1
RABU 14 AGUSTUS 2013 NO.0175 | TAHUN II Koran Madura
RABU
Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-
14 AGUSTUS 2013
BENTROK WARGA
g PAMANGGHI
Teologi Bola
Anggota FPI Tersangka Perusuh
Oleh : MA. Zakitaro
D
Budayawan muda Madura
alam setiap pemilihan, warga sudah punya pilihan. Ia punya keyakinan atas sosok yang dipilihnya sebagai seseorang yang pantas dipilih. Maka, berlakulah dogma; rejeki tidak akan tertukar, jika tidak ditukar. Karena itu, siapapun yang menang secara de facto, belum tentu menang juga secara de jure. Megapa hal ini terjadi, cukup dijawab dengan nada pendek; karena negeri ini Indonesia. Pada sebuah pemilihan calon kepala desa dengan, terjadi kasus dugaan money politics. Incumbent ditengarai menebar jala uang yang nominalnya enam kali lebih kecil dari pesaingnya. Dalam hitungan ekonomi, modal yang lebih besar seharusnya mendapat keuntungan yang lebih besar dan begitu juga sebaliknya. Tetapi, apa yang terjadi, calon kades dengan biaya yang lebih tinggi kalah dengan calon lain dengan biaya yang jauh lebih kecil. Di sinilah berlaku suara rakyat suara tuhan. Sekedar menyebut contoh, pada pemilukada DKI Jakarta saat itu, hamper lembaga survey menjagokan Foke selaku incumbent. Namun fakta politik yang terjadi bukan seperti itu. Para pengamat menilai Foke hamper murabba’, unggul dalam empat hal. Pertama karena ia incumbent. Kedua ia juga memiliki duit Siapa yang yang pasti akan menang jauh lebih pada akhirnya, banyak. Ketisemua tahu ga, ia juga diTuhan pun tidak usung partaiterlalu teknis partai besar. Keempat, ia berdomisili di Jakarta. Nyatanya, politik seperti bola, bulat dan sulit diterka ke mana akan menggelinding. Perolehan suara Foke tidak seperti yang diramalkan lembaga survey. Dalam pemilukada Jatim 29 Agustus 2013 mendatang, lembaga survey pasti punya data sebagaimana pasangan cagub-cawagub juga punya keyakinan dan masyarakat punya pilihan. Setiap pemilih juga memiliki alasan masingmasing dalam memilih yang mungkin sama atau berbeda satu sama lain. Poin yang sangat penting dalam pemilukada sebenarnya bukan siapa yang kalah dan yang menang. Tetapi Jatim masa depan ini mau dibawa ke mana, untuk siapa, dan bagaimana caranya. Setiap calon saat berkampanye, sudah hamper dipastikan menyuarakan yang baik-baik karena yang seperti ini memang lagu lama. Namun pada setiap pemilihan di mana incumbent juga tampil, kenyataan politik hanya memberikan dua kemungkinan; incumbent atau bukan incumbent. Dalam teori proksimitas, warga akan memilih seseorang yang lebih dekat secara lingkungan geografis-kulturalnya sebagai yang pantas dipilih. Di luar itu, warga semakin dewasa dalam menempatkan dirinya baik di dalam politik maupun di luar gelanggang politik. Pemilukada Jatim dan pemilihan lainnya di tahun mendatang sejak saat ini warga sudah paham posisinya dan bagaimana memberi posisi kepada calon yang akan bertarung pada pemilihan apapun. Siapa yang akan menang pada akhirnya, semua tahu Tuhan pun tidak terlalu teknis. =
SURABAYA- Polda Jatim menetapkan 47 tersangka dalam kasus bentrok FPI-warga di Paciran, Lamongan, pada 8-12 Agustus, yakni 42 tersangka dari FPI Paciran dan lima tersangka dari warga Paciran.
antara foto/eric ireng
TERSANGKA FPI LAMONGAN. Sejumlah tersangka kerusuhan dari Front Pembela Islam (FPI) Lamongan, digiring anggota Kompi 1 Batalyon A Pelopor Satbrimobda Jatim, usai pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jatim, Surabaya, Selasa (13/8). Pihak kepolisian menetapkan 42 tersangka dari FPI Lamongan, menyusul kerusuhan yang melibatkan warga dan FPI Lamongan pada 12 Agustus 2013 dini hari, hingga menimbulkan beberapa korban luka dan kerusakan materi.
PENGUNGSI SYIAH. Satu keluarga pengungsi Syiah Sampang, Madura, berada di dapur umum usai pembagian makanan di Rusunawa Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo, Jatim, Jumat (2/8). Pemerintah selain melakukan penyembuhan trauma pada anak-anak korban kerusuhan itu, juga berupaya melakukan pemulihan dan pemulangan 277 pengungsi ke daerah asal mereka di Sampang, Madura. ant/eric ireng
KONFLIK SARA Kakaktua Tidak menemukan pekerjaan yang cukup baik dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, akhirnya Matrawi memutuskan untuk merintis usaha dagang burung. Ia pun kemudian menyewa sebuah kior untuk dijadikan toko burung. Di tokonya tersebut Matrawi memajang dau ekor burung kakaktua. Kedua burung itu berbeda, yang satu suka bernyayi dan yang satunya lagi hanya diam saja, datang seseorang ingin membeli burung kakak tua. “Berapa harga burung kaka tua ini mas...??” tanyanya sambil melihat-lihat dua burung itu. “Kalau yang suka nyayi itu 500.000 rupiah, sedangkan yang diam itu 1.000.000 rupiah” jawab Matrawi “Lho kok yang suka nyayi harganya lebih murah dari yang hanya diam saja. Gak masuk akal deh “Hmm kamu ini belum tahu ya. Yang diam itu lebih mahal. Harganya 1000.000 rupiah. Sebab dia pencipta lagunya”
Cak Munali
Kaum Syiah Sampang Bisa Pulang Tanpa Syarat JAKARTA-Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto menyesalkan adanya persyaratan bagi penganut Islam Syiah asal Sampang, Madura untuk bisa kembali ke kampung halamannya. Sebab, kata Sidarto, Undang-undang Dasar 1945 Ayat 28 dan 29, Undang-undang HAM, dan Undang-undang tentang Konvensi Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi, jelas mengatur pentingnya menghormati keyakinan beragama. “Mereka lahir di situ, hak-haknya dicabut dan disuruh pindah, itu kurang manusiawi. Menurut saya, mereka harus kembali tanpa syarat apa pun,” ujar Sidarto usai menerima kunjungan delegasi Parlemen China di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8). Karena itu, politisi senior PDI Perjuangan ini berharap agar penegak hukum harus tegas bertindak terhadap tindakan anarkis yang menganggu keyakinan beragama. Menurut Sidarto, tindakan merusak seperti sweeping dan pembakaran rumah ibadah itu merupakan pel-
anggaran pidana. Karenanya, dia meminta agar polisi tidak membiarkan tindakan tersebut. “Saya minta korps (Kepolisian) yang membesarkan saya untuk tegas menindak, sehingga ke depan saya harapkan tidak terjadi lagi,” kata Sidarto. Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saifuddin menentang apabila pemerintah memaksakan pengungsi Syiah di Sidoarjo berpindah keyakinan, hanya karena Syiah dianggap sesat. Lukman yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) ini mengatakan, semua pihak harus menghormati keyakinan warga negara, termasuk kaum Syiah. Sebab menurutnya, kebebasan berkeyakinan di Indonesia dijamin oleh konstitusi. “Karenanya rekonsiliasi tidak harus mensyaratkan seseorang harus pindah keyakinannya. Menurut saya karena kita harus menghormati keyakinan itu,” jelas Lukman di Istana Negara Jakarta, Selasa (13/8). Lukman menyarankan agar rekonsiliasi yang memulangkan warga syiah ke Sampang Madura harus berdasarkan keinginan untuk hidup berdampingan tanpa syarat apapun. Selain itu pemerintah perlu mendorong masyarakat di Sampang untuk memahami soal toleransi. “Toleransi itu kan sebenarnya adalah upaya untuk kemudian bisa memahami perbedaan tanpa harus menuntut jadi pendekatan harus lebih proaktif,” jelasnya. (gam/abd)
“Polda memang telah dan Fikri (FK/22) asal Dengok. mengambil alih kasus itu dari “Mereka dijerat dengan Polres Lamongan, lalu kami Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat Nomelakukan pemeriksaan sejak mor 12/1951 dan Pasal 170 pagi hingga sore dan akhirnya Ayat 2 KUHP tentang perusakami menetapkan 47 tersang- kan secara bersama-sama serka,” kata Kabid Humas Polda ta penganiayaan, namun ada Jatim Kombes Pol seorang tersangka Awi Setiyono di yang ditambahi deMapolda Jatim, Sengan Pasal 160 KUHP BERITA lasa sore. tentang penghasuTERKAIT Awalnya, putan,” katanya. Halaman 12 luhan pelaku dan Ia menjelaskan korban dalam puluhan tersangka kasus Paciran itu itu didasarkan setiba di Mapolda Jatim pada jumlah barang bukti yang Selasa (13/8) pukul 08.30 disita petugas yakni 36 handWIB, lalu mereka menjalani phone, sembilan pedang, 14 pemeriksaan secara terpisah, parang, empat celurit, empat yakni 42 anggota FPI diperik- sangkut, tujuh pisau, satu sa di Ditreskrimsus Polda dan kayu, dan satu selang. “Sesembilan warga diperiksa di muanya milik 42 anggota FPI Ditreskrimum. itu,” katanya. “Tapi, lima dari sembilan Ditanya alasan polisi meywarga Paciran itu ditetapkan akini 42 orang itu merupakan sebagai tersangka, sedangkan anggota FPI, ia mengatakan empat warga lainnya masih keanggotaan dalam FPI itu didalami keterlibatannya merupakan pengakuan ke-42 dalam kasus Paciran itu,” ka- tersangka itu sendiri. tanya, didampingi sejumlah “Tidak ada kartu angpenyidik Polda Jatim. gota yang kami temukan, tapi Warga Paciran yang men- keanggotaan dalam FPI itu jadi tersangka adalah Slamet mereka akui sendiri dan penHadiono alias Raden (RD/32 gakuan itu juga sudah masuk tahun) asal Dengok, Said ke dalam BAP, sehingga men(SD/17) asal Dengok, Rakum jadi fakta hukum,” katanya. (RK/38) asal Blimbing, SamNamun, katanya, polisi purno (SP/19) asal Blimling, tidak bermaksud memosisikan dan Zainul Efendi (32) asal FPI sebagai pihak tertuduh. Blimbing. “Kami tidak melihat apakah Empat warga Paciran yang mereka anggota FPI atau bumasih menjalani pemerik- kan, kami melihat ‘siapa yang saan adalah Adi Susanto berbuat apa’ sesuai ketentuan (AS/29) asal Dengok, Nur Ya- hukum, jadi kalau ada anggota qin (NY/41) asal Dengok, Farid FPI berarti menjadi fakta huYulianto (FY/24) asal Dengok, kum,” katanya. (ara/beth)
CAPRES DEMOKRAT
SBY Punya Hak Veto Pemenangan Konvensi JAKARTAKredibilitas Komite Konvensi calon presiden Partai Demokrat diragukan. Komite ini dipastikan tidak bekerja independen menyeleksi calon presiden karena yang menentukan capres nantinya tetap ada di tangan Majelis Tinggi Demokrat. “Saya kira, konvensi hanya sebuah pernik agar terlihat demokratis. Padahal sesungguhnya jauh dari nilai-nilai demokratis,” jelas Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti dalam keterangan tertulis, Selasa (13/8). Seperti diketahui, Komite konvensi terdiri atas 10 nama dari independen dan tujuh dari kader Partai Demokrat. Komite Konvensi diketuai oleh mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni, wakil ketua dijabat mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, sekretaris Suaidi Marasabessy serta bendahara Andi Timo Pangerang. Anggota Komite Konvensi adalah Soegeng Sarjadi, Margiono, TP Rachmat, Effendi Ghazali, Christianto Wibisono, Indrawaty Sukadis, Didi Irawadi Syamsuddin, Hinca Panjaitan, Wisnu Wardhana, Putu Suasta, Humprey R Djemat, Vera Febyanthy, dan Rully Charis. Menurut Ray, konvensi Partai Demokrat menjadi
tidak menarik. Bahkan tidak dapat dianggap sebagai terobosan mencari kepemimpinan nasional. Sebab, konvensi pada akhirnya nanti tetap saja akan ditentukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Bahwa konvensi sudah terlebih da-
hulu dikunci dengan ketetapan harus berpatokan kepada AD/ART Partai Demokrat. Itu artinya apa dan bagaimanapun pelaksanaan konvensi, dia harus berpatokan kepada pasal 13 ayat 5 AD/ART yang menyatakan bahwa kewenangan menetapkan calon presiden Partai Demokrat tetap berada di tangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dalam hal ini sekaligus sebagai dijabat ketua umum partai yakni SBY,” jelas dia. (gam/abd)