e Paper Koran Madura 15 Juli 2013

1

SENIN 15 JULI 2013 NO.0159 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

15 JULI 2013

g PAMANGGHI

Cabai Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI asal Madura

INDONESIA DREAM TEAM

Arsenal Hujani Indonesia Tujuh Gol tanpa Balas JAKARTA - Tim asal Inggris, Arsenal, menghujani tuan rumah Indonesia Dream Team tujuh gol tanpa balas pada pertandingan persahabatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Minggu.

Gol kemenangan dari tim yang bermarkas di Kota London Inggris itu diciptakan oleh bintangnya yaitu Theo Walcott, Chuba Akpom, Olivier Giroud dua gol, Lukas Podolski, Gideon Zalalem dan Thomas Eisfeld.

Meski mendapatkan dukungan penuh dari suporter, Indonesia Dream Team yang mendapatkan bola pertama ternyata tidak membuat tim besutan Jacksen F Tiago ini langsung bisa menguasai permainan. Justru setelah bola lepas langsung dikuasai oleh tim asal Kota London itu.

Kieran Gibbs, Alex OxladeChamberlain dan Cuba Akpom justru mampu memberikan tekanan langsung ke gawang

Kurnia Meiga. Hanya saja tekanan anak asuh Arsene Wenger itu belum membuahkan hasil.

Sebenarnya Indonesia beberapa kali mencoba masuk ke pertahanan The Gunners hanya saja upaya itu selalu gagal. Justru Arsenal yang mampu mendapatkan keunggulan setelah tendangan keras Theo Walcott dari luar kotak penalti pada menit 19 mampu memperdayai Kurnia Meiga.

Tertinggal 0-1 ternyata belum bisa melecut semangat Boaz Solossa dan kawan-kawan, terbukti serangan yang dibangun selalu mudah terbaca lawan.

Justru sebaliknya, lawan yang didominasi pemain muda begitu dominan dan terus menekan

1434 H Isya

Imsak

Subuh

17:29

18:43

04:12

04:22

Juprianto pada menit 44. Hanya saja upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua pelatih Arsenal Arsene Wenger memasukkan lima tenaga baru, di antaranya Kris Olssom yang menggantikan Mikel Arteta.

Hasilnya pun langsung mengejutkan. Pola serangan lebih tajam dan akhirnya Chuba Akpom mampu menggandakan kedudukan pada menit 54.

Tertinggal 0-2 pelatih Jacksen F Tiago memasukkan Titus Bonai untuk menggantikan Sergio van Dijk. Masuknya pemain Semen Padang ini membuat pola serangan berubah. Apalagi di lini tengah juga ada penyegaran setelah masuknya Vendry Mofu yang menggantikan Ian Luis Kabes.

Serangan terus menekan ternyata membuat Indonesia Dream Team lengah. Terbukti

pemain pengganti Olivier Giroud mampu menambah keunggulan bagi Arsenal menjadi 3-0. Bahkan beberapa menit kemudian pemain dengan nomor punggung 12 ini mampu menambah lagi keunggulan timnya sehingga menjadi 4-0.

Unggul jauh ternyata tidak membuat semangat Arsenal mengendor. Terbukti serangan terus dibangun dengan rapi.

Setelah Olivier Giroud kini giliran Lukas Podolski yang memperdayai Kurnia Meiga. Beberapa menit kemudian giliran Gedion Zalalem yang membuat Arsenal unggul 6-0.

Tim tuan rumah semakin terpuruk. Kondisi ini membuat suporter lebih mendukung Arsenal. Dampaknya Thomas Eisfeld mampu menambah pundi gol The Gunners menjadi 7-0.

Kedudukan 7-0 untuk Arsenal ini bertahan hingga pertandingan usai. (ant/bay/dar)

Khofifah Harus Pasrah

Jadwal

Maghrib

Indonesia Dream Team.

Memasuki menit 30 Boaz Solossa yang baru saja sembuh dari cedera berusaha mencari celah untuk melakukan tendangan ke gawang Lukasz Fabianski.

Namun, upayanya selalu gagal.

Begitu juga upaya yang dilakukan pemain naturalisasi Segio van Dijk. Duet pemain depan ini selalu terkurung.

Setelah menyerang, pertahanan Indonesia Dream Team mulai melemah. Terbukti pemain Arsenal leluasa mengacak-acak pertahanan Indonesia melalui Serge Gnabbry maupun Theo Walcott. Bahkan tendangan pemain dengan nomor punggung 30 itu hanya melenceng tipis di mistar gawang Kurnia Meiga.

Belum mampu menyamakan kedudukan membuat pelatih Jacksen F Tiago memasukkan tenaga baru yaitu Rizky Pellu untuk menggantikan Ahmad

Gus Sholah: Kita akan Layangkan Gugatan

*Untuk Surabaya dan sekitarnya

SURABAYA- Pasangan Khofifah-Herman (Berkah) akhirnya harus pasrah. KPU Jawa Timur memutuskan Pasangan ini tidak bisa mengikuti Pemilihan Gubernur Jawa Timur Agustus nanti.

Setelah melalui proses yang alot, akhirnya KPU Jawa Timur memutuskan untuk tidak meloloskan pasangan Berkah.

Hal ini terkait dualisme dukungan Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Dua partai gurem ini, menjadi gan-

MH. Said Abdullah Calon Wakil Gubernur Reng Madura

jalan bagi pasangan Khofifah Indar Parawansah-Herman S Sumawiredja (BerKah) untuk mengikuti Pilgub Jawa Timur 2013. Sebab, dengan tidak lolosnya dukungan dua partai non-kursi ini, jumlah suara dukungan BerKah tersisa 14,81 persen. Padahal untuk bisa lolos, minimal mengantongi 15 persen suara.

Keputusan KPU ini diambil melalui voting tertutup lima komisioner KPU Jatim. Menurut Ketua KPU Jatim Andri Dewanto Achmad tiga komisioner menyatakan dukungan PK dan PPNUI terhadap pasangan Berkah tidak sah, sementara dua komesioner lainnya menyatakan sah. Dengan demikian, pasangan Berkah dinyatakan tidak bisa maju dalam Pemilian Gubernur Jawa Timur 29 Agustus mendatang.

Shalawat Menggema Begitu KPU mengumumkan bahwa pasangan berkah tidak lolos, massa pendukungnya yang sejak pagi berada di sekitar kantor KPU langsung beramai-ramai membaca sholawat. Tampak kekecewaan begitu dalam di wajah-wajah mereka.

Sementara itu Shalahuddin Wahid, salah satu tim sukses pasangan Berkah mengaku akan melakukan gugatan hukum atas tidak lolosnya pasangan ini.

Menurutnya, gugatan tersebut akan dilayangkan ke tiga lembaga sekaligus.

Yakni Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (ara/beth)

PERJALANAN SPIRITUAL KORAN MADURA MENYAMBUT RAMADHAN (8-TAMAT)

Raja Gemar Menggusur dengan Alasan Demi Bangsa Sudah saatnya meninggalkan Makkah, Baitullah, Hajar Aswad, tempat wudlu dan bahkan toilet di Masjdil haram. Berikut tulisan terakhir Abrari Alzael dari Makkah.

Jam 23.00 Jum`at (12/7) salat tarawih baru saja selesai yang dimulai pukul 21.00 dengan do`a qunut yang sangat panjang.

Seorang kawan di Makkah, Tomsi Abdurrahman menilai puasa di Makkah biasa dengan tarawih yang luar biasa.

Di tengah jalan yang amat macet, Haris (petugas) kewalahan. Ini bukan saja karena jumlah kendaraan sangat banyak.

Tetapi petugas yang rata-rata warga arab, mendapat perlawanan dari warga arab yang sedang menyetir kendaraan. Petugas lebih tegas pada warga non arab seperti Nigeria dan Indonesia.

Ketegasan terhadap warga non arab seperti yang diceritakan kawan terlihat di depan mata. Sejumlah pedagang asongan asal Nigeria, dagangannya ditendang, orangnya dihardik meski sudah mengatakan ampun. Di depan Masjid bin Laden sekitar 500 meter dari Masjidil Haram,

ketegasan terlihat dibanding bagaimana mengatasi kemacetan di terowongan di 0,5 km ka`bah.

Penggusuran hotel kelas-kelas melati radius 1,5 km burju al alam.

Juga dirobohkan dengan puluhan kuku bolduzer untuk perluasan Masjidil Hara.

Begitu pula gunung di 1 km harom juga

digusur. Gunung yang terlalu keras karena berbatu, dibor dan dibuat terowongan.

Penggusuran ini tidak berlaku pada hotel bintang 5 yang berdempetan dengan Masjidil Haram seperti Daro al Tawhid.

Hotel ini sangat megah beserta hotel lainnya yang berdempetan dengan harom. Se-

orang kawan yang juga aktivis sosial, Tomsi, memastikan hotel mewah yang berdempetan dengan harom itu tidak akan digusur karena milik penguasa arab, raja.

Sebagai penguasa, raja arab tidak akan pernah salah. Sebab kata-kata raja adalah hukum. Perluasan Masjidil Haram dan menggusur apapun yang raja mau, alasannya demi bangsa. Ini rasional karena selama ini hotel hunian jama`ah umrah dan haji terlalu jauh dari ka`bah, kecuali yang berani bayar mahal.

Oleh karena itu raja bukan mendekatkan hotel ke harom. Tetapi harom yang diperluas agar dekat dengan hotel.

Pada hari yang ke sembilan, kami (termasuk bupati sumenep A Busyro Kariem dan istrinya, Nur Fitriyana) dari eskaha (sumekar khadimul haromain) melakukan tawaf wada` (perpisahan).

Ini bukan karena takut pada haris yang tegas pada warga non arab, tetapi kami perlu pulang ke tanah air. Suatu alasan yang sama dengan raja arab, demi bangsa. (*)

Ketika berkunjung ke Pasar Anom, Sumenep, saya tersentak mengetahui harga cabai mencapai 95 ribu per kg, lalu daging sapi 90 ribu. Harga bawang putih maupun “seterunya� bawang merah serta beberapa komditas lainnya, seperti ayam buras, juga naik signifikan. Tentu ini, sebuah fakta kurang baik. Apalagi terjadi saat moment umat Islam melaksanakan ibadah ramadlan, yang biasanya ditandai peningkatan kebutuhan sehari-hari.

Yang membuat dahi berkerut, hampir semua jenis komoditas yang naik secara riil bisa diproduksi di negeri yang subur ini. Lalu, apa akar masalah sehingga kejadian sejenis selalu terulang?

Gita Wiryawan, Menteri Perdagangan sempat menjelaskan kenaikan cabe terkait gagal panem petani. Katakan benar, lalu apa peran pemerintah menyikapi kondisi gagal panen itu. Bukankah seharusnya sudah diantisipasi? Pernyataan Dahlan Iskan izin impor terlambat dikeluarkan Menteri Perdagangan, padahal BUMN sudah mengajukan sekitar tiga bulan yang lalu, kalau benar tergambar jelas, menegemen pemerintahan kurang berjalan optimal.

Di luar Jangan urusan izin menyangka impor yang ketika harga tersendat senaik seperti bagaimana sekarang ditegaskan para petani, Dahlan Iskan, peternak yang harus diakui kejadian seuntung jenis kerap terjadi. Apa yang diperbincangkan Gita Wiryawan dan Dahlan Iskan hanya satu kasus. Bukan subtansi atau akar masalah yang membuat masyarakat terutama kaum ibu kelimpungan. Ada persoalan besar yang terpendam terkait komoditas kebutuhan pokok masyarakat itu.

Saya mencium ada kekurang pedulian nasib petani, peternak termasuk nelayan di negeri ini. Mereka yang sebenarnya berperan riil menciptakan ketenangan kehidupan keseharian, kurang mendapat perhatian memadai. Tak hanya menyangkut hal-hal teknis seperti kebutuhan pupuk, bibit, pemasaran; untuk urusan pendataan dan penyedian fasilitas yang memberikan dukungan pada kalangan penting ini kurang. Tak ada agenda serius memperhatikan persoalan mereka secara integral dari seluruh jajaran pemerintahan. Mereka benar-benar bertarung dan berjuang sendirian.

Jangan menyangka ketika harga naik seperti sekarang para petani, peternak yang untung. Maaf. Nasib mereka tetap nelangsa, merana. Mereka bukanlah kelompok yang diuntungkan naiknya harga. Mereka juga korban dari distorsi pasar, yang memang sangat semrawut.

Ada tengkulak, makelar, pengusaha nakal, yang semuanya berkembang liar karena perhatian dari pemerintah sangat kurang. Mereka seenaknya mempermainkan pasar, menginjak petani dan peternak, termasuk pedagang di pasar, sehingga konsumen terpaksa membeli sangat mahal.

Jika harga naik, petani, peternak dan nelayan tetap sengsara; harga turun apalagi. Ini terjadi karena kurang keberpihakan serius dari pemerintah.

Sangat beda nasib petani, peternak, nelayan negeri ini dengan saudara mereka yang ada di Jepang, Thaeland, Korea dan lainnya. Dari sejak kebutuhan modal, melalui kredit mudah dan murah, sampai pemasaran, di sana diperhatikan pemerintahnya.

Ironis memang. =

Adzan Begitu pulang dari sawah, Matrawi langsung merebahkan badannya di emper rumahnya yang baru saja dipasang keramik. Namun karena ini bulan puasa, lelah yang biasanya membuat kantuknya datang, saat ini tiba-tiba enggan menghampirinya. Matanya terus melek tak mau terpejam Udara siang yang terasa amat panas, membuat haus dan laparnya menjadi. Tidak sabar menunggu buka puasa Matrawi menelpon stasiun sebuah radio.

Penyiar: ya. Hallo. Dari siapa ini.

Matrawi: saya Matrawi. Boleh request?

Penyiar: request apa pak?

Matrawi: bisa request Adzan, pak?

Penyiar:????

Cak Munali

2

SUMENEP

SENIN 15 JULI 2013 NO. 0159 | TAHUN II

Warga Miskin Perlu Didata Ulang SUMENEP – Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dulsiam mengatakan, warga kurang mampu di Sumenep perlu dilakukan pendataan ulang. Menurutnya, data orang miskin saat ini sudah tidak layak untuk dijadikan rujukan pencairan bantauan langsung sementara masyarakat (BLSM). Saat ini banyak penerima BLSM yang kurang layak menerima.

Dana konpensasi BBM tersebut seharusnya diterima oleh masyarakat miskin. Namun, banyak orang kaya juga ikut memanfaatkan aliran dana tersebut. Di Kecamatan Ganding, misalnya, banyak warga yang telah naik haji masih menerima bantuan tersebut. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang urung menerima BLSM karena perbedaan nama antara undangan dan KTP. ”Kami sangat pesimistis terhadap data orang miskin saat ini, karena akurasi datanya masih perlu dipertanyakan kembali,” kata Dulsiam kepada Koran Madura, Minggu (14/7).

Menurut Politisi PKB itu, saat ini BPS sebagai lembaga non pemerintah yang bergerak dibidang pendataan sudah saatnya melakukan up grading data, sehingga keberadaan data yang dijadikan rujukan oleh pemerintah tidak lagi amburadul. ”Data BLSM ini kan mengacu terhadap data tahun 2011 lalu. Jadi, sudah saatnya dilakukan pendataan ulang. Sebab tidak mungkin dalam satu tahun ini tidak ada perubahan,” tambahnya.

Sementara Kasi Sosial BPS Sumenep Sujono menjelaskan, pencairan BLSM memang masih mengacu terhadap data sensus tahun 2011.”Memang yang menjadi acuan berdasarkan data tahun 2011 lalu.

Namun, kami tidak memastikan keaslian data kami. Karena kami hanya sebagai pengumpul data saja. Sedangkan penentu kebijakan berada di TNP2K. Sedangkan di TNP2K masih ada istilahnya data terpadu,” ungkapnya.

Disinggung masalah pencairan BLSM, pihaknya mengaku tidak tahu.

Sebab dirinya tidak pernah dilibatkan dalam proses pencarian dana tersebut.

Di samping itu, dirinya saat ini masih mempertanyakan akurasi data yang telah diterima oleh PT. Pos sebagai penyelenggara. ”Maklumlah jika di Sumenep pencairan BLSM amburadul. Sebab, sebelum dilakukan pencairan, tanpa melalui proses sosialisasi terlebih dahulu. Sehingga tidak ada penyesuaian di antara data dengan keadaan di lapangan. Siapa tahu orang yang ada didata itu sudah meninggal atau sudah pindah lokasi,” terangnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep Koesman Hadi mengatakan, pihaknya juga menyayangkan jika selama ini banyak penerima dana BLSM yang masuk dalam kategori orang kaya.

“Sampai saat ini kami masih belum menerima data tentang adanya penyimpangan apapun di bawah,” ungkapnya.

Kendati demikian, pihakn-

DUGAAN BANCAKAN KBR

UPT Bantah Terima Setoran Dana KBR SUMENEP – Gonjang-ganjing adanya setoran dana pada program Kebun Bibit Rakyat (KBR) 2012 ke oknum Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) akhirnya ditanggapi pihak UPT (unit pelaksana teknis). UPT Guluk-Guluk membantah adanya setoran sejumlah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut ke kantong pribadi.

Alasannya, UPT tidak ada keterkaitan apapun dengan program Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Sebab, dalam permenhut UPT tidak memiliki peran dalam program tersebut. ”Kami sangat aneh, apabila dibilang menerima setoran uang. Sebab, kami tidak terlibat dalam program itu,” kata Herul Saleh, Kepala UPT GulukGuluk.

Menurut Herul, dalam pelaksanaanOrang yang tidak nya dibentuk PPK (Pejabat punya wewenang, Pembuat Komitnerima uang kan tidak men) yang ada ada untungnya. Jadi, di Dishutbun. kami pastikan tidak Jadi, dalam ada setoran ke oknum, pelaksanaanya apalagi sampai ke UPT semua atas tanggungjawab PPK. ”Masalah Herul Saleh pencairan, Kepala UPT Guluk-Guluk rekom fisik dan lainnya merupakan wewenang PPK. UPT tidak terlibar, untuk di lapangan juga sudah ada tim lapangan,” ungkapnya.

Dengan begitu, sambung dia, masala setoran itu sangat tidak mungkin di lakukan. Sebab, UPT tidak punya wewenang apapun. ”Orang yang tidak punya wewenang, nerima uang kan tidak ada untungnya.

Jadi, kami pastikan tidak ada setoran ke oknum, apalagi sampai ke UPT,” tuturnya.

Dia menerangkan, pencairan dana APBN itu melalui rekening penerima. Semua dana itu sampai utuh kepada poktan atau pokmas penerima. ”Jadi, kalau sudah sampai utuh, tidak mungkin masih akan menyetorkan uang. Mereka (penerima, Red) kan tidak mau rugi juga,” ungkapnya.

Herul menegaskan, pungli atau setoran itu tidak terjadi pada program KBR. ”Apalagi UPT GulukGuluk dan Pragaan yang dituduhkan. Itu semuanya tidak benar. Kami tegaskan tidak ada yang namanya pungutan. Kami pastikan,” ungkapnya datar.

Untuk diketahui, program KBR di Sumenep diduga menjadi bancakan oknum dishubtbun.

Oknum Dishutbun diduga menerima setoran dana KBR tersebut. Sehingga, dana tersebut diduga tidak sampai utuh. Namun, oknum UPT membantah telah menerima setoran atau pungutan dana kemenhut itu. (yat)

ya menganjurkan jika sudah ditemukan adanya penyimpangan, maka segeralah aparatur desa untuk melakukan pendataan kembali. Sehingga dana konpensasi BBM ini benar-benar sampai pada yang berhak menerima. “Jadi, kami mengharapkan aparatur desa jangan membiarkan dana itu mengalir terhadap orang yang kaya. Silakan data ulang, lalu ajukan kembali kepada TNP2K,” tukasnya.

50 Persen Anggota Komisi VIII DPR RI MH. Said Abdullah menyesalkan amburadulnya pencairan kompensasi BBM tersebut. Menurutnya, dari hasil pengamatannya di lapangan, hampir 50 persen data BLSM itu salah sasaran.

“Sehingga saya sangat menyesalkan terhadap validasi data penerima BLSM yang di beberapa tempat terjadi kesalahan dan tidak tepat sasaran.

Maka bagi saya, BLSM itu bukan bantuan langsung sementara masyarakat, tetap bantuan langsung sebelum rakyat mati,” katanya, Sabtu (13/7).

Calon Wakil Gubernur Jawa Timur itu mengaku kecewa dengan data yang dipakai untuk menyalurkan BLSM. Kekecewaan Said karena data yang dipakai adalah data BPS tahun 2011. “Faktanya, di berbagai daerah dibantah oleh DPR. Karena data-data DPR tidak diper-

gunakan oleh Kementerian Sosial, dalam hal ini pemerintah,” jelasnya kepada Koran Madura.

Amburadulnya data penerima BLSM, lanjutnya, juga diakibatkan tidak diakomodirnya pemerintah tingkat desa.

“Kepala desa tidak dianggap sekarang oleh pemerintah pusat. Seharusnya validitas data itu diambil oleh kepala desa, betapa pun kekurangannya kepala desa wajib menggunakan mereka,” tambahnya.

Said secara tegas mengatakan bahwa ketika kepala desa dilewati itu menjad preseden buruk bagi pemerintah kita. “Terus untuk apa mereka dipilih dengan menghabiskan biaya besar toh akhirnya raskin kepala desa dilewati, BLSM juga dilewati. Tiba-tiba kepala desa disuruh bertanggung jawab. Seperti apa tanggung jawab itu padahal sampel data tidak lewat kepala desa,” pungkasnya. (edy/sym/mk)

KOMPENSASI BBM

Dewan Minta Kejari Usut Pemotongan BLSM SUMENEP - Desas desus penyunatan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang dilakukan oleh oknum aparatur desa Jambu Kemacamatan Lenteng.Nampaknya terus mendapatkan keluhan dari berbagai pihak.

Salah satunya dari nggotaDPRD setempat. Dimana DPRD Sumenep medesak kejari untuk mengusut tuntas permasalahan tersebut.

Anggota Komisi C DPRD Sumenep Akh. Fauzi Hasyim mengatakan, penyunatan ter-

hadap dana konvensai BBM (bahan bakar minyak) diDesa Jambu bisa dijkategorikank sebagai tindak tipikor (Tindak Pidana Korupsi). “Kami menduga unsur korupsinya ada. Itu bisa dilihat dana yang tidak utuh, sehingga menyebabkan adanya kerugian negara. Makanya,ini sangat menyesalkan,” katanya.

Seharusnya, sambung dia, sebagai aparatur negara tidak perlu melakukan pemotongan atau penyunatan. Sebab, mereka sudah mendapatkan gaji dari negara. “Kalau aparatur desa

masih menyunat bantuan itu keterlaluan. Perlu dipertanggungjawabkan di meja hukum,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak kejaksaan untuk turun tangan melakukan pengusutan kasus itu. Sebab, itu sudah meresahkan warga. ”Kejaksaan negeri (kejari) kami kira sudah bisa melakuakn penyelidikan dengan kasus ini. Apalagi, warga sudah bersaksi terkait dengan dugaan penyunatan itu, kami berharap kejari tidak berpangku tangan,” ujarnya.

Politisi asal Lenteng ini, mengungkapkan pihaknya mendapatkan informasi masalah tidak hanya terjadi di Desa jambu, Kecamatan Lenteng saja, melainkank sejumlah desa yang ada di Sumenep. ”Kalau ini ini dibiarkan, maka hak rakyat banyak yangtidak sampai utuh, maka kejari harus mengusut tuntas,” ujarnya.

Kepala Kejari Sumenep, Bambang Hartoto sudah mendengar adanya dugaan penyunatan BLSM itu. Pihaknya kemungkinan akan menindaklanjuti kasus

dugaan pemotongan itu. “Kami memang sudah mendengar adanya dugaan penyunatan itu.

Insya Allah, kami akan menindaklanjuti,” katanya.

Mantan Plt Kajari Sampang ini mengungkapkan, memang dana dari penyunatan itu tidak seberapa. Akan tetapi, pihaknya bermaksud menyelamatkan uang negara. ”Kami ingin uang negara tepat sasaran, tidak memperkaya oknum. Makanya, kemungkinan akan akan mengusut, tinggal menunggu waktu,” tuturnya. (edy/yat)

IBADAH HAJI

Kuota Calon Jemaah Haji Bertambah Empat Orang SUMENEPKuota calon jemaah haji (CJH) tahun 2013 untuk Kabupaten Sumenep bertambah empat empat orang.

Penambahan jumlah kuota tersebut akan diambilkan dari 109 Calon Jemaah Haji (CJH) yang masuk pada daftar pemangkasan 2013.

Kepala Seksi Haji dan Umroh Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Sumenep Jono Hadi menjelaskan, hasil koordinasinya dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Jatim, tambahan kuota haji Se-Jawa Timur sebanyak 16 orang. Sementara khusus Sumenep sendiri volume kouta tambahan sebanyak 4 (empat) orang. “Penambahan kuota itu, sudah tidak bisa ditambah lagi karena sudah ketentuannya begitu,” jelasnya, Minggu (14/7).

Tambahan itu menurutnya, direncanakan akan diambil dari 109 CJH yang sebelumnya dinyatakan ditunda keberangkatannya. Sayangnya, daftar namanama yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemberangkatan tahun 2013 itu masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kanwil Jatim.

Pihaknya sampai saat ini belum mengetahui apakah patokannya harus diambilkan melalui nomor porsi atau usia jemaah. Untuk itu, pihaknya belum bisa memastikan siapa

HANYA EMPAT ORANG. Berdasarkan data Kemenag Kabupaten Jombang, sebanyak 649 calon jamaah haji yang akan diberangkatkan tahun ini, 117 orang dicoret akibat pengurangan kuota haji.

Foto: Syaiful Arif/ Antara saja dari empat jemaah dari 109 orang itu yang akan diambil. “Daftar nama yang orang itu masih menunggu informasi dari Kemenag Provinsi,” ungkapnya.

Apabila tambahan kuota itu nanti sudah ditetapkan, dia tegaskan maka CJH yang masuk daftar pemangkasan 2013

di daerahnya akan berkurang, yakni dari 109 jemaah menjadi 105 jemaah. Pihaknya sudah tidak bisa lagi mengubah apapun ketentuan dari pusat, kecuali pusat sendiri yang mengusulkannya langsung.

Sebab mengenai penambahan dan pemangkasan kuota CJH tidak hanya berlaku di Indo-

nesia saja, tetapi internatisional.

Dia menambahkan, Kemenag Sumenep akan mulai memproses parpor terhadap 692 jemaah yang dipastikan berangkat tahun ini, termasuk visa. Sementara untuk waktu pemberangkatan dan nomor kelompok terbang (kloter)

jemaah haji asal Sumenep, hingga saat ini, pihaknyajuga belum mendapatkan informasi lebih rinci dari Kanwil Kemenag Jatim.

“Untuk paspor dan visa sudah dalam tahapan proses, untuk nomer kloter masih menunggu dari Surabaya,”tukasnya. (athink/mk)

SUMENEP

3

SENIN 15 JULI 2013 NO. 0159 | TAHUN II

Mantan Suami Bawa Kabur Mantan Istri

SUMENEP - Nasib nahas menimpa Dewi Indah Wati (20), warga Desa Ganding Timur, Kecamatan Ganding, Sumenep. Rumah tangga yang dibangun dengan suaminya Hamdan (25), warga Desa Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, kandas di meja pengadilan agama sebulan lalu. Kini ia masih harus menerima nasib sial oleh karena ulah mantan suaminya.

Korban yang sejak pisah dengan mantan suaminya lalu tinggal di rumah asal ibunya di Desa Pandian, Kecamatan Kota, Sumenep, dihajar oleh mantan suaminya hingga wajahnya babak belur. Bahkan karena aksi nekat mantan suaminya yang hendak membawa kabur korban, ia akhirnya terlempar dari motor mantan suaminya di jalan umum Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Sumenep, Sabtu (13/7) malam.

Akibatnya, selain mata kiri korban bengkak akibat bogem mantan suaminya, tangan kiri, perut sebelah kiri dan paha hingga kaki kirinya luka berat hingga separuh pahanya terkelupas karena terjatuh ke aspal di dekat Mapolsek Saronggi. Korban kini dirawat intensif di rumah sakit dr H Moh Anwar Sumenep. Sedangkan pelaku kabur meninggalkan korban begitu saja.

Peristiwa memilukan itu terjadi, ketika sore hari sebelumnya, korban Dewi Indah Wati hendak membeli takjil di sekitar rumah tinggal ibunya di Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep. Rupanya di jalan sekitar rumah korban sudah menunggu man-

tan suaminya, dan langsung mendekat ketika mengetahui korban jalan kaki keluar rumah tinggalnya. ”Mantan suaminya mendekat dan berpurapura baik hati mengajak adik saya rujuk kembali. Bahkan saat itu juga pelaku mengajak korban belanja baju untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri mendatang,’’ ujar Abdurrahman sepupu korban kepada media, Minggu (14/7).

Korban pun sempat terlena oleh bujuk rayu mantan suaminya yang hendak kembali rujuk dan mengajak belanja untuk kebutuhan persiapan Hari Raya Idul Fitri. Sehingga tanpa curiga terhadap niat buruk pelaku, ia pun mengiyakan dan segera naik ke motor pelaku, lalu kemudian melaju ke sebuah toko pakaian yang dijanjikan oleh pelaku dan tempatnya tidak jauh dari tempat tinggal korban. ”Namun ternyata adik saya tidak dibawa ke toko pakaian yang dijanjikan, tetapi ke jalan yang sepi ke luar kota Sumenep.

Adik saya sempat berontak, namun pelaku justru berkalikali melayangkan bogem mentah ke wajah adik saya,” beber Abdurrahman.

Tidak sampai disitu saja, pelaku terus memacu laju sepeda motornya jauh keluar kota Sumenep, sembari mengancam akan membunuh korban. Mendengar kata-kata ancaman bunuh, korban terus memberontak minta turun dari motornya. Tetapi pelaku tidak memperdulikan korban, malah semakin tancap gas ke wilayah Kecamatan Seronggi, sekitar 15 kilometer dari dalam kota Sumenep. ”Tepat di jalan raya Saronggi, karena kencangnya motor yang dikendarai pelaku dan adik terus memberontak, hingga akhirnya adik saya terlempar sekitar 15 meter di sekitar Mapolsek Saronggi dengan kondisi tak

sadarkan diri,” lanjutnya.

Hingga akhirnya korban ditolong oleh warga sekitar dan segera dilarikan ke Puskesmas Saronggi. Sementara itu pelaku yang mantan suaminya itu segera kabur meninggalkan mantan istrinya. Hingga kemudian korban dirujuk ke RSD dr H Moh Anwar Sumenep.

Namun kemudian setelah semalam dirawat, korban dipindah ke Puskesmas Ganding.

Yang disayangkan oleh Abdurrahman, pihaknya kini dibingungkan oleh sikap aparat kepolisian. Karena ketika melapor kasus yang menimpa adiknya itu ke Polsek Ganding ditolak, dan diminta melaporkan ke Polsek Kota dan kejadiannya di wilayah kota, tetapi kemudian diminta melapor ke Polsek Saronggi, karena korban ditemukan di wilayah hukum Polsek Saronggi. ”Kami kan mencoba melaporkan tersebut ke Polres Sumenep karena lapor ke Polsek tidak diterima,” pungkas Abdurrahman.

Informasi yang dihimpun Surya, biduk rumah tangga antara Dewi Indah Wati (20) dan Hamdan (23) warga Desa Daleman, Kecamatan Ganding, Sumenep, yang baru berumur satu tahun ini terlihat tidak harmonis, bahkan korban kerapkali dianiaya oleh suaminya. Hampir tiap hari, rumah tangganya selalu dihiasi pertengkaran, hingga akhirnya Dewi mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sumenep, dan resmi cerai satu bulan yang lalu.

Namun mantan suaminya, Hamdan tidak terima dengan putusan cerai yang diajukan mantan istrinya, sehingga nekat akan menghabisi mantan istrinya tersebut. Namun belum lagi rencana akan membunuh itu dilakukan, korban terlempar diatas sepeda motor pelaku di Kecamatan Saronggi. (edy/yat)

Nyaré Malem Menikmati Kuliner Tradisional Saat Buka Puasa SUMENEP - Pada saat bulan Ramadhan beragam masakan tradisional mulai membanjiri pasaran di Kota Sumenep. Masakan tersebut merupakan dambaan masyarakat yang dinanti-nanti setiap tahun. Banyaknya jajanan modern masih belum pengaruhi peminat untuk membeli masakan tradisional, sebab masakan sudah jarang ditemui jika hari-hari biasa.

Walupun saat ini beragam makanan modern untuk menu berbuka puasa membanjiri seluruh sudut kota Sumenep, namun kehadiran ragam jajanan tradisional khas Madura tetap menjadi incaran para pembeli. Bahkan banyak warga rela berdesak-desakan untuk mendapatkan jajanan tersebut, sebab mereka ingin menikmati masakan kuno yang masih merupakan masakan khas daerah ini.

Hal itu terlihat dibeberapa sudut Taman Bunga Sumenep. Setiap sore sejak bulan puasa tiba, dua orang nenek tampak melayani puluhan orang yang sedang antre membeli lupis dan beragam kuliner Madura lainnya. Tak ayal barang dagangan mereka dengan cepat laku terjual, karena hanya sebagian saja orang saja yang menjual menu masakan tempo dulu tersebut.

Sejumlah pembeli mengaku, dirinya lebih menyukai aneka makanan tradisional untuk menemani waktu berbuka puasa mereka, disamping makanan tersebut tidak menggunakan bahan pengawet. Ia juga merasa ingin mengobati rasa kangen terhadap jajan waktu masa kecil, sebab saat ini sudah tidak mudah bisa mendapatkan, kecuali hanya pada bulan puasa.

“Kalau untuk menu buka puasa, saya dan keluarga masih senang jajanan tradisional, walaupun sekarang sudah banyak masakan modern, dan yakin kalau masakan tradisional itu bahannya masih alami, sehingga terhadap kesehatan terjamin. Itu kan tidak menggunakan bahan pengawet,” tutur Nurul Imamah (30) salah seorang pembeli jajanan tradisional, Sabtu (13/7).

Pada zaman dulu masakan tradisional yang sudah jarang ditemui pada saat sekarang ini merupakan jajanan khas yang selalu

didambakan warga saat berbuka puasa.

Walaupun di sepanjang Taman Bunga Sumenep berjejer aneka jenis makanan, tetapi makanan tradional itu selalu dipadati para pembeli, sehingga para penjualnya tidak harus menunggu lama untuk menghabiskan dagangannya.

Makanan tradisonal yang mereka jual itu masih tetap mempertahankan keasliannya seperti sejak dulu kala, bahannya pun masih alami, tanpa menggunakan penyedap rasa dan pewarna seperti makanan sekarang, tetapi ia menggunakan pewarna tradisional yang alami, seperti daun pandan yang ada di sekitar rumah, sehingga hal itu lebih terjamin kesehatanya dibandingkan makanan lain yang lebih modern.

“Sekarang kan sudah banyak makanan yang menggunakan aneka penyedap rasa dan itu sebenarnya tidak baik untuk kesehatan. Kalau makanan tradisional ini hanya menggunakan bahanbahan alami saja,” kata, Solihah (53) salah seorang penjual jajanan tradisional.

Dia menambahkan pada saat ini banyak jajanan tradisonal yang sudah jarang ditemui, karena tidak banyak orang yang tidak tertarik untuk menjualnya, karena sudah banyaknya makanan modern, padahal masakan khas daerah tersebut perlu dipertahankan agar tidak punah.

“Jajanan jarang ditemui, tidak seperti zaman dulu, hanya mungkin ditemui pada waktu-waktu tertentu saja, seperti pada hari-hari besar Islam,” tambahnya.

Banyak penjual jajanan tradional itu hanya pada waktu bulan puasa saja, sebab masakan tersebut merupakan masakan menu buka puasa pada zaman dulu, sehingga sekarang sudah tidak banyak yang menjualnya karena banyaknya jajanan modern yang masuk ke daerah, baik kota maupun pedesaan.

Selain itu harganya sangat terjangkau.

Setiap jajanan dihargai dari Rp. 2 ribu hingga Rp. 5 ribu, sehingga orang yang membelinya bisa menyesuaikan dengan keinginan mereka masing-masing. (athink/mk)

BERSAMA RAKYAT KECIL. Calon Wakil Gubernur Jawa Timur MH. Said Abdullah saat menyapa penjual jeruk di Pasar Anom Sumenep, Sabtu (13/7)

Cawagub Jatim Datangi Pasar Anom SUMENEP- Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur Periode 20142019, Said Abdullah melakukan blusukan ke pasar anom Sumenep. Kedatangannya ke Pasar anom tak ada tujuan lain untuk mengetahui secara jelas kehidupan para pedagang dan penjual di Pasar anom.

Terutama, Said Abdullah hendak mengetahui keadaan mereka pasca kenaikan harga BBM. Sebab pasca kenaikan harga BBM, semua bahan pokok seperti sembako jelas mengalami kenaikan yang cukup tinggi, termasuk beberapa kebutuhan sekunder juga akan naik.

“Nah, kedatangan saya kesini tak ada tujuan lain untuk mengetahui kehidupan mereka pasca kenaikan harga BBM. Sebab Pasca kenaikan BBM, semua harga-harga naik,” katanya kepada Koran Madura, Sabtu (13/7) kemarin siang.

Apalagi menurut anggota DPR RI, masyarakat akan menerima dua kondisi yang menurut mereka menjadi yang agak bagi mereka, sebab mereka tertimpa dua kali lipat naiknya kebutuhan pokok, jelas keterjutan sosial yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan benar-benar telah menimpa masyarakat kita, terutama para pedagang. “Artinya, masyarakat itu dua kali lipat menerima kondisi yang sama pada bulan yang sama pula, yaitu tertimpa harga yang naiknya luar biasa. Nah, inventarisasi inilah yang saya perlukan dalam rangka membangun sebuah visi untuk jawa timur ke depan,” tegasnya.

Dia menambahkan bahwa dalam pembacaan di lapangan, ternyata gejolak yang terjadi di masyarakat itu luar biasa, dan menurut Said jelas itu cukup mengganggu dirinya sebagai anggota DPR RI yang sering bernostalgia bersama masyarakat kecil. “Karena masyarakat kita patronisnya tinggi, maka gejolak itu tidak terasa. Tapi justru ini yang akan menggerus pendapatan masyarakat kita saat menjelang ramadhan. Itu fakta dan siapapun tidak bisa mengelak dari ini. Jika hal itu terjadi, maka pemiskinan secara tidak langsung pada tingkat miskin dan mendekati miskin tidak bisa dihindari,” jelasnya.

Oleh karena itu, dalam hemat Said Abdullah, hal seperti itulah yang sebenarnya harus diantisipasi oleh pemerintah kita, agar sejauh mana kebijakankebijakan itu benar-benar tepat sasaran, tidak hanya menjadi alat kepentingan kaum elit kita. “Karena jika kebijakan itu tidak segera diambil, maka lagi-lagi

rakyat kecil yang menjadi korban. Ketika masuk bulan puasa, mau menghadapi lebaran, termasuk pada saat yang sama, para orang tua besiap-siap hendak memasukkan anaknya ke sekolah.

Nah, menghadapi ini semua, jelas memerlukan pertimbangan politik itu harus bijak. Artinya, tidak semata-mata pertimbangan ekonomi. Saya melihatnya, BBM naik kan pertimbangan ekonomi semata. Masyarakat dihitung dengan angka, tanpa ruh, dan seharusnya masyarakat itu harus dibaca sebagai ruh kehidupan,” jelasnya Orang yang dikenal sebagai sosok lintas batas tersebut secara tegas mengingatkan agar APBN tidak jebol.

“Maka saya katakana, APBN bukan untuk APBN. Tapi APBN itu untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau APBN untuk APBN untuk apa, karena APBN dirancang kan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, datangnya saya ke pasar ini, menyapa dan bertanya langsung dengan para pedagang membuat saya lebih memberiBERANDA kan bobot dalam PERJUANGAN kerangka membangun visi saya ketika maju dalam pilgub yang akan datang. Setidaknya kebijakan itu harus diambil,” ujarnya.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah ada niat operasi pasar, Said Abdullah secara tegas menyatakan bahwa, tidak mungkin PDI Perjuangan melakukan seperti itu, karena menurut Said, langkah itu bukanlah wilayahnya. “Bagaimana caranya, kami tidak punya instrument. Kalau itu terjadi maka kami akan ditangkap KPK, uang saya dari mana, ini urusan negara, dalam artian pemerintah yang harus bertanggung jawab. Tapi malah saat pemerintah ini tidak bertanggung jawab, datanglah incumbent yang tiba-tiba menjadi sintercalas. Padahal itu adalah uang APBD juga,” katanya.

Sesalkan Mangkraknya Pasar Anom Sementara, melihat kondisi Pasar Anom Baru, becek, sesak dan fasilitas kurang memadai, Said Abdullah salah satu orang yang ikut menyesalkan mangkraknya pembangunan pasar anom karena sampai hari ini para pedagang belum tertata rapi. “Sungguh saya san-

gat menyesalkan, sudah sejak 2007, saya anggota DPR RI dari Komisi VIII yang datang langsung ke Sumenep saat kebakaran terjadi. Namun, sejak Kiai Ramdhan menjadi bupati hingga kini pasar anom ternyata masih mangkrak, dan betapa sempurnanya penderitaan para pedagang kita,”katanya dengan kecewa Oleh karenanya, lanjut Said, pemerintah harus segera mengagendakan dan mengambil jalan pintas untuk segara membangun pasar yang permanen. “Dan tidak bisa dihindari memang bahwa ada persoalan hukum dengan mangkraknya pembangunan itu. Tapi pemerintah kan punya kewenangan, tidak perlu takut selagi jalannya banar. Pasti masyarakat akan dukung pemerintah. Tapi kalau dibiarkan seperti ini pemerintah akan rugi karena akan di bombardier terus menerus. Apalagi menurut kabar sudah ada kesepakatan, kontraktor sudah siap mengembaikan uang sebanyak Rp 800 juta. Maka bagi saya, tak ada alasan lagi untuk membangun pasar untuk para pedagang,” ujarnya.

Bagi-Bagi Ta’jil Setelah siang-siang keliling pasar anom sembari memantau perkembangan para pedagang pasca kenaikan harga BBM, Said Abdullah kemudian melanjutkan perjalanannya menyapa masyarakat Sumenep, Said Abdullah berhenti di depan Masjid Jami’ Sumenep, kemudian bersama rombongannya berjalan kaki, memutar ke timur menuju rumah dinas Bupati Sumenep. Kemudian memutar kembali menuju tempat semula, yaitu di depan masjid Jami’.

Namun, bukan Said namanya jika tidak berbagi dengan masyarakat. Seperti biasa, saat kepulangannya ke Madura, sosok yang dikenal punya sosial tinggi tersebut pasti berbagi, baik dengan keluarga, masyarakat maupun yang lain. Hal tersebut dia tunjukkan saat dia bersama para rombongan bagi-bagi ta’jil kepada masayarakat Sumenep.

Pantauan Koran Madura, Sabtu (13/7) sore, terlihat Said Abdullah membagibagikan ta’jil, dimulai di depan masjid Agung Sumenep. Kemudian, selesainya di depan Masjid Jam’, Said Abdullah beranjak pergi menuju Jalan Urip Sumoharjo, Pajagalan, pas di perempatan menuju Mapolres-RSUD-Taman Adipura dan Bangkal itu, Said Abdullah tanpa malumalu turun jalan, membagi ta’jil kepada para pengendara, baik mobil, motor, tukang becak, dan yang lainnya.(sym)

Potra-Potre Jempol Terus Kenalkan Bambang-Said ke Publik SUMENEP- Potra-Potre Jempol sebagai representasi dari kaum muda benar-benar tidak sekadar formalitas belaka. Said Abdullah tidak sia-sia mendeklarasikan potra-potre jempol untuk mengawal dirinya maju ke Pilgub Jatim. Setelah kemarin mengenalkan Said Abdullah ke pemilih pemula, kini Potra-Potre jempol mengenalkan Cawagub Jatim dari partai berlambang moncong putih tersebut di pasar-pasar tradisional, salah satu adalah pasar pusat pusat Sumenep, yaitu Pasar Anom Baru. Mereka mengenalkan Said Abdullah dengan cara menyebarkan stiker berbambar Bambang-Said.

Edi Nono, salah satu Potra-Potre Jempol mengatakan bahwa penyebaran Stiker merupakan salah satu program potra-potre jempol untuk mengenalkan Pasangan Bambang-Said ke khalayak umum, terutama ke masyarakat kecil yang masih belum tahu. “Setelah kemarin kita sebarkan Stiker di beberapa wisata seperti pantai Lombang dan Slopeng dan wisata lainnya, kini giliran mendatangi pasar-pasar, dan dimulai

dari pasar Anom Sumenep,” katanya kepada Koran Madura.

Dia menambahkan bahwa selain mengenalkan lewat stiker, potra-potre jempol juga mengenalkan Said dengan cara menyampaikan langsung kepada masyarakat sembari mengatkaan bahwa pasangan Bambang-Said adalah kombinasi antara Jawa-Madura. “Iya, kami juga kenalkan bahwa Pak Said adalah orang Madura, dan asli Sumenep,” tambanya.

Ketika ditanya lebih lanjut berapa stiker yang disebar di pasar anom, Nono menyebutkan kurang lebih 1.500 stiker habis ludes. “Bahkan tadi stiker habis, sehingga ada masyarakat ada yang

minta, ingin tahu wajah asli Said Abdullah. Tetapi saya bilang bahwa sebentar lagi sekitar jam 1 Pak Said akan datang ke Pasar Anom,” jelasnya.

Pantauan Koran Madura, Sabtu (13/7) kemarin potra-potre jempol tidak hanya menyebarkan ke para pedagang, tetapi juga disebar ke tukang becak, motor, dan mobil. “Termasuk kami juga menempel stiker di pasar, rombong bakso, tempattempat strategis di pasar,” jelasnya.

Potra-potre jempol akan terus mengenalkan Bambang-Said ke khalayak umum, baik kepada pemilih pemula, masyarakat di bawah, ke pasar-pasar maupun di tempat-tempat umum. (sym)

4

PAMEKASAN

SENIN 15 JULI 2013 NO.0159| TAHUN II

DERMAGA

Pelabuhan Batu Kerbuy Butuh Dana Rp 150 M

PERMINTAAN PENGERAS SUARA MENINGKAT. Pedagang menggelar pengeras suara dagangannya, di Pasar Kolpajung, Pamekasan, Jatim. Permintaan pengeras suara untuk musholla dan masjid, pada bulan puasa tahun ini, meningkat hingga 20 persen dibanding bulan-bulan sebelumnya.

DPRD Soroti Penyaluran Kompensasi PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan meminta pemerintah kabupaten agar mensosialisasikan penyaluran jatah beras miskin (raskin) ke-13 dan raskin ke-14 sebagai kompensasi penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), beberapa waktu lalu. Sosialisasi ini perlu dilakukan untuk menekan penyelewengan penyaluran raskin.

Khairul Kalam, wakil ketua DPRD Pamekasan bilang sosialisasi penyaluran tambahan raskin ini harus dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat di Pamekasan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa memperoleh informasi utuh tentang tambahan raskin itu, memantau dan mengawasi penyalurannya.

Jika hal ini dilakukan di-

harapkan bisa menekan tindakan penyimpangan raskin yang bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri dibalik penderitaan masyarakat miskin.

“Harapan saya keberadaan raskin untuk bulan Juli, raskin-13 dan raskin- 14 ini bisa diumumkan melalui media cetak dan elektronik sehingga masyarakat penerima manfaat bisa tahu dan tidak

dicurangi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” katanya.

Menurut Khairul Kalam, seluruh stakeholder yang terlibat dalam penyaluran raskin kepada yang berhak harus memiliki kesadaran bersama agar bantuan itu betul-betul dinikmati masyarakat miskin tanpa ada manipulasi.

Momentum buan Ramadhan harus dimanfaatkan untuk melatih kejujuran setiap penyalur raskin, apalagi dalam kondisi perekonomian masyarakat yang kurang baik, menyusul musim hujan yang berkepanjangan.

Ia yakin, bantuan raskin ini dapat mengurangi beban masyarakat apabila raskin itu disalurkan secara utuh kepada yang berhak.

Sebelumnya, Bupati Pame-

kasan Achmad Syafii mengatakan penerima raskin di Kabupaten Pamekasan akan menerima jatah raskin sebanyak 45 kg selama Ramadhan.

Yaitu, 15 kg jatah Juli, 15 kg raskin ke-13 dan 15 kg raskin ke-14. Sedangkan penyaluran raskin ke-15 akan dilakukan setelah Ramadhan.

Dia katakan tambahan beras untuk masyarakat miskin itu sebagai kompensasi atas penaikan harga BBM oleh pemerintah. Tambahan raskin ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dengan kurun waktu tertentu paska penaikan harga BBM. “Raskin tambahan ini sebagai kompensasi dari pemerintah, paska penaikan harga BBM. Saya berharap, penyalurannnya bisa dilakukan dengan benar dan tepat sasa-

ran,” katanya.

Sementara itu, pantauan penyaluran raskin pada awal Ramadhan di sejumlah desa di Kecamatan Kadur Pamekasan baru dilakukan sekali. Hal ini berdasar jumlah raskin yang diterima masyarakat sebanyak satu zak untuk dua orang atau sekitar 7,5 kg per Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Penyaluran raskin di wilayah tersebut belum menggunakan kartu penjamin sosial (KPS) tetapi rata-rata masih diberlakukan pemerataan bagi warga miskin yang tidak menerima jatah.

Dapat diberitakan jumlah penerima raskin di Pamekasan menyusut sekitar 14,8 persen dari pagu tahun lalu. Yaitu, dari semula sebanyak 101. 482 RTS menjadi 86. 397 RTS pada 2013. (uzi/rah)

ADVERTORIAL

Bupati Ajak Masyarakat-Pemerintah Bangun Komunikasi

PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menekan pentingnya membangun komunikasi yang berkesinambungan antara elemen masyarakat de-

ngan unsur pemerintahan di wilayahnya. Komunikasi itu dibutuhkan agar tidak ada keterputusan informasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Hal itu disampaikan bupati dalam acara safari Ramadlan bersama sejumlah pimpinan satuan kerja dan Forum Pimpinan Daerah di Kecamatan Pasean dan Batumarmar, Jumat (12/7). Acara safari ramadhan itu dilaksanakan untuk lebih mendekatkan para pimpinan satuan kerja dengan masyarakat.

Menurut Bupati, keterputusan komunikasi itu menyebabkan informasi dari kedua belah pihak terputus.

Yang sering terjadi, informasi tentang kebijakan dan program pemerintah sering tidak tersampaikan ke masyarakat. Demikian pula dengan keluhan-keluhan yang dirasakan masyarakat, sering tidak tersampaikan ke pemerintah.

“Karenanya pada kesempatan kami datang bersama sejumlah pimpinan satuan kerja dan beberapa pejabat lainnya untuk berkumpul bersama masyarakat,” katanya.

Syafii mengatakan dengan membangun hubungan komunikasi itu, maka diharapkan antara pemerintah dengan masyarakat ter-

cipta hubungan kerjasama berkesinambungan dalam pembangunan. Pemerintah mempunyai kepentingan dengan jalinan komunikasi itu untuk menyerap kebutuhan masyarakat dan menyampaikan informasi kebijakan dan program yang akan dijalankan.

Demikian pula, dengan jalinan komunikasi itu, masyarakat dapat menyerap informasi kebijakan dan program pemerintah dan memberikan kritik membangun dan masukan untuk program pembangunan.

“Tanpa ada kerjasama itu, mustahil pembangunan akan tercapai dengan baik. Karenanya, mari kita tingkatkan hubungan komunikasi ini untuk kebaikan bersama,” katanya.

Pada hari yang sama, safari Ramadhan yang juga diikuti oleh Kepala Kejari, Komandan Kodim, Ketua DPRD, dan Kepala Polres Pamekasan itu dilanjutkan ke Kecamatan Batumarmar. Di kecamatan itu, rombongan juga bertemu para guru ngaji, selain para tokoh masyarakat dan pimpi-

nan pemerintahan.

Bupati mengatakan guru ngaji tidak bisa dihilangkan dalam proses pembangunan di Pamekasan. Sebab mereka memiliki peran yang cukup penting dalam pembentukan karakter generasi selain dalam hal penanaman ilmu keagamaan.

“Kami punya rencana mengundang para guru ngaji untuk bertemu di pendopo barangkali ada hal yang bisa dilakukan untuk Pamekasan ke depan,” katanya.

Di hadapan hadirin, Bupati menyampaikan pada kepemimpinannya, Pemerintah Pamekasan memprioritaskan program pendidikan di samping kesehatan dan percepatan infrastruktur. Program pendidikan dinilai penting untuk diutamakan karena menjadi pondasi utama kesuksesan pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Bupati memberikan bantuan bahan pokok untuk warga miskin setempat. Bantuan yang sama juga diserahkan di Kecamatan Pasean. (Adv/ CR-1/muj/rah)

PAMEKASAN - Proses penyelesaian pembangunan pelabuhan nasional Batu Kerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan diperkirakan masih membutuhkan anggaran senilai Rp 150 miliar. Dana itu dibutuhkan untuk penyelesaian bangunan utama dan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan.

Saat berkunjung ke Kecamatan Pasean, Bupati Pamekasan Achmad Syafii menjelaskan pada tahun 2013 ini, pihaknya memperkirakan dermaga pada pelabuhan tersebut sudah selesai. Namun, untuk menuntaskan proyek tersebut yang sekaligus memiliki break water (pemecah ombak), masih kekurangan dana sebesar Rp 150 miliar.

Dia katakan pembangunan pelabuhan yang dibangun di atas lahan seluas tiga hektar itu telah menghabiskan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 300 miliar lebih. Dana itu dipergunakan untuk pengurukan laut, pembangunan dermaga, causeway (jalan lintasan), dan pemecah ombak.

“Break waternya tinggal sebelah, jadi untuk selesai semua dengan break water sebelahnya lagi, pelabuhan di Pasean ini masih membutuhkan dana sebesar 150 miliar rupiah. Sedang untuk dermaga akan selesai tahun ini,” katanya.

Anggaran untuk menyelesaikan pembangunan pelabuhan tersebut, menjadi kendala utama bagi pemerintah, sehingga pembangunan proyek ini sempat terhenti

cukup lama, bahkan proyek ini sempat mangkrak (berhenti) akibat tidak adanya kucuran dana dari pemerintah.

Pelabuhan ini direncanakan sebagai pelabuhan barang dan penumpang melalui jalur laut khusus dari Madura ke Kalimantan, Sumatra, dan pulau lain. Jika pelabuhan ini sudah selesai dan dapat digunakan, Bupati Pamekasan berharap pertumbuhan ekonomi di kawasan itu akan cepat, sehingga ekonomi di Pamekasan bisa tumbuh dengan pesat.

Karena, dari perikaraannya di kawasan itu nanti akan banyak pembangunan pergudangan yang bisa menyedot banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Sebab, pengusaha akan mendekat dengan pusat trasnportasi barang.

“Grand desain di kawasan ini akan banyak tumbuh pergudangan dan pabrik-pabrik, karena pengusaha itu kan mendekat ke jalur transportasi, untuk mempermudah pendistribusian barang mereka ke pulau-pulau Kalimantan dan Sumatra,” katanya.

Pelabuhan Batu Kerbuy rencananya akan menjadi gerbang pergerakan barang dan orang dari Madura menuju pulau-pulau lain.

Diharapkan dengan adanya pelabuhan ini dapat menjadi akselelator perkembangan wilayah alternatif selain Jembatan Suramadu yang samasama mampu mengembangkan Pulau Madura. Sehingga empat kabupten di Madura tidak lagi masuk dalam kategori kabupaten tertinggal.

(CR-1/muj/rah)

PENDIDIKAN

Kegiatan Ramadhan Fokus pada Kegiatan Keagamaan PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan meminta semua sekolah negeri dan swasta untuk meningkatkan pemahaman ilmu keagamaan pada kegiatan Ramadhanan di sekolah masing-masing. Kebijakan pemkab Pamekasan tentang pendidikan siswa selama bulan Ramadhan ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan keimanan siswa.

Selain itu, ada kegiatan khusus yang telah disiapkan oleh Disdik kepada sejumlah sekolah di Pamekasan berupa kegiatan pengajian di sekolah. Dalam hal ini Disdik akan bekerja sama dengan lembaga pengkajian dan penerapan syariat islam (LP2SI) Pamekasan.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik, Mohammad Tarsun menjelaskan Disdik Pamekasan telah mengatur pedoman pelaksanaan kegiatan selama Ramadhan di masing-masing sekolah, yaitu satu minggu pelajaran sekolah seperti biasa dan minggu berikutnya pelajaran tentang keagamaan.

Dengan pedoman itu diharapkan ada wawasan pengetahuan agama para siswa sekaligus meningkatkan mental rohani pelajar. Dari pengetahuan itu diharapkan tumbuh kesadaran untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Pedoman yang yang

kami kirim ke semua sekolah tidak terlalu detail, karena soal penerapan, kami serahkan kepada kebiasaan dan keinginan sekolah msaingmasing,”katanya.

Selama Ramadhan, kegiatan efektif pengajaran di lembaga pendidikan negeri dan swasta selama tiga minggu dimulai hari ini, Senin (15/7) hingga 3 Agustus 2013 mendatang. Dalam rentang waktu itu, sekolah diminta menggelar kegiatan pembelajaran yang terfokus pada wawasan dan peningkatan pemahaman keagamaan peserta didik.

Ia menambahkan banyak seni atau cara mendekatkan agama pada perserta didik di sekolah, seperti kegiatan pondok Ramadhan, pesantren kilat, atau bentuk kegiatan peningkatan pemahaman keagamaan lainnya.

Ia mencontohkan tentang praktik pendidikan ibadah, tadarus Al Quran, kajian keagamaan dan diskusi keagamaan yang di kemas dalam pondok Ramadhan yang akan digelar oleh masing-masing guru agama di sekolah.

Selain itu, ada kegiatan khusus yang telah disiapkan oleh Disdik kepada sejumlah sekolah di Pamekasan berupa kegiatan pengajian di sekolah. Dalam hal ini Disdik akan bekerja sama dengan lembaga pengkajian dan penerapan syariat islam (LP2SI) Pamekasan.

Selama kurun tiga minggu itu, kegiatan belajar mengajar efektif sesuai dengan bidang pelajaran selama satu minggu di awal masuk sedangkan selebihkan untuk peningkatan pendidikan keagamaan.

“Tahun ini kami telah bekerja sama dengan LP2SI, untuk memberikan penyeluhan tentang bahaya narkoba, sehingga pelajar itu dapat mengetahui pandangan islam dan bahayanya penggunaan narkoba,” ungkapnya.

(CR-1/muj/rah)

PAMEKASAN

Sulit Cari Pemimpin yang Dekat Wong Cilik PAMEKASAN - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur, Said Abdullah mengatakan saat ini sangat sulit mencari pemimpin yang memiliki kepedulian dan kedekatan dengan warganya. Sehingga program yang dijalankan lebih bersifat rutinitas, sehingga tidak jarang kurang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

Said mengatakan itu usai membagikan takjil gratis ke warga di Jalan Trunojoyo, Pamekasan, Minggu (14/7).

Takjil diberikan anggota DPR

RI itu sambil mengemudikan becak mulai dari perempatan Kangenan hingga ke sekitar Hotel New Ramayana.

“Program-program yang

dijalankan dengan tidak dilandasi kedekatan kepada warganya akan kurang menyentuh pada nurani rakyat,” katanya.

Karenanya, dalam setiap kesempatan ia selalu berusaha untuk menyapa golongan yang disebutnya “kelompok sandal jepit” dan “kelompok sarungan”. Itu dia lakukan untuk membangun kedekatan dengan kelompok yang selama ini cenderung disisihkan.

“Jujur saja, setiap kali kami datang dengan sapaan, dengan elusan, selalu saja kami

berusaha merasakan apa yang mereka rasakan dengan mencoba engkol becak,” kata Said.

Menurutnya, seharusnya kelompok-kelompok orang tidak mampu itu diberi porsi yang setara dalam pembangunan. Sebab, kondisi ekonomi yang mereka alami tidak dijadikan penghalang untuk memberikan porsi bagi mereka untuk ikut berperan dalam pembangunan.

Bahkan, semestinya, kata calon Wagub yang berpasangan dengan Bambang DH itu,

BIROKRASI

Muarif Terus Agendakan Mutasi pembangunan harus lebih berpihak pada kepentingan mereka dengan cara melibatkan mereka secara aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelestariannya.

“Pelibatan mereka dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan masih cenderung normatif dan bersifat formalitas. Padahal mereka punya suara dan suara mereka layak didengarkan sebagai bahan menentukan kebijakan,” kata Said. (muj/rah)

Said Abdullah mengayuh becak sambil menyebarkan takjil gratis kepada warga di Pamekasan.

MUSIK SAHUR

Kreativitas Anak Desa di Bulan Puasa PAMEKASAN - Bermacam cara dilakukan umat muslim di Kabupaten Pamekasan untuk mengingatkan waktu sahur, selama bulan Ramadhan 1434 Hijriyah. Di antaranya untuk membangunkan umat muslim agar bersahur, mereka menabuh musik sahur sambil berkeliling kampung.

Sedangkan di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, siaran melalui pengeras suara umumnya dilakukan di Masjid atau Musholla. Siaran itu biasanya dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan sahur.

Pada tahap persiapan, penyiar biasanya mengingatkan umat muslim untuk menyiapkan santapan sahur, seperti mamasak nasi dan lauk pauknya. Siaran tahap ini biasanya dilakukan sekitar pukul 01. 00 WIB sampai pukul 02. 00 WIB. Sedangkan siaran ajakan sahur biasanya dilakukan sekitar pukul 03. 00 WIB sampai datang waktu Imsak, secara berkala.

“Sahur, sahur, sekarang pukul 3.15 menit, bagi yang belum sahur, ayo sahur, sahur,” kata penyiar melalui pengeras suara.

Sementara itu, musik sahur keliling, biasanya digelar sekitar pukul 03. 00 WIB, sampai menjelang waktu imsak. Sepanjang rute yang ditempuh, para musisi perkusi dadakan ini biasanya memainkan musik dengan peralatan seadanya diiringi lagu-lagu islami. Yang dibunyikan juga beragam, ada drum bekas, piring seng bekas, rebana, dan peralatan lainnya hingga

5

SENIN 15 JULI 2013 NO.0159| TAHUN II

PAMEKASAN - Gerbong mutasi di tubuh Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan akan terus berlanjut. Setelah sebelumnya pejabat dilingkungan Kemenag, kini giliran kepala Madrasah menjadi target selanjutnya, yang akan dilakukakan mutasi oleh kepala Kemenag Pamekasan Muarif Tantowi.

Mutasi itu dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh internal Kemenag Pamekasan. ‘’Mutasi ini murni demi perbaikan strukturisasi organisasi secara menyeruh di tubuh Kemenag Pamekasan,’ kata Kepala Kemenag Pamekasan Muarif Tantowi.

Dia jelaskan tidak semua kepala madrasah akan dimutasi. Ada beberapa kepala madrasah yang masih akan dipertahankan, karena kinerjanya dinilai baik dan masih mampu mengemban amanat dengan baik.

Lebih lanjut dikatakan mutasi itu akan diawali dari kepala Madrasah Aliyah hingga nanti puncaknya mutasi dan rotasi pada kepala Madarasah Ibtidaiyah. ‘Ssemua kepala madrasah jenjang MI hingga MAN akan dimutasi. Nama-namanya saat ini tengah dikaji dan akan diusulkan ke Bapaerjakat Kemenag RI,’’ ujar Muarif.

Sebelumnya dikabarkan, sejumlah kepala Madrasah Diniyah dan Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Pamekasan diduga menjadi makelar bantuan brogrand.

Para kepala sekolah ini diduga memotong Rp 25 juta setiap lembaga pendidikan dari total bantuan setiap lembaga pendidikan penerima Rp 93 juta.

Kepala sekolah yang diduga menjadi makelar sekaligus pengepul pungli blogrand itu diduga menerima setoran dari 88 Madrasah Ibtidayah dan MTS penerima block grand pada tahun 2012 kemaren sebesar Rp 25 juta, atau sekitar Rp 220 juta.

Selanjutnya, pada tahun 2013 ini, para makelar block grand ini diduga menutup-nutupi sosialisasi blong grand dan diduga disengaja, sehingga penerima blockgrand pada tahun 2013, han-

yalah lembaga pendidikan tertentu yang sudah menjalin kerja sama dengan oknom kepala sekolah tersebut dan siap membayar pasca pencairan blockgrand nanti.

Berdasarkan pernyataan koordinator Persatuan Kepala Madrasah Se-Pamekasan Zainullah, untuk madrasah yang negeri penyetorannya diberikan kepada oknom kepala MTS yang berada di kecamatan kota, sementara untuk madrasah swasta disetorkan kepada kepala sekolah yang berada di kecamatan Kadur.

Dua oknom kepala sekolah tersebut diduga memiliki peran penting dan mengetahui pembagian hasil pemotongan dana blockgrand tersebut.

Sementara kepala Kemenag Pamekasan Muarif mengaku sudah mendapat laporan dari beberapa pihak tentang keterlibatan sejumlah kepala sekolah yang menjadi pengepul uang pungutan blockgrand tersebut. Bahkan, kepala sekolah tersebut juga diduga menjadi pengatur nama-nama lembaga pendidikan yang bakal menerima bantuan blockgrand pada tahun selanjutnya.

Muarif sendiri berencana akan memanggil yang bersangkutan, untuk dimintai keterangan. Dan jika terbukti melakukan pemotongan, pihaknya memastikan akan memberikan sanksi kepada oknom kasek tersebut.

Sebelumnya,Kemenag Pamekasan telah melakukan mutasi dan rotasi terhadap pejabatnya. Jabatan Juhairiyah yang sebelumnya Kasi Mapenda Kemenag Pamekasan digantikan oleh Juhedi yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenag Pamekasan.

Posisi Juhedi yang sebelumnya menjabat Kasi Haji dan Umroh digantikan oleh Abd. Wafi yang sebelumnya menjabat kasi Penamas.

Kasubag Tata usaha Kemenag Pamekasan yang sebelumnya dijabat oleh Zayyadus Zabidi kini dijabat oleh Moh.Makbul yang selumnya menduduki jabatan Kasi Urais Kemenag Pamekasan, sementara Zayyadus Zabidi kini menjadi kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara’an Syariat.(awa/rah).

KOPERASI

Meski Bermasalah Bantuan Hibah Tetap Berlanjut

melahirkan irama yang layak dinikmati. Semua peralatan itu diangkut menggunakan kereta buatan menggunakan gerobak tani disambung dengan sepeda ontel sebagai alat kendali, dan sasis kayu.

Kamiludin, salah satu peserta music sahur keliling menjelaskan kegiatan ini biasa dilakukan setiap malam dengan rute mengelilingi desa

setempat. Tujuannya untuk memeriahkan bulan Ramadhan dan membangunkan kaum muslimin untuk menunaikan sahur.

“Ini rutin kami gelar tiap malam selama ramadlan, untuk memberi warna tersendiri pada bulan suci ini, meski dengan peralatan seadanya,” katanya.

Menurutnya, ia dan rekan-

rekannya menggelar musik sahur keliling itu, karena panggilan jiwa. Tak jarang, ia dan rekan-rekannya mendapat suguhan santapan sahur dari warga yang terhibur dengan aksi mereka. Meski demikian, group musik tanpa ini biasanya tidak berlama-lama di suatu tempat, karena harus keliling desa.

Kamil menambahkan

musik sahur keliling yang dilakukan para remaja ini juga menjadi media informasi sekaligus ruang diskusi, berbagai hal. Sebab pada titik-titik tertentu, mereka biasanya membahas hal-hal yang penting menyangkut pendidikan, olahraga dan hal lainnya, termasuk berbagi informasi yang dimiliki masing-masing peserta. (uzi/rah)

PAMEKASAN - Sekalipun bermasalah bantuan dana hibah untuk koperasi wanita di kabupaten Pamekasan tetap berlanjut. Tahun 2013 ini ada sekitar 22 koperasi wanita akan mendapatkan bantuan dari APBD Provinsi Jawa Timur tersebut sebesar Rp 25 juta setiap kopwan.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Herman Priyanti menuturkan koperasi yang menerima bantuan tersebut berdasarkan hasil verivikasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Pamekasan dan berdasarkan penilaian tim yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi Provinsi Jatim. ‘’Kami hanya mengusulkan, selanjutnya penilaian dilakukan sepenuhnya oleh tim yang ditunjuk Dinas Koperasi Jawa Timur,’ ujarnya.

Dana sebesar Rp 550 juta yang akan mengalir ke 25 kopwan tersebut, pencairannya dilakukan secara langsung di masing-masing rekening anggota kopwan. Sehingga, dipastikan dana tesebut masuk dan dikelola oleh pengurus kopwan penerima bantuan.

Dinas Koperasi Pamekasan, kata Herman, bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi bantuan tersebut dan program yang dilakukan oleh masing-masing koperasi wanita. Khususunya kopwan penerima bantuan.

Ditanya soal jumlah kopwan di Pamekasan, Herman mengaku lupa. Hanya saja, kata Herman, pihaknya akan berupaya agar semua kopwan di Pamekasan dapat menerima bantuan dari Diskoprasi Jawa Timur tersebut, secara bergantian. ‘’Asalkan kopwan tersebut pengurus dan programnya jelas, pasti akan kami upayakan,’ uapnya.

Sebelumnya, bantuan koperasi wanita diduga digelapkan oleh salah satu kepala desa di kecamatan Pademawu. Bantuan koperasi senilai Rp 25 juta tersebut diduga digunakan untuk pembelian seragam tim penggerak PKK. Sementara sisanya diduga digelabkan oleh oknom kepala desa tersebut.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan di Pamekasan jumlah koperasi yang menerima bantuan dana dari pemerintah sebanyak 189 koperasi, tersebar di 13 kecamatan. Semuanya koperasi wanita.

Akan tetapi, dari jumlah itu, hanya sebanyak 86 koperasi yang dinyatakan sehat, sedangkan sebanyak 413 sisanya tergolong tidak sehat. “Nah, yang perlu dilakukan pengawasan dan mendapatkan pembinaan secara khusus oleh pemerintah koperasi yang tidak sehat ini,” ujar Hosnan.(awa/rah).

6

SAMPANG

SENIN 15 JULI 2013 NO. 0159 | TAHUN II

Lima Dinas Harus Diisi Pejabat Berkompeten SAMPANG- Meski proses mutasi dikhawatirkan tidak bisa menghasilkan pejabat berkompeten di bidangnya karena kuatnya dugaan tarik ulur kepentingan, duet Al-Falah (Bupati A Fannan Hasib- Wabup Fadilah Budiono) sebenarnya masih punya waktu untuk menepis kekhawatiran sejumlah pihak yang berujung pesimisme tersebut. Syaratnya, Al-Falah sebaiknya berhati-hati dalam mengisi pejabat dan kepala dinas (Kadis) di beberapa dinas yang bersentuhan langsung dengan pangkal kesejahteraan rakyat.

Ketua LSM Madura Development Wacth (MDW) Tamsul mengatakan, sedikitnya ada lima dinas yang harus diisi berdasarkan kompetensi dan integritas. Bukan berdasarkan transaksi kepentingan. Apalagi berdasarkan transaksi jual beli jabatan.

Sebab, lima dinas itu menjadi sumber kesejahteraan rakyat Sampang. Jika lima dinas itu tidak dikelola secara benar dan professional maka persoalan kesejahteraan rakyat tidak akan terpenuhi. ”Seharusnya sih semua dinas itu diisi oleh yang berkompeten dan berintegritas. Tapi, kita khawatir itu bisa terlaksana lantaran dugaan tarik ulur kepentingan dan jual beli jabatan sudah melai mencuat,” ungkapnya kepada Koran Madura, Minggu (14/7).

Adapun lima dinas yang menjadi ujung tombak kesejahteraan rakyat Sampang adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

(Dinsosnakertrans), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Kesehatan (Dinkes). ”Minimal di lima dinas itu saja harus diisi oleh yang berkompeten dan berintegritas tinggi. Kalau tidak, maka kita betul-betul tidak bisa berharap banyak dari mutasi kali ini,” sarannya.

Aktivis berambut gondrong itu kemudian menjelaskan peran masing-masing dinas tersebut dalam konteks kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, Dinsosnakertrans berperan langsung mulai dari perencanaan, eksekusi hingga pengawasan terhadap program-program kesejahteraan sosial. Salah satu yang ditangani Dinsosnakertrans adalah masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ditambah tugastugas lain yang berkaitan

dengan kesejahteraan sosial utama. ”Nah, kalau persoalan yang sangat mendasar untuk keperluan kesejahteraan rakyat itu tidak ditangani oleh yang berkompeten maka akan amburadul,” ulasnya.

Dispendukcapil juga mempunyai peran yang sangat penting. Apalagi saat ini memasuki momen Pemilukada. Tentunya, Dispendukcapil mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan data penduduk secara valid sesuai data riil di lapangan. Di luar itu, Dispendukcapil mempunyai peran fundamental berkaitan dengan pengembangan SDM (sumber daya manusia) mulai dari pengkajian SDM, monitoring hingga evaluasi SDM. ”Itu akan saling terkait dengan kebutuhan dinas lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat juga,” tuturnya.

Dispendaloka mempunyai peran yang bersentuhan langsung dengan postur APBD (anggaran, pendapatan dan belanja daerah).

Salah satu tugas pokoknya adalah perumusan petunjuk penyusunan rancangan APBD; pelaksanaan perencanaan, pengendalian operasional pelaksanaan pendapatan pajak daerah dan retribusi serta pendapatan Dana Perimbangan dari Pusat dan Provinsi termasuk penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangu-

nan; perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya, pengelolaan keuangan dan aset. ”Bisa dibayangkan, bagaimana bisa tahu cara menyingkronkan kebutuhan penyejahteraan rakyat jika dinas ini (Dispendaloka) tidak ditangani yang berkompeten,” tanyanya dengan nada menyindir.

Selebihnya, Disdik dan Dinkes bersentuhan langsung dengan rakyat yang harus disejahterakan. Disdik berkewajiban untuk merumuskan dan melaksanakan program-program yang pro pencerdasan dan memberi peluang kepada rakyat akar rumput agar bisa merasakan dunia pendidikan. Sementara Dinkes bertanggung jawab untuk menjaga rakyat sehat dan mengantisipasi agar masyarakat tidak terjerumus pada jalan yang bisa menyebabkan kesehatannya terganganggu. ”Terakhir, dua dinas ini sangat membutuhkan pejabat yang berinteritas tinggi. Selain berkompeten, pejabat di dua dinas ini harus mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi sehingga tidak punya ruang untuk mengorbankan rakyat kecil untuk kepentingan yang tidak dibutuhkan rakyat,” pungkas Alumni Universitas Trunojoyo Bangkalan itu. (lum)

junaidi/koran madura

SEJUMLAH PELAJAR sekolah tingkatan pertama memenuhi Warnet Alip di Jalan Jamaluddin, Minggu (14/07).

Mereka pergi bersama dengan teman-teman yang lain untuk belajar bersama serta untuk mengisi waktu liburan sekolah.

LIBUR SEKOLAH

Warnet Dipadati Pelajar SAMPANG- Siswa sekolah tingkatan pertama memenuhi Warnet Alip di Jalan Jamaluddin, Minggu (14/07).

Mereka pergi bersama dengan teman-teman yang lain untuk belajar bersama serta untuk mengisi waktunya liburan sekolah.

Tidak biasanya warung internet (warnet) dipadati pengunjung ketika waktu siang hari, bahkan yang banyak pengunjung ketika sore atau malam hari, dan itupun tidak didominasi oleh siswa.

Suasana libur sekolah dimanfaatkan siswa dari tingkatan SD/SMP berkunjung ke warnet untuk belajar bersa-

BULAN SUCI RAMADHAN

Satpol PP Bantah Ada Warung Makan Buka Siang Hari SAMPANG - Warung makan yang buka siang hari pada bulan Ramadhan masih terjadi di Kabupaten Sampang. Seperti warung nasi yang berada di dalam Pasar Srimangunan setempat. Sedikitnya, belasan orang silih berganti untuk memasuki warung nasi yang berada di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Gunung Sekar Kec/ Kota Sampang.

Padahal penegak perda sudah melarang warung makan buka siang hari. Untuk mengecoh dari aparat penegak perda warung nasi ditutupi dengan bentangan spanduk secara tak menyeluruh. Hanya setengah badan dari warung dan hanya terlihat seperti tertutup dari kejauhan.

Syamsuri (46) warga Kelurahan Rongtengah Kec/ Kota Sampang menjelaskan, ia sangat risih dengan adanya para warung yang terus beroperasi dan tak pernah menyadari peraturan. "Ya melihat banyaknya warung kayak gini, kan, bisa jadi gak pernah

ryan hariyanto/koran madura

TETAP BUKA. salah satu tempat warung makan di pasar Srimangunan Sampang masih beroperasi di siang hari, meski sosialiasi larangan pernah dilakukan menjelang bulan puasa. menghormati orang yang berpuasa, dan kenapa juga pemilik warung tidak mengubrisnya," ucapnya, Minggu (14/7).

Tidak adanya kesadaran dari pemilik warung sehingga dengan senangnya membuka

usaha makanan saat memasuki bulan puasa. Jika melihat setiap tahun terjadinya hal itu membuat lumrah dan menjadi budaya buruk bagi para warga lainnya.

"Itu sudah menjadi bu-

daya buruk kalau dibiarkan terus-menerus.

Kurangnya kesadaran dari pemilik warung itulah yang membuat seperti itu. Tetapi, kalau buka warung biasanya siang hari kenapa tidak malam harinya

saja supaya bisa sangat bermanfaat. Ini sudah hampir seminggu jalani puasa terus banyak warung terbuka di siang hari," tutur warga yang diketahui tokoh warga setempat.

Menanggapi hal itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang Kusno Abdullah, melalui Kasi Operasional Moh Sidik membantahnya jika sejumlah warung makan masih buka dan beroperasi pada bulan puasa di Kec/Kota. Sebab, ia sudah melakukan pemantauan secara langsung dan hasilnya nihil.

"Mana tidak ada gitu kalau warung makan buka siang harinya, karena kita sudah gelar operasi tapi hasilnya nihil," katanya.

Masih Sadik, ia juga justru memperbolehkan sejumlah lokasi warung makan terbuka di bulan Ramadhan.

Tetapi, harus secara rapi dan tertutup. "Warung nasi gak masalah buka di bulan Ramadhan asalkan rapi dan ditutup," ujarnya. (ryn)

SEJARAH MASJID MADEGAN

Mengunjungi Masjid Madegan

junaidi/koran madura

MASJID MADEGAN. masih nampak keasliannya meskipun beberapa kali dilakukan renovasi

SAMPANG - Masjid tertua di Madura yang terletak di Kabupaten Sampang sampai saat ini masih sering didatangi banyak pengunjung, baik dari masyarakat sekitar maupun dari luar daerah.

Pada bulan Ramadhan, masjid tersebut menjadi incaran masyarakat untuk melakukan spiritual, karena dipercaya doa yang dipanjatkan di sana banyak terkabul.

Pengurus Takmir Masjid Moh Yasid (45) kepada Koran Madura bercerita, Masjid Jamik Madegan sebelumnya dinamakan Masjid Tantoh atau Masjid Tibang yang penuh dengan keghaiban. Bahkan, masyarakat sekitar Madegan yang terdiri dari beberapa dusun tidak ada yang tau kalau masjid tersebut mengandung keghaiban. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengerti tentang masjid tersebut.

Masjid tersebut didirikan dalam satu malam, berteta-

pan pada malam Jum’at legi dengan empat pilar, yang masing-masing pilar tersebut mempunyai makna yang berbeda. Salah satunya berasal dari kesultanan Demak Jawa Tengah. Sehingga tiang depan bagian utara diyakini mudah mendapatkan ilmu dan bagian depan selatan diyakini cepat mendapatkan kedudukan dan jabatan.

Sedangkan bagian belakang bagian utara diyakini cepat mendapatkaan ilmu pengobatan, dan bagian belakang selatan dimudahkaan dalam berdagang dan berbisnis.

Sebelum diperbaharui, atap Masjid Madegan terbuat terbuat dari pelepah daun tebu dan ilalang, dan bagian halaman depan dan utara berdiri lima pohon sawu yang salah satunya dinamakan sawu tantoh.

Pohon sawu tersebut juga menandakan rukun Islam yang lima dan sholat lima waktu, dan bagian selatan ada

sebuah sumur yang besar dan dalam. Menurut orang dahulu yang pernah menyelam dalam sumur tersebut, sumber sumur bersumber dari air zam-zam, tanah suci Mekkah dan dipercaya dapat menyembuhkan segala penyakit.

Selain itu, di dalam masjid juga terdapat sebuah Al-Qur’an dalam ukuran besar yang ditulis tangan.

Al-Qur’an tersebut ditulis dari kuku tangannya yang mengeluarkan sinar yang sangat terang seperti sinarnya lampu. Juga tongkat yang ujungnya sama dengan tombak yang ada di kubah masjid Pada waktu masa pemerintahan Adipati Pratanu, kata Yasid, penganut agama Islam bertambah pesat sehingga mereka merenovasi masjid pada tahun 1583 M. bahkan sudah beberapa kali melakukan renovasi sampai sekarang.

Namun keaslian dalam masjid tetap dipertahankan. (Jun)

ma dengan temen-temennya.

Salah satu siswa SMP 1 Sampang Sindi (13) mengatakan, kedatangan ke warnet karena ada tugas dari sekolahnya. Selain itu juga untuk belajar bersama dengan temen-temennya, sekaligus ajang berkumpul dengan teman-temannya waktu disekolahnya.

“Saya datang ke warnet karena ada tugas dari sekolah dan kebetulan teman-teman yang lain juga mempunyai tugas yang sama, sehingga kami belajar bersama dan juga berkumpul,” ucapnya kepada Koran Madura, Minggu (14/7).

Sementara operator War-

net Alip Syamsul Arifin (27) mengatakan, mulai dari waktu liburan sekolah banyak siswa yang datang ke warnet.

Berbeda dengan waktu hari aktif, jarang ada siswa yang datang, bahkan yang banyak biasanya sore dan malam itu pun hanya satu dua orang yang datang, dan yang banyak datang dari umum.

“Mulai dari awal bulan puasa memang banyak dikunjungi dari kalangan pelajar tingakat SD dan SMP, dan mulai siang biasanya sudah datang.

Kalau sebelum liburan itu biasanya datang sore atau malam itu jarang tidak ramai seperti sekarang,” ucapnya. (jun)

BANTUAN PEMERINTAH

19 Penerima Dana Bergulir Diragukan SAMPANG- Ketua LSM Madura Development Watch (MDW) Sampang Tamsul menilai Dinas Koperasi Sampang sangat buruk dalam menyalurkan dana kredit dana bergulir tersebut. Hal ini diperkuat dari hasil temuan BPK tertanggal 27 Mei 2013 yang menemukan, dari total 863 penerima dana bergulir, ada 19 penerima yang diduga fiktif dan 410 peminjam kredit macet.

Menurut Tamsul, buruknya sistem penyaluran dana bergulir di Dinas Koperasi Sampang ini sudah ia ungkap sejak 2010 lalu, tetapi anehnya hingga saat ini masih belum ada perbaikan yang cukup signifikan terkait tunggakan dana bergulir tersebut.

Bahkan, hasil pantauannya di lapangan seringkali penerima dana bergulir hanya memasang papan nama saja dan tidak ada aktifitas usaha, tetapi dinas koperasi malah memberikan pinjaman dana bergulir tersebut.

“Mestinya pinjaman di atas Rp 50 juta harus ada jaminan dari calon nasabah, agar pihak peminjam memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut, sehingga tidak terjadi kredit macet yang mencapai miliaran rupiah seperti saat ini. Kuat indikasinya antara calon nasabah dan pihak penyeleksi terjadi kongkalikong sehingga aturan yang ada kurang diperketat,” ungkapnya, Minggu (14/7).

Masih katanya Tamsul, berdasarkan temuan BPK Nomor 85.A/LHP/XVIII.Jatim/05/2013, pinjaman dana bergulir yang 19 penerimanya diragukan dicairkan pada 2010-2011 dengan jumlah pinjaman bervariasi mulai dari Rp.4.500.000 hingga Rp. 100.000.000.

Adapun nama-nama penerimanya diantaranya Koppontren As-Saadah, Koppontren Fatihul Ulum, Koperasi Tiara Kusuma, Toko Barokah Dua, UD Sumber Rezeki, Bengkel Las, UD Plesatari, Toko Dunia Garuda II, Waru Indah, Al-Ikhlas, Barokah Mebel, KSU Larayba, UD Sinar Rejeki, UD Sumber Maju, Toko Tunggal Jaya, UD Dupa Ceria, Toko

Sumber Rezeki, Fatim Omben, dan Koppontren Nurul Iman.

“Dari sembilan belas penerima yang diragukan dari hasil audit BPK tersebut, maka dana bergulir yang diragukan berjumlah total Rp. 584.500.000. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa ada perhatian serius dari pemkab Sampang khususnya Dinas Koperasi Sampang, maka kami yakin dana bergulir untuk kesejahteraan UKM tidak akan terlaksana sesuai sasaran,” tungkasnya.

Ditambahkan Tamsul, buruknya dana bergulir di Dinas Koperasi Sampang ini harus menjadi perhatian Bupati Sampang dan juga penegak hukum, agar dana bergulir yang berasal dari uang negara tidak berbuang percuma dan hanya menguntungkan oknum tertentu.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sampang Djuardi melalui sekretarisnya Aries Wibawa, beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya dalam menyeleksi calon nasabah sudah melakukan secara ketat dengan sejumlah jaminan. Jika nasabah usaha kecil mikro dengan nilai pinjaman Rp. 2-5 juta maka jaminannya dengan personal garansi PNS. Sedangkan kalau UKM dengan pinjaman Rp. 10-75 juta maka harus ada jaminannya berupa sertifikat tanah atau surat berharga lainnya. (hol)

BANGKALAN

7

SENIN 15 JULI 2013 NO.0159 | TAHUN II

JALAN PENGHUBUNG

Truk Masuk Sungai karena Jembatan Ambruk BANGKALAN - Karena tak mampu menahan beban, jembatan sementara yang dibuat sebagai penghubung menuju proyek pembangunan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan ambruk.

Jembatan tersebut dibangun di atas sungai Junok, tepatnya di jalan Pemuda Kaffa. Diduga jembatan dibuat tidak berdasarkan konstruksi yang tidak tepat atau asal-asalan. Jembatan tersebut hanya terbuat dari rangka besi dan alas kayu kelapa.

Oleh karena itu, saat truk bernopol M 7515 KB melintas keluar dari proyek, sontak jembatan tersebut roboh. Akibatnya, truk pengangkut bedel terperosok dan jatuh ke dalam sungai. Beruntung supir truk tidak mengalami luka serius akibat kejadian itu.

“Sepertinya truk tersebut selesai bongkar muatan. Sebab, truk hendak keluar. Mungkin jembatannya yang tak kuat menahan beban, soalnya jembatan sampai ambruk gitu,” terang Ahmad, salah seorang saksi yang melihat kejadian.

Menurut Ahmad, sang sopir tidak mengalami luka yang serius, karena sopir truk langsung keluar menyelamatkan diri, saat truk terguling ke sungai.

Truk milik PT Tiga Jaya itu menguruk pembangunan kantor baru milik Dinkes Bangkalan. Pembangunan kantor dengan nilai kontrak Rp 4.880.142.300 yang tersebut dalam papan pengumuman, dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Lince Romauli Jaya dengan Konsultan pengawas CV Niyta Konsultan dan konsultan perencana CV Nindira Konsultan. Direncanakan pelaksanaannya selama 180 hari. (ori/rah)

ori/koran madura

TERPEROSOK: Truk terperosok ke dalam sungai Junok akibat Jembatan ambruk, Minggu (14/7) kemarin.

Komisi A Soroti Kasus Mafia Tanah Pantai BANGKALAN – Adanya dugaan pengkaplingan tanah negara di pinggir pantai dan jual beli lahan kawasan pesisir laut membuat DPRD Bangkalan geram. Mereka berjanji akan segera memanggil pihak terkait agar permasalahan tersebut bisa dijelaskan dengan benar. Sebab atas kejadian tersebut telah membuat masyarakat Bangkalan resah. ”Kami akan memanggil pihak terkait, mengenai masalah dugaan pengkaplingan tanah negara di sepanjang pantai Sembilangan Kecamatan Socah dan Kecamatan Kota. Jangan sampai mafia tanah berkeliaran di Bangkalan,” kata Syafiuddin Asmoro, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, kemarin (14/7).

Dia menjelaskan seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak gampang memberikan izin terkait surat tanah. Sebab, jika hal itu tidak prosedural tentunya itu melanggar hukum. Misalnya, hak garap dijadikan hak milik.

Pihaknya mengaku akan mengecek secara langsung terkait izin yang telah dikeluarkan pemerintah kabupaten.

Sebab, selama ini pemerintah

tidak pernah melakukan koordinasi dengan dewan mengenai hak izin ataupun hak kepemilikan yang dimaksud. ”Seperti apa keadaan sebenarnya mengenai pesesir pantai tersebut. Memang informasinya hak garap lahan telah dijadikan sertifikat hak milik (SHM). Padahal kan tanah negara,” katanya.

Menurutnya, kalau memang hak izin yang dipakai sudah benar, pihaknya mengaku akan mengklarifikasi hal itu dengan melibatkan komisi C juga.

“Kita akan memanggil SKPD yang bersangkutan untuk menyelesaikan kasus ini.

Di antaranya, BPN, Bagian Aset dan Perlengkapan, Dinas Perizinan. Selain itu juga Dishubkominfo, Badan Ling-

kungan Hidup (BLH) terkait Amdalnya. Semuanya kita akan panggil dalam minggu ini,” terangnya.

Sebelumnya, belasan massa Front Mahasiswa Penyelamat Lahan Pantai (FM-Palapa) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan, Jumat (12/7) lalu. Mereka mendesak BPN untuk menghentikan melakukan praktek pengkaplingan dan jual beli lahan kawasan pesisir laut.

Diduga hal itu hasil kongkalikong pihak BPN dengan mafia tanah di kawasan perairan Sembilangan Socah. Massa menilai di kawasan tersebut telah terjadi pengkaplingan lahan berupa laut hingga mencapai luas 18,08 hektar. Belum lagi, lahan kapling itu diperjualbelikan kepada pihak investor. Bahkan, sebagian telah menjadi sertifikat hak milik (SHM). Pada lahan pantai yang dimaksud, berdiri dua perusahaan galangan kapal yakni PT Adi Luhung dan PT Tri Warako.

Atas kejadian tersebut, massa pun menilai terindikasi

melanggar UU RI No. 5 tahun 1960 tentang agraria, UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Alam Hayati, UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan, Winarto menanggapi hal itu mengatakan bahwa yang dipertanyakan massa tersebut sertifikat PT. Tri Warako.

Sedangkan, di dokumen tuntutan massa tersebut berbeda yakni seluas 18.08 hektar, dimana yang diajukan seluas 6 hektar dan yang dikeluarkan sertifikatnya seluas 1,6 hektar dengan status HG. Sisanya, dari yang diajukan belum diterbitkan karena tidak memenuhi syarat.

Pihaknya mengaku tidak pernah menerbitkan dan tidak pernah mengeluarkan pengkaplingan tanah-tanah itu.

Bahkan, permohonan yang masuk belum ada terhadap pengkaplingan tanah-tanah yang ada di kawasan Kecamatan Socah itu.

”Kami hanya menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) atas PT Warako yang telah melengkapi semua persyaratan dan melalui prosedur yang ada,” jelasnya.

Aksi yang Lebih Besar Sementara itu, setelah melakukan aksi Jumat (12/7) lalu, belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, pengunjuk rasa yang menamakan diri Front Mahasiswa Penyelamat Lahan Pantai (FM-Palapa) mengancam akan melakukan aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak.

Ketidakpuasan pengunjuk rasa itu dipicu oleh tanggapan kepala BPN yang kurang solutif terkait dugaan jual beli tanah secara ilegal di desa Sembilangan kecamatan Bangkalan.

“Kami mempunyai bukti dan data yang soal pengkavlingan tersebut. Intinya, pada 1996 tanah tersebut berstatus hak garap," kata Acek Korlap Aksi.

Tapi kemudian sejak tahun 2000-2005, kata Acek ternyata

tanah itu di perjual-belikan kepada beberapa orang, yang kemudian di kavling-kavling. Data pembelinya dan kwitansinya ada di genggamannya.

Dia pun menegaskan bahwa pengkavlingan itu adalah modus para Mafia tanah yang kemudian ingin memperoleh SHM pribadi. Atau dengan cara diperjualbelikan ke investor.

“Buktinya ada yang sudah dijual ke Investor, seperti PT.TW (PT Tri Waroko) sebagai mana data yang kami miliki. Menurut kami, jual beli tanah hak garap oleh mafia itu telah melanggar Perbup No 7 tahun 2011,” paparnya.

Atas kondisi ini, pihaknya mendesak BPN segera turun ke lapangan dan menyelidiki praktek ilegal jual beli tanah tersebut. Dan yang paling penting, lanjutnya, BPN segera mencabut hak kelola lahan yang sudah dipetakpetak dan diperjualbelikan secara ilegal itu.

“Kami mencurigai dan menduga ada oknum BPN yang terlibat, kalau ini tidak

segera ditindaklanjuti, kami akan turun dengan massa yang lebih besar,” tegas Acek.

Perlu diketahui dalam aksi sebelumnya, ketua BPN Bangkalan Winarto menyatakan kepada para demonstran FM Palapa Jum’at (12/7) lalu, bahwa selama ia menjabat sebagai kepala BPN. Ia tidak pernah menerima adanya permohonan penerbitan sertifikat-sertifikat hak milik dari sertifikat hak garap atau reklamasi.

“Kapling atau reklamasi, sampai sekarang belum ada permohonan hak yang berbadan hukum. Yang ada hanyalah hak guna bangunan saja dan hak kelola dan hak guna bangunan itu jangka waktunya 25 tahun,” jawab Winarto saat itu.

Dia kemudian juga menjelaskan bahwa kavling lahan yang sudah di reklamasi oleh masyarakat itu semuanya ada mekanismenya.

“Kalau yang dipertanyakan tadi PT Warako, itu perijinannya sudah lengkap. Prosesnya itu sejak tahun 2011 akhir hingga tahun 2012 awal,” kilah Winarto.(ori/dn/rah)

MERCON

Polres Amankan Puluhan Ribu Petasan

ori/koran madura

SAKIT: Seorang Bayi sedang sakit akibat terkena demam berdarah dirawat di RSUD Syamrabu, waktu lalu.

KESEHATAN

AKI dan AKB Diklaim Menurun BANGKALAN - Berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan, pada 2012 lalu angka kematian ibu (AKI) tercatat sebanyak 6 jiwa dan angka kematian bayi (AKB) mencapai 124 Jiwa. Angka tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan tingkat kematian ibu dan bayi pada tahun sebelumnya. ”Angka kematian pada ibu dan bayi di Bangkalan setiap tahunnya dipastikan menurun. Hal itu terbantukan dengan adanya Jaminan Persalinan (Jampersal),” kata Kepala Dinkes Bangkalan, Ahmad Azis.

Aziz menjelaskan pada tahun 2013 bayi yang meninggal tercatat hanya 6 anak. Angka tersebut terbilang kecil, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Bangkalan. Presentase penduduk Bangkalan menyentuh angka

1 juta jiwa lebih.

Turunnya angka kematian pada bayi dan ibu melahirkan tidak lepas dari kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan. Baik saat hamil maupun ketika akan melahirkan. Selain itu, bantuan pemerintah tentang Jampersal yang disediakan bagi ibu yang akan melahirkan dapat mengurangi resiko kematian.

Pasalnya, kematian pada bayi juga dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat.

Selama ini, banyak ibu-ibu enggan melahirkan ke pelayanan kesehatan pemerintah karena terkenda biaya. Setelah ada jampersal tersebut tentunya tidak ada lagi kendala terkait biaya. ”Kalau dulu masyarakat ekonomi lemah, tidak bisa membawa bayinya melahirkan ke klinik kesehatan karena terkendala biaya. Sekarang, hal itu tidak boleh terjadi lagi,

karena sudah ada jampersal,” terangnya.

Menurutnya, program Jampersal, bagi setiap ibu yang akan melahirkan di puskesmas maupun RSUD tidak dipungut biaya alias gratis. Baik melahirkan secara normal maupun cesar.

Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk jampersal. Salah satu tujuan dari program tersebut, disamping untuk membantu masyarakat dalam berobat, juga untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Kabarnya juga, jatah biaya untuk melahirkan juga mendapatkan tambahan. ”Untuk mendapatkan pelayanan jampersal tidak sulit.

Dimana ibu yang akan melahirkan cukup menyerahkan KTP dan KK pada petugas.

Nanti, semua biaya persalinan akan ditanggung pemerintah,” ungkapnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Polres Bangkalan beserta jajarannya berhasil mengamankan puluhan ribu mercon siap jual dengan berbagai macam ukuran serta 50 kilogram serbuk bahan peledak di rumah salah satu warga Desa Karpote Kecamatan Blega, Minggu (14/7) dini hari. Selain itu, Polres juga berhasil mengamankan bahan kertas dan sumbu untuk membuat mercon.

“Puluhan mercon ini didapatkan ketika polsek Blega melakukan patroli saat sahur,” kata Kapolres Bangkalan AKBP. Sulistiyono.

Kronologis Pengamanan puluah ribu mercon ini kata Sulis, ketika anggota Polsek Blega melakukan patroli saat sahur dan mendengar letusan mercon yang diledakan oleh salah satu warga. Pada saat itu juga, petugas yang sedang berpatroli langsung mendatangi lokasi. Warga yang kedapatan meledakan mercon ditanya mengenai asal mendapatkan mercon tersebut.

Lantas, yang bersangkutan menunjuk salah satu rumah milik warga yang kini masih buron. Dari rumah itulah puluhan ribu mercon diamankan.

“Pemilik mercon masih buron karena melarikan diri saat petugas mendatangi lokasi, semua barang bukti (BB) telah diamankan,” imbuh Sulis.

Pelaku yang melarikan diri lanjut Sulis akan dikenakan dengan Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Karena, mercon dengan berbgai macam ukuran itu memiliki daya ledak yang sangat mem-

bahayakan.

“Kami akan terus lakukan patroli untuk pengamanan bulan suci ramadhan agar tidak ada lagi seperti ini,” papar Sulis.

Menurut Mantan Kasubid Gakkum Ditpolairud Polda Jatim ini bahwa patroli yang dilakukan oleh pihaknya pada saat shalat tarawih dan saat sahur merupakan salah satu bentuk pengamanan dan tindakan preventif selama bulan suci Ramadhan. Karena selama bulan suci selalu identik dengan membunyikan petasan maupun mercon yang jelas-jelas sangat berbahaya. Untuk itu, dengan pengamanan ini diharapkan agar menjadi pembelajaran agar tidak ada lagi masyarakat yang membuat mercon.

Kembang Api Tidak Dilarang Selain itu, kendati telah menunjukkan keseriusannya dalam menangani masalah petasan yang marak pada

bulan puasa ini, pihak kepolisian ternyata bersikap toleran terhadap petasan kembang api yang banyak ditemui akhir-akhir ini di jalanan.

Kapolres Bangkalan mengaku bahwa jenis petasan kembang api yang saat ini marak diperjualbelikan di banyak tempat masih tergolong jenis petasan yang diizinkan beredar. Hal itu berbeda dengan petasan rakitan yang biasanya berbalut kertas dan dibuat sendiri oleh sejumlah oknum dilarang karena dinilai daya ledaknya tidak terukur.

“Kalau yang banyak di pasaran itu ada izinnya, kami sudah sebarkan ke polsekpolsek jenis dan merk-merk petasan apa saja yang diizinkan beredar,” jelas AKBP Sulistyono, Kapolres Bangkalan.

Menurut Sulistyono, petasan yang banyak beredar dan marak diperjualbelikan di banyak tempat tersebut dinilai tidak berbahaya kare-

na tempo yang dimiliki antara saat sumbu dibakar dan saat meledak memiliki jeda yang cukup panjang.

“Berbeda dengan yang rakitan sendiri itu ya, kalau itu kan gak ada ukurannya, meledaknya bisa cepat dan daya ledaknya seperti apa tidak terukur, kalau yang banyak kita temukan di pasaran itu biasanya kan sudah keluaran pabrikan dan jeda dari saat menyalakan dan meledaknya petasan cukup panjang, sehingga tidak berbahaya,” paparnya.

Sulistyono mengatakan bahwa intinya petasan kembang api tersebut mendapat izin beredar dikarenakan jeda saat meledak cukup panjang dan tidak membahayakan.

Adapun hal lain yang mudah diperhatikan adalah diameter petasan yang diperbolehkan beredar adalah petasan yang memiliki diameter gulungan kertas petasan kurang dari 2 meter. (dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

DIAMANKAN: Kapolres Bangkalan AKBP Sulistyono saat menunjukkan puluhan ribu BB mercon yang berhasil diamankan di Mapolres Setempat

8

LINTAS MADURA

SENIN 15 JULI 2013 NO.0159| TAHUN II

PLN

Pindah Tiang Listrik Dikenakan Biaya Rp 3 Juta

BANGKALAN – Komisi C DPRD Bangkalan menyoroti Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena dilaporkan telah bertindak semenamena dengan mewajibkan warga membayar Rp 3 juta apabila ingin memindah tiang listrik PLN, meski di tanahnya sendiri.

Warga Pajanten Tanah Merah yang menjadi korban tindakan sewenang-wenang PLN itu melaporkan kedhaliman yang dialaminya kepada

DPRD setempat.

Nanang, perwakilan warga yang menyampaikan masalah ini menjelaskan kepada anggota komisi C. Menurutnya, PLN meminta dana senilai Rp 3 juta rupiah kepada warga yang menginginkan tiang listrik yang ada di tanah mereka sendiri untuk dipindah, padahal saat PLN hendak memasang tiang tersebut, pihak PLN tidak meminta izin kepada

pemilik tanah.

Menyikapi hal ini, komisi C DPRD Bangkalan melalui Mukaffi Anwar, ketua Komisi C akan memanggil pihak PLN beserta pihak ketiganya (out sourcing) untuk dimintai keterangan terkait sejumlah masalah yang telah dilaporkan warga kepada pihaknya. Komisi C mengaku masih akan mengumpulkan data konkrit sehubungan laporan warga akhir-akhir ini.(dn/rah)

INFRASTRUKTUR

Jalan Rusak Dipasangi Pohon SUMENEP – Kondisi jalan raya di Desa Ketawang Laok Kecamatan Guluk-Guluk memprihatinkan. Selain berlubang juga bergelombang.

Warga desa setempat, Minggu (14/7) menanam pohon pisang di tengah jalan untuk mengantisipasi pengendara yang melintasi jalan tersebut lebih hati-hati.

Pohon pisang setinggi sekitar 2 meter itu tertanam di sebelah barat Gudang Garam Kecamatan Guluk-Guluk.

Jalan yang menghubungkan Kecamatan Ganding dan Kecamatan Guluk-Guluk terlihat banyak yang berlubang, dan sekitar 700 meter kondisinya bergelombang.

Pengendara yang hendak melintasi jalan tersebut harus hati-hati.

Keterangan dari warga sekitar, kondisi jalan tersebut sudah lama rumah dan belum di perbaiki. Sehingga semakin hari bertambah pa-

rah. ”Mungkin sudah hampir satu tahun lebih jalan ini tidak ada perbaikan lagi,” kata Marbahah sebagaimana yang dikatakan oleh Omri, Minggu (14/7).

Lanjut Marbahah, jalan raya yang sengaja ditanami pohon pisang itu kondisinya sangat parah, yakni berlubang dengan kedalaman sekitar 10 cm dan lebar sekitar 100 cm. ”Kemarin, Mas, di sini terjadi kecelakaan antara orang Prenduan de-

ngan orang Pakong karena sama-sama menghindari jalan rusak itu. Untung tidak ada korban jiwa, namun sepedanya remuk semua,” ungkapnya di tempat yang dipasangi pohon pisang.

Maka sebab itu, menurut janda satu orang anak ini, dirinya terpaksa menanam pohon pisang untuk menjaga agar pengendara lebih hatihati. ”Mungkin dengan cara itu, penendara lebih hatihati. Sehingga tidak lagi terjadi kecelakaan seperti yang kemarin itu,” teangnya Ia berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut, karena kondisi jalan yang sangat parah. ”Mengingat sudah akan memasuki hari lebaran, kami berharap pemerintah lebih mengutamkan. Hal ini demi kenyamana bagi pengendara,” harapnya Hal yang serupa juga dikatakan oleh Musfik, salah

satu sopir taksi jurusan Ganding, Guluk-Guluk, Pragaan.

Dirinya sangat berharap agar ada perhatian dari pemerintah. ”Memang di sebelah timurnya sudah diperbaiki bulan kemarin. Namun jalan ini juga perlu diperbaiki.

Soalnya kondisinya lebih parah lagi,” tuturnya di atas mobilnya kepada Koran Madura.

Jalan Provinsi Sementara

Jalan

raya

yang berstatus jalan provinsi mengalami kerusakan di beberapa lokasi dan secara keseluruhan diperkirakan sepanjang lima kilometer.

“Panjang jalan provinsi di Sumenep hanya sekitar 66 kilometer dan yang mengalami kerusakan pada saat ini sekitar lima kilometer. Tapi, itu tidak hanya di satu lokasi,” kata Kepala Pembantu UPT Dinas Bina Marga Pamekasan di Sumenep, Akhmad Junaidi, Jumat (12/7).

Pembantu UPT Dinas Bina Marga Pamekasan di Sumenep merupakan kepanjangan tangan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

“Sejak beberapa pekan lalu, kami sebenarnya sudah berusaha memperbaiki jalan yang rusak itu dengan cara tambal sulam. Namun, ada kendala yang ditemui di lapangan, yakni hujan,” ujarnya.

Hujan deras yang mengguyur wilayah Sumenep beberapa pekan lalu dan berlangsung hingga sekarang, kata dia, membuat kerusakan berupa lubang kecil pada jalan provinsi menjadi semakin lebar.

“Ketika akan kami perbaiki, ternyata hujan. Itu membuat perbaikan jalan menjadi terhambat,” ucapnya.

Ia juga mengemukakan, pihaknya menargetkan perbaikan jalan rusak dengan cara tambal sulam tersebut selesai sebelum masa arus mudik Lebaran 2013.

“Makin cepat tentunya makin baik. Kami akan berusaha secara maksimal supaya jalan provinsi yang mengalami kerusakan itu sudah diperbaiki sebelum masuk masa arus mudik Lebaran,” katanya.

Jalan raya di Sumenep yang berstatus jalan provinsi hanya terdiri atas dua ruas, yakni ruas jalan Kota-Lombang, Kecamatan Batang Batang sepanjang 30,5 kilometer dan Kota-Pasongsongan sepanjang 35,5 kilometer. (edy/ant/mk)

PASCA KERUSUHAN TANJUNG GUSTA. Seorang warga binaan menggunakan telpon genggam milik keluarga narapidana yang akan menitipkan makanan, pasca kerusuhan yang terjadi, di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan, Sumut, Minggu (14/7). Tiga hari pasca kerusuhan sejumlah masyarakat dan keluarga warga binaan silih berganti mendatangi lapas untuk melihat langsung kondisi LP terbesar di Sumut tersebut, namun kunjungan ditiadakan karena dalam proses perbaikan.

Polisi Segera Rekonstruksi Pembunuhan Ambender PAMEKASAN - Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Pamekasan akan segera melakukan reka ulang kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan Pamekasan, dua bulan lalu. Rencana rekonstruksi kasus pembunuhan yang menewaskan Ismail, warga Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan itu menyusul penangkapan Muna, tersangka pelaku kedua akhir pekan lalu.

Kanit Idik I, Polres Pamekasan Iptu J. Tirto menjelaskan rekonstruksi pembunuhan oleh para pelaku ini merupakan rangkaian penyidikan untuk menggambarkan kronologi pembunuhan di tempat kejadian perkara (TKP).

Meliputi gambaran suasana, cara pembunuhan dilakukan, dan peralatan yang digunakan para pelaku.

“Kami akan terus berupaya untuk mengorek data maupun keterangan untuk membuat terang suatu perkara. Makanya, kami rencanakan untuk melakukan rekonstruksi pembunuhan sesegera mungkin,” katanya.

Tirto menjelaskan dari keterangan yang diperoleh dari keterangan saksi maupun tersangka. Pengeroyokan yang diduga melibatkan enam orang pelaku sudah mengarah

kepada pelaku utama yaitu Mohamad Sinol. Dari penyelidikan yang dilakukan polisi, tersangka Sinol yang berhasil ditangkap dua bulan lalu itu juga mengakui bahwa ia yang membunuh Ismail, dibantu Nali, ayahnya, paman, dan Muna, tantenya. Atas dasar keterangan itu, polisi akan segera melakukan rekonstruksi, dengan melibatkan kedua tersangka.

Sedangkan upaya pencarian terhadap keempat orang tersangka lainnya terus dilakukan, namun sejauh ini polisi belum bisa mengendus keberadaan keempatnya. Polisi menduga keempat orang bersaudara itu sudah melarikan diri ke Malaysia, berdasar keterangan warga sekitar, dan bukti-bukti lain yang menguatkan, bahwa yang bersangkutan melarikan diri ke luar

Pembahasan Raperda Narkoba Menunggu Bamus adanya peraturan daerah tentang narkoba bisa dijadikan cantolan untuk menegakkan hukum sebagai sanksi dari pemakaian narkoba. ”Seumpama ada pasal yang mengatur tentang rumah kos yang dijadikan tempat narkoba, jika itu ditemukan, maka dengan demikian bukan pelakunya saja yang dihukum, tetapi rumah kos itu juga harus diberi sanksi seperti pencabutan izin rumah kos, sehingga mereka juga ikut mengawasi beredarnya narkoba di daerah,” terang politisi PKS tersebut.

Menurut politisi asal kepulauan itu, ketika rencana raperda tersebut juga akan diatur tentang pasal yang ada kaitannya atau bekerjasama dengan pihak sahbandar di pelabuhan, semua itu untuk mengantisipasi masuknya barang haram itu ke wilayah kepulauan.

“Kalau peraturan itu sudah selesai, pengawasan di

pelabuhan kan bisa diperketat oleh syahbandar. Jadi barang haram itu tidak mudah masuk ke daerah kepulauan, seperti Kangean dan Sapeken,” ujarnya.

Sedangkan soal target raperda tersebut, pihaknya tidak bisa memastikan, sebab itu semua adalah wewenang Bamus DPRD Sumenep.

Tetapi, jika keberadaan raperda narkoba itu merupakan harapan masyarakat mengingat tingginya angka penyebaran narkoba di Sumenep lebih baik segera diselesaikan sehingga dengan aturan itu masyarakat juga ikut mengawasi peredaran narkoba di daerah ini.

Ia berharap dengan rencana peraturan tentang narkoba yang telah diusulkan segera terselesaikan, sehingga dengan aturan itu dapat meminimalisir peredaran dan penggunaan narkoba yang akan merusak mental generasi muda penerus bangsa ini. (athink/mk)

boncengan dengan Ruji temannya. Tanpa banyak bicara, para pelaku langsung menyerang keduanya hingga terjadi pertarungan sengit. Upaya perlawanan dari keduanya tidak membuahkan hasil karena kalah jumlah, sehingga Ismail ambruk terkena sabetan senjata tajam dan meninggal dunia. Sedangkan, Ruji juga mengalami luka serius di bagian perutnya, namun berhasil diselamatkan setelah ditujuk ke RS Dokter Soetomo Surabaya.

Sedangkan Sinol, salah satu pelaku sekaligus korban luka-luka berhasil diamankan polisi dan sempat dirawat di RS. Dokter Slamet Martodiredjo Pamekasan. Selanjutnya, ia ditahan di Mapolres Pamekasan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain menangkap dua pelaku, polisi juga berhasil menyita barangbukti yang diduga digunakan pelaku berupa celurit, pakaian korban, dan motor yang digunakan korban saat peristiwa terjadi. Para pelaku dapat dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau 20 tahun penjara. (uzi/rah)

BERANDA PERJUANGAN

MH Said Abdullah Bagi-Bagi Takjil

PEMBERANTASAN NARKOBA

SUMENEP - Pembahasan tentang Raperda Narkoba yang diusulkan oleh Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, sampai saat ini masih belum dibahas. Pasalnya dewan setempat masih menunggu jadwal dari Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Anggota Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur mengatakan, tahapan rencana raperda narkoba saat ini sudah memasuki tahap agenda pembahasan. Pihaknya menginginkan agar rarperda itu secepatnya selesai.

“Tetapi tindak lanjut itu sampai sekarang masih belum dilaksanakan karena masih menunggu jadwal dari Bamus, itupun belum ada jadwal dari Bamus,” tuturya, Minggu (14/7).

Raperda yang akan dibahas di DPRD Sumenep ini bertujuan untuk mengatur lebih rinci tentang narkoba dari undang-undang yang sudah ada, sehingga dengan

negeri. Keempatnya, masingmasing berinsial NL ayah Sinol, dan tiga pamannya berinsial ZR, MJ, dan DS. Meski demikian, polisi akan terus berupaya untuk memburu keempat pelaku itu, karena bisa saja mereka berusaha mengecoh petugas dan seolah-olah lari ke luar negeri. Dalam upaya pencarian ini, polisi sudah menyiapkan strategi khusus agar, para pelaku itu bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pembunuhan yang menewaskan Ismail dan dua orang luka-luka yang terjadi Sabtu (4/5) lalu ini berlatar belakang dendam asmara. Ismail, korban meninggal diduga selingkuh dengan Maryati istri pelaku berinisial NL setahun lalu.

NL berusaha membunuh Ismail ketika diketahui berduaan dengan istrinya di kamar, namun Ismail berhasil kabur melalui pintu belakang rumahnya. Karena masih dendam, Nali bersama empat saudara dan Mohammad Sinol, merencanakan pembunuhun terhadap Ismail yang dilakukan dua bulan lalu.

Saat itu, para pelaku mencegat Ismail yang melintas di jalan desa Ambender sepulang acara hajatan, ber-

SAMPANG- Calon Wakil Gubernur Jawa Timur MH Said Abdullah turba ke Sampang dalam rangka bagi-bagi takjil, Jumat (14/7). Pembagian takjil dilakukan di areal

Terminal Sampang dengan sasaran warga dan para tukang becak. Saat sampai di Terminal, Politisi PDIP itu langsung dikerumuni oleh warga dan tukang becak.

Mereka kemudian tampak akrab saling bersalaman dan menerima bingkisan takjil yang diberikan langsung oleh MH Said Abdullah.

MH Said Abdullah mengatakan, pembagian takjil itu merupakan bentuk kepeduliaannya terhadap masyarakat Sampang. Itu menunjukkan bahwa dirinya ingin bertemu langsung dengan masyarakat akar rumput. ”Saya sengaja datang ke Sampang untuk bagi-bagi takjil ini suapaya bisa bertatap langsung dengan masyarakat di sini (Sampang, red) sehingga saya bisa mengetahui kondisi riil di bawah,” ungkapnya kepada Koran Madura di sela-sela pembagian takjil.

Menurutnya, bulan Ramadan menjadi momen yang tepat untuk berbagi dengan masyarakat akar rumput. Begitu juga dengan kegiatan bagi-bagi takjil kali ini diharapkan bisa menjadi media yang efektif untuk silaturrahmi dengan masyarakat di Sampang. ”Berbuat baik itu memang tidak terikat pada bulan ter-

tentu. Tapi, berbagi di bulan Ramadan ini akan mempunyai nilai yang lebih afdol.

Apalagi, masyarakat di sini sangat antusias,” tuturnya.

Selain bagi-bagi takjil, pengusung tagline Jempol untuk Jawa Timur baru itu juga malakukan sapa akrab sembari berbincang-bincang langsung dengan warga akar rumput. Warga kemudian menitip harapan agar MH Said Abdullah bisa memperjuangkan perbaikan nasib wong cilik jika terpilih menjadi pemimpin Jawa Timur nanti. Mereka juga ikut mendoakan agar pasangan BambangSaid bisa terpilih sebagi Cagub-Cawagub Jawa Timur.

Sebelumnya, MH Said Abdullah juga bagi-bagi takjil melalui Tim BambangSaid Jempol di wilayah terkena banjir meliputi Jalan Imam Bonjol dan Jalan Melati, Kelurahan Dalpenang, Kamis (13/7). Di wilayah tersebut mayoritas rumah warga tergenang banjir dengan ketinggian air rata-rata setinggi lutut orang dewasa. (lum)

EKONOMI

9

SENIN 15 JULI 2013 NO.0159 | TAHUN II

Status Setoran BI ke IMF Belum Jelas JAKARTA - Status dana setoran Bank Indonesia (BI) kepada lembaga dana moneter internasional (IMF) sebesar Rp2,76 triliun masih menggantung, karena tidak adanya kesepakatan antara pemerintah dan bank sentral.

ant/r. rekotomo

HARGA DAGING: Seorang pedagang daging sapi melayani pembelinya di Pasar Johar Semarang, Jateng beberapa hari yang lalu. Menurut para pedagang, harga daging sapi masih stabil pada kisaran harga antara Rp75 ribu hingga Rp80 ribu per kilogram, dan mereka memperkirakan harga akan naik saat mendekati Lebaran karena tingginya permintaan.

STABILITAS HARGA

Pekan Ini 500 Ton Daging Bulog Masuk Pasar JAKARTA - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BUlog) dipastikan memasok 500 ton daging ke pasar-pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di puasa Ramadhan. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan 109 ribu ekor sapi yang sebagian sudah dipotong untuk segera digelontorkan ke pasar. Dengan demikian, penambahan pasokan tersebut diharapkan bisa menjaga stabilitas harga daging. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan memastikan, lewat akun twitternya, seperti dikutip Minggu (14/7). "Pengusaha sudah memotong dan akan menuntaskan pemotongan 109.000 ekor sapi. Bulog juga akan pasok 500 ton Minggu depan. Insya Allah harga stabil," kata Gita Wirjawan.

Sebagaimana diketahui, sejak lima bulan terakhir harga daging sapi di berbagai wilayah mengalami kenaikan signifikan. Hal ini pada akhirnya mendapatkan perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada rapat terbatas kabinet di Bandar Udara Halim Perdanakusumah Jakarta, Sabtu (13/7).

Presiden mendapati kesan lambannya proses pemberian izin impor daging sapi dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Kendati demikian, permasalahan daging yang berlarut-larut ini tak dapat dilepaskan dari munculnya sentimen negatif terhadap kebijakan impor di kalangan masyarakat mau pun politisi.

Fakta menunjukkan, kebutuhan daging sapi terus mengalami kenaikan, semen-

tara produksi dalam negeri tetap belum meningkat.

"Untuk stabilisasi harga, kita harus impor. Harga bisa stabil kalau pasok cukup. Kalau tidak cukup, terpaksa harus dari luar. Impor nyebelin.

Tapi kenaikan harga lebih nyebelin," kata Gita.

Menurut Gita, selain akan kedatangan daging sapi impor, dalam waktu dekat ini Indonesia juga akan mendatangkan 4.000 ton cabai rawit dan 4.000 ton bawang merah. Kebijakan impor ini, kata Gita, untuk menutup kekurangan pasok cabai dan bawang merah. "Insya Allah harga akan stabil," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, terkait dengan melambungnya harga daging sapi, saat ini Presiden Yudhoyono

menginstruksikan agar jajaran kementerian menjadikan harga daging sapi dan kebutuhan pokok lainnya menjadi wajar.

"Harga Rp75 ribu sampai Rp80 ribu per kilogram adalah maksimal harga yang harus dijaga," kata Hatta sembari menyebutkan, stabilitas harga harus diimbangi dengan penyaluran bahan kebutuhan pokok.

Dalam kesempatan itu, Hatta mengatakan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pun melaporkan ke presiden jika harga telur sudah mulai turun, begitu juga gula pasir. "Tetapi, tadi Mendag sudah melaporkan, daging ayam dan telur sudah mulai turun. Yang turun gula pasir 1 sampai 2 persen dari bulan sebelumnya. Minyak goreng turun," ucap Hatta. (gam/bud)

Ketidakjelasan status dan nilai dana setoran ke IMF terungkap dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012 (audited), Minggu (14/7).

LKPP 2012 itu disampaikan kepada Parlemen pada akhir pekan lalu sebagai bahan pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2012.

Dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa setoran ke IMF merupakan utang pemerintah pusat kepada BI, karena dana itu merupakan penyertaan modal pemerintah di IMF. Namun pemerintah justru tidak sepakat dengan hal itu dan bahkan mengusulkan agar setoran tersebut dihapus saja dan tidak ditagih.

Diketahui, setoran tersebut sedianya sudah berlangsung sejak 1972 hingga 1999. Dengan mengatasnamakan pemerintah Indonesia, pada kurun tersebut BI membayar tunai senilai Rp2,82 triliun kepada lembaga keuangan internasional, termasuk untuk IMF sebesar Rp2,76 triliun sebagai penyertaan pemerintah. “Pembayaran oleh BI dilakukan sebelum terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI,” demikian seperti dikutip dari LKPP 2012 tersebut.

Pembayaran itu dicatat oleh BI sebagai dana talangan/ piutang kepada pemerintah.

Kendati pembayaran itu sudah berlangsung lama, namun hingga kini pemerintah belum menyepakati status dan nilai dana transfer ke lembaga keuangan internasional tersebut. “Pemerintah mengusulkan kepada BI agar dana

talangan/piutang tersebut dihapuskan dan tidak ditagih kepada Pemerintah,” sebut LKPP 2012.

Guna menyikapi keinginan pemerintah tersebut, Kementerian Keuangan dan BI menggelar pertemuan pada 7 Mei 2010. Pada pertemuan itu memutuskan beberapa kesepakatan, yakni pemerintah dan BI memverifikasi atas seluruh data dan transaksi dana talangan tersebut untuk memastikan jumlah dan status klaim BI. Keputusan lainnya, bila status dan jumlah dana talangan itu disepakati bersama, pemerintah dan BI akan segera melakukan langkah penyelesaian.

Pada verifikasi atas dana talangan tersebut, akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa sebesar Rp2,7 triliun telah didukung oleh data dan dokumen yang memadai. Data itu berupa antara lain rekening koran, warkat transaksi, surat dari BI ke Kemenkeu dan sebaliknya, faksimili, SWIFT dan teleks. Untuk dana lainnya sebesar Rp46,35 miliar hanya didukung rekening koran.

Belum Setor Sementara itu, terkait dengan rencana pemerintah untuk memberikan bantuan sebesar USD1 miliar kepada IMF, BI mengaku hingga kini pihaknya belum menyetorkan dana pinjaman itu. Sedianya dana yang akan diberikan pemerintah Indonesia tersebut akan diambil dari cadangan devisa BI untuk memenuhi kebutuhan IMF.

"Perlu ditegaskan bahwa belum ada dana yang diserahkan ke IMF. Tetapi (rencana) ini semacam komitmen kita, apabila IMF memerlukan dana, maka anggotanya patut membantu," kata Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Devisa BI, Treesna Suparyono di Jakarta.

Menurut Treesna, kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah akan memberikan pinjaman kepada IMF sebesar USD1 miliar tersebut tergantung dari kebutuhan lembaga keuangan internasional itu.

"Dana yang USD1 miliar untuk kerja sama internasional itu tergantung kebutuhan mereka. Tetapi, belum tentu terpakai dan belum tentu semua yang USD1 miliar itu diberikan," paparnya.

Sejak pertengahan 2012 telah berkembang informasi yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan pinjaman kepada IMF sebesar USD1 miliar.

Lebih lanjut Treesna mengatakan, kerjasama dengan lembaga keuangan internasioanl tersebut merupakan langkah antisipasi BI dalam menyikapi kejutan-kejutan di bidang moneter yang akan terjadi. "Bila kita alami shock itu, tentunya juga akan mendapatkan bantuan dari IMF. Meskipun kita risih juga dengan bantuan-bantuan itu," kata Treesna.

Meski keputusan kerjasama Indonesia dengan IMF dilakukan pemerintah dan terkait independensi BI, namun kata Treesna, rencana pemberian pinjaman sebesar USD1 miliar itu harus dilaporkan terlebih dahulu ke DPR. "Apabila sudah disetujui wakil kita (Indonesia) dalam rapat kerjasama IMF untuk memberi pinjaman itu, lalu diberitahukan kepada DPR," ucapnya. (gam/bud)

BUNGA KREDIT

NIM Bank Mulai Tergerus JAKARTA-Bank Indonesia (BI) memproyeksi net interest margin (NIM) perbankan mulai tergerus akibat kenaikan bunga kredit yang tidak bisa mengimbangi peningkatan biaya dana. Simulasi yang dibuat bank sentral menunjukkan bank itu cenderung menaikkan suku bunga deposito lebih cepat daripada bunga kredit.

“Ini artinya marginnya akan lebih ketat,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah Halim diJakarta, Sabtu (13/7).

Seperti diberitakan, Rapat Dewan Gubenur (RDG) BI memutuskan menaikan suku bunga acuan sebesar 50 bps dari posisi 6,0 persen menjadi 6,5 persen Sebenarnya, kata dia perbankan bisa mengkompensasi penurunan NIM tersebut dengan meningkatkan volume kredit perbankan. Namun, dengan kebijakan uang ketat dalam bentuk kenaikan BI Rate 50 basis poin (bps) maka volume kredit diprediksi melambat mengikuti fundamental ekonomi Indonesia yang juga melambat.

Sebelumnya, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Tony Prasetiantono mengatakan kenaikan BI Rate sebesar 50 basis points (bps) menjadi 6,5 persen sudah tepat karena level policy rate di angka 6 persen sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan realitas perekonomian di dalam negeri. Sebab dalam praktiknya, bank-bank sudah memberikan bunga deposito sekitar 7 persen, bahkan lebih. “Langkah ini (kenaikan BI Rate sebesar 50 bps) sudah tepat, meski cenderung berani,” ujar dia.

Apabila bank-bank umum memberikan bunga deposito sama dengan besaran BI Rate, jelas Tony, maka nasabah akan menarik dananya untuk dibelikan mata uang dollar Amerika

Serikat. Hal ini akan memperburuk posisi cadangan devisa (cadev) yang kini sebesar 98 miliar dollar AS. “Jadi, BI Rate memang harus naik, tidak ada opsi lain,” tegas dia.

Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan tujuan penaikan BI Rate 50 bps ialah agar dapat ditransmisikan dalam bentuk kenaikan bunga simpanan dan kredit. Akibatnya, tutur dia, kredit akan melambat sehingga berperan dalam perlambatan ekonomi domestik. “Sebenarnya yang kami kejar adalah ekonomi domestik dapat melambat. Hal itu dapat membuat inflasi jadi lebih rendah, impor berkurang, sehingga tekanan transaksi berjalan juga membaik,” ujar Dody.

Bank sentral telah merevisi turun pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,8 persen hingga 6,2 persen, seiring dengan proyeksi perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II dan III diprediksi hanya 5,9 persen, sementara pada triwulan sebelumnya tercatat 6,02 persen.

Dody mengatakan dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 6 persen, maka pertumbuhan kredit akan berada di kisaran 21 persen hingga 22 persen. Meski bank sentral tidak menyampaikan berapa pertumbuhan kredit bila ekonomi hanya tumbuh 5,8 persen, namun perlambatan pembiayaan sudah terlihat pada tengah tahun ini.

Hingga akhir Juni 2013, kredit perbankan tumbuh 20,4 persen. Ekspansi kredit tersebut jauh lebih rendah dengan kinerja sepanjang 2012 yang tumbuh 23,1 persen. Perlambatan pertumbuhan kredit, utamanya terjadi pada segmen kredit konsumsi yang hanya meningkat sekitar 18 persen dalam setahun terakhir. (gam/bud)

ant/m risyal hidayat

PENJUALAN SERAGAM SEKOLAH MENINGKAT: Seorang ibu mencobakan seragam sekolah pada anaknya di salah satu gerai perlengkapan seragam sekolah di Pasar Blauran, Surabaya, Jatim, Minggu (14/7). Menurut pedagang memasuki tahun ajaran baru 2013/2014 penjualan seragam sekolah meningkat hingga 80 persen.

PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

Menkeu Tetapkan Peraturan Tarif Layanan PIP

M. Chatib Basri Menteri Keuangan

JAKARTA - Menteri Keuangan M. Chatib Basri menetapkan peraturan tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2013 yang berlaku mulai 5 Juli 2013.

Salinan PMK yang diperoleh di Jakarta, Minggu, menyebutkan tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU ditetapkan oleh Menkeu atas usulan menteri/pimpinan lembaga.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada Kemenkeu telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU berdasarkan Keputusan Menkeu Nomor 91/KMK.05/2009.

Tarif layanan BLU PIP merupakan imbalan yang

diterima atas jasa layanan investasi yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan kepada pengguna layanan.

Tarif layanan tersebut berupa tarif investasi pemberian pinjaman. Tarif tersebut dapat berupa tingkat suku bunga per tahun, dan fee atas dana investasi pinjaman, yang disalurkan oleh PIP kepada debitur.

Tarif investasi pemberian pinjaman berupa tingkat suku bunga per tahun dan fee atas dana investasi pinjaman itu ditetapkan dalam perjanjian antara PIP dan debitur.

Tingkat suku bunga tersebut ditetapkan paling kurang sebesar BI rate pada saat perjanjian ditandatangani.

Tarif investasi pemberian pinjaman berupa fee atas dana investasi pinjaman terdiri atas management fee, administra-

tion fee, dan upfront fee.

Tarif investasi pemberian pinjaman berupa fee atas dana investasi pinjaman, yakni terhadap nilai investasi pinjaman sampai dengan Rp200 miliar dikenai management fee sebesar 0,5 persen, administration fee sebesar 0,5 persen, dan upfront fee sebesar 0,5 persen.

Terhadap nilai investasi pinjaman lebih dari Rp200 miliar dikenai management fee sebesar 0,4 persen, administration fee sebesar 0,4 persen, dan upfront fee sebesar 0,4 persen.

Terhadap nilai investasi pinjaman lebih dari Rp500 miliar dikenai management fee sebesar 0,3 persen, administration fee sebesar 0,3 persen, dan upfront fee sebesar 0,3 persen.

Tarif investasi pemberian pinjaman berupa fee atas dana investasi pinjaman itu

dihitung dari dana investasi pemberian pinjaman yang menjadi komitmen investasi PIP kepada debitur.

Kepala PIP melakukan analisis kelayakan terhadap jangka waktu pinjaman, jumlah nilai pinjaman dan tarif yang akan dikenai kepada debitur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pinjaman diatur dalam perjanjian pinjaman antara Kepala PIP dan debitur.

Ketentuan pelaksanaan pinjaman tersebut paling kurang mengatur pengembalian cicilan pokok pinjaman serta pembayaran bunga pinjaman dan denda.

Dalam hal layanan PIP dilaksanakan sesuai dengan penugasan, tarif layanan dimaksud ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penugasan. (ant/gus)

10

LINTAS JATIM

SENIN 15 JULI 2013 NO.0159 | TAHUN II

PARLEMEN

DPRD Minta Pemkot Tertibkan Baliho yang Melanggar

ant/eric ireng

POPULASI KOMODO: Sejumlah Komodo berkumpul saat makan di salah satu kandang, di Kebun Binatang Surabaya (KBS). Untuk mengatasi over populasi pada Komodo yang saat berjumlah lebih dari 70 ekor, KBS melakukan pertukaran satwa dengan pihak lain.

Wali Kota Tolak Pertukaran Satwa KBS SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menolak rencana pengiriman satwa di Kebun Binatang Surabaya keluar dari KBS dalam rangka pertukaran satwa.

Wali Kota mengatakan, sesuai dengan surat dari Menteri Kehutanan, bahwa pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) diserahkan ke Pemkot Surabaya yang diwakili Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS).

“Kami akan buktikan bahwa Pemkot bisa mengelola KBS dengan lebih baik,” kata Risma saat melakukan inspeksi mendadak di KBS, Minggu.

Menurut dia, mendasari surat Menhut bahwa semua permasalahan KBS, baik soal pemeliharaan, pertukaran, mapun kesehatan hewan dilakukan oleh PDTS, sedangkan tim pengelola sementara (TPS) KBS dan Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) hanya memberikan konsultasi.

“Itu pun hanya soal pemeliharaan,” katanya menandaskan.

Selain itu, lanjut dia, Pemkot dan PDTS bakal mengantisipasi pengeluaran hewan tersebut dengan berjaga 24 jam penuh.

Penjagaan tersebut, kata dia, juga dilakukan selama masa transisi pengelolaan KBS yang diperkirakan bisa mencapai waktu berbulan-bulan.

Hal ini dikarenakan PDTS mendengar kabar bakal ada pengiriman hewan KBS kembali pada tanggal 16--17 Juli ini. Rencana pengiriman hewan tersebut merupakan tahap kedua dalam pertukaran antara KBS dan Kebun Binatang Pematangsiantar, Sumut.

Direncanakan ada pertukaran 147 hewan. Namun, baru 45 hewan yang baru dikirim ke Sumut.

Risma menyatakan bahwa semua pihak seharusnya bisa memberikan Pemkot dan PDTS waktu dan kepercayaan untuk mengelola KBS sebab selama ini pemkot selalu ditekan karena dianggap tidak bisa mengelola KBS. Sementara itu, saat berkeliling memeriksa keadaan KBS, Wali Kota dan PDTS menemukan adanya banyak kandang angkut yang tergeletak berdekatan dengan sejumlah

kandang, di antaranya kandang celeng goteng, komodo, dan beberapa jenis burung.

Saat itu, Risma langsung bertanya soal fungsi dari kandang angkut itu. Dirut PDTS Ratna Achjuningrum menjawab bahwa kandang angkut ini dipersiapkan untuk mengirim hewan lagi.

“Kami mendengar jika pada tanggal 16--17 Juli akan ada pengiriman satwa kembali,” jelasnya.

Ratna mengatakan bahwa pengiriman tersebut bisa menjadi momok dalan upaya pengelolaan KBS tersebut sebab jumlah hewan di KBS terus berkurang, padahal pertukaran hewan tersebut belum tentu menjadi solusi yang tepat.

Ketua Harian Tim Pengelola Sementara (TPS) KBS Tony Sumampau mengatakan bahwa pemberitaan yang ada baru-baru ini seakan-akan dibuat untuk menjadikan konflik KBS berkepanjangan.

Padahal, sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan KBS September 2012 sudah jelas satwa surplus KBS harus dievakuasi ke lembaga konservasi lain yang memenuhi standar kesejahteraan satwa.

“Kami di TPS menentu-

kan kebun binatang mana saja yang dapat menerima satwasatwa surplus KBS dengan imbalan satwa ‘fresh blood’ untuk menyehatkan genetik atau memberi sumbangan pembangunan KBS,” katanya.

Harapan Foksi Forum Konservasi Satwa Liar (Foksi) berharap terbentuknya Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) yang mengelola manajemen Kebun Binatang Surabaya tidak memperpanjang konflik antarmanusia atau pengurus yang selama ini terjadi di KBS. “Kebun Binatang Surabaya (KBS) merupakan kebanggaan warga Surabaya, juga masyarakat di Indonesia. Masyarakat internasional juga bisa belajar tentang satwa yang ada di KBS,” kata Manajer Program Foksi Indra Harsaputra di Surabaya, Minggu.

Indra mengatakan bahwa kesejahteraan satwa di KBS yang saat ini telah diupayakan secara sepenuh hati, termasuk upaya pihak pengelola KBS untuk mempertahankan kondisi Melani, harimau sumatra yang mengalami gangguan pencernaan merupakan cermin dari upaya keras dari masyarakat menjaga kondisi

PENDUDUK

SURABAYA - DPRD Kota Surabaya minta agar Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) pemkot setempat tegas dengan menertibkan baliho politik milik partai, caleg, cagub dan capres berukuran besar di 17 titik karena dinilai melanggar aturan.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Agus Sudarsono, Minggu, mengatakan, banyaknya baliho yang tidak tertata rapih tersebut membuat Kota Surabaya kini semakin kotor dan tidak enak dipandang.

"Kami menyayangkan pemkot yang tidak bisa bertindak tegas terhadap sejumlah pelanggaran pemasangan baliho di pinggir jalan khususnya di 17 titik yang selama ini dilarang,' katanya.

Menurut dia, mestinya Bakesbanglinmas bisa bertindak tegas terhadap siapapun yang dengan sengaja memasang papan baliho di wilayah yang telah menjadi larangan demi terjaganya keindahan Kota Surabaya.

Dijelaskan juga oleh Agus bahwa pendekatan persuasif memang sangat baik, namun jika ternyata langkah itu tidak memberikan dampak, satwa di KBS. “Upaya ini perlu terus diapresisi. Mereka sudah bekerja keras menyelamatkan satwa yang ada meskipun kondisi Melani sulit disembuhkan karena akibat konsumsi daging yang tercemar formalin yang begitu lama serta usia yang sudah tua, yakni berumur 15 tahun,” katanya.

Saat ini, lanjut dia, Melani telah menambah berat badannya 6 kg selama tiga minggu di Taman Safari Bogor (TSI) Bogor. Dengan demikian, membuktikan suatu kenyataan perawatan satwa, SDM, dan fasilitas di KBS belum sebaik di TSI. Untuk itu, KBS harus terus dibimbing menjadi baik dan bertaraf international.

Selain upaya itu, kata Indra, pihak pengelola juga melakukan pemindahan satwa surplus di KBS ke beberapa kebun binatang. Berita acara penentuan satwa surplus dari Tim yang terdiri atas Perguruan tinggi (IPB, UNAIR, UGM), LIPI, PDHI (Perhimpunan Dokter Hewan), LSM, dan PKBSI. “Pihak KBS bisa mengun-

bahkan terkesan melakukan pembiaran maka sikap Bakesbanglinmas harus tegas menindaknya.

"Kami sangat memahami bahwa selama ini Bakesbanglinmas telah melakukan langkah persuasif terhadap sejumlah baliho terutama yang ada kaitannya dengan kekuasaan di tingkat kota dan provinsi Jatim. Tapi kenyataanya tidak mengubah apapun bahkan jumlah baliho yang terpasang semakin banyak dan berukuran besar.

Kondisi ini sangat mengganggu keindahan kota dan menghilangkan fungsi trotoar sekaligus mengganggu pejalan kaki," ujar politisi Golkar ini.

Agus mengatakan waktu kampanye telah ditentukan oleh KPU, maka sayogyanya semua pihak bisa memahami dan menaati itu.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Kota Surabaya Soemarno sebelumnya membantah tidak menegakkan perda, karena baliho politik itu menjadi wewenang panitia pengawas pemilu (panwaslu) Surabaya.

Soemarno membantah bila panwas menunggu dang perwakilan masyarakat dan jurnalis untuk menyaksikan langsung pemindahan satwa dari KBS ini sehingga jurnalis tahu standar teknis pemindahan satwa,” katanya.

Hal itu, kata Indra, untuk menghindari pemberitaan yang bergantung pada statemen yang berpotensi memunculkan konflik yang tiada henti di KBS. “Kuda nil tidak termasuk satwa langka atau ‘endanger spesies’ karena mudah berkembang biak di alam.

Kuda nil adalah satwa pembunuh manusia dengan angka kematian tertinggi daripada singa dan satwa lainnya di Africa,” katanya.

Sementara itu, Ketua Harian Tim Pengelola Sementara (TPS) KBS Tony Sumampau mengatakan bahwa pemberitaan yang ada barubaru ini seakan-akan dibuat untuk menjadikan konflik KBS berkepanjangan.

Padahal, kata dia, sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan KBS September 2012 sudah jelas satwa surplus KBS

keputusan KPU Surabaya karena sejak pasangan calon mendaftarkan diri sudah termasuk dalam kategori pasangan gubernur.

Meski belum ditetapkan, namun Soemarno menerangkan seharusnya panwaslu menegur tim sukses masingmasing atas nama ketertiban masyarakat.

"Apabila tidak menyangkut baliho parpol lain kami menyatakan tanpa dikomando sudah ditertibkan," tegasnya.

Ketua Divisi Pengawasan Panwaslu Surabaya Sardiyoko, mengatakan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kampanye, pihak panwas berwenang pada 14 hari sebelum masa tenang. Selain itu, pihaknya menunggu keputusan KPU Jatim setelah ketiga pasangan cagub tersebut dinyatakan sebagai calon tetap.

"Jika panwas menertibkan, kami akan dituduh merusak milik orang seperti melanggar hukum pidana," katanya.

Terkait baliho tersebut, ia mengatakan Pemkot Surabaya lebih berwenang menertibkannya, karena hal itu melanggar perda. (ant/dik) harus dievakuasi ke lembaga konservasi lain yang memenuhi standar kesejahteraan satwa.

“Kami di TPS menentukan kebun binatang mana saja yang dapat menerima satwasatwa surplus KBS dengan imbalan satwa ‘fresh blood’ untuk menyehatkan genetik atau memberi sumbangan pembangunan KBS,” katanya.

Berkaitan dengan kuda nil dan lainnya ke Pematang Siantar Sumut, kata Tony, adalah hasil kesepakatan bahwa Pematang Siantar benyumbang satu museum satwa lengkap dengan peralatan edukasi.

“Kami juga tidak pernah mengunakan kekerasan seperti penjelasan para keeper KBS. Saat ini, keeper KBS justru trauma karena pemberitaan media massa,” katanya.

Tony mengatakan dalam rapat di Pemkot Surabaya pada tanggal 11 Juli lalu telah disampaikan kegiatan ini dan memang pemindahan satwa ke suatu daerah adalah kewenangan Kemenhut. (ant/ dik)

SANTRI MEMASAK

Imigran Ilegal di Ngawi Mencapai 115 Orang MADIUN - Imigran ilegal asal Timur Tengah yang tertangkap di Desa Sumberejo, Kabupaten Ngawi, atau di perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah bertambah hingga menjadi 115 orang.

"Sampai Sabtu (13/7) malam, sudah ada 115 orang yang kami serahkan ke Kantor Imigrasi Madiun. Penyerahannya memang bertahap dengan total 115 orang, baik lelaki dan wanita dewasa serta anak-anak," ujar Kapolres Ngawi AKBP Eddy Djunaidi kepada wartawan, Minggu.

Menurut dia, penyerahan

bertahap itu karena polisi membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dan melakukan pendekatan kepada para imigran. Sesuai pendataan yang dilakukan kepolisian setempat, para imigran tak berdokumen resmi itu berkewarganegaraan Iran, Irak, dan Syiria (Suriah).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Madiun Hermansyah Siregar membenarkan jika jumlah imigran ilegal yang diamankan di Ngawi bertambah dan mencapai sekitar 115 orang.

"Sekarang para imigran tersebut sudah ditampung di sebuah hotel di Kota Madiun.

Sebelumnya, sejumlah hotel

menolak memberikan jasa penginapan untuk mereka.

Para pengelola hotel trauma dengan kejadian serupa tahun sebelumnya," ujar dia.

Sebelumnya, petugas Polres Ngawi telah mengamankan puluhan imigran asal Timur Tengah yang diduga ilegal di Jalan Raya NgawiSolo perbatasan Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, tepatnya di Desa Sumberejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi.

Penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari petugas kepolisian yang curiga dengan dua unit bus pariwisata penuh dengan turis

Timur Tengah, bernomor polisi S-7377-US dan K-1436. Para imigran ilegal tersebut sedang dalam perjalanan dari Bogor Jawa Barat menuju Nganjuk Jawa Timur.

Setelah dari Nganjuk, para imigran tersebut rencananya akan diangkut menggunakan truk yang ditutupi terpal ke sejumlah perairan di wilayah Malang, Trenggalek, dan Pacitan. Tujuan mereka adalah Pulau Christmas Australia.

Kini, para imigran tersebut ditampung di Hotel Raya Kusuma Jalan Yos Sudarso Kota Madiun sambil dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut. (ant/dik)

PENDIDIKAN

Legislator Minta Kadiknas Dievaluasi MALANG - Para legislator Kota Malang, Jawa Timur, minta Wali Kota segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan daerah itu Sri Wahyuningtyas karena dalam beberapa bulan terakhir ini banyak kasus di instansi tersebut.

“Kinerja Diknas tidak maksimal dan tidak profesional,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Arif Wahyudi di Malang, Minggu.

Politisi dari PKB itu mengatakan pihaknya tidak meminta Kadiknas untuk dicopot,

namun dievaluasi kinerjanya agar ke depan lebih baik dan profesional.

Sebagai contoh, katanya, dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2013 dari jalur prestasi nonakademik, banyak dikeluhkan masyarakat, karena tidak memenuhi kriteria dan persyaratan yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama.

Selain itu, lanjutnya, proyek pembangunan gedung sekolah yang ditangani oleh Diknas berkualitas rendah,

sehingga belum genap lima tahun sudah ambruk seperti yang terjadi di SMPN 25 Merjosari belum lama ini serta beberapa kasus lainnya.

Menurut dia, selama ini jabatan Kadiknas tidak pernah tersentuh. Ke depan, badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) harus benar-benar melakukan seleksi ketat terhadap pejabat yang layak untuk menempati jabatan di sebuah diinstansi.

Arif berharap Bapaejakat maupun wali kota me-

mandang semua kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu sama, tidak ada faktor suka atau tidak suka. “Kalau kinerjanya memang tidak bagus dan maksimal, ya harus dimutasi secara objektif,” tegasnya.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Fransiska Rahayu Budiwiarti mengatakan wali kota tidak perlu pandang bulu, jika kinerja kepala dinas tidak maksimal, bahkan menyimpang harus ditindak tegas, tak terkecuali Kepala Diknas. (ant/dik)

ant/arief hermawan

PERSIAPAN BUKA PUASA PESANTREN: Dua santri saat memasak di dapur Pondok Pesantren Al Ashriyah Nurul Iman, Parung, Bogor, Minggu (14/7). Sejumlah santri di tempat ini secara bergiliran menyiapkan makanan untuk berbuka puasa bagi ratusan santri lainnya selama bulan Ramadhan.

LINTAS JATIM

11

SENIN 15 JULI 2013 NO.0159 | TAHUN II

KRIMINAL

Polisi Lumpuhkan 3 Komplotan Curas

dedy/koran madura

AKSI: Ribuan massa dari pendukung Cagub-Cawagub Jatim dari Pengurus Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) Jatim (Pendukung BerKah) dan Pemuda Pancasila dari Pemuda Pancasila (Pendukung KarSa) menggelar aksi demonstrasi saat rapat pleno KPU Jatim, Minggu (14/7) kemarin. Sejumlah aparat Kepolisian sedang siap siaga menjaga keamanan aksi tersebut.

Rapat Pleno KPU Jatim di Bawah Tekanan KarSa - BerKah SURABAYA - Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim dengan agenda penentuan lolos tidaknya calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jatim di Jalan Raya Tenggilis, Surabaya, Minggu (14/7), dibawah tekanan dua kelompok massa pendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja-Herman (BerKah).

Mereka menggelar aksi di depan kantor KPU Jatim sambil saling sindir dan menyatakan diri sebagai kelompok yang paling benar. Salah satu orator massa Khofifah, Anik Maslaha menyatakan bahwa aksi ini merupakan perjuangan untuk menegakkan keadilan.

Pengurus Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) Jatim ini juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung Berkah yang menurutnya telah di dzolimi Karsa.

Sementara itu, massa Pemuda Pancasila pendukung KarSA menganggap kehadiran massa pendukung BerKah bersifat intervensi dan pemaksaan kehendak. ''KPU harus tegas menolak pasangan cagub-cawagub yang tidak memenuhi persyaratan dukungan partai,''

ujar korlap aksi pro Karsa, Amrullah.

Guna mengantisipasi terjadinya bentrok fisik, aparat kepolisian memisahkan dua kelompok berlawanan ini sehingga tidak berhadapan langsung. Massa pendukung KarSa di sisi sebelah kiri kantor KPU Jatim.

Sedangkan massa ibu-ibu muslimat-pendukung pasangan BerKah di sisi kanan kantor KPU Jatim. Dan jarak kedua kelompok ini dipisahkan diantara penjagaan aparat kepolisian serta 2 unit mobil water canon.

Uniknya, aksi dari kedua kelompok ini punya cara-cara berorasi sendiri. Massa pendukung KarSa sesekali memutar musik dangdut, sedangkan pendukung BerKah menggelar istighosah.

Menurut Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Setija

dedy/koran madura

PLENO: Rapat pleno KPU Jatim, penentuan lolos tidaknya calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jatim, di Jl. Raya Tenggilis 1, Surabaya, Minggu (14/7) kemarin.

Junianta, selain menyiagakan 4 unit mobil water canon, aparat kepolisan mengerahkan sekitar 1.000 personel pengamanan gabungan dari Polda Jatim, Polrestabes dan polsek (jajaran).

Hampir semua unsur kepolisian diterjunkan, termasuk dari kesatuan Brimob, Sabhara. Selain itu, polisi juga memasang kawat berduri di

depan gedung KPU Jatim.

Pengamanan ekstra ketat ini merupakan langkah antisipasi atas kemungkinan terburuk menyusul keputusan rapat pleno terkait lolos tidaknya bacagub-bawacagub Jatim. Apalagi beberapa hari terakhir ini kantor KPU kerap menjadi sasaran aksi massa pro maupun kontra dari salah satu pasangan

cagub-cawagub Jatim peserta Pilgub Agustus nanti.

Sementara itu , untuk mengambil keputusan final terkait lolos tidaknya cagubcawagub Jatim, seluruh komisioner KPU Jatim menggelar rapat pleno secara tertutup di ruang aula lantai 2. Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Achmad. (dedy/ara)

SIDOARJO - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sidoarjo lumpuhkan tiga kawanan spesialis penjahat dengan kekerasan (curas) di Desa Kepadangan, Kecamatan Tulungan saat pelaku diduga tengah menyanggong calon korbannya.

Polisi terpaksa memuntahkan timah panas pada ketiga pelaku sekaligus Sabtu (13/7) dini hari, karena petugas mencurigai gerak gerik empat lelaki duduk di depan toko yang sudah tutup. Petugas yang tengah berpatroli akhirnya menghampiri guna menanyakan identitas mereka.

Melihat polisi membawa senjata laras panjang, salah satu pelaku melarikan diri naik motor ke arah permukiman warga. Melihat kondisi tersebut, dua pelaku sontak mengeluarkan celurit dari balik bajunya dan satu orang lagi mengeluarkan senjata api (senpi) rakitan.

Merasa terancam, beberapa petugas lalu lintas (lantas) tersebut mengeluarkan tembakan peringatan ke udara agar mereka tidak melawan. Rupanya hal itu tidak menciutkan nyali pelaku, dan merekapun mencoba mengayunkan celurit dan satu pelaku berusaha mengisi senpi rakitan dengan peluru tajam.

“Anggota langsung sigap dan mengarahkan tembakan ke kaki tersangka,” tutur Kapolres Sidoarjo AKBP Marjuki SIK, Minggu (14/7).

Tiga tersangka yang kini diamankan di mapolres dengan kondisi luka tembak di betis kiri masing-masing Buarso, 40, warga Dusun Krajan, Desa Watu Lumbung, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan; Sunarsin, 35, warga Ketundo, Desa Karang Jati, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, dan Asmat, 30, warga Dusun Krajan I, Desa Watu Lumbung, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan.

Seorang pelaku yang kabur namanya sudah teridentifikasi tinggal menangkap saja.

Mantan Kapolres Jombang menjelaskan, sebelum terjadi baku tembak polisi sudah melakukan dialog kenapa mereka ada di tengah bulak. Apalagi mereka bukan orang warga setempat.

Tersangka Sunarsin dan Asmat yang tengah membawa celurit beralasan jika dirinya akan ke sawah untuk memanen padi. Namun, alasan itu tidak masuk akal karena waktu menginjak pukul 02.00 WIB dan sawah di dae-

rah Tulangan sudah banyak yang di panen.

Tersangka Buarso yang memegang senpi rakitan saat ditanya petugas sempat berkelit akan pergi ke Mojokerto. Begitu didesak kenapa berada di tengah bulak bersama dua orang yang akan pergi ke sawah, Buarso tidak bisa menjawab. Dari kecurigaan yang ada, petugas semula akan menggiring untuk dibawa ke mapolres.

“Rupanya mereka melawan ya terpaksa kami lumpuhkan,” jelasnya.

Apakah kawanan ini terkait perampasan motor Yamaha Vixion di Jl Cemengkalang yang salah satu pelakunya ditabrak dari belakang dengan mobil pikap? “Itu yang masih kami kembangkan karena dugaan memang mengarah ke sana.

Tetapi buktinya terus kami telusuri,” jelasnya.

Dalam komplotan ini, Buarso diduga sebagai pimpinan kelompok karena memegang senjata api dan dua pelaku lainnya adalah bagian menghadang dan membacok calon korbannya. Modus yang dilakukan kelompok ini diduga hampir sama dengan perampasan motor Yamaha Vixion milik Thio warga Prigen, Pasuruan beberapa waktu lalu.

Korban dihadang, dibacok dan motor dibawa lari.

Kelompok ini juga ditengarai sebagai penjahat yang memiliki jaringan antar daerah. Bahkan kelompok ini ditengarai sebagai aksi perampokan nasabah bank dan perampasan uang SPBU di Balong Bendo, SPBU Sukodono dan perampokan toko emas di Sidoarjo beberapa waktu lalu. (ara/antara)

ORMAS

LOMBA

SII Menilai Pemerintah Tak Tahu Sejarah

Pelajar “Perang Mading” Isi Libur Ramadhan

SURABAYA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Syarikat Islam Indonesia terus mendesak agar nama Syarikat Islam masuk dalam bab penjelasan umum Undang - Undang Ormas.

Demikian disampaikan oleh Muflich Chalif Ketua Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia dalam siaran persnya, Minggu (14/07/2013) Menurut Chalif, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seyogyanya dapat arif dan mengetahui sejarah pergerakan bangsa Indonesia ini.

“Kita mengharap pak presiden arif sebelum menandatangani UU ormas ini,” katanya.

Jikalau, UU ormas itu ditandatangani Presiden tanpa mencantumkan nama Syarikat Islam Indonesia dalam bab penjelasan umum yang sebelumnya ada, berarti Presiden SBY tak tahu akan sejarah bangsa ini.

“Presiden lupa akan sejarah, seperti DPR yang semuanya lupa akan sejarah,” cetusnya.

Dikatakan Chalif, Syarikat Islam Indonesia yang dulunya bernama Sarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan H Samanhudi dan HOS Tjokroaminoto.

SDI merupakan cikal bakal pergerakan bangsa Indonesia sebelum lahirnya Boedi Utomo.

KEDIRI - Para pelajar di Kediri, Jawa Timur, memanfaatkan libur Ramadhan dengan menggelar “perang mading”, yaitu lomba membuat majalah dinding yang diikuti oleh pelajar tingkat SMA/MA/SMK. Panitia acara Afin, Minggu mengatakan kegiatan itu dilakukan untuk menumbuhkan minat menulis dan kreativitas para pelajar. Di kegiatan ini, mereka dituntut untuk menghasilkan karya sekreatif mungkin, namun yang sederhana.

“Tema besar kami sederhana. Para peserta bisa membuat majalah dinding sesuai dengan tema itu, dan mereka bisa memanfaatkan barangbarang di sekitar mereka,” katanya.

Ia mengatakan, setidaknya ada delapan sekolah yang mengikuti perang mading ini.

Mereka pelajar dari sekolah negeri ataupun swasta yang ada di Kediri. Kegiatan itu diikuti oleh para komunitas jurnalis muda (kojurda) di masing-masing sekolah.

Untuk bahan mading, ia mengatakan diserahkan ke masing-masing kelompok.

Mereka bebas memanfaatkan

Dengan hadirnya SDI perlawanan lewat pergerakan terhadap penjajah mulai tumbuh.

Dalam catatan sejarah yang ada, lanjut Chalif, SDI yang saat ini bernama Syarikat Islam Indonesia merupakan organisasi pergerakan yang patut dihargai kiprahnya dalam perjalanan bangsa Indonesia.

“Jadi kalau nama Syarikat Islam dihapus, maka DPR dan Presiden lupakan sejarah yang ada,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam draft RUU Ormas nama Syarikat Islam Indonesia masuk dalam bab penjelasan setelah sebelumnya melakukan lobi dan perdebatan panjang kepada Pansus RUU Ormas yang diketuai Malik Haramain.

“Kita terus mengawal agar nama Syarikat Islam Indonesia masuk dalam pejelasan khususnya redaksi yakni Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan diantaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia,” jelasnya.

Dijelaskan Chalif hal ini

menunjukkan bahwa kaum DPR RI tak tahu akan sejarah pergerakan bangsa ini. Mereka hanya mengakomodir kepentingan pergerakan arus besar yang bermotif mengamankan secara politik anggota DPR RI ini.

Sementara itu, pendapat Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), R. Siti Jurroh, undangundang Ormas tersebut dinilai menjadi ajang kontes kepentingan dari partai politik. Karena itu, negara demokrasi dan sudah mapan seyogyanya mampu mengawal civil society.

“Undang-undang dirasakan gak fair. Akibatnya distorsi dari penolakan itu lebih pada penegakan hukum dengan menggunakan kekerasan”, ujar Siti Jurroh.

Menurut Siti Jurroh, pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan aspek-aspek filosofi dari keberadaan ormasormas sekarang, bukan justru menonjolkan aspek radikal.

“Posisi DPR seharusnya mewakili rakyat. Celakanya banyak yang berpihak kepada kepentingan partai saja. Idealnya wakil rakyat, tidak tersekat-tersekat partai ataupun ormas”, tegasnya. (ara)

barang ataupun limbah yang bisa didaur ulang dimanfaatkan dalam kegiatan tersebut.

Pihaknya memberikan waktu sekitar dua jam membuat mading itu. Seluruh kelompok bisa bekerjasama membuat

dan alumni Kojurda Kediri.

Mereka menilai tentang keserasian isi dengan tema, isi tulisan, desain mading, maupun warna.

Pihaknya tidak berharap kegiatan ini menjadi ajang saling pamer, mel-

sekreatif mungkin mading tersebut. Beberapa di antaranya ada yang memanfaatkan koran, gabus, daun kering, bahkan ampas kelapa. Semuanya dijadikan hiasan, selain isi dari mading yang utama yaitu tulisan berupa informasi.

Afin mengatakan, dalam acara ini semuanya akan dinilai oleh dewan juri yang melibatkan dari jurnalis

aink a n ajang belajar. Sebab, di bangku sekolah, para pelajar tidak diberi mata pelajaran tentang mading, sehingga semuanya dipelajari bersama.

Menurut dia, sebenarnya acara ini sangat menarik dan merangsang kreatifitas para pelajar. Namun, ratarata guru pembimbing yang membantu mereka untuk membuat mading tidak ada,

termasuk saat pengisian redaksi, hingga masalah cetak majalah.

“Semuanya kami kerjakan sendiri. Kami sebenarnya ingin dampingan dari guru, tapi sepertinya sampai saat ini belum maksimal,” ucapnya.

Ia berharap, dengan kegiatan ini, semakin meningkatkan semangat ia dan rekan-rekannya untuk terus belajar tentang jurnalistik sekolah, walaupun bimbingan dari guru sekolah belum maksimal. Ia berharap, dengan “perang mading” yang akan rutin digelar setiap tahun ini, bisa meningkatkan kepedulian sekolah.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri Yusuf Saputro mengaku sangat mendukung kegiatan para Kojurda Kediri ini. Dengan itu, mereka bisa belajar banyak hal tentang jurnalistik, mulai dari membuat tulisan, mengemasnya menjadi menarik, merencanakan penerbitan, sampai menerbitkan produk.

“Mereka bisa belajar kreatif. Kami tentunya sangat mendukung, dan AJI akan mendampingi mereka,” kata Yusuf. (ant/dik)

12

NASIONAL

SENIN 15 JULI 2013 NO.0159 | TAHUN II

ICW Laporkan Priyo ke BK DPR RI JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso ke Badan Kehormatan (BK) DPR karena memfasilitasi napi korupsi menyurati Presiden SBY terkait PP 99/2012 tentang pengetatan remisi. Tindakannya itu dinilai tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.

ant/ rosa panggabean

KELANJUTAN KASUS CENTURY. Pekerja melihat poster Wakil Presiden Boediono yang ditempel di jalan ‘underpass’ di kawasan Cawang, Jakarta, Minggu (14/7). DPR mewacanakan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono terkait kelanjutan kasus bailout Bank Century.

PENGETATAN REMISI KORUPTOR

PP 99 /2012 Sangat Politis JAKARTAPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak layak dipertahankan. Sebab, PP ini sangat mudah disalahgunakan dan diperdagangkan oleh pihak-pihak yang berwenang melaksanakan PP ini, yakni oknum Kemenhukham. “Sudah bukan rahasia lagi bahwa remisi dalam praktiknya ibarat barang dagangan,” ujar anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (14/7).

Kata Bambang, sejak masih digagas oleh Denny Indrayana, ide pengetatan remisi bagi terpidana kasus korupsi, kasus narkoba dan kasus terorisme sudah mengundang perdebatan. “Juga abnormal karena semula digunakan kata moratorium remisi,” katanya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan untuk membuat aturan pelaksanaan yang jelas. PP tersebut sebetulnya semangatnya memberikan efek jera terhadap para napi terorisme, narkoba, dan korupsi. “Kalau mengacu kepada aturan yang ada di dalam

PP tersebut, masih dirasakan belum cukup untuk kejelasan para napi,” kata Djoko seusai rapat terbatas di Ruang VVIP Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (13/7) siang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Pandjaitan menilai PP

99/2012 tentang penghapusan remisi terhadap para koruptor, narkoba sangat politis. “Masalah PP 99/2012 ini jujur memang sangat politis.

Komisi III DPR ramai berdebat dengan Kemenkumham tentang hal ini,” kata Trimedya.

Khusus hal ini terhadap para politisi yang terganjal masalah cek pelawat.

Masalah remisi terhadap Paskah Suzetta dalam melakukan upaya hukum, terganjal dengan PP 99/2012.

“Ini politis sekali, pada saat kawan kami ingin pembebasan bersyarat, PP ini muncul

revisi, saya kira agak lebih arif pak menteri dari wamennya,” tutur Trimedya.

Menurut Trimedya, tidak mudah menghitung hari-hari di penjara. Terlebih, terjadi perampasan hak para narapidana. Perayaan ulang tahun kemerdekaan dan perayaan agama adalah harapan setiap napi ingin mendapat remisi. Tapi problemnya terjadi pengetatan remisi.

Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, langkah yang dilakukan pemerintah seharusnya bukan pengetatan remisi, akan tetapi penerapan hukum kepada para korupsi dan narkoba yang seharusnya diperberat.

Menyangkut remisi, lanjutnya, harus diberikan berdasarkan kriteria yang jelas kepada para napi yang mendapat remisi. “Jangan sampai pemberian remisi karena dia membuat lapangan tenis, lapangan badminton, dan memberikan stik golf,” ucapnya.

Lebih lanjut Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Hukum dan HAM ini menegaskan, jangan membuat remisi untuk komoditi. “Jangan karena tidak mampu buat kebijakan, lalu dibuatlah pencitraan dengan undang televisi mengelar sidak. Kalau sidak gak usah undang televisi seharusnya,” ujar Trimedya. (gam/abd)

“Kita akan laporkan Priyo ke BK karena tindakan Priyo ini telah mencederai citra DPR sebagai perwakilan rakyat yang antikorupsi,” ujar peneliti ICW Emerson Yuntho dalam jumpa pers di Jakarta Minggu (14/7).

Emerson menyebutkan, pelaporan akan dilakukan pekan depan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari ICW, LBH Jakarta, YLBHI, Indonesian Legal Roundtable, Transparency International Indonesia (TII), dan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.

Sebelumnya, Wakil Ketua BK DPR Siswono Yudho Husodo menyatakan akan melihat posisi Priyo melayangkan surat ke SBY apakah sebagai

ant/rahmad

OKNUM TNI

Tempatkan Koruptor di Lapas Pulau Terluar

Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane bahkan menyarankan agar para napi tersebut di tempatkan di pulau terluar Indonesia. “Selama ini, napi korupsi dan narkoba kerap menjadi biang kerok kecemburuan di Lapas maupun Rutan,” kata Neta S Pane di Jakarta, Minggu (14/7).

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 212 narapidana melarikan diri sekitar pukul 18.30 WIB, Kamis (11/7). Mereka keluar melalui pintu portir Lapas Tanjung Gusta, setelah membakar gedung perkantoran yang ada di dalam Lapas. Kaburnya narapidana tersebut diawali dengan kerusuhan di dalam Lapas.

Penghuni Lapas marah setelah sejak subuh listrik mati dan pasokan air bersih kurang. Hal tersebutlah yang menyulut kerusuhan.

Menurut Neta, berkaca dari kasus Tanjung Gusta sudah saatnya pemerintah membangun sejumlah Lapas di sejumlah pulau terluar dan menempatkan para napi korupsi, narkoba, dan tero-

ris. “Dengan uang yang dimilikinya, mereka berbuat apa saja, mulai “membeli” sel hingga sel keluar Lapas sesuka hatinya dgn alasan berobat,” ujarnya.

Selain itu, sambung Neta, napi korupsi juga kerap menyewa ruangan pejabat Lapas untuk “kantornya” seharihari. Memakai alat elektronik dan alat komunikasi secara bebas. Semua tamunya yang masuk tidak diperiksa sipir.

“Membawa pengawal dan pelayan ke dalam Lapas. Semua keistimewaan ini mereka dapatkan karena membayar suap kepada oknum Lapas atau Rutan,” terangnya.

Lebih jauh kata Neta, kondisi inilah yang kerap menimbulkan kecemburuan di Lapas dan Rutan. Untuk itu sistem, manajemen, dan pengawasan terhadap Lapas perlu dibenahi. Tahanan-tahanan korupsi, narkoba, dan teroris harus ditempatkan di Lapas pulau terluar.

Tujuannya agar mereka tidak bisa mengakses kolegakoleganya untuk berkolusi dan mendapatkan keistimewaan

Koalisi Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella menegaskan, dalam perpolitikan Indonesia,

koalisi adalah hal penting.

Dan tidak ada alasan yang bisa menghadang Nasdem-Golkar membangun koalisi.

“Nasdem dan Golkar bisa saja berkoalisi. Kenapa tidak?”

Kata Rio menanggapi pertemuan antara Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam buka puasa di kantor DPP Nasdem dua pekan lalu.

Terkait masalah koalisi, Rio menyebut memang belum ada kepastian. Yang jelas Nasdem mulai membicarakan secara serius siapa yang akan diajak koalisi pada pemilu nanti. “Soal koalisi akan dibahas setelah pemilihan legislatif,” ucapnya.

Dia menegaskan koalisi yang akan dilakukan Nasdem bersifat terbuka. Tujuannya untuk melakukan perbaikan di negara ini. “Nasdem bisa berkoalisi dengan partai apapun, dan koalisi itu bertujuan untuk efektifnya upaya perubahan bagi bangsa ini,” terang Rio. (gam/cea/aji)

ANTRE BLSM ACEH. Warga antre berjam jam saat mengambil Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di kantor PT. POS Indonesia di Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Minggu (14/7). Perima BLSM menyatakan uang yang diterima langsung bantuan pemerintah itu dapat meringankan beban mereka terutama saat menghadapi Ramadhan dan Hari Raya mendatang.

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

JAKARTA- Kasus kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah agar bersikap lebih keras terhadap para napi kasus korupsi, narkoba dan teroris.

pribadi atau mewakili institusi. Menanggapi hal tersebut Emerson menyatakan, “Tidak mungkin itu urusan pribadi, kalau urusan pribadi kenapa suratnya itu pakai kop DPR?” tegasnya.

Dia melanjutkan, “Kita akan terus berupaya untuk mempertahankan PP 99/2012 ini, langkah Priyo membuat citra DPR makin merosot.

Padahal saat ini masyarakat berupaya melawan korupsi.”

PP 99/2012 mengatur tentang pengetatan remisi. Napi sejumlah kasus seperti korupsi, illegal logging, HAM, terorisme, kejahatan transnasional, baru akan mendapat remisi bila memenuhi sejumlah syarat seperti bekerja sama dengan aparat hukum alias

menjadi justice collaborator.

Priyo menepis dirinya membela koruptor dengan mengirimi SBY surat yang isinya meminta PP 99 ditinjau ulang. Menurutnya, dia menerima semua pengaduan masyarakat, bahkan termasuk dari pentolan GAM. Priyo mengaku hanya menjalankan tugas sebagai pimpinan DPR. Dia juga menegaskan yang mengkoordinir 106 tanda tangan napi korupsi adalah 9 orang yang mengirim surat ke Komisi III, bukan dirinya.

“Mereka menyampaikan permohonan perlindungan hukum dan HAM. Kemudian saya teruskan kepada Komisi III, lalu kepada Presiden agar bisa dipertimbangkan. Sekarang bola terserah pada Presiden,” kata Priyo dalam jumpa pers hari Jumat lalu.

atau pulang ke rumah sesukanya. Selain itu kejahatan yang mereka lakukan terkatagori kejahatan tingkat tinggi yang menghancurkan bangsa dan negara sehingga sangat pantas mereka ditempatkan di Lapas pulau terluar.

Dalam manajemen Lapas, pemerintah harus tegas bahwa tidak ada lagi napi potensial yang menguasai kamar tahanan hanya untuk dirinya sendiri dan menjadi raja-raja kecil yang mempecundangi para pejabat Lapas dengan uangnya.

Di Lapas harus ada standar, kata Neta, satu kamar diisi empat atau enam tahanan.

Kepala Lapas yang berkolusi dgn napi potensial harus dikenakan sanksi pidana. Tanpa tindakan tegas Lapas tidak akan terkendali dan tidak akan ada efek jera, bagi bagi aparat Lapas maupun para napi korupsi dan narkoba.

Tata Kelola Buruk Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, kerusuhan di dalam LP seperti di LP Tanjung Gusta berpotensi terjadi di hampir semua LP, karena tata kelola LP yang belum memenuhi standar kemanusiaan yang layak.

“Kalaupun bukan kerusuhan, maka transaksi fasilitas terjadi dan berlaku bagi mereka

yang memiliki akses dan finansial. Jadi peristiwa Tanjung Gusta tidaklah mengejutkan, meski tetap harus disayangkan dan empati terhadap korban tewas,” kata Hendardi.

Terkait kasus Tanjung Gusta itu, kata Hendardi, yang paling utama adalah soal kinerja tata kelola LP yang perlu diperbarui secara progresif. “Kerusuhan itu ekspresi depresi kolektif akibat tata lelola LP yang amburadul,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin memuji Mahkamah Agung (MA) atas tingginya vonis terhadap pelaku korupsi dan narkoba yang diberikan hakim akhir-akhir ini. Padahal sebelum-sebelumnya Amir menganggap hukuman dari para hakim masih tergolong ringan. “Saya akui akhir-akhir ini hukuman jauh lebih keras,” ujarnya Menurut Amir, tren tingginya vonis hakim maka itu membuat semangat pemerintah untuk melaksanakan PP No 99 Tahun 2012. “Sehingga dengan situasi ini terbuka kemungkinan ada evaluasi penyesuaian agar Peraturan Pemerintah (PP) No 99 ini bisa dilakukan,” pungkasnya. (gam/cea)

Jual Minuman Keras Digrebek GORONTALO - Seorang oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Gorontalo, Minggu 14/7) digrebek di rumahnya yang dijadikan tempat penjualan minuman keras di bulan Ramadhan ini.

Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Gorontalo Kota, Ajun Komisaris Polisi Ahmad Yusuf Afandi mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah giat melakukan operasi patuh di daerah

tersebut.

Operasi patuh kali ini terkait dengan pengamanan pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadhan yang fokus dalam pemberantasan petasan, balap liar, dan knalpot racing.

“Namun saat menjalankan operasi ini kami menangkap dua orang pemuda yang sedang membeli miras,” kata Yusuf.

Setelah mendalami pengakuan dari dua orang pemu-

da itu, pihak Kepolisian Resor Gorontalo Kota memastikan identitas penjualnya yang ternyata anggota TNI Angkatan Darat.

Yusuf menambahkan, pihaknya langsung mendatangi oknum anggota TNI itu namun tidak bisa berbuat banyak selain memberikan teguran lisan. “Kami sudah koordinasi dengan pihak Polisi Militer untuk menindak oknum anggota TNI itu,” kata Yusuf. (ant/wah/beth)

ant/irsan mulyadi

PERBAIKAN LAPAS TANJUNG GUSTA. Personel TNI mengangkat puing-puing barang, pasca kerusuhan yang terjadi di Lapas Klas I Tanjung Gusta, Medan, Sumut, Sabtu (13/7). Dua hari pasca kerusuhan perbaikan sarana di LP Tanjung Gusta mulai dilakukan.

NASIONAL

13

SENIN 15 JULI 2013 NO.0159 | TAHUN II

SUBSIDI BBM

MEDAN- Sebanyak 18 narapidana Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kelas I Medan yang kabur dengan ratusan rekan lainnya pada peristiwa kerusuhan Kamis (11/7) malam telah menyerahkan diri secara baik-baik kepada Petugas Pemasyarakatan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Budi Sulaksana di Medan, Minggu, mengatakan ke-18 narapidana tersebut menyerahkan diri ke Lapas Kelas I Medan.

Penyerahan belasan napi itu, menurut dia, sejak pascakerusuhan yang melanda institusi hukum tersebut hingga saat ini (Minggu 14/7).

“Napi lainnya yang masih kabur diharapkan dapat menyerahkan diri ke Lapas Medan,” ucap dia.

Budi menyebutkan para napi yang sudah sadar dan bersedia menyerahkan diri itu, dititipkan untuk sementara waktu di Lapas Anak Kelas II A Medan, Lapas Kelas I Medan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan.

“Sedangkan para napi lainnya yang kabur dan berhasil ditangkap Polres di wilayah Sumatera Utara, dan mereka ditahan di markas kopolisian tersebut,” katanya.

Data yang diperoleh di Posko Lapas Kelas I Medan, ke-18 napi yang dititipkan itu, yakni 10 orang di Lapas Anak Kelas II A Medan (Syamsuddin, Syahrial Sembiring, Yusuf Roni Sinaga, Sumadi Sembiring, Jusdi, Helfan dan Togar Aritonang, Taufik Abdullah Nasution, Adam Chalik Hasibuan dan Joni Samosir).

Di Rutan Kelas I Medan, sebanyak enam orang napi

Jero Wacik: Buat Apa Gunakan Subsidi Tetap?

ant/irsan mulyadi

PERKETAT PENJAGAAN BANDARA. Petugas pengamanan bandara Polonia memeriksa identitas calon penumpang pesawat, di Medan, Sumut, Minggu (14/7). Pihak keamanan melakukan peningkatan keamanan di bandara Polonia, untuk mempersempit gerak ratusan narapidana yang kabur dari Lapas Kelas I Tanjung Gusta, pasca kerusuhan yang terjadi.

18 Napi Lapas Medan Menyerahkan Diri yakni Saroh alias Wak Geng, Jaka Satria, Malfinas Sembiring, Darwin Mangasi Sirait, Ipung Azis Bin Wagiman dan Dicky Chandra.

Kemudian di Lapas Kelas I Medan, sebanyak dua orang napi, yaitu Dame dan Amir.

Dari sembilan napi teroris Lapas Kelas I Medan yang melarikan diri, hanya 5 (lima) orang yang berhasil diaman-

kan oleh pihak berwajib, yakni GM, BK, JM, AA dan AN. Dua orang dari napi teroris itu ditangkap petugas kepolisian di Kabupaten Langkat. Sedangkan empat orang lagi yang belum ditemukan, yaitu FS, AS, ABG dan NB alias Arab.

Sementara 97 orang lagi napi lainnya berhasil ditangkap dari berbagai daerah, yakni Medan, Belawan, Pematang

Siantar, Langkat dan Aceh Timur.

Napi yang kabur dari Lapas Kelas I Medan dilaporkan sebanyak 212 orang.

Peristiwa pembakaran dan kaburnya ratusan napi dari Lapas Tanjung Gusta Medan, mengakibatkan lima tewas terbakar, yakni dua orang pegawai Lapas, Hendra Rico Naibaho (28) dan Bona Hot-

man Situngkir (38).

Tiga tewas lainnya adalah napi, Ng Hui Tan Awi (48), Jhon Gabriel Tarigan (26) Johanes Leo Situmorang (34).

Data yang diperoleh menyebutkan jumlah napi yang menghuni Lapas Kelas I Medan sebanyak 2.016 orang, sedang daya tampung hanya 1.050 dan telah terjadi “over” kapasitas. (ant/mun/beth)

PENCALONAN PRESIDEN

Gerindra Minta Penetapan PT Lewat Uji Publik JAKARTA - Partai Gerindra bersikeras menginginkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Perubahan ini terutama bisa dilakukan pada salah satu pasal terkait ketentuan Presidential Treshold (PT).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, sejauh ini partainya tidak mendukung pemberlakuan PT di dalam aturan Pemilihan Umum (Pemilu). Pasalnya, lanjut dia, pada Undang-undang Dasar 1945 tidak mengatur persentase dukungan terhadap partai sebagai persyaratan untuk bisa mengusung calon presiden dan wapres. “(PT 20 persen) Menyalahi. Kami tidak mendukung.

Jadi, seharusnya, partai politik peserta Pemilu atau presidential threshold itu bisa mencalonkan. Kalau kami kan menginginkannya (PT) 3,5 persen,” kata Fadli di Jakarta, Sabtu (13/7).

Guna menghilangkan atu-

ran yang memberlakukan PT 20 persen dalam UU Pilpres tersebut, jelas Fadli, Partai Gerindra menantang Badan Legislatif (Baleg) DPR untuk melakukan uji publik dalam menentukan besaran ambang batas partai politik untuk bisa mencalonkan presiden di Pemilu.

Fadli meminta, para anggota Parlemen segera menghentikan tarik-ulur besaran PT dan menyerahkan keputusan besaran PT tersebut kepada masyarakat melalui uji publik. “Nanti kita bisa mengetahui, publik itu maunya bagaimana sih? Maunya 20 persen atau maunya tidak ada batas atau 3,5 persen?

Biar jangan diputuskan oleh parpol sendiri,” tegas Fadli.

Dia menuding bahwa partai-partai di DPR yang menolak melakukan revisi terhadap UU Pilpres justru menutupnutupi dan tidak berani melakukan uji publik. “Tapi sekarang ini kan, seolah-olah mau menutup-nutupi itu. Mau diajak bermusyawarah untuk mufakat, tapi sebetulnya

mereka takut membawa ini ke publik,” imbuhnya.

Kalau pun pada uji publik tersebut ditetapkan angka 20 persen, kata Fadli, Partai Gerindra siap untuk menerima keputusan masyarakat itu.

“Jadi, dibawa ke ranah publik

dahulu. Kalau ternyata tetap, kami tidak masalah,” ujarnya.

Fadli menjelaskan, uji publik mengenai besaran PT tersebut bisa dilakukan oleh DPR dengan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk memberikan pendapat. Pada agenda public hearing terse-

but, DPR dan masyarakat bisa berdiskusi untuk mendapatkan angka PT yang paling ideal.

“Ya, diwacanakan atau diperdebatkan. Ini kan sidang (DPR) berikutnya masih bisa.

Jadi, diperdebatkan saja, ormas (organisasi masyarakat) bisa bicara, pakar-pakar politik,” paparnya.

Dia menegaskan, sikap Partai Gerindra terhadap persoalan PT tersebut juga tidak terleepas dari harapan akan munculnya lebih banyak calon presiden di Pemilu 2014. “Kami Gerindra, menginginkan sebanyak-banyaknya calon. Itu lebih bagus. Sehingga, kader-kader bangsa yang terbaik pun dapat terakomodir. Kalau perlu, dari independen juga. Tapi kan, dari konstitusi kita tidak boleh dari independen,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini pro dan kontra terkait besaran PT 20 persen masih menjadi perdebatan alot. Mayoritas fraksi di DPR, yakni Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PAN dan PKB meminta agar

pembahasan RUU Pilpres dihentikan saja. Alasannya, UU Pilpres yang ada saat ini masih relevan untuk diterapkan pada Pemilu 2014.

Sedangkan, Partai Gerindra, PKS, PPP dan Hanura menilai bahwa pasal mengenai PT di UU Pilpres menyalahi Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, saat ini Baleg DPR memutuskan untuk menunda pembahasan hingga sebelum tahapan Pemilu Presiden diberlakukan pada 1 Oktober 2013.

mengutip pernyataannya secara sepotong. Menurutnya, pada rapat yang membahas soal pengawasan dan anggaran Kemkes pada RAPBN 2014, dia memang sempat menyinggung soal obat gratis bagi ODHA. Menurut Wiwiek, dirinya memang menyebut kata ‘punishment’. Namun bukan berarti merendahkan penderita HIV. “Saya sama sekali tidak bermaksud untuk men-downgrade para penderita HIV/ AIDS. Kami lagi bicara BPJS. Saya tanya soal asuransi. Saya meminta penjelasan Menteri Kesehatan, kenapa biaya untuk (penderita) HIV/AIDS, untuk perilaku tidak sehat, gratis?” tuturnya Diakui Wiwiek, Menteri Kesehatan Nafish Mboy menjawab di negara-negara maju memang ada commercial insurance bagi pasien ini, dan

dikenakan biaya tinggi akibat perilakunya. Tapi kalau di Indonesia ini bersifat sosial, jadi semuanya diurus oleh negara (tidak dibedakan),” tambahnya.

Dikatakan Wiwik, pemerintah perlu mengetahui asal muasal penderita tersebut terkena HIV/AIDS. Dari data yang ada, kata Wiwik, mereka menderita HIV/AIDS akibat penyimpangan perilaku seksual dan narkoba. Pasien dengan tipe ini akhirnya menyebabkan lahirnya 7.000 bayi yang juga HIV/AIDS. “Salahnya, saya tidak sebutkan definitif angka, dan tidak membeda-bedakannya.

Tapi saya sungguh tidak bermaksud untuk menyalahkan atau menghukum orangorang, apa pun penyakitnya.

Saya mengerti tidak ada satu pun orang di dunia ini yang ingin sakit. (gam/abd/cea)

Relevan Sementara itu, menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf di Jakarta, UU Pilpres masih relevan untuk dijalankan. “Kami melihat belum ada urgensinya untuk direvisi,” kata Nurhayati.

Dia membantah adanya campur tangan Partai Demokrat terhadap penghentian pembahasan UU Pilpres oleh Baleg DPR yang dimaksudkan untuk menjegal langkah calon presiden dari partai kecil. (gam/bud)

FASILITAS OBAT GRATIS

Kader PKS Dikecam Soal Penderita HIV JAKARTA- Pernyataan kontroversial politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wirianingsih bahwa tidak seharusnya pemerintah memberikan fasilitas obat gratis kepada perokok, pengidap HIV/AIDS, dan pengguna narkoba terus dikecam.

Salah seorang pejuang kemanusiaan, Wimar Witoelar menilai pernyataan tersebut sebagai tindakan “bodoh’.

“Tentu ini pernyataan STUPID,” kata manta Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Wimar Witoelar, melalui akun Twitternya, @wimar di Jakarta, Minggu (14/7).

Tak hanya Wimar, bahkan waga Nadhlatul Ulama pun tak ketinggalan mengkritik keras pernyataan politikus PKS beranak sepuluh ini. “Menyesal sekali jika di bulan yang penuh berkah ini, ada pernyataan yang kurang simpatik dr @wirianingsih,”

demikian cicit akun @NUPeduliAIDS. Sebelumnya Wirianingsih mengatakan pemerintah tidak perlu memberikan fasilitas obat gratis kepada perokok, pengidap HIV/AIDS, dan pengguna narkoba. “Ada penyakit seperti HIV/AIDS kok malah dapat obat gratis? Harusnya mereka ada semacam punishment (sanksi) karena kesalahan mereka sendiri tidak menerapkan pola hidup sehat,” kata Wirianingsih.

Seharusnya kata dia orangorang atau kelompok orang yang menerapkan pola hidup

sehat, yang berhak menerima obat gratis. “Masyarakat yang menerapkan pola hidup sehat itu yang berhak dapat obat gratis. Jadi, sebaiknya pemerintah terapkan punishment atau sanksi bagi mereka yang kena HIV/AIDS itu,” sambung dia.

Ditempat terpisah, Wirianingsih yang biasa disapa Wiwik langsung meminta maaf terkait pernyataannya yang mendiskreditkan orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Wiwik mengaku sama sekali tidak menjelekkan korban HIV. Namun demikian dia terbuka untuk diajak diskusi.

“Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud apa pun. Insya Allah kalau ada yang mau berdiskusi, saya buka pintu selebar-lebarnya,” cetusnya Kendati demikian, dalam pembelaannya, Wiwik menuding media online tersebut

JAKARTA - Wacana penerapan subsidi tetap untuk anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dilontarkan Menteri Keuangan, disambut dingin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sistem subsidi BBM yang berlaku saat ini dinilai sudah baik.

Menteri ESDM, Jero Wacik mengatakan, wacana penerapan besaran subsidi BBM secara tetap itu dulu pernah dibahas dan belum bisa diterapkan. “Tahun depan (subsidi tetap) juga mungkin belum bisa diterapkan,” ujar Jero di Jakarta, Minggu (13/7).

Menurut Jero, sistem pemberian subsidi BBM saat ini sudah terbilang cukup baik, bahkan dengan harga BBM subsidi sebesar Rp5.500 untuk solar dan Rp6.500 untuk premium sudah menurunkan beban subsidi. “Kalau sistem sekarang sudah baik ngapain kita pindah sistem,” tanyanya.

Kalaupun hasilnya sama, Jero tetap menyarankan untuk menggunakan sistem yang berlaku saat ini, dan tidak mengubahnya menjadi sistem ke subsidi tetap.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan, pihaknya tengah mengkaji pemberian subsidi BBM dengan nilai yang tetap, hal itu dilakukan untuk mengatasi fluktuasi harga minyak dunia dan konsumsi BBM domestik yang berimbas pada besaran anggaran subsidi dalam negeri.

Dengan memberlakukan sistem subsidi tetap pada BBM bersubsidi, maka besaran nilai subsidi BBM yang telah dianggarkan dalam APBN tak akan berubah kendati harga minyak di pasar internasional dan konsumsi BBM bersubsidi di dalam negeri mengalami kenaikan atau penurunan.

Sistem tersebut diusulkan

untuk menghindari tersedotnya sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menambah subsidi BBM, sehingga mengurangi kemampuan anggaran untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif.

Chatib mengklaim, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung kajian pemerintah untuk menetapkan harga BBM bersubsidi secara progresif mengikuti harga minyak dunia dan penetapan subsidi tetap. Menutut dia, pemberlakuan kebijakan BBM bersubsidi dengan menggunakan skema subsidi tetap akan memberikan dana yang subsidi dalam jumlah yang tetap selama setahun anggaran.

Dia mencontohkan, jika sekarang harga minyak di pasar internasional sekitar Rp9.000 per liter, sedangkan harga di domestik Rp6.500 per liter, maka selisih Rp2.500 per liter itulah subsidinya. Apabila harga minyak internasional mengalami kenaikanm menjadi Rp10.000 per liter, maka subsidi BBM per liter tetap Rp2.500 dan harga jual domestik menjadi Rp7.500 per liter.

Dengan penerapan subsidi tetap tersebut, jelas Chatib, maka harga BBM bersubsidi secara progresif tergantung dari harga minyak dunia alias bisa naik kapan saja mengikuti kondisi harga internasional.

Namun, kata dia, skema ini masih harus dikaji lebih lanjut.

“Dari pembicaraan Komisi XI dan Banggar DPR, pemerintah akan mengkaji kemungkinan mengenai penerapan subsidi tetap. Kemarin DPR bilang, akan mendukung kalau pemerintah mengkaji ini. Butuh waktu (pengkajian) beberapa lama untuk mengetahui sejauh mana dampaknya. Saya kira mestinya oke, karena tahun depan inflasinya diperkirakan antara 3,5-5,5 persen,” paparnya. (gam/bud)

BUKU

JK Rowling Bikin Novel dengan Nama Samaran LONDON- JK Rowling penulis asal Inggris yang dikenal sebagai pencipta Harry Potter, Minggu dipaksa mengungkapkan bahwa ia menerbitkan novel kriminal dengan nama samaran.

Ibu dari tiga putra itu diungkap oleh surat kabar Sunday Times sebagai penulis karya fiksi berjudul “The Cuckoo’s Calling”, novel pertama tentang seorang detektif yang menyelidiki aksi bunuh diri seorang model. Karya itu diakui ditulis oleh Robert Galbraith yang oleh penerbit digambarkan sebagai mantan anggota Polisi Militer Kerajaan dan sejak tahun 2003 bekerja di industri keamanan sipil.

Surat kabar itu memperhatikan Galbraith karena curiga, bagaimana seorang penulis pemula dengan latar belakang militer bisa menulis novel pertama dengan sangat meyakinkan.

Setelah ditelanjangi, Rowling(47) berkata “Saya pikir bisa menyimpan rahasia ini sedikit lebih lama, karena menjadi Robert Galbraith bisa merasakan pengalaman yang merdeka.”

“Sungguh menyenangkan menerbitkan tanpa dibebani harapan besar, murni menyenangkan mendapat umpan balik dengan memakai nama lain.” “The Cuckoo’s Calling” menceritakan tentang seorang veteran perang yang terluka di Afganistan, detektif Cormoran Strike, telah memenangkan penghargaan dari rekan-rekan penulis kriminal ketika diterbitkan pada April.

Buku itu disebut “ditulis dengan indah dan memikat.” yang lain menulis “membuat saya ingat, kenapa saya jatuh cinta pada fiksi kriminal pada pandangan pertama.” Menurut Sunday Times, buku itu telah terjual sebanyak 1.500 jilid dan akan terus terjual sampai tahun depan.

Novel tersebut diterbitkan oleh Little, dari kelompok Brown Book yang juga menerbitkan novel dewasa pertama Rowling, “The Casual Vacancy” yang mendapat lebih beragam pandangan.

Harapan terlalu tinggi ditujukan pada penulis itu setelah sukses besar dalam tujuh seri Harry Potter yang sudah menjadi salah satu film laris Hollywood dan menjadikan Rowling sebagai orang kaya-raya.

The Casual Vacancy yang mengambil latar perdesaan Inggris, menampilkan cerita berbumbu seks dan kecanduan narkoba, oleh sebagian orang disebut “tumpul”.

Rowling mengaku sudah melakukan yang terbaik yang bisa dikerjakannya (ant/ afp/beth)

14

TAPAL KUDA

SENIN 15 JULI 2013 NO.0159| TAHUN II

UNIVERSITAS

Daftar Jalur Mandiri Unej Gunakan Nomor Handphone JEMBER - Pendaftaran jalur mandiri di Universitas Jember, Jawa Timur, yang dibuka Senin (15/7) hingga Kamis (18/7), akan menggunakan nomor handphone yang nantinya sebagai ganti nomor identitas diri.

“Tahun ini pendaftaran jalur mandiri atau dikenal dengan Ujian Masuk (UM) Universitas Jember (Unej) menggunakan nomor ‘handphone’, namun harus nomor GSM,” kata Kepala Humas dan Protokol Unej Rokhani di Jember, Minggu.

Menurut dia, para pelajar yang tidak lolos Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tidak perlu berkecil hati karena masih ada kesempatan untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur mandiri seperti Ujian

Masuk (UM) Gelombang I di Unej.

“Peserta yang berminat dapat membayar biaya pendaftaran sebesar Rp200 ribu di Bank Mandiri dan BNI di seluruh Indonesia. Pada saat membayar itulah menggunakan nomor ‘handphone’ sebagai ganti nomor identitas diri,” katanya.

Setelah membayar dan mendapatkan PIN, lanjut dia, calon peserta melaksanakan pendaftaran “online” melalui https://sister.unej. ac.id dengan mempersiapkan “softcopy” pas foto berwarna ukuran 4X6 dengan ukuran maksimal 100 kb.

UM Unej hanya melayani dua kelompok ujian yakni Sains dan Teknologi (Saintek) serta Sosial Humaniora (Soshum) dengan masing-masing calon peserta bisa memilih dua program

studi.

“Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Kedokteran tidak membuka pendaftaran jalur mandiri karena kuotanya telah terpenuhi melalui SNMPTN dan SBMPTN,” tuturnya.

Untuk ujian seleksi jalur mandiri itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu (20/7) di Kampus Tegalboto Unej, kemudian hasil seleksi rencananya akan diumumkan melalui situs Unej www.unej. ac.id pada 22 Juli 2013 pukul 10.00 WIB. Rokhani menjelaskan penerimaan mahasiswa baru di PTN melalui tiga jalur yakni SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi jalur mandiri dengan kuota 50 persen SNMPTN, 30 persen SBMPTN, dan sisanya melalui jalur seleksi mandiri seperti UM Unej. (ant/rah)

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Penjagaan LP Diperketat Selama Ramadhan

PEMUDIK LEBARAN. Ratusan pemudik antri menaiki kapal di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tujuan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Arus mudik Lebaran di pelabuhan Sampit sudah mulai mengalami peningkatan dan puncaknya diprediksi akan terjadi pada H-7 lebaran.

Polisi Grebek Kampung Petasan PROBOLINGGO - Anggota Polres Probolinggo berhasil menggrebek kampung petasan, yang selama ini diketahui sebagai kampung petasan dengan skala besar. Hasil dari penggrebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan puluhan kilo bubuk potasium bahan pembuat petasan. Selain itu juga, polisi berhasil mengamankan selongsong kertas dan peralatan pembuat petasan.

Anggota gabungan Polres Probolinggo langsung menyisir setiap rumah di dusun Opoh-Opoh Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, Minggu (13/7) dini hari.

Penyisiran langsung dipimpin Kapolres Probolinggo, AKBP. Endar Priyantoro, dikampung yang ditengarai sebagai pusat produksi petasan dalam skla besar.

Khusus dalam bulan Ramadhan dan menghadapi lebaran, polisi terus menyisir desa-desa yang seringkali memproduksi petasan selalu meloloskan diri saat penggrebekan.Hasil dari penyisiran tersebut, polisi berhasil mengamankan produksi berskala besar dirumah, AH (28) warga RT 03 RW 04 Desa Opo-

grebekan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menekan adanya korban yang terkena ledakan petasan.

“Produksi petasan rumahan ini beromset puluhan juta rupiah,”ujar Pria pernah menjadi anggota penyidik KPK. Selanjutnya, kata dia, barang bukti dibawake Mapolres Probolinggo. Sementara pelaku pembuatnya masih

dalam pengejaran polisi. “Saya menghimbau agar warga segera menghentikan proses pembuatan petasan. Pasalnya ancaman hukuman kepada pelaku yang membuat tergolong masuk melanggar UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, Pasal 1 ayat 1. Dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup, “pungkas AKBP. Endar Priyantoro.(hud).

Opo Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

Saat digerebek pemuda pengangguran tengah membuat slongsongan petasan, akhirnya 20 kilogram bubuk potasium yang merupakan bahan dasar pembuatan petasan dan ratusan lebih petasan berbagai ukuran siap dijual dapat diamankan petugas.

Tak hanya itu, polisi juga berhasil mengamankan puluhan ribu selongsong kertas bernagai ukuran, baik yang sudah terisi bubuk potasium maupun yang belum terisi, serta peralatan untuk membuat petasan.

Menurut Kapolres Probolinggo, AKBP. Endar Priyantoro, mengatakan peng-

JEMBER - Penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Kabupaten Jember, Jawa Timur, diperketat selama bulan puasa 1434 Hijriah untuk mengantisipasi adanya tahanan atau narapidana yang melarikan diri.

“Ada tiga kegiatan yang dilakukan pada malam dan dini hari selama Ramadhan sehingga hal itu rawan adanya narapidana dan tahanan yang kabur karena suasana yang masih gelap,” kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II-A Jember Harun Sulianto, Minggu.

Menurut dia, dua kegiatan dilakukan pada malam hari, yakni buka puasa dan salat Tarawih, serta makan sahur yang dilakukan dini hari selama Ramadhan.

“Penjagaan diperketat dengan menambah jumlah petugas jaga di sejumlah lokasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan, kamera CCTV juga dipasang di ruang tahanan untuk memantau aktivitas mereka selama di dalam kamar,” tuturnya.

Pada hari biasa, jumlah petugas jaga sebanyak sembilan orang. Namun, selama Ramadhan, jumlahnya bertambah menjadi 13 orang untuk setiap kali penjagaan sehingga pengawasan terhadap narapidana dan tahanan lebih ditingkatkan.

“Saya berharap penjagaan yang ekstra ketat itu tidak mengganggu ketenangan para penghuni LP yang menjalankan ibadah puasa,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pihak Lembaga Pemasyarakat Kelas II-A Jember bekerja sama dengan Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri (STAIN) menggelar pondok pesantren untuk para narapidana dan tahanan.

“Banyaknya kegiatan positif yang dilakukan warga binaan selama di dalam pen-

nyaman selama berada di lembaga pemasyarakatan,” ucapnya.

Secara berkala, lanjut dia, pihaknya juga menggandeng pihak sponsor untuk menyelenggarakan hiburan seperti

jara juga merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi adanya kerusuhan seperti yang terjadi di LP Tanjung Gusta Medan,” paparnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya selalu melakukan pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan kepada para narapidana dan tahanan selama mereka menjalankan aktivitas rutin sehingga terjalin komunikasi yang baik.

“Para petugas juga menghindari tindakan kekerasan dan semua kebutuhan mereka dipenuhi dengan baik sehingga merasa

yang dilakukan beberapa pekan lalu, yakni ajang pencarian bakat yang disambut gembira oleh narapidana dan tahanan.

“Kami berusaha untuk membangkitkan kreativitas warga binaan sehingga mereka bisa memiliki keahlian dan berkarya setelah keluar dari penjara nanti,” ujarnya.

Petugas juga memberikan kelonggaran kepada para narapidana untuk menghubungi keluarganya melalui warung telekomunikasi (wartel) yang berada di dalam LP Kelas II-A Jember. (ant/ rah)

ADVERTORIAL

Paslon Walikota Tentukan Nomor Urut

PROBOLINGGO - Pengundian nomer urut lima pasan-

gan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota peserta

Pemilukada Kota Probolinggo, 29 Agustus mendatang di-

gelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo di

Gedung Widhiaharja, Minggu (14/7). Rapat pleno terbuka penetapan dan pegundian nomer urut, serta deklarasi pelaksana pemilu damai disaksikan muspida dan para Tim Pemenangan dan simpatisan masing-masing paslon.

Pasangan Beby Sa’adiyah Ratih Dewi - As’ad Anshari (DERAS) Muhammad Tamzil yang diusung Partai Gerindra, PKNU, dan PKPI mendapatkan nomer urut satu, disusul Hj. Rukmini - HM.Suhadak (HARUS PAS ) pasangan calon dari PDIP, PKS, Dan PAN, di urutan dua. Pada nomer urut tiga ditempati H. Zulkifli Khalik - H. Maksum Subani (ZAMZAM), dan terakhir nomer urut empat pasangan calon Habib Hadi Zainal Abidin - H.Kusnan (HANDALANKU).

Ketua KPU Kota Probolinggo, Sukirman WHP mengatakan, pengambilan nomor urut pasangan calon diawali dengan penentuan

nomor pengundian sesuai dengan urutan pendaftaran. “Itu kami lakukan agar pengundian nomer urut bisa berjalan fair. Kami segera mensosialisasikan nomor urut pasangan sebelum masa kampanye Agustus mendatang,” ujarnya.

Usai pengambilan undian dan dibuka secara bersamaan, seluruh pasangan calon langsung berdiri berjajar menunjukkan nomor urut. Pasangan Calon DERAS dengan nomer urut satu langsung mengacungkan jempol dan mengucap syukur. “Mudah-mudahan keinginan kami menjadi pasangan Walikota dan Wakil Walikota periode lima tahun mendatang bisa terwujud.” ucap Dewi Ratih, diamini pasangannya As’ad Anshari.

Sedang duet Hj. Rukmini - HM.Suhadak mengatakan, pihaknya ingin menjadi pasangan ideal sehingga perolehan nomer urut dua

dinilai sudah tepat. Dengan acungan dua jari berbentuk V (Victory) memberikan arti kemenangan.

Paslon nomer urut tiga H.Zulkifli Khalik - H.Maksum Subani dengan lambang metal, ingin menjadi dirijen perubahan khususnya bagi warga dan masyarakat Kota Probolinggo.

Sementara Habib Hadi Zainal Abidin H.Kusnan bersyukur, nomer urut empat untuk sebuah perubahan di Kota Probolinggo.

Pengambilan nomer urut paslon mendapatkan penjagaan ketat ratusan personil kepolisian setempat. Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Tulus Ikhlas Pamudji dan Dandim 0820 Letkol Inf. Alfi Sahri Lubis ikut memantau jalannya rapat pleno terbuka penetapan dan pengundian nomer urut. “Kami juga ikut bersyukur karena pengundian nomer urut yang dilakukan KPU berjalan aman dan lancar,”pungkasnya.(adv/hud).

OPINI

15

SENIN 15 JULI 2013 NO. 0159 | TAHUN II

salam songkem Tak Perlu Mengecam

M

engecam bisa dilakukan siapa saja. Namun, mengecam itu tidak seharusnya dilakukan, karena mengecam itu bukanlah perbuatan yang terpuji. Kecuali apabila ada yang siap untuk menjadi orang yang tidak terpuji, maka mengecamlah. Semakin sering mengecam, semakin rendahlah posisinya di mata rakyat, apalagi di hadapan Tuhan.

Namun untuk tidak mengecam ketika ada sesuatu yang tidak seide memang sulit dihindari. Orang mengecam bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Pernyataan kontroversial politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wirianingsih bahwa tidak seharusnya pemerintah memberikan fasilitas obat gratis kepada perokok, pengidap HIV/AIDS, dan pengguna narkoba, menjadi penyebab datangnya kecaman.

Kecaman itu dilakukan oleh mantan juru bicara presiden Abdurrahman Wahid, Wimar Witoelar, juga warga yang mengatasnamakan Nahdhatul ULama di salah satu akunnya, LSM, dan elemen masyarakat lainnya. Memang, kecaman sejatinya merupakan hak setiap orang, namun tidak semestinya mereka menahan diri untuk tidak mengecam, karena tanpa dikecam pun rakyat sudah mengetahui pernyataan tokoh partai tersebut potensial kurang manusiawi.

Diakui atau tidak, tidak memberikan obat bagi seseorang yang telah terkena penyakit, apa pun bentuk penyakitnya, bukan tindakan yang tepat. Karena tidak memberikan pengobatan bagi yang membutuhkan sangat tidak menghargai kesehatan. Siapa pun orangnya dengan penyakit apa pun yang dideritanya, pemberian pengobatannya tetap menjadi suatu keharusan bagi siapa pun yang mampu melakukannya, termasuk oleh pemerintah.

Namun membenarkan tindakan yang salah juga merupakan sesuatu yang harus diluruskan, meski tidak dengan cara mengecam. Oleh karena itu, apabila mengecam sesuatu yang dirasa kurang tepat itu itu kurang baik, maka melarang mengobati penyakit juga hakikatnya tindakan yang baik. Yang baik adalah pemerintah memang tetap berkewajiban memberikan fasilitas pengobatan gratis bagi warga yang tidak mampu.

Sedang seorang penderita yang tertular HIV/AIDS karena doyan ‘jajan’ seks komersial misalnya, juga mampu membeli narkoba, kiranya tetap menjadi bagian dari orang yang berhak mendapatkan fasilitas pengobatan, meski barangkali tidak gratis sepenuhnya. Itu juga merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kemanusiaan dan kesehatan, meskipun sisi punishment juga tetap menjadi kebutuhan untuk menimbulkan efek jera bagi penderita dan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan penyakit HIV/ AIDS dan narkoba itu menimpanya. (*)

Perjuangan Berkah

P

erjuangan menuju Jatim 1 memang tidak mudah.

Itu mungkin dirasakan oleh semua cagub-cawagub Jawa Timur, terutama pasangan Khafifah Indar Parawansa-Herman (Berkah) setelah ada sabotase dari salah satu pasangan cagub-cawagub yang menjadi rivalnya pada pilgub Jatim 29 Agustus mendatang.

Pilgub Jatim diprediksi akan dimeriahkan oleh empat pasangan cagub-cawagub, yaitu pasangan incumbent, Soekarwo-Saifullah(Karsa II), Bambang DH-Said Abdullah (Jempol), Eggi Sudjana-M. Sihat (Beres), dan Khafifah Indar Parawansa-Herman. Akan tetapi dari empat pasangan cagub-cawagub tersebut, pasangan Karsa dan Jempol berjalan mulus, sedangkan dua pasangan lainnya sempat diwarnai masalah. Namun pada akhirnya, Eggi lulus verifikasi KPU. Bahkan nasib pasangan Berkah di ujung tombak.

Rapat Pleno KPU Jatim yang digelar di ruang aula lantai 2 sangat menentukan nasib pasangan Berkah. Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Achmad yang memimpin rapat pleno itu menjadi juri penentu pasangan Berkah.

Hingga menjelang detik 00.00, masih tersiar kabar, KPU menyerahkan sepenuhnya nasib Berkah kepada Bawaslu, tampaknya KPU ingin berlindung di balik Bawaslu.

Apa pun yang dihasilkan dalam rapat pleno, tetap merupakan suatu bentuk perjuangan. Kegagalan maupun keberhasilan sejatinya dari Tuhan, bukan manusia yang menentukan. Hanya saja keputusan Tuhan lewat proses manusia. Dalam materi perjuangan pasangan Berkah menuju pilgub Jatim, putusan Tuhan melalui proses KPU setempat.

Karena itulah, keberhasilan jangan sampai membuat seseorang bertepuk dada. Begitu juga, sebaliknya, kegagalan tidak harus diratapi. Sebab semuanya merupakan pilihan yang terbaik untuk setiap manusia yang telah melakukan ikhtiar dalam memperjuangkan apa yang diinginkan.

Upaya mensabotase pasangan incumbent dengan mempengaruhi sejumlah parpol pendukung Berkah, sebagaimana banyak diberitakan media selama ini, memang merupakan bentuk politik kotor yang semestinya tidak baik dilakukan. Namun, namanya politik, kadangkadang memang tidak selamanya baik, itu juga sudah sejarah lama sejak arbitrase pada pertempuran perebutan khalifah antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah.

Dalam pilgub Jatim, gerakan politis Karsa dalam mengganjal pasangan Berkah sebagai salah satu rival politiknya yang nyaris pernah mengalahkannya pada pilgub Jatim sebelumnya itu kiranya menyerupai politik ala Muawiyah, meskipun tidak sama persis. Tetapi, citra politiknya kiranya tak jauh berbeda antara politik Karsa dengan Muawiyah.

Keduanya sama-sama melakukan suatu proses politik yang kurang bagus dalam mencapai puncak kepemimpinan. (*)

A

Ladang Garam dan Pusaran Ekonomi Kreatif

K

awasan ladang garam di Girpapas – Sumenep adalah kawasan yang banyak memproduksi garam di musim kemarau. Bertonton-garam menggunung di tempat penampungan (gudang) ada di sekitar tambak.

Produksi garam rakyat yang memberikan sumber penghidupan bagi para pemilik dan pekerja ladang. Namun sayang perekonomian garam tidak pernah berpihak kepada para pekerja yang seumur hidupnya tetap akan menjadi kuli di ladang garam.

Kondisi perekonomian dari ladang garam kerap terganggu oleh cuaca dan juga besarnya impor garam dari luar negeri sehingga memperburuk kondisi harga garam rakyat. Produksi sampai juli 2012 158.596 ton, garam rakyat masih dibeli Rp 450.000/ton, padahal bila disesuaikan dengan keputusan pemerintah, harganya seharusnya Rp 750.000/ton. ( Minggu, 2 Desember 2012 SURYA Online).

Menjadi buruh ladang garam mendapatkan upah sebesar Rp 27.500 perhari dengan perhitungan Rp 825.000/30 hari. Sebuah peghasilan yang sangat minim untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup para pekerja. Kondisi yang rutin mereka lakukan karena tidak ada pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika saja mereka hidup dengan jumlah anggota keluarga empat orang

maka setiap kepala hanya mendapatkan penghasilan tidak lebih tujuh ribu rupiah per hari.

Maka, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di ladang garam tidak bisa hanya bergantung kepada produksi garam. Menyikapi kondisi semacam ini harus ada pilihan lain yang bisa memberikan tambahan penghasilan bagi mereka. Jika ladang garam hanya dipandang sebagai lahan produksi garam, maka sepanjang waktu tidak akan ada pergeseran nasib para pekerja yang ada. Di sinilah peran ekonomi kreatif untuk memandang ladang garam sebagai wilayah lain yang bisa produktif selain sebagai penghasil garam.

Hamparan ladang yang membentang di sisi barat dan timur jalan, adalah sebuah hamparan jejak sejarah kejayaan di masa silam ketika garam rakyat mempu meberikan devisa bagi negara. Ketika daerah-daerah sekitar ladang dan pelabuhan menjadi pusat kesibukan dan keramaian ekonomi.

Kini hanya meninggalkan bau lumpur dan amis yang menyebar di antara petakpetak yang menghitam.

Perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah segalanya. Garam bukan lagi produksi yang mampu meningkatkan harkat dan martabat pekerjanya, ketika mereka sebagai buruh dengan upah yang rendah.

Film “Semesta Men-

dukung” atau “Mestakung” yang dibintangi Rivalena S Temat, di antaranya melakukan pengambilan gambar di lokasi perladangan garam yang ada di sekitar PT. Garam Sumenep. Pengangkatan

lokasi ladang garam dengan kincir angin untuk memindahkan air. Sebuah panorama yang amat menarik, semula diharapkan mampu memberikan ekses terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Efek ekonomi hanya berpengaruh pada saat pengambilan gambar dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai figuran dan menjadikan ladang sebagai salah satu setting pengambilan gambar. Film “Mestakung” tak mampu mengangkat budaya lokal sebagaimana film “Laskar Pelangi”.

Dijadikannya ladang garam sebagai salah satu obyek pengambilan gambar dalam”Mestakung” adalah sebuah realitas yang mendedahkan kepada penentu kebijakan di daerah, untuk melihat obyek ladang garam dari berbagai sisi dan sudut yang bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakatnya. Eksotisme, dan keunikan yang ada di dalamnya adalah sumber pengembangan ekonomi kreatif yang perlu ditelaah dan dikembangkan.

Ladang garam adalah hamparan kisah sejarah dan manusianya dengan berbagai dinamika kehidupan yang menarik. Hamparan ladang ekonomi kreatif yang patut dipikirkan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam perkembangan teknologi dan informasi, dan mengggeliatnya

Hidayat Raharja Pendidik dan Pelaku Kebudayaan pusaran ekonomi kreatif yang mampu menghasilakan uang untuk meninkatkan kesejahteraan warga sekitar dalam pengelolaan yang melibatkan amsyarakat setempat untuk mengambil peran dan mengaktualisasikan diri dalam percaturan ekonomi kreatif.

Tentu, pemerintah daerah Sumenep dapat bertindak sebagai fasilitator sehingga masyarakat kaum pekerja atau buruh ladang garam menjadi berdaya.

Beranikah pemerintah daerah memasarkan jejak sejarah, eksotika, dan pengetahuan yang menghampar di seluas ladang dan kehidupan masyarakat yang bergerak dinamis sebagai penghasil ekonomi yang mampu meningkakan harkat dan martabat masyarakat setempat? =

Israel Sang Tertuduh?

D

alam persidangan minggu kemarin, Jaksa Penuntut Umum kasus suap impor daging sapi, Muhibbudin sekali lagi menegaskan bahwa KPK bukanlah antek kepentingan asing. Isu antek asing ini mengemuka jauh sebelumnya setelah ada lontaran Anis Matta bahwa penangkapan Lutfi Hasan Ishaaq merupakan konspirasi Zionis Israel. Israel tiba-tiba menjadi tersangka yang didudukkan dalam kisruh korupsi politik di Indonesia. Tulisan ini akan mengkaji bahwa sensivitas Israel sebenarnya merupakan paradoks dalam ranah pemikiran Islam kontemporer.

Sebagian muslim sejujurnya memiliki sensivitas terbalik tentang zionis.

Dalam ranah pemikiran Islam modern, Israel menjadi satu titik kajian minor yang kabur dan dilematis. Di satu sisi Israel adalah sesuatu yang layak dimusuhi namun permusuhan itu terkadang bersifat general tanpa prasangka pendahuluan yang ilmiah. Lihat rujukan kaum modernis seperti Tafsir Al Manar, sering didalamnya mendudukkan Israiliyat sebagai tersangka tanpa pemberian kesempatan untuk berapologi secara ilmiah.

Tafsir Al Manar sendiri merupakan jajaran salah satu tafsir terbaik abad 20.

Menurut Gamal Al Banna dalam Tafsir Al Quranul Karim Bainal Qudama Wal Muhadditsin (2003), tafsir Al Manar baik yang dikarang Muhammad Abduh maupun Rasyid Ridha memiliki pengaruh kuat terhadap tafsir sesudahnya seperti Tafsir Al Qasimi dan Tafsir Al Maraghi juga dalam kitab-kitab karya ulama besar Timur Tengah

sejak Syekh Abdul Qadir Al Maghribi, Abdul Hamid Ibnu Badis dan Syaikh Mahmoud Syaltut. Al Manar juga berpengaruh terhadap Tafsir Al Wajiz dan Tafsir Munir DR Wahbah Zuhaili, Tafsir Al Farid, Tafsir Al Hijazi serta Tafsir Al Azhar Buya Hamka.

Namun, tetap ada kekurangan dalam Tafsir Al Manar. Boleh jadi kekurangan itu membentuk satu worldview berpikir kaum muslim modernis. Dalam tafsir Al Manar, Israel menjadi tersangka yang tidak ilmiah. Al Manar menjadi suatu paradoks pertama di era modern dalam isu hubungan Yahudi-Islam. Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dalam beberapa juz Al Manar terlihat begitu antipati terhadap Israiliyat meski para ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah mengakui kredibilitas ulama-ulama sahabat Nabi mantan Yahudi. Dalam tafsir Al Manar, sahabat-sahabat nabi mantan Yahudi seperti Ka’ab Al Ahbar dan Wahab Bin Munabbih ditolak secara halus periwayatan haditsnya meski hadits tersebut disahihkan Imam Bukhori dan Imam Muslim.

Bagi Ridha tak semua riwayat hadits bisa diterima terutama yang berindikasi Israiliyat. Menurut A. Athaillah (2006), Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menyebut Ka’ab Al Ahbar sebagai penipu, pembohong dan orang yang berniat menghancurkan kaum muslim. Tudingan sama juga dialamatkan kepada Wahab Bin Munabbih. Sebuah hal yang kemudian ditentang oleh Ad Dzahabi dalam kitabnya Al Israiliyat yang menyebut seandainya ada kekeliruan yang dilakukan oleh kedua sahabat

nabi mantan ahli Kitab tersebut bisa jadi berasal dari kitab Taurat sendiri yang memang sudah dipalsukan, bisa pula dari riwayat palsu yang sengaja dinisbahkan pada kedua sahabat tersebut.

Sikap anti Israiliyat sebenarnya sebuah sikap ilmiah yang patut diapresiasi. Namun ketika mencurigai semua yang berbau Israel sebagai sesuatu yang negatif maka hal tersebut sebuah generalisasi berlebihan. Para ulama sejak zaman Abdullah Bin Abbas dan Ibnu Jarir Al Thabari, juga kitab-kitab tasawuf meriwayatkan sisi positif Israiliyat.

Adakah sentimen terhadap

Israiliyat ini memicu sikap selalu curiga terhadap Israel dan mengaitkannya dengan setiap insiden politik Islam.

Fakta oleh DR Abdussalam Majid Abdussalam Al Muhtasib patut menjadi perhatian. Dalam Ittijaahaat Al Tafsir Fil Ashri Ar Rahin menyebut kejanggalan tokoh modernis Jamaludin Al Afghani dan Muridnya Muhammad Abduh yang bergabung dalam Freemasonry.

Bahkan tokoh mujahidin Afghanistan, DR Abdullah Azzam juga menyebut dua tokoh kontroversial ini sebagai tokoh yang terlibat dalam penghancuran Khilafah Islamiyah. Sebuah pertanyaan penting layak dialamatkan kepada dua tokoh ini, apa alasan mereka mau memasuki Freemasonry meski kemudian keluar. Jamaludin Al Afghani dan Muhammad Abduh merupakan tokoh modernis utama sebelum Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Pemikiran keduanya terapresiasi dalam benak intelektualitas Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dan Hasan Al Banna. Bergabungnya keduanya merupakan paradoks politik yang sulit dipecahkan sampai hari ini.

Itulah paradoks tokohtokoh Islam modernis dalam khazanah sejarah. Satu sisi, mereka aktif menolak Israiliyat, sisi lain justru melakukan koalisi tanpa disadari. Paradoks Israiliyat dan Paradoks Freemasonry menjadi paradoks Islam modernis yang sulit dijawab.

Seakan-akan Israel selalu berada di belakang semua insiden, tanpa pernah menjelaskan data dan fakta valid yang berlaku secara rasional. Sepertinya fakta politik bergabungnya Ikhwanul

Muslimin-Wahabi Timur Tengah dengan Amerika Serikat dalam memerangi Uni Sovyet di Afghanistan seperti diungkap Robert Dreyfus dalam Devil’s Game: How The United States Helped Unleash Fundamentalist Islam, tak menjadikan persepsi kaum modernis dan fundamentalis Islam di Indonesia untuk sadar bahwa politik tak selamanya berjalan lurus. Selalu ada paradoks. Karenanya, sebelum isu khayal zionisme menjadi konsumsi publik, kaum muslim harus menata dulu pola pikir dan mindsetnya tentang Israel dalam keberagamaan. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16

KORAN MADURA

SENIN 15 JULI 2013 NO. 0159 | TAHUN II

SENIN 15 JULI 2013 NO. 0159 | TAHUN II

Kalah, Moyes Tidak Kecewa BANGKOK - Pelatih Manchester United (MU) David Moyes tidak kecewa karena timnya kalah dari Singha All Stars di Bangkok, Sabtu (13/7) malam lalu. Mantan pelatih Everton itu tidak mempedulikan hasil pertandingan dalam tur pertamanya di kawasan Asia tersebut. Sebaliknya dia malah senang.

Pada laga itu, secara mengejutkan “Setan Merah” kalah dengan skor tipis 0-1. Meski demikian, Moyes yang menggantikan Sir Alex Ferguson di Old Trafford mulai musim panas ini mengaku senang dengan level kebugaran yang ditampilkan oleh sejumlah pemainnya. Ia juga menyebut pertandingan itu sebagai ujian nyata bagi ketahanan fisik pemain karena atmosfer tropis yang menguras tenaga.

“Ini adalah pertandingan pra-musim. Jika saya harus harus kalah di sejumlah pertandingan, saya senang kalah di pertandingan ini. Kami membuang beberapa kesempatan yang mungkin bisa memberikan kami sesuatu dari pertandingan. Tapi hal terpentingnya adalah kami memiliki beberapa pemain yang bermain sepanjang 90 menit,” ucapnya.

Pria Skotlandia itu menambahkan, “Pertandingan ini adalah latihan kebugaran yang benar-benar bagus. Setiap orang yang menyaksikan di stadion akan mengatakannya, karena Pertandingan ini adalah cuaca sangat panas. latihan kebugaran yang Secara keseluruhan benar-benar bagus. Setiap saya pikir kebugaran orang yang menyaksikan para pemain cukup di stadion akan bagus dan saya akan menganggapnya sebamengatakannya, karena gai hal positif.” cuaca sangat panas Laga di Rajamanggala Stadium, David Moyes Bangkok, Sabtu (13/7) Manajer MU malam WIB lalu itu adalah pertandingan perdana David Moyes sebagai manajer MU. Moyes menurunkan sebagian besar pemain utama pada laga itu. Dari 11 pemain di starting XI, hanya Adnan Januzaj yang merupakan pemain dari tim cadangan.

Meski demikian, MU gagal menjebol gawang Singha yang dikawal oleh Narit Taweekul di babak pertama. Hingga turun minum, skor 0-0 masih belum berubah.

Gawang MU justru jebol lima menit usai babak kedua dimulai. Terratep Winothai yang merupakan kapten tim Singha All Star sukses membobol gawang MU yang dikawal oleh Ben Amos.

Sejumlah peluang didapat MU lewat Danny Welbeck, Januzaj, dan juga pemain anyar mereka, Wilfried Zaha. Namun hingga laga usai tak ada gol lagi yang tercipta dan skor 1-0 untuk keunggulan Singha All Star tak berubah sampai wasit meniup peluit panjang.

Setelah dari Thailand, berikutnya MU akan terbang ke Australia dan akan bertanding melawan A-League All Stars di ANZ Stadium Sabtu mendatang. (aji)

SELEBRASI JUARA. Para pemain Prancis merayakan kemenangan atas Uruguay di laga final Piala Dunia U20. Prancis mengalahkan Uruguay lewat adu penalti pada laga yang dilangsungkan di Stadion Ali Sami Yen Arena, Istanbul, Turki (13/7)

Prancis Kampiun Piala Dunia U-20 ISTAMBUL - Tim Nasional (Timnas) Prancis U-20 akhirnya menjadi kampiun Piala Dunia U-20, setelah mengalahkan Uruguay pada laga final melalu adu tendangan penalti dengan skor 4-1.

Hingga babak ini usai pun, skor kedua tim pun masih maca mata. Untuk menentukan juara, maka dilakukan tos-tosan melalui tendangan penalti.

Dalam adu penalti, kiper Prancis, Alphonse Areola, menjadi pahlawan bagi timnya. Dia mementahkan tembakan dua algojo Uruguay, Emiliano Velazquez dan Giorgian De Arrascaeta.

Satu-satunya algojo Uruguay yang sukses menjalankan tugasnya adalah Lucas Olaza.

Sementara itu, empat penendang Prancis yaitu Paul Pogba, Jordan Veretout, Axel Ngando, dan Dimitri Foulquier sukses menjalankan tugasnya. Tembakan Foulquier menjadi penentu kemenangan Prancis dengan skor 4-1.

Bagi Prancis, ini adalah gelar pertama mereka di ajang Piala Dunia U-20. Sebelumnya, prestasi terbaik mereka adalah peringkat keempat pada tahun 2011.

Sementara pada laga

Pada laga yang berlangsung di Turk Telekom Arena, Istanbul, Sabtu (13/7) waktu setempat atau Minggu (14/7) dini hari WIB itu, kedua tim tidak menghasilkan gol di waktu selama babak pertama.

Sejumlah peluang yang didapat kedua tim gagal menghasilkan gol.

Memasuki babak kedua, kedua tim bermain ngotot untuk bisa mencetak gol. Tetapi hingga pluit panjang dibunyikan, gol yang dinanti-nanti kedua tim juga tak kunjung datang.

Kondisi ini memaksa kedua tim bermain pada babak tambahan waktu, 2x15 menit.

Ayu Fani Juarai Womens Circuit Seri II SOLO-Petenis tunggal putri Indonesia Ayu Fani Damayanti menjuarai turnamen tenis internasional “So Good Womens Circuit Seri II” di Lapangan Manahan Solo, Minggu.

Ayu Fani Damayanti yang menempati unggulan dua turnamen dalam turnamen tersebut berhasil mengalahkan pemain Jepang Yumi Miyazaki dengan dua set yakni 7-5 dan 6-2.

Ayu Fani yang menjurai seri II di Solo tersebut berhal menerima Piala Wali Kota Surakarta dan uang sebesar 1.568 dolar Amerika Serikat, sedangkan

pemain Jepang Yumi Miyazaki, 980 dolar AS. Pertandingan nomor tunggal final antara Ayu Fani Damayanti melawan Yumi Miyazaki yang disaksikan ratusan penonton tersebut berjalan imbang terutama pada set pertama. Karena, kedua finalis itu, mengeluarkan kemampuannya yang terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan.

Ayu Fani pada set pertama sempat unggul 3-0 atas pemain Jepang itu, tetapi dia bisa mengejar dari 4-2 hingga menyamakan kedudukan 5-5.

Bahkan, Ayu Fani pada saat kedudukan 5-4 yang tinggal mencari satu game untuk menyelesaikan set pertama terjadi deuce sebanyak lima kali kare-

na alotnya pemain lawan.

Namun, Ayu Fani yang memiliki pukulan yang sulit diterka lawan akhirnya mampu menyelesaikan set pertama dengan 7-5.

Ayu Fani memasuki set kedu kelihatan sudah menemukan permainannya, karena dia mulai mengambil game ke game sehingga unggul 4-1. Pemain Jepang Yumi Miyazki hanya menambah dua game set kedua itu, dan Ayu Fani juga sama untuk menyelesaikan dengan 6-2.

Menurut petenis Jepang Yumi Miyazaki, dirinya sudah berupaya untuk bermain bagus, tetapi sering melakukan kesalahan sendiri. Sehingga, permainannya banyak yang tidak mengahasilkan poin.

Selain itu, pemain Indonesia Ayu Fani Damayanti difinal juga bermain bagus, sedangkan dirinya kecapaian karena sudah dua pekan di Kota Solo mengikuti turnamen seri I dan II. “Saya kecapaian sudah dua pekan di Solo mengikluti turnamen, dan cuaca panas cukup menguras staminanya,” kata Yumi Miyazaki yang juga finalis seri I di Solo.

Menurut dia, dirinya sedikit mengetahui Kota Solo yang masyarakat sangat ramah selama kegiatan turnamen menyenangkan. Ayu Fani Damayanti mengatakan, dirinya senang bisa menjuarai turnamen seri II mengalahkan pemain Jepang yang juga finalis seri I. “Saya diuntungkan karena pada pertandingan sebelumnya di semifinal Yumi Miyazaki bermain lama sehingga dia tenaganya cukup terkuras, dan final sedikit kelelahan sehingga permainan menurun,” kata Ayu Fani.

Menurut dia, pada set pertama sempat nervus dan sering melakukan kesalahan servis, sehingga sempat dikejar lawan perolehan game.

Namun akhirnya mampu mengambil set pertama.

“Saya set kedua sudah menemukan permainannya sehingga pukulannya sering menyulitkan lawan, dan akhirnya menang dengan 6-2,” kata Ayu Fani.

Sementara Ayu Fani Damayanti yang menjadi juara pertama dan Yumi Miyzaki kedua pada turnamen seri II tersebut hadiah langsung diberikan oleh Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyanto yang hadir menyaksikan pertandingan internasional itu. (ant/bam/dar)

sesaat sebelumnya di tempat yang sama, wakil Afrika, Ghana merebut peringkat ketiga di Piala Dunia U-20 tahun ini, setelag “ The Black Satellites” melumat Irak dengan tiga gol tanpa balas.

Ghana membuka keunggulan mereka pada menit ke-35. Sundulan Joseph Attamah meneruskan tendangan sudut Moses Odjer menjebol gawang Irak yang dikawal oleh Mohammed Hameed.

Beberapa saat menjelang turun minum, Ghana mencetak gol keduanya. Kali ini, tembakan Ebenezer Assifuah ke tiang jauh memaksa Hameed bertekuk lutut.

Ghana menambah satu gol lagi di babak kedua, tepatnya menit ke-78. Memanfaatkan umpan terobosan Clifford Aboagye, Frank Acheampong mampu mencatatkan namanya di papan skor.

Bagi Assifuah, satu gol yang dicetaknya pada pertandingan ini membuat

dia merebut predikat top skorer. Dia kini menjadi pencetak gol terbanyak turnamen dengan enam gol.

Hingga pertandingan usai, kedudukan 3-0 untuk keunggulan Ghana tidak berubah dan berhak menempati posisi ketiga. (aji)

Orang Tua Angkat Balotelli Digugat Mantan Pacar

MILAN Hubungan Mario Balotelli dengan Raffaella Fico belum benar-benar berakhir, bahkan semakin panas. Bukan hubungan asmara, tapi sudah beralih ke masalah hukum. Kini Raffaella menuntut orangtua mantan kekasihnya yang dianggap menuduhnya mengeksploitasi Balotelli.

Striker Milan itu berpaca-

ran dengan Raffaella saat masih memperkuat klub Liga Utama Inggris, Manchester City. Dari hasil hubungan itu, Raffaella yang juga model pakaian dalam melahirkan seorang putri dan dia terus menuntut Balotelli mengakui serta bertanggung jawab terhadap putrinya yang diberi nama Pia. Karena tuntutan itu, orang tua angkat Balotelli,

Franco dan Silvia Balotelli, menyerang Raffaella. Kepada La Gazzetta dello Sport, mereka menuduh Raffaella mengeksploitasi anaknya dan menuduh anaknya dengan kalimat-kalimat negatif, hingga citra Balotelli menjadi buruk.

“Anak kami bukannya tak bertanggung jawab atau tak punya rasa hormat seperti yang kamu (Raffaella) gambarkan. Raffaella, semua yang membuatmu tertarik adalah wartawan dan fotografer.

Kamu tak pernah ragu dalam mengekspresikan setiap sentimenmu, mengaburkan kebenaran dan fiksi hanya karena ingin selalu terpampang di halaman depan (surat kabar),” ujar mereka.

Kalimat orangtua Balotelli lainnya adalah, “Kamu memiliki alasanmu untuk membuat popularitas di media, tapi kamu tak bisa menyeret siapa pun.”

Ini yang membuat Raffaella berang dan kemudian menuntut mereka. Kasus hukum ini bisa memaksa orangtua Balotelli mengeluarkan banyak uang. Namun, belum ditentukan kapan sidang tuntutan itu akan dilakukan.

Balotelli dan Raffaella mengakhiri hubungan romantisnya tahun lalu. Pada Desember 2012, Raffaella melahirkan Pia. Balotelli tak pernah menjenguk bayi itu.

Dia kini semakin mesra dengan pacar barunya, Fanny Neguesha. Bahkan, ia sudah memberikan cincin tunangan dari berlian seharga 100.000 pounds (sekitar Rp 1,5 miliar) kepada Fanny.(aji)