Koran Madura

1

SENIN 15 APRIL 2013 NO. 0096 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

15 APRIL 2013

DAFTAR CALEG SEMETNARA

g PAMANGGHI

Hari ini, Tiga Parpol Janji ke KPU

Hati

JAKARTA-Tiga partai politik (parpol) peserta pemilihan umum (pemilu) 2014 akan menyerahkan Daftar Caleg Sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (15/4). Adapun tiga partai itu antara lain, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Insya Allah akan kita serahkan ke KPU,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, di Jakarta, Minggu (14/4) Menurut Mardani, daftar caleg PKS itu sudah memenuhi quota 560 kursi DPR termasuk syarat 30 % perwakilan perempuan.

“Perwakilan caleg perempuan dari PKS bahkan 35 %. Nanti mungkin sekjen yang akan menyerahkan langsung ke KPU,” tambahnya Begitu juga dengan, Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi, PAN juga akan menyerahkan DCS ke KPU. “Menurut petunjuk Ketum PAN, Hatta Rajasa akan mendaftar tanggal 15 April,” ujarnya Ditempat terpisah, Ketua DPP PKB, Marwan Jakfar juga mengungkapkan hal yang sama. Partainya akan menyerahkan DCS, Senin.

“Kita sudah selesai, Senin kita bawa ke KPU,” ucapnya Sementara itu, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan hari kelima pendaftaran DCS, belum ada satupun partai politik yang mendatangi KPU. Penerimaan DCS ini digelar sejak tanggal 9 April 2013. “Belum ada (parpol yang menyerahkan DCS),” katanya Sesuai peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal Pemilu, pendaftaran DCS dibuka mulai tanggal 9-22 April. Perwakilan partai politik diminta menyerahkan daftar calegnya langsung ke kantor KPU di Jakarta Pusat.

“Banyak yang sudah confirm (akan menyerahkan DCS),” lanjut mantan ketua KPU Jawa Barat itu.

Di antara beberapa syarat dalam penyusunan DCS adalah keharusan menyertakan perwakilan 30 % caleg perempuan di tiap daerah pemilihan. Syarat ini sebelumnya banyak dikritik karena beberapa parpol sulit menjaring caleg perempuan. Sesuai Peraturan KPU nomor 7 tahun 2013, Daftar Caleg Sementara itu wajib ditandatangani dan dicap basah oleh ketua umum dan sekjen atau sebutan lain dari partai politik.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Golkar, Sharif Cicip Sutarjo mengatakan tak ada hambatan dalam proses penyusunannya. “(Diserahkan) tanggal 20 April, insya Allah,” katanya. (gam/abd)

PEMILU ALA AMERIKA

Indonesia Latah JAKARTA-Proses demokrasi di Indonesia sudah terjangkiti penyakit “Amerikanisasi Pemilu”, termasuk soal pemilu presiden.

“Indonesia ini benar-benar sudah terjangkiti “Amerikanisasi Pemilu”. Lihat saja, apa yang ada di AS, semuanya sudah dilakukan di sini, mulai dari sistem pemilunya, lalu ada survey, quick count, dan sampai konvensi calon presiden,” kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti dalam diskusi “Mencari Pemimpin Bangsa” bersama Wakil Ketua DPD RI, Melani Leimena Suharli dan anggota DPD RI, Ahmad Subadri di Jakarta,Jumat,(12/4).

Guru Besar Riset LIPI ini tidak menampik demokrasi ala Amerika ini memang ada sisi positifnya. “Yang ideal memang soal konvensi capres, seperti yang dilakukan Partai Republik dan Partai Demokrat di AS. Baik mekanisme dan lainnya,” tambahnya.

Namun demikian, sambung Ikrar lagi, konvensi capres yang akan digelar Partai Demokrat harus hati-hati. “Masalahnya, posisi PD saat ini, mirip dengan apa yang dirasakan Partai Golkar diakhir masa orde baru atau kemunculan reformasi,” ujarnya Dulu Akbar Tandjung berusaha membangun Golkar Baru untuk mendongkrak kembali elektabilitas Golkar. Sehingga perlu menggelar konvensi capres. Hal ini untuk menjaring keinginan, yakni apa yang dipilih Partai Golkar juga menjadi keinginan masyarakat. “Hal seperti ini juga menjadi menjadi tantangan berat bagi PD. Makanya, orang yang menang nanti dalam konvensi capres bisa menaikkan elektabilitas yang cukup tinggi. Namun demikian ini jadi tergantung dari mekanisme konvensi tersebut,” ungkapnya.

Ikrar mengingatkan jangan sampai konvensi capres Partai Demokrat ini hanya sekedar menjadi alat saja. “Atau menjadi bagian dari political marketing PD. Seperti yang dulu dilakukan Partai Golkar. Saya khawatir, konvensi capres PD hanya lebih sekadar restorasi image atau pemulihan citra partai semata,” tandasnya. (cea/beth)

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI asal Madura

S

ant/wahyu putro

IBADAH DEPAN ISTANA. Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia melaksanakan kebaktian di Depan Istana Negara, Jakarta, Minggu (14/4). Jemaat dua gereja akan terus melakukan ibadah di depan Istana hingga mendapat kepastian mengenai rumah ibadah yang disegel oleh pemkab Bekasi dan Pemkot Bogor.

Solar Bersubsidi Berpotensi Langka JAKARTA-Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sepanjang Kuartal I-2013 telah melebihi kuota hingga 5,2 persen atau sebanyak 3,7 juta kiloliter dari kuota sepanjang tahun yang ditetapkan sebesar 14,28 juta kiloliter. Hal ini berpotensi terjadi kelangkaan pasokan solar ke sejumlah daerah, terkait dengan upaya pemerintah melakukan penghematan konsumsi.

Pernyataan tersebut seperti disampaikan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya dalam keterangan tertulis yang dilansir pada Minggu, (14/4). “”Sesuai penugasan pemerintah, kuota Solar bersubsidi yang menjadi tanggung jawab Pertamina tahun ini lebih rendah 8,3%,” kata Hanung.

Sebagaimana diketahui, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, pemerintah menetapkan kuota solar bersubsidi hanya sebesar 14,28 juta kiloliter atau jauh lebih rendah dari kuota 2012 yang mencapai 15,56 juta kiloliter. Besaran kuota di tahun ini tentunya berpotensi akan

terjadi kelangkaan pasokan solar, terlebih lagi dengan adanya pola konsumsi yang mengalami peningkatan.

Dia mengatakan, penyaluran solar ke sejumlah daerah akan mengalami pengurangan jumlah dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun lalu. “Ini tentu saja berakibat pada turunnya kuota solar bersubsidi di daerah-daerah,” ujar Hanung sembari menegaskan, sepanjang kuartal pertama tahun ini, konsumsi solar bersubsidi sudah melebihi kuota hingga 5,2 persen atau sudah menyerap sebanyak 3,7 juta kiloliter.

Namun demikian, jelas dia, jika penyerapan solar bersubsidi di lapangan

bisa lebih rendah di kuartal berikutnya, maka potensi untuk terjadinya kelangkaan di 2013 akan bisa terhindari. “Yang harus disadari oleh masyarakat bahwa solar bersubsidi kuotanya telah ditetapkan dalam APBN (2013). Sehingga, harus terus dijaga supaya cukup sampai dengan akhir tahun 2013 dan perlu diatur penyalurannya,” jelasnya.

Menurut dia, sejauh ini Pertamina hanya mengupayakan untuk menyediakan solar non-subsidi melalui 952 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mengendalikan tingkat konsumsi solar bersubsidi yang terus mengalami peningkatan permintaan. “Pertamina menyediakan lebih banyak outlet dan stok untuk Solar non-subsidi,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut dia, secara umum Pertamina akan menambah 200 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), guna melayani pembelian BBM non-sub-

JELANG PILGUB

Said Kunjungi Keluarga Pak Noer

SURABAYA - Minta restu kepada yang lebih tua ketika ingin melakukan sesuatu yang besar dan penting, sudah menjadi tradisi yang kuat dalam kultur budaya bangsa Indonesia. Begitu juga yang dilakukan Anggota DPR RI, Said Abdullah yang rencananya maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2013, akhir pekan lalu.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengunjungi tokoh dan sesepuh Madura

di Surabaya, H R Ali Badri Zaini dan Ibu Mas Ayoe Sid Rachma – istri dari Gubernur Jawa Timur Mohammad Noer untuk minta restu karena bakal maju sebagai Calon Gubernur (cagub) atau Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jatim dari PDI Perjuangan.

Said yang didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Bangkalan H Fatkurrahman dan jajaran pengurus hariannya, pertamatama mengunjungi Ali Badri di kediaman-

sidi di 2013. Sejauh ini, jelas Hanung, total SPBU yang menyediakan BBM non-subsidi sudah mencapai 4.782 unit.

Dia merincikan, BBM jenis Pertamax dan Pertamax Plus sudah tersedia sebanyak 3.711 unit dan ada 952 unit untuk SPBU solarnon-subsidi/DEX, serta 110 unit mobil agen dan sebanyak sembilan Agen Penjualan Minyak dan Solar (APMS) solar non-subsidi.

“Peningkatan jumlah outlet SPBU yang dapat melayani kebutuhan BBM non subsidi ini menjadi salah satu faktor penting untuk mengantisipasi terbatasnya kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan dalam APBN 2013, khususnya untuk solar subsidi,” tegas Hanung.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir di Jakarta, Minggu (14/4) mengungkapkan, sebelumnya unit SPBU hanya tersedia sebanyak 4.582. “Ada penambahan 200 unit SPBU, termasuk Pertamax dan Pertamax Plus maupun solar non-subsidi,” imbuh Ali. (gam/bud)

nya di Jalan Gadung Surabaya. Kedatangan Said disambut hangat dan penuh kekeluargaan oleh salah satu tokoh berpengaruh ini meski keduanya baru pertama kali bertatap muka.

“Sebagai orang Madura, wajib bagi saya sowan kepada tokoh Madura apapun langkah yang saya tempuh. Karena itu saya mohon doa restu ke H Ali Badri agar perjalanan saya ke depan berjalan lancar. Itu etika.

Saya jadi politisi beretika,” kata Said kepada wartawan di kediaman Ali Badri.

Yang menarik, saat Said Abdullah meladeni pertanyaan wartawan, tiba-tiba seekor kupu-kupu cantik berwarna biru tua, hinggap di baju H Ali Badri. Sontak ‘kedatangan’ kupu-kupu tersebut membuat kaget si empunya baju. Dengan wajah sumringah dan setengah berbisik, Ali Badri memberitahukan hal itu ke Said Abdullah. Kemudian, kepada wartawan, Ali Badri mengatakan dalam tradisi orang Madura, jika didatangi kupu-kupu pertanda kedatangan tamu istimewa dan membawa berkah.

“Masya Allah, ini pertanda baik Pak Said, ini pertanda baik,” kata Ali Badri berkali-kali sembari mengagumi keindahan kupu-kupu tersebut. Kedua tokoh ini lantas saling membisikkan sesuatu, entah apa itu. Namun keduanya berkali-kali meminta tolong kepada wartawan untuk mengabadikan kupu-kupu yang terganggu sama sekali mesti di situ banyak wartawan dan rombongan yang lain.

Rencananya, Said maju dalam Pilgub Jatim di usung PDI Perjuangan. Saat ini, DPP PDIP sedang memproses rekomendasi Cagub dan Cawagub dan jika tidak ada halangan, rekomendasi itu akan keluar akhir bulan April. (han/beth)

ering di tengah perbincangan masyarakat ketika menyinggung sikap dan perilaku seseorang muncul ungkapan tentang hati. “Hatinya mulia. Ia tak pernah menolak diminta bantuan. Ringan tangan.” Lalu ketika menggambarkan seseorang yang jika membantu sangat besar, royal disebut dengan ungkapan, “Hatinya besar. Ia santai saja memberikan bantuan dalam jumlah yang sangat banyak.” Yang bergembira, ceria penuh tawa disebut, “Hatinya berbunga-bunga.”

Penggambaran sikap buruk pun sering menyebut soal hati. “Hatinya berbulu. Selalu berpikir negatif tentang orang lain,” kata ungkapan menggambarkan sikap yang selalu buruk sangka, usil pada keberhasilan orang lain. Ketika menyebut seseorang yang kejam, tak memiliki kepedulian, seseorang biasanya disebut tak punya hati. Yang suka dan gampang marah biasanya disebut panas hati.

Ungkapan dan lambang cinta, juga digambarkan dengan hati. “Ia sedang jatuh hati pada seorang gadis manis.”

Atau, kalau lagi putus cinta biasanya disebut sedang patah hati. Yang gelisah, digambarkan hatinya sedang gundah gulana.

Hati selalu dijadikan muara sikap dan perilaku manusia. Apa yang dilakukan manusia, yang terlihat kasat mata dianggap sebagai ekspresi riil suara hati. Bahkan ada ungkapan tajam yang menegaskan bahwa Dengan hati yang bersih manusia kelakuan maakan memiliki nusia ditentukan suara kepekaan hatinya. Jika memahami hatinya bukenyataan ruk, hampir kehidupan pasti sikap kemanusiaan. dan perilakunya buruk.

Yang menarik di luar hati ada peran bernama nurani. Jika hati terkesan bersifat fisik, nurani lebih menggambarkan kejiwaan atau ruh sejati manusia. Hati bisa baik, bisa bersih, juga bisa sebaliknya: lurik, berbulu, penuh duri. Nurani selalu lurus, objektif, benar. Karena itu selalu ada ungkapan dengarkan suara hati nurani. Jika seseorang bersikap dan berpikir berdasarkan suara nuraninya, Ia akan selamat. Suara hati nurani tak pernah bohong.

Idealnya manusia memang harus bersikap berdasarkan suara hati nurani.

Namun untuk sampai tingkatan ini perlu proses panjang; perlu penajaman kepekaan luar biasa. Hanya manusia luar biasa yang sikap dan perilakunya sepenuhnya berdasarkan suara hati nurani.

Bagi manusia kebanyakan mungkin yang mendekati kesempurnaan perilaku sejalan semangat suara nurani adalah pengembangan ekspresi hati yang bersih. Jika belum sepenuhnya mampu bersikap sejalan suara nurani, bagaimana berperilaku sesuai semangat hati yang bersih, sebagai jenjang mencapai tingkatan “suara hati nurani.”

Dengan hati yang bersih manusia akan memiliki kepekaan memahami kenyataan kehidupan kemanusiaan.

Pikiran akan terbuka menerima kebenaran hingga membangkitkan kebijakan, sikap arif dan pada tingkatan lebih jauh bangkitnya sikap kepedulian.

Hati bersih akan mampu membentengi manusia dari hal kurang produktif.

Semangat yang tumbuh selalu pikiran positif dan karya produktif. Kehidupan akan terpampang penuh keindahan hingga menyuntikkan optimisme. Akan merebak dinamika potensi integral manusia yang mengarah kehidupan lebih baik.

Bersikap dan berpikir berlandaskan hati bersih, akan menempatkan manusia pada proporsi ideal yang selalu memberikanm manfaat pada sesama. Sesuatu yang memang sulit namun bisa diupayakan. =

Selai “Hallo. Saya pesan bret jam bret” kata Matrawi pada pelayan room servis sebuah hotel, melalui telpon.

“Apa itu Pak? Tak ada di menu kami,” jawab pelayan.

“Sampeyan ini gimana. Pelayan hotel bintang lima tak ngerti. Tahu bahasa Inggrisnya roti?”

“Bread Pak.” “Selai?”

“Jam Pak?” “Nah kalau roti dikasih selai lalu di atasnya dikasih roti lagi, kan namanya jadi bread jam bread?”

“Ohhhhh....”

Cak Munali

2

SUMENEP

SENIN 15 APRIL 2013 NO. 0096 TAHUN II

PERATURAN DAERAH

Perda Tembakau Harus Berpihak Pada Petani SUMENEP - Dewan Perwakilan Rakyat Sumenep telah selesai membahas raperda tembakau dan saat ini sudah disahkan menjadi perda. Namun, perda tembakau tersebut masih menyisakan pertanyaan dari berbagai kalangan, apakah perda tersebut sudah berpihak kepada petani.

Ketua Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) Eko Wahyudi khawatir perda tembakau tidak sesuai dengah harapan masyarakat Sumenep yang secara keseluruhan adalah berprofesi sebagai petani.

“Jujur, secara tegas kami masih merasa khawatir terhadap perda tersebut, jangan-jangan perda itu akan mengebiri para petani,” terang kepada wartawan Minggu (14/4).

syamsuni/koran madura

Mengundi Nasib Di Pelabuhan. Siti, 63, warga Kalianget setiap hari menjajanan jajanan keliling kepada penumpang kapal di pelabuhan, seperti yang terlihat pada Minggu (14/4). Ibu berusia 63 tahun itu setiap hari mendapatkan penghasilan Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu. “Kadang kalau sepi dagangan saya tak ada yang laku,” keluhnya. Temannya, Sahna, 50, mengaku tetap berjualan meski kadang harus rugi.

“Karena dengan inilah penghasilan kami, mengundi nasib di pelabuhan dengan berharap dagangan laku banyak,” tuturnya. Biaya pendidikan putra-putrinya dibiayai dari menjajakan jajanan tersebut meski terkadang tidak mencukupi.

PSK di Pulau Seribu Pesantren SUMENEP - Beberapa waktu lalu dalam sebuah grup jejering sosial ada orang yang bertanya tentang pub di Sumenep. Pemilik akun orang Madura yang tinggal di luar Madura mengaku menerima informasi, di Kota Sumenep telah dibuka diskotik dan club malam, jam bukanya sampai 3.00 Wib dini hari. “Katanya sih, kalau tidak percaya jam 3 malam disuruh ke sebelah barat terminal baru (Wiraraja) atau dekat pom.

Di sana akan banyak dijumpai cewek-cewek ABG yang pakai celana pendek. Betul tidak ya?” tanya akun itu.

Dari 13 komentar, tidak ada yang menanggapi serius. Koran Madura juga tidak menelusuri kebenaran informasi tersebit. Tapi, Koran Madura mendapati sebuah hotel di Kota Sumekar yang tidak hanya menyediakan jasa penginapan. Lebih dari itu, juga menyediakan jasa pemuas birahi. Saat melakukan penelusuran di hotel tersebut, pekerja seks komersial itu sebagian masih duduk dibangku SLTA dan bangku kuliah. Masing-masing lantai orangnya ber-

beda.

Kabid Rehabiltasi Sosial Dinas Sosial Sumenep Zainurul Qamari tidak membantah di kota seribu pesantren tersebut terdapat PSK dan beberapa tempat yang dijadikan lokalisasi pelacuran. Tempat mereka mangkal selama ini yang teridentifikasi dinsos; Genting Biru di Kecamatan Saronggi, di areal Pantai Slopeng Kecamatan Dasuk, dan di areal Pasar Bangkal Kecamatan Kota. “Beberapa tempat terselubut

sering kami lakukan razia PSK, karena dinilai selama ini masih banyak PSK yang menempatinya,” ungkapnya.

Sepuluh hari yang lalu, dinsos dan Satpol PP melakukan razia di Desa Beluk Kenek Kecamatan Ambunten. Dalam razia tersebut tertangkap 3 pasang PSK yang sedang melakukan hubungan seks, dan saat ini sedang mendapatkan pembinaan. Untuk mencegah semakin maraknya pekerja seks komersial, Satpol PP dalam sebulan sekali melakukan operasi ke rumahrumah kos dan perhotelan. “Sebagai antisipasi maraknya PSK di Kabupaten Sumenep, kami telah melakukan razia bulanan ditempat yang ditengarai masih sering dilakukan operasi oleh PSK,” tutur Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep Abd. Madjid.

Namun, operasi bulanan yang dilakukan Satpol

PP tampaknya tak membuat PSK jera karena yang menjadi sasaran selama ini hanya cafe, rumah kos dan perhotelan. Sementara tempat yang dikenal sebagai lokalisasi pelacuran tidak pernah tersentuh.

Selain itu, pemerintah melakukan pembinaan terhadap PSK yang tertangkap.

“Setalah itu kami mengantarkan ke daerah masing-masing. Namun, apabila masih beroperasi lagi dan dikena razia sampai ketiga kalinya, maka PSK tersebut akan dikenakan sanksi ringan,” kata Nurul.

Dan yang berwenang menjatuhkan sanksi tersebut aparat kepolisian setelah mendapatkan keputusan dari pengadilan.

Sekretaris PCNU Sumenep A Dardiri Zubairi mengatakan, dalam memberantas prostitusi tidak cukup dengan hanya pendekatan spritual dan penegakan hukum semata.

“Karena persoalan PSK itu

PERTANIAN MEROSOT

waran menggiurkan dari dunia maya,” tambahya.

Dardiri juga menyatakan hal sama. “Saya lebih melihat (walaupun juga ada faktor ekonomi), faktor utama banyak pemuda-pemudi, terutama dari kalangan pelajar dan mahasiswa lebih disebabkan oleh tawaran teknologi yang canggih. Sulit dibayangkan ketika para pelajar dihadapkan pada Ipad, BB, dan teknologi lain,” paparnya.

Sehingga, lanjut dia, itu menjadi penanda simbol anak muda sekarang. Alatalat komunikasi yang canggih mereka terima tanpa ada pengawasan dan kontrol dari pihak-pihak terkait. “Maka mudah bagi mereka menjadikan itu semua sebagai gaya hidup mereka. Ketika sudah gaya hidup, mereka dituntut untuk selalu punya uang dan uang, maka tak menutup kemungkinan jalan pintas menjadi solusi,” papar Dardiri. (sym/athink/ edy/mk)

Eko Wahyudi

Ketua Kaukus Mahasiswa Sumekar Jika perda tersebut saat disosialisasikan ditemukan pasal yang tidak berpihak kepada petani tembakau, pihak terkait harus bersedia untuk mengubahnya. “Kami ingin, perda yang berkenaan dengan tata niaga tembakau tersebut benar-benar menjadi tolak ukur bagi petani tembakau, karena sudah terlalu sering para petani tidak merasakan hasil baik dari pertanian tembakau. Malah bukan untung, tetapi buntung,” imbuhnya.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengatakan, bahwa perda tentang tembakau sudah dinyatakan selesai, hanya tinggal menunggu waktu untuk disosialisasikan kepada petani. Menurut Bambang, tidak ada yang merasa dirugikan selagi sesuai dengan aturan yang ada.

“Salah satu aturan yang tertera dalam perda tersebut adalah bahwa yang mesti ikuti oleh petani seperti aturan mengenai harga, berat tikar yang menjadi bungkus tembakau lengkap dengan kisaran sekian kilogram, beratnya juga harus sekian. Artinya, harus sesuai dengan aturan yang ada di dalam perda.

Kalau tidak sesuai dengan aturan, maka akan ada sanksinya,” jelas Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Bambang Prayogi. (sym/mk)

DUGAAN MARK UP LAHAN SEKOLAH

Petani Keluhkan Hasil Budidaya SUMENEP – Petani mengeluhkan hasil budidaya tanaman padi yang merosot jauh dari musim tanam sebelumnya. Minimnya hasil produksi akibat cuaca ekstrem yang belakangan ini sering melanda Kabupaten Sumenep. Petani harus melakukan siasat untuk tidak banyak rugi.

Purami, 35, Warga Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding, mengaku tidak puas terhadap hasil budidaya tanaman padi yang diharapkan mampu memberikan hasil lebih banyak dari musim panen sebelumnya. Perkiraan tersebut meleset dari yang diharapkan. “Hasil panen padi kali ini sangat tidak sesuai dengan harapan kami sebelumnya,” ungkapnya.

Pada musim tahun kemarin dirinya bisa menghasilkan 30 sak pagi, tapi kali ini hanya dapat 15 sak.

“Dibandingkan dengan hasil yang sebelumnya maka panen saat ini sangat jauh, dimusim panen sebelumnya kami dapat menghasilkan sebanyak 30-35 sak dalam satu musim, namun saat ini hanya bisa menghasilkan 15 sak itupun masih kotornya,” ungkapnya.

Untuk mengembalikan

menjadi realitas yang sulit diberantas jika tidak ada gerakan kolektif dari pihakpihak terkait, baik pemerintah, organisasi keagamaan, sekolah, terutama adalah lingkungan keluaraga,” kata penulis buku Rahasia Perempuan Madura.

Berbeda dengan itu, Pengurus Pondok Pesantren Annuqayah KH. Moh Husnan A Nafi’ mengatakan, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja untuk para PSK jika serius ingin memberantas tindak prostitusi di Sumenep. "Mereka masuk menjadi perempuan malam lantaran mereka tidak berdaya secara ekonomi, sehingga mereka terpaksa harus masuk pada dunia tersebut demi menghasilkan uang,” ujarnya.

Husnan juga menyebutkan bahwa ada faktor lain seperti pengaruh kecanggihan teknologi dengan situssitus porno yang disediakan internet. “Sehingga mereka terpengaruh dengan ta-

Kami ingin, perda yang berkenaan dengan tata niaga tembakau tersebut benarbenar menjadi tolak ukur bagi petani tembakau, karena sudah terlalu sering para petani tidak merasakan hasil baik dari pertanian tembakau.

Malah bukan untung, tetapi buntung

saiful bahri/ant

PANEN TERAKHIR. Sejumlah buruh memanen padi. Petani padi di Madura memasuki masa panen kedua atau panen terakhir dalam musim tanam tahun ini, karena 90 persen lahan di Madura adalah tadah hujan dan untuk selanjutnya lahan tersebut dipersiapkan untuk menanam tembakau. modal yang telah dikeluarkan, janda tersebut melakukan budidaya lagi,

dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih melimpah. “Ya kami ter-

paksa melakukan penanaman padi lagi, walaun kami harus menanam tembakau nantinya,” katanya.

Purami menuturkan, kegagalan panen saat ini merupakan kegagalan pertama kali sejak ia melakukan budidaya tanaman padi akibat sering angin.

“Ketika pas padi sudah beranjak tua, angin sangat kencang sehingga padi milik warga disini banyak yang roboh dan membusuk,” ungkapnya. Dan terpaksa harus panen lebih awal.

Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep Bambang Heriyanto mengakui petani gagal panen.

“Memang dalam musim kali ini ada penurunan perolehan padi dari tahun sebelumnya, “ ungkapnya Menurunnya produksi padi juga disesbkan lahan yang makin menyempit.

Pada musim tahun 20112012 lahan untuk padi terdapat 30.135 herktar, sedangkan pada musim tanam 2012-2013 menurun menjadi 29.239 haktar.

Bambang menargetkan hasil produksi 7,12 ton perhektar, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya 7,07 ton perhektar. (edy/mk)

Kejari Belum Tetapkan Terangka

SUMENEP – Belum adanya kejelasan penyelidikan kasus dugaan mark up lahan SMAN Batuan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep ternyata menuai kritik. Ach. Novel, pengamat hukum Sumenep mendesak Korp Adhyaksa untuk meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan. Otomatis, segera memunculkan adanya tersangka.

Ach Novel menjelaskan, kasus dugaan mark up lahan sudah agak lama menggelinding di kejari Sumenep. Namun, sampai saat ini ternyata masih berkutat di penyelidikan saja. ”Kami minta kejari tidak menggantung kasus ini.

Tidak seperti kasus-kasus lain yang ditangani kejari dan belum ada kejelasan,” katanya.

Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) ini mengungkapkan, kejari sudah banyak memeriksa saksi dan mengumpulkan alat bukti. Tapi, ternyata tetap saja. ”Kami minta kejari untuk

segera menuntaskan kasus itu.

Yakni, dengan meningkatkan status ke penyidikan dengan adanya tersangka,” ucapnya.

Pihaknya meminta kejari tidak main mata dengan dinas pendidikan (disdik) selaku pelaksana dari pembelian lahan SMAN Batuan itu, Sehingga, penyelidikan yang dilakukan bisa berlangsung objektif. ”Kami minta kejari untuk serius menangani kasus ini. Sehingga bisa dituntaskan,” ujarnya.

Namun, apabila memang tidak ada alat bukti yang cukup hendaknya tidak digantung. Yakni, pihaknya meminta untuk dihentikan saja. ”Kalau tidak cukup bukti dihentikan. Namun, kalau cukup bukti silahkan ditetapkan tersangkanya. INi pertaruhan kejari kepada public. Sebab, banyak kasus yang tidak tuntas selama ini, seperti raskin dan lainnya,” ungkapnya Advokat senior ini.

Kajari Sumenep Bambang Hartoto menjelaskan, pihaknya cukup serius menangani

kasus dugaan mark up lahan ini. Bahkan, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. ”Hanya saja, memang bukti yang dikantongi belum cukup untuk menetapkan tersangka,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan, salah satunya melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Kalau memang nanti ada cukup bukti adanya dugaan mark up lahan, maka pihaknya memastikan untuk menaikkan status ke penyidikan. ”Kalau memang bukti cukup pasti ada tersangka,” ungkapnya.

Kejari Sumenep melakukan serangkaian penyelidikan atas dugaan dugaan mark up lahan SMAN Batuan itu. Sebab, diduga lahan itu dibeli dengan harga yang cukup tinggi, diduga tidak sesuai dengan NJOP (nilai jual objek pajak). Lahan itu dibeli dengan dana APBD Sumenep senilai kurang lebih Rp 1,5 miliyar. (yat)

SUMENEP Said Abdullah Institute Gelar Reses dan Jalan Santai

PELEPASAN. Said Abdullah, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI melepas langsung peserta jalan santai yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke 40 di Kecamtaan Dasuk Sumenep, Minggu (14/4).

SUMENEP-Dalam rangka memperingati hari ulang tahun PDI perjuangan yang ke 40, DPC PDI Perjuangan Sumenep bersama Said Abdullah Institute menggelar acara jalan santai di kecamatan Dasuk Sumenep.

Tepat pukul 07.00 WIB para peserta dilepas langsung oleh Said Abdullah, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Jalan santai ini diberangkatkan dari halaman Pondok Pesantren Nurul Huda Dusun Pengelen Desa Kerta Timur Kecamatan Dasuk menuju pasar kecamatan setempat. Setelah itu peserta berputar melewati jalan desa setempat dan finis kembali di halam Pondok Pesantren yang diasuh oleh Ustadz Syamsul A. Rizal ini.

Dalam acara yang diikuti ribuan peserta yang terdiri dari siswa dan masyarakat umum ini, Panitia memberi-

3

SENIN 15 APRIL 2013 NO. 0096 TAHUN II

kan berbagai macam doorprize. Sejak dari uang Tunai hingga sepeda Gunung, Kulkas dan juga Televisi.

Hunain Santoso, Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep mengatakan, acara ini digelar untuk memberikan hiburan dan mempererat silaturrahmi di tengah-tengah Masyarakat Dasuk. Di tengah kesibukan masyarakat dalam masa panen padi, hiburan seperti jalan sehat dipandang sangat tepat untuk memupuk kebersamaan.

"Hiburan itu penting untuk menghilangkan kepenatan, dan akan lebih bagus lagi jika hiburan tersebut dilakukan secara bersama-sama seperti jalan sehat ini. Jadi selain untuk menghilangkan penat dan stress, juga bisa memupuk silaturrahmi dan kebersamaan". ujar Hunain.

Lewat acara ini ia berharap, kerukunan dan keguyuban di

tengah-tengah masyarakat dapat makin eret terjalin. Sebab menurut Hunain, tanpa adanya rasa kebersamaan dan silaturrahim, akan sulit tercipta keharmonisan.

Selain jalan sehat, di tempat yang sama panitia juga menggelar acara serap aspirasi bersama MH. Said Abdullah selaku anggota DPR RI. Dalam acara ini, para kepala desa dan guru ngaji se kecamatan Dasuk berkumpul untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di kecamatan setempat. Mereka berharap ada jalan keluar yang bisa dilakukan pemerintah untuk menanggulangi berbagai persoalan tersebut.

Selain menampung berbagai macam masukan dan saran, Said juga juga memperkenalkan calon-calon anggota legislatif yang akan diusung DPC PDI Perjuangan Sumenep. Di antaranya adalah Hunain Santoso. Ketua DPC PDI Perjuangan yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumenep ini diperkenalkan kepada hadirin untuk maju sebagai Calon Anggota Legislatif di tingkat Jawa Timur pada pemilu legislatif 2014 mendatang.

Selain Hunain, beberapa nama juga diperkenalkan sebagai calon anggota legislatif tingkat kabupaten Sumenep yang akan diusung di Daerah Pemilihan (Dapil) setempat, yakni dapil empat (Kecamatan Dasuk, Ambunten, Rubaru dan Pasongsongan). Nama-nama tersebut antara lain H. Syamsul A. Rizal, Edy Sucipto, Sherly Puspitasari, Massidah dan Zainal. (beth)

NELAYAN HILANG

DPR RI Janji Bantu Keluarga Korban

beth/koran madura

KUNJUNGAN. Said Abdullah, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengunjungi keluarga korban ABK yang hilang. Beliau juga berkomitmen untuk membantu mereka.

SUMENEP- Anggota DPR RI Said Abdullah juga berkomitmen untuk membantu persoalan yang dihadapi keluarga enam nelayan Pulau Sapeken yang hilang sejak delapan bulan silam. Minggu (14/4) siang, Said mengunjungi keluarga korban yang sejak beberapa hari tinggal

di salah satu rumah kerabatnya di komplek perumahan PGRI Kelurahan Pabian Kecamatan Kota Sumenep.

Kepada mereka, Said memberikan suntikan semangat dan membesarkan hati mereka untuk tabah menghadapi cobaan yang

sedang menimpa. "Kita semua ikut berduka atas apa yang menimpa keluarga ibu, marilah bersabar, sampeyan semua tidak sendiri, saya sebagai wakil rakyat akan melakukan sesuatu yang bisa meringankan beban sampeyan" ucapnya sambil men-

yalami mereka.

Menurut Politisi PDI Perjuangan, persoalan kewajiban perusahaan tempat para nelayan yang hilang itu bekerja, seperti janji pembayaran gaji, ia mengaku tidak bisa ikut campur. Sebab hal itu adalah persoalan internal perusahaan. "Saya insya Allah akan membantu mengkomunikasikan persoalan laporan melarikan kapal terhadap Mabes Polri yang kemudian berujung penetapan tersangka terahadap korban," ujar putra Madura yang sedang digadang-gadang jadi cagub Jatim.

Beberapa hari lalu, enam keluarga korban nelayan yang hilang mendatangi Mapolres Sumenep dan Gedung DPRD. Mereka meminta dukungan atas penetapan suami mereka sebagai tersangka pembawa kabur kapal oleh perusahaan Samuderah Indah Bahari GT 34 milik perusahan UD Bali Minatama. (beth)

4

PAMEKASAN

SENIN 15 APRIL 2013 NO.0096 | TAHUN II

BADAN USAHA MILIK DAERAH

Dewan Pertanyakan Kinerja BUMD

LATIHAN KERAPAN SAPI. Seorang joki memacu sapi kerapan, saat latihan rutin, di Lapangan Pakong, Durbuk, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Latihan yang digelar dua kali dalam seminggu itu, dimaksudkan untuk menjaga performa sapi kerapan, ketika tidak ada event dalam jangka agak lama.

Komisi A Nilai Biaya Pilkades Gagah Tidak Rasional PAMEKASAN- Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, menilai biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gagah, Kecamatan Kadur, Pamekasan tidak rasional dan terkesan ditinggikan.

Panitia diminta melakukan perbaikan anggaran tersebut dengan membuang alokasi yang tidak penting dan tidak dibutuhkan dalam Pilkades.

Panitia Pilkades Gagah, Kecamatan Kadur menetapkan anggaran Pemilihan Kepala Desa setempat sebesar Rp. 96.192 juta. Padahal jumlah hak pilih di desa itu sebanyak 722 hak pilih.

Seharusnya, jika dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati (perbub) nomor 30 tahun 2013 yang menetapkan biaya Pilkades sebesar Rp.40 ribu dikalikan jumlah hak pilih dalam satu desa, biaya pemilihan pimpinan pemerintahan desa di Desa Gagah sebesar

rapat dengar pendapat bersama Panitia Pilkades Gagah, meminta panitia menghapus anggaran yang dipandang tidak perlu tersebut. Terutama tunjangan untuk Komisi A dan

pejabat Bapemas dan Pemdes.

“Kami tidak minta ada anggaran itu. Karenanya, tolong anggaran itu dihapus,” kata Suli.

Suli juga memita agara Bap-

Rp. 28,9 juta.

Membengkaknya biaya Pilkades Gagah yang ditetapkan oleh panitia, karena di anggaran biayanya mencantumkan beberapa anggaran belanja yang dipandang tidak perlu.

Diantaranya pembelian satu set komputer honor kunjungan Komisi A DPRD Pamekasan, honor kunjungan Kepala sekertaris dan staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas dan Pemdes) serta tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat yang nilainya mencapai jutaan rupiah.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris, dalam

emas dan Pemdes sebagai bagian dari tim pengarah tingkat kabupaten untuk mengevaluasi anggaran tersebut. Sebab, kata dia, sekalipun panitia diperbolehkan menetapkan anggaran diatas ketentuan Peraturan Bupati, namun anggaran disusun secara wajar dan rasional.

Anggota Komisi A lainnya, Agus Sujarwadi meminta agar panitia Pilkades Gagah kembali ke Peraturan Bupati dan sekalipun menaikkan anggaran, tidak terlalu jauh dari ketentuan yang sudah ditetapkan.

“Meskipun diturunkan hingga Rp. 80 juta, itu masih terlalu jauh dari ketentuan di dalam Perbup. Sebab, hak pilih di desa itu hanya pada kisaran 700 hak pilih,” katanya.

Ketua Panitia Pilkades Gaga, Hosnan, berjanji akan mengevaluasi Rencana Anggaran Biaya yang sudah ditetapkan. Dia juga akan berupaya menurunkan biaya itu agar lebih rasional. (afa/muj)

PAMEKASANKomisi B DPRD Pamekasan kembali menyoal kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT. Aneka Usaha Mekasan Makmur. Sebab, sejak dibentuk setahun lalu, dinilai belum memberi kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua Komisi B, Hosnan Ahmadi, Minggu (14/4), mengatakan, pengelola badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan itu harusnya bisa bergerak cepat dalam membentuk anak perusahaan agar benar-benar menjadi induk perusahaan (Holding Company), yang bisa menopang pembangunan di Pamekasan.

Menurutnya, dibanding perusahaan milik kabupaten lain di Madura, pengelolaan BUMD di Pamekasan itu masih tergolong lamban, karena belum mampu menunjukkan hasil.

“BUMD Pamekasan ini masih kalah dengan Sampang dan Sumenep. Pamekasan ini harusnya bisa bergerak cepat,” katanya.

Dijelaskan, yang rencananya akan bergerak di bidang jasa perbankan itu sudah menerima penyertaan modal sebesar Rp. 2 miliar dari APBD setempat. Namun ia mengaku heran karena sampai kini jenis usaha itu belum dijalankan.

Hosnan berharap, PT Aneka Usaha Mekkasan Makmur itu benar-benar bisa menunjukkan hasil yang positif dengan sokongan dana dari APBD. Selain bergerak di bidang jasa perbankan, pihaknya berharap perusahaan tersebut bisa menjalankan jenis usaha lain, seperti di bidang minyak dan gas bumi (Migas).

Sebelumnya, Direktur Utama PT Aneka Usaha Mekasan Makmur, Suhartono, membantah perusahaannya lamban dalam mengelola usaha. Sebab, setiap tahapan dibutuhkan waktu cukup lama, terutama yang berkaitan dengan legalitasnya.

Dia menjelaskan, untuk pengurusan akta notaris BUMD, dibutuhkan waktu sekitar enam bulan karena harus mengajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan Surat Keputusan pengangkatan direksi dari Bupati Pamekasan, baru diterima pada

Januari tahun lalu.

Menurut Suhartono, pihaknya sedang memproses pembentukan anak perusahaan berupa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Pembentukan BPRS itu masih dalam proses pengajuan ke Bank Indonesia (BI) yang ditargetkan bisa dijalankan tahun ini.

Setelah lolos verifikasi BI, pihaknya tinggal mengurus legalitas bank tersebut agar segera dioperasikan.

Jenis usaha lain yang akan digarap yaitu di bidang pengelolaan Migas, meski bukan dalam hal eksplorasinya.

“Dalam perbankan ini ada hal khusus, prosesnya ketat karena melalui BI, fit and propertesnya melalui BI, dan kami sudah menyiapkan komponen untuk diajukan,” katanya.

Modal dasar yang harus dimiliki BPRS, kata Suhartono, adalah minimal Rp 8 miliar. Ia oprimis kebutuhan dana ini dapat terpenuhi melalui penyertaan modal dari pemerintah kabupaten setempat serta dari pihak ketiga.

Modal dasar yang harus dimiliki BPRS, kata Suhartono, adalah minimal Rp 8 miliar. Ia oprimis kebutuhan dana ini dapat terpenuhi melalui penyertaan modal dari pemerintah kabupaten setempat serta dari pihak ketiga.

Ia menambahkan, meski anak perusahaan BUMD ini belum terbentuk, pihaknya sedang menjalankan bisnis dibidang jasa freon AC dengan produk pertamina, yang bisa menghemat listrik antara 36-40 persen.

Selain bisa menghemat listrik, pergantian freon dengan produk tersebut juga ramah lingkungan sekaligus mendukung dalam menekan pemanasan global (global warming). (uzi/muj)

UJIAN NASIONAL

Dinas Pendidikan Pastikan Tidak Ada Paket UN yang Hilang PAMEKASAN: Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan memastikan tidak ada paket Ujian Nasional (UN) yang hilang, karena dua paket yang sebelumnya dikabarkan hilang sudah ditemukan.

Dua paket itu berisi 40 lembar soal ujian materi Bahasa Indonesia untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Pakong itu sebelumnya dikabarkan hilang. Sebab, pada saat pendistribusian.

Seharusnya, sekolah kejuruan di Pakong itu menerima sembilan paket, namun yang diterima hanya tujuh paket.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pamekasan, Mohammad Tarsun, Minggu (14/4), mengatakan kasus tersebut sudah selesai karena dua paket Unas tersebut ternyata tidak hilang dan sudah didistribusikan ke Polsek Pakong.

“Tidak ada yang hilang.

Semuanya sudah selesai dan dua paket yang dikabarkan hilang itu saat ini sudah ada di Polsek Pakong,” kata Tarsun.

Ia menyatakan, masalah tersebut bukan karena kesalahan saat dilakukan pemilahan, namun murni akibat kelalaian

petugas di percetakan.

Tarsun mengatakan, Disdik Pamekasan sudah melaporkan masalah itu ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, karena sebelumnya, pada saat mengira kedua paket itu hilang, Dinas Pendidikan Pamekasan sudah terlanjur lapor dan meminta untuk diganti.

Masalah kekurangan dan tertukarnya soal ujian, kata dia, merupakan salah satu kasus yang perlu diantisipasi.

Sebab, kasus tersebut pernah terjadi di Pamekasan pada Unas tahun lalu.

Pada pelaksanaan ujian nasional di SMAN 1 Pamekasan materi soal yang diterima adalah materi pelajaran Ilmu Pendidikan Sosial (IPS), padahal seharusnya Ilmu Pendidikan Alam (IPA).

Panitia terpaksa melakukan langkah cepat berupa menggandakan soal yang dibutuhkan dengan cara foto kopi dengan pengawalan petugas kepolisian.

Hal serupa juga terjadi di SMK Nenger 1 Pamekasan pada Unas tahun yang sama.

Saat itu, mata ujian yang seharusnya diedarkan adalah Bahasa Indonesia, namun

yang diterima para peserta adalah Ilmu Pengetahuan Sosial. Sehingga, seluruh naskah yang sudah terlanjur beredar itu ditarik kembali.

Sementara itu, Ujian Nasional tingkat SMA dan yang sederajat di Pamekasan tahun ini akan diikuti oleh 10.329 peserta sesuai Daftar Nominasi Tetap (DNT), yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Rincianya, untuk SMA sebanyak 3.069 peserta, Madrasah Aliyah sebanyak 5.174 peserta dan SMK sebanyak 2.086 peserta.

Para peserta ujian nasional tersebut, tersebar di 123 penyelenggara dan 66 penggabung, termasuk peserta UN SMA Luar Biasa dan peserta paket C yang tersebar di 13 kecamatan di Pamekasan.

Sementara tiga orang calon peserta yang sebelumnya juga diajukan oleh Dinas Pendidikan Pamekasan, dicoret dari DNT karena usianya sudah melampaui standar yang ditentukan pemerintah.

Namun, untuk memberikan hak atas pendidikan bagi ketiganya, Dinas Pendidikan setempat menawarkan untuk

diikutkan dalam program Paket B dan Paket C. Sementara berdasarkan catatan yang diterima dari

Bagian Humas dan Protokoler Pamekasan, jajaran Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA) yang dipimpin Bupati

Pamekasan, Kholilurrahman, akan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah lembaga penyelenggara Ujian

Nasional. Pemantauan itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan ujian berlangsung dengan tertib. (afa/muj)

PAMEKASAN

Sebuah Jembatan Antar Kecamatan Nyaris Ambruk PAMEKASAN- Sebuah jembatan beton ukuran 2 x 4 meter yang menghubungkan Desa Cenlecen, Kecamatan Pakong, Pamekasan dengan Desa Karang Sokon, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep nyaris ambruk.

Kondisi jembatan itu nyaris tidak bisa dilalui termasuk oleh pejalan kaki sehingga memaksa para pelajar yang biasa memanfaatkan jembatan itu, harus menempuh jalur alternatif dengan jarak 3 km lebih jauh.

Selain itu, jembatan yang merupakan akses pertanian dan perekonomian warga setempat tersebut juga memaksa petani dan warga untuk menempuh jalur alternatif hingga harus mengeluarkan biaya lebih tinggi.

Kondisi jembatan itu sangat memperihatinkan karena konstruksi bangunan sudah lapuk. Warga setempat meny-

5

SENIN 15 APRIL 2013 NO.0096 | TAHUN II

iasatinya dengan memasang tiang penyanggah yang terbuat dari bambu agar tidak ambruk total. Meski demikian, warga setempat enggan melintasinya karena kawatir ambruk saat dilalui.

Kepala Desa Cenlecen Mohammad Salman, Minggu (14/4), menjelaskan, jembatan itu dibagun sekitar tujuh tahun lalu secara swadaya, tanpa bantuan dana dari pemerintah. Kala itu, dana yang terkumpul sangat minim, sehingga tidak mampu membangun jembatan yang layak dan kokoh.

“Dana yang terkumpul saat itu sekitar Rp 20 juta.

Masyarakat bahu membahu, menyumbang semen, batu, uang, dan tenaga,” katanya.

Seharusnya, kata Salman, jembatan tersebut dibangun dengan sepanjang 2 x 10 meter, sesuai lebar sungai. Namun karena keterbatasan anggaran, warga setempat hanya mampu membangun sesuai kemampuan.

Saat itu, warga menyiasati dengan mempersempit lebar sungai dengan mendekatkan jarak tiang penyanggah jembatan. Namun karena aliran sungai cukup deras, kaki jembatan rusak tergerus arus sungai hingga nyaris ambruk.

Salman meminta pemerintah kabupaten setempat agar segera memperbaiki jembatan tersebut agar bisa dimanfaatkan lagi oleh warga setempat.

Ia memperkirakan, perbaikan jembatan tersebut akan menelan biaya sekitar Rp. 200 juta. (uzi/muj)

PILKADES

25 Desa Gelar Pilkades Serentak

PAMEKASAN - Sebanyak 25 desa di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Minggu (14/4) menggelar pemilihan kepada desa secara serentak.

“Proses pemilihan mulai sekitar pukul 07.00 WIB dan saat ini sebagian desa sudah ada yang melakukan perhitungan bahkan ada yang telah selesai,” kata Ketua Komisi A DPRD Pamekasan Suli Faris, Minggu sore.

Pada pelaksanaan pilkades serentak di 25 desa se-Kabupaten Pamekasan ini, komisi A DPRD Pamekasan melakukan pemantauan secara langsung ke sejumlah desa. Antara lain di Desa Teja, dan Desa Laden, Kecamatan Kota, Desa Bunder, Kecamatan Pademawu dan Desa Tentenan Timur, Kecamatan Larangan.

Suli menjelaskan, proses pelaksanaan pilkades umumnya berjalan lancar, aman dan tidak ditemukan adanya gangguan yang berarti.

“Pemantauan yang dilakukan komisi A secara menyebar dan kebetulan saya mendapat bagian di empat desa itu,” katanya menjelaskan.

Ia menambahkan, berdasarkan laporan yang dis-

ampaikan anggota komisi A lainnya yang juga melakukan pemantauan di lokasi berbeda di Kabupaten Pamekasan, pelaksanaan pilkades hingga Minggu (14/4) sore berlangsung lancar.

Pelaksanaan pilkades secara serentak di Kabupaten Pamekasan ini dimaksudkan untuk menekan terjadinya praktik perjudian saat pelaksanaan pemilihan, sebagaimana sering terjadi selama ini. Selain itu, juga untuk menghemat anggaran biaya pemilihan.

Suli menjelaskan pada tahun 2013 ini sebanyak 92 kepala desa berakhir masa jabatanya, termasuk 25 diantara yang melaksanakan pilkades kali ini.

Sementara, untuk mengamankan pelaksanaan pilkades serentak di 25 desa itu, petugas kepolisian Polres Pamekasan menerjunkan sebanyak 500 personel, gabungan dengan polsek jajaran di masing-masing kecamatan.

“Berdasarkan laporan yang disampaikan masingmasing polsek jajaran, pelaksanaan pilkades sesuai harapan dan bisa berlangsung dengan aman dan lancar,” kata Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman. (ant/mk)

PEMILU

KPU Gelar Sosialisasi Terbuka Pilkada Jatim

AKSI ANTI PREMANISME. Sejumlah warga menamakan dirinya Masyarakat Yogya Anti Kekerasan menggelar aksi di Jl. Malioboro, Yogyakarta. Dalam aksinya mereka menolak adanya aksi premanisme di Yogyakarta dan meminta aparat penegak hukum untuk membasmi keberadaan preman agar tercipta suasana yang kondusif di masyarakat.

BAHAN BAKAR LANGKA

DPRD Minta Pemkab Segera Atasi Kelangkaan Elpiji Pamekasan - Komisi B DPRD Pamekasan, Jawa Timur, meminta pemkab setempat segera mengatasi kelangkaan elpiji tabung 3 kilogram yang terjadi di wilayah itu dalam

sepekan terakhir ini.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Achmadi, Sabtu (13/4) mengatakan pemkab perlu segera berkoordinasi dengan pihak Pertami-

na agar persoalan kelangkaan elpiji segera teratasi.

“Kami minta pemkab bisa segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina, karena elpiji ini menyangkut kebutuhan

masyarakat luas,” kata dia.

Hosnan mengatakan kelangkaan elpiji bersubsidi di Pamekasan itu lebih disebabkan karena kebutuhan masyarakat meningkat, sedangkan pasokan dari pihak Pertamina tetap.

“Beberapa waktu lalu kami memang berkoordinasi dengan pemkab, yakni Bagian Perekonomian dan disana terungkap bahwa jatah distribusi elpiji belum mencukupi kebutuhan masyarakat,” kata politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan ini menjelaskan.

Selain elpiji, kata dia, pemkab juga perlu meminta tambahan distribusi bahan bakar minyak (bbm) jenis solar yang sejak dua pekan terakhir ini juga sering kekurangan.

Hosnan menjelaskan, saat ini sebagian nelayan di Pamekasan banyak yang tidak melaut akibat kekurangan bahan bakar minyak jenis solar.

“BBM yang digunakan para nelayan untuk melaut itu kan solar. Nah, di Pamekasan ini solar sudah sering kekurangan. Terutama di pom nelayan di Desa Branta, Kecamatan Tlanakan,” katanya

PAMEKASAN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, mulai mensosialisasikan tahapan Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub-Jatim) 2013 secara terbuka.

Sosialisasi yang digelar di Eks. Stasiun PJKA Pamekasan Sabtu (13/4) malam, melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pengurus Partai Politik (Parpol), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta sejumlah instansi pemerintah.

Anggota KPU Pamekasan, Agus Kasiyanto, menjelaskan, sosialisasi yang digelar serentak di seluruh kabupaten dan kota se Jawa Timur itu sengaja digelar agar masyarakat bisa mengetahui tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU propinsi, Pilgub Jatim akan digelar pada Agustus 2013.

Tahapan pelaksanaan Pilkada Jatim, sebenarnya telah dimulai sejak penyerahan data daftar potensial penduduk pemilih pemilu (DP4) awal bulan ini. Akan tetapi, pelaksanaan sosialisasi terbuka kepada masyarakat baru dimulai.

Menurut Agus, sosialisasi Pilkada terbuka itu merupakan tahap awal dan selanjutkan akan digelar oleh panitia penyelenggara pemilu di masing-masing kecamatan dengan pola beragam.

“Sosialisasi ini nanti akan lanjutkan kepada masyarakat secara luas, agar tahapan Pilgub Jatim ini bisa diketahui masyarakat,” katanya.

Untuk menarik minat masyarakat, KPU Pamekasan mengemas sosialisasi ini dengan menampilkan hiburan musik dangdut serta kuis berhadiah.

Itu dimaksudkan, agar masyarakat bisa mengikuti acara sampai selesai, sehingga informasi tentang Pilkada Jatim bisa tersampaikan dan masyarakat memahami tentang peran dan tanggung jawab KPU dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam sosialisasi itu, Bupati Pamekasan, Kholilurrahman serta Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman tidak nampak hadir di lokasi. (uzi/muj)

menjelaskan.

Sementara kelangkaan elpiji tabung 3 kilogram ini juga menyebabkan harga jual elpiji bersubsidi itu di pasaran kini melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp12.750 per tabung.

Saat ini harga elpiji tabung 3 kilogram antara Rp13.500 hingga Rp15.000 per tabung.

Saat ini harga elpiji tabung 3 kilogram antara Rp13.500 hingga Rp15.000 per tabung.

“Itupun sulit untuk mendapatkan jatah beli. Soalnya begitu tabung datang, warga langsung berebut untuk membeli,” kata salah seorang pengguna elpiji tabung 3 kilogram di Jalan Kabupaten Pamekasan, Mutmainnah menuturkan. (ant/mk)

SOSIALISASI PEMILU 2014. Seorang petugas KPU Kota Bogor membuka penutup baliho dalam kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota Bogor (Pilwalkot) 2013 dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di halaman GOR Pajajaran, jalan Pemuda, Kota Bogor, Jabar.

6

SAMPANG

SENIN 15 APRIL 2013 NO.0096 | TAHUN II

UJIAN NASIONAL

UN SMA Tak Terpengaruh Genangan Air SAMPANG – Meski sisa banjir masih menggenangi Kota Sampang, diantaranya terjadi di lokasi langganan banjir seperti jalan Imam Bonjol, Suhadak, Melati, dan jalan Panglima Sudirman, bahkan genangan air banjir meluap hingga ke jalan Trunojoyo di depan monumen Trunojoyo Sampang, pelaksanaan Ujian Nasional tetap akan dilangsungkan di Sampang.

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMA maupun sederajat di Kota Bahari tersebut tetap akan berlangsung mulai hari ini, Senin (15/4) hingga Kamis (18/4) mendatang.

Berbeda dengan 11 propinsi yang tertunda karena keterlambatan distribusi berkas soal-soal UN. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Sumadi melalui Kabid Kurikulum, Abi Kusno mengatakan meski banjir kali ini tidak seperti kejadian sebelumnya. Dalam proses Ujian Nasional tingkat SMA dan sederajat

yang dijadwalkan mulai tanggal 15 hingga 18 April akan tetap dilaksanakan.

Ia juga menjelaskan, tidak ada penundaan maupun perlakuan khusus terhadap apa pun, termasuk akibat bencana banjir.

“UN akan tetap berlangsung sesuai jadwal, tidak ada penundaan, kalau misalnya terjadi banjir besar lagi, kita akan pindahkan ke sekolah lain yang tidak terkena banjir,” jelas Abi melalui jaringan selulernya, Minggu (14/4).

Lanjut Abi, untuk sekolah penyelenggara UN tahun 2013 yang sering terendam banjir ada dua sekolah, di antaranya SMK Negeri 1 Sampang dan SMA Darussahid Kota Sampang.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 1 Sampang, Irianto menuturkan, untuk mengantisipasi terjadinya banjir pada waktu pelaksanaan UN, pihaknya akan berkoordinasi dengan sekolah lain yang jauh dari lokasi banjir. Namun, beruntung saja, saat ben-

cana banjir besar yang melanda Kota Sampang Senin (08/4) kemarin, ratusan kartu ujian nasional untuk siswanya bisa diamankan dari genangan banjir.

“Kami tetap akan melakukan koordinasi dengan sekolah lain yang jauh dari banjir, sehingga nantinya jika terjadi banjir lagi saat pelaksanaan UN, semua peserta akan kami pindahkan ke sekolah lain yang tidak terkena banjir,” ujarnya.

Rian Ardiansyah (18), salah satu siswa kelas XII SMK Negeri 1 Sampang mengaku sudah siap dalam mengikuti UN tahun ini, yang akan digelar hari ini, Senin (15/4) dimulai pukul 07.30 wib, walaupun sedikit terganggu dengan kondisi kelas yang masih kotor karena lumpur sisa banjir kemarin.

“Ya mau gimana lagi, tetap ikut UN meski nantinya ada banjir lagi, yang penting jalan menuju sekolah masih bisa dilewati,” tukasnya. (ryn/msa/ rah)

ryan hariyanto / koran madura

MEMBAGIKAN SELEBARAN: Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Dewan Provinsi Madura (DPM) membagikan selebaran di perempatan barisan traffig light Jalan Jaksa Agung Suprapto, Minggu (14/04) kemarin.

DPM Menilai Madura Layak Jadi Provinsi SAMPANG - Belasan masyarakat Madura yang mengatasnamakan dari Dewan Provinsi Madura (DPM) membagikan 100 ribu selebaran untuk pengguna jalan saat melintas di perempatan barisan traffig light Jalan Jaksa Agung Suprapto, Minggu (14/04) Dalam selebaran tersebut ditulis agar segera dilakukan pembentukan provinsi Madura karena mereka menilai empat kabupaten di Madura dinilai layak dijadikan provinsi.

Salah satunya, menurut DPM, sejak zaman penjajahan Belanda Madura sudah diistimewakan oleh pemerintah kolonial sehingga dibentuk Karesidenan sendiri yaitu Pamekasan. Hingga kini gedung karesidenan masih berdiri kokoh. Tak hanya itu, DPM juga menilai Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, tipikal pekerja keras, dan tokoh-tokoh nasional mulai dari Orde Baru hingga Orde Reformasi banyak terdapat di Madura.

Ada juga tokoh-tokoh

yang notabene warga Madura menduduki posisi penting di Pemerintahan Pusat maupun Penprov Jatim, baik sipil maupun militer. Di antaranya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, R. Hartono (Jendral TNI), A.Rahman (Jaksa Agung), dan Rusman Hadi (Jendral Polri), serta Moh Noer (Gubernur Jatim).

Imam Syafii, salah satu anggota DPM menjelaskan mengenai adanya bahwa 70 persen masyarakat Madura tak lulus dari pendidikan formal seperti Sekolah Dasar (SD), ia pun menggubrisnya. Apa lagi, saat ini, menurutnya, seiring pembangunan lembaga pendidikan yang begitu pesat di Madura, perguruan tinggi

negeri maupun swasta sudah banyak berdiri di pulau Madura, menampung para calon sarjana handal yang siap mengisi Provinsi Madura.

“Jadi, kalau dulu masyarakat kebanyakan bilang bahwa 70 persen tak lulus dari SD, mungkin itu dulu. Tapi sekarang, anggapan semacam itu perlu direvisi ulang, karena sudah tidak sesuai dengan kenyataan,” jelasnya, Minggu (14/4).

Sementara itu, Ketua Dewan Provinsi Madura, Ahmad Mausul Nasri mengatakan empat kabupaten di Madura mulai dari kabupaten Bangkalan, kabupaten Sampang, kabupaten Pamekasan, dan kabupaten Sumenep sudah siap menyambut Madura jadi Provinsi. Di sisi lain, manfaat Madura dijadikan provinsi tak lain agar masyarakat sendiri tidak perlu harus merantau ke beberapa luar negeri.

“Madura ini sudah layak untuk dijadikan provinsi, su-

paya masyarakat tidak merantau ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Arab Saudi, Australia, dank e Negara lainnya,” terangnya kepada Koran Madura.

Lebih lanjut Ahmad mengatakan dengan pembagian 100 ribu selembaran tersebut diharapkan masyarakat bisa memahami kesiapan SDM sudah mencapai 80 persen memadai. Kesiapan itu sudah dibangun dengan adanya tokoh-tokoh nasional sejak orde baru maupun orde lama.

Apalagi dengan adanya reformasi saat ini, kebanyakan dari pulau Madura bermunculan tokoh-tokoh mumpuni yang siapa membangun Provinsi Madura.

“Jadi, masyaralat Madura tidak perlu merantau ke luar Madura, karena arah pembangunan sudah terfokus dan rerarah secara merata, sehingga cepat atau lambat kesejahteran akan tercapai di provinsi Madura,” tandasnya. (ryn/msa/rah)

junaidi/koran madura

WARGA MEMILIH: Warga perumahan Graha Abadi Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Kota Sampang memilih ketua RT (rukun tangga) layaknya pemilihan Bupati dan Kepala Desa yang dipilih dengan cara demokrasi di lingkungan perumahan, Minggu (14/4) kemarin. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari perpecahan dan terbentuk beberapa kubu pasca dari pemilihan nanti.

DEMOKRASI

Pemilihan RT Melalui Pemungutan Suara SAMPANG - Warga perumahan Graha Abadi Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Kota Sampang memilih ketua RT (rukun tangga) dengan cara demokratis di lingkungan perumahan. Dalam pemilihan tersebut tidak ada calon kandidat yang dimunculkan karena warga setempat mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Hal ini dilakukan untuk menghindari perpecahan dan terbentuk beberapa kubu pasca dari pemilihan.

Bukan hanya pemilihan bupati dan kepala desa yang dipilih dengan cara demokrasi, pemilihan RT pun juga dipilih secara langsung oleh warga perumahan Graha. Hanya saja, dalam pemilihan RT ini tidak ada kandidat yang harus melakukan kompanye atau membangun kekuatan dengan memberikan janjijanji politik kepada warga.

Warga yang sering bersama dan sering berkumpul maka akan mempunyai banyak kesempatan untuk menjadi RT terpilih. Sebaliknya, warga yang mengasingkan diri meskipun punya harta yang melimpah, bukan merupakan sebuah jaminan menang oleh warga perumahan.

Kedekatan dalam ber-

baur dengan semua golongan maupun kelompok perlu dilestarikan dalam meningkatkan semangat kerjasama dan gotong royong untuk menciptakan lingkungan yang dinamis, tentram, dan damai. Dengan demikian, untuk menciptakan itu semua, butuh pemimpin yang dapat mengatur jalannya kemajuan suatu lingkungan yang sehat. Tanpa pemimpin sangat mustahil bisa menciptakan rasa kebersamaan.

Ketua panitia pemilihan ketua RT Moh Musaffak (47) mengatakan sejak awal perumahan didirikan tidak pernah ada yang mewakili warga di lingkungan perumahan. Dengan hasil musyawarah, para warga semua sepakat untuk memilih salah satu orang yang dijadikan ketua RT agar nantinya dapat membentuk lingkungan dan keluarga yang dinamis dengan syarat harus dipilih dengan cara demokratis.

“Pemilihan ini atas dasar musyawarah para warga perumahan untuk membentuk ketua RT agar nantinya lebih bisa meningkatkan semangat kebersamaan dan gotong royong.

Sebelumnya warga meminta agar pemilihan ketua RT

tidak ada yang dicalonkan dan panitia menyepakati itu untuk menghindari terjadinya perpecahan di lingkungan perumahan. Kami juga membuat beberapa aturan bagi warga yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih sekaligus dipilih,” ungkapnya kepada Koran Madura, Minggu (14/4).

Sementara kepala lurah Karang Dalam Tanda Sulistiana ketika dikonfirmasi mengatakan sebelumnya di kelurahan tersebut tidak pernah ada pemilihan ketua RT dengan cara demokrasi.

Dia mendukung pemilihan RT di perumahan tersebut dengan catatan tidak menimbulkan masalah setelah pemilihan tersebut. Karena meskipun dipilih dengan cara demokrasi, tapi masih menimbulkan masalah di belakang hari, semuanya akan percuma.

“Saya berharap setelah pemilihan tidak ada masalah yang timbul. karena khawatir akan terjadi beberapa kubu dan untuk RT terpilih akan segera dibuatkan SK (surat keputusan) sehingga bisa bekerja sebagai mitra lurah untuk membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tukasnya. (jun/msa/rah)

junaidi/koran madura

MELINTAS: Warga dusun Tambelangan utara sungai desa Tanggumong menggunakan rakitan bambu ketika melintasi sungai pasca banjir beberapa hari yang lalu karena jembatan gantung terputus.

JEMBATAN GANTUNG TERPUTUS

Gunakan Rakit Bambu untuk Menyeberangi Sungai SAMPANG - Jembatan gantung yang biasa dilewati oleh warga Dusun Tambelangan Desa Tanggumong Kecamatan Sampang terputus akibat bencana banjir yang melanda Kabupaten Sampang pada hari Senin (08/4) kemarin.

Karenanya, warga setempat ketika ingin beraktifitas terpaksa menggunakan jembatan yang terbuat dari bambu agar tetap melancarkan kebutuhan sehari-hari.

Salah satu akses jalan antara Dusun Tanggumong utara dan selatan setelah jembatan gantung terputus akibat bencana banjir. Pada saat ini warga kesulitan melintasi jalan tersebut, karenanya dengan swadaya mereka membuat perahu bambu dengan menggunakan tali ketika mau melintasi sun-

gai tersebut. Meskipun menjadi salah satu alat warga ketika melintasi sungai, mereka masih menyimpan kekhawatiran dan ketakutan ketika menyeberangi sungai tersebut dengan sebuah rakit bambu, apalagi ketika rakit bambu itu juga dinaiki oleh anak mereka yang hendak pergi ke sekolah.

Salah satu warga setempat, Salimah (35) mengatakan sejak terjadi banjir pada Senin lalu, dirinya sering melintasi sungai menggunakan perahu bamboo.

Ketika mau melintasi sungai tersebut ada perasaan takut yang sering menghantui perasaannya, karena sebelumnya tidak pernah melintasi dengan cara yang seperti itu.

“Sudah satu minggu kami sering melewati sungai dengan menggunakan perahu

dari bamboo. Kami sebenarnya merasa takut Mas, apalagi kalau situasinya lagi sepi.

Kekhawatiran saya bukan ketika saya saja yang melewati, namun anak saya ketika berangkat sekolah dan harus melewati sungai ini dengan menumpang rakit bamboo, perasaan saya tidak tenang,” ungkapnya kepada Koran Madura, Minggu (14/4).

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Abdul Malik (39), sebelum pasca banjir jembatan gantung dilewati sebanyak kurang lebih 400 orang dalam setiap harinya. Karena jembatan tersebut putus, maka warga dusun Tanggumong utara banyak yang tidak berani melintasi ketika menggunakan perahu kayu yang sudah dibuat

hasil kerja sama antara warga Tanggumong utara dan selatan tersebut.

“Saya dengan warga yang lain, pasca banjir besar yang melanda kabupaten Sampang hari Senin kemarin, berinisiatif membuat perahu dari bamboo, agar warga dari dusun Tanggumong bisa beraktifitas. Sebelumnya menggunakan jembatan gantung, tapi karena terputus akibat banjir, rakit bamboo harus dibuat.

Saya merasa kasihan, karena kalau air sungai semakin tinggi, warga tambah khawatir dan ketakutan ketika melintasi jalan tersebut. Terlebih lagi ketika harus menaiki rakit bamboo menyeberangi sungai pada malam hari, dapat dibayangkan, betapa ngerinya, Mas,” tandasnya. (jun/msa/rah)

8

BANGKALAN

SENIN 15 APRIL 2013 NO.0096 | TAHUN II

PERATURAN DAERAH

Perlu Ada Perda Tata Niaga BANGKALAN - Tiga tahun sudah jembatan Suramadu dioperasikan. Akan tetapi, pembangunan di Pulau Garam ini masih belum terlihat berkembang. Padahal secara sudut pandang konstruksi ekonomi sangat potensial.

Apalagi, jika dikelola secara profesional. Maka akan menambah pada tingkat pendapatan daerah. Oleh karena itu, diperlukan peratuan daerah yang dapat memperindah tatanan perekonomian di Bangkalan.

Jembatan Suramadu yang secara ekonomi sangat prospektif terhadap perkembangan ekonomi pulau Madura, hingga saat ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan,”

Djazim Hamidi

Dosen Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Brawijaya Malang “Jembatan Suramadu yang secara ekonomi sangat prospektif terhadap perkembangan ekonomi pulau Madura, hingga saat ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan,” ujar Djazim Hamidi, Dosen Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Menurutnya, meski sudah ada jembatan Suramadu, namun pembangunan di Madura masih terasa jalan di tempat.

Belum ada perubahan yang menonjol, baik itu perkembangan masyarakat maupun

pembangunannya. ”Jika diperhatikan, jembatan Suramadu belum memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat Bangkalan dan Madura,” ujarnya di selasela kunjungannya ke DPRD Bangkalan.

Djazim menjelaskan, kabupaten Bangkalan yang menjadi pintu masuk pulau Madura, secepatnya harus mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengaturan Tata Niaga Ekonomi dan Bisnis di sekitar Suramadu. Tidak seperti yang ada yang terlihat saat ini, bisnis di sekitar Jembatan Suramadu ini harus dikemas dengan menarik dan menawan, serta ramah lingkungan. Selain itu, bisnis yang juga mencerminkan karakter masyarakat Madura, perlu segera ada penataan melalui perda. ”Semua hal itu, kalau saja terpenuhi akan dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Madura juga,” jelasnya.

Dia menambahkan, jembatan Suramadu adalah sumber tranformasi sosial, ekonomi, bisnis, dan lainnya. Oleh sebab itu, masyarakat Madura harus pandai memanfaatkan kesempatan tersebut. Kalau tidak demikian, pastinya lebih sulit Madura akan berkembang cepat. Jika tidak diantisipasi, masyarakat Madura hanya akan menjadi penonton di daerahnya sendiri.

Sementara itu, Ketua Badan Legeslasi (Baleg) Humron Maulana mengatakan memang sudah saatnya Kabupaten Bangkalan punya Perda tentang Tata Niaga.

Sebab, Bangkalan akan menjadi daerah pengembangan Industri.

“Oleh karenanya DPRD Bangkalan akan mengkaji hal tersebut. Sangat masuk akal jika Bangkalan membuat perda tentang hal itu,” ucapnya. (ori/rah)

PEMILU

KPUD Belum Terima Pendaftar Caleg

Fauzan Jakfar Ketua KPUD Bangkalan BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangkalan telah membuka pendaftaran calon legislatif (caleg) periode 2014-2019 sejak 9 April lalu, namun hingga saat ini sudah memasuki hari keenam, ternyata belum satu partai pun dari 12 partai politik peserta pemilu mendaftarkan calegnya ke lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Ketua KPUD Bangkalan Fauzan Jakfar mengatakan sekalipun hingga saat ini belum ada partai politik yang mendaftrakan calonnya, namun masih ada kesempatan hingga 22 April mendatang.

Sebelum mendaftar, baiknya bagi parpol agar berkonsultasi terlebih dahulu agar ada perbaikan administrasi, termasuk melengkapi kouta 30 persen keterwakilan caleg perempuan.

“Harapannya untuk parpol melengkapi persyaratan terlebih dahulu termasuk koata 30 persen bagi caleg perempuan, karena kesempatan mendaftar hanya satu kali. Jadi, tidak ada kesempatan lagi untuk mendaftarkan

caleg ke KPUD,” ungkap Fauzan, kemarin,(14/4).

Menurut Fauzan, belum adanya pendaftar hingga saat ini disebabkan hampir seluruh 12 partai politik yang mengikuti pemilu merasa kesulitan dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan calon leislatif kaum perempuan.

Akan tetapi, Fauzan menyatakan tetap optimis parpol akan segera mendaftarkan caleg sesuai tahapan yang ada. Karena sisa waktu sejauh ini masih cukup untuk melakukan penjaringan caleg untuk memenuhi kouta 30 persen keterwakilan perempuan tersebut.

“Kami tetap optimis bagi partai secara keseluruhan akan mendaftarkan caleg sesuai tahapan yang berlaku.

Karena waktu masih panjang untuk proses melengkapi seluruh persyaratan untuk mengikuti pileg 2014,” paparnya.

Sementara itu, wakil ketua DPD PKS Bangkalan Ahmad Mustamin mengatakan adanya sejumlah perubahan dalam peraturan membuat pihaknya tidak menyetorkan berkas lebih awal. Karena pihaknya tidak mau mengambil resiko dengan terburu-buru menyererahkan berkas ke KPUD. “Tadinya kami berencana menyerahkan berkas tanggal 9 kemarin, karena adanya perubahan Peraturan KPU, kami urungkan niat tersebut. Sedangkan kesempatan yang diberikan KPUD untuk mendaftar hanya 1 kali tanpa adanya kesempatan revisi atau ganti nama daftar bacaleg. Selain itu, pihaknya tengah sibuk menentukan bacaleg potensial. Jadi, kami tidak mau ambil resiko,” terang Mustamin.(dn/rah)

ant/andika wahyu

MENGADU KE RUMAH JOKOWI. Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Perjuangan Warga Guntur berunjukrasa di depan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Jakarta, Minggu (14/4). Mereka mengadukan nasibnya yang tergusur tempat tinggalnya terkait rencana proyek pembangunan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BCW Temukan Proyek Tak Sesuai RAB BANGKALAN - Bangkalan Corruption Watch (BCW) menemukan sebanyak 26 pengerjaan paket proyek di wilayah itu tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB) dan tidak sesuai dengan besaran teknis (bestek).

“Kami akan melaporkan ke-26 paket proyek itu ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim agar mereka melakukan pemeriksaan atas penggunaan anggaran untuk pelaksanaaan proyek tersebut,” kata Direktur BCW Abd Syukur, Minggu.

Ia menjelaskan pengerjaan yang tidak sesuai RAB itu, kini banyak proyek yang baru rampung digarap kontraktor sudah rusak.

Syukur mengatakan jika

hasil audit dari BPK nantinya ditemukan kerugian uang negara, maka akan dilanjutkan pada Kepolisian atau Kejaksaan.

Ia menjelaskan indikasi sebuah proyek dikerjakan tidak sesuai dengan RAB karena baru selesai digarap rekanan sudah rusak kembali.

Padahal, masih dalam tahap pemeliharaan dari rekanan.

Sesuai hasil investigasi di lapangan, ujar Syukur, ki-

nerja Pemkab dan kontraktor memang terkesan mengecewakan. Banyak pekerjaan jalan maupun pembangunan gedung, pembangunan fisik hanya mampu bertahan tiga bulan.

“Semestinya dinas terkait sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) memberikan teguran atas pelaksanaan proyek yang tidak sesuai RAB ini, tapi mengapa hingga kini terkesan belum ada tindak lanjutnya,” katanya.

Berdasarkan hasil investigasi BCW paket proyek yang ditemukan tidak sesuai RAB dan kini dilaporkan BPK Jatim itu antara lain proyek Peningkatan Jalan Katol Barat menuju Kanaga-

rah senilai Rp1.445.000.000, Peningkatan Jalan Konang menuju Kanagarah senilai Rp2.135.000.000, dan Peningkatan Jalan Katol Timur menuju Kanagarah sebesar Rp950.000.000.

S e l a n j u t n y a Pembangunan Tangkis Laut di Desa Klampis Timur sebesar Rp315.000.000, Normalisasi Saluran Sungai Kali Kwanyar sebesar Rp140.000.000, Peningkatan Jalan Tunjung menuju Desa`Binoh sebesar Rp925.000.000, dan Peningkatan Jalan Sepulu menuju Desa`Kombangan sebesar Rp1.000.000.000, serta Peningkatan Jalan Pangpajung menuju Desa Srabi Barat untuk paket pertama sebesar

UJIAN NASIONAL

Disdik Minta Siswa Percaya Diri

BANGKALAN - Pelaksanaan ujian nasional (UN) SMA sederajat di kabupaten Bangkalan pada hari ini (15/3) dimungkinkan akan lebih sulit dari sebelumnya. Pada tiap ruangan naskah soal terdiri dari 20 paket berbeda dengan sistem bercode. Setiap variasi naskah dipastikan tidak sama dengan yang lain. Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan Bangkalan menginstruksikan agar seluruh siswa dapat mengikuti ujian dengan tenang.

“Butuh kepercayaan diri dan konsentrasi yang tinggi bagi seluruh peserta UN. Sebab, soalnya tidak ada yang sama tiap ruangan,” kata Kepala Disdik Bangkalan Mohni melalui Kasi Kurikulum SMP/SMA/SMK Risman Iriyanto, kemarin (14/04).

Perbedaan peleksanaan UN tahun ini dengan tahun lalu, sedikit ada perbedaan terutama pada naskah soal masing-masing peserta di dalam satu ruangan tidak ada yang sama. Meskipun begitu, dari banyaknya farian soal yang berbeda, dipastikan mempunyai tingkat kesulitan yang sama pada tiap nomor soalnya.

Soal tersebut, tidak akan berbeda dengan kisi-kisi yang telah diberikan kepada siswa selama try out atau pun pelatihan dan bimbingan belajar lainnya.

“Jika dalam soal pertama kadar kerumitannya sedang.

Soal dalam farian yang lain dipastikan juga sedang. Saya rasa siswa sudah cukup terlatih oleh hal itu,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam perbedaan naskah, dimungkinkan nomornya yang dibolak-balik atau juga bisa isinya yang berbeda. Sebab, tidak ada yang tahu hal itu.

Yang jelas para siswa tidak boleh tegang agar bisa menjawab dengan baik. Perbedaannya juga, kalau dulu berbasis amplop besar dan kecil sekarang tidak lagi memperhatikan amplop besar kecil itu. Setiap amplop diisi jumlah kebutuhan ruangan di tambah satu naskah soal untuk cadangan dan setiap soal didalam satu ruang tidak ada yang sama. ”Untuk naskah dan Lembar Jawaban Ujian (LJU) merupakan satu kesatuan alias satu paket. Keduanya mepunyai barcode yang sama,” jelasnya.

Menurutnya, tidak ada ketentuan yang mengatur ujian pengulangan, jika terdapat siswa yang tidak lulus.

Akan tetapi pihaknya yakin peserta UN akan mempunyai tingkat kelulusan yang tinggi. Sebab, tidak seutuhnya dalam pelaksanaan UN ini menentukan tingkat kelulusan. ”Nilai ujian nantinya, masih akan dikomulatifkan dengan nilai rapor dan nilai praktek siswa,” paparnya.

Dia menambahkan, setiap ruang yang kehabisan naskah ujian, bisa meminta kepada ruangan lain. Kalau pun, sama-sama habis maka bisa minta kepada sekolah yang masih ada. Kehabisan materi bisa terjadi karena faktor rusaknya naskah soal, sehingga mau tidak mau harus diantisipasi kekuran-

gannya dengan minta pada sekolah lain atau kelas lain. ”Jika tidak ada lagi di seluruh sekolah yang ada di Bangkalan, solusi alternatif adalah memfoto copy. Dengan syarat didampingi oleh aparat kepolisian dan pengawas terkait,” jelasnya.

Selain itu, ujian bagi Kejar Paket C atau ujian persamaan setingkat SMA yang biasanya digelar setelah pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) SMA, pada tahun 2013 ini, ujian kejar Paket C tersebut diselenggarakan bersamaan dengan Unas SMA. “Sesuai Surat Keputusan Kemendikbud, untuk tahun ini Ujian Kejar Paket C dihelat bersamaan dengan Unas SMA/sederajat,” terangnya.

Menurut dia, digabungnya pelaksanaan ujian kejar Paket C itu kemungkinan besar dikarenakan untuk mengefisienkan waktu. Bagi mereka yang ikut ujian kejar Paket C tidak sampai terlambat atau mengalami kesulitan saat hendak melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi.

“Kalau sebelumnya kita kan sering dengar mereka yang mengikuti program kejar Paket C dikabarkan kerap terlambat untuk mendaftar di Perguruan Tinggi,” tuturnya.

Soal materi ujian dan nilai standar kelulusan antara yang ikut ujian kejar Paket C ini, lanjut Risman, tidak ada perbedaan. Artinya, materi soal ujian sama dan disesuaikan dengan jurusan

masing–masing. Termasuk nilai standar kelulusan. “Materi soal ujian disesuaikan dengan jurusan dan pendidikan kejuruan siswa masing– masing dan nilai standar kelulusannya juga sama yakni 5,5,” ungkapnya.

Menurutnya, siswa SMA/ Sederajat dan Kejar Paket C yang tidak lulus Unas tahun ini masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan kejar Paket C yang akan digelar sekitar bulan Juni atau Juli 2013 nanti.

Sementara itu, sesuai dengan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dari Dinas Pendidikan (Disdik) setempat UN diikuti sebanyak 3.216 peserta dari 129 lembaga penyelenggara. ”Yang ikut UN tahun ini untuk SMA 3.216 peserta dengan rincian di SMA Negeri 2.338 dan SMA Swasta 878 peserta,” ujar Ditambahkan Risman, untuk peserta Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 1.978 peserta dengan rincian MA Negeri 906 peserta, MA Swasta 1.072 peserta. Sedangkan untuk SMK sebanyak 2.092 dengan rincian SMK Negeri 1.624 peserta dan SMK Swasta 468 peserta.

“Sementara jumlah lembaga penyelenggaranya sebanyak 129 lembaga, untuk SMA 39 lembaga, SMA Negeri 9 lembaga, SMA Swasta 30 lembaga, MA Negeri 1 lembaga, MA Swasta 46 lembaga, dan untuk SMK 43 lembaga, SMK Negeri 9, dan SMK Swasta 34 lembaga,” ungkapnya. (ori/rah)

Rp275.000.000.

Secara terpisah Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bangkalan Taufan Zairinsyah mengakui beberapa pengerjaan paket proyek yang dilakukan sejumlah rekanan di Kabupaten Bangkalan memang ada yang kurang bagus.

Ia berjanji akan memanggil pihak rekanan agar memperbaiki pelaksanaan pengerjaan proyek yang jelek tersebut karena masih dalam pemeliharaan.

“Makanya nanti kami akan memanggil pihak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut agar diperbaiki,” kata Taufan menjelaskan. (ant/rah)

PENDIDIKAN

180 Personel Siap Amankan UN BANGKALAN - Ratusan personel petugas kepolisian siap mengamankan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA sederajat di Bangkalan, Senin (15/4). Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan. Selain itu, upaya yang dilakukan jajaran polres Bangkalan tersebut, sebagai langkah antisipasi kebocoran soal.

“Pengamanan pelaksanaan UN dilakukan dengan sistem tertutup, dalam artian setiap personel kepolisian tidak menggunakan seragam dinas namun berpakaian preman,” terang Kapolres Bangkalan, AKBP Endar Priantoro, kemarin (14/4).

Dia menerangkan, pengamanan tersebut akan dilakukan di dalam sekolah dari awal hingga berakhir pelaksanaan UN nanti. Sehingga, para siswa dapat mengerjakan soal dengan tenang, selama dijaga oleh polisi dan pengawas lainnya.

“Pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian mulai dari pengamanan distribusi soal hingga pelaksanaan UN, setiap sekolah dilakukan pengamanan dua personel polisi, yakni dari personel Polres dan Polsek total sebanyak 180 personel,” pungkas Endar. (ori/rah)

SAMPANG

7

SENIN 15 APRIL 2013 NO.0096 | TAHUN II

Kontroversi Proyek Galingan Saluran Air SAMPANG - Warga Kecamatan Omben mengeluh dan akan menutup paksa pembangunan saluran air (drainase) milik proyek PU Bina Marga Provinsi karena dianggap sangat meresahkan dan mengancam keselamatan warga di kecamatan setempat dan pengguna jalan.

Warga menilai dalam proyek galingan saluran air menyebabkan dampak seperti berbahaya terhadap pengguna jalan, penyempitan atau mengurangi volume jalan.

Karenanya Wakil Rakyat asal kecamatan Omben didatangi banyak warga dari desanya.

Mereka mengkomunikasikan pembangunan drainase itu.

Bahkan, warga meminta terhadap anggota DPRD asal kecamatan Omben tersebut agar segera menyeselesaikan permasalahan Drainase. Mereka meminta agar drainase tersesbut diberi penutup galingan supaya tidak menimbulkan

korban maut.

Komisi A DPRD Sampang, Fathurrozi mengatakan dirinya didesak warga yang berdatangan ke rumahnya agar segera menutup drainase milik proyek PU Bina Marga Provinsi di kabupaten Sampang itu. “Warga di sana banyak ke rumah, untuk menutup galingan itu,” ujarnya, Minggu (14/4).

Tak hanya itu, warga juga mengecam dan meminta PU Bina Marga Provinsi bertanggungjawab. Tetapi, jika masih tidak digubrisnya oleh pemilik proyek tersebut, warga akan menutup secara paksa, agar

drainase itu tidak berbahaya bagi pengendara yang melintas di depan pasar kecamatan Omben kabupaten Sampang.

Bahkan warga juga mengancam akan melakukan demo besar-besaran jika anggota Dewan tak bisa menyeselesaikannya.

“Warga saya sudah saya redam agar tidak timbul gejolak. Saya meminta terhadap pihak terkait untuk secepatnya bertanggungjawab,” jelasnya.

Ia sangat menyayangkan kepala pembantu PU Bina Marga Provinsi Kabupaten Sampang, Moh haris yang meminta anggota DPRD jangan asal berkomentar. “Bukan asal omong, itu berdasarkan keluhan dari masyarakat di sana.

Apalagi, kita sebagai fungsi kontrol memiliki rasa tanggung jawab besar,” terangnya.

Justru itulah, DPRD setempat akan memanggil Kepala Pembantu PU Bina Marga

Provinsi di Kabupaten Sampang. DPRD setempat rencananya akan memanggil untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Akan tetapi hal tersebut justru dibantah oleh Kepala Pembantu PU Bina Marga Provinsi Kabupaten Sampang, Moh Haris. Bahkan, saat itu dirinya mengaku sebelum melakukan proses pembangunan drainase, dirinya sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat.

Alhasil, warga bersepakat untuk membangun drainase ditempatkan di depan trotoar yakni sebelah utara saluran air samping trotoar jalan. “Pada waktu itu sebelum melakukan tindakan galingan, kita sudah survei lokasi yang rencananya memang ditempatkan di trotoar, tapi setelah sosialisasi warga sepakat di depan trotoarnya,” dalihnya. (ryn/msa/ rah)

ryan hariyanto/koran madura

DIPERTANYAKAN: Pembangunan saluran air (drainase) milik proyek PU Bina Marga Provinsi yang terletak di Kecamatan Omben menjadi sorotan dan dikecam akan ditutup paksa oleh warga karena dianggap sangat meresahkan dan mengancam keselamatan warga di kecamatan setempat dan pengguna jalan.

BANJIR SUSULAN

KESEHATAN

Sejumlah Wilayah Kembali Terendam Air SAMPANG - Belum kering lumpur banjir bandang yang menerjang Sampang dua hari lalu, kali ini kawasan Kota Sampang kembali terendam banjir.

Sungguhpun tidak sebesar banjir sebelumnya, luapan sungai kali Kemuning yang terjadi hari Minggu (14/4) memutuskan akses jalan

antar Kecamatan khususnya yang menuju Kecamatan Omben.

“Di kelurahan kami air sekitar 30 sampai 50 cm, tapi kalau di jalan raya air sudah menghambat kelancaran lalu lintas, Mas,” ujar Iswantoro, warga Kelurahan Delpenang, Kecamatan Kota Sampang, Minggu

(14/4).

Akibat luapan kali kemuning ini, beberapa warga yang sering menjadi korban banjir mengeluh, bahkan Rahmad Kurniawan (35) selain mengeluh juga berencana pindah rumah ke tempat lain karena tak kuat lagi dengan bencana banjir yang selalu rutin terjadi saat

musim penghujan.

“Jujur saja Mas, lumpur bekas banjir kemarin belum kering, kini sudah kena banjir lagi. Kalau terus seperti ini, kami berencana akan pindah di pinggir kota, yang penting nyawa kami aman,” tandasnya.

Sekedar diketahui, banjir luapan sungai kali Ke-

muning kali ini meluber di pemukiman warga di 2 Kulurahan dan 3 Desa di Kecamatan Kota Sampang. antara lain di Kelurahan Delpenang, Kelurahan Gunung Sekar, Desa Pangung, Desa Pasean, Desa Kemuning, dan lainnya yang tak sempat terdata. (iam/msa/ rah)

iyam z/koran madura

TERENDAM LAGI: Kawasan Kota Sampang belum kering kembali terendam banjir lagi akibat luapan kali Kemuning meluber di pemukiman warga di 2 Kulurahan dan 3 Desa di Kecamatan Kota Sampang, Minggu (14/4) kemarin.

Pengguna Jamkesmas Masih Dipersulit SAMPANG - Pasien rumah sakit kabupaten Sampang asal Dusun Kangenan Desa Madupat Kecamatan Camplong, Sali (65), pada hari Sabtu (13/4) ketika menggunakan kartu jamkesmas merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Karena meskipun menggunakan kartu tersebut sebagai jaminan kesehatan, tak lebih hanya sebagai formalitas namun tak pernah dilayani serius oleh petugas kesehatan, sehingga sampai sekarang pasien lebih memilih berdiam di rumahnya.

Sali mengatakan, saat masuk rumah sakit, tiba di sana oleh pihak rumah sakit ditanya apakah masuk umum atau melalui jamkesmas. Setelah mengetahui menggunakan jamkesmas, keluarga pasien diminta untuk membayar dulu dan segera melengkapi administrasi.

“Ketika kami bilang kalau melalui jamkesmas, kami masih diminta untuk membayar sejumlah uang terlebih dahulu dan disuruh melengkapi administrasi. Itupun disuruh kembali lagi pada hari Senin,” ungkapnya kepada Koran Madura, Minggu (14/3).

Mendengar hal itu, ketua LSM GAIB (Gerakan Anak Indonesia Bersatu) Habib Yusuf mengatakan agar Pemerintah Kabupaten Sampang turun tangan langsung dalam menangani pasien bagi orang miskin, karena selama ini

rumah sakit Sampang bukan hanya sekali menolak kehadiran orang miskin ketika mau berobat.

Ketika kami bilang kalau melalui jamkesmas, kami masih diminta untuk membayar sejumlah uang terlebih dahulu dan disuruh melengkapi administrasi. Itupun disuruh kembali lagi pada hari Senin,”

Sali

Keluarga Pasien

“Dalam kondisi seperti ini, agar warga miskin tidak selalu menjadi korban pihak rumah sakit. Kami harapkan pemerintah harus turun tangan. Warga miskin yang sering dipingpong oleh pihak rumah sakit.

Pemerintah harus tahu sendiri bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit terhadap pasien jamkesmas. Kalau ini dibiarkan, maka siapa pun pemimpinnya tidak akan ada perubahan signifikan bagi masyarakat miskin,” tandasnya. (jun/msa/rah)

PENGUNGSI

Relawan Mulai Tinggalkan Penghuni Lapangan Tennis Indoor SAMPANG - Para relawan yang sebelumnya selalu mendampingi pengungsi korban konflik SARA di dalam lapangan tenis indoor Kabupaten Sampang, saat ini sudah tidak lagi terlihat, kecuali hanya ada satu dan kadang-kadang dua orang saja. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan, relawan sudah meninggalkan para pengungsi sejak beberapa minggu lalu. Bahkan sejak, sebelum banjir besar terjadi di Sampang.

“Semakin berkurangnya tenaga relawan bukan karena mereka enggan datang, melainkan masih belum dibutuhkan, mengingat pengungsi sendiri masa depannya belum jelas, apakah akan dikembalikan ke daerah asal atau tidak.

Jika nanti pengungsi membutuhkan mereka, bukan tidak mungkin relawan akan kembali mendampingi,” terang Muadz, salah satu relawan yang masih berada di pen-

gungsian korban konflik SARA Sampang, Minggu (14/4).

Sementara itu dengan berkurangnya tenaga relawan tersebut, Ikrillah sebagai juru bicara pengungsi yang menganut syiah itu mengatakan, hal tersebut sangat bisa dimaklumi, karena saat ini pengungsi sendiri sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan. Di samping itu para relawan juga mempunyai keluarga yang juga membutuhkan keberadaan mereka.

“Iya saat ini relawan memang sedikit, kadang sebulan dua kali ke sini, tidak seperti dulu yang setiap hari. Tapi kami sumua di sini bisa memaklumi,” jelasnya.

Sekedar untuk diketahui, para pengungsi korban konflik Syiah-Sunni ini, semenjak 25 Agustus 2012 lalu telah menempati lapangan tenis indoor sebagai lokasi penampungan, sebab pada saat kejadian bentrok kedua belah pihak, sebanyak 49 bangunan

milik pengikut korban konflik SARA di Dusun Gading Laok Desa Blu’uran Kecamatan Karang Penang dan Dusun Nang Kernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben hangus dibakar massa. Tak hanya itu, dalam peristiwa berdarah itu, satu korban meninggal. Karena itu, konflik dan hal yang dapat menyebabkan konflik hendaknya dihindari agar tidak lagi terjadi korban jiwa maupun harta benda. (iam/ msa/rah)

TAK LAGI DIDAMPINGI: Para pengungsi korban konflik SARA yang tinggal di lapangan tennis indoor tak lagi didampingi oleh relawan karena posisinya yang masih belum jelas sehingga banyak relawan yang meninggalkannya.

mahardika surya abrianto/koran madura

BANGKALAN

9

SENIN 15 APRIL 2013 NO.0096 | TAHUN II

PEMILU

PDI Perjuangan Targetkan Satu Fraksi BANGKALAN - DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bangkalan, Jawa Timur, menargetkan mendapatkan dukungan perolehan suara hingga 1 fraksi atau sebanyak 6 kursi di DPRD pada pemilu legislatif 2014.

Ketua DPC PDIP Bangkalan Fatkurrahman, Minggu mengatakan target 1 fraksi itu bukan asal pasang, melainkan sudah berdasarkan perhitungan matang yang dilakukan segenap jajaran fungsionaris partai.

“Kami berani memasang target itu lantaran bakal calon legislatif yang diberangkatkan partai ini mempunyai massa yang ril dan berpotensi besar untuk menang,” katanya menjelaskan.

Ia juga mengaku, pihaknya optimistis target itu akan tercapai dengan berbagai pertimbangan. Pertama, PDIP sudah mempersiapkan bacaleg kader dan non-kader yang hendak mencalonkan diri pada pemilu legislatif 2014 sejak dua tahun lalu.

Selain itu, kata Fatkurrahman, mereka sudah memperkuat jaringan di akar rumput. Diantara para bacaleg itu merupakan tokoh masyarakat yang berpotensi menang karena mempunyai massa banyak.

“Kami ingin mengembalikan kejayaan PDIP seperti pada pemilu legislatif 2004,” terang dia.

Menurut Fatkurrahman, pada pemilu legislatif 2004, PDIP Bangkalan mampu meraih dukungan suara hingga memiliki perwakilan di DPRD sebanyak 7 kursi. Akan tetapi, pada pemilu legislatif 2009, hanya mendapatkan dukungan 2 kursi saja.

“Merosotnya dukungan pemilih pada pemilu legislatif 2009 ini yang menjadi kajian kami di internal DPC PDIP Bangkalan. Kini kami sudah lebih siap, sehingga kami optimis targa 1 fraksi di DPRD itu nantinya bisa tercapai,” katanya menjelaskan.

Hal lain yang dilakukan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini untuk meningkatkan dukungan pada pemilu legislatif 2014 ialah membentuk tim khusus dalam melakukan rekrutmen bacaleg partai.

Menurut dia, ada sebanyak lima orang yang ditunjuk sebagai tim verifikasi bacaleg dan mereka itu memiliki wewenang dalam menyeleksi bacaleg berpotensi menang atau tidak, dari sisi popularitas dan elektabilitasnya.

“Tidak lupa pula kami juga menggunakan jasa tim survei, serta tim akademik untuk melakukan seleksi kualitas intelektual bakal calon yang akan berangkat dari partai ini,” kata Ketua DPC PDIP Bangkalan Fatkurrahman menjelaskan. (ant/ rah)

DEMO PAGUYUBAN JAWA . Sejumlah waga dari Paguyuban Jawa di Mimika menggelar aksi doa bersama dihalaman kantor DPRD Mimika, Kabupaten Mimika, Papua. Mereka menuntut aparat keamanan untuk menindak tegas para pelaku pembunuhan pendulang yang saat ini masih terus terjadi di sekitar lokasi pendulangan tradisional mile 34.

17 Anggota Dewan Pindah Partai Mengundurkan Diri BANGKALAN - Sebanyak 17 anggota DPRD Bangkalan, Jawa Timur, mengundurkan diri karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari partai yang berbeda dari pemilu sebelumnya.

“Pengunduran diri ke-17 anggota DPRD yang mencalonkan diri dari partai berbeda ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan,” kata

Wakil Ketua DPRD Bangkalan Munawar Cholil, Sabtu.

Ia menjelaskan saat ini pihaknya sedang memproses usulan pengunduran diri ke17 anggota DPRD Bangkalan

tersebut ke Gubernur Jatim.

“Butuh waktu sekitar 15 hari untuk mengurus SK pemberhentian dari Gubernur Jatim dan saat ini pimpinan DPRD Bangkalan sedang mempersiapkannya,” kata Munawar.

Ia menjelaskan pengunduran diri ke-17 anggota DPRD Bangkalan itu tidak harus menunggu adanya pergantian antar waktu (PAW)

sebab pergantian jabatan bisa dilakukan kemudian jika diusulkan oleh partai politik yang mengusungnya.

Secara terpisah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan Fauzan Jakfar menyatakan anggota DPRD yang akan maju kembali sebagai bakal calon legislatif melalui partai berbeda memang diharuskan mengundurkan diri dengan menyertakan buk-

ti-bukti pengunduran dirinya dari partai asal dan pimpinan DPRD. Jika surat pemberhentiannya belum turun, maka bisa diganti dengan surat keterangan yang menjelaskan bahwa anggota DPRD itu masih dalam proses pemberhentian. “Selambat-lambatnya saat perbaikan daftar calon sementara,” katanya. (ant/rah)

PILGUB

Nasdem Tunggu Instruksi Pusat Soal Pilkada JELANG UJIAN NASIONAL. Siswa melakukan sungkem pada guru di SMA Veteran 1 Sukoharjo, Sukoharjo, Jawa Tengah. Siswa bersama seluruh guru melakukan doa bersama untuk kelancaran Ujian Nasional setingkat Sekolah Menengah Atas yang rencananya pekan depan.

PESERTA UN

Pelajar Padati Makam Syaichona Kholil BANGKALAN - Sebagian pelajar Bangkalan, Jawa Timur, memadati pesarean/ makam tokoh ulama Madura Syaichona Kholil, menjelang pelaksanaan ujian nasional (UN) pada 15-18 April 2013.

“Menjelang pelaksanaan UN, pesarean Syaichona Kholil memang banyak didatangi pelajar dan mereka mengaji dan berdoa di sini,” kata Petugas Kantor Pasarean Syaichona Kholil Bangkalan, Rawidi.

Pesarean Syaichona Kholil ini terletak di Desa Martajasah, Kecamatan Kota Bangkalan. Ia merupakan tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Pulau Madura.

Rawidi menuturkan kedatangan para pelajar ke pesarean itu untuk doa bersama dan ada pula yang mengaji Al-Quran hingga “khatam” (tamat) di tempat yang dianggap keramat (mulia) itu.

Siswa datang ke sana ada yang sendiri, ada juga secara kelompok. Dalam doanya, mereka berharap agar lulus ujian nasional (UN). “Dalam sepekan

terakhir yang jelas banyak sekali pelajar yang datang,” tutur Rawidi.

Ia juga menjelaskan para siswa yang datang dan berdoa di pesarean itu tidak hanya dari siswa di wilayah Madura, tetapi ada juga yang dari luar Madura.

“Mereka berharap barokah agar dalam pelaksanaan UN nanti bisa dijalani dengan sukses dan lulus dengan nilai memuaskan,” ujarnya.

Pasarean Syaichona Kholil selama ini dianggap oleh sebagian muslim di Madura dan sebagian masyarakat di Jawa Timur sebagai tempat yang keramat. Banyak peziarah dari penjuru kota datang kesana.

Umumnya, yang berziarah ke tempat yang dianggap keramat ini adalah muslim penganut aliran Sunni atau kelompok Islam tradisionalis.

“Yang jelas, hampir pelaksanaan UN pasti banyak pelajar yang datang kesini dan mereka umumnya adalah para santri,” katanya Rawidi menjelaskan. (ant/ rah

BANGKALAN - Garda Pemuda Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Jawa Timur mengaku hingga kini belum menentukan gerakan dukungan politik pada Pilkada Gubernur Jatim dan masih menunggu instruksi dari Nasdem pusat di Jakarta.

Ketua GP Nasdem Jatim

Akhmad Junaidi, Minggu, mengatakan sampai saat ini Nasdem Jatim belum menerima instruksi dari pusat mengenai arah dukungan politik organisasi sayap partai nomor urut 1 tersebut pada pilkada Gubernur Jatim yang akan digelar pada Agustus 2013.

“Makanya sampai saat ini kami belum menentukan

sikap politik apakah akan mendukung ‘incumbent’ atau pasangan calon lain,” kata Junaidi menjelaskan.

Semua bentuk dukungan politik yang akan dilakukan oleh Garda Pemuda Nasdem Jatim harus berdasarkan instruksi dari pimpinan parpol, karena merupakan sayap partai.

“Garda Pemuda Nasdem ini kan sayap partai, bukan ormas Nasdem. Makanya, segala hal yang menyangkut kebijakan politik tentu atas instruksi partai,” katanya menambahkan.

Akhmad Junaidi mengatakan apapun keputusan partai Nasdem terkait dukungan politiknya pada pilkada gu-

bernur nanti, pihaknya siap melaksanakan.

Garda Pemuda, lanjut dia, akan melaksanakan penuh atas kebijakan partai, serta akan berupaya maksimal dalam memenangkan pasangan yang didukung pusat.

“Di samping itu pula, sampai saat ini belum ada keterangan khusus dari Ketua DPW Nasdem Jatim (Hasan Aminuddin) kemana arah dukungan partai pada pilkada gubernur nanti,” katanya menambahkan.

Semua bentuk dukungan politik yang akan dilakukan oleh Garda Pemuda Nasdem Jatim harus berdasarkan instruksi dari pimpinan parpol, karena merupakan sayap partai.

Junaidi mengaku optimis, gerakan partai Nasdem melalui Garda Pemuda yang ada di masing-masing kabupaten/kota se-Jawa Timur akan lebih optimal, karena saat ini kepengurusan organisasi sayap partai itu telah terbentuk di 38 kabupaten/kota seJawa Timur.

“Sekali lagi kita hanya menunggu instruksi saja dan teman-teman pengurus di masing-masing daerah, termasuk di Madura ini pasti akan bergerak cepat,” katanya menegaskan. (ant/rah)

10

LINTAS JATIM

SENIN 15 APRIL 2013 NO.0096 | TAHUN II

SURVEI ISNU

PANEN BENGKUANG

Mahfud MD Capres Idola Nahdliyin

BERSIHKAN BENGKUANG. Sejumlah pekerja membersihkan buah bengkuang di sebuah sungai kecil di Desa Selogabus, Kecamatan Soko, Tuban, Jatim, Minggu (14/4). Para petani di sejumlah desa di Kecamatan Soko panen buah bengkuang sekaligus menjual di sepanjang tepi jalan raya yang menghubungkan Bojonegoro-Tuban di desa setempat dengan harga Rp5 ribu per ikat.

Kejati Mulai Usut Pemerasan Anak Dewan SURABAYA- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Arminsyah mengaku telah mengambil sikap untuk membuktikan ‘nyanyian’ Kevin Stevano (19) terdakwa kasus kecelakaan lalu lintas yang mengaku telah diperas oleh Jaksa Suci Anggraeni dari Kejari Surabaya dan Hakim Heru Musthofa.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Arminsyah mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan untuk memperjelas kasus tersebut. “Surat panggilannya sudah kami layangkan jum’at kemarin agar Kevin bersedia datang kesini untuk didengarkan keterangannya hari Senin ,” kata Arminsyah kemarin.

Sementara untuk pemeriksaan terhadap jaksa Suci Anggraeni, Arminsyah mengaku masih menunggu selesainya tim pengawas yang menyelidiki kasus tersebut.

“Setelah diungkap oleh media kasus tersebut, kami langsung adakan pemeriksaan terhadap Suci sejak Kamis hingga siang ini,” ujar dia.

Namun sampai kemarin, Arminsyah belum mengetahui hasil pemeriksaan tersebut. Dipastikannya, bila jaksa Suci terbukti menerima uang tersebut akan diberi-

kan sanksi. “Kalau memang terbukti terjadi suap akan diberikan sanksi. Kita tunggu hasilnya ya,” kata dia.

Diakui dia, secara pribadi dirinya sudah berulang kali memperingatkan kepada para jaksa untuk tidak menerima uang dari kasus yang ditanganinya.

“Setiap s e m inggu sekali ada proses evaluasi dan saya sudah mewanti-wanti pada semua jaksa, kok masih saja ada jaksa yang melanggarnya,” tegas dia.

Sementara Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jatim, Muljono mengakui bila tidak akan setengah-setengah dalam penuntasan kasus ini tersebut.

Pemanggilan Kevin tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi apakah protes

yang diungkapkan di media memang benar. “Nanti akan terlihat apakah benar Suci menerima uang dari Kevin atau tidak,” kata dia.

Saat ditanyakan apakah jaksa Suci dibebas tugaskan untuk sementara waktu selama proses pemeriksaan terhadap dirinya. Muljono mengaku bahwa sebenarnya itu adalah tugas dari Kejari Surabaya selaku pimpinan dari jaksa Suci. “Sebaiknya Kajari yang memberikan statement tentang hal tersebut,” ujar dia.

Terpisah, Kevin menyatakan kesiapannya untuk mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk memenuhi panggilan. Hal tersebut diungkapkan Kevin ketika ditemui di rumahnya yang berada di kawasan Rangkah.

Dia mengaku telah menerima 2 surat panggilan.

Surat panggilan pertama berasal dari Kejati Jatim dengan No Surat: B-107/0.5.7/ HKt.2/04/2013.

Dijadwalkan Senin (15/4), Kevin akan didengarkan keterangannya oleh jaksa Agung Pribadi dan jaksa Suwarno.

Untuk panggilan dari PN Surabaya, Kevin berencana akan datang pada Selasa (16/4). Surat dari PN diterima

Kevin sesudah dirinya menerima panggilan dari Kejati. Yang bernomor: W14.U1/ 051/KP.07.1/IV/2013. “Saya siap datang baik ke Kejati ataupun ke PN untuk memberikan pernyataan,” katanya tegas.

Dijelaskan dia, jika dia akan menyampaikan keterangan yang sama seperti dulunya. “Tidak akan saya rubah keterangan saya baik saat saya akan diperiksa oleh Kejati atau pihak PN,” ujarnya.

Kesaksiannya tetap yaitu bahwa jaksa Suci Anggraeni dan Hakim Heru Mustofa meminta uang kepadanya agar dirinya dibebaskan dari dakwaan. “Mereka itu meminta dan memaksa kepada sejumlah uang,”ungkap dia.

Dalam pemanggilan dua institusi penegak hukum itu , Kevin akan menghadapi panggilan tersebut tanpa didampingi oleh pengacara dari manapun. “Mungkin saya datangnya dengan temanteman saja, Mas,” kata dia.

Diungkapkan dia, pada bulan Desember 2012 lalu, dia diantar penyidik kepolisian yang bernama Dodik dari idik 2 Laka Lantas Polrestabes Surabaya ke kantor Kejari Surabaya Sukomanunggal.

“Saya diantar sampai ke bu Suci. Dia bertanya kenapa seperti ini padahal sudah ada

perdamaian dengan korban,” ungkap dia.

Setelah perbincangan tersebut, jaksa meminta sejumlah uang untuk membebaskan dirinya dari dakwaan.

“Pertama kali bu Suci meminta Rp 10 juta tapi saya tolak, saya bilang saya cuma punya uang Rp 2 juta,” bebernya.

Akhirnya disepakati uang yang diminta adalah Rp 3 juta. Kemudian Kevin diminta lagi agar dirinya tidak dituntut secara berat. “Total 6 juta ke jaksanya. Kalau ke hakim, saya diantar oleh jaksa dan juga diminta uang Rp 5 juta namun saya beri Rp 3 juta saja,” pungkas dia.

Sementara itu, Baktiono orang tua dari Kevin mengaku dirinya tidak akan ikut campur urusan anaknya. “Saya akan cuma melihat saja. Selama ini dia mengurus sendiri.

Saya anggap dia sudah dewasa,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, terdakwa Kevin Stevano yang merupakan anak Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono melakukan protes. Dirinya tetap dihukum walaupun telah memberikan uang Rp 6 juta kepada jaksa Suci dan Rp 3 juta kepada Hakim Heru. Namun dirinya tetap divonis bersalah dan menjalani hukuman percobaan. (kas)

NARKOBA

Penjual Obat Aborsi Diamankan Polisi SURABAYA – Seorang pemuda 26 tahun yang memiliki pengetahuan tentang farmasi diamankan anggota Idik III Polrestabes Surabaya. Ibrahim warga Jalan Kapas Baru Surabaya digelandang petugas setelah kedapatan memperjual belikan obat aborsi atau biasa dikenal “Cytotec”. Penangkapan petugas tersebut berdasarkan ketiadaan tersangka dalam mempunyai surat ijin mengedarkan obat, terutama obat-obatan berbahaya.

Dari tangan pemuda yang pernah bekerja di Perusahaan Besar Farmasi (PBF) ini, petugas Idik III Sat Narkoba Polrestabes Surabaya mengamankan sedikitnya 15 butir obat merek Cytotec.

Kanit idik III AKP Gatot Setya Budi mengatakan, tersangka diamankan setelah kedapatan mempunyai sejumlah obat berbahaya yang tidak memiliki ijin edar dari pihak-pihak yang terkait.

Sejumlah barang terse-

but, sambung dia, diakui tersangka didapat dari pengetahuannya saat bekerja dibidang farmasi. Tersangkamendapat sejumlah pesanan obat itu dari temannya.

“Tersangka kami amankan saat kedapatan membawa obat-obatan keras yang tidak memiliki ijin edar dari pihakpihak terkait,” katanya, Minggu (14/4) di Mapolrestabes.

Dijelaskannya, obat tersebut berfungsi sebagai pelancar haid. Obat, kata dia, sangat berbahaya jika dikonsumsi wanita hamil, karena akan menggugurkan kandungannya.

Kepada temannya itu, lanjutnya, tersangka menjual satu butirnya Rp. 35 ribu. Tersangka sendiri, membeli obat Cytotec ini per stripnya yang berisi 10 butir seharga Rp. 150 ribu.

“Adalah hal mudah bagi tersangka untuk mendapatkan obat keras ini karena pengetahuannya dibidang Farmasi,” jelasnya.

Dihadapan petugas, tersangka mengakui bahwa obat itu Ia beli lantaran mendapat pesanan dari temannya.

Dimana pacar temannya itu tak kunjung datang bulan.

Mendengar keluhan temannya itu, tersangka kemudian menyanggupi untuk memberikan Cytotec. “Awalnya saya mendapat pesanan dari teman yang butuh, karena

pacarnya terlambat datang bulan. Akhirnya saya pun menyediakannya,” kata Ibrahim.

Selain Ibrahim, polisi juga menangkap dua rekannya yang juga menjual obat keras, M. Rois (22) warga Sidoyoso dan Fajar Taufik (27) warga Dukuh Kupang Surabaya. Keduanya menjual obat keras berbahaya yang biasanya disebut dengan pil koplo. Dari tangan kedu-

anya, petugas mengamankan sedikitnya 770 butir pil Trihexyphenidyl, 80 tamblet pil Camlet, dan 10 dos Whitening merek Glutax siap edar.

Diketahui, Tersangka mendapat pasokan pil koplo dengan memanfaatkan pekerjaan tersangka Fajar Taufik sebagai sales obat.

Cara yang digunakan, yakni Fajar Taufik mengeluarkan surat pembelian obat-obat terlarang itu dari beberapa apotik kenalannya, ada pula yang dipalsukan selanjutnya diedarkan oleh dua rekannya.

Apa yang dilakukan ketiga tersangka ini melanggar pasal 196 UU RI no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 1 Miliar, karena peredaran obat jenis ini hanya boleh dilakukan lembaga resmi. Selain itu, tersangka dianggap bersalah karena tidak mengetahui penggunaan dosis pasti obat ini. (mag)

SURABAYA - Hasil survei PW Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur bersama Lembaga Survei “Suprimasi” mencatat mantan Ketua MK Mahfud MD menjadi calon presiden idola bagi nahdliyin Jatim.

“Kami bertanya kepada 1.238 responden yang dipilih secara proporsional dengan metode terbuka, sehingga tercatat 26 calon presiden yang disodorkan responden,” kata Wakil Sekretaris ISNU Jatim Faza Dhora Nailufar di Surabaya, Minggu.

Didampingi Wakil Ketua PW ISNU Jatim Imam Syafii, Dhora yang juga Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang menjelaskan hasil survei menunjukkan ada lima nama yang memperoleh dukungan lebih dari tiga persen.

“Mahfud MD dengan 21,08 persen, Jokowi 12,76 persen, Prabowo 11,15 persen, Dahlan Iskan 6,7 persen, dan ARB 5,33 persen, sedangkan nama lain di bawah tiga persen, di antaranya Jusuf Kalla, Anas Urbaningrum, Mohammad Nuh, Ahmad Dani, Saifullah Yusuf, dan sebagainya,” katanya.

Menurut dia, hasil survei itu akan diserahkan ISNU kepada PWNU Jatim dan PBNU. “Ibaratnya, kalau NU selama ini menggunakan suara langit atau istikhoroh dalam pemilihan kepala daerah, ISNU melengkapi dengan suara bumi atau survei,” katanya.

Ditanya alasan nama Mahfud MD menduduki posisi teratas di kalangan nahdliyin, ia mengatakan alasan responden umumnya menyebut Mahfud MD se-

bagai sosok yang tegas dan objektif dalam bertindak, meski ada beberapa pihak yang menentangnya.

Alasan yang terekam adalah 36 persen ketegasan, 31 persen bersih dan jujur, 15 persen pengalaman di pemerintahan, empat persen merupakan kader NU, dan 14 persen untuk alasan lain.

“Yang menarik, ARB tidak dipilih sama sekali di Sidoarjo. Bisa saja hal itu akibat lumpur Lapindo, namun yang menarik adalah banyak warga NU yang tidak terkena dampak lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, namun mereka memiliki solidaritas yang tinggi kepada korban lumpur,” katanya.

Meski ditanya tentang figur capres, katanya, beberapa nahliyin memilih dengan menggandengkan dengan figur lain, di antaranya 29 dari 261 responden yang memilih Mahfud MD menggandengkan dengan figur lain sebagai cawapres.

“Sebanyak 20 dari 83 responden yang memilih Dahlan Iskan memasangkannya dengan figur lain, seperti Jokowi dan Mahfud MD, sedangkan 20 dari 158 responden yang memilih Jokowi juga memasangkan dengan figur lain,” katanya.

Untuk peta lokasi pemilih/ responden, ia mengatakan mayoritas dari 38 kabupaten/ kota di Jatim memilih Mahfud MD, namun mayoritas dukungan untuk Mahfud MD dari pemilih Banyuwangi, sedangkan mayoritas pemilih Jokowi ada di Lumajang, Pasuruan, dan Pamekasan. Untuk ARB, mayoritas pendukung dari Pasuruan dan Jember. (ant/ edy/dar)

NARKOBA

Peredaran Sabu dalam Bungkus Rokok

PENGEDAR. Tersangka saat diamankan di Mapolsek Tegalsari SURABAYAPeredaran sabu dengan cara dikemas dalam bungkus rokok kembali dapat diungkap polisi. Di Surabaya, seorang pengedar sabu diringkus polisi sektor Tegalsari Surabaya. Duman 56 tahun warga jalan Sidotopo Surabaya akhirnya harus menjalani proses hukum setelah ia kedapatan hendak menjual sabu kepada pemesannya.

Kapolsek Tegalsari, Kompol Arief Mukti menyatakan, tersangka ditangkap berdasarkan informasi yang diterima, bahwa akan terjadi peredaran Narkotika golongan 1 jenis Sabu diwilayah hukumnya. Mendapati hal itu, kata dia, pihaknya pun melakukan pemantauan dan berhasil meringkus satu tersangka yakni Duman.

“Di daerah Sidotopo ada transaksi jual beli sabu, mendapati informasi itu petugas dilapangan akhirnya menangkap tersangka,” katanya, Minggu (14/4).

Selain tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 bungkus rokok surya pro mild yang berisikan 1plastik klip besi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu 0,4gr dan uang tunai senilai 46 ribu rupiah.

Dijelaskannya, kejadian penangkapan bermula pada Selasa, (5/4) lalu sekitar pukul 17.00 WIB di jalan sidotopo gg II telah terjadi penyalahgunaan

narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi bahwa dijalan Sidotopo terdapat seseorang yang telah melakukan penyalagunaan narkotika jenis sabu, sambungnya, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan didapati tersangka beserta barang bukti.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Tegalsari Iptu Ricky Firmansyah menuturkan, saat ini pihaknya tengah memburu seorang tersangka lain yang menjadi otak dibalik penangkapan kasus ini, yakni Pai yang menjadi daftar pencarian orang (DPO). Diketahui, lanjut dia, Pai merupakan Pai menyuruh Duman untuk memperjualbelikan sabu didaerah Sidotopo.

“Kami kini tengan memburu Pai yang diduga kuat sebagai otak peredaran sabu,” terangnya.

Dihadapan petugas, tersangka mengaku bahwa hanya bertindak sebagai pengantar pesanan Sabu. Sedangkan, untuk yang menyuruhnya adalah Pai. Pai, bertindak sebagai pengatur pesanan sabu-sabu di Surabaya. “ Saya cuman disuruh Pai,” katanya.

Sayangnya, meski hanya sebagai pengantar sabu, Duman tetap dikenakan pasal penyalagunaan narkoba jenis sabu 114 ayat 1 jo 112 ayat 1 uu RI No. 35 th 2009 dengan ancaman diatas 4 tahun penjara. (mag)

LINTAS JATIM

11

SENIN 15 APRIL 2013 NO.0096 | TAHUN II

Barisan Muda PAN Jatim Kapok Dukung Karsa Dalam Pilgub SURABAYA - Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) yang merupakan organisasi otonom dan underbow Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan sikap tegas menolak pasangan incumbent Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jatim yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2013.

Ketua Badan Informasi Strategis (Basis) yang juga Wakil Ketua DPW BM PAN Jatim, Arifin Mustofa mengatakan bahwa Gubernur Jatim Soekarwo (pakde Karwo) telah menciderai perjanjian yang telah dibuat saat maju pilgub 2008 lalu.

“Dulu, pakde Karwo berjanji akan membesarkan organisasi kami yaitu BM PAN dengan

mendukung program kerja kami. Namun, nyatanya hingga kini tidak terealisasi, bahkan kami dilupakan bagai anak tiri,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Minggu (14/4).

Menurutnya, jargon APBD untuk rakyat yang dipakai pada kampanye Pilgub 2008 dan kini jargon bekerja untuk rakyat hanya sekedar wacana dan tidak jelas. “Jargon itu bohong, yang ada justru hanya memperkaya diri sendiri dan kroninya, seperti halnya pada 2009 terjadi permainan anggaran investasi dana SBI sebesar 11 persen tidak masuk APBD,” ungkapnya.

Karena itulah kami BM PAN Se-Jatim dengan tegas menolak majunya kembali pasangan incumben dalam pilgub Jatim

2013. “DPW BM PAN Jatim beserta 25 DPD BM PAN se Jatim diantaranya Madura Raya dan Tapal Kuda telah berkomitmen dengan tegas menolak Karsa dalam pilgub Jatim,” tegasnya.

Sedangkan, terkait sikap dari DPW PAN Jatim yang merekom pasangan Karsa dalam pilgub Jatim, pihaknya tetap dengan tegas BM PAN tetap menolak.

“Silahkan kalau pembesar PAN Jatim menrekom Karsa, kita BM PAN se Jatim tegas menolak. Atas sikap kami ini, kami siap di pecat,” kata koordinator BM PAN Madura, Rosuli.

Sementara, Sekretaris DPW PAN Jatim, Kuswiyanto mengaku belum mengetahui jika ada penolakan dari BM PAN se Jatim atas rekomendasi PAN ke Karsa

pada Pilgub Jatim 2013.

“Pertama, saya belum tau terhadap itu semua, setelah ini saya akan konfirmasi pada pengurus BM PAN apa yang terjadi,” ujarnya saat dihubungi.

Selain itu, kata Kuswiyanto, dalam waktu dekat akan memanggil pengurus BM PAN dan mengajak diskjusi bersama.

“Sebagai orang tua kita akan menanyakan apa masalahnya, karena BM PAN itu anak dari PAN jadi harus di dengarkan suaranya,” terangnya.

Kuswiyanto juga memastikan adanya penolakan BM PAN se Jatim pada pasangan Karsa tidak akan berpengaruh atas rekomendasi pada Pilgub 2013.

“Kita tetap tekomendasi pasangan Karsa,” tegasnya. (han)

TUNJUKKAN. Wakil Ketua DPW BM PAN Jatim, Arifin Mustofa menunjukan SMS penolakan dari DPD BM PAN se Jatim terhadap pasangan Karsa pada Pilgub Jatim 2013

WW Diminta Beberkan Rapor Merah Dewan

AREMA LAWAN PERSELA

SURABAYA – Sikap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Wisnu Wardhana (WW) dan Agus Santoso, selaku Ketua Badan Kehormatan (BK), mendapat sorotan dari kalangan internal DPRD. Seperti diberitakan sebelumnya, Wisnu Wardhana dan Agus Santoso mengancam akan melakukan pemecatan kepada sejumlah anggota dewan yang telah melakukan pemboikotan terhadap kegiatan lembaga parlemen tersebut.

Bahkan, sejumlah legislator mendesak kepada WW untuk segera membuktikan dan membeberkan rapor merah yang rencananya akan digunakan sebagai dasar pemecatan.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG), Erick Reginal Tahalele. Dirinya menilai, jika sikap yang ditunjukkan WW tak seharusnya dilakukan oleh seorang Ketua Dewan.

Karena menurutnya, hal ini merupakan sikap yang memalukan. “Masak, orang sekelas Wisnu Wardhana mengancam anggotanya sendiri seperti itu, kan lucu,”

ungkap dia. Minggu (14/3).

Bahkan, dirinya mendesak WW untuk segera membuktikan ancamannya dan membeberkan rapor merah sejumlah anggota dewan kepada masyarakat.

“Saya harap Pak Wishnu tidak hanya mengancam.

Tapi dibuktikan bukti absensi yang dimilikinya ke khalayak umum. Kalau bisa secepatnya,” tegas dia, seraya menambahkan, jika pernyataan WW yang menyebutkan, jika akan membeberkan absensi anggota dewan sejak tahun 2010 dinilai tidak masuk akal, karena buku daftar kehadiran sidang paripurna mulai diberlakukan tahun 2012.

Legislator asal partai berlambang Pohon Beringin ini juga akan melakukan ‘counter attack’, jika WW jadi melakukan niatnya. “Silakan WW buka bukaan. Jika itu yang dilakukan, FPG juga

punya data otentik terkait upaya Wishnu yang mencoba melakukan kolusi kepada sejumlah anggota Fraksi Golkar,” ancam dia.

Pria yang juga menjabat sebagai anggota Badan Legislatif (Banleg) DPRD Surabaya ini memaparkan, jika dari bukti otentik tersebut, secara jelas Wisnu Wardhana berusaha menawarkan sejumlah posisi strategis di lembaga parlemen Surabaya kepada Partai Golkar. Salah satu posisi yang ditawarkan adalah Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya, yang saat ini dijabat oleh Agus Santoso. “Tapi secara tegas tawaran itu kita tolak”, ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C, DPRD Surabaya, Simon Lekatompessy menilai, jika rencana WW untuk mempublikasikan daftar absensi anggota dewan sebenarnya sudah terlambat. Seharusnya pengungkapannya dilakukan setiap tiga bulan sejak masa kepemimpinannya dimulai, yakni mulai bulan April 2009. “Kalau sekarang ya percuma, nggak ada gunanya,” kata dia.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS) ini juga menegaskan, jika publikasi absensi anggota dewan kepada publik memang perlu dilakukan. Sebab dari sana partai juga dapat menjadikannya sebagai bahan rujukan untuk melihat kinerja kadernya yang ada di legislatif.

“Dari absensi itu juga warga juga bisa menilai mana anggota dewan yang malas bekerja dan yang rajin. Sehingga, menjelang pemilihan legislatif (pileg) seperti sekarang, warga bisa gambaran caleg yang akan dipilih,” tegas dia.

Saat ini, polemik reposisi dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Wisnu Wardhana sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, membuat gedung wakil rakyat yang berada di jalan Yos Sudarso, Surabaya, seperti gedung kosong. Hal ini disebabkan karena lebih dari separuh anggota dewan telah melakukan boikot terhadap kegiatan-kegiatan dewan dibawah kepemimpinan Wisnu Wardhana. (wan)

PELINDO III

Arus Kapal Penumpang dan Barang di Pelabuhan Tanjung Perak Menurun Pesepakbola Arema Indonesia Cronous, Cristian Gonzales (kiri) berebut bola dengan pesepakbola Persela Lamongan, Djayusman Trias (kanan) dalam pertandingan Kompetisi Indonesia Super League (ISL) di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Minggu (14/4). Di akhir babak pertama, Arema unggul atas Persela dengan skor 1-0.

PENGEMBANGAN MINAT BACA

Dewan Nilai Pemkot Kurang Serius Bangun TBM SURABAYA – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menilai, jika Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak serius menjalankan komitmen dan cita-citanya untuk membangun Taman Bacaan Masyarakat (TBM) disetiap rukun tetangga (RT), dan rukun warga (RW), kelurahan dan kecamatan. Hal ini berdasar, karena sampai saat ini TBM di kota Surabaya baru sekitar 486 unit. Angka tersebut tentu jauh dari cita-cita dan harapan Pemkot Surabaya, karena jumlah RT/RW, di Kota Surabaya mencapai 10.688 RT/RW. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi D (Bidang Pendidikan), DPRD Surabaya, Baktiono. Dirinya mengatakan, jika Pemkot Surabaya tidak serius menjalankan komitmennya untuk membangun keberadaan TMB. Padahal keberadaan TBM sangat penting bagi masyarakat.

“Kalau melihat fakta itu, pengadaan TBM di Surabaya bukan hanya tidak maksimal,

tapi masih sangat minim sekali. Padahal TBM sangat penting bagi masyarakat, utamanya untuk meningkatkan pengetahaun dan kecerdasan warga kota sendiri,” ungkap dia. Minggu (14/4).

Dirinya memamparkan, jika program pengadaan TBM sudah diwacanakan Pemkot Surabaya sejak 10 tahun silam. Sayangnya, dalam realisasinya pengadaannya sangat lamban. Hal ini berasan, Sebab jika jumlah RT/ RW di Surabaya ada sekitar 10.688, sedangkan TBM yang terbangun baru 486 unit, maka pengadaan TBM belum ada 5% dari yang dicitacitakan.

Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan.

Sebab, salah satu tujuan dan moto Surabaya adalah meningkatkan kecerdasan warganya. Artinya, tidak hanya siswa-siswi di sekolah yang dipintarkan, tapi warga di kampung-kampung juga wajib dipintarkan. Sedangkan, salah satu program untuk memintarkan warga

kota satu-satunya menambah jumlah TBM tadi.

Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP) ini mengatakan, jika pihaknya sudah sering menganjurkan Pemkot dalam hal ini Badan Perpustakan dan Arsip untuk menggandeng perusahaan, pengelola mal. Pengelola hotel dan lainnya ikut berpartsipasi dalam masalah ini.

“Saya melihat tidak ada gebrakan soal ini. Tapi kalau pun ada jumlahnya hanya sedikit sekali. Sebab, sampai sekarang banyak pengelola layanan masyarakat itu yang belum menyumbang CSR-nya berupa TBM,” jelas dia.

Jika, semua pengelola pabrik, hotel, mal, restoran, dan lainnya itu menyumbang TBM di masyarakat, Baktiono yakin masyarakat Surabaya akan pintar-pintar semua.

Sebab, jumlah pabrik, mal, hotel dan perkantoran di Surabaya lebih dari 20.000 lembaga. “Tolong saran kami diperhatikan,” harap dia. (wan)

SURABAYARealisasi kunjungan kapal selama triwulan I tahun 2013 pada Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang dikelola Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelindo III (Persero) telah mencapai 3.066 unit yang setara dengan 16.818.326 GT (Gross Tonage).

Bila dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2012, Realisasi tersebut cenderung mengalami penurunan sebesar 14,19% (triwulan I/2012 sebanyak 3.573 unit) tetapi dalan satuan Gross Tonage (GT) meningkat 0,23% (triwulan I/2012 sebanyak 16.780.422 GT). “Hal ini menunjukkan kecenderungan kapal yang masuk dan keluar Pelabuhan Tanjung Perak berkurang jumlahnya tetapi beratnya masih sebanding tahun sebelumnya,” jelas Humas PT Pelindo, Edy Prayitno kemarin.

Saat ini angkutan laut masih merupakan moda transportasi yang paling murah dan efisien dibanding kan dengan moda transportasi lainnya, mengingat negara indonesia merupakan negara kepulauan. disamping itu ada kecenderungan kapal pengangkut menggunakan kapal dengan ukuran dan GT yang lebih besar supaya lebih efisien.

“Namun hingga saat ini karena pipa gas yang melintang pada Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) masih belum dipindahkan, hal inilah menjadi salah satu penyebab

peningkatan kapal dalam satuan berat masih relatif stabil dan tidak menunjukkan pertumbuhan yang siknifikan,” ungkap Edi. Dari data yang dimiliki PT Pelindo III, Jumlah kunjungan kapal berdasarkan kapal dalam negeri sebanyak 2.585 unit atau setara 8.507.831 GT.

pal lainnya terealisir 694 unit atau 510.768 GT. Sedangkan jumlah kunjungan penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak sampai dengan triwulan I tahun 2013 mencapai 124.161 orang dimana telah terjadi penurunan sebesar 31,49% apabila dibandingkan dengan triwulan

Sedangkan kapal luar negeri mencapai 481 unit atau setara 8.310.495 GT. Adapun jumlah kunjungan kapal berdasarkan jenis kapalnya, diantaranya kapal petikemas terealisir 1.097 unit atau 8.652.040 GT, Kapal non petikemas 679 unit atau 2.506.279 GT, Kapal penumpang 326 unit atau 2.443.259 GT, Kapal tanker 270 unit atau 2.705.980 GT serta ka-

I tahun sebelumnya yang mencapai 181.228 orang.

“Apabila dirinci lagi, maka jumlah kunjungan penumpang meliputi kegiatan embarkasi/naik sebanyak 57.516 orang dan kegiatan debarkasi/turun sebanyak 66.645 orang,”jelas dia.

Sementara realisasi arus barang sampai dengan triwulan I tahun 2013 tercatat 2.841.576 ton atau turun

12,04% (triwulan I/2012 : 3.230.695 ton), 297.381 m3 atau naik 40,9% (triwulan I/2012 : 212.381 m3) dan 520.647 ton/liter atau meningkat 9,84% (triwulan I/2012 : 474.008 ton/liter).

Sedangkan arus petikemas yang melalui Pelabuhan Tanjung Perak selama triwulan I tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 568.780 box atau setara 680.241 TEU’s. Jika diprosentasikan berdasarkan asal dan tujuan perdagangan, arus petikemas domestik masih mendominasi, dimana dalam satuan TEU’s diketahui sebanyak 44,7% merupakan petikemas internasional dan 55,4% adalah petikemas domestik. Realisasi arus petikemas internasional mencapai 303.536 TEU’s dan petikemas domestik mencapai 376.705 TEU’S. Untuk diketahui, realisasi arus kapal barang dan penumpang selama tahun 2012 lalu di Pelabuhan Tanjung Perak, telah tercatat arus kapal sebanyak 14.773 unit dengan berat 73.122.180 GT, sedangkan arus barang untuk jenis petikemas mencapai 2.398.613 box atau 2.864.491 TEU’s, arus barang jenis general cargo terealisir 7.327.119 ton/m3, curah kering sebanyak 7.205.864 ton dan curah cair tercapai 2.525.827 ton/liter. Sedangkan arus penumpang kapal laut mencapai 897.516 orang. (kas)

12

NASIONAL

SENIN 15 APRIL 2013 NO. 0096 | TAHUN II

tegasnya.

Sementara itu, kata dia, pilot M Gazali dianggap dalam kondisi sehat. “Dia baru terbang tiga kali landing hari itu.

Dia juga sudah mengantongi lebih dari 10 ribu jam terbang,” kata Edward.

DAFTAR CALEG

Waspadai Mantan Napi Residivis J A KA RTA- M a h k a m a h Konstitusi (MK) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memperketat seleksi mantan narapidana yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislative (caleg). Alasanya, MK melarang mantan napi residivis daftar caleg.

“Ada pula hal lain yang tidak kalah penting adalah, caleg tersebut bukan merupakan residivis yang hobi mengulangi kejahatannya,” kata Ketua MK Akil Mochtar Jakarta, Jumat (12/4).

Seperti diketahui, KPU masih membuka masa pendaftaran calon anggota legislatif (nyaleg) pada tanggal 9-22 April 2013.

Lebih jauh kata Akil, KPU harus benar-benar teliti dan cermat. Masalahnya, persyaratan mantan napi menjadi ini tidak boleh sembarangan. “Nanti KPU kan menyeleksi apakah memenuhi syarat sesuai keputusan MK atau tidak.

Kalau tidak, maka dia harus dicoret dari daftar caleg,” ucapnya Namun demikian, sambung Akil lagi, MK memang membolehkan mantan narapidana mencaftar sebagai calon anggota caleg melalui partai politik. Hanya saja, ada syarat ketat yang mesti dipenuhi , yakni 5 tahun ke depan baru boleh

daftar. “Misalnya kalau narapidana itu keluar hari ini, dia harus istirahat dulu lima tahun baru boleh maju sebagai caleg,” jelasnya Ada pula beberapa syarat lainnya, sambung Akil lagi, caleg mantan narapidana itu harus menyatakan secara terbuka bahwa dirinya pernah masuk penjara. Sehingga langkah ini akan membuat publik tahu latar belakang caleg.

Selain itu, caleg harus dipilih melalui pemilu. “Kalau jabatan dipilih melalui pemilu kan semua terserah rakyat apakah rakyat mau memilih atau tidak,” tambahnya.

Sebelumnya, Koordinator Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin mengakui mantan napi koruptor bisa mendaftar jadi caleg. Fenomena ini terjadi lantaran pimpinan pusat parpol terlalu jauh dengan daerah. “Hal ini membuat pimpinan pusat parpol sulit menyeleksi siapa saja caleg daerah,” ujar Said, Rabu (27/3).

Kondisi ini diperparah dengan tujuan parpol yang hanya mencari kemenangan saja. Padahal yang bertanggungjawab soal kualitas caleg adalah parpol. Karena itu, parpol harus lebih cerdas memilih caleg. Sehingga caleg yang mempunyai track record (rekam jejak) jelek tapi memiliki popularitas dan tentu saja kantongnya tebal, tetap lolos. ” Ini yang mengkhawatirkan kita,” katanya.

Koordinator Jaringan Pendidikan Politik Untuk Rakyat (JPPR), Yus Fitriadi, menilai semestinya parpol melakukan seleksi ketat terhadap Bacaleg. Sebab, dalam peraturan disebutkan caleg harus sehat jasmani dan rohani. Selain general check up, juga melalui pemeriksaan psikotest. (gam/abd/cea)

JELANG PEMILU LEGISLATIF

Banyak Parpol Batasi Caleg Artis JAKARTA-Peluang para pesohor Indonesia atau artis untuk masuk menjadi calon legislative tampaknya dibatasi. Beberapa parpol bahkan tidak akan merekrut artis. Hal ini demi memberikan caleg berkualitas dari kader internal parpol. “Partai Golkar dan PKB tak banyak merekrut artis. Malah PKS tidak ada artisnya.

Kalau mau dikatakan caleg artis di Golkar, cuma satu, Charles Bonar. Tapi enggak bisa dikatakan sepenuhnya caleg artis karena bapaknya pengurus Golkar dari zaman Akbar Tandjung,” kata Wasekjen DPP Partai Golkar, Tantowi Yahya di Jakarta, Jumat (12/4).

Menurut Tantowi, Charles Bonar sudah aktif di Golkar sejak dua tahun lalu.

Namun demikian Golkar juga tidak menutup pintu untuk selebritas. “Saya dan Nurul yang ditugasi untuk merangkul mereka tapi ternyata mereka tidak tertarik untuk bergabung di Golkar,” tambahnya Selain itu, Tantowi menduga selebritis mungkin menganggap Golkar sebagai partai yang sulit. Apalagi Golkar tidak memberikan karpet merah untuk caleg.

“Kami mengutamakan kader yang sudah berjuang tapi kami tidak tutup mata atas nama-nama itu yang bisa berpotensi mendapatkan suara,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, caleg yang diusung merupakan kader yang dididik dalam program kaderisasi partai. Tidak ada caleg artis yang diusung PKS. “Tidak ada satu pun

yang artis. Kami bukan antiartis, tapi kami partai yang mengutamakan kaderisasi.

Alhamdulillah, kader kami sudah cukup memenuhi kualifikasi,” ujarnya Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho mengungkapkan, caleg PKS terdiri dari 302 orang laki-laki (62 persen) dan 185 orang perempuan (37,9 persen).

Selain itu, tambahnya, caleg yang diajukan mayoritas berpendidikan S-1 dan berusia 30-40 tahun. Adapun untuk strata pendidikan yakni tingkat SMA 5 persen, tingkat S-1 53 persen, S-2 32 persen, dan S-3 15 persen. “Semua dapil yakni 77 dapil dipenuhi semua, tidak ada dapil yang kosong,” imbuhnya.

Gagal Ditempat terpisah, Pengamat politik Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Gungun Heryanto mengatakan partai politik (parpol) merekrut calon legislatif (caleg) dari kalangan artis sejatinya cermin kegagalan parpol melakukan kaderisasi. Kecenderungan Partai politik menjadikan artis dianggap sebagai jalan pragmatis untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya.

“Partai politik gagal membangun kaderisasi,” ujarnya Gungun mengatakan parpol belum serius membagun institusionalisasi politik. Ini terjadi lantaran kebanyakan parpol masih menggantungkan diri pada figur sentral di internal mereka. Alhasil ketika pemilu akan dilakukan, parpol tidak memiliki basis suara yang benar-benar mantap untuk bisa digarap. (gam/abd/cea)

ant/nyoman budhiana

KECELAKAAN LION AIR. Tim KNKT berada di sekitar bangkai pesawat Lion Air yang tergelincir ke laut di ujung landasan Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali, Minggu (14/4). Bangkai pesawat Boeing 737-800 itu masih berada di laut, sementara tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih menyelidiki penyebab musibah itu.

Kecelakaan Lion Diduga Akibat Undershoot JAKARTA-Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), terus melakukan penyelidikan atas pristiwa jatuhnya Lion Air Boeing 737-800 ke laut di Bali. Indikasi awal, kejadian naas ini disebabkan terlalu cepatnya pilot mengambil inisiatif mendaratkan (undershoot) pesawat.

“Mungkin undershoot.

Kenapa undershoot? Hal itu yang masih akan kami cari.

KNKT tentu harus profesional melakukan collecting data selanjutnya dilakukan analisis.

Kami tidak akan melakukan kesimpulan tergesa-gesa” kata Kepala Sub Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara KNKT, Masruri dalam jumpa pers di Bali, Minggu (14/4).

Namun kata Masruri, pemeriksaan terhadap pilot pesawat dengan kode penerbangan JT 904 jurusan Bandung-Denpasar tersebut akan memakan waktu cukup panjang. “Pemeriksaan pilot sedang berjalan dan tidak bisa hari ini selesai. KNKT mencari bagaiman kecelakaan itu terjadi,” paparnya.

Pesawat Lion Air yang

membawa 101 penumpang itu mengalami kegagalan mendarat di landasan pacu Bandar Udara (Bandara) Ngurah Rai, Bali, sehingga terperosok ke dalam laut dan menyebabkan badan pesawat terbelah dua pada Pukul 15.35 Wita. Beruntung, seluruh penumpang dan tujuh kru pesawat selamat, tetapi 46 orang di antaranya harus menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit akibat menderita luka-luka.

Masruri berharap, hasil investigasi bisa sesuai dengan fakta yang terjadi, sehingga menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak terkait. Dia mengatakan, Tim KNKT tengah mengumpulkan data dan akan menggali keterangan yang berasal dari kotak hitam (black box) pesawat.

Sebelumnya, salah seorang korban luka, Irawati (60) mengaku sempat mendengar dua kali suara ledakan sebelum badan pesawat terhempas ke dalam laut. “Saat itu sudah mau landing, tiba-tiba ruangan dalam pesawat gelap dan kemudian sempat terdengar ledakan dan air masuk,” kata Irawati di Rumah Sakit Kasih Ibu, Denpasar, Minggu (14/4).

Namun demikian, kata Irawati, dirinya tidak mengetahui secara pasti sumber ledakan tersebut. “Saya tidak tahu suara itu dari mana.

Tetapi, sebelumnya tidak ada pengemumuman emergency. Saya ditolong petugas dan dibawa ke landasan dengan papan surfing kemudian dibawa ke rumah sakit,” paparnya.

Sejauh ini, ada dugaan bahwa penyebab kecelakaan tersebut akibat operasional roda pesawat tidak berfungsi secara maksimal saat hendak mendarat, sehingga pilot memutuskan untuk melakukan

ant/andika betha

DEKLARASI CAGUB PDIP. Calon Gubernur Jateng dari PDI Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo (keempat kanan) bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan), Ketua DPP PDIP Puan Maharani (kanan), Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo (keempat kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) serta sejumlah tokoh PDIP lainnya pada Deklarasi Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah di Stadion Manahan, Solo, Jateng, Minggu (14/4). PDIP secara resmi mengajukan pasangan Ganjar Pranowo - Heru Sujatmoko pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah yang akan berlangsung 26 Mei mendatang.

PILGUB JAWA TENGAH

Mega: Jateng Basis Kekuatan Nasionalis SOLO-PDI Perjuangan akan menjadikan Pemilukada Jawa Tengah (Jateng) sebagai indicator untuk mengukur kekuatan kaum nasionalis. Karena itulah, PDI Perjuangan akan berjuang dan bertarung habishabisan guna memenangkan pemilihan gubernur Jateng.

“Soekarno mengingatkan kekuatan nasionalis yang harus kamu selalu perhitungkan, yang selalu harus kamu selamatkan, itu ada di Jateng,” kata Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Solo, Minggu, (14/4).

PDI Perjuangan kata Mega, memberikan perhatian khusus pada Pilkada Jateng.

Apalagi tradisi politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh tradisi politik Jawa. “Jateng itu pakune Jowo,” tambahnya.

Oleh karenanya, Megawati meminta kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah untuk memenangkan Ganjar Pranowo-Heru Sujatmoko.

“Ini benar-benar pertarungan loh. Ingat, satu kali kalau di-

kalahkan partai lain, nasionalisme yang dicita-citakan Bung Karno tidak akan bisa dilaksanakan. Kesadaran ini harus dimiliki seluruh kader PDI perjuangan dimana pun mereka berada,” ungkapnya Menurut Presiden RI ke lima ini, kader PDI Perjuangan harus benar-benar militan dan memperjuangan cita-cita proklamasi yang memakmurkan rakyat. “Mereka jangan berfikir untuk dirinya sendiri dan uang banyak, mereka harus berfikir bagaimana cita-cita proklamasi yang memang dibuat Bung Karno bisa dilaksanakan oleh rakyat. Kita ini rakyat, bersama rakyat kita

pendaratan di laut. Dugaan ini seperti yang pernah dialami maskapai Garuda Indonesia Airlines dengan nomor penerbangan GA-421 yang mendarat darurat di Sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah, Rabu, 16 Januari 2002.

Tetapi, spekulasi terkait dugaan ini masih belum dapat dipastikan kebenarannya oleh pihak Lion Air. “Itu bukan kewenangan kami untuk menjawabnya. Nanti ada KNKT yang bisa menjawabnya,” kata Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait dalam konferensi pers di Gedung Lion Air, Jakarta, Sabtu (13/4) malam.

Menurut Edward, pesawat yang mengalami kecelakaan tersebut merupakan pesawat baru yang dioperasikan sejak 28 Maret 2013 yang dibeli berkisar USD80 juta-USD90 juta. “Ini adalah pesawat baru, bukan bekas. Pesawat ini kami terima langsung dari pabriknya, yaitu Boeing Company di Amerika Serikat pada bulan Maret 2013. Pesawat itu berkapasitas 180 penumpang”

pasti menang,” terangnya Mega menambahkan anak muda calon pemimpin masa depan akan melawan bangsa sendiri yang mempunyai kehendak untuk memperkaya diri sendiri, dan memiliki kekuasan.

Tapi tidak mencintai rakyatnya.

“Karena itu, sejak hari ini sebut nama Ganjar-Heru. Tidak ada nama yang lain,”ujarnya Pada kesempatan itu Megawati mengatakan, pemilihan pasangan Ganjar-Heru oleh PDI Perjuangan melalui proses yang panjang. PDIP Perjuangan juga telah mengkalkulasi secara matang keunggulan pasangan ini. “Orang boleh saja dipilih, orang boleh saja dijadikan, orang pun bisa silih berganti. Tetapi yang namanya kehidupan berpartai, yang namanya PDI Perjuangan, terutama PDI Perjuangan di Jateng harus bisa langgeng abadi terus ke depan.”

Sebagai ketua umum, Megawati mengaku terus memantau cara kerja orangorang yang dicalonkan PDI Perjuangan, baik yang duduk di eksekutif dan legisltaif.

“Saya hanya menghendaki mereka akan membaktikan dirinya bagi partai dan rakyat.

Tanpa itu, orang-orang tersebut akan saya ganti.”

Sampai hari ini Mega mengaku, siapa pun yang akan menjadi anggota DPR akan ditanyakan di akar rumput. “Apakah mereka suka turun ke bawah. Paling tidak akan mendapatkan hadiah dari Saya,” tegas Mega.

Terkait survei yang dilakukan terhadap para calon yang akan mengikuti Pemilukada, Mega meminta kader PDI Perjuangan mengamati survei tersebut. “Namun Survei jangan dijadikan pegangan,” tukasnya. (gam/abd/cea)

Investigasi Tuntas Sementara itu, anggota Komisi V DPR, Marwan Jafar meminta KNKT bersama otoritas terkait segera melakukan investigasi secara menyeluruh hingga terungkap pemicu insiden ini. “Penyebab kecelakaan bermacam-macam, mulai dari kondisi pesawat, kerusakan alat navigasi, cuaca hingga human error. Ini harus diungkap secara detail dan terang benderang salah satunya analisa melalui black box, biar publik mengetahui dan tidak semakin antipati terhadap dunia penerbangan,” tambahnya.

Diakui Marwan, Komisi V DPR memang membidangi masalah transportasi dan infrastruktur. “Kami berhak memanggil institusi dan maskapai terkait untuk meminta penjelasan atas insiden tersebut,” tegasnya Lebih lanjut Marwan Jafar mengatakan, terus berulangnya insiden transportasi di negeri ini mengindikasikan ada hal foundamental yang salah yang mesti diperbaiki.

Disisi lain, Marwan mencemaskan pemerintah selaku regulator penerbangan dan pihak terkait tidak melakukan upaya perbaikan yang sangat serius dan komprehensif, maka rakyatlah yang akan selalu menjadi korbannya. “Saya mendesak Komisi V untuk membentuk Panja Penerbangan,” ucapnya Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Lauren Bahang Dama bersama rombongan Komisi V DPR RI mengunjungi lokasi kecelakaan pesawat Boeing 737 800 NG Lion Air di Denpasar Bali. “Departemen Perhubungan dan Lion Air akan kita undang untuk evaluasi,” tuturnya.

Lauren menegaskan pihaknya meminta kecelakaan Lion Air diinvestigasi sampai tuntas. Hasil investigasi menyeluruh ini diperlukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. “Hasilnya dijadikan bahan evaluasi jaminan keselamatan penerbangan di Indonesia. Kita wajib tahu apa penyebabnya,” katanya. (gam/ cea/bud)

SURVEI

Jokowi Tetap Top JAKARTA-Popularitas Joko Widodo ternyata masih sangat tinggi bahkan menyingkirkan para calon presiden (capress) muka lama dan alternatif dalam porsi pemberitaan di media massa terkait kandidat presiden 2014. Tak ayal, Gubernur DKI Jakarta inipun dinobatkan sebagai ‘presiden media’. “Jokowi masih unggul jauh dari nama-nama lain seperti, Prabowo, Aburizal Barkrie, Hatta Rajasa, dan Mahfud MD,” kata Manajer Riset Pol-Tracking Institute, Arya Budi di Jakarta, Minggu (14/4) Dalam survey itu menunjukkan penyebutan Jokowi dalam berita jauh melampaui Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hanya mendapatkan 55 kali penyebutan. Lalu disusul, nama Aburizal Bakrie dengan 52 kali penyebutan. Urutan ke empat dan kelima, masing-masing Hatta Rajasa (27), dan Mahfud MD. Dalam mayoritas pemberitaan, kelima nama di atas mendapat sentimen positif.

Menurut Arya, survey media yang dijalankan Pol-Tracking berlangsung 1 Februari - 31 Maret 2013.

Riset tersebut menganalisa pemberitaan 15 media massa, masing-masing 5 media cetak, 5 media online, dan 5 media televisi. (gam/cea/beth)

EKONOMI

13

SENIN 15 APRIL 2013 NO. 0096 | TAHUN II

PERBANKAN

DHE Baru Masuk 84 Persen Ke Perbankan Nasional

ant/anis efizudin

ANTRE MEMBELI SOLAR. Sejumlah warga antre untuk membeli solar di SPBU Ngaren, Ngadirejo, Temanggung, Jateng, Sabtu (13/4). Sejumlah operator traktor bajak, penggergajian kayu, dan penggilingan padi mengaku sejak tiga pekan terkahir kesulitan mendapatkan solar pasca pengurangan kuota solar oleh pemerintah.

JAKARTA- Bank Indonesia (BI) telah melakukan penyempurnaan ketentuan Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/25/PBI/2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri yang berlaku sejak 1 Januari 2013, diatur kewajiban penerimaan DHE melalui bank devisa domestic. Namun, hasilnya ternyata belum sepenuhnya efektif. Data BI menyebutkan, hingga Februari 2013, rasio DHE yang ditempatkan di perbankan dalam negeri mencapai 84 persen dari total DHE Indonesia. Nilai dari 84 persen DHE itu sendiri mencapai USD 9,9 miliar. “Februari 2013, nilai transaksi ekspor itu USD 14,5 miliar, DHE-nya USD 11,7 miliar. Yang masuk ke perbankan dalam negeri itu USD 9,9

miliar, rasionya 84 persen,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (12/4).

Perry menambahkan, pada Januari rasio DHE yang masuk ke perbankan dalam negeri adalah 85,1 persen atau lebih tinggi. Belum seluruhnya DHE masuk ke perbankan nasional dinilai sebagai sesuatu yang wajar. “Di berbagai negara pun tidak mungkin 100 persen (DHE) masuk,” imbuhnya.

BI terus berupaya untuk menarik DHE masuk ke perbankan dalam negeri dengan mengeluarkan untuk DHE itu sendiri seperti mendorong perbankan dalam negeri untuk dapat mengelola DHE yang masuk lebih betah tinggal di dalam negeri.

Upaya tersebut dilakukan dengan membuat aturan trust, di mana perbankan dalam negeri dapat mengajukan izin

sebagai trustee dan mengelola DHE atas izin dari pemilik DHE. “Sekarang migas itu sudah masuk. Bentuknya gelondongan. Issue (masalah) kita itu bagaimana bisnis trustee itu lebih cepat, DHE itu banyak dimanfaatkan oleh perbankan dalam negeri,” ucap Perry.

Saat ini sudah ada dua bank yang mendapatkan izin prinsip untuk menjadi trustee di mana salah satu bank tersebut sudah dapat izin penegasan. “Kalau sudah dapat izin penegasan itu sudah bisa operasional,” tutup Perry.

Seperti diketahui, BI mengatakan, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 13/20/PBI/2011, eksportir telah diwajibkan menerima devisa hasil ekspor melalui bank devisa di Indonesia 90 hari setelah tanggal pemberitahuan ekspor barang. (gam/bud)

Penghapusan Subsidi BBM Kendaraan Pribadi Bisa Hemat APBN Hingga 40 Triliun

JAKARTA- Rencana menaikan harga BBM bersubsisi dalam rangka memperbaiki kondisi fiskal dan moneter tampaknya mustahil dilakukan pemerintah pada tahun politik 2013 ini. Karena itu, kebijakan yang paling ideal adalah menghapus BBM bersubsidi bagi mobil pribadi diseluruh Indonesia.

Bahkan penerapan kebijakan tersebut akan mampu menghemat anggaran sebesar 40 triliun rupiah per tahun.

“Meski dana penghematan itu tidak terlalu besar, tetapi ini bisa menjaga keseimbangan fiskal atau paling tidak bisa mempersempit defisit anggaran di 2013. Yang paling penting, pemerintah harus mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang penggunaan dana dari penghematan itu,” ujar Direktur Energy Watch , Mamit Setiawan di Jakarta, Minggu (14/4).

Hingga saat ini kata dia, pemerintah belum memiliki kesiapan untuk memberlakukan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ditambah lagi, pemerintah belum memiliki strategi yang tepat untuk menjelaskan rencana kenaikan harga BBM kepada masyarakat. “Untuk menekan konsumsi BBM, perlu kombinasikan kebijakan pembatasan dan kenaikan harga.

Jalan tengahnya ya, hapus BBM bersubsidi bagi mobil pribadi,” kata dia.

Berdasarkan kajian Energy Watch, kata Mamit, penghapusan subsidi BBM untuk mobil pribadi mampu menghemat anggaran, meskipun nilai penghematannya tidak terlalu besar. Tetapi, itu san-

gat penting untuk menjaga keseimbangan fiscal. “Dana yang bisa dihemat ini akan bisa diterima pemerintah, jika penerapannya berjalan baik dan tidak ada pelanggaran di tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau praktik curang di level konsumen,” tutur dia.

Terlepas dari rencana tersebut, jelas Mamit, opsi menaikkan harga BBM yang berlaku secara umum lebih baik, jika dilihat dalam konteks mengurangi beban APBN 2013.

Asalkan, kenaikan harga BBM bersubsidi harus diberlakukan untuk seluruh wilayah di Indonesia atau tidak hanya berlaku di Pulau Jawa dan Bali. “Tetapi sayangnya, pemerintah belum siap,” tegas dia.

Dengan demikian, lanjut dia, kebijakan yang memang tepat untuk diberlakukan dalam waktu dekat ini adalah penghapusan BBM bersubsidi bagi mobil pribadi yang merata di seluruh Indonesia.

“Meski saat ini sudah memberlakukan penghapusan BBM bersubsidi bagi industri perkebunan dan pertambangan. Namun, untuk industri perkebunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seharunya tidak perlu dilakukan kenaikan

harga,” papar dia.

Dia menjelaskan, jika kebijakan penghapusan subsidi BBM bagi mobil pribadi dilanjutkan dengan kebijakan menaikkan harga untuk seluruh jenis kendaraan bermotor maka akan terjadi penghematan. Dana hasil penghematan tersebut bisa langsung dialokasikan ke masyarakat.

Namun kompensasi yang diberikan ke masyarakat jangan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Selain pengalokasiannya tidak transparan, banyak data fiktif pada program ini.

Karena itu lanjut dia, dana hasil penghematan ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan lapangan pekerjaan. “Fasilitas kendaraan umum massal harus segera tercipta. Dana dari pengurangan konsumsi BBM bersubsidi dari mobil pribadi itu juga diharapkan bisa menyukseskan program monorail dan MRT (mass rapid transit). Karena sebanyak 70 persen masyarakat pengguna BBM bersubsidi ada di Pulau Jawa, terutama Jakarta,” pungkas dia.

Belum Kompak Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan ada dua opsi untuk mengatasi pembengkakan BBM bersubsidi nantinya yang akan diajukan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik sebelumnya mengatakan ter-

dapat tiga opsi yang akan diajukan kepada SBY. Menurut Hatta, kedua opsi tersebut adalah Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan melakukan pengendalian serta penghematan untuk mengurangi beban subsidi BBM yang mencapai Rp 300 triliun.

“Jadi opsinya tinggal dua, menaikkan atau melakukan pengendalian dan mengurangi subsidi yang mampu.

Ini kita dalami agar menjadi lebih konkrit,” ujar dia yang ditemui di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/4).

Namun, lanjut Hatta, kenaikan harga BBM subsidi bukan menjadi prioritas pemerintah. Tetapi opsi tersebut masuk ke dalam opsi yang akan diserahkan ke Presiden SBY. “Opsi menaikkan memang ada.

Sementara kita belum memutuskan, tetapi pembahasannya mana yang lebih memberikan impact terbaik. Semua opsi dikaji semua. Pengurangan subsidi, pelat hitam juga opsi,” tegas dia.

Hatta menambahkan, apapun opsi yang akan dipakai pemerintah, rencana pembatasan dengan menggunakan teknologi informasi tetap harus dilakukan karena hal tersebut dapat mengurangi penyelewengan BBM bersubsidi. “IT itu harus jadi kita bisa memindahkan pembayaran dari depo ke SPBU sehingga seluruh kebocoran dapat dikurangi. Mau apapun opsi yang dipilih, itu wajib dilakukan,” kata dia. (gam/bud)

AKTIVITAS PEMILU 2013-2014

Perputaran Ekonomi Capai Rp 44,1 Triliun JAKARTA-Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2014 akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

Berdasarkan perkiraan Bank Indonesia (BI), aktivitas ekonomi Pemilu sepanjang 2013 sampai 2014 menciptakan peluang ekonomi dalam bentuk pengeluaran mencapai 44,1 triliun rupiah. “Ini perkiraan kita setelah dapat data lengkap jumlah partai peserta Pemilu, jumlah calon legislatif dan membandingkannya dengan pola belanja pada Pemilu 2008 dan 2009,” ujar Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo, di Jakarta (12/4).

Menurut Perry,, dampak ekonomi pada aktivitas pemilu akan terasa pada triwulan III tahun 2013, yang memuncak pada triwulan

I tahun 2014 dan menurun ditriwulan II 2014.

Aktifitas pemilu jelas dia akan menyumbang pertumbuhan ekonomi 0,32 persen.

“Pada 2013 menyumbang pertumbuhan ekonomi 0,13 persen dan 0,19 persen pada 2014,” kata dia.

Sedangkan tambahan pertumbuhan ekonomi tersebut sudah diperhitungkan pada Rapat Dewan Gubernur BI kemarin yang memutuskan untuk memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2013 dari 6,3 persen- 6,8 persen menjadi lebih rendah 6,2 persen -6,6 persen, sementara proyeksi ekonomi pada 2014 dipangkas dari 6,7 persen -7,2 persen menjadi 6,6 persen- 7,0 persen. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut karena pemulihan

ekonomi global yang tidak seoptimis perkiraan sebelumnya serta perlambatan investasi nonbangunan.

Ini perkiraan kita setelah dapat data lengkap jumlah partai peserta Pemilu, jumlah calon legislatif dan membandingkannya dengan pola belanja pada Pemilu 2008 dan 2009

Perry Warjiyo

Deputi Gubernur BI Lebih lanjut Perry mengatakan, dampak ekonomi aktivitas Pemilu akan terlihat pada peningkatan konsumsi

sektor swasta. “Aktivitas Pemilu itukan banyak, membuat baliho dan sebagainya.

Kami juga sempat mendengar biaya seorang Caleg itu variasinya bisa sangat lebar, yang tidak terkenal, semakin besar belanjanya,” jelas dia.

Namun, walaupun dampak ekonomi Pemilu kali ini besar, kalau dibandingkan Pemilu pada 2008 dan 2009 masih lebih rendah. Menurut Perry, dampak ekonomi Pemilu 2008 dan 2009 menambah pertumbuhan ekonomi masing-masing 0,23 persen dan 0,26 persen.

Perry mengungkapkan, pihaknya tidak memiliki penjelasan mengapa dampak ekonomi Pemilu kali ini lebih kecil. “Yaa mungkin karena jumlah partai peserta Pemilu lebih sedikit,” pungkas dia. (gam/bud)

ant/pramayuda

FLYOVER NOER ALIE. Sejumlah mobil melintasi jalan layang Noer Alie, yang diresmikan di Bekasi, Sabtu (13/4).

Pemberian nama Noer Alie ini mengambil salah satu pahlawan Bekasi.

SUKU BUNGA BANK

LPS Tak Ubah Suku Bunga yang Dijamin JAKARTA-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan evaluasi mengenai tingkat suku bunga penjaminan simpanan dalam Rupiah dan Valas di Bank Umum dan simpanan dalam Rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hasil evaluasi LPS menyebutkan, suku bunga penjaminan simpanan yang berlaku mulai periode 15 April sampai dengan 14 Mei 2013 adalah tetap.

“Untuk simpanan dalam bentuk Rupiah di Bank Umum suku bunga yang dijamin oleh LPS adalah 5,5 persen, sedangkan suku bunga simpanan dalam bentuk valuta asing yang dijamin LPS adalah sebesar 1 persen. Sementara itu, untuk suku bunga simpanan yang dijamin LPS di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebesar 8 persen,” Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS Salusra Satria di Jakarta, Minggu (14/4).

Dia menjelaskan tingkat suku bunga penjaminan simpanan tersebut didasarkan atas pertimbangan beberapa

hal. Pertama, kinerja perekonomian domestik yang meskipun berpotensi risiko inflasi, namun relatif masih berada dalam kondisi yang stabil. Kondisi tersebut, lanjut Salustra, terlihat dari realisasi inflasi inti (yoy) menurun dari 4,29 persen per Februari 2013 ke level 4,21 persen per Maret 2013. “Realisasi inflasi inti ini masih berada pada rentang target Bank Indonesia sebesar 4,5 persen plus minus 1 persen,” kata dia.

Kedua, kondisi likuiditas perbankan masih cukup tinggi. Hal ini terlihat dari posisi alat likuid perbankan yang dilihat dari tagihan bank umum kepada Bank Indonesia yaitu sebesar Rp 764,46 triliun atau sebesar 23,84 persen dari total dana pihak ketiga pada bulan Februari 2013.

Angka tersebut berada di atas rata-rata selama tahun 2012 yaitu sebesar Rp 750,29 triliun atau sebesar 25,37 persen dari total dana pihak ketiga. “Di samping itu, suku bunga JIBOR Overnight,

1 minggu dan 1 bulan stabil pada kisaran 4,18 persen sampai 4,60 persen di akhir bulan Maret 2013,” imbuh Salusra.

Ketiga, biaya dana ratarata tertimbang ICOF (implied cost of fund, merupakan rasio cost of fund terhadap total dana pihak ketiga) perbankan menunjukkan tren yang menurun dari 3,92 persen pada bulan Januari 2013 menjadi 3,78 persen pada bulan Februari 2013.

LPS menegaskan bahwa apabila tingkat suku bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan simpanan, maka simpanan nasabah tersebut menjadi tidak dijamin.

“Bank diharuskan untuk memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan,” pungkas dia. (gam/bud).

ant/fiqman sunandar

HARGA IKAN CAKALANG. Sejumlah warga melihat tumpukan ikan cakalang yang dijual di Tempat Plelengan Ikan (TPI) Bitung, Sulawesi Utara, Minggu (14/4). Akibat cuaca buruk harga ikan tersebut mengalami kenaikan dari Rp. 25.000 menjadi Rp. 40.000,.

14

Warga Keluhkan Pinjaman Lunak Kredit UKM PROBOLINGGO – Selain masalah pendidikan, infrastruktur jalan, listrik, air, pemberdayaan UKM, dan pelayanan publik yang selama ini telah diinstruksikan Pemerintah agar menjadi pelayanan prima, ternyata masih menjadi keluhan masyarakat di Kota Probolinggo.

Hal ini terungkap dalam gelaran reses I tahun 2013 yang dilaksanakan Habib Hadi Zainal Abidin, anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), DPRD Jawa Timur, Dapil II, Pasuruan – Probolinggo, di Aula PCNU Kota Probolinggo, Minggu (14/4).

Salah seorang warga Jl. Ikan Belanak, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Maisumah, mengeluhkan sulitnya memperoleh pinjaman lunak dari pemerintah untuk UKM. Ia menilai pelayanan kredit lunak masih pilih kasih, dipilah dan dipilih sehingga terkesan sangat sulit untuk meminjam.

“Mohon kepada Habib Hadi Zainal Abidin hal ini disampaikan kepada Pemkot, karena bukankah telah diinstruksikan agar masyarakat dilayani secara prima,” lanjutnya seraya disambut tepuk tangan ratusan warga yang memenuhi arena reses.

TAPAL KUDA

SENIN 15 APRIL 2013 NO.0096 | TAHUN II

Terkait pelayanan pilih kasih yang disebutkan Maisumah, anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), DPRD Jawa Timur, Dapil II, Pasuruan – Probolinggo, Habib Zainal Abidin, berjanji akan segera menindak lanjutinya dengan melakukan konfirmasi kepada pihak terkait karena kalau hal tersebut benar adanya, jelas telah mengabaikan misi pelayanan prima yang jadi penunjang perwujudan terciptanya pelayanan terbaik di Jawa Timur, khususnya Kota Probolinggo.

“Semua aspirasi telah dapat kami tampung untuk ditindaklanjuti akan tetapi diharapkan dilakukan juga secara tertulis sesuai prosedur” ujar politisi Fraksi Kebangkitan Bangsa .

Menurutnya, reses itu merupakan agenda tugas legislatif di daerah pemilihan (dapil) masing-masing yang bertujuan untuk mendengar

secara langsung dan menampung aspirasi masyarakat selanjutnya memperjuangkannya agar dapat terealisasi demi kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, kata Habib Hadi Zainal Abidin, warga telah menyampaikan berbagai aspirasi. Berbagai aspirasi juga disampaikan dalam reses

yakni penanganan program yang tidak menyentuh rakyat miskin, sulitnya lowongan kerja bagi kaum remaja dan nasib PKL. Setelah menjawab semua pertanyaan dan usulan warga pada setiap reses, ia berjanji akan berupaya sekuat mungkin untuk memperjuangkan aspirasi yang

disampaikan masyarakat dari Dapil II Pasuruan Probolinggo.

“Permasalahan yang dialami warga, merupakan permasalahan klasik secar umum di Indonesia akan tetapi sebagian merupakan tanggung jawab Pemerintah,” pungkas Habib Hadi zainal Abidin. (hud).

PENDIDIKAN

3.806 Siswa Ikuti UN PROBOLINGGO – Kendati sebelumnya naskah ujian Nasional (UN) di Kota Probolinggo, dinyatakan kurang. Namun pada hari ini, Senin (15/4) sebanyak 3.806 siswa SMK, SMA dan MA, baik negeri dan swasta, dapat mengikuti pelaksanaa ujian Nasional.

Hal ini ditegaskan Didit Irwanto, Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan (Dispendik) setempat, Minggu (24/4). “Kekurangan soal kemarin, sudah dipenuhi dan dikirim oleh Provinsi. Jadi UN siap dilaksanakan,” ungkap Didit, terburu-bru.

Perlu diketahui, naskah soal dan lembar jawaban yang tiba di Polres Probolinggo Kota pada Jumat (12/4) dua hari lalu itu, setelah dipecah (Dibuka) diketahui kurang dua paket. Satu paket besar, berisi 20 soal dan lembar jawaban serta satu paket kecil berisi 10 soal dan lembar jawaban.

20 naskah yang dibungkus amplop besar itu, soal dan lembar jawaban mata pelajaran matematika untuk siswa SMA jurusan IPS. Sedang 10 naskah yang dibungkus amplop kecil itu, mata pelajaran matematika untuk siswa SMK jurusan tekhnologi.

Dijelaskan, di Kota Probolinggo, terdapat 3.806 siswa-siswi kelas 12 yang

akan mengikuti UN yang berlangsung Senin Hari ini.

Siswa sebanyak itu terbagi atas 2.001 siswa SMK negeri dan swasta dan 1.134 SMA serta 671 siswa MA. Mereka terbagi dalam 38 lembaga pendidikan, diantaranya sebanyak 22 lembaga pendidikan SMA dan MA, serta 16 lembaga pendidikan SMK.

Kekurangan soal kemarin, sudah dipenuhi dan dikirim oleh Provinsi. Jadi UN siap dilaksanakan

Didit Irwanto Dispendik

Jika dibandingkan tahun lalu (2012) peserta ujian nasional tahun ini (2013) ada kenaikan sebesar 143 siswa.

Setahun sebelumnya peserta unas mencapai 3.806 siswa, sedang saat ini pesertanya sebanyak 3.663 siswa. Siswa sebanyak itu tersebar di 39 lembaga pendidikan negeri maupun swasta di kota Probolinggo . (gus)

LIPUTAN KHUSUS

Bandara Blimbingsari Dongkrak Investasi di Banyuwangi

K

eberadaan sebuah bandar udara sebagai jembatan antardaerah merupakan salah satu kebutuhan akses transportasi yang sangat ditunggu oleh masyarakat kalangan menengah ke atas demi efektivitas perjalanan menuju daerah tujuan.

Bandara juga efektif untuk memecah kebuntuan akses transportasi khususnya di daerah yang sulit terjangkau dan di pulau-pulau terpencil karena transportasi darat tidak bisa masuk ke daerah setempat.

Pembangunan sebuah bandara juga berdampak positif bagi perkembangan di suatu daerah karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadi peluang pintu masuk para investor yang akan menanamkan investasinya di daerah itu.

Bandara Blimbingsari yang berada di Desa Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, resmi melakukan kegiatan penerbangan komersial pada 29 Desember 2010, dengan maskapai pertama PT Sky Aviation.

Maskapai tersebut menggunakan pesawat Cessna Grand Caravan yang berkapasitas sembilan kursi, kemudian Fokker-50. Namun, akhirnya PT Sky Aviation memutuskan untuk menutup rute Banyuwangi pada Oktober 2011.

Namun, PT Merpati Airlines justru membuka rute SurabayaBanyuwangi pada Agustus 2011 dengan menggunakan pesawat MA-60 berkapasitas 48 kursi yang melayani penerbangan dari Surabaya pukul 13.40 WIB dan dari Banyuwangi pukul 15.00 WIB. Geliat pertumbuhan ekonomi di Bumi Blambangan, Banyuwangi memiliki daya tarik tersendiri bagi maskapai penerbangan karena maskapai Wings Air milik Group Lion Air juga meramaikan penerbangan di Bandara Blimbingsari itu.

Peresmian penerbangan perdana maskapai PT Wings Abadi Airlines (Wings Air) dengan pesawat komersial jenis ATR 72-500 dilakukan Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Bambang Susantono, pada 20 September 2012.

Secara geografis, Banyuwangi terletak di antara Surabaya dan Bali sehingga peluang menjadi bandara penyangga sangat besar. Apalagi, sejak resmi beroperasi dua tahun lalu, Bandara Blimbingsari sudah menunjukkan peningkatan.

“Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi juga melampaui nasional, sehingga tidak salah kalau Banyuwangi berpotensi menjadi bandara penyangga Juanda dan Ngurahrai,” ujarnya.

Untuk menjadi bandara penyangga, harus menunjukkan perkembangan bandara yang lebih baik ke depan seperti pertumbuhan jumlah penumpang, pergerakan pesawat, pelaku usahanya harus aktif dan pemerintah daerah setempat harus menjamin kemudahan berinvestasi.

“Dengan tumbuhnya sektor ekonomi, akan berbanding lurus dengan pertumbuhan infrastruktur di Bandara Blimbingsari. Itu nantinya menjadi salah satu pendukung untuk menjadikan Banyuwangi sebagai bandara penyangga,” katanya.

Wamenhub juga memuji prestasi Banyuwangi yang luar biasa karena laju pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada Bandara Blimbingsari.

Dari pesawat jenis Cessna Grand Carrvan yang berpenumpang 9 orang, kemudian Fokker -50, berlanjut pesawat milik Merpati Nusantara Airlines jenis MA-60 berkapasitas 56 kursi dan penerbangan perdana Maskapai Wings Air dengan kapasitas 72 kursi.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan Pemkab Banyuwangi akan melakukan pembangunan infrastruktur yang masif antara lain pengembangan Bandara Blimbingsari, pembangunan dan perbaikan jalan sepanjang 300 kilometer per tahun, hingga revitalisasi Pelabuhan Tanjungwangi.

“Kami akan terus melakukan percepatan untuk pertumbuhan Bandara Blimbingsari termasuk mencari celah bantuan ke pemerintah pusat, dan provinsi,” tuturnya.

Menurut dia, pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran sebesar Rp5 miliar tahun 2012 untuk menambah lampu di landasan pacu, perbaikan terminal penumpang, sistem pemeriksaan barang, pemanjangan landasan pacu dari 1.400 meter menjadi 1.800 meter, serta perlebaran dari 10 meter menjadi 15 meter. Sedangkan dukungan anggaran dari Pemprov Jatim untuk pembangunan Bandara Blimbingsari sebesar Rp23 miliar pada 2011, sebesar Rp8 miliar pada tahun 2012, dan 2013 juga dialokasikan sebesar Rp8 miliar.

“Bandara Blimbingsari juga diproyeksikan sebagai pintu masuk pariwisata tidak hanya bagi Banyuwangi, tetapi juga beberapa kabupaten terdekat seperti Situbondo, Bondowoso, Jember dan Bali Barat,” ucap Bupati Banyuwangi yang akrab disapa Kang Anas itu.

Dengan adanya dua maskapai penerbangan yang melayani rute Banyuwangi- Surabaya PP, Bandara Blimbingsari mulai banyak dimanfaatkan oleh warga dari kabupaten tetangga demi efektivitas waktu perjalanan, sehingga bandara kebanggaan masyarakat Banyuwangi itu sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai pintu masuk wisata bagi beberapa daerah terdekat.

Surga Investasi Kabupaten perpenduduk asli Osing ini perlahan tapi pasti akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur karena banyak investor yang mulai melirik kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa tersebut.

Bahkan kabupaten itu sempat menduduki peringkat ke-11 dari daftar 50 kabupaten/kota terkaya se-Indonesia tahun 2012 yang dirilis oleh Warta Ekonomi Edisi 12 Tahun 2012.

Beberapa industri besar telah dibangun di Banyuwangi seperti PT Semen Gresik Tbk dan PT Semen Bosowa, bahkan Pemkab Banyuwangi menyiapkan lahan seluas 2.000 hektare untuk kawasan industri terpadu.

Kemudian Kementerian BUMN juga telah menyiapkan pembangunan pabrik gula modern dan terbesar se-Indonesia dengan kapasitas giling 10.000 ton tebu per hari.

Selain itu, jalur transportasi udara juga digarap serius oleh Pemkab Banyuwangi, sehingga Bandara Blimbingsari bisa beroperasi pada akhir 2010 dan kini sudah ada dua maskapai yang melayani penerbangan dengan rute Banyuwangi-Surabaya PP yakni Merpati Airlines dan Wings Air. Mudahnya akses transportasi menuju sebuah kota/ kabupaten menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan investasinya, sehingga dengan beroperasinya Bandara Blimbingsari membuka pintu investasi yang cukup besar di Kabupaten Banyuwangi. (ant/fiqih arfani dan zumratun solicha/dar)

ALAT PERONTOK PADI

Sejumlah petani memanen padi menggunakan mesin pemanen sekaligus perontok padi di Kelurahan Nangkaan, Bondowoso, Jawa Timur, Minggu (14/4). Penggunaan alat tersebut lebih efisien dibandingkan menggunakan tenaga manual, yaitu dalam satu hektare tanaman padi bisa dipanen dan dirontokkan dengan mesin dalam waktu sekitar 3 jam dengan biaya Rp.18.000 per 100 Kg gabah basah, sementara jika menggunakan tenaga manual membutuhkan waktu 4 sampai 5 hari dengan tenaga 25 orang per hari.

KECELAKAAN

Bocah Meninggal Tercebur Kolam PROBOLINGGO – Kesedihan Aminah (35) tak terbendung, melihat putri kesayangannya yang masih berusia lima tahun, sekujur tubuhnya kaku ditutupi dengan kain. Balita bernama Mila (5) itu tenggelam di sebuah kolam ikan di Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo, Minggu (14/4) sekitar pukul 15.00 Wib. Buah hati pasangan Mail (38) dan Aminah (35), warga Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo meregang nyawa setelah tenggelam di kedalaman kolam ikan sedalam delapan meter.

Tragisnya, insiden kematian bocah malang tersebut membuat kedua orang tuanya syok karena tidak menyangka putri tercintanya tersebut meninggal dunia. Padahal mereka berdua sedang memancing ikan, dan berada di dekat Mila sebelum putrinya tersebut meninggal. Begitu meli-

hat ke arah kolam, ia kaget mendapati dua anaknya yang masih kakak beradik tergelincir hingga jatuh dan tenggelam dalam kolam.

Diduga kuat, Balita mungil itu tergelincir saat melintas, kemudian jatuh ke

dalam kolam. Sebelumnya, ibunya sempat panik saat melihat dua anaknya tidak tampak lagi di sekitar kolam.

Baru akan dicari, Aminah sudah berteriak histeris melihat kedua anaknya terjatuh kekolam.

Beruntung putra sulungnya Rendy (7) bisa diselamatkan, dan adiknya Mila (5) mengambang di kolam.

“Saat ditemukan, kondisinya sudah tidak ada (meninggal),” ujar Bayan Warga Desa Jatisari yang menolong korban. Selepas dievakuasi, jasad korban langsung dilarikan ke puskesmas Bantaran Kabupaten Probolinggo untuk dilakukan visum.

Kepala Polisi Sektor Kuripan Kabupaten Probolinggo, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Suharta menuturkan hasil pemeriksaan dokter tidak ada tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban. Korban meninggal karena minum banyak air. Selain itu diduga kandungan air di paru-paru berlebih.

“Hingga kini kami masih melakukan penyelidikan terkait meninggalnya Mila (5), dan masih mendalami terhadap kemungkinankemungkinan adanya unsur lain kasus tersebut,”ungkap AKP. Suharta. (hud).

OPINI

15

SENIN 15 APRIL 2013 NO. 0096 | TAHUN II

salam songkem Hari Ini UN SMA/MA

H

ari ini, Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah di Indonesia menyelenggarakan Ujian Nasional. Lebih spesifikasi di daerah Jawa Timur, sekitar 1,6 juta siswa sedang menjalani UN. Jumlah murid peserta UN tersebut merupakan akumulasi jumlah pelajar dari 38 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang berjumlah sekitar 1,5 juta siswa, peserta UN tahun ini mengalami peningkatan secara kwantitas. Harapan pelaksanaan UN 2013 ini juga mengalami peningkatan secara kwalitas kelulusan, setidak-tidaknya masih bertahan dengan kwalitas kelulusan seperti pelaksanaan UN tahun 2012 lalu.

Sekedar untuk diingat, pada tahun 2012, Provinsi Jawa Timur mendapat peringkat kelulusan UN terbaik se-Indonesia dengan persentase ketidaklulusan UN hanya 0,07 persen, Sulawesi Utara 0,09%, Bali 0,10%, Jawa Barat 0,10%, dan Sumatera Utara 0,12%.

Keberhasilan Jatim tersebut karena adanya sinergi dan koordinasi antara pemangku pendidikan se-Jatim. Akan tetapi, tahun ini, dengan sistem 20 variasi soal yang menggunakan sistem bercode pada naskah soal dan LJUN, sinergi dan koordinasi antara pemangku pendidikan se-Jatim itu akan teruji, masih tangguh ataukah hancur.

Tentu saja, untuk mengetahui sukses-gagalnya sinergi dan koordinasi tersebut baru bisa dilihat setelah kelulusan peserta UN 2013 diumumkan nanti. Bila ternyata Jatim tak lagi menempati peringkat kwalitas kelulusan UN terbaik se-Indonesia, maka hal itu menegaskan pemangku pendidikan se-Jatim tak tangguh lagi menghadapi pelaksanaan UN dengan pola 20 paket dan sistem barcode. Sebaliknya, bila Jatim masih mampu mempertahankan posisinya sebagai peringkat kelulusan UN terbaik se-Indonesia, maka hal itu juga menegaskan bahwa pemangku pendidikan se-Jatim tak terpengaruh dengan perubahan sistem UN, betapa pun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) berupaya memperketat pelaksanaan UN. Otomatis keberhasilan tersebut mengindikasikan kinerja pemangku pendidikan di Jawa Timur masih tetap solid dalam mempertahankan sinergi dan koordinasi untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan UN tahun ini.

Memang, untuk menekan terjadinya kecurangan selama pelaksanaan UN, pada tahun pendidikan 2012-2013, pemerintah Indonesia melalui Kemdikbud dan Balitbang telah bekerja sama melakukan pembenahanUN sebelumnya. Bila tahun lalu bobot soal mudah sebanyak 10 persen, sedang 80 persen, dan sulit 10 persen, maka tahun ini bobot soal sulit ditambah 10 persen, sehingga komposisi soal sulit menjadi 20 persen, soal sedang 70 persen, dan mudah hanya 10 persen. Sistemnya tidak lagi menggunakan paket, melainkan barcode pada naskah soal dan LJUN. Perubahan sistem tersebut dilakukan karena selama ini pelaksanaan UN di Indonesia dilihat dari TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study) dan PISA (Programme for International Student Assessment) yang menyebut masih ada beberapa materi yang tidak diujikan dalam UN, bahkan cenderung persentase kelulusan UN juga terlalu tinggi, sehingga dengan perubahan sistem tersebut ketinggian kelulusan UN bisa diminimalisir. Oleh karena itu, apabila ternyata nilai kelulusan UN di Jatim maupun secara nasional masih juga tinggi, maka untuk tahun selanjutnya barangkali UN perlu ditinjau kembali. =

Melacak Geneologi Klebun Oleh: A. Dardiri Zubairi | Sekretaris PCNU Sumenep, Peminat Kebudayaan Madura

P

ada bulan Mei mendatang, beberapa desa di Kabupaten Sumenep akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa yang oleh orang Madura dipanggil klebun. Perebutan kekuasaan di struktur pemerintahan terbawah ini sejatinya bisa menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan kepada warga desa, termasuk meningkatkan kesejahteraannya.

Cuma saya ragu momentum ini bisa dicapai. Jika melacak pada genelogi klebun, ada masalah besar yang menjadikan saya pesimis suksesi kepemimpinan klebun bisa beriringan dengan meningkatnya pelayanan terhadap warganya. Geneologi yang saya maksud adalah asal-usul hadirnya klebun yang merupakan racikan kolonial, kelas sosial, dan gaya hidupnya. Masalah besar inilah yang menjadikan kepemimpinan klebun hampa ideologi kerakyatan, bahkan hingga saat ini.

A

Berjarak Sebagai pemimpin yang secara nyata bersentuhan langsung dengan rakyatnya, klebun pasti mengetahui siapa warganya yang lapar, sakit tapi tak bisa berobat, anakanak yang terlantar dan tidak bisa sekolah, petani yang kesulitan pupuk, dan segenap cerita pilu yang mengiringi penduduk desa. Dengan bahasa gamblang, basis kepemimpinan klebun sebenarnya jelas. Bukan sekedar jumlah dan angka sebagaimana klaim pemimpin sejak level camat, bupati, gubernur hingga presiden.

Masalahnya, seringkali kepemimpinan klebun berjarak. Sebagai elit desa, klebun menciptakan kelas sosial dan budaya sendiri dari warganya. Sejak interaksi, lingkungan sosial, dan gaya hidup lebih menampilkan diri sebagai elit, ketimbang pemimpin yang mencoba melakukan “bunuh diri kelas” dengan membaur dan membangun desa bersama warganya.

Kenyataan ini, menurut saya, implikasi langsung dari hampanya ideologi kerakyatan yang memang tak memiliki akar panjang dalam sejarah kepemimpinan klebun di Madura. Jika pada masa kolonial klebun berasal dari kelas elit desa yaitu, keluarga lurah yang memiliki akses ke kekuasaan panembahan, pada masa selanjutnya klebun kebanyakan lahir dari lingkungan

blater yang akrab dengan nilai-nilai thatak (jagoan), suatu basis kepemimpinan yang lebih memunculkan “rasa takut” ketimbang “wibawa” di hadapan warganya.

Sialnya, kepemimpinan klebun yang elitis tapi ditakuti ini diincar secara cerdas oleh kekuasaan di atasnya. Pada zaman kolonial klebun menjadi pengumpul pajak yang disetor kepada pihak kolonial. Di era Orde Baru klebun menjadi mesin politik Golkar. Dan saat ini ia menjadi “kolektor suara” bagi kepentingan para politisi; calon legislatif, calon bupati, gubernur, bahkan hingga calon presiden. Singkatnya, pertarungan politisi di atas betulbetul memanfaatkan klebun sebagai mesin pendulang suara.

Dalam relasi dengan kekuasaan/ kepentingan di atasnya, tentu klebun tidak selalu dalam posisi subordinat. Klebun bisa tampil sebagai subjek otonom yang mewakili kepentingan pribadi. Di sini terkadang tidak jelas siapa yang memolitisasi siapa.

Relasi klebun dengan kekuasaan/ kepentingan di atasnya seringkali mengorbankan warga desa. Wajar jika keinginan warga desa terhadap klebunnya juga sangat sederhana, “yang penting desa aman”. Soal lain –sebut saja bantuan raskin—bagi warga desa “itu apa kata klebun”.

Itulah asal-usul hampanya ideologi kerakyatan dalam kepemimpinan klebun. Sejarahnya panjang.

Sampai hari ini sepertinya belum banyak berubah. Tentu ke depan kita menginginkan klebun dijabat oleh orang yang well-educated dan memiliki basis ideologi kerakyatan yang jelas. Wallahu A’lam. =

(Catatan kecil untuk : Abuya Busyro Kariem) Oleh: Syah A. Lathief | Jurnalis Koran Madura, tinggal dipesisir Dungkek

N

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini (terkait isuisu terkini), resensi buku maupun puisi. panjang tulisan 5000 karaketer (opini, cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com

mecah belah, kehadirannya tentu saja lebih mewakili pemerintah kolonial ketimbang warganya. Sialnya, sejarah ini terus berlangsung paska kemerdekaan –terutama pada masa Orde Baru—dan bahkan hingga kini.

Inisiatif dan Strategi Pesisir Berkelanjutan

Berbesar Hati asib seseorang tidak bisa ditebak. Bila nasib mujur sudah berpihak, siapa pun tak bisa mengelak. Begitu pun tatkala nasib sial sudah datang menjadi suratan takdir, maka tak ada manusia di dunia ini yang sanggup menghindarinya. Sebab itulah, berbesar hati ketika menghadapi musibah menjadi pilihan sikap yang tepat.

Nasib malang itu dialami enam nelayan Pulau Sapeken yang bekerja di sebuah perusahaan Samuderah Indah Bahari GT 34 milik perusahan UD Bali Minatama. Keenam nelayan tersebut hilang sejak delapan bulan silam, diduga karena tenggelam di laut. Namun nasibnya tak ubahnya sudah jatuh masih ketimpa tangga, sudah hilang selama delapan bulan tanpa meninggalkan jejak dan kabar, tak dihiraukan pula oleh perusahaan tempatnya bekerja, bahkan dituding pula membawa kabur kapal milik perusahaan oleh perusahaan tersebut. Makin lengkap rasanya penderitaan nasib keenam nelayan beserta keluarga yang ditinggalkannya.

Tak ada manusia yang menghendaki terpuruk semacam itu.

Namun bila ada yang tega mencampakkan sesamanya sedemikian rupa, maka tindakan itu sungguh tak mencerminkan sikap manusiawi. Betapa pun kesalahan telah diperbuat, bila memang benar keenam nelayan tersebut membawa lari kapal perusahaan, tak seharusnya perusahaan membiarkannya, karena mereka juga pernah bekerja untuk membesarkan perusahaan. Bahkan tidak hanya tenaga, namun lebih dari itu, nyawa pun mereka korbankan ketika menjalankan tugas perusahaan. Sehingga barangkali jasanya itu cukup untuk menggugah pengelola perusahaan tempat keenam nelayan tersebut bekerja agar ikut mencari keberadaannya kini, atau bila perlu membantu beban penderitaan keluarga yang ditinggalkannya.

Memang, membawa kabur kapal perusahaan, sekali lagi bila itu benar adanya, bukanlah suatu perbuatan terpuji. Perusahaan mana pun tentu tak akan bisa mentolerir kejahatan tersebut.

Akan tetapi, betapa pun kesalahannya tak termaafkan, perusahaan seharusnya lebih arif menyikapi tindak pidana yang dilakukan karyawannya yang kini tengah dinyatakan hilang.

Baik perusahaan yang merasa kapal miliknya dibawa lari maupun keluarga keenam nelayan yang hilang itu dapat menghadapi musibah tersebut dengan besar hati. Hanya dengan berbesar hati itulah, musibah yang mendera tak akan terlalu terasa menyayat hati.

Saat ini, keluarga korban, sejak beberapa hari lalu tinggal di salah satu rumah keluarganya di komplek perumahan PGRI Kelurahan Pabian Kecamatan Kota Sumenep setelah mereka mendatangi Mapolres dan DPRD Sumenep untuk meminta dukungan atas musibah tuduhan yang diarahkan perusahaan terhadap (keenam nelayan) mereka. =

Racikan Kolonial Secara historis, pemilihan klebun di Madura berlangsung sejak masa kolonialisme dan atas dasar inisiasi pemerintah kolonial Belanda, tahun 1885 (Elly TouwenBouwsma,1989). Sebelumnya tak pernah ada klebun di Madura. Saat itu yang ada adalah lurah yang diangkat oleh panembahan untuk memimpin beberapa desa yang secara administratif disatukan dalam wilayah kelurahan.

Lurah oleh pihak kolonial dianggap lebih setia kepada panembahan.

Secara cerdik, pemerintah kolonial kemudian membangun kepemimpinan baru di desa untuk mengefektifkan kepentingkan pemerintah kolonial. Itulah alasan yang menjadi dasar adanya pemilihan klebun yang sejak digagas memang melibatkan secara langsung warga desa.

Sejak awal posisi klebun bukan pegawai resmi pemerintah, bahkan hingga saat ini klebun tetap bukan pegawai pemerintah. Tetapi sebagai pemimpin desa yang dipilih secara langsung, klebun menjadi penghubung antara pemerintahan di atasnya dengan warga desa. Klebun di sini menjadi representasi warganya.

Karena bukan pegawai pemerintah, klebun sejak dahulu memang tidak menerima gaji. Sebagai upahnya klebun memperoleh tanah bengkok atau percaton yang biasanya dibagi-bagi dengan aparat pemerintahan desa lainnya. Singkatnya, tanah percaton –dalam bahasa Madura disebut tana cato— adalah basis riil ekonomi klebun.

Melihat sejarah klebun di tangan pemerintah kolonial yang suka me-

P

opulasi masyarakat pesisir yang sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut di Kabupaten Sumenep demikian besar. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan dan pembudidaya ikan.

Termasuk organisme laut lainny dari pedagang ikan, pengolah ikan serta supplier faktor sarana produksi perikanan. Diluar bidang nonperikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya nonhayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya sehari-hari.

Mengacu kepada UU No. 12 tahun 1950 dan Perbub No.11 tahun 2006 perairan Sumenep seluas 50.000 km², panjang pantai 577,76 km dengan jumlah pulau 126 terdiri dari 48 berpenghuni dan 78 tidak berpenghuni. Luas kawasan perairan itu meliputi 20 Kecamatan dan 156 Desa Pesisir dengan luas mangrove 11.742,80 Ha, terumbu karang 47.760,90 Ha dan padang lamun 803, 27 Ha berada pada gugus pulau Kangean. Selain itu, adanya lokasi minapolitan rumput laut di kecamatan Saronggi dan kawasan hinterland yang berada di 13 Kecamatan semakin kompleks. Dengan luas kawasan 243.254 Ha dan komoditas

unggulan berupa rumput laut jenis euchema cottoni yang produksinya pertahun 549.717,56 ton basahnya dan 91.619,59 ton dalam keadaan kering. Legalitas Kawasan masterplan minapolitan itu, tercermin dari keputusan Bupati No. 188/294/ KEP/435.013/2011.

Dengan area yang luas dan potensi sumberdaya yang besar seperti diatas masih belum termasuk pulau-pulau kecil, minyak dan migas. Banyaknya potensi tersebut pemanfaatannya masih kurang terurus karena belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat pesisir. Pada posisi kebijakan, bahkan masih terdapat sektor-sektor pengelola yang tumpang tindih.

Para sektor pengelola itu tidak terintegrasi satu dengan yang lain sehingga rentan terjadi kesalahan dan merugikan masyarakat pesisir sebagai sasaran target program yang telah dicanangkan. Seperti pengembangan ikan tangkap, bantuan perahu, jaring, pengadaan lampu celup dalam air, mini coolbox serta fish finder maupun GPS yang tidak tepat sasaran. Program tersebut kemudian memantik kecemburuan, bias dan melawan nelayan kecil karena terbiasa dimanipulasi oleh aparat atau elit tertentu demi kepentingan pribadinya bukan untuk kepentingan nelayan.

Selain itu, saya juga melihat konsep pengelolaan wilayah pesisir masih comblang dengan konsep pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir yang mengelola semua orang dan segala sesuatu yang ada di wilayah pesisir. Contoh dari pengelolaan yang berbeda dengan pengelolaan wilayah pesisir adalah; pengelolaan perikanan, pengelolaan hutan pantai, pendidikan dan kesehatan. Pada contoh tersebut kita tidak melihat wilayah pesisir sebagai target. Misalnya seperti pembangunan cluster rumput laut yang ditempatkan di daerah Batuan.

Bagi saya, yang paling utama dari konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah fokus pada karakteristik wilayah pesisir tersebut. Bagaima-

na membangun kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi dengan lingkungan, ekonomi dan sistem sosial masyarakat pesisir.

Andaikata program-program DKP dapat mengeksplor inisiatif strategi pesisir dengan menggunakan pendekatan Integreted Coastal Management (ICM) yang dikembangkan oleh PEMSEA (Partnership for Environmental Management for the Seas of East Asia) hasilnya kemungkinan lebih terukur dan akan lebih baik. Karena ICM tersebut menitikberatkan pada kerangka Strategi Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development in the Coastal Area (SDSCA) di area pesisir melalui Pengelolaan Pesisir Terpadu (ICM).

Kerangka yang diberikan PEMSEA meliputi seluruh elemen pembangunan berkelanjutan yang bisa dibedakan ke dalam 3 ranah tingkatan. Ranah pertama, pada tingkat kepemerintahan dengan 6 elemen strategi, yaitu kebijakan, strategi dan perencanaan, struktur institusional dan perundang-undangan. Termasuk informasi dan kesadaran publik, mekanisme keuangan berkelanjutan, pembangunan kapasitas dan pengelolaan. Ranah kedua terdiri dari 5 aspek prinsip termasuk pengelolaan dan perlindungan bencana alam dan dampak manusia. Perlindungan habitat, restorasi dan pengelolaan, pengelolaan suplai dan penggunaan air, ketahanan pangan dan pengelolaan livelihood. Kemudian mengurangi polusi dan pengelolaan limbah.

Sedangkan ranah ketiga terletak pada status pesisir sebagai inisial situasi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang mengacu pada kesepakatan internasional seperti MDGs, agenda 21 dan lainnya.

Dalam inisiatif tersebut, kemudian baru bisa diturunkan konsep pengelolaan wilayah pesisir di dalam filosofi sebenarnya yang tidak menggugurkan prinsip keseimbangan antara pembangunan dan konservasi. Sebab pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip lingkungan mestin-

ya juga memasukkan konsep keseimbangan ketergantungan waktu dan keadilan sosial. Penguatan kesadaran mengenai pentingnya sumberdaya ekosistem pesisir dan kepulauan seperti mangrove, lamun, terumbu karang melalui pendidikan lingkungan dan partisipasi masyarakat. Karena penting untuk merehabilitasi ekosistem pesisir maupun pulau yang rusak dan menumbuhkan kesadaran masyarakat pesisir agar menghargai lingkungannya. Kita tahu, pulau Madura dan Sumenep didalamnya masuk dalam Coral Triangle Initiative (CTI), dengan Tingkat Kerusakan TK sebesar 80 %, dan tingkat HDI terendah di Jawa timur. Belum lagi meledaknya migrasi tenaga kerja tinggi TKW setiap tahunnya ke Malaysia dan Timur Tengah.

Pemberdayaan melalui pengembangan aksi kolektif masyarakat pesisir seperti pengadaan koperasi atau kelompok usaha bersama kiranya juga penting sebagai inisiatif eksplorasi. Karena aksi kolektif itu merupakan inisiatif bersama yang bermuara pada kesejahteraan setiap anggota secara individu. Termasuk mengembangkan kelompok yang berbasis agama seperti koperasi pondok pesantren. Menghidukan perhatian kelompok perempuan untuk menaikkan usaha dan penghasilan ekonomi keluarga.

Untuk aplikasi tersebut, misalnya dapat mengadopsi model grameen bank dengan fokus pada wanita nelayan. Karena model ini telah dikembangkan sebelumnya di Bekasi dan Kepulauan Seribu pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2001 juga dikembangkan di daerah Tual (Maluku Tenggara), Brebes (Jawa Tengah) dan Kupang (Nusa Tenggara Timur). Selain itu juga dikembangkan aksi kolektif wanita pengolah ikan di Gunung Kidul (Yoyakarta) dan Cirebon (Jawa Barat) sehingga mereka dapat dengan mudah memperoleh input produksi dan dengan mudah pula menjual hasil olahannya dengan harga yang lebih baik. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi Design Grafis Ach. Sunandar Ahmed David, (non aktif), M. Farizal Amir Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi, Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala) Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon-Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

16

SENIN 15 APRIL 2013 NO. 0096 TAHUN II

Seri A Italia

Fiorentina Mantapkan Posisi Empat Klasemen

B

ari bowo sucipto/ant

KALAH DARI AREMA. Pesepakbola Arema Indonesia Cronous Greg Nwokolo (kiri) terjatuh saat dihadang penjaga gawang Persepam Madura United, Alvonsius Kelvan (bawah) dan rekannya, Erfan Hidayatulah (tengah) dan Busari (kanan) dalam pertandingan Kompetisi Indonesia Super League (ISL) di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Rabu (10/4). Arema mengalahkan Persepam Madura United dengan skor akhir 2-0.

Lupakan Kekalahan dari Singo Edan, P-MU Fokus Hadapi Joko Samodro PAMEKASAN: Kekalahan 0-2 Persepam Madura United dari Arema Corners, Malang beberapa waktu, menjadi bahan evaluasi Head Coch Persepam, Daniel Rokhito, untuk meperbaiki timnya jelang melawan Laskar Joko Samudro Gersik United yang kini ditukangi pelatih anyar, Widodo C Putro.

Laskar Joko Samodro memiliki pemain-pemain bintang dan memiliki tipikal menyerang penuh. Salah

satunya Mat Sunaga Suhe, Aldo Barito dan Siswanto, ketiga pemain ini memiliki kecepatan tinggi dan harus

diwaspadai oleh pemain belakang Persepam.

Namun demikian, Persepam Madura United mendapat angin sengar, kabarnya stiker andalan zainal arif yang sebelumnya dibekab cedera, kini secara bertahap mulai pulih. Ditambah lagi kehadiran issac jober yang akan siap tempur, pasca sebelumnya tidak bisa diturunkan karena akumulasi kartu.

Persepam Madura merupakan tim promosi yang stabil. Dari 14 kali tampil, tim kebanggaan masyarakat Madura tetap bertengger di papan tengah klasemen Indonesia Super League (ISL), lebih baik dari tim promosi lainnya, Persita Tangerang yang bertengger di papan bawah.

Meski kalah di kandang tim elit, Arema Malang, pelatih Daniel Rukito tidak

begitu kecawa. Pasalnya, pasukannya mampu memberikan perlawanan dan sempat merepotkan tim berjuluk “Singo Edan� yang bertabur bintang.

Kini bidikan Zaenal Arif dan kawan-kawan untuk merebut poin beralih di markas Gresik United pada partai tandang ke Stadion Petrokimia, Gresik, Rabu (17/4) mendatang.

Untuk memenuhi am-

bisi tersebut, Daniel Rukito bergegas melakukan evaluasi terutama pembenahan mental pemain.

Salah satu yang tidak diinginkan pelatih asal Rembang, Jawa Tengah itu, adanya protes pemainnya terhadap wasit secara berlebihan, seperti yang dilakukan Anton Samba ketika melakukan hand-ball di kotak penalti. (afa/muj)

ERGAMO - Setelah berhasil menahan imbang AC Milan pekan lalu dengan skor 2-2, pada Minggu (14/4) dini WIB, Fiorentina memetik kemenangan dua gol tanpa balas atas tuan Atalanta pada laga yang berlangsung di Atleti Azzurri d'Italia.

Kemenangan itu terasa spesial karena anak-anak "La Viola" bermain di bawah performa terbaik mereka pada babak pertama dan lebih banyak ditekan oleh Atalanta, yang tengah dalam mental bagus pasca kemenangan 4-3 di kandang Inter Milan pekan lalu.

Di menit ke-10 Emiliano Viviano melakukan penyelamatan gemilang pada gawangnya ketika sundulan Germain Denis berhasil ditepisnya. Setelahnya tak banyak peluang bagus tercipta dan babak pertama berakhir imbang tanpa gol.

Di babak kedua tepatnya ketika laga berjalan 60 menit tim tamu mendapat hadiah penalti menyusul handball Giuglielmo Stendardo.

David Pizarro yang jadi eksekutor sukses menyarangkan si kulit bundar ke balik gawang Andrea Consigli.

Delapan menit setelahnya Fiorentina menggandakan keunggulan lewat pemain pengganti Marcelo Larrondo. Mendapat sodoran bola di sisi kanan, Larrondo memasuki kotak penalti dan melepaskan sepakan kaki kanan keras yang menghujam pojok atas gawang tanpa bisa dihadang Consigli.

Atalanta harus bermain dengan 10 orang setelah Denis dikartumerah karena melanggar Pizarro dengan keras. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai dan Fiorentina tetap memelihara peluang mereka lolos ke kompetisi Eropa musim depan, setelah menguatkan posisi keempat klasemen dengan 55 poin yang berselisih enam dengan AC Milan di atasnya.

Sementara itu Atalanta masih ada di urutan ke-13 dengan 37 poin.

AC Milan sendiri baru bermain melawan Napoli di San Siro saat berita ini dibuat. Saat ini Napoli berada di tempat kedua klasemen sementara dan Milan di tempat ketiga.

Keduanya terpaut empat poin. Bila Milan menang maka jarak keduanya hanya selisih satu poin, Napoli tetap di tempat kedua dan Milan di tempat ketiga. Sedangkan kalau kalah, Milan makin tertinggal jauh dari Napoli. (aji)

BUNDESLIGA

La LIGA SPANYOL

Meski Sudah Juara, Muenchen Tetap Buru Kemenangan

Malaga Merangsek ke Zona Liga Champions

MUNICH Bayern Muenchen sungguh perkasa musim ini. Meski sudah memastikan gelar juara Bundesliga, anak-anak asuh Jupp Heynckes itu tetap berburu kemenangan. Hebatnya lagi, meski bermain dengan para pemain lapis kedua, mereka tetap menang besar.

Saat menjamu Nurnberg di Allianz Arena, Sabtu (13/4) lalu, klub berjulukkan "The Hollywood" itu menang 4-0.

Ini adalah kemenangan ke100 Muencehn di Allianz Arena khusus untuk kompetisi Bundesliga.

Keempat gol Bayern ke gawang Nurnberg itu diciptakan oleh Jerome Boateng, Mario Gomez, Rafinha, dan Xherdan Shaqiri.

Selain menjadi kemenangan ke-100 di Allianz Arena tersebut menjadi kemenangan ke-12 Bayern dalam 12 pertandingan terakhir di Bundesliga.

"Ini adalah refleksi betapa dinamisnya FC Bayern," ujar sang manajer, Jupp Heynckes, yang meninggalkan klub ini pada akhir musim ini di situs

resmi klub.

Bayern tidak tampil dengan kekuatan penuh.

Beberapa pemain utama mereka diistirahatkan, termasuk Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Mario Mandzukic, dan Thomas Mueller. Sementara Franck Ribery dimainkan dan didapuk sebagai kapten.

"Setiap pemain ingin berkontribusi untuk sukses kami. Kami begitu luar biasa di babak pertama dengan permainan yang bagus dan pergerakan yang sempurna.

Sungguh luar biasa. Setiap pemain bisa dimainkan kapanpun. Musim ini, kami merupakan sebuah tim yang kompak, tim yang sesungguhnya," kata Heynckes. (aji)

MALAGA - Malaga naik ke peringkat keenam klasemen sementara La Liga Spanyol dan semakin mendekati zona Liga Champions, setelah memetik kemenangan tipis 1-0 atas Osasuna di kandangnya sendiri, Stadion La Rosaleda, Minggu (14/4) dini hari WIB. Dengan kemenangan ini, anak-anak asuh Manuel Pelegrini tersebut mengantongi 50 poin dari 31 laga dan menggeser Real Betis ke peringkat ketujuh. Sehari sebelumnya, Betis main imbang 3-3 saat menjamu Sevilla.

Pada laga dini hari kemarin itu, Malaga yang baru tersingkir dari Liga Champions harus berterima kasih pada Julio Baptista. Sebab kemenangan atas Osasuna tersebut diraih berkat gol tunggal pemain asal Brasil tersebut.

Pada laga ini, Malaga tampil dominan sejak awal dan men-

ciptakan banyak peluang. Di menit kedua saja Baptista sudah memaksa kiper Andres Fernandez melakukan penyelamatan.

Lalu dilanjutkan dengan beberapa peluang lewat Joaquin dan Javier Saviola yang salah satunya di menit ke-33 ketika bola hasil tembakannya menerpa tiang gawang. Osasuna juga bukan tanpa peluang ketika mereka kerap mengancam gawang Willy Caballero. Skor 0-0 jadi penutup laga babak pertama.

Di babak kedua Malaga masih menguasai jalannya laga dan kembali Fernandez tampil gemilang di bawah mistar dengan mematahkan kesempatan yang didapat Baptista, Welington, Eliseu atau Saviola.

Tapi ketangguhan Fernandez runtuh di masa injury time atau tepatnya menit ke92. Berawal dari situasi ten-

dangan bebas, bola meluncur ke kotak penalti dan disundul salah satu pemain Malaga yang membuat bola jatuh di depan Baptista dan dituntaskan lewat sepakan setengah voli yang mengarah ke pojok gawang.

Suasana station pun pecah dan para suporter merayakannya dengan begitu antusias karena mereka berharap kemenangan bisa diraih demi menghapus kekecewaaan pasca tersingkir secara dramatis di Liga Champions dari Borussia Dortmund.

Bagi Osasuna, kekalahan ini membuat mereka berkutat di zona degradasi. Mereka berada di peringkat ke-15 dengan 31 poin.

Sementara itu pada laga di Cornella El-Prat, Minggu (14/4) dini hari WIB, Valencia ditahan imbang tuan rumah Espanyol dengan skor 3-3.

Kemenangan Valencia yang sudah di depan mata dicaplok tuan rumah berkat Sergio Garcia pada detik terakhir pertandingan.

Valencia yang mengincar kemenangan demi masuk ke empat besar tampil buruk sejak menit awal dan banyak ditekan Espanyol. Alhasil babak pertama mereka akhir dengan keadaan tertinggal 0-1 usai Mubarak Wakaso mengonversi crossing Garcia menjadi gol di menit 45 lewat sundulan mematikan yang tak mampu dihalau Vincent Guaita.

Di babak kedua Valencia menyamakan kedudukan tepatnya di menit ke-53 usai Sergio Canales yang menerima umpan terobosan Ever Banega dengan tenang menempatkan bola di gawang Espanyol kawalan Francisco Casilla. (aji)

ini tidak bisa menurunkan pemain lincahnya, yaitu Rudy Setiawan yang pada latihan mengalami cedera.

"Sebenarnya, persiapan sudah dilakukan dengan baik, termasuk mempelajari kemampuan lawan. Akan tetapi, kondisi di lapangan berbeda," kata Blitz Tarigan menegaskan.

Pertandingan kandang bagi Persija kali ini memang tidak menguntungkan. Selain tidak diperkuat oleh pe-

main andalannya, juga tidak didukung penuh oleh suporter fanatiknya, yaitu Jak Mania karena tidak mendapatkan izin dari aparat keamanan.

Meski tidak mendapatkan izin, ratusan Jak Mania tetap datang ke areal Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Bahkan, ada kelompok Jak Mania yang datang ke areal stadion dengan membawa keranda dan ditaruh di belakang gawang. (ant/ay)

ISL

Gol Bunuh Diri Pedro Pengaruhi Mental Persija

JAKARTA - Gol bunuh diri pemain Persija Pedro Javier pada menit ketujuh sempat memengaruhi mental pemain klub yang berjuluk Macan Kemayoran saat menghadapi Persidafon di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu.

Pada pertandingan yang berkesudahan sama kuat 1-1 ini tidak mampu mengatrol posisi tim asal Ibu Kota pada klasemen sementara ISL. Saat

ini, Persija berada di posisi juru kunci dengan sembilan poin dari 15 pertandingan, sedangkan Persidafon naik ke posisi 16 dengan 12 dari 15 pertandingan.

"Memang benar. Pemain sempat drop karena gol bunuh diri Pedro tadi. Akan tetapi, pelatih langsung memberikan motivasi kalau masih ada babak kedua," kata Asisten Pelatih Persija Blitz Tarigan usai pertandingan.

Menurut dia, dengan motivasi yang diberikan oleh pelatih saat jeda ternyata membuat semangat pemain bangkit. Saat babak kedua berlangsung tim Macan Kemayoran ini mampu menguasai jalannya pertandingan meski lawan juga memberikan tekanan.

Hasilnya Robertino Pugliara mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-88.

Gol mantan pemain Persiba

Balikpapan ini mampu menyelamatkan tim asal Ibu Kota dari tujuh kali kekalahan beruntun, baik tandang maupun kandang.

"Kami sangat bersyukur dengan hasil ini. Pemain sudah berjuang dengan maksimal. Apalagi tim tidak turun dengan kekuatan penuh," kata Blitz Tarigan menambahkan.

Saat menghadapi tim yang berjuluk Gabus Sentani, Persija tidak diperkuat dua pe-

main andalannya, yaitu Fabiano Beltrame dan Park Kyeong Min. Pemain asing ini terkena akumulasi kartu kuning dan kartu merah pada pertandingan sebelumnya. Kondisi ini dinilai cukup berpengaruh dengan kekuatan tim.

Selain dua pemain asing itu, beberapa pemain lokal kondisinya kurang maksimal, seperti Defri Risky yang baru saja sembuh dari cedera. Bahkan, tim Macan Kemayoran