e Paper Koran Madura 14 November 2014 by koran madura

JUMAT

14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0485 | TAHUN III www.koranmadura.com

ant/ismar patrizki

TANGGAPI KISRUH DPR. Ketua Fraksi PKB DPR Helmi Faisal (kedua kiri), bersama Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding (tengah), Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid (kiri), Ketua DPR Sementara versi KIH Ida Fauziah (kedua kanan), dan Ketua Fraksi PKB MPR Lukman Edy (kanan), memberi keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11). Fraksi PKB DPR mengimbau semua pihak bersikap tenang dan sabar tidak saling memprovokasi terkait upaya damai antara KIH - KMP di DPR.

Upaya Damai KIH-KMP Kandas Ada Pasal Membahayakan Pemerintahan Jokowi di UU MD3

JAKARTA- Nota kesepahaman (MoU) antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kandas. Akibatnya, draf akhir jalan damai untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan di DPR tidak jadi ditandatangani. Pemicunya, perbedaan pendapat untuk merevisi Tata Tertib DPR dan UndangUndang MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk mengakomodasi perwakilan KIH agar mendapatkan kursi pimpinan di semua alat kelengkapan Dewan (AKD). “Jadi hari ini belum ada penandatanganan, karena

ada usulan KIH baru, dan akan dibahas di KMP terlebih dahulu,” ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Kamis (13/11). Sebelumnya disebutkan batalnya penandatangan kesepakatan damai lantaran permintaan KIH agar pasal 74 dan pasal 98 ayat 6, 7, dan 8 direvisi, karena dinilai membahayakan pemerintahan Jokowi-JK. Sementara, Wakil Ketua DPR asal PKS, Fahri Hamzah mengatakan nota kesepahaman yang sudah dibentuk oleh pimpinan DPR dan dua koalisi masih harus dikomunikasikan di internal KIH. “Itu soal komunikasi di antara teman-teman KIH saja. Saya kira sudah tidak ada masalah,” ujarnya menjelaskan. Negosiator KIH Pramono Anung mengatakan sebelum reses 5 Desember men-

datang segala hal yang berkaitan dengan perubahan tata tertib dan UU MD3 selesai. Hal terpenting, tambah Pramono, KIH mendapat jatah kursi lebih dari 16 kursi yang digadang-gadang sebelumnya. Bahkan saya katakan ada 21 kursi,” tegas Pram. Sementara itu Koordinator KMP, Idrus Marham mengatakan dalam kesepakatan awal telah disepakati untuk merevisi UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), khususnya terkait pasal yang mengatur komposisi penambahan unsur wakil ketua dalam alat kelengkapan dewan. Namun belakangan, KIH mengusulkan memperluas revisi pasal lain yakni

Pasal 74 ayat (3), (4), dan (5) dan 98 ayat (6), (7), dan (8). KIH menginginkan ayat yang mengatur tentang hak menyatakan pendapat, interpelasi, dan hak angket pada beberapa ayat Pasal 74 dan Pasal 98 ditiadakan. Padahal, ketiga hak DPR itu telah diatur dalam konstitusi. Ketiga hak DPR diberikan dalam rangka melakukan pengawasan pada sistem pemerintahan presidensial. Idrus mengatakan, ketiga hak DPR tersebut dalam rangka menjalankan tugas anggota dewan di komisi. KMP pun belum memberikan pandangan persetujuan terhadap usulan KIH tersebut. “Karena usulan baru akan kami bahas dalam pertemuan paling lambat kita lakukan pagi ini. Kalau sudah dibahas kita kasih pandangan,” ujarnya.=GAM

KORAN MADURA

Berita Utama

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III

DPR TERBELAH

SDA Laporkan Romy ke Bareskrim JAKARTA - Mantan ketua umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali melaporkan Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar VIII Surabaya, Romahurmuziy ke Bareskrim Polri terkait penggunaan fotonya dalam Muktamar VIII Surabaya.

ant/sahrul

POLISI LARANG WARTAWAN. Polisi melarang wartawan mengambil gambar saat terjadi bentrokan antara polisi dan mahasiswa di Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), Sulsel, Kamis (13/11). Selain melarang wartawan polisi juga memukuli hingga terluka dan mengambil memori kartu kamera wartawan.

18 Penyidik KPK Ingin Mundur? JAKARTA-Indonesia Police Watch (IPW) melansir data 18 penyidik yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundurkan diri. Ke-18 penyidik itu terdiri dari perwira berpangkat Komisaris dan Ajun Komisaris Besar yang sudah bertugas di KPK sejak tiga hingga lima tahun itu, telah mengajukan surat pengunduran diri ke Kapolri sejak dua bulan lalu. Namun lembaga antirasuah itu membantah. “Sampai hari ini belum ada informasi ini sampai ke saya,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Jakarta, Kamis (13/11). Johan Budi mengaku, memang memiliki nota kesepahaman bersama (memorandum of understanding) dengan kepolisian yakni KPK merekrut penyidik dari kepolisian. Tahun ini saja, lanjut Johan, KPK merekrut delapan penyidik dari kepolisian. Namun, lanjut dia, soal penyidik tersebut ingin mundur dari kepolisian dan ingin menjadi penyidik KPK secara permanen adalah hak masing-masing penyidik yang bersangkutan. “Soal atau tidak ada di masing-masing penyidik. Itu kan hak masing-masing. KPK tidak mendorong-dorong,” tukas Deputi Bidang Pencegahan KPK itu. Sebelumnya, Ketua Presidium

IPW, Neta S Pane menyebutkan ke 18 penyidik itu sudah sejak dua bulan lalu mengajukan surat pengunduran diri ke Kapolri dan ingin menetap bertugas di KPK. “Tapi hingga kini belum ada jawaban dari Kapolri Sutarman,” jelasnya. Elite-elite Polri maupun elite KPK tidak bersikap apa pun terhadap rencana pengunduran diri ke 18 penyidik itu. Mereka khawatir, jika bersikap akan membuat situasi menjadi panas. Padahal saat ini hubungan Polri-KPK sudah sangat kondusif, setelah sempat memburuk saat mencuatnya kasus korupsi Simulator SIM. Karena itu, IPW berharap, ke 18 penyidik itu membatalkan niatnya dan tetap menjadi anggota Polri, yang suatu saat bisa kembali ke kepolisian. Para penyidik Polri yang bertugas di KPK jus-

tru harus menjadikan lembaga pemberantas korupsi itu sebagai kawah candradimuka untuk perubahan moral dan mental kepolisian. Sehingga ketika kembali ke Polri, mereka bisa menjadi pionir perubahan di institusinya. Ke-18 penyidik itu, bersama 70 penyidik Polri lainnya yang bertugas di KPK harus bisa menjaga “siklus candradimuka” tadi, sehingga mereka bisa mendorong. percepatan perubahan di Polri. Dengan adanya konsep perubahan mental Presiden Jokowi, keberadaan 18 penyidik itu sangat dibutuhkan untuk mendorong perubahan yang signifikan di Polri. “Sebab itulah IPW tidak setuju ke 18 penyidik itu mundur. Eliteelite KPK dan Polri perlu mengingatkan agar mereka tidak mundur dan harus membantu percepatan. perubahan sikap, prilaku dan kinerja jajaran kepolisian. Namun,elit-elit KPK dan Polri juga harus membuat kepastian ritme mutasi bagi para penyidik Polri yang bertugas di KPK, apakah dua tahun, tiga tahun, empat tahun atau lima tahun, sehingga ada kepastian karir,” katanya. =GAM/ABD

“Hari ini saya melaporkan saudara Romahurmuziy dan Emron Pangkapi atas penggunaan foto saya tanpa izin pada muktamar tidak sah di Surabaya yang berlangsung pada 15 - 18 Oktober,” kata Suryadharma di Mabes Polri, Jakarta, Kamis. Menurut dia, penggunaan gambar dirinya tanpa persetujuan darinya itu bisa menimbulkan kesan bahwa muktamar tersebut mendapat persetujuan darinya. “Penggunaan foto-foto saya itu merupakan bentuk manipulasi seakan-akan saya menyetujui pelaksanaan muktamar itu,” katanya. Laporannya ini disampaikan atas nama pribadi yang pada saat Muktamar Surabaya diselenggarakan, pihaknya masih menjabat sebagai ketua umum. Menurut dia, selain berkeberatan atas penggunaan foto, lebih lanjut dia juga menyayangkan dampak diselenggarakannya Muktamar di Surabaya.

Laporan bernomor LP/1022/ XI/2014 itu berisi dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau hak cipta atas potret yang digunakan tanpa persetujuan pemiliknya. Dua orang yang dilaporkan adalah Romahurmuziy dan Emron Pangkapi. Pihaknya pun menegaskan bahwa perdamaian antara PPP kubu Djan Faridz dengan kubu Romi sudah tertutup. “Islah sudah berlalu momentumnya. Berdasarkan keputusan Mahkamah Partai, islah kedua belah pihak harus islah dalam tempo tujuh hari. Keputusan Mahkamah Partai terbit pada 11/10 sehingga batas akhir islah pada 18/10,” katanya. Dia pun menyayangkan keputusan Mahkamah Partai yang tidak diindahkan oleh Romi dan Romi malah melakukan pelanggaran dengan melaksanakan Muktamar di Surabaya pada 15 Oktober 2014. =ANT/ANITA

ant/reno esnir

SIDANG PLEDOI ARTHA MERIS. Terdakwa kasus dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Artha Meris Simbolon mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaan (Pledoi) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (13/11). Dalam pledoinya yang berjudul Kebenaran yang Diselimuti oleh Kegelapan, Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri (KPI) tersebut meminta Hakim membebaskannya dari semua dakwaan, karena Artha Meris merasa tidak pernah memberikan suap kepada Rudi Rubiandini selaku Kepala SKK Migas seperti yang diutarakan Deviardi dalam kesaksiannya.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III JUMAT 14 NOVEMBER 2014 No. 0485 | TAHUN III

ant/widodo s. jusuf

PERTEMUAN INDONESIA DAN PBB. Presiden Joko Widodo (kanan) melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon (kiri) di sela-sela KTT ASEAN ke-25 di kota Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis (13/11). Pertemuan tersebut membahas soal dukungan Indonesia atas kemerdekaan Palestina dan penanganan terhadap dampak perubahan iklim serta usaha dunia untuk memerangi ISIS.

SURVEI POLTRACKING:

Priyo Tertinggi, Ical Terendah JAKARTA- Poltracking Institute merilis survei tentang pendapat pakar dan opinion leader soal calon Ketua Umum Golkar. Hasil survei menyebutkan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menempati posisi teratas dan paling direkomendasikan para pakar untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Sementara itu, nama Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) berad diposisi terbawah dalam bursa caketum Golkar. “Hasil yang didapat dalam survei pakar merupakan hasil penilaian setiap tokoh dari 10 aspek yang dinilai,” ujar Peniliti Poltracking Indonesia Agung Baskoro di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/10). Survei menilai 8 calon ketua umum Partai Golkar, yaitu Priyo Budi Santoso,

Hajriyanto Y Thohari, Agung Laksono, MS Hidayat, Agus Gumiwang Kartasasmita, Airlangga Hartarto, Aburizal Bakrie, dan Zainudin Amali. Survei ini dilakukan pada tanggal 3-8 Novemberr 2014 dengan tajuk “Menyongsong Suksesi dan Regenerasi Kepemimpinan Golkar: Demokrasi atau Gerontokrasi.” Survei ini melibatkan 173 pakar dan pembuat opini publik di seluruh Indonesia. Menurut peneliti Poltracking Arya Budi, jika dibandingkan calon-calon ketum Golkar lainnya, Priyo selalu menduduki penilaian tertinggi di sembilan kategori. Dari 10 aspek yang disurvei, Priyo selalu menduduki peringkat pertama untuk 9 kategori. Hanya di aspek integritas dan rekam jejak, Priyo menempati urutan dua. “Priyo Budi Santoso mendapat skor 6.51 poin dari 10 poin yang ditentukan. Sehingga kesimpulan kami, Priyo adalah salah satu tokoh muda Golkar yang bisa direkomendasikan menjadi calon ketua umum,” katanya. Priyo unggul dalam aspek kompetensi dan kapabilitas dengan perolehan skor 6.53, visi dan gagasan 6.44, komunikasi elite 6.91, komunikasi publik 6.75, akseptabilitas publik 6.39, pengalaman dan presta-

si memimpin 6.63, kemampuan organisasi partai 6.45, kemampuan memimpin koalisi partai 6.70 dan kemampuan memimpin pemerintahan dan negara 6.12 poin. Total, dari semua penilaian aspek tersebut, Priyo Budi Santoso mengumpulkan 19.05 persen. Sementara calon-calon lain Hajriyanto Y Thohari memiliki total skor penilaian (6,31), Agung Laksono (6,03), MS Hidayat (5,59), Agus Gumiwang Kartasasmita (5,8), Airlangga Hartarto (5,73), Aburizal Bakrie (5,61), dan Zainudin Amali (4,98). “Penilaian pakar perlu diapresiasi untuk objektifikasi survei. Hasil pengukuran kita atas kader yang akan maju menjadi ketum menemukan relevansinya, karena tak hanya figur incumbent, tetapi juga ada figur di luar itu yang menjadi kandidat,” jelasnya. Dari hasil survei Poltracking ini, mayoritas pakar dan opinion leaders tak menginginkan Aburizal memimpin lagi Partai Golkar. “Aburizal Bakrie menjadi kandidat yang paling tak diinginkan dalam Munas (musyawarah nasional) Partai Golkar, yakni sebesar 52,03 persen,” paparnya. Di bawah Aburizal, sosok yang paling tak diinginkan adalah Agung Laksono (7,32 persen), Zainuddin Amali (6,5 persen),

Hajriyanto Y Thohari (4,07 persen), dan Airlangga Hartarto (3,25 persen), Priyo Budi Santoso (2,44 persen), MS Hidayat (1,63 persen), dan Agus Gumiwang Kartasasmita (0 persen). Dikonfirmasi terkait hasil survei ini, Priyo mengatakan berterima kasih dan tersanjung dinilai cakap dan pantas memimpin partai sebesar Golkar. “Saya siap jika memang diberikan kepercayaan dan amanah untuk memimpin partai sehebat Golkar’” ungkapnya. Sementara itu, Waketum Golkar Agung Laksono berharap hasil survei itu dapat didengar oleh kubu Ical. “Kalau memang bilang begitu kan jadi bahan pertimbangan. Bebannya kepada partai. Kalau rakyat tidak suka lagi berarti jadi bahan berharga sehingga itu harus dipertimbangkanlah. Semoga didengar sama Pak Idrus (Sekjen Golkar) juga,” ujarnya. Menurutnya, akan menjadi beban partai lima tahun mendatang bila Ical memaksakan kehendak untuk maju sebagai ketua umum lagi. Kader-kader Golkar di daerah juga harus mengikuti perkembangan survei yang menyangkut Golkar. =GAM/ABD

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III

PELANGGARAN KODE ETIK POLISI

Pengacara Handoko Adukan Ditreskrimum ke DPR JAKARTA-Tim penasihat hukum Direktur PT. Dwimas Andalan Bali (DAB), March Vini Handoko Putra mengadu ke Komisi III DPR tentang dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali terhadap March Vini Handoko Putra. Indikasi pelanggaran HAM ini terlihat jelas dari adanya rekayasa penyidikan dan kriminalisasi terhadap penanganan kasus hukum Handoko Putra. “Kami datang ke Komisi III DPR meminta perlindungan hukum dan HAM terhadap klien kami yang haknya sudah tercabut lantaran ketidakprofesionalan polisi menangani kasus,” ujar penasehat hukum Handoko Putra, Heroe M Soewarno di Jakarta, Kamis (13/11). Saat meminta perlindungan hukum ke Komisi III DPR, Soewarno didampingi oleh Wasekjen Perhimpunan Gerakan Advokasi Anti Suap (PEGAAS), Muhammad Achyar, S.H. Mereka diterima oleh 9 anggota Komisi III DPR antara lain John Kennedy Aziz (Golkar), Weni Haryanto (Golkar), Putu Sudiartana (Demokrat) dan Erma Suryani Ranik (Demokrat). Soewarno mengaku sudah melakukan berbagai upaya hukum sebelum ke DPR. Upaya tersebut antara lain mengirimkan surat ke Komisi Ombudsman Nasional, mengirim surat ke Kompolnas hingga surat kepada Kepala Polri Jenderal Sutarman terkait kasus Handoko Putra. Permohonan yang diajukan melalui surat Nomor : 029-B/ BKR-PLGNHKM/ VI/ 14 itu, ditujukan supaya Kapolri mengungkap dan menindak pelaku dugaan rekayasa kasus maupun kriminalisasi penyidik Reskrimum Polda Bali. Namun, hingga saat ini, belum ada respon. “Makanya, kami mengadu dan meminta perlindungan hukum ke DPR,” jelasnya. Dia mengaku, pengaduan ini disampaikan kerena perilaku penyidik sudah melampaui wewenang serta pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh Direskrim Polda Bali terhadap kasus Marc Vini Handoko Putra. Pasalnya, telah ada temuan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh organ pengawasan internal Polri yang sah

dan berdasarkan surat perintah Kapolri Nomor Sprin/208/ II/2014 tanggal 3 Pebruari 2014 yang menyatakan bahwa benar terjadi pelanggaran kode etik profesi Polsi yang dilakukan oleh oknum penyidik Ditreskrimun Polda Bali. Akan tetapi, temuan-temuan pelanggaran seperti itu tidak pernah diproses. “Kami berani menyampaikan laporan terhadap penyidik Polda Bali melakukan rekayasa karena berdasarkan surat rujukan dari Tim Mabes Polri, yang meliputi bagian dari Irwasum Polri, Bareskrim Polri dan Propam Polri. Dalam surat yang ditandatangani Kepala Divisi Propam Polri, itu mengungkap adanya pemaksaan perkara, yang berbau rekayasa penyidik dalam menjerat klien kami sebagai tersangka,” imbuhnya. Semestinya kata dia, secara hukum dan berdasarkan aturan hukum wajib ditindakanlanjuti. Namun rekomendasi tersebut telah diabaikan. Untuk itu, dia mendesak Kapolri agar melakukan tindakan tegas terhadap anggota Kepolisian Polda Bali yang melakukan pelanggaran disiplin dan etika profesi berdasarkan rekomendasi Kadivpropam Polri. “Jadi, kami mengadu ke DPR karena hak memperoleh keadilan dijamin oleh pasal 18 ayat (1) UU NO 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengabaikan terhadap hak pengadu merupakan pelanggran hak asasi manusia,” tegasnya. Menanggapi pengaduan ini, pimpinan rapat, anggota Komisi III DPR, John Kennedy Aziz menegaskan akan mengundang Kapolri dan jajarannya dalam waktu dekat. Pemanggilan ini untuk mendapatkan penjelasan secara komprehensif mengenai kasus Handoko ini. “Sebagai mitra Komisi III, kami akan meminta klarifikasi langsung kepada Kapolri terkait pengaduan kuasa hukum Handoko ini,” tegasnya. =GAM

UU Pemilu Jangan Dibuat Saat Marah JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk tidak membuat peraturan perundang-undangan pemilihan umum (pemilu) dalam keadaan marah dan bukan hanya untuk kepentingan partai politik masing-masing melainkan meningkatkan kualitas pemilu itu sendiri. Peraturan pemilu 2014 memiliki banyak sekali kelemahan karena kesalahan-kesalahan pada pemilu sebelumnya dimasukkan begitu saja pada aturan pemilu 2014. Hal Itu dikatakan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni dalam diskusi bertajuk”Proyeksi Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah ke Depan” di Jakarta Kamis (13/11). “Banyaknya problem penegakan hukum pemilu itu biasanya karena perdebatan mengenai definisi kampanye yang tak berujung, di mana tidak ada otoritas utuh yang bisa menentukan sebuah tindakan bisa disebut sebagai kampanye atau bukan. Maka penegakan hukumnya di lapangan pun menjadi bias dan tanpa tak selesai,” ujarnya. Dia menambahkan, “Selain itu membeludaknya tim sukses bodong yang sebenarnya tidak terdaftar di KPU sebagai prasyarat

tim sukses yang resmi, juga banyak memicu pelanggaran visi-misi calon yang diusung, di mana sebelumnya visi-misi itu juga harus didaftarkan di KPU.” Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso mengakui pelanggaran atas segala macam regulasi pemilu sudah sedemikian banyak variannya sampai saat ini. Sementara, aspek hukum yang menaungi serta peraturan yang dibuat masih dianggap tidak kompeten dalam melakukan hal-hal preventif, guna mencegah terjadinya kecurangan dan pelanggaran pemilu-pemilu selanjutnya. Menurutnya, dengan gaya pembuatan regulasi pemilu yang demikian, maka penyelenggaraan pemilu tak akan pernah optimal. Sebab, regulasi yang mengaturnya selalu ketinggalan dengan modus terkini dari varian pelanggarannya. “Pelanggaran pemilu yang makin kesini makin

banyak variannya, ternyata tidak disesuaikan dengan pembuatan regulasinya. Pelaporan kecurangan saja banyak yang dianggap perkara sepele, hingga penyelesaian hanya dilakukan secara ala kadarnya,” kata Topo. Mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu itu meneruskan, “Maka kalau upaya pencegahan melalui regulasinya tidak kompeten, setidaknya hukuman harus diperberat bagi pelanggarnya. Kalau perlu selain ada sanksi pidana dan sanksi denda, tambah pula sanksi bahwa pelaku kecurangan itu tidak boleh ikut serta dalam agenda pemilu apapun dalam 10 tahun ke depan. Begitu misalnya.” Sedangkan komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak mengakui, masih banyak terdapat kekurangan dalam persiapan penyelenggaraan pemilu, bahkan sampai yang terakhir dilaksanakan pada beberapa bulan lalu. “Semua jajaran penyelenggara pemilu masih harus banyak belajar lagi ke depannya, mengingat banyaknya kasus dalam pemilu tahun ini, di mana varian kasusnya terus bertambah. Kita semua pasti berharap pemilu ke depannya akan lebih baik lagi,” tandasnya. =GAM/AJI

ant/fanny octavianus

PERINGATI TRAGEDI SEMANGGI I. Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar aksi Kamisan ke374 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/11). Aksi tersebut memperingati 16 tahun Tragedi Semanggi I dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuktikan komitmen penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III No. 0485 | TAHUN III

BI RATE

Setahun Lebih, Tetap 7,5% JAKARTA- Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) kembali memutuskan menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 7,5 persen. Dengan demikian, sudah 13 bulan BI Rate terus berada di level yang sama. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menjelaskan, langkah bank sentral menahan BI Rate setelah mempertimbangkan level inflasi pada Oktober 2014 lalu. “Kebijakan itu masih konsisten dengan upaya mengendalikan inflasi menuju sasaran 4,5 persen di 2014,” jelas Agus dalam konferensi pers di Gedung BI Jakarta, Kamis (13/11). Selain itu, langkah bank sentral menahan bunga acuan juga untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Sejalan dengan BI Rate, suku bunga Lending Facility dan Suku Bunga Deposit Facility juga tetap bertahan, masingmasing di level 7,5 persen dan 5,75 persen. Menurutnya, kebijakan stabilisasi ekonomi yang ditempuh selama ini mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung proses penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih seimbang. Hal ini tercermin pada defisit transaksi berjalan yang menurun dan permintaan domestik yang tetap terkelola. Namun, Bank Indonesia mewaspadai indikasi kenaikan ekspektasi inflasi terkait dengan rencana kebijakan BBM yang akan ditempuh Pemerintah. “Untuk itu, BI akan memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung penguatan struktur perekonomian domestik. Selain itu, koordinasi kebijakan antara BI dan Pemerintah akan diintensifkan dalam mengendalikan inflasi dan defisit transaksi berjalan, agar penyesuaian ekonomi tetap terkendali dan mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya. =GAM

ant/widodo s. jusuf

KTT ASIA TIMUR. Suasana sidang pleno KTT Asia Timur ke-9 Tahun 2014 di Kota Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis (13/11). Dalam pertemuan 18 negara di kawasan Asia Timur itu, Indonesia berbicara mengenai penyebaran virus Ebola.

HKTI Dorong Adanya Bank Khusus Petani JAKARTA-Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengusulkan pembentukan bank khusus untuk petani. Bank tani ini nantinya beroperasi sesuai dengan siklus dan habitat petani. Pasalnya, bank umum tidak bisa mengikuti petani. Anggota HKTI, Sadar Subagyo saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) dengan Komisi IV DPR mengatakan permodalan usaha tani masih menjadi masalah, terutama sulitnya akses petani terhadap lembaga permodolan. Hal ini karena pada umumnya lahan milik petani tidak dapat dijadikan agunan bank, mengingat mayoritasnya belum bersertifikat. Karena itu, kata Sadar, petani perlu didukung dengan lembaga pembiayaan yang khusus. Bank khusus ini nantinya akan difokuskan untuk menyediakan pembiayaan kepada petani. Selama ini jelasnya, peran bank umum tidak bisa diandalkan sebagai penopang usaha

petani. Selain bunga tinggi, persyaratan mendapatkan pinjaman juga tidak mudah. “Kalau petani mengajukan pinjaman kredit ke BRI, BNI, Bank Mandiri atau bank manapun, syaratnya berat. Belum lagi dengan kewajiban pembayaran yang harus dicicil setiap bulan. Panen saja belum mulai, tetapi disuruh mengangsur cicilan pinjaman,” imbuhnya. Sadar mengatakan harus ada bank tani yang memang secara khusus beroperasi sesuai dengan siklus dan habitat petani. “Kasih pinjaman dan pengembalian pinjaman dalam jangan waktu yang lama,” sarannya. Dia menegaskan, HKTI bersama DPR mendesak pemerintah

agar melakukan sertifikasi lahanlahan pertanian tanpa memungut biaya ke petani. Sertifikasi ini harus selesai dalam waktu paling lama di tahun 2015 nanti. Upaya percepatan sertifikasi lahan petani oleh pemerintah merupakan solusi paling logis bagi petani terkait permodalan. Selain itu, upaya ini juga memberikan kepastian status kepemilikan lahan dan ketenangan batin bagi petani dalam melaksanakan usaha taninya. Lebih lanjut dia menilai kondisi petani Indonesia sangat memprihatinkan. Selain lahan pertanian yang semakin sempit, keinginan mendapatkan benih dan pupuk juga sulit. Celakanya lagi, tuturnya, begitu panen, harga jatuh. Karena di saat bersamaan ada keisengan yang luar biasa, yakni impor komoditi yang sama saat panen. “Mau panen bawang merah, ada impor. Akibatnya, harga bawang jatuh. Penderitaan petani sangat panjang. Padahal, tugas pemerintah untuk memakmurkan petani,” imbuhnya Untuk itu, HKTI meminta

DPR mendesak dan mendorong pemerintah mengembalikan Nilai Tukar Petani (NTP) ke angka 132 yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Rata-rata 3 bulan terakhir, NTP berada di 102. Langkah ini akan membuat petani Indonesia makmur. Ratarata NTP pada tahun 2001 132. Artinya, pendapatan petani 132, pengelurannya 100. Masih bisa menabung 32. “Sekarang di 2014, NTP hanya 102. Ini membuktikan, pembangunan selama ini memiskinkan petani,” imbuhnya. Akibatnya, generasi muda enggan bertani. Demikian juga dengan usaha tani, khususnya tanaman pangan utama menjadi tidak menarik lagi. Jumlah rumah tanga yang menanam padi pada 2003 sejumlah 14,2 juta dan pada 2013 turun menjadi 14,1 juta. Begitu pula dengan rumah tanga yang menanam jagung turun dari 6,4 juta di 2003 menjadi 51,1 juta di 2013. Hal ini menjadi lampu merah buat bangsa Indonesia. “Kalau generasi muda enggan bertani maka jebakan pangan di depan mata. Untuk itu, HKTI meminta DPR mendesak pemerintah agar melakukan reformasi total di usaha tani tanaman pangan utama sehingga dalam 5 tahun ke depan NTP dapat meningkat signifikan melebihi NTP 2001 sebesar 132,” pungkasnya. =GAM

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III

ant/feny selly

AKSI TOLAK KENAIKAN BBM. Mahasiswa dari Badan Eksekutif Chandra Dimuka menunjukkan poster penolakan pada aksi berjalan kaki sepanjang 7 KM menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jalanan Protokoler Kota Palembang, Sumsel, Kamis (13/11). Aksi ini mengingatkan dampak yang akan timbul terhadap rakyat bila BBM tetap dinaikkan.

Bank Dunia Minati Proyek Infrastruktur Indonesia JAKARTA- Country Director World Bank, Rodrigo A Chaves mendatangi Kantor Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/11). Usai pertemuan, Perwakilan Bank Dunia ini mengungkapkan keinginan membantu proyek Pemerintah Indonesia di bidang pengembangan sektor infrastruktur yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan sektor kultural, sehingga Indonesia bisa mandiri di bidang pangan.

“Kami datang untuk memberikan ucapan selamat kepada Bapak Wakil Presiden dan beberapa anggota kabinetnya setelah terpilih dalam Pemilu dan world bank ada di sini untuk membantu Indonesia sebagai organisasi dunia yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ucap Chavez, usai bertemu JK, di Kantor Wapres, Kamis (13/11). Chavev menilai visi misi Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) merupakan kebijakan yang sempurna. Sehingga mereka berharap bisa berkontribusi di dalamnya.”Ini adalah perbincangan awal kami dengan pak wapres, kami menawarkan dukungan kami. Kami akan membuka beberapa potensi proyek. Kami sangat suportif pada misi dan visi yang diungkapkan presiden dan wakil presiden untuk negeri ini,” katanya. Menurutnya, visi dan misi yang disam-

paikan Presiden Jokowi dan Wapres JK sangat bagus. Pihaknya pun akan membantu sebanyak mungkin peluang yang diberikan Indonesia kepada Bank Dunia. Pemerintahan Jokowi-JK akan segera mengawali kerja sama dengan Bank Dunia, khususnya di bidang maritim, infrastruktur, pangan, dan energi. Bank Dunia menyatakan siap berkontribusi dalam program kerja pemerintah saat ini, karena menilai visi misi Jokowi-JK merupakan kebijakan yang sempurna. Bank Dunia, sebagai organisasi dunia yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, hari ini bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, didampingi sejumlah menteri kabinet kerja. Chaves mengatakan, Bank Dunia membuka potensi pendalaman kerja sama dengan Indonesia, terlebih lagi setelah meng-

etahui visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-JK. “Kami akan membuka beberapa potensi proyek. Kami sangat supportif pada misi dan visi yang diungkapkan presiden dan wakil presiden untuk negeri ini. Kami pikir itu adalah visi dan misi yang bagus. Dan kami akan membantu sebanyak mungkin peluang yang diberikan Indonesia kepada kami,” ucap Chaves. Meski demikian, Chaves mengaku masih menjajaki peluang kerja sama di berbagai sektor yang sejalan dengan visi misi Bank Dunia yakni mengurangi angka kemiskinan di dunia, termasuk Indonesia. Bank Dunia mengaku antusias dengan peluang kerja sama dalam bidang pembangunan infrastruktur, budaya, dan kemandirian pangan. “Itu adalah kebijakan yang sempurna dan kami berharap bisa berkontribusi di dalamnya,” ucap Chaves. Terkait potensi kerja sama di sektor tertentu, Chaves mengaku masih terlalu dini untuk membicarakan hal tersebut. “Ini adalah perbincangan awal kami dengan pak wapres, kami menawarkan dukungan kami. Terlalu dini untuk mengetahui hal itu. Kami ingin membantu, khususnya masyarakat dan pemerintah Indonesia,” tutur Chaves. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Baju kotak-kotak “Aku tidak mau lagi melihat kau mengenakan baju itu, meski masih bagus dan warnanya kamu suka. Tapi tidak dengan aku. Buang. Jika perlu bakar saja biar hangus dan menjadi abu”. Ia mengatakannya dengan berapiapi. Matanya terlihat sangat memerah. Ada kebencian yang teramat dari sorot mata yang ia tampakkan. Suaranya agak bergetar dan juga sepertinya ada yang sedikit tertahan dari ruang kerongkongan yang dibalut leher putihnya. Aku hanya bisa terdiam dengan pernyataannya itu, karena aku sadar dengan sesadarsadarnya, memang itu telah salah dan sudah semestinya tidak aku kenakan lagi. Apa lagi hari ini aku telah memakai baju yang tidak ia sukai di hadapannya. Kebenciannya cukup beralasan. Seperti perempuan-perempuan yang lain, yang juga punya perasaan benci dan cemburu yang sangat luar biasa. Meski hanya persoalan baju. Nomor HP baru Beberapa hari sebelumnya ada satu nomer baru menghubungi ponselku. Saat ditanya, orang yang berada di ujung handphone-nya tidak menjawab dengan benar. Ia masih mengelak dari kenyataan yang sebenarnya. Tidak mau mengakui siapa sebenarnya. Dengan penuh kesal dan penasaran, aku mencoba bertanya pada teman yang bisa aku hubungin. “Kamu tau gag dengan nomer ini?”. Sambil menunjukkan telpon genggamku. “Kurang tahu”. “Tidak tahu”. “Gak tahu”. Semua orang menjawab tidak mengetahui dan tidak mengenal nomer tersebut. “Suara kamu kok beda, kamu kenapa?”. Sebenarnya aku ingin sekali mendengar pengakuan dia tentang identitas diri yang sebenarnya, namun aku tahan. Malah, aku ingin mengetahui apa yang sedang terjadi pada dirinya itu. Tiga menit pun berlalu begitu saja. Pada detik yang ke lima puluh tiga, suara serak itu mulai terdengar kembali. “Gak apaapa”. Kemudian tidak terdengar lagi. Sepi. Hanya detak jarum jam yang melingkar di pergelangan tangan kananku yang bisa aku dengarkan. Selebihnya tidak ada. Mungkin juga karena tangan kanan itu aku gunakan untuk memegang ponsel yang menenpel di pipi kananku sehingga terdengar nyaring. “Udah! Sekarang kamu katakan saja yang sebenarnya, siapa, orang yang kamu hubungin setiap hari. Aku muak dengan kamu sekarang. Sok suci, sok

Budaya

KORAN MADURA

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 No. 0485 JUMAT 14 NOVEMBER 2014| |TAHUN No. 0485 |IIITAHUN III

Luka-luka di Matamu Cerpen: Hasmidi*

www.kaskus.co.id

baik, sok alim, namun kenyataannya penjahat. Kamu jahat sama aku”. Tenyata kebencian kali ini benar-benarnya sudah mendekati level yang tinggi, matanya memerah dan sangat merah seakan aku sulit untuk menjumpai warna putih yang seharusnya ada diantara bagian matanya. Nafasnya seakan mau melompat dari dadanya. Bahunya terangkat seiring dengan nafas yang keluar masuk melewati celah kedua lobang hidungnya. “Aku tidak mengerti dengan apa yang kamu katakan”. “Kamu sering kan menghubungi seseorang sewaktu aku dikarantina kemarin? Jawab!”. Membentakku. Urusan kantor Hari ini sebenarnya jadwalnya aku pulang cepet, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Sebelumnya aku telah meminta atasan untuk mengijinkan aku pulang jam sebelas. Sebenarnya alasanya tidak begitu kuat dan tidak pula sangat penting. “Hari ini ulang tahun istriku, dan seperti biasa aku akan pergi sebentar dengannya menghabiskan waktu sore, sampai malam juga menjemput kami berdua pada kelelahan perjalanan”. Rabu adalah hari dimana aku dan dia akan pergi untuk sekedar jalan-jalan mengelilingi jalan kota. Aku sudah merencakan untuk menjemputnya pada jam satu siang. Kemudian kita akan mengunjungi musium yang terdapat kolam bekas pemandian

Potre Koneng1, makan di warung pinggir pelabuhan Kalianget, menyaksikan petasan di taman bunga. “Candra, kamu dipanggil pimpinan.” “Ada apa?”. “Mana aku tahu, sana!”. “Makasih, Ben”. Laptop yang masih ada di meja kemudian aku masukkan dalam tas dan segera menemui pimpinan. “Bener-bener aku sudah tidak bisa lagi menjalani ini semua dengan kamu. Aku sudah gak kuat. Silakan kamu kerjakan apa yang membuat kamu senang dan aku tidak akan ikut campur dengan hidupmu. Masa bodo!”. Kupaksa ia agar tetap sabar dengan keadaan yang terjadi. Memang salah, dan hal itu semua di luar apa yang telah aku perkirakan. Niat untuk nyakitin dia saja belum pernah terbersit di selembar urat yang ada di otakku. Semuanya berjalan apa adanya, begitu saja, tidak ada rekayasa dan apa lagi dipaksakan. Semuanya natural mengalir seperti air sungai Marengan. Meski pun airnya berwajah keruh dan mungkin juga sedikit berbau tidak menyenangkan bulu hidung, tapi yang jelas aku tidak pernah mempunyai keinginan untuk membuat ia terluka dengan sikap dan perkataanku. Beberapa kali aku mengulang kata “Maaf, Dik!”. Walaupun aku mau mengelak bahwa hal itu di luar kehendakku sendiri, namun aku yang telah berbuat seperti itu kepadanya. Dan aku rasa memang tidak pantas saja jika aku

meminta maaf, meski beberapa kalilpun aku mengulanginya. “Aku tidak punya hadiah yang istimewa untuk aku berikan padamu, hanya kado kecil ini yang bisa aku berikan dan aku harap kamu mau menerimanya. Awalnya aku akan memberikan kejutan padamu. Kita akan jalan menghabiskan waktu bersama malam ini, namun itu semua hanya terjadi dalam agenda kecilku saja dan tidak terjadi pada hari ulang tahunmu. Soal kado itu, aku senenarnya ingin memberikan pada saat melihat pesta kembang api di Taman Bunga”. Kertas itu aku tempelkan di pintu lemari es dekat pintu kamar mandi. Kemudian menuju kantor. Pekerjaan rumah Malam Sabtu, ia pulang menenteng tas ransel besar dan seperti ia tidak kuat mengangkatnya menuju kamar saat aku sedang di depan komputer menyiapkan presentasi untuk besok. “Apakah ini yang kau katakan cinta dan sayangmu?” Seakan nada ketus itu telah tercampur dengan luka-luka yang ia rasakan. Mungkin, dalam daftar luka yang ia tulis sudah penuh. Bukan tiap bulan atau minggu. Namun bisa dikatakan hampir tiap hari dan tiap kali sms ia mengatakan kalau akulah yang menyebabkan ia kecewa, sakit hati dan sebagainya. Aku sendiri tidak menginginkan hal ini terjadi. Dengan pekerjaanku, sebelumnya aku mengira tidak akan ada masalah. Tapi tidak, malah ia kadang

OPINI 77

cemburu kalau aku lebih mementingkan pekerjaan dari pada dia. Ia juga pernah mengatakan meski aku teramat sibuk, ia meminta aku untuk memberikan kabar padanya. Tapi, lagi-lagi aku juga yang salah. Pernah juga aku sempat mengatakan “Apa sebaiknya aku berhenti saja bekerja, biar nanti bisa menemani kamu setiap saat?”. Hal itu akan aku lakukan jika nanti apa yang akan kau rasakan bukan rasa sakit atau kecewa dan lain-lainnya. Namun, nanti kamu akan senang. Sebenarnya aku tidak sungguh-sungguh akan melakukan itu, jikapun nantinya ia akan mengatakan aku harus di rumah saja. Lalu, apa yang akan kita makan jika aku tidak bekerja? Pernahkah ia memikirkan hal itu? Namun hal itu tidak aku sampaikan padanya. Aku tidak akan menambah beban kecewa lagi yang nantinya juga akan berujung pada luka dan menderita. Pada saat seperti ini aku harus menjaga sikap dan perkataanku, ia baru saja datang dari karantina dan jika aku lihat tadi bawaannya juga cukup menguras kesabarannya. Lebih baik aku diam dulu. Saat makan malam, selepas salat isyak bersama, aku melihat wajahnya biasa-biasa saja. Alisnya tidak lagi menyambung membentuk sebuah jembatan kecewa dari matanya. Lima menit kemudian setelah semua yang ia hidangkan telah menumpuk di meja makan ia menuangkan nasi putih yang menebar wangi pandang di piringku. Semur tahu yang bercampur dengan telor dan tumis kangkung sedikit mendidih di atas nasi yang baru saja ia tuang di piring. “Ayo, kita coba mulai dari hal yang sangat sederhana, yang sekiranya tidak ada lagi kecewa, derita dan luka diantara kita. Apa yang telah terjadi selama ini, sebaiknya tidak usah kita ingat kembali dan semuanya itu kita jadikan pelajaran saja. Mungkin besok atau lusa kita akan lebih mudah menjalani hidup dalam bahagia.” Dengan disertai bunyi sendok yang beradu dengan piring warna putih aku mencoba membujuknya. Ia tetap diam dan tidak mau bersuara. “Kali ini masakanmu enak sekali”. Rayuanku tidak mempan. Ia tetap bisu= Kolam pemandian Putri dari Pangeran Soccadiningrat II Raja Sumenep yang berkuasa sekitar tahun 1366 sampai 1386. 1

* Hasmidi, lahir dari keluarga tani di Desa Moncek Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep. Tercatat sebagai alumni STKIP PGRI Sumenep dan tinggal di Kajian Seni dan Budaya “Pangesto” Net_Think Community.

KORAN MADURA Lintas Jatim KORAN 8 PROBOLINGGO Oleh: Mak Al Fine 8 Muhammad

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III

MADURA

Puisi

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 No. 0275 | TAHUN III

Daya Magis Jokowi

Lukisan yang Menggantung di Dinding

Malam yang menangisi sore. Kian beradu waktu dengan senja memerah. Kadang hujan ikut campur dalam permasalahan, mengalahkan petir yang memotret wajah bumi. Aku dalam lukisan di dinding. Tersenyum kecut, menyaksikan nyamuk bertengkar dengan asap putih yang keluar dari kepala merah. 2014

Kepada Luka :Ingin sekali aku membelaimu dengan mesra Tanpa ada halangan haram dalam bertindak Sesuka hati membelamu dari cacian mulut manusia Menciumi dengan bibir penuh gincu warna kelabu Jangan lari ketika aku sedang berhati pasti Menjadi incaran tepat mahkluk perayu adam Kepada luka aku bermaksud untuk bahagia Tidak mengutuk dan mencerca Apalagi membasmi Menyingkirkan dari muka bumi dengan dalih kebahagian sejati Jombang, 100114

Sajak Sandal Melawan Sepatu “Meski hargaku murah dan telanjang aku juga penahan malu manusia” Berkedip diantara lumpur yang menempel di sela-sela ruang bawah sandal Mengintai sepatu yang menahan deru kerikil ke kaki mulus tuannya “Kau, kenapa masuk dalam dunia pendidikan” Suasana pendidikan formal mengikat sepatu-sepatu di jendela Menyeringai kemenangan, menjadi raja kesakralan “kau tidak pantas berada di sini. Tempatmu adalah di setiap tempat hajat” Tertawa menyaksikan sandal yang terus diinjak dan menjadi sorotan teori alas kaki Menyudutkan setiap nafas tuannya dari rasa peradapan modern “Apa salahku menjadi budak tuanku. Aku ini simbol kebebasan” Jombang, 200414

Muhammad Mak Al Fine

Tinggal di Mekikis Kediri Jawa Timur. Bersama anak-anak belajar bermain teater di TrIsDa, mendirikan Jendela Kertas Darussalam (JKD) dan ForSaMbang (Forum Sastra Jombang). Menjadi pendidik di MA Darussalam Sengon. Buku kumpulan cerpen (Kapan Ibu Mencium Keningku Lagi, 2011), (Aku Ingin Tidur Nyenyak di Kotaku, 2013).

ResensiJATIM Buku 8 LINTASLINTAS JATIM

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 No. 0485 | TAHUN III

Oleh: : Khairul Mufid Jr* “Perubahan dan suasana baru”. Itulah pesan utama yang hendak disampaikan mayoritas pemilih Indonesia pada Pilpres 2014. Setelah melalui drama politik yang tegang dari detik pertama hingga detik terakhir, berdasar pengumuman resmi KPU 22 Juli 2014, akhirnya pasangan Jokowi-JK dinyatakan unggul 52,5% : 47,5% dari pesaingnya PrabowoHatta.

i mana rekrutmen pemimpin politik adalah salah satu fungsi utama sebuah sistem politik, termasuk partai politik. Karena itu, pelaksanaan Pemilihan umum Legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden (pilpres) Indonesia tahun 2014 juga merupakan tahapan untuk merekrut para elite politik, termasuk Presiden Indonesia periode 2014-2019. Fenomena kemunculan berbagai nama menjelang Pemilu Legislatif 2014, menjadi batu sandungan antar partai politik sekaligus menjadi tolok ukur kualitas wakil partainya yang dicalonkan menjadi Capres dan Cawapres. Ibarat sebuah kejuaraan, maka ajang Pemilihan Legislatif 2014 dapat diumpamakan merupakan babak penyisihan sehingga muncul sekitar 25 nama yang mewakili 12 partai politik tanah air kita. Ada yang mengutus satu-dua orang wakilnya, bahkan partai Demokrat mewakilkan 11 orang untuk pertempuran politik dan pesta demokrasi bangsa Indonesia secara jamak. Hingga berdasarkan Survei Popularitas (Personality Politics) Capres, muncullah sosok Joko Widodo (Jokowi) sebagai manusia unik, berkarisma, sederhana, merakyat, dan mampu menggugah perhatian publik dengan mawas diri dan rendah hati. Melejitnya popularitas Joko Widodo bermula dari dilantiknya sebagai Wali Kota Solo, kemudian Gubernur DKI Jakarta. Sosok dengan kegiatan blusu-

kan-nya, mampu merebut perhatian warga terutama dari kalangan miskin yang tinggal di kawasan kumuh, Jokowi digambarkan sebagai sosok yang merakyat dan tidak elitis. Bisnis Jokowi pun diyakini publik dibangun dari bawah sehingga tahu rasa hidup susah. Sebastian mengatakan “kinerja Jokowi dalam satu tahun terakhir memimpin Jakarta juga terlihat lebih sukses dibandingkan kinerja lima tahun pendahulunya, Fauzi Bowo”. Sontak saja fenomena ini terus dibuahbibirkan masyarakat. Padahal munculnya Jokowi ternyata tidak menjadi calon Presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekalipun tetap maju dalam Pemilu Presiden. Karena membahas Joko Widodo bukan hanya membahas sebuah nama, dia sudah melampaui nama, dan kalau didefinisikan dia seorang pribadi yang kemudian besar karena figuritas kepribadian yang khas, dia humble (sederhana), tulus dan mempunyai visi untuk rakyat, dan mengapa Joko Widodo menjadi besar karena ada arus anti elitisme di bawah, masyarakat sudah jenuh terhadap elit politik sehingga begitu

Jokowi muncul dari bawah adalah representasi dari wajah rakyat Indonesia. Meskipun Jokowi-JK yang selama masa kampanye dibombardir berbagai isu negatif (status agama dan etnis, Capres boneka, hingga antek PKI), tapi akhirnya dia bisa memenangngkan Pilpres 2014? Apa saja yang menjadi kekuatan dan strategi yang dimainkan JokowiJK? Bagaimana prospek peta politik dalam negeri dan luar negeri Indonesia pasca Pilpres 2014? Apa saja pelajaran dari hiruk pikuk arena Pilpres 2014? Maka, buku ini penting dibaca untuk menjawab sederet pertanyaan di atas. Apalagi oleh para pengamat politik, praktisi, mahasiswa, dosen politik, dan masyarakat umum. Kerena apa yang ungkapkan DR. Sidik Jatmika, MSi (penulis buku), buku ini disusun dengan cara memadukan metode pemaparan secara tahapan waktu (deskripsi-kronologis) arena Pilpres 2014 dengan berbagai analisa sosiologi dan komunikasi politik. Kerena proses Pilpres ini secara kebetulan bersamaan dengan berlangsungnya piala dunia sepak bola di Brazil. Sehingga beberapa penjelasan penulis sengaja mengambil beberapa istilah dalam cabang sepak bola sebagai upaya memudahkan pengibaratan berbagai peristiwa yang terjadi di dunia politik praktis. Buku setebal 238 ini berisi penyajian data sangat lengkap. Tentang kemunculan bakal calon presiden, dinamika pergerakan pemilihan presiden, kampanye hitam, pergerakan politik di masa tenang, hasil akhir pemilihan Presiden 9 Juli 2014, faktor kemenangan Jokowi, hingga cipratan pelajaran/pengalaman yang dapat kita petik dari sandiwara politik Pilpres 2014. Semua dikupas baik oleh penulis dengan paduan gambargambar Capres dan Cawapres yang nyentrik. Akhirnya selamat membaca!= *) Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMY Yogyakarta, dan juga bergiat di Lesehan Sastra Kutub Yogyakarta (LSKY).

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 No. 0485 JUMAT 14 NOVEMBER 2014 || TAHUN No. 0485 | III TAHUN III

UPAH MINIMUM

Risma Kirim Dua Usul UMK SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengirimkan dua usul upah minimum kota ke Gubernur Jawa Timur yakni dari elemen buruh sebesar Rp 2.840.000 dan elemen pengusaha Rp 2.206.000. "Saya tidak mengusulkan apa-apa. Tidak ada yang mau tanda tangan untuk usul saya. Saya tinggal kirim surat ke Gubernur Jatim yang isinya usul buruh dan pengusaha. Nanti tinggal Gubernur Jatim menetapkan sendiri," kata Tri Rismaharini dalam penandatanganan usul UMK 2015 di kediaman wali kota, Kamis (13/11). Semula Pemkot Surabaya mengusulkan UMK 2015 sebesar Rp 2.588.000. Namun, usul tersebut dibatalkan lantaran baik dari unsur buruh maupun pengusaha tidak bersedia membubuhkan tanda tangan persetujuan. Menurut dia, usul Risma ini mengacu pada surat edaran Gubernur Jatim yang menyebutkan bahwa ketika terjadi deadlock penentuan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), KHL yang dijadikan acuan adalah nilai UMK berjalan. Artinya, KHL di Surabaya sebesar Rp 2,2 juta dan itu sesuai dengan UMK yang berlaku sekarang. Kemudian, Rp 2,2 juta ini ditambah dengan asumsi inflasi sebesar 4,4 persen dan ditambah lagi dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 7,3 persen. Selanjutnya ditambah lagi 5 persen sebagai peningkatan kesejahteraan buruh. Maka nilai yang muncul sebesar Rp 2.587.689. Angka ini kemudian dibulatkan menjadi Rp 2.588.000. "Usul Rp 2.588.000 merupakan jalan tengah. Besaran upah ini diharapkan ada peningkatan kesejahteraan buruh dan tidak mematiksan dunia usaha," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya Dwi Purnomo. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Andik Peci yang hadir di kediaman wali kota mengaku tidak mempermasalahkan ketika wali kota Surabaya tidak mengusulkan nilai UMK 2015. Justru dengan hanya ada dua usulan UMK yang diajukan ke gubernur, akan memudahkan perjuangan buruh. Nantinya, FSPMI menggelar aksi unjuk rasa agar Gubernur Jatim menetapkan UMK Surabaya 2015 sebesar Rp

ant/m risyal hidayat

BURUH TOLAK UPAH MURAH. Massa aksi yang tergabung dalam elemen Serikat Pekerja Nasional (SPN) melakukan unjuk rasa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jatim, Rabu (12/11). Dalam aksi yang ditemui oleh Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, buruh menolak penetapan upah minimum kabupate/kota sesuai usulan yang berlaku dan menolak rencana pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Buruh Desak Gubernur Tetapkan Usulan UMK SURABAYA - Elemen buruh demo di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya mendesak kepada Gubernur Jawa Timur untuk segera menetapkan usulan upah minimum kabupaten (UMK). Salah seorang perwakilan buruh, Sukarji mengatakan pihaknya meminta kepada Gubernur Jawa Timur supaya UMK yang disahkan tersebut sesuai dengan usulan dari masingmasing kabupaten kota. "Kami sengaja datang kembali karena melihat penyusunan UMK kali ini tak kunjung ditetap2.840.000. "Kami tidak menyetujui usulan wali kota UMK sebesar Rp 2.588.000 karena tidak pernah ada sosialisasi sebelumnya. Dalam rapat-rapat dengan dewan pengupahan, angka itu juga tidak muncul. Nah, tiba-tiba kok ada angka seperti itu. Makanya kami tolak dan kami minta wali kota mengusulkan hanya dua usulan saja, yakni usulan pengusaha dan

kan. Kami mendesak supaya usulan tersebut segera ditetapkan sesuai masing-masing kabupaten kota seperti Gresik Rp 2,727 juta, Sidoarjo sebesar Rp 2,710 juta, Pasuruan sebesar Rp 2,7 juta dan Mojokerto sebesar Rp 2,697 juta," katanya, Kamis (13/11). Kedatangan buruh kali ini ke Grahadi adalah yang kesekian buruh," katanya. Sementara itu, salah satu anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Surabaya, Nuning Widayati menerima usulan UMK Surabaya 2015 dari wali kota. Menurut dia, kenaikan upah sebesar 11 hingga 12 persen masih cukup masuk akal. Usulan dari pemkot tersebut merupakan jalan tengah dan sebagai jalan

kalinya sambil menunggu penetapan UMK tersebut dilakukan. Buruh yang datang dari beberapa kota di Jawa Timur itu berasal dari Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya dan juga buruh dari Gresik. Buruh juga sempat memblokade Jalan Gubernur Suryo yang ada di Depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Akibatnya sejumlah arus lalu lintas yang ada di sekitar Grahadi terpaksa dialihkan untuk menghindari kemacetan. Sementara itu, menurut keluar atas dua usulan dari unsur pengusaha dan buruh. Pihaknya yakin, usulan Rp 2,58 dari Pemkot Surabaya tidak akan mengganggu kinerja perusahaan. "Saya dukung usulan wali kota itu, karena saya kira, kalau UMK Surabaya diangka Rp 2,5 itu masih cukup masuk akal. Tinggal nanti Gubernur Jatim memutuskan UMK Surabaya 2015 besarannya berapa,"

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Edi Purwinarto, pihaknya akan menjadwalkan pertemuan antara Gubernur Soekarwo dengan buruh sebelum penetapan UMK pada 21 November mendatang. "Sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan, penetapan UMK memang 40 hari sebelum diberlakukan. Dalam hal ini, UMK harus itetapkan maksimal pada 21 November mendatang," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK katanya. Usulan UMK versi pengusaha sebesar Rp 2.206.000, dengan perhitungan, besaran KHL Rp 1.862.403,66, ditambah inflasi tahunan Oktober-Desember sebesar 0,69 persen, inflasi RAPBN 2015 sebesar 4,45, dan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya sebesar 7,3 persen. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III

Mantan Bupati Trenggalek Dituntut Dua Tahun Penjara TRENGGALEK - Jaksa penuntut umum dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur, menuntut mantan Bupati Trenggalek periode 2005-2010, Soeharto, hukuman dua tahun (24 bulan) penjara. "Tuntutannya sudah kami bacakan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, yang bersangkutan kami jerat dengan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31/1999 jo Undang Undang Nomor 20/2001," kata Kasi

Intel Kejaksaan Negeri Trenggalek, Dafid Supriyanto, Kamis (13/11). Soeharto terseret dalam pusaran kasus korupsi proyek pipanisasi PDAM setempat tahun 2007, senilai Rp 4,5 miliar. Selain tuntutan dua tahun penjara, kejaksaan juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Soeharto berupa denda senilai Rp 50 juta, subsidair tiga bulan kurungan. Menurut Dafid, tuntutan itu setimpal dengan kesalahan yang diperbuat Soeharto, karena telah telah memberikan persetujuan untuk pelaksanaan proyek pembukaan jalan di sepanjang jalur pipanisasi PDAM di kawasan hutan Bayong, Desa Boto Putih,

Soeharto

Mantan Bupati Trenggalek Periode 2005-2010 Kecamatan Bendungan. Padahal saat dilaksanakan-

FASILITAS DEWAN

Mobil DPRD Dijatah Rp 5,1 Miliar MALANG - Pengadaan enam unit mobil dinas jenis Toyota Innova keluaran terbaru untuk empat komisi dan badan kehormatan serta badan legislasi DPRD Kota Malang, Jawa Timur, dijatah sebesar Rp 5,1 miliar dalam RAPBD 2015. Sekretaris DPRD Kota Malang, Abdul Malik mengatakan sebenarnya sekarang ada delapan kendaraan operasional untuk masing-masing komisi, bahkan jumlahnya ada dua mobil, selain yang dipakai para pimpinan dewan, namun kondisi empat kendaraan tersebut sudah lama karena dibeli pada tahun 2009. Kendaraan lama ini akan diganti dengan menggunakan anggaran tahun depan. "Keenam kendaraan yang bakal dibeli untuk operasional itu akan digunakan oleh Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan, Komisi B yang menbidangi ekonomi dan keuangan, Komisi C membidangi pembangunan serta Komisi D bidang kesejahteraan dan pendidikan. Sedangkan dua unit lainnya untuk badan kehormatan (BK) dan badan legislasi (banleg) DPRD," katanya. Ia mengatakan jenis mobil

yang akan dibeli untuk kendaraan operasional komisi, BK dan Banleg tersebut sama, yakni Toyota Innova.

Kalau Mobdin yang baru sudah ada, nanti mobdin lama akan dikembalikan ke Pemkot Malang, sehingga mobil dinas untuk komisi tetap delapan unit, masing-masing komisi punya dua unit, sedangkan BK dan Banleg selama ini memang belum memiliki kendaraan operasional. Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang Arif Wicaksono mengatakan anggaran untuk pengadaan kendaraan operasional alat kelengkapan dewan tersebut ada kemungkinan dipangkas jika dinilai terlalu besar dan melebihi yang dibutuhkan.

"Anggaran sebesar Rp 5,1 miliar untuk pengadaan enam unit mobil dinas jenis Toyota Innova itu kemungkinan akan kita kurangi karena alokasinya terlalu besar. Hanya saja, kita belum tahu berapa persen pengurangannya karena masih menyesuaikan dengan harga setiap unit," ujarnya. Sebelumnya Pemkot Malang juga membeli delapan unit mobil Toyota Innova untuk Sekretariat DPRD Kota Malang hanya dengan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar yang disetujui dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2014. Namun, dalam RAPBD 2015, untuk pembelian enam unit mobil dengan jenis yang sama dianggarkan sebesar Rp 5,1 miliar. Lebih lanjut, politisi dari PDIP itu mengatakan sebagai alat kelengkapan dewan, kendaraan dinas itu akan digunakan untuk menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat. "Harapan kita setelah ada sarana penunjang operasional yang lebih bagus dan memadai, kinerja para wakil rakyat ini juga semakin baik dan maksimal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat," tegasnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

nya proyek pendamping tersebut, dana penyertaan modal di APBD Trenggalek saat itu belum tersedia, bahkan belum masuk daftar perencanaan anggaran daerah setempat. "Namun dalam tuntutan JPU, tidak ada perintah untuk membayar atau mengembalikan kerugian keuangan negara, karena sudah masuk dalam perkara tersangka lain, Sumaji," jelasnya. Rencananya, sidang lanjutan perkara dugaan korupsi ini akan digelar pekan depan di Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari pihak terdakwa. Mantan Bupati Trenggalek, Soeharto diseret ke meja hijau

karena dinilai bertanggung jawab atas penyalahgunaan sebagian dana penyertaan modal di PDAM setempat tahun anggaran 2007 yang nilainya sekitar Rp 750 juta. Proyek pembukaan jalur pipa PDAM tersebut dinilai menyalahi aturan karena belum masuk dalam perencanaan, selain penunjukan kontraktor pelaksana pekerjaan dilakukan tanpa melalui proses lelang. Tidak hanya itu, proyek pengerjaan pembukaan jalur pipa distribusi utama itu diduga telah terjadi "mark-up" atau penggelembungan harga, sehingga merugikan keuangan negara senilai ratusan juta rupiah. "Nilai pekerjaan tersebut tidak ditentukan dari awal, namun dihitung setelah proyek selesai. Dari audit yang dilakukan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur ternyata ada selisih, inilah yang merugikan negara," ujar Dafid. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

KUMKM

70 Persen Dana Menggulir ke Sektor Pangan SURABAYA - Sekitar 70 persen dana bergulir untuk Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM akan membidik sektor pangan. "Ini sejalan dengan salah satu Nawa Cita pemerintahan baru bahwa dalam tiga tahun ke depan, harus tercapai kedaulatan pangan," kata Direktur Utama LPDB-KUMKM, Kemas Danial, kepada pers di sela Temu Mitra Nasional LPDB-KUMKM 2014 di Surabaya, Kamis (13/11). Oleh karena itu, tegasnya, dana bergulir kelolaan LPDB akan difokuskan untuk mendukung pengembangan KUMKM sektor pangan. "Intinya titik berat penyaluran untuk mendukung infrastruktur sektor pangan seperti penyaluran pupuk melalui koperasi, bukan ke pembibitan benih pangan dan seterusnya," katanya. Mengapa lebih ke infrastruktur sektor pangan? Dia menyebut, risikonya lebih terukur.

Oleh karena itu, lanjutnya, perubahan kebijakan ini akan disosialisasikan kepada sekitar 1.500 mitra LPDB KUMKM dalam pertemuan itu. "Termasuk koordinasi mengenai tantangan ke depan, MEA, isu-isu negatif dan positif ke depan," katanya. LPDB merupakan satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM yang bertugas mengelola dana bergulir dalam bentuk pinjaman/pembiayaan kepada koperasi dan UKM. Lembaga yang beroperasi sejak 2008 ini telah menyalurkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir sebesar Rp 5,05 triliun yang disalurkan kepada 608.867 UMKM melalui 3.453 mitra koperasi dan non koperasi di seluruh Indonesia. Dana bergulir tahun ini yang diserap oleh mitra hingga 22 September 2014 sebesar Rp 1,59 triliun dari target penyaluran tahun ini sebesar Rp 2,65 triliun. Sementara, untuk tahun depan direncanakan dana dianggarkan Rp 2,75 triliun. = ANT/EDY SUJATMIKO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III

REHABILITASI DRAINASE

Serapan Anggaran Rendah

SURABAYA - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menilai serapan anggaran rehabilitasi saluran drainase pada 2014 rendah. Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Away mengatakan pihaknya khawatir banjir akan terjadi di beberapa kawasan kota karena proyek pengerjaan saluran air masih terbengkalai. "Untuk mengantisipasi banjir, sebenarnya telah dialokasikan anggaran senilai Rp 227 miliar untuk rehabilitasi saluran drainase, namun dari alokasi anggaran yang disediakan yang terserap Rp77 miliar atau sekitar 33,9 persen," katanya, Kamis (13/11). Selain itu, lanjut dia, pembangunan sarana dan prasarana pematusan dari Rp62,5 miliar terserap Rp12,7 miliar atau 20 persen. Sedangkan untuk pengadaan sarana - prasarana pematusan dari Rp 73, 4 miliar yang dianggarkan, terserap 28,5 miliar atau sekitar 38,2 persen. Ia mengatakan hingga Oktober serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Pemkot Surabaya sangat rendah. Dengan anggaran senilai Rp1,17 trilliun, serapannya hanya 316 miliar sehingga dana yang terserap hanya 27 persen. Vinsensius menilai Dinas PU telah wan prestasi. "Mereka kan punya rencana kerja, semestinya kinerja bisa diperkirakan. Tapi kenyataannya hanya 316 miliar," katanya. Away menegaskan, dari semua Satuan Perangkat Pemerintah Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan Komisi C, kinerja Dinas PU, Bina Marga dan Pemasatusan paling buruk. "Kinerja Dinas PU paling buruk dari semua SKPD," katanya. Vinsensius memperkirakan, akibat tidak optimalnya kinerja DPUBMP, saat memasuki musim hujan, sejumlah wilayah akan banyak genangan banjir. "Jika tidak segera diatasi, titik-titik tertentu akan banjir, saat musim hujan nati," ujarnya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

agus setyawan/koran madura

SIAP MENGIKUTI PROSES. Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto mengaku siap mengikuti semua proses hukum terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi dana hibah yang saat ini ditangani Polda Jatim.

Ketua Bawaslu Jatim Siap Mengikuti Proses Hukum SURABAYA - Kasus dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 142 miliar di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur (Jatim), yang saat ini terus didalami pihak penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Jatim, akhirnya mendapat tanggapan dari Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto. Dia menegaskan, bahwa pihaknya selaku komisioner Bawaslu Jatim akan menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Polda Jatim. “Bawaslu Jawa Timur akan mengikuti semua prosedur yang dilakukan jajaran aparat hukum,” ujar dia, Kamis (13/11). Dia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan penelusuran internal terkait dengan pokok-pokok persoalan dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim

2013. Berdasarkan informasi yang dihimpun, modus penyalahgunaan dana hibah yang digelontorkan oleh Pemprov Jatim tersebut disalurkan untuk penggunaan proyek-proyek maupun pengadaan barang selama Pilgub jatim 2013 berlangsung. Dalam temuan Polda Jatim, penggunaan dana hibah itu dianggap tidak wajar atau tidak sesuai dengan peruntukkannya sekitar Rp 3,5 miliar. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim, Komisaris Besar

Kita masih proses. Ini proses awal. Dalam waktu dekat kita akan meminta audit untuk mengetahui besar kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi ini,”

Kompol Awi Setiyono Kabid Humas Polda Jatim Komisaris Besar Polisi

Polisi (Kombes Pol) Awi Setiyono mengakui, jika saat ini penyidik Polda Jatim tengah membidik sejumlah komisioner dan staf Bawaslu Jatim, yang diduga ikut terlibat dalam penyalahgunaan dana hibah sebesar Rp 142 Miliar

tersebut. “Kita sudah periksa 30 orang, baik dari kabupaten dan kota, terkait dengan dugaan korupsi dana hibah yang diterima Bawaslu Jatim. Tapi ini masih sebatas saksi-saksi, belum sampai penetapan tersangka,” kata dia. Pria yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Derektur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Jatim ini menegaskan, jika kasus dugaan korupsi ini masih dalam proses awal. Rencananya dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta bantuan lembaga audit untuk membantu penyidikan kasus tersebut. “Kita masih proses. Ini proses awal. Dalam waktu dekat kita akan meminta audit untuk mengetahui besar kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi ini,” tandas dia. = AGUS SETYAWAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 No. 0485 | TAHUN III

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III

MADURA

BLH

Eco Office Siap Diterapkan

MEMANAS. Ketegangan dan nyaris ricuh saat juru sita dari Pengadilan Negeri Probolinggo akan mengosongkan rumah.

Eksekusi Rumah Nyaris Ricuh Warga Kampung Melakukan Perlawanan PROBOLINGGO – Eksekusi rumah di kampung Armada Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo diwarnai ketegangan dan nyaris ricuh, Kamis (13/11), saat juru sita dari Pengadilan Negeri Probolinggo akan mengosongkan rumah milik Giman. Warga sekampung ini sengaja membela tergugat karena menurutnya putusan pengadilan dinilai tidak fair. Suasana semakin memanas, pengosongan rumah akhirnya di tunda sampai batas tak ditentukan. Aparat kepolisian dari Polres Probolinggo Kota yang mengamankan jalannya eksekusi di

buat kewalahan, melihat warga yang ingin berusaha menghakimi penggugat. Beruntung, aparat kepolisian berhasil meredam suasana. Hanya saja, warga baik kaum laki-laki dan ibu-ibu tak henti-hentinya memaki penggugat. Sengketa tanah dan rumah sendiri terjadi sekitar tahun

2014. Dimana tergugat meminjam uang dengan jaminan perhiasan emas sekitar empat gram. Entah bagaimana hingga adanya jaminan sebuah tanah. Hingga sidang ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sengketa tanah tersebut dimenangkan penggugat. “Warga sengaja melakukan aksi solidaritas. Karena eksekusi sendiri dinilai warga ada mafia hukum didalamnya. Selain itu, penggugat selama ini sudah tidak disenangi warga kampung Armada Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo,” kata Yunus Effendi, salah satu

tokoh masyarakat kampung Armada. Sementara itu, menurut juru sita Pengadilan Negeri Probolinggo, Budi Sudiarto menjelaskan pihaknya hanya menjalankan putusan pengadilan. “Jika keberatan dengan putusan tersebut, tergugat bisa mengajukan peninjauan kembali,” tegasnya. Karena suasana semakin memanas, akhirnya pengosongan rumah ditunda hingga waktu tak ditentukan. Dan semua pasukan kepolisian Polres Probolinggo Kota kembali kemarkas. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur mendorong dan mengimbau agar perkantoran menjadi Eco Office yang menerapkan manajemen mutu lingkungan dalam rangka pengurangan efek pemanasan global. “Eco Office sangat penting, merupakan bagian dari salah satu program pengurangan efek pemanasan global,” kata Erwin, perwakilan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Jawa Timur, di depan puluhan Satuan Kerja Peragkat Daerah (SKPD) Kota Probolinggo, Rabu (12/11) kemarin. Erwin menjelaskan Eco Office adalah perkantoran yang menerapkan manajemen mutu lingkungan yang sesuai dengan standar internasional. Kegiatan difokuskan pada efisiensi barang dan peralatan, efisiensi energi listrik dan BBM, efisiensi air baku dan air minum, penanganan limbah padat maupun cair, serta pengelolaan gedung dan fasilitas kantor, pengelolaan ruang terbuka hijau dan pengelolaan kendaraan kantor. “Eco Office sangat diperlukan karena setiap hari kantor menghabiskan kertas, air, listrik dan menimbulkan limbah domestik yang mencemari lingkungan. Penerapannya sejalan dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2005 tentang penghematan air dan listrik,”tandas Erwin. Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo, Budi Krisyanto mengatakan Kota Probolinggo memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tanggung jawab itu tentu saja tidak diemban sendiri, melainkan dengan mengundang partisipasi dari semua elemen, termasuk masyarakat. Pelibatan ini dimungkinkan karena setiap orang juga berhak atas lingkungan yang nyaman dan lestari. Namun, tidak semua orang memiliki pengetahuan dan kesadaran akan menjaga lingkungan, sehingga berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485| TAHUN III

SKT

Banyak Ormas Tak Terdaftar

TAK BERKUTIK. Kedua tersangka dan barang bukti yang diamankan di Mapolres Probolinggo Kota.

Pengedar Sabu Diringkus Barang Bukti Seberat 7,33 gram PROBOLINGGO - Jajaran Satuan Narkoba Polres Probolinggo Kota kembali membekuk dua orang pengedar sabu dari hasil pengembangan jaringan AG, warga Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolingo. Mereka tak berkutik saat ditangkap karena kedapatan memiliki barang haram yang belum sempat diedarkan. Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Iwan Setyawan menjelaskan penangkapan dua tersangka diawali tertangkapnya AM (37), warga Jalan Ikan Lumba-Lumba Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo. “Tersangka ditangkap sekitar pukul 13.00 WIB, di jalan Kacapiring Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya satu bungkus rokok kosong yang di dalamnya terdapat satu buah klip kecil berisi sabu seberat 5,31 gram, satu buah handphone warna hitam,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (13/11). Setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka, lanjut Kapolres Probolinggo

Kota, diketahui jika sabu tersebut di dapat dari seorang pengedar lainnya, AN (47) warga Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Kemudian petugas melakukan penggeledahan sekitar pukul 14.00 WIB, di jalan Ikan Cumi-Cumi Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo. Dari hasil penggeledahan petugas, diketemukan barang bukti dua buah plastik kecil berisi sabu seberat 1,97 gram, satu buah vicks inhaler yang didalamnya terdapat tiga butir ekstasi, satu buah handphone warna hitam, satu buah timbangan elektrik, dan satu buah bipet. “Keduanya pun langsung digelandang ke mapolres untuk menjalani pemeriksaan. Kami masih terus kembangkan kasus ini. Kuat dugaan masih ada pihak lain yang

terlibat dalam peredaran sabu di Kota Probolinggo,” tandas AKBP. Iwan Setyaawan. Kapolres Probolinggo Kota menambahkan, penangkapan para tersangka ini berawal adanya informasi masyarakat yang curiga terhadap aktivitas mereka yang akan melakukan transaksi narkotika. Polisi yang menerima informasi tersebut, kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi transaksi naroktika yang dilakukan oleh dua pelaku di lokasi yang berbeda. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini harus mendekam di balik jeruji Mapolres Probolinggo Kota. Mereka akan dijerat dengan Undang-Undang (UU) Narkotika pasal 112 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar. “Kedua tersangka bisa dijerat dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua tersangka masih mendekam ditahanan Mapolres Probolinggo Kota,” katanya. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Probolinggo menilai keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) masih tergolong minim yang mendaftarkan diri ke pemerintah daerah. Sehingga mereka belum mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Kepala Bakesbangpolinmas Kabupaten Probolinggo, Agus Mukson mengatakan keberadan ormas yang ada di wilayahnya, untuk melakukan upaya pengajuan atas pemberitahuan tentang keberadaan ormas yang di ikutinya.”SKT perlu dikantongi, agar keberadaan dan aktifitasnya bisa diketahui oleh pemerintah,” terangnya kepada wartawan, Kamis (13/11). Menurutnya, ormas yang sudah berbadan hukum baik yang sifatnya hanya lingkup daerah maupun yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM agar senantiasa untuk segera mengajukan SKT ke Kesbangpolinmas yang ada di daerah guna mendapatkan SKT. “Dalam SKT itu, kita bisa mengetahui tentang keberadaan ormas yang ada di kalangan masyarakat,” tandas Agus Mukson. Dalam undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan, sambung Agus Mukson, disebutkan bahwa keberadaan domisilinya serta aktifitasnya harus jelas. Apakah orams tersebut bertentangan dengan perundangudangan atau tidak. “Karena ormas di negara kita

tergolong bervariasi, mulai yang berkaitan dengan agama atau sosial,” tegas mantan Kepala Dishub Kabupaten Probolinggo ini. Dia menambahkan, ormas yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo memang tergolong banyak. Namun yang masuk dipihaknya masih minim. Untuk LSM saja, hanya 51 lembaga yang memiliki SKT. “Padahal SKT itu merupakan hal penting untuk dimiliki ormas,” ucap Agus Mukson.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Probolinggo menilai keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) masih tergolong minim yang mendaftarkan diri ke pemerintah daerah. Sehingga mereka belum mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Dikatakan, ormas itu bisa saja dibubarkan atau dibekukan oleh pemerintah. Manakala orams itu bertentangan dengan aturan perundang-udangan. Bahkan keberdaannya sering meresahkan masyarakat. “Ijinnya bisa saja dicabut oleh pemrintah, jika ajarannya benar-benar menyimpang,” papar Agus Mukson. =Mahfud Hidayatullah

WAJIB. SKT perlu dikantongi, agar keberadaan dan aktivitasnya Organisasi Kemesyarakatan (Ormas) bisa diketahui oleh pemerintah

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III

Penderita HIV/AIDS Terus Ditekan Ada Rencana Bangun Tiga Klinik IMS PROBOLINGGO - Dengan terus bertambahnya penderita penyakit HIV AIDS di kalangan masyarakat, Pemkab Probolingo terus berupaya melakukan upaya penekanan terhadap penyakit yang di nilai mematikan itu. Bahkan, tahun depan pemkab Probolinggo akan melakukan penambahan pembangunan klinik Infeksi Menular Seksual (IMS) tiga klinik IMS.” Pembangunannya akan ada di Puskesmas Paiton, Kraksaan dan Maron,” terang Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) dr Dyah Kuncarawati,

kepada wartawan, Kamis (13/11). Menurutnya, klinik IMS yang sudah terbangun saat ini di puksesmas yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo, hanya di kecamatan Leces. Dari 33 Puskemas, masih tersisa 29 puskesmas yang belum memiliki klinik IMS. ”Tahun depan secara otomatis ada penambahan tiga puskes-

mas,” tandas Dyah Kuncarawati. Dengan adanya pembangunan tiga puskesmas, sambung Dyah Kuncarawati, jika dibandingkan dengan banyaknya puskesmas yang belum adan IMSnya. Karena pemkab masih terkendala dengan adanya anggaran. Pihaknya mengaku kurang setuju, jika pemkab dikatakan kurang serius denga menangani HIV AIDS. ”Akibat anggaran kami hanya berupaya tiga tempat. Tetapi secara bertahap akan terus dilakukan pembangunan klinik IMS,” katanya. Lebih lanjut, kalau biaya

untuk membanguan klinik IMS satu unit, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 100 juta. Dana tersebut digunakan untuk membeli alat deteksi, obat-obatan, peningkatan SDM, dokter, bidan dan perawat. Dan petugas administrasi yang bertugas di klinik IMS diberikan kemampuan khusus untuk mendeteksi penyakit IMS. Disamping itu, untuk penanganan penyakit menular kelamin, dinkes juga menambah anggaran sebesar Rp 50 juta. “Tahun lalu hanya Rp 150 juta. Dan tahun ini

bertambah menjadi Rp 200 juta,” papar Dyah Kuncarawati. Menanggapi hal itu, Ketua Manager Kasus (MK) HIV AIDS, Badrut Tamam, mengatakan tingginya penderita yang tidak diimbangi dengan adanya pelayanan khusus bagi penderita penyakit kelamin ini, maka sangat sulit untuk melakukan upaya penekan dan penanganan kepada penderita.” Padahal setiap kecamatan rata-rata 20 orang yang sudah terdeteksi dan terjangkit penyakit itu,” katanya singkat. =Mahfud Hidayatullah

RAWAN BANJIR

Anggaran Perbaikan Tebing Sungai Minim PROBOLINGGO Menghadapi musim hujan tahun ini, masyarakat diwilayah yang menjadi langganan banjir nampaknya mulai cemas. Agar Hal itu tidak terjadi, pemkab Probolinggo melakukan pembenahan tebing sun-

gai yang ada meski anggarannya tergolong minim. Jumlah sungai dan anak sungai di Kabupaten Probolinggo sebanyak 25 sungai. Namun sungai yang bisa dilakukan perbaikan hanya 13 lokasi. “Anggarannya

hanya sebesar Rp 11 miliar, dan tidak cukup untuk perbaikan semuanya,” kata Kabid Pembangunan Dinas PU Pengairan, Oemar Syarif, kepada wartawan Kamis (13/11). Menurutnya, sejatinya dari

total sungai yang ada itu butuh perbaikan secara menyeluruh. Namun, karena keterbatasan dana, Dinas PU Pengairan memilih skala prioritas terlebih dahulu. “Kalau kiranya masih bisa dilakukan tahun depan, kami

alokasikan tahun depan,” kata Oemar Syarif. Sungai yang tebingnya masih tergolong masih bisa bertahan untuk tahun depan, sambung Oemar Syarif, pihaknya akan menunda perbaikannya. “Itu bisa kami lakukan perbaikan tahun depan karena kondisi kerusakannya tidak begitu parah hanya bagian bawahnya,” jelasnya. Yang menjadi prioritas pembangunan seperti pembangunan sungai di Kraksaan. Aliran sungai yang melewati persis di belakang Pemkab Probolinggo di Kota Kraksaan itu kondisinya sangat memprihatinkan. Selain sisi bawah yang sudah rusak, tebing pada bagian atas juga sudah rusak. “Termasuk sampah berserakan. Kami lakukan normalisasi, juga perbaikan tebing,” jelas Oemar Syarif. Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Probolinggo, Rika Aprilia Wijayanti mengatakan, pihaknya akan segera mengajukan perbaikan tebing di Desa Dringu kecamatan Dringu. Karena banyak yang mengeluhkan seringnya terjadi banjir. “Hal itu saya peroleh saat jasmas kemarin banyak warga yang mengeluhkan banjir langganan setiap tahunnya.” katanya. Pihaknya berharap, tebing sungai yang sudah tidak layak tersebut memang harus dikedepankan untuk dilakukan perbakikan. ”Agar warga tidak selalu diresahkan dengan suasana banjir,” pinta Rika Aprlia Wijayanti. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

LIGA PRIMER INGGRIS

Sanchez Bisa Lebih Baik Lagi di Arsenal LONDON - Penyerang Arsenal Alexis Sanchez yakin, dirinya masih bisa lebih baik lagi dari penampilan impresifnya saat ini di Arsenal. Dia juga yakin bisa meraih berbagai trofi bersama klub dari London Utara itu. Apalagi, klub ini miliki pemain banyak bintang untuk meraih banyak trofi. “Perlahan-lahan kepercayaan diri saya bersama teman-teman satu tim semakin bertumbuh dan saya juga perlahan belajar makin banyak. Awal-awal memang saya cukup sulit memahami mereka, kemana mereka lari dan pergerakannya, serta makna setiap bahasa tubuh mereka. Tetapi semakin lama, saya semakin percaya diri,” kata mantan pemain Udinese itu. Dia melanjutkan, “Saya mulai memahami pergerakan teman-teman satu tim saya dan belajar untuk membantu mereka. Saya sendiri ingin terus berkembang dan itulah yang saya ungkapkan di ruang ganti. Saya mungkin masih sedikit lama memegang bola, padahal bermain dengan hanya sekali sentuhan untuk

melancarkan serangan balik itu sangat penting. Saya mempelajari itu karena perpindahan yang cepat adalah kunci dalam liga ini dengan tim seperti ini.” Menurutnya, Liga Utama Inggris adalah sebuah kompetisi sepakbola yang sulit bila dibandingkan dengan kompetisi di negara asalnya, Cile. Untunglah, berkat pengalamannya di Udinese dan Barcelona, dia bisa beradaptasi dengan lebih cepat. Apalagi Sanchez sendiri adalah tipe orang yang suka dengan tantangan baru. Pada bagian lain, Sanchez mengakui bahwa Arsenal memiliki banyak pemain berkualitas. Dengan kekuatan seperti ini, dia yakin mereka masih bisa mengejar Chelsea di puncak klasemen dalam perebutan gelar juara Liga Utama Inggris musim ini. Dia juga yakin mereka bisa melangkah lebih jauh di Liga Champions. “Sekarang saya berada di sini. Kadang saya berhenti untuk melihat teman-teman saya selama sesi latihan dan menyadari bahwa saya dikelilingi oleh begitu banyak pemain bintang. Saya sangat kagum dengan sikap dan bakat mereka. Saya senang bagaimana mereka menciptakan ruang serta pergerakan individu dan kelompoknya,” papar Sanchez. Dia melanjutkan, “Dengan jujur saya sampaikan bahwa saya sangat suka dengan apa yang sudah saya lihat dan berkali-kali mengingatkan diri saya sendiri bahwa bila kita memiliki mental juara, bila kita selalu berpikir positif dan mencoba memenangkan setiap pertadingan, maka saya yakin kami bisa menjuarai banyak kompetisi. Saya sangat percaya tim ini bisa meriah banyak trofi pada tahun-tahun mendatang. Saya ingin memenangkan semuanya di sini. Karena untuk itulah saya datang.” Sanchez dibeli dari Barceloa pada jendela transfer musim panas lalu dengan harga 32 juta pound. Pemain ini tampil tidak konsisten pada awal musim di Emirates Stadium cukup. Tetapi sekarang dia semakin menemukan bentuk permainan terbaiknya dan rutin mencetak gol untuk Arsenal. Sejauh ini, penyerang internasional Cile itu sudah mengoleksi 12 gol bersama Arsenal, termasuk satu gol saat “The Gunners” kalah 1-2 dari Swansea City akhir pekan lalu. =sky sports/carol aji

KORAN MADURA

JUMAT 14 NOVEMBER | No. 0485 |2014 TAHUN III JUMAT2014 14 NOVEMBER

No. 0485 | TAHUN III

15 15

Ronaldo Tak Terima Disebut Hina Messi MADRID-Penyerang Real Madrid Cristiano Ronaldo membantah bahwa dirinya telah mengeluarkan kata-kata kasar terhadap penyerang Barcelona Lionel Messi dalam percakapan telepon dengan pemain internasional Argentina itu. “Sekarang beredar tuduhan bahwa saya menyerang Lionel Messi. Saya pastikan bahwa tuduhan itu salah total dan saya meminta pengacara saya untuk mengambil langkah hukum terhadap mereka yang mengeluarkan tuduhan itu,” tulis Ronaldo dalam akun Facebook-nya Rabu (12/11). Menurut Ronaldo, dia sangat menghormati semua pemain, termasuk Lionel Messi. “Saya sangat menaruh hormat kepada semua kolega profesional saya, tidak terkecuali Lionel Messi,” imbuh kapten Tim Nasional (Timnas) Portugal itu. Ronaldo mengeluarkan pernyataan itu untuk menanggapi klaim yang dilontarkan oleh temannya, Guillem Balague, bahwa dia kerap menyebut Messi dengan kata-kata yang kasar. Melalui akun Facebook, Balague menulis, “Ronaldo, mungkin sebuah simptom dari banyak pesepakbola yang belum matang. Dia mengira sangat penting memperlihatkan wajah yang berani di depan teman-temannya supaya semuanya terlihat macho dan semua yang lain salah.” Lebih lanjut dikatakan, “Karena itu, menurut beberapa pemain Madrid, CR7, nama samarannya selalu bilang: ‘m....f...’; Dan bila melihat ada pemain Real Madrid yang berbicara dengan Leo (Messi), pemain itu juga dibaptisnya dengan nama: “m...f...’.” Ronaldo dan Messi selalu bersaing ketat di atas lapangan hijau untuk menjadi pemain terbaik di dunia. Pekan lalu, Messi kembali mengalahkan Ronaldo dalam mengejar rekor gol Raul Gonzalez di Liga Champions. Messi lebih dulu menyamai rekor 71 gol Raul di Liga Champoins berkat dua golnya ke gawang Ajax Amsterdam. Sedangkan Ronaldo baru mengoleksi 70 gol karena gagal mencetak gol ke gawang Liverpool di Santiago Bernabeu. Sebelumnya, Messi juga dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia selama empat tahun berturut-turut. Ronaldo baru bisa mengakhiri dominasi Messi setelah terpilih sebagai pemain terbaik dunia pada 2013. Lionel Messi sendiri belum berkomentar soal tuduhan ini. Kapten Timnas Argentina itu pada Kamis (13/11) dini hari WIB mencetak gol kemenangan Argentina saat tim Tango mengakhiri laga melawan Kroasia dengan skor tipis 2-1. Dalam dua musim terakhir, dominasi Messi di Spanyol berhasil dihentikan oleh

Ronaldo. Musim lalu, Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak di La Liga dan Liga Champions. Hal itu tidak terlepas dari cedera yang membuat Messi harus absen selama dua bulan musim lalu. Sedangkan musim ini, Ronaldo sudah mengoleksi 18 gol di La Liga dan meninggalkan jauh Lionel Messi yang baru mencetak kurang dari 10 gol. =espn/carol aji

16BACA

KORAN MADURA

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III

JUGA

KORAN MADURA

Ronaldo Tak Terima Disebut Hina Messi HALAMAN | 15

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 No. 0485 | TAHUN III

Penyerang sayap Belanda Arjen Robben mengontrol bola melewati hadangan bek Meksiko pada laga yang berlangsung di Amsterdam ArenA, Kamis (13/11) dini hari WIB. Belanda dibekuk tamunya Meksiko dengan skor 2-3.

AMSTERDAM - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Belanda Guus Hiddink berada dalam tekanan menyusul kekalahan 2-3 yang dialami timnya saat menjamu Meksiko pada laga persahabatan di Amsterdam ArenaA, Kamis (13/11) dini hari WIB. Ini adalah kekalahan keempat dari lima pertandingan sejak Hiddink mengambil alih kursi kepelatihan “Der Oranje” dari Louis van Gaal yang sukses menempatkan Belanda sebagai juara tiga pada Piala Dunia 2014 lalu di Brasil. Kekalahan ini juga membuat Hiddink semakin tertekan. Pria yang pernah sukses membawa Korea Selatan tembus hingga semifinal Piala Dunia 2002 itu sudah berjanji bahwa kalau timnya kalah dari Latvia pada kualifikasi Piala Eropa 2016 Minggu (16/11) mendatang, dia akan mengundurkan diri.

Guus Hiddink

Tertekan

Meksiko unggul cepat ketika pertandingan baru berjalan delapan menit melalui Carlos Vela yang baru tampil untuk pertama kalinya dalam dua tahun terakhir. Pemain ini lolos dari pengawalan bek Belanda Joel Veltman di dalam kotak penalti sebelum melepas tendangan ke gawang Tim Krul. Belanda baru bisa menyamakan kedudukan melalui Wesley Sneijder ketika babak kedua baru berjalan empat menit. Tendangan voli keras pemain ini tidak mampu ditangkap kiper Meksiko, Guillermo Ochoa. Ini adalah gol ke-28 pemain veteran Belanda ini dalam 110 penampilan bersama Belanda. Tetapi pada menit ke-62, Vela kembali membawa timnya unggul dan gol Javier Hernandez pada menit ke-69 semakin menenggelamkan Belanda. Beruntung Daley Blind berhasil memperkecil ketinggalan pada menit ke-74. Sayang, hingga akhir pertandingan, Belanda tidak bisa mencetak gol dan harus menerima kekalahan di kandang dengan skor 2-3. Kekalahan Belanda ini tidak

terlepas dari lemahnya lini belakang mereka. Hiddink pun geram dan mengkritik keras para pemain belakang yang terlalu banyak melakukan kesalahan fatal. “Anda harus belajar dengan sangat cepat bahwa hal seperti ini tidak bolah terjadi pada level internasinal. Kalian tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan ini pada pertandingan internasional. Kita memiliki masalah pada barisan pertahanan,” kata Hiddink geram. Dia melanjutkan, “Pada gol pertama, semua pemain belakang terlalu jauh. Kami tidak begitu masuk dalam pertandingan yang kemudian diikuti berbagai kesalahan.” Sedangkan bagi Meksiko, kemenangan ini merupakan pembalasan mereka atas kekalahan mereka pada babak 16 besar Piala Dunia 2014 lalu. Ketika itu, Belanda menang 2-1 dan diwarnai aksi diving Arjen Robben di kotak penalti. Gara-gara kasus ini, pada laga dini hari tadi, pendukung Meksiko selalu meneriaki Robben setiap kali mengontrol bola. =espn/carol aji

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 No. 0485 | TAHUN III

PEMILIHAN KACONG-CEBBING TIDAK FAIR LINTAS MADURA | L

KORAN MADURA

NETER G N KOLENA

HALAMA

ELY ANGGRAINI Jadikan Hidup Bermanfaat Bagi Orang Lain

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Penolakan

Kian Meluas Rencana Kenaikan Harga BBM

BERITA TERKAIT • HTI : Bertentangan dengan Islam | HAL B • Giliran PMII Tolak BBM Naik | Hal G • HMI Blokir Jalan Tolak Keras Kenaikan Harga BBM | HAL M

Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bangkalan saat membakar spanduk bergambar Presiden Jokowi sebagai bentuk protes atas rencana kenaikan harga BBM, Kamis (13/11).

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 No. 0485 | TAHUN III

RENCANA KENAIKAN HARGA BBM

HTI: Bertentangan dengan Syariat Islam

Polisi Perairan (Polair) Polres Sumenep merazia perahu, Kamis (13/11). Hal itu untuk mengantisipasi penimbunan menjelang pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.

ANTISIPASI PENIMBUNAN BBM

Razia Polair Nihil Hasil SUMENEP- Mengantisipasi penimbunan bahan bakar minyak (BBM), aparat Polisi Perairan (Polair) Polres Kabupaten Sumenep melakukan razia di wilayah perairan setempat, Kamis (13/11). Apalagi saat ini beredar kabar pemerintah akan menaikkan harga BBM. Namun, dalam razia itu Polair nihil hasil. Razia yang dilakukan oleh aparat Polair meliputi Pelabuhan Kalianget dan perairan yang sering menjadi lintasan perahu pengangkut BBM menuju kepulauan. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penimbunan BBM. Sebab, kebiasaan yang terjadi, jika beredar kabar harga BBM akan naik, sebagian oknum melakukan tindakan-tindakan melanggar aturan tersebut. Kepala Satuan Polisi Perairan Polres Sumenep, AKP Muhardi menuturkan, pihaknya memang selalu melakukan razia untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan BBM. Pasalnya, Sumenep memiliki banyak

pulau, sehingga sangat diperlukan adanya razia setiap saat. “Selain melakukan razia, kami juga melakukan patroli ke sejumlah perairan di Sumenep. Karena memang sangat rawan terjadi penimbunan BBM. Sehingga pencegahan perlu dilakukan sejak awal agar tidak sampai ada oknum yang melakukan penimbunan dengan memanfaatkan isu kenaikan harga BBM tersebut,” tukasnya, Kamis (13/11). Muhardi menuturkan, razia tidak hanya dilakukan di pelabuhan. Tetapi, lanjutnya, aparat Polair juga melakukan pengecekan terhadap sejumlah perahu yang melintas untuk memastikan barang muatan yang dibawanya.

"Pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di daerah Sumenep juga kami periksa. Karena terkadang, di sana banyak tumpukan drum, maka untuk memastikan apakah ada atau tidak adanya penimbunan, kami juga melakukan pengecekan ke sana," terangnya. Dalam razia yang dilakukan Polair itu, puluhan perahu di Pelabuhan Gersik Putih, Kecamatan Gapura, tak luput dari sasaran. Petugas memeriksa semua tumpukan jeriken dan drum yang diduga akan digunakan untuk mengangkut BBM ke wilayah kepulauan. Meski begitu, dalam razia kali ini aparat Polair tak menemukan satupun jeriken maupun drum yang berisi bahan bakar minyak. Sehingga semua aparat dalam razia itu pulang dengan tangan hampa. Dalam razia kemarin, yang menjadi sasaran di antaranya: perairan Pulau Poteran, Talango, dan Gili Iyang. =FATHOL ALIF

SUMENEP – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumenep menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu diutaran saat melakukan aksi damai di depan Masjid Agung Sumenep, Kamis (13/11). Dalam aksinya, sejumlah mahasiswa dan pemuda itu menyuarakan penolakan mereka terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan menyengsarakan masyarakat miskin. Hal itu menurut mereka merupakan bentuk kezaliman pemerintah yang harus ditolak. Koordinator lapangan aksi, Ilyasi mengatakan, penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM tidak serta merta, melainkan telah dilandasi sejumlah alasan. Di antaranya, yang paling tampak, kenaikan harga BBM akan berdampak buruk terhadap rakyat miskin. “Kalau BBM dinaikkan, maka angka kemiskinan di Indonesia akan bertambah,” tukasnya. Selain itu, ia menilai bahwa rencana pemerintah itu juga merupakan kebijakan untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir, yaitu sektor niaga dan distribusi, setelah sebelumnya pemerintah telah sukses melakukan liberalisasi sektor hulu, yaitu ekplorasi dan eksploitasi. Ia menuding, kebijakan menaikkan harga BBM menunjukkan ketidakseriusan pemerintah. Karena menurutnya, jika alasan menaikkan harga BBM ialah untuk mengurangi beban negara, seharusnya pemerintah mencari alternatif lainnya. Ilyasi menilai, masih banyak alternatif yang bisa diambil oleh pemerintah. “Ini yang sudah nyaman kepada masyarakat, malah mau diubah menjadi tidak nyaman,” tandasnya. Bahkan, dalam press release yang dibagi-bagikan oleh massa aksi disebutkan, rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena, migas serta kekayaan alam yang melimpah dalam pandangan Islam merupakan milik umum yang pengelolaannya diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan masyarakat. Di dalam press release-nya juga disebutkan, jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM di tengah kesulitan hidup sebagian masyarakat Indonesia dikhawatirkan akan mendorong terjadinya gejolak sosial akibat tekanan ekonomi yang tak tertahankan. Selebihnya, pantauan Koran Madura, orator aksi lainnya meneriakkan, rencana kenaikan harga BBM bukan semata-mata faktor perorangan, namun juga karena sistem yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi. =FATHOL ALIF

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumenep melakukan aksi damai di depan Masjid Agung Sumenep, Kamis (13/11). Mereka menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485| TAHUN III

Struktur Komisi Bisa Berubah Hari Ini Paripurna Penetapan Anggota Komisi DPRD SUMENEP – Meski ketua komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep telah ditetapkan dalam rapat paripurna, namun tidak menutup kemungkinan mengalami perubahan. Pada hari ini, Jumat (13/11), DPRD akan menggelar rapat paripurna penetapan anggota komisi lagi. Wakil Ketua DPRD Sumenep Mohammad Hanafi mengatakan, sesuai kesepakatan dalam rapat bamus (badan musyawarah) yang digelar beberapa hari lalu, disepakati pada hari ini akan digelar rapat paripurna penetapan anggota komisi DPRD Sumenep. DPRD akan kembali menggelar rapar paripurna penetapan anggota komisi, karena proses dan hasil rapat paripurna DPRD Sumenep yang menetapkan keanggotaan alat kelengkapan DPRD, utamanya komisi, Rabu (29/10), diprotes oleh anggota Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar. Ketika itu, 10 anggota dari dua fraksi tersebut yang menghadiri rapat paripurna DPRD, melaku-

kan aksi walk out. Alasannya, pimpinan rapat paripurna dinilai mengeluarkan keputusan yang tidak mengacu pada tata tertib DPRD, yakni tidak memperbolehkan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar yang hanya mendistribusikan anggotanya ke satu komisi, yakni komisi A. Dalam rapat paripurna tersebut, pimpinan rapat paripurna memutuskan fraksi harus mendistribusikan anggota secara proporsional ke empat komisi, yakni komisi A, B, C, dan D, sebagaimana hasil voting dari peserta rapat (anggota DPRD). Untuk menyelesaikan konflik itu, hasil rapat paripurna tersebut lalu dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Melalui surat balasannya bernomor 171/26245/011/2014 tertanggal 10 November 2014, pemprov mengokohkan hasil rapat paripurna. Penetapan ketua empat komisi DPRD yang saat ini sudah ditetapkan dalam rapat paripurna sebelumnya, besar kemungkinan akan ada perubahan. ”Itu mungkin saja terjadi nantinya,” kata politisi Demokrat itu. Sebab, lanjut Hanafi, sesuai hasil konsultasi dari Pemerintah Pemprov Jatim, penetapan ketua komisi harus dipilih anggota komisi. Sehingga, keberadaan dua fraksi yang masih belum tercover di komisi itu, juga mempunyai kewajiban untuk dipilih dan memilih. ”Nah, itu yang dituntut kedua fraksi (Golkar dan Demokrat) itu, walaupun masih banyak yang menyatakan keabsahan ketua komisi saat ini sudah dianggap legal karena sudah melalui rapat paripurna kemarin,” ujarnya, Kamis (13/11).

Kendati demikian, Hanafi masih menunggu hasil rapat paripurna hari ini. Bahkan, dalam rapat paripurna saat ini dirinya

Nah, itu yang dituntut kedua fraksi (Golkar dan Demokrat) itu, walaupun masih banyak yang menyatakan keabsahan ketua komisi saat ini sudah dianggap legal karena sudah melalui rapat paripurna kemarin,”

Mohammad Hanafi Wakil Ketua DPRD

akan berusaha untuk mengocok ulang struktular di komisi. ”Kami tunggu paripurna. Kalau pada saat paripurna terdapat argumentasi yang memiliki nalar hukum

yang benar kami pasti ikuti,” ungkapnya. Sementara Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengatakan, walaupun hari ini akan dilaksanakan rapat paripurna, diyakini tidak akan mengubah semua tatanan yang sudah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketetapan ketua komisi. Rapat paripurna yang akan digelar itu hanya untuk melegalkan keanggotaan komisi yang belum tercover sebelumnya. Selain itu, juga dalam rapat paripurna nanti, akan dijadwalkan pembentukan BK (Badan Kehormatan) dan Baleg (Badan Legislasi). ”Tidak mungkin ada perubahan lagi, karena untuk ketua komisi sudah ditetapkan kemarin,” tandasnya. Pimpinan empat komisi yang telah ditetapkan, Ketua Komisi A dijabat Darul Hasyim, Ketua Komisi B Nurus Salam, Ketua Komisi C Dulsiam, dan Ketua Komisi D Subaidi (Koran Madura, 30/10). =JUNAEDI/MK

Selamat & Sukses

KORAN MADURA Keluarga Besar H. Imam Mahmudi

“Semoga semakin maju dan konsisten menjadi pilar keempat demokrasi”

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III

DISKUSI ANTAR TOKOH

ALIH FUNGSI LAHAN

Ada Forum Sumekar di Kantor NU Inilah urgensi mengapa kami (PCNU) mengundang sejumlah pihak khususnya anggota parlemen dan praktisi politik,” A Pandji Taufiq

Ketua PCNU Sumenep

SUMENEP - Krisis kebangsaan yang melanda bangsa, dirasakan pula oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep. Sebab, dampak dari terjadinya krisis kebangsaan tersebut paling dirasakan warga nahdliyin. Ini lantaran warga nahdliyin merupakan ormas keagamaan terbesar di negeri ini. Bila krisis kebangsaan ini di-breakdown ke Kabupaten Sumenep, maka warga nahdliyin di Sumenep juga yang paling merasakannya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan dan perlu urun rembuk dengan jajaran terkait di Kabupaten Sumenep. Ketua PCNU Sumenep A Pandji Taufiq menyadari NU tidak bisa sendirian dalam hal memberikan asistensi kepada pengambil kebijakan di Kabupaten Sumenep. Karena itu,

PCNU perlu menghadirkan pihak-pihak yang dianggap penting untuk diajak berdiskusi, sharing, dan memberikan catatan yang terjadi dan tidak menguntungkan masyarakat. Berdasarkan data di Litbang PCNU, ada tiga persoalan yang masuk ke PCNU. Di antaranya, distribusi raskin, maraknya karaoke terselubung, dan siswa yang mendapat bocoran kunci jawaban saat mengikuti ujian nasional. Tiga hal itu, menurut Pandji merugikan masyarakat dan tentu saja warga NU. Menurutnya, perlu ada sikap sebagai masukan kepada pemerintah dan tidak hanya dari PCNU. “Inilah urgensi mengapa kami (PCNU) mengundang sejumlah pihak khususnya anggota parlemen dan praktisi politik,” katanya, Kamis (13/11). Dalam pertemuan ini, hadir antara lain Ketua GP Ansor Muhri Zain; dari kalangan anggota DPRD, Herman Dali Kusuma (PKB), Abd Hamid Ali Munir (PKB), Abrori Mannan (PKB), Juhari (PPP), dan Abrari Alzael (PDI-P). Sementara dari kalangan praktisi politik Bahrul Ulum dan Aziz Syabibi. Di sharing antar tokoh tersebut disepakati, pertemuan untuk mendiskusikan banyak hal secara tematik akan dilakukan secara periodik, selambatlambatnya setiap 3 bulan sekali. Silaturrahmi ini diberi nama Forum Sumekar, sebuah wadah bersama untuk men-share isuisu publik untuk dibahas bersama, dan disampaikan kepada pemerintah sebagai rekomendasi menuju Sumenep yang lebih baik dan berkualitas. Di akhir pertemuan, jajaran Syuriah PCNU yang diwakili KH

Memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan data serta kajian akademik-rasional,”

SUMENEP - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Nurus Salam mengatakan, seharusnya lahan pertanian di Sumenep, khususnya yang ada di Kecamatan Kota, tetap difungsikan sebagai lahan pertanian. Tidak dijadikan sebagai lahan properti atau perumahan. Hal ini berkaitan dengan masa depan para petani dan juga Sumenep ke depan.

KH Moh. Ramdlan Siraj Wakil Rais Syuriah

Moh. Ramdlan Siraj menginginkan diskusi di Forum Sumekar dilakukan secara periodik dan lebih fokus. Menurut Bupati Sumenep periode 2000 – 2010 ini, sesuatu yang dibahas dan dikaji di forum terkait dengan isu yang seksi dan diperlukan masyarakat. Tentu, kata dia, isu yang didukung fakta agar membahasannya lebih mudah. Dia menyadari forum tersebut sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat. Adapun eksekusi akhirnya, dikembalikan kepada tiga kekuatan pengambil keputusan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yang ada di Sumenep. “Posisi kita dalam forum ini hanya sebatas menshare, diskusi, dan memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan data serta kajian akademik-rasional,” ujarnya. =SYAMSUNI

ANDA MAU BERIKLAN? Pasang di

Kota Sumenep Potensi Banjir Lelaki yang akrab disapa Uyuk itu mengatakan, lahan pertanian sangat penting bagi para petani. "Jika semua lahan produktif petani dialih fungsikan semua, bagaimana nanti nasib mereka? Jika mereka tidak bertani, mereka akan mendapatkan penghasilan dari apa? Jadi, lahan produktif itu tidak boleh semuanya difungsikan sebagai lahan properti atau perumahan," tukasnya. Tak hanya itu, Uyuk juga mengatakan, jika semua lahan pertanian yang juga berfungsi sebagai penyerap air di musim penghujan dijadikan lahan properti atau perumahan semua, maka bukan tidak mungkin jika hal itu menjadi gejala awal Sumenep di masa akan datang akan akrab dengan bencana bajir. Sementara terkait dengan pengembangan kota, menurutnya, masih banyak lahan non produktif di Sumenep yang bisa dibebaskan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, jika di Sumenep ada pengembang yang ingin melakukan pembangunan di lahan produktif, harusnya pemerintah bisa mengarahkan ke lahan non produktif tersebut, agar lahan produktif yang ada tetap berfungsi sebagaimana mestinya. "Sebetulnya, lahan non produk-

Kunjungi dan Unduh versi E-paper

tif yang bisa dikembangkan di sekitar wilayah perkotaan banyak. Misalnya di daerah Parsanga, Kebunan, dan Bangkal ke utara. Dari sisi konservasi lahan, saya kira lebih bagus jika Sumenep dikembangkan ke arah sana," tandasnya. Selain itu, lanjutnya, dari sisi wisata, pengembangan kota Sumenep seharusnya juga ke arah utara, bukan malah ke selatan. Karena objek-objek wisata banyak ada di utara. Ia mencontohkan Lombang dan Slopeng. "Jadi di tiga daerah itu, Kebunan, Bangkal dan Parsangan, ada lahan non produktif yang bisa dibebaskan oleh pemerintah daerah. Kirakira 4000 hektare. Saya kira kalau itu dijadikan kota baru tempatnya cukup," ujarnya. Saat disinggung mengenai perumahan yang masih belum selesai proses perizinannya namun sudah ditempati, salah satunya oleh Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, pihaknya menyarankan agar semua pihak bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut. "Bagaimanapun, negara ini adalah negara demokratis. Sehingga, setiap terjadi persoalan, harusnya diselesaikan melalui musyawarah mufakat," tutupnya. =FATHOL ALIF

www.koranmadura.com

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485| TAHUN III

Kepala Sekolah Banyak Dijabat Plt Komisi D: Kami akan Panggil Kepala Dinas Pendidikan SUMENEP – Sekitar 100 sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, kepala sekolahnya dijabat pelaksana tugas (Plt). Tidak adanya kepala sekolah definitif di sejumlah sekolah, akibat banyak abdi negara yang pensiun atau dipindahtugaskan. Akibatnya, proses administrasi di sejumlah sekolah yang kepala sekolahnya dijabat pelaksana tugas tidak berjalan maksimal, bahkan juga berdampak terhadap pembangunan infrastruktur. "Kalau Plt itu, tidak bisa membuat keputusan layaknya kepala sekolah definitif. Jadi, kalau sudah ada bantuan dari APBN otomatis tidak bisa direalisasikan," kata Koordinator Lembaga Kajian Kritis Sumenep (LKKS) Junaidi, Kamis (13/11). Berdasarkan temuannya, ban-

yak sekolah yang gagal menerima bantuan pemerintah. Salah satunya, SDN Sakala I Kepulauan Sapeken. Pada tahun 2014 sekolah itu mendapatkan bantuan revitalisasi sekolah (RKB, rehab, dan perpustakaan) senilai Rp 500.000.000 dari pemerintah pusat. Hanya saja, bantuan tersebut digagalkan lantaran sekolah di bawah naungan Disdik itu, tidak ada kepala sekolahnya. Saat ini hanya dijabat oleh Plt. "Bisa dikatakan jika Disdik tidak serius dalam membangun dunia pen-

didikan di Sumenep," terangnya. Koordinator Tim Peneliti dan Investigasi Sumenep Corruption Watch (SCW) itu mengatakan, tidak adanya kepala sekolah definitif selain menghambat terhadap pembangunan infrastruktur, juga telah mengabaikan sebagian hak murid itu sendiri. Sebab, secara normatif keterbatasan sarana itu telah merugikan peserta didik. "Sedangkan secara substantif berakibat pada proses belajar dan mengajar yang tidak kondusif karena para siswa tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya," ujarnya. Oleh karena itu, ia meminta Komisi D DPRD Sumenep memanggil Dinas Pendidikan Sumenep untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Junaidi men-

yarankan dewan memerintah Disdik mengeluarkan SK definitif demi kelangsungan proses belajar yang kondusif dan hak-hak siswa terpenuhi. Sekretaris Komisi D DPRD Sumenep Moh. Herman mengaku telah mendengar adanya temuan tersebut. Dirinya mengaku kecewa. Sebab, akibat tidak adanya kepala sekolah definitif tersebut, dinilai telah menghambat proses pembangunan infrastruktur pendidikan. Pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan A. Shadik selaku pemangku kebijakan tertinggi dilingkungam Disdik. "Dalam waktu dekat, kami akan memanggil Kepala Disdik," janjinya. Hanya saja, dirinya belum bisa menentukan kapan peman-

ggilan itu akan dilakukan. "Kalau masalah waktu, kami tidak bisa menentukan. Karena takut berbenturan dengan agenda internal dewan. Jadi, tunggu saja perkembangan selanjutnya," ungkapnya. Sementara Kepala Disdik Sumenep A. Shadik mengatakan, persoalan tersebut sudah selesai. "Semuanya butuh proses, masalah SK definitif kepala sekolah sudah selesai semua," terangnya saat dikonfirmasi. Sehingga lanjut Shadik, sejumlah warga tidak perlu khawatir lagi ke depan sekolah favoritnya tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. "Soal administrasi kami terus berbenah, utamanya yang menyangkut masa depan dunia pendidikan ke depannya," tukasnya. =JUNAEDI/MK

PENEGAKAN HUKUM

6 Tahun, Penanganan Dugaan Ijazah Palsu Tak Selesai SUMENEP - Meski laporan adanya dugaan ijazah palsu telah masuk ke pihak kepolisian tertanggal 28 September 2008 silam, namun kasus tersebut hingga saat ini masih belum selesai. Karenanya, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mengundang pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) dan kepolisian, Kamis (13/11) untuk melakukan rapat dengar pendapat. Dalam kesempatan RDP kemarin, di ruangan komisi A DPRD Sumenep, perwakilan pelapor, Rahman mengaku, tujuan kedatangannya untuk mendengar penjelasan baik dari pihak Kejari maupun Polres Sumenep terkait perkembangan kasus dugaan ijazah palsu tersebut. Pasalnya, selama ini kasus tersebut masih belum jelas. Sejauh ini, kasus tersebut masih menggelinding di dua institusi, yaitu Kejari dan Polres Sumenep. Dikatakan, meski telah enam tahun berlalu, namun status kasus tersebut masih tetap penyelidikan, belum sampai penyidikan apalagi penuntutan. Menurutnya, kalau bicara atauran sebagaimana yang dimaksud oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183, empat belas hari setalah berkas perkara sudah diserahkan kepada penyidik, maka harus dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. “Tapi secara teknis, inilah yang kita susah,”

tukasnya. Pantauan Koran Madura, dalam kesempatan RDP kemarin, pihak kepolisian menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada 10 orang saksi. Selain itu, kepolisian juga telah menyita barang bukti berupa fotokopi ijazah paket B yang digunakan terlapor, Hasyim, saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Bilis-Bilis dan sebuah stampel. Setelah itu, pihak kepolisian telah menyerahkan berkas hasil penyelidikan itu kepada pihak kejaksaan. Namun, menurut Iptu I Gede Pranata Wiguna yang hadir dalam kesempatan tersebut menemani Wakil Kepala Polres Sumenep, Hadi Prayitno, berkas itu dikembalikan kepada pihak kepolisian disertai petunjuk harus memeriksa beberapa saksi lagi. Namun, kendalanya waktu itu, saksi yang dimaksud kejaksaan sudah meninggal dunia. Sementara saksi lainnya tidak diketahui alamatnya. Jika dihitung, sejauh ini berkas itu sudah bolak-balik Kejari-Polres sebanyak empat kali. Menurut Wakapolres Sumenep, Hadi Prayitno, saat ini berkas kasus itu masih berada di pihak kepolisian. Karenanya, pihak kejaksaan mengaku tidak dapat melakukan tindakan lebih lanjut. Terkait hal itu, Hadi Prayitno menegaskan, pihaknya akan segera memenuhi petunjuk tera-

Rapat dengar pendapat antara Kejari, Polres, dan pelapor dugaan ijazah palsu dengan difasilitasi Komisi A DPRD Sumenep, Kamis (13/11).

khir kejaksaan dan akan segera melimpahkan berkas itu kepada pihak kejaksaan. Namun, pihaknya tidak bisa memastikan terkait waktunya. “Pokoknya, target kita akan segera dilimpahkan (berkas itu, red.),” tegasnya. Sementara itu, perwakilan pihak Kejari tidak berkenan berkomentar kepada wartawan

saat ditemui usai mengikuti RDP dengan komisi A dan perwakilan pelapor. Ia mengatakan tidak bisa berkomentar banyak karena berkas kasus tersebut belum berada di pihaknya. Secara terpisah, Ketua Komisi A DPRD Sumenep, Darus Hasyim Fath mengaku tidak ingin mengintervensi kinerja pihak

kepolisian dan kejaksaan. Hanya saja, pihaknya berharap agar kasus tersebut bisa segera diselesaikan. “Saya juga berharap, semua pihak nantinya bisa menerima apa pun keputusan hukumnya. Karena keputusan hukum sama sekali tidak berhubungan dengan puas atau tidak puas,” harapnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 No. 0485 | TAHUN III

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III

MADURA

PEMERINTAHAN

PENDIDIKAN

PAMEKASAN DPRD Pamekasan menilai Pemkab Pamekasan ini boros. Diketahui setelah Bupati Pamekasan membacakan RAPBD 2015 Selasa (11/11) lalu. Karena itu DPRD berusaha untuk memangkas anggaran-anggaran Pemkab yang kurang penting, terutama yang berkaitan dengan kepentingan birokrasi dan seremonial belaka. Untuk dialihkan bagi kepentingan rakyat. Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPRD Suli Faris. Dijelaskan bahwa setelah mengamati RAPBD 2015 setebal 27 halaman tersebut dari APBD sebesar Rp 1,54 triliun, didominasi oleh kepentingan birokrasi yang mencapai 60 persen lebih. Sementara untuk anggaran yang bersentuhan langsung dengan rakyat tidak sampai 40 persen. Karena itu, pihaknya akan berusaha meminimalisir anggaran birokrasi itu, untuk selanjutnya dialihkan atau ditambahkan kepada anggaran yang langsung dirasakan oleh rakyat. Pihaknya berjanji akan melakukan pembahasan dengan teliti. Khususnya dalam penekanan anggaran yang tidak terlalu penting. Pihaknya juga akan memberikan pemahaman kepada Pemkab, dalam pembahasan selanjutnya, agar memahami hal ini. Sehingga anggaran yang dihasilkan stabil dan dapat diarahkan untuk sepenuhnya kepentingan rakyat. Karena sebenarnya tugas Pemkab itu bagaimana bisa mengayomi dan memenuhi hak rakyat di segala bidang. Jadi Pemkab jangan hanya memikirkan dirinya sendiri. â&#x20AC;&#x153;RAPBD utuk tahun depan itu masih kurang proporsional. Perlu ada banyak pembenahan dan koreksi. Tugas kami, legislatif ini, untuk mengoreksinya,â&#x20AC;? ucap Suli. Dari RAPBD yang disampaikan Bupati Pamekasan Achmad Syafii diketahui bahwa anggaran APBD 2015, anggaran terbesar masih di bidang pendidikan sebesar 46 persen, kemudian bidang kesehatan 18 persen, dan infrastruktur 13 persen. Sementara sisanya akan difokuskan pada program tujuh janji politik Bupati saat kampanye dulu. Khususnya fasilitas petani, tata niaga tembakau, dan garam. =SUKMA FIRDAUS/RAH

PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan mengakui belum maksimal menerapkan kurikulum 2013 (K13), sekalipun sudah memasuki semester pertama untuk tahun ini. Padahal kurikulum itu secara resmi diterapkan sejak awal tahun pelajaran 2014-2015. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Slamet Gustiantoko menyatakan penerapan K13 belum maksimal karena pengetahuan guru tentang kurikulum baru itu masih rendah. Sehingga, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan pengembangan kurikulum terhadap ribuan guru yang ada di Pamekasan. Baik guru yang mengajar di sekolah negeri maupun guru swasta. Belum maksimalnya penerapan K-13 itu diklaim sebagai hal yang wajar. Sebab sistem yang diterapkan juga masih masuk kategori baru dijalankan. Perlu pematangan konsep lebih mendalam terhadap guru untuk menerapkan kurikulum tersebut. Sebenarnya, metode pembelajaranya tidak banyak berubah dari kurikulum sebelumnya. Namun, lebih banyak terhadap pendidikan karakter siswa. Sehingga guru tinggal melanjutkan dan menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Kendala selanjutnya yakni belum terpenuhinya fasilitas berupa buku pegangan guru maupun siswa. Padahal buku merupakan perangkat terpenting dalam proses kegiatan mengajar di sekolah. Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Disdik Pamekasan, Moh Tarsun menyatakan untuk buku pengangan guru maupun guru tingkat SMP dan SMA sederajat semester I sudah terdistribusi sebanyak 75 persen dari jumlah siswa dan guru di Pamekasan. Sedang 25 persen sisanya belum terdistribusi. Padahal, semester I sudah hampir tuntas dan dalam waktu dekat sudah mulai beranjak ke semester II. Solusi yang digunakan Disdik yakni melakukan pengandaan buku melakui CD yang diberikan kepada sekolah. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

DPRD Nilai Pemkab Boros

Penerapan K13 Belum Maksimal

MELINTAS. Salah satu pengendara yang tengah melintas di tanggul yang nyaris jebol.

PU Pengairan Tak Tahu Tanggul Nyaris Jebol Ahmad Belum Memastikan Program Perbaikan PAMEKASAN - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Pemkab Pamekasan masih lalai mendeteksi adanya tanggul yang nyaris jebol di dua desa di Kecamatan Pademawu. Sebab instansi itu hingga saat ini belum mengetahui adanya tanggul yang nyaris jebol. Padahal tanggul yang nyaris jebol sudah hampir 8 bulan, yakni di Dusun Kretek, Desa Pademawu Barat, dan Dusun Malangan Timur, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu. Apabila tanggul itu jebol, maka warga yang berada di Dusun Malangan Barat, Desa Pademawu Timur dan sebagian Dusun Kretek, Desa Pademawu Barat serta Dusun Sumber Batu, Desa Pademawu Timur hampir dipastikan akan tergenang air, akibat meluapnya aliran Kali Samajid. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Pemkab Pamekasan, Ahmad Syaifuddin mengaku belum mengetahui adanya tanggul yang nyaris jebol. Justru ia baru mengetahui tanggul yamg nyaris jebol tersebut setelah koran ini menghubunginya. Ahmad, sapaannya, berjanji akan melakukan survei terhadap tanggul yang nyaris jebol terse-

but. Tetapi ia belum memastikan akan melakukan perbaikan terhadap tanggul tersebut. Sebab pada perubahan APBD 2014 tidak tercantum anggaran tanggul tersebut. Lebih lanjut Ahmad menambahkan jika setelah dilakukan survei tanggul tersebut masuk katagori parah, maka akan dibangun bronjong untuk menanggulangi meluapnya air sungai aliran Kali Samajid. Tetapi, jika tidak menghawatirkan, pihaknya akan menganggarkan pada tahun 2015 mendatang. Hal serupa juga disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab Pamekasan, Budi Irianto yang juga

belum mengetahui adanya tanggul yang nyaris jebol tersebut. Jika kondisinya parah, konstruksi yang memungkinkan yaitu pembangunan bronjong. Tahun ini Pemkab Pamekasan mendapatkan dana segar dari APBN sebesar Rp 10 miliar lebih. Dana itu untuk pembuatan bronjong di dua sungai terbesar yang sering menimbulkan banjir. Yakni Kali Samajid dan Kali Kluwang. Dana Rp 10 miliar itu ditambah dana dari APBD Pamekasan tahun 2014 sebesar Rp 360 juta untuk rebilitasi dan rekonstruksi aliran sungai serta penanganan banjir di Kantor Pemkab Pamekasan, Jalan Jokotole. Rencananya bronjong itu akan ditempatkan di 6 titik sepanjang aliran Kali Samajid dan Kali Kluwang. Karena aliran sungai itu paling rawan terjadi luapan air, yang menyebabkan banjir ke kawasan padat penduduk di Pamekasan. Kali tersebut meluap karena tidak mampu menampung debit air yaang merupakan kiriman dari wilayah utara Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485| TAHUN III

DEMI RAKYAT. Para aktivis PMII Cabang Pamekasan saat menggalang tanda tangan penolakan kenaikan harga BBM kemarin.

Giliran PMII Tolak BBM Naik Jangan Biarkan Pemerintah Menyengsarakan Rakyat PAMEKASAN - Penolakan kenaikan harga BBM terus bermunculan di Pamekasan. Kemarin (13/11) PMII Cabang Pamekasan mengadakan unjuk rasa di sekitar area Monumen Arek Lancor. Mereka memulai unjuk rasa pukul 10.00 WIB. Aksi mereka dikawal ketat aparat kepolisian. Dalam aksinya kali ini, puluhan aktivis itu membawa kain putih sepanjang 10 meter. Kain itu mereka gunakan untuk menampung tanda tangan para masyarakat, yang sependapat dan menginginkan BBM bersubsidi tidak naik. Mereka mengawali aksi dengan berputar Monumen Arek Lancor, sambil menyambangi masyarakat di sekitar Arek Lancor, agar membubuhkan tanda tangannya. Masyarakat yang disambangi

tampak antusias dan langsung bersedia bertanda tangan di kain putih tersebut. Yang membubuhkan tanda tangannya, antara lain para pengguna jalan, pedagang yang ada di sekitar monumen, tukang becak, masyarakat yang tengah parkir di sekitar monumen, dan sebagainya. Sempat terjadi sedikit ketegangan antara massa dengan aparat ketika massa selesai berjalan berputar area monumen. Saat itu massa berniat memblokade jalan di sisi

selatan monumen. Tujuannya untuk menghentikan para pengguna jalan sesaat agar membubuhkan tanda tangan di kain putih itu. Namun hal ini tidak diizinkan oleh aparat, karena akan mengganggu lalu lintas dan menyebabkan macet. Massa tidak memaksa, hanya menggelar kain putih itu di pinggir jalan. Beberapa pengguna jalan ada yang berhenti untuk membubuhkan tanda tangannya. Menurut Korlap Aksi, Zainul Hasan, kain putih yang dibawanya itu merupakan petisi penolakan kenaikan harga BBM. Yang nantinya akan dipenuhi oleh tanda tangan masyarakat Pamekasan, yang menolak kenaikan harga BBM. Selanjutnya, kain putih yang penuh tanda tangan itu, akan mereka bawa saat unjuk

rasa ke Kantor DPRD Pamekasan hari ini. Tujuan mereka ke DPRD, agar DPRD menyampaikan aspirasi rakyat Pamekasan kepada Presiden RI Joko Widodo, bahwa sikap rakyat Pamekasan harga mati menolak kenaikan BBM. Sebab naiknya harga BBM hanya akan mempersulit kelangsungan hidup rakyat kecil. â&#x20AC;&#x153;Katanya Presiden Jokowi itu pro dan memperjuangkan nasib wong cilik (rakyat kecil). Tapi kok malah akan menyengsarakan nasib wong cilik,â&#x20AC;? kata Hasan saat berorasi. Dengan naiknya harga BBM otomatis akan membuat harga barang-barang lain, terutama harga sembako akan naik. Sementara penghasilan rakyat hanya sedikit, tak pernah ada kenaikan. Jika ini

terjadi, rakyat semakin tercekik dalam menjalani kehidupannya karena barang-barang semuanya semakin mahal. Jika harga sudah naik, sulit untuk turun lagi. Terkait pekikan kata merdeka yang sering diteriakkan Presiden Jokowi, PMII menganggap hanya sebatas pekikan dan omong kosong belaka. Sebab dalam kenyataannya kehidupan rakyar kecil masih belum merdeka karena masih banyak yang hidup dengan kesengsaraan dan keterbatasan. Ditambah sebentar lagi harga barang-barang akan naik seiring naiknya harga BBM. â&#x20AC;&#x153;Kami harap Presiden Jokowi bisa memahami hal itu. Naik-tidaknya harga BBM ini ada di tangan Presiden baru ini,â&#x20AC;? papar Hasan. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III

Pegawai Kejari Pukul Empat Anak Dipicu Emosi Akibat Korban Diduga Terlibat Pencurian PAMEKASAN - Slamet Supriyadi, 41, yang saat ini berstatus sebagai pegawai aktif di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan memukul empat orang anak. Peristiwa itu terjadi di Desa Laden, Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan, Rabu (12/11) sekitar pukul 16.00 WIB. Informasi yang dihimpun Koran Madura menyatakan pemukulan itu dipicu kemarahan pelaku kepada korban, Ilyas, 14. Korban diduga terlibat dalam pencurian barang di rumahnya. Diduga karena didorong emosi, pelaku memukul korban saat berpapasan di jalan. Akibat kejadian itu, korban mengalami memar di bagian kepala dan leher. Kejadian pemukulan oleh pelaku tidak sampai di situ saja,

karena setelah kakak korban, Joni, mengetahui adaiknya dipukul, dia mendatangi rumah pelaku. Sehingga kembali terjadi aksi pemukulan oleh pelaku tersebut. Bahkan dua orang teman Joni, yaitu Andi dan Moh. Rofiki yang ikut mendatangi rumah pelaku, juga dianiaya. Sehingga pelaku memukul empat orang dalam sehari. Sepupu korban, Yepi Susanto mengatakan sebelum terjadi pe-

mukulan itu, pelaku menuduh Ilyas melakukan pencurian di rumahnya. Bahkan kasus kehilangan itu telah dilaporkan ke kepolisian. Namun laporan tersebut belum ada perkembangan. Sehingga kemungkinan pelaku marah dan jengkel pada korban, yang berakibat terjadi aksi pemukulan kepada empat orang anak yang masih bertetangga itu. Tidak terima dengan perlakuan pelaku, keempat korban tersebut akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polres Pamekasan dengan bukti visum dari RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan pada Kamis (13/11) kemarin. Keempat korban mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya akibat pemukulan dialaminya.

”Sepertinya yang menjadi kemarahan akibat laporan Slamet Supriyadi tidak ada perkembangan. Karena sebelumnya korban dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencurian. Sekarang anak yang menjadi korban sakit tenggorokan akibat dipukul. Sehingga kesulitan untuk makan,” kata Yepi. Menurut Yepi, pihak keluarga korban berharap ada tindakan tegas atas laporan kepada polisi. Sehingga menjadi efek jera kepada pelaku. Apalagi salah satu korbannya adalah anak berusia di bawah umur, yang masih berumur 14 tahun. ”Saya berharap ada tindak lanjut yang jelas atas laporan korban. Sehingga tidak ada lagi hal serupa selanjutnya,” ungka-

pnya. Sementara itu, saat dikonfirmasi Slamet Supriyadi membantah telah melakukan tindakan pemukulan. Bahkan menurutnya, pihaknya didatangi ke rumahnya dan mau dikeroyok. Sehingga dirinya berusaha membela diri. Pada saat kejadian, ada upaya pengeroyokan yang dilakukan oleh tetangganya itu, sehingga terjadi perkelahian selama beberapa menit di rumah Slamet Supriyadi di Desa Laden, Pamekasan. “Saya tidak berniat melakukan pemukulan. Tapi mereka datang ke rumah dan mau mengeroyok saya, sehingga terjadi perkelahian,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

GEJOLAK ALAM

11 Kecamatan Rawan Bencana PAMEKASAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Pamekasan menyatakan ada 11 kecamatan dari 13 kecamatan di wilayah itu yang rawan terjadi bencana saat musim hujan. Baik bencana banjir, longsor, dan angin kencang atau puting beliung. Berdasarkan data BPBD setempat terdapat tiga kecamatan yang rawan terjadi bencana banjir, yaitu Kecamatan Pamekasan, Pademawu, dan Larangan. Kemudian terdapat empat kecamatan yang rawan angin puting beliung, yaitu Kecamatan Proppo, Pademawu, Galis, dan Larangan. Sementara untuk rawan longsor terdapat di enam kecamatan, yaitu Kecamatan Batumarmar, Palengaan, Kadur, Pakong, Waru, dan Pegantenan. Enam kecamatan tersebut berada di kawasan perbukitan yang kemungkinan mudah terjadinya musibah tanah longsor. Kepala BPBD Pamekasan, Budi Irianto mengatakan pihaknya telah memiliki peta setiap daerah yang rawan bencana, baik kawasan rawan banjir, angin kencang, dan kawasan rawan longsor. Dari peta yang ada saat ini, dalam satu kecamatan hanya sebagian desa

saja yang masuk rawan rawan bencana. “Sebenarnya semua desa di masing-masing kecamatan harus waspada bencana, karena bencana yang terjadi tidak bisa

diprediksi. Meskipun tidak masuk dalam kawasan rawan bencana, tetap harus waspada, agar bencana yang terjadi tidak sampai menelan korban jiwa,” katanya.

Dijelaskan, enam kecamatan rawan longsor itu karena letak goegrafisnya berada di kawasan perbukitan dengan kondisi tanah yang labil dan miring. Dari enam kecamatan itu, empat kecamatan

diantaranya hampir setiap tahun menjadi langganan bencana tanah longsor, yaitu Kecamatan Kadur, Pakong, Waru, dan Pegantenan. Menurutnya, rongga-rongga di bawah tanah itu tidak diketahui, bisa saja saat hujan deras turun terjadi pergeseran pada lapisan tanah ke arah rongga itu sehingga juga menyebabkan terjadinya longsor. Peta rawan yang ada saat ini hanya diprediksi dari posisi kemiringan dan kondisi tanah yang labil (mudah bergerak) sehingga mudah terjadi longsor. Kemudian, terang Budi, untuk kawasan rawan banjir karena letak posisi tanahnya lebih rendah dan dekat dengan kali, sehingga saat kali tidak kuat menampung debit air saat hujan deras, dengan mudah air tergenang hingga menyebabkan banjir. Sedangkan kawasan angin puting beliung yang masuk dalam peta waspada, karena setiap tahun di empat kecamatan itu selalu terjadi angin kencang yang merusak rumah warga. “Kami hanya bisa menghimbau agar masyarakat waspada dan berlindung saat terjadi bencana, utamanya pada bencana longsor dan angin kencang. Sebab bisa menimbulkan korban jiwa, kalau tertimpa sesuatu. Kalau banjir disini (Pamekasan) datang secara perlahan, sehingga kecil kemungkinan ada korban jiwa,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485| TAHUN III

TRANSPARANSI

Program Bantuan Sapi Disoal PAMEKASAN – Sejumlah warga dari Kecamatan Pademawu berunjuk rasa di Kantor Dinas Peternakan (Disnak) Pamekasan, Kamis (13/11) kemarin. Mereka menuntut Kepala Disnak setempat, M. Bahrun transparan dalam menjalankan programnya, khususnya bantuan sapi di Pademawu. Massa pengunjuk rasa mengawali aksinya dari area Monumen Arek Lancor , yang kemudian melakukan long march ke Kantor Disnak yang berada di area Kantor Bakorwil IV Pamekasan, sambil membawa poster yang berisikan kecaman dan tuntutan mereka. Dalam orasinya, Koordinator Aksi Anyan Fikri meminta Kepala Disnak setempat menjelaskan program pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Pademawu. Kemudian, mereka juga meminta penjelasan jumlah kelompok tani yang terdaftar di Disnak, serta berapa jumlah anggaran yang disediakan untuk kelompok tani di Pademawu. Lanjut Fikri, aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja Disnak Pamekasan. Sebelumnya, mereka telah melakukan audiensi dengan disnak, tetapi tidak menemukan jawaban yang diharapkan. Bahkan waktu audiensi mereka mengaku tidak ditemui Kepala Disnak, Bahrun. “Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan kami atas kinerja kepala Dinas Peternakan. Kami telah melakukan audiensi, tetapi kami tidak ditemui oleh kepala Disnak. Padahal waktu itu kepala disnak ada di kantornya, saya menyaksikan sendiri,” kata Fikri dalam orasinya. Saat ditemui sejumlah wartawan usai mememui pendemo, Kepala Disnak Pamekasan, Bahrun menjelaskan bahwa program pemberdayaan kelompok petani dengan bantuan sapi belum direalisasikan, sehingga pihaknya tidak bisa memenuhi tuntutan pendemo, yang meminta transparansi anggaran dalam program tersebut. “Tuntutannya ngawur, karena massa aksi menuntut transparansi program yang belum dijalankan. Mereka juga meminta kami untuk memberdayakan semua kelompok petani. Saya rasa itu tidak masuk akal, karena anggaran yang tersedia hanya Rp 100 juta, itu untuk satu kelompok,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

DEMO. Warga Pademawu berunjuk rasa meminta transparansi bantuan sapi di Kantor Disnak, Pamekasan, kemarin (13/11)

Pemerintah Diminta Menerapkan UMK untuk Honorer Politisi PKB Mengaku Akan Mengawal Keluhan Para THL PAMEKASAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan mendesak pemerintah setempat memerhatikan sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di lingkungan pemkab Pamekasan. Bahkan DPRD menginginkan Pemkab setempat segera menerapkan kesejahteraan sesuai upah minimum kabupaten (UMK) sebagaimana amanat Gubernur Jawa Timur. Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Imam Khusairi mengatakan, desakan itu disampaikan pada pemerintah karena DPRD mendapat keluhan dari sejumlah THL. Mereka mengaku mendapat upah yang sangat rendah, itu pun ada yang tidak dibayar setiap bulan. Bahkan ada THL yang dibayar jauh di bawah kebutuhan hidup layak (KHL). Sementara mereka sendiri memiliki istri dan anak yang sudah menunggu. Tetapi honornya sangat tidak diperhatikan Pemkab.

Sebagai wakil rakyat, dia mengaku prihatin terhadap kondisi tersebut. Oleh karena itulah dia meminta pemerintah segera menerapkan UMK Pamekasan kepada THL, sesuai yang sudah diajukan oleh Dinsosnakertrans dan disetujui Gubernur Jawa Timur. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berjanji akan mengawal keluhan para THL jika pemerintah daerah mengajukan dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan be-

lanja daerah (APBD) Pamekasan tahun 2015 mendatang. Tentu semuanya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada. Jika memungkinkan upah para THL bisa disetarakan dengan UMK, agar sama dengan honor para karyawan perusahaan. Ali Khusni, Plh, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasaan Ketenagaan, Dinsosnakertrans Pemkab Pamekasan, mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menegur SKPD jika menemukan karyawannya dibayar di bawah UMK. Sebab lembaganya bertugas memberikan peringatan kepada perusahaan, bukan terhadap institusi pemerintah. Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik menyatakan seharusnya pemerintah memberikan contoh yang baik kepada perusahaan, den-

gan memberikan upah kepada tenaga honorer sesuai UMK yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur. Selama ini, kata Apik, perusahaan sering menjadi sasaran, karena tidak mampu membayar upah buruh sesuai UMK. Sementara di internal pemerintah sendiri belum sepenuhnya menjalankan ketentuan yang diamanatkan Gubernur Jawa Timur tersebut. Pada tahun 2014 ini, UMK Kabupaten ini mencapai Rp 1.090. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2013 yang hanya Rp 1 Juta. Pada tahun 2015 Dinsosnakertrans kembali mengusulkan kenaikan UMK sebesar Rp 1.150.000 kepada Gubernur Jawa Timur, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 60 ribu dari tahun sebelumnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 No. 0485 | TAHUN III

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III

MADURA

mohammad muhlis/ koran madura

LENGANG. Pengendara sepeda motor melintas di area penambangan golongan C di daerah pantura, beberapa waktu lalu.

SAMPANG – Aksi penambangan liar di wilayah hukum Kabupaten Sampang semakin merajalela, salah satunya penambangan batu putih yang berada di daerah pantai utara (pantura). Musakki, pemilik sebagian kecil lahan tambang batu kapur di daerah pantura, menuturkan, dirinya sadar aktivitasnya melanggar peraturan daerah (perda) yang melarang adanya penambangan liar. Namun, sebagaimana temantemannya yang lain, mengaku terpaksa melakukan hal itu. “Sebenarnya saya bukan tidak mau mengurus surat izin, namun dalam proses kepengurusan surat

Pemerintah Jangan Hanya Buat Perda izin penambangan itu dipersulit, jadi kalau memang itu bisa untuk mengurus surat izin, nanti hari Senin saya akan urus semua surat izin itu,” jelasnya kepada Koran Madura, Kamis (13/11). Menurutnya, persoalan pertambangan yang ada di pantura bukan faktor yang nantinya mengancam lingkungan. Sebab menurutnya, adanya penambangan yang ada saat ini justru menjadi hal yang berharga bagi masyarakat yang ada di seki-

tarnya. “Kalau penambangan batu kapur memang tidak diperbolehkan, maka saya minta kepada Pemerintah Kabupaten Sampang untuk meNcarikan solusi. Agar pemberdayaan kehidupan masyarakat sekitar penambangan yang telah lama menggantungkan hidupnya bisa teratasi,” pintanya. Ketua Komisi I DPRD Sampang Hodai menuturkan, persoalan pertambangan itu bukan merupakan hal yang menjadi ancaman.

Apalagi persoalan pertambangan yang menyangkut pada pemberdayaan masyarakat sekitar. “Penambangan batu kapur yang ada di pantura itu kan milik pribadi, jadi ya terserah mereka izin atau tidaknya, apalagi nasib mereka mempunyai ketergantungan dengan pekerjaan tambang itu. Lanjut Hodai, baru jika itu milik pemerintah, dan dengan adanya penambangan itu pemerintah dirugikan, itu yang tidak boleh.

“Jika persoalan penambangan batu kapur yang ada di pantura nantinya itu ada larangan dan diberhentikan, maka pemerintah harus siap memberdayakan masyarakat sekitar yang hanya mengandalkan pekerjaan itu,” tuturnya. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) Misdi melalui Kabid Pertambangan Suadi ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa penambangan merupakan kegiatan yang akan berdampak pada lingkungan sekitar. “Apa pun bentuknya itu, lahan yang dijadikan tempat penambangan baik itu milik pribadi maupun milik pemerintah itu tidak dibenarkan. Apalagi statusnya sudah tidak berizin, itu sudah jelas melanggar aturan,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS

Sampang

KORAN MADURA

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III

Kinerja BPWS Tak Jelas Nizar Zahro Katakan Sudah Sering Sampaikan pada Pemerintah Pusat

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Fauzan Adima mengaku kecewa atas sikap Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang sampai sejauh ini realisasi kinerjanya tidak jelas. Sebab, sejak dibentuknya BPWS, menurutnya, tidak ada perbaikan yang mengarah pada perbaikan jalan maupun infrastruktur yang berdampak di Pulau Madura khususnya di Kabupaten Sampang. Pihaknya setuju internal BPWS melakukan restrukturisasi supaya nantinya dapat memberikan perubahan, terutama untuk kemajuan masyarakat Madura. “Kami setuju jika BPWS ikut direstrukturisasi, sebab sejauh ini realisasi kinerjanya kepada wilayah Madura tidak ada yang jelas,” terangnya. Program BPWS didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga kinerjanya harus jelas. “Kalau perlu pimpinan se-Madura juga ikut mengusulkan supaya kinerja BPWS menjadi jelas,” ujarnya ke-

ist./koran madura

SAMPANG - Realisasi percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan Surabaya-Madura (Suramadu) semakin tidak jelas, terutama dampaknya kepada wilayah Pulau Garam, Madura. Hal itu menjadi perbincangan kalangan legislatif Kabupaten Sampang.

pada awak media, Kamis (13/11). Selain itu, Fauzan juga meminta Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut turun dan mengkroscek kinerja BPWS. Pihaknya mengaku dalam waktu dekat ini akan melakukan rapat untuk mendukung restrukturisasi BPWS. “Dalam waktu dekat ini kami

Punya Barang Mau Dijual?

akan rapat kerja dengan BPWS supaya nantinya kita juga dapat mengetahui kinerja dari BPWS. Karena selama ini, BPWS itu didanai oleh pemerintah pusat. Kalau memang hasilnya nanti BPWS tidak siap, maka kami akan minta mundur kepada BPWS,” jelasnya. Sementara anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro yang bermitra dengan BPWS menutur-

PASANG IKLANNYA DISINI!

kan, persoalan itu sebenarnya sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah pusat sejak pihaknya berada di DPRD Provinsi Jawa Timur. “Memang sampai sejauh ini masih belum mendapat respons dari pemerintah pusat. Sebenarnya itu semua bergantung kepada pemerintah pusat, jika ada niat baik, ya kan semua usulan dari

empat Kabupaten di Madura dilaksanakan,” terang wakil rakyat dari dapil Madura itu. Menurutnya, tujuan di bangunnya jembatan Suramadu dan dibentuknya BPWS berdasarkan Kepres untuk memberikan dampak yang baik untuk pemerintah di empat kabupaten Madura, terutama kepada masyarakat Madura pada umumnya. =MOHAMMAD MUHLIS

Untuk Pemasangan Iklan Display Atau Advertorial di

KORAN MADURA Dapat Menghubungi BAGIAN IKLAN

KORAN MADURA

HUBUNGI 03286770024

HOTLINE: 0328-6770024 EMAIL: koranmadura@gmail.com

Lintas Madura

KORAN MADURA

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III

DUTA SAMPANG

Pemilihan Kaceb Tidak Fair SAMPANG - Sorotan demi sorotan terus mengalir kepada panitia seleksi pemilihan Kacong-Cebbing (Kaceb) yang diselenggaran oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sampang. DPRD menilai seleksi pemilihan Kaceb tidak berlangsung fair. Sehingga, panitia maupun dinas terkait diminta untuk segera melakukan evaluasi sebelum kritikan dan penolakan terhadap seleksi Kacep semakin santer. Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengatakan, tujuan dari Kaceb itu bagian dari pelestarian budaya yang kemudian dijadikan sebagai duta Sampang. Sehingga, jangan sampai dalam seleksi terkesan hanya adu kecantikan maupun ketampanan saja.

Kami ingin agar Dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi. Karena kami tidak ingin peserta yang sudah lolos nantinya tidak mengetahui seluk-beluknya Kabupaten Sampang, terutama dalam berbahasa Madura.

Amin Arif Tirtana Ketua Komisi IV DPRD Sampang

”Saya minta kepada SKPD maupun kepada panitia dalam ajang seleksi kacep jangan sampai dicampuri oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab (berkepentingan), apalagi sampai meloloskan peserta yang tidak kenal dengan seluk-beluk Kabupaten Sampang ataupun tidak fasih berbahasa Madura,”

ujarnya kepada awak media, Kamis (13/11). Hal itu menyikapi pernyatakaan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Madura Development Watch (MDW) Tamsul yang menuturkan bahwa dalam penilaian seleksi calon KacongCebbing tidak berlandaskan pada kriteria yang jelas. Bahkan dalam proses pemilihan KacongCebbing ada indikasi titipan. “Mereka yang lolos adalah calon yang sudah jauh-jauh hari dititipkan kepada panitia dan dewan juri,” ungkapnya. Tamsul juga mempersoalkan Fenomena PART II Kaceb. Menurutnya, ada dokter magang di Dinas Kesehatan (Dinkes) inisial DW asal Surabaya yang tidak bisa berbahasa madura sama sekali tapi lolos (Koran Madura, 13/11). Amin mengatakan, apabila ada peserta Kaceb yang diloloskan tanpa memperhatikan kriteria, ajang itu sudah mencEderai kesakralannya. ”Kami ingin agar Dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi. Karena kami tidak ingin peserta yang sudah lolos nantinya tidak mengetahui seluk-beluk Kabupaten Sampang, terutama dalam berbahasa Madura,” ujarnya. Sementara pihak Disbudparpora hingga kini belum bisa berkomentar dan enggan menanggapi persoalan ini. Bahkan terkesan bungkam saat Koran Madura kembali mencoba konfirmasi kejelasan seleksi Kaceb tersebut. Sebab Murni selaku penanggung jawab proses penyeleksian saat dihubungi kembali tetap bungkam dan tidak ingin berkomentar. =MOHAMMAD MUHLIS

BATIK MADURA.

Aktris Maudy Koesnaedy membawakan busana rancangan pencinta batik Iwet Ramadhan dan penyanyi Andien dalam Grazia Glitz & Glam di Jakarta Fashion Week 2015, Senayan, Jakarta, Minggu, (2/11). Rancangan batik madura kolaborasi Andien dan Iwet tersebut terinspirasi dari ketangguhan perempuan Madura. ant/teresia may

KASUS OTT

Agenda Sidang Ketiga Dengarkan Keterangan Saksi BANGKALAN - Buntut kasus suap-menyuap dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Kejati Jatim antara Manager Alfamart Leo Handoko dengan pejabat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Bangkalan Zaiful Imron waktu lalu (11/8), kini dalam tahap mendengarkan saksi. Saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini berasal dari instansi tempat Zaiful Imron bekerja. “Besok (hari ini, red) sidang ketiga, tahap pemeriksaan saksi dari kantor perizinan. Kepala Dinas, Rizal Morris dan Erwin selaku stafnya akan dihadirkan

di persidangan Tipikor Surabaya untuk mendengarkan keterangannya,” kata Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Agus Budiyanto, kemarin (13/11). Saksi yang bakal dihadirkan akan dimintai keterangan untuk menguatkan alat bukti. Nanti dari situ bisa ketahuan bagaimana prosedur dalam pengurusan izin tersebut. Sebab, uang yang menjadi target sebesar Rp 75 sampai saat ini masih belum ditemukan. Hanya uang yang ada di dalam mobil yang berhasil diamankan. Menurut dari pihak alfamart, uang itu sudah diserahkan ke Zaiful Imron ini. “Sebelumnya, empat saksi

dari PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) sudah dimintai keterangannya. Uang Rp 10 juta ditemukan di laci Zaiful Imron, sedangkan uang yang diserahkan oleh LH pada Zaiful sebesar Rp 75 juta tidak ditemukan,” jelas Agus. Terkait suap tersebut terkait perpanjangan izin usaha Alfamart dan pembukaan gerai Alfamart yang baru di Kabupaten Bangkalan. Kedua tersangka kemungkinan akan dijerat dengan pasal gratifikasi yakni pasal 11 junto 55 ayat ke 1 atau pasal 13 UU tindak pidana korupsi ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 JUMAT 14 NOVEMBER 2014||TAHUN No. 0485 |IIITAHUN III No. 0485

BAKAR SPANDUK

Politisi PDIP Ancam Polisikan HMI BANGKALAN- Pengrusakan dan pembakaran sebuah poster bergambar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bangkalan akan berbuntut ke ranah hukum. Poster tersebut milik salah satu politisi PDIP Perjuangan yang dipasang sebagai ucapan selamat atas terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia. Pengrusakan tersebut berawal dari saat massa HMI menggelar aksi demonstrasi penolakan terhadap rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mereka begitu geram dengan rencana pemerintah yang dinilai sangat tidak berpihak terhadap rakyat tersebut. Untuk melampiaskan kemarahan mereka, poster bergambar Jokowi tak luput dari sasaran penurunan secara paksa. Setidaknya dalam aksi kali ini terdapat dua poster yang diturunkan dan dibakar sebagai bentuk protes atas rencana kenaikan tersebut. Poster pertama yang diturunkan dan dibakar berlokasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Soekarno-Hatta. Dalam baliho ukuran memanjang ke samping tersebut juga terdapat gambar menteri pemuda dan olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Kemudian poster yang dipasang di depan kampus STKIP PGRI juga dibakar sampai hangus. Poster yang kedua ini terdapat gambar politisi PDIP Perjuangan, Mah-

fud, S,Ag. Mengetahui telah terjadi pengrusakan dan pembakaran, Mahfud sebagai pemilik dari poster tersebut merasa geram atas tindakan HMI yang sama sekali tidak semestinya dilakukan oleh kaum akademik. Sebab melakukan pengrusakan terhadap barang milik orang jelas-jelas melanggar hukum. Apalagi poster yang di pasar tersebut telah mengantongi izin dari instansi terkait. "Terus terang saya mengecam dan sangat menyayangkan atas sikap dari teman-teman HMI. Sebagai kaum intelektual tidak seharusnya melakukan pembakaran seperti itu. Saya sebagai pemiliki poster tersebut akan melaporkan dan memproses secara hukum kepada pihak kepolisian," ancam anggoata DPRD Jawa Timur itu. Menurutnya, aksi penolakan terhadap rencana kenaikan BBM tersebut sah-sah saja dan patut diapresiasi yang memang diperbolehkan oleh undang-undang. Akan tetapi, bukan harus melanggar aturan yang lain seperti membakar dan merusak spanduk milik orang lain. Hal itu jelas merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan. Pastinya tindakan anarkis itu tidak dapat ditoleransi. Semestinya menggelar unjuk rasa tetap memelihara ketertiban, tidak lantas merugikan orang. "Kami memasang spanduk sudah sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kenapa harus dirusak," sesalnya. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

ANARKIS. Salah satu massa HMI menurunkan spanduk milik politisi PDIP, kemudian dibakar sampai hangus.

doni heriyanto/koran madura

RICUH. Massa HMI saat terlibat kericuhan dengan petugas keamanan dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM.

HMI Blokir Jalan Tolak Keras Kenaikan Harga BBM BANGKALAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bangkalan menggelar aksi demonstrasi menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Umum (BBM), Kamis (13/11). Dalam aksi yang diwarnai kericuhan ini, mereka memblokir jalan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak terhadap rakyat. Bahkan massa yang berjumlah sekitar 50 orang itu juga menurunkan spanduk yang bergambar Jokowi lalu merusak dan membakarnya. Para aktivis HMI ini memulai unjuk rasa dengan berkumpul di taman makam pahlawan (TMP), kemudian melakukan long march sambil secara bergantian berorasi. Selain berorasi, mereka membawa poster yang berisi kecaman terhadap pemerintah. Tak hanya poster yang dibawa, mereka juga berbekal kain putih berukuran panjang yang digunakan untuk meminta tanda tangan kepada setiap pengendara sebagai bentuk dukungan atas sikap penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM. Pada saat sampai di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), para aktivis HMI tersebut menutup jalan. Praktis kendaraan yang melaju dari dua arah terpaksa dialihkan oleh aparat kepolisian. Sambil memblokir jalan utama di Bangkalan itu, mereka menyampaikan kepada setiap pengendara bahwa pengurangan subsidi BBM akan berdampak pada kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Tentunya langkah menaikkan harga BBM sama sekali tidak mengedepankan asa keadilan. "Rencana pengalihan subsidi BBM ke infrastruktur, pendidi-

kan dan kesehatan bukan langkah yang tepat dengan kondisi masyarakat kita yang masih lemah dalam daya beli," teriak kordinator lapangan (korlap), aksi HMI, Hairuz Zaman. Menurutnya, rencana kenaikan itu akan berakibat pada 10 juta rakyat yang selama ini tergolong hampir miskin akan turun kelas menjadi golongan sangat miskin. Dengan demiki, jumlah orang miskin akan bertampah dari 28,2 juta jiwa. Pastinya keniakan BBM semakin membawa masyarakat pada kondisi keterpurukan. Setelah berorasi cukup lama massa aksi bergerak menuju kantor DPRD Bangkalan untuk menyampaikan aspirasinya. Saat itu juga, mereka dengan ganasnya menurunkan poster bergambar Jokowi yang terpampang tepat di samping SPBU. Para aktivis ini, lalu membawa dan membakar spanduk di depan gedung dewan. Sambil membakar spanduk tersebut, mereka meminta ketua DPRD agar keluar menemui massa. "Kami minta ketua DPRD keluar menemui kami. Sebagai perwakilan rakyat jangan hanya duduk manis. Tapi temui kami

dan sama menolak rencana pemerintah," ujar salah satu peserta aksi. Permintaan para demonstran tidak dihiraukan oleh anggota legislatif. Terbukti hampir setengah jam menunggu, tak ada satupun anggota yang bersedia keluar. Sikap anggota yang tidak mengiraukan permintaan mereka, membuat para demontrans geram. Umpatan rasa kekesalanpun dilontarkan. Seketika itu, mereka langsung begerser menuju pertigaan kampus STKIP PGRI Bangkalan. Lagi-lagi poster Jokowi menjadi sasaran kebringasan demonstran. Mereka menurunkan paksa dan membakar spanduk Jokowi yang terpasang di pojok jalan. Tidak puas dengan membakar poster, mereka mencoba memblokade jalan dengan membentuk barisan. Tak ayal kendaran yang bejalan dari tiga jalur menjadi lumpuh. Dari sinilah ketegangan mulai terjadi, saling dorong dengan petugas tidak dapat dihindarkan. Petugas berusaha membubarkan barisan massa HMI. Situasi semakin memanas. Apalagi kondisi lalu lintas menjadi kacau balau. Petugas nampaknya mulai kehilangan kesabaran. Kericuhan pun terjadi. Para demontrans terlibat adu hantam. Bahkan, ketua HMI, Syafii terkapar dan harus ditolong kepinggir jalan untuk mendapatkan perawatan. Namun akhirnya petugas kepolisian berhasil meredam para demonstran. Petugas pun mengawal untuk kembali ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III

Bantuan Air Bersih Belum Terealisasi PHE WMO Hanya Berjanji

moh ridwan/koran madura

KAPAL. Usaha pemotongan kapal yang hendak dijadikan besi tua di desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal.

PEMOTONGAN KAPAL LAUT

BLH: Kondisi Air Masih Standar BANGKALAN - Usaha pemotongan kapal yang disoal oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat tidak mempengaruhi mutu air laut. Sebelumnya, pemotongan kapal yang berada di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal tersebut ditengarai mencemari air laut, karena limbah langsung meluber ke perairan, sehingga ada kekhawatiran limbah yang jatuh ke laut dapat menyebabkan pencemaran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bangkalan, perairan yang ditempati aktivitas pemotongan kapal masih di bawah baku mutu. Uji laboratorium yang dilakukan kondisi air masih standar. Meskipun begitu, pengelola usaha harus terus menjaga agar tidak berdampak pada rusaknya ekosistem laut. "Setelah kami cek sample ke laboratorium Badan Pengawasan Tata Kesehatan Lingkungan (BPTKL), kondisi air masih standar atau di bawah baku mutu lingkungan," kata Kusno Suhardi, Kabid Tata Lingkungan dan Amdal BLH Bangkalan, kemarin (13/11). Dia menjelaskan, penilaian di bawah baku mutu masih terbilang standar. Dampaknya tidak besar, karena gelombang arus laut bisa membersihkan limbahlimbah yang tercecer. Namun,

apabila kondisi air di atas baku mutu, perlu perhatian khusus. Sebab, kondisi air laut sudah sangat tercemar. "Dalam uji laboratorium, semua kriteria dihitung. Baik secara biologi, kimia, da kandungan timbalnya di perairan. Dari situ kita bisa menentukan layak apa tidak air tersebut," terangnya. Untuk itu, perusahaan pemotongan kapal yang ada di Kamal masih boleh beroperasi, tapi tetap perhatian agar tidak bertambah pengaruh rusaknya lingkungan. Kriteria di bawah baku mutu dampaknya tidak terus-menerus, karena gelombang air atau pasang surutnya air bisa menghilangkan kandungan limbah. Pihaknya menyarankan, agar pengelola bisa lebih memperhatikan. Kondisi lingkungan, misalnya tempat pemotongan yang seharusnya dilakukan di darat dan diberikan tempat khusus untuk mengurangi resiko pencemaran air laut. Selain itu, Misalkan, Oli B3 tidak boleh dibuang langsung ke laut. Akan tetapi, kewenangan pengeluaran ijinnya berasal dari dinas perijinan. Sebab, BLH hanya menyangkut rekomendasi Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) saja. "Kalau seperti perusahaan Adi Luhung dan Ben Santoso, pengerjaan kapal ditarik ke darat

dan ada tempat khusus. Kalau air laut sampai tercemar akibatnya bisa fatal. Pengaruhnya terhadap biota laut dan ekosistem. Bahkan, bisa sampai kepada manusia," jelasnya. Sebelumnya, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat Madura Coruption Watch (MCW) menduga air laut pada perairan Kamal mengalami pencemaran, akibat aktivitas pemotongan kapal yang hendak dijadikan besi tua. Jika hal itu terbukti benar, akan berakibat buruk terhadap biota laut pada perairan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya menuntut agar dilakukan peninjaun kembali terhadap surat izin aktivitas tersebut. Pengaruhnya juga akan sampai terhadap manusia, apabila ekosistem laut sudah mengalami kerusakan. Sebab nelayan juga memanfaatkan ikan laut untuk dikonsumsi setiap harinya. Hal itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Perlu pengkajian ulang, terkait usaha tersebut. Bagaimana pun kondisi secara kasat mata saja, air di kawasan tersebut sudah berubah menjadi keruh. Lama-kelamaan pasti akan mengakibatkan ekosistem laut terganggu," jelas Syukur, Direktur MCW. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Sebanyak 1.367 kepala keluarga yang berada di desa Banyusangka, Kecamatan Tanjungbumi mengalami krisis air bersih. Padahal kawasan tersebut berdekatan dengan PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) yang seharusnya memberikan CSR kepada keluarga yang berada di sana. Perusahaan tersebut telah lama mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di kawasan itu. Migas yang menjadi penghasil perusahaan itu seharusnya mampu mengurangi beban mereka. Kesulitan air bersih yang terjadi akibat perubahan rasa air sumur warga yang tadinya tawar menjadi asam bahkan asin. Seharusnya dalam waktu dekat, bantuan air bersih yang pernah dijanjikan bisa disalurkan langsung ke rumah warga melalui program pipanisasi. Namun hingga saat ini belum juga menyentuh masyarakat. "Air di desa kami saat ini berubah rasanya dari tawar menjadi asam bahkan asin. Karena itu untuk memasak makanan warga membeli air dalam kemasan. Bantuan air bersih dapat meringankan beban warga," kata Abdul Syukur, Kepala Desa Banyusangka, Kecamatan Tanjung Bumi. Menanggapi masalah tersebut, Plt Kepala SKK Migas Johanes Wijanarko berjanji akan mendorong PHE WMO untuk mewujudkan program itu. Desa Banyusangka merupakan daerah paling depan yang bersentuhan langsung dengan kegiatan PHE WMO, SKK Migas akan mendukung hal itu. "Program air bersih ini menyentuh langsung kepentingan masyarakat yang memang membutuhkan air bersih. Kami akan fasilitasi penyediaan air bersih berupa sumur bor, tandon penampungan air serta pipa un-

tuk titik-titik menyalurkan air seperti pasar dan masjid," kata Johanes. Sementara itu, East Area HR & Comdev Team Leader PHE WMO, Ulika Trijoga Putrawardana menjelaskan sebelum memberi bantuan ke Desa Banyusangka, PHE WMO telah memberi bantuan fasilitas air bersih untuk Desa Macajah dan Bandangdaja yang juga ada di Kecamatan Tanjungbumi. Pihaknya mengaku akan membantu seluruh pembiayaan pencarian air hingga pipanisasi, tapi setelah itu masyarakat yang akan mengelola dengan membentuk himpunan masyarakat pengguna air bersih. Jadi tujuannya benar-benar untuk pemberdayaan masyarakat. "Karena itu, dalam 6 bulan pertama, air bersih itu akan digratiskan. Air bisa diambil di titik-titik penampungan, seperti di dekat pasar dan masjid. Kemudian, akan melakukan sosialisasi manfaat air bersih dan membentuk HIPAM yang difasilitasi pihak desa. Nanti warga yang mau menjadi anggota akan dicatat. Mereka akan membayar aiuran untuk biaya perawatan fasilitas air bersihnya. Jadi tarifnya jauh di bawah harga air PDAM," paparnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 JUMAT 14 NOVEMBER 2014||TAHUN No. 0485 |IIITAHUN III No. 0485

Pasar Menanti Kerja Cepat Tim Ekonomi Jokowi-JK JAKARTA - Kalangan pelaku pasar keuangan menilai pemerintah Indonesia sedang menghadapi sejumlah pekerjaan berat, di antaranya memperbaiki neraca perdagangan yang masih mengalami defisit serta mendorong pembangunan infrastruktur agar ekonomi tetap tumbuh. Sejumlah strategi diusung untuk menjaga ekonomi domestik, salah satu kebijakan yang santer beredar, yakni pemotongan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dengan cara itu, diharapkan dapat mengikis defisit neraca perdagangan Indonesia sehingga tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Kalangan analis menilai subsidi BBM menjadi sumber utama defisit neraca perdagangan Indonesia. Harga BBM bersubsidi diperkirakan mengalami kenaikan di kisaran Rp 2.000,00-Rp 3.000,00 per liter sebelum 1 Januari 2015. Namun, pemotongan subsidi BBM bukan hal mudah karena akan menyulut protes masyarakat luas. Di sisi lain juga akan menimbulkan peningkatan inflasi yang dapat memicu kekhawatiran investor di dalam negeri. Selain itu, perbaikan defisit neraca perdagangan Indonesia juga masih akan mengalami kendala di tengah melambatnya perekonomian global yang dapat membuat permintaan ekspor rendah, sementara ketergantungan impor Indonesia masih relatif cukup tinggi. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito mengatakan bahwa pemerintah harus berani mengambil risiko untuk secepatnya menaikkan harga BBM bersubsidi agar defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan Indonesia mengalami perbaikan. "Ekonomi kita sudah terlanjur rusak. Defisit neraca perdagangan sebenarnya bisa kita hindari jika pemerintah berani menaikan harga BBM pada tahun 2012 atau paling lambat di awal 2013 sehingga kita tidak perlu mengalami kondisi seperti sekarang. Karena sudah terlanjur, tim pemerintahan sekarang, terutama tim ekonomi, harus bergerak cepat untuk memperbaikinya," ucap Ito Warsito. Secara politik, dia mengakui kebijakan untuk menaikkan harga

ant/widodo s. jusuf

KTT ASEAN - AMERIKA SERIKAT. Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi anggota delegasi yakni Menko Perekonomian Sofjan Djalil (kedua kiri), Mendag Rachmat Gobel (kanan) dan Seskab Andi Widjajanto (kedua kanan) mengikuti KTT ASEAN - Amerika Serikat ke-2 Tahun 2014 di kota Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis (13/11). ASEAN menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan sejumlah negara mitra wicara seperti India, Jepang, Australia, China dan Amerika Serikat.

BBM bersubsidi bukanlah kebijakan yang populis, melainkan kebijakan itu merupakan salah satu langkah awal bagi perbaikan perekonomian Indonesia. Menurut Ito Warsito, membaiknya kinerja neraca perdagangan dan transaksi berjalan Indonesia itu pada akhirnya akan dinilai positif oleh investor global sehingga investasi asing akan terus masuk ke dalam negeri yang akhirnya dapat menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia. "Akan tetapi, itu 'necessary but not sufficient', artinya itu cukup dilakukan, tetapi tidak cukup membaik dengan sendirinya. Namun, perlambatan ekonomi Indonesia dan berita bahwa Indonesia masih mengalami defisit neraca perdagangan harus menjadi perhatian pemerintah," katanya. Ito Warsito mengharapkan pemerintah juga lebih memperhatikan industri pasar modal karena perkembangan ekonomi suatu negara tidak lepas dari perkembangan industri pasar modal. Selama ini, lanjut dia, indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai kapitalisasi pasar modal Indonesia menjadi salah satu parameter kinerja ekonomi Indonesia. "Kalau pemerintah masih menggunakan pasar modal seba-

gai parameter untuk tolak ukur kinerja ekonomi, pemerintah harus ikut turun untuk mengembangkan industri," katanya. Menurut dia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) relatif cukup berpotensi untuk mendorong kinerja industri pasar modal Indonesia. Dorong Infrastruktur Director of Investment of PT Valbury Asia Asset Management Andreas Yasakasih mengatakan bahwa pemotongan subsidi BBM dapat membuat ruang fiskal menjadi lebih terbuka sehingga potensi untuk mendorong pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat. "Infrastruktur yang baik akan menekan beban biaya produksi perusahaan. Dengan begitu, ekspansi perusahaan di dalam negeri akan menjadi lebih baik dan dampaknya bisa pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah juga harus mampu meningkatkan iklim bisnis agar Indonesia lebih kompetitif dengan negaranegara di kawasan sehingga investor-investor global tidak kehilangan kepercayaan terhadap prospek bisnis di Indonesia. "Akselerasi perkembangan infrastruktur untuk pembangkit

listrik, pelabuhan, bandara, dan jalan raya harus terus didorong," katanya. Sementara itu, Kepala Riset Recapital Securities Andrew Argado mengatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menghadapi tantangan cukup berat dalam mendorong pembangunan infrastruktur pada tahun 2015 di tengah potensi keluarnya dana asing karena kenaikan suku bunga AS (Fed rate). "Pemerintah harus mencari pendanaan yang cukup besar untuk membangun infrastruktur di tengah ekspektasi keluarnya dana asing pada tahun depan menyusul sentimen kenaikan suku bunga AS (Fed rate)," ujar Andrew Argado. Naikya suku bunga AS itu, menurut dia, akan membuat pasar berspekulasi bahwa imbal hasil investasi di Amerika Serikat menjadi lebih sehingga investor akan mengalihkan dananya dari pasar negara-negara berkembang yang memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah harus dapat mengantisipasi sentimen AS itu, apalagi pada saat yang sama juga terjadi perlambatan ekonomi global yang bisa membuat investor enggan masuk ke pasar yang memiliki risiko tinggi.

"Tinggal menunggu gebrakan dari menteri-menteri Kabinet Kerja, terutama dari tim ekonomi," ujarnya. Kerja Cepat Analis dari Platon Niaga Berjangka Lukman Leong mengatakan bahwa pasar berharap banyak kepada tim ekonomi untuk dapat melakukan kerja cepat dan berani mengambil keputusan merespons tantangan ekonomi mendatang. "Diharapkan tim ekonomi yang di antaranya diisi oleh mantan CEO (chief executive officer) memiliki kemampuan merespons yang bagus atas tantangan-tantangan ekonomi ke depan," katanya. Pemerintah, lanjut dia, harus membangun kepercayaan investor agar tetap bertahan di dalam negeri, salah satu yang diharapkan investor asing dari Indonesia, yakni pemberantasan korupsi. "Sentimen korupsi masih menjadi salah satu kendala bagi laju ekonomi nasional," ucapnya. Meski outlook ekonomi mendatang masih relatif cukup berat, lanjut dia, masyarakat harus tetap perlu memupuk rasa optimistis karena cara pandang positif akan membangkitkan rasa kepercayaan. = ANT/ZUBI MAHROFI/DIK

KORAN MADURA

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 No. 0485 | TAHUN III

JUMAT 14 NOVEMBER 2014 | No. 0485 | TAHUN III

Ely Angraini

Jadikan Hidup Bermanfaat

KORAN MADURA

Bagi Orang Lain D

Pasar Menanti Kerja Cepat Tim Ekonomi Jokowi-JK Kalangan pelaku pasar keuangan menilai pemerintah Indonesia sedang menghadapi sejumlah pekerjaan berat, di antaranya memperbaiki neraca perdagangan yang masih mengalami defisit Selengkapnya LAPSUS | Hal. O

ara ayu yang bernama Ely Angraini mengatakan memang kehidupan sukses banyak didambakan oleh semua manusia. Tetapi, yang lebih utama dan afdal tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Namun hidup ini harus bisa berguna bagi bangsa, negara, dan agama. “Tentunya jalan setiap manusia tidak sama, antara satu dengan yang lainnya. Tegantung dari jalan yang mereka pilih,” terangnya. Setiap upaya yang dilakukan senantiasa bisa dijalani dan dirasakan manfaat bagi saudara dan kerabat yang ada di sekeliling kita. Ketika kita sudah bisa memberikan sebuah peluang serta jalan bagi kehidupan orang lain untuk meraih sukses. “Dia termasuk orang memiliki jiwa perjuangan untuk bangsa, untuk bisa bangkit dan lebih maju lagi,” ujar Ely Angraini. Sementara itu, banyak keterangan tentang jiwa sosial yang di miliki manusia harus tertanamkan. Karena kita hidup tidak akan selamanya sanggup untuk menjalani dengan cara sendiri. Akan tetapi, suatu saat akan membutuhkan kiprah dan bantaun orang lain. “Dengan adanya keterangan yang mengatakan, kalau yang dikatakan sebaik-baiknya manusia diantara kalian yakni mereka yang berguna bagi orang lain,” tegasnya. Jalan untuk bisa berbuat manfaat bagi orang lain, memang tidak sama antara satu dengan manusia yang lain. Tergantung dari jalan dan profesi yang dijalani. Baik dari jalan ekonomi, budaya politik serta agama.“Dalam jiwa kita sudah tertanam untuk memberikan perubahan kearah yang lebih

baik,” paparnya.

=MAHFUD HIDAYATULLAH

Memang banyak orang yang sukses di kalangan kita. Namun banyak juga di antara mereka dengan kesuksesan hidupnya hanya dirasakan oleh pribadinya. Tetapi yang lebih baik, yakni hidup harus berguna atau bermanfaat bagi sesamanya.