e Paper Koran Madura 15 Januari 2015

KAMIS

15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

CALON KAPOLRI TERSANGKA

Presiden Tunggu Paripurna DPR Terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Presiden Joko Widodo mengaku masih akan menunggu rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, selain harus menghormati proses hukum dia juga harus menghormati porses politik yang sedang terjadi di Senayan.

BERITA

TERKAIT Hal 2

KORAN MADURA

1

RABU 14 JANUARI 2015 |0328-6770024 No. 0524 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

at Badan Pesaw AriAsia Ditemukan Nasional hal 4

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV

Komjen BG Disarankan Praperadilkan KPK Penetapan Tersangka Budi Gunawan Dinilai Penuh Kejanggalan JAKARTA-Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon tunggal Kapolri, Komjen Budi Gunawan tidak melalui prosedur hukum yang benar. Bukan hanya karakter Komjen BG yang dibunuh, keluarganya dan institusi kepolisian juga ketiban akibat penetapan tersangka dugaan gratifikasi itu.

“Budi Gunawan harus mengambil langkah praperadilan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan semua tuduhan soal suap, gratifikasi dan sebagainya bisa dibantah di pengadilan,” kata Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/1).

Kata Margarito, penetapan tersangka yang bersamaan dengan proses uji kelayakan dan kepatutan Komjen BG sebagai calon Kapolri di DPR dapat dinilai sebagai langkah politis KPK. Makanya, tidak salah jika kemudian masyarakat beranggapan KPK tengah bermain politik. “Bukankah penyelidikan soal gratifikasi dan suap sudah

dilakukan 2010 dan mengapa baru saat ini diumumkan, pasti ada sesuatu. Dan sekali lagi masyarakat tidak salah jika menilai KPK berpolitik,” kritik dia.

Margarito meminta KPK juga mau blakblakan soal siapa orang atau pihak yang memberikan gratifikasi. Sebab, jika menggunakan gratifikasi pasti ada pihak yang memberikan hadiah atau janji ke Komjen BG. “Mengapa sang pemberi suap atau gratifikasi tidak diumumkan juga. Memang setan yang memberinya,” heran dia.

Dia berpandangan, dua alat bukti yang menjadi landasan penetapan tersangka Komjen BG oleh KPK juga patut dipertanyakan. Alat bukti itu pertama surat atau gratifikasi atau janji, dan kedua keterangan saksi. Apakah KPK selama ini sudah memanggl saksi? Siapa saja saksinya?” tanya Margarito.

Dia menduga, ada prosedur yang salah dibalik penetapan Komjen BG. Salah satu sebabnya, belum ada orang yang selama ini dimintai keterangan terkait penyelidikan. “Atau publik belum tahu ada saksi atas kasus yang dituduhkan Budi,” duga Margarito.

“Diingatkan lagi, prinsip negara hukum adalah penegakan hukum harus ditempuh

melalui cara cara yang benar, bukan dengan indikasi tujuan lain. Due proces of law, itu prinsipnya,” tutupnya.

Sementara itu, Irjen Pol (Purn) Drs Sisno Adiwinoto MM menilai penetepan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi janggal.Disinyalir, penetapan tersangka tersebut sarat dengan kepentingan politik. “Ini ada motif intrik politik, balas dendam. Kita sangat prihatin seorang calon kapolri terlibat kasus korupsi,” katanya.

Mengapa dia mengatakan demikian, salah satu alasannya adalah lantaran kasus rekening gendut tersebut sudah dinyatakan bersih oleh Komisi Kepolisian Nasional.

“Kalau kasus rekening gendut ini kan sudah teruji, dan 2010 sudah dinyatakan bersih.

Lagian, kenapa baru sekarang, kemana tahun 2013 itu,” terang Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia yang juga pengamat kepolisian ini.

Selebihnya, menurut dia, ada permainan dari pihak pelapor Kompol BG. Walau begitu, dia masih tak mau menduga siapa oknum dibalik itu. “Ini yang melaporkan yang jahat, apakah ini terkait dengan jabatan?,” tandasnya. =GAM/ABD

ant/vitalis yogi trisna

PENJAGAAN RUMAH CALON KAPOLRI. Sejumlah anggota kepolisian bersenjata menjaga kediaman calon Kapolri Komjen Budi Gunawan di Jakarta, Rabu (14/9). Penjagaan dilakukan pasca KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi saat menjabat Kepala Biro Bimbingan Karir SSDM Mabes Polri tahun 2004-2006.

CALON KAPOLRI TERSANGKA

Jokowi: Kompolnas Sebut Transaksi BG Wajar

JAKARTA-Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait permasalah seputar proses penunjukan Kapolri baru, Komjen Budi Gunawan.

Jokowi menegaskan pengusulan nama Budi Gunawan sudah melewati proses dan diskusi dengan Komite Kepolisian Nasional (Kompolnas).

“Bahwa tahapan prosedur sudah dilalui pemerintah sejak beberapa minggu lalu. Jadi ada usulan dari Kompolnas,” jelas Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/1).

Kompolnas kemudian mengusulkan dua opsi kepada presiden Jokowi. Opsi pertama yang berisi sembilan petinggi Polri dan opsi kedua yang berisi empat nama. Dari kedua opsi, Presiden Jokowi memilih opsi pertama.

Setelah memilih opsi pertama, Presiden Jokowi juga sempat bertanya seputar kasus rekening gendut milik Budi Gunawan pada tahun 2010. Kompolnas kemudian memberikan surat keterangan seputar kasus tersebut kepada Jokowi.

“Kemudian ada detil masalah rekening, saya tanyakan kepada Kompolnas. Saya mendapatkan surat klarifikasi mengenai rekening dan disini disampaikan. Dalam surat itu disebutkan, transaksi itu adalah transaksi wajar,” terangnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan, tidak akan melakukan intervensi terhadap kasus ini.

Namun, dia tetap menghormati proses hukum Budi Gunawan.

Begitu pula dengan proses politik yang tengah bergulir di parlemen.

Jokowi juga menghormati proses itu.

“Kita hormati KPK, ada proses hukum disini. Tapi juga ada proses politik di dewan. Oleh sebab itu kita menunggu paripurnanya di dewan kapan,”terangnya.

Presiden Jokowi menambahkan, pihaknya baru akan menentukan nasib dari Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI itu setelah nasibnya di parlemen jelas. “Setelah itu baru kita putuskan kebijakan apa yang kita putuskan,” tandasnya =GAM

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV KAMIS 15 JANUARI 2015

No. 0525 | TAHUN IV

33

istimewa

PUTRA MADURA. Putra Madura asal Sumenep, MH. Said Abdullah (dua dari kanan) berpose bersama sejumlah pimpinan banggar DPR RI sesaat setelah dilantik Rabu (14/01). Said berjanji akan aktif membenahi politik penganggaran agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat banyak; bukan kepentingan pribadi dan pihak-pihak tertentu.

Wakil Ketua I Banggar DPR RI Putra Asli Madura Said Abdullah Komitmen Benahi Politik Anggaran JAKARTA-Pimpinan DPR akhirnya melantik anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan komposisi 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua.

Pelantikan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan (Ekuin), Taufiq Kurniawan ini sebagai pertanda komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terisi semuanya.

Politisi Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit menempati posisi Ketua Banggar. Adapun 4 Wakil Ketua Banggar adalah Wakil Ketua I Said Abdullah (anggota Komisi XI DPR Fraksi PDI Perjuangan), Wakil Ketua

III Djoko Ujiyanto (anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrat), Wakil Ketua III Jamaluddin Jafar (anggota Komisi VII DPR Fraksi PAN) dan Wakil Ketua IV: Jazuli Fawaid (anggota Komisi V DPR FPKB).

Sementara itu, jumlah anggota Banggar sebanyak 98 orang yang berasal dari sejumlah fraksi yang ada.

Usai dilantik, Said Abdullah menegaskan komitmennya memperbaiki kinerja Banggar sehingga stigma negatif yang selama ini muncul di masyarakat bisa dihilangkan. Langkah yang ditempuh adalah bekerja semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat melalui politik anggaran yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Komitmen saya adalah memberi warna baru dalam politik anggaran. Artinya, porsi anggaran dialokasikan sebesar-besarnya untuk rakyat,” ujar Said di Jakarta, Rabu

(14/1).

Said mengaku, Banggar DPR memang menjadi sorotan publik selama ini. Sorotan paling tajam terkait politik anggaran yang dianggap tidak menunjukan keberpihakan terhadap rakyat. Karena itu, Said berjanji akan mengembalikan kehormatan DPR dalam menjalankan peran politik anggaran. “Semua anggota Banggar sekarang ini punya semangat yang sama menjadikan Banggar dan DPR ini tidak cedera. Kita berjuang sesuai amanah rakyat. Apa yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat, tidak untuk kepentingan kelompok tertentu,” katanya.

Dia menjelaskan, langkah pertama yang dilakukannya memperbaiki sistem di Banggar, terutama saat pembahasan anggaran. Mekanisme pembahasan anggaran harus sesuai standar dan prosedur

saat pembahasan anggaran yang baik. Hal ini penting agar tidak terjadi lagi kesempatan untuk memanfaatkan pembahasan anggaran itu untuk keuntungan “pribadi”.

“Intinya, tidak ada lagi celah menggerogoti uang APBN. Ini betul-betul dieleminir sedemikian rupa,” jelasnya.

Selain memperbaiki sistem, pria kelahiran Sumenep ini juga meminta pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka sehingga rakyat bisa mengetahui detail dan proses pembahasan anggaran di Banggar. Bahkan, jika diperlukan, pembahasan anggaran yang dilakukan secara terbuka juga dihadiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) “Kita ingin pembahasan itu dilakukan secara terbuka. Publik bisa mengakses semua pembahasan anggaran, baik langsung atau tidak langsung dan saya upayakan agar tidak kesempatan untuk lobi-lobi.

Kita lakukan rapat pembahasan anggaran di DPR RI saja, tidak di luar seperti di hotel-hotel sehingga sangat sulit dan terbatas untuk bisik kiri kanan, jadi saya upayakan agar pembahasan anggaran itu di DPR,” pungkasnya. =GAM

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV

MUSIBAH BANJIR

Jenazah Suami-Istri Asal Korsel Segera Dipulangkan SURABAYA-Jenazah suami-istri korban Pesawat AirAsia QZ8501 asal Korea Selatan, Seong Beom Park (37) dan Kyung Hwa Lee (34) segera dipulangkan ke negara asalnya, setelah dilakukan serah terima dari tim identifikasi kepada keluarga korban, Rabu.

ant/sigid kurniawan

PENEMUAN BADAN UTAMA PESAWAT. Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsdya TNI FHB Soelistyo menjelaskan badan utama pesawat Air Asia QZ8501 yang berhasil ditemukan oleh tim SAR Gabungan dalam jumpa pers di kantor Basarnas, Jakarta, Rabu (14/1). Badan pesawat tersebut ditemukan oleh Angkatan Laut Singapura dengan lokasi berjarak 3000 meter dari penemuan ekor pesawat serta 800 meter dari ditemukannya Flight Data Recorder (FDR).

MUSIBAH QZ 8501

Badan Pesawat AirAsia Ditemukan JAKARTA-Komite Nasional Kecelakaan Transportasi membenarkan beberapa objek yang sebelumnya tertangkap “multibeam side scan sonar” dari beberapa kapal merupakan bagian besar pesawat AirAsia QZ8501 yang belum sempat teridentifikasi secara visual.

“Sudah ketemu (badan pesawatnya), area sudah dideteksi dan sudah diberi tanda. Mau diambil mau dituruti lagi silakan,” kata Koordinator lapangan tim KNKT Ony Soeryo Wibowo di Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah (Kalteng), Rabu.

KNKT, menuru dia, sejak awal mendapat kabar pesawat Air Asia QZ8501 hilang kontak

sudah melakukan analisa dan melakukan pemetaan kemungkinan lokasi pesawat.

“Kami kirim side-scan sonar dengan menggunakan KN Jadayat dan KN Andromeda. Lokasi kami di bagian utara barat dari Basarnas bekerja mengevakuasi jenazah, dan mereka konsentrasi di selatan,” ujar dia.

Saat itu, menurut dia, tim KNKT konsentrasi mencari kotak hitam pesawat, karena itu hanya menandai obyek-obyek besar yang tertangkap sonar.

“Lokasinya (badan pesawat) di area sama kotak hitam ditemukan,” ujar dia.

Sebelumnya, pada Minggu (3/1), Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI F Henry Bambang Soelistyo sempat menyebutkan sonar tim gabungan telah menemukan dua obyek berukuran besar di kedalaman lebih dari 30 meter yang dipastikan badan pesawat AirAsia QZ8501.

“Saya sudah ngomong ini sudah confirm (pasti) ya, dipastikan kalau keluar dari saya, termasuk koordinatnya nanti boleh ditulis.

Tapi baru gambaran tiga dimensi dan dua dimensi, untuk picture (foto) akan saya sampaikan kalau ROV itu sudah diturunkan,” ujar Soelistyo.

Presiden Gembira Terkait penemuan badan pesawat AirAsia QZ 8051 ini Presiden Joko Widodo menyatakan kegembiraannya karena menerima kabar bahwa badan pesawat AirAsia QZ8501 telah berhasil ditemukan dan bakal mulai dicoba untuk diangkat pada Kamis (15/1).

“Sore hari ini saya senang dan gembira karena jam 3 lebih sedikit badan pesawat Airasia sudh ketemu,” kata Presiden dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam. =ANT/VIRNA

Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Awi Setiyono di Surabaya mengatakan, Tim identifikasi korban atau “Disaster Victims Identification” (DVI) telah melakukan serah terima kepada pihak AirAsia, yang dilanjutkan kepada pihak keluarga.

“Saat ini dua jenazah asal Korea Selatan itu masih disimpan di tempat penyimpanan jenazah RS Bhayangkara Polda Jatim, dan segera diterbangkan ke Korea Selatan dalam waktu dekat,” katanya.

Awalnya, kata Awi, keluarga korban dari Korea Selatan meminta agar dua jenazah itu diterbangkan bersama sang anak yang juga menjadi korban pesawat AirAsia QZ 8501, namun hingga kini sang anak masih belum ditemukan.

Sebelumnya, keduanya terbang ke Singapura dengan seorang bayi berusia satu tahun, namun saat jenazah Park ditemukan dengan kain gendongan masih melekat di tubuhnya, sang bayi tidak ditemukan.

Park dan Lee berhasil diidentifikasi Tim DVI pada Minggu (11/1) setelah mencocokan antara data primer dengan sekunder “ante mortem” dengan “post mortem” yang diberikan keluarga

korban dari Korea Selatan.

Pada pemeriksaan kedua jenazah, terdapat kecocokan data dan temuan tambalan gigi berbahan emas yang diperkuat properti menempel pada tubuh korban menggunakan bra menyusui.

Sementara itu, total jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh Tim DVI Polda Jatim hingga hari ke 18 sebanyak 38 jenazah dari total 48 jenazah yang masuk ke RS Bhayangkara, sisanya sebanyak 10 jenazah masih dilakukan pendalaman indentifikasi.

Kembali Ditemukan Korban Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya FH Bambang Soelistyo mengatakan pihaknya kembali mengevakuasi dua jenasah korban insiden AirAsia QZ8501 pada Rabu.

“Jenasah ditemukan oleh nelayan dan pihak Polsek di Pulau Sembilan, Kotabaru, Kalimantan Selatan,” kata Bambang saat jumpa pers di kantornya, area Kemayoran, Jakarta, Rabu.

“Maka, sampai hari ini, hari ke-18 evakuasi, total jenasah ada 50. Sebanyak 48 sudah di Surabaya, dua akan dievakuasi unsur udara menuju landasan terdekat,” katanya. =ANT/VIRNA/ANOM

ant/irsan mulyadi

PELANTIKAN SEKDA BERSTATUS TERDAKWA. Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Nurdin Lubis (kedua kiri) memberikan ucapan selamat kepada penggantinya Hasban Ritonga,usai dilantik di Medan, Sumatera Utara, Rabu (14/1). Hasban Ritonga berstatus terdakwa kasus sengketa lahan sirkuit di Jalan Pancing, Deli Serdang, Sumut, dilantik menjadi Sekda berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) No 214/M/2014 per tanggal 29 Desember 2014.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 15 JANUARI 2015 KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV No. 0525 | TAHUN IV

55

ant/muhammad adimaja

FORUM BPK MENDENGAR. Ketua DPR Setya Novanto memberikan paparan pada acara Forum BPK Mendengar di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (14/1). Acara yang diadakan dalam rangka Hut BPK ke68 tersebut menghadirkan sejumlah politisi dan pimpinan redaksi dari sejumlah media guna mengevaluasi dan mendengarkan saran serta kritik untuk kinerja BPK.

Harga Cabai Mulai Turun Cabai Merah Besar Turun dari Rp 65.600/kg Menjadi Rp 51.600/Kg JAKARTA-Memasuki pertengahan Januari 2015 harga cabe mulai menunjukkan penurunan.

Hasil pantauan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga rata-rata nasional cabai memasuki pertengahan Januari 2015 dibanding minggu lalu menunjukkan tren penurunan.

Harga cabai merah besar turun 21,3% dari Rp 65.600/kg menjadi Rp 51.600/kg, cabe merah keriting turun 14,5% dari Rp 69.600/kg menjadi Rp 59.500/kg, dan cabe rawit merah turun 14,6% dari Rp 79.300/kg menjadi Rp 67.700/kg.

Menurut Menteri Perdagangan (Mendag), Rachmat Gobel, turunnya harga cabai pada pertengahan Januari ini dikarenakan pasokan cabe ke pasar-pasar mulai bertambah. Peningkatan pasokan ini terjadi karena telah dimulainya panen cabai di sentra produksi Tasikmalaya, Cisewu, Sukabumi, Magelang, Muntilan, Wates, Rembang, Kediri, Blitar, dan Banyuwangi.

“Daerah-daerah sentra produksi yang telah panen perlu mendistribusikan pasokan cabe secara proporsional dan merata ke berbagai daerah yang selama ini masih mengandalkan pasokan dari daerah lain, sehingga di daerah sentra cabai tidak terjadi kelebihan pasokan dan harga di tingkat petani tetap memberi keuntungan yang layak kepada petani,” ujar Rachmat di Jakarta, Rabu (14/1).

Penurunan harga cabai telah terjadi hampir di seluruh daerah. Penurunan

tertinggi harga cabai merah besar terjadi di Denpasar dari Rp 70.000 menjadi Rp 26.650/kg (61,9%) dan di Palu dari Rp 67.500 menjadi Rp 27.000/kg (60%).

Sedangkan penurunan tertinggi cabai merah keriting terjadi di Manado dari Rp 61.500 menjadi Rp 30.650/kg (50,2%) dan Jayapura dari Rp 70.000 menjadi Rp 35.000/ kg (50%). Sementara itu untuk cabai rawit merah terjadi di Manado dari Rp 118.000 menjadi Rp 39.300/kg (66,7%) dan Jayapura dari Rp 61.650 menjadi Rp 25.000/kg (59,4%).

Untuk memastikan penurunan harga cabe hasil pantuan tersebut, Menteri Perdagangan telah menugaskan Direktur Jenderal PDN Srie Agustina untuk mengkonfirmasikan langsung ke beberapa Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadis Perindag) Provinsi. Kadis Perindag Maluku, F.J. Papilaya menyatakan, “Harga

cabe merah besar di Ambon turun 33,33% dari Rp 60.000 menjadi Rp 40.000/kg karena stok di pasar mulai bertambah dari Surabaya,” ucapnya.

Hal senada disampaikan pula oleh Kadis Perindag Sulawesi Barat, H. Asir Mangopo yang menyatakan bahwa, “Harga cabe merah besar di Mamuju turun 9% dari Rp 55.000 menjadi Rp 50.000/kg dan cabai merah keriting turun 8% dari Rp 65.000 menjadi Rp 60.000/kg karena stok banyak dari panen lokal,” imbuhnya.

Sementara itu, khusus di DKI Jakarta, menurut Kadinas KUMKM dan Perdagangan DKI Jakarta, Djoko Kindaryo, harga cabe di lima pasar pantauan (Pasar Minggu, Pasar Senen, Pasar Rawamangun, Pasar Grogol dan Pasar Koja) juga mulai turun.

“Penurunan tertinggi harga cabai merah keriting di Pasar Grogol sebesar 38% dari Rp 65.000 menjadi Rp 40.000/kg, harga cabe merah besar di Pasar Rawamangun sebesar 27% dari Rp 90.000 menjadi Rp 65.000/kg, dan harga cabai rawit merah di Pasar Grogol sebesar 38% dari Rp 96.000 menjadi Rp 60.000/kg,” jelasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV

ENERGI ALTERNATIF

Manfaatkan Penurunan Harga Minyak JAKARTA-Dewan Energi Nasional mengusulkan pemerintah memanfaatkan penurunan harga minyak dunia dengan membangun cadangan energi penyangga dan menerapkan strategi penetapan harga bahan bakar minyak dengan lebih transparan.

ant/muhammad iqbal

PEMKOT TANGERANG TUTUP KAROKE INUL. Sejumlah Petugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang bersiap memasang stiker tanda ditutupnya tempat hiburan Karoke Inul Vizta di kawasan Tangcity, Tangerang, Banten, Rabu (14/1). Tempat hiburan yang bertema Karoke keluarga yang juga milik Inul Darasista itu ditutup Pemkot Tangerang karena melanggar Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras (Miras).

Asing Masih Jawara Kepemilikan Saham JAKARTA-Dominasi asing di perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih terasa hingga akhir tahun 2014. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyebutkan, nilai kepemilikan saham oleh investor asing meningkat tipis dari Rp1.842,79 triliun menjadi Rp1.864,97 triliun.

Peningkatan juga dicatatkan pada nilai kepemilikan saham oleh investor lokal sebesar Rp12,67 triliun, dari Rp1.014,08 triliun pada triwulan III/2014 (September 2014) menjadi Rp1.026,75 triliun pada triwulan IV, dengan total kepemilikan saham yang mencapai 36 persen.

“Lebih dari setengah pemegang efek dari investor lokal berasal dari tipe pemegang efek corporate (54 persen), disusul dengan individu sebesar 16,5 persen,” ujar Pjs Direktur Utama KSEI, Margeret M Tang di Jakarta, Rabu (14/1).

Margeret mengatakan, pada periode

triwulan akhir tahun 2014 (triwulan IV, Oktober - Desember), beberapa peningkatan kinerja operasional KSEI berhasil dicapai dibandingkan periode sebelumnya (triwulan III, Juli - September 2014). “Pada periode triwulanan IV, kepemilikan saham masih didominasi oleh investor asing dengan total kepemilikan sebesar 65 persen, turun 1 persen dari periode sebelumnya,” kata Margeret.

Berbanding terbalik dengan komposisi kepemilikan saham, investor lokal porsi kepemilkan obligasi korporasi dan sukuk lebih besar. Secara persentase komposisi kepemilikan saham oleh investor lokal sama dengan periode sebelumnya yakni 91 persen.

Dari sisi nilai, jumlahnya meningkat tipis Rp0,57 triliun. Seperti halnya kepemilikan obligasi korporasi dan sukuk oleh investor lokal, kepemilikan oleh investor asing persentasenya tidak berubah dari periode sebelumnya yang mencapai 9 persen.

Sedangkan secara nilai, kepemilikan obligasi korporasi dan sukuk meningkat dari Rp19,20 triliun menjadi Rp21,34 triliun dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Total nilai aset yang tercatat di C-BEST mengalami kenaikan 1,55 persen atau Rp48,7 triliun dari Rp3.149,34 triliun menjadi Rp3.198,07 triliun. “Salah satu faktor

kenaikan total aset yang tercatatkan di KSEI dikarenakan adanya peningkatan nilai aset pada jenis Efek saham sebesar Rp34,86 triliun dan Medium Term Notes sebesar Rp3,40 triliun,” ujarnya.

Total aset yang tercatat di KSEI tersebut, menurut Margeret masih didominasi oleh jenis efek saham dengan total nilai sebesar Rp2.891,73 triliun atau sekitar 90 persen dari total nilai aset. Kenaikan total nilai aset yang tercatat di KSEI tersebut, sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus meningkat sejak periode I hingga periode IV triwulanan tahun 2014.

Per akhir Desember 2014, jumlah investor pasar modal Indonesia yang mengacu pada jumlah Single Investor Identification (SID) secara konsisten terus mengalami peningkatan sejak periode triwulan I. Jumlah investor pasar modal Indonesia hingga akhir 2014 telah mencapai 364.465, atau naik sekitar 10 persen dibanding awal periode tahun 2014. “Kenaikan ini sejalan dengan tren kenaikan jumlah Sub Rekening Efek dan Login ke Fasilitas AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) yang masingmasing juga meningkat sekitar 10 persen dibandingkan dengan periode triwulan I,” pungkasnya. =GAM

Selain itu, mengalokasikan subsidi BBM untuk pengembangan energi baru dan terbarukan, kata Anggota DEN Bidang Lingkungan Hidup Sonny Keraf dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

“Salah satu yang jadi fokus kami adalah pengembangan bahan bakar nabati (BBN) sebagai sumber energi baru dan terbarukan,” ujarnya.

Ia mengatakan penurunan harga minyak dunia yang mencapai 45 dolar AS/barel saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengevaluasi subsidi BBM dengan mengalokasikan subsidi BBM untuk menyubsidi BBN yang selama ini harganya lebih mahal dan tidak kompetitif.

“Beralih saja ke subsidi BBN yang jelas lebih ramah lingkungan, subsidi BBM dilepas saja,” katanya.

Sedangkan mengenai penetapan harga gas, dia mengusulkan agar dalam kontrak gas yang biasanya jangka panjang, dibuka klausul untuk renegosiasi harga sehingga sewaktu-waktu harga dapat disesuaikan agar tidak merugikan baik itu konsumen ataupun produsen.

Dalam kesempatan yang sama Anggota DEN Bidang Teknologi Andang Bachtiar mendorong pemerintah untuk mengimpor minyak sebanyak mungkin lalu disimpan sebagai cadangan penyangga di semua kilang dan tangki yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data DEN, saat ini terdapat sepuluh kilang minyak baik yang dimiliki Pertamina maupun swasta yaitu kilang Dumai (kapasitas 127 MBCD), Sungai Pakning (50 MBCD), Plaju (127,3 MBCD), Cilacap (348 MBCD), Balongan (125 MBCD), Cepu (3,8 MBCD), Tuban (100 MBCD), Balikpapan (260 MBCD), Kasim (10 MBCD), dan kilang milik PT Tri Wahana Universal (6 MBCD).

Tiga kilang lain yaitu perluasan kilang Balongan (kapasitas 125 MBCD), Tuban (200 MBCD) dan TWU 2 (10 MBCD) sedang dalam proses rencana dan konstruksi.=ANT/YASHITA

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 77

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 2015

0525 KAMIS No. 15 JANUARI 2015| TAHUN | No. 0525|IVTAHUN IV

Terpidana Korupsi PDAM Ragu Ajukan Banding TRENGGALEK - Mantan Bupati Trenggalek Soeharto mengaku masih ragu apakah bakal mengajukan banding atas vonis dua tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (13/1).

Ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Soeharto mengatakan dirinya mempertimbangkan faktor biaya sebagai kendala utama.

"Kalau dibilang kecewa, tentu saya kecewa. Putusan itu saya rasakan tidak adil, tapi untuk menyikapinya perlu mempertimbangkan banyak hal, terutama biaya," kata mantan Bupati Trenggalek periode 2005-2010 itu, Rabu (14/1).

Soeharto mengaku, selama menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya dirinya sudah kesulitan biaya operasional.

Uang pensiunan dari jabatannya terdahulu sebagai Bupati Trenggalek hanya sekitar Rp1,4 juta, bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional/akomodasi perjalanan dari Trenggalek ke Surabaya, selama mengikuti persidangan tiap pekannya.

"Itu sebabnya saya selama ini juga tidak memakai jasa pengacara, karena memang tidak ada biaya untuk itu," ujarnya.

Ia memperkirakan, beban lebih berat akan dia rasakan secara ekonomi apabila memilih sikap banding atas putusan majelis hakim.

"Kalau rasa-rasanya, saya sebenarnya ingin banding karena secara pribadi belum bisa menerima hasil vonis tersebut.

Tapi itu nantilah, masih akan saya pikirkan lebih dulu masakmasak," sambung dia.

Terkait materi vonis, mantan pejabat PT Telkom pusat di Ja-

karta sebelum akhirnya alih haluan ke jalur politik dengan menjabat sebagai Bupati Trenggalek periode 2005-2010 itu menyatakan hakim tidak bersikap adil.

Alasannya, lanjut dia, seluruh materi vonis hanya mengacu dasar pertimbangan tuntutan yang diajukan JPU. Sementara pembelaan dirinya sama sekali tidak masuk dalam amar putusan majelis.

"Hanya sedikit yang digunakan, selebihnya semua sama dengan dasar tuntutan jaksa," keluhnya.

Soeharto divonis hukuman dua tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (13/1).

Ia dianggap bersalah karena sebagai pejabat bupati saat itu menyetujui/merekomendasikan penggunaan anggaran daerah sebesar Rp 750 juta untuk proyek pembangunan jalur pipanisasi bantuan APBN senilai Rp 4,5 miliar pada medio 2007.

Dikonfirmasi terpisah, pihak Kejaksaan Negeri Trenggalek menyatakan masih menunggu langkah hukum yang ditempuh pihak terpidana, apakah juga akan mengajukan banding atau menerima putusan hakim.

"Apabila terpidana banding, maka jaksa juga akan banding.

Kalau tidak, ya kami juga tidak karena sebenarnya putusan majelis sudah sama persis dengan tuntutan JPU," jawab Kasi Intel Kejaksaan Negeri Trenggalek, Dafit Supriyanto. = ANT/DESTYAN HS/DIK

ant/rudi mulya

SIDAK KECURANGAN SPBU. Petugas Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Kediri memeriksa takaran BBM saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (14/1). Sidak yang difokuskan pada pemeriksaan terhadap standar kuantitas BBM ini merupakan langkah guna mengantisipasi kecurangan takaran dan pelanggaran alat ukur pada BBM yang banyak dikeluhkan masyarakat di sejumlah SPBU di wilayah Kediri.

PASCAPENURUNAN HARGA

Konsumsi Pertamax Meningkat SURABAYA - Konsumsi bahan bakar khusus (BBK) jenis pertamax masyarakat di Jawa Timur meningkat 325 persen pascapenurunan harga komoditas tersebut menjadi Rp 8.800 per liter, karena turunnya harga minyak dunia.

"Awalnya, harga pertamax Rp 10.300 per liter, dan kini turun sehingga daya beli masyarakat terhadap komoditas itu naik," kata Assistant Manager External Relations PT Pertamina (Persero) MOR V Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara, Happy Wulansari di Surabaya, Rabu (14/1).

Ia mengungkapkan, besarnya konsumsi masyarakat hingga meningkat tiga kali lipat itu terlihat sejak diturunkannya harga pertamax di Tanah Air (2/1). Padahal, jika dihitung hingga saat

ini waktunya hanya dua pekan.

"Angka konsumsi pertamax ini sekaligus membuktikan kian tingginya tingkat kesadaran mereka untuk menggunakan bahan bakar dengan kualitas baik," ujarnya.

Meski demikian, jelas dia, kenaikan konsumsi pertamax sebanyak 325 persen hanya terlihat di wilayah Jatim. Akan tetapi, secara umum di area Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara terjadi peningkatan 320 persen. "Performa kenaikan konsumsi itu memang telah kami prediksi sebelumnya," ucapnya.

Apalagi, tambah dia, saat ini perbedaan harga pertamax dan premium selisih sedikit. Kini harga premium berada di posisi Rp 7.600 per liter. Akibatnya kini masyarakat untuk memilih pertamax.

"Terkait upaya mengantisipasi peningkatan konsumsi pertamax, kami menyiapkan tambahan mobil tangki untuk pertamax sebanyak enam unit dengan kapasitas total 168 kilo liter (KL)," tuturnya.

Ia mengemukakan, peningkatan tersebut disalurkan dari depo Perak ke enam depo lainnya. Misalnya Banyuwangi, Camplong (Madura), Malang, Kediri, dan Madiun. Walau terjadi peningkatan tinggi tetapi secara volume hanya naik enam persen dibandingkan konsumsi premium pada kondisi normal.

"Konsumsi premium rata-rata di wilayah Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara 15.514 KL per hari. Kalau di wilayah Jatim rata-rata hanya 11.396 KL per hari," tambahnya. = ANT/CHANDRA HN/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525| TAHUN IV

Dua Jenazah AirAsia Teridentifikasi SURABAYA - Dua jenazah kecelakaan Pesawat AirAsia QZ8501 yang awalnya sulit dikenali, dapat teridentifikasi oleh Tim Identifikasi Korban atau "Disaster Victim Identification" (DVI) Polda Jatim, Rabu (14/1).

Ketua Tim DVI Kombes Polisi dr Budiyono di Surabaya mengatakan, dua jenazah itu dengan label B034 atasnama Christanto Leoma Hutama, laki-laki 22 tahun warga negara Indonesa (WNI) asal Tulungagung, Jawa Timur, serta jenazah label B038 atas nama J Stevani Gunawan, perempuan

WNI usia 21 asal Surabaya.

"Dua jenazah ini sulit dikenali menggunakan metode primer, sehingga Tim DVI menggunakan data sekunder ditambah properti yang dipakai saat keduanya berangkat, dan itu dikenali melalui CCTV," ungkapnya.

Budiyono menjelaskan, je-

nazah Christanto tidak mudah dikenal dan teridentifikasi melalui sidik jari dan gigi, sehingga tim harus menggunakan data sekunder yang dikumpulkan sebelumnya.

"Dari data sekunder yang ditemukan sangat signifikan, ditambah dari medis termasuk jenis kelamin dan adanya tanda spesifik berupa dua tahi lalat di lengan kanan dan sebelah kening," tuturnya.

Ia menjelaskan, temuan sekunder ini sangat signifikan, diperkuat dengan properti yang sedang dipakai korban, seperti

kaos warna jingga atau oranye dengan gambar dan logo tertentu, dan celana pendek warna hitam.

Sedangkan jenazah Stevani ditemukan karena adanya kemiripan dengan DNA ibu kandung yang juga menjadi korban, yakni The Meiji Thejakusuma (45 tahun).

"Untuk jenazah Stevani diidentifikasi menggunakan cara yang sama, yakni metode data sekunder, seperti tinggi badan, jenis kelamin serta properti dan analisa dari CCTV kaos warna yang sama pada jenazah ibu

kandung," ucapnya.

Selain itu, identifikasi jenazah Stevani diperkuat dengan informasi dari paman korban, yakni korban sering mengoleksi bra atau pakaian dalam dengan produk tertentu yang juga dipakai korban saat meninggal.

Dengan teridentifikasi dua jenazah pada hari ke 18, total jenazah yang sudah diidentifikasi oleh Tim DVI sebanyak 38 jenazah dari total 48 jenazah yang masuk ke RS Bhayangkara, sisanya sebanyak 10 jenazah masih pendalaman indentifikasi. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM/DIK

PURNA JABATAN

Pemprov Siapkan 16 Penjabat Kepala Daerah

ant/siswowidodo

DEMO PJ KADES. Massa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Kab. Madiun, Jatim, Rabu (14/1). Mereka menolak Penjabat (Pj) Kepala Desa di sejumlah desa yang diisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena dinilai melanggar PP 43/2014 tentang Desa dan Perda No. 4/2007.

PERANGKAT DESA

Ratusan Sekdes Belum Terima Tunjangan JEMBER - Ratusan sekretaris desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum menerima tunjangan selama tujuh tahun sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa.

Forum Sekretaris Desa Indonesia (Forsekdesi) Jember mempertanyakan persoalan tersebut dengan mendatangi Komisi A DPRD Jember, Rabu (14/1).

"Sesuai dengan pasal 19 ayat 2 Perda Nomor 6 Tahun 2006 tertulis setiap sekretaris desa (sekdes) berhak menerima tunjangan yang besarannya sama dengan eselon IV/b, namun hingga kini kami belum terima tunjangan itu," kata Ketua Forsekdesi Jember, Sugiartono.

Menurut dia, para sekdes tidak melihat besaran nominal tunjangan tersebut, namun peraturan daerah yang mengamanatkan tunjangan, sehingga pemerintah seharusnya menegakkan aturan yang sudah dibuat.

"Di Jember ada sebanyak 224 sekdes dan semuanya belum menerima tunjangan sebesar Rp 400 ribu per bulan, sehingga total tunjangan itu selama tujuh tahun mencapai Rp 7,5 miliar," tuturnya.

Untuk itu, kata dia, Forsekdesi mengadukan persoalan itu kepada Komisi A DPRD Jember untuk menanyakan kejelasan tunjangan yang sudah ditetapkan melalui Perda tentang Pemerintahan Desa.

"Mudah-mudahan ada penje-

lasan dari Pemkab Jember terkait dengan tunjangan yang belum dicairkan selama tujuh tahun karena para sekdes menunggu informasi tersebut," paparnya.

Sementara anggota Komisi A DPRD Jember David Handoko Seto mengaku terkejut dengan pengaduan Forsekdesi terkait dengan tidak cairnya tunjangan para sekdes selama tujuh tahun.

"Seharusnya tunjangan itu diberikan kepada sekdes setelah perda ditetapkan dan anggaran itu bisa diambilkan dalam APBD, namun ternyata Pemkab Jember tidak menindaklanjuti perda yang sudah dibuat sendiri," ucap legislator Partai Nasdem itu. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini menyiapkan 16 penjabat (Pj) kepala daerah yang akan menjabat sementara seiring dengan berakhirnya masa jabatan wali kota/ bupati pada 2015.

"Sekarang sedang digodok nama-nama yang diperintahkan untuk menjabat semetara, karena harus sesuai aturan berlaku," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi kepada wartawan di Surabaya, Rabu (14/1).

Ia menjelaskan kriteria umum yang berhak menjadi penjabat kepala daerah adalah pegawai negeri sipil (PNS) eselon II, baik sebagai kepala biro, badan, dinas, maupun staf ahli dan badan koordinasi wilayah (Bakorwil).

Sekdaprov juga mengatakan, selain pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim, tugas Pj kepala daerah juga bisa dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota setempat, khususnya bagi daerah yang kondisi politiknya kondusif.

"Tapi tidak itu saja karena ada kriteria khusus untuk bisa mengemban tugas berat ini dan tidak sembarangan," kata mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jatim tersebut.

Pihaknya mengaku tidak bisa memberikan kepastian tentang kriteria-kriteria penjabat kepala daerah nantinya karena beralasan menjadi kewenangan Gubernur Jatim Soekarwo.

Di provinsi ini, terdapat 16 daerah yang pada 2015 harus

melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) karena habisnya masa jabatan pasangan bupati/wali kota.

Sesuai dengan aturan pemerintah pusat, tahun ini bakal digelar Pilkada serentak sekaligus menunggu keputusan DPR terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada.

Oleh karena waktu habis masa jabatan berbeda antara daerah satu dengan yang lain maka sembari menunggu Pilkada serentak akan diberlakukan Pj atau penjabat sementara di 16 daerah.

Ke-16 daerah tersebut adalah Ngawi, Kota Blitar, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Trenggalek.

Kemudian, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuran, serta Kota Surabaya.

Sementara itu, sumber di internal Pemprov Jatim menyebutkan kriteria yang layak menjadi Pj Kepala Daerah, di antaranya dipilih dari para pejabat yang pernah menjadi kepala daerah, kemudian pernah mencalonkan kepala daerah.

"Untuk yang kedua ini masuk dalam kriteria karena mereka dianggap pernah bersentuhan langsung dengan masyarakat, pernah berkampanye dan ingin mendharmabaktikan dirinya untuk daerah," katanya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525| TAHUN IV

9

ant/sahlan kurniawan

RAZIA PELAJAR BLITAR. Petugas Satpol PP merapikan rambut para siswa yang terjaring razia pada jam sekolah di Kantor Satpol PP, Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu (14/1). Razia yang dilakukan untuk mengantisipasi kenakalan remaja usia sekolah tersebut berhasil menjaring 32 pelajar yang membolos sekolah.

Pengamat: ‘Travel Warning’ AS-Australia Mengacu pada ISIS SURABAYA - Pengamat hubungan internasional Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Basis Susilo menilai "travel warning" yang dikeluarkan pemerintah AS dan Australia untuk warganya di Surabaya dan Bali mengacu pada aksi teroris ISIS. "Saya kira AS dan Australia mempunyai instrumen yang akurat terkait gejala terorisme di Surabaya dan Bali, apalagi ratusan warga Surabaya diisukan sudah bergabung dengan ISIS," katanya di Surabaya, Rabu (14/1).

Menurut Basis Susilo yang juga Dekan Fisip Unair Surabaya itu, "travel warning" dari AS dan Australia tak perlu diragukan akurasinya, tapi bisa jadi "travel warning" itu membuat pihak teroris (ISIS) menjadi "tiarap" dan

membatalkan niatnya atau sekadar menunda.

"Karena itu, saya kira kita perlu waspada saja, tapi kita juga tidak perlu terlalu panik, bahkan kalau perlu meminta data dari pihak AS dan Australia untuk antisipasi, sebab bisa jadi aksi teroris itu mendahului 'travel warning' seperti Bom Bali," katanya.

Ditanya kemungkinan "travel warning" itu terkait dengan aksi penyerangan kantor majalah satir "Charlie Hebdo" di Eropa, Basis

Susilo menilai kemungkinan itu sangat kecil, karena aksi teroris di Indonesia berbasis "jihad" dengan makna yang melenceng, bukan berbasis pelecehan agama.

"Kalau dikaitkan dengan kasus 'Charlie Hebdo' itu saya kira terlalu jauh, karena faktor akurasinya dengan fakta yang ada di sini sangat rendah, jadi lebih dekat pada kaitannya dengan teroris yang aksinya dijalankan ISIS," katanya.

Sebelumnya, Kedubes AS menyatakan melindungi warga negara AS di luar negeri merupakan salah satu prioritas tertinggi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, karena itu pihaknya memberikan informasi terbaru terkait dengan keamanan serta

pertimbangan lainnya yang perlu diketahui oleh warga negara AS ketika bepergian ke luar negeri.

"Kami sangat menganjurkan warga negara AS yang tinggal di luar negeri atau sedang bepergian ke luar negeri untuk mendaftar di the Smart Traveler Enrollment Program (STEP) guna menerima informasi terkini terkait keamanan dan keselamatan dari Kedubes," kata Juru Bicara Kedubes AS. Peringatan Keamanan pada 3 Januari 2015 itu mengingatkan warga negara AS akan potensi ancaman terhadap bank-bank dan hotel-hotel terkait dengan AS yang ada di Surabaya, Jawa Timur.

Selang beberapa hari, Aus-

tralia pun mengeluarkan "travel warning" serupa, tapi bila "travel warning" dari AS itu untuk Surabaya, maka "travel warning" dari Australia untuk wilayah Surabaya dan Bali.

Menanggapi "travel warning" itu, Kapolri Jenderal Pol Sutarman menjamin Indonesia saat ini, khususnya Surabaya, dalam kondisi aman terkendali, karena itu tidak perlu ada kekhawatiran.

"Saya pastikan Indonesia aman, tidak ada ancaman apa pun di Surabaya maupun di Jawa Timur," katanya di sela mengunjungi keluarga korban pesawat AirAsia di Rumah Sakit Bhayangkara, Mapolda Jatim (5/1). = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525| TAHUN IV

Pintu Masuk Grand City Surabaya Disegel SURABAYA - Pintu utama masuk pusat perbelanjaan, Grand City (GC), di Jalan Gubeng Pojok Kota Surabaya, disegel oleh aparat gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub) dibantu Polrestabes karena tidak mengantongi analisis dampak lingkungan (amdalalin).

ant/andika betha

PEMAKAMAN PRAMUGARA AIRASIA. Pelayat menaburkan bunga di atas makam pramugara AirAsia QZ8501 Oscar Desano (27) seusai pemakaman di Krakitan, Bayat, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (14/1). Jenazah Oscar Desano dan Yuni Astuti teridentifikasi pada Selasa (13/1). Hingga Rabu pagi masih terdapat 12 jenazah yang belum teridentifikasi di Posko DVI Polda Jatim.

PENGHAPUSAN TIKET MURAH

Gubernur Merasa Keberatan SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku keberatan terhadap rencana penghapusan tiket pesawat murah oleh Kementerian Perhubungan karena dikhawatirkan berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

"Kalau dihapus saya tidak setuju karena berpengaruh di dunia perekonomian dan pariwisata," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Rabu (14/1).

Pertimbangan lain, kata dia, di Jawa Timur saat ini tengah mengembangkan sejumlah lapangan terbang perintis, seperti di Kabupaten Sumenep, di Kabupaten Banyuwangi, di Kabupaten Jember, Pulau Bawean (Gresik), bahkan menurut rencana di Kabupaten Bojonegoro.

Menurut dia, adanya rencana penghapusan tiket murah berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional lapangan terbang dan berimbas pada beberapa sektor.

Ia mengatakan, dulu pemerintah bahkan memberi subsidi pada Merpati sebagai penerbangan perintis dan PT Pelni dengan kapal perintisnya.

Kali ini, lanjut dia, banyak penerbangan murah dengan menekan biaya lain, seperti tidak adanya makan atau minum serta pelayanan lainnya dari maskapai.

Karena itulah, Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut mengusulkan agar tiket murah dapat diberlakukan, sebab menyangkut konektifitas antardaerah.

"Bahkan untuk distribusi logistik sangat diperlukan, sebab tidak mungkin dengan biaya mahal pengusaha mengirim barang," katanya.

Tidak itu saja, rencana penghapusan tiket murah akan sangat berpengaruh pada sektor ekonomi, khususnya investasi di daerah.

Dia memberi contoh, ketika pengusaha Jatim ke Makassar, tidak mungkin mengirim contoh jagung lewat internet, tapi harus dibawa ke Makassar bersama pengusahanya.

"Dan Indonesia masih seperti itu, kalau tiket murah dihapus maka pengusaha kecil berpikir ulang untuk bisnis ke daerah lain," katanya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

"Pintu yang kami segel itu desain awalnya hanya pagar saja. Tapi dari pihak pengelola Grand City kok pagar dibuka dan difungsikan sebagai pintu masuk dan juga pintu keluar. Ini kan tentu menyalahi aturan," kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto disela-sela penyegelan (14/1).

Diketahui akses pintu masuk dan juga pintu keluar yang disegel ini oleh petugas ini, ditulis "Bukan Akses Masuk" dengan cat putih. Selanjutnya, tak jauh dari pintu yang disegel ini, terdapat dua pintu masuk lainnya. Di kedua pintu ini ditulis "Akses Masuk".

Mantan camat Rungkut ini menambahkan penyegelan ini akan dilakukan hingga pintu yang disegel petugas itu benar-benar ditutup oleh pengelola GC. Menurut dia, akibat dibukanya pagar ini menjadi akses keluar masuk mal, lalu lintas yang ada di Gubeng Pojok, terutama pada sore hari, menjadi macet.

Hal ini dikarenakan saat itu banyak warga yang pulang kerja. "Kami sudah memperingatkan berkalikali agar akses pintu masuk yang kami segel ini ditutup.

Ternyata dari pengelola GC tak kunjung menuruti permintaan kami. Akhirnya jalan satu-satunya ya kami segel," katanya.

Kepala Dishub Kota Sura-

baya, Eddi mengatakan akses pintu masuk Grand City itu berada di Jalan Gubeng Pojok. Pintu masuk ini selain yang disegel oleh petugas sebab yang disegel petugas ini awalnya hanya berupa pagar pembatas biasa. Selanjutnya, untuk akses keluar adalah melalui Jalan Kusuma Bangsa.

"Jadi, yang di Jalan Gubeng Pojok ini hanya untuk akses masuk, bukan keluar. Kemudian yang patut dicatat, yang kami tutup ini adalah pintu masuk yang akses jalannya masuk wilayah Pemkot, jadi bukan jalan Nasional," katanya.

Tak lama setelah petugas melakukan penyegelan, Manager Operasional GC, Stevie Widya datang ke lokasi. Saat dikonfirmasi, Stevie mengakui bahwa pihaknya belum mengantongi amdalalin.

Namun begitu, pihaknya sudah melakukan pengurusan.

Untuk akses pintu masuk yang disegel petugas, Stevie mengaku tidak mempersoalkan tindakan tersebut. Bahkan, pihaknya akan menuruti permintaan aparat agar pintu masuk itu ditutup.

"Kalau memang aturannya seperti itu ya kami akan turuti.

Lagipula, sebelum petugas melakukan penyegelan, kami sudah menutup akses masuk itu. Coba lihat kami sudah memasang pot buka di pintu masuk itu," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV 15 JANUARI 2015 KAMIS

MADURA

No. 0525 | TAHUN IV

Membangun Indonesia 2015

Salam Songkem

Reformasi Polri

P

residen RI ingin mereformasi total sistem di tubuh Polri. Pernyataan itu terungkap setelah sebelumnya Presiden mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri dari sembilan nama yang direkomendasikan Kompolnas. Usulan itu diterima dan dikabulkan oleh Komisi III DPR RI melalui hasil rapat pleno komisi.

Akan tetapi, sayangnya, sehari sebelum DPR menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan yang ditunjuk menjadi Kepala Kepolisian RI, pengganti Jenderal Pol Sutarman itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena cukup bukti terlibat kasus korupsi saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier pada Deputi SDM Mabes Polri.

Penetapan calon Kapolri pilihan Joko Widodo itu, menurut Ketua KPK Abraham Samad, bukan karena ada tekanan atau permintaan bertendensi politis, melainkan murni karena KPK mendapatkan bukti valid keterlibatan dia dalam transaksi mencurigakan. Kasus yang menimpa Budi Gunawan tidak hanya berpotensi menggagalkan pengangkatannya sebagai Kapolri, namun juga mencoreng-moreng pemerintahan Joko Widodo. Setidak-tidaknya penunjukan calon Kapolri yang dilakukan RI 1 tidak didasarkan pada sosok figur calon Kapolri yang bersih, terbukti dalam penunjukannya Joko Widodo tidak melibatkan KPK dan PPATK. Memang keterlibatan KPK dan PPATK dalam proses penetapan calon Kapolri masih menimbulkan prokon. Ada yang setuju, ada juga yang menganggap tidak menjadi keharusan. Sehingga boleh-boleh saja apabila Joko Widodo memilih Komjen Pol Budi Gunawan tanpa melibatkan KPK dan PPATK. Tetapi, ketika yang ditunjuk ternyata ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi, keterlibatan KPK makin terasa jadi suatu kebutuhan, agar sejak dini dapat terdeteksi track record calon kapolri. Agar juga tidak membuat Joko Widodo kebakaran jenggot, gara-gara pilihannya keliru karena kena pada orang yang ternyata tidak bersih dari prilaku korupsi. Joko Widodo boleh kecewa atas penetapan BG sebagai tersangka dan harus mencari calon kapolri selainnya jika benar-benar mereformasi Polri.(*)

I

C 11

Masa transisi kepemimpinan Indonesia, telah mengalami kegalauan yang begitu mendalam. Seluruh pikiran dan tenaga telah difokuskan pada pandangan Indonesia kedepan.

Banyak sekali tantangan yang telah siap menjadi ‘musuh bertopeng’ dalam menjalankan visi-misinya.

Mungkinkah dalam masa transisi kepemimpinan Indonesia mampu menghadapi tantangan kedepan yang bersifat transparansi?

H

al tersebut sungguh menjadi dilematis. Sebab, setiapkali ketika dalam masa transisi kepemimpinan pasti terjadi bencana yang bertub—tubi. Seperti halnya kepemimpinan sebelumnya.

Banyak terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, bahkan tsunami. Yang notabennya merugikan masyarakat dan menimbulkan banyak korban.

Kini di penghujung tahun 2014 menjadi momen yang sangat menakutkan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Sebab, pada akhir tahun 2014 dan sekaligus memasuki tahun Baru 2015, banyak sekali bencana yang melanda Indonesia.

Memang, letak geografis Indonesia yang memungkinkan terjadi bencana menjadi salah satu faktor utama. Akan tetapi, seringkali hal tersebut tidak dimbangi oleh antisipasi konstruktif pemerintah.

Bencana yang terjadi selama bebrapa dekade ini, memang tidak menjadi hal yang tabu.

Seperti bancana tanah longsor di Banjarnegara, kecelakaan pesawat Air Asia, MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang sangat menggangu dalan ranah perekonomian Indonesia. Kemudian munculnya banyak teroris yang selalu menghantui Bangsa In-

donesia. Seolah kondisi tersebut memang sudah menjadi ‘makanan pokok’ sehari-hari, tanpa ada problem solved yang konkret.

Dari gambaran diatas sudah jelas bahwasanya, Indonesia merupakan negara yang selalu dijadikan objek dari segala bencana. Baik dari ulah manusia sendiri atau disebabkan oleh “amarah” alam. Kondisi tersebut, timbul dikarenakan tidak adanya stabilitas yang balance.

Baik antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam.

Dalam ranah politik manusia atau pemerintah lebih fokus terhadap kepentingan pribadi.

Sehingga, kelalaian pun terjadi.

Seperti halnya, eksploitasi besar-besaran SDM yang ada oleh penerintah tanpa ada usaha untuk memperbaiki. Karena dorongan politik yang hanya mementingkan kepuasan pribadi yang bersifat hedonis_lah, hal tersebiut terjadi.

Lebih Sistematis Tahun 2015 ini, marilah kita mulai dengan dengan pikiran yang sistematis, logis, dan cerdas. Kita baru saja menghadapi berbagai musibah justru di akhir tahun. Namun dengan berbagai kesiapan yang dilkuakan berbagai komponen, masalah itu secara perlahan-lahan mampu kita atasi.

Benar, kita tidak bertindak sendiri, tetapi bahu-membahu antar-komponen.

Termasuk menjalin kerjasama dengan (cooperation) Negara lain untuk menghadapi masalah ini. dua hari setelah kecelakan lokasinya telah ditemukan. Tidak lain itu, dilakukan dengan cara sistematis. Mulai dari menganalisis jalur pesawat, kemungkinan penyebab kecelakannya sampai dengan kemampuan kita menahan emosi dan mampu bekerjasama.

Inilah sebuah kecerdasan sosial yang perlu dipertahankan. Tidak saja dalam menangani bencana, tetapi juga untuk pembangunan negara dimasa depan. Banyak orang yang sudah

memprediksi, kemungkinan-kemungkinan bencana dalam ranah sosial,politik, dan ekonomi yang berkembang ditahun 2015.

Secara politis, pada tingkat atas, terutama eksekutif tampaknya telah tertata, tidak lagi abur adul seperti tahun lalu.

Kelompok eksekutif telah mampu memperlihatkan kerjasamanya. Lihat saja misal dalam menangani pesawat Air Asia. Mulai dari presiden samapai tingkat bupati, bahkan juga camat dan kepala desa ikut terlibat langsung ke lapangan. Dikalangan legislatif pusat telah mulai kelihatan peredaan ketegangan. Kondisi tersebut terlihat dengan mulai ditinggalkan koalisi merah putih dan Indonesia Hebat. Artinya tanda kerjasama juga telah ada.

Maka dengan parameter yang telah disebutkan, boleh dikatakan secara politis Indonesia sudah beranjak kearah stabilitas. Ini merupakan modal besar untuk membangun di tahun 2015 nanti. Bagaimana mungkin Indonesia mampu melakukan rekonstruksi secara universal apabila stabilitas tidak menjamin.

Maka, dengan adanya jaminan politik yang sudah mulai stabil tersebut. dilain sisi, munculnya teroris-teroris yang mengancam negara. Sungguh sangatlah meresahkan. Sehingga, pemerintah haruslah waspada terhadap perkembangan dan pergerakan teroris yang selalu mengancam negara, inilah yang mesti ditangani dengan baik. Kita sudah memiliki densus 88 yang sudah dipandang profesional dalam menangkal

perkembangan terorisme.

Disamping mempunyai instrumen yang andal, juga harus dilakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat.

Bahwa Indonesia itu merupakan negara yang memiliki budaya halus, tidak dengan ideologi kekerasan. Pendekatan ini penting dilakukan demi menyadarkan dan mengurangi anggota masyarakat yang menghasut dengan rayuan-rayuan yang tidak benar dan bertentangan dengan budaya masyarakat.

Ditahun 2015 ini, harus ada pendekatan dua pihak, yakni menangkal dan menangkap kelompok teroris dan memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak terjebak pada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan budaya barat.

Yang esensinya dapat merusak moral bangsa Indonesia. Hal tersebut, juga menjadi hal yang sangat fundamental dalam penataan stabilitas Negara.

Jadi, jika stabilitas politik dan keamanan sudah demikian terjamin, maka tantangan ekonomi Indonesia di tahun 2015 akan dihadapi dengan lebih baik. Katakanlah pasar bebas ASEAN sebagai sebuah tantangan paling dekat, akan dapat dipecahkan secara bersamasama. Tidak ada persoalan yang tidak dapat dihadapi apabila dilakukan dengan bersama-sama.

Melalui kesadaran yang berkebudayaan Indonesia. Mari kita sambut tahun 2015 ini dengan tekad memajukan negara dan memelihara keamanan negara secara maksimal. Wallahu a’lam bi al-shawaf=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 15 JANUARI 2015 No. 0525 | TAHUN IV

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV

MADURA

12

EKS WTS

Pembinaan Stagnan

BARANG BUKTI. Mobil Daihatsu Xenia warna hitam nomor polisi N 1157 VH diamankan di Mapolres Probolinggo Kota.

Mobil Tabrak Warung Pelaku Melompat saat Dikejar Polisi PROBOLINGGO – Sebuah mobil Xenia warna hitam menabrak warung di pinggir jalan raya pantura Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, Rabu (14/1) siang. Sebelum menabrak, mobil tersebut melaju tanpa pengemudi.

Karena pelaku melompat dari mobil saat polisi lalulintas Satlantas Polres Probolinggo Kota melakukan pengejaran. Pelaku dikejar petugas karena mengemudi ugal-ugalan, dan dicurigai telah melakukan tindak kejahatan.

Sebelum menabrak warung, mobil xenia warna hitam bernopol N.1157 VH yang dikemudikan AG (30) warga Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dikejar polisi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Probolinggo Kota.

Petugas lalu lintas, Brigpol Ilham, yang melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, juga mencurigai gerak gerik pelaku yang mengemudi dengan kecepatan tinggi. Mulanya petugas menduga sang sopir berusaha kabur karena telah melakukan tindak kejahatan.

Bukannya mengurangi kecepatan laju kendaraannnya saat dihentikan. Pelaku justru semakin tancap gas menghindari kejaran polisi. ”Sang sopir nekad melom-

pat dari mobil yang dikendarainya. Sebelum akhirnya menabrak sebuah warung milik warga,” tandas Khoirul, salah satu saksi di tempat kejadian perkara.

Tidak hanya sampai disitu, pelaku juga masih berusaha kabur dari sergapan polisi ke arah pantai. Bersama warga setempat polisi berusaha menangkapnya.

Namun pelaku melawan dengan mengancam melempar warga dengan batu.

“Saat mobil menabrak warung milik warga, pelaku melompat dan melarikan diri kea rah utara bibir pantai Desa Pesisir. Saya kejar terus sampai kepematang sawah. Akhirnya dengan dibantu warga pelaku bisa tertangkap,” terang AKP. Damar Bastiar, Kasatreskrim Polres Probolinggo Kota.

Setelah berhasil dibekuk polisi, lanjut AKP. Damar Bastiar, polisi juga menemukan sebilah celurit yang disimpan pelaku di dalam mobil. ”Saat diperiksa pelaku mengaku hendak menuju Lumajang. Dengan menggunakan sebuah mobil rental yang disewanya di daerah Pasuruan,” katanya.

Hingga kini, polisi masih mendalami kasus tersebut. Apakah mobil yang digunakan pelaku adalah mobil curian atau mobil yang digelapkan. Selain dijerat Undang-Undang Lalu Lintas, pelaku juga dijerat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nodan bahan nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam dan bahan peledak. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO - Upaya pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam melakukan pembinaan terus dilakukan kepada eks Wanita Tuna Susila (WTS) yang ada di wilayahnya.

Namun sayang jumlah eks WTS yang akan dibina jumlahnya tetap seperti tahun kemarin alias stagnan.

Tahun 2015 jumlah eks WTS yang mendapatkan perhatian khusus sebanyak 20 orang penerima. Jumlah tersebut tidak mengurangi atau bertambah dengan tahun 2014 kemarin. ”Jumlah eks WTS yang akan mendapatkan pembinaan seperti tahun kemarin,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Siti Khoiriyah, kepada wartawan, Rabu (14/1).

Menurutnya, jumlah yang eks WTS yang akan diberikan pembinaan oleh pihaknya berdasarkan laporan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. ”Data yang berhubungan dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk data WTS atau eks PSK yang digunakan oleh pihaknya,” kata Siti Khoiriyah.

Dari jumlah 20 orang eks WTS yang akan diberikan pembinaan oleh pihaknya tersebut, lanjut Siti Khoiriyah, merupakan jumlah dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Namun yang paling dominan jumlah eks WTS berasal dari Kecamatan Kuripan dibandingkan dengan Kecamatan yang lainnya.

“Sebab di daerah Kecamatan Kuripan memang tergolong tandus, sehingga banyak perempuan yang merelakan dirinya menjadi WTS,” tandasnya.

Rata-rata orang yang menjadi WTS kebanyakan dari keluarga disharmonis atau broken home. Bahkan mereka kebanyakan berstatus janda sebab keluarga mereka kebanyakan berantakan dan tak terurus lagi dengan beban menanggung kehidupan anal dan keluarga. “Jadi ada yang menjadi mucikari ada pula yang menjadi PSK,” ucap Siti Khoiriyah.

Siti Khoiriyah berharap, untuk wanita yang akan diberikan, bantuan berupa peralatan usaha. “Harapannya bisa merasa terbantukan,” pintanya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV

13

PERBAIKAN. Personel TNI dan Polri membantu rumah warga Dusun Krajan Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo yang diterpa angin puting beliung.

Rumah Rusak Diterpa Puting Beliung Personel TNI-Polri Bantu Perbaikan PROBOLINGGO – Hujan lebat disertai angin puting beliung yang terjadi, Selasa (13/1) sore kemarin, merusak empat rumah warga di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo.

Terjangan angin puting beliung tersebut menerjang perkampungan warga, yakni di Dusun Krajan Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Meski merusak empat rumah, peristiwa yang terjadi saat hujan lebat sore itu tidak menimbulkan korban jiwa.

Menurt Slamet (30) salah seorang korban terpaan angin puting beliung menuturkan peritiwa angin puting beliung terjadi,

awalnya merupakan hujan lebat kemudian disertai angin kencang biasa.

“Namun selang beberapa waktu kemudian, terdengar gemuruh, cukup lumayan lama, tiba-tiba genteng dari atap rumah berjatuhan. Gemuruh itu terus merembet ke rumah-rumah tetangga saya yang lain dan menjatuhkan genteng rumahnya,” katanya.

Dia menambahkan atap rumah rusak, meski demikian tidak sampai merobohkan atap bangu-

nannya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari lokasi kejadian, jumlah rumah yang mengalami kerusakan di Dusun Krajan Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo tercatat sebanyak empat unit.

Personel TNI dan Polri Bantu Perbaikan Pasca kejadian, puluhan personil TNI dan Polri dikerahkan untuk membantu memperbaiki rumah warga yang rusak. Puluhan personil dari Kodim 0820 Probolingo dan Polres Probolinggo Kota, Rabu (14/1) pagi, langsung mendatangilokasi kejadian

angin puting beliung yang merusak empat rumah warga Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo.

Selutuh personil dikerahkan untuk membantu warga yang menjadi korban terpaan angin puting beliung pada Selasa sore kemarin. Para personil dari TNI dan Polri menurunkan sisa atap genteng yang rawan ambruk.

Petugas juga akan langsung memperbaiki rumah-rumah warga sebelum turun hujan kembali tiba.

Menurut Kapolres Probolingo Kota, AKBP. Iwan Setyawan, mengatakan sejak siang hari kemarin, hujan lebat terjadi

di sekitar lokasi kejadian. Dan pada sore hari angin puting beliung menerjang rumah-rumah warga, hingga merusak bagian atap genteng yang berterbangan dihempas angin. ”Beruntug peristiwa tersebut tidak sampai menimbulkan korban luka atau korban jiwa,” tandas Kapolres Probolinggo Kota.

Pihaknya menghimbau warga untuk selalu waspada jika terjadi hujan lebat dan angin kencang. ”Daerah tersebut merupakan salah satu lokasi dalam kategori daerah rawan bencana banjir dan angin puting beliung,” papar AKBP.Iwan Setyawan. =M.HISBULLAH HUDA

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV

PROBOLINGGO - Sejak 1 Januari 2015 lalu, Kementerian Dalam Negeri menyetop Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM-P). Program yang digagas sejak tahun 2003 lalu itu terdiri dari dua kegiatan. Yakni pembangunan fisik dan Simpanan Pinjaman Perempuan (SPP).

Berdasarkan dana di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Probolinggo terdapat 283 desa di 21 kecamatan mendapat program. “Kecamatan Kraksaan, Besuk dan Pajarakan masuk (PNPM) Perkotaan. Program itu terus berjalan karena di bawah naungan PU,” jelas Kepala Bapemas, Heri Sulistyanto, kepada wartawan, Rabu (14/1).

Pihaknya mengaku tidak tahu persis pergantian atau nama program selanjutnya. “Rapat koordinasi terakhir dengan Bapemas Provinsi Jawa Timur, kami diminta untuk menunggu petunjuk

Dana Pinjaman PNPM Rp 65 Miliar Tak Terurus Fasilitator Tak Bekerja dari pusat,” jelas Heri Sulistyanto.

Dengan diberhentikannya program itu, lanjut Heri Sulistyanto, maka ada dua dampak serius yang kini dihadapi pemerintah daerah. Pertama, dana SPP yang bergulir di masyarakat saat ini terancam tidak ter urus. Sebab, dengan di stopnya program PNPM-P itu, para fasilitator di larang mengelola atau melakukan transaksi.

Padahal, dana yang saat ini bergulir di masyarakat mencapai Rp 65 miliar. “Ada kekhawatiran, jika nantinya tidak ada program baru pengganti. Dana yang bergulir itu dianggap tidak usah dikembalikan oleh masyarakat,” tandasnya.

Mantan Camat Tongas ini menjelaskan, kekhawatiran itu

tanpa alasan. Salah satu contohnya tiga kecamatan yang saat ini masuk PNPM Perkotaan. Sebelum di kelola Kementerian PU pada tahun 2008 lalu, program di tiga kecamatan itu masuk ke PNPM Pedesaan.

Setelah program itu diserahkan ke PNPM Perkotaan dan di kelola Dinas PU, Program sebelumnya itu tidak jelas. ”Termasuk asetnya apakah otomatis masuk ke perkotaan atau pedesaan. Kami takutnya nanti dana SPP itu juga tidak dipertanggungjawabkan dengan jelas oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) kecamatan,” urainya.

Salah satu upaya pengawasan yang dilakukan bapemas saat ini dengan cara tetap menerima setoran pembayaran pinjaman.

Tetapi melarang pemberian pin-

jaman kepada kelompok baru atau kepada kelompok yang sudah lunas. “Uangnya kemudian di simpan di rekening masing-masing UPK di kecamatan,” papar Heri Sulistyanto.

Dampak yang kedua yakni banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat di berhentikan nya program itu. Setiap desa setidaknya terdapat 3 anggota TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Program itu sendiri terdapat di 283 desa. “Untuk tingkat desa saja ada 8489 yang ke PHK. Belum lagi tukang yang biasa bekerja proyek di PNPM,” ucapnya.

Pada tingkat kecamatan juga terdapat fasilitator. Yakni setiap kecamatan terdapat 3 pengurus UPK dan 2 pendamping. “Dengan demikian setiap kecamatan ada 5

fasilitator yang berhenti. Mereka hingga saat ini belum jelas nasibnya,” kata Heri Sulistyanto.

Sementara itu, Mantan Sekretaris UPK Kecamatan Dringu, Zakaria mengaku tetap ngantor setiap hari. Ia tetap ngantor ke Kantor UPK Kecamatan Dringu untuk mengecek setoran SPP di 14 desa yang ada di wilayahnya.

Yang berubah saat ini adalah, pemberian pinjaman tidak dilakukan, dan setoran kelompok di simpan rekening UPK. “Saat ini saja sebenarnya ada 4 desa yang sudah pelunasan dan seharusnya diberikan pinjaman lagi. Tapi karena PNPM Pedesaan dihapus, uangnya kami save di rekening, sambil menunggu program lanjutan,” tuturnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Musim hujan memang banyak berdampak kepada peternak khususnya untuk peternak unggas seperti halnya ayam petelur. Dengan kondisi terabut banyak peternak yang mengeluhkan berkurangnya produksi telur yang dihasilkan akibat stres.

Salah satu peternak ayam petelur milik Hasan (55) di Desa Tegalrejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan omzet. Saat normal hasil telurnya sebanyak 60 butir dari 100 ekor. Namun, kini hanya 40 butir.

Hasan yang tercatat sebagai warga Dusun Krajan Desa Tegalrejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo memulai beternak ayam petelur sebanyak 100 ekor sejak tahun 2008 lalu.

Setiap ekor dibelinya dengan harga Rp 70 ribu. Dalam sepekan, bisa mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp 200 ribu.

Biaya itu untuk membeli pakan dan vitamin ayamnya.

Sebelum anomali cuaca, dalam sepekan atau tujuh hari mampu memanen telur sebanyak.

420 buah. “Setiap telur dijual Rp 1.300, dan hasilnya Rp 546.000.

Sehingga hasilnya sebesar Rp 346 ribu setelah dipotong biaya pakan,”jelasnya kepada warta-

wan, Rabu (14/1).

Akibat anomal cuaca hasilnya minim. Dengan perolehan ratarata 40 butir. Dalam sepekan hanya mampu memanen 240 telur.“Kalau dihitung saya hanya dapat Rp 312.000,”urai Hasan.

Perolehan itu, lanjut Hasan, belum termasuk kerugian karena ayam mati. Tidak jarang dalam sepekan, ada ayam yang mati.“Kalau mati, saya beli ayam baru seharga Rp 70 ribu.

Dengan harga itu, ayam sudah langsung telur dengan masa 1 tahun,”tandasnya.

Sementara itu peternak lainnya, Edi (45) mengatakan, kalau kondisi hujan memang telur menurun. Sebab hujan dengan diiringi petir maka ayam mudah stres. Sehingga telur yang diproduksinya juga mengalami penurunan.”Memang hujan menjadi kendala bagi peternak unggas ayam petelur,”paparnya.

Dia juga mengatakan, ayam petelur memang merupakan usaha yang dinilai banyak peminatnya, selain petrawatannya mudah juga banyak masyarakat yang memerlukan telur ayam.”Biasanya telur ayam ternak, banyak digunakan untuk jamu oleh masyarakat,”ucapnya singkat. =M.HISBULLAH HUDA

MUSIM HUJAN

Ternak Ayam Rentan Stres

RENTAN STRES. Musim hujan memang banyak berdampak kepada peternak khususnya untuk peternak unggas seperti halnya ayam petelur.

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 201515| JANUARI No. 0525 |2015 TAHUN IV KAMIS

No. 0525 | TAHUN IV

15 15

Dramatis

Everton Tersingkir dari FA Cup LONDON - Setelah berjuang sampai titik darah penghabisan, Everton akhirnya tersingkir juga secara dramatis dari Piala FA setelah kalah melalui adu tendangan penalti melawan West Ham United pada laga ulangan di Upton Park, Selasa (13/1) malam waktu setempat atau Rabu (14/1) dini hari WIB. Kemenangan West Ham ditentukan oleh penendang terakhir yaitu kiper Adrian. West Ham lolos ke putaran keempat setelah menang 9-8.

Sebelum ditentukan lewat adu tendangan penalti, kedua tim bermain imbang 2-2 sepanjang 120 menit. Pada 45 menit pertama, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Kebuntuan baru terpecahkan di babak kedua melalui gol Enner Valencia pada awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-51, tetapi tendangan bebas Kevin Miralas pada menit ke-82 mampu membuat kedudukan imbang 1-1 sepanjang 90 menit.

Everton cukup beruntung karena mereka harus bermain dengan 10 orang setelah Aiden McGeady mendapat kartu merah pada menit ke-56, menyusul dua kartu kuning. Meski kalah jumlah pemain, Everton justru berbalik unggul berkat gol Romelu Lukaku pada babak perpanjangan waktu, tepatnya menit ke-97. Tetapi pemain pengganti Carlton Cole mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-113.

Karena sepanjang 120 menit kedua tim bermain imbang tanpa gol, maka pemenangnya ditentukan melalui adu tendangan penalti. Kemenangan West Ham ditentukan oleh penendang terakhir mereka yang juga penjaga gawang, Adrian. Dia pun menyambut gembira kemenangan ini, lebih-lebih karena dia yang menentukan langkah timnya ke babak selanjutnya. “Ini sebuah pertandingan yang sulit dipercaya untuk para pendukung. Saya merasa sangat bahagia. Saya cukup rileks ketika maju sebagai eksekutor penalti dan akhirnya kami menang dan melaju ke putaran berikutnya,� kata Adrian.

Di putaran keempat anakanak asuh Sam Allardyce akan menantang klub dari kasta bawah Bristol City yang menang 2-0 atas Doncaster Rovers.=espn/carol aji

Striker AC Milan Giampaolo Pazzini (kiri) merayakan gol bersama rekan setimnya Stephan El Shaarawy (kanan) setelah membobol gawang US Sassuolo pada laga yang berlangsung di San Siro, Rabu (14/1) dini hari WIB. Milan menundukkan tim tamu dengan skor 2-1.

Milan Melaju ke Perempat Final Coppa MILAN - AC Milan melaju ke perempat final Coppa Italia atau Piala Italia setelah memetik kemenangan tipis 2-1 atas Sassuolo pada laga Selasa (13/1) malam waktu setempat atau Rabu (14/1) dini hari WIB San Siro atau Giuseppe Mazza. Kemenangan ini sekaligus membalas atas kekalahan I Rossoneri dari Sassuolo di temmpat yang sama pada laga pertama Liga Serie A Italia 2015.

Kemenangan ini juga menjadi pemantik semangat dan menaikkan moral anak-anak asuh Filippo Inzaghi karena menjadi kemenangan pertama mereka di tahun baru ini, setelah mengalami serangkaian hasil mengecewakan pada dua pertandingan Liga Serie A sebelumnya, masing-masing kalah dari Sasuollo dan main imbang 1-1 melawan Torino akhir pekan lalu.

Pada laga dini hari tadi tersebut, Milan unggul terlebih dahulu melalui Giampaolo Pazzini pada menit ke-38.

Mendapat umpan silang dari pemain baru yang baru didatangkan dari Atletico Madrid hasil barter dengan Fernando Torres, Alessio Cerci, Pazzini melepas tendangan akrobatik

untuk merobek jala Sassuolo.

Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-64, tim tamu berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Nicola Sansone.

Kemenangan Milan akhirnya ditentukan oleh gol gelandang internasional Belanda Nigel De Jong hanya empat menit sebelum waktu normal habis.

Gol ini berawal dari tendangan Andrea Poli yang hanya membentur mistar gawang Sassuolo, tetapi bola pantul berhasil disambar De Jong dan tidak terjangkau kiper Sassuolo, Alberto Pomini.

Di babak perempat final, Milan masih menunggu pemenangan laga antara Torino dan Lazio pada laga Rabu (14/1)

malam waktu setempat atau Kamis (15/1) dini hari WIB nanti. Sedangkan peserta babak 16 besar lainnya adalah AS Roma vs Empoli, Fiorentina melawan Atalanta, Inter Milan vs Sampdoria, Napoli menantang Udinese, Juventus kontrak Hellas Verona, dan Parma dijajal Cagliari.

Sementara itu dari Piala Prancis yang berlangsung Rabu (14/1) dini hari WIB, Paris Saint Germain (PSG) lolos ke semifinal setelah menang tipis 1-0 atas tuan rumah Saint-Etienne.

Kemenangan ini cukup meringankan tekanan terhadap pelatih Laurent Blanc yang terancam dipecat karena menggalami kekalahan di Ligue 1 akhir pekan lalu. Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan disikat tuan rumah Bastia dengan skor meyakinkan 4-2 pada akhir pekan lalu. Hasil itu membuat mereka tidak pernah menang lagi dalam tiga laga terakhir.

Tetapi kemenangan pada dini hari tadi membuat moral para pemain cukup terangkat, meskipun kemenangan

ini juga tidak diraih dengan gampang. Sebab sepanjang 45 menit pertama, PSG hanya bermain imbang tanpa gol melawan Saint-Etienne. Walaupun Ibrahimovic dua kali memiliki peluang mencetak gol. Hanya saja upaya-upaya itu berhasil digagalkan kiper tuan rumah, Stephane Ruffier. Saint Etienne juga mendapat peluang melalui gelandang Moustapha Sall di babak pertama tetapi sundulannya masih menjauh dari gawang.

Di babak kedua, PSG juga memiliki peluang lainnya melalui pemain sayap asal Brasil Lucas, tetapi masih bisa diselamatkan Ruffier. Kebuntuan akhirnya dipecahkan oleh Ibrahimovic pada menit ke-72.

Mendapat bola lambung umpan dari Lucas di sisi kanan, pemain internasional Swedia ini berhasil menaklukkan Ruffier di bawah mistar gawang. Orang terakhir ini sempat berupaya menghala bola, tetapi akhirnya bola tetap bergulir ke gawang sekaligus mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 1-0. =espn/carol aji

16

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV

EVERTON

TERSINGKIR DARI FA CUP

Blind

Minta MU Unjuk Gigi

Untuk diketahui, belanja MU pada musim panas lalu adalah yang termahal sepanjang sejarah Liga Utama Inggris.

Sayang, jumlah dana yang begitu besar belum sejalan dengan hasil yang diraih di atas lapangan.

Saat ini, MU baru mengumpulkan 37 poin dan terpaku di peringkat keempat klasemen sementara setelah menelan kekalahan 0-1 dari Southampton di Old Trafford akhir pekan lalu.

“Harga di tim ini sangat mahal dan pelatih sudah sampaikan bahwa Anda harus terus berlatih setiap hari, berlatih sangat keras guna memperlihatkan diri dan menunjukkan bahwa Anda ingin bermain. Kami semua berada dalam satu tim dan kami melakukan itu secara bersama, siapapun ke-11 pemain yang dipilih pelatih.

Kami mendukung satu sama lain dan hal itu akan menjadikan tim ini tetap besar,” kata Blind yang baru pulih dari cedera setelah absen selama enam pekan.

Sebelumnya, Blind diperkirakan absen lebih lama karena cedera yang dialaminya saat membela Timnas Belanda November 2014 silam. Ketika itu, putra man-

16

KAMIS 15 JANUARI 2015 No. 0525 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

MANCHESTER - Pemain serba bisa Manchester United (MU) asal Belanda Daley Blind meminta rekanrekan satu timnya untuk bekerja lebih keras lagi guna membuktikan kualitas setelah dibeli dengan harga yang sangat mahal oleh klub.

KORAN MADURA

tan bek Timnas Belanda Dany Blind tersebut diperkirakan absen selama enam bulan.

Tetapi mantan pemain Ajax Amsterdam ini ternyata kembali lebih cepat.

“Kondisinya memang buruk, tetapi saya mencoba tetap berpikir positif dan bekerja keras setiap hari untuk kembali lebih kuat. Saya harap bisa mulai sekarang. Sangat bagus bahwa ada begitu banyak orang yang mendukung saya, bukan hanya dari klub ini sendiri tetapi juga dari klub saya sebelumnya di Belanda. Saya mendapat dukungan yang begitu banyak. Ini mendorong saya bekerja keras setiap hari, bahkan sedikit lebih keras ketika mengalami cedera,” ungkapnya.

Pelatih MU Louis van Gaal memainkan Blind sepanjang 90 menit saat MU kalah dari Southampton.

Blind pun senang, meski pada akir pertandingan merasa sedikit lelah. Blind memang mendapat perlakuan sedikit istimewa dari Van Gaal. Pasalnya, para pemain cedera biasanya menyesuaikan diri dengan para pemain U21 terlebih dahulu sebelum kembali ke tim utama. Tetapi Blind langsung dipasang Van Gaal di tim utama.

“Saya seorang pemain yang fit, mungkin itu alasannya. Dan, saya tidak masalah saat dimainkan selama 90 menit. Saya memperlihatkan kebugaran saya di tempat latihan dengan bekerja keras dan saya merasa fit untuk pertandingan tersebut. Pada akhirnya tergantung pelatih, dia memilih siapa. Kemudian dia memilih saya masuk dalam 11 pemainn dan saya bahagia dengan itu,” imbuh Blind. =espn/ carol aji

TRANSFER PEMAIN

United Disarankan Kontrak Clyne Mantan bek Chelsea Jason Cundy mengimbau Manchester United untuk mendatangkan full-back Southampton, Nathaniel Clyne. Menurut Cundy, Clyne akan menjadi tambahan yang hebat bagi skuat Setan Merah untuk meningkatkan level pertahanan mereka.

Komentar ini dikeluarkan Cundy usai melihat penampilan Clyne pada pertandingan antara Manchester United kontra Southampton akhir pekan kemarin.

Dalam pertandingan tersebut, Clyne dinilai tampil impresif dan membantu timnya mengamankan kemenangan 1-0 atas tuan rumah Manchester United.

“Van Gaal harus mendatangkan setidaknya dua bek tengah, dan mengganti Rafael dengan Nathaniel Clyne, pemain Southampton lain yang tampil gemilang di Old Trafford,” demikian Cundy, yang pernah memperkuat Chelsea dari 1988 hingga 1992, lewat kolomnya di IBTimes.

Clyne di musim ini menjadi pemain andalan Southampton arahan Ronald Koeman. Yang bersangkutan sejauh ini telah bermain di 19 pertandingan Liga Primer dengan mengemas dua gol.=IBTIMES/GOAL/DAR

Nathaniel Clyne dinilai akan menjadi tambahan kekuatan pertahanan untuk Manchester United.

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

4KAMIS 15 Januari 2015 No. 0525 | TAHUN IV

17

Dirut PT BPR Dipolisikan

Laskar Sape Kerap Hari ini, 23 Pemain Jalani Tes Kesehatan

Dana Banpol Capai Ratusan Juta

SAMPANG | N

MADURA SPORT | P

BANGKALAN | J

Ketua Komisi D Marah Saat Komisi B DPRD Sidak Kios Keluarganya

Subaidi memberikan keterangan pers kepada wartawan saat Komisi B DPRD Sumenep melakukan sidak di kios pupuk milik keluaraganya, Rabu (14/1).

SUMENEP – Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Subaidi, marah saat sejumlah anggota Komisi B DPRD setempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kios pupuk bersubsidi milik istrinya, Kartini, Rabu (14/1) sekitar pukul 10.00.

Politisi PPP itu mengaku marah karena bisnis keluarganya ditengarai menjual pupuk bersubsidi di luar juknis. Padahal, katanya, keluarganya tidak pernah menjual pupuk dalam pengawasan itu di luar ketentuan pemerintah.

Sementara soal kekosongan pupuk bersubsidi, menurut Subaidi, disebabkan karena pihak eksekutif, yakni Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep tidak kunjung menyetorkan RDKK (Rencana Detail Kebutuhan Kelompok). ”Mana yang namanya Pak Fandi, ini yang menjadi faktor pengiriman pupuk sering terlambat. Karena RDKK-nya kelompok

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV

tidak kunjung diserahkan. Sementara petani mendesak pada kios,” terangnya.

Menurutnya, pengiriman pupuk bersubsidi dari distributor ke kios hanya bisa dilakukan jika kios sudah menyetorkan RDKK. ”Setelah pemilik kios telepon ke kios yang lain, hanya wilayahnya Pak Fandi saja yang RDKK-nya belum selesai. Makanya di kios yang lain ada yang sudah dilakukan pengiriman,” jelasnya.

Pantauan Koran Madura, saat salah satu petugas Disperta akan menanggapi pernyataan Subaidi, ia tak memberikan kesempatan bicara. ”Biarkan saya yang berbicara, pihak eksekutif tidak tahu apa-apa, karena saya pelakunya di bawah. Sampean dari Disperta

ya? Tolong dibina itu PPL-nya, kalau tidak bisa dibina dibinasakan saja,” katanya berang.

Ia mengaku, selama tahun 2014 hanya menerima pupuk bersubisdi dari distributor sebanyak 9 kali.

Adapun kuota yang dikirim, mulai dari dua ton hingga empat ton. ”Setiap kali kirim sulit yang sampai 10 ton. Ini sangat tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Bahkan sejak awal Januari masih belum ada pengiriman,” ungkapnya.

Direktur CV. Tani Makmur, Hasanuddin selaku distributor pupuk bersubsidi di enam kecamatan, yang meliputi di antaranya Kecamatan Lenteng, Pasongsongan, dan Dasuk, mengakui selama ini belum pernah melakukan distribusi ke UD Setia, kios milik keluarga Subaidi. Belum dilakukannya pengiriman itu disebabkan karena UD Setia masih belum mengajukan RDKK. ”Karena masih belum ada RDKK-nya, maka kami tidak melakukan pendistribusian. Jika memang ada, pasti kami akan melakukan

pendistribusian sesuai dengan stok yang ada,” terangnya.

Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Disperta Kecamatan Lenteng, Fandi mengakui bahwa dirinya memang belum menyetorkan RDKK. Namun, belum melakukan penyetoran itu disebabkan karena banyak kelompok tani (poktan) yang enggan untuk menandatangi RDKK yang ada. ”Kalau RDKK-nya sudah selesai semua. Tapi banyak kelompok yang tidak mau menandatangani.

Sehingga, kami terpaksa belum setorkan,” katanya.

Menurutnya, sebagian poktan yang enggan untuk menandatangani RDKK yang ada, disebabkan karena tidak mau jika pengambilan pupuk tetap dilakukan di UD Setia. ”Banyak poktan yang minta dialihkan ke kios satunya. Itu alasannya karena pelayanannya yang dinilai kurang baik. Sehingga mereka tidak mau,” ungkapnya.

Jumlah kios di Kecamtan Lenteng sebanyak 23 kios. Sementara di Desa Lenteng Timur hanya ada dua kios, yakni UD Setia dan UD Dahlan. ”Kalau PPL dikatakan menghambat pendistribusian

pupuk, itu sangat tidak benar.

Bahkan kami semua berupaya semaksimal mungkin melayani kebutuhan petani,” kata Petugas Pemantau Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Petisida dan Pupuk Wilayah Kerja Kecamatan Lenteng, Ainur Rasyid.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Sumenep Nurus Salam menjelaskan, dilakukannya sidak tersebut itu diduga menjadi pemicu terjadinya kelangkaan pupuk karena tidak bisa mengakomodasi kebutuhan petani. ”Ini kami lakukan untuk mensinkronkan keluhan masyarakat tentang kelangkaan pupuk. Namun, setelah kami cek itu tidak benar. Malah kelangkaan pupuk di sana karena persoalan administrasi yang masih belum selesai,” terangnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku telah menginstruksikan terhadap petugas di lingkungan UPT Disperta untuk segera melangkapi administasi tersebut. ”Sudah kami perintahkan tadi. Pihaknya mengaku siap untuk segera menyelesaikannya,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

“Ini (inspeksi mendadak di UD Setia, Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, milik keluarga Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Subaidi), kami lakukan untuk mensinkronkan keluhan masyarakat tentang kelangkaan pupuk” (Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Nurus Salam) “Kelangkaan pupuk karena Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Disperta Sumenep tidak kunjung menyerahkan RDKK. Sementara petani mendesak pada kios. Pengiriman pupuk bersubsidi dari distributor ke kios hanya bisa dilakukan jika kios sudah menyetorkan RDKK” (Suami pemilik kios UD Setia, Kartini/Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Subaidi) “Karena masih belum ada RDKK-nya, maka kami tidak melakukan pendistribusian (ke UD Setia). Jika memang ada, pasti kami akan melakukan pendistribusian sesuai dengan stok yang ada” (Direktur CV. Tani Makmur/Distributor, Hasanuddin) “Kalau RDKK-nya sudah selesai semua. Tapi banyak kelompok yang tidak mau menandatangani. Sehingga, kami terpaksa belum setorkan. Banyak poktan yang minta dialihkan ke kios satunya. Itu alasannya karena pelayanannya (UD Setia) dinilai kurang baik. Sehingga mereka tidak mau (tanda tangan)” (Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Disperta Kecamatan Lenteng, Fandi)

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

KAMIS 15 JANUARI 2015 No. 0525 | TAHUN IV

TIDAK TERTATA. Pedagang menggelar barang dagangannya di trotoar hingga bahu jalan pintu masuk Pasar Anom Baru Sumenep, Rabu (14/1). Pasar tersebut terlihat semrawut karena pengelolaan pasar tidak tertata dengan rapi.

Pengelolaan Pasar Semrawut Pembangunan Pasar Anom Selesai Juli 2015 SUMENEP – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, menyayangkan pengelolaan Pasar Anom Sumenep. Pasalnya, pasca kebakaran pertama tahun 2007, hingga saat ini pengelolaannya tidak jelas.

Akibatnya, kondisi pasar tradisional terbesar di Kota Sumenep itu semrawut.

Pantauan Koran Madura, saat sejumlah anggota Komisi B DPRD Sumenep melakukan inspeksi mendadak (Sidak), Rabu (14/1) sekitar pukul 05.30, ratusan pedagang terlihat menjual dagangnnya di sepanjang trotoar hingga bahu jalan. Akibatnya, jalan pintu masuk pasar sesak.

Tidak hanya itu, tempat pedangan kaki lima yang berada di dalam pasar juga tidak tertata dengan baik. Pada saat turun hujan seperti saat ini biasanya kondisinya becek. Sehingga, membuat pengunjung tidak nyaman lantaran tata kelola pasar

yang tidak beraturan.

Tidak hanya pengunjung yang dibuat tidak nyaman, pedagang juga merasa enggan untuk berjulan di pasar yang direncanakan akan dijadikan pasar induk tersebut. ”Ya mau bagaimana lagi, kalau seperti ini keadaannya kami juga merasa tidak nyaman. Karena ketika pukul 8.00 kami harus pindah lokasi karena panas,” kata salah satu pedagang, Muhari.

Hanya saja, walaupun dalam keadaan serba terbatas, pedagang tetap sabar menjalankan aktivitasnya setiap hari. Bahkan ketika pagi hari turun hujan, mereka

menggunakan terpal sebagai pelindungnya.

“Sejak pasar terbakar, ya kami terpaksa jualan di sini. Karena sudah tidak ada tempat lagi. Makanya, kami harap agar pembangunan pasar ini secepatnya bisa diselesaikan. Karena kondisi seperti ini membuat kami tidak nyaman,” keluh Kandar, pedangan sayur-mayur di Pasar Anom.

Menanggapi keluhan itu, Ketua Komis B DPRD Sumenep Nurus Salam mengatakan, dirinya sangat menyayangkan kondisi sejumlah pedagang di Pasar Anom tersebut. Sebab kurang lebih sekitar 8 tahun mereka tidak mendapatkan fasilitas yang memadai.

Oleh sebab itu, pihaknya dalam waktu dekat akan mencarikan solusi alternatif bagi mereka. Salah satunya, pihaknya akan memanggil sejumlah pejabat tinggi DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset) Sumenep. Pe-

manggilan tersebut bertujuan untuk mencari solusi agar permasalahan yang dialami pedagang cepat selesai. ”Karena DPPKA yang menangani persoalan ini, maka kami akan panggil ke komisi nantinya,” kata politisi Gerindra itu.

Selain itu, pihaknya juga berencana membangun tempat parkir kendaraan bermotor. Sehingga, nantinya saat pembangunan parkir sudah jadi, tidak ada kendaraan bermotor yang masuk ke areal pasar. ”Untuk pembebasan lahannya sudah ada. Anggarannya sekitar Rp 7 miliar. Anggaran tersebut diambilkan dari dana APBD Perubahan tahun 2014 lalu. Anggaran itu akan dialokasikan untuk pembebasan lahan seluas 3500 meter persegi,” tukasnya.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan DPPKA Sumenep Imam Sukandi mengakui bahwa Pasar Anom bukan tergolong

pasar yang baik. Kendati demikian, pihaknya akan berupaya untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi semua pedagang. ”Kami sadari jika di areal bundaran itu tidak boleh ditempati pedagang. Tapi mau bagaimana lagi, kalau pedagang dibuatkan penampungan di luar pasar, maka jelas mereka merasa diasingkan.

Sehingga, penghasilannya pun akan menurun,” katanya.

Bahkan, pihaknya memastikan pembangunan Pasar Anom yang baru itu, akan selesai pada bulan Juli mendatang. Hal itu dilihat dari segi persipan mulai perencanaannya sudah selesai semua. ”Kalau itu sudah selesai, maka di bawah akan ditempati pedagang lama, kalau di atas akan diupayakan bagi pedagang yang baru dan mau menempati. Doanya saja agar upaya kita semua berjalan sesui rencana,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV

C

TEMPAT PENGELOLAAN PUPUK

Rumah Kompos Tak Difungsikan SUMENEP - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Indra Wahyudi menemukan banyak bantuan Rumah Kompos yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Ia menilai akibat lemahnya pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumenep.

Indra menuturkan, dirinya menemukan ada sebagian kelompok tani yang mendapat bantuan Rumah Kompos dari BLH Kabupaten Sumenep dengan menggunakan anggaran

tahun 2014. Namun demikian, bantuan yang dalam pengelolaannya yang ditangani oleh pihak ketiga itu, menurutnya, banyak yang tidak difungsikan.

Oleh sebab itu, Indra

mengaku sangat menyayangkan. Pasalnya, dengan tidak difungsikannya bantuan Rumah Kompos tersebut dinilai hanya pekerjaan yang sia-sia. "Kan percuma, dibangun tapi tidak digunakan," paparnya, Rabu (14/01).

Selain itu, politisi Partai Demokrat itu juga mengaku khawatir jika bantuan Rumah Kompos yang pembangunannya menggunakan dana APBD Sumenep itu dijadikan sebagai rumah pribadi. Pasalnya,

lanjutnya, beberapa bangunan Rumah Kompos dibangun di lahan milik ketua kelompok.

Banyaknya Rumah Kompos yang tak difungsikan itu, menurutnya, karena kurangnya pengawasan dari BLH Sumenep, sebagai pihak yang memberikan bantuan, meskipun dalam pengelolaannya dipihakketigakan.

"Saya sebagai dewan menginginkan agar BLH mengevaluasi keberadaan Rumah Kompos yang tak digunakan itu. Jangan hanya dibiarkan begitu saja.

Sayang, jika ada bantuan untuk masyarakat, yakni kelompok tani, ternyata tidak mendatangkan manfaat," harapnya.

Lebih lanjut, Indra mengatakan, seandainya bantuan Rumah Kompos itu difungsikan sebagaimana mestinya, maka keberadaannya akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya kepada pupuk.

"Karena Rumah Kompos itu bisa dijadikan sebagai tempat pengelolaan pupuk organik," katanya. =FATHOL ALIF

PROYEK JALAN PELABUHAN BRAKAS

Dishub: Kerusakan Hanya Satu Meter SUMENEP – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep, Mohammad Fadillah mengklim kerusakan jalan Pelabuhan Brakas, Pulau/Kecamatan Raas, yang baru saja selesai diperbaiki, hanya sekitar satu meter persegi.

“Kami sudah minta rekanan untuk memperbaikinya. Itupun kerusakannya hanya sekitar satu meter saja kok, saya sudah melihatnya sendiri,” katanya, Rabu (14/1). Pengaspalan jalan tersebut selesai diperbaiki menjelang tutup tahun 2014, namun sudah rusak. Adapun sumber dananya dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2014 sebesar Rp 140 juta.

Menurutnya, kerusakan tersebut bukan disebabkan kelalaian rekanan. Kerusakan itu karena faktor alam. Dirinya yakin pihak rekanan sangat hati-hati dalam melakukan pekerjaan tersebut. ”Saat hujan, di sana ada genangan air. Wajarlah jika jalan dilewati mobil dan ada genangan air terus terkelupas,” ungkapnya.

Kata mantan Kepala BPBD itu, setiap pekerjaan yang bersumber dari kas negara, sudah ada dasar penggunaannya, yakni RAB. Jika tidak sesuai, pengawas akan melakukan peninjauan dan rapat. Jika memang benar adanya, rekanan secara teknis akan dijatuhkan sanksi. ”Apalagi, setelah disetia pekerjaan pasti dilakukan audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” terangnya.

Aktivis Gerakan Reformasi Indonesia (Gerindo) Sumenep Syarkawi mengatakan, saat dirinya melakukan investigasi ke lokasi pengapsalan tersebut, mengaku

Warga melepas pandangan ke tengah laut di atas Jalan Pelabuhan Brakas yang baru saja diperbaiki namun sudah mulai rusak. Dinas Perhubungan Sumenep mengklaim kerusakan jalan tersebut hanya satu meter.

sangat kecewa. Sebab, pekerjaan jalan tersebut terkesan dikerjakan asal-asalan. ”Setelah kami ke lokasi, memang sangat miris melihat pekerjaan itu. Karena masih baru selesai diperbaiki malah seperti pekerjaan yang lama. Yakni sudah banyak yang mengelupas,” katanya.

Oleh sebab itu, dirinya meminta agar pihak Dishub tidak main-main dalam menangani persoalan tersebut. ”Sekecil apa

pun kerusakannya, ini sudah mengindikasikan jika pekerjaan itu tidak benar. Bahkan, ini juga bisa dikatakan jika pihak Dishub ada main dibalik pekerjaan ini,” terangnya.

Menurutnya, salah satu indiksi proyek itu sarat permaian, anggaran yang sementinya tidak dicairkan seratus persen, malah saat ini sudah dicairkan sebelum ada serah terima. ”Ini perlu dilakukan audit oleh semua pihak, termasuk Inspektorat atau BPK. Jika me-

mang perlu pihak kepolisian dan kejaksaan ikut memelototi pekerjaan ini,” paparnya.

Sementara anggota Komisi C DPRD Sumenep, Moh. Ramzi mengatakan, audit yang diminta oleh aktivis Garindo itu memang perlu dilakukan, dirinya sangat mendukung. ”Ini kan demi kebaikan pembanguan Sumenep ke dapan. Jika memang pekerjaan itu sesuai RAB, maka pihak rekanan dan pengelola anggaran tidak akan ta-

kut. Namun, kalau memang merasa tidak sesuai pasti akan beralibi lain,” terangnya.

Sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya, pekerjaan pengaspalan jalan Pelabuhan Brakas itu ditengarai dilaksanakan secara asal-asalan. Sebab, baru genap satu bulan, aspal dengan panjang sekitar 1200 meter itu sudah mulai mengelupas. Bahkan saat ini kondisinya sudah banyak yang berlubang. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV

Seremonial

Bupati Apresiasi Desa Bataal Barat

Masyarakat Belum Nikmati CSR PT Garam Buhara: PT Garam Bertanggung Jawab Rusaknya Jalan SUMENEP - Masyarakat Desa Karang Anyar dan Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, mengaku belum menikmati program sosial perusahaan (corporate sosial responsibily/CSR) PT. Garam.

Lahan PT. Garam di Sumenep berpusat di kedua desa tersebut.

KOMPAK. Direktur PT WUS Sumenep, Sitrul Arsyi (kiri), dan Sekretaris Pemerintah Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto (kanan), saat foto bersama setelah memberikan piagam pengharagaan kepada juara umum Gebyar Lomba Nasyid Islami.

S

UMENEP – Bupati Sumenep A. Busyro Karim melalui Sekretaris Daerah Kabupten (Sekdakab) Sumenep Hadi Soetarto mengapresiasi Kepala Desa Bataal Barat, Kecamatan Ganding, R. Basyirotul Aini. ”Kami atas nama Bupati Sumenep A. Busyro Karim sengat mengapresiasi acara ini. Karena untuk melahirkan acara seperti ini butuh pemikiran yang tidak sedikit,” katanya dalam penyerahan hadiah Lomba Gebyar Nasyid Islami yang dilaksanakan Pemerintah Desa Bataal Barat, Selasa (13/1).

Pemkab berharap, desa-desa yang lain melakukan kegiatan serupa untuk lebih erat dengan masyarakat. “Kami harap, kegiatan ini bisa dipertahankan dan dibuat percontohan bagi desa yang lain, khususnya yang berada di Kecamatan Ganding,” harapnya.

Ketua Panitia Gebyar Lomba Nasyid Islami, Busiri menjelaskan, acara tersebut selain untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, juga untuk menanamkan nilai-nilai islami terhadap putraputri masyarakat Desa Bataal Barat. ”Saat ini budaya Islam mulai tergerus budaya asing yang marak dilakukan diberbagai negara, seperti negara Eropa, Amerika, dan lainnya. Makanya dengan kegiatan ini kami mencoba untuk menepisnya,” terangnya.

Kepala Desa Bataal Barat R. Basyirotul Aini yang diwakili oleh suaminya, Sitrul Arsyi mengucapkan banyak terima kasih terhadap semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara dimaksud, utamanya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Bhakti Sumekar.

Untuk diketahui, jenis lomba yang dilaksankan. untuk jenjang PAUD, TK, dan RA adalah lomba Fashion dan Tahfid AlQuran, sedangkan untuk tingkat SD dan MI adalah lomba Pidato, Nasyid Islami, dan deklamasi Puisi, Pidato Bahasa Arab. =ADV/JUNAEDI

Hal itu disampaikan Buhara, tokoh pemuda Desa Pinggir Papas. Menurutnya, meskipun musim kemarin hasil budidaya garam melimpah, namun sejauh ini masyarakat sekitar lahan PT. Garam belum merasakan CSR perusahaan BUMN tersebut.

Padahal, kata Buhara, CSR tersebut harusnya bisa dirasakan oleh masyarakat seki-

tar sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar karena telah melakukan aktivitas ekonomi di daerahnya. "Tapi kenyataannya sekarang CSR itu masih belum terasa," paparnya, Rabu (14/01).

Selain itu, Buhara menilai bahwa selama ini CSR dari PT. Garam Sumenep, tidak jelas peruntukannya. "PT. Garam

selaku perusahan yang beroperasi di dekat Desa Pinggir Papas dan Karang Anyar paling tidak ikut bertanggung jawab terhadap rusaknya akses jalan akibat volume mobil pengangkut garam milik PT. Garam saat musim kemarau," ungkapnya.

Joni Suharjoko, masyarakat Desa Karang Anyar juga mengeluhkan hal serupa. Ia juga membenarkan bahwa selama ini CSR dari PT. Garam tidak pernah dirasakan langsung oleh masyarakat di desanya.

Padahal, ia ingin CSR PT. Garam diperuntukkan kepada perbaikan jalan yang rusak.

Pasalnya, jalan yang menghubungkan Desa Pinggir Papas dan Karang Anyar jika musim

hujan selalu becek.

Meski tak diperuntukkan untuk perbaikan jalan, lanjut Joni, paling tidak CSR PT. Garam diperuntukkan bagi sektor pendidikan. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir juga tak tampak. "Minimal mahasiswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi mendapatkan beasiswa dari PT. Garam.

Tapi selama ini juga tak ada sepertinya," tukasnya.

Sementara itu, Kepala Pengaraman 1 PT. Garam, Sunarto masih belum bisa dikonfirmasi. Pasalnya, saat dihubungi untuk dimintai penjelasannya, ia masih belum bersedia. Dia beralasan masih ada rapat. =FATHOL ALIF

SEPEDA MODIFIKASI. Salah satu sepeda motor modif terbuat dari bahan kayu jati pilihan berukir naga besar hasil karya Zainuddin (1980), warga Desa Panile, Gapura, Sumenep, Madura.

KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

152015 JANUARI KAMISKAMIS 15 JANUARI | No. 0525 2015 | TAHUN IV No. 0525 | TAHUN IV

E E

PENGGUNA ELPIJI

Dewan Minta Kendalikan Migrasi

TANGKAPAN MENURUN. Buruh memisahkan daging rajungan (kepiting perairan dalam) dari cangkangnya, di Desa Tanjung, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Selasa (13/1). Tangkapan rajungan yang diekspor ke Amerika dan sejumlah negara di Eropa itu, dalam beberapa pekan terakhir turun dari semula 2.4 ton per hari menjadi satu ton per hari karena cuaca buruk dan masuk musim tangkap ikan.

Rawan Konflik, Dua SD Akan Digrouping Ketentuan PP/74/2008 Minimal 20 Siswa PAMEKASAN - Jumlah rombongan belajar (rombel) yang kurang dari ketentuan di SDN III dan IV Waru Barat, Kecamatan Waru, Pamekasan, diperkirakan dapat memicu konflik karena sekolahnya sangat berdekatan. Sehingga diusulkan sekolah tersebut digabung (grouping).

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Apik mengatakan jumlah siswa di SDN III dan IV Waru Barat, dalam satu kelas hanya 6 sampai 8 siswa, atau di bawah minimal ketentuan rombel (kelas) di PP/74/2008, yaitu minimal 20 siswa.

Dua sekolah tersebut sangat berdekatan karena halaman belakangnya menyatu.

Dengan kurang siswa di dua sekolah tersebut akan menyebabkan saling rebutan

calon siswa saat penerimaan siswa baru.

“Kalau kondisi ini tetap dibiarkan, cepat atau lambat di sana (SDN III dan IV Waru Barat) akan terjadi persaingan yang tidak sehat, bahkan muncul konflik. Makanya komisi IV telah merekomdasikan agar itu digabung,” kata politisi Nasdem ini.

Dengan dibagungnya dua sekolah tersebut, dapat mengefektifkan kegiatan be-

lajar mengajar (KBM). Apalagi saat Komisi IV mendatangi dua sekolah tersebut, guru pengajar di kedua SDN itu juga mengeluh dan menginginkan segera ada penggabungan kedua sekolah tersebut.

Untuk itu, ia merekomendasikan, agar Disdik setempat segera menggabung dua SD itu. Ia yakin, sekolah itu tidak akan membuat sekolah semakin maju bila perbandingan antara sekolah dengan jumlah siswa tidak seimbang. Kondisi seperti itu terjadi hampir merata di semua kecamatan di wilayah utara Pamekasan.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pamekasan, Yusuf Suhartono mengatakan sebenarnya saat ini proses grouping atas dua sekolah tersebut sedang dalam

proses. Sebab ada beberapa sekolah SD lainnya yang juga direncanakan akan digrouping.

Sayang, Yusuf tidak bisa menyebutkan jumlah SDN yang akan digrouping pada tahun 2015 ini, dengan alasan pihaknya masih melakukan evaluasi beberapa sekolah di semua kecamatan dan mendata sekolah yang bakal digabung dengan sekolah lain.

“Sekarang kami sedang mendata SD yang jumlah muridnya tidak sesuai standar akan digrouping. Di wilayah kota sudah hampir semua, untuk yang wilayah kecamatankecamatan tinggal menunggu giliran. Ini juga salah satu cara untuk mengatasi kekurangan guru di Pamekasan,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/rah

PAMEKASAN – Kenaikan harga tabung gas elpiji 12 kilogram terancam menimbulkan migrasi (pindah) besarbesaran bagi penggunanya ke tabung elpiji ukuran 3 kilogram. Sebab selisih antara tabung gas elpiji non subsidi (12 Kg) dengan tabung gas melon alias subsidi berukuran 3 kilogram sangat jauh.

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan dalam kondisi seperti saat ini, Pemkab Pamekasan harus mampu menstabilkan pergerakan antara pengguna elpiji 12 kg dengan pengguna elpiji 3 kg.

Apalagi selisih harga elpiji 12 kg akan semakin tinggi di tingkat agen hingga konsumen.

“Dengan kenaikan ini, harus segera dikendalikan. Utamanya bagaimana caranya supaya tidak ada migrasi dari tabung non subsidi ke Subsidi,” kata politisi PAN ini Menurutnya dengan kenaikan harga menjadi Rp 134. 700 per tabung, dari sebelumnya harga elpiji 12 kg hanya Rp 114.90 di tingkat agen, membuat selisih harga dengan tabung gas melon kian jauh. Sebab kini di tingkat pengecer harga elpiji melon berkisar antara Rp15 ribu per tabung. Jika dihitung menjadi 4 tabung (12 kg) harganya hanya menjadi Rp 60 ribu.

Dikatakan Hosnan, dengan pertimbangan selisihnya yang mencapai Rp 74.700 bisa membuat pengguna tabung 12 kg beralih ke 3 kg. Untuk itu, pihaknya menyarankan akan Pemkab mulai mengajukan penambahan kuota untuk tabung gas melon.

Hal itu, lanjutnya, untuk mengantisipasi membeludaknya permintaan.

Sebab bila tidak segera tertangani, bakal membuat masalah baru, yakni kelangkaan elpiji melon. Karena menurutnya, masalah seperti itu kerap terjadi di Pamekasan saat ada kenaikan elpiji 12 kg.

Yang menjadi sumber permasalahan dengan kenaikan tabung gas elpiji non subsidi juga karena pemerintah tidak menentukan melalui regulasi yang mengikat siapa yang berhak menggunakan tabung gas subsidi dan yang non subsidi. Akhirnya, tidak ada larangan bagi warga yang sudah mampu, menggunakan tabung gas bersubsidi.

“Setidaknya, harus ada langkah cepat pemkab, semisal meminta tambahan kuota tabung gas melon supaya tidak sampai terjadi kelangkaan. Ini karena tidak jelas regulasinya tentang siapa yang berhak pakai tabung subsidi dan tidak, akhirnya masalah kelangkaan selalu terjadi terus,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/rah

F

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV

HUKUM

Dua Pengawas Bulog Divre Jatim Jadi Saksi PAMEKASAN – Setelah masuk ke tahap penyidikan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan sudah menetapkan dua orang sebagai saksi dalam kasus hilangnya beras Bulog sebanyak 1.504 ton. Mereka merupakan pengawas gudang dari Bulog Divre Jawa Timur (Jatim).

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pamekasan, Samiaji Zakaria mengatakan hilangnya beras di gudang Bulog Jl Raya Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan itu, diduga kuat sudah cukup terencana, terstruktur, dan masif.

Ke depan pihaknya akan lebih fokus menelusuri dugaan pengadaan beras secara fiktif antara Mitra Bulog (Rekanan) dan pihak Bulog Subdivre XII Madura. Setelah hasil pemeriksaan terhadap 30 orang saksi dari internal Bulog dan Ekternal (mitra Bulog Subdivre XII Madura). Terindikasi terjadi pengadaan beras fiktif.

Apabila diarahkan pada dugaan pencurian beras dari gudang Bulog Subdivre XII Madura tidak ada satu pun bukti ke mana arah beras itu kirim.

Namun dari hasil Pengumpulan data (puldata) dan Pengumpu-

lan bahan Keterangan (pulbaket) menunjukkan bahwa ada tengara penyimpangan dalam proses pengadaan beras, karena jumlah beras yang raib jumlahnya cukup besar dan dalam waktu yang cukup singkat.

“Setelah kami tingkatkan ke penyidikan, dua saksi yang sudah kami periksa, mereka pengawas dari Divre Bulog Jatim. Setelah kami lakukan, pulbaket, dan puldata kesimpulannya diduga pengadaan beras fiktif, makanya pihak rekanan Bulog jika akan jadi saksi dalam kasus ini,” kata Samiaji Sayang, pihaknya belum mau menyebutkan nama pengawas yang telah memberikan keterangannya itu. Selain itu, menurutnya, penyidikan juga diarahkan pada keterkaitan antara tunggakan raskin dari Desa ke Bulog dengan hilangnya beras.

“Dari samping beberapa kasus penyelewengan Raskin yang ditangani Kejari, terungkap fakta bahwa banyak raskin yang tidak dibagikan ke penerima manfaat. Makanya kami juga cari kaitannya, jadi beras ini sebenarnya lenyapnya kemana,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

PUPUK

KP3: Tiada Ada Kelangkaan Pupuk Bersubsidi PAMEKASAN – Petani di Kabupaten Pamekasan selalu dihantui kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi pada saat musim tanam, seperti yang terjadi beberapa pekan lalu. Namun Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) setempat mengklaim tidak ada kelangkaan pupuk.

Temuan KP3 Pamekasan, sulitnya petani untuk mendapat pupuk bersubsidi bukan karena tidak adanya stok pupuk di kios-kios, melainkan karena tidak semua petani masuk dalam kelompok tani. Akibatnya petani yang tidak bergabung itu kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Hal itu disampaikan Kepala Sumber Daya Alam (SDA) Pamekasan, selaku Sekretaris KP3, Shalah Syamlan. Menurutnya, yang terjadi di Pamekasan bukan kelangkaan pupuk, tapi kesulitan pupuk, karena banyak petani yang belum tergabung pada kelompopk tani.

“Setelah kami turun ke bawah atas keluhan masyarkat di akhir tahun 2014 lalu, kami temukan bukan kelangkaan itu tapi petani yang tidak masuk kelompok tani kesulitan. Makanya, kami minta agar petani masuk dalam kelompok tani di desa, karena penyaluran pupuk bukan langsung ke petani, tapi kelompok,” katanya.

Tidak hanya itu, setelah pihaknya menindak lanjuti sejumlah laporan masyarakat tentang penjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), pihaknya menemukan fakta bahwa pembelian pupuk tersebut dibeli dari took, bukan kios pupuk.

Sedangkan, pihaknya hanya mempunyai kewenangan untuk mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen hingga ke kios-kios yang telah ditetapkan. Sedang pupuk bersubsidi yang beredar di toko-toko tidak menjadi pengawasannya. =ALI SYAHRONI/RAH

Pansus I membahas Raperda:

Pansus II membahas raperda:

1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan 2. Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa 3. Badan permusyawaratan desa 4. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa 5. Organisasi dan tata kerja akademi keperawatan pemerintah kabupaten Pamekasan 6. Keuangan Desa

1. Penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PDAM 2. Penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PT. BPR Jatim 3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 14 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha 4. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 13 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum 5. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa 6. Pembentukan BUMD BPR Syariah

Pansus III membahas raperda: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Penyelenggaraan terminal Rencana detail tata ruang perkotaan dan penyusunan zonasi Bangunan gedung Penyelenggaraan kabupaten layak anak Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin Bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Ketua DPRD Desak Fraksi Nama Anggota Pansus Secepatnya Disetor PAMEKASAN - Dalam waktu yang tidak lama lagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan akan mulai membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) di tingkatan panitia khusus (Pansus). Namun hal itu masih terkendala sejumlah fraksi yang belum menyetor nama anggotanya.

Setelah ditetapkan, Raperda yang masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2015 akan ditangani tiga pansus masing-masing membahas 6 Raperda.

Pansus I membahas Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.

Kemudian tentang badan permusyawaratan desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Organisasi dan tata kerja akademi keperawatan pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Raperda keuangan desa.

Pansus II membahas raperda tentang penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PDAM. Penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal

PT. BPR Jatim dan perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pamekasan nomor 14 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.

Lalu, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pamekasan nomor 13 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dan pembentukan BUMD BPR Syariah.

Sedang Pansus III membahas Raperda tentang penyelenggaraan terminal. Rencana detail tata ruang perkotaan dan penyusunan zonasi. Bangunan gedung, penyelenggaraan kabupaten layak anak, jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan data di bagian persidangan DPRD Pamekasan, dari sembilan fraksi di DPRD setempat, yang terdiri dari Fraksi

PPP, PKB, Demokrat, PBB, Golkar, Nasdem, PAN-Sejahtera, dan Fraksi Merah Putih. Masih ada tiga fraksi yang belum menyetor usulan nama-nama anggotanya, yaitu Fraksi PBB, Golkar, dan Fraksi Merah-Putih.

Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan pembahasan Raperda yang masuk prolegda, sudah pada tahapan penyerahan usulan dari fraksi nama anggota DPRD yang akan masuk pada pansus.

Untuk itu pihaknya berharap kepada fraksi untuk segara menyetorkan usulannya.

“Kami berharap bagi fraksi yang belum menyetorkan namanama usulan anggotanya dalam pansus, untuk segera menyetorkan ke Sekwan (Sekretaris Dewan), agar pembahasan Raperda di tingkat pansus bisa cepat dimulai,” katanya.

Sisa 3 Raperda yang tidak dibahas di pansus berkaitan dengan anggaran, sehingga pembahasannya di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan.

Seperti perubahan APBD tahun anggaran 2015, APBD tahun anggaran 2016, dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des). =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV

G

SEPI. Gudang Bulog di Jl Raya Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, setelah dilakukan penyegelan oleh Divre Jawa timur. (berita Hal I).

Ada Pemotongan Dana BSM Dewan Anggap Disdik Lalai Awasi Sekolah PAMEKASAN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Imam Khosairi menuding Dinas Pendidikan (Disdik) lalai dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh sekolah penerima bantuan siswa miskin (BSM) di Pamekasan, hingga akhirnya terjadi pemotongan. Penilaian ini disampaikan setelah muncul dugaan adanya pemotongan dana BSM hingga Rp 500 ribu di salah satu sekolah di Kecamatan Palengaan.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini dengan dalih apa pun sekolah tidak dibenarkan melakukan pemotongan BSM. Sebab bantuan tersebut harus diterima utuh untuk kepentingan siswa penerima.

Selain lalai dalam melakukan pengawasan, Disdik juga dinilai kurang mensosialisasikan program itu kepada masyarakat penerima BSM. Mulai proses, kreteria

penerima hingga pemanfaatan BSM tersebut.

Menurut Imam, BSM berbeda dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS berhak mengelola sebagian dana tersebut untuk kepentingan sekolah.

Sementara BSM tidak boleh dikurangi sedikit pun dengan dalih pemerataan sekalipun. “Dana BSM ini tidak boleh dipotong dengan dalih apa pun,

karena program ini beda dengan BOS,� katanya.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Disdik Pamekasan, Moh. Tarsun mengatakan sudah memanggil kepala salah satu SMP di Kecamatan Palengaan, yang diduga memotong dana BSM. Ia diminta menghadap Kepala Disdik Pamekasan, Yusuf Suhartono untuk dimintai keterangan dan klarifikasi soal dugaan pemotongan tersebut.

Tarsun menolak jika lembaganya dikatakan lalai dan minim sosialisasi dalam program BSM tersebut. Sebab jauh-jauh hari sebelum dana tersebut dicairkan, pihaknya sudah memanggil seluruh kepala sekolah, untuk diberikan pembinaan tentang realisasi bantuan tersebut. Tetapi diakui masih saja ada sekolah yang melanggar ketentuan.

Tarsun mengatakan, jika benar BSM dipotong sesuai klarifikasi dari kepala sekolah, maka pihaknya meminta sekolah, untuk mengembalikan dana tersebut dan menyerahkan kepada yang berhak.

Sementara itu, Khoirul Anam dari unsur lembaga pendidikan yang diduga melakukan pemotongan BSM membantah hal itu.

Ia menjelaskan di lembaganya tidak ada pemotongan BSM, melainkan pemerataan kepada siswa yang tidak menerima. Pemerataan program itu bukan inisiatif sekolah melainkan kehendak dari masing-masing penerima agar 89 siswa yang ada di sekolah itu bisa menikmati program tersebut.

Khoirul mengaku jika hal itu dianggap melanggar, maka pihaknya akan segera mengumpulkan wali dan meminta

agar uang BSM yang sudah diterima tersebut dikembalikan kepada siswa yang berhak, sesuai dengan daftar penerima sebenarnya.

FT, salah satu siswi di SMP swasta di Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, menangis setelah BSM yang dicairkan di sekolahnya dipotong. Pemotongan BSM hingga Rp 500 ribu dari bantuan Rp 700 ribu yang diberikan kepada 26 siswa di sekolah tersebut.

BSM dicairkan pihak bank di sekolah secara langsung kepada masing-masing siswa utuh Rp 700 ribu, lengkap dengan rekeningnya.

Setelah dicairkan, semua siswa penerima membawa pulang BSM tersebut ke rumahnya masingmasing. Tetapi, pihak sekolah meminta BSM tersebut dikembalikan lagi ke mereka sebesar Rp 500 ribu. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV

GOR TAK TERAWAT. Sejumlah bagian GOR Nyalaran terlihat sudah usang dan tidak terawat.

GOR Nyalaran Tak Terawat Anggaran Perawatan Capai Ratusan Juta PAMEKASAN - Sejumlah atlet yang memanfaatkan Gedung Olahraga (GOR) Nyalaran, mengeluhkan tidak terawatnya satu-satunya gedung olahraga termegah di Pamekasan tersebut. Sejumlah ruangan yang ada di GOR tersebut sudah terlihat usang. Atap bangunan sudah ada yang bocor. Termasuk bagian depan GOR juga terlihat tidak terawat.

Salah satu atlet volly yang meminta namanya tidak disebutkan mengaku harus berhenti latihan saat turun hujan, karena lapangan licin akibat air masuk ke dalam GOR. Termasuk di ruang ganti pemain juga ruangnya usang dan atapnya bocor. Sehingga mengganggu konsentrasi

atlet.

Seharusnya GOR dirawat dengan baik dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Sehingga penyewa GOR merasa nyaman saat memanfaatkan GOR Nyalaran tersebut.

Ia mengaku malu saat melakukan uji coba pertandingan dengan

klub lain dari luar Pamekasan, karena ruang gantinya usang. Untuk itu ia meminta pemerintah segera melakukan perawatan gedung olahraga tersebut.

Keluhan serupa juga disampaikan beberapa perwakilan cabang olahraga Kabupaten Pamekasan saat rapat tahunan anggota KONI Pamekasan akhir Desember lalu, yang menyampaikan kekecewaannya atas kondisi GOR Nyalaran.

Salah satunya disampaikan Sutedjo salah satu Pengurus Cabor yang menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi GOR Nyalaran, Pamekasan. Atlet dan pelatih merasa tidak nyaman

melakukan latihan di GOR tersebut, karena situasi dan kondisi GOR yang tak terawat.

Padahal GOR itu baru didirikan di Pamekasan. Tepatnya sekitar tahun 2010 lalu. Banyak even yang tidak diselenggarakan di GOR tersebut, karena dianggap kurang baik untuk ditempati.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar), Pamekasan, Jhon Julianto mengatakan, dana perawatan GOR Nyalaran pada tahun 2014 mencapai Rp 100 juta. Biaya tersebut digunakan untuk pemeliharaan gedung berupa perbaikan atap

dan pintu gor.

Menanggapi adanya atap yang bocor, Jhon berdalih kerusakan itu disebabkan oleh karakteristik bangunan yang sudah lama.

Sehingga dianggap wajar terjadi kerusakan.

Untuk tahun 2015 ini, lanjut Jhon, GOR kembali mendapatkan anggaran perawatan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pamekasan sebesar Rp 100 juta, namun belum diketahui peruntukannya.

Yang pasti, pekerjaan program pemeliharaan itu digarap pihak ketiga melalui penunjukan langsung (PL). =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan II

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 2015

KAMIS No. 15 JANUARI 2015| TAHUN | No. 0525|IVTAHUN IV 0525

PEMBANGUNAN

Belum Ada Kerjasama Program dengan BPWS BANGKALAN - Memasuki tahun 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangkalan mengaku masih belum ada bentuk kerjasama dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Belum adanya komunikasi antar kedua belah pihak menyebabkan pembangunan di wilayah kaki jembatan Suramadu tersendat.

"Sejauh ini belum ada sharing program dengan BPWS. Biar pimpinan yang mengkomunikasikan terkait rencana pembangunannya," kata Kepala Bappeda Bangkalan, Ishak Sudibyo, kemarin (14/1).

Menurutnya, apa yang menjadi rencana program BPWS bisa ditawarkan kepada pemerintah daerah. Bukan, dengan sistem usulan program, sehingga jelas rencana program yang hendak ingin dilakukan oleh BPWS. Jika itu sinergis dengan rencana pembangunan Bangkalan, tentunya itu bisa direalisasikan.

"Tidak mungkin, kami yang mengusulkan program. Sebab, ada program perencanaan yang jelas dari BPWS. Kalau mereka mau, harus mensinergiskan program yang ada.

Anggaran mereka kan dari APBN," terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Suyitno telah mengundang pihak BPWS untuk menjelaskan program pembangunan ke depan. Dalam komunikasi itu, apa yang menjadi program prioritas akan direalisasikan di tahun 2015, seperti jalan akses menuju Socah, jalan akses Labang ke Kamal "Di tahun 2012 sudah ada pengukuran tanah, tapi belum ada pembebasan lahan.

Mudah-mudahan di tahun ini bisa dikerjakan program-program prioritas itu. Untuk itu, komunikasi dengan pemerintah daerah akan kami fasilitasi," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

PEMILIHAN. Salah seorang warga usai menyalurkan hak suaranya dalam pelaksanaan pilkades yang digelar tahun 2014 lalu.

doni heriyanto/koran madura

Pilkades Serentak Tak Cukup Didanai Rp 6,2 M DPRD Dukung Pilkades Dibiayai Pemerintah BANGKALAN – Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menganggarkan Rp 6,2 miliar. Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak.

Sungguh pun begitu, dana sebesar itu dinilai masih kurang karena terdapat 202 desa yang harus didanai untuk menggelar pilkades.

Sehingga dana tersebut masih tidak sebanding dengan kebutuhan selama pelaksanaan pilkades nantinya.

"Jadi, untuk mengantisipasi kekurangan anggaran alangkah lebih baiknya ditambah. Dari pada kekurangan itu nantinya masih dibebankan kepada calon kepala desa, karena dana itu tidak sebanding dengan jumlah desa sebanyak 202 yang harus menggelar pilkades," kata Direktur Lembaga

Kajian Sosial Demokrasi (LeKSDam) Kabupaten Bangkalan, Misbah.

Dengan demikian, kata Misbah, semua biaya akan ditanggung oleh pemerintah, dan calon kepala desa tidak mengeluarkan biaya apa pun. Maka bagi setiap orang yang tidak memiliki dana

namun ingin mencalonkan sebagai kepala desa juga mempunyai kesempatan. Sebab selama ini yang menjadi calon hanya orangorang yang memiliki dana saja.

Padahal, menjadi kepala desa adalah hak setiap individu. Akan tetapi, selalu terhalang oleh keterbatasan kepelimilikan modal.

"Tidak memungut dana dari para calon itu lebih baik. Dan setiap orang pastinya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin di desa," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD setempat, Mahmudi mendukung penuh terkait pembiayaan pilkades dibebankan

kepada pemerintah setempat.

Apalagi mengacu pada pasal 34 ayat 6 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa biaya pilkades dibebankan pada APBD, pemerintah daerah kabupaten memang harus dan diwajibkan menyediakan biaya pilkades.

Akan tetapi masalah permintaan untuk menaikkan penyediaan anggaran pilkades untuk saat ini sudah tidak bisa.

"Kalau untuk saat ini sudah tidak bisa diubah, seribu rupiah pun sudah tidak bisa ditambah, namun masih ada peluang nanti pada saat perubahan anggaran pada bulan Agustus," ujarnya. = DONI HERIYANTO/RAH

J

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525| TAHUN IV

Dana Banpol Capai Ratusan Juta Mekanisme Perhitungan Sesuai Perolehan Suara Parpol BANGKALAN - Dana bantuan politik (banpol) di Kabupaten Bangkalan mencapai ratusan juta rupiah lebih. Bantuan tersebut dialokasikan bagi 10 partai politik (parpol) peserta pemilihan umum (pemilu) 2014 yang memiliki keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Dana fantastis itu dibagi dengan mekanisme perhitungan berdasarkan perolehan suara masing-masing parpol. Pastinya, setiap parpol mendapatkan bantuan dengan jumlah yang berbeda.

"Dana banpol secara keseluruhan sebesar Rp 524,577,290,65.

Pencairan dana tersebut setelah masing-masing parpol melengkapi persyaratan administratif.

Sebab itu menjadi persyaratan mutlak dalam mengakses dana

tersebut," ungkap Kepala Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bangkalan, Moh Nawawi.

Dana ini, kata mantan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan itu, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan melalui rekening masing-masing parpol yang duduk di parlemen periode 20142019. Sepuluh parpol tersebut di antaranya PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKB. Kemudian, juga PKS, PAN, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai

Hanura, dan PPP. "Kalau dulu sebelum ada aturan yang baru penerima banpol dihitung berdasarkan jumlah kursi di parlemen. Akan tetapi, untuk kali ini hitungannya sesuai jumlah suara setiap parpol. Setiap suara seharga Rp 1904,91. Maka nilai dana yang diterima parpol tidak sama," paparnya.

Menurutnya, dasar hukum adanya banpol itu mengacu pada peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 26 tahun 2013 tentang Perubahan Aturan tentang Pedoman Tata Cara

TERBARING. Seorang pasien tergeletak lemah sedang menjalani proses pengobatan. Keluarga terdekatnya tampak setia menungguinya.

BANGKALAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan tidak bisa memenuhi target pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014. Klaim pelayanan kesehatan banyak belum terbayar. Seperti jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan persalinan (Jampersal). Sehingga target pencapaian PAD tersebut hanya terealisasi sebanyak 82 persen saja. Tidak dapat dipungkiri ini menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk memenuhi target pada tahun berikutnya.

"Capaian PAD 2014 tidak

PAD

Dinkes Tak Capai Target memenuhi target, karena piutang Jamkesmas dan Jampersal tidak terbayar, atau istilahnya kurang salur," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Aida Rahmawati.

Menurutnya, target PAD Dinkes pada tahun 2014 sebesar Rp 43. 022, 451, 48 miliar.

Sedangkan yang terealisasi baru Rp 35.615,136,426,75 miliar.

Dengan demikian jumlah capaian

PAD masih memiliki kekurangan senilai Rp 7.407,315,131,73 miliar. Maka yang terealisasi hanya 82,78 persen saja.

Kekurangan Rp 7 M lebih ini adalah pelayanan kesehatan sejak dua bulan terakhir di tahun 2014, meliputi pelayanan Jamkesmas dan Jampersal di tiap puskesmas dan bidan desa.

"Belum lagi ditambah klaim dari Badan Penyelenggara Ja-

minan Sosial (BPJS) tahun 2014 yang belum juga terbayar. Sebab klaim BPJS ada dua, di antaranya kapitasi yang meliputi pelayanan dasar kesehatan di puskesmas, seperti memeriksakan sakit panas, flu, dan demam," imbuhnya. sedangkan non kapitasi, kata Aida, adalah pelayanan kesehatan seperti rawat inap, ambulans, dan persalinan. Untuk klaim, BPJS ini, yang cair baru 45 pesen, itu pun

Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan LPJ Penggunaan Banpol.

Dengan demikian, aturan main penggunaan dana tersebut sudah jelas.

"Jadi setiap parpol sudah paham terkait pos-pos dana tersebut. Misalnya, untuk pendidikan politik dan operasional partai.

Harapannya dana ini digunakan dengan baik untuk bisa menunjang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi parpol," jelasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

kapitasi yang biayanya ringan.

Sedangkan non kapitasi yang biayanya besar, belum ada yang cair, sebab BPJS masih melakukan validasi dan verifikasi di lapangan.

"Perlu diketahui, program BPJS adalah sistem baru yang masih belajar. Sebab dalam pelayanan ada dua yaitu, Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Penerima Bantuan Iuran Mandiri (PBIM). Yang gratis, itu adalah BPJS PBI yang didanai APBD, dulu Jamkesmas. Selain itu, ada Jamkesda pemprov dan kartu Sehati yang dibiayai Pemkab," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525| TAHUN IV

K

MULAI TAHUN INI

Bangkalan Mulai Berlakukan Sanksi bagi PNS Nakal BANGKALAN - Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, mulai tahun ini akan memberlakukan sanksi tegas bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang "nakal" atau tidak disiplin masuk kantor.

Asisten Pemerintahan Pemkab, Hasanuddin Bukhori menjelaskan pemberlakuan sanksi kepada PNS yang tidak disiplin ini dimaksudkan agar mereka bisa meningkatkan etos kerja, serta sebagai upaya agar mereka menjadi abdi negara yang baik.

"Selain memberikan sanksi, kami juga akan memberikan penghargaan bagi mereka yang berkinerja baik, disiplin dan tidak sering bolos," katanya menjelaskan.

Pemberian sanksi dan penghargaan kepada PNS di lingkungan Pemkab Bangkalan ini mulai diberlakukan, karena selama ini banyak laporan dari masyarakat bahwa PNS di lingkungan Pemkab Bangkalan sering keluar kantor saat jam kerja, tanpa izin dari pimpinannya.

Padahal, sesuai dengan ketentuan, apabila PNS hendak keluar kantor di luar kepentingingan tugas dinas, harus mendapatkan izin atau sepengetahuan pimpinannya.

Banyaknya kasus pelanggaran hukum, seperti adanya oknum PNS yang terlibat kasus narkoba, pencurian dan berbagai jenis tindak pidana kriminal lainnya, juga menjadi faktor utama pemberlakukan sanksi dan penghargaan bagi abdi negara di lingkungan Pemkab Bangkalan itu.

"Kebijakan ini, juga sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbasis kinerja," kata Hasanuddin Bukhori menjelaskan.

Dalam ketentuan itu, katanya, PNS yang memiliki etos kerja dan disiplin baik akan diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), sebaliknya, bagi PNS nakal semisal sering bolos, melakukan pelanggaran hukum, maka honornya bisa dikurangi. = ANT/ABD AZIZ

ant/suryanto

ATAP SEKOLAH AMBROL. Guru dan penjaga sekolah membenahi ruang kelas VI B SDN Sawotratap I yang atapnya ambrol di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (14/1). Selain karena usia bangunan yang sudah tua, atap sekolah SDN Sawotratap I pada Rabu (14/1) dini hari jebol akibat terjangan angin puting beliung di kawasan tersebut.

Disdik: Gedung Sekolah Rusak Segera Diperbaiki BANGKALAN - Gedung sekolah di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, mendapatkan anggaran perbaikan pada APBD 2015, sehingga pada akhir tahun tidak ada lagi sekolah rusak, kata Kabid Saranan dan Prasarana Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, Ahmad Mustaqim.

"Saat ini, kami sudah menerima petunjuk pelaksanaan dan pertunjuk teknis tentang perbaikan gedung yang rusak itu, sehingga semua sekolah rusak yang ada di Bangkalan ini pasti diperbaiki," kata Ahmad Mustaqim di Bangkalan, Rabu (14/1).

Ia mengemukakan hal ini, menanggapi ada protes dari sejumlah guru dan kepala sekolah yang mengeluhkan hingga kini belum diperbaiki oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan.

Salah satu lembaga pendidikan yang dilaporkan rusak dan

perlu perbaikan dalam waktu dekat adalah SMP Negeri 2 Galis, Bangkalan.

Di sekolah ini, ada 3 gedung yang rusak dan berpotensi ambruk seperti di SMP Negeri 1 Sampang yang terjadi pada akhir 2014 lalu.

Ketiga gedung sekolah rusak itu masing gedung keterampilan siswa, gedung laboratorium IPS, dan ruang kepala sekolah.

Tiga gedung sekolah itu sebenarnya baru selesai dibangun pada 2010. Namun karena kualitas bangunan yang digunakan sangat jelek, maka kini sudah banyak yang rusak. Kayu yang digunakan untuk pembangunan gedung itu juga berkualitas rendah, sehingga mudah dimakan rayap.

"Musim hujan dan angin seperti sekarang ini, kami memilih untuk keluar ruangan, karena

kondisi bangunan sudah miring seperti ini," ungkap Kepala Tata Usaha SMP Negeri 2 Galis, Arif.

Ia menuturkan, kerusakan tiga gedung di sekolahnya itu sebenarnya sejak dua tahun lalu, yakni dua tahun setelah pembangunan gedung selesai.

Namun, katanya, kala itu kerusakan tidak terlalu parah, karena berupa retakan gedung dan lantai. Tapi kini kondisinya semakin memprihatinkan, sehingga pihak sekolah terpaksa mempublikasikan kondisi sekolahnya itu ke media dengan harapan segera mendapatkan perhatian para pengambil kebijakan di lingkungan Pemkab Bangkalan.

"Kami juga telah menyampaikan proposal rehabilitasi gedung ini ke pemkab melalui Dinas Pendidikan Bangkalan, tapi belum ada tanggapan. Ya, kepentingan kami, agar kasus ambruknya SMP

Negeri I Sampang yang terjadi beberapa hari lalu itu, tidak terjadi di Bangkalan ini," tuturnya, menjelaskan.

Sebelumnya Disdik mengaku, jumlah sekolah yang dilaporkan rusak di Kabupaten Bangkalan memang tidak sedikit dan bukan hanya lembaga pendidikan tingkat SMP saja, akan tetapi juga tingkat sekolah dasar (SD).

Jumlahnya mencapai 671 lembaga SD, dengan jumlah ruangan sebanyak 4.078 ruang.

Pada tahun 2013, sebanyak 175 lembaga pendidikan SD negeri dan SMP negeri di kabupaten ini telah menerima bantuan pembangunan gedung melalui dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Perinciannya sebanyak sebanyak 152 sekolah dasar dan lembaga SMP sebanyak 23 sekolah. = ANT/ABD AZIZ

KORAN MADURA KORAN L

Sampang

KAMIS 15 JANUARI 2015 No. 0525 | TAHUN IV

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV

MADURA

L

ANTISIPASI KENAKALAN SISWA

Kelas PutraPutri Bakal Dipisah

SAMPANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, berencana memisah kelas siswa dan siswi untuk sekolah lanjutan tingkat atas.

Kebijakan baru itu akan dilakukan sejak penerimaan siswa baru 2015.

Kepala Disdik Sampang, Heri Purnomo mengatakan, pihaknya mengeluarkan kebijakan memisah kelas siswa dan siswi untuk menjaga pergaulan pelajar. Karena mereka sudah memasuki masa buber, sehingga Disdik akan segera memisahkan kelas antara siswa-siswi pada penerimaan siswa baru pada bulan Juli mendatang.

“Kami akan melakukan perombakan kelas dan memisah ruang antara siswa dan siswi.

Karena, pada tingkat sekolah menegah atas dan sederajat sudah masa dewasa,” katanya pada Koran Madura, Rabu (14/1).

Menurut Heri, siswa pada masa remaja sangat sensetif dan belum tahu efek samping kedekatan laki-laki dan perempuan. Karena siswa pada masa itu tidak tahu apa-apa. Semenatara nafsu birahinya tinggi. Sehingga, untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan perlu adanya perubahan konsep kelas. Yakni dengan cara memisah kelas.

Namun, sekolah yang akan dipisah kelasnya untuk sekolah yang banyak siswanya.

Semenatara sekolah yang masih minin “Kami akan melakutetap digabung seperti kan perombakan biasanya. “Yang akan kelas dan memisah dipisah nanti untuk ruang antara siswa sekolah yang banyak siswanya, sementara dan siswi.” yang masih minim tetap bergabung,” Heri Purnomo paparnya.

Kepala Disdik Dikatakan, rencana itu perlu dukungan dari semua kalangan, khusunya Bupati Sampang selaku pemegang kebijakan. Karena, sebelum Disdik menerapkan kebijakan itu masih menunggu keputusan dari Bupati Sampang A Fannan Hasib.

Disdik sangat optimis kebijakan memisahkan kelas itu akan direspons positif, mengingat Bupati Sampang saat ini selalu menganjurkan siswa-siswi berbasis Islami. “Saya yakin bupati akan merepons positif. Kan Bupatinya pak kiai.

Otomatis beliau akan setuju demi perbaikan akhlakul karimah siswa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pendidikan untuk anak didik ke depan harus berbasis Islami dan tidak ada siswa berjalan atau berduan di wilayah kelas maupun luar sekolah. Apalagi, tertangkap basah Satpol PP karena melakukan kegiatan yang tidak pantas dilakukan siswa.

“Kami tidak menginginkan anak didik rusak gara-gara pasangan. Yang kami inginkan anak didik beretika baik dan berakhlakul karimah ke depan. Makanya, kami sangat membutuhkan dari semua kalangan untuk memuluskan rencana tersebut, agar pemikiran anak didik bersih dari pekerjaan kotor. Nah, solusi ini yang tepat,” tutupnya. =CR3/LUM

Data Kekurangan Guru PNS Jenjang SD Tahun 2014 se-Kabupaten Sampang No

Kecamatan

Guru kelas

Guru PAI

Guru PJOK

Kebutuhan

Tersedia

Kebutuhan

Tersedia

Kebutuhan

Tersedia

GTT

1

Sreseh

158

67

26

42

26

14

128

2

Torjun

186

121

31

34

31

15

227

3

Pangarengan

123

61

20

20

20

6

135

4

Sampang

505

3745

74

66

74

43

475

5

Camplong

324

246

47

43

47

46

339

6

Omben

332

165

49

47

49

35

236

7

Kedungdung

342

169

52

35

52

8

240

8

Jrenggengk

222

132

37

36

37

8

211

9

Tambelengan

253

111

41

27

41

4

266

10

Banyuates

353

188

56

13

56

5

138

11

Robetal

154

70

25

9

55

3

139

12

Karangpenag

156

83

21

15

21

7

132

13

Keapang

269

107

44

14

44

12

182

14

Sokobenah

310

102

51

7

51

5

229

Sampang Minus Guru PNS Kepala Sekolah Disarankan Mengangkat GTT SAMPANG – Kasi Mutasi dan Promosi Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Ach Fathori mengaku mengedepankan Guru Tidak Tetap (GTT) untuk menutupi kekurangan guru PNS se-Kabupaten Sampang. Pasalnya, di setiap Sekolah Dasar (SD) masih banyak kekurangan guru.

Ach Fathori mengatakan, kekurangan guru PNS yang ada di Sampang masih terlalu banyak, sehingga Disdik mengedepankan guru GTT untuk melengkapi kekerangan tersebut. Karena guru PNS yang ada saat ini tidak mencukupi bahkan kebutuhan itu sulit untuk ditutupi. Sebab, dalam pengangkatan guru PNS setiap tahunnya minim.

“Saya akui masih banyak guru PNS untuk SD yang masih belum terlengkapi. Namun, kekurangan itu diisi oleh GTT yang diangkat kepala sekolah yang

membutuhkan,” katanya, Selasa (13/1).

Kata Fathori, untuk guru PNS yang ada saat ini sebanyak 1.681 guru yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bahari. Namun, dari jumlah tersebut masih tidak mencukupi untuk melengkapi di setiap sekolah, khusunya SD. Sehingga, Disdik Sampang menganjurkan kepala sekolah menggunakan GTT

Masih banyak guru PNS yang di butuhkan sekolah karena sampai sekarang masih belum terpenuhi.

Ach. Fathori

Kasi Mutasi dan Promosi Disdik Sampang untuk melengkapi kekosangan tersebut.

“Sementara ini guru PNS yang ada sebanyak 1.681 dari semua bidang. Dan itu masih belum mencukupi,” paparnya. Dia merinci kebutuhan guru PNS

SD yang harus dipenuhi di bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 574 untuk ditugaskan di 14 kecamatan.

Sementara yang ada hanya 408. sedangkan untuk guru kelas, kata Fathori, membutuhkan sebanyak 3.677 dan yeng tersedia sebanyak 1.996.

Selain itu, guru PJOK yang tersedia saat ini sangat minim sehinga merepotkan sekolah-sekolah yang ada. Karena guru PJOK yang tersedia saat hanya 211, sedangkan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan pendidikan sebanyak 574 guru.

“Sebenarnya masih banyak guru PNS yang dibutuhkan sekolah karena sampai sekarang masih belum terpenuhi. Sehingga untuk mengisi kekosangan guru itu kepala sekolah mengangkat GTT. Sedangkan GTT yang sudah diangkat oleh kepala sekolah sebanyak 3.260,” akunya.

Untuk guru PNS SMP/ SMA/ sederajat, lanjut dia, masih belum diketahui.

Kerena saat ini masih dalam perombakan setelah kurikulum 2013 dialihkan ke KTSP. Sehingga untuk mengetahui jumlah-kekurangan guru PNS yang ada sulit.

“Sulit, Mas, karena masih dalam tahap perombakan,” kilahnya. =CR3/LUM

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV

M

Rp 350 Juta untuk Gedung Parkir PU Pengairan SAMPANG – Tempat parkir mobil dinas (mobdin) di Dinas PU Pengairan Sampang menghabiskan Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2014 senilai ratusan juta rupiah.

Pembangunan gedung parkir itu terlihat megah.

MEGAH: Gedung parkir yang baru dibangun di Dinas PU Pengairan.

Sesuai dengan papan nama nomor: 34/kontrak/434.109/ IX/2014, kegiatan pembangunan tempat parkir dan halaman Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Sampang itu menghabiskan anggaran Rp. 350.950.000 yang berasal dari DAU. Proyek itu dikerjakan oleh CV Yala Indah Perkasa.

Sekretaris Dinas PU Pengairan Sampang Susanta mengatakan, instansinya membangun lahan parkir untuk beberapa mubil dinas. Karena pada tahun sebelumnya tidak ada parkir khusus.

Sehingga, pada tahun 2014 dinas membangun dengan tujuan mobil yang ada terpelihara dengan baik. Sebab, sebelum ada lahan parkir mobdin kehujanan dan kepanasan, sekaligus untuk keamanan. Tidak hanya untuk mobdin, kata dia, tempat parkir tersebut juga untuk alat berat seperti eskafator dan truk milik dinas.

“Apalagi pada tahun 2015 Dinas PU Pengairan akan mengadakan pengadaan mobdin dan eskafator dan truk. Makannya dibuatkan gedung parkir yang

memadai, karena mobil dinas ada dua, satu eskafator. Satunya lagi truk,” paparnya, Rabu (14/1).

Dikatakan, Dinas PU Pengairan Sampang mengusulkan pembangunan gedung tersebut pada tahun 2013 dan baru terealisasi pada tahun 2014 dengan anggaran kurang lebih Rp 350 juta. Dari hasil gedung yang sudah dibangun relatif layak untuk lahan parkir mobdin yang ada.

Dengan adanya lahan parkir itu, lanjut dia, semua barang barharga milik dinas terpelihara dengan baik.

“Pembangunan parkir itu sudah lama diusulkan.

Namun baru terealisasi pada tahun ini,” akaunya.

Ketika disinggung pembangunan itu terlalu mewah? Pihaknya mengatakan, dalam pembangunan tersebut jangan dinilai dari sisi materinya. Akan tetapi sisi

manfaatnya sangat berguna untuk kelestarian mobdin dan barang yang dimiliki dinas.

“Jangan melihat uangnya, lihat saja manfaatnya, karena pasca pembangunan lahan parkir tersebut semua mobdin yang ada tidak sembarangan di parkir,” ucapnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, yang merencakan pembagunan gedung tersebut pihak Dinas PU Cikatarug, sementra Dinas PU

Pengairan hanya menganggarkan dan melaksanakan kegiatan tersebut, dan pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan spek standar pembangunan.

“Yang merencanakan PU Cikatarung. PU Pengairan hanya menyediakan anggaran kurang lebih Rp 300 juta, sementara kepemilikan tanahnya milik provinsi dan itu sudah ada izin,” tutupnya. =CR3/LUM

KNPI Gelar Rembuk Pembangunan SAMPANG - DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sampang menggelar Rembuk Pembangunan Sampang dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU), Rabu (14/1). Acara tersebut diisi dengan diskusi pembangunan Sampang dan pengukuhan pengurus di setiap kecamatan.

Acara yang mengusung tema ”Posisi Sampang dalam Blueprint Pembangunan Madura” itu dihadiri Bupati Sampang A Fannan Hasib, perwakilan SKPD, dan jajaran Forpimda Sampang. Hadir sebagai pemateri, Ketua DPRD Imam Ubaidillah, Rektor UTM Moh Syarif, Kepala BPWS Moh Irian, dan empat anggota DPRD Jatim, yaitu

SAMBUTAN: Ketua DPD KNPI Sampang, Abd Wasik saat menyampaikan sambutan pada acara Rakerda 2015 di Gedung BPU, Rabu (14/1).

Hisan, Muhammad Ibnu Mu’afi, Zaini, dan Aliyadi Mustofa.

Ketua DPD KNPI Sampang, Abd Wasik mengatakan, organisasi KNPI dengan basis pemuda yang berkarekter menjadi salah satu orbitan yang berpotensi dalam mengawal kebijakan pemerintah ke depan. Dan dalam pertemuan ini menjadi awal yang baik bagi pemuda

Sampang, khusunya pengurus KNPI Sampang untuk mengawal perubahan di Kota Bahari.

“Pengurus KNPI Sampang adalah pengurus yang berkarekter dan mempunyai semangat yang tinggi untuk memajukan sebuah bangsa dan negara.

Dalam pertemuan ini semoga menjadi awal yang baik bagi kita semua,” katanya. =ADV/CR3/LUM

Banyak Mata Melihat Iklan Anda PASANG IKLAN? Hubungi

0328-6770024

N L

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV

HUKUM

SAMPANG – Haryono Center melaporkan Direktur PT BPR ke Polres Sampang terkait dugaan kebohongan publik yang dilakukan terhadap masyarakat dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT SMP, Rabu (14/1). Dalam laporanya, Haryono meminta Dirut PT BPR meminta maaf atas kebohongan pada masayrakat Camplong dan Sampang.

Haryono menilai Dirut PT BPR berbohong setelah menyampaikan telah mentransfer uang senilai Rp 200 juta ke nomor rekening PT SMP. Namun kenyatannya, uang tersebut masuk ke rekening PT BPR Artha Sejahtra Sampang.

Terbukti, kata Haryono, ketika dikroscek ulang dengan mencoba mengirim uang ke nomor rekening tujuan yang dimaksud melalui ebanking pada tanggal 14 Januari 2015, pukul 05.45 WIB dan berhasil terkirim dengan atas nama PT BPR Artha Sejahtera di Bank Jatim Sampang.

“Saya buktikan ketidakjelasan penjelasan pihak PT BPR yang menyatakan rekening tujuan adalah milik PT SMP. Hal itu memang tidak benar. Karena saya pada pagi hari melakukan transfer melalui e-banking BRI sebesar Rp 130.115,- dan berhasil terkirim atas nama pemilik rekening PT BPR Artha Sejahtera,” jelasnya.

Atas fakta itu, kata Haryono, Dirut PT BPR harus meminta maaf kepada masyarakat Camplong dan Sampang melalui media. Karena uang tersebut milik masyarakat di dua kecamatan tersebut.

Selain itu, Haryono mempertanyakan uang yang disalurkan berbentuk natura, kegiatan ekonomi dan tunai karena sampai saat ini penyaluran dana CSR di dua kecamatan tersebut tidak jelas. “Saya minta Dirut PT BPR meminta maaf kepada masyarakat Camplong dan Sampang,’ tuntutnya.

Oleh sebab itu, Haryono Center melaporkan kepada penyidik Polres dan menyerahkan bukti yang dibawa dengan tuntutan Dirut PT

Kejari Limpahkan Berkas Noer Tjahja Sampang - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, telah melimpahkan berkas kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Bupati Noer Tjahja ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya.

LAPORAN. Haryono saat menyerahkan laporan dugaan penyelewengan dana CSR PT SMP di Polres Sampang, Rabu (14/1).

Dirut PT BPR Dipolisikan Terkait Dugaan Penyelewengan Dana CSR PT SMP BPR dan Hasan Alie melakukan permintaan maaf kepada rakyat Sampang dan Camplong melalui media cetak maupun online. Dan mempertanggungjawabkan secara pribadi dan sebagai Dirut atas alur penggunaan dana CSR PT SMP yang sebenarnya menjadi milik rakyat Camplong dan Sampang.

Kemudian, untuk mempertanggungjawabkan

kedudukan dan CSR milik perseroan terbatas lain, seperti PT BPR BAS bukan termasuk kegiatan usaha sebagai penyalur CSR. Selain itu, lanjut Haryono, penyertaan kepemilikan saham 1 persen oleh Yusuf yang tercantum dalam Perbup Nomor 33 Tahun 2009, dalam kepemilikanya terdapat indikasi belum melakukan penyetoran tunai sampai saat ini.

“Kalau ada penyetoran harus dibuktikan dengan lembar penyetoran pada rekening PT BPR BASS yang pertama kali dibuka setelah akte pendirian notaris dibuat sebelum pengesahan Menkumham RI. Yaitu dengan penyetoran tunai bersama saham tunai Pemkab senilai Rp 9.900.000.000,” tutupnya. =CR3/LUM

"Berkas telah kami limpahkan beberapa lalu, dan kini tinggal menunggu panggilan sidang perdana," kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Wahyu Triantono di Sampang, Rabu (14/1).

Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Sampang Noer Tjahja ini adalah kasus dugaan korupsi pengelolaan gas oleh PT Sampang Mandiri Perkasa, yakni sebuah perusahaan Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang ada dibawah naungan Pemkab Sampang, saat Noer Tjahja menjabat bupati di Kota Bahari itu.

Noer Tjahja merupakan satu dari tiga tersangka dalam kasus itu. Dua tersangka lainnya yang berkasnya juga telah dilimpahkan ke pengadilan Tipikor di Surabaya adalah tersangka Hari Oetomo Direktur Utama PT Sampang Mandiri Perkasa dan Muhaimin selaku Direktur pada perusahaan itu.

"Saat ini kami hanya menunggu jadwal atau panggilan sidang. Yang jelas, berkas penyidikan sudah lengkap, setelah sebelumnya sempat direvisi, karena ada kekurangan," kata Triantono.

Kasus dugaan korupsi di tubuh PT Sampang Mandiri Perkasa ini awalnya ditangai Kejaksaan Agung lalu penanganan penyidikan lebih blanjut diserahkan ke Kejari Sampang, setelah tim penyidik Kejagung menetapkan Noer Tjahja sebagai tersangka.

Noer Tjahja ditetapkan tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan Print06/F.2/Fd.1/01/2014, tanggal 13 Januari 2014 lalu dan pengembangan dari penyidikan kasus tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan tim penyidik Kejagung yang dirilis kepada sejumlah media disebutkan, bahwa PT Sampang Mandiri Perkasa merupakana pengelola alokasi gas Pemkab Sampang, mengatasnamakan perusahaan BUMD, padahal bukan. Selain dugaan salah kelola keuangan, PT SMP juga merugikan negara sekitar Rp10 miliar.

Sementara, penasihat hukum mantan Bupati Noer Tjahja Arman Syaputra, SH, membenarkan berkas hukum kliennya kini telah diterima Pengadilan Tipikor di Surabaya.

Namun ia yakin, kliennya tidak bersalah karena dirinya tidak menemukan adanya upaya melawan hukum yang dilakukan Noer Tjahja.

"Dakwaan dari jadwal memang sudah kami terima beberapa hari lalu. Tapi kami yakin klien kami tidak seperti yang didakwa tim penyidik Kejari Sampang dan tentu akan kami sampaikan pembelaan nantinya," kata Arman Saputra menjelaskan. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 201515| JANUARI No. 0525 |2015 TAHUN IV KAMIS

No. 0525 | TAHUN IV

O O

Pemain Perssu Sumenep berduel merebut bola dalam suatu pertandingan Liga Nusantara musim 2014. Saat ini Perssu akan berkompetisi di Divisi Utama PSSI dan sedang melakukan pembenahan.

Pemain Perssu Harap-Harap Cemas SUMENEP- Meski kompetisi Divisi Utama masih dijadwalkan akan digelar pada bulan Februari nanti, namun belum adanya kejelasan dari pihak manajemen terkait nama-nama pemain yang akan dipertahankan atau didepak musim depan membuat sebagian pemain Perssu harap harap cemas.

“Tetap akan melalui seleksi. Nanti keputusan akhirnya tetap ada di tangan pelatih. Manajemen tidak boleh ikut campur.”

M. Ali Humaidi Media Officer Perssu

Sejauh ini, pihak manajemen Perssu Suemenp masih belum merilis nama-nama pemain yang akan dipertahankan atau didepak dari skuat musim depan saat berlaga di Divisi Utama PSSI. Pasalnya, saat ini pihak manajemen masih fokus melakukan evaluasi.

Salah seorang pemain yang ikut membela tim berjuluk Laskar Kuda Terbang saat masih berlaga di Piala Nusantara musim lalu, Nasrul Muha mengaku penasaran dengan nama-

nama yang akan dipertahankan oleh manajemen. Pasalnya, pemain asal Palu tersebut masih belum mendapat kepastian terkait masa depannya.

“Masih belum tau, Mas. Saya juga masih menunggu, apakah akan dipertahankan atau tidak oleh manajemen. Karena masih belum ada pemberitahuan,” tukasnya.

Ia mengaku harap-harap cemas perihal nasibnya. Pasalnya, di satu sisi kompetisi Divisi Utama akan segera bergulir, namun di sisi lainnya masih belum ada kejelasan dari pihak manajemen mengenai nama-nama pemain yang akan dipertahankan.

Ia berharap, dalam waktu dekat pihak manajemen segera memberi kejelasan. “Agar saya bisa segera menentukan sikap.

Artinya, kalau memang saya

tidak masuk lagi, saya bisa mencari klub lain, atau mungkin ada klub lain yang menginginkan, saya bisa langsung menerimanya,” tandasnya.

Sebelumnya, officer media Perssu Sumenep, M. Ali Humaidi menuturkan, setidaknya ada tujuh pemain yang musim lalu berhasil mengantarkan Laskar Kuda Terbang “menginjakkan kaki” di Divisi Utama akan dipertahankan oleh pihak manajemen.

Menurut Malhum, sapaan akrabnya, dua sampai empat yang akan dipertahankan adalah pemain lokal. Sementara sisanya adalah dari luar daerah.

“Tapi tetap akan melalui seleksi.

Nanti keputusan akhirnya tetap ada di tangan pelatih. Manajemen tidak boleh ikut campur,” tukasnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV

KAMIS 15 JANUARI 2015 No. 0525 | TAHUN IV

P

KORAN MADURA

P

fakih amyal/koran madura

UJI FISIK. Sejumlah pemain Persepam Madura United melakukan uji fisik setelah melakoni sesi latihan di Lapangan Kowel, Pamekasan, Rabu (14/1)

Hari ini, 23 Pemain Jalani Tes Kesehatan PEMAIN PERSSU HARAP-HARAP CEMAS MADURA SPORT | O

PAMEKASAN - Setelah melakukan serangkaian latihan, seleksi dan uji coba, kini pemain Persepam Madura United (P-MU) akan memasuki tahap akhir seleksi yakni tes kesehatan pemain.

Rencananya, tes kesehatan akan dilakukan hari ini Kamis (15/1) terhadap 23 Pemain. Rinciannya, 15 pemain nasional dan sisanya 8 pemain lokal Pamekasan.

Tes kesehatan akan dilakukan di RS dr Slamet Martodirjo Pamekasan di Jl Raya Panglegur, Pamekasan, yang akan didampingi oleh pelatih fisik Mohtar Hendra.

Media Officer P-MU Nadi Mulyadi menyatakan tes kesehatan tersebut merupakan seleksi akhir dari seleksi yang selama ini dila-

koni oleh para pemain seleksi. Nadi tidak menyebutkan meliputi apa saja tes kesehatan, yang bakal dijalani oleh pemain tersebut. Sebab masih akan dikonsultasikan dengan tim pelatih.

Sekalipun dalam seleksi fisik ataupun skil dianggap memiliki kemampuan dan layak memperkuat P-MU, namun jika hasil pemeriksaan kesehatannya belum memenuhi standar, maka manajemen dan tim pelatih terpaksa harus mencoret nama pemain tersebut.

Menurut Mantan Ketua GMNI Bangkalan ini, manajemen dan pelatih tidak mau mengambil risiko terhadap kesehatan pemain saat menjalani kompetisi divisi utama nanti. Sebab jika kesehatan pemain meragukan, maka berdampak terhadap perjalanan tim.

Nadi menambahkan, pemeriksaan kesehatan tersebut akan dilakukan sejak pukul 08.00 WIB, dengan melibatkan sejumlah dokter di RS tersebut. Sebelumnya, Pelatih Kepala P-MU, Widodo C

Putro memastikan tidak ada titipan pemain dalam seleksi P-MU. Baik seleksi untuk pemain lokal Madura, maupun luar Madura.

Mantan asisten pelatih timnas senior itu berjanji akan mengedepankan asas profesionalitas dalam menetapkan pemain yang akan memperkuat P-MU di musim depan. Bahkan ia memiliki target agar P-MU bisa menjadi juara divisi utama pada musim kompetisi 2015 dan bisa lolos ke Indonesia super liga (ISL). Sehingga dirinya

bersama tim pelatih harus mampu mencari sosok pemain yang tepat dan memiliki kemampuan yang baik.

Ada beberapa penilaian yang akan dilakukan oleh tim pelatih di bawah kendali Widodo C Putro.

Di antaranya fisik yang meliputi tinggi badan dan stamina pemain.

Visi bermain yang baik dan tidak terpengaruh oleh siapa pun. Tanpa instruksi dari pelatih. Kemampuan skil individu yang baik. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Tes kesehatan tersebut merupakan seleksi akhir dari seleksi yang selama ini dilakoni oleh para pemain seleksi Nadi Mulyadi Media Officer P-MU