e Paper Koaran Madura 14 Agustus 2013

1

RABU 14 AGUSTUS 2013 NO.0175 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

14 AGUSTUS 2013

BENTROK WARGA

g PAMANGGHI

Teologi Bola

Anggota FPI Tersangka Perusuh

Oleh : MA. Zakitaro

D

Budayawan muda Madura

alam setiap pemilihan, warga sudah punya pilihan. Ia punya keyakinan atas sosok yang dipilihnya sebagai seseorang yang pantas dipilih. Maka, berlakulah dogma; rejeki tidak akan tertukar, jika tidak ditukar.

Karena itu, siapapun yang menang secara de facto, belum tentu menang juga secara de jure. Megapa hal ini terjadi, cukup dijawab dengan nada pendek; karena negeri ini Indonesia.

Pada sebuah pemilihan calon kepala desa dengan, terjadi kasus dugaan money politics. Incumbent ditengarai menebar jala uang yang nominalnya enam kali lebih kecil dari pesaingnya. Dalam hitungan ekonomi, modal yang lebih besar seharusnya mendapat keuntungan yang lebih besar dan begitu juga sebaliknya. Tetapi, apa yang terjadi, calon kades dengan biaya yang lebih tinggi kalah dengan calon lain dengan biaya yang jauh lebih kecil. Di sinilah berlaku suara rakyat suara tuhan.

Sekedar menyebut contoh, pada pemilukada DKI Jakarta saat itu, hamper lembaga survey menjagokan Foke selaku incumbent. Namun fakta politik yang terjadi bukan seperti itu. Para pengamat menilai Foke hamper murabba’, unggul dalam empat hal. Pertama karena ia incumbent.

Kedua ia juga memiliki duit Siapa yang yang pasti akan menang jauh lebih pada akhirnya, banyak. Ketisemua tahu ga, ia juga diTuhan pun tidak usung partaiterlalu teknis partai besar.

Keempat, ia berdomisili di Jakarta. Nyatanya, politik seperti bola, bulat dan sulit diterka ke mana akan menggelinding.

Perolehan suara Foke tidak seperti yang diramalkan lembaga survey.

Dalam pemilukada Jatim 29 Agustus 2013 mendatang, lembaga survey pasti punya data sebagaimana pasangan cagub-cawagub juga punya keyakinan dan masyarakat punya pilihan. Setiap pemilih juga memiliki alasan masingmasing dalam memilih yang mungkin sama atau berbeda satu sama lain. Poin yang sangat penting dalam pemilukada sebenarnya bukan siapa yang kalah dan yang menang. Tetapi Jatim masa depan ini mau dibawa ke mana, untuk siapa, dan bagaimana caranya.

Setiap calon saat berkampanye, sudah hamper dipastikan menyuarakan yang baik-baik karena yang seperti ini memang lagu lama. Namun pada setiap pemilihan di mana incumbent juga tampil, kenyataan politik hanya memberikan dua kemungkinan; incumbent atau bukan incumbent. Dalam teori proksimitas, warga akan memilih seseorang yang lebih dekat secara lingkungan geografis-kulturalnya sebagai yang pantas dipilih.

Di luar itu, warga semakin dewasa dalam menempatkan dirinya baik di dalam politik maupun di luar gelanggang politik. Pemilukada Jatim dan pemilihan lainnya di tahun mendatang sejak saat ini warga sudah paham posisinya dan bagaimana memberi posisi kepada calon yang akan bertarung pada pemilihan apapun. Siapa yang akan menang pada akhirnya, semua tahu Tuhan pun tidak terlalu teknis. =

SURABAYA- Polda Jatim menetapkan 47 tersangka dalam kasus bentrok FPI-warga di Paciran, Lamongan, pada 8-12 Agustus, yakni 42 tersangka dari FPI Paciran dan lima tersangka dari warga Paciran.

antara foto/eric ireng

TERSANGKA FPI LAMONGAN. Sejumlah tersangka kerusuhan dari Front Pembela Islam (FPI) Lamongan, digiring anggota Kompi 1 Batalyon A Pelopor Satbrimobda Jatim, usai pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jatim, Surabaya, Selasa (13/8). Pihak kepolisian menetapkan 42 tersangka dari FPI Lamongan, menyusul kerusuhan yang melibatkan warga dan FPI Lamongan pada 12 Agustus 2013 dini hari, hingga menimbulkan beberapa korban luka dan kerusakan materi.

PENGUNGSI SYIAH. Satu keluarga pengungsi Syiah Sampang, Madura, berada di dapur umum usai pembagian makanan di Rusunawa Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo, Jatim, Jumat (2/8). Pemerintah selain melakukan penyembuhan trauma pada anak-anak korban kerusuhan itu, juga berupaya melakukan pemulihan dan pemulangan 277 pengungsi ke daerah asal mereka di Sampang, Madura. ant/eric ireng

KONFLIK SARA Kakaktua Tidak menemukan pekerjaan yang cukup baik dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, akhirnya Matrawi memutuskan untuk merintis usaha dagang burung. Ia pun kemudian menyewa sebuah kior untuk dijadikan toko burung.

Di tokonya tersebut Matrawi memajang dau ekor burung kakaktua. Kedua burung itu berbeda, yang satu suka bernyayi dan yang satunya lagi hanya diam saja, datang seseorang ingin membeli burung kakak tua.

“Berapa harga burung kaka tua ini mas...??” tanyanya sambil melihat-lihat dua burung itu.

“Kalau yang suka nyayi itu 500.000 rupiah, sedangkan yang diam itu 1.000.000 rupiah” jawab Matrawi “Lho kok yang suka nyayi harganya lebih murah dari yang hanya diam saja.

Gak masuk akal deh “Hmm kamu ini belum tahu ya. Yang diam itu lebih mahal. Harganya 1000.000 rupiah. Sebab dia pencipta lagunya”

Cak Munali

Kaum Syiah Sampang Bisa Pulang Tanpa Syarat JAKARTA-Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto menyesalkan adanya persyaratan bagi penganut Islam Syiah asal Sampang, Madura untuk bisa kembali ke kampung halamannya. Sebab, kata Sidarto, Undang-undang Dasar 1945 Ayat 28 dan 29, Undang-undang HAM, dan Undang-undang tentang Konvensi Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi, jelas mengatur pentingnya menghormati keyakinan beragama.

“Mereka lahir di situ, hak-haknya dicabut dan disuruh pindah, itu kurang manusiawi. Menurut saya, mereka harus kembali tanpa syarat apa pun,” ujar Sidarto usai menerima kunjungan delegasi Parlemen China di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8).

Karena itu, politisi senior PDI Perjuangan ini berharap agar penegak hukum harus tegas bertindak terhadap tindakan anarkis yang menganggu keyakinan beragama.

Menurut Sidarto, tindakan merusak seperti sweeping dan pembakaran rumah ibadah itu merupakan pel-

anggaran pidana. Karenanya, dia meminta agar polisi tidak membiarkan tindakan tersebut. “Saya minta korps (Kepolisian) yang membesarkan saya untuk tegas menindak, sehingga ke depan saya harapkan tidak terjadi lagi,” kata Sidarto.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saifuddin menentang apabila pemerintah memaksakan pengungsi Syiah di Sidoarjo berpindah keyakinan, hanya karena Syiah dianggap sesat.

Lukman yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) ini mengatakan, semua pihak harus menghormati keyakinan warga negara, termasuk kaum Syiah. Sebab menurutnya, kebebasan berkeyakinan di Indonesia dijamin oleh konstitusi. “Karenanya rekonsiliasi tidak harus mensyaratkan seseorang harus pindah keyakinannya.

Menurut saya karena kita harus menghormati keyakinan itu,” jelas Lukman di Istana Negara Jakarta, Selasa (13/8).

Lukman menyarankan agar rekonsiliasi yang memulangkan warga syiah ke Sampang Madura harus berdasarkan keinginan untuk hidup berdampingan tanpa syarat apapun. Selain itu pemerintah perlu mendorong masyarakat di Sampang untuk memahami soal toleransi.

“Toleransi itu kan sebenarnya adalah upaya untuk kemudian bisa memahami perbedaan tanpa harus menuntut jadi pendekatan harus lebih proaktif,” jelasnya. (gam/abd)

“Polda memang telah dan Fikri (FK/22) asal Dengok. mengambil alih kasus itu dari “Mereka dijerat dengan Polres Lamongan, lalu kami Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat Nomelakukan pemeriksaan sejak mor 12/1951 dan Pasal 170 pagi hingga sore dan akhirnya Ayat 2 KUHP tentang perusakami menetapkan 47 tersang- kan secara bersama-sama serka,” kata Kabid Humas Polda ta penganiayaan, namun ada Jatim Kombes Pol seorang tersangka Awi Setiyono di yang ditambahi deMapolda Jatim, Sengan Pasal 160 KUHP BERITA lasa sore. tentang penghasuTERKAIT Awalnya, putan,” katanya.

Halaman 12 luhan pelaku dan Ia menjelaskan korban dalam puluhan tersangka kasus Paciran itu itu didasarkan setiba di Mapolda Jatim pada jumlah barang bukti yang Selasa (13/8) pukul 08.30 disita petugas yakni 36 handWIB, lalu mereka menjalani phone, sembilan pedang, 14 pemeriksaan secara terpisah, parang, empat celurit, empat yakni 42 anggota FPI diperik- sangkut, tujuh pisau, satu sa di Ditreskrimsus Polda dan kayu, dan satu selang. “Sesembilan warga diperiksa di muanya milik 42 anggota FPI Ditreskrimum. itu,” katanya.

“Tapi, lima dari sembilan Ditanya alasan polisi meywarga Paciran itu ditetapkan akini 42 orang itu merupakan sebagai tersangka, sedangkan anggota FPI, ia mengatakan empat warga lainnya masih keanggotaan dalam FPI itu didalami keterlibatannya merupakan pengakuan ke-42 dalam kasus Paciran itu,” ka- tersangka itu sendiri. tanya, didampingi sejumlah “Tidak ada kartu angpenyidik Polda Jatim. gota yang kami temukan, tapi Warga Paciran yang men- keanggotaan dalam FPI itu jadi tersangka adalah Slamet mereka akui sendiri dan penHadiono alias Raden (RD/32 gakuan itu juga sudah masuk tahun) asal Dengok, Said ke dalam BAP, sehingga men(SD/17) asal Dengok, Rakum jadi fakta hukum,” katanya.

(RK/38) asal Blimbing, SamNamun, katanya, polisi purno (SP/19) asal Blimling, tidak bermaksud memosisikan dan Zainul Efendi (32) asal FPI sebagai pihak tertuduh.

Blimbing.

“Kami tidak melihat apakah Empat warga Paciran yang mereka anggota FPI atau bumasih menjalani pemerik- kan, kami melihat ‘siapa yang saan adalah Adi Susanto berbuat apa’ sesuai ketentuan (AS/29) asal Dengok, Nur Ya- hukum, jadi kalau ada anggota qin (NY/41) asal Dengok, Farid FPI berarti menjadi fakta huYulianto (FY/24) asal Dengok, kum,” katanya. (ara/beth)

CAPRES DEMOKRAT

SBY Punya Hak Veto Pemenangan Konvensi JAKARTAKredibilitas Komite Konvensi calon presiden Partai Demokrat diragukan. Komite ini dipastikan tidak bekerja independen menyeleksi calon presiden karena yang menentukan capres nantinya tetap ada di tangan Majelis Tinggi Demokrat. “Saya kira, konvensi hanya sebuah pernik agar terlihat demokratis. Padahal sesungguhnya jauh dari nilai-nilai demokratis,” jelas Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti dalam keterangan tertulis, Selasa (13/8).

Seperti diketahui, Komite konvensi terdiri atas 10 nama dari independen dan tujuh dari kader Partai Demokrat.

Komite Konvensi diketuai oleh mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni, wakil ketua dijabat mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, sekretaris Suaidi Marasabessy serta bendahara Andi Timo Pangerang.

Anggota Komite Konvensi adalah Soegeng Sarjadi, Margiono, TP Rachmat, Effendi Ghazali, Christianto Wibisono, Indrawaty Sukadis, Didi Irawadi Syamsuddin, Hinca Panjaitan, Wisnu Wardhana, Putu Suasta, Humprey R Djemat, Vera Febyanthy, dan Rully Charis.

Menurut Ray, konvensi Partai Demokrat menjadi

tidak menarik. Bahkan tidak dapat dianggap sebagai terobosan mencari kepemimpinan nasional. Sebab, konvensi pada akhirnya nanti tetap saja akan ditentukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Bahwa konvensi sudah terlebih da-

hulu dikunci dengan ketetapan harus berpatokan kepada AD/ART Partai Demokrat. Itu artinya apa dan bagaimanapun pelaksanaan konvensi, dia harus berpatokan kepada pasal 13 ayat 5 AD/ART yang menyatakan bahwa kewenangan menetapkan calon presiden Partai Demokrat tetap berada di tangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dalam hal ini sekaligus sebagai dijabat ketua umum partai yakni SBY,” jelas dia. (gam/abd)

2

SUMENEP

RABU 14 AGUSTUS 2013 NO. 0176 | TAHUN II

Arus Balik dari Kepulauan Membeludak SUMENEP – Hari terakhir KM Nithamas melayani arus balik mudik gratis dari Pulau Kangean ke Pelabuhan Kalianget, Selasa (13/8), diserbu hampir seribu penumpang. Kapal bantuan arus balik Lebaran Idul Fitri 1434 Hijriyah yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengangkut penumpang hingga melebihi kapasitas normal.

Kapal barang yang dimodifikasi sebagai kapal penumpang tersebut, semestinya hanya mengangkut 400 penumpang.

Namun, hal tersebut tidak diindahkan, mengingat jumlah penumpang yang hendak balik ke daratan memaksa dan menyerobot masuk ke kapal. KM Nithamas mengangkut sekitar 967 penumpang.

Pantauan Koran Madura, ratusan penumpang berdesakdesakan dan harus rela berdiri di dalam kapal. Padahal, pelayaran dari Pelabuhan Kangean

hingga Pelabuhan Kalianget membutuhkan waktu 12 jam jika cuaca normal.

Moh. Sawi (30), penumpang asal Pulau Kangean, mengaku terpaksa menumpang kapal bantuan pemprov, karena pelayaran hari ini merupakan pelayaran terkhir KM Nithamas dari Pelabuhan Kangean ke Pelabuhan Kalianget. ”Kami tidak bisa menunggu jadwal kapal berikutnya, karena kalau terlambat saya akan dipecat oleh perusahaan di Surabaya. Ya gak apa biar sedikit se-

sak dan harus berdiri,” ungkap Moh. Sawi, karyawan sebuah pabrik di Surabaya.

Selain itu, masyarakat kepulauan yang hendak balik setelah mudik di kampung halaman khawatir tidak ada kapal lain dalam waktu dekat yang akan beroperasi.

Cuaca di perairan Sumenep hingga saat ini belum sepenuhnya stabil, sehingga dua kapal yang biasa melayani penumpang, Kapal Cepat Ekspress Bahari 3C dan KM Dharma Kartika, tidak bias melakukan pelayaran karena ketinggian ombak mencapai 2,5 meter dengan kecepatan angin 50 knot perdetik. ”Mau bagaimana lagi, kapal yang lain tidak ada yang berani beroperasi, ya terpaksa kita ikut kapal mudik dan balik gratis bantuan pemprov, meski harus berdesak-desakan dan

berdiri di atas kapal,” terang Murawi (40), warga Kangean yang hendak balik ke tempat kerjanya di Kalimantan.

Kabid Perhubungan Darat dan Udara Dinas Perhubungan Sumenep, M. Choyroni Argoto, membenarkan adanya penumpang yang membeludak, karena KM Nithamas merupakan satunya-satunya kapal yang berani mengangkut penumpang balik dari kepulauan. ”Untuk saat ini hanya KM Nithamas yang berani melakukan pelayaran di tengah cuaca ektrem. Sementara dua kapal lainnya tidak berani berlayar ke Pulau Kangean dan hari ini merupakan merupakan hari terakhir KM Nithamas mengangkut penumpang balik, karena jadwal kontraknya sudah habis,” papar Argoto.

Berdasarkan laporan yang diterima Dishub Sumenep

dari Manifest KM Nithamas, Kapal Cabut Jangkar berlayar dari Pelabuhan Kangean sekitar sekitar pukul 10 Wib, dan diprediksi akan sandar di Pelabuhan Kalianget pukul 19.00. ”Laporan yang kami terima dari Manifest KM Nithamas, kapal berangkat dari Pelabuhan Kangean pukul 10 pagi dengan mengangkut sekitar 967 penumpang.

Jika cuaca normal kapal akan sandar di Pelabuhan Kalianget sekitar pukul 19 malam,” imbuh Argoto.

Selama mengangkut arus mudik dan arus balik warga kepulauan, KM Nithamas tercatat lima kali melayani rute Kalianget-Kangean, pulangpergi. Pelayaran dimulai sejak tanggal 3 hingga 12 Agustus.

KM Nithamas telah mengangkut penumpag 3.481 orang. (edy/mk)

Arus Mudik-Balik Penumpang Kapal

Pelabuhan Kalianget Total

MUDIK

1.699 ORANG

BALIK

1.782 ORANG

Jumlah JUMLAH

Rincian Tgl 03/08 = 405 Org; Tgl 05/08 = 952 Org; Tgl 07/08 = 161 Org; Tgl 10/08 = 102 Org; Tgl 12/08 = 79 Org. Tgl 04/08 = 69 Org; Tgl 06/08 = 39 Org; Tgl 08/08 = 35 Org; Tgl 11/08 = 672 Org; Tgl 13/08 = 967 Org.

3.481

ORANG

data hingga tanggal 12 Agustus 2013

LEBARAN KETUPAT

Tempat Wisata Dikontrak Rp 42 Juta SUMENEP- Dua tempat wisata, Pantai Lombang, Kecamatan Batang-Batang, dan Slopeng, Kecamatan Dasuk, menyumbang ke pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 42.500.000 selama satu minggu pada Lebaran Ketupat 2013.

LOMBANG. Salah satu bagian Pantai Lombang dilihat dari bawah pohon Cemara Udang.

MUDIK DENGAN MOBIL DINAS

Sekda Dinilai Cederai Pemerintahan yang Baik SUMENEP – Kebijakan Sekretaris Kabupaten (Sekdakab) Sumenep Hadi Soetarto memperbolehkan mobil dinas (mobdin) dibawa mudik Lebaran, mendapat sorotan dari pengamat hukum. Kebijakan tersebut dinilai telah melanggar asas pemerintahan yang baik (good government).

Ach. Novel, pengamat hukum di Sumenep, mengatakan, kebijakan itu telah keluar dari asas pemerintahan yang baik. Sebab, katanya, segala pengadaan perkantoran termasuk mobdin, hanya diperuntukkan untuk kepentingan perkantoran. ”Jelas kebijakan itu sudah mencederai pemerintahan yang baik. Sebab, segala

sesuatu yang bersumberkan dari APBD dan APBN itu hanya diperbolehkan untuk digunakan atas kepentingan negara saja,” katanya, Selasa (13/8).

Bahkan, menurutnya, kebijakan itu memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi (tipikor). ”Sudah jelas, jika itu dibiarkan terus menerus maka akan masuk ke ranah korupsi,” tegasnya.

Sekalipun Sekda Hadi Soetarto mengatakan penggunaan mobil sudah menjadi tanggung jawab masing-masing pejabat, Novel menyayangkan kebijakan itu karena sudah nyata bertentangan dengan imbauan KPK. ”Karena ketika dibawa mudik, pasti akan mengalami penyusutan

terhadap barang tersebut, dan tindakan itu pada akhirnya dapat merugikan negara,” jelasnya.

Namun, semua kewenangan untuk mengungkap persoalan tersebut berada di Inspektorat. ”Kebijakan (mengusut) tersebut adalah kebijakan inspektorat. Sebab, dari inspektorat yang berhak untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut,” tukasnya Sebelumnya, Sekdakab, Hadi Soetarto, menjelaskan, penggunaan mobdin saat libur Lebaran sudah menjadi tanggungjawab masing-masing pejabat. Asal saja penggunaan mobdin tidak menggunakan BBM dari anggaran dinas. Termasuk segala kerusakan tidak boleh diambilkan

dari anggaran operasional kedinasan.

“Silakan pejabat yang memiliki jatah mobil dinas digunakan saat libur Lebaran.

Asal masing-masing pejabat tidak menggunakan BBM dari anggaran kantor,” katanya, Koran Madura, Senin (12/8).

Dikatakan, penggunaan mobdin saat libur lebaran, akan sangat membantu pejabat lain di lingkungan SKPD yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Selain itu, pemerintah tidak terbebani dengan keberadaan mobil dinas yang di parkir di kantor, karena pemerintah daerah belum mempunyai lokasi parkir yang mampu menampung mobil dinas para pejabat. (edy/mk)

Sesuai kontrak antara pemerintah setempat dengan pengelola di dua tempat wisata pantai itu, untuk Pantai Lombang nilai kontrak selama sepekan ini sebesar Rp 22.500.000, dan Pantai Slopeng sebesar Rp 20.000.000.

Pemerintah setempat tidak ikut serta dalam pengelolaan tempat wisata itu, melainkan pengelola dari desa setempat yang mengatur semua proses berjalannya wisata di dua pantai itu.

Kepala Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep, Bambang Iriyanto, menyatakan, menjelang Lebaran Idul

Fitri 1434 H, pihaknya telah melakukan kontrak pengelolaan tempat wisata dengan pengelola di tempat wisata itu. Nilai kontrak yang harus ditanggung oleh pengelola sebesar Rp 42.500.000 untuk dua tempat wisata Pantai Lombang dan Slopeng. ‘’Jadi, pemerintah tidak lagi mengurusi pesta Lebaran Ketupat yang biasanya puncaknya hari ke-7 dari Lebaran Idul Fitri. Terserah pengelola, hiburan apa yang akan ditampilkan dipuncak lebaran ketupat nanti, yang jelas pasti ada kegiatan di sana,’’ kata Bambang, Selasa (13/8).

Menurut Bambang, untuk dua tempat wisata pantai itu, pengunjung cukup mengeluarkan uang sebesar Rp 7 ribu tiket masuk per orangnya.

Harga tiket ini lebih tinggi dari sebelumnya yang hanya sekitar Rp 4.500 per pengunjung. Hal itu merupakan kebijakan pengelolanya. ‘’Kalau dibandingkan dengan tempat wisata di luar Madura, tiket masuk di dua pantai wisata itu sangat murah, karena keindahan pantainya juga sangat membius banyak pengunjung,’’ paparnya.

Dia menjelaskan, sebe-

lum puncak Lebaran Ketupat, pihaknya bersama Wakil Bupati, Soengkono Siddik, meninjau dua tempat wisata tersebut guna memastikan kesiapan pengelola tempat wisata yang didominasi pohon cemara udang sebagai pemandangannya. ‘’Kami bersama wabup sudah kemasa kemarin, kesiapan pengelola menyambut pengunjung sudah dilakukan secara baik,’’ ujarnya.

Pihaknya memastikan, para pengunjung tidak akan kecewa terutama disaat puncak Lebaran Ketupat yang jatuh pada hari Kamis (15/8) mendatang. Sebab, pengelola sudah menyiapkan acara khusus yang bisa dinikmati oleh pengunjung. ‘’Pengelola sudah menyiapkan acara khusus dipuncak lebaran ketupat nanti,’’ jelasnya.

Dia berharap, dipuncak lebaran ketupat mendatang, para pengunjung tidak berbuat onar, dengan demikian acara akan berlangsung sesuai yang diharapkan bersama. ‘’Harapan kami diacara khusus puncak lebaran ketupat nanti berjalan aman, lancar dan tidak ada kendala apapun,’’ harapnya. (rif/mk)

BUDAYA

Lebaran Ketupat, Bukan Lebaran Lontong SUMENEP – Hari Raya Ketupat tinggal menghitung jari. 15 Agustus 2013 adalah perayaan Lebaran Ketupat. Pada hari itu ketupat menjadi hidangan istimewa.

Ketupat, bukan lontong. Apa bedanya lontong dengan ketupat?

Hidangan khas Asia Tenggara maritim berbahan dasar beras yang dibungkus dengan pembungkus terbuat dari anyaman daun kelapa (janur) yang masih muda atau daun silawan muda. Menjelang Hari Raya Ketupat, bungkus ketupat di sejumlah pasar tradisional biasanya laris di serbu pembeli.

Bungkus ketupat yang di jual ada dua macam, terbuat dari ayaman janur muda, ada juga yang terbuat dari anyaman daun siwalan muda.

Untuk anyaman daun siwalan harganya Rp. 4000 per 10 buah, sedangkan yang terbuat dari janur harganya Rp. 2500 per 10 buah.

“Untuk daun siwalan memang lebih mahal, Pak, karena selain bentuknya lebih besar, lebih awet, dan hasilnya pun nanti lebih harum,” terang Munawwarah, salah seorang penjual bungkus ketupat di Pasar Banasare, Rubaru, Selasa (13/8).

Dia menjelaskan, warga lebih memilih bungkus ketupat yang warnanya putih dari pada yang hijau, karena

kalau putih terbuat dari daun yang masih muda, sehingga tidak mudah patah dan sobek.

Selain itu hasilnya akan lebih harum.

Sementara itu di Pasar Anom Sumenep, saat ini juga sudah mulai ramai berdatangan para penjual bungkus ketupat. Mereka dating, baik dengan membawa sepeda gunung, maupun ada yang menggunakan mobil.

“Saya datang dari Gapura, Pak. Membawa 500 bungkus ketupat. Semuanya laris manis, dan puncaknya biasanya besok pagi akan semakin laris,” terang Rahmadun, penjual yang lain.

Warga memilih membeli bungkus ketupat sejak saat ini, sebab sering kali tidak

kebagian bila mendekati hari H, dan kalaupun ada harganya akan semakin mahal.

Romlah salah seorang pembeli mengatakan, jika bungkus ketupat dari daun kelapa atau siwalan merupakan bagian dari keharusan, meskipun untuk membuatnya bisa mengunakan plastik. Namun, karena tidak indah dan tidak harum, maka warga sudah biasa menggunakan bungkus ketupat yang alami.

“Kalau tidak memakau orong (bungkus ketupat), kita seakan tidak berlebaran, karena kalau pakai pelastik cepat basi dan namanya di sini lontong, bukan ketupat,” singkatnya sambil tersenyum. (sai/mk)

SUMENEP

Taman Jajanan Disegel

PENDIDIKAN

Bantuan Program Keaksaraan Fungsional Terkesan Sia-sia

SUMENEP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menutup paksa Taman Jajanan Madura Adirasa (Tajamara) di Jalan Trunojoyo Sumenep, Selasa (13/8). Koperasi Swadarma sebagai pengelola mengalihkan pengelolaannya tanpa sepengetahuan pemkab sebagai pemilik aset.

Salam surat perjanjian sewa kontrak antara pemkab dengan Koperasi Swadarma dinyatakan bahwa pengalihan pengelolaan harus diketahui oleh pihak pertama (pemkab).

Pemkab Sumenep menunjuk Bagian Hukum didampingi Disbudparpora dan Satpol PP sebagai eksekutornya.

Sejumlah personel Satpol PP berjaga-jaga dilokasi penutupan sejumlah pertokoan Tajamara itu.

Kepala Bagian Hukum, Pemkab Sumenep, Setiawan Karyadi, menyatakan, berawal dari kesalahan prosedur pengelolaan yang dilakukan Koperasi Swadarma, pemkab harus bertindak tegas dengan cara menutup paksa Tajamara tersebut. Pemkab memutuskan hubungan sewa dengan koperasi di depan notaris, sekaligus penyerahan aset dari koperasi ke pemkab setempat. ‘’Kami terpaksa memutuskan hubungan sewa kontrak dengan Koperasi Swadarma sebagai pihak pengelola, karena aset yang kami sewakan itu dipindah kelola ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemkab. Padahal, dalam surat kontrak harus melalui

3

RABU 14 AGUSTUS 2013 NO. 0176 | TAHUN II

SUMENEP – Bantuan Program Keaksaraan Fungsional (KF) terkesan siasia. Anggaran untuk memberantas buta aksara yang telah menghabiskan dana miliaran rupiah dari APBD dan APBN itu belum maksimal. Saat ini tingkat buta aksara di Kabupaten Sumenep masih cukup tinggi.

Informasi yang dihimpun Koran Madura, angka buta aksara pada tahun 2013, mencapai 111.124 orang. Kabupaten Sumenep menduduki peringkat ketiga se-Indonesia dan peringkat kedua se-Jawa Timur.

Ketua Komisi D DPRD Sumenep Ach. Subaidi mengatakan, dirinya menyayangkan tingkat buta aksara yang masih cukup tinggi.

sepengetahuan pemkab,’’ kata Setiawan Karyadi, Selasa (13/8).

Dia menyatakan, sebelum diputus kontrak, pihaknya sudah memberi surat pemberitahuan kepada pengelola untuk segera dikosongkan.

Mereka diberi tenggang waktu selama 7 hari untuk mengosongkan. Menurutnya, waktu toleransi itu ternyata diabaikannya, dan kemudian pemkab memberi waktu 7 hari lai, lagi-lagi diabaikan, sampai pemkab memberi surat terahir dengan diberi waktu 3 hari untuk menosongkan pertokoan itu, tapi ternyata mereka belum mengosongkannya. ‘’Kami sampai tiga kali

melakukan pemberitahuan kepada pengelola yang baru untuk mengosongkan pertokoan itu, tapi ternyata diabaikan,’’ ujarnya.

Sebelumnya, pengelola menghadap bupati. Ia meminta kebijakan untuk memberi tenggang waktu pengosongan tersebut. Bupati memberi kebijakan dan memberi surat pernyataan, bahwa tenggang waktu pengosongan itu hingga tanggal 10 Agustus, tapi ternyata masih belum dikosongkan. ‘’Mereka juga memberi surat pernyataan di depan Bupati, tapi ternyata pengelola itu masih bandel,’’ ungkapnya.

Disekeliling Tajamara, kini diberi pagar dari seng

Menurutnya, hal itu sangat tidak rasional, sebab anggaran untuk pembebasan buta aksara tidak hanya bersumberkan dari APBD saja, melainkan juga dianggarkan dari APBN. ”Setiap tahunnya pasti itu selalu ada anggaran tersendiri.

Bahkan anggarannya telah mencapai miliaran rupiah,” katanya, Selasa (13/8).

Politisi PPP itu berharap, perjalan program yang telah disediakan oleh pemerintah dikawal sampai penerapan di bawah. Pihaknya khawatir perjalanan program tersebut tidak hanya sebagai banjakan saja. ”Kami khawatir, dalam perjalan progran itu banyak yang bocor. Makanya, perlu kiranya pengawasan yang ketat dalam

perjalan program tersebut,” harapnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep A. Shadik, membenarkan jika saat ini tingkat buta aksara di Kabupaten Sumenep masih cukup tinggi.

Namun, pihaknya berjanji akan terus berusaha untuk membebaskan jumlah buta aksara tersebut. ”Kami yakin pada tahun 2015 mendatang Sumenep telah bebas dari buta aksara,” janjinya.

A. Shadik menjelaskan, persoalan tersebut akan diselesaikan secara bertahap. Pada tahun 2013, disidk telah menganggarkan sebesara Rp 1 milliar dari APBD Sumenep untuk membebaskan sebanyak 11 ribu buta aksara. (edy/mk)

Seorang pedagang menakar cabe rawit merah pesanan pelangganya di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (13/8). Pekan pertama setelah lebaran, harga semua jenis cabe masih tinggi berkisar RP 60 ribu perkilogramnya, hal tersebut disebabkan kurangnya pasokan dari dari pemasok.

dan tulisan ‘Tanah ini Aset Pemkab Sumenep’. Dengan tulisan dan pagar tersebut, aset pemkab untuk sementara ditangguhkan atau tidak dimanfaatkan. ‘’Aset pemkab ini untuk sementara ditangguhkan dulu. Kami belum tahu apa rencana selanjutnya,’’ jelasnya.

Dia berharap, dengan penutupan aset pemkab yang dikelola pihak kedua itu menjadi pelajaran bagi pengelola aset pemkab yang lain agar tidak mengabaikan surat perjanjian yang telah disepakaati. ‘’Harapan kami, ini menjadi pelajaran bagi pengelola aset pemkab yang lain,’’ harapnya. (rif/mk)

PEMBINAAN OSN

DPKS Curigai Terjadi Kongkalikong SUMENEP – Sorotan terkait pelaksanaan program pembinaan Olimpiade Sains (OSN) 2013 Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep terus mengalir.

Setelah pelaksanaanya diduga tidak dilakukan dengan tender bebas, Dewan Pendidikan Kabupaten setempat (DPKS) menuding ada kongkalikong dan permainan pada pelaksanaan program APBD 2013 itu.

DPKS mensinyalir pelaksanaan OSN tidak sesuai dengan bidang yang ada. ”Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Mengapa sekretariat (disdik) yang melakukan kalau memang tidak ada permainan di dalamnya.

Jadi, kami sangat curiga,” kata Firdaus, anggota DPKS. Dia mengungkapkan, kenyataan menjadi pertanyaan sejumlah pihak, termasuk dari lembaga pendidikan. Ini bisa jadi bagian dari kongkalikong untuk menyerap anggaran. ”Ternyata dampaknya

sangat besar, pelaksanaan pembinaan OSN tidak maksimal, bahkan dikeluhkan,” ungkapnya.

Pihaknya juga mendapatkan keluhan kalau kamar peserta tidak sesuai standar. Bayangkan, katanya, satu kamar malah ditempati empat orang. ”Padahal, bed (tempat tidur) hanya ada yang satu.

Ini bagian dari penghematan atau bukan. Padahal, anggarannya besar. Ini patut dicurgai,” ungkapnya.

DPKS meminta disdik untuk transparan terkait penggunaan anggaran.

Pihaknya tidak mau terjadi kongkalikong dalam program itu. ”Melihat dari indikasi kecurigaan kami, tampaknya ada kongkalikong di dalamnya. Jadi, tinggal disdik yang mempertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya juga masih akan menelusuri dugaan penyimpangan tersebut. ”Pasti akan kami telusuri. Apalagi,

memang melibatkan pihak ketiga, soal mamin (makan minum) juga masih mejadi pertanyaan. Kami tidak mau anggaran menjadi bancakan,” paparnya.

Sayangnya, Kepala Disdik Sumenep A. Shadik masih tetap enggan untuk membeberkan masalah itu. Bahkan, pihaknya terkesan menghindar saat dikonfirmasi Koran Madura, dengan menyatakan masih sibuk. ”Kami masih sibuk, banyak rapat,” katanya singkat, Selasa (13/8).

Program pembinaan OSN untuk tingkat SD, SMP, dan SMA diduga bermasalah.

Sebab, program dengan anggaran senilai Rp 401 juta diduga tidak dilakukan tender melainkan penunjukan langsung. Padahal, dalam Perpres Nomor70/2012 tentang Pengadaan Barangdan Jasa, penunjukan boleh dilakukan jika di bawah Rp 200 juta.

Bahkan, diduga anggaran hanya terserap tidak sampai separuh, dan menjadi bancakan. (yat)

ant/rahmad

BARISAN 17 AGUSTUS. Anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) melakukan gladi Resik di lapangan Hiraq Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Selasa (13/8). Paskibra Kota Lhokseumawe siap mengibarkan Merah Putih pada detik Proklamasi kemerdekaan Indonesia HUT RI ke-68 pada 17 Agustus nanti.

POLITIK

Dewan Pindah Parpol Tak Perlu Di-PAW SUMENEP – Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumenep Sunarto mengatakan, ketiga anggota dewan yang pindah partai politik masih legal hingga akhir masa jabatan, sehingga tidak perlu dilakukan PAW. Mereka memang tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri sampai keputusan MK turun.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 39 A Tahun 2013, pada Tanggal 31 Juli 2013, menetapkan bahwa partai politik yang tidak lolos verifikasi untuk ikut lagi pada Pileg 2014 diperbolehkan bagi anggota DPRD dari partai tersebut pindah ke partai lain tanpa ada proses Pergantian Antar Waktu (PAW), sehingga

mereka tetap saja dapat melanjutkan sampai akhir masa jabatan hingga 2014 nanti.

“Kalau PAW yang sejak dulu menjadi wacana karena tidak lolosnya verifikasi salah satu partai yang mana di Kabupaten Sumenep ada dua yaitu, PKNU sebanyak 4 orang dan PDP, 1 orang,” jelasnya, Selasa (13/8).

Tetapi pada waktu itu DPRD telah membuat surat keterangan pada tanggal 26 Juli 2013 sebagai salah satu kelengkapan admidstrasi anggota DPRD yang akan mencalonkan lagi dari partai lain.

Agar para anggota yang akan mencalonkan tersebut dapat berjalan sebagaimana yang telah ditentukan.

Dari ketiga anggota DPRD yang partainya tidak lolos verifikasi kemudian mencalonkan diri pada Pileg 2014 nanti keseluruhan dari PKNU, yaitu Moh. Husein mencalonkan diri dari PKB, Suruyo mencalonkan dari Gerindra, dan Ahmadi Said dari PPP. Hingga saat ini mereka masih tetap menjabat anggota DPRD sampai batas akhir masa jabatannya pada tahun 2014 mendatang.

“Ya walaupun mencalonkan dan pindah ke partai lain, ketiganya itu tetap menjadi anggota dewan, sebab tidak pernah mengajukan pengundurun diri hingga keputusan MK turun. Jadi tetap sah tidak akan ada PAW,” imbuh Sunarto.

Oleh karena itu, anggota DPRD dari partai yang tidak lolos verifikasi, tetapi pindah ke partai lain tersebut tetap dilanjutkan sampai akhir masa jabatannya. Karena hak politiknya tetap tersalurkan meski sudah pindah terhadap partai lain.

“Dengan adanya putusan dari MK tersebut, kami sebagai pengguna anggaran dan selaku pelayan administerasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sumenep, sudah merasa legowo dan tidak ada hambatan, sebab banyak sekali masyarakat yang bertanya-tanta, namun kami tetap berpedoman pada putusan MK tersebut,”paparnya. (athink/mk)

HASIL TES MEDIS

Tensi Darah Sopir Bus Terganggu SUMENEP - Hingga H+6 hari raya Lebaran, para petugas medis yang ditugaskan di posko terminal Wiraraja Sumenep terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah sopir bus yang akan mengangkut masyarakat yang balik menuju tempat kerjanya masing-masing.

Pantauan Koran Madura di lapangan, aktivitas transportasi arus balik mudik untuk wilayah Sumenep, masih tetap lancar karena kesehatan setiap sopir terus dipantau.

Namun begitu, peran steakholder lainnya seperti petugas kepolisian maupun dishub, dan masyarakat sendiri juga tidak bisa dinafikan.

“Instrumen pemeriksaan kepada sopir bus di posko Terminal Wiraraja ini pastinya sangat membantu mengecek setiap sopir yang hendak berangkat,” papar Alfarisi, petugas medis di Posko Terminal Wiraraja, Se-

lasa (13/08).

Dia mengatakan, pengecekan kesehatan kepada setiap sopir bus dilakukan secara tentatif dan berkala, bisa secara bersamaan maupun orang-perorang. Intinya, menurut, semua sopir bus tidak ada yang mengalami gangguan kesehatan saat akan mengemudi.

Akan tetapi setelah melalui pemeriksaan, tetap saja ada kecelakaan. Hal tersebut sudah bukan karena tangantangan manusia, human error bisa saja terjadi. Pihaknya hanya berupaya berusaha mencegah dengan dini, melalui cek kesehatan.

Berdasarkan catatan medis yang sudah diperoleh pihaknya, banyak ditemukan sopir bus mengalami gangguan pada tensi darahnya.

Itu diakibatkan karena kelehan yang terus-menerus dialami oleh sopir bus setelah menempuh perjalanan ber-

jam-jam dan sangat jauh.

“Sesuai dari daftar yang ada dibuku catatan medis ini, para sopir mengalami tensi darah yang kurang baik. Namun, itu tidak bermasalah, sebab masih tetap bisa menyopir,”tuturnya.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Sumenep, Kompol Edy Purwanto, mengatakan, selama arus mudik dan balik untuk wilayah Sumenep, khusus di wilayah jalur mudik, belum ada peristiwa kecelakaan lalu lintas. “ Semuanya lancar dan aman, belum ada kecelakaan di jalur mudik,”imbuhnya.

Namun begitu, dia melanjutkan, kecelakaan lalu lintas hanya terjadi di luar jalur mudik, yaitu jalan kecamatan Dungkek sebelum Lebaran. “Kecelakaan di Kecamatan Dungkek, sebelum lebaran itu bukan jalur mudik,”tukasanya. (athink/ mk)

4

PAMEKASAN

RABU 14 AGUSTUS 2013 NO.0176| TAHUN II

MENGAIS REZEKI

Mencari Berkah Lebaran Ketupat

BEBAS PKL. Sejumlah petugas Satpol PP melintas di depan pedagang kaki lima (PKL) yang telah mengemas jualannya saat sosialisasi penertiban PKL di Kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (13/8). Sosialisai tersebut mengigatkan dan melarang PKL berjualan di jalan-jalan kawasan Jatinegara dan memberikan tenggat hingga Rabu (14/8) kepada PKL untuk meninggalkan lokasi jualan.

Alat Peraga Bisa Diturunkan PAMEKASAN -Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan belum mengambil langkah tegas untuk menertibkan alat peraga yang dipasang di pohon-pohon dalam kota.

Alat peraga bakal calon legislatif (Bacaleg) maupun alat peraga calon gubernurwakil gubernur (CawagubCawagub) Jawa Timur itu masih terpasang di pohon di sejumlah jalan, termasuk di dalam kota Pamekasan. Alat peraga itu dipasang dengan cara memaku pada pohon lindung yang berjejer di tepi jalan.

Alat peraga yang dipasang di dalam kota, umumnya poster atau alat peraga milik Bacaleg. Sedangkan poster-poster milik CagubCawagub Jawa Timur, banyak terlihat di sepanjang jalan nasional, seperti di jalan raya Sumenep. Bahkan dalam

satu pohon, terpasang alat peraga dua pasangan CagubCawagub yang dipaku pada satu pohon.

Menanggapi hal itu, Kepala Satpol PP, Pemkab Pamekasan Masrukin menyatakan siap untuk menertibkan alat peraga itu. Hanya saja, pihaknya tidak akan sertamerta menurunkan alat peraga itu, tetapi masih menunggu koordinas dari instansi terkait, yakni badan lingkungan hidup (BLH) Pemkab setempat. Ia berjanji akan menindak secara tegas, setelah ada koordinasi dari BLH. Sementara itu, penertiban alat peraga kampanye politik yang melanggar ketentuan pe-

nyelenggaraan Pilkada maupun Pileg, akan diserahkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) karena bukan kewenangan Satpol PP. Ia menegaskan, alat peraga itu akan ditertibkan meskipun mengantongi ijin dari instansi terkait. Sebab, pemasangan alat peraga itu tidak seharusnya dipasang di pohon-pohon karena bisa merusak pohon serta pemandangan dalam kota.

“Kami masih menunggu koordinasi dari BLH, karena pohon-pohon lindung terutama yang di dalam kota itu kewenangan BLH. Intinya, kami siap melakukan penertiban, termasuk yang berijin. Ijin mungkin mereka kantongi, tetapi penempatannya yang salah,” katanya.

Sementara itu, pemasangan spanduk, baliho atau poster yang tak berijin, masih dalam tahap kajian surat tembusan dari Kantor Pelayanan

Perijinan Terpadu (KPPT) setempat. Pihaknya perlu mengkaji dan meneliti kesesuaian perijinan dengan penempatan alat peraga maupun spanduk komersial. Bahkan pihaknya sudah melakukan penertiban di beberapa titik, seperti spanduk yang melintang di jembatan, serta tempat-tempat terlarang lainnya.

Sebelumnya, Kepala BLH Pemkab Pamekasan Didik Hariadi menyatakan, pemasangan alat peraga dengan memaku pada pohon merupakan sebuah pelanggaran, sehingga perlu ditertibkan. Sebab, pemasangan alat peraga dengan memaku pohon dilarang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 18 tahun 2011, tentang penyelenggaraan reklame.

Selanjutnya, Ia meminta agar alat peraga itu bisa diturunkan sendiri, sebelum ditertibkan secara paksa. Se-

hingga, alat peraga itu, bisa dipasang ditempat lain, dengan menggunakan penyanggah.

“Kami harapkan alat peraga itu, bisa dipindah secepatnya, karena jelas melanggar ketentuan yang berlaku,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii meminta kesadaran pengurus partai politik (Parpol), agar menurunkan sendiri serta memindahkan ke lokasi yang lain yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Pihaknya juga menyatakan akan menyampaikan himbauan ulang, agar alat peraga itu diturunkan. Jika tidak diindahkan, pihaknya akan meminta instansi terkait agar melakukan penertiban.

“Nanti akan kami himbau kembali, terutama kepada partai politik yang memasang agar diturunkan,” katanya. (uzi/rah)

PANITIA PENGAWAS PILGUB

Panwas Klarifikasi Ketidakhadiran dalam Deklarasi Damai

PAMEKASAN – Pemberitaan yang menyatakan Panwas tak menghadiri deklarasi damai, tampaknya membuat

tak nyaman panwas. Pimpinan Panitia Pengawas (Panwas) setempat langsung mendatangi kantor KPU Pamekasan, Sela-

sa (13/8). Kedatangan panwas itu hendak mengklarifikasi ketidakhadiran mereka dalam deklarasi damai tersebut.

Mereka merasa tak nyaman hati karena dianggap tidak menghormati undangan deklarasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan.

Di kantor KPU, anggota anggota Divisi Pengawasan Panwas itu, Akhmad Khusaifi menjelaskan ketidakhadiran perwakilan lembaga tersebut dalam acara deklarasi yang digelar pada Minggu (11/8) di Hotel Puteri Pamekasan.

Tidak diketahui secara pasti apa yang dibicarakan, karena pertemuan berlangsung tertutup.

Usai pertemuan, kepada sejumlah wartawan Akhmad Khusaifi mengakui dirinya memang menerima undangan tersebut. Namun, dirinya tidak berani membuka dan langsung memberikan undangan tersebut kepada ketua Panwaslu Mohammad Zaini dan tidak

mengetahui isinya. ”Saya tidak tahu isi surat tersebut, karena langsung saya serahkan ke ketua,” katanya.

Ia mengaku, setelah itu tidak mendapatkan perintah apa pun, termasuk untuk menghadiri acara yang juga dihadiri Kepala Polres Pamekasan dan tim pemenangan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim tersebut. “Saat itu, saya juga tidak mengetahui saat itu ketua Panwas ada di mana,” katanya.

Sedang Sekretaris KPU Pamekasan, Bambang Khairul Huda mengatakan lembaganya tidak mempermasalahkan ketidakhadiran perwakilan Panwas dalam kegiatan tersebut. Sebab, acara itu bukan acara KPU, melainkan kegiatan Polda Jawa Timur melalui Polres Pamekasan. Bahkan dalam undangan tersebut menggunakan kop surat (kepala surat) Polres.

Seperti yang diketahui, dalam penandatangan deklarasi kesepakatan kampanye damai bersama tim sukses

masing-masing pasangan Cagub dan Cawagub Jatim tidak dihadiri satu pun perwakilan Panwaslu Kabupaten Pamekasan. Ketidakhadiran perwakilan salah satu unsur utama penyelenggaraan pemilu itu tidak disertai alasan.

Hal itu sempat mengundang pertanyaan, terutama dari tim pemenangan pasangan calon, salah satunya disampaikan Mohammad Syaiful, anggota tim pemenangan pasangan Khofifah-Herman (Berkah) dan Bambang DHSaid Abdullah (Bangsa), Ahmad Tofadi.

Keduanya mengaku kecewa dengan kondisi itu karena menilai kehadiran Panwas cukup penting apalagi di dalamnya ada kesepakatan untuk menjalankan tahapan Pemilukada Jawa Timuer sesuai aturan yang berlaku.

“Panwas merupakan lembaga yang menjadi pengawal dalam pelaksanaan aturan, termasuk yang disepakati dalam deklarasi damai ini,” kata Tofadi. (awa/muj/rah).

PAMEKASAN - Menjelang lebaran ketupat yang biasa dirayakan pada tanggal 8 Syawal, hampir di setiap sudut kota Pamekasan diwarnai pedagang bungkus ketupat yang menjajakan dagangan mereka.

Bukan hanya di pasarpasar tradisional, namun juga di trotoar jalan yang sebelumnya dipenuhi pedagang petasan dan kembang api. Seakan-akan, mereka tidak mau menyia-nyiakan bisnis musiman itu untuk mencari penghasilan tambahan.

Di sepanjang Jalan Kabupaten, Jalan Trunojoyo, Jalan Diponegoro dan Jalan Agus Salim serta sejumlah ruas jalan lainnya. Sebagian besar, mereka menjual ketupat dari daun lontar (brambang) dan sebagian kecil menjual bungkus ketupat dari janur (daun kelapa). Harganyapun beragam, bergantung ukuran dan bahan yang digunakan. Untuk bungkus ketupat ukuran kecil dari janur, dijual dengan harga Rp. 4 ribu persepuluh buah dan ketupat brambang ukuran kecil dijual dengan harga Rp. 6 ribu persepuluh buah.

Para pedagang mengatakan bungkus ketupat itu mereka datangkan dari Kecamatan Kadur, Pamekasan dan Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Sumenep dengan harga dua ribu lima ratus rupiah per sepuluh buah semua ukuran. “Sebagian besar memang dari Kardukuk karena di sana masih banyak pohon siwalan,” kata Mustiah, salah seorang penjual bungkus ketupat di Pasar Kolpajung, Selasa (13/8).

Menurutnya, saat ini yang banyak dijual di pasaran adalah bungkus ketupat dari daun siwalan (brambang). Sebab, selain lebih diminati karena ketupatnya lebih tahan lama, saat ini mulai sulit untuk mencari janur.

Menurutnya harga ketupat tahun ini lebih murah dari tahun kemarin, jika sekarang hanya 3 sampai 4 ribu tahun kemarin harganya mencapai 6 sampai 7 ribu rupiah.

Salah seorang penjual ketuppat lainnya, Rukmina

mengatakan menggunakan kesempatan untuk berjualan bungkus ketupat untuk mencari tambahan penghasilan. Pada hari biasa, waga Kecamatan Prroppo yang berjualan di Trotoar Jalan Kabupaten itu merupakan buruh tani.

Ia mengaku kulakan bungkus ketupat di Pasar Kolpajung, sehingga harga jualnya lebih mahal antara Rp. 1.000 hingga Rp. 1.500 persepuluh bungkus dibanding di pasar tersebut.

Diakuinya, perbedaan harga itu menyebabkan barang dagangannya tidak terlalu laku. Sebab, kebanyakan warga memilih membeli di pasar karena selain harganya lebih murah, mereka juga bisa berbelanja kebutuhan lainnya.

Para pedagang mengatakan bungkus ketupat itu mereka datangkan dari Kecamatan Kadur, Pamekasan dan Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Sumenep dengan harga dua ribu lima ratus rupiah per sepuluh buah semua ukuran.

Karenanya, ia terkadang terpaksa harus menjajakan dagangannya dari rumah ke rumah. Itu dia lakukan ketika sore hari dan kemungkinan tidak ada pembeli di tempatnya menggelar dagangan.

“Ini kami jadikan kesempatan mencari tambahan penghasilan. Apalagi di rumah sedang tidak ada pekerjaan,” katanya.

Aktivitas musiman ini sudah ia geluti selama tiga tahu terakhir, Di tempat itu ia mengaku lebih mudah untuk mendapatkan pembeli dan lebih stategis karena berada di jalan utama Kota Pamekasan. Jika semua dagangannya terjual, diperkirakan ia akan memperoleh keuntungan hingga Rp. 100 ribu. (CR-1/muj/rah)

PEMILU

Legislator : Biaya Politik 2014 Diperkirakan Naik PAMEKASAN - Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB) Pamekasan, Madura, Suli Faris memperkirakan biaya politik pada Pemilu Legislatif 2014 meningkat hingga 100 persen.

“Peningkatan biaya politik yang sangat tinggi ini terjadi, karena kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat cenderung menurun akibat perilaku korupsi sebagian oknum,” kata Suli Faris di Pamekasan, Selasa.

Berbagai kasus dugaan penyimpangan yang dilakukan wakil rakyat di sejumlah daerah dan menjadi sorotan media, menyebabkan masyarakat kurang percaya kepada anggota legislatif.

Sehingga, sambung dia, masyarakat menganggap bahwa legislatif hanya mengejar keuntungan semata, memperkaya diri dan banyak melakukan tindak pidana korupsi.

“Makanya pada Pemilu Legialtif 2014 nanti, pilihan masyarakat kemungkinan hanya akan dijatuhkan pada mereka yang bisa membayar, sehingga dengan demikian, jelas biaya politik akan sangat tinggi,” ucapnya.

Jika, sambung Suli Faris pada Pemilu Legislatif 2009 biaya politik hanya Rp150 juta bagi anggota DPRD di wilayah itu yang terpilih,

maka pada 2014 nanti bisa menjadi Rp300 juta atau bahkan bisa lebih.

“Sebab suara masyarakat saat ini hanya akan memilih apabila ada uang,” ujar Suli yang juga Ketua Komisi A DPRD Pamekasan ini, menjelaskan.

Kasus dugaan korupsi yang banyak menyita perhatian masyarakat pemilih di Pamekasan ialah kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, dan proyek pengadaan Al Quran, serta kasus daging sapi impor.

Begitu juga dengan sejumlah kasus suap lainnya yang diketahui melibatkan oknum anggota DPR RI. “Meskipun pelakunya anggota DPR pusat, akan tetapi anggota legislatif di daerah kan tetap menerima imbasnya. Kami di daerah dianggap sama oleh masyarakat,” tukasnya.

Selain kasus dugaan korupsi, kasus lain yang juga menjadi perhatian masyarakat hingga kepercayaan mereka terhadap wakil rakyat ini cenderung luntur adalah kasus amoral, dan memiliki banyak istri simpanan.

“Secara hukum agama memang sah, tapi di mata sebagian masyarakat perilaku itu masih dianggap kurang baik,” tuturnya. (ant/ rah)

PAMEKASAN

Harga Jeroan Naik 100 Persen PAMEKASAN - Meningkatnya kebutuhan terhadap jeroan (tulangan) daging sapi menjadikan harga naik hingga 100 %. Hal ini terjadi karena sudah mendekati hari lebaran ketupat.

Banyak warga Pamekasan yang membuat makan berkuah saat lebaran ketupat, membuat permintaan terhadap jeroan daging sapi meningkat, yang langsung dibarengi dengan naiknya harga, jika sebelumnya hanya Rp 30 ribu, sekarang sudah mencapai Rp 60 ribu per kilogram.

Salah satu pedangan daging sapi di pasar Kolpajung Pamekasan, Hj. Nurul mengatakan harga jeroan daging itu sudah hampir mendekati harga daging yang sat ini berada pada posisi normal di harga Rp 80 ribu.

5

RABU 14 AGUSTUS 2013 NO.0176| TAHUN II

Kejadian ini sudah terjadi sejak menjelang lebaran idul fitri kemarin. Kebutuhan terhadap jeroan daging ini terus meningkat, bahkan dirinya sudah kekurangan barang yang terjadi selama 3 hari terakhir.

“Harga ini tidak lazim sudah mas, karena sudah mendekati harga daging, tapi meskipun harganya sangat mahal, saya masih tetap kekurangan karena peminatnya sangat banyak. Ini sudah biasa terjadi saat mendekati lebaran ketupat,” kata wanita asal Desa Blumbungan Kecamatan Larangan

Pamekasan ini.

Dia akui untuk memenuhi permintaan pasar yang sangat tinggi ini tidak jarang pedangan daging di pasar tradisional ini langsung memisahkan daging dan tulangnya meskipun dagingnya belum ada yang membelinya.

Menurutnya, hal semacam ini hanya terjadi setahun sekali jadi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari biasanya, hal itu akan dilakukan oleh setiap pedang di pasar tersebut termasuk dirinya.

“Ya mau gimana lagi, biar dagangan saya tetap laku saya siasati dengan langsung memisahkan daging dan tulang biar pun tidak ada yang membeli dagingnya, apalagi ini kan hanya terjadi setahun sekali, jadi saya usahakan

tetap memenuhi permaintaan pasar, khusunya pada orang yang sudah langganan ke saya,” tandas Hj. Nurul.

Dia perkirakan, sejak pagi dirinya sudah laku jualan jeroan daging lebih dari 100 kilogram dan kondisi ini akan terus terjadi dan puncaknya permintaan pada hari ini, Rabu (14/8), karena sudah satu hari jelang lebaran ketupat. Di hari tersebut biasanya permintaan sangat jauh lebih tinggi.

Masih di pasar Kolpajung, salah satu pembeli jeroan daging mengaku jika jeroan yang dibelinya untuk dibuat soto saat labaran ketupat, karena makan itu berkuah dia mengaku tetap membeli jeroan daging meskipun harga yang dibandrol sangat mahal.

Dia mengaku kurang tepat jika akan membuat soto karena daging yang disajikan hanya sedikit,sedangkan untuk jeroan daging akan lebih diminati karena dapat lebih terasa.

“Saya akan tetap membeli tulang ini daripada daging sapinya, karena saya kan mau buat soto, jadi meskipun harga sangat mahal tetap saya beli karena sudah sesuai dengan kebutuhan nanti saat lebaran ketupat.

Kalau dagingnya tetap saya beli tapi hanya sedikit saja,” kata ibu Ahman, warga kelurahan Bugih Kecamatan Kota Pamekasan.

Semetara untuk harga daging yang biasa dibuat untuk bakso atau rawonan harga juga cukup tinggi yaitu Rp 75 ribu. (cr-1/muj/rah)

TES KESEHATAN

Tim Medis Belum Temukan Penggunaan Obat Berbahaya PAMEKASAN - Petugas kesehatan yang ditugasi melayani kesehatan selama arus mudik dan arus balik lebaran di Kabupaten Pamekasan, belum menemukan kasus penggunaan obatobatan dan makanan berbahaya oleh pemudik maupun sopir bus antar kota.

Mereka hanya menemukan pemudik yang mengeluh karena pusing dan mabuk perjalanan serta penyakit ringan lainnya sehingga bisa langsung dilakukan penanganan di posko lebaran.

Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Ismail Bey mengatakan berdasar laporan dari petugas kesehatan lebaran, posko kesehatan lebaran Pamekasan hanya melayani 48 orang pemudik karena beberapa penyakit ringan dan mabuk kendaraan serta 4 orang akibat kecelakaan.

Dari jumlah itu, yang terbanyak adalah penderita batuk karena flu sebanyak 22 orang dan sudah diberi obat dan tidak membutuhkan rujuk ke rumah sakit karena termasuk kategori penyakit

ringan. “Sementara pemudik yang mengalami kecelakaan langsung ditangani oleh Puskesmas terdekat,” katanya.

Sedangkan pada sopir bus, hanya ditemukan kasus tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh kurangnya istirahat dan melakukan perjalanan jauh. Mereka segera dianjurkan istirahat sejenak dan diberi obat-obatan.

Selama lebaran, Dinas Kesehatan menyebar tim medis di sejumlah Poslo Lebaran di Pamekasan.

Mereka ditugasi melakukan pemeriksaan dan langkah medis terhadap pemudik dan sopir bus antar kota yang mengalami masalah kesehatan.

Di setiap Posko Lebaran itu, Dinles menyiapkan seorang dokter dan dua orang perawat kesehatan yang bekerja secara bergantian selama 24 jam setiap hari hingga H+7 hari raya. Selain itu, Puskesmas yang berada di jalur mudik, disiagakan untuk melayani kebutuhan oemudik akan layanan kesehatan. (awa/muj/rah)

LOGISTIK

KPU Akan Jemput Bilik Suara ke Sumenep

TOLAK EKSEKUSI TANAH KAI. Puluhan pegawai PT. Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan aksi protes menolak rencana eksekusi tanah di Jalan Jawa, Medan, Sumut, Selasa (13/8). Mereka menolak rencana eksekusi tanah dengan pihak pengembang, karena merupakan milik PT KAI.

PERTANIAN

Petani Abaikan Imbauan Pemerintah

PAMEKASAN - Sejumlah petani di Pamekasan mulai menggarap lahan untuk menanam tembakau, seperti di Wilayah Kecamatan Galis, Pegantenan, dan sebagian petani di Kecamatan Kadur Pamekasan. Para petani itu mulai menyiapkan lahan setelah tidak turun hujan selama sebulan terakhir.

Hamidi, salah satu petani

asal Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, mengaku akan tetap menanam tembakau karena cuaca sudah menandakan kemarau. Ia mengakui hanya coba-coba menanam tembakau meski diakui belum tentu menguntungkan petani.

Upaya menanam tembakau ini, kata Hamidi, karena petani sudah tidak memiliki penghasilan lain setelah gagal

tanam beberapa bulan lalu. Ia berencana menjual satu unit sepeda motornya, untuk modal awal, karena ia sudah tidak memiliki dana untuk modal menanam.

“Kalau tidak menanam tembakau mau tanam apa musim sekarang. Ya, kalau tidak laku ke pabrik, gak apaapa buat rokok sendiri, tapi mudah-mudahan bisa dijual

ke pabrik lokal,” katanya.

Menurut Hamidi, petani tidak bisa berharap banyak dari pemerintah, tentang perbaikan nasibnya, sehingga harus berjuang sendiri. Sebab, para elit kebanyakan hanya memikirkan nasibnya sendiri dan mengabaikan nasib rakyat yang semakin melarat. Terbukti, kebutuhan peralatan petani masih harus membeli sendiri seperti handtracktor dan ketersediaan sumur bor. Kalaupun ada bantuan handtracktor dari pemerintah, jumlahnya terbatas dan harus mengeluarkan uang tebusan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pemkab Pamekasan Ajib Abdullah mengimbau para petani agar tidak memaksakan diri menanam tembakau. Sebab, secara teknis maupun prakiraan cuaca sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan penanaman tembakau.

Dia jelaskan, tembakau yang ditanam saat ini diperkirakan baru bisa dipanen pada Desember mendatang. Sedangkan musim hujan diperkirakan akan terjadi sejak Oktober-Nopember mendatang. Sehingga, jika petani masih memaksa menanam tembakau dipastikan mengalami gagal panen karena sudah memasuki musim hujan.

“Secara jadwal maupun prakiraan cuaca sudah tidak memungkinkan untuk mel-

akukan penanaman tembakau.

Kalau masih menanam sekarang, maka pasti gagal panen.

Sebab musim hujan sudah dekat,” katanya.

Ia menambahkan cuaca musim ini memang tidak menguntungkan bagi petani karena hal ini berlaku untuk semua tanaman. Kecuali bagi lahan yang berada di kawasan irigasi, masih memungkinkan untuk menanam tanaman alternatif. Namun untuk daerah-daerah kering, sangat tidak memungkinkan untuk ditanam tanaman alternatif.

“Sekarang ini nanggung, Pak. Kalau masih nanam hidupnya susah dan tidak hanya tembakau. Jadi, kita harus bisa menyesuaikan dengan alam, bukan alam menyesuaikan dengan kita,” ujarnya.

Ajib menambahkan pihaknya sudah melakukan pengecekan ke beberapa daerah penghasil tembakau di Pamekasan, termasuk di wilayah utara Pamekasan.

Dari kunjungan itu, pihaknya masih menemukan petani yang memaksakan diri menanam dan ada pula yang masih menyiapkan lahan. Oleh karena ia mengimbau agar para petani tidak memaksakan diri bila tidak ingin merugi lebih banyak.

Sementara itu, sisa tembakau yang masih bertahan hidup saat ini diperkirakan sekitar 10 persen dari total areal lahan tembakau seluas 31.

251 hektar. (uzi/rah)

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan akan menerima pinjaman ribuan bilik suara untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur sebagai pengganti bilik suara yang hilang. Logistik pemilu itu dipinjam dari KPU Sumenep. Rencananya, hari ini (Rabu , 14/8), bilik suara itu akan diambil dari gudang logistik KPU Sumenep.

Sekretaris KPU Pamekasan Bambang Khairul Huda mengatakan jumlah bilik suara yang dipinjam ke KPU Sumenep sebanyak 1.500 buah. Jumlah itu sesuai dengan jumlah kekurangan bilik suara pada Pilgub Jatim karena KPU Pamekasan masih memiliki 2.295 buah bilik suara.

Menurut Bambang, pengambilan bilik suara ke Sumenep tersebut akan dikawal ketat petugas keamanan KPU hingga ke gudang logistik milik KPU Pamekasan dengan diawali penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang antara kedua penyelenggara pemilu tingkat kabupaten.

“Bilik suara yang kami pinjam dari KPU Sumenep itu tidak akan kami campur dengan bilik suara yang kami miliki, hal ini kami lakukan agar mudah proses verifikasi dan pengembaliannya,” kata Bambang.

Ribuan bilik suara hasil pinjaman itu akan didistribusikan ke PPK Pademawu, PPK Pamekasan, dan PPK

Galis. Pendistribusian itu akan dilakukan pada tiga hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara. “Kami merencanakan pada 26 Agustus sudah didistribusikan ke masing-masing PPK,” kata Bambang.

Pada pelaksanaan Pilgub Jawa Timur mengalami kekurangan 977 buah bilik suara karena masingmasing Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berjumlah 1.635 TPS akan dipasang dua bilik suara.

KPU Pamekasan mengalami kekuranan bilik suara setelah ribuan bilik suara milik penyelenggara pemilu itu hilang beberapa waktu lalu. Pada pelaksanaan Pilgub Jawa Timur mengalami kekurangan 977 buah bilik suara karena masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berjumlah 1.635 TPS akan dipasang dua bilik suara.

Sedang pada Pemilu Legislatif kekurangan bilik mencapai 4.805 bilik suara. Karena di masing-masing TPS yang berjumlah 1.775 TPS, akan dipasang 4 bilik suara. (awa/muj/rah)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan akan menerima pinjaman ribuan bilik suara untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur sebagai pengganti bilik suara yang hilang.

6

SAMPANG

RABU 14 AGUSTUS 2013 NO. 0176 | TAHUN II

PENERTIBAN

Satpol PP Tertibkan Baleho Cagub

junaidi/koran madura

Anggota Satpol PP ketika mencabut baleho salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Jl Agung Suprapto, Sampang, Selasa (13/8).

SAMPANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan spanduk calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur yang terpampang di pinggir jalan, Selasa (13/8). Penertiban tersebut dimulai dari Jalan Agung Suprapto sampai Jalan Wahid Hasyim karena dinilai mengganggu keindahan kota dan fasilitas umum.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang melalui Kasi Ops Moh Sadik mengatakan, penertiban ini dilakukan karena spanduk yang terpasang tidak mengantongi izin. Selain itu diletakkan di tempat yang salah karena mengganggu keindahan kota.

Penertiban tersebut, katanya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 5 dan 12 tentang Pemasangan Reklame dan Baleho. Hasil penertiban tersebut akan diamankan dan

akan diberikan apabila ada pihak yang memintanya.

Sebelum, Satpol PP sudah melakukan sosialisasi ke masing-masing tim sukses calon untuk tidak meletakkan di pinggir jalan dan di tempel di pohon. Namun, karena masih tetap dilakukan maka terpaksa ditertibkan karena mengganggu keindahan kota.

Baleho yang terpasang di pinggir jalan maupun yang terbentang di tengah jalan juga menjadi sasaran penertiban Satpol Pp. “Baleho yang menempel pada pohon dan melintang di jalan umum, seperti di depan kantor kejaksaan kami tertibkan karena mengganggu fasilitas umum. Dan pemasangan tersebut salah penempatan. Padahal, sebelumnya sudah disosialisasikan ke masing-masing pihak calon untuk tidak di pasang dipo-

hon,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (13/8).

Sementara tim pemenangan salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang balihonya diamankan mengatakan, penertiban tersebut seharusnya Pol PP melayangkan surat terlebih dahulu karena saat ini sudah memasuki tahap kampanye sejak tanggal 12 sampai 25 agustus 2013.

Kalau penempatan baleho dan stiker dinilai mengganggu, menurutnya, Pol PP harus memberikan teguran terlebih dahulu.

“Selama ini tidak pernah ada sosialisasi dari Satpol PP dan tidak memberikan surat edaran dahulu wilayah mana yang tidak boleh dipasangi baleho atau stiker, sehingga kami akan mengikuti aturan selama Satpol Pp bisa membuat aturan tersebut,” tandas Moh Bahri. (jun)

DPRD Akan Panggil PT SMP SAMPANG - Ketidakmampuan memberikan kepercayaan terhadap pihak bank untuk kembali mengoperasikan PT SMP (Sampang Mandiri Perkasa) yang diminta sebagai jaminan sebasar Rp. 90 miliar oleh PT Santos, membuat anggota DPRD Kabupaten Sampang akan melakukan pemanggilan terhadap jajaran pengurus PT SMP untuk mecari solusi.

Anggota Dewan Komisi B Sahuri mengatakan, sudah melakukan koordinasi dengan direktur baru PT SMP (Jawahir) terkait pemberhentian aliran gas yang sudah diberhentikan oleh PT Santos.

Menurutnya, masih ada upaya dari mereka untuk kembali beroperasi namun masih ke-

sulitan dengan jaminan yang diminta oleh pihak bank.

Kata Sahuri, pihak bank juga sudah tidak percaya lagi dengan kepengurusan direktur yang baru, sehingga mereka harus mampu mencari solusi dan tidak melemparkan hal ini kepada direksi yang lama, karena ini merupa-

kan tanggung jawab mereka.

Mereka harus mampu menyakinkan pihak bank bahwa direktur yang baru tidak sama dengan direktur yang lama serta menampakkan bahwa mereka berkompeten dalam mengelola BUMD. "Setelah kami melakukan koordinasi dengan kepengurusan direktur PT SMP, mereka tidak mengakui tidak bisa memenuhi jaminan yang diminta oleh PT Santos. Sedangkan pemegang saham seperti pemkab (pemerintah kabupaten) juga tidak mampu memenuhi jaminan tersebut," terangnya kepada Koran Madura, Selasa (13/8).

Menanggapi hal itu, Ketua

LSM MDW (Madura Development Wacth) Tamsul mengatakan, ada dua faktor yang menyebabkan PT SMP semraut.

Pertama, dari fakor internal seperti kepengurusan yang baru mulai dari komisaris sampai di bawahnya secara administratif belum mampu membenahi.

Faktor kedua karena kepengurusan yang baru agar melakukan audit, sehingga kekayaan yang dimiliki oleh PT SMP bisa diketahui keberadaannya. Namun, mereka masih belum melangkah jauh ke arah itu, sehingga terkesan tidak ada bedanya pengelolaan direksi yang lama dengan direksi yang baru.

Lanjut Tamsul, pihak keti-

ga dalam hal ini pihak bank dan PT Santos harus menjalin kerjasama ulang dengan melihat kesiapan kepengurusan yang baru PT SMP, dan apabila yang ditampakkan adalah kesemrautan maka tidak mungkin mereka akan menjalin kerjasama apalagi kondisi PT SMP tidak mempunyai modal yang akan disetorkan ke PT Santos.

"Perlu dilakukan audit dari tim independen dan hasilnya harus disampaikan ke publik, sehingga nilai kekayaan yang terkandung dalam PT SMP menjadi jelas dan akan mempunyai nilai tawar untuk dijadikan alat dalam menjalin kerjasama," tuturnya. (jun)

PANTAI CAMPLONG PADAT

Pengunjung Lewati Pintu Tak Resmi SAMPANG - Pasca Lebaran Idul Fitri 1434 Hijriah hingga Selasa (13/8), objek wisata Pantai Camplong masih terus dipadati pengunjung. Membludaknya wisatawan membuat pintu tekong atau jalan tak resmi kerap dilewati pengunjung.

Pantauan Koran Madura, pintu masuk ke Pantai Camplong yang dibuat di tanah milik masyarakat setempat menjadi pilihan para pengunjung. Lantaran, jika dibandingkan jalur legal biaya masuk di pintu itu lebih murah.

Momentum libur panjang lebaran itu menjadi rezeki bagi masyarakat yang membuka lahan pintu masuk secara tidak resmi. Di sisi lain, juga akan berdampak terhadap pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sampang. Namun, sedikitnya ada 7 pintu masuk Pantai Camplong yang dikuasai masyarakat setempat dari berbagai arah.

Menurut salah satu warga yang enggan disebutkan

ryan hariyanto/koran madura

Pengunung memadati objek wisata Pantai Camplong, Selasa (13/8). Mereka banyak yang lewat pintu tak resmi karena membludaknya pengunjung. namanya mengungkapkan, kebiasaan ini sudah berlangsung cukup lama dan terus menjadi daya tarik masyarakat lainnya.

Dirinya juga beranggapan hal itu tidak melanggar hukum .

Karena berdiri di tanah miliknya yang telah dinilai sah.

“Wong kita di sini tidak memakai fasilitas dari pengelola pantai. Kan pengunjungnya masuk lewat tanah kami sendiri, dan jadi sumber pemasukan warga setempat," ucapnya sembari melayani pengunjung yang masuk.

Hoirudin (28), salah satu pengungjung, mengatakan, dirinya yang juga datang dari Kota Surabaya itu jika untuk masuk di objek wisata Pantai Camplong melalui pintu resmi terlalu mahal dari hari biasanya. Jika pada hari bi-

asa di loket resmi menjual tiket dengan harga Rp. 2 ribu perorang, pada saat liburan menjadi Rp. 5 ribu perorang.

Sementara jika masuk melalui pintu siluman satu orang hanya membayar seribu rupiah saja. “Kalau masuk lewat samping hanya bayar seribu rupiah perorang dan motor pun bisa dibawa masuk sampai ke pinggir pantai," jelasnya.

Kendati sudah memasuki H+4 lebaran, Hoirudin sengaja datang membawa serta istri dan dua anaknya. Menurutnya, dua anaknya yang masih duduk di bangku SMP dan SD itu masih menjalani libur panjang lebaran hingga 18 Agustus mendatang.

Di Pantai Camplong, pengunjung sengaja datang menghabiskan waktunya untuk menikmati indahnya pantai dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia dikawasan objek wisata, seperti layanan naik perahu beberapa ratus meter ke laut. (ryn)

BAN BOCOR

Tabrak Tiang, Satu Nyawa Melayang SAMPANG - Akibat ban mobil depan sebelah kiri bocor, sebuah mobil Kijang Losbox yang dikendarai Rusdi (28) warga Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, Selasa (13/8) sekitar pukul 12.00 WIB, menabrak tiang jalan kilometer.

Mobil ber nopol B 9427 OX yang membawa 13 orang terguling hingga memakan korban jiwa, yakni Sofi (20).

Warga Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang itu meninggal ketika mobil yang ditumpangi melaju dari arah timur (Sampang) menuju ke arah barat (Bangkalan) bersama rombongan keluarga dan menabrak tiang.

Holil (36), salah satu saksi mata, menjelaskan, dirinya mendengar jika mobil yang berencana hendak melayat

Kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Desa Kaseran Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang mengakibatkan penumpang sebuah mobil Kijang Losbax nopol B 9427 OX meninggal, Selasa (13/8).

ke Desa Tanaong Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan itu meletus bannya. Bahkan, sempat menabrak tiang jalan kilometer di sisi kiri sebelum mobil terguling hingga memakan separuh jalan. "Saya dengarnya tadi pas meletus

itu dan sempat nabrak tiang kilometer. Hingga mobilnya terguling ke tengah jalan," ucapnya saat ditemui di lokasi.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Sampang AKP Hari Siswo melalui Kanit Laka Ipda

Buntoro mengatakan, kecelakaan tersebut disebabkan ban bocor. Sang sopir menabrak ke sisi kiri jalan saat mobil dengan kecepatan sedang.

Serta seluruh penumpang baik dari sopir pun di evakuasi ke RSUD setempat untuk

menjalani perawatan.

"Seluruh penumpang mobil ini sudah dievakuasi ke rumah sakit. Dan satu penumpang meninggal dunia yaitu Sofi (20) dan 11 penumpang lainnya mengalami luka-luka yang rata-rata dibagian kepala, tangan, dan kaki," ujar pria yang baru menjabat Kanit Laka itu.

Hingga berita ini ditulis, beberapa data nama-nama penumpang yang mengalami luka-luka tersebut belum diketahui. Sebab, masih dalam perawatan secara intensif di RSUD Sampang. Tak hanya itu, akibat adanya kecelakaan memakan korban jiwa mengalami kemacetan sepanjang 2 kilometer baik dari arah barat mau pun arah timur saat evakuasi mobil kecelakaan berlangsung. (ryn)

hol/koran madura

Pengendara sepeda motor melintas di depan proyek rehab Puskesmas Kecamatan Camplong, Sampang, Selasa (13/8).

KESEHATAN

Puskesmas Camplong Belum Bisa Difungsikan SAMPANG– Proyek Rehabilitasi Puskesmas Camplong, Kabupaten Sampang, yang menggunakan APBD dengan nilai kontrak Rp.529.321.000 pada tahun anggaran 2012, hingga saat ini masih belum selesai dan tidak bisa difungsikan sebagai pelayanan karena kondisi bangunan yang masih belum selesai 100 persen.

Kustono, Kasi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, Dinas Kesehatan Sampang, menjelaskan, belum selesainya rehab puskesmas tersebut disebabkan keterbatasan anggaran pada tahun 2012. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan pembangunan rehab tersebut dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2013.

“Memang sejak awal pihak rekanan ada keterlambatan penyelesai rehab dan diperpanjang tahun 2013, tetapi karena keterbatasan anggaran maka memang seperti itu kondisinya dan dianggarkan kembali tahun 2013. Terkait kegiatan pelayanan di Kecamatan Camplong, masih berjalan seperti biasa dengan mengambil tempat sementara di rumah dinas perawat hingga rehab puskesmas selesai,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan dr. Firman Pria Abadi, kepala Dinas Kesehatan Sampang. Ia menegaskan, intinya belum selesainya rehab Puskemas Camplong tersebut karena anggarannya dua tahap, yakni pada tahun 2012 dan dianggarkan lagi pada tahun 2013.

Ditempat terpisah, Ketua DPP gerakan anak Indonesia bersatu (GAIB) Habib Yusuf sangat menyayangkan mangkraknya proyek rehab Puskesmas Camplong. Menurutnya, bagaimana mungkin proyek pelaksanaan 2012 yang menelan biaya ratusan juta hingga saat ini masih belum bisa difungsikan. Padahal, hanya rehab bukan membangun dari awal. Kondisi ini kuat indikasinya ada ketidak beresan dalam pekerjaanya. (hol)

MALING SAPI

Aktor Curwan Terkuak SAMPANG – Tertangkapnya Ningram alias Pak Sum (45), warga Dusun Lobuk Desa Asem Nunggal Kec Jrengik Kabupaten Sampang, Minggu (11/8) sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, membuat tabir kasus berbagai pencurian sapi terkuak.

Dimana kasus demi kasus yang sudah disidangkan terhadap kasus pencurian hewan yang membawa nama tersangka ini sudah mulai banyak yang divonis. Sehingga masyarakat menilai, tersangka ini bakal menjadi kunci terhadap kasus pencurian hewan yang terjadi di wilayah Sampang, terutama wilayah hukum kepolisian Jrengik.

Menurut Samsul, salah satu warga Sampang, mengatakan, adanya informasi di media dengan ditangkapnya Ningram yang sempat buron selama beberapa bulan membuat masyarakat sedikit dapat bernafas lega. Dimana dilihat dari silsilah kejahatannya dengan 8 lokasi kejadian, masyarakat menilai itu merupakan tindakan yang sudah di luar batas. “Pada sebelumnya sempat buron, apalagi kasus pencurian sapi di Jrengik sudah mulai banyak yang sudah menerima vonis,” ucapnya.

Menurutnya, dirinya yang sempat mengikuti sidang

perkara pencurian sapi yang terjadi di Jrengik di PN Sampang, sebagai pengunjung pada saat itu dari hasil penjelasan jaksa jika aktor utama sebagai pelaku pencurian ini masih buron. “Paling tidak nantinya dia bisa menjadi kunci terhadap kasus kehilangan hewan ternak sapi milik warga,” ungkapnya.

Sebelumnya, polisi berhasil menangkap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pencurian hewan sapi ketika beraksi di 7 TKP di wilayah Kecamatan Jrengik dan 1 TKP terakhir di Kecamatan Camplong. Pelaku yang sebelumnya sudah menjadi buronan polisi ini sempat melakukan perlawanan sehingga akhirnya polisi menghadiahinya timah panas dibetis kaki kanannya.

Dalam hal ini, sedikitnya terdapat delapan TKP saat tersangka beraksi melakukan pencurian hewan (curwan). Diantaranya lokasinya di Dusun Sumber Koning Desa Jrengik, Dusun Lobuk Desa Asem Nunggal, Desa Jungkarang, Desa Margantoko, Desa Kalangan Praoh, dan Desa Asem Rajah, serta Desa Bencelok yang kesemuanya berada dikecamatan Jrengik. Dan terakhir di Dusun Berguh Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. (ryn)

BANGKALAN

7

RABU 14 AGUSTUS 2013 NO. 0176 | TAHUN II

PEMILUKADA

From C Dikembalikan

ant/widodo s. jusuf

FESTIVAL LEMBAH BALIEM. Sejumlah warga dan anak-anak suku pedalaman Papua berkumpul untuk mengikuti acara Festival Budaya Lembah Baliem ke-24 tahun 2013 hari ke-2 di Distrik Wosilimo, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Selasa (13/8). Suku Dani, Yali and Lani berkumpul pada acara festival budaya tahunan yang berlangsung selama tiga hari ini dengan mengenakan atribut khas sukunya masing-masing menampilkan atraksi perang-perangan antar suku, musik dan tari tradisional, bakar batu dan balap babi.

PBB Sumbang Rp 2,5 M BANGKALAN - Target Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rupanya harus benar-benar diraih.

Sebab jika dalam satu tahun target tersebut dapat dilunasi, pemerintah daerah akan memperoleh intensif yang besar dari bagi hasil pajak tersebut dari pemerintah pusat. Setiap tahun dana insentif yang diperoleh dari PBB tersebut mencapai 2,5 miliar.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Dinas Pendapatan (Dispenda) Bangkalan mengaku telah memenuhi target PBB. Terbukti dengan pengembalian pajak dari bagi hasil kepada pemerintah daerah sebesar 2,5 miliar per tahun itu. ”PBB kabupaten Bangkalan selalu memenuhi target pelunasan dalam sepuluh tahun terakhir. Oleh karena itu, Bangkalan selalu mendapatkan insentif yang besar,” kata Kepala Dispenda, Setijabudi, kemarin (12/8).

Sebelumnya, pada tahun 2012 target PAD dari sektor PBB sebesar Rp 3,7 miliar dari target yang ditentukan sebe-

sar Rp 2,4 Miliar. Lebih besar dan melampaui target sebesar 151, 43 persen.

Selain itu, dia menerangkan, untuk tahun 2014 penerimaan pajak melalui PBB akan langsung ditangani oleh pemerintah daerah, sehingga penanganannya ditentukan dan dikelola daerah. Hal itu sesuai dengan UU nomor 28 Tahun 2009. ”Tahun depan sektor pajak itu diserahkan sepenuhnya pada pemkab, karena saat ini dikelola oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Selain pendapatan yang lebih besar pada daerah, pengalihan sektor PBB-P2

PENGAMANAN PILGUB

590 Polisi Siaga Pilgub

ori/koran madura

DISTEMPEL. Petugas Dispenda saat menyetempel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan. menjadi pajak daerah juga akan menguntungkan secara administrasi karena pemkab menjadi lebih mengetahui objek dan subjek pajaknya secara lebih objektif dan sesuai kondisi riil.

Mengenai pemanfaatan insentif, lanjut Budi, bergantung dengan kebijakan pemda. Sebab, dana tersebut secara langsung akan masuk dalam APBD. ”Selama 10 tahun lunas

terus. Jadi, setiap pembayaran lunas pasti dapat dana tersebut. Termasuk, kabupaten yang menerima predikat WTP menerima dana bantuan 2 miliar dari pemerintah pusat,” imbuhnya. (ori/rah)

PROYEK PERBAIKAN JALAN

Jalan Tambal Sulam Meresahkan Pengguna Jalan BANGKALAN - Kondisi jalan nasional di sepanjang jalan pantai utara memang sudah mulai membaik. Namun, warga mengeluhkan sistem perbaikannya yang sekedar tambal-sulam. Pengerjaan rehab jalan nasional di wilayah Kabupaten Bangkalan atau tepatnya di sepanjang jalan pantura kecamatan Arosbaya, Klampis hingga Sepuluh tersebut perlu perhatian yang lebih inten, sebab sebagian besar jalan belum ada peningkatan jalan hingga kondisinya masih sangat membahayakan.

Mereka menilai banyaknya tambalan aspal di sepanjang jalan lintasan tersebut tak nyaman bagi pengguna jalan. Sebab perbaikan jalan dengan model tambal sulam masih jauh dari harapan dan

membahayakan. Kondisi seperti itu membuat tak nyaman bagi para pengguna jalan yang melewati daerah tersebut karena keselamatan mereka sangat terancam ketika melewati jalan tak mulus dan terdapat gundukan bekas penambalan yang bertebaran di sejumlah tempat. ’Banyaknya tambalan di sepanjang jalan ini, tentunya tak nyaman. Karena jalan jadi bergelombang dan kendaraan menjadi tak stabil ketika melintasinya,” kata M Hasan, warga Klampis, yang merupakan Sopir angkutan umum yang sering melintas pada jalur tersebut.

Hasan menjelaskan, banyak jalan yang harus diperbaiki secara keseluruhan, terutama di daerah Desa La-

BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum Daerah Bangkalan masih menghadapi sejumlah kendala untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 29 Agustus 2013 mendatang. Di antaranya Form C yang diterima harus dikembalikan pada KPU Provinsi karena masih belum mencantumkan nama salah satu pasangan calon peserta Pilgub Jatim.

Komisioner KPUD Bangkalan yang membidangi Divisi tekhnis dan data, Tajul Anwar mengungkapkan bahwa terkait pelaksanaan Pilgub akhir Agustus mendatang masih mengalami sedikit kendala, yaitu permasalahan form C yang belum sesuai ketentuan. Sehingga, pihaknya terpaksa mengembalikan pada KPU Provinsi agar dicetak ulang dan mencantumkan nama calon yang belum tertulis.

“Tidak ada perkembangan apa pun yang menonjol, kecuali pengembalian form C Pilgub yang kami lakukan karena harus dicetak ulang. Hal itu dilakukan, karena pada form C tersebut tidak mencantumkan pasangan calon nomor 4 yakni KhofifahHerman,” jelas Tajul.

KPU Provinsi menyatakan bahwa paling lambat untuk mengganti form C yang dikembalikan pada tanggal 20 Agustus mendatang. Tidak hanya itu saja, lanjut Tajul, logistik lainnya yang msih belum rampung adalah surat suara. Sebab, hingga saat ini, KPU Provinsi belum mencetak logistik tersebut. Namun, pihaknya optimis segala bentuk kekurangan mengenai segala kebutuhan logistik pada pilgub mendatang akan segera teratasi.

"Untuk logistik surat suara KPU Provinsi memang belum mencetak sama sekali dan kami belum bisa memastikan kapan akan menerima. Tapi kami yakin akan seselai tepat waktu," ujar Tajul.

Disinggung mengenai masa kampanye para pasangan calon Gebernur yang dimulai sejak tanggal 12 Agustus untuk wilayah Bangkalan, Tajul menjelaskan, pihaknya masih menunggu koordinasi dari pihak KPU Provinsi dan tim sukses pasangan calon. Karena pelaksanaan kampanye untuk wilayah Bangkalan hingga kini masih belum ada kejelasan mengenai waktu dan lokasi pelaksanaannya.(dn/rah)

jing tepatnya di depan masjid sampai jalan ke daerah Arosbaya. Selain itu, sampai di jalan kawasan desa Ko'ol, sesudah jembatan arah utara, jalannya sudah sangat bergelombang, dan hampir dipastikan pengendara memperlambat laju kendaraannya.

Di samping jalan tambal sulam, sebagian lagi rusak. Bahkan, ada jalan yang berlubang selebar 2 meter.

Kondisi tambal sulam seperti itu dibiarkan sudah berlangsung cukup lama. Bahkan kata pria berusia 35 tahun ini, sering ada kendaraan yang mengalami kecelakaan saat melintasi jalan bergelombang tersebut.

Menurutnya, pernah ada kendaraan sepeda motor memacu kecepatannya cukup

kencang. Saat melintasi jalan yang ditambal itu, pengendara hilang kendali dan jatuh.

Beruntung tak ada korban.

“Kalau hujan, jalanan di sini licin. Bila melewati jalanan yang ditambal itu, pasti terdapat goncangan. Goncangan itu biasanya membuat pengguna kendaraan hilang kendali,” jelas pria dengan kumis tersebut.

Hal yang senada disampaikan oleh Ahyar, 27 tahun, warga desa Bragang Kecamatan Klampis yang sering kali melewati kawasan jalan tersebut. “Ya memang sedikit mengganggu dengan banyaknya tambalan jalan ini. Permukaan jalan tak rata ataupun bergelombang. Sehingga ada goncangan ketika melintasinya,” keluhnya.

Padahal jalan tersebut, lanjutnya, merupakan jalan utama untuk menghubungkan antar kecamatan dan Kota Bangkalan. Sehingga, dia menilai keberadaan dan kodisi jalan itu sangat penting dengan harus memperhatikan kualitas jalan yang sangat baik pula, agar penggunanya merasa nyaman.

Dia pun mengaharapkan instansi terkait untuk segera mebenahi kondisi jalan yang penuh tambalan tersebut. Menurutnya, jalan yang benar-benar baik dan di hotmix secara merata hanya ada sepanjang jalan memasuki kawasan desa Trogan dan Merandung. Lainnya, masih belum ada peningkatan jalan.

Hanya sebatas tambal sulam saja. (ori/rah)

BANGKALAN - Memasuki masa kampanye pemilihan Gubernur Jawa Timur per 12 Agustus sampai 29 Agustus 2013 mendatang, Kepolisian Resort Bangkalan mengaku telah meningkatkan pengamanan di wilayah hukumnya.

Bahkan telah mempersiapkan 2/3 kekuatan anggota jajaran kepolisian untuk pengamanan selama pilgub tahun ini.

“Untuk masa kampanye ini, kami telah mempersiapkan 2/3 pasukan yang ada, kurang lebih jumlahnya 530 personil,” jelas Kapolres Bangkalan AKBP Sulistyono, Selasa (13/08).

Ditanya mengenai potensi terjadinya kegaduhan selama perhelatan pesta demokrasi kali ini, pihak Kapolres menyatakan sejauh pantaun intel yang diterjunkan di lapangan belum menemukan tanda-tanda akan terjadi potensi konflik seperti yang terjadi pada pilgub tahun lalu. Pada tahun lalu, Bangkalan merupakan satu di antara empat kabupaten

yang harus melaksanakan putaran ketiga pada pilgub sebelumnya.

Namun, satuan korps baju cokelat tersebut tidak menampik jika segala kemungkinan bisa saja terjadi. Untuk itu, pihaknya selalu dalam kondisi siaga untuk menciptakan kemanan dan ketentraman selama pelaksanaan momen lima tahunan ini. Karena menciptakan suasana kondusif menjadi prioritas utama demi terciptanya pelaksanaan demokrasi yang menjungjung tinggi nilai-nilai persatuan.

“Sejauh ini tim kami termasuk dari intel belum menemukan hal tersebut di lapangan, kami akan terus berusaha memberikan pengamanan agar pilgub bisa mencerminkan persatuan," ujar mantan Kasubid Gakkum Ditpolairud Polda Jatim ini.

Untuk itu, sambung Sulistiyono, dalam mengantisipasi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan di lokasi yang dinilai rawan terjadinya kegaduhan. Akan tetapi, Sulistyono tidak mengungkapkan secara pasti mengenai lokasi yang dianggap rawan. Kendati demikian, Sulistyono berharap semua tahapan pilgub di Bangkalan berjalan lancar dan tidak terjadi benturan apapun, walaupun hingga kini pihak kepolisian belum mendapat surat tembusan terkait pelaksanaan kampanye pasangan calon Gubernur di wilayah setempat.

“Sampai saat ini kami belum menerima surat tembusan perihal pelaksanaan kampanye,” tandasnya. (dn/rah)

dibantah oleh Kapolres.

Menurut Sulistiyono pihaknya tidak pernah menjamin pihak mana pun, baik pada pihak yang menolak maupun pihak pedukung keberadaan penggilingan padi ilegal tersebut.

Sebagai aparat yang bertugas melayani dan melindungi masyarakat, lanjut Sulistiyono, prinsip netralitas harus dijunjung tinggi tanpa tendensi apa pun.

Perlu diketahui, pada hari Senin (12/4) lalu, puluhan warga mendatangi kantor Satpol PP Bangkalan. Mereka memprotes lambannya eksekusi oleh Satpol PP. Aparat penegak perda ini dinilai tidak berfungsi dan terkesan mengulur-ulur waktu tanpa ada kejelasan, karena begitu lambannya menangani permasalahan penggilingan padi

ilegal.

Akan tetapi, Kepala Satpol PP Bangkalan Bambang Setyawan menyatakan bahwa pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan tim yang membidangi masalah ini. Tim tersebut sedang melakukan pendekatan dengan para pemilik penggilingan padi ilegal.

“Kami mohon waktu, hingga saat ini kami masih melakukan pendekatan dengan pemilik penggilingan tersebut,” kelit Bambang.

Sementara itu, berdasarkan kesepakatan antara warga dengan Kepala Satpol PP, bahwa ada toleransi satu minggu bagi para pemilik penggilingan padi ilegal, sebelum nantinya masyarakat setempat melakukan eksekusi sendiri, apabila usaha ilegal itu tak kunjung ditertibkan.(dn/rah)

“Untuk masa kampanye ini, kami telah mempersiapkan 2/3 pasukan yang ada, kurang lebih jumlahnya 530 personil,”

AKBP Sulistyono Kapolres Bangkalan

KASUS PENGGILINGAN PADI

Lebih Baik Mengutamakan Penyelesaian Persuasif BANGKALAN - Konflik penggilingan padi ilegal di kampung Sumur Agung, Desa Sanggrah Agung, Kecamatan Socah yang diprotes oleh warga setempat, harus diselesaikan secara persuasif.

Kasus tersebut menarik perhatian Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono. Pihaknya angkat bicara mengenai permasalahan yang terjadi tersebut. Sebab permasalahan itu sudah berlangsung cukup lama dan berpotensi menimbulkan konflik social yang lebih runyam.

Kapolres menyarankan agar Satpol PP melakukan pedekatan secara persuasif kepada pemilik penggilingan padi yang diduga tak berizin tersebut. Selain itu, perlu dilakukan tindakan yang diawali dengan pendekatan arif untuk menghindari konflik yang lebih besar. Sebab, yang berhak men-

ertibkan dan memiliki otoritas dalam penegakan aturan perda terkait dengan izin penggilingan adalah Satpol PP. Akan tetapi, apabila usaha dari Satpol PP tidak juga diindahkan, maka tindakan tegas harus dilakukan. Pihak kepolisian mengaku siap untuk membantu pengamanan dalam menertibkan penggilingan yang selama ini sangat meresakan masyarakat setempat.

“Yang berhak menertibkan adalah Satpol PP, maka kami sarankan agar pihak terkait dihimbau untuk mengurus perizinannya dahulu, baru kalau hal itu tidak diindahkan

ori/koran madura

Demo masyarakat menuntut penutupan penggilingan padi yang diduga tak berizin, Senin (12/8) lalu. maka Satpol PP harus ambil tindakan, bahkan jika dibutuhkan kami siap memback-

up masalah pengamanannya,” ujar Sulistiyono. sempat diisukan ada

keterlibatan kepolisian dalam kasus tersebut. Akan tetapi, isu tak sedap itu langsung

8

RABU 14 AGUSTUS 2013 NO.0176 | TAHUN II

IKLAN

BERANDA PERJUANGAN

9

RABU 14 AGUSTUS 2013 NO.0176 | TAHUN II

BERANDA PERJUANGAN

Menuju Grahadi untuk Jawa Timur Jempol

Bambang - Said Siap Berdayakan Kaum Perempuan

ara/koran madura

SURABAYA - Said Abdullah, calon wakil gubernur Jatim dari PDI Perjuangan menyatakan komitmennya dalam membangun desa. Ia menegaskan, akan menerapkan sistem reward and punishment dalam program desa jempol.

Said mengatakan, program desa Jempol akan dievaluasi setelah dua tahun berjalan. Artinya, jika desa tidak mengalami kemajuan baik dalam pembangunan maupun kesejahteraan, pihaknya akan menurunkan jumlah anggaran dari yang semula Rp. 500 Juta/tahun.

Demikian pula sebaliknya, desa yang dinilai berhasil

akan diberikan reward dengan kenaikan anggaran hingga Rp.600 Juta/tahun. " Setiap desa dipastikan menerima Rp. 500 Juta/tahun.

Pada tahun ketiga, jika desa tidak maju, maka jumlahnya akan dikurangi sebagai sanksi kepada kepala desa," tegas Said, Selasa (13/8).

Program desa jempol sendiri, juga menyediakan program untuk pemberdayaan kaum perempuan. Dari Rp. 500 Juta yang disiapkan, sekitar Rp. 150 Juta akan dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan di Jatim.

Melalui program pemberdayaan kaum perempuan ini, diharapkan perempuan di Ja-

tim tidak lagi menjadi warga negara kelas dua dan bisa setara dengan kaum pria.

Program desa jempol/Pro Semar (satu desa setengah miliar per tahun) yang ditawarkan pasangan no urut 3 ini, rencananya akan dialokasikan lewat dana APBD Jatim. Program desa jempol akan diberikan kepada 8.400 desa. Tujuannya untuk membangkitkan perekonomian desa. Sedangkan mekanismenya akan dikelola oleh LPM atau LPMK/Badan Keswadayaan atau sejenisnya yang berbadan hukum.

Diperkirakan total dana dalam setahun mencapai Rp 4,242 triliun.(ara)

BERPIDATO: MH Said Abdullah saat beroidato dalam acara Halal Bihalal Kepala Desa, Selasa (13/8) kemarin di gedung Korpri Sumenep

ASOSIASI

HALAL BIHALAL

Said Hadiri Halal Bihalal Kepala Desa SUMENEP - Di hari kedua kampanye Pilgub Jatim, Said Abdullah, cawagub yang diusung PDI Perjuangan menghadiri halal bihalal bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD), P3N dan Paguyuban Mocopat di gedung Korpri, Sumenep, Selasa (13/8).

Dalam acara yang dihadiri seluruh kepala desa di Kabupaten Sumenep, dan perwakilan AKD dari kabupaten lainnya di Jatim, Said Abdullah meminta doa restu dan dukungan dalam Pilgub, 29 Agustus 2013.

Selain memohon doa restu dan dukungan, di hadapan 350 undangan yang hadir,

Saya siap menjadi cawagub dan berjuang dengan tulus serta menggunakan cara-cara hormat, agar rakyat Jatim semakin sejahtera,”

MH Said Abdullah Cawagub Jatim

Said Abdullah menegaskan komitmennya dalam pelaksanaan program desa Jempol.

"Saya siap menjadi cawagub dan berjuang dengan tulus serta menggunakan cara-cara hormat, agar rakyat Jatim semakin sejahtera," ujar Said Abdullah.

Sementara itu, Imam Rivadi, ketua panitia acara mengatakan, dalam acara ini sebenarnya yang diundang hanya 198 orang saja, namun pada kenyataannya yang hadir sekitar 350 orang. Dengan banyaknya orang yang hadir ini, ia berharap perolehan suara pasangan Bambang DH - Said Abdullah akan terus

meningkat.

"Dari survey yang ada, saat ini pasangan Bambang DH Said Abdullah telah mencapai 45 persen. Mudah-mudahan akan terus meningkat hingga 70 persen," terang Imam.

Imam juga mendukung program desa Jempol yang dimiliki pasangan no urut 3 ini. Menurutnya, program tentang desa hanya dimiliki oleh pasangan Bambang DH - Said Abdullah saja. Untuk itu, ia meminta semua kepala desa di Sumenep harus mempertahankan apa yang menjadi visi dan misi duet pasangan Jawa - Madura ini.(ara)

Kepala Desa Dukung Bambang - Said SUMENEP - Asosiasi Kepala Desa (AKD) se Kabupaten Sumenep menyatakan komitmennya untuk mendukung pasangan Bambang DH - Said Abdullah dalam pilgub Jatim, 29 Agustus mendatang. Penegasan ini disampaikan Farqi Paseno, Ketua AKD kabupaten Sumenep, Selasa (13/8).

Farqi mengatakan, sebagai satu-satunya putra Madura yang bertarung dalam pilgub, maka sudah sepantasnya pihaknya memberikan dukungan secara penuh.

Ia menambahkan, dukungan yang diberikan kepada pasangan Bambang DH - Said Abdullah, bukannya tanpa alasan. Program desa Jempol yang diusung pasangan

no urut 3 ini, membuat seluruh kepala desa di Sumenep optimis dengan pemerataan pembangunan di desa.

Menurut Farqi, sebelumnya di pilgub tahun 2008, ada calon gubernur yang menjanjikan anggaran sebesar Rp. 500 Juta/tahun untuk desa.

Namun, pada kenyataannya, setelah calon tersebut terpilih, sampai saat ini tidak pernah terealisasikan. “Dulu pernah mendukung calon yang saat ini sudah jadi, terkait kucuran anggaran Rp. 500 Juta/tahun, tapi sampai saat ini tidak pernah ditepati.

Farqi menegaskan, AKD bukan tim kampanye pasangan Bambang DH - Said Abdullah. Hanya saja mereka

siap menjadi sukarelawan. Ia berharap AKD se Kabupaten Sumenep mampu menjadi andalan dalam mendulang suara dan tidak kalah dari kabupaten lainnya. “Pembuktian akan dilakukan pada 29 Agustus mendatang. Kami akan minta perhatian dari Bapak Said, apabila terpilih menjadi gubernur,” tegasnya.

Bukti keseriusan AKD dalam mendukung pasangan dengan ikon jempol ini, adalah dengan menggelar pertemuan dengan AKD di kabupaten lainnya. Dalam pertemuan itu, AKD seluruh Jatim sepakat memberikan dukungan kepada pasangan Bambang DH - Said Abdullah. (ara)

PILGUB JATIM

Ganjar Temani Bambang DH Blusukan Kota Malang SURABAYA – Kampanye hari pertama Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, Calon Gubernur Jawa Timur Bambang Dwi Hartono blusukan ke Pasar Blimbing dan Terminal Arjosari Kota Malang. Kali ini, calon yang diusung PDI Perjuangan ini ditemani Gubernur terpilih Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Walikota Batu, Eddy Rumpoko.

Kepada para pedagang, Ganjar mempromosikan Bambang sebagai pemimpin muda yang berani. “Jangan lupa ya Pak, Bu. Pilih yang masih muda, nomor 3, Mas Bambang DH. Dia ini pemimpin yang berani. Jawa Timur pasti akan berubah

dipimpin Bambang DH. Saat ini saatnya pemimpin muda tampil,” kata Ganjar kepada kerumunan pedagang dan pengunjung Pasar Blimbing, Kota Malang, Selasa (13/8).

Tampaknya para pedagang dan warga di Pasar Blimbing sudah mengenal Bambang DH. Seorang pedagang, Kasamah malah memuji Bambang saat tampil di debat kandidat Senin malam. “Orangnya pinter. Kok bisa ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang lain,” ujar Kasamah.

Pada pilgub Jatim ini, Bambang DH tampil berpasangan dengan Calon Wakil Gubernur Said Abdullah,

putera Madura dari Sumenep. “Jangan lupa ya Pak. Nanti, tanggal 29 Agustus, di bilik suara coblos nomor 3 yang ada gambar jempol,” kata Eddy Rumpoko.

Tak pelak, rombongan Bambang DH ini, kerap disambut dengan acungan jempol warga. Mereka sudah tahu, jika “Jempol” sudah menjadi icon pasangan yang dijagokan PDIP ini. “Untuk Bambang DH, saya akan pilih nomor 3.

Jempol Pak,” teriak Rumiati saat Bambang hendak menyapanya.

Popularitas Bambang DH di warga Malang ini tak diragukan. Banyak ibu-ibu pedagang yang berebut

minta foto bersama mantan wali kota Surabaya tersebut.

“Saya ingin foto dengan Pak Gubernur, Bambang DH, juga Pak Ganjar. Jarang ada pemimpin yang mau turun untuk bertemu warga seperti ini,” kata Ny Iris, pengunjung pasar.

Selain di Pasar Blimbing, Bambang DH juga melakukan sosialisasi ke Terminal Arjosari. Ia bersama Ganjar dan Eddy Rumpoko mendatangi warga yang hendak berpergian. Juga naik-turun bus untuk menyalami warga.

“Salam jempol, Pak. Jempol, Bu. Mohon doa restunya,” kata Bambang DH pada para penumpang bus antarkota di Arjosari. (ara)

KOMITMEN

Said Janjikan Kesejahteraan Modin SUMENEP - Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) atau modin se-Kabupaten Sumenep meminta komitmen calon gubernur Jatim untuk memperhatikan kesejahteraan mereka.

Ketua Forum P3N Kabupaten Sumenep, Sudarsono mengatakan, selama ini tidak pernah ada legitimasi atau perangkat hukum yang kuat terhadap P3N. Persoalan yang seringkali dialami P3N ada-

lah minimnya perhatian dari pemerintah."Selama ini kami sudah mengabdi hingga puluhan tahun. Namun, nyaris tidak pernah ada perhatian pemerintah kepada kami," ujar Sudarsono, Selasa (13/8).

Sudarsono meminta siapapun yang terpilih nantinya, mampu memperjuangkan nasib P3N. Caranya adalah berkoordinasi dengan Kementrian Agama.

Keberadaan P3N, me-

mang menjadi tanggungan dari Kementrian Agama.

Mereka yang diangkat menjadi P3N akan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Kementrian Agama, termasuk hak dan kewajibannya.

Tapi pada kenyataannya, seringkali hal itu terabaikan.

Menanggapi persoalan P3N, Said Abdullah, calon wakil gubernur Jatim berjanji akan membuat kesetaraan bagi para P3N, terutama soal

kesejahteraan.

Jika terpilih, Said akan mengkaji keberadaan Perda tentang P3N. Perda ini nantinya diharapkan mampu melindungi hak dan kewajiban P3N. "Sementara ini, nasib modin atau P3N masih sering diabaikan oleh negara.

Kementrian Agama sendiri lebih memilih memenuhi gaji guru daripada hak modin," pungkas Said. (ara)

10

SURAMADU

RABU 14 AGUSTUS 2013 NO.0176| TAHUN II

PEMILUKADA

Higemura Minta Cegah Kecurangan

GLADI BERSIH UPACARA HUT KEMERDEKAAN. Anggota Paskibraka berbaris saat gladi bersih upacara HUT Kemerdekaan Indonesia ke-68 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/8). Upacara peringatan detik-detik Proklamasi RI akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2013 yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kemarau Hingga September BANGKALAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan memperkirakan kemarau basah masih akan berlangsung hingga September mendatang. Hal itu berdasarkan perkiraan BMKG dengan ditandai hujan dan angin lebat, yang seringkali melanda wilayah Bangkalan.

”Kemarau dengan potensi hujan kita perkirakan sampai dengan akhir Agustus atau pertengahan September 2013 ini masih akan berlangsung,” kata Wahid Hidayat, kemarin (13/8).

Dia menjelaskan, anomali cuaca saat ini terjadi, karena suhu muka laut di Samudera Hindia lebih hangat dari kondisi normal. Otomatis suplai uap air besar. Makanya, potensi hujannya juga tinggi.

Untuk itu, potensi terjadinya longsor dan banjir juga bisa terjadi. ”Mengingat tahun lalu, daerah rawan banjir ada di kecamatan Blega, Arosbaya, Klampis dan Burneh. Hingga saat ini di Bangkalan aman dari bencana alam, tapi kami tetap antisipasi dini dengan berkoordinasi dengan Camat dan para kepala desa,” jelas Dayat panggilan akrabnya.

Dayat menambahkan, belakangan ini setiap hari terjadi peningkatan aktivitas pembentukan awan hujan yang

berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang dan angin kencang sesaat .

Selain itu, dalam mempersiapkan musim kekeringan, pihaknya mengaku tengah melakukan pendataan pada tempat potensi kekeringan.

Sebab, jika melihat tahun sebelumnya, dari 18 kecamatan hampir secara keseluruhan mengalami kekeringan, kecuali kecamatan kota.

Pihaknya mengaku sudah mengantisipasi daerah-daerah yang berpotensi bencana, dengan melakukan koordi-

nasi bersama instansi terkait.

Dalam hal ini Dinsosnakertras, PDAM, PU Bina Marga dan Pengairan. ”Kami mendata ulang daerah yang biasa menjadi langganan kekeringan dengan memberikan solusi menghindari bencana lain yang dimungkinkan timbul karena pengaruh cuaca,” terangnya.

Menurutnya, suplai air bersih di setiap desa tetap menjadi langkah utama dalam mengantisipasi kekeringan.

Hal itu untuk memenuhi ketersedian air. (ori/rah)

KPU Segera Pastikan Pengaktifan Komisioner Jatim

Surabaya - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia segera memastikan

pengaktifan tiga komisioner yang diberhentikan sementara oleh Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu dan dikembalikan ke posisinya setelah digelar pleno dalam waktu dekat.

“Saya tidak bisa memastikannya, tapi dalam 1-2 hari ini KPU RI menggelar pleno dan ketiga komisioner tersebut segera aktif kembali,” ujar Anggota KPU Pusat Arief Budiman ketika dikonfirmasi, Selasa (13/8).

Tiga komisioner itu yakni Agus Mahfudz Fauzi, Agung Nugroho dan Nadjib Hamid.

Mereka dinyatakan bersalah oleh DKPP awal Agustus karena tidak meloloskan pasangan Khofifah Indar ParawansaHerman S. Sumawiredja sebagai peserta Pilkada Jatim 2013.

Saat ini, kata Arief, KPU RI masih mempersiapkan dokumen untuk pengaktifan ketiganya. Dengan demikian maka komisioner KPU Jatim kembali lagi menjadi lima orang.

Hal ini untuk mempermudah pengambilan keputusan karena kuota.

Apalagi sejak adanya putusan maka KPU Jatim tinggal dua orang, yaitu Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad dan Sayekti Suindiyah.

Di lain kesempatan, Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad mengaku masih menunggu surat KPU RI terkait pengaktifan kembali kinerja tiga komisioner tersebut. Ia berharap surat segera turun sehingga kinerja KPU Jatim berjalan maksimal.

“Kami sudah berkoordinasi dengan KPU RI terkait pengaktifan kembali ketiganya.

Tapi nyatanya hingga kini belum ada jawaban dan disuruh menunggu surat resmi,” kata mantan Ketua KPU Malang tersebut.

Terpisah, Bawaslu Jatim mendesak kepada KPU RI segera mengeluarkan surat pengaktifan kembali kepada tiga komisioner. Terlebih, mengingat kinerja KPU RI yang sangat berat menggantikan kinerja KPU Jatim.

Ketua Bawaslu Jatim Sufiyanto bahkan mempertanyakan, mengapa setelah semua selesai, termasuk disepakatinya Khofifah-Herman sebagai peserta Pilkada, namun sanksi tersebut tidak segera dicabut.

“Kalau hal ini dibiarkan, dikhawatirkan kondisi Jatim tak kondusif. Jadi, kami mendesak agar masalah tersebut segera diselesaikan, mengingat waktu pencoblosan semakin dekat,” kata dia.

Sementara itu, Agus Mahfudz Fauzi sendiri menerima dan tidak mempermasalahkan sanksi yang diberikan kepadanya.

Ia mengaku siap menerima segala keputusan, termasuk pengaktifannya sebagai komisioner kembali.

“Saya pasrah dengan apapun keputusannya, termasuk pengaktifan kembali. Saya juga menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada yang memiliki kewenangan,” katanya. (ant/mk)

POLITIK

Ketua DPRD Tolak Usulan PAW Partai Damai Sejahtera

Surabaya - Ketua DPRD Kota Surabaya M. Machmud menolak usulan Partai Damai Sejahtera (PDS) Surabaya tentang pergantian antarwaktu (PAW) almarhum Immanuel Frederick Lumoindong yang meninggal dunia beberapa waktu lalu untuk diganti oleh Tony Tamatompol.

“Memang ada surat usulan PAW, tapi tidak dari partai tapi dari pengacara Tony Tamatompol sehingga kami

tidak proses,” kata Machmud saat ditemmui di DPRD Surabaya, Selasa (13/8).

Menurut dia, surat tersebut tidak wajar karena setiap pengusulan PAW selalu ada surat resmi dari partai, sedangkan PAW yang diusulkan PDS ini tidak resmi.

Machmud mengatakan biasanya jika ada parpol yang melakukan PAW terhadap anggotanya menyerahkan surat resmi dengan kop surat

dari dewan pimpinan cabang (DPC) yang disertai rekomendasi nama calon pengganti antarwaktu (PAW) dari dewan pimpinan pusat (DPP).

“Surat itu dikirim ke DPRD Surabaya untuk ditindaklanjuti ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengetahui nama penggantinya berdasarkan perolehan suara pada saat pemilu. Baru setelah itu surat tersebut dikirim ke Gubernur Jatim melalui wali kota,” ka-

tanya.

Saat ditanya soal Tony yang menjabat sebagai Ketua DPC PDS Surabaya diketahui telah pindah ke Partai Hanura, Machmud mengatakan itu persoalan internal partai.

“Kalau internal tidak menghendaki ya mau gimana lagi.

Kita sesuai aturan saja,” katanya.

Sementara itu, Ketua Forum Dewan Pimpinan Ranting (DPRan) PDS Surabaya Tri

Sugeng mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan PAW ke pimpinan DPRD Surabaya.

“Saya berharap permohonan tersebut segera diproses secepatnya,” katanya.

Ia juga membantah bahwa Tony telah keluar dari PDS dan pindah ke Partai Hanura.

“Silahkan dibuktikan jika pak Tony mengajukan surat pengunduran diri dari PDS,” katanya. (ant/mk)

BANGKALAN- Himpunan Generasi Muda Madura atau Higemura mengajak semua pihak mencegah kemungkinan adanya berbagai upaya kecurangan dalam pemilihan kepala daerah gubernur Jawa Timur 2013.

Ketua Higemura Muchlis Ali mengatakan peran aktif semua pihak sangat menentukan proses perjalanan pesta demokrasi di Jawa Timur yang bersih, jujur, adil dan bebas dari berbagai bentuk kecurangan.

“Pada pemilukada Jatim ini, kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan kinerja tim pelaksana pilkda dan Badan Pengawas Pemilu, karena kendatipun ada petugas pelaksana itu, terbukti pelaksanaan pilkada Jatim sebelumnya penuh kecurangan yang dilakukan secara sistemik dan massif,” katanya menjelaskan.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mengajak kepada segenap lapisan masyarakat di Jawa Timur untuk samasama proaktif memantau pelaksanaan pemilukada di provinsi paling timur di Pulau Jawa Timur.

Apalagi, sambung dia, belum lama ini telah ditemukan adanya kelebihan 3.342.795 percetakan surat suara oleh Masyarakat Pemantau Pelaksanaan Progam dan Kebijak Pemerintah (MP3KP).

Ketua MP3KP Purwadi sebelumnya mengungkapkan, dalam dokumen pengadaan Nomor:027/28.9/ POKJA 22-ULP/022/2013 tanggal 5 Juli 2013 dan adendum dokumen pengadaan Nomor: 027/34.2/ POKJA 22-ULP/022/2013 tanggal 15 Juli 2013 untuk pengadaan pencetakan surat suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jawa Timur 2013.

Surat yang wajib dicetak PT Karya Kita sebagai pemenang lelang sebanyak 33.362.095.

Sementara pihak KPU sendiri ketika itu menyatakan, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilukada gubernur Jatim sebanyak

30.019.300 orang. Rinciannya, terdiri 14.805.723 pemilih laki-laki dan sebanyak 15.213.577 perempuan.

Dengan demikian, maka ada kelebihan sebanyak 3.342.795 lembar surat suara atau sekitar 11 persen.

“Angka sebelas persen ini kan cukuplah untuk memenangkan pasangan calon tertentu,” kata Muhlis Ali yang juga Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia (PPI) ini.

memandang perlu ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pilkada Jatim yang benar-benar mendidik dan tanpa kecurangan, sebagaimana telah terbukti terjadi pada pemilukada Jatim 2008.

Higemura sebagai organisasi kepemudaan yang menjadi tempat berkumpulnya para pemuda asal Madura dari berbagai lapisan masyarakat Madura kata Muhlis Ali, memandang perlu ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pilkada Jatim yang benar-benar mendidik dan tanpa kecurangan, sebagaimana telah terbukti terjadi pada pemilukada Jatim 2008.

“Dan yang perlu kami tegaskan, KPU harus bersikap netral tidak menjadi tim sukses pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur tertentu,” kata mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) asal Bangkalan ini menambahkan.

Selain kecurangan, bentuk praktik politik yang kurang mendidik yang juga perlu diwaspadai adalah praktik politik uang melalui institusi pemerintahan yang juga bisa terjadi di Jawa Timur pada pilkada 29 Agustus 2013 ini. (ant/rah)

WISATA

Pengunjung KBS Capai 85 Ribu Orang Surabaya - Pengunjung Kebun Binatang Surabaya (KBS) hingga H+6 Lebaran masih terus berdatangan dan jumlahnya hingga Selasa ini mencapai sekitar 85.044 ribu orang.

Sementara Direktur Utama PDTS KBS Ratna Achjuningrum mengatakan anggaran untuk KBS tahun ini diperkirakan membengkak dari Rp5 miliar menjadi Rp10 miliar.

Humas KBS Agus Supangkat mengatakan pada periode yang sama pada Lebaran lalu, pengunjung KBS tidak sebanyak tahun ini. “Pada situasi Lebaran 2012 lalu, jumlah pengunjung hanya mencapai 71.088 orang,” katanya.

Menurut dia, untuk menarik semakin banyaknya pengunjung, pegelola KBS melakukan berbagai inovasi, di antaranya berupa atraksi hewan berupa gajah tunggang, atraksi aneka satwa, feeding time (memberi makan) satwa.

“Biasanya atraksi ini yang menjadi favorit pengunjung. Dan kami memprediksi Hari Raya Ketupat,

akan semakin banyak pengunjung,” katanya.

Sementara Direktur Utama PDTS KBS Ratna Achjuningrum mengatakan anggaran untuk KBS tahun ini diperkirakan membengkak dari Rp5 miliar menjadi Rp10 miliar. Anggaran yang diberikan Pemkot Surabaya pada PDTS KBS untuk perbaikan KBS sebesar Rp5 miliar masih belum mencukupi.

“Kami memang memerlukan tambahan anggaran cukup besar untuk memperbaiki berbagai sarana dan prasarana di KBS,” katanya.

Menurut dia, semua kebutuhan itu harus dilakukan karena banyaknya sarana dan prasarana yang kondisinya cukup memprihatinkan sehingga dinilai kurang bisa memenuhi kesejahteraan satwa.

Mulai dari sarana penunjang pemeliharaan satwa maupun prasarana kelengkapan fasilitas untuk pengunjung KBS. “Termasuk tambahan aneka wisata dunia bawah air yang akan dibangun di areal KBS,” katanya.

Demikian juga soal sumber daya manusia di KBS masih banyak yang harus diperbaiki, di antaranya terkait kedisiplinan menjalankan tugas sebagai perawat binatang dan memenuhi segala kebutuhanya.

“Perbaikan dan penataan KBS itu membutuhkan anggaran cukup besar. Makanya kami berharap ada tambahan anggaran yang bisa membantu memperbaiki sarana di sini (KBS),” katanya. (ant/mk)

LINTAS JATIM

11

RABU 14 AGUSTUS 2013 NO.0176 | TAHUN II

KEBAKARAN

Lima Rumah Warga Surabaya Ludes Terbakar SURABAYA - Lima rumah semi permanen, beberapa motor dan belasan becak di Jalan Kejawan Tambak Putih Pompa Air Rt 5 RW 3 Surabaya ludes terbakar,Selasa,(13/8). Kebakaran terjadi sekitar pukul 10 WIB, dilokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

Menurut Minto, warga sekitar yang menyaksikan kejadian , sebelum terjadi kebakaran terdengar ledakan keras. Ledakan diduga berasal dari tabung LPG 3 kg. Kemudian mulai terlihat api. "Sebelumnya ada suara ledakan yang sangat keras, kemudian disusul api yang dengan cepat membesar," ujarnya kepada Koran Madura.

Melihat kejadian ini,Warga sekitar langsung berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Setelah hampir satu jam, upaya ini sia-sia bahkan api terlihat semakin membesar.

“Kami sudah mencoba memadamkan dengan alat seadanya, tapi api malah semakin besar,” ujar Minto.

Satu jam kemudian 8 unit Mobil Pemadam Kebakaran (PMK) tiba di lokasi. Menurut Candra Oeratmangun, Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya, petugas PMK sempat mengalami kesulitan karena akses jalan ke lokasi kejadian sempit.

Kesulitan yang dialami petugas tidak hanya sampai disitu, setelah sampai dilokasi, api sulit dijinakkan, karena banyak sampah kering di TPS dan rumah yang terbakar semi permanen terbuat dari bambu. Selain itu digunakan untuk tempat penimbunan sampah kertas dan plastik, sekaligus tempat jual beli kardus. "Faktor penghambat upaya pemadaman adalah lokasi yang berada ditengah perkampungan dan harus melewati jalan sempit. Api juga cepat menyebar karena musim kemarau sehingga sampah mengering. Selain itu rumah juga terbuat dari bambu dan banyak bahan mudah terbakar di rumah itu," ujar Candra.

Setelah petugas PMK melakukan upaya pemadaman sekitar satu jam, Api akhirnya berhasil dijinakkan.

Akibat kejadian ini, lima rumah semi permanen,15 becak dan 3 motor ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.(ddy).

ddy/koran madura

KEBAKARAN: Sejumlah petugas sedang menyemprotkan air untuk memadamkan api, Selasa (13/8) kemarin . Kebakaran ini telah melahap lima rumah semi permanen, beberapa motor dan belasan becak di Jalan Kejawan Tambak Putih Pompa Air Rt 5 RW 3 Surabaya.

Wawali Kediri Mangkir dari Panggilan Kejati SURABAYA - Usaha Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dalam pemanggilan Wakil Wali Kota Kediri (Wawali) Abdullah Abu Bakar sebagai saksi kasus dugaan korupsi asuransi Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri , terpaksa tertunda. Hal ini disebabkan karena Abdullah tidak hadir memenuhi panggilan.

Saat dikonfirmasi perihal hal ini, Kasi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Jatim,

Rohmadi menjelaskan seharusnya Abdullah memenuhi panggilan hari ini. "Ren-

cananya hari ini Abdullah akan menjalani pemeriksaan, namun sampai sekarang yang bersangkutan belum datang," ujarnya.

"Pemanggilan pertama kami ditujukan untuk Wawali Kota kediri. Dan dalam pemeriksaan, yang bersangkutan statusnya hanya sebagai saksi," terang Rohmadi, Selasa (13/8).

Rohmadi menambahkan, kalaupun yang bersangkutan hari ini tidak datang memenuhi panggilan, maka akan dilakukan pemanggilan untuk ke dua kalinya. "Maklum bulan ini kan masa kampanye, apabila pihaknya tidak memenuhi panggilan hal itu sah-sah saja, karena statusnya hanya saksi" ungkapnya.

Disinggung mengenai ter-

sangka eks Walikota Kediri HM Maschut, Rohmadi menegaskan bahwa minggu depan akan dipanggil. "Untuk Maschut, minggu depan pihaknya akan kami panggil. Begitu juga untuk kedua tersangka lainnya yakni Hatta Mami dan Braja," paparnya.

"Menurut analisa kami, kemungkinan Wawali Kota Kediri tidak hadir pada hari ini,"

pungkas Rohmadi.

Sekedar diketahui, kasus dugaan korupsi asuransi pegawai Pemkot Kediri adalah program yang diadakan pada masa Walikota Kediri HM Maschut. Program ini sempat tersendat karena dinilai melanggar ketentuan.

Belakangan diketahui ada dana Kasda untuk asuransi

yang masuk ke kantong pribadi pejabat dan pihak perusahaan asuransi yang digandeng Pemkot. Hasil penyidikan menyebutkan, kantong pribadi yang teraliri dana program asuransi ini diduga adalah HM Maschut (mantan Walikot Kediri), Hatta Mami (mantan Kacab PT Bumi Putera Kediri) dan Braja (agen perusahaan asuransi tersebut).(ddy)

BENTROK

Rusuh Bermula dari Saling Ejek SURABAYA – Pemicu bentrok antara warga dan kelompok Front Pembela Islam (FPI) di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Senin (12/8) berawal dari saling ejek saat takbir keliling menyambut Idul Fitri, 8 Agustus 2013.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Polisi Awi Setiyono menjelaskan, ada orang yang meludahi saat FPI takbir keliling. "Kemudian, ormas itu mencari pengejek dan peludah itu di sebuah lokasi Play Station. Dan berbuntut saling serang," ujar Awi Setiyono kepada wartawan, di Mapolda Jatim, Selasa (13/4).

Usai perkelahian di arena penyewaan game Play Station, kelompok warga balik menyerang kubu FPI. Namun, karena tidak men-

dapati sejumlah orang yang dicari, massa meluapkan amarah dengan merusak dan menganiaya istri salah satu anggota FPI Lamongan, Zen, dan dua perempuan lainnya. Massa itu juga merusak kaca, televisi, dan sepeda motor. Baca kronologinya di tautan ini.

Sebelumnya, sejumlah orang beserta berbagai barang bukti senjata tajam diamankan oleh Polres Lamongan. Selain itu, Polda juga memeriksa sejumlah tersangka dan saksi, hari ini. Mereka yang diperiksa 22 anggota FPI dan 9 warga.

Total tersangka dari FPI berjumlah 42 orang. "Proses penyidikan diambil alih oleh Polda Jatim," tambah Awi. Dari 9 warga yang ditangkap, lima di antaranya ditetapkan sebagai tersangka

dan empat lainnya diperiksa intensif. Salah satu tersangka berinisial UF dijerat dengan KUHP mengenai dugaan melakukan penghasutan yang membuat peristiwa itu berkepanjangan.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti 36 buah telepon genggam, 9 bilah pedang, 14 bilah parang, 4 celurit, 4 sangkur, 7 pisau, 1 selang, 1 buah balok kayu. "Itu kami amankan dari tangan masing-masing pemiliknya di 4 lokasi di desa yang bersebelahan dengan Paciran,” terang Awi. Awi menyebut situasi di lokasi bentrok sudah aman dan kondusif. Selain itu, aktivitas masyarakat sudah kembali normal. Polda masih menempatkan pasukan Brimob di lokasi untuk berjagajaga. (ddy/ara)

ddy/koran madura

DEWARUCI: Kapal latih TNI AL KRI Dewaruci dengan bertiang tinngi akan berlayar ke luar negeri membawa 98 Kadet diwakili 82 prajurit serta 6 personel pendukung dari intelejen, Selasa (13/8).

MENUJU AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU

KRI Dewaruci Kembali Berlayar SURABAYA - Kapal latih TNI AL KRI Dewaruci, kembali melakukan perjalanan ke luar negeri. Negara yang dituju dalam Internasional Tall Ship Race 2013 yaitu Australia dan Salandia baru yang akan berlangsung selama 60 hari.

Kapal bertiang tinggi membawa 98 Kadet, dengan diawaki 82 prajurit serta 6 personel pendukung dari intelejen, dibawah pimpinan Letkol Laut Anung Sutanto, sedang pengasuh Kadet dipimpin oleh Mayor Laut Agus Pratopo, S.T Dewaruci yang merupakan kapal layar terbesar yang dimiliki TNI AL, lepas landas dari Darmaga sekitar pukul 08.34 wib. Dengan melalui jalur Surabaya, Kupang, Darwin, Perth, Melbourn, Hobart, Sidney

dan Aukland.

Pelayaran ini juga dalam rangka menghadiri undangan Australia Sail Training Assciation dalam sebuah lomba Australian Navy's fleet Review. Sebuah ikon internasional yang juga dihadiri banyak negara.

Satgas Kartika jala krida (KJK), KRI Dewaruci dalam mengikuti Australian Navy's Fleet Review selasa (13/8), sekitar pukul 08.34 wib dilepas langsung oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio.

Kapal layar terbesar yang dimiliki angkatan laut ini telah berusia 60 tahun. Kapal layar bertiang tinggi tersebut mulai bergabung dengan TNI AL sejak 1 oktober 1953. Selain mengikuti undangan dari negara tetangga, Dewaruci membawa misi kenegaraan menggalakkan promosi wisata

dalam negeri.

Dalam sambutannya kepala Staf Angkatan laut Laksamana Marsetio," Kapal Dewaruci tidak akan dipensiunkan dalam waktu dekat, saya berharap semua bisa menjalani tugas dan fungsinya masing masing," terang marsetio." Selamat bertugas semoga sukses kebanggaan negara ada dipundak kalian," tambah Jenderal bintang empat tersebut.

TNI AL adakan kerjasama dengan Kementrian Pariwisata dan ekonomi kreatif (Kemennparekraf). Perjanjian kesepakatan bersama (PKB) ditandatangani oleh Kasal Laksamana Marsetio dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Sapta Nirwandar di atas KRI Dewaruci. Kedua belah pihak sepakat melakukan

kerjasama dibidang menggalakkan kegiatan Promosi wisata.

"Selama menjalin kerja sama, pertumbuhan pariwisata selama bulan juni 2013 mengalami kenaikan sebesar 14,8%. Sedang turis dari Australia mencapai 1,2 juta," papar sapta.

Sementara itu, keluarga prajurit yang akan ditinggal melakukan perjalanan, tampak berbeda ekspresi. Sebagian tampak tegar, namun tak jarang yang meneteskan air mata. Eni Nurjanah (29) misalnya, istri dari Kopda Taufik Ismail tampak haru sambil menggendong anaknya yang berusia 3,5 tahun, " ini sudah resiko menjadi istri prajurit, saya bangga juga sedih ditanggal suami," ujar ibu yang sedang hamil 2 bulan anak keduanya.(ddy)

ddy/koran madura

BARANG BUKTI: Aparat Kepolisian saat menunjukkan beberapa barang bukti berupa senjata tajam terkait adanya pemicu bentrok antara warga dan kelompok Front Pembela Islam (FPI) di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Senin (12/8) kemarin.

12

TAPAL KUDA

RABU 14 AGUSTUS 2013 NO.0176| TAHUN II

AKSI FPI

Polres Masih Kejar Pelaku Bentrokan

LAMONGAN - Aparat Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, masih mengejar pelaku utama bentrokan antara warga dengan massa organisasi kemasyarakatan di wilayah itu.

Kapolres Lamongan AKBP Solehan mengatakan dari 47 orang yang kini diamankan, kemungkinan bisa bertambah, termasuk pelaku utama pemicu bentrok tersebut.

“Jumlah pelaku bentrok antara warga dengan ormas itu dipastikan akan terus bertambah, ini menyusul pelaku utama bentrokan masih belum tertangkap, dan kami minta doanya agar bisa tertangkap,” katanya.

Sementara itu, keberadaan 47 orang yang awalnya diamankan di Mapolres Lamongan kini dipindah ke Marpolda Jatim, karena alasan keamanan, serta alasan perintah langsung dari Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono.

“Demi alasan keamanan,

puluhan orang yang kami amankan dipindah ke Mapolda Jatim atas perintah langsung Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono,” katanya.

Dari 47 orang yang diamankan, 38 orang diidentifikasi sebagai anggota kelompok Front Pembela Islam (FPI), dan diangkut menggunakan truk Brimobda Jatim untuk dibawa ke tahanan Mapolda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono sebelumnya mengatakan anggota ormas yang dibawa ke Mapolda Jatim langsung dibawa ke

Ditreskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani pemeriksaan.

Dari 47 orang yang diamankan, 38 orang diidentifikasi sebagai anggota kelompok Front Pembela Islam (FPI), dan diangkut menggunakan truk Brimobda Jatim untuk dibawa ke tahanan Mapolda Jatim.

Sedangkan sembilan orang lainnya, diidentifikasi sebagai warga masyarakat Paciran, dan menjalani pemeriksaan secara bergantian di ruang Subdit III/Jatanras Ditreskrimum Mapolda Jatim.

Bentrok antara warga dengan massa ormas tersebut terjadi pada Senin dini hari di Desa Dengok, Kelurahan Blimbing, Paciran. Akibatnya, tiga orang mengalami luka bacok, dua rumah rusak, dan dua sepeda motor terbakar.

Bentrok dipicu “sweeping” ormas FPI di lokasi permainan “play station” milik warga. (ant/rah)

CAWAGUB JATIM

Gus Ipul Kampanye Kampung Bersih GRESIK - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul melakukan kampanye mewujudkan kampung bersih di Gresik dan Lamongan, Selasa.

“Ingin hidup bersih, harus diawali dengan lingkungan yang bersih serta hati yang bersih pula,” ujarnya sebelum mendeklarasikan kader kampung bersih di Desa Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya berharap warga secara gotong royong dan bekerja sama mewujudkan lingkungan bersih dengan tidak ragu-ragu menanamkan hidup bersih di semua lini, termasuk bersih diri dan hati.

“Warga harus kompak menjaga lingkungan, termasuk kebersihan di kampung. Dari kader bersih inilah dimulai dan diberikan pencerahan ke warga lainnya,” kata calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Soekarwo tersebut.

Di tempat yang sama, Gus Ipul menyempatkan halal bihalal bersama ratusan warga. Selain itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut Shalat Dhuhur di Masjid Jami’ AlIshlah. Hadir juga perangkat desa, termasuk kepala desa setempat.

Sebelum kampanye di Gresik, cawagub nomor urut 1 tersebut juga mendeklarasikan kampung bersih di kawasan Lontar, tepatnya kampung Lempung Surabaya. Di sana, pria kelahiran Pasuruan tersebut menaiki sepeda “onthel” berkeliling kampung sambil menyapa warga.

“Pak, buk, jangan lupa tanggal 29 Agustus pilih nomor satu,” teriak Gus Ipul menyapa warga yang berdiri di pinggir jalan.

Di Kampung Lempung, Wakil Gubernur Jatim yang selama masa kampanye ini mengambil cuti itu semPat berdialog dan mendengar keluhan warga. Beberapa di antaranya tentang masih susahnya lapangan peker-

jaan dan belum meratanya saluran air bersih ke semua rumah.

“Terima kasih atas kritik dan saran dari warga.

Ke depan, kami memang berkonsentrasi tentang menciptakan lapangan pekerjaan luas yang baru, pemberdayaan UMKM, dan reformasi birokrasi untuk melayani warga agar lebih baik,” kata Gus Ipul.

Mantan Ketua Umum GP Ansor tersebut juga blusukan ke Pasar Manukan untuk mendengar aspirasi pedagang. Mayoritas pedagang, kata dia, tidak mengeluh tentang harga karena tetap stabil, namun kurang terawatnya pasar membuat transaksi jual beli tidak sesuai harapan.

“Kami tampung semua aspirasi dan bersinergi dengan pemerintah kota untuk menangani ini, apalagi pasarnya masih swadaya masyarakat. Jika kembali dipercaya, insya Allah kami berbuat lebih dari ini,” ujarnya. (ant/rah)

MUNDUR, KH. Abdul Hafidz Aminuddin dari Ketua Dewan Syura DPC PKB Kabupaten Probolinggo

DPC PKB Kabupaten Probolinggo

Mundur dari Dewan Syuro PKB PROBOLINGGO - Babak baru perjalanan politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Probolinggo terus bergulir. Kakak kandung mantan Bupati Hasan Aminuddin yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Syekh Abdul Qodir Jailani Rangkang Kraksaan, KH Abdul Hafidz Aminuddin mengundurkan diri dari kepengurusan DPC. PKB Kabupaten Probolinggo.

Pasalnya, ia yang menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Probolinggo itu mengaku, kalau saat ini pihaknya memfokuskan sebagai pengasuh ponpes saja. Sebab, santrinya untuk sekarang sudah mencapai 1500 santri de-

ngan total siswa 7000 di berbagai lembaga pendidikan di Ponpes Syekh Abdul Qodir Djailani Rangkang Kraksaan itu.

Menurutnya, pegunduran dirinya bukan hanya di lakukan via lisan melainkan melayangkan surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 12 Agustus 2013, dan surat itu di kirim ke DPP PKB di Jl. Raden Saleh No.9 Jakarta Pusat dengan nomor : 036/PP.SAQA/ Pgdrn-D/VIII/2013.

“KH Abdul Hafid Aminuddin, fokus mengasuh Ponpes Syekh Abdul Qodir Al-Jailani serta Fokus untuk mendidik para santri dan kegiatan Jam’iyah Manaqib,”ucap H.Moh Saj-

jad keponakan KH Hafidz, kepada wartawan, Selasa (13/8).

Terpisah, Wakil Tanfidz DPC PKB Kab Probolinggo Drs Hanafi prihatin atas surat yang di layangkan kepada DPP PKB serta DPW PKB dan juga DPC PKB. “Suratnya sudah sampai ke DPP katanya, karena KH Hafidz sebagai tokoh ulama yang juga tersohor di kabupaten Probolinggo ini,”tandasnya.

Setiap warga negara, lanjut dia, bebas memilih hak politiknya baik itu seorang kyai atau masyarakat.”bagaimana lagi, kalau itu sudah kehendaknya Kai Hafidz sendiri,”pungkas Hanafi.(hud)

PROTES PILKADA. Massa pendukung pasangan calon Walikota Serang dan Wakilnya Suciazhi - Agus Tugiman (Sultan) berunjukrasa di Kantor KPU Kota Serang, Banten, Selasa (13/8). Mereka memprotes pencoretan nama pasangan yang mereka dukung oleh KPU Kota Serang dengan alasan yang tidak jelas.

Terus Berjuang Mencari Keadilan PROBOLINGGO - Perjuangan keluarga Sugito (48) untuk mencari keadilan, rupanya masih panjang.

Sebagaimana diketahui, Sugito (48) warga desa Taman Sari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo mencari keadilan.

Pasalnya, pria yang setiap harinya sebagai blantik mobil ini diduga dijebak oknum polisi terkait kasus kepemilikan narkoba.

Sejak 18 Juli 2013 , Gito panggilan akrabnya ditahan di Polres Probolinggo atas kasus narkoba yang tidak pernah dia lakukan dan sekarang sudah di titipkan ke Lapas II B Kota Kraksaan. “Hingga sekarang ditahan. Padahal hasil tes urine (darah) jelas-jelas negatif,” kata Sugito ketika di temui wartawan dan keluarganya saat di Lapas II B Kota Kraksaan.

Penahanan Sugito bermula pada kejadian hari Jum’at (18/7) sekitar pukul 10.30 yang lalu Saat itu Sugito bersama dengan keponakannya Saiful Bahri ke kawasan Kota Probolinggo. Pengakuan Sugito, dia di hubungi oleh anggota Buser Narkoba Polres Probolinggo dan anggota itu menitipkan sebuah barang kepada Sugito.

“Barang itu akan di gunakan untuk berdua yang lokasinya di desa Taman Sari

Kecamatan Dringu. Saya naik mobil dengan keponakan saya dan anggota yang bernama Hambali naik motor dan setelah saya telusuri ternyata berpangkat Bripka dan itu nama aslinya bukan Hambali namun berinisial (Hr),”akunya.

Setelah sampai di lokasi yang dituju, tak selang beberapa menit Sugito menunggu ternyata Hr bersama rekannya untuk menangkapnya. Kedua tangannya, langsung di borgol dan kepalanya di todong menggunakan pistol. Sedangkan barang yang di titipkan ke Sugito langsung di amankan oleh anggota Satreskoba yang melakukan penggerebekan.

“Saya sempat memberontak, wong barang itu bukan milik saya dan barang sabu-sabu itu milik anggota polisi,”sebutnya dengan berkali-kali mengucapkan kalimat sumpah pada tuhan.

Setelah itu, dia langsung di jebloskan ke jeruji besi sel tahanan Polres Probolinggo kala itu juga.

Anehnya lagi kata Sugito, kasus yang menimpanya

tersebut tidak ada pengembagangan sama sekali hingga akhirnya Sugito di pindahkan ke Lapas II B Kota Kraksaan.

“Saya tidak punya barang, barang itu dari anggota polisi tadi yang menitikpan ke saya.

Karena saya sudah kenal baik dengan anggota polisi itu, makanya titipan itu saya ambil. Saya sangat kecewa sekali dengan penegak hukum yang sudah menjebak saya, padahal saya sudah berhenti tidak nyabu lagi beberapa tahun lalu,”akunya.

Dengan nada kecewa kepada aparat hukum di Polres Probolinggo. Pengakuan Sugito, kalau rumahnya di desa Taman Sari Kecamatan Dringu itu di jadikan tempat konsum-

si narkoba oleh oknum polisi. ”Banyak buktinya kok kalau polisi nyabu di rumah saya, saksinya ada istri saya dan anak saya,”bebernya.

Berbeda dengan istri Sugito, pihaknya akan terus mencari keadilan hingga kepolda Jatim serta Mabes Polri, kalau suaminya itu benar-benar di jebak oleh aparat kepolisian Polres Probolinggo bagian Narkoba.

Menanggapi pernyataan dari Sugito tentang kasus narkoba tersebut, Kasat Reskoba, AKP Didik Suhardi.

Membantah dengan tegas.

Menurutnya, penangkapan yang telah di jalankan anggotanya tersebut sudah prosedural. Sebab, sewaktu mau menangkap Sugito, anggotanya langsung menunjukan surat tugas untuk melakukan penangkapan. ”Tersangka Sugito kedapatan menyimpan sabu-sabu di dompetnya, dan ini tidak ada kaitannya dengan anggota kami,”sebutnya.

Tentang rumah Sugito, lanjut dia, yang di jadikan tempat konsumsi Sabu-sabu oleh anggotanya, mantan Kapolsek Krucil ini juga membantah dengan tegas. “Yang di lakukan oleh anggota saya di rumah Sugito itu bukan sabu-sabu, tetapi Gula,”pungkasnya. (hud),

Pasangan Calon Diduga Mencuri Start Kampanye PROBOLINGGO - Pasangan calon kepala daerah di Kota Probolinggo diduga telah mencuri start ketentuan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan. Hal itu terlihat, saat pendukung dan simpatisan melakukan pembagian susu sapi murni, di Jalan Noyo Genggong, RT 03 RW 04, kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Selasa (13/8).

Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Probolinggo telah memberi arahan kepada seluruh pasangan calon yang mengikuti pemilukada 29 Agustus mendatang.

Sesuai ketentuan, masa kampanye pemilukada dan penyampaian visi-misi pasangan calon baru dimulai pada 12 -26 Agustus. Meski demikian, ada pasangan calon

yang diduga melanggar ketentuan kampanye di luar jadwal tersebut.

“Saya sudah mengingatkan untuk melepas atribut,

Kawansa, Ketua PPK Kecamatan Mayangan.

M.Kawansa mengatakan mencari pelanggaran sangat mudah. Kalau mungkin dirasa,

dan tidak memperbolehkan mengajak untuk mendukung salah satu calon,”ucap M.

secara teknis prosedur memberi sesuatu kepada warga yang ada dilingkungan diluar

jadwal kampanye ada atribut pasangan calon, itu namanya melanggar aturan kampanye.

“Itu yang salah karena ada atribut, tapi kalau nyata-nyata dilakukan secara berkelompok itu salah. Kalau pakai atribut, harus disetop dulu,”tegasnya.

Menyikapi hal itu, salah satu pasangan calon yang diduga melanggar aturan kampanye diluar jadwal, Dewi Ratih membantah dengan tegas. Jika pelaksanaan pembagian susu sapi murni itu dari Tim Pemenangannya.

“Itu bukan kami yang melakukan, yang jelas itu bukan dari pihak kami. Sebelumnya, saya sudah mendapat laporan dari tim, bahwa itu dilakukan oleh relawan dan pendukungnya secara spontanitas karena kecintaannya.

Wong saya juga di kirimi susu sapi murni juga,”pungkasnya. (hud).

EKONOMI

13

RABU 14 AGUSTUS 2013 NO.0175 | TAHUN II

EKONOMI

Bisa Tumbuh 6 Persen JAKARTA - Pemerintah mengaku optimistis pertumbuhan ekonomi di 2013 akan berada di atas 6 persen, meski kondisi perekonomian global belum stabil serta pertumbuhan ekonomi nasional di semester pertama tahun ini hanya sebesar 5,9 persen.

Sikap optimisme pemerintah itu seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (13/8). Hatta meyakini, ada tiga sumber utama yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tahun ini.

Kontributor pertama, kata Hatta, ada pada belanja pemerintah yang realisasinya akan diupayakan lebih efektif dan efisien. “Kedua itu konsumsi (rumah tangga). Konsumsi ini jangan sampai jatuh, faktor kendalinya adalah inflasi yang harus kita jaga betul,” kata Hatta.

Sumber pertumbuhan ketiga, lanjut Hatta, adalah investasi yang diyakini akan tetap mengalami pertumbuhan positif. Dia menyebutkan, investasi yang pipeline jumlahnya cukup besar, namun masih banyak hambatan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan perizinan yang menghambat harus dipangkas.

“Saya betul-betul meminta pada seluruh aparat yang berkaitan dengan kebijakan publik. Baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat agar memahami bahwa perekonomian dunia sekarang sedang tidak baik.

Untuk itu perlancarlah yang berkaitan dengan investasi.

Jangan dihambat-hambat,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, sejak 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang oleh tingginya konsumsi rumah tangga. Dengan demikian,

kata Hatta, untuk menjaga kondisi ini, maka inflasi yang saat ini mencapai 8,6 persen harus segera dikendalikan.

Di tempat yang sama, Kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin memperkirakan, pemerintah dan Bank Indonesia akan sulit mencapai inflasi 2013 di bawah 7,2 persen. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat bahwa asumsi inflasi sebesar 7,2 persen.

“Sepertinya berat. Kalau tidak dilakukan upaya-upaya khusus,” kata Suryamin saat ditanya apakah inflasi 2013 akan bisa berada di bawah asumsi APBN-P 2013.

Suryamin mengatakan, apabila melihat kondisi perekonomian domestik dan global saat ini, maka target inflasi akan sulit tercapai.

“Untuk inflasi bulan Agustus ini sebagian masih terpengaruh Lebaran, karena sampai tanggal 9 Agustus 2013 itu masih ada (harga pangan) yang tinggi,” ujarnya.

Bahkan, kata dia, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 22 Juni lalu masih akan berdampak pada peningkatan laju inflasi Agustus. “Tetapi, kami berharap setelah Lebaran ini harga-harga bisa turun dan inflasi Agustus mudahmudahan tidak tinggi. Begitu juga sampai akhir tahun nanti,” kata Suryamin.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan mengupayakan agar inflasi hingga akhir 2013 tidak sampai ke angka 8 persen. “Jadi kuncinya di Agustus ini.

Puncaknya sudah lewat (Juli) kemarin,” imbuh Bambang. (gam/bud)

ant/reno esnir

HARGA DAGING NAIK.Pedagang memilah daging sapi di los daging Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/8). Setelah Lebaran harga daging sapi lokal di pasar tradisional Jakarta berkisar Rp 110.000-120.000 per kg.

Harga Masih Daging Tinggi JAKARTA-Menteri Pertanian, Suswono mengaku kecewa dengan sikap Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang tidak bisa merealisir komitmennya untuk menurunkan harga daging sapi menjadi Rp75 ribu per kilogram. Padahal, pemerintah telah memberikan kuota impor daging kepada Bulog sebanyak 3.000 ton.

“Itulah yang saya sayangkan. Kenapa ini? Padahal Bulog sudah komitmen juga ke Pak Menteri Koordinator Perekonomian (Hatta Rajasa), harga daging di Rp75 ribu per kilogram bisa direalisasi. Karena Bulog menjual melalui pedagang lagi, pastinya pedagang itu akan me-

naikkan harga lagi,” kata Suswono di Jakarta, Selasa (13/8).

Seharusnya, jelas Suswono, Bulog bisa menjual daging impornya melalui operasi pasar yang langsung menyasar konsumen, sehingga harga bisa terkontrol. “Ini memang tidak sebagaimana komitmen semu-

la, komitmen semula kan akan siap mengamankan harga. Bahkan di angka sekitar Rp80 ribu, sekarang faktanya tidak seperti itu. Berarti ada yang salah. Itu yang akan dievaluasi oleh Kementerian Perdagangan,” paparnya.

Menurut Mentan, stok sebanyak 190 ekor sapi siap potong dan ditambah impor Bulog sebanyak 900 ton daging serta tambahan impor sapi hidup, seharusnya pasokan ini bisa menjaga stabilitas harga di pasar.

“Kalau tidak sesuai faktanya, tentu ada yang memanfaatkan situasi Lebaran untuk mengambil untung,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah sudah meminta kepada sejumlah pihak terkait untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai penyebab tingginya harga daging sapi.”Tentu KPPU juga akan menyelidiki. Apakah ada permainan di situ? Silakan ditindaklanjuti, karena itu tugas KPPU untuk mengecek, karena daging harusnya tersedia,” terang Hatta.

Cabut SPI Sementara itu, Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan menegaskan, akan mencabut Surat Persetujuan Impor (SPI) bagi

perusahaan yang terbukti melakukan kartelisasi daging sapi impor. Sejauh ini, Kemendag tengah menghimpun dan menelaah berbagai data terkait adanya praktik kartel.

“Kalau ada data-data yang sangat bisa membuktikan adanya kartelisasi, pasti kami akan mengambil sikap. Akan kami cancel izinnya. Itu yang paling minimum akan kami lakukan,” kata Gita di Jakarta, Selasa (13/8).

Kemendag kata Gita sedang mengumpulkan datadata terkait dugaan adanya praktik kartel dagung sapi. Namun, sampai saat ini penelaahan data-data tersebut belum konklusif untuk menyimpulkan adanya praktik kartel.

“Kami juga lagi menelaah data-data yang ada, untuk bisa menyimpulkan apakah telah, sedang dan akan terjadi kartelisasi. Sementara ini kami belum bisa menyimpulkan itu.” tutur Gita.

Yang jelas tutur dia, Kemendag sudah lebih proaktif untuk mengeluarkan izin impor daging sapi, sehingga hal ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga daging di pasar. “Jadi, kami kemarin mengkondisikan untuk memberi izin kepada siapa pun yang mau mendatangkan sapi siap potong. Mereka harus bersedia menjual sapi hidup tidak lebih dari Rp30 ribu per kilogram,” ujarnya.

Penetapan harga tersebut, kata Gita, tidak terlepas dari realita di pasar bahwa masih ada pedagang yang menjual sapi hidup dengan harga Rp38 ribu hingga Rp39 ribu/kg. “Yang pasti, kami memberikan izin kemarin tidak lebih dari tujuh sampai delapan perusahaan untuk mendatangkan 25 ribu ekor sapi hingga akhir bulan ini,” jelas Gita.

Apabila strategi impor ini berjalan mulus, kata Gita, bukan hanya bisa menstabilkan harga, tetapi pemerintah juga bisa mengidentifikasi pihakpihak mana yang tidak membantu dalam menjaga stabilitas harga daging. (gam/bud)

PENGEBORAN MINYAK

Freeport Minta Dispensasi WAJAH BARU TANAH ABANG Suasana Jalan Kebon Jati dengan wajah baru bersih dan rapi seusai penertiban PKL, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (13/8). Pemprov DKI Jakarta memindahkan PKL ke gedung Blok G Tanah Abang dengan menggratiskan selama 6 bulan biaya sewa. ant/m agung rajasa

DUGAAN KARTEL BAWAH PUTIH

Mendag Siap Lawan KPPU JAKARTA -Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan kembali membantah dugaan kartel bawang putih seperti yang dituding Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Bahkan, Gita siap membeberkan berbagai argumentasi untuk mematahkan tudingan kartel bawang putih saat sidang lanjutan di KPPU pada Senin (19/8) mendatang.

“Kami akan memaparkan argumentasinya. Biarkan nanti mereka (KPPU) yang menilai,” kata Gita di Gedung Kemendag Jakarta, Selasa (13/8).

Meski KPPU menuding dirinya terlibat persekongkolan dalam praktik kartel bawang putih, Gita mengatakan, sejauh ini Kemendag menyerahkan persoalan tersebut pada proses hukum. “Kami sangat menghormati proses hukum.

Dan tanggl 19 nanti akan dilakukan sidang,” ucap Gita.

Sebagaimana diketahui, pada sidang perdana kasus dugaan kartel bawang putih yang digelar Rabu (24/7), KPPU menuding Gita telah bersekongkol dengan 14 importir bawang putih terkait pengaturan pasokan bawang putih di pasar domestik.

Namun tudingan itu lagi-lagi dibantah Kemendag.

Gita meyakini bahwa langkah yang ditempuh Kemendag dalam menjaga stabilitas harga bawang putih sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu, tudingan adanya praktek kartel”Kami sangat percaya bahwa apa yang sudah kami lakukan, dalam konteks bawang putih, sangat sesuai aturan,” tegasnya.

Menyinggung soal tingginya harga daging sapi, Gita mendesak Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) lebih proaktif mendatangkan daging sapi impor. Mengingat Kemendag telah memberikan kuota impor daging kepada Bulog sebanyak 3.000 ton.

“Kami meminta Bulog bisa

lebih proaktif untuk mendatangkan lebih banyak lagi dari yang baru didatangkan sebanyak 900 ton,” katanya.

Menurut Gita, keterlibatan Bulog mendatangkan daging sapi diharapkan bisa membantu pemerintah menjaga stabilitas harga di pasar.

“Sebenarnya izin yang sudah kami keluarkan mencapai 25 ribu ekor yang akan berdatangan secara berkala. Sampai akhir pekan ini akan datang 9.000 ekor sapi siap potong.

Akhir bulan Agustus ini akan genap 25 ribu,” paparnya.

Hingga saat ini, kata Gita, Bulog baru melaporkan data impor daging sapi beku sebanyak 900 ton dari kuota yang diberikan sebanyak 3.000 ton.

Lebih lanjut Gita menegaskan, apabila Bulog tidak sanggup membantu pemerintah, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan Kemendag adalah mengimbau seluruh rumah pemotongan hewan (RPH) untuk mengakselerasi pemotongan sapi. “Dengan begini, dihara-

pkan stabilitas harga bisa tercapai dalam satu atau dua pekan ke depan,” ujar Gita.

Dia mengungkapkan, langkah jangka menengah dan panjang yang akan dilakukan Kemendag adalah berupaya meningkatkan pasokan. “Kalau pasok dalam negeri tidak cukup, tentunya stabilitas harga tidak bisa tercapai. Kami juga baru dengar stok sapi nasional itu sudah menjadi 13 juta sampai 14 juta ekor. Kebutuhan Indonesia per tahun yang dikonsumsi itu kurang lebih 3,5 juta sampai 4 juta ekor per tahun,” paparnya.

Gita menegaskan, guna meningkatkan produksi sapi, Kemendag berharap agar ada keterlibatan secara komprehensif bersama kementerian dan lembaga di bawah supervisi Kementerian Koordinator Perekonomian. “Saya harus diambil langkah secara menyeluruh yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait untuk bagaimana meningkatkan stok sapi yang 13-14 juta ini,” ucap Gita. (gam/bud)

JAKARTA-PT Freeport Indonesia akhirnya bersedia memenuhi tuntutan pemerintah agar memurnikan bahan tambang mereka di dalam negeri.

Caranya, perusahaan yang berinduk di Amerika Serikat menggandeng dua perusahaan swasta lain untuk mengolah biji emas dan tembaga mereka.

“Saya rasa ini menunjukkan komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah. Namun, tentu tidak bisa langsung 100 persen seluruhnya diolah dalam negeri, jadi kami minta bantuan pemerintah apakah ada dispensasi atau semacamnya,” kata Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto dalam acara penandatangan kerja sama di Jakarta, Selasa (13/8).

Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mendesak agar perusahaan pertambangan diminta untuk membangun pemurnian dan pengolahan hasil tambang atau smelter pada 2014 mendatang. Ini sesuai amanat Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Namun, hingga saat ini masih banyak peru-

sahaan tambang yang enggan membangun smelter tersebut.

Hatta bahkan mengancam menghentikan operasional perusahaan tambang termasuk PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) jika tidak membangun pabrik pengolahan.

Kendati diancam, PT Freeport Indonesia mengaku belum bisa melakukannya 100 persen di dalam negeri, sehingga mustahil memenuhi aturan UU Nomor 4 Tahun 2009. Sesuai beleid tersebut, seluruh perusahaan tambang harus sudah mengolah seluruh bahan baku di Indonesia paling lambat 2014.

Rozik menjelaskan pihaknya beberapa tahun lalu sudah menanamkan saham di PT Indosmelting, berlokasi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Perusahaan ini mengolah 30 persen bahan baku tembaga dan emas mereka.

Rencananya 60 persen lagi akan dipasok ke dua mitra tersebut.

Perusahaan yang digandeng adalah PT Indosmelt dan PT Indovasi Mineral Indonesia.

Saat ini studi kelaikan sedang dijalankan. Maksimal 3 tahun lagi instalasi pemurnian milik kedua perseroan itu bisa ber-

operasi. Pasokan bahan baku harus dihitung dulu supaya, produksi tahunan Freeport tidak terganggu.

“Kita baru melakukan langkah awal yang harus diikuti dengan langkah selanjutnya. Kami dengan rekan industri smelter harus saling kerja sama, kami terus berikan update proyeksi produksi dan lain-lain yang mempunyai dampak ke industri pengolahan,” paparnya.

Untuk PT Indovasi, pasokan bahan baku sekitar 120.000 ton tembaga, dan emas 20-30 ton per tahun. Belum jelas, berapa total pasokan detail kepada dua perusahaan yang menjadi mitra baru Freeport tersebut.

Rozik sekaligus menjelaskan bahwa pihaknya akan mengusahakan membangun smelter sendiri, tanpa melibatkan pihak lain. Namun, dia melihat, langkah menggandeng mitra lain sudah sesuai aturan UU maupun kewajiban kontrak karya.

Dia menegaskan, tanpa dispensasi, maka produksi tahunan Freeport diyakini akan anjlok. Sesuai aturan UU 4/2009, perusahaan tambang dilarang mengekspor bahan yang belum diolah. (gam/abd)

ant/yudhi mahatma

KERJASAMA. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B.Sutjipto (kedua kanan) didampingi Presdir PT Indosmelt Natsir Mansyur (kedua kiri), Presdir PT Indovasi Mineral Taufik Sastrawinata (kanan) dan Dir. Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Dede Ida Suhendar (kiri) saling bertukar dokumen kerjasama bidang industri hilir ESDM, Jakarta, Selasa (13/8). Kerjasama antara PTFI-Indosmelt-Indovasi merupakan hilirisasi industri berbasis sumberdaya mineral, PTFI memasok konsentrat tembaga yang didasarkan pada basis harga pasar internasional.

14

NASIONAL

RABU 14 AGUSTUS 2013 NO.0175 | TAHUN II

DUGAAN KORUPSI PROYEK E-KTP

Berkas Laporan Sudah Sampai di Meja Devisi Humas KPK JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindalanjuti dugaan korupsi mega proyek e-KTP. Saat ini, Divisi Pengaduan Masyarakat lembaga antirasuah itu tengah mengolah sejumlah dokumen dan data dugaan korupsi itu.

ant/andika wahyu

PELANTIKAN HAKIM MK. Hakim Konstitusi Patrialis Akbar (kiri) bergegas seusai upacara pengambilan sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Selasa (13/8). Akil Mochtar yang juga menjabat ketua MK menggantikan Mahfud MD, merupakan Hakim Konstitusi yang terpilih dari jalur DPR pada 2008 dan sebelum masa jabatannnya berakhir pada 16 Agustus 2013 DPR memutuskan untuk memperpanjang masa jabatannya hingga 2018, sedangkan Maria Farida yang masa jabatannya berakhir pada 19 Agustus 2013 ditunjuk kembali oleh Presiden untuk menjadi Hakim Konstitusi sementara Patrialis Akbar menggantikan Achmad Sodiki yang masa jabatannya berakhir pada Agustus 2013.

Patrialis Akbar Hakim MK JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mengambil sumpah mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/8).

Pelantikan ini dilakukan di tengah kritik publik. Bahkan koalisi masyarakat sipil selamatkan Mahkamah Konstitusi melakukan uji materil terhadap kepres pengangkatan Patrialis Akbar ke pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, mereka mengajukan uji materil terhada UU MK. Menurut mereka, Presiden SBY melanggar UU MK karena tidak tidak terlebih dulu memublikasikan calon sebelum penetapan. Mereka juga mengaitkan penolakan terhadap Patrialis dengan kinerjanya selama menjabat Menteri Hukum dan HAM. Sorotan tajam ketika itu ialah skandal sel mewah Artalyta Suryani alias Ayin hingga obral remisi bagi koruptor.

Meski dikritik, SBY bergeming.

Dia tetap mengambil sumpah Patrialis Akbar bersama dua hakim

konstitusi lainnya, yakni Maria Farida Indrati dan Akil Mochtar. Patrialis menggantikan Achmad Sodiki yang habis masa jabatannya. Adapun masa jabatan Maria dan Akil diperpanjang.

Meski dikritik, Patrialis yang adalah politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu merasa layak menjadi seorang hakim MK. Apalagi dia sudah terbiasa dengan pekerjaan di lembaga tersebut. Pasalnya, ketika masih menjadi anggota DPR, ia mengaku selalu diutus DPR untuk menangani uji UU di MK. Setelah dilantik, langkah pertama Patrialis Akbar adalah menyesuaikan diri dengan internal MK. Setelah itu, Patrialis akan menjalankan tugas dan kewenangan di MK. Masa jabatan Patrialis akan habis pada 2018. “Enggak ada gerakan pribadi. Kita harus

betul-betul konsisten, jangan sampai MK masuk ke wahana politik. Hakimnya harus negarawan, tidak boleh berpihak pada siapa pun,” tegas Patrialis.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin juga menilai Patrialis Akbar memenuhi kualifikasi sebagai hakim konstitusi. Penetapannya juga dianggap sesuai prosedur.

Amir menilai penolakan Patrialis sebagai hakim konstitusi hanya karena menyoroti pribadi Patrialis.

“Saya harapkan jangan terlalu pribadilah,” kata politisi Partai Demokrat itu seusai pengambilan sumpah Patrialis sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta.

Amir mengakui bahwa proses penetapan Patrialis sebagai hakim konstitusi berbeda dengan proses seleksi hakim konstitusi sebelumnya.

Saat itu, kata Amir, proses seleksi melibatkan Dewan Pertimbangan Presiden. Meski demikian, tambah Amir, proses tersebut bukan merupakan keharusan.

Ketika ditanya mengapa kali ini tidak melibatkan Wantimpres, Amir mengatakan, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi sesuai UU MK. “Ini kan kebijakan (seleksi) sebagai wakil dari pemerintah,” kata dia.

Meski awalnya mengakui adanya perbedaan proses, belakangan Amir menilai tidak ada proses yang berbeda.

“Pengangkatan Pak Patrialis ini bukan suatu peristiwa khusus dan baru pertama kali terjadi. Kita telah memiliki beberapa hakim MK yang mewakili pemerintah sebelumnya, dilakukan dengan praktik ketatanegaraan serupa. Saya agak bertanya, kenapa tidak ada yang meributkan saat itu?” kata dia.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menambahkan, Presiden memilih Patrialis lantaran dianggap layak dari segi kapasitas dan kredibilitas. Menurut dia, tidak ada keharusan bagi pemerintah untuk memublikasikan dulu calon hakim konstitusi sebelum penetapan. (gam/aji)

“Kalau tidak salah sejak 2011 laporannya,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Selasa (13/8).

Namun sayangnya, Johan belum mau mengungkakan berapa besar nilai proyek e-KTP yang dilaporkan dan siapa yang melaporkan. Hal tersebut karena harus dirahasiakan. “Itu nggak boleh dikasih tahu,” tegasnya Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan pelaporan masyarakat tersebut sudah sampai di divisi Humas KPK. Hingga saat ini penanganannya masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).”e-KTP memang setahu saya memang sudah di Dumas (pengaduan. masyarakat), tapi pulbaketnya sejauh mana, itu yang harus dikonfirmasi lebih lanjut,” ujarnya Diakui Bambang, kini laporan itu sudah ada di Bagian Pengaduan Masyarakat KPK. “E-KTP setahu saya memang sudah di Dumas.

Memang ada pengaduan berkaitan dengan e-KTP,”

tegasnya Kendati demikian, Bambang mengakui sejauh ini belum tahu mengenai tindaklanjut pengumpulan bahan keterangan terkait kasus itu. “Tapi pulbaketnya sejauh mana, itu harus dikonfirmasi lebih lanjut,” tuturnya Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengaku tak bisa berbuat banyak dengan tudingan terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin yang menyebut Bendahara Umum Golkar Setya Novanto terlibat sejumlah kasus korupsi. Pihaknya menyerahkan penyelesaian kasus ini pada penegakan hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku. “Iya, dapat kami pastikan Partai Golkar akan menyerahkannya kepada proses hukum,” ucapnya Namun Hajriyanto menampik Partai Golkar akan melindungi Setya jika memang terbukti terlibat dalam kasus korupsi yang dituduhkan Nazar.

Sebab, kata dia, partai yang

menghalangi proses penegakan hukum jelang pemilu, sama saja dengan bunuh diri. “Tidak mungkin kami akan menghalanginya, menghalangi proses hukum pada saat seperti ini sama saja dengan bunuh diri politik. Kami tidak mungkin melakukan itu,” ungkapnya Seperti diketahui, Nazaruddin beberkan dugaan sejumlah ladang korupsi yang jadi garapan anggota DPR. Nazaruddin mencatat, ada 12 proyek di pemerintah yang dimainkan para wakil rakyat itu, demi memperkaya diri sendiri. “Semua saya buka, sudah di-BAP penyidik KPK. nanti kita dukung KPK menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang dilakukan pejabat pemegang kekuasaan di RI,” katan Nazaruddin beberapa waktu lalu Salah satunya, proyek e-KTP senilai Rp 5,8 triliun.

Nazaruddin menyebut Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Setya Novanto terlibat dalam proyek ini. Selain Setya, terdapat mantan Ketua Komisi II dan anggotanya turut terlibat.

Menurut Nazaruddin terjadi penggelembungan sebesar 45 persen, yang dibagikan untuk DPR dan menteri-menteri terkait.

“Dalam BAP di tangan saya detail disebut,” pungkasnya. (gam/cea)

BENTROK FPI-WARGA

Berawal dari Palystation SURABAYA-Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono menjelaskan bahwa pemicu bentrok di Paciran antara anggota FPI dan warga berawal dari teguran anggota FPI pada warga yang bermain ‘playstation’ saat malam takbiran (7/8). Konon, kemudian ada warga yang mendamprat dan meludah ke arah anggota FPI itu.

“Pada Kamis (8/8) dini hari (menjelang subuh) ada anggota FPI mendatangi warga yang dituduh meludahi anggota FPI itu hingga terjadi perusakan rumah yang menyebabkan dua orang luka di rumah Muhlis yakni Sundari (istri Zainul Efendi) dan Riyan,” katanya.

Setelah itu, para pelaku pun kabur hingga akh-

irnya ada aksi balasan dari masyarakat pada Minggu (11/8) yang menyebabkan Hamzah mengalami luka

terungkap bahwa Muhlis yang menjadi buron (DPO) merupakan residivis dalam kasus narkoba yakni pil koplo di punggung dan telinga, kemudian pada Senin (12/8) dini hari terjadi “sweeping” FPI kepada warga.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung sejak pukul 08.30 WIB hingga pukul

16.30 WIB itu juga terungkap bahwa Muhlis yang menjadi buron (DPO) merupakan residivis dalam kasus narkoba yakni pil koplo.

“Itu terjadi pada beberapa tahun lalu, tapi dia bukan bandar narkoba seperti tuduhan anggota FPI, melainkan pengedar pil koplo, apakah profesi itu masih dijalani hingga sekarang pun masih perlu pembuktian. Yang jelas, tidak ada kaitannya dengan kasus,” katanya.

Di sela-sela pemeriksaan juga ada dukungan kepada anggota FPI dari enam anggota ASOUM (Aliansi Solidaritas untuk Muslim), namun empat anggota FPI Jatim juga datang untuk menegaskan bahwa kepengurusan FPI Paciran sudah lama dibekukan. (ara/beth)

JELANG PEMILU 2014

KPU Pastikan Jumlah Pemilih Berubah

ant/rudi mulya

PERSIAPAN PEMILUKADA JATIM. Pekerja membawa kotak suara untuk dilakukan pengecekan dan perbaikan yang merupakan bagian dari logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (13/8).

KPU kota Kediri menyiapkan 5927 logistik berupa kotak suara dan bilik suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang penyelenggaraanya bersamaan pada tanggal 29 Agustus 2013 mendatang.

POLITIK

NasDem Buka Pintu Buat Anas JAKARTA - Partai Nasional Demokrat (NasDem) akhirnya secara tegas mempersilahkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum untuk bergabung ke dalam struktur partai bentukan Surya Paloh tersebut.

Hal tersebut seperti disampaikan Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Patrice Rio Capella di Jakarta, Selasa (13/8). “Kalau Anas bergabung, ya si-

lahkan saja. Monggo!” kata Rio. Bahkan, kata Rio, sudah banyak kader Partai Demokrat yang juga sebagai loyalis Anas sudah bergabung menjadi kader Partai NasDem. “”Kalau teman-temannya Anas banyak yang bergabung ke kita, itu banyak. Kalau sahabat saya Anas itu belum ada saya dengar hal itu. Tetapi saya tidak tahu ke (partai) yang lain,” papar Rio.

Pernyataan Rio tersebut, sekaligus meluruskan penilaian publik yang selama ini menyebutkan bahwa Anas sudah menjadi kader Partai NasDem. Namun, lanjut Rio, apabila Anas akan melanjutkan kiprah politiknya, maka Partai NasDem sudah membuka pintu buat Anas. “Kami tidak masalah (Anas ke Partai NasDem), karena partai ini kan milik semua bangsa,” tegas Rio.

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan ada perubahan jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPS-HP). Perubahan jumlah tersebut sesuai dengan masukan dan hasil pemutakhiran data yang dilakukan panita pemutakhiran pemilih (pantarlih).

Sebelumnya, berdasarkan data riil yang masuk, KPU mengatakan bahwa jumlah pemilih sebanyak 187.978.901 orang. Namun, jumlah tersebut bisa berubah karena data kependudukan bersifat dinamis.

“Kemungkinan berubah. Tapi belum tahu apa berkurang atau malah lebih,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkyansyah saat ditemui di kantornya, Selasa (13/8).

Ferry juga menjelaskan, saat ini KPU Pusat mengirimkan tim supervisi ke tujuh titik yang tersebar di Indonesia. Mereka diterjunkan guna membantu KPUD setempat dalam memutakhirkan serta mengunggah DPS-HP ke Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih).

Tujih titik itu, adalah provinsi yang dianggap bermasalah dalam memutakhirkan serta menjalankan program Sidalih. Ketujuhnya adalah, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, Aceh dan Riau.

Ferry menjelaskan, hingga saat ini provinsi Papua dan Papua Barat belum menyerahkan DPS. Sedangkan provinsi Jawa Tengah yang memiliki sekitar 27 juta pe-

milih belum diunggah seluruhnya, namun sudah dimutakhirkan.

Ferry mengatakan, pengunggahan data daftar pemilih memang mengalami kendala tersendiri. “Sampai sekarang baru 70 jutaan orang yang masuk Sidalih,” kata Ferry.

Mantan Ketua KPU Jawa Barat itu juga mengatakan, data mengenai pemilih fiktif yang ditemukan oleh LP3ES dalam pilkada Jawa Tengah sudah diakomodasi. Ferry menjamin, temuan daftar pemilih fiktif tersebut tidak akan muncul lagi.

“Dari hasil Pemutakhiran ada sekitar 57 ribu pemilih yang kita coret, karena berusia dibawah 10 tahun (belum memiliki hak pilih),” tukasnya.

Hasil DPS HP sendiri akan menjalani uji publik setelah diumumkan ke masyarakat pada 1723 Agustus mendatang. Penetapan DPS menjadi Daftar Pemilih Tetap akan dilakukan pada 13 September.

30 Persen Sementara itu, Ketua KPU, Husni Kamil Manik menegaskan sementara ini sudah 30 % daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) yang telah masuk dalam sistem informasi daftar pemilih (Sidalih). “DPSHP yang masuk ke Sidalih ada 30 % dari total 187 juta DPS dari seluruh KPU di daerah,” ujarnya Menurut Husni, data ini akan kembali diverifikasi sebelum

ditetapkan sebagai DPT. Berdasar data DPS hasil rekapitulasi nasional KPU dari seluruh kecamatan, kabupaten-kota, hingga tingkat provinsi tercatat ada 187.978.901 pemilih, dan 70 juta diantaranya sudah dilakukan perbaikan.

Lebih jauh kata Husni, data hasil perbaikan tersebut terkait dengan jumlah pemilih yang belum terdaftar atau terdaftar ganda di dalam daftar pemilih sementara yang sudah diumumkan berapa waktu lalu. “Untuk data yang dimasukkan terkait dengan pemilih yang belum terdaftar, anggota TNI/Polri yang sudah purna bakti dan penduduk yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah,” terangnya Dari data DPS ada juga yang dicoret untuk kemudian dihasilkan menjadi DPSHP antara lain karena adanya data pemilih yang sudah meninggal dunia, data pemilih ganda dan data yang tidak sesuai peruntukannya. DPSHP akan diumumkan KPU pada 16 Agustus, untuk selanjutnya dibuka masukan dan usulan dari masyarakat dari 17-23 Agustus.

Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) wajib menyalin dan merekapitulasi masukan masyarakat tersebut. Masukan dapat berupa seperti perbaikan penulisan identitas atau data diri pemilih, penghapusan atau pencoretan nama pemilih yang tak lagi memenuhi syarat, mendaftarkan pemilih ke DPS karena belum terdaftar. (gam/cea)

OPINI

Gus Dur vs SBY

salam songkem

Bela Kemanusiaan

K

onflik berbau SARA di Sampang sudah berlalu, namun masalah tersebut hingga kini tak kunjung selesai. Ada sejumlah pihak sengaja mempolitisir kasus tersebut sehingga menimbulkan polemik berkepanjangan.

Relokasi pengungsi Syiah juga diperdebatkan. Ada berbagai kalangan yang menyayangkan relokasi tersebut. Salah satunya adalah Ketua MPR RI Sidarto Donusubroto, sangat menyayangkan adanya persyaratan bagi penganut islam syiah asal Sampang, Madura untuk bisa kembali ke kampung halamannya.

Tampak sekali di satu sisi ada tendensi pembelaan dari pernyataannya tersebut. Tentu saja yang dibelanya adalah warga syiah. Warga syiah harus dilindungi karena sesui dengan UUD 1945 pasal 28 dan 29, UU HAM, UU tentang Konvensi HaK Sipil dan Politik. Akan tetapi, di sisi lain, elit politik tersebut seakan-akan mempersalahkan pihak lain yang menolak Syiah di Sampang.

Membela satu pihak, sementara ada pihak lain yang dipersalahkan sejatinya merupakan suatu sikap yang kurang bijak, apalagi dikeluarkan oleh orang berpendidikan yang mengerti hukum dan berbagai perundangundangan yang berlaku di negeri ini.

Sebenarnya berpendapat dapat dibenarkan selama pernyataan yang dikeluarkan berpijak pada objektifitas, bukan didasari oleh egoisme dan sektaria golongan.

Apalagi masih belum mengetahui duduk permasalahan yang sesungguhnya. Sebab realitanya Madura yang majemuk mengindikasikan sikap toleransi keberagamaan penduduknya. Karena itulah, kiranya di Madura tidak ada yang memusuhi syiah, kecuali memang terdapat ajarannya yang menyimpang dan menimbulkan penistaan terhadap agama lain.

Sebaliknya, ketika terdapat suatu paham yang ajarannya dapat menimbulkan penistaan terhadap agama lain sehingga menimbulkan keresahan bagi pemeluk agama tertentu, ini pun bukanlah semangat yang dibenarkan oleh UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya. Maka pengkajian terhadap duduk permasalahan yang sebenarnya haruslah dipahami secara mendalam sebelum mengeluarkan suatu pendapat, supaya pernyataan-pernyataannya menyejukkan semua pihak.

Memang, dalam kasus SARA di Sampang masih simpang siur. Dalam pemberitaan yang mendominasi adalah konflik Syiah dan pengusiran warga syiah oleh kelompok sunni. Di samping itu, meskipun kalah tenar, beredar pula tentang permasalahan pembakaran pesantren kelompok IJABI yang diprakarsai oleh Ustad Tajul Muluk itu hakikatnya masalah internal keluarga yang berbau asmara. Begitu juga mengenai ajaran-ajaran syiah yang dianggap menyimpang dan menimbulkan keresahan kalah ekspose dibandingkan pengungsi syiah yang diposisikan sebagai korban kekerasan kelompok sunni.

Itu juga sangat mempengaruhi munculnya komentar-komentar yang lebih berpihak kepada kelompok syiah daripada sunni. Sehingga dalam hal ini sunni pun telah dijadikan korban komentar-komentar yang kurang begitu dapat dipertanggungjawabkan.

Secara kemanusiaan, memang seharusnya pengungsi syiah dipulangkan ke tempat semula di Sampang. Akan tetapi, apabila memang benar kelompok syiah tersebut selama ini memiliki ajaran yang menistakan agama lain dan eksistensinya sangat meresahkan sehingga potensial menimbulkan konflik fisik yang berkelanjutan, maka relokasi merupakan langkah yang lebih baik untuk keamanan bersama.

Selain itu, mengawal kondisi harmonisasi warga di Madura yang majemuk merupakan tugas setiap warga negara, terutama pemerintah dan petugas keamanan.

Sehingga tidak ada alasan lagi upaya membela siapa pun yang dapat merusak tatanan kedamaian kehidupan di Madura. Tentu saja, peluang kelompok syiah yang kini sedang berada di tempat relokasi berpeluang kembali ke Madura selama dapat memastikan kepulangannya tidak lagi melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerukunan hidup dan kantibmas di Madura terkoyak.

Hanya saja, tidak mudah bagi warga syiah kembali ke Madura, apalagi menjaga diri untuk tidak melakukan aktifitas kehidupan yang tidak memicu konflik. Bahkan bisa dipastikan setiap saat ancaman konflik serupa terulang senantiasa terbuka apabila warga syiah tetap memaksakan diri pulang ke Madura, kecuali mereka berani menanggalkan identitas syiahnya yang selama ini dianggap meresahkan penduduk Sampang dan sekitarnya.

Meski pun berat, bukan berarti warga syiah tidak bisa hidup menyesuaikan diri dengan tatanan kehidupan masyarakat Madura terutama di wilayah Sampang. Tentu saja, tanpa upaya menyesuaikan diri dengan kehidupan beragama penduduk setempat, selamanya warga syiah akan terasing oleh pilihan hidupnya sendiri.

Menyesuaikan diri sebenarnya tidak menghilangkan identitas diri sebagai kelompok syiah. Barangkali hanya kebiasaan lama yang selama ini dianggap meresahkan dan memicu tindakan perlawanan masyarakat setempat yang perlu diluweskan, setidak-tidaknya untuk bisa diterima kembali di tengah-tengah kehidupan masyarakat Sampang. Itu juga apabila mereka sudah merasa mantap dengan keyakinan keberagamaannya sebagai pemeluk islam syiah.

Bila semua itu masih tak bisa diwujudkan dalam berkehidupannya, kerukunan hidup rasanya akan jadi sekedar keinginan. Sebab potensi konflik dan timbulnya tindak kekerasan antara warga syiah dan sunni masih cukup kuat.

Maka pembelaan terhadap warga negara yang masih memelihara potensi konflik lantas menjadi tidak tepat.

Itulah sebabnya, warga syiah dan sunni sejatinya tak perlu dibela, apabila di antara keduanya bisa hidup saling menghargai dan tidak saling menistakan ajaran golongan lain. (*)

A

15

RABU 14 AGUSTUS 2013 NO. 0176 | TAHUN II

Oleh: Azazi Hasan Kandidat Doktor di Bidang Ekonomi dan Bankir Bank BUMN Selama dua tahun berkuasa (1999-2001), Presiden Abdurrahman Wahid melakukan 10 perubahan. Sebaliknya hampir 10 tahun memimpin (2004-2014), Presiden SBY baru menggulirkan tiga perubahan. Abdurrahman Wahid akrab dipanggil Gus Dur tak menjanjikan perubahan, tetapi tergelincir perubahan-perubahan besar yang ia gerakkan.

Sebaliknya SBY menjanjikan perubahan, tetapi lebih banyak menghindari konflik sehingga perubahan butuh waktu lebih lama.

S

etiap pemimpin punya janji dan cara berbeda untuk memenuhi janjinya dan punya cara yang khas. Namun, pemimpin yang hebat tidak sekedar melakukan perubahan, tetapi juga mengelolanya dengan manajemen perubahan.

Apa yang saya maksudkan adalah perubahan mendasar, yang mengubah cara dan kebiasaan. Gus Dur membubarkan dua kementerian (Departemen Penerangan dan Departemen Sosial), menghapus larangan menjalankan tradisi budaya Tiongkok, dan mengganti nama Irian dengan Papua. Ia membangun Kementerian HAM, Reformasi TNI, menggilir jabatan panglima TNI, dan menjadikan Imlek hari libur resmi. Ia juga mengusulkan hubungan diplomatik dengan Israel dan menghapus TAP MPRS No. XXIX/MPRS/1966 yang melarang segala bentuk ajaran Marxisme-Leninisme.

Seperti layaknya sebuah perubahan, era itu ditandai dengan lebih dari 1.000 kegaduhan, perlawanan, bahkan pemberontakan dan kematian. Ada panglima yang mati mendadak, ada keributan besar di Maluku, pengunduran diri dan pemecatan menteri secara mendadak, harga-harga berguncang, dan seterusnya. Namun, seperti kata ilmuwan Kurt Lewin, perubahan besar memerlukan tahap pencairan karena “orang-orang yang berpikiran

lama” ingin mempertahankan kekuasaan, wewenang dan rasa nyamannya.

Pada tahap ini terjadi pembusukan, pelepasan ikatan-ikatan, tetapi yang dilepaskan tak membiarkan hal itu terjadi sehingga muncul ledakanledakan. Namun, terlepas dari segala ketakteraturannya, Gus Dur adalah sosok perubahan yang berani. Tanpa keberanian itu sulit dibangun sesuatu yang baru.

Adapun perubahan di era SBY terjadi pada lima tahun pertama kabinetnya: perdamaian Aceh (2005) dan konversi minyak tanah ke LPG (2009).

Tak ada yang menyangkal kedua perubahan itu berdampak sangat besar dan tak lepas dari peran pendamping presiden, yang gigih memanajemeni dan memimpin perubahan secara konsisten. Mulai tahun depan, hari buruh (May Day) ditetapkan setiap tanggal 1 Mei sebagai libur nasional, sehingga kaum buruh dan manajemen bisa memperingatinya dengan baik.

Setelah itu sebenarnya ada banyak ide perubahan yang digulirkan, tetapi tak sedikit yang kandas ditengah jalan.

Pengurangan subsidi BBM, misalnya hampir selalu kandas ditengah jalan dan sangat lamban dalam pengambilan keputusan. Berbagai frustasi dirasakan publik seputar impor pangan yang berlebihan, hilangnya produkproduk pangan berulang-ulang, ancaman korupsi, konflik horizontal, dan pembiaran terhadap ancaman kebebasan beragama. Namun SBY juga dapat pujian dan pengakuan internasional.

Sebenarnya Presiden SBY masih bisa menambah daftar perubahan penting disisa satu tahun kabinetnya, yaitu mempercepat proses reformasi birokrasi, menggencarkan pemberantasan korupsi, memperbaiki industri pertanian, dan penerapan kurikulum pendidikan yang lebih berkualitas.

Keempat bidang itu menyangkut kepentingan bangsa yang luas dan terkait dengan bidang-bidang lainnya Tak dapat dipungkiri perubahan selalu menimbulkan kegaduhan dan kritik. Manusia ingin berubah tetapi tidak mau diubah. Ada yang bisa “melihat”, ada yang “tak mau” meli-

hatnya. Ada yang mengkritik untuk memperbaiki, tapi banyak yang langsung menolak dan menyatakan tak bernalar, pasti gagal dan seterusnya Kritik tak saja menimbulkan disharmoni, konflik, dan emosi, tapi juga ide-ide baru. Ada yang mengatakan “ini sulit tapi bisa”, ada yang mengatakan presiden lelet, tetapi begitu di respons cepat dikatakan “tergesagesa”. Saat berada dalam pusaran perubahan, manusia lebih merasa heroik jadi penentang ketimbang kawan.

Berkata “no” kepada penguasa jauh lebih terhormat dari pada berkata “yes”.

Apalagi bila pemerintah kehilangan kredibilitas karena perbuatan negatif kelompok internalnya.

Dalam buku Memimpin di Era Perubahan, H. Pandjaitan mengutip SBY yang banyak mengalah, berkompromi, dan lebih memilik konsensus : “saya tidak ingin makin menjadijadi konflik dan benturan politik itu yang ahirnya membawa negara kita persis seperti 10, 11, 12, 13, 14 tahun yang lalu….” Catatan saya ketika kelompok penentang perubahan membaca kalimat ini, mereka pun berkata, “kita tekan terus sampai ia berkompromi dan perubahan gagal dijalankan.”

Bila itu terjadi, kita hanya menjadi bangsa yang complancent dan tidak maju. Sebab, perubahan memang belum tentu menjadikan sesuatu lebih baik. Akan tetapi, tanpa perubahan, tak akan ada pembaruan, tak akan ada kemajuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Salam Perubahan !! =

FPI dan Hukum yang Terseok Oleh: Noer Faisal Mahasiswa Program S-3 Untag Surabaya Berkali-kali kekerasan yang dilakukan oknum FPI mengemuka di republik ini. Terakhir, jika tidak ada lagi, muncul di Lamongan belum lama ini.

Jauh sebelum ini, oknum FPI juga membuat kegaduhan di Kendal dan juga jauh sebelum Kendal hal serupa terjadi. FPI lagi, dan lagi-lagi FPI.

M

engapa FPI selalu identik dengan kekerasan, anarkis, brutal bahkan barbar? Inilah teka-teki yang perlu ditelisik mengapa FPI berani barbar. Ada yang menduga FPI merupakan kuda tunggangan pihak tertentu yang juga berada di lingkaran penegak hukum. Pada saat penegak hukum secara institusional tidak bisa tegas pada pelaku kejahatan tertentu karena ewuh-pakewuh, penegak hukum bekerja sama dengan FPI. Baru ketika pelaku kejahatan terlibat kejahatan dengan FPI, baru penegak hukum seakan-akan tegas.

Tetapi ini hanya dugaan dan belum tentu seperti itu.

Penegak hukum pantas diduga melakukan kekeliruan historis karena tidak tegas dalam melakukan penghakiman atas pelaku kejahatan termasuk pada FPI sekali pun. Personifikasi ini mengingatkan pada keberadaan PKL. Pada mulanya, hanya satu lapak PKL di pinggir jalan. Tetapi pembiaran atas situasi itu semakin melipatgandakan jumlah PKL di pinggir jalan yang dilarang karena termasuk jalur hijau. Situasi ini terjadi di republik

tercinta, Indonesia.

Soal PKL dan lebih-lebih FPI merupakan contoh dari banyak kasus hukum yang tidak berpijak pada keadilan. Di luar itu, pada peristiwa korupsi dan criminal lainnya, hukum hanya tegas pada kaum lemah. Sedangkan pada pihak yang kuat, bertahta atau berharta, hukum seakan-akan bisa dibeli atau setidak-tidaknya direnegoisasi. Dalam konteks ini, negara sudah banyak mempertontonkan pengadilan yang berat sebelah. FPI hanya salah satu kelam hukum yang terkesan dibiarkan. Padahal, FPI juga sekumpulan pribadi yang tak lain manusia juga, warga negara yang berhak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.

Bila ditelisik, FPI merasa berhak mengambil peran penegak hukum dalam memberantas kejahatan. Ia merasa berhak berbuat anarkhis terhadap warga yang dianggapnya melanggar hukum versi FPI. Padahal, FPI bukan merupakan front paling Islam.

Alasan amar makruf nahi mungkar yang didengungkan berbanding terbalik dengan ajaran agama. Islam mengajarkan nahi mungkar dilakukan dengan cara-cara yang makruf. Tetapi FPI justru nahi mungkar dengan caracara yang (kebanyakan) mungkar.

Bukan hanya pihak lain yang tidak senang dengan barbarism FPI, jangan-jangan Tuhan pun tidak suka FPI merasa dirinya sebagai Front Pembela Islam.

Dari sisi perbuatan yang sangat pantas diduga melawan hukum, FPI sama bahayanya dengan terorisme.

Bila Densus 88 sangat tegas dalam menangani pihak yang diduga teroris bahkan menembaknya sebelum diadi-

Itulah sebabnya, negara berwenang mengundang FPI untuk dididik menjadi manusia Pancasila yang telah menjadi dasar bernegara. Jika FPI tidak menyukai pluralism dan penanganan hukum sesuai dengan konstitusi bernegara,

li, mengapa densus atau serumpunnya tidak tegas pada FPI. Ini, antara lain yang menjadi pertanyaan publik atas fenomena FPI yang merajalela.

Itulah sebabnya, negara berwenang mengundang FPI untuk dididik menjadi manusia Pancasila yang telah menjadi dasar bernegara. Jika FPI tidak menyukai pluralism dan penanganan hukum sesuai dengan konstitusi bernegara, negara juga berhak menempatkan FPI di tempat yang lebih benar baik sebagai tersangka maupun terpidana tanpa mengabaikan hak-hak konstitusi anggota FPI sebagai warga yang juga berhak diadili.

Pada dasarnya, hukum didirikan untuk semua bangsa tanpa pandang bulu. Pada konstruk FPI, bukan hanya menginjak hak konstitusi pihak lain sebagai warga yang bernegara.

Tetapi FPI juga patut diduga melawan dirinya sendiri sebagai manusia yang beragama (Islam). Sebagai warga yang beragama (Islam), dalam hal menghadapi peristiwa yang tidak disukai sekalipun, tentu tidak begitu (barbar) cara menghadapinya. Apalagi, Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamien. Nah, pada saat kalimat “allahu akbar” disalahgunakan untuk”menghalalkan” barbarisme, maka semakin jelaslah kemungkaran terlihat dan dipraktekkan atas nama tuhan. Padahal, tuhan sangat anti kekerasan.

Sebagai catatan akhir, negara perlu mempertimbangkan apakah FPI ini dilikuidasi secara kelembagaan atau oknum-oknum FPI tidak diperlakukan secara istimewa. Bila penegak hukum sangat tegas terhadap orang yang mencuri sandal dan cabe, sangat terlalu apabila penegak hukum merasa gelap pada oknum FPI yang terlalu terang barbar seperti itu =

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini maupun resensi buku. panjang tulisan 5000 karakter (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini. koranmadura@gmail.com, koranmadura@ymail.com.

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail. com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

16 16

OLAH RAGA RABU 14 AGUSTUS 2013 NO. 0176 | TAHUN II

KORAN MADURA RABU 14 AGUSTUS 2013

Italia Siap Kejutkan Argentina ROMA - Tim Nasional (Timnas) Italia dan Argentina siap mempersembahkan laga persahabatan untuk Paus Fransiskus yang berlangsung di Stadion Olimpico, Roma, Rabu (14/8) malam waktu setempat atau Kamis (15/8) dini hari WIB nanti. Ini adalah pertemuan pertama kedua kutup sepakbola dunia dalam 12 tahun terakhir. Pada laga ini, Italia siap mengejutkan Argentina.

Sebab, sejak 1991 Italia belum pernah menang atas tim Tango.

Terakhir, kedua negara saling berhadapan pada 2001 dalam laga persahabatan yang dimenangkan oleh Argentina dengan skor tipis 2-1. Sebelum itu, pada Piala Dunia 1990, Argentina juga mengalahkan Italia di

semifinal yang berlangsung di Napoli melalui adu tendangan penalti. Ketika itu, Albiceleste masih diperkuat oleh legenda sepakbola mereka Diego Armando Maradona.

Meski tema utama laga ini adalah laga persahabatan yang dipersembahkan secara khusus untuk Paus Fransiskus, tetapi rivalitas keduanya tetap menonjol. Italia di bawah Cesare Prandelli ingin memutus mata rantai dominasi Argentina dalam 30 tahun terakhir.

Sebaliknya, Argentina mencoba menjaga dominasinya atas runner up Piala Eropa 2012 lalu itu.

Sebelum laga nanti, para pemain kedua kesebelasan akan melakukan audiensi dengan Paus Fransiskus di Vatikan. Paus kelahiran Argentina dari keluarga imigran Italia ini kemungkinan tidak akan menonton langsung pertandingan tersebut di Stadion Ol-

impico.

Pertandingan persahabatan ini digagas oleh pelatih Cesare Prandelli.

“Gagasan ini tiba-tiba muncul setelah menyaksikan penampilan pertama Paus Fransiskus di depan publik yang menggetarkan. Tibatiba di pikiran saya terlintas negara asal Sri Paus yaitu Italia dan Argentina.

Skuat kedua negara tinggal bersama dalam satu hotel, melakukan audiensi yang penuh sukacita dan kebahagiaan dengan Sri Paus,” kata Prandelli.

Bagi Italia, laga melawan Argentina adalah yang pertama setelah mereka mengikuti Piala Konfederasi di Brasil dua bulan lalu. Ketika itu mereka duduk di peringkat ketiga di bawah Brasil dan Spanyol, setelah mengalah-

kan Uruguay melalui adu tendangan penalti.

Untuk laga ini, Prandelli memanggil striker keturunan Ghana Mario Balotelli dan striker kelahiran Argentina Pablo Osvaldo yang dicoret Prandelli menjelang Piala Konfederasi 2013 lalu karena melakukan pelanggaran di klubnya, AS Roma. Pemain naturalisasi ini akan diberi kesempatan melawan negaranya sendiri, Argentina.

Sementara di pihak Argentina, Alejandro Sabella kemungkinan tidak memainkan pemain terbaiknya Lionel Messi yang masih dililit cedera otot kaki kiri. Pada laga pramusim terakhir Barcelona di Kuala Lumpur akhir pekan lalu, pemain terbaik dunia empat kali berturut-turut ini duduk di bangku cadangan.

Sementara itu laga persahabatan lainnya, Brasil akan menjajal Swiss di Basel.

Pelatih Brasil Luiz Felipe Scolari membawa sebagian besar pemain yang menjuarai Piala Konfederasi 2013. Sebanyak 19 dari 20 pemain Seleccao adalah para juara turnamen menjelang Piala Dunia 2014 tersebut, termasuk Neymar yang kini membela Barcelona.

Sedangkan Inggris akan mendapat ujian dari Skotlandia di Stadion Wembley pada waktu bersamaan. Ini adalah pertemuan pertama kedua negara dalam 14 tahun terakhir. Pelatih “The Three Lions” Roy Hodgson akan memasang striker utamanya Wayne Rooney dalam laga tersebut. Sebab menurut dia, Rooney sama sekali tidak memiliki masalah dengan kebugaran. Bahkan, kata mantan pelatih Liverpool itu, Rooney tidak mengalami cedera fisik seperti yang dituduh pelatih Manchester United (MU) David Moyes. (aji)

Rio Ferdinand Kritik Pedas Timnas Inggris

Angel Di Maria Masih Bahagia di Madrid MADRID - Pemain sayap Real Madrid Angel Di Maria mengaku sangat bahagia berada di Real Madrid dan tidak ingin meninggalkan Santiago Bernabeu. Musim panas tahun lalu, pemain Tim Nasional (Timnas) Argentina ini menandatangani kontrak jangka panjang dengan Los Blancos. Tetapi pada musim panas ini, dia digosipkan sebagai bagian dari barter dengan Gareth Bale dari Tottenham Hotspur.

Meski demikian, pemain gelandang ini tidak tertarik meninggalkan Santiago Bernabeu dan senang dilatih Carlo Ancelotti. Apalagi dia selalu mendapat peran penting selama pramusim di bawah Ancelotti. “Kontrak saya masih sisa tiga tahun dan saya akan bertahan di Madrid. Saya sangat bahagia di sini,” kata Di Maria kepada harian olahraga Spanyol, Marca.

Pelatih Carlo Ancelotti akhir pekan lalu juga menegaskan bahwa Di Maria masuk dalam skemanya mulai musim ini.

Laga perdana Madrid akan berlangsung pada Minggu mendatang melawan Real Betis. “Tidak ada masalah dengan Di Maria dan dia akan tetap bersama kami,” ujar mantan pelatih AC Milan, Chelsea, dan Paris Saint-Germain itu.

Pemain lain yang digosipkan sebagai barter untuk Gareth Bale, Fabio Coentrao, juga akan bertahan di Madrid. Begitupun dengan Sami Khedira. “Khedira bertahan, begitu juga Coentrao. Mereka sudah memutuskan begitu dan ini sangat bagus,” kata Ancelotti.

LONDON - Mantan bek tengah Inggris Rio Ferdinand kembali mengeritik tim yang dilatih oleh Roy Hodgson.

Menurut dia, “The Three Lions” kehilangan identitas.

Inggris tidak memiliki karakter bermain yang koheren seperti Brasil, Italia, dan Spanyol. Akibatnya, Inggris gagal bersaing pada kompetisikompetisi besar.

Namun demikian, Ferdinand yang mundur dari Timnas Inggris pada Mei 2013 lalu setelah mengantongi 81 caps mengaku, ini adalah masalah laten yang sudah ada jauh sebelum Roy Hodgson ditunjuk sebagai pelatih Inggris. “Apa identitas kita? Saya sudah sampaikan melalui twitter berkali-kali dan orang bertanya kepada saya, ‘Anda sedang bicara apa?’ Tetapi apa identitas kita?” tanya Ferdinand.

Dia melanjutkan, “Mari kita lihat ketika Glenn Hoddle menjadi pelatih timnas, ada sedikit identitas dengan bola yang “tebang” bebas dan kita bilang bahwa kita sudah mulai memiliki gagasan yang ingin dia terapkan di dalam tim.

Tetapi sejak itu, saya tidak melihat lagi sebuah identitas yang menunjukkan bahwa ini adalah tim Inggris.”

Ketiadaan identitas ini terjadi karena minimnya perencanaan jangka panjang dan

pembinaan sejak usia muda.

Padahal, menurut dia, identitas sepakbola Inggris itu harus dibangun dan ditanamkan sejak usia muda hingga timnas senior. Tanpa identitas yang jelas, maka Inggris tetap akan sulit bersaing pada kompetisi-kompetisi besar seperti Piala Dunia atau Piala Eropa.

“Yang terjadi selama ini adalah bahwa seorang pelatih dicomot datang dan bilang (kepada para pemain) Anda harus bermain seperti ini. Itu terjadi selama 10 tahun. Kami mungkin tidak bisa bersaing untuk Piala Dunia atau kejuaraan Eropa, tetapi 10 tahun mendatang, diharapkan kami memiliki identitas dan semua orang di timnas bisa bilang, ya, inilah kami dan kami bangga dengan identitas ini,” tutup Ferdinand.

Sementara itu, pelatih Timnas Inggris Roy Hodgson berjanji tidak akan memainkan Jack Wilsher selama 90 menit pada laga persahabatan melawan Skotalindia di Stadion Wembley, Rabu (14/8) malam waktu setempat atau Kamis (15/8) dini hari WIB guna menghindari pemain muda tersebut dari cedera.

Apalagi gelandang Arsenal ini sangat rentan dengan cedera.

Pemain ini hampir hilang selama dua musim akibat

cedera. Persiapan pramusim ini pun pemain tersebut tidak bermain selama 90 menit.

Hodgson sendiri baru sekali memainkan pemain 21 tahun ini selama 90 menit saat melawan Brasil pada Februari 2013 lalu. Pada laga yang dimenangkan Inggris itu, Wilshere dinobatkan sebagai pemain terbaik.

Hodgson sendiri juga ingin melindungi Wilshere dari cedera. “Kami belum mendapat keuntungan dari Jack Wilshere pada laga kualifikasi atau sebuah laga penting. Karena itu kami senang dia bisa kembali. Tetapi kami juga sadar bahwa Arsene Wenger dan Arsenal sangat hati-hati denganya,” kata Hodgson.

Dia melanjutkan, “Kami masih punya banyak pilihan di lini tengah. Saya sangat senang dengan Michael Carrick dan Frank Lampard saat melawan Brasil dan Irlandia. Saya juga senang dengan Steven Gerrard dan Jack Wilshere. Kami masih punya pemain lain yang bisa berkompetisi di posisi tersebut.”

Laga persahabatan ini berlangsung hanya tiga hari sebelum Liga Utama Inggris dimulai. Hodgson sendiri menegaskan, laga ini sangat pentingnya untuknya sebelum Inggris melakoni laga kualifikasi Piala Dunia pada

September dan Oktober mendatang.

“Ini laga persiapan saya bersama tim nasional sebelum kami bermain pada September. Ini sangat membantu.

Ini juga jadwal FIFA bukan hanya Inggris. Ini jadwal yang sudah diberikan kepada kami dan ini adalah salah satu laga yang harus kami mainkan,” imbuhnya. (sky sports/aji)

Gustavo Tak Sabar Merumput di Emirates BASEL - Gelandang Bayern Muenchen asal Barasil Luiz Gustavo semakin gerah berada di Allianz Arena karena tidak mendapat tempat utama di tim Pep Guardiola.

Sementara itu masa depan Gareth Bale di White Hart Lane hingga saat ini belum ada kepastian. Pemain Tottenham Hotspur paling subur musim lalu itu tidak tampil dalam sejumlah laga persahabatan. Fakta ini membuat spekulasi bahwa dia akan segera berseragam Madrid semakin meluas.

Meski demikian, asisten pelatih Irlandia Marco Tardelli menegaskan bahwa Gareth Bale layak bermain di Madrid karena dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Pemain sayap Tottenham Hotspur ini adalah seorang pemain sekaliber Cristiano Ronaldo. Sayangnya, pemain yang gencar digosipkan akan segera pindah ke Santiago Bernabeu dengan nilai transfer sangat fantastis tidak bisa membela negaranya, Wales, dalam laga persahabatan melawan Irlandia pada Rabu (14/8) atau Kamis (15/8) dini hari WIB nanti.

“Dia seorang pemain yang sangat bagus. Untuk saat ini dia adalah pemain sekaliber Ronaldo dan kami melihat ini berdasarkan apa yang dilakukannya bersama Tottenham Hotspur musim lalu,” kata Tardelli.

Bale ramai digosipkan akan dilepas ke Santiago Bernabeu.

Raksasa Spanyol ini menyediakan dana 1-0 juta pound untuk mendatangkan Bale guna bergabung dengan para bintang di klub asuhan Carlo Ancelotti tersebut. “Waktu terus berubah.

Pada masa kami, Diego Maradona adalah pemain paling mahal. Saya tidak thau kalau Bale semahal Maradona. Tetapi bila ada klub yang membeli seharga itu, ya begitulah nilai pemain tersebut,” ucapnya. (sky sports/aji)

Karena itu dia ingin sesegera mungkin pindah klub. Ketertarikan Arsenal pada pemain gelandang bertahan ini bagai gayung bersambut. Dia pun mengaku sangat tertarik bermain di Arsenal. Pelatih Arsene Wenger menyediakan 17,4 juta pound untuk menggaet Gustavo ke Emirates.

Bila terwujud, ini adalah pemain papan atas pertama yang didatangkan Wenger pada musim panas ini. Walau begitu, pemain 26 tahun yang membela Brasil pada Piala Konfederasi 2013 lalu itu juga diminati oleh klub Italia, Napoli dan klub Jerman lainnya Wolfsburg. Dia berharap bisa menemukan klub terbaik dan bisa memainkannya secara reguler agar bisa tampil pada Piala Dunia tahun depan.

“Kontrak saya dengan Bayern baru berakhir pada 2015, tetapi sangat penting bagi saya untuk bermain di tim utama untuk tetap men-

jaga peluang bermain bersama Timnas Brasil. Saya berada dalam situasi yang sulit di Bayern dan ingin segera pindah. Saya punya alasan profesional untuk segera meninggalkan Allianz Arena,” kata Gustavo kepada wartawan saat tiba di Basel, Swiss untuk pertandingan persahabatan antara Brasil versus Swiss Kamis (15/8) dini hari WIB nanti.

Dia melanjutkan, “Saya mendengar ketertarikan dari Arsenal. Itu klub besar dan karena itu saya tertarik bermain bersama mereka. Arsenal juga memperagakan permainan sepakbola yang atraktif dan bermain di Liga Champions. Mereka juga pun-

ya pelatih yang sangat cerdas.

Meskipun, Bayern mengalahkan mereka di Liga Champions lalu.”

Musim lalu, Gustavo hanya tampil 16 kali bersama Bayern Muenchen yang meraih tiga gelar yaitu Bundesliga, Piala Jerman, dan Liga Champions. Hal ini pula yang mendorongnya untuk segera pindah ke klub lain yang bermain di Liga Champions.

Pemain lain yang diincar Arsenal adalah Luis Suarez.

Mereka sudah mengajukan

dua kali penawaran untuk mendapatkan pemain internasional Uruguay ini, tetapi selalu ditolak Liverpool.

Sedangkan striker Arsenal asal Maroko Marouane Chamakh akhirnya dibeli Crystal Palace dan dikontrak selama satu tahun ke depan. Pemain 29 tahun ini datang ke Emirates pada Juni 2010, tetapi gagal bersinar di tim utama Arsene Wenger.

Dalam paruh kedua musim 2012-2013, pemain Tim Nasional Maroko ini dipinjamkan ke West Ham United sebelum akhirnya pada jendela transfer musim panas ini dilepas secara permanen ke Crystal Palace. “Crystal Palace dengan senang hati

mengumumkan bahwa kami sudah berhasil mengontrak striker internasional Maroko Marouane Chamakh selama satu tahun ke depan,” demikian bunyi pernyataan di website resmi Crystal Palace.

Dilanjutkan, “Mantan penyerang Arsenal ini bergabung bersama “The Eagles” secara permanenn setelah mengikuti tes medis dan akan mengenakan seragam bernomor punggung 29.”

Di klub itu, Chamakh akan bergabung bersama striker senior Kevin Phillips dan Dwight Gyle. Chamakh sudah tampil 63 kali untuk Timnas Maroko dan mengoleksi 17 gol. (sky sports/aji)