang (PBB) ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem) langsung disikapi serius

oleh jajaran petinggi PBB. “Minggu (12/5), kami sudah megusulkan kepada pimpinan DPRD Pamekasan untuk dilakukan pergantian antar waktu saudara Muhdlar Abdullah. Surat pengajuan itu sudah kami kirim dan tinggal menunggu

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur,” kata Suli Faris.

Suli menjelaskan, sebelum usulan PAW dikirimkan, pimpinan PBB Pamekasan sudah memanggil Muhdar Abdullah untuk dimintai penjelasan tentang kepindahannya ke parpol lain. Dalam penjelasannya, Haji Muhdlar mengaku sudah positif maju sebagai bakal Caleg DPR RI dari Partai Nasdem.

“Dengan penjelasan itu, partai berkeputusan untuk mengusulkan pergantian antar waktu, karena beliau sudah bukan lagi kader PBB,” katanya.

Saat ini, jelas Suli, partainya sudah menyiapkan nama pengganti yang akan mengisi kursi Muhdar Abdullah hingga masa akhir jabatanya yakni Bahrullah sodik dari Daerah Pemilihan 2 (Proppo dan Palengaan).

Sementara pengganti Muhdlar sebagai Wakil Ketua DPRD, kata Suli, masih akan dibahas di kemudian hari. Dia juga menepis isu bahwa dirinya yang akan duduk sebagai Wakil Ketua DPRD menggantikan Muhdlar.

Ketua DPRD Pamekasan, Halili, Saat ini usulan PAW yang diajukan PBB tersebut tengah dikaji, dan selanjutnya akan dikirim ke Bupati Pamekasan, untuk diusulkan ke Gubernur Jawa Timur.

“Usulan PAW dari PBB sudah kami terima dan akan segera kami tindaklanjuti,” kata Halili. (awa/muj)

Sebelumnya, sebanyak 5.137 guru yang bertugas di sejumlah lembaga pendidikan di bawah naungan Kantor Kemenag Pamekasan menuntut pencairan tunjangan insentif 2012 yang hingga awal Mei 2013 belum dicairkan.

Para pejabat Kemenag Pamekasan itu sedianya, Senin (13/5), akan dimintai penjelasan atas pengaduan tentang kejelasan tunjangan insentif guru tahun 2012, mutasi guru MAN, dan pemotongan gaji PNS untuk koperasi.

“Pemanggilan ini kami lakukan untuk meminta klarifikasi secara langsung terhadap pengaduan sejumlah guru,” kata Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Makmun.

Makmun menjelaskan, ketidak hadiran para pejabat Kemenag Pamekasan itu dikarenakan sedang menjalankan tugas ke luar kota.

Karenanya, pihaknya akan melakukan penjadualan ulang pertemuan tersebut.

Komisi D, kata dia, juga berencana akan berkoordinasi dengan pimpinan Bank Tabungan Negara (BTN) Pamekasan. Hal itu dilakukan, karena BTN merupakan bank yang ditunjuk pemerintah untuk mencairkan

tunjangan insentif guru tersebut.

Sebelumnya, sebanyak 5.137 guru yang bertugas di sejumlah lembaga pendidikan di bawah naungan Kantor Kemenag Pamekasan menuntut pencairan tunjangan insentif 2012 yang hingga awal Mei 2013 belum dicairkan.

Para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Madrasah Swasta (PGMS) Pamekasan itu berunjuk rasa ke kantor Kantor Kemenag menuntut pimpinan lembaga itu segara mencairkan tunjangan insentif yang menjadi hak mereka.

Para guru non-PNS dari berbagai lembaga pendidikan se-Kabupaten Pamekasan itu mengaku, seharusnya insentif itu telah diberikan pada tahun 2012, namun hingga Mei 2013 ini belum dicairkan.

Mereka menuding, dana tersebut sengaja diendapkan pimpinan Kemenag Pamekasan karena di kantor Kemenag lain di Jawa Timur, dana tersebut sudah tersalurkan secara keseluruhan.

Pada tahun 2012, sebanyak 9.834 guru di bawah naungan Kemenag Pamekasan mendapat tunjangan insentif dari pemerintah pusat, masing-masing sebesar Rp3.000.000. Akan tetapi, dari jumlah itu, hanya 4.697 orang yang sudah menerima dana tersebut.

Mereka yang sudah menerima itu terdiri dari guru TK atau Raudatul Atfal (RA) sebanyak 1.001 orang, guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 1.660 orang, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1.311 orang dan guru Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 725 orang.

Jika dijumlahkan, maka total dana tunjangan yang belum dicairkan mencapai Rp. 15,411 miliar.(awa/ muj)

6

SAMPANG

SELASA 14 MEI 2013 NO.0116 | TAHUN II

GTT K2

Disdik Akan Kumpulkan Semua UPTD

ant/irwansyah putra

UNJUK RASA: Warga tergabung masyarakat anti maksiat dan ibu majelis Ta'lim dusun Sibayak berunjukrasa di lokasi yang kerap dijadikan tempat perjudian di Desa Setui, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Senin (13/5). Warga mengharapkan pihak aparat penegak hukum untuk menutup dan menghukum aktor yang mendalangi perjudian di lokasi itu agar Banda Aceh sebagai kota madani dapat terwujud.

Pembangunan Pustu Diduga Melanggar Prosedur SAMPANG - Pembangunan gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) yang teletak di Desa Pacanggaan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang diduga telah menyalahi prosedur, karena pembangunan Pustu tersebut menggunakan biaya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada 2012 lalu dengan nilai anggaran kurang lebih Rp 157 juta.

Menurut Ketua LSM Lingkar Rakyat Sampang (Liras) Alan Kaisan, saat ditemui Senin (13/5) kemarin, pembangunan Pustu di Desa Pacanggaan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang tersebut dengan jelas melanggar prosedural, karena

tak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang pedoman umum penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Di peraturan Gubernur Jatim pada pasal 8 poin d disebutkan peningkatan de-

rajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok, bukan pembangunan pustu yang notabene untuk pelayanan kesehatan bersifat umum, seperti yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sampang, khususnya Dinas Kesehatan Sampang,” jelas Alan sambil menunjukkan dokumen Pergub, Senin (13/5).

Alan mengungkapkan berdasarkan data yang dimilikinya, pembangunan Pustu di Kabupaten Sampang pada anggaran tahun 2012 tidak

hanya Desa Pacanggaan saja yang menggunakan dana DBHCHT. “Selain di desa Pacanggaan ada juga pembangunan Pustu di Desa Anggersek, Kecamatan Camplong, dan Pustu di Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang,” ungkapnya.

Bahkan menurut Alan Kaisan, bangunan tersebut terkesan dibiarkan tidak difungsikan, meskipun pekerjaannya sudah selesai, sehingga keberadaan pustu terkesan main-main untuk mengalokasikan dana DBHCHT yang jelas-jelas sudah tidak sesuai

dengan Pergub.

“Jika pihak Dinkes tidak bisa menjelaskan secara teknis, maka dugaan pembangunan yang telah menyalahi prosedur ini akan kami laporkan melalui jalur hukum,” ujarnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui saluran telepon seluler terkait tudingan LSM Liras atas penggunaan dana DBHCHT untuk pembangunan pustu dimaksud, Kadinkes Sampang Firman Pria Abadi tidak memberikan jawaban meskipun nada sambung telepon seluler pribadinya aktif. (hol/msa/rah)

PERTANIAN

Petani Lebih Menyenangi Turun Hujan

ryan hariyanto/koran madura

BELUM PANEN: Kondisi sawah yang ditanami padi belum panen, warga masih berharap hujan kembali turun.

SAMPANG - Akibat hujan turun selama dua hari di kawasan Desa Kodak, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, sebagian warga senang karena sawah mereka bisa dialiri air

hujan. Warga pun tidak kerepotan lagi mencari air.

Berdasarkan pantauan Koran Madura di lapangan, sebagian warga desa setempat memang rata-rata masih mena-

nam padi untuk kedua kalinya.

Selain itu, para petani di desa tersebut ada juga yang menanam cabe.

Menurut Hatija (50), warga Dusun Glugur, Desa Kodak,

Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, dirinya merasa senang ketika hujan datang, karena dirinya tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengalirkan air dari sungai ke sawahnya yang biasanya menggunakan mesin pompa air.

“Ya, senang Mas, kalau ada hujan seperti sekarang ini.

Kami harus mengisi air dari sungai ke sawah menggunakan mesin pompa air ketika tidak ada hujan. Tentunya kami harus mengeluarkan biaya untuk bahan bakarnya,” kata Hatija dengan logat Maduranya yang kental.

Menurut Hatija, meski kondisi cuaca panas, tanaman padinya yang ditanam di lahan sekitar satu hektar itu masih bisa mendapatkan air dari aliran sungai. Akan tetapi, sungai di desanya itu meski satu aliran dengan waduk klampis Kecamatan Kedungdung, namun sungai tersebut seringkali tidak ada airnya.

“Kalau air di sungai sudah kering, susah. Sungai terkadang tidak ada airnya. Bagi saya pribadi, lebih baik turun hujan seperti ini,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Gofur (45), warga setempat. Ia menuturkan meski air sudah mulai baik, pupuk kimia yang sering tidak ada.

“Kalau air sudah ada, tinggal pupuk areanya yang kadang kosong dari sebagian toko, bisa gak bagus hasil tanam tani di sini,” ujarnya.

Akibatnya, lanjut Gofur (48), warga petani di dusunnya harus mencari pupuk urea ke daerah lain. Meski lokasinya jauh, bahkan mencapai sekitar lima kilo meter.

Dirinya berharap pemerintah setempat membantu distribusi pupuk ke petani agar tanaman tumbuh baik. “Kami berharap pemerintah turun tangan membantu petani, ya minimal bantuan pupuklah,” kata Gofur. (ryn/msa/rah/rah)

SAMPANG – Plt Kepala Dinas Pendidikan Sampang Sumadi melalui Kabid Tendik (Tenaga Kependidikan) Lukito mengaku akan secepatnya mengumpulkan semua Unit Pelayanan Teknis Pendidikan (UPTD) untuk membicarakan tentang GTT yang masuk kategore dua (K2).

Rencana mengumpulkan UPTD itu akan dilakukan karena selama ini antara Dinas Pendidikan dan UPTD berbeda penafsiran mengenai kaharusan GTT K2 masuk tiap hari.

Menurut Lukito GTT K2 wajib masuk tiap hari sebagaimana guru yang sudah PNS. Sedangkan menurut UPTD, GTT K2 tidak wajib masuk tiap hari, sehingga karenanya UPTD tidak mewajibkan GTT K2 masuk tiap hari. Selain itu, UPTD juga mengaku masih belum menerima intruksi, sosialisasi, atau surat pemberitahuan dari Dinas Pendidikan kalau memang GTT K2 harus masuk tiap hari.

Dalam pemberitaan sebelumnya di Koran Madura, sejumlah UPTD menyatakan jadwal masuk GTT K2 masih tergantung kebijakan dari kepala sekolah masingmasing. Mereka belum mewajibkan GTT K2 masuk tiap hari karena terlalu banyak guru yang sukwan, sehingga kepala sekolah harus mengaturnya sesuai jadwal.

Tindakan UPTD dan kepala sekolah yang belum mewajibkan GTT K2 masuk tiap hari tidak sesuai dengan pernyataan kasi perencanaan Dinas Pendidikan Sampang Syaiful Bahri dan juga pernyataan Kabid Tendik Disdik setempat yang mewajibkan GTT masuk tiap hari karena sudah masuk data base K2. Dengan demikian, GTT K2 sudah harus masuk tiap hari sebagaimana PNS. Kabid Tendik (tenaga kependidikan) Lukito ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengatakan tidak ada bedanya antara GTT dengan guru yang sudah PNS, semua harus masuk setiap hari meskipun masih belum ada aturan yang turun secara langsung kepada UPTD di masing-masing kecamatan.

Meskipun tidak ada perintah, maka GTT K2 harus tetap masuk setiap hari.

“Yang namanya guru baik yang GTT maupun guru PNS itu harus wajib masuk setiap hari meskipun itu ada perintah maupun tidak ada perintah dari Dinas Pendidikan,” ucapnya kepada Koran Madura, Senin (13/5).

Bahkan Lukito menyatakan guru tidak harus yang masuk K2, guru yang tidak lolos K2 pun harus masuk tiap hari, apalagi guru yang sudah PNS lebih wajib lagi masuk tiap hari. (jun/msa/ rah)

GAKIN

Kualitas Raskin Buruk SAMPANG – Warga Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang mengeluh karena kualitas beras untuk orang miskin (raskin) sangat buruk dan berkutu.

Selain itu, pendistribusian raskin juga sering mengalami keterlambatan.

Menurut Ketua RT 01/ RW 01 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Kota Sampang, Heru Susanto, kondisi keterlambatan raskin ini sangat memprihatinkan sehingga warganya mempertanyakan ketegasan pemerintah.

“Bayangkan saja, tahun 2013 ini raskin baru cair bulan Maret 2013 selama tiga bulan, sementara yang dua bulan masih belum ada kepastian kapan bisa dicairkan pada penerima RTSM,” keluhnya, Senin (13/5).

Dikatakan Heru, keterlambatan pendistribusian raskin ini masih belum ada jawaban pasti dari pihak pemerintah.

“Saya selaku RT harus menjelaskan pada warga. Selain keterlambatan raskin selama dua bulan, kualitas beras raskin sangat buruk karena banyak kutu berasnya. Kami berharap pihak bulog harus bertanggungjawab terkait buruknya kualitas beras. Jika pihak bulog tidak sanggup menjaga kualitas beras raskin, maka lebih baik program bantuan raskin dihentikan saja karena sangat merugikan warga,” tegasnya.

Menurut Heru, buruknya kualitas beras raskin

dimungkinkan karena beras raskin termasuk stok lama yang sudah numpuk bertahun-tahun di gudang Bulog. Apabila pihak Bulog tidak bisa bertanggungjawab, maka Heru meminta lebih baik mundur dari jabatannya.

“Kami berharap untuk bulan selanjutnya pihak Bulog harus memperhatikan kualitas, jangan asal mendistribusikan.

Selain itu, sebelum pendistribusian raskin pada penerima, kami juga menemukan setiap satu karung raskin berkurang dari ukuran 15 kilogram yang telah ditentukan.

Sedangkan kekurangannya bervariasi mulai dari setengah kilogram hingga dua kilogram,” terangnya.

Berdasarkan data penerima RTSM di RT 01/RW 01 Kelurahan banyuanyar, dari tahun sebelumnya jumlah penerima raskin terus berkurang, bahkan pada tahun 2013 ini berkurang hingga mencapai 15 RTSM. Kebijakan ini juga tidak ada sosialisasi dari pemerintah pada warga sehingga Heru sebagai RT harus memberikan pengertian pada warganya.

Sementara kepala gudang Bulog Sampang Imam Syafi’i saat dikonfirmasi melalui saluran telepon pribadinya tidak memberikan jawaban mengenai berkurangnya timbangan raskin dan kualitasnya yang buruk dan berkutu. (hol/ msa/rah)

KOMODITAS

Pedagang Kebingungan Menentukan Harga Jualannya SAMPANG - Sejumlah pedagang di Kabupaten Sampang merasa khawatir dengan adanya rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Isu kenaikan BBM tersebut masih simpang siur dan belum ada kepastian. Sehingga membuat sejumlah pedagang kebingungan menentukan harga barang komoditinya.

Atas dasar itu, pedagang meminta pemerintah segera memastikan naik atau tidaknya harga bahan bakar minyak.

Sejumlah pedang mengaku

menjadi korban dari rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Ketidakpastian kenaikan harga BBM hingga saat ini telah membuat pembeli sedikit mengalami penurunan. Omzet hasil penjualan pun menjadi jauh berkurang.

Menurut Hj. Sumarti (40), salah satu pedagang di pasar Srimangunan Sampang, akibat isu kenaikan harga BBM itu dirinya telah menjumpai adanya kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dari distributor dan telah berimbas pada tingkat pembelian sejumlah

pelanggannya.

“Kalau ada isu BBM mau naik pasti sembako duluan yang naik, itu pun gak mungkin turun lagi. Bisa jadi omset saya turun Pak, sudah diketahui sejak saya sudah hampir 5 tahun berjualan sembako,” tuturnya, (13/5).

Selain itu, dirinya mengaku tidak tahu kenapa pemerintah bisa mempermainkan rakyatnya seperti ini dengan rencana kenaikan harga BBM yang tak kunjung ada kepastiannya.

“Saya juga bingung, ka-

pan naiknya, agar semuanya pasti dan bukan sekedar gosip pemerintah harus secepatnya mengabarlan itu supaya harga dagangan seragam,” katanya.

Sementara itu, Kasi Pengadaan dan Penyaluran Disperindagtam Kabupaten Sampang Busar Wisono mengatakan meski isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) membuat resah para pedagang, namun hingga kini harga sembilan bahan pokok (sembako) di pasaran masih relatif stabil.

“Isu kenaikan BBM yang

berkembang sekarang ini belum berdampak pada harga sembako di pasaran. Sampai saat ini, harga yang dijual pedagang masih stabil,” katanya melalui saluran teleponnya.

Selain dampak itu, hingga kini pedagang hanya menuturkan bila sepi pembeli. Namun, terhadap harga sembako minggu ini, hanya harga telur yang mengalami penurunan, dari Rp 17 ribu ke Rp 16 ribu perkilo. “Gak ada yang naik, malah ada yang turun seperti harga telur itu,” ucapnya. (ryn/ msa/rah)

holis/koran madura

MEMERIKSA KUALITAS: Sesaat ketua RT Heru Susanto memeriksa kualitas raskin.

SAMPANG

7

SELASA 14 MEI 2013 NO.0116 | TAHUN II

Penderita Leptospirosis Capai 89 Orang SAMPANG - Penderita penyakit leptospirosis, yakni jenis penyakit yang disebabkan oleh kencing tikus di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, saat ini mencapai 89 orang, atau bertambah 54 orang dibanding dua pekan lalu.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang Firman Pria Abadi, pada 1 Mei 2013, jumlah warga Sampang yang diketahui terserang jenis penyakit itu hanya 35 orang, akan tetapi hingga 12 April 2013 mencapai sudah mencapai 89 orang.

“Dari jumlah itu sebanyak sembilan orang meninggal dunia, sedangkan 80 orang sisanya masih menjalani perawatan di rumah sakit,” katanya menjelaskan.

Para penderita leptospirosis ini kebanyakan dirawat di RSD Sampang, dan sebagian terpaksa dirujuk ke rumah sakit di Surabaya, karena kondisinya parah.

Terakhir, penderita yang meninggal dunia bernama Bunari, warga Kelurahan

Banyuanyar, Kecamatan Kota.

Ia sebelumnya dirawat di RSD Sampang, namun karena kondisinya kian parah, korban lalu dirujuk ke rumah sakit Dokter Soetomo di Surabaya.

“Ia dirawat selama tiga hari di sana, lalu akhirnya meninggal dunia,” kata Firman Pria Abadi menjelaskan.

Leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri Leptospira sp yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya (zoonosis).

Jenis penaykit ini dikenal juga dengan nama penyakit "weil", demam "icterohemorrhage", penyakit "swineherd's", demam pesawah (Ricefield fever), demam pemotong tebu (cane-cutter fever), demam lumpur, jaundis berdarah, penyakit Stuttgart, dan de-

mam Canicola.

Penyakit ini, terutama berisiko terhadap orang yang bekerja di luar ruangan bersama hewan, misalnya peternak, petani, penjahit, dokter hewan, dan personel militer.

Selain itu, leptospirosis juga berisiko terhadap individu yang terpapar air yang terkontaminasi.

Leptospirosis merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui air (water borne disease). Urine (air kencing) dari individu yang terserang penyakit ini merupakan sumber utama penularan, baik pada manusia maupun pada hewan.

Di Indonesia sendiri, penularan jenis panyakit ini paling sering terjadi melalui tikus pada kondisi banjir. Sebab, keadaan banjir menyebabkan adanya perubahan lingkungan seperti banyaknya genangan air, lingkungan menjadi becek, berlumpur, serta banyak timbunan sampah yang menyebabkan mudahnya bakteri leptospira berkembang biak.

dr. Bhakti

Dinas Kesehatan Sampang Air kencing tikus terbawa banjir kemudian masuk ke tubuh manusia melalui permukaan kulit yang terluka, selaput lendir mata, dan hidung.

“Sebab sejauh ini kan tikus merupakan reservoir dan sekaligus penyebar utama Leptospirosis, karena bertindak sebagai inang alami dan memiliki daya reproduksi

tinggi,” kata Kepala Dinkes Sampang Firman Pria Abadi menjelaskan.

Beberapa jenis hewan lain yang juga berpotensi menjadi penyebar jenis penyakit ini antara lain sapi, kambing, domba, kuda, babi, dan anjing.

Akan tetapi potensi menularkan kepada manusia tidak sebesar tikus.

Firman lebih lanjut menjelaskan sampai saat ini pihaknya masih terus memperketat pemantauan di sejumlah lokasi rawan banjir di Kabupaten Sampang, juga memberikan bantuan obat secara gratis kepada warga.

Kasus pertama yang ditemukan di Sampang pada tanggal 20 April 2013. Ketika itu satu orang yang meninggal, setelah itu penderita penyakit itu bertambah hingga enam orang yang meninggal dunia dan kini mencapai sembilan orang.

Korban Meninggal Dunia Penderita bakteri laptosiroses yang meninggal hingga

kini sudah mencapai 9 orang.

Sebab pada hari Minggu (12/5) kembali seorang penderita bakteri kencing tikus meninggal dunia. Korban itu bernama Bunari (45), warga Jalan Permata Kecamatan Sampang setelah dilarikan ke rumah sakit Soetomo Surabaya, karena korban masuk dalam kategori berat.

Korban meninggal karena sering bepergian ke pasar atau wilayah rawan banjir sehingga korban terkena penyakit bakteri laptosirosis. Diperkirakan korban sudah lama menderita penyakit leptosirosis, namun baru diketahui dan diobati ke Rumah Sakit Sampang yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit di Surabaya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dr Bhakti mengatakan penyakit korban sudah masuk pada kategori berat sehingga menyebabkan komplikasi pada ginjal dan liver, karena apabila korban masuk pada kategori ringan gejala yang dialami dari panas menggigil, sakit kepala sampai

mata terasa sakit, mual, muntah, dan nyeri pada otot.

“Korban meninggal bisa dikatakan pada kategori berat karena korban sudah mengalami komplikasi pada ginjal dan liver. Pada hari Jumat kami langsung merujuknya ke Rumah Sakit dr. Soetomo di Surabaya. Setelah mendapatkan perawatan korban meninggal pada hari Minggu kemarin” ucapnya.

Menurut Bhakti, kalau penderita penyakit laptosirosis dalam kategori ringan masih bisa diobati dengan docyciclin 100 ml gram dan Amoxicilin 500 ml gram dalam 7 hari, sedangkan untuk kategori berat harus dicuci darah.

“Kami prediksikan sejauh ini jumlah penderita laptosirosis semakin berkurang namun kita harus melihat kondisi alam mestinya kalau penyakit laptosirosis ada kaitannya dengan banjir maka dalam 15 hari dari banjir terahir sudah masuk pada masa in kubasi,” ujarnya. (ant/ziz/jun/ msa/rah)

PERTANIAN

Pemkab Bantu 10 Juta Bibit Tembakau SAMPANG - Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, pada musim tanam tembakau tahun ini memberikan bantuan sebanyak 10 juta bibit tembakau kepada petani di 11 kecamatan di wilayah itu.

Menurut Kepala Bidang Produksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pemkab Sampang Nuruddin, jenis bibit tembakau yang diberikan kepada petani itu merupakan jenis prancak 95, yakni jenis bibit tembakau berkualitas bagus dan kadar airnya sangat rendah.

Ini terjadi karena harga jual tembakau dalam tiga tahun terakhir ini tinggi, yakni dalam kisaran antara Rp 30 ribu hingga Rp 45 ribu perkilogram,”

Nuruddin

Kepala Bidang Produksi Dishutbun Sampang “Pemberian bantuan bibit tembakau ini akan kami salurkan melalui masing-masing kelompok tani,” katanya.

Menurut Nuruddin, petani di 11 kecamatan itu menjadi sasaran bantuan bibit tembakau karena di daerah itu lahannya memang cocok untuk menanam tembakau.

Di Sampang terdapat 14 kecamatan. Petani di tiga kecamatan yang tidak mendapatkan bantuan bibit itu,

masing-masing Kecamatan Ketapang, Banyuates dan Kecamatan Tambelangan.

Luas areal tembakau di Kabupaten Sampang pada tahun 2011 terdata sebanyak 4.515 hektar dengan hasil produksi sebanyak 2.944,21 ton.

Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Menurut data Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat, pada tahun 2010 luas areal tanaman tembakau di Kabupaten Sampang hanya 2.927 hektar dengan jumlah produksi sebanyak 389,40 ton.

Menurut Nuruddin, pertimbangan pemkab Sampang memberikan bantuan bibit tembakau kepada petani, karena minat warga Sampang menanam tembakau setiap tahunnya terbukti semakin tinggi.

“Ini terjadi karena harga jual tembakau dalam tiga tahun terakhir ini tinggi, yakni dalam kisaran antara Rp 30 ribu hingga Rp 45 ribu perkilogram,” ujarnya.

Bibit tembakau jenis prancak 95 merupakan bibit tembakau asli Madura terbaik dan memang dianjurkan pemerintah.

Bibit tembakau jenis prancak dianjurkan oleh pemerintah, karena berdasarkan hasil penelitian, kadar nikotinnya rendah yaitu 2,00 hingga sekitar 0,62 persen dengan produksi rajangan sebesar 789 hingga sekitar 238 kilogram per hektar.

Selain itu, jenis prancak ini juga tahan terhadap penyakit, lebih cocok ditanam di lahan tegal atau pegunungan karena akan menghasilkan aroma tembakau yang lebih baik. (ant/rah)

junaidi/koran madura

BELUM ADA PERBAIKAN: Jalan Samsul Arifin sampai sekarang masih belum ada perbaikan pasca dari banjir bandang yang melanda Kabupaten Sampang beberapa waktu yang lalu.

AKSES TRANSPORTASI

Jalan Rusak Akibat Banjir Seharusnya Cepat Diperbaiki SAMPANG - Pengendara yang sering melintasi Jalan Samsul Arifin mengeluh karena jalan berlubang dan banyak gundukan di sisi jalan.

Mereka merasa tidak nyaman apabila melintasi jalan tersebut, apalagi ketika bertatapan dengan kendaraan dari arah berlawanan, namun sampai sekarang jalan tersebut masih belum diperbaiki juga. Seharusnya jalan yang rusak akibat banjir itu segera diperbaiki.

Jalan rusak semakin parah, apalagi sampai sekarang

masih belum ada perbaikan.

Hanya tampak tanda-tanda pembatas, namun masih belum membuat pengendara melewatinya secara tertib, karena tidak ada penjaga yang mengawasi alur jalan. Bahkan kendaraan pengangkut berat tidak mau mengalah apabila berhadapan dengan kendaraan kecil.

Salah satu pengendara roda dua, Moh Yusuf (30) mengatakan ketika melintasi jalan tersebut sering menghindari kendaraan yang besar.

Selain itu, dirinya juga hampir

terpental karena berkali-kali roda kendaraannya menabrak gundukan.

“Ini perlu diperhatikan karena jalan ini merupakan salah satu jalan yang sering dilewati oleh para pengendara. Apalagi ini sebagai jalan protokol karena yang dari Pamekasan maupun dari Bangkalan juga melewati jalan ini. Kalau jalan ini tidak segera diperbaiki, maka ini sangat mengancam keselamatan pengendara,” ujarnya.

Hal ini juga disampaikan oleh Ridwan (37), warga Ja-

lan Diponegoro. Dia mengaku ketika melewati Jalan Samsul Arifin merasa tidak aman, karena jalannya rusak dan banyak gundukan. Kondisi jalan sangat berbahaya terutama ketika malam hari.

Selain itu, jalan tambah berbahaya ketika musim hujan, karena kondisi jalannya menjadi sangat licin. Bahkan aspal yang telah terkelupas menyebabkan jalan tambah licin.

Dia berharap ada penjaga yang mengenyampingkan kelupasan aspal karena kalau hanya diberi pembatas itu

masih belum cukup aman bagi pengendara. Apalagi pengendara roda 4 dan mobil berat seringkali main tancap gas, tak memedulikan kendaraan roda dua.

“Saya berharap ada penjaga yang bisa membersihkan aspal yang hancur karena sering dilewati kendaraan, maka jalan bukan semakin bagus melainkan akan bertambah rusak. Selama jalan ini masih belum mendapatkan perbaikan, maka keamanan pengendara masih rawan,” ucapnya. (jun/msa/rah)

PENDIDIKAN

Wali Kota : Lulusan SMK Harus Ciptakan Pekerjaan SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini menegaskan lulusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Pahlawan harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

“Mari kita siapkan anakanak kita semaksimal mungkin, supaya mereka siap dan mampu bersaing ketika perdagangan bebas telah dibuka,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan sambutan di acara pameran hasil tugas akhir siswa kelas XII SMKN 12 Surabaya, di JX Exibition, Senin.

Menurut dia, saat ini su-

dah sangat terasa dampak dari perdagangan bebas.

Maka itu, Risma meminta agar mengubah pola pikir siswa untuk tidak mencari pekerjaan, melainkan harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

“Karena, kita harus mampu merebut menguasai industri yang sedang berkembang sekarang ini yakni industri kreatif,” katanya.

Tri Risma harini dalam sambutannya juga mendukung kegiatan unjuk gelar keterampilan siswa SMKN 12 Surabaya. Ia juga berpesan kepada seluruh Kepala Sekolah SMKN dan SMPN

se-Surabaya yang hadir agar mampu membaca perkembangan yang akan terjadi di masa mendatang.

Risma menambahkan sebagai guru tugasnya yakni mengasah mereka, berani, dan tidak minder.

Keberanian harus kita tanamkan terlebih dahulu, supaya mereka bisa menerobos persaingan dunia usaha di era globalisasi. “Hal terpenting yakni membangun mental dan karakter siswa untuk mampu berjuang,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, M. Ikhsan.

Ia mengatakan apa yang di-

Ir. Tri Risma Harini Wali Kota Surabaya

lakukan SMKN 12 Surabaya sangat luar biasa, apalagi seluruh siswa terlibat dalam mempersiapkan pameran.

Hal itu menunjukkan kalau siswa SMKN 12 sudah benar-benar mahir. Namun, Ikhsan sangat menyayangkan apabila hasil karya siswa yang sudah layak dijual tidak dipatenkan hak ciptanya.

“Apabila produk-produk mereka ditiru orang lain kan sangat disayangkan. Hasil mereka sangat bagus dan layak jual. Pameran seperti ini bisa ditiru SMKN lainnya sebagai salah satu upaya penghargaan kepada siswa atas karya-karyanya,” ka-

tanya.

Kepala Sekolah SMKN 12 Surabaya, Djoko Pratmojo mengatakan acara ini memang setiap tahun kita lakukan. Berbeda dengan tahun lalu, acara ini digelar sampai tanggal 15 Mei 2013.

“Dulu, kita hanya pameran hasil karya saja. Namun, tahun ini kita adakan pertunjukan wayang besok malam pukul 19.00 wib. Jadi, bagi warga Surabaya yang senang dengan wayang bisa langsung nonton ke JX Exibition,” terangnya.

Upaya pameran seperti ini, lanjut Djoko merupakan salah satu promosi SMKN 12 Surabaya men-

jaring murid baru. Namun, tujuan utamanya yakni kita memperlihatkan kepada warga Surabaya bahwa siswa SMKN 12 Surabaya memiliki kreatifitas yang tak kalah dengan sekolah lainnya, terutama di bidang kesenian.

“Masyarakat bisa datang langsung melihat hasil kreatifitas siswa kami. Pameran ini dilakukan supaya dunia usaha bisa melihat langsung keahlian yang dimiliki siswa. Lukisan yang dipamerkan juga bisa dibeli bagi yang berminat, tapi harganya tergantung siswa yang melukis,” jelasnya. (ant/mk/rah)

8

LINTAS JATIM

SELASA 14 MEI 2013 NO.0116| TAHUN II

KEKERASAN

Guru SMP Bhayangkari Aniaya Anak Didik

BENTROKAN SUPORTER. Sejumlah petugas TNI dan Polisi mengendalikan massa saat terjadi bentrokan antara suporter PSIS Semarang dengan warga di Desa Klampok, Godong, Grobogan, Jateng.

TNI AL Menuju ‘World Class Navy’ SURABAYA – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio berkeyakinan apabila TNI AL melalui lembaga pendidikannya mampu mendidik dan mencetak sumber daya manusia yang handal dan profesional dibidangnya, maka TNI AL kedepan akan mampu menuju World Class Navy.

Hal tersebut diungkapkan orang nomor satu dijajaran TNI AL itu, usai memimpin upacara peringatan puncak Hari Pendidikan TNI AL (Hardikal) ke-67 tahun 2013 yang dihelat di lapangan Laut Maluku, Kesatrian Bumimoro Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI-AL (Kobangdikal), Senin (13/5).

“Upaya-upaya mencetak prajurit yang handal dan profesional, sudah dirintis dan dijalankan tiga lembaga pendidikan TNI AL (Kobangdikal, AAL dan Seskoal-red) dalam kurun waktu 67 tahun. Dan hal tersebut sudah menampakan hasil positif,” ujar laksamana bintang empat itu.

Menurutnya, peringatan kali ini sesungguhnya merupakan ungkapan rasa syukur atas kemajuan yang telah dicapai lembaga pendidikan TNI AL dalam kurun waktu 67 tahun ini, selain itu peringatan ini harus dijadikan momentum untuk melakukan instropeksi dan evaluasi sejauh mana kualitas lembaga

pendidikan TNI AL bisa menghasilkan prajurit siap pakai dan profesional dibidangnya.

Dinamika lingkungan strategis baik secara global, regional dan nasional, lanjutnya, senantiasa diwarnai upaya-upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan umat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan mampu menjawab kebutuhan manusia yang cenderung semakin ekonomis dan modern.

“Karena itu, TNI AL menempatkan lembaga pendidikan sebagai ujung tombak dalam mendidik, mencetak, membentuk dan menggembleng SDM yang dimiliki.

Dengan SDM yang berkualitas melalui proses pendidikan dan para pendidik yang mumpuni yang akan mewujudkan TNI AL yang handal dan disegani,”tegasnya.

Dalam proses pendidik, menurutnya, komponen tenaga pendidik menjadi salah satu faktor yang menentukan,

karena tenaga pendidik harus memiliki karakter diantaranya pengetahuan, kepribadian, kemampuan memimpin dan kemampuan memberi instruksi.

Peringatan Hardikal ke-67 yang berlangsung sederhana, namun khidmat dan meriah ini, dihadiri para asisten Kasal, para mantan Dankobangdikal, Dankobangdikal Laksda TNI

Pengarmabar, Pangkolinlamil, Dankormar, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, serta undangan sipil dan militer lainnya.

Selain diisi dengan parade dan defile, peringatan kali ini diwarnai penampilan GS Taruna AAL, demontrasi ketangkasan Bela Diri Militer (BDM) kombinasikan Semapore yang

tukan Perwira angkatan ke42, siswa Pendidikan Pertama Bintara angkatan ke-32 dan siswa Pendidikan Pembentukan Bintara angkatan ke-42.

Adapun tema peringatan Hardikal ke-67 kali ini adalah “Melalui Peringatan Hari Pendidikan TNI Al ke-67 Tahun 2013 lembaga pendidikan Siap mendidik dan mencetak Sum-

Djoko Teguh Wahojo, Pangarmatim Laksda TNI Agung Pramono, Gubernur AAL Laksda TNI Ary Atmaja, Danseskoal,

dimainkan 600 siswa yang tengah menempuh pendidikan di Kobangdikal Pendidikan.

Mereka adalah siswa Pemben-

ber Daya Manusia yang Profesional dan Berwawasan Iptek untuk menunju World Class Navy. (ara)

SURABAYA- Imam Haryadi, seorang guru Matematika, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kemala Bahyangkari 1, Surabaya diduga melakukan penganiayaan atas anak didiknya, M. Russell Varcas, 13 tahun yang duduk dibangku kelas VIII. Tak pelak, aksi tersebut membuat orang tua Russell meradang dan melaporkan aksi kekerasan yang mecoreng dunia pendidikan itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Jawa Timur ( Polda Jatim).

Aksi yang dilakukan Imam selaku pembimbing ekstrakurikuler (ekskul) PKS (Patroli Keamanan Sekolah), sesuai Laporan Polisi Nomor LP/487/V/2013/SPKT/Polda Jatim, Senin tanggal 13 Mei 2013.

Russell yang hadir bersama kedua orang tuanya, Totok Susanto dan Ny. Dina, mengatakan, ia mendapat perlakuan kurang menyenangkan ketika ia tidak hadir dalam eksul yang dibimbing oleh gurunya.

Perlakuan itu, tak hanya dilakukan oleh Gurunya terhadap ia saja. Namun, kedua temannya, kata dia, yaitu Bagas Swara dan Puput Darma yang kebetulan juga tak mengikuti ekskul PKS. “ Kemaluan saya hampir saja kena tendangan.

Namun, saya tangkis. Karena menangkis, dada kanan saya dicubit dan kepala saya dibenturkan kepalanya (Imam,red),” kata Russell, Senin (13/5).

Pelajar asal Jl. Karangrejo VI itu menjelaskan, sejak ia duduk dibangku kelas VII, sang guru telah sering kali melakukan penganiayaan terhadapnya. Namun, kata dia, pada persoalan kemarin itu, gurunya terlampau kelewatan memberikan teguran kepadanya. Padahal, yang disuruh berdiri 20 anak, tapi yang dianiaya cuma orang tiga. “ Teman saya Puput, juga

tak luput ditendang , beruntung kena roknya,” terangnya.

Dia menambahkan, Imam Haryadi, juga terkenal sebagai guru paling “killer” disekolahan tersebut. Saat dirinya tidak mengkuti ekskul, kata dia, ia yang juga seorang pemain bola kala itu sedang mengikuti tournament. “ Saya tidak ikut ekskul karena ikut tournament sepak bola,” jelasnya.

Sementara itu, Wakasek Kesiswaan H. Oemar, S.Ag, ketika dikonfirmasi awak media, mengatakan, jika pihak sekolah belum menerima laporan adanya penganiayaan tersebut.

Sampai saat ini (kemarin, red) belum ada laporan yang masuk, lalu dirinya juga tak ada menerima surat ijin dari anak didiknya. Biasanya, sambungnya, ketika ada turnamen sepak bola, Russel melakukan ijin. Namun, kemarin Jum’at tak ada pemberitahuan. “ Saya belum menerima surat ijin dan kalau ada tournament Russel selalu ijin,” ungkapnya.

Mengenai ekskul PKS, dinyatakannya, bahwa di Yayasan Kemala Bhayangkari ini diwajibkan bagi kelas VIII untuk mengikuti.

Apabila, tidak mengikuti, maka akan ada sanksi. Dimana siswa diminta untuk membuat surat pernyataan.

Sayangnya, korban sendiri sejak awal tak tertarik mengikuti ekskul tersebut.

Dan kemarin usai mendapat pengarahan dari wali kelas, selanjutnya 20 siswa yang tak mengikuti ekskul disuruh berdiri depan kelas.

Karena pembimbing ekskul Imam Hariyadi memintanya, lalu satu-persatu siswa ditanyai terkait tak ikutnya PKS tersebut. “ Mengenai kasus ini, biar Pak Kepala Sekolah saja yang nanti menindaklanjuti persoalan itu,” tukasnya. (mag)

M. Russell Varcas, saat berada di SPKT Polda Jatim dan menunjukan luka memar didada sebelah kanannya, kemarin (13/5).

BERTEDUH DARI HUJAN

Meninggal Tertimpa Kanopi SURABAYA- Nahas nasib yang dialami Sudiyono (63) warga Krembung, Sidoarjo.

Tatkala, sedang berteduh saat hujan lebat yang lama mengguyur kota Surabaya dan sekitarnya, Senin (13/5), membuatnya harus mereggang nyawa. Hal ini terjadi, lantaran kanopi ruko tempatnya berteduh di Jl Pengampon Surabaya, jebol dan menimpanya hingga tewas di tempat. Sudiyono tak sendiri, ia bersama dua orang lain yaitu, Sumari (50) warga Babatan, Wiyung, dan Suprayogi Bejo (53) warga Sisir Batu, Surabaya dan berhasil selamat dan dilarikan menunju rumah sakit karena luka serius dikepala keduanya.

Kronologis kejadian, itu bermula pada saat hujan deras dikawasan pengamapon, dimana ketiga korban berteduh di ruko yang digunakan sebagai gudang

kosmetik oleh UD Indah.

Naasnya pada saat hujan deras, bangunan atap ruko yang sudah lama tidak difungsikan ini tiba-tiba runtuh dan mengenai ketiga korban yang berteduh.

Kanit Reskrim Polsek Pabean Cantikan, AKP Prayitno, Senin (13/5) mengatahkan, “korban atas nama Sudiyono telah meninggal dunia, dan jenazah kami bawa ke RSU Dr Soetomo Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Sedangkan untuk ke dua korban yang mengalami luka-luka, kami bawa mereka ke RS Dr Soewandi Surabaya,” ujarnya.

Prayit menambahkan, pihaknya akan menyelidiki penyebab runtuhnya atap ruko tersebut, apakah dikarenaka kondisi cuaca maupun kondisi bangunan yang rapuh. Sementara itu pihaknya dibantu oleh

Bakesbanglinmas Pemkot Surabaya, PMK, dan PMI, turut memantau lokasi kejadian perkara. Dan akan mengawal korban sampai ke Rumah Sakit.

Menurut Suprayogi, salah satu korban mengaku bahwa saat itu dia bersama kedua korban lainnya berteduh di atap ruko. Seketika itu juga dirinya mendengar suara petir dan tiba-tiba atap ruko yang terbuat dari beton dan besi, runtuh dan mengenai ketiga korban.

Namun korban Sudiyono tertimpa tepat dibawah reruntuhan atap ruko itu.

Kasus runtuhnya bangunan atap ruko ini, akan ditangani lebih lanjut oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Nantinya Polisi juga memintai beberapa saksi, terutama sang pemilik bangunan guna mengetahui penyebab pasti insiden ini. (mag)

LINTAS JATIM

2 Partai di DPRD Perang Dingin SURABAYA – Badai seakan tidak pernah berhenti menerpa bahtera lembaga parlemen kota Surabaya, setelah sebelumnya drama politik perseteruan Wisnu Wardhana (WW) dengan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) dan para anggotanya. Sekarang prahara baru mulai melanda gedung para wakil rakyat yang terletak di jalan Yos Sudarso, Surabaya.

Prahara tersebut melibatkan dua kubu partai besar yang saat ini memegang peranan penting di DPRD Surabaya, yakni kubu Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dimana kedua partai tersebut terkesan saling serang terkait kebijakan yang oleh partai masingmasing.

Hal ini bisa dilihat ketika Kubu PDIP mendesak Partai Demokrat mengajukan dua nama calon Ketua Dewan, hal serupa juga dilakukan kubu Partai Demokrat juga mendesak agar PDIP memberikan dua nama sebagai pengganti Wakil Walikota (Wawali) Surabaya, Bambang Dwi Hartono (BDH).

Fraksi PDIP di DPRD Surabaya menghendaki calon Ketua Dewan yang diajukan oleh Partai Demokrat adalah dua orang.

Wacana tersebut didukung

9

SELASA 14 MEI 2013 NO.0116| TAHUN II

sejumlah fraksi lain dengan alasan Moch. Mahmud yang merupakan calon tunggal dianggap figur yang kurang komunikatif.

Sementara Fraksi Partai Demokrat juga menginginkan agar calon Wawali pengganti Bambang DH juga ada dua nama, selain nama Wisnu Sakti Buana (WSB) juga ada nama calon lain.

Anggota Fraksi PDIP, Armudji mengatakan, sesuai aturan, Partai Demokrat berhak mengajukan calon dalam jumlah berapa pun. Usulan lebih dari satu calon dihembuskan, agar lembaga legislatif ini tidak kembali terpuruk, akibat tidak bagusnya manajerial kepemimpinan seperti ketika dipimpin ketua dewan sebelumnya.

“Selama ini beberapa fraksi menilai figur Moch. Mahmud tidak mampu menjalin komunikasi dengan kalangan

anggota dewan lain,” kata dia, Senin (13/5).

Dirinya menambahkan, jika selama ini beberapa fraksi membantu mengakhiri polemik pelengseran WW, dengan harapan Moch. Mahmud bisa tampil bersuara, tapi ternyata yang berjuang untuk itu adalah anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat yang lain.

“Ironisnya, orang lain yang berjuang itu malah tidak dapat porsi apapun,” tambah dia.

Pria yang juga menjabat Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini mengungkapkan, indikasi kurangnya komunikasi Moch. Mahmud dengan sejumlah fraksi lain adalah pasca rapat paripurna pelengseran Wisnu Wardhana dari Kursi Ketua DPRD. Setelah paripurna, ada indikasi Moch.

Machmud tidak membutuhkan fraksi-fraksi.

Dia menegaskan tidak ada kepentingan politis dalam pengajuan calon lebih dari satu orang. Pihaknya hanya menghendaki lembaga legislatif ini bisa menjalankan fungsinya dengan sebaiknyabaiknya. Itu bisa terjadi jika ada komunikasi yang efektif antara pimpinan, fraksi dan anggota.

“Kita tidak pernah berbi-

cara masalah kue kekuasaan, tanya orang-orang dari Partai Demokrat. Mari kita perbaiki struktur lembaga dewan bareng-bareng dengan komunikasi yang baik,” ujar dia.

Meskipun Partai Demokrat mempunyai otoritas dalam pengajuan calon Ketua DPRD Surabaya, namun bila fraksi-fraksi lain juga mengusulkan kandidat lebih dari satu orang adalah sah-sah saja. Hal ini karena keputusan akhir berada di Badan Musyawarah (Banmus).

“Kita minta lebih dari satu (calon), jika dikuorumkan di Banmus, ya selesai,” tegas dia.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat, Junaedi, menaggapi usulan fraksi lain terkait dengan kandidat Ketua DPRD Surabaya. Dirinya mengatakan jika pendapat dan usulan tersebut mengada-ada, karena jumlah kandidat yang diajukan sebagai Ketua DPRD tidak diatur dalam peraturan perundangan dan peraturan pemerintah.

“Gak ada dalam aturan dan PP. Demokrat tetap ajukan satu nama. Itu otoritas partai pemenang’’ tegas dia.

Dirinya menduga wacana

calon ketua DPRD Surabaya agar diajukan lebih dari satu orang bertendensi, karena terkesan mempersulit pergantian pimpinan. Padahal, seharusnya situasi di internal dewan yang saat ini terlihat kondusif harus tetap dijaga.

“Saya lihat, ini mengada-ada, indikasi memperpanjang atau mempersulit pergantian Ketua Dewan,” kata dia.

Sementara itu, sumber di internal Fraksi Partai Demokrat (F-PD) menyatakan, sesuai aturan di Peraturan Pemerintah 49/2008 atas perubahan ketiga atas PP 6/2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah disebutkan usulan pengganti Wawali Bambang DH bisa dua orang atau lebih. Itu, artinya pengajuan wawali sebagai pengganti BDH bukan hanya nama Whisnu Sakti Buana (WSB) saja.

“Jadi pengganti Wawali BDH, PDIP bisa mengajukan nama lain selain WSB. PDIP bisa mengajukan nama Saleh Ismail Mukadar anggota DPRD Jatim atau Suliat mantan anggota DPRD Surabaya,” ujar dia singkat. (wan)

SK Gubernur

WW Cabut Gugatan SURABAYA - Mantan Ketua DPRD Surabaya, Wishnu Wardhana akhirnya mencabut gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Senin (13/5). Dia mengabaikan SK Gubernur pencopotan dirinya sebagai anggota dewan dengan alasan hak keadilannya diberangus secara sistematis.

“Saya mencabut gugatan bukan menyerah, tapi mundur selangkah untuk maju seribu langkah,” kata WW, sapaan akrab Wishnu Wardhana, didampingi pengacaranya Yusril Ihza Mahendra dan Andry Ermawan dkk.

WW menyebut pemberangusan keadilan oleh Gubernur Soekarwo sebagai alasan dicabutnya gugatan. Dia merasa tidak diberi jalan sewajarnya dalam proses persidangan di PTUN dengan cara-cara di luar prosedur ditentukan.

“Saya sudah sejak awal mengajukan penundaan SK Gubernur, tapi tidak segera ditetapkan dengan alasan hakim umrah. Setelah umrah, sekarang (kemarin, red) juga ditunda karena dari pihak biro hukum

Pemprov belum siapkan tanggapan. Ini pemberangusan keadilan,” tandas WW. Dengan kondisi seperti itu, mantan Ketua Partai Demokrat Surabaya itu mengaku juga akan mencabut gugatan terhadap DPC, DPW dan DPP Partai Demokrat, yang diajukan di PN Surabaya. “Akan saya cabut juga,” ujarnya.

Berbarengan dengan pencabutan gugatan, WW kemarin juga mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Bulan Bintang (PBB), partai besutan Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara yang juga pengacaranya. Dia akan maju dari Daerah Pemilihan (dapil) 1 (SurabayaSidoarjo). “Akan saya hijaukan Jawa Timur,” ujar WW, tegas.

Sebagaimana diberitakan, WW melayangkan gugatan ke PTUN Surabaya terkait SK Gubernur pemberhentian dirinya selaku anggota DPRD Surabaya.

Sidang baru berjalan, dia resmi dicopot melalui sidang paripurna pekan lalu.

WW akhirnya mencabut gugatan. (kas)

DUGAAN KORUPSI

Kadispenda Dilaporkan ke Kejati SURABAYA - Pengusaha reklame yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Senin (13/5). Mereka melaporkan ketidakjelasan dana jaminan biaya bongkar reklame dan dana titipan pajak reklame yang tersimpan di Dinas Pendapatan Kota Surabaya.

Laporan diserahkan P3I ke Kejati Jatim dan langsung diterima oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Muljono. Makruf Syah, Ketua P3I, kepada wartawan menjelaskan, sesuai data yang diperolehnya, dana Jambong dan titipan reklame berjalan sejak tahun 2009 sampai sekarang. “Bisa jadi sebelumnya sudah ada,” ujar Makruf.

Dana, lanjut Makruf, dipungut Dispenda dari para pengusaha reklame untuk jaminan biaya bongkar dan titipan pembayaran pajak reklame. Diduga, ada dana

sekitar Rp. 150 miliar dari pengusaha yang tersimpan di Dispenda tanpa diketahui kejelasannya. “Kebijakan ini di masa Joestamadji menjadat Kepala Dispenda,” ucapnya.

Untuk memuluskan penarikan dana Jambong, lanjut Makruf, Pemkot melalui Dispenda mengatakan jika Jambong tidak dibayar maka biro reklame akan dikenakan denda dan tidak diizinkan untuk mendirikan reklame.

“Seharusnya, jika perusahaan membongkar sendiri reklamenya maka dana Jambong dikembalikan. Tapi ini tidak dikembalikan dan dianggap hangus,” jelas Ketua LPBH PWNU Jatim itu.

Adapun dana titipan pajak dipungut Dispenda dengan alasan untuk ‘jaga-jaga’ perusahaan jika terlambat membayar pajak. Jika itu terjadi, sedianya dana titipan tersebut yang dibayarkan agar tepat waktu dan lepas dari denda keterlambatan.

“Tapi prakteknya tagihan

pajak tetap datang ke kami, juga tagihan dendanya kalau terlambat,” papar Makruf.

Uang Jambong dan titipan pajak reklame, lanjut Makruf, disetorkan melalui Bank Jatim ke rekening bendahara Dispenda. “Katanya dimasukkan ke PAD,” ujarnya. Karena tidak jelas laporannya, dia menduga duit tersebut disimpangkan.

Penyimpangan juga diduga terjadi karena tidak ada ketentuan jelas yang mendasari kebijakan dana Jambong dan titipan pajak ini. Karenanya, P3I mengira ada dugaan korupsi dalam pungutan reklame ini. “Yang harus bertanggungjawab adalah Kepala Dispendanya (Joestamadji) dan Wali Kota,” tegas Makruf.

Menanggapi itu, Kasipenkum Kejati Jatim Muljono mengaku pihaknya akan menindaklanjuti dengan mempelajari laporan yang diajukan P3I. “Kita pelajari dulu laporannya,” ujarnya singkat. (kas)

10

BANGKALAN

SELASA 14 MEI 2013 NO.0116 | TAHUN II

Anggaran Kartu Sehati Mencapai Rp 6 Miliar BANGKALAN - Pelayanan kesehatan masyarakat gratis yang direncanakan oleh pemerintah daerah (Pemda) Bangkalan, rupanya tak main-main.

Anggaran kesehatan untuk program Sehati (Sehat Bersama Bupati) yang diambil dari anggaran APBD sebanyak Rp 6,650 miliar. Meski demikian, masyarakat tak bisa langsung menikmati kartu tersebut dalam waktu dekat karena saat ini kartu Sehati masih dalam proses perbaikan sistem.

ori/koran madura

KEKURANGAN PERSONEL: Sejumlah Aparat Keamanan (Polres) Bangkalan sedang berjejer meskipun dengan jumlah yang sangat sedikit. Mereka harus kerja ekstra untuk mengimbangi permasalahan dan keamanan yang terjadi di Masyarakat.

KEPOLISIAN

Polres Kekurangan Personel Keamanan BANGKALAN - Sejak beroperasinya jembatan Suramadu, tugas dan tanggung jawab Polres Bangkalan semakin berat. Adanya jumlah personil saat ini dinilai masih jauh dari ideal karena perbandingannya satu polisi setara dengan seribu masyarakat sipil.

“Arus lalu lintas kendaraan, barang, dan orang semakin tinggi. Begitu juga angka kecelakaan lalu lintas dan kriminalitas semakin meningkat,” terang Kapolres Bangkalan AKBP Endar Pri-

antoro, kemarin (13/4).

Belum adanya penambahan personel untuk mengimbangi peningkatan tersebut, menjadi masalah sendiri bagi pihaknya. Sebab, polres Bangkalan harus bekerja ekstra keras untuk mengimbangi permasalahan dan pengamanan yang terjadi di masyarakat.

“Idealnya kami seharusnya mempunyai 1.300 lebih pasukan. Sekarang hanya ada kurang lebih 600 pasukan yang juga tersebar di polsek,” ungkapnya.

Dia menjelaskan pihaknya telah mengajukan ke Mabes Polri melalui Polda Jatim untuk permintaan penambahan personel. Namun, masih menunggu tanggapan dari atasan.

Sebab, ada kriteria tertentu yang menjadi penilaian Polda.

“Seperti contoh di Polsek Kwanyar, hanya beranggotakan 17 personel. Jumlah tersebut masih minim dengan kompleksnya permasalahan yang ada di Bangkalan, khususnya di Kwanyar sendiri,” jelasnya.

Padahal, di wilayah Kwan-

yar itu terdapat tiga titik rawan kriminalitas seperti di daerah wisata Pantai Rongkang, Alas Kamarong, dan Jung Kiping. Tempat tersebut, memerlukan ekstra pengamanan dari aparat. Selain itu, luas lahan mapolsek yang berada di Kwanyar juga sempit.

Oleh karena itu, jika ada permasalahan yang membutuhkan pengamanan, tentunya polres Bangkalan masih meminta bantuan polsek-polsek, yang jaraknya berdekatan dengan tempat kejadian perkara. (ori/rah)

PENGADILAN

“Agar dalam pelaksanaan nanti tidak kacau seperti di Jakarta, kita tengah melakukan perbaikan sistemnya.

Insya Allah akhir bulan Mei akan didistribusikan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, dr Ahmat Aziz.

Selain masih dalam perbaikan sistem, pihaknya masih akan melakukan penandatanganan kerjasama dengan sejumlah rumah sakit rujukan di Surabaya. Ada 4 rumah sakit yang menjadi alternatif rujukan, di antaranya Rumah Sakit dr Sutomo, Rumah Sakit Haji, RSJ Menur dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM).

Aziz menambahkan, pihaknya juga masih melakukan validasi data dengan mencocokkan kartu dengan jumlah penerima. Validasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi benturan antara pemilik kartu Sehati dengan peserta Jamkesda dan Jamkesmas serta SPM. Parameter yang digunakan dalam pemberian kartu Sehati ini, Dinkes Bangkalan akan mengacu pada data masyarakat miskin yang telah ada. Jumlah kartu Sehati itu

sebanyak 550 ribu kartu. Kartu Sehati ini akan mengcover dan melayani masyarakat miskin, yang tidak memiliki jamkesmas atau jamkesda.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Mukaffi Kholil meminta agar dalam pendistribusian kartu Sehati, Dinkes lebih memprioritaskan masyarakat yang betul-betul miskin.

“Jadi kartu Sehati itu jangan asal diberikan kepada masyarakat. Pemberiannya harus tepat sasaran dan benar-benar miskin,” kata Mukaffi Kholil.

Dia menjelasakan kartu Sehati tersebut merupakan program visi dan misi Bupati Bangkalan RK Makmun Ibnu Fuad. Dirinya berharap program tersebut betul-betul tepat sasaran. Sebab, kalau tidak tepat sasaran maka visi dan misi bupati dan wabup bisa dikatakan gagal,” tukasnya.

Oleh karena itu, dalam pendistribusian kartu Sehati, Dinkes tidak hanya berpikir kartu itu tersalurkan secara keseluruhan. Akan tetapi, Dinkes harus lebih memperhatikan kepada penerima

manfaat dari kartu tersebut.

Menanggapi hal itu Bupati Bangkalan M Makmun Ibnu Fuad menjelaskan uji coba terhadap kartu Sehati itu sangat penting. Sebab dikhawatirkan kartu tersebut bernasib sama dengan apa yang terjadi di Jakarta. Dalam kartu tersebut terdapat chip elektronik dan hologram yang hanya bisa dipakai oleh yang bersangkutan saja.

“Nanti setelah uji coba selesai, paling tidak membutuhkan waktu 25 hari untuk dicoba. Setelah itu, kartu Sehati itu akan diberikan kepada masyarakat,” jelas Bupati termuda se-Indonesia tersebut.

Ra Momon, sapaan akrabnya, menjelaskan kartu Sehati ini nanti akan diberikan kepada masyarakat miskin. Rencananya kartu itu bisa dipakai oleh masyarakat miskin apabila ingin berobat.

“Ya, kartu Sehat ini untuk masyarakat miskin, jika sakit dan berobat ke puskesmas gratis, jika di puskesmas tidak mampu, maka bisa dirujuk ke RSUD Syamrabu. Kalau memang masih harus dirujuk, maka dirujuk ke rumah sakit di Surabaya dengan memakai kartu Sehati ini,” kata Ra Momon.

Pihaknya berjanji jika telah selesai dilakukan uji coba dan perbaikan sistem, kartu Sehati akan segera diberikan kepada masyarakat.

Menurutnya, paling lambat sekitar Agustus mendatang, masyarakat sudah bisa menikmati kartu Sehati. (ori/ rah)

Musa Dituntut 15 Tahun Penjara

doni heriyanto/koran madura

DIKAWAL: Musa alias Hasan alias Husen (50), warga Galis Bangkalan, terdakwa pembunuhan terhadap Brigadir Hadiri 15 tahun silam saat dikawal untuk menjalani persidangan di PN Bangkalan, Senin (13/5) kemarin.

BANGKALAN - Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan kembali menggelar sidang kasus pembunuhan anggota kepolisian Polwiltabes Surabaya tahun 1998 silam. Persidangan kali ini dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Musa alias Hasan alias Husen (50), warga Galis Bangkalan.

Dalam persidangan Musa dituntut dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Dalam kasus ini, Musa ditengarai telah memprovokasi massa dengan teriakan Ninja dan PKI kepada aparat yang berusaha menangkapnya. Musa berusaha ditangkap karena diduga kuat terlibat praktek penadahan motor curian di Surabaya.

Kronologisnya, tanggal 1 November 1998, sekitar sore hari, massa mengejar aparat kepolisian setelah ada provokasi dari pengeras suara musholla dan masjid sekitar hingga berujung pembunuhan terhadap 3 anggota yang

tengah bertugas. Salah satu korban yang ditengarai terbunuh di tangan Musa adalah Brigadir Hadiri, warga Burneh Bangkalan yang bertugas di Polwiltabes Surabaya saat itu.

Aparat kepolisian merasa kesulitan menangkap Musa, sebab sejak kejadian tersebut Musa menghilang sekitar 14 tahun lamanya. Selama pelarian tersebut Musa dikenal licin, karena dari kantongnya polisi mendapatkan 5 KTP dengan identitas berbeda.

Berdasarkan fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum Suharto meminta majelis hakim untuk menguhukum terdakwa Musa dengan hukuman 15 tahun penjara karena telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Sersan Hadiri, salah satu dari 3 korban pembunuhan anggota kepolisian secara terencana. Atas tuntutan tersebut, majelis Hakim mempersilakan Musa untuk mengajukan pledoi selambat-lambatnya hingga hari Kamis (16/5) esok. (dn/rah)

IDENTITAS PENDUDUK

e-KTP Tak Masalah Difotokopi BANGKALAN - Maraknya informasi melalui jejaring sosial dan pesan broadcast kartu tanda penduduk elektronik (eKTP) tidak boleh difotokopi, karena akan menyebabkan chip yang ada di dalam e-KTP rusak mendapat tanggapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Bangkalan. Menurut Dispenduk Capil, informasi tersebut tidak benar. “e-KTP itu boleh difotokopi, cuma jangan terlalu sering. Itu tidak ada ketentuannya berapa kali difotokopi akan merusak chip,” ujar kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Bangkalan, M. Mosleh melalui Kabid Administrasi kependudukan Djayus Sayuti, ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (13/5).

Dia menjelaskan surat

edaran yang terbaru dari pusat ditujukan kepada lembaga dan instansi terkait untuk menyarankan harus punya card reader khusus e-KTP. Sebab, apabila e-KTP diperlukan oleh lembaga tersebut tidak difotokopi cukup menyerahkan eKTP yang asli.

Semua lembaga dan instansi yang sering memerlukan KTP, tahun 2014 disarankan harus mempunyai card reader itu, semisal lembaga Perbankan, Instansi Pemerintahan, Kepolisian, Kemenag yang berurusan dengan Calon Jemaah Haji (CJH), dan sebagainya.

Mengenai informasi yang sudah beredar, masyarakat tidak usah resah dengan beredarnya e-KTP tidak boleh difotokopi, karena hal tersebut hanya salah penafsiran saja dari orang-orang yang kurang mengerti e-KTP.

e-KTP itu boleh difotokopi, cuma jangan terlalu sering. Itu tidak ada ketentuannya berapa kali difotokopi akan merusak chip,”

Djayus Sayuti

Kabid Administrasi Kependudukan Bangkalan “Karena chip itu barang elektronik, hanya ditakutkan rusak sehingga tahun 2014 lembaga dan instansi yang sering memerlukan KTP diharapkan mempunyai card reader, itu sudah ada kerja

sama dan koordinasi langsung dari tingkat pusat,” tandasnya.

Lanjut Djayus, kemungkinan juga apabila e-KTP difotocopi dikhawatirkan dapat disalahgunakan sebagaimana KTP yang sudah ada saat ini.

Dirinya berpendapat dengan adanya e-KTP, seseorang tidak dapat lagi memalsukan identitas. “e-KTP tidak lagi bisa dipalsukan untuk kepentingan yang tidak benar, tujuan eKTP agar identitas tidak bisa dipalsukan. Sebab, e-KTP sudah dilengkapi dengan chip,” terangnya.

Dia memaparkan dalam chip tersebut terdapat identitas lengkap seseorang. Apabila KTP seseorang tersebut digunakan oleh orang lain untuk kejahatan, maka akan langsung terdeteksi adanya penyalahgunaan. (ori/rah)

ori/koran madura

MENJALANI RAWAT INAP: Pasien Demam Berdarah yang tengah menjalani rawat inap beberapa waktu lalu.

GELAR OPERASI

45 Motor Terjaring Operasi Simpatik

BANGKALAN - Selama 3 minggu berturut-turut Satlantas Polres Bangkalan menggelar Operasi Simpatik.

Razia yang dimulai sejak satu minggu lalu tersebut, telah menjaring sekitar 45 sepeda motor dengan berbagai bentuk pelanggaran.

“Pengendara hanya memakai spion satu pada kendaraannya, tidak pakai helm, maupun pakai helm tapi bukan helm standar. Kelengkapan surat-surat, lampu, dan penggunaan ban kecil yang tak sesuai standar pada kendaraan roda 2 akan mendapat perhatian tersendiri dalam Operasi Simpatik kali ini,” ungkap Kapolres Bangkalan, AKBP Endar Prian-

toro melalui Kasat Lantas AKP Yusis Budi K, usai gelar operasi di Jalan Raya Junok Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh.

Selain memberikan sanksi berupa tilang, lanjut Yusis, gelar operasi yang berlangsung selama 3 minggu itu, juga memberi teguran simpatik kepada 137 kendaraan roda dua dan roda empat.

“Tidak hanya menilang, teguran juga kami berikan kepada pengendara roda 2 maupun 4 yang kerap lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam UU sambil menyampaikan perlunya menjaga keamanan dan surat–surat dalam berkendara,” jelas Yusis.

Yusis menjelaskan gelar Operasi Simpatik akan berlangsung hingga tanggal 27 Mei 2013 mendatang. Setiap hari fokus di sejumlah titik rawan kecelakaan lalu lintas, seperti di jalur akses Suramadu, Jalan Raya Junok, dan dalam kota di Jalan Mayjen Suprapto, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Halim Perdana Kusuma Bangkalan.

Dalam setiap gelar operasi, Polres Bangkalan menurunkan sekitar 65 personel dari semua kesatuan di Polres Bangkalan. “Tujuan Operasi Simpatik Polres Bangkalan, pada intinya untuk memberi pelayanan terbaik kepada warga,” kata Yusis. (ori/rah)

MENGGELAR OPERASI: Polres Bangkalan menggelar Operasi Simpatik. Razia yang dimulai sejak satu minggu lalu dan telah menjaring sekitar 45 sepeda motor dengan berbagai bentuk pelanggaran.

ori/koran madura

BANGKALAN

11

SELASA 14 MEI 2013 NO.0116 | TAHUN II

e-KTP RUSAK

Pemkab Diminta Mendata e-KTP

doni heriyanto/koran madura

RUSAK: Kondisi jalan Desa Kebun Kecamatan Kamal yang rusak dan berlubang diduga karena buruknya kualitas aspal sehingga membuat pengendara merasa tidak nyaman.

Belum Setahun Diperbaiki, Jalan Kembali Rusak BANGKALAN - Jalan Desa Kebun Kecamatan Kamal, salah satu akses menuju jembatan Suramadu kembali rusak meski belum lama diperbaiki.

Genangan air di jalan berlubang tampak jelas dan cukup mengganggu pengendara yang melintas.

Warga sekitar mengeluhkan rusaknya jalan tersebut.

Diduga buruknya kualitas aspal menjadi pemicu rusaknya jalan umum di desa tersebut.

Mahasiswa asal Kwanyar Hambali, yang hampir setiap hari melintasi jalan tersebut untuk menuju kampusnya sangat menyayangkan kondisi jalan yang rusak.

“Ia Mas, padahal baru-baru ini diperbaiki, belum genap setahun seingat saya, tapi jalan sudah rusak,” ungkapnya.

Menurutnya, sebelum ada perbaikan kondisi jalan sekitar memang rusak parah. Namun dengan hasil perbaikan yang asal-asalan, dia khawatir jalan tersebut akan rusak seperti semula atau bahkan lebih pa-

rah dibandingkan sebelumnya, dalam waktu dekat ini.

“Dulunya memang rusak parah sih Mas, berbatu, lubang jalannya juga besarbesar dan dalam. Saya pikir dengan perbaikan kemarin jalan akan halus dan bertahan dalam waktu lama, tapi belum genap setahun sudah rusak kayak gini,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Amin (40), warga sekitar. Amin meminta perhatian pemerintah agar kerusakan jalan tidak terjadi lagi dan lebih bisa memantau kinerja dari kontraktor. Sebab, tanpa ada kontrol yang kuat

pihak kontraktor cenderung asal-asalan dalam melakukan perbaikan jalan. Sehingga perbaikan jalan yang sejatinya menjadi harapan untuk memiliki akses jalur transportasi yang lebih baik, justru keadaannya semakin parah karena tidak lama setelah dilakukan perbaikan, jalan tersebut sudah rusak kembali.

“Saya harap pemerintah atau pihak terkait bisa memperhatikan ini, entah dengan menegur kontraktornya atau bagaimana, agar jalan ini tidak rusak lagi seperti waktu lalu,” ujarnya.

Lebih lanjut Amin mem-

inta agar ada larangan kendaraan besar melintas di jalan kampung tersebut untuk menuju kawasan Suramadu. Karena kuat dugaan selain buruknya kualitas aspal juga sering dilewati kendaraan-kendaraan besar yang melebihi kemampuan jalan raya beraspal itu.

“Selama ini kan banyak kendaraan-kendaraan besar lewat di sini Mas, itulah yang jadi salah satu penyebab jalan cepat rusak, selain itu kualitas perbaikan jalannya yang memang kurang baik. Saya harap ada pihak yang melarang kendaraan besar seperti truk lewat jalan ini,” ucapnya.(dn/rah)

BANGKALAN - Anggota DPRD Bangkalan Siti Fathonah Rachmaniyah meminta pemkab setempat segera bertindak cepat, melakukan pendataan kemungkinan banyaknya KTP elektronik atau e-KTP milik warga yang telah rusak akibat difotokopi.

“Kami meminta Dispenduk Capil Bangkalan segera mengambil sikap untuk menghindari meluasnya kerusakan e-KTP, dan kalau memang sudah banya yang rusak, maka itu harus segera diganti,” kata Fathonah di Bangkalan, Jatim, Senin.

Anggota DPRD Siti Fathonah Rachmaniyah mengemukakan hal ini, menyusul adanya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 471.13/1826/SJ yang dikeluarkan pada 11 April 2013.

Dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa KTP elektronik atau tidak boleh difotokopi, di-”stapler” dan atau diperlakukan dalam bentuk lain yang bisa merusak fisik kartu itu.

Surat Edaran itu ditujukan kepada unit kerja pemerintah dan badan usaha untuk mencegah kerusakan data di setiap kartu penduduk. Sebagai pengganti fotokopi, cukup dicatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama lengkap warga yang bersangkutan.

Dalam surat edaran itu juga dijelaskan apabila masih terdapat unit kerja atau badan usaha yang memberikan pelayanan tersebut, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Hal itu, karena “chip” di dalam e-KTP hanya dapat dibaca dengan menggunakan alat pembaca atau “card reader” yang wajib disiapkan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, serta

lembaga perbankan dan swasta.

Semua unit kerja/badan usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah memiliki “card reader” paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan KTP non-elektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak akan berlaku lagi.

Anggota komisi A DPRD Bangkalan ini juga mengimbau agar pihak Dispenduk dapat mencari solusi pemenuhan syarat administratif masyarakat, yang selama ini selalu dipenuhi dengan cara memfotokopi.

Sebab, kata dia, meski pemerintah telah mengharuskan kepada semua instansi dan badan usaha menyediakan perangkat alat pembaca, di daerah, termasuk di Bangkalan hal itu belum lengkap.

“Hal utama yang perlu dilakukan adalah mendata yang telah rusak akibat sudah sering difotokopi untuk berbagai kepentingan adiministrasi dan sosialisasi yang cepat kepada masyarakat,” tuturnya, menambahkan.

Sementara sebagian warga Bangkalan sendiri umumnya mengaku sudah pernah memfotokopi e-KTP miliknya secara berulangulang untuk kepentingan administrasi, seperti mengajukan kredit kendaraan bermotor, kredit modal usaha, dan bentuk kebutuhan administrasi lainya.

“Waduh gimana ini, selama ini saya kadung sudah beberapa kali memfotocopi ‘E-KTP’ untuk kepentingan administrasi, kalau nantinya benar e-KTP saya rusak, siapa yang berwenang mengganti?” kata warga Kota Bangkalan, Fauzan. (ant/rah)

PENERTIBAN

PERSIAPAN VERIFIKASI

KPU Gandeng Disdik-Kemenag Verifikasi Ijazah Bacaleg

Pol PP Akan Mengintai Pasangan yang Berbuat Tak Sopan

BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menggandeng Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama setempat dalam melakukan verifikasi ijazah bakal calon legislatif.

Menurut anggota KPU Bangkalan Tajul Anwar, Senin, upaya mengandeng kedua institusi itu dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan ada ijasah palsu yang diajukan bacaleg Pemilu Legislatif 2014.

“Jadi, upaya menggandeng kedua belah pihak ini agar tidak ada bacaleg yang menggunakan ijasah palsu

BANGKALAN - Banyaknya laporan dari masyarakat terkait adanya muda-mudi yang sering bermesraan atau melakukan perbuatan mesum di tempat umum khususnya di jalan Asmara, yakni di Ring Road Barat Bangkalan, membuat Sat Pol PP setempat akan melakukan patroli rutin setiap hari, baik siang maupun malam hari, untuk meminimalisir terjadinya kegiatan tak sopan para remaja itu.

“Selama ini kami sudah banyak menerima laporan dari masyarakat terkait adanya muda-mudi mesum

sebab yang mengetahui sebuah ijasah itu palsu atau tidak hanyalah institusi berwenang,” katanya.

Selama proses verifikasi berkas bacaleg digelar, kata Tajul Anwar, petugas KPU memang menemukan nama bacaleg yang tercantum di ijasah berbeda dengan nama yang tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP).

“Sebagian di antara anggota KPU ada yang curiga jangan-jangan ijasahnya palsu. Tapi kami tidak bisa membuat keputusan, karena kami memang bukan pihak berwenang dalam menentu-

kan palsu tidaknya,” katanya.

Atas dasar fakta itulah, KPU memandang perlu untuk mengandeng institusi berwenang yang berhak menetapkan palsu dan tidaknya sebuah ijasah, yakni Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag).

Warga Bangkalan yang mendaftar sebagai bacaleg untuk pemilu legislatif 2014 ini sebanyak 516 orang. Jumlah ini berkurang dari kuota yang ditetapkan KPU sebanyak 600 orang atau sebanyak 50 orang untuk masing-masing partai politik.

“Di Bangkalan ini kan

ada 12 partai politik peserta pemilu. Jika semua dengan ketentuan maksimal, maka masing-masing partai semestinya menyetorkan bacaleg dalam jumlah maksimal, yakni 50 orang,” terang Tajul Anwar.

Menurut dia, dari sebanyak 12 partai politik peserta pemilu yang ada di Bangkalan itu, hanya dua partai yang menyetorkan bacaleg sebanyak 50 orang, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). “Kalau 10 partai lainnya, rata-rata kurang dari 50 bacaleg,” katanya. (ant/rah)

atau bermesraan dengan menempati jalan-jalan sepi.

Bahkan, sudah dikenal dengan jalan Asmara,” kata Kasatpol PP Bangkalan, Bambang Setiawan.

Ia menjelaskan untuk meminimalisir perbuatan yang membuat risih masyarakat, langkah-langkah awal yang akan dilakukan pihaknya akan mengadakan patroli rutin baik siang maupun malam hari.

“Jadi, langkah kami untuk meminimalisir perbuatan mesum atau pun yang mendekati mesum yang berada di tempat umum, karena

mengganggu bagi kepentingan umum, baik masyarakat di sekitar maupun bagi para pengendara. Kami akan rutin melakukan patroli,” ungkapnya.

Menurut Bambang, setelah patroli dilakukan secara rutin dalam jangka waktu 1 bulan, apabila masih belum ada perubahan di tempat tersebut, maka akan mengadakan razia.

“Dalam razia itu masih ada yang mokong, kalau tertangkap basah maka akan diadakan pembinaan agar tidak mengulanagi perbuatannya,” ucapnya.(dn/rah)

PERSYARATAN BACALEG

KPU: Sebagian Berkas Bacaleg Perlu Diperbaiki BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan menyatakan bahwa sebagian besar berkas bakal calon legislatif (bacaleg) yang mendaftar tidak memenuhi syarat, sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Menurut anggota Ketua Divisi Data dan Teknis KPU Bangkalan Tajul Anwar, Senin, hal itu berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan anggota KPU bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bangkalan.

“Ada sekitar Sekitar 80 persen dari total bacaleg sebanyak 516 orang yang mendaftar ke KPU Bangkalan yang berkasnya belum memenuhi persyaratan, sehingga harus dilengkapi,” kata Tajul.

Ia menjelaskan, pihak KPU telah menyampaikan

pemberitahuan kepada pengurus masing-masing partai politik yang berkas bacalegnya kurang agar segera dilengkap.

Waktu perbaikan berkas bacaleg yang kurang itu selama empat hari, yakni mulai tanggal 19 hingga 22 Mei 2013.

“Kebanyakan persyaratan yang banyak kurang adalah foto kopi ijasah yang belum dilegalisir,” tuturnya, menambahkan.

Ada juga, kata Tajul, bacaleg yang tidak melampirkan surat pengunduran diri bagi anggota DPRD yang mendaftarkan diri sebagai bacaleg legislatif 2014 dari partai berbeda.

“Khusus untuk surat pengunduran diri bagi anggota DPRD yang mendaftar dari partai politik berbeda, batasnya hingga 1 Agustus 2013,” tuturnya.

Apabila, kata Tajul Anwar, hingga batas waktu yang telah ditentukan para bacaleg itu belum juga menyerahkan kekurangan berkasnya maka secara otomastis akan dicoret dari pencalonan legislatif.

Selain itu, persyaratan lainnya yang juga masih kendala ialah banyaknya perbedaan nama bacaleg antara yang tercantum di kartu tanda penduduk (KTP) dengan ijasah, sehingga harus mencantumkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

“Yang jelas, apabila hingga batas waktu yang telah ditetapkan nanti, berkasnya juga belum lengkap, kami tidak akan toleransi lagi dan mereka jelas akan dicoret,” kata Ketua Divisi Data dan Teknis KPU Bangkalan Tajul Anwar, menegaskan. (ant/ rah)

ant/ahmad subaidi

PEMILUKADA: Calon Gubernur NTB incumbent, M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (tengah) menggunakan hak pilihnya saat melakukan pencoblosan di TPS I Kelurahan Pejanggik, Mataram, NTB, Senin (13/5). Pemilukada NTB yang diikuti empat pasangan Cagub-Cawagub Provinsi NTB periode 20132018 itu digelar serentak di seluruh wilayah NTB dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3.478.892 jiwa.

12

NASIONAL

SELASA 14 MEI 2013 NO. 00116 | TAHUN II

PENGGUNAAN ANGGARAN

Dana Perawatan Gedung DPR Mencapai Rp 50 M JAKARTA- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melansir biaya perawatan gedung DPR pada 2013 mencapai angka Rp 50 miliar. Angka ini terlampau mahal bahkan diduga syarat dengan mark up. “Kalau ada temuan-temuan itu saya setuju untuk dibuka ke publik dan dilaporkan ke KPK. Jangan sekedar dipolemikkan,” kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung Wibowo di Jakarta, Senin (13/5) Namun Pramono mengaku belum mengetahui secara persis soal proyek yang dimaksud tersebut. “Bukan berarti pimpinan mengetahui itu. Jujur, saya belum tahu,” tegasnya Masalahnya, kata Pramono lagi, proyek semacam itu diurus oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan disampaikan pada rapat paripurna. BURT tidak secara detil melaporkan rincian anggaran ketika rapat paripurna.

Dirinya menyatakan, DPR merupakan lembaga yang akuntabel. Hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi legitimasinya. “Lembaga ini kan lembaga yang sangat terbuka, apalagi sudah tiga tahun WTP oleh BPK,” pungkasnya Ditempat terpisah, Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi mengungkap adanya proyek perawatan pemeliharaan instalasi, mekanikal dan elektrikal Gedung DPR terlalu mahal. “Aneh, ada pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi, mekanikal dan elektrikal sampai sebesar Rp.50.819.521.000,” ujarnya

Proyek itu untuk perawatan gedung-gedung di kompleks parlemen. Di gedung Nusantara I, ada penggantian mesin pendingin AC di gedung Nusantara I sebesar Rp 16 miliar dan pengadaan compressor chiller AC sebesar hampir Rp 3,3 miliar.

Di gedung Nusantara II, ada penggantian conference system di ruang rapat paripurna sebesar Rp 18,8 miliar, pemasangan conference system ruang rapat Komisi I dan Komisi VIII serta portable sound system sebesar Rp 2,15 miliar.

Selain itu, juga ada pemeliharaan alat pendingin sebesar hampir Rp 8,2 miliar dan pergantian trafo gedung DPR RI sebesar Rp 2,4 miliar.

“Proyek tahun 2013 ini disebut proyek aneh-aneh, karena dalam lelangnya selalu memenangkan penawaran yang paling tinggi,” ujarnya.

Lebih jauh Uchok mengatakan salah satu alasan proyek tersebut disebut aneh karena proyek serupa pernah dikerjakan belum lama ini. Ditambah fakta bahwa pemenang proyek bukanlah penawar terendah.

Uchok memberi contoh proyek penggantian trafo di DPR pada anggaran tahun 2011. Harga perkiraan sementara proyek itu sebesar Rp 2,09 miliar, yang memenangkan tender adalah PT APU yang menawar Rp 2,08 miliar. “Padahal, masih ada perusahaan yang penawarannya rendah dan murah, seperti PT ONP sebesar Rp 1.983.480.235, dan PT TJUT sebesar Rp 2.061.171.000, namun dikalahkan oleh panitia lelang,” pungkasnya. (gam/cea)

ant/Setpres-Cahyo Bruri

KENIAKAN HARGA BBM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri) didampingi Wapres Boediono (ketiga kiri) Menko Perekonomian Hatta Rajasa (kiri) dan Menko Kesra Agung Laksono (kanan) memberikan pengantar saat pertemuan konsultasi dengan Pimpinan DPR di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/5). Pertemuan tersebut membahas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

BLT Turun Mulai Juni 2013

Pemerintah Siapkan Dana Kompensasi Rp 14 Triliun JAKARTA-Pemerintah mengisyaratkan pemberian dana bantuan langsung tunai (BLT) yang berbarengan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dilakukan pada Juni tahun ini.

Total dana kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat diperkirakan mencapai Rp 14 triliun.

“Sekitar Rp 13-14 triliun, tergantung masa pemberian apakah 3 atau 4 bulan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/5).

Dana tersebut diambil dari APBN-P 2013 mendatang di mana terdapat potensi penghematan sebesar Rp 37 triliun. Dari jumlah itu, seluruhnya diberikan untuk memberikan protek-

si bagi rakyat miskin berbentuk BLSM, beasiswa dan program kesejahteraan lainnya. “Diharapkan awal Juni diputuskan untuk kenaikan BBM bersubsidi dan pemberian kompensasi kepada masyarakat. Presiden mengharapkan semuanya selesai dalam satu paket, jangan dipisah,” kata Agung.

Menurut Agung, nantinya setiap kepala keluarga akan mendapatkan BLT sebesar

Rp150 ribu per bulan yang akan diberikan selama lima bulan.

Secara teknis, kata dia, pemberian BLT bisa dilakukan tiga bulan sekali dan dua bulan sekali.

“Pemberian akan diberikan kepada sekitar 62-65 juta jiwa atau 25 persen dari penduduk Indonesia,” ujar Agung.

Agung menjelaskan, pemberian BLT diharapkan bisa mengurangi keterkejutan masyarakat miskin atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Kebijakan tersebut, lanjut dia, diperkirakan akan menaikkan harga sejumlah kebutuhan pokok.

“Kami ingin menghindarkan rakyat miskin dari shock kenaikan harga BBM. Harga BBM naik, pasti harga barang naik.

PKS LAPORKAN KPK

Pengamat: PKS Salah Mengambil Langkah JAKARTA-Perlawanan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melaporkan KPK ke Mabes Polri terkait kasus penyitaan 6 unit mobil milik Luthfi Hasan Ishaaq justru semakin memperburuk citra partai dakwah itu dimata publik. Langkah PKS ini bisa menjadi blunder yang memperbesar kerugian partai. “PKS harus berhatihati dalam hal ini, jika sampai salah langkah, maka itu menjadi blunder untuk PKS. Hal itu akan sangat merugikan mereka,” kata pengamat politik Arie Sudjito di Jakarta, Senin (13/5) Seperti diketahui, DPP PKS resmi melaporkan KPK ke Mabes Polri. Justru langkah ini merupakan inisiatif yang muncul atas rekomendasi KPK. “Kan KPK yang nyuruh untuk melapor, Ketua KPK kan yang bilang,” tegas politisi PKS, Refrizal.

Menurut Refrizal, ada permasalahan dalam proses penyitaan mobil Luthfi. Karena itulah PKS berani melapor ke Mabes Polri hari ini. “Iya hari ini, kita akan melapor,” tuturnya.

Menurut Arie, upaya PKS meraih simpati publik dengan melaporkan KPK ke Polri tidak berhasil. Pasalnya, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK jauh lebih besar ketimbang PKS. Apalagi selama ini serangan PKS kepada lembaga antirasuah terkait konspirasi tidak pernah terbukti. “Jika sampai PKS kalah berargumen, KPK akan menang dan

PKS drop,” Tambah Arie.

Hal yang dikatakan konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting. Dimas menyarankan PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK. “Akan lebih simpatik jika PKS tidak mengambil posisi perlawanan dengan KPK,” tukasnya Diakui Dimas, PKS memang mungkin saja berniat menjaga kesolidan kader dengan langkah pelaporan ke KPK, tapi malah rugi di mata publik. “Dengan melakukan perlawanan terhadap KPK demi mendapat dan menjaga simpati para konstituen garis kerasnya yang kerap percaya teori konspirasi menjatuhkan PKS. Ini justru merugikan PKS di mata publik,” terangnya.

Oleh karenanya, kata Dimas lagi, PKS diminta menyiasati soal korupsi ini dengan cara yang bijak. “Situasi PKS bagaikan buah simalakama secara politik. Kalau mereka tidak merespons isu dengan cerdas, maka para elitenya bisa kehilangan simpati dan kepercayaan publik,” imbuhnya.

Menghambat Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) langkah PKS melaporkan Komisi KPK ke Mabes Polri dapat menghambat penanganan kasus korupsi yang tengah ditangani KPK. “Pelaporan ke Mabes Polri kami khawatirkan akan menghambat korupsinya,” ujar peneliti ICW, Febry Diansyah di Jakarta, Senin (13/5).

ant/m agung rajasa

ant/m agung rajasa

PKS LAPORKAN KPK. Sekjen PKS Taufik Ridho memberi keterangan ketika tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/5). Kedatangan Sekjen PKS Taufik Ridho tersebut untuk melaporkan 10 penyidik KPK terkait penyitaan barang bukti mobil Luthfi Hasan Ishaq yang tidak sesuai prosedur.

Pihaknya meminta Polri mendukung KPK dalam agenda pemberantasan korupsi.

Dia juga mengatakan, sudah selayaknya Kepolisian membantu KPK dengan tidak langsung memproses laporan yang masuk. “Silakan saja diterima (laporan PKS). Tapi polisi kami minta dapat mendukung KPK untuk masalah substansi,” kata Febry.

Dia juga menilai langkah PKS melaporkan KPK ke Polri justru akan merusak citra PKS yang selama ini memiliki slogan sebagai partai bersih.

“Tidak pas rasanya jika partai yang katanya antikorupsi

malah melaporkan tindakan pemberantasan korupsi ke Kepolisian,” pungkas dia.

Ditempat terpisah, Jubir KPK Johan Budi menegaskan KPK siap mengungkap semua aliran dana tersangka suap impor daging Ahmad Fathanah. Pihak KPK menjamin akan mengusut tuntas aliran dana tersebut, tanpa didesak-desak sekalipun. “KPK tidak perlu ditantang-tantang. KPK tidak terpengaruh dengan pernyataan Fahri Hamzah. KPK akan mengusut tuntas aliran uang yang melibatkan AF dan LHI,” tegasnya Berdasarkan pengem-

bangan penyidikan aliran uang tersebut, menurut Johan KPK akan menindaktegas siapapun yang terbukti ikut bermain dalam perkara suap impor daging atau pun dalam kasus pencucian uang Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaaq. Nama terakhir merupakan eks presiden PKS yang diduga menerima commitment fee Rp 1 miliar dari perusahaan impor daging PT Indoguna Utama. “Sepanjang buktinya ada, tentu akan ditindak juga. Bukan soal tantangan, tapi barang bukti,” pungkasnya. (gam/abd/ cea)

KASUS KORUPSI

Kejagung Memeriksa Saksi Kasus Korupsi di Konsil Kedokteran JAKARTA- Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memeriksa tiga saksi dugaan korupsi penyalahgunaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2006 sampai 2001 yang merugikan keuangan negara Rp5 miliar pada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Ketiga saksi itu yakni

Astrid (Sekretaris KKI), Rifaid (mantan Kasubbag Keuangan KKI) dan Iyan R (mantan Bendahara Pengeluaran KKI).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Senin menyatakan ketiga saksi tersebut memenuhi panggilan penyidik dan mereka diperiksa seputar PNBP.

“Mereka diperiksa sejak Senin pagi,” katanya.

Dijelaskan, untuk saksi Astrid ditanyai oleh proses administrasi dan persuratan di KKI, saksi Rifaid mengenai proses penyetoran PNBP dan saksi Iyan mengenai administrasi pengeluaran dan biayabiaya operasional KKI. “Penyidik akan terus men-

gungkap dugaan korupsi itu,” katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Bendahara Penerimaan pada Sekretariatan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dengan inisial TF bin RK, sebagai tersangka penyalahgunaan penyetoran PNBP tahun 2006 sampai 2001 dengan kerugian

negara Rp5 miliar.

“Tim Penyelidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam kegiatan tersebut dan terindikasi adanya pengelolaan uang dalam bentuk pemanipulasian Surat Setor Bukan Pajak (SSBP),” katanya. (ant/riza/beth)

Tetapi, penghasilan mereka tetap dan bahkan tambah kecil,” tutur Agung.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi Rp6.000 per liter dari sebelumnya yang hanya Rp4.500.

Sedianya, harga BBM bersubsidi direncanakan naik mulai 1 Mei 2013, namun pemerintah menundanya karena anggaran untuk program kompensasi BBM kepada masyarakat miskin harus mendapat persetujuan DPR. Jangan BLT Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Satya Widya Yudha mengatakan, rencana pemer-

intah memberikan BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi justru akan menuai polemik yang pada akhirnya menghambat tujuan utama untuk menaikkan harga BBM. “Seharusnya kompensasi dari kenaikan harga BBM jangan berupa BLT, karena sebentar lagi merupakan bulan-bulan menjang Pemilu 2014,” kata Satya di Gedung DPR Jakarta, Senin (13/5).

Dia menegaskan, kompensasi kenaikan BBM berupa pemberian BLT kepada masyarakat merupakan langkah keliru yang akan menciptakan polemik berkepanjangan, sehingga tujuan utama untuk menaikkan harga BBM bersubsidi bakal terhambat. “Sampai saat ini saja, pemerintah tidak berani bersikap tegas soal kebijakan BBM,” imbuhnya.

Menurut Satya, keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang dibarengi dengan pemberian BLT kepada masyarakat miskin, akan mendapatkan berbagai sandungan dalam pembahasannya di DPR. Mengingat tahun ini merupakan Tahun Politik, kata dia, proses pengambilan keputusan diperkirakan akan memakan waktu cukup panjang.

Satya berharap, dana penghematan dari kenaikan harga BBM bersubsidi seharusnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang bisa dimanfaatkan masyarakat miskin.

“Dana penghematan BBM bersubsidi itu agar lebih ditujukan pada pembangunan infrastruktur di desa-desa,” ucapnya.

Namun yang paling saat ini, tegas dia, pemerintah harus segera menentukan sikap terkait pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, mengingat pemerintah sudah memiliki kewenangan penuh untuk menaikkan harga BBM. “Saat ini sudah terjadi fenomena kenaikan harga berbagai komoditas, akibat ketidaktegasan itu,” kata Satya. (gam/bud)

JELANG PEMILU

MPR: Hindari Liberalisasi Dana Kampanye JAKARTA-Liberalisasi dana kampanye bisa membahayakan pemilu bahkan menganggu perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena itu, harus ada aturan pembatasan dana kampanye.

“Jangan sampai terjebak liberalisasi dana kampanye,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin dalam diskusi “Mewujudkan Pemilu Berkualitas” di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (13/5).

Wakil Ketua Umum DPP PPP, menyarankan dana kampanye memang harus diatur. Karena sekarang ini, ada kesan dana kampanye, itu cenderung liberal tanpa ada batasan. “Kalau itu dibiarkan, orang-orang baik, aktivis dan kader partai yang tak punya dana, maka tak mempunyai kesempatan menyosialisasikan diri ke masyarakat,” tambahnya Menurut putra mantan menteri agama, Saefuddin Zuhri (Era Bung Karno) ini, memang sebaiknya dana kampanye ini jangan sampai terlihat jor-joran. Karena itu, dana kampanye ini memang harus betul-betul diatur sedemikian rupa. “Jadi, orang-orang itu kalah dengan pengusaha dan artis,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo meminta KPU tidak mempersulit simpatisan partai yang ingin menyumbang dana kampanye. “Namanya simpatisan, ingin berperan. Janganlah orang mau menyumbang dipersulit,” terangnya.

Menurut Tjahjo, semua kader dan simpatisan bebas menyumbang asal tidak menyimpang dari UndangUndang. Namun soal wacana kewajiban pembuatan rekening partai, dirinya memilih menunggu. “Soal ada rekening, lebih baik partai menunggu kesepakatan DPR dan KPU,” ujarnya.

Mantan Ketua KNPI ini mengaku sumbangan yang diterima partainya tidak besar. Duit-duit sumbangan juga tidak ada yang mencurigakan.

“Partai kami orang yang menyumbang gede-gede nggak ada.

Batasannya sudah ada di UU. Minimal jangan seorang PNS yang gajinya Rp 5 juta tapi menyumbang Rp 100 juta,” ujarnya.

Sedangkan anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak menyoroti masalah partisipasi masyarakat dalam pemilu terus menurun. Di pemilu 1999 sebesar 95 %, pemilu 2004 sebesar 90 %, dan pemilu 2009 sekitar 70 %, sedangkan tahun berikutnya melalui Pilkada seperti di Sumatera Utara hanya 55 %.

Oleh sebab itu, Nelson mendukung semua pihak mendorong pemilu makin berkualitas dengan menjadikan Bawaslu sebagai saksi penghitungan suara dari TPS sampai KPU Pusat. “Tapi, diperlukan dana, dan Bawaslu sudah menghitung kebutuhan tersebut, dan tinggal disetujui atau tidak oleh DPR RI,” ujarnya Menurut Nelson, pemilu nerkualitas harus didukung oleh kaderisasi parpol, UU yang mendukung pelaksanaan pemilu yang jurdil, penyelenggara pemilu, dan DPT yang sesuai dengan data BPS. (gam/cea)

EKONOMI

13

SELASA 14 MEI 2013 NO. 00116 | TAHUN II

CALON MENTERI KEUANGAN

Setelah Bertemu Chatib Basri, Hatta Langsung Bertemu SBY JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian yang juga pelaksana tugas Menteri Keuangan Hatta Radjasa langsung menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seusai bertemu dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri.

Ekonom Universitas Indonesia ini disebut-sebut sebagai calon kuat Menteri Keuangan menggantikan Agus Martowardojo yang sudah terpilih sebagai Gebernur Bank Indonesia.

Peretemuan antara Hatta Radjasa dengan Chatib Basri berlangsung singkat, hanya sekitar 10 menit. Setelah rapat koordinasi di kantornya pada Senin (13/5) sore, Hatta langsung memasuki ruangannya untuk bertemu Chatib Basri. Petemuan keduanya dimulai pukul 17.10 WIB. Lalu pada pukul 17.20 WIB, Hatta bersama Chatib keluar dari ruangan. Hatta menyatakan pembahasan bersama Kepala BKP itu hanya seputar investasi. “Saya cuma ngomongi investasi,” kata Hatta kepada wartawan yang mencegatnya.

Hatta terlihat bergegas meninggalkan ruang dan menuju mobil. Ia menyatakan akan segera menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melangsungkan rapat. Hatta pun bungkam ketika ditanyakan poin rapat dengan presiden SBY. “Habis ini saya akan ke Presiden,” ujarnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Chatib ikut bungkam soal pencalonannya sebagai Menteri Keuangan. “Kalau soal Menkeu saya nggak mau jawab dulu,” kata Chatib.

Kehadiran Chatib Basri di kantor Kementeri Koordinator Perekonomian memperkuat spekulasi yang menyebutkan bahwa dia

menjadi calon kuat Menteri Keunanga. “Saya mau ketemu Pak Hatta sebentar,” kata Chatib sambil tersenyum sumringah menjawab pertanyaan wartawan di depan kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (13/5)

“Tunggu saja sampai dilantik, yang jelas masih dalam lingkungan kabinet kita”

Hatta Rajasa

Menko Perekonomian Padahal tak biasanya Chatib muncul ke kantor Hatta Rajasa. Pada saat itu memang sedang digelar rapat koordinasi soal perkembangan harga daging sapi, yang tak berkait dengan masalah investasi atau BKPM. Chatib yang memakai jas abu-abu,

saat datang ke kantor Kemenko dikawal oleh voorijder, tiba sekitar pukul 16.40 WIB. Ia hanya didampingi oleh seorang asistennya.

Sementara itu, sebelum pertemuan tersebut Hatta Radjasa mengungkapkan ciri-ciri orang yang akan menjabat sebagai Menteri Keuangan pilihan SBY. Menkeu mendatang, kata Ketua Umum PAN itu, adalah seorang profesional, bukan dari partai politik dan berada dalam lingkungan kabinet.

“Tanda-tandanya kan sudah disebut, bukan dari parpol, seorang professional, berada di lingkungan kita,” ungkap mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut itu.

Kriteria Menkeu tersebut, sambung Hatta yang pertama adalah memiliki integritas.

Kemudian yang kedua sang Menkeu nanti pasti mempunyai kapabilitas. “Kapabilitas itu artinya dunia itu memang digeluti, mengerti dan mengerti juga kebutuhan dari Kemenkeu, kebutuhan perkembangan pertumbuhan ekonomi, jadi istilah penjaga gawang,” terangnya.

Akan tetapi, Hatta belum mau menyebutkan secara lebih jelas. Ia berharap semua pihak dapat menunggu sebelum diumumkan esok hari. “Tunggu saja sampai dilantik, yang jelas masih dalam lingkungan kabinet kita,” sebutnya.

Presiden SBY akan mengumumkan nama Menkeu baru pengganti Hatta yang saat ini menjabat Pelaksana Tugas (Plt). Hatta sendiri juga mengaku cukup sibuk sebagai Menko Perekonomian sehingga tidak mungkin menjabat juga sebagai Menkeu. “Kan tidak mungkin saya merangkap, Menko saja begini sudah luar biasa kesibukannya,” jelas Hatta. (gam/abd/aji)

ant/andika wahyu

KENAIKAN HARGA BMM. Ketua DPR Marzuki Alie (kanan) dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kiri) berjalan bersama seusai pertemuan konsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/5). Pertemuan tersebut membahas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

DPR: Jangan Ragu Naikkan Harga BBM JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengingatkan pemerintah agar tidak ragu-ragu mengambil keputusan terkait pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, konsumsi BBM bersubsidi di 2013 diperkirakan akan mencapai 56 juta kiloliter, jauh melebihi kuota BBM bersubsidi di APBN 2013 sebesar 46 juta kiloliter.

“Tekanan terhadap APBN terjadi dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu.

Maka, Dewan mengingatkan pemerintah untuk tidak raguragu dan segera mengambil keputusan,” kata Ketua DPR, Marzuki Alie dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (13/5).

Menurut Marzuki, jika tidak dilakukan penyesuaian harga maka nilai subsidi BBM akan mencapai lebih dari Rp297 triliun. Angka ini tentunya semakin di luar batas kemampuan psikologis APBN. Hal ini akan semakin menekan APBN dan diperkirakan defisit bisa melampaui ketentuan 3 % sesuai UU APBN 2013. “Konsumsi BBM bersubsidi yang memperoleh kuota 46 juta kiloliter akan terlampaui dan diperkirakan akan mencapai 48-56 juta kiloliter,” kata Marzuki.

Marzuki mengungkapkan, saat ini polemik kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi salah satu isu tenggat waktu berlaku, target sasaran, besaran kenaikan dan skema kompensasi. Dengan demikian, kata dia, DPR berpenda-

pat bahwa penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi pilihan pahit yang harus diambil, dalam rangka menyelamatkan APBN. Lebih lanjut dia mengungkapkan, hasil penghematan subsidi BBM harus dialokasikan untuk penguatan infrastruktur pengolahan energi nasional dan diversifikasi penggunaan sumber energi terbarukan. “Dewan memandang bahwa pilihan ini menjadi keniscayaan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional ke depan,” imbuhnya.

Dia menambahkan, gejolak sosial akibat keterlambatan pasokan premium dan solar di beberapa daerah, akhirnya berdampak pada isu ketahanan energi dan mengancam stabilitas semua aspek kehidupan nasional.

Hal lain yang menjadi keprihatinan DPR, kata Marzuki, ada pada kenaikan harga beberapa komoditas pangan yang berdampak pada inflasi.

“Meningkatnya inflasi akan berdampak pada semakin tidak terjangkaunya harga pangan. Dewan mendesak

pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi dan melakukan pengawasan ke pasar, agar dapat menghitung jumlah stok pangan sesuai dengan kebutuhan,” paparnya.

Tunda Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait meminta pemerintah agar menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, masih banyak upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal.

“Kami akan sangat mendukung kalau pemerintah, Presiden SBY membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi,” kata Maruarar di Gedung DPR Jakarta, Senin (13/5).

Menurut dia, pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk mencari jalan keluar dalam menghindari kenaikan harga BBM bersubsidi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan penghematan belanja Negara. Dana hasil penghematan ini bisa menutup besaran subsidi BBM. “Pemerintah bisa mencari sumber penerimaan baru atau bisa melakukan efisiensi belanja negara yang bukan program prioritas. Anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri supaya dihentikan. Masih begitu banyak cara lain yang bisa dilakukan, supaya tidak menaikkan

harga BBM bersubsidi,” paparnya.

Dia meyakini, sejauh ini mayoritas penduduk akan menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Terlebih lagi, lanjut dia, sejak beberapa waktu terakhir ini masyarakat tengah mengalami kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. “Kami sangat yakin bahwa mayoritas masyarakat Indonesia sangat berat kalau harga BBM naik dalam kondisi seperti sekarang,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut dia, masyarakat juga sedang dihadapkan pada kenaikan tarif tenaga listrik yang dilakukan secara bertahap sejak awal 2013. “Hasil yang kami dengar selama satu bulan reses dan turun ke masyarakat, mereka menolak kenaikan harga BBM. Tetapi, kami perlu menghormati fraksi-fraksi lain yang mendukung kenaikan harga BBM,” tuturnya.

Sejak sebulan terakhir, kata Maruarar, wacana pemerintah seputar rencana pemberlakuan kebijakan mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi sudah menjadi isu sentral bagi publik. Selanjutnya, kata dia, situasi ini justru memperburuk situasi perekonomian yang ditandai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar.

“Sekarang ini harga sembako (sembilan bahan pokok) masih tinggi. Akan berat bagi masyarakat, kalau harga BBM naik,” ucapnya. (gam/bud)

PERBANKAN

ant/noveradika

BENSIN ECERAN PERTAMINI. Seorang pengendara sepeda motor melintas di dekat kios bensin eceran “Pertamini” di kawasan Abu Bakar Ali, Yogyakarta, Senin (13/5). Kios bensin eceran “Pertamini” tersebut mengadopsi nama PT. Pertamina (Persero) dengan harapan agar dapat menarik calon pembeli.

BRI Tambah 5.000 ATM untuk Memaksimalkan Interkoneksi Prinsipal

PERBANKAN

JAKARTA - Guna memaksimalkan layanan interkoneksi transfer dana antarprinsipal anjungan tunai mandiri (ATM) pada Juli 2013, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berencana menambah 5.000 unit ATM dari saat ini yang berjumlah 15.000 unit.

JAKARTA- Penetrasi perbankan syariah Indonesia ternyata masih kalah jauh dibandingkan bank syariah Malaysia. Namun demikian, potensi pasarnya masih besar sehingga layak dikembangkan. “Bank syariah kita hanya sepertujuh bank syariah Malaysia,” ujar Menteri BUMN Dahlan Iskan di Jakarta, Senin (13/5).

Kendati kalah dari jumlah aset, Dahlan berambisi mengembangkan bank syariah di Indonesia. Saat ini, perbankan syariah di Indonesia masih terpecah-pecah dan jauh lebih kecil dibandingkan bank syariah di Malaysia.

Dahlan mengaku tetap bangga dengan perbankan syariah di tanah air. Menurut Dahlan, walaupun kapasitas

Rencana penambahan unit-unit ATM di sepanjang 2013 tersebut seperti disampaikan Corporate Secretary BRI, Muhammad Ali di Jakarta, Senin (13/5). “Tahun ini kami menambah sekitar 5.000 unit ATM,” kata Ali sembari mengatakan bahwa penempatan unit-unit ATM tersebut akan diutamakan di sentra bisnis yang ada di Pulau Jawa maupun luar Jawa.

Menurut Ali, sejauh ini BRI memiliki kesiapan untuk mengikuti sejumlah prosedur dalam menyambut interkoneksi antarprinsipal ATM pada Juli mendatang.

“Kami juga sudah menyiapkan infrastruktur pendukung rencana tersebut,” imbuhnya.

Melalui layanan interkoneksi itu, lanjut Ali, BRI akan menyambut baik dan mendukung keinginan Bank Indonesia yang berupaya mendorong efektivitas layanan

Perlu Dibentuk Bank Besar Khusus Syariah perbankan syariah di Indonesia masih kecil, namun dana yang dikelola adalah dana dari masyarakat. Sedangkan bank syariah Malaysia mengelola dana kerajaan. “Tapi yang membanggakan syariah Indonesia berkembang dari dana masyarakat. Malaysia dari dana kerajaan,” ucap Dahlan.

Dahlan memimpikan dibentuknya satu bank besar khusus syariah. Namun Dahlan belum menceritakan strategi dan cara membuatnya. Saat ini Dahlan hanya minta perbankan pelat merah yang mempunyai unit usaha syariah untuk terus membesarkannya.

“Misalnya Mandiri Syariah harus bisa dulu mencapai ukuran tertentu, naiknya

drastilah. Begitu pula BRI yang syariahnya harus naik drastis, nanti bisa disempurnakan. Nanti ada stimulan baru untuk bank syariah indonesia,” jelasnya.

Dengan terbentuknya bank syariah Indonesia, Dahlan berambisi akan masuk jajaran 10 besar bank syariah di dunia. Bank syariah ini nantinya juga akan mengelola dana haji yang nilainya mencapai Rp 40 triliun. Dahlan yakin dengan besarnya dana yang dikelola, pertumbuhan perbankan syariah di dalam negeri akan meroket. “Bank syariah Indonesia belum masuk 10 besar bank syariah dunia itu sudah digabung semua. Nanti kita akan masuk 10 besarlah,” tutup Dahlan. (gam)

transfer ke setiap bank. “Saat ini BRI sudah memiliki sekitar 15.000 ATM yang tersebar di Indonesia. Kami juga akan menambah ATM, sehingga kami siap untuk menjalankan layanan itu,” tuturnya.

Dia menambahkan, saat ini ATM BRI sudah terhubung dengan ATM bersama, Cyrus Micro dan jaringan dari prinsipal lainnya. “Dengan sudah terhubungnya ATM Bersama dan Cyrus Micro di ATM BRI, maka hal ini sangat mendukung atas layanan interkoneksi tersebut,” kata dia.

Selain itu, dia berharap, jika layanan tersebut sudah berjalan, maka BRI meyakini akan memperoleh peningkatan fee based income yang signifikan dari transfer dana nasabah. Ali mengatakan, pemberlakuan layanan interkoneksi antarprinsipal ini akan secara otomatis menambah nasabah BRI.

Menyinggung soal layanan perbankan tanpa kantor cabang (branchless banking), menurut Ali, pihaknya juga sudah siap untuk mengaplikasikan program BI tersebut. Dia menegaskan, untuk uji coba layanan branchless banking, BRI akan menggunakan sistem hybrid yang merupakan kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

BRI memiliki kesiapan untuk mengikuti sejumlah prosedur dalam menyambut interkoneksi antarprinsipal ATM pada Juli mendatang Dia mengungkapkan, uji coba layanan branchless banking akan dilakukan BRI di Provinsi Jawa Timur dan Bali. “Nantinya branchless banking itu kami akan buat hybrid dengan Telkom dan lebih diarahkan ke Telkomsel,” imbuhnya.

Terkait dengan uji coba tersebut, jelas Ali, BRI akan menghadirkan layanan pembayaran melalui telepon selular (ponsel/handphone).

“Untuk segi keamanannya, selain menggunakan nomor handphone, maka akan digunakan password dan token yang masa aktifnya memiliki batas waktu,” jelasnya.

Ali merincikan, uji coba branchless banking di Jawa Timur akan dilakukan di Kabupaten Banyuwangi yang tersebar di Kecamatan Muncar, Sempu dan Rogojampi. “Untuk Bali sendiri, ada di Kabupaten Singaraja, tetapi belum masuk ke tingkat kecamatan,” ucap Ali. Mengingat pada Mei hingga November 2013 BI akanmenggelar uji coba branchless banking tersebut, maka bank-bank atau perusahaan telekomunikasi di Indonesia bisa memilih delapan wilayah yang ditetapkan menjadi basis uji coba branchless banking.

Delapan wilayah tersebut, yakni Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. (gam/bud)

14

TAPAL KUDA

SELASA 14 MEI 2013 NO. 00116 | TAHUN II

9 Parpol Belum Serahkan Tim Kampanye PROBOLINGGO - Sebanyak 9 dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014 di Kota Probolinggo belum menyerahkan daftar tim kampanye kepada KPU Kota Probolinggo. Padahal, batas akhir penyerahan tersebut paling lambat, Senin, 11 Pebruari 2013.

ant/eric ireng

PEMILIHAN GUBERNUR JATIM. Sejumlah simpatisan dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surabaya, menunjukkan jempol jari yang diwarnai warna merah, sesaat sebelum Rakercab PDIP Surabaya di Surabaya, Senin (13/5). Aksi cap jempol merah tersebut, simbolisasi dukungan warga PDIP SUrabaya kepada bambang DH-Said Abdullah pasangan Bacagub dan Bacawagub Jatim pada Pilkada Jatim 2013.

KURIKULUM 2013

Dewan Minta Dispendik Kota Segera Sosialisasi SURABAYA – Tidak pastinya bentuk perubahan kurikulum baru, yang rencananya akan di implementasikan mulai tahun ajaran 2013, mendapat sorotan tajam dari sejumlah kalangan DPRD Surabaya.

Bahkan, para wakil rakyat Kota Pahlawan ini mendesak Dinas Pendidikan (Dispendik) kota Surabaya, untuk menjelaskan soal kepastian pelaksanaan kurikulum pendidikan 2013.

Hal ini berdasar, karena sampai sekarang banyak pengelola pendidikan, guru, dan masyarakat, khususnya wali murid, bahkan juga kalangan dewan sendiri yang masih belum paham betul apa dan bagaimana bentuk kurikulum pendidikan 2013. Sementara, waktu pelaksanannya tinggal dua bulan lagi, yakni bulan Juli.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono. Dirinya mengatakan, jika pemerintah khususnya Dispendik harus segera

melakukan sosialisasi hingga menjelaskan petunjuk teknis (Juknis) terkait kurikulum yang baru. Hal ini bertujuan agar nantinya tidak terjadi persoalan di kemudian hari.

“Kami mendesak untuk adanya penjelasan soal itu agar tidak terjadi kisruh di kemudian hari. Sebab, dunia pendidikan di Surabaya masih rawan kisruh.

Apalagi, adanya rencana pelaksanaan kurikulum baru yang hingga kini masih belum ada kepastiannya itu,” ungkap dia.

Senin (13/5).

Politisi dari partai berlambang banteng moncong putih ini menambahkan, jika kurikulum yang baru memang merupakan kebijakan pemerintah pusat. Namun, setidaknya Dispendik Surabaya juga harus paham sebelum kurikulum itu dilaksanakannya. Pemahaman tersebut, harus secepatnya disampaikan kepada seluruh sekolah SD, SMP, SMA dan SMK, baik negeri maupun

swasta.

“Kalau tidak ada pemberian pemahaman atau sosialisasi kepada pengelola sekolah negeri dan swasta terus bagimana cara menerapkan kuri-

Kami mendesak untuk adanya penjelasan soal itu agar tidak terjadi kisruh di kemudian hari. Sebab, dunia pendidikan di Surabaya masih rawan kisruh.

Baktiono

Ketua Komisi D DPRD Sby kulum tersebut. Karena, itu kami minta Dispendik Surabaya pro aktif,” tambah dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi

Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Masduki Toha. Dirinya megatakan, jika pihaknya meminta agar sosialisai kurikulum pendidikan yang akan dilaksanakan 2013 dilakukan secepatnya. Jangan sampai pemberlakuan kurikulum baru justru membuat pihak sekolah kebingungan, hingga akhirnya berimbas pada peningkatan kualitas pendidikan.

“Biasanya yang kedodoran dalam menyambut kurikulum baru itu sekolah swasta, karena sosialisasi kurang sehingga dalam melaksanakannya menjadi tidak maksimal,” ungkap dia.

Seperti diketahui, sampai saat ini belum ada instruksi dari Kemendikbud mengenai implementasi kurikulum 2013. Padahal, sesuai rencana kurikulum yang baru tersebut efektif diberlakukan mulai tahun ajaran 2013, yakni pada bulan Juli mendatang. (wan/ rah)

Dari 12 partai politik di Kota Probolinggo yang seharusnya sudah menyerahkan daftar tim kampanye untuk pemilu legislatif 2014 kepada KPU Kota Probolinggo, baru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sudah menyerahkan daftar tim kampanyenya.

Sedangkan sembilan partai politik lainnya hingga Senin (13/5) belum menyerahkan daftar tim kampanye tersebut. “Baru tiga partai saja yang sudah menyerahkan daftar tim

kampanye 2014. Yang lainnya belum menyerahkan kepada KPU Kota Probolinggo,” kata Imam Sugandi, Divisi Hukum, Umum, dan Pengawasan, KPU Kota Probolinggo, Senin (13/5).

Imam Sugandi, mengatakan sembilan partai politik yang belum melaporkan tim kampanye kepada KPU Kota Probolinggo tersebut yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai NasDem, PKB, PPP, PAN, PKS, Hanura, dan PBB. Tak hanya itu, Partai Nasdem dan Golkar sampai saat ini belum juga menyerahkan bendera.

Padahal sesuai dengan

Peraturan KPU No. 1 Tahun 2013, lanjut dia, jadwal penyerahan daftar tim kampanye tersebut dilakukan pada 11 Januari hingga 11 Februari 2013. “Sesuai jadwal seharusnya mereka sudah menyerahkan daftar tim kampanyenya ke KPU Kota Probolinggo,”ujar Imam Sugandi.

Menurutnya, penyebab parpol belum menyerahkan daftar tim kampanye kepada KPU Kota Probolinggo ada dua alasan. Yang pertama, KPU kurang melakukan sosialisasi kepada partai politik, dan kedua karena partai politik tidak siap menyusun dan menyerahkan tim kampanye sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. “Kemungkinannya dua itu. KPU kurang sosialisasi atau parpol yang memang kurang siap. Kami masih memberikan toleransi,” pungkasnya.(hud).

viane cara rima pamela/koranmadura

MAJAPAHIT TRAVEL FAIR 2013. Kepala Disbudpar Jatim, Jarianto (dua dari kiri) menggelar konferensi pers terkati Majapahit Travel Fair 2013.

PARIWISATA

Disbudpar Jatim Menggelar Majapahit Travel Fair 2013

LANCAR. Perbaikan jalan di jalur pantai utara (pantura) Kabupaten Probolinggo tak mengganggu pengguna jalan.

INFRASTRUKTUR

Perbaikan Jalan Gending-Kraksaan Capai 40 Persen PROBOLINGGO – Perbaikan jalan di beberapa titik di jalur pantai utara (pantura) Kabupaten Probolinggo kini sudah mencapai lebih dari 40 persen dan segera rampung sebelum H-7 menjelang lebaran, Juli mendatang.

“Untuk menyingkat waktu, secepatnya akan terselesaikan perbaikan jalan ini. Kami mengerahkan banyak tenaga kerja, dan kerja di mulai pukul 09.00 sampai pukul 21.00 Wib,”ujar Nur Said, pelaksana lapangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur, Senin (13/5).

Nur Said mengatakan tahap pertama perbaikan ini hanya di ambil jalan yang berlubang dan bergelombang.

Sementara awal perbaikan di ambil dari sisi sebelah utara untuk di lakukan tambal sulam pada jalan yang berlubang dan bergelombang.

“Perbaikan ini ada target tertentu bagian jalan yang harus di muluskan kembali.

Targetnya, untuk wilayah Kraksaan hanya mengambil 3,1 km, yakni mulai dari lapangan Pajarakan hingga ke jembatan Asembagus Kraksaan,”tandasnya.

Untuk tahap dua sepanjang 1 km, yang pengerjaannya mulai dari Gending hingga Rel Kereta Api Randu Putih akan di resing dengan tinggi sekitar 40 cm. “Lokasi itu jadi target utama penyelesaian, karena posisinya rawan banjir,” ucap Nur Said.

Disinggung soal adanya perbaikan jalan yang baru diselesaikan kurang dari satu bulan namun sudah kembali rusak, Nur Said mengatakan masyarakat seharusnya juga bersama-sama menjaga dan menyukseskan program pemerintah.

Menurutnya, perbaikan jalan ini merupakan tugas cukup sulit, terutama kaitannya dengan kemacetan. Kalau rusak bisanya hanya menyalahkan dinas terkait. Harusnya bersabar dan bisa membiarkan jalan benar-benar kering dan kuat dilalui.

“Memang sulit menunggu jalan kering, karena ruas jalan menyempit. Namun setidaknya bersabarlah dan sadar bahwa jalan ini aset bersama.

Akan lebih baik jika jalan bagus dan mulus,”pungkas Nur Said kepada Koran Madura. (hud/beth).

SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), lewat Dinas kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kembali menggelar Majapahit Travel Fair (MTF) 2013. Acara pameran promosi pariwisata terbesar di Indonesia Timur ini akan berlangsung mulai tanggal 16 Mei hingga 19 Mei 2013 mendatang bertempat di Grancity, Surabaya.

Dalam acara MTF tersebut Disbudpar Prov. Jatim menargetkan transaksi bisnis bisa mencapai angka Rp. 40 miliar. Target tersebut diperoleh dari keseluruhan acara yang meliputi bursa pariwisata, pameran dan travel exchange (travex).

Tidak hanya itu, dalam ajang tahunan tersebut, Disbudpar juga akan mempromosikan obyek wisata di Jatim. Dimana saat ini tercatat sebayak 765 tempat potensi yang tersebar di jatim. Dengan demikian, Disbudpar berharap jumlah wisatawan domestik maupun wisatawan asing akan terus meningkat

dari tahun-ketahun.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Disbudpar Prov.

Jatim, Jarianto. Dirinya mengatakan, jika pada acara MTF tahun lalu transaksi bisnis mencapai Rp. 35 miliar, maka pada MTF 2013 mendatang pihaknya berharap bisa terjadi peningkatan.

“Diharapkan target yang diinginkan bisa terwujud selama pelaksanaan kegiatan”, ungkap dia. Senin (13/5).

Dirinya menambahkan, selain target dari transaksi bisnis, Disbudpar Jatim juga akan fokus melakukan promosi pengenalan potensi wisata di Jatim. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan penilaian bahwa Jatim hanya tempat mampir wisatawan, bukan tempat tujuan wisata.

“Ada sebanyak 765 potensi obyek wisata yang tersebar di Jawa Timur, dengan jumlah tersebut saya yakin Jawa Timur akan menjadi destinasi wisatawan,” tambah dia.

Dirinya mengakui, jika memang selama ini pro-

mosi potensi obyek wisata memang kurang maksimal.

Lewat acara MTF 2013 mendatang, pihaknya akan memaksimalkan promosi potensi obyek wisata di jatim.

“Kami akui kami kurang mempromosikan dengan baik. Namun, pada kegiatan MTF 2013 nanti, kami akan maksimalkan hal tersebut,” ujar dia.

Dirinya juga memaparkan, dalam mempromisikan obyek wisata harus didukung oleh banyak pihak, mulai dari maskapai penerbangan, hotel, restoran, hingga travel exchange (travex).

“Ya harus didukung banyak pihak, dengan begitu promosi wisata akan lebih maksimal,” papar dia.

Untuk memaksimalkan acara MTF 2013, Disbudpar Jatim juga mengundang dan melibat beberapa media dari luar negeri untuk meliput dan memperkenalkan obyek wisata di jatim di dunia internasional. Diantaranya dari Korea, Malaysia, dan London. (neu/beth)

GRATIFIKASI

Kasus Ponten Bungurasih ‘Mandeg’ SURABAYAKejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya masih menunggu kelengkapan berkas perkara dugaan gratifikasi ponten Terminal Purabaya di tahun 2009 senilai Rp 500 juta dari penyidik Polrestabes Surabaya. Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Nurcahyo Jungkung Madyo,

Senin, (13/5) kemarin.

Dalam kasus ini, Polrestabes Surabaya telah menetapkan Eddi, mantan Kadishub Kota Surabaya sebagai tersangka, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala UPTD Terminal Purabaya.

Sejatinya Polrestabes Surabaya telah melimpahkan berkas kasus ini ke Kejari

Surabaya pada pertengahan tahun 2012 lalu. Namun dikembalikan karena dinilai masih banyak kekurangan agar penyidik polisi melengkapinya.

“Berkasnya P18 - 19. Belum lengkap. Kita kembalikan ke penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuk agar dilengkapi,” ujar Nurcahyo (kas)

OPINI

15

SELASA 14 MEI 2013 NO.0116 | TAHUN II

salam songkem

Meneguhkan Kembali Karakter Berbangsa

Arogansi Kekuasaan

K

D

i negara ini arogansi kekuasaan masih cukup kuat terasa. Pejabat pemerintah ketika sudah menempati posisi penting di instansinya cenderung berbuat seenaknya pada bawahan. Diakui atau tidak, bila mau jujur, nyaris semua pejabat di instansi pemerintahan yang ada baik di daerah hingga ibu kota, masih banyak yang menggunakan jabatannya untuk mengebiri kemerdekaan bawahannya.

Di Madura misalnya, Kepala Seksi Mapenda Kemenag Pamekasan, Juhairiyah telah berani mengeluarkan ancaman tidak akan meluluskan Ujian Nasional semua pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pamekasan yang diketahui terlibat melakukan unjuk rasa menentang mutasi guru oleh Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan Nurmaluddin.

Beberapa hari lalu, ratusan pelajar MAN menuntut Kepala Kankemenag Pamekasan Nurmaluddin mencabut Surat Keputusan (SK) mutasi yang ditandatanganinya kepada Taufik Yani. Para pelajar merasa keberatan apabila guru MAN Pamekasan tersebut dimutasi. Sebab bagi mereka, Taufik Yani merupakan salah satu guru yang sangat berjasa dalam pengembangan MAN Pamekasan, sehingga keberadaannya tak boleh dipindah ke sekolah lain.

Menyampaikan aspirasi di negara ini dilindungi oleh UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Setiapwarga negara, termasuk juga pelajar, dibenarkan menyampaikan aspirasinya. Sebagaimana ratusan pelajar MAN Pamekasan yang berupaya keras menolak kebijakan Kepala Kemenag setempat yang hendak memutasi Taufik Yani. Mengenai kegiatan mogok belajar dan unjuk rasa yang dilakukan para pelajar hanyalah sebuah media yang dijadikan senjata untuk bargaining dengan pemerintah guna menyukseskan upaya mereka mempertahankan Taufik Yani di Madrasah Aliyah Negeri Pamekasan.

Seharusnya penyampaian aspirasi para pelajar itu disikapi secara dewasa. Sangat tidak tepat ketika pihak Kemenag berupaya mengebiri kebebasan para pelajar menyampaikan aspirasinya.

Apalagi dengan mengancam tidak akan meluluskan ujian nasional sejumlah pelajar yang diketahui terlibat dalam unjuk rasa menentang kebijakan mutasi yang diturunkan Kankemenag.

Memang, tidak seharusnya pihak Kemenag mengancam sejumlah pelajar MAN Pamekasan yang berdemonstrasi. Karena perbuatan itu dinilai sebagai pembunuhan karakter pelajar dan pembelengguan kebebasan sebagai warga negara.

Kankemenag semestinya mencari upaya lain, misalnya menyelidiki tokoh intelektual yang mendalangi aksi unjuk rasa para pelajar itu. Sebab sangat mungkin terdapat provokator yang berusaha menggerakkan para pelajar itu. Tokoh intelektual yang telah memprovokasi sejumlah pelajarnya agar melakukan pembelaan terhadap salah satu guru mereka dari ancaman mutasi. Apabila ini yang terjadi, ada kekuatan yang menggerakkan para pelajar itu, sejatinya sebuah tindakan yang menciderai pendidikan.

Kendati pun guru yang paling diidamkan di salah satu lembaga pendidikan, bukan berarti dia harus bertahan bagaikan seorang raja otoriter, sebab dia juga pejabat negara yang harus bersedia dipindahtugaskan ketika pemerintah menghendakinya menempatkan guru tersebut di lembaga lain. Kecuali bila dia tidak bekerja kepada pemerintah, maka tak berhak pemerintah memutasinya.

Badriyatus Soffa Mahasiswi IAIN Walisongo Semarang

Jati diri diartikan sebagai suatu kualitas yang menentukan individu atau entitas, sedemikian rupa sebagai suatu pribadi yang membedakan dengan individu atau entitas yang lain.

Elektabilitas PKS

A

lau. Keberagaman suku, ras, maupun budaya yang tidak dimiliki oleh negara lain, serta keanekaragaman agama rakyat Indonesia yang saling toleransi antara satu agama dengan agama yang lain. Tentunya sangat menyayangkan sekali jika itu semua tidak dimanfaatkan dengan baik.

Namun, ironisnya cacat moral yang terus melanda negeri iini membuat terhambatnya Indonesia menjadi negara yang maju. Cacat moral yang terus dilakukan menunjukkan bahwa karakter pancasila yang menjadi jati diri bangsa Indonesia mulai terpinggirkan, atau bahkan terlupakan. Untuk itu, perlu penanganan yang intensif untuk mengembalikan karakter pancasila sebaga jati diri bangsa Indonesia. Supaya Indonesia terbebas dari cacat moral yang terus mengakar dalam jiwa rakyat Indonesia pada umumnya. Dan korupsi yang terus dilakukan tidak hanya dari pejabat pemerintah, namun dari instalansi-instalansi yang memang terjebak dalam kasus tersebut.

Pengembalian Jati Diri Bangsa Jati diri diartikan sebagai suatu kualitas yang menentukan individu atau entitas, sedemikian rupa sebagai suatu pribadi yang membedakan dengan individu atau entitas yang lain.

Yang dimaksud dengan kualitas adalah ciri khas yang similiki oleh individu maupun kelompok. Sementaa itu, karakter pancasila yang menjadi jati diri bangsa adalah karakter yang tidak dipaksakan dari luar dan merupakan bangsa Indonesia sendiri, sehingga pancasila sebagai jati diri bangsa akan mudah diterima dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia sangat diperlukan agar rakyat Indonesia memiliki harga diri, kemampuan diri, dan percaya diri.

Sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh banga lain. Untuk itu, upaya yang harus dilakukan untuk mngembalikan jati diri adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadikan kebiasaan dalam yang tanpa harus dipaksa. Dan juga dalam hati rakyat Indonesia harus terpatri nilainilai pancasila.

Falsafah Indonesia yang terkandung dalam kelima butir pancasila, menjadi ajaran tentang kehidupan yang mendasar bagi rakyat Indonesia. Untuk itu revitalisasi nilai-nilai karakter pancasila mutlak diperlukan, agar pancasila sebagai ideologi bangsa tetap terjaga, dan akan selalu menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia.

Sementara itu, karakter pancasila yang dijadikan sebagai jati diri bangsa dan dalam kelima butir tersebut saling terkait, mempunyai prinsip yang harus dijadikan sebagi landasan bernegara, antara lain: pertama, prinsip ketuhanan Yang Maha Esa yang meminta masyarakat Indonesia agar mempercayai tuhan, dengan kata lain agar rakyat Indonesia percaya terhadap kehidupan setelah hidup. Kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, maksudnya adalah agar terjadi keselarasan antara nasional dan internasional, karena pada hakikatnya, semua manusia sama.

Ketiga, prinsip persatuan Indonesia yang menyuarakan tentang nasionalisme, cinta tanah air dan memelihara kesatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maksudnya adalah memelihara dan menguatkan kesatuan nasional serta mewujudkan keadilan sosial. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maksudtnya adalah keselarasan sosial dan keberadaan yang diterima baik oleh semua rakyat Indonesia.

Kelima prinsip dasar pancasila yang menjadi karakter pancasila harus tertanamkan dan melekat pada jiwa rakyat Indonesia dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Sehingga rakyat Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang setiap saat mampu mencuci otak rakyat Indonesia untuk masuk kedalam perangkap yang menurutnya benar, tetapi dengan menjadikan karakter pancasila sebagai jati diri bangsa akan membuat rakyat Indonesia berfikir dua kali dalam mengambil keputusan mengikuti budaya asing yang menyimpang dengan karakter pancasila.

Dan akhirnya negara Indonesia dengan sendirinya akan terlepas dari belenggu arus globalisasi yang semakin tak terelakkan. Wallahu a’lam bi al-shawab =

Sampai Kapan UN Bertahan?

E

lektabilitas Partai Keadilan Sejahtera sedang teruji. Kasus yang mendera mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishaaq sangat tidak menguntungkan PKS. Ditambah lagi adanya pernyataan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun, yang menyatakan PKS dapat dibubarkan jika terbukti menerima aliran dana hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Masalah yang sedang dihadapi elit PKS itu dan ancaman pembubaran partai tersebut dapat merugikan partai dakwah itu. Elektabilitasnya diprediksi akan menurun di hadapan rakyat Indonesia, sebab partai itu dianggap sebagai partai bermasalah secara hukum.

Akan tetapi, prediksi turunnya elektabilitas PKS justeru dianggap sebagai sikap yang berlebihan dan tak berdasar oleh sejumlah elit PKS. Sebab masalah kasus dugaan korupsi daging impor sapi yang dilakukan Lutfi Hasan Ishaaq merupakan masalah pribadi mantan presiden PKS itu.

Begitu juga dugaan PKS menikmati kucuran dana TPPU dari Lutfi Hasan Ishaaq yang diterimanya dari Ahmad Fathanah hanyalah upaya pihal lawan politik PKS untuk menghancurkan PKS, karena PKS tak pernah menerima aliran dana panas tersebut. Karena itulah, sejumlah elit Partai Keadilan Sejahtera meyakini masalah itu tak mempengaruhi elektabilitas PKS. Keyakinan bahwa elektabilitas PKS masih tinggi di hadapan rakyat Indonesia, begitu juga di Madura, terutama di daerah Bangkalan. Setidak-tidaknya keyakinan itu diungkapkan oleh Ketua DPD PKS Bangkalan KH. Toha Holili melalui Wakil Ketua DPC PKS Tanjung Mujiburrahman. Keyakinan itu didasarkan kepada kondisi masyarakat Madura sudah semakin cerdas dan memahami politik, sehingga masyarakat Madura bisa menilai kebenaran yang sesungguhnya mengenai isu aliran dana TPPU ke PKS. Masyarakat Madura sudah tidak bisa lagi dibohongi dengan isu murahan mengenai aliran dana TPPU tersebut. Apalagi Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menegaskan tidak ada aliran dana yang diterima PKS dari hasil TPPU. Kalau memang PKS menerima aliran dana panas itu, tak mungkin dibantah. Sehingga otomatis bantahan tersebut semakin meyakinkan rakyat bahwa PKS bukanlah partai yang tersandung masalah hukum, maka elektabilitasnya tak akan terganggu di hadapan rakyat Madura.

Akan tetapi, apabila suatu ketika dugaan PKS menerima aliran dana TPPU dapat dibuktikan oleh KPK, maka warga Madura, bahkan rakyat Indonesia akan tersadarkan bahwa PKS telah melakuan kebohongan publik. Diperparah lagi PKS ternyata diketahui benar-benar partai yang korup, tentu rakyat pun akan semakin mengucilkan partai dakwah itu.

Menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya tak ubahnya elit Partai Keadilan Sejahtera menanam bangkai di basis konstetuen PKS. Tidak terbongkar saat ini, namun waktu yang nantinya akan membantu masyarakat mengungkap keadaan sebenarnya yang ditanam elit PKS di basis konstetuen PKS. Oleh karena itu, PKS tak ada untungnya menyembunyikan kebobrokan. Ada baiknya, jika memang benar aliran dana TPPU diterima PKS, akui saja secara gentle, karena itu lebih baik bagi prospek PKS. (*)

emerdekaan Indonesia yang diproklamirkan 67 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Menjadi awal bangkitnya Indonesia setelah kurang lebih 350 tahun lamanya terbelenggu oleh tindasan penjajah. Sejak saat itu, ditetapkan nilai-nilai dasar yang akan menjadi acuan atau pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, yaitu pancasila.

Dengan dirumuskanya pancasila yang berdasarkan atas keinginan rakyat diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap Indonesia, yakni dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat dalam lima butir pancasila. Pancasila selain menjadi pandangan hidup, juga merupakan saksi sejarah bangsa Indonesia. Karena pancasila pada awal-awal kemerdekaan dibawah pemerintahan orde lama seakan-akan tenggelam dalam hiruk pikuk revolusi yang gencar-gencarnya melakukan kampanye pada saat itu.

Sementara pada masa orde baru yang menganut sistem demokrasi pancasila, menggunakan pancasila sebagai tonggak untuk mempertahankan kekuasaan. Sedangkan pada masa reformasi sekarang ini, pancasila seakanakan kehilangan nilai-nilai filsafat dan pandangan hidup bangsa, dibuktikan dengan pemerintahan yang semakin carut marut, dan setiap hari kita diperlihatkan adegan-adegan cacat moral yang seharusnya tidak dimiliki oleh rakyat Indonesia.

Seperti para pejabat yang semakin mengepakkan sayap mereka dalam hal korupsi, tindakan asusila yang dilakukan oleh remaja, ketidakjujuran, serta pelanggaran norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya.

Tentunya hal ini sangat memprihatinkan jika dibiarkan terus menerus dan akhirnya akan mendarah daging dalam jiwa rakyat Indonesia. Sehingga lamakelamaan nilai-nilai pancasila akan semakin luntur dan akhirnya musnah.

Indonesia sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk menjadi negara maju, ditunjukkan dengan kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah, yang berasal dari laut maupun darat. Kepulauan Indonesia yang terbentag dari sabang sampai merauke dan kurang lebih berjumlah seribu pu-

M

Masduri Pustakawan PeSMA IAIN Sunan Ampel Surabaya

Ketika UN menjadi sarang berbagai bentuk kecurangan akibat dampak buruk dari kebijakan UN, lalu sampai kapan UN akan tetap bertahan menjadi evaluasi pendidikan nasional

engharapkan UN benar-benar bersih dari kecurangan hanyalah sesuatu yang nisbi. Sejak pertama kali UN dilaksanakan tahun 2003 sampai sekarang tidak pernah sepi dari kecurangan, di mana-mana bocoran jawaban, saling menyontek selalu mewarnai UN. Belum lagi banyak pihak sekolah yang mendukung kecurangan tersebut. Mereka mengorbankan nilai-nilai kejujuran yang sebenarnya sangat penting dibiasakan dalam dunia pendidikan, demi mengejar target kelulusan peserta didik.

Baru-baru ini sejak hari pertama UN dilaksanakan di tingkat SMA sampai SMP sederajat, pemberitaan mengenai kecurangan UN selalu mengisi ruang media. Kecurangan yang dilakukan sangat beragam, seperti bocoran soal, bocoran kunci jawaban, kerjasama antara peserta UN, dan banyak lagi bentuk kecurangan lain, bahkan ada salah satu sekolah yang rela membeli jutaan rupiah kunci jawaban UN. Sungguh hal seperti ini sangat kita prihatinkan terjadi dalam dunia pendidikan. Rasanya semakin sulit berharap pendidikan kita menjadi tempat penggemblengan karakter seseorang, mengingat begitu sangat sering pendidikan menjadi tempat berbagai bentuk kecurangan dalam UN. Kecurangan dalam UN tentu bertolak dengan proyek Mendikbud Muhammad Nuh dalam upaya menggalakkan pendidikan karakter. Secara nyata UN telah memporak-porandakan karakter kejujuran dalam dunia pendidikan. Kejujuran menjadi terasing, lantaran target pendidikan sekarang bermuara pada kelulusan secara maksimal. Sehingga kecurangan dari beragam bentuknya terus mewarnai pekasanaan UN. Meskipuan tindakan ini sangat kita sesalkan, tetapi kiranya kita juga tidak boleh terjebak pada klaim salah-benar. Sebab UN memang lebih banyak berdampak buruk bagi pendidikan, ketimbang progresifitas kemajuan pendidikan seperti selama ini sering diwacanakan Kemendikbud.

Otokritik UN Seringnya kecurangan dalam pelaksanaan UN, kiranya tidak saja kita maknai sebagai pelanggaran.

Agar yang menjadi objek kesalahan, tidak saja pihak sekolah dan peserta didik, namun juga merembet terhadap pembuat keibajakanUN, yang selama ini antikritik. UN sudah sangat sering sekali mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak yang peduli kemajuan pendidikan nasional. Tetapi rasanya pihak Kemendikbud masih sulit bergeming, bahkan yang dilakukan selama ini hanya perbaikan mekanismenya. Seringnya perbaikan mekanisme tidak juga membuat UN sepi dari kecurangan, masih saja ditengah ketatnya soal UN dan pengawasan yang dilakukan, pelaksanaan UN terus diwaranai kecurangan.

Karena itu, seringnya kecurangan tidak bisa hanya kita tempatkan sebagai pelanggaran hukum dan moral, tetapi juga harus ditempakan sebagai bentuk otokritik dari masyarakat terhadap kebijakan UN. Selama ini masyarakat sudah banyak yang menolak pelaksanaan UN sebagai syarat kelulusan siswa, namun pihak Kemendikbud masih saja tidak mendengar berbagai aspirasi dari masyarakat. Mereka acuh dengan beragam masukan yang selama ini diberikan masyarakat. Sehingga tidak usah heran jika masyarakat berusaha gila-gilaan agar bisa meluluskan peserta didikanya, termasuk dengan cara curang sekalipun.

Penulis yakin, seketat apapun pengawasaan pelaksanaan UN tidak akan membuat UN benar-benar bersih dari kecurangan. Seiring dengan ketatnya pengawasan UN, akan semakin besar pula gelombang penolakan masyarakat terhadap UN, sehingga disela-sela itu pulalah akan banyak pelanggaran terjadi dalam pelaksanaan UN. Sebab itu kiranya pihak Kemendikbud bisa menempatkan bentuk kecurangan dalam UN sebagai otokritik masyarakat terhadap pelaksanaan UN, mengingat se-

lama ini penolakan masyarakat terhadap UN tidak pernah direspon dengan baik oleh Kemendikbud.

Sudah sangat banyak alasan rasional dari masyarakat terhadap UN, seperti ketidakadilan UN hanya menilai dari sisi kognitif saja dan mengabaikan sisi afektif dan psikomotorik, dengan pembatasan materi UN telah mengekang bakat dan minat siswa untuk mengembangkan kemampuan yang lain, besarnya biaya yang digunakan untuk UN, dan banyaknya ketimpangan kualitas sekolah di pedalaman dan beragam bentuk sisi buruk UN yang selama ini sering dilontarkan masyarakat.

Maka tidak mengherankan ketika suara masyarakat tidak didengar, mereka melawan dengan cara menghancurkan kreadibilitas UN. Karena sekalipun UN dilakukan dengan yang baik, yang terjadi bukan kemajuan pendidikan nasional tetapi berbagai dampak buruk dari kebijakan UN juga akan terjadi. Meskipun kita menyadari kecurangan dalam UN merupakan bentuk pelanggaran hukum dan moral, tetapi kiranya pelanggaran tersebut juga harus dimakanai sebagai bentuk perlawanan masyarakat terahadap kebiajakan UN. Mengingat pelaksanaan UN tidak memberikan dampak kemajuan bagi pendidikan nasional. Yang terjadi selama ini UN mengekang bakat dan minat siswa, menjadi momok menakutkan, hingga kadang sebagian dari mereka yang tidak lulus bunuh diri, biaya yang dikeluarkan untuk UN sangat banyak, semenatara masih banyak sekolah yang pembangunan fisiknya sangat buruk, belum lagi fasilitas disekolah banyak yang tidak layak pakai.

Ketika UN menjadi sarang berbagai bentuk kecurangan akibat dampak buruk dari kebijakan UN, lalu sampai kapan UN akan tetap bertahan menjadi evaluasi pendidikan nasional, jika yang terjadi bukan progresifitas kemajuan pendidikan tetapi malah menimbulkan beragam persoalan daru dalam dunia pendidikan? =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16

SELASA

SELASA 14 MEI 2013 NO.0116 | TAHUN II

14 MEI 2013

SOSOK

GOLF

Woods Raih Gelar Kedua Players Championship FLORIDA - Tiger Woods meraih gelar Players Championship keduanya melalui keunggulan dua pukulan atas Sergio Garcia yang terpuruk pada permainan dua lubang terakhir, pada Minggu waktu setempat.

Pegolf Spanyol Garcia sempat berbagi posisi pimpinan pada kedudukan skor 13 di bawah par bersama Woods, namun dia mengalami masalah pada pukulan tee off pada permainan lubang ke-17. Bola hasil pukulan tee off dua kali masuk ke kolam air sehingga menyebabkan dia terkena bogey, setelah pegolf nomor satu dunia itu mencatat skor par.

Juara 2001 Woods mencatat par di permainan lubang ke-18 dan menorehkan skor 70 pukulan atau dua di bawah par pada permainan putaran keempat (terakhir) dan sekaligus secara total empat putaran dia membukukan 275 pukulan atau 13 di bawah par, melewati penantang lainnya pegolf Swedia David Lingmerth di lapangan TPC Sawgrass.

Pendatang baru di pro Lingmerth juga terseok pada permainan putting sehingga dia terkena bogey pada permainan lubang terakhir dengan mencatat 72 pukulan, dan berada di posisi ties (bersama) kedua dengan pegolf AS Jeff Maggert (70) dan Kevin Streelman (67).

Juara 2008 Garcia, kembali terpuruk pada permainan lubang ke-18 dengan mencatat double bogey yang mengakibatkan skor dia merosot tajam.

Arti Semangat Penampilan Woods cukup memukau dengan memastikan memimpin dua pukulan, meskipun pada perjalanan permainan sebelumnya di lubang ke-14 dia sempat harus bersaing ketat dengan tiga pegolf, Garcia, Lingmerth dan Maggert dengan bersama-sama membukukan pukulan 12 di bawah par.

“Ini pertarungan berat, saya merasa seperti lebih harus mengendalikan emosi setelah saya mencetak birdie di lubang ke-12 namun merosot pada lubang ke-14 karena terkena double bogey,” kata Woods.

“Ini permainan dan setiap orang bisa memenangi turnamen golf,” tambahnya. (ant/dar)

NUSANTARA

Sir Alex Ferguson: Thank You

Barca Rayakan Pesta Juara di Madrid MADRID - Barcelona semakin mengukuhkan gelar juara La Liga Spanyol musim ini setelah menundukkan Atletico Madrid di kandangnya sendiri, Stadion Vicente Calderon, Minggu (12/5) waktu setempat atau Senin (13/5) dini hari WIB dengan skor tipis 2-1. Dengan kemenangan ini, Barcelona menambah koleksi poin mereka menjadi 91.

Sesungguhnya gelar juara “Azulgrana” sudah dipastikan menyusul hasil imbang 1-1 yang didapat Real Madrid saat bentrok dengan Espanyol pada Sabtu (11/5). Seperti sudah diberitakan koran ini, pelatih Real Madrid Jose Mourinho sudah terlebih dahulu memberikan ucapan selamat kepada Barca. Ia mengakui klub asal Catalan memang layak menjadi juara. “Saya ingin mengucapkan selamat kepada Barcelona, para pelatih, pemain, dan fans mereka. Saya pikir hal logis yang kami lakukan adalah mengucapkan selamat pada mereka. Tahun lalu, kami menang dan berbicara tentang raihan gelar yang hebat, dan sekarang saya pikir ini masuk akal dan setidaknya kami bisa memberi sesuatu karena pentingnya capain mereka,” ujar Mourinho.

Gelandang Barca Andres Iniesta menyatakan, kunci keberhasilan timnya bisa merengkuh gelar juara saat ini terletak pada fokus timnya.

“Ini tahun yang amat panjang dan kami harus tetap fokus sejak awal hingga akhir karena kami akan mendapat masalah jika membiarkan Madrid menantang,” kata penggawa Timnas Spanyol ini.

Kemenangan atas “Los Rojiblancos” membawa Barca kini men-

NUSANTARA

goleksi 91 poin dengan sisa tiga pertandingan dan rekan setim Iniesta, Gerard Pique, memiliki ambisi lain di sisa kompetisi. “Mendapat 100 poin akan sangat menyenangkan. Itu memberi kami alasan untuk tetap mengenakan seragam di tiga laga berikut,” sambung Pique.

Atletico yang juga sudah memastikan diri ke Liga Champions mampu memecah kebuntuan lewat aksi Falcao. Gabi melakukan tekel bersih terhadap Gerard Pique dan kemudian mengirim bola kepada Falcao. Sang striker melepaskan sepakan ke arah gawang tanpa bisa diantisipasi Jose Pinto.

Namun, tim tamu bisa menyamakan kedudukan pada menit ke72 lewat aksi Alexis Sanchez yang sebelumnya berkerjasama dengan Fabregas. Menerima umpan dari Fabregas di dalam kotak penalti, Alexis melepaskan tendangan menyilang ke sisi kiri gawang yang tidak mampu dijangkau Thibaut Courtois.

Sepuluh menit jelang laga usai, Barca justru berbalik unggul. Umpan silang Tello mampu diteruskan oleh David Villa dengan sepakan ke arah gawang, dan sudah ada Gabi yang berusaha menghalau bola dengan pahanya tetapi justru masuk ke gawang sendiri. (espn/aji)

SPANISH PRIMERA DIVISION

VICENTE CALDERON, SPANYOL

Atletico Madrid

SUSUNAN PEMAIN

ATLETICO MADRID: Courtois, Insua, Miranda, Godin, Tiago, Koke, Turan (Rodriguez 67), Gabi, Juanfran, Falcao (Diego Costa 69), Adrian BARCELONA: Pinto, Pique, Adriano (Villa 62), Alba, Alves (Barthra 42), Fabregas, Iniesta, Messi, Song (Busquets 61), Tello, Sanchez.

Barcelona

1-2

Radamel Falcao 51’

Alexis Sanchez 72’ Gabi 80’ (OG)

STATISTIK

RANKING PEMAIN

Tembakan (ke gawang)

Man of The Match

12 (2) 11 (3)

Tekel

25

Cristian Tello Herrera

21

Barcelona

Pelanggaran

18

Flop of The Match

11

Penguasaan Bola 42% 58% Atletico Madrid Barcelona

NUSANTARA

Marc Bartra Barcelona

NUSANTARA

Womsiwor: Sejumlah Pemain Persipura Layak masuk Timnas JAYAPURA - Sejumlah pemain Persipura Jayapura dinilai layak masuk timnas setelah pada laga tandang lanjutan Liga Super Indonesia di Stadion Kanjuruhan Malang, Minggu (12/5), mampu menaklukkan Arema Cronous 2-1.

“Kemenangan 2-1 Persipura Jayapura atas Arema Cronous dalam lanjutan pertandingan Liga Super Indonesia (LSI) secara tidak langsung telah merekomendasikan sejumlah pemain tim tersebut layak menghuni skuad timnas senior,” kata mantan pelatih fisik timnas senior Daniel Womsiwor di Jayapura, Senin.

Menurut dia kemenangan tim kebanggaan warga Kota Jayapura dan Papua itu telah membuktikan bahwa Persipura layak menjadi juara LSI musim ini. “Hanya saja kalau berbicara gelar juara bagi Persipura di liga kali ini bukan hal yang baru karena juara juga sudah pernah diraih sejak era Galatama dulu,” katanya.

Yang sulit bagi tim sekelas Persipura adalah bagaimana pengakuan dan kepercayaan dari PSSI dan Indonesia agar bisa memberikan tempat bagi lebih dari enam pemain asal Papua untuk masuk nominasi skuad utama timnas senior.

“Kemenangan ini bisa merekomendasikan anak-anak Mutiara Hitam dominasi timnas PPA 2015,” kata pelatih sepak bola kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) FC itu.

Daniel menilai Persipura hanya butuh empat kemenangan lagi atas klub seperti Persib Bandung, Sriwijaya FC, Mitra Kukar dan Persiwa di putaran kedua LSI ini untuk mengunci gelar

juara liga pada musim ini. “Saya kira Persipura tinggal mengalahkan rivalrival terdekatnya, karena dengan begitu gelar liga sudah ada ditangan,” kata dosen olahraga Uncen itu.

Dalam pertandingan yang disiarkan langsung salah satu stasiun TV swasta itu, Persipura berhasil membungkam

tuan rumah Arema Cronous dengan skor 2-0 untuk 80 menit diwaktu pertandingan normal.

Gol-gol tim kebanggaan warga Kota Jayapura dan Papua itu dilesakkan gelandang enerjik Zah Rahan Krangar asal Liberia di menit ke-23 babak pertama dan kapten tim Boas Salossa dibabak kedua,

Sebetulnya, tuan rumah bisa menyamakan kedudukan jika saja tendangan penalti Beto Goncalves dan Greg Nwokolo dibabak pertama dan kedua bisa dimanfaatkan dengan baik. Tendangan penalti Beto dibabak pertama melenceng di kiri gawang Yoo Jae Hoon, sedangkan tendang penalti Greg bisa ditangkap dengan dengan sempurna oleh kiper asal Korea Selatan itu.

Berbagai usaha terus dilakukan oleh pasukan Rahmad Darmawan, mulai dengan umpan terusan ke jantung pertahanan Persipura, umpan silang dan tendangan jarak jauh yang beberapa kali dilepaskan oleh Egi Melgiansyah dan kawan-kawan masih bisa dihadang oleh Bio Paulin Piere dan Otavio Dutra.

Kiper Yoo Jae Hoon patut diberikan ancungan jempol, karena selain bisa menahan tendangan pinalti Greg Nwokolo, juga bisa menepis tendangan keras Keith Kayamba Gums dan Egi Melgiansyah.

Namun usaha tersebut akhirnya bisa terjawab setelah gol Thiery Gatuesi yang memanfaatkan sepak pojok salah satu pemain Arema dimenit 77 berhasil memperkecil ketertinggalan.

Gol tersebut sempat memicu semangat Victor Igbonefe dan kawankawan hingga memasuki injury time dan penambahan waktu lima menit. Tetapi lagi-lagi kiper utama Persipura Yoo Jae Hoon menggagalkan aksi untuk menyamakan skor.

Saat ini klub Persipura sudah mengemas 44 poin dari 18 pertandingan dengan 13 kali kemenangan dan lima kali seri tanpa sekalipun tersentuh kekalahan. (ant/alf/dar)

R

intik hujan membasahi Old Trafford pada Minggu (12/5) sore waktu setempat atau Senin (13/5) dini hari WIB. Tetapi cuaca seperti itu tidak menghalangi seluruh isi stadion berpesta. Pesta Manchester United (MU) menjuarai Liga Utama Inggris musim 2012-2013 dan pesta juara sang pelatih Sir Alex Ferguson yang mengangkat trofi untuk terakhir kalinya, setelah memutuskan mengundurkan diri dari Old Trafford pada akhir musim ini.

Ini bukan pesta perpisahan karena tidak ada air mata yang menetes membasahi rerumputan Old Trafford. Yang ada hanyalah luapan emosi kegembiraan. Di ujung laga melawan Swansea City yang dimenangi anak-anak Setan Merah dengan skor tipis 2-1, Ferguson mengangkat trofi juara Liga Utama Inggris ke-20 MU dan untuk yang terakhir kalinya di Old Trafford . Ini adalah trofi Liga Utama Inggris ke-13 Ferguson selama menangani MU dalam kurun waktu hampir 27 tahun. Dan, ini pula trofi terakhir yang dipersembahkannya, setelah memutuskan untuk pensiun pada akhir musim ini.

Sir Alex Ferguson adalah pelatih paling sukses dalam sejarah sepakbola Inggris. Dia sudah memastikan gelar juara beberapa pekan lalu, tetapi baru menggelar pesta dan mengangkat trofi juara musim ini di Old Trafford pada Minggu sore atau Senin (13/5) dini hari WIB. Pada perayaan itu, Ferguson berdiri di tengah-tengah para pemain MU yang merayakan gelar juara ini sambil berjoget diiringi lagu “Champions, Champions” dan disaksikan oleh lebih dari 76.000 pendukung klub Manchester Merah tersebut.

Perayaan ini menandai berakhirnya sebuah era di Old Trafford, era Ferguson yang menangani tim itu selama hampir 27 tahun dan sudah mempersembahkan 38 trofi. Tidak ada tetesan air mata dari Sir Alex Ferguson pada perayaan tersebut.

Meskipun suaranya cukup bergetar saat menyampaikan kata-kata perpisahan selama lima menit kepada para pendukung tim. Selebihnya adalah kebahagian dan kepuasan. Wajah Ferguson pun selalu berhiaskan senyum.

“Anda semua menjadi pengalaman yang paling fantastik dalam seluruh hidup saya. Terima kasih.

Pengunduran diri saya tidak berarti kehidupan saya di klub ini berakhir. Saya akan lebih senang menonton mereka daripada menderita bersama mereka,” kata Ferguson.

Laga melawan Swansea pada Minggu (12/5) lebih sebagai sebuah pesta dan sebuah penghargaan terhadap capaian Ferguson daripada sebuah pertandingan sepakbola. Pesta itu sudah terasa sejak Ferguson dan para pemain masih berada di ruang ganti, hingga ketika dia mengambil mic dan menyampaikan kata-kata perpisahan di ujung laga. Sungguh sebuah perayaan yang sangat panjang. Belum ada suasana seperti ini terjadi di Old Trafford.

“Saya hanya ingin sekali lagi menyampaikan terima kasih dari seluruh keluarga Ferguson,” kata Ferguson menyinggung istrinya, Cathy, anak dan cucu-cucunya, sambil melanjutkan, “Terima kasih, terima kasih.”

Ferguson mengungkapkan, keputusannya untuk mundur musim ini sudah diambil pada natal lalu. “Semuanya berubah setelah saudari Cathy meninggal. Dia lebih banyak terisolasi sekarang. Sudah terlalu lama saya meninggalkan dia seorang diri. Selama 47 tahun dia adalah pemimpin keluarga, menjaga dan memelihara tiga anak kami dan mengorbankan dirinya untuk saya. Sekarang dia memiliki cucu. Dia kehilangan seorang teman terbaik, saudarinya Bridget. Karena itu, ini penting. Juga, saya ingin keluar sebagai pemenang. Itulah hal terpenting yang saya ingingkan,” tegas Ferguson dalam sesi wawancara. (aji)