e Paper Koran Madura 15 Agustus 2013

1

KAMIS 15 AGUSTUS 2013 NO.0176 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

15 AGUSTUS 2013

g PAMANGGHI

Kesuksesan Oleh : Carrol Aji

J

ant/wahyu putro a/koz

KONPRESS. Juru Bicara KPK Johan Budi memberikan keterangan kepada wartawan terkait penangkapan Kepala Satuan Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini di Gedung KPK Jakarta, Rabu (14/8).

KPK menangkap mantan wamen ESDM Rudi Rubiandini bersama dua orang lainnya berinisial S dan A serta dua satpam dan seorang sopir dengan barang bukti uang sebanyak 700 ribu dolar AS, sebuah motor antik BMW bernopol B 3946 FT terkait dugaan suap oleh perusahaan minyak asing. Foto kiri: Rudi Rubiandini

KASUS SUAP SSK MIGAS

Motif Penyuapan Rudi Terus Ditelusuri JAKARTA- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan lembaganya tengah mendalami motif penyuapan kepada mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini.

“Yang dapat kami sampaikan adalah penyuapan ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan dari SKK Migas,” kata Bambang dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu.

Bambang belum dapat menjelaskan keberadaan warga negara asing dalam operasi tangkap tangan KPK terhadap Rudi dan dua tersangka lain karena tim penyidik masih melakukan pemeriksaan. “Yang jelas dituduh melakukan pemberian suap adalah S (Simon Tanjaya).

Pihak swasta bernama S itu posisinya sangat tinggi,” kata Bambang.

Ia menjelaskan tersangka penerima suap berinisial A yang sebenarnya berinisial D (Devi Ardi) bukan pekerja di perusahaan, melainkan pelatif golf.

KPK telah menetapkan status Rudi Rubiandini dan Devi Ardi sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Simon Tanjaya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Pelaku pemberi suap, Simon Tanjaya, dari perusahaan Kernel Oil diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau pasal 13 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara, Rudi Rubiandini dan pelaku swasta Devi Ardi sebagai penerima suap dituduh melanggar pasal 12 huruf a dan b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bambang mengatakan ketiga tersangka akan ditahan di rumah tahanan KPK di Gedung KPK Jakarta dan di rumah tahanan KPK di Guntur Jakarta. (ant/mam/beth)

ant/wahyu putro a/koz

SUAP KEPAL A SKK MIGAS. Wakil Pimpinan KPK Bambang Widjojanto (kanan) didampingi Juru Bicara KPK Johan Budi (kedua kanan) serta penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang dugaan suap terhadap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini di Gedung KPK Jakarta, Rabu (14/8). KPK menyita uang 690 ribu dolar AS, 127 dolar Singapura dan sebuah motor antik BMW dengan nopol B 3946 FT serta menetapkan Rudi Rubiandini dan terperiksa berinisial A dan S menjadi tersangka terkait dugaan suap oleh perusahaan trader minyak asing.

Kado Lebaran Ala KPK JAKARTA-Keberhasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan.

Pasalnya, jauh hari sebelumnya, lembaga antirasuah ini ternyata sudah menyiapkan kado kejutan berupa penangkapan tokoh besar dalam kasus korupsi, saat menjelang atau usai lebaran.

Kejutan tersebut meneruskan tradisi KPK dalam beberapa tahun terakhir yang kerap mengungkap kasus korupsi pada momentum Lebaran.

Jelang Lebaran tahun 2011, KPK mengungkap praktik suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans). KPK menangkap tiga orang dalam operasi tangkap tangan, dua diantaranya merupakan pejabat Kemnakertrans yakni, Dadong Irbarelawan dan I Nyoman Suisanaya. Sementara seorang lainnya adalah pengusaha Dharnawati.

Sedangkan pada Lebaran 2012, KPK mengungkap kasus simulator SIM dan menjerat mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo. Peristiwa tersebut menarik perhatian publik karena adanya tarik-menarik kewenangan antara KPK dan Polri dalam penanganan kasus itu.

Beberapa waktu lalu, KPK memang tengah mengincar sosok besar yang diduga terlibat suap. Namun para penyidik badan anti korupsi itu masih menunggu terjadinya transaksi sebelum meringkus yang bersangkutan. Dan benar adanya, pada Selasa (13/8), transaksi itupun benar-benar terjadi.

KPKpun berhasil mencokok Rudi Rubiandini dalam operasi tangkap tangan di rumahnya Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Proses penangkapan bermula dari laporan masyarakat bahwa akan terjadi serah terima uang suap. Lalu, KPK melakukan penelusuran dan pengintaian, serta penyadapan yang sudah dilakukan sebelum Lebaran. Akhirnya, setelah ditemukan waktu bukti dan moment yang tepat, penyidik KPK melakukan penangkapan.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi SP, KPK menangkap 6 orang di tempat terpisah. Rudi ditangkap sedang bertransaksi dengan pegawai swasta berinisial “A” (Ardi) di rumahnya pukul 22.30WIB, 13 Agustus 2013. Selain Rudi, KPK juga menangkap dua orang satpam

dan satu orang supir yang bekerja untuk Rudi.

Setelah memastikan ada transaksi, Tim Penyidik KPK lainnya turut bertindak cepat pula. Penyidik KPK kembali menangkap tangan seorang pegawai swasta berinisial “S” (Simon) di Apartemen Mediterania tower H sekitar pukul 24.00WIB, Jakarta.

Mereka kemudian digelandang oleh Penyidik KPK ke Gedung KPK. Rudi dan A tiba di Gedung KPK sekitar pukul 1.26WIB. Rudi yang mengenakan baju polo putih celana hitam, hanya mengumbar senyum dan sedikit berkomentar. “Tidak ada apa-apa, hanya silaturahmi saja,” kata Rudi sambil digelandang penyidik KPK lewat lobi Gedung KPK. Sementara itu, satu mobil lainnya

“Yang dibawa KPK, 3 orang atas nama RR, S dan A. Lalu ada 2 sekuriti dan 1 sopir. jadi jumlahnya 6 orang. Uang yang diamankan masih dalam penghitungan.

Jadi ketika dalam proses tangkap tangan awal ada uang dalam bentuk dollar sekitar US$400ribu, tapi ini masih ada pengembangan dan kemudian kita temukan lagi dalam bentuk dollar. Status dari pihak yang diamankan KPK adalah terperiksa sampai pukul 22.30WIB nanti,” ungkapnya.

Johan juga menegaskan KPK belum melakukan pengeledahan, yang dilakukan hanya memasang KPK line di tempat-tempat yang menjadi lokasi kejadian.

Diduga suap itu berasal dari perusahaan Kernell Oil. Berdasarkan informasi

masuk melalui garasi bawah Gedung KPK. Didampingn penyidik, pria berinisial “A” yang rambutnya setengah botak, berbadan tegak dan mengenakan jaket hitam terlihat linglung turun dari mobil untuk masuk gedung KPK. Dari mobil itu terlihat KPK membawa satu tas jinji berwarna hitam yang berisi uang ratusan ribu dolar Amerika, dan satu kardus mie instan berisi dokumen bukti-bukti. Satu penyidik pun mengendarai satu motor besar klasik bermerek “BMW” bernomor polisi B3946FT. Menurut Johan, barang bukti tas hitam dan motor besar dibawa dari rumah Rudi untuk diamankan oleh KPK.

dari Badan Pemeriksa Keuangan, BPK sedang mengaudit Kernell Oil. Kernell adalah perusahaan yang ada partisipasi di Kontraktor Production Sharing (PSC) waktu kepemimpinan R. Priyono sebagai Kepala BP. Migas. Kernell diduga melakukan markup penjualan LNG ke Thailand.

Keterlibatan Rudi, ternyata sudah dicium oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D saat membubarkan B.P Migas. Dalam status twitternya tertulis “@mohmahfudmd: Saat MK membubarkan BP Migas Wamen Rudi menyerang MK. Sy curiga pd-nya. Tp dia diangkat jd ktua SKK Migas. Benar sj, dia dtangkap KPK kmarin” (gam)

PILGUB JAWA TIMUR

Panwaslu: Jurkam Cagub-Cawagub Jangan Berkampanye Bernuansa Sara PAMEKASAN-Ketua Panitia Pengawas Pemilu Pamekasan, Madura, Zaini meminta para juru kampanye masing-masing pasangan calon gubernur Jawa Timur dan wakilnya tidak menyampaikan orasi politik bernuansa sara.

“Sebab, selain melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penyampaian kampanye yang bernuansa sara juga bisa memicu konflik di masyarakat,” kata Zaini, Rabu.

Oleh sebab itu, kata dia, pihak panwaslu perlu mengingatkan kepada masing-masing tim sukses pasangan calon, agar menghindari pernyataan-pernyataan yang berpotensi menimbulkan konflik.

Hal ini, karena yang sering menjadi pemicu terjadinya konflik pernyataan yang memancing emosi masyarakat atau merugikan kelompok tertentu.

Zaini meminta, agar para juru kampanye hendaknya lebih fokus kepada rencana program yang akan dilaksanakan para calon itu, apabila nantinya terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur.

“Kami sudah mengirim surat ke masing-masing tim sukses pasangan calon terkait persoalan itu dan Kamis (15/8) ini kami akan melakukan pertemuan, melakukan arahan kepada mereka,” kata Zaini menjelaskan.

Selain menyampaikan perin-

gatan tentang larangan berkampanye yang bernuansa Sara, Panwaslu juga meminta kepada tim sukses pasangan calon agar tidak menaruk alat peraga kampanye di tempat-tempat terlarang, mengingat, di Pamekasan tidak semua

titik bisa ditempati alat peraga kampanye.

Menurut Zaini, ketentuan zona bebas alat peraga kampanye itu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu, serta Perbup Nomor: 3 Tahun 2009 yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejumlah titik di Pamekasan yang dinyatakan sebagai zona terlarang untuk pemasangan alat peraga kampanye, antara lain di sekitar monumen Arek Lancor, dan di sepanjang jalan protokol

di dalam kota. Seperti Jalan Kabupaten, Jokotole, Jalan Pangeran Diponegoro dan di tempat ibadah dan lembaga pendidikan.

“Sementara yang terjadi saat ini, justru banyak alat peraga pasangan calon yang dipajang di zona-zona terlarang ini,” kata Zaini.

Selain itu, yang juga dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye ialah di tiang listrik dan tiang telepon, serta dipasang melintang di atas jalan jalan raya.

“Memaku alat peraga kampanye di pohon-pohon di pinggir jalan raya juga dilarang, karena bisa merusak pohon itu sendiri, sesuai dengan ketentuan itu,” ujar Zaini. (ant/ziz/beth)

Kolumnis tinggal di Jakarta

umat, 21 Juni 2013 siang silam di Central Park. Mal besar di kawasan Jakarta Barat. Sebuah acara digelar di tengah himpitan rak-rak buku, Toko Buku Gramedia. Peluncuran buku “Follow @MerryRiana” karya Debbie Widjaja terbitan Gramedia Pustaka Utama.

Baik tokoh yang ditulis dalam buku itu, Merry Riana, maupun sang penulis sendiri hadir. Suami Merry Riana, Alfa, juga datang. Tapi dia berdiri jauh di belakang begitu banyak orang yang ingin mendengar kata-kata motivasi sang motivator perempuan nomor satu di Asia itu, mengenakan kaus hitam bertuliskan “Follow @MerryRiana”.

Ini adalah buku keempat tentang Merry Riana, baik yang dia tulis sendiri maupun ditulis orang lain. Dan, pada setiap peluncuran buku, Merry Riana yang selalu tampil dengan balutan blus atau jas merah menyala itu menyemangati audiensnya. Khas motivator.

Dia menyuntikkan semangat dan dijawab dengan kata-kata kunci “Pasti Bisa” oleh audiensnya yang mayoritas anak-anak muda. “Saya memberi apresiasi terbesar kepada kalian semua yang sudah baca buku terakhir ini “Follow @ MerryRiana”,” ucapnya.

M e n u rut Merry Riana, dia tidak sekedar mencapai ke s u k s e s a n .

Tetapi keskesuksesan uksesan yang yang diraih diraih itu itu harus harus berberdampak dan dampak dan memberi makna m e m b e r i bagi orang lain makna bagi orang lain di sekitarnya.

Hanya dengan begitu menjadi kaya atau sukses tidak menjadi hampa. Sebab, kata dia, banyak orang sukses tapi mengalami kehampaan dalam hidupnya dan akhirnya bunuh diri.

Nah, untuk mencapai kesuksesan yang bermakna seperti itu, ada dua jalan yang harus ditempuh. Pertama, “the right direction” atau direksi yang benar.

Kedua, “the right strategy” atau strategi yang benar. Kedua hal ini harus berjalan bersamaan dan tidak hanya mengandalkan salah satunya. Tidak meniadakan satu sama lain. Komplementer.

Ada orang hanya memikirkan strategi untuk meraih kesuksesan. Karena itu dia mempelajari berbagai strategi untuk meraihnya. Tetapi jago dan pintar strategi pun kalau tidak disertai dengan “passion” yang benar maka kesuksesan yang dicapai akan menjadi hampa.

Maka strategi itu harus dijalankan dengan “direction” yang benar. “Secara materi kaya, tetapi mengalami kehampaan karena melewati proses direction yang salah,” katanya.

Perihal buku “Follow @MerryRiana”, Merry mengungkapkan bahwa buku ini berisi cerita seorang mahasiswa yang terperangkap oleh kisah suksesnya. Kisah-kisah itu disampaikan dengan cara bertutur seperti novel. Intinya tetap satu yaitu kisah sukses yang diraih dengan dua strategi tadi; “the right strategy” dan “the right direction”.

Debbie Widjaja sendiri mengungkapkan bahwa hidupnya berubah total ketika bertemu Merry Riana untuk pertama kalinya di tempat yang sama. Sejak itu dia tergila-gila dengan ibu cantik dua anak itu, mem-follow-nya di akun twitter dan melahirkan karya tulis.

Padahal sebelumnya dia tidak terlalu suka dengan para motivator. Menurut gadis cantik ini, mereka hanya pandai memainkan kata-kata indah yang memang membangkitkan motivasi seseorang. Tetapi miskin praktek. Bedanya dengan Merry Riana adalah berkata karena pengalaman hidup dan melakukan apa yang dia katakan itu. Itulah yang mengubah dia dan pada akhirnya melahirkan buah karya tangan ini. Nah, bagi yang mau membaca silahkan membeli di tokotoko buku. =

Mandi “Hir” kata Matrawi pada anaknya “Sana cepat kamu mandi” “Ah gak usah pak, ntar juga kotor lagi kok” jawab kahir.

Matrawi kesel, tapi tetap tak mengatakan apa pun.

Agak siang, Kahir tiba-tiba datang menghampirinya. “Pak saya mau makan” ujar Kahir “Ah, gak usah, ntar juga lapar lagi” jawab Matrawi puas.

Cak Munali

2

SUMENEP

KAMIS 15 AGUSTUS 2013 NO. 0177 | TAHUN II

PASCA DISEGEL

Pemkab Masih Godok Pembangunan Tajamara

Aparat sedang berbincang dengan warga di depan Tajamara yang disegel Pemkab Sumenep, kemarin (13/8) SUMENEP - Bupati Sumenep A Busyro Karim mengatakan, pembangunan Taman Jajanan Madura Adirasa (Tajamara) masih akan digodok. Sebab pembangunan tersebut, tidak hanya terfokus kepada orientasi pembangunan tajamara ke depan.

Akan tetapi, lebih kepada pembangunan yang sifatnya bersinergi dengan pengembangan kawasan dan kebutuhan masyarakat.

“Kalau pembangunan tajamara selanjutnya masih kami godog dari rapat ke rapat,” tuturnya, Rabu (14/8) usai memimpin rapat seluruh kepala SKPD di Graha Arya Wiraraja, Pemkab Sumenep.

Pihaknya masih memikirkan secara cermat kemungkinan yang menguntungkan bagi daerah Sumenep nantinya. Terutama bila lapangan terbang Trunojoyo sudah dikomersialkan, kemudian K3S migas nanti juga memiliki basecam di Sumenep.

Karena itu, sangat tidak mungkin apabila pembangunan itu hanya diorientasikan kepada tajamara.

Ketika disinggung dengan keberadaan investor untuk mewujudkan rencana pembangunan areal tajamara ke depan, menurutnya, investor yang bermaksud merealisasikan rencana pembangunan itu banyak. Sebab, pihaknya sangat terbuka untuk itu, terutama nanti apabila lapter Trunojoyo sudah di komersialkan. Bahkan bila pihaknya juga terjalin kesepakan dengan pihak K3S yang ingin menjadikan Sumenep langsung, tidak dari Banyuwangi dan Bali.

Sebab itu semuanya membutuhkan kematangan, dan pikiran yang jernih untuk membangun infrastruktur maupun sarana dari yang sudah ada sekarang. Pembangunan tejamara ke depan, diharapkan dapat menjadi kawasan yang dapat menampung kebutuhan masyarakat yang rotasi pergerakannya sudah cepat.

Sebelumnya, Taman Jajanan Madura Adiraasa (Tajamara) yang terletak di Jalan Trunojoyo ditutup, karena koperasi swadarma sebagai pengelola mengalihkan pengelolaannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemkab Sumenep, sebagai pemilik aset. (athink/mk)

Ibu itu Menyesal Lalu Bunuh Diri SUMENEP – Mutiah (33), warga Dusun Maor, Desa Jaba’an, Kecamatan Manding, mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun tikus, Rabu (14/8). Ibu satu anak yang selalu terlihat harmonis bersama suaminya, Musahna (40), nekat meminum racun yang tersimpan di kamarnya.

Keterangan yang berhasil dihimpun Koran Madura di lapangan, korban nekat menenguk racun lantaran diduga menyesal tidak mau mengikuti ajakan suaminya bersilaturahmi ke rumah kerabatnya.

Sebelumnya, korban memang sempat diajak bersilaturahmi ke rumah kerabatnya yang tinggal di kota. ”Mungkin korban merasa berdosa atau menyesal karena telah menolak ajakan suaminya untuk bersilaturahim.

Ya mungkin itu motifnya, karena tidak ada tanda-tanda adanya motif lain,” terang Sipul (30), tetangga korban.

Sebelum suaminya berangkat silaturahmi, korban sempat mengingatkan suaminya untuk berhati-hati di jalan. Namun selang sekitar satu jam suaminya berangkat, ibu korban sudah berteriak minta tolong karena putrinya pingsan di kamarnya.

Melihat kejadian tersebut, para tetangga memanggil mobil untuk membawa

korban ke puskesmas. Karena kondisi korban sudah parah dan peralatan tidak memadai, akhirnya korban diminta untuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh Anwar Sumenep. Tapi, korban menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Kepala Desa Jaba’an, Kecamatan Manding, Horri, belum berani memberikan penjelasan terkait motif yang menyebakan korban nekat bunuh diri. Menurutnya, dalam kesehariannya antara korban dengan anggota keluarganya terlihat biasa-biasa saja. ”Kami tidak dapat memastikan motif yang menyebabkan korban bunuh diri, karena setiap harinya saya melihat korban rukun bersama ang-

gota keluarganya,” terangnya.

Dan sebelum menghebuskan nafas terakhir, lanjutnya, korban tidak menunjukkan tanda akan melakukan perbuatan nekat hingga menyebabkan kematian. ”Saya hampir tidak percaya mendengar kabar Mutiah bunuh diri, karena dari perawakannya korban tidak mungkin melakukan aksi nekat seperti itu,” jelasnya.

Sementara Kapolres Sumenep, saat dimintai keterangan, mengaku baru mendengar jika ada korban bunuh diri di Kecamatan Manding. Pihaknya langsung menerjunkan anggotanya untuk mencari keterangan, tentang motif bunuh diri tersebut. ”Kami sudah menerjun-

kan anggota untuk melakukan lidik ke TKP, siapa tahu ada petunjuk yang mengarah pada tindak kekerasan, karena hingga saat ini informasinya masih simpang siur, tapi kalau korban memang murni bunuh diri, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa,” tandas Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko saat dihubungi Koran Madura, Rabu (14/8).

Korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit Moh Anwar Sumenep, sekitar pukul 3.00 dini hari, dan jasad korban baru dikebumikan sekitar pukul 7.00 pagi hari di pemakaman umum yang terletak di belakang rumahnya.

Sementara pihak keluarga belum bisa dimintai keterangan terkait kematian korban, karena masih dalam suasana duka. (edy/mk)

JELANG 17 AGUSTUS Pembeli memilih aksesoris dan bendera merah putih di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (14/8).

Menjelang peringatan HUT RI keberadaan penjual aksesoris dan bendera tersebut semakin mudah ditemui di berbagai kawasan di Jakarta

ALAT PERAGA PILGUB

Atribut Kampanye Cagub Dinilai Langgar Aturan SUMENEP Sejumlah atribut pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubenur Jawa Timur kini sudah mulai mewarnai di sepanjang jalan Kota Sumekar. Namun, dari sekian banyak atribut tersebut, seperti gambar, spanduk dan baliho yang di pajang, banyak melanggar aturan, karena ditempelkan di batang pohon dengan cara dipaku.

Seseuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan Usaha dan Tata Cara Pemasangan Media Luar, seperti spanduk, baliho, iklan maupun atribut pilgub dan pileg dilarang di tempel di pohon dengan cara dipaku.

Pantauan Koran Madura, Rabu (14/8), di sejumlah titik di Kota Sumenep, atribut kampanya cagub-cawagub menempel dengan cara dipaku, padahal pemasangan dengan cara di paku dalam perbub dilarang. Dan hingga saat ini penegak perda belum menertibkannya.

Pemandangan tersebut bisa dilihat di Jl. Agus Salim, Jalan Urip Sumoharjo, Hos Cokroaminoto, Jalan Asoka, Jl. A. Yani, Jl. Seludang, Jl. KH Wahid Hasyim dan sejumlah titik lainnya, atribut kampanye dipasang dengan menyalahi aturan.

Dalam peraturan bupati tersebut, wilayah yang harus bebas dari atribut kampanye itu mulai dari Jl. Sudirman hingga Pasar Anom. Kalau ke arah barat, yakini dari Jl. Diponegoro hingga Desa Pandian, kemudia ke arah utara, yaitu dari Jl. Kartini, dan kalau ke arah timur mulai dari perempatan sebelah timurnya rumah dinas Bupati.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengawas Pemilu Kabupaten Sumenep, Zamrud Khan, meminta kepada pihak yang bertanggung jawab untuk segera menertibkan benar-

benar telah melanggar aturan.

Menurut Zamrud, eksekutor penertiban atribut pilgub adalah Satpol PP. Pihaknya mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan Satpol PP agar atribut kampanye yang melanggar itu untuk segera ditertibkan.

“Kami akan segera melakukan koordinasi dengan Satpol PP,” ucapnya, Rabu (14/8) Selain itu, Zamrud Khan juga berharap kepada para pendukung dan tim dari masing-masing calon untuk segera menertibkan atribut yang dipasang di batang pohon dengan cara dipaku. Karena, menurut Zamrud, selain melanggar aturan, itu juga dapat merusak pemandangan yang tertib, indah dan bersih.

“Panwaslu berharap agar para pendukung dari tim masing-masing calon untuk mematuhi aturan. Dan tidak lagimemasnga gambar atau Baliho itu di paku di pohonpohon,” harapnya.

Secara terpisah, Abd Madjid, Kepala Satpol PP Kabupaten Sumenep, saat dihubungi mengatakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para tim atau pendukung dari pasalon cagubcawagub yang bersangkutan untuk tidak memasang dengan cara dipaku, namun nampaknya, mereka mengindahkan himbauan. ”Daerah itu memang di laur area yang dilarang, namun karena menggunakan paku tidak boleh,” Kata Kepala Satpol PP Sumenep itu.

Tetapi menurut Abd. Majid, pihaknya terpaksa akan melakukan tindakan jika dalam waktu dekat tim atau pendukung pemasang atribut itu tidak menertibkan atau mencopotnya, maka terpaksa akan ditertibkan sendiri oleh Satpol PP. (sym/mk)

CUACA

Tinggi Gelombang Laut Mencapai 2,5 Meter SUMENEP - Kepala BMKG Joko Sulistiyo mengatakan gelombang laut di perairan Sumenep berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Bahkan untuk perairan Kangean dan Masalembu antara 0,8 hingga 2,5 meter. Sedangkan kecepatan angin bergerak antara 5- 45 knot per jam.

“Kalau keadaan cuaca seperti itu, khususnya perahu kecil dan kapal yang tertbuat dengan bahan jenis fiber, bagi saya tetap tidak aman,” paparnya, Rabu (14/8).

Dia mengimbau, pelayaran kapal yang terbuat dari fiber dan perahu kecil

sebaiknya untuk tidak memaksakan diri berangkat.

Karena untuk rute seperti pelabuhan Jangkar ke Pulau Raas yang perairannya berkontak langsung dengan perairan selat jawa angin maupun gelombangnya sangat ekstrem.

Sementara itu, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara, Chairani Argoto, mengatakan, pelayaran KM Kartika yang sejatinya hari ini melakukan pelayaran ke Pulau Raas, setelah bertolak dari Pelabuhan Jangkar dan Sapudi terpaksa absen karena cuaca buruk. Namun, kapal ini masih berlayar untuk rute

pelayaran Kalianget-Banyuwangi, dengan penumpang 88 orang dan roda empat 1.

“Kalau untuk KM Kartika, berangkat tadi jam 8:00 dari dermaga 1, tapi hanya rute Kalianget-Banyuwangi.

Untuk pelayaran JangkarRaas, tidak,” tuturnya.

Sedangkan, KM Sabuk Nusantara yang mengangkut 285 penumpang dengan tujuan Kangean-Sapeken, mengangkut roda dua sebanyak 27 buah, pada jam yang sama juga berangkat dari dermaga 3.

Kemudian KM Sukaria akhirnya juga berangkat pada pukul 10.00 dengan

rute pelayaran KaliangetMasalembu, dengan jumlah penumpang 135 orang, dan sepeda motor 3 buah.

“Untuk kapal KM Dharma Bakti Sumekar dan Ekspres, lalu KM Nitha Mas tidak berangkat, khawtirkan karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat,” terangnya.

Warga kepulauan Masalembu, Mohammad Rafik, mengatakan, meskipun perjalanan menghabiskan 12 jam ke kampung halamannya, tapi ia tidak bakal mengurungkan niatnya untuk melepaskan rindu kepada keluarganya. Dia tidak bisa mudik sebelum Lebaran, ka-

rena pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan.

Selain itu, dia juga memilih waktu sebelum Lebaran ketupat besok, berharap bisa merayakan makanan kesukaannya waktu kecil bersama keluarganya di Masalembu.

Sayangnya, terbatasnya transporatsi laut yang ada dirinya tidak dapat memilih jasa angkutan pelayaran yang cepat, seperti express untuk pulang kampung karena kondisi cuaca yang buruk. “Express tidak berangkat, Mas. Saya nyerah, sudah ikut mana saja.

Kapal Suka Ria juga boleh,” tukasnya. (athink/mk)

MENJELANG PILGUB JATIM

KPU Pamekasan Pinjam Bilik Suara ke Sumenep

Petugas KPU Pamekasan sedang memindahkan bilik suara dari kantor penyimpanan bilik suara KPU Sumenep untuk dibawa ke KPU Pamekasan, Rabu (14/8)

SUMENEP – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan meminjam seribu bilik suara ke KPU Kabupaten Sumenep, Rabu (14/8).

Peminjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan bilik suara di Kota Gerbang Salam yang diduga banyak yang hilang.

Komisionel KPU Sumenep Moh. Ilyas mengatakan, petugas KPU Kabupaten Pamekasan beberapa hari lalu telah mengajukan permohonan peminjaman bilik suara secara tertulis kepada KPU Sumenep. ”Memang benar, KPU Sumenep telah meminjamkan 1.000 bilik untuk KPU Pamekasan,” ka-

tanya, Rabu (14/8).

Peminjaman bilik suara itu karena di daerah tersebut kekurangan bilik suara ”Kan bilik itu pada pemilu legslatif memakai 4 bilik Sedangkan pada pilgub mendatang hanya memakai 2 bilik suara saja. Ketimbang nganggur saja, lebih baik dipinjamkan,” tambahnya sembiri tersenyum kepada wartawan.

Menurutnya, peminjaman bilik suara itu tidak hanya dilakukan saat ini. KPU Sumenep telah berkali-kali meminjamkan ratusan bilik suara terhadap KPU Pamekasan. ”Ini sudah kedua kalinya KPU Sumenep meminjamkan bilik suara,” ungkapnya. (edy/mk)

SUMENEP

3

KAMIS 15 AGUSTUS 2013 NO. 0177 | TAHUN II

Ada Dugaan Pemotongan Insentif Pantarlih-P2DP SUMENEP - Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP) mengeluhkan tidak utuhnya honor yang diterima. Dugaan penyunatan itu terjadi di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan. Honor pendata pemilih tingkat desa diduga disunat oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS).

RUSAK. Seorang petugas sedang menunjukkan surat suara yang rusak, Rabu (14/8). KPU Sumenep menerima surat suara sebanyak 883.444 lembar, dengan jumlah surat suara cadangan sebanyak 22.086 atau dengan 2,5 persen.

PERSIAPAN PILGUB

KPU Temukan Surat Suara Cacat SUMENEP – Ketua KPU Kabupaten Sumenep Thaha Samadi mengatakan, KPU sudah menerima surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang akan digelar 29 Agustus nanti. Surat suara yang tiba Rabu (14/8), saat ini dalam tahap sortir sebelum didistribusikan.

“Sortir tersebut kami lakukan untuk memastikan tentang keutuhan surat suara.

Sehingga nantinya, akan diketahui apakah ada yang rusak, kurang atau cacat produksi.

Kami lakukan pengecekan terhadap 800 ribuan surat suara yang kami terima,” katanya, Rabu (14/8).

KPU Sumenep menerima surat suara sebanyak 883.444 lembar, dengan jumlah surat suara cadangan sebanyak 22.086 atau dengan 2,5

persen. Dari hasil sortir sementara, KPU menemukan beberapa suarat suara yang mengalami kerusakan, seperti ada surat surat yang sobek dan tulisan-tulisan di surat suara. “Termasuk surat suara yang jumlah perbendel itu 35 juga banyak yang kurang.

Bahkan dalam satu dus ada yang kurang 50 sampai 100 surat suara. Tetapi semuanya sudah kami amankan temuan-temuan itu,” jelasnya kepada wartawan.

KPU akan membuat berita acara dari kegiatan perharinya, kemudian pihaknya kumpulkan selama lima hari ke depan, dan akan dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk meminta gantinya terhadap surat suara yang rusak tersebut.

Sementara Polres Kabu-

paten Sumenep dalam melakukan pengawasan terhadap semua logistik pilgub, terutama surat suara, telah menurunkan beberapa personel ke lapangan. Ada 6 personel di Kantor KPU Jl Asta Tinggi selama proses tahapan sortir, hingga bisa dipastikan semua logistik tersebut dalam keadaaan baik dan utuh.

AKBP Marjoko, Kapolres Sumenep, mengatakan, pengawasatn tersebut untuk memastikan bahwa logistik pilgub dalam keadaan baik dan utuh. “Dan saya sudah tempatkan beberapa personel di sini untuk terus siap siaga dan selalu standby selama 24 jam untuk menjaga dan mengawal logistik pemilu agar terhindar dari bahaya kebakaran atau kehilangan,” katanya. (sym/mk)

Informasinya, pantarlih dan P2DP di Desa Pragaan Daya, masing-masing mendapatkan honor Rp 500 ribu selama dua bulan. Padahal seharusnya mendapatkan honor Rp 800 ribu. Dengan begitu, dana yang dipangkas sekitar Rp 300 ribu per orang. Sedangkan jumlah pantarlih 23 orang dari 23 TPS (tempat pemungutan suara).

Muh, Sadili, anggota Pantarlih Dusun Batu Jaran, Desa Pragaan Daya, men-

gaku kecewa dengan tindakan yang dilakukan oknum PPS itu. ”Pemotongan ini tanpa ada konfirmasi apapun. Langsung kami dikasih honor yang sudah dipotong Rp 300 ribu itu,” katanya, Rabu (14/8).

Dia mengungkapkan, pihaknya sudah berupaya menagih, namun malah dicuekkan. Pihaknya akan melaporkan masalah tersebut ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). ”Kami sudah ada pernyat-

aan, termasuk dari yang lain.

Nanti akan kami serahkan kepada PPK. Sehingga, ada penyelesaian,” ujarnya.

Yang lebih parah, katanya, untuk P2DP ternyata ada yang tidak dibayar. Itu terjadi kepada salah satu anggota P2DP yang merangkap dua TPS. ”Hanya dibayar satu TPS, sedangkan yang di TPS yang satunya ini tidak ada. Jadi, ini sudah meresahkan. Mengambil keringat orang lain,” tuturnya.

Pihaknya meminta pihak terkait termasuk KPU untuk menindaklanjuti masalah itu. Apabila tidak ada penyelesaian bisa jadi pihaknya akan melaporkan ke penegak hukum. ”Memang jumlah tidak terlalu besar. Tapi, ini tetap bagian dari korupsi, mengambil hak orang lain,” tukasnya.

Ketua PPK Kecamatan Pragaan Mura’ie mengaku mendengar adanya pemotongan honor tersebut.

Namun, sampai detik ini pihaknya belum mendapatkan laporan secara tertulis, baik dari pantarlih maupun dari P2DP. ”Kami belum mendengar. Tapi, itu masalah internal, bisa diselesaikan di bawah dulu,” ujarnya.

Sementara itu, anggota KPU Sumenep Moh. Ilyas mengaku belum mendengar adanya pemotongan dimaksud. Kendati demikian, pihaknya memastikan akan menindaklanjuti dugaan pemotongan tersebut. ”Pasti akan kami tindaklanjuti. Pertama kami akan melakukan pemanggilan kepada PPK. Itu yang akan kami lakukan,” ungkapnya. (yat)

PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

Pemerintah Masih Setengah Hati SUMENEP-Wakil Rektor Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika) GulukGuluk Moh. Husnan A. Nafi’ menilai, angka buta aksara tak kunjung turun di Kabupaten Sumenep lantaran pemerintah masih setengah hati dalam memberantas buta aksara.

“Buktinya, hingga hari ini posisi Sumenep dalam hal buta aksara masih berada pada posisi awal, nomor 3 se-Indonesia dan nomor 2 se-Jatim.

Ini bukan prestasi membanggakan, tetapi malah memalukan dan memilukan,” katanya, Rabu (14/8).

Seharusnya, menurut Husnan, pemerintah harus membuat langka taktis berupa program jitu untuk memberantas buta aksara. “Agar program yang selama ini berjalan, seperti KF hanya monoton, kurang greget, sehingga setiap tahun pemberantasan buta aksara hanya berapa persen saja,” imbuhnya.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep M. Kamalil Ersyad mengatakan, dinas pendidikan belum memiliki data mandiri terkait dengan jum-

lah buta aksara di Kabupaten Sumenep. “Sehingga program berupa keaksaraan fungsional atau KF tidak berjalan efektif dan efisien. Seharusnya, disdik itu punya data sendiri, tidak membebek kepada BPS. Karena data dari BPS juga belum meyakinkan,” katanya.

Akibat tidak punya data mandiri, kata Ersyad, disdik tidak punya target dalam pemberantasan buta aksara.

“Akibatnya, setiap tahun program pemberantasan buta aksara hanya berjalan monoton, karena hanya terpaku pada data yang ada,” lanjutnya.

Ersyad menganalogikan seperti bantuan-bantuan kepada orang miskin. “Karena datanya tidak valid, dan berdasarkan pada data statistik, maka salah sasaran. Sama juga dengan ini, jika Disdik tidak memiliki data mandiri, maka benar jika target pemberantasan buta aksara tidak jelas,” jelasnaya.

Ketika ditanya apakah anggaran tersebut mubazir, Ersyad tidak langsung mengklaim itu buang-buang anggaran.

“Tetapi jika datanya tidak jelas, target dan tujuannya juga

tidak jelas, maka jangan salah jika orang menilai buangbuang angggaran, karena rasionalisanya kan monoton, juga disebabkan Dijelaskan menurun, bukan malah tambah meningkat,” pungkasnya.

Sedangkan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep menilai, program buta aksara itu bukan hanya buang-buang anggaran, tetapi jadi banjakan. “Karena masak selam beberapa tahun sejak Sumenep dinobatkan sebagai kabupaten yang lemah melek huruf hingga posisinya masih nomor 3 se-Indondesia belum ada peningkatan. Malah saya curiga, data itu manipulatif,” terang Satnawi, Ketua Umum PMII Cabang Sumenep.

Buktinya, menurut Satnawi, dari hasil pengamatan PMII, bahwa di beberapa daerah ternyata KF hanya menjadi proyek oknum tertentu.

“Sebab dengan anggaran yang banyak, ada banyak orang berinisiatif membentuk kelompok sejenis taman baca. Tetapi itu semua, hanya formalitas saja, karena ujung-ujungnya uang,” tambahnya. (sym/mk)

SORTIR. Sejumlah pekerja tampak sedang melakukan sortir surat suara di ruang media center KPU Sumenep, Rabu (14/8)

TRADISI KETUPAT. Sejumlah pedagang bungkus ketupat menunggui pembeli di Pasar, Rabu (14/8). Menjelang perayaan Tradisi Lebaran Ketupat yang dilaksanakan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri, permintaan bungkus ketupat kembali meningkat.

DUGAAN KORUPSI

Disdik Menganggap OSN Swakelola SUMENEP – Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menganggap kegiatan pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) bersifat swakelola, sehingga disdik tidak melakukan tender, melainkan melibatkan pihak ketiga.

Program pembinaan OSN senilai Rp 401 juta diduga menyimpang. Sebab, dalam pelaksanaanya ternyata tidak ditenderkan melainkan penunjukan langsung. Padahal, dalam Perpres Nomor70/2012 tentang Pengadaan Barangdan Jasa, Sayangnya, disdik malah menyatkan menggunakan Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan swakelola.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan OSN Moh. Iksan menjelaskan,

kegiatan itu mengacu kepada Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, di mana kegiatan itu bisa diswakelolakan. Sedangkan melibatkan pihak ketiga bagian dari pertanggungjawaban ke publik. ”Ini swakelola dinas.

Dalam pelaksanaannya kita menggunakan lembaga pelaksana sebagai pertanggungjawaban dan transparansi publik,” katanya, Rabu (14/8).

Ketua LP Ma’arif ini mengungkapkan, dalam melibatkan pihak ketiga tidak ada deal atau kongkalikong. Sebab, lembaga yang ditunjuk memang sudah profesional. ”Izin penyelengaraannya lengkap. Jadi, pelibatan lembaga lain itu memang sudah layak. Jadi, kami pastikan tidak ada per-

mainan,” ujarnya.

Dia menuturkan, apabila memang ada bagi-bagi uang dalam proyek, pihaknya meminta untuk menunjuk orangnya. Sebab, anggaran itu langsung ditransfer ke rekening penerima. ”Semuanya sudah menjadi tanggungjawab pelaksana. Kalau ada bagi-bagi uang ke oknum kan pelaksana yang tahu. Silakan disebutkan,” tuturnya.

Disinggung soal mamin (makan minum) yang tidak dipihakketigakan, Iksan menganggap sudah tanggungjawab penyelenggara. ”Semuanya, termasuk catering, pemateri dan suksesnya kegitan sudah bukan dinas, tapi kegiatan. Ini kayaknya yang tidak dipahami,” ujarnya dengan nada serius.

Sementara Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten

Sumenep (DPKS) Moh. Suhaidi mengaku tetap akan melakukan penelusuran.

Termasuk, melakukan pengkajian terkait kegiatan tersebut. ”Masalah ini mencuat kemungkinan besar ada yang janggal. Makanya, akan kaji secara mendalam.

Supaya anggaran tepat sasaran tidak hanya mempertebal kantong oknum disdik,” tuturnya.

Dia menuturkan, hasil kajian terkait penelusuaran yang dilakukan pihaknya dipastikan akan dibuat rekomendasi.

Rekomendasi itu akan diserahkan langsung kepada bupati. ”Artinya, kami tidak akan bekerja setengah. Ini uang rakyat, jangan sampai ada yang menggarong. Ini sudah mejadi agenda DPKS,” ungkapnya. (yat)

4

PAMEKASAN

KAMIS 15 AGUSTUS 2013 NO.0177| TAHUN II

PEMBANGUNAN

Pemkab Berencana Bangun Kantor Baru PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menyatakan mendukung rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat yang akan membangun kantor baru. Rencana tersebut dinilai layak karena kondisi kantor Pemkab saat ini dinilai kurang memadai.

Dalam pemikiran Suli, jika akan dibangun kantor baru, sekalian dipilih lokasi di daerah pinggiran kota. Hal tersebut dimaksudkan untuk pengembangan kawasan kota dan memperluas kawasan terpadu di Pamekasan.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris mengatakan kebutuhan akan kantor baru itu sudah sangat mendesak, karena komplek perkantoran yang ada di Jalan Jokotole kondisi bangunannya sudah sangat tua dan sering mengalami kebanjiran.

Selain itu, menurut dia, kompleks perkantoran milik Pemkab masih belum menyatu karena ada di dua lokasi, yakni Jalan Jokotole (Pemkab timur) dan di Jalan Kabupaten (Pemkab barat), sehingga kurang efektif. “Sementara yang di kantor barat, juga sudah kurang memadai dan terlalu sesak untuk membangun suasana kerja yang nyaman,” katanya.

Dalam pemikiran Suli, jika akan dibangun kantor baru, sekalian dipilih lokasi di daerah pinggiran kota.

Hal tersebut dimaksudkan untuk pengembangan kawasan kota dan memperluas kawasan terpadu di Pamekasan.

“Kalau masalah anggaran, saya kira tidak ada masalah, karena tidak bisa diselesaikan dalam satu kali tahun anggaran dan perlu adanya dana cadangan di setiap tahunnya yang disisihkan untuk pembangunan kantor itu,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan Achmad Syafi’i menyampaikan keinginan membangun kantor baru, setelah mendapat keluhan dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkantor di Jalan Jokotole saat melakukan inspeksi beberapa hari lalu.

Di antara keluhan yang disampaikan kondisi komplek perkantoran yang sudah tidak memadai dan terkesan seperti bekas rumah sakit.

Apalagi jika turun hujan, kompleks tersebut selalu tergenang air karena posisi halamannya yang lebih rendah dari jalan raya.

Bupati mengatakan sebenarnya Pemkab sedang berencana membangun kantor baru, apalagi setelah mengetahui langsung kondisi yang ada di kompleks perkantoran tersebut. Sebagian temboknya sedah mulai keropos, sementara kondisi ruangannya semakin sempit karena banyaknya tumpukan dokumen.

Bahkan, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ada berangkas berisi dokumen kependudukan yang dibiarkan ada di luar ruangan karena tidak muat.

“Melihat kondisi ini perlu rencana besar oleh Pemkab Pamekasan untuk membangun kantor baru agar kondisi bekerja pegawai bisa lebih kondusif,” kata Syafii, beberapa hari lalu. (CR-1/ muj/rah)

SEKRETARIS DAERAH

Komisi A Menilai Penentuan Sekda Lamban

PAMEKASAN - Komisi A DPRD Pamekasan memininta Bupati Achmad Syafii mendesak Gubernur Jawa Timur segera menentukan Sekretaris Daerah (Sekda) setempat. Karena usulan nama calon Sekda sudah dikirim ke gubernur sajak hampir empat bulan yang lalu dan belum ada keputusan.

Ia menilai penentuan pejabat yang akan menduduki posisi strategis dalam pemerintahan di Pamekasan itu sangat lamban dan sangat mengganggu jalannya birokrasi.

Ia menilai penentuan pejabat yang akan menduduki posisi strategis dalam pemerintahan di Pamekasan itu sangat lamban dan sangat mengganggu jalannya birokrasi.

Menurut Ketua Komisi A, Suli Faris, kondisi ini sudah melampaui batas waktu normal, sehingga dapat dikatakan Bupati lamban menunjuk Sekda dalam kabinetnya. Karenanya, ia tidak menyalahkan jika ada dugaan permainan dalam penentuan itu.

Suli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no 16 tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta pejabat sturktural eselon ll di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dijelaskan jika maksi-

mal waktu pengusulan calon Sekretaris Kabupaten/Kota ke Gubernur itu satu bulan.

Jika dalam satu bulan tidak ada jawaban dari Gubernur, berarti usulan itu diterima. Jika demikian, sudah sah dan menjadi kewenangan serta dan menjadi hak prerogatif Bupati untuk menunjuk seorang Sekda.

Menurutnya, Permendagri 16 tahun 2003 tersebut, sudah diganti dengan Permendagri 5 tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota serta pejabat eselon ll di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada Permendagri baru itu dijelaskan Sekda Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Menurut saya sepanjang itu terkait dengan prosedur, tahapan dan tenggang waktu pengusulan calon sekda, boleh mengacu pada Permendagri no 16 th 2003, karena dalam Permendagri no 5 tahun 2005 itu tidak diatur, “ kata Suli.

Karenanya, ia menilai sudah waktunya Bupati Pamekasan berinisiatif menentukan Sekda karena batas waktu seperti yang diatur sudah terlewati.

Beberapa bulan lalu, Pemkab Pamekasan sudah mengusulkan tiga orang pejabat yang akan diposisikan sebagai Sekda definitif. Karena sampai saat ini, posisi tersebut masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang dijabat oleh Herman Kusnadi.

Tiga kandidat itu adalah Herman Kusnadi (kini menjabat Plt Sekda), Alwi Baeg (Kepala Inspektorat), dan Al Walid (staf ahli Bupati bidang hukum dan politik). (CR-1/muj/rah)

SIMULASI PENGAMANAN PIDATO KENEGARAAN. Personel Paspamres melakukan simulasi pengamanan presiden menjelang pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/8). Pidato kenegaraan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dilaksanakan pada Jumat (16/8) dalam rangka HUT Ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI.

Pembakaran Atribut Berlanjut PAMEKASAN - Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernu (Cagub) dan Wakil Gubernur (Cawagub) Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa) Kabupaten Pamekasan, Abdul Mukit menyatakan sangat menyesalkan tindakan pembakaran atribut kampaye pasangan seperti beredar di media jejaring sosial.

Gambar pembakaran atribut pasangan nomor urut 1 itu juga dikirimkan kepada salah satu anggota tim pemenangan pasangan tersebut melalui pesan singkat ponsel dengan nomor pengirim yang dirahasiakan. Sayangnya lokasi pembakaran itu tidak jelas, apakah terjadi di Madura atau di daerah lain.

“Kami masih melakukan penelusuran terhadap kebenaran gambar yang sudah meresahkan pendukung pasangan kami,” katanya.

Jika memang kasus tersebut benar adanya, ia meminta Panitia Pengawas (Panwas) Pemilukada segera melakukan

ing-masing

pasangan calon

tentang adanya pengrusakan

tindakan, karena jika dibiarkan akan menyulut kemarahan pendukungnya.

Tim pemenangan Karsa di Pamekasan juga sudah membuat sayembara, bagi masyarakat yang menemukan pembakar atribut tersebut akan diberi hadiah Rp 5 juta. Selain itu, mereka akan malaporkan kasus itu ke Panwas dan Polres setempat.

Sementara itu, hingga hari ketiga masa kampaye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, Panwaslu Kabupaten Pamekasan belum menerima laporan baik dari Panwas Kecamatan, masyarakat maupun dari Tim Pemenangan mas-

alat peraga kampaye. Meskipun di wilayah itu telah beredar gambar pembakaran salah satu alat peraga kampaye berupa spanduk pasangan Karsa. Gambar tersebut beredar melalui jaringan blackberry messenger (BBM/pesan blackberry).

Divisi pengawasan Panwaslu Pamekasan, Akhmad Khusaifi mengatakan lembaganya sudah menyiapkan ruang bagi masyarakat dan masing-masing pasangan calon, yang mau melaporkan adanya pelanggaran dalam proses Pilgub Jawa Timur.

Jika ada yang menemukan atau mengetahui kasus tersebut, dipersilakan melaporkan kepada Panwaslu dengan melampirkan bukti-bukti yang kuat. “Kami tidak bisa menindaklanjuti segala laporan yang masuk, kalau tidak ada buktibukti yang kuat. Apalagi gambar kasus tersebut hanya beredar di ponsel,” kata Khusaifi. (awa/rah)

TAHAPAN PEMILUKADA

Ribuan Bilik Suara Pinjaman Tiba di KPU PAMEKASAN - Sebanyak seribu bilik suara yang dipinjam Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan ke KPU Sumenep, Rabu (14/8), tiba di gudang penyimpanan logistik pemilu. Bilik suara itu dipinjam selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur menggantikan bilik suara KPU Pemekasan yang hilang karena dicuri.

Jumlah bilik suara yang dipinjam itu berkurang dari rencana sebelumnya. Karena disesuaikan dengan jumlah kebutuhan, dikurangi bilik suara yang masih dimiliki KPU Pamekasan.

Anggota Divisi Logistik KPU Pamekasan, Nuzulul Qurnain mengatakan kekurangannya bilik suara untuk Pilgub Jatim sebanyak 977 buah untuk 1.635 TPS. Karena masing-masing TPS akan dipasang dua buah bilik suara.

Sementara, untuk Pemilu Legislatif kekurangan bilik suara sebanyak 4.805 untuk sebanyak 1.775 TPS, karena masing-masing TPS

akan dipasang 4 buah bilik suara.

Ribuan bilik suara tersebut langsung disimpan di gudang penyimpanan logistik KPU Pamekasan dan tidak dicampur dengan bilik suara milik KPU yang masih tersisa.

Hal itu dimaksukan untuk memudahkan proses verifikasi dan pengembaliannya setelah selesai digunakan.

Nuzulul tidak menjelaskan sampai kapan logistik pemilu yang dipinjam itu akan dikembalikan.

“Untuk sementara, kami meminjam bilik suara itu untuk Pilgub Jatim. Sedangkan untuk Pemilu Legislatif akan direncanakan nanti setelah tahapannya dimulai,” katanya.

Direncanakan logistik pemilu pinjaman itu akan dikirimkan ke tiga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yakni PPK Pademawu, Galis, dan Kota.

“Kami jadwalkan pengiriman itu pada tanggal 26 Agustus atau H-3 pemungutan suara,” kata Nuzulul Qurnain. (awa/rah).

PAMEKASAN CAGUB-CAWAGUB

Bangsa Kampanye Pertama di Madura PAMEKASAN - Pasangan calon gubernur Jatim Bambang DH dan Wakilnya Said Abdullah (Bangsa) mendapat kesempatan pertama berkampanye di Kabupaten, Pamekasan, Madura, dibanding tiga pasangan cagub/ cawagub lainnya.

“Sesuai dengan pemberitahuan yang kami terima, pasangan cagub ‘Bangsa’ ini akan menggelar kampanye, Kamis (15/8) di lapangan eks stasiun PJKA di Jalan Trunojoyo, Pamekasan,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan Divisi Kampanye Agus Kasianto, Rabu siang.

Agus menjelaskan pasangan ini akan menggelar kampanye terbuka di lapangan itu dengan jumlah warga sekitar 2.000 orang. Pihak KPU juga telah menyampaikan rencana kampanye “Bangsa” tersebut ke institusi terkait, seperti Polres dan Panwaslu Pamekasan.

“Kalau pasangan lain belum ada informasi. Toh kalaupun ada jadwal pemberitahuan bersifat zona bukan per kabupaten. Istilahnya zona 1, yakni meliputi empat kabupaten yang ada di Madura ini,” katanya.

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bangsa ini merupakan satu dari empat pasangan calon yang akan bersaing memperebutkan dukungan warga pada pemilukada Jatim yang akan digelar pada 29 Agustus 2013.

Tiga pasangan lainnya masing-masing pasangan cagub/cawagub SoekarwoSyaifullah Yusuf (Karsa) dengan nomor urut 1, pasangan Eggi Sudjana-M Sihat dengan nomor 2, dan pasangan Khofifah Indah Parawansa-Herman Sumawiredja (Berkah) dengan nomor urut 4. Sedangkan cagub/cawagub Bangsa adalah nomor urut 3.

Pasangan ini mencanangkan enam program

5

KAMIS 15 AGUSTUS 2013 NO.0177| TAHUN II

prioritas apabila nanntinya dipercaya masyarakat Jawa Timur menjadi pemimpim.

Keenam program perioritas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu meliputi Pendidikan berkualitas, kesehatan yang profesional, desa sejahtera, petani sejahtera, nelayan sejahtera, dan program rumah layak huni.

Dari enam program itu semuanya menggunakan simbol “Jempol”, yakni simbol dari pasangan cagub/ cawagub Bambang-Said.

Untuk program pendidikan berkualitas, pasangan calon ini membidik program wajib belajar 12 gratis dengan memberikan bantuan khusus kepada siswa kurang mampu dan mahasiswa yang kurang mampu yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Pada bidang kesehatan, program prioritas “Bangsa” berupa peningkatan pelayanan kesehatan yang profesional dan gratis bagi masyarakat maskin, termasuk membebaskan semua biaya rawat inap di puskesmas.

Bidang perdesaan, pasangan “Bangsa” mencanangkan program “Semar” (satu desa setengah miliar) per tahun, berupa dana bantuan pembangunan desa.

Sementara pada program petani sejahtera pasangan ini mencanangkan pemberian subsidi modal bagi petani per hektare per tahun.

“Program pada nelayan, Bangsa akan memberikan subsidi BBM dan rumpon,” kata Bagian Humas Tim Pemenangan Karsa, Taufadi.

Pada program rumah layak huni, program yang dicanangkan pasangan “Bangsa” ialah program reabilitasi rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu yang disebut juga dengan program “Seruni” atau sejuta rumah layak huni. (ant/rah)

Pemekaran SKPD Belum Terealisasi PAMEKASAN - Rencana Pemekaran dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pamekasan hingga kini masih belum terlaksana.

Kendalanya, karena masih menunggu pengesahan perubahan Peraturan Daerah (Perda) nomor 14 dan 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD, Bappeda, Inspektorat, dan lembaga teknis daerah.

Dua SKPD yang akan dimekarkan itu adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset (DPPKA).

Sekretaris Komisi A DPRD Pamekasan, Haidirrahman mengatakan perubahan Perda itu sudah selesai dibahas di tingkat DPRD dan sudah diajukan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sejak bulan lalu. Sedangkan Raperda tentang Rumah Sakit (RS) Tipe D di Kecamatan Waru masih

akan disusulkan.

Pihaknya belum bisa memastikan kapan evaluasi gubernur itu akan selesai. Namun diperkirakan bisa rampung bulan depan. Selanjutnya, perubahan Perda itu bisa disahkan melalui Sidang Paripurna.

“Pembahasannya sudah selesai, bahkan sudah kami ajukan ke gubernur untuk dievaluasi.

Jadi kami sifatnya menunggu hasil evaluasi itu diserahkan, untuk selanjutkan bisa dilakukan paripurna pengesahan,” katanya.

Khusus pembahasan Raperda RS Waru yang baru didaftarkan ke DPRD, Haidir menyatakan akan disatukan dalam Perubahan Perda 15 tahun 2008. Sehingga nantinya hanya menambah bab yang

mengatur tentang RS tipe D itu.

Pembahasan Raperda RS Waru ini bisa dilakukan oleh panitia khusus (Pansus) yang sudah ada atau membentuk Pansus baru. Meski demikian, ia memperkirakan tidak akan memakan waktu lama sehingga bisa segera ditetapkan.

Haidir menjelaskan perubahan mendasar dalam Perda nomor 14 dan 15 tahun 2008, yaitu tentang pemecahan dua SKPD, yaitu Dinas PU dan DPPKA. Dinas PU akan dipecah menjadi tiga, masing-masing Dinas Pemukiman Cipta Karya, Dinas Pengairan, dan Dinas Bina Marga dan Jembatan.

Sedangkan beban kerja DPPKA akan dikurangi dengan menghapus Bidang Aset dan digabung ke dalam Dinas Pemukiman Cipta Karya. Sehingga, DPPKA akan menjadi Dinas Pendapatan dan Keuangan dan tidak lagi mengurusi

aset daerah.

Menurut Haidirrahman, pemecahan dan pengurangan sebagian kewenangan SKPD dilakukan karena dinilai terlalu gemuk dan tidak efektif dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, Perda ini nantinya dapat dijadikan sebagai landasan hukum, agar beban kerja SKPD tidak terlalu berat dan pelayanan masyarakat bisa ditingkatkan.

Dalam mewujudkan rencana itu, diakui membutuhkan pejabat dan kantor baru, sehingga hal tersebut perlu disiapkan. Kalau memang Kantor Pemkab tidak memadai, pihaknya mendukung untuk dilakukan pembangunan kantor baru.

Sebelumnya, Yusuf Suhartono, Staf Ahli Bupati Pamekasan Bidang Pemerintahan mengatakan rencana pemecahan dua SKPD itu sudah mela-

lui kajian.

Dari kajian itu diketahui bahwa beban kerja yang harus ditanggung kepala dinas terlalu berat. Selain itu banyak pekerjaan yang terbengkalai hingga melampaui tahun anggaran. Ia mencontohkan, pembangunan sarana dan prasarana seperti Stadion, sekolah, dan perkantoran seharusnya dikerjakan oleh Dinas PU. Namun saat ini pembangunan sarana dan prasarana dikerjakan oleh SKPD teknis, sehingga tidak sedikit proyek pembangunan yang berujung dengan kasus hukum.

“Kalau nanti sudah ditangani SKPD khusus, SKPD teknis tidak lagi memikirkan pembangunan sarana dan prasarana. Kemungkinan untuk terbelit masalah hukum relatif kecil bagi SKPD teknis,” katanya. (uzi/muj/rah)

PEMBAKARAN SPANDUK

Panwaslu Tunggu Laporan Tim Karsa PAMEKASAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, hingga kini masih menunggu laporan dari tim pemenangan pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa) terkait pembakaran spanduk pasangan itu oleh oknum warga.

Ketua Panwaslu Pamekasan Zaini mengatakan pihaknya belum bisa melakukan penyelidikan dalam kasus pembakaran alat peraga kampanye pasangan itu, karena belum mengetahui tempat dan kejadiannya.

“Kalau ada laporan yang dilengkapi dengan buktibukti, maka kami akan tindak lanjuti,” kata Zaini.

Hal ini, kata dia, sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 78 huruf g.

Pembakaran alat peraga kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Karsa ini diketahui berdasarkan gambar yang menyebar sejumlah handphone milik warga Pamekasan.

Ketua Panwaslu Zaini menjelaskan bahwa pembakaran alat peraga kampanye oleh oknum warga sebenarnya masuk pelanggaran.

Hal ini, kata dia, sesuai

dengan ketentuan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 78 huruf g.

Bahkan, kata dia, pelaku perusahan juga bisa terancam hukuman penjara sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat 3 di undang-undang itu.

Ia menjelaskan bahwa dalam pasal itu disebutkan setiap orang yang dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 hruf g, h, i dan j dan pasal 79 ayat 1, 3 dan 4 diancam dengan hukuman penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan.

Selain itu, pelaku juga bisa didenda dengan ketentuan paling sedikit Rp 100 ribu atau paling banyak Rp1 juta.

“Tapi denda ini sifatnya pengganti, karena dalam bahasa perundang-undangan di pasal itu disebutkan atau, bukan dan,” kata Zaini menjelaskan.

Sebelumnya tim pemenangan pasangan Karsa Haji Muqit mengecam adanya aksi pembakaran spanduk yang disebar melalui handphone itu, karena hal itu bisa memicu kemarahan pendukung Karsa di Pamekasan.

“Kami masih akan melacak siapa yang orang yang melakukan pembakaran itu, karena tindakan seperti itu memang menyakitkan,” kata anggota tim pemenangan Karsa dari Partai Demokrat Taufan Achmadi. (ant/rah)

AKSI BERSIH. Personil TNI melakukan aksi bersih-bersih sepanjang Sungai Ciliwung di Manggarai, Jakarta, Rabu (14/8). Sebanyak 10 ribu personel gabungan TNI AD, Pemprov DKI Jakarta dan ormas membersihkan Sungai Ciliwung dalam rangka Karya Bhakti TNI AD.

PENDIDIKAN

Tunggakan Tunjangan Profesi Belum Terbayar PAMEKASAN - Sejumlah guru di Pamekasan mengurut dada. Sebab hingga kini tunggakan tunjangan profesi mereka masih belur terbayarkan.

Ribuan guru yang merasa dirugikan tersebut mempertanyakan pelunasan tunggakan dana tunjangan profesi guru di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat. Sebab pembayaran tunggakan dana selama empat bulan, sisa 2011 dan 2012 itu, belum jelas.

Mahmudi, salah satu guru SD di Pamekasan mengaku belum memperoleh kepastian pembayaran tunggakan dana tunjangan itu, apakah bisa dibayar tahun ini atau tidak.

Ia berharap pemerintah pusat segera melunasi hak guru itu, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan keluarganya.

“Saya bukan menuntut, hanya butuh kepastian kapan hak guru guru itu bisa dibayar.

Karena selama dua tahun ini selalu nunggak,” katanya.

Mahmudi juga berharap pemerintah tidak lagi menunggak pembayaran tunjangan profesi guru tahun ini.

Sebab, jika kondisi itu terulang setiap tahun, guru-guru yang memiliki sertifikat sertifikasi sangat dirugikan.

Sementara itu, Bagian Keuangan Disdik Pamekasan, Kusfandi belum memastikan pembayaran tunggakan dana itu. Menurutnya, pihaknya belum memperoleh kepastian

dari pemerintah pusat, apakah dana itu bisa dilunasi tahun ini atau tidak.

Dia jelaskan dari pembayaran 2011 dan 2012 sebenarnya masih ada sisa dana, namun belum cukup untuk membayar keseluruhan pada tahun itu. Sehingga dana itu ditunda pencairannya dan

diakumulasikan, karena tidak cukup. Dari akumulasi sisa itu, pihaknya akan menghitung ulang untuk mengetahui jumlahnya. Jika mencukupi untuk membayar tunggakan itu, akan diupayakan untuk melunasi tunggakan Nopember dan Desember 2011. Meski demikian, pembayaran itu tidak bisa

dilakukan dalam waktu dekat, tetapi masih menunggu pelunasan 2013.

“Pembayaran 2013 akan kami prioritaskan setelah itu, akan kami hitung sisanya untuk mencicil tunggakan 2011 dan 2012. Petunjuknya dari pusat seperti itu,” katanya.

Perhitungan sementara,

dana tunjangan profesi 2013 bisa mencukupi pembayaran selama satu tahun. Bahkan sisanya diperkirakan bisa melunasi tunggakan Nopember dan Desember 2011.

Dikonfirmasi terpisah, Taufikurrahman, Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkab Pamekasan juga tidak bisa memastikan pelunasan tunggakan dana itu karena tunjangan profesi merupakan program pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menyalurkan. Ia juga menyatakan tidak bisa menalangi tunggakan itu, karena akan menghambat program-program di daerah.

“Kalau daerah mampu dan ada dana lebih, bisa saja ditalangi. Tetapi itu mengurangi semua potensi APBD. Sehingga kalau tidak ada kepastian dan jaminan dari pusat tentu akan menghambat programprogram yang sudah direncanakan. Bisa dibayangkan kalau ditalangi jumlahnya sekitar Rp 18 miliar, berapa kegiatan yang terhambat,” katanya.

Berbeda dengan Kusfandi, Taufik justru belum bisa memastikan dana yang tersedia pada 2013 ini bisa mencukupi pembayaran tunjangan sertifikasi selama setahun.

Sebab dana yang tersedia sebanyak Rp 145 miliar untuk 3000 orang guru diperkirakan masih kurang. (uzi/rah)

6

SAMPANG

KAMIS 15 AGUSTUS 2013 NO. 0177 | TAHUN II

DEMONSTRASI

PMPS Tagih Kinerja Bupati SAMPANG - Masa pemeritahan Bupati A. Fannan Hasib-Fadilah Budiono (Al-Falah) yang sudah memasuki enam bulan sejak dilantik belum memberikan gebrakan. Puluhan massa yang mengatasnamakan Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda Sampang (PMPS) Rabu (14/8), melakukan aksi unjuk rasa menuju kantor Bupati Sampang. Mereka menagih janji Al-Falah terkait kinerja yang selama ini masih belum menunjukkan optimalisasi kinerja.

hol/koran madura

TAGIH JANJI. Puluhan massa yang mengatasnamakan Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda Sampang (PMPS) Rabu (14/8), melakukan aksi unjuk rasa menuju kantor Bupati Sampang. Mereka menagih janji Al-Falah terkait kinerja yang selama ini masih belum menunjukkan optimalisasi kinerja.

Dalam aksinya, Forkamasa melakukan aksi mulai dari Pasar Srimangunan Sampang menuju Pendopo Bupati dan Kantor Bupati Sampang. Mereka menyampaikan orasi di sepanjang jalan, sambil memberikan selebaran yang berisi tuntutan terkait sejumlah pekerjaan rumah yang masih belum dilakukan Bupati Sampang.

Zainuddin, korlap aksi PMPS, mengaku sangat kecewa kepada kinerja Bupati Sampang A. Fannan Hasib yang hingga saat ini masih belum menunjukan kinerja yang optimal terhadap sejumlah PR besar yang masih belum diselesaikan. Pekerjaan yang belum terselesaikan di antaranya kasus konflik Syiah, penangulangan banjir,

Income Objek Wisata Tak Jelas SAMPANG – Kabupaten Sampang memiliki sejumlah tempat wisata. Namun, pendapatan dari sektor wisata tersebut ke Pemerintah Kabupaten setempat tidak jelas. Hal itu disebabkan kesimpangsiuran perda tentang penarikan pungutan.

Beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Sampang adalah Pantai Camplong di desa Dharma Camplong, sekitar 8 kilometer ke arah timur dari Kota Sampang.

Gua Lebar di kelurahan Dalpenang, Kecamatan, berjarak kurang lebih 800 meter dari pusat kota. Kolam renang Sumber Otok di Desa Taddan, Kecamatan Camplong. Dan Tujuh Sumur di sekitar makam Panji Laras.

Tempat wisata tersebut sekalipun ramai didatangi wisatawan masih belum memberikan kontribusi yang jelas terhadap peningkatan anggaran daerah (PAD). Kesimpangsiuran perda tentang penarikan pungutan menjadi kunci hal itu.

Pada liburan Lebaran tahun ini warga banyak yang berdatangan ke tempat-tempat wisata yang ada di Sampang, seperti Pantai Camplong dan Goa Lebar. Namun pemasukan yang ada sementara dari Wisata Camplong hanya sebesar Rp. Tiga juta perbulan, karena sudah ada ikatan kontrak antara pemkab dengan PT Surabaya In selama 25 tahun.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Sampang Akh Djuwardi mengatakan, tempat wisata di Kabupaten Sampang masih belum ada pemasukan terhadap pemerintah dae-

rah. Hanya wisata Camplong yang memberikan pemasukan sebesar Rp. 3 juta perbulan, dan itu pun sangat merugikan pemerintah.

Namun, keluhnya, mau bagaimana lagi karena sebelumnya sudah ada MoU selama 25 tahun dan sampai sekarang masih berjalan 11 tahun. Sedangkan untuk wisata yang lain, seperti Goa Lebar masih bermasalah dengan infrastuktur sehingga wisatawan yang datang masih kesulitan dengan akses menuju Goa Lebar.

Tempat wisata di Kabupaten Sampang meskipun tidak memenuhi peningkatan aset daerah, ujarnya, setidaknya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat karena pembangunan tempat pariwisata mengandung dua aset, yaitu aset secara langsung dan tidak langsung. Aset secara langsung yaitu bermanfaat terhadap masyarakat yang berada di daerah sekitarnya. Sedangkan aset tidak langsung masih belum dilakukan karena berkaitan dengan PAD. “Tempat pariwisata Sampang pernah direncanakan akan diperdakan untuk menarik pungutan. Namun, masih terjadi tarik ulur seperti pariwisata Goa Lebar yang masih bermasalah dengan infrastuktur , sehingga akses lingkungan masih sulit. Selain itu, loketisasi belum tuntas dan metode

ryan hariyanto/koran madura

GUA LEBAR. Salah satu objek wisata Sampang yang berada di jalan pahlawan kelurahan rongtengah kec/kota sampang diprediksi ramai pengunjung saat lebaran ketupat untuk menarik retribusi masih belum selesai. Akan tetapi tempat pariwisata tersebut sudah dinyatakan aman untuk keselamatan pengunjung dan dijadikan objek pariwisata setelah dilakukan penelitian,” ujarnya.

Sementara Kepala Dispendaloka melalui Kabid Aset Bambang Indra Basuki mengatakan, tempat wisata di Kabupaten Sampang masih banyak yang bermasalah dan juga masih belum bersertifikat. Sedangkan yang sudah bersertifikat hanya wisata Camplong.

Sementara yang lainnnya masih dalam tahap pengajuan, seperti wisata Panji Laras di Kelurahan Polagan, Toroan, ketapang, Nepa di Banyuates, Sumberotok di Tadden, dan Goa Lebar di Jalan Pahlawan.

“Tempat wisata yang tidak

bersertifikat masih melihat situasi dan kondisi, seperti tempat wisata yang bermasalah, yaitu Sumber Otok karena ada sebagian warga mengklaim kepemilikannya,” ujarnya.

Meningkat Sementara pada Lebaran Ketupat hari ini, objek wisata Gua Lebar di Jalan Pahlawan, Kelurahan Rongtengah, Kec/ Kota Sampang diperkirakan akan didatangai banyak wisatawan. Dan beberapa fasilitas wisata juga sudah direnovasi.

Zainal Arif, salah satu pengelola kolam renang, mengatakan, beberapa persiapan guna mamanjakan para pengunjung di Gua Lebar sudah sejak bulan puasa kemarin.

Sebab, jika dilihat dari pengalaman tahun sebelumnya para pengunjung Gua Lebar cukup ramai.

"Persiapan khusus sih tidak ada hanya memang sudah adanya renovasi fisilitas di kolam renang ini. Itu sudah disiapkan sejak memasuki bulan puasa lalu. karena seperti hari kedua dan ketiga di hari raya Idul Fitri cukup ramai," ucapnya sembari menunjukkan lokasi.

Demi menumpuk dan memperkaya komunitas budaya Madura yang sudah mulai hilang, objek wisata Gua Lebar juga akan membangun lokasi ruangan, seperti komunitas seni tari, saronen, serta musik, dan tarian.

"Wisata di sini ke depan tentu tidak akan hanya dijadikan tempat tongkrongan saja.

Melainkan, pengunjung yang datang dari luar kota yakni dari Pamekasan mau pun kota Blega bisa mengenal tarian budaya juga," katanya. (ryn/jun)

LINGKUNGAN

Penambangan Pasir Liar Masih Marak SAMPANG - Meski penambangan pasir ilegal di pinggir pantai sepanjang Jalan Raya Camplong dilarang, dan telah dilakukan razia oleh Satpol PP Sampang, tetapi hal ini tidak membuat warga menghentikan aktivitas penambangan pasir ilegal tersebut. Hingga Rabu (14/8), penambangan pasir ilegal masih marak di sepanjang Jalan Raya Camplong, Sampang.

Kondisi maraknya penambangan pasir tersebut sangat mengancam abrasi dan kerusakan pantai di sepanjang jalan raya Camplong Sampang.

Namun, warga tidak mengindahkan hal itu sehingga tetap melakukan aktivitas penambangan secara illegal.

hol/koran madura

TUMPUKAN PASIR. Salah satu hasil Penambangan pasir ilegal di sepanjang Jalan Raya Camplong, Sampang.

Pantauan Koran Madura di sepanjang pantai, terlihat

warga mekukan penambangan pasir dengan alat-alat

seadanya. Bahkan, sesekali warga menaikan hasil tam-

bang pasirnya ke mobil truk yang membelinya.

M. Jatim (35), salah satu penambang pasir asal Desa Taddan Kecamatan, mengatakan, penambangan pasir ini karena terpaksa karena kebutuhan ekonomi untuk kebutuhan makan seharihari. “Kami siap menghentikan pekerjaan ini dengan sarat pemerintah memberikan lapangan pekerjaan pada kami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.

Ia berharap, pemerintah Sampang tidah hanya melakukan razia penambang pasir liar saja, tapi memberikan solusi alternatif sehingga warga tidak melakukan hal itu. (hol)

rendahnya kualitas pendidikan, ekonomi masyarakat yang dibawah rata-rata, pembangunan infrastuktur yang masih minim, kesejahteraan masyarakat yang tidak merata, dan roda pemerintahan yang lamban dan belum berjalan secara maksimal. ”Kami berharap semua aspirasi yang kami sampaikan ini segera ditindaklanjuti oleh Bupati Sampang melalui dinas dan instansi masing-masing di lingkungan Pemkab Sampang. Jika aspirasi ini tidak segera ditindaklanjuti, maka kami khawatir masyarakat tidak akan percaya dengan kepemimpinan K. A Fannan Hasib,” tegasnya.

Sementara Rudi Setiadi, Kepala Bakesbangpol Sampang, yang mewakili peme-

rintah konferensi pers usai pertemuan tertutup, menjelaskan, Pemkab Sampang sangat mengapresiasi semua masukan dari pada pengunjuk rasa, tetapi memang aspirasi yang disampaikan masih bersifat umum tidak spesifik pada persoalan.

“Salah satu contoh yang menjadi masukan dari pengunjuk rasa terkait persoalan Syiah di Sampang. Hal itu sudah dilakukan dan proses penyelesaian masih berjalan oleh Pemkab Sampang, bahkan pada tingkat pemerintah pusat,” katanya.

Kemudian terkait pendidikan, lanjutnya, aspirasi tersebut juga sudah dilakukan oleh pemkab Sampang. “Jadi intinya semua aspirasi PMPS tersebut menjadi masukan positif dan langsung di intruksikan pada setiap dinas dan instansi masing-masing di bawah lingkungan Pemkab Sampang,” jelasnya.

Setelah melakukan pertemuan tertutup massa pendemo dengan Bupati Sampang di Aula Mini Pemkab Sampang, massa pun membubarkan diri dan kembali dengan tertib. (hol)

AUDENSI

Keluarga Alm Habib Alwi Datangi Pengadilan SAMPANG - Belasan keluarga Alm Habib Alwi (50) warga Desa Batuporo Barat, Kecamatan Kedungdung, Rabu (14/8) sekitar pukul 10.00 Wib, mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Sampang.

Kedatangan keluarga korban pembunuhan untuk menanyakan proses penyidikan terdakwa pembunuhan, Mattawi, serta untuk mendukung kinerja para hakim pada hari ini (15/8), menvonis terdakwa Mattawi (61), warga Kampung Mandala, Desa Rabesan, Kecamatan Kedungdung, sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Nur Holis (30), perwakil dari keluarga alm Habib Alwi saat menggelar audensi menuturkan, informasi dari beberapa glamor di masyarakat menyebutkan jika otak pelaku pembunuhan 30 Oktober 2012, tidak akan dilanjutkan dan pasti dibebaskan. Padahal, sejak dulu pendukung keluarga korban sudah mengawal sidang tersangka Matluki yang diketahui suruhan dari terdakwa Mattawi ketika di PN Sidoarjo.

"Dari isu di luar itu tidak enak dan ramai sekali, bahwa Mattawi akan bebas. Bahkan, dari pendukung Mattawi juga akan mendatangkan massa sebanyak-banyaknya saat putusan sidang besok ini (15/8).

Kalau itu terjadi kita tidak tau lagi," ucapnya di depan Ketua PN Sampang, Rabu (14/8).

Ia berharap, dalam sidang putusan hari ini Mattawi bisa dihukum seadil-adilnya.

Sebab, katanya, jika dilihat pasal yang dilanggar oleh para pelaku pembunuhan selaku tokoh masyarakat Desa Batuporo tersebut sama dengan yang ditujukan oleh JPU di PN Sidoarjo.

"Ketika Matluki saat sidang di PN Sidoarjo itu JPU menuntut selama 15 tahun penjara. Tapi, hasil putu-

san dihukum selama seumur hidup. Meski, sekarang dalam tahap banding. Kalau hakim ketuanya non muslim bisa memberikan putusan yang lebih berat dari JPU? Bagaimana dengan putusan sidang PN Sampang yang notabanenya orang Islam.

Apakah tidak bisa lebih berat dari itu," katanya dengan nada tanyanya.

Hal sama juga disampaikan oleh Ketua FPI Surabaya, Habib Mahdi. Ia menjelaskan, dirinya sudah mempercayai jika nantinya putusan tersebut tidak bertepuk sebelah tangan. Bahkan, sesuai dengan janji Ketua PN Sampang membuat harapan serta keinginan keluarga korban tidak lagi dikhawatirkan.

"Tadi setelah audiensi dengan Kepala PN memberikan panutan jika isu ataupun hal tidak benar untuk tidak ditanggapinya. Serta putusan terdakwa dihukum seberatnya agar memberikan efek jera terhadap siapa saja jika melakukan pembunuhan," katanya usai audensi.

Menanggapi hal itu, Kepala Pengadilan Negeri Sampang Purnomo Amin Cahyo menuturkan, adanya isu yang berkembang di luar tersebut dirinya justru memberikan beberapa masukan agar tetap optimis. Sebab, dalam menangani kasus pembunuhan tidak dengan sebelah mata serta sesuai dengan fakta di lapangan.

"Memang ke sini menanyakan proses persidangan terdakwa Mattawi yang dilaksanakan hari ini (15/8) dengan agenda putusan sela atau putusan terhadap surat dakwaan JPU setelah dilakukan eksepsi oleh penasehat hukum, dan adanya isu yang tidak enak.

Padahal, majelisnya sendiri tidak tahu. Kita tidak mainmain dalam menangani ini," paparnya. (ryn)

ryan hariyanto/koran madura

Keluarga alm Habib Alwi menggelar audensi di Mushola Pengadilan Negeri Sampang dengan Kepala PN sampang

BANGKALAN

7

KAMIS 15 AGUSTUS 2013 NO. 0177 | TAHUN II

PLN

Dusun Morkolak Baru Akan Teraliri Listrik

PELUNCURAN KURIKULUM 2013 Mendikbud Muhammad Nuh (kanan) bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (kedua kanan) menyerahan buku Kurikulum 2013 kepada sejumlah siswa dalam peluncuran Kurikulum 2013 secara nasional di SMA Negeri 1 Bantul, Bantul, Yogyakarta. Sekitar 6000 ribu lebih sekolah di jenjang SD, SMP, SMA dan SMK siap mengimplementasikan Kurikulum baru yang merupakan jawaban dari sejumlah permasalahan yang melekat pa da Kurikulum 2006 sehingga pendidikan di Indonesia dapat berkembang dengan mengutamakan nilai moral dan budaya khususnya melalui pemahaman lewat nilai agama. ant/sigid kurniawan

Kadisdik Tak Mengakui Pungutan BANGKALAN – Adanya isu mengenai dugaan uang pungutan buku paket yang ada di beberapa sekolah dasar dibantah oleh kepala Dinas Pendidikan Bangkalan. Sebab, pihaknya belum mendengar laporan dari wali murid atau pun masyarakat mengenai hal itu. ”Saya tidak yakin dengan adanya pungutan buku atau semacamnya yang dilakukan pihak sekolah. Sebab, semuanya sudah digratiskan,” kata Kepala Disdik, Mohni, saat ditemui di pendopo pemkab Bangkalan.

Dia pun mengimbau agar masyarakat melaporkan langsung kepada Dinas Pendidikan, apabila salah satu sekolah melakukan praktik diluar

prosedur. Sebab, aturan larangan pungutan terhadap sekolah tingkat dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. ”Kalau benar adanya kabar tersebut, jelas hal itu bertentangan dengan

program visi dan misi bupati Bangkalan. Saya sendiri yang akan langsung memperingatkan sekolah tersebut,” tegasnya.

Menurutnya, kalau pun ada pungutan, itu lantaran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tidak mencukupi kebutuhan sekolah. Pelaksanaannya pun harus hatihati melalui izin persetujuan komite dan wali murid. ”Jika berdasarkan hasil musyawarah para orang tua siswa mau melengkapi kekurangan sarana dan prasarana sekolah, maka sah saja untuk melakukan iuran dengan tidak membebani wali murid,” ujarnya.

Seperti contoh keku-

Mohni

Kadisdik Bangkalan rangan buku pada sekolah yang telah menerapkan kurikulum baru 2013. Jika

PILGUB

Kampanye Tertutup Bisa Dilakukan Kapan Saja BANGKALAN - Memasuki masa kampanye pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur, berbagai persiapan pasangan calon telah dilakukan. Di antaranya pemasangan spanduk pasangan calon di berbagai lokasi mulai tampak bertebaran.

Akan tetapi, hingga saat ini belum tampak keriuhan masing-masing calon untuk melakukan kampanye di wilayah Bangkalan.

KPUD Bangkalan menyatakan bahwa agenda kampanye pasangan calon bisa dilakukan dengan sitem rapat terbuka dan rapat tertutup. Dengan catatan untuk melakukan kampanye rapat tertutup jumlah peserta harus di bawah 1000 massa.

Metode demikian itu, bisa dilakukan kapan saja oleh masing-masing pasangan calon selama masa kampanye berjalan.

“Belum ada laporan hingga saat ini, kami belum juga menerima jadwal, namun terkait pelaksanaan kampanye izinnya tetap di Polres untuk pengamanan, dan pemberitahuannya kepada kami dan Panwas,” jelas Tajul Anwar, Komisioner KPUD Bangkalan Divisi Tekhnis dan Data.

Lebih lanjut Tajul menjelaskan bahwa untuk agenda kampanye yang dikonsep dengan rapat terbuka harus mengikuti ketentuan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk agenda kampanye yang dilakukan secara tertutup dan dilakukan di dalam ruangan dengan jumlah massa di bawah 1000 peserta, bisa dilakukan kapan saja selama mendapatkan izin keamanan dari kepolisian.

“Kalau itu kapan saja boleh dilakukan, asal dilaku-

kan secara tertutup di dalam ruangan dengan massa di bawah 1000 peserta,” terang Tajul.

Menurutnya, sistem kam-

panye rapat tertutup bisa meminimalisir konflik, karena sistem itu lebih efektif dalam penyelenggaraan dan keamanan. Selain itu, para pasangan calon dapat memaparkan visi dan misi lebih terjangkau karena massa yang dihadapi lebih sedikit dibandingkan dengan cara terbuka.

"Itu salah satu konsep yang bisa dilakukan oleh masing-masing calon. Salah satu manfaat bisa meminimalisir konflik," terangnya.

Tajul menambahkan, untuk mengawasi masa kampanye, pihaknya akan berkoordinasi dengan Panwascam dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Dengan tujuan, agar pada pelaksanaan kampanye benar-benar tertib dan damai serta tidak ada pelanggaran dalam bentuk apapun yang dapat memicu konflik.(dn/rah)

tidak cukup, pihak sekolah pasti melakukan fotokopi buku tersebut.

Berdasarkan isu yang beredar, beberapa sekolah dasar di Bangkalan melakukan penarikan buku pada saat kenaikan kelas waktu lalu.

Besarannya pun cukup variatif yang dibebankan kepada orang tua siswa.

Seperti pernyataan Wardi, 39, orang tua siswa di salah satu sekolah di Bangkalan, saat kenaikan anaknya diminta biaya Rp 200 ribu. Namun, karena dirinya merasa keberatan, akhirnya pihak sekolah menurunkan biaya penarikan tersebut. Alasannya, biaya tersebut untuk pembelian buku paket. (ori/rah)

BANGKALAN - Warga dusun Morkolak, desa Kramat, kecamatan Kota kini tak perlu khawatir saat malam hari tiba.

Sebab, tidak lama lagi, warga setempat akan menikmati aliran listrik yang telah didambakan selama belasan tahun.

Sebab selama ini belum ada jaringan listrik yang masuk di dusun tersebut.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Moh Fahri mengatakan tahun 2013 ini, anggaran untuk pemasangan jaringan dan trafo telah dialokasikan sekitar Rp 530 juta.

Tinggal menunggu realisasi dari kontraktor atau CV pemenang. ”Sudah di LPSE kan, pemenangnya CV Putri Bahari.

Kita hanya menunggu realisasi pemasangan jaringannya. Sebab, Surat Perjanjian Kerjanya (SPK) sudah turun dalam minggu ini,” kata Fahri, Rabu (14/8).

Tidak dipungkiri, selama ini memang tidak ada jaringan listrik yang masuk pada desa tersebut. Dengan adanya jaringan listrik baru, diharapkan masyarakat tidak lagi kekurangan penerangan saat malam hari.

Selain itu, pemasangan listrik di desa Tramok kecamatan Kokop juga sudah terealisasi dalam pemasangan jaringan listrik. Mereka sudah dapat menikmati manfaatnya.

Dia pun mengatakan mengenai akan diadakannya PLTS, pihaknya mengaku masih dalam tahap perencanaan.

Program dari Kementerian

ESDM tersebut rencananya akan direalisasikan pada tiga titik, yakni Desa Bendeng Dajah Kecamatam Tanjung Bumi.

Selain itu PLTS tersebut akan diadakan di Desa Gangsian Kecamatan Sepuluh dan Desa Tlokoh Kecamatan Kokop.

Alasan tiga desa tersebut dipilih karena letak geografisnya yang cenderung berada di dataran tinggi, sehingga sulit dijangkau oleh aliran listrik dari PLN. Sistem yang dipakai dalam teknologi tersebut bersistem terpusat dari induk yang telah dibuat dialirkan ke rumah tangga pengguna listrik. ”Jadi satu paket teknologi terbarukan diharapkan bisa menjangkau 30 rumah tangga atau lebih,” jelasnya.

Dari masing-masing rumah tangga ditaksir mendapatkan pasokan listrik 200 watt per rumah tangga. Selain rumah tangga, dalam petunjuk penyaluran dayanya juga bisa disebarkan ke tempattempat yang bersifat umum seperti salah satunya masjid.

Dia pun tidak menampik jika dalam penggunaan PLTS mempunyai kendala pasokan energi harus cukup dari sinar matahari. Sebab, dalam menghasilkan energi, harus ada ketersediaan matahari yang cukup. ”Kalau di Bangkalan, saya rasa kondisi alam cenderung panas. Jadi untuk kesulitan sinar matahari saya rasa tidak.

Meskipun kadang juga terjadi mendung. Tapi hal itu tidak akan lama,” ujarnya. (ori/rah)

PEMILUKADA

Pilgub Masih Didominasi Wajah Lama BANGKALAN - Pemilihan Gubenur 2013 membutuhkan nuansa baru. Sebab jika persaingan pilgub masih didominasi wajah-wajah lama, dikhawatirkan dapat berimbas pada penurunan tingkat partisipasi pemilih.

Pandangan ini disampaikan Pakar Politik Bangkalan M. Syafi. Menurutnya, nuansa baru ini bisa hadir jika sejumlah partai politik (parpol) berani mengusung calon yang berasal dari kaum muda.

Menurutnya, era 2013 adalah masanya kader-kader muda.

Pemimpin muda dengan usia matang antara 40–50-an tahun.

Ia memandang, para calon yang usia tua perlu memberikan kesempatan itu. Apalagi jika telah beberapa kali mencalonkan diri sekalipun calon itu menang.

"Usung tokoh-tokoh muda untuk memberikan alternatif pilihan baru bagi masyarakat,” ujarnya.

Jawa Timur ke depan, lanjutnya, memerlukan format pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dan sisi ekonomi yang baik. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. "Selain itu, pemimpin juga butuh ketahanan fisik yang prima," ucapnya.

Karena itu, ia menyarankan agar pada masa yang akan

datang dapat mulai menginventarisasi tokoh muda Jatim, khususnya Madura yang potensial untuk diusung pada Pilgub di masa akan datang.

Sehingga ada suasana baru pada pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Kalau yang muncul pada pilgub wajah lama, masyarakat bisa jenuh. Mungkin saja nantinya tingkat partisipasi masyarakatnya rendah karena jenuh mau pilih yang mana.

Calon yang ada sudah terlihat track record kepemimpinannya," tutur pakar hukum tata negara Unversitas Trunojo Madura ini. (dn/rah)

MASA KAMPANYE PILGUB

Panwaslu Belum Terima Jadwal Kampanye Dua Cagub BANGKALAN - Meski telah memasuki masa kampanye sejak 12 Agustus, namun hingga saat ini Panwaslu Bangkalan mengaku hanya menerima jadwal kampanye dari dua tim pasangan calon. Padahal, kontestan pemilihan Gubernur 2013 terdiri dari empat calon Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur.

Namun, di antara keempat calon tersebut masih terdapat dua tim kampanye yang belum menyerahkan jadwal kegiatan kampanyenya.

Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu Bangkalan, Moh. Masyhuri,S.Pd menjelaskan pihaknya saat ini hanya menerima jadwal kampanye dari pasangan nomor urut 1 (SoekarwoSaifullah Yusuf atau Karsa) dan pasangan nomo urut 2 (Eggy Sudjana-Sihat atau Beres). Sedangkan pasangan Bambang-Said (BANGSA) dan Khofifah-Herman (BERKAH) masih belum menyerahkan jadwal kampanye keduanya pada pihak Panwas setempat.

Seharusnya, kata Masy-

huri, satu hari sebelum masa kampanye, jadwal tersebut sudah diterima oleh pihaknya. Agar Panwaslu tidak merasa kesulitan untuk melakukan pengawasan dan dapat melakukan persiapan semaksimal mungkin.

"Ya sampai saat ini masih dua tim kampanye pasangan calon yang menyerahkan jadwal, sedangkan dua pasangan lagi belum menyerahkan.

Akan tetapi, dua pasangan calon yang belum itu akan mengirimkan hari ini, Rabu (14/08)," katanya.

Lebih jauh Masyhuri

menjelaskan kendati tim Karsa dan Beres telah menyerahkan jadwal kampnye, namun itu hanya bersifat global saja. Jadwal tersebut tidak mencantumkan tempat pelaksanaan kampanye. Hanya saja yang dicantumkan zona kampanye berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum No 644/Kpts/ KPU/ TAHUN 2013, yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 - 24 Agustus mendatang.

"Jadwalnya masih bersifat global, tidak menyebutkan nama tempat, namun hanya berdasarkan zona saja.

Bangkalan masuk pada zona 1," imbuhnya.

Pentingnya mencantumkan tempat maupun lokasi, kata Masyhuri, untuk mengantisipasi adanya kampanye dengan model blusukan yang tidak tercantum dalam sebuah perundang-undangan. Panwaslu tidak menampik jika sistem demikian diperbolehkan dalam sebuah peraturan.

Karena, tidak menutup ke-

mungkinan semua pasangan calon akan melakukan hal itu untuk merebut suara sebanyak mungkin dengan merebut hati konstituen melalui sistem blusukan. "Cara blusukan memang tidak dilarang. Akan tetapi harus tetap diawasi," tegas Masyhuri.

Menurutnya, larangan dalam kampanye di antaranya adalah dengan menggelar jalan sehat dan sejenisnya yang dijadikan motif kampanye serta dihadiri pasangan calon dengan memberikan hadiah.

Untuk itu, Panwas berharap setiap pasangan calon agar dapat melaksanakan kampanye dengan damai sesuai dengan regulasi. "Harapannya semua harus sesuai dengan peraturan yang berlaku," tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan keputusan KPU untuk tempat kampanye terbagi menjadi empat zona bagi ke empat pasangan calon. Empat zona tersebut meliputi 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.(dn/rah)

ant/m risyal hidayat

VISI DAN MISI PILKADA JATIM. Empat Pasangan Cagub dan Cawagub Jatim, (dari kiri ke kanan) Soekarwo-Saifullah Yusuf, Eggi Sudjana-M Sihat, Bambang DH-Said Abdullah dan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja ketika mengikuti pemaparan visi dan misi cagub dan cawagub di Rapat Paripurna Istimewa DPRD di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (12/8).

HOTMIX

Peningkatan Jalan Wewenang PU Binamarga Provinsi Pusat BANGKALAN – Belum optimalnya kondisi jalan nasional di sepanjang daerah utara Bangkalan rupanya bukan bagian dari kantor UPTD PU Bina Marga Provinsi wilayah Bangkalan. Sebab pihak terkait mengaku ada bagian khusus dalam menangani peningkatan jalan. ”Kami sebatas tambal sulam, sedangkan mengenai peningkatan jalan hotmix ada sub bagiannya sendiri. Wewenangnya bukan ada di sini, melainkan UPT Peningkatan Jalan,” kata Kepala Pembantu UPTD PU Binamarga Pame-

kasan di Bangkalan, Mudjiono, kemarin (1/8).

Dia menjelaskan mengenai wewenangnya memang langsung dari kantor pusat.

Sebab, di sini (UPTD PU Bina Marga Provinsi wilayah Bangkalan) hanya berkutat seputar tambal sulam jalan, bukan peningkatan jalan, katanya.

Seperti yang telah diberitakan, jalan di sepanjang jalan pantai utara (pantura) tepatnya menuju kawasan Arosbaya dan Klampis kondisinya tidak nyaman bagi pengendara. Sebab, jalanan ber-

gelombang, karena tidak ada peningkatan jalan. Sudah lama, kondisi fisiknya hanya sebatas tambal sulam.

Kondisi jalan yang hanya ditambal sulam di daerah tersebut sudah lama dikeluhkan pengguna jalan dan sopir angkutan umum yang beroperasi pada daerah tersebut.

Mereka meminta agar pihak terkait melakukan perbaikan peningkatan jalan. Sebab, pengerjaan tambal sulam justru membahayakan pengendara sepeda motor dan kendaraan lainnya. (ori/rah)

8

SURAMADU

KAMIS 15 AGUSTUS 2013 NO.0177| TAHUN II

BUTA AKSARA JATIM

Sampang Peringkat Ketiga SAMPANG - Sedikitnya 92.857 jiwa warga Kabupaten Sampang masuk dalam kategori penyandang buta aksara. Sampang menjadi urutan ketiga se-Jawa Timur.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Sampang, rata-rata daerah penyumbang terbesar penyandang buta aksara tersebut berada di wilayah utara Sampang.

Seperti di Kecamatan Ketapang, Kecamatan Banyuates, serta Kecamatan Kedungdung dan Kecamatan Sokobanah.

Plt Kepala Disdik Sumadi melalui Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Moh. Bahri menjelaskan, tahun ini pihaknya akan menggarap 13.130 jiwa penyandang buta huruf. Program penekanan itu akan terus dijalankan setiap tahun. “Makanya kita juga akan terus menekan angka itu untuk mengurangi adanya penyandang buta ak-

sara dengan adanya program tahunan tersebut,” katanya, Rabu (14/8).

Dari jumlah itu, target pemberantasan buta aksara tergantung pada biaya anggaran yang tersedia. Hal ini dilakukan agar Kabupaten Sampang terbebas dari angka buta huruf. Apalagi, mengingat Kota Bahari sendiri menjadi urutan ketiga se-Jawa Timur sebagai Kabupaten yang terbanyak menyandang masyarakat buta huruf setelah Kabupaten Sumenep dan Jember.

Meskipun zona merah angka buta huruf berada di wilayah utara, disdik akan lebih memprioritaskan kepada masyarakat penyandang buta huruf yang ada di Kecamatan Kota. Hal itu dilakukan agar mendorong adanya jumlah buta huruf di Kota Sampang. Mengingat, pendidikan utama yang berada di wiliyah Kota Bahari. (ryn)

DUKA CITA

Satu Bayi Kembar Siam Meninggal

SAMBUT 17 AGUSTUS. Sejumlah siswa sekolah dasar beratraksi dalam lomba gerak jalan indah untuk memperingati HUT ke 68 Proklamasi Kemerdekaan RI di Gianyar, Bali, Rabu (14/8). Kegiatan itu juga sekaligus untuk memperingati HUT ke-55 Provinsi Bali yang bertujuan untuk menumbuhkan kedisiplinan dan nasionalisme bagi siswa sekolah dasar.

Ada yang Bermesraan di Dermaga SAMPANG - Pembangunan pelabuhan yang menghabiskan ratusan miliaran rupiah di Desa Tadden, Kecamatan Camplong, pasca Lebaran oleh sejumlah remaja dijadikan tempat pacaran.

Mereka bermesraan tanpa merasa malu terhadap warga yang melihatnya, dan tidak ada warga yang berani memberikan teguran terhadap perilaku remaja tersebut.

Pantauan Koran Madura di wilayah Pelabuhan Tadden, terhadap sejumlah remaja yang bermesraan dengan pasangannya di siang hari. Mereka menempati sudut arah timur dan barat.

Jumlahnya yang datang pun tidak.

Salah satu Pemuda Tadden, Subeiri (32), mengatakan, setelah hari Lebaran banyak remaja yang berhenti di tempat pelabuhan tersebut ketika berlibur dan mereka bermesraan dengan pasangannya masing-masing. Tempatnya juga lumayan jauh dengan rumah warga sehingga menjadi perhatian pengguna jalan saja.

Sampai saat ini masih belum ada penertiban dari

yang di daerah kota. Akan tetapi, dia berjanji akan menertibkan kelakuan remaja tersebut setelah pelaksanaan pilgub.

“Kami memang masih be-

lum mengarah ke sana karena masih banyak kegiatan yang lain. Akan tetapi sebelumnya untuk penertiban kenakalan remaja sudah diagendakan.

Hanya waktunya saja yang

masih terbentur dengan kegiatan yang lain. Tapi nanti kami akan melakukan sharing dengan pihak yang telah membangun tempat tesebut,” ucapnya. (jun)

pihak yang mempunyai wewenang untuk menertibkan keresahan warga ini, dan memang mereka tidak ditegur oleh pedagang yang ada di lokasi karena dijadikan kesempatan untuk menyuguhkan barang dagangannya.

“Yang paling banyak setelah Lebaran. Banyak warga yang bermesraan di tempat itu, dan warga di sini tidak berani menegurnya karena jumlahnya yang banyak. Selain itu, dimungkinkan bisa menambah penghasilan bagi pedagang kecil dan sering kali juga jadi perhatian pengguna jalan,” ucapnya kepada Koran Madura.

Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Hamdani, ketika dikonfirmasi mengatakan, sejauh ini memang pihaknya masih belum menjangkau ke araah sana karena dengan jumlah personel yang minim masih difokuskan pada kegiatan

KPU Verifikasi Ulang Data Pemilih

Harga Daging Ayam Kampung Naik

dari Rp65 ribu menjadi Rp70 ribu perkilogram, demikian hasil pantauan di sejumlah

“Operasi pemisahan yang dilakukan tim dokter kembar siam sendiri berlangsung cepat yakni hanya dalam waktu 10 menit,” katanya.

Sementara itu, ayah bayi kembar siam, Muhamad Sofyan Sauri mengaku hanya bisa pasrah dan ikhlas akan kepergian satu di antara putrinya tersebut.

Ia berharap putrinya yang berhasil bertahan hidup dalam operasi pemisahan nanti dapat segera pulih dan kelak menjadi anak normal. “Saya berharap putri saya yang bertahan hidup ini bisa normal,” katanya.

Rencananya Rabu sore jenazah satu di antara bayi kembar siam ini dibawa ke rumah duka di Banyu Glugur Situbondo, Jawa Timur, untuk dimakamkan.

Bayi kembar siam dempet perut, pasangan Muhamad Sofyan dan Hartati ini merupakan pasien kembar siam yang ke-58 yang pernah ditangani RSUD Soetomo Surabaya.

Sementara di sisi lain masih ada tiga bayi kembar siam yang dirawat di RSUD Soetomo Surabaya menunggu untuk dipisahkan di antaranya dari Banyuwangi, Surabaya dan Kediri. (ant/rah)

DPT

PASAR DAGING

SUMENEP - Harga daging ayam kampung di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, naik

SURABAYA - Satu di antara bayi kembar siam dempet perut atau “omphalopagus” asal Probolinggo, Jatim, yang pada Rabu ini dipisahkan dalam operasi darurat yang berlangsung 10 menit di gedung bedah pusat terpadu RSUD dr.

Soutomo Surabaya, akhirnya meninggal dunia.

Ketua Tim Bayi Kembar Siam RSUD Soetomo, Agus Hariyanto mengatakan satu di antara bayi kembar siam berjenis kelamin perempuan, anak dari pasangan Muhamad Sofyan Sauri dan Hartati, meninggal saat perjalanan menuju ruang operasi karena kelainan bawaan yang kompleks dan berat.

“Melihat kondisi sepasang bayi kembar siam asal Probolinggo semakin kritis, tim dokter bayi kembar siam langsung memutuskan operasi pemisahan darurat,” katanya.

Menurut dia, kedua bayi tersebut mengalami masa kritis karena satu di antara bayi memiliki kelainan bawaan yang cukup kompleks. Saat dalam perjalanan menuju ruang operasi, satu di antara bayi kembar siam ini akhirnya meninggal dunia karena gagal multi fungsi organ yang disebabkan oleh kelainan jantung bawaan.

pasar tradisional di wilayah setempat.

“Sesuai hasil pemantauan

harga di sejumlah pasar yang dilakukan oleh staf kami, harga daging ayam kampung maupun daging sapi naik,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep R Heni Yulianto di Sumenep, Rabu.

Harga daging sapi yang sebelumnya Rp90 ribu perkilogram menjadi Rp95 ribu. “Sementara harga daging ayam broiler tetap Rp32 ribu perkilogram.

Kami menduga naiknya harga daging ayam kampung itu akibat tingginya permintaan menjelang ‘Lebaran Ketupat’,” ujarnya.

Di kalangan warga Sumenep dan Madura pada umumnya, tujuh hari setelah hari pertama Idul Fitri dirayakan sebagai Lebaran Ketupat atau “Tellasan Topak” yang tahun

ini jatuh pada Kamis (15/7).

“Pada Lebaran Ketupat, warga Sumenep banyak yang membuat soto maupun opor daging ayam kampung.

Kondisi itu yang membuat permintaan terhadap daging ayam kampung meningkat dan dimanfaatkan oleh pedagang,” ucapnya.

Sementara harga sejumlah komoditas lainnya terpantau turun, di antaranya cabai kecil dari Rp40 ribu per kilogram menjadi Rp30 ribu dan bawang merah dari Rp45 ribu menjadi Rp44 ribu per kilogram.

“Kami melakukan pemantauan harga di dua pasar di Kecamatan Kota, yakni Pasar Anom Baru dan Pasar Bangkal Baru yang selama ini menjadi tempat kulakan para pedagang dari luar Kecamatan Kota,” katanya. (ant/rah)

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Madura, kini melakukan verifikasi ulang data pemilih untuk Pemilukada Jawa Timur melalui masing-masing panitia pemungutan suara (PPS).

Menurut komisioner KPU Pamekasan Agus Kasianto, Rabu, pendataan ulang daftar pemilih itu dilakukan untuk memastikan bahwa semua warga sudah terdata dan telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

“Pendataan dan verifikasi ulang ini akan melibatkan petugas pengawas pemilu dan juga atas instruksi dari KPU Jatim,” katanya.

Pemutakhiran data pemilih Pemilukada Gubernur Jatim sebelumnya telah digelar oleh KPU Pamekasan pada tanggal 17 Juli 2013 dan telah diklarifikasi bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat, serta jajaran muspida pemkab Pamekasan.

Ketika itu diketahui jumlah data pemilih Pemilukada Jatim di Kabupaten Pamekasan sebanyak 656.281 orang. Rinciannya, sebanyak 316.743 orang pemilih laki-

laki dan sebanyak 339.538 orang sisanya merupakan pemilih perempuan.

Menurut Agus Kasianto, jumlah pemilih itu tersebar di 1.637 tempat pemungutan suara (TPS) di 178 desa dan 11 kelurahan di Kabupaten Pamekasan.

“Kemungkinan pada verifikasi ulang yang kami gelar ini jumlah pemilih nantinya akan bertambah, atau bahkan bisa berkurang, atau bisa saja tetap,” katanya menjelaskan.

Secara terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan Zaini membenarnya adanya verifikasi ulang pendataan pemilih oleh penyelenggara pilkada di Pamekasan itu.

Ia mengatakan pihaknya telah memerintah Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) agar memantau secara langsung dengan melibatkan semua anggota panitia pengawas lapangan di masing-masing desa.

“Mulai Kamis (15/8) mereka sudah bekerja, baik PPL maupun Panwascam,” kata Ketua Panwaslu Zaini menjelaskan. (ant/rah)

BERANDA PERJUANGAN

9

KAMIS 15 AGUSTUS 2013 NO.0177 | TAHUN II

BERANDA PERJUANGAN

Menuju Grahadi untuk Jawa Timur Jempol

Bambang - Said Jempol Naik, KarSa Was-was SURABAYA - Suara Bambang Dwi Hartono - Said Abdullah dalam dua pekan menjelang pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur, naik ke posisi kedua, setelah pasangan calon incumbent, Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa). Naiknya BambangSaid Jempol harus diakui pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja (Berkah) yang tergeser ketiga.

Meski elektabilitas KarSa tetap tertinggi, namun suara paslon incumbent terkikis.

Di sisi lain Pilgub berpeluang diundur karena hingga hari ini KPU RI belum juga

memberikan keputusan apakah mencetak ulang atau menempel stiker nama Khofifah Indar ParawansaHerman Sumawiredja pada formulir C1.

Hasil survei lembaga Proximity yang dikutip Rabu (14/8) mengatakan, dalam survei terakhir pada rentang 17 Juli hingga 30 Juli, elektabilitas pasangan nomor urut 1, Karsa, mentok di angka 54,5% saja. Padahal pada rentang survei sebelumnya, Mei hingga Juni, elektabilitasnya berkisar antara 59% hingga 61%.

Disusul pasangan Bambang DH-Said Abdullah (BDH-Said) dengan 13,7%.

Jagoan PDIP ini mampu mendongkrak elektabilitas, sebab

pada periode survei sebelumnya hanya mengantongi 5% suara.

Sementara, Khofifah Indarparawansa-Herman Sumawiredja (Berkah) yang sebelumnya berada diranking kedua dengan elektabilitas 17,7%, kini hanya mengantongi 13,3%. Terakhir pasangan independen Eggi Sudjana-M. Sihat di posisi buncit dengan tingkat keterpilihan 0,4%.

Sekadar diketahui, dalam survei Proximity itu juga disebutkan pertarungan

sengit akan terjadi antara tiga kandidat yaitu Karsa, BDH-Said dan Berkah. Di wilayah pemilih nasionalis seperti Pacitan, Blitar, Bojonegoro, Sumenep dan Surabaya bakal terjadi pertarungan Karsa dan BDHSaid. Sementara di wilayah Sidoarjo, Jombang, Mojokerto Kediri, dan Tulungagung, persaingan diprediksi ketat antara Karsa dan Berkah.

“Sulit bagi calon lain untuk menandingi Karsa, kemungkinan besar Pilgub nanti hanya satu putaran saja,”

ujar peneliti Proximity, Whima Edy Nugroho.

Terpisah, pengamat politik Untag Surabaya, Agus Sukristyanto menilai, menurunnya elektabilitas Karsa itu bisa akibat pengaruh dari terbuktinya tudingan penjegalan ketidak lolosan Khofifah dalam rapat pleno KPU Jatim yang pertama, bahkan masalah itu sampai menyebabkan terjadinya gugatan ke DKPP. “Saat itu memang menyebabkan persepsi masyarakat tidak lolosn-

ya Khofifah sebagai calon dalam rapat pleno KPU saat itu, akibat penjegalan Karsa, tentu hal ini memperburuk citra Karsa kala itu sendiri,” terangnya.

Imbasnya, dengan situasi semacam itu, kubu Karsa kian tergerus elektabilitasnya, sementara kubu Bambang-Said yang tidak terlibat konflik langsung lah yang teruntungkan, “Elektabilitas BDH-Said kian terkerek seiring peluang Khofifah ikut Pilgub saat itu sangat tipis,” pungkasnya.(ara)

PILGUB JATIM

Jombang Siap Menangkan Bambang-Said Jempol JOMBANG - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Jombang akan berjuang maksimal untuk memenangkan pasangan Bambang Dwi Hartono - Said Abdullah dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, 29 Agustus mendatang.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jombang, Sumrambah mengatakan, untuk bisa meraih kemenangan, pihaknya mengharapkan peran serta dan kerja keras seluruh kader dan simpatisan partai.

Selain kader partai, Sumrambah juga mengharapkan dukungan tokoh masyarakat, mulai dari kepala desa hingga tokoh agama. " Kami akan memaksimalkan kinerja tim inter-

nal dan tokoh masyarakat.

Kami optimis pasangan jempol akan menang," ujar Sumrambah, Rabu (14/8).

Menurut Sumrambah, Bambang DH - Said Abdullah adalah figur yang pantas untuk memimpin Jatim selama 5 tahun ke depan.

Terlebih keduanya merupakan figur yang low profile dan merakyat.

Sementara itu, Said Abdullah menyambut baik segala bentuk dukungan yang diberikan kepadanya.

Jika terpilih, ia berjanji akan mensejahterakan rakyat Jatim, terutama di tingkat desa. Untuk itu, program desa jempol yang diusungnya akan memberikan asuransi kesehatan (Askes) dengan fasilitas VIP kepada setiap kepala desa. (ara)

her/koran madura

KAMPANYE: Ribuan massa bersemangat dalam berkampanye bersama calon walikota-calon wakil walikota Mojokerto Mas'ut Yunus-Suyitno di Wates Kota Mojokerto, Rabu (14/8).

KAMPANYE

PILWALI

Said Kunjungi Terminal Bus Jombang

Janji Lanjutkan Program Abdul Gani

her/koran madura

DI TERMINAL: Cawagub Said Abdullah berada di dalam bus jurusan Malang-Jombang-Tuban di Terminal Kepuhsari Jombang, Rabu (14/8). Kedatangan Said di tempat ini rangkaian blusukan yang dilakukannya di Kabupaten Jombang.

JOMBANG - Hari ketiga pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, Calon Wakil Gubernur dari PDI Perjuangan, Said Abdullah mengunjungi

Terminal Bus Kepuh Sari, Kabupaten Jombang. Dalam kampanyenya kali ini, Said menyapa para penumpang, pedagang dan awak bus.

Usai berkeliling terminal

bus, Said mengatakan Jatim pada umumnya dan Jombang khususnya, pelayanan angkutan umum mendatang harus ada perbaikkan. Diantaranya, kondisi terminal, bus dan kes-

ejahteraan awaknya.

“Dari kunjungan ini, saya jadi mengetahui bagaimana kondisi moda transportasi darat,” ujar Said, Rabu (14/8).

Dalam kampanyenya di terminal bus Kepuh Sari ini, Said juga menyempatkan diri berdialog dengan pedagang kaki lima (PKL). Para pedagang kaki lima dan awak bus, serta penumpang, juga terlihat sangat antusias menyambut kedatangan cawagub kelahiran Sumenep, Madura ini.

Sementara itu, Yayuk, salah satu pedagang kaki lima mengatakan, harus ada pembenahan di terminal Kepuh Sari, terutama penataan tempat bagi para pedagang dan penumpang. “ Siapapun yang terpilih nantinya, harus meningkatkan pelayanan di terminal Kepuh Sari, terutama dalam memberikan pelayanan kepada para penumpang,” terang Yayuk. (ara)

MOJOKERTO - Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus dan Suyitno menggelar kampanye terbuka di lapangan Wates, Margesari, Kota Mojokerto, Rabu (14/8).

Duet pasangan yang diusung PDI Perjuangan, PPP, PKS dan PBB ini, mengajak masyarakat Kota Mojokerto untuk mencoblos nomor urut 3, pada Pemilihan Walikota (Pilwali), 29 Agustus mendatang.

Mas'ud Yunus dalam orasinya mengatakan, jika terpilih dirinya berkomitmen untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan Abdul Gani, Walikota saat ini.

Program yang akan dilanjutkan adalah kebijakan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Perlu diketahui, saat ini masyarakat kota Mojokerto sudah bisa menikmati fasilitas kesehatan secara gratis. Begitu

juga dengan bidang pendidikan.

"Selama dipimpin Pak Gani, banyak sekali prestasi kota Mojokerto. Diantaranya, rakyat sudah bisa berobat di Puskesmas dan RS dengan gratis. Caranya cukup menunjukkan KTP Kota Mojokerto," ujar Mas'ud.

Seperti diketahui, pemilihan Walikota Mojokerto akan diikuti 6 pasangan calon.

Pasangan Mas'ud Yunus dan Suyitno yang mengusung slogan My, berada di no urut 3.

Calon Wakil Gubernur Jatim Said Abdullah menghadiri kampanye calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus dan Suyitno, di lapangan Wates, Magersari, kota Mojokerto, Rabu (14/8).

Dalam orasinya, Said menyatakan dukungannya kepada pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini.

Dalam kesempatan yang

sama, Said juga meminta restu dari masyarakat Mojokerto dalam pilgub mendatang. " Untuk Wali Kota dan Gubernur jangan lupa coblos nomor 3, pada tanggal 29 Agustus mendatang," ujar Said.

Said menambahkan, dalam menjalankan program jempol yang diusungnya, pihaknya akan belajar pada kota Mojokerto, terutama tentang kebijakan kesehatan bagi masyarakat.

Sementara itu, pengurus DPP PDI Perjuangan Mindo Sianipar menegaskan kalau PDI Perjuangan tidak salah pilih pasang calon Wali Kota dan Gubernur. Menurutnya, Bambang - Said maupun Mas'ud - Suyitno memiliki komitmen yang kuat bagi masyarakat dan sama-sama besar dari keluarga besar Nadhlatul Ulama yang nasionalis. (ara)

her/koran madura

BERKAMPANYE: Calon wakil gubernur Said Abdullah berkampanye bersama calon walikota-calon wakil walikota Mojokerto Mas'ut Yunus-Suyitno di Wates Kota Mojokerto, Rabu (14/8). Pasangan cagub-cawagub Bambang Dwi Hartomo-Said Abdullah dan pasangan cawali-cawawalikota Mojokerto Masut Yunus-Suyitno sama-sama diusung PDI Perjuangan dan bernomor urut 3.

ara/koran madura

MEMASUKI ARENA: Calon walikota-cawalikota Mojokerto dari PDI Perjuangan nomer urut 3, Mas'ut YunusSuyitno memasuki arena kampanye di lapangan Wates, Kota Mojokerto, Rabu (14/08) siang.

10

LINTAS JATIM

KAMIS 15 AGUSTUS 2013 NO.0177 | TAHUN II

PENGANGKUTAN KONTAINER

Polda Gagalkan Pengiriman Batubara Ilegal SURABAYA - Direktorat Polisi Air Polda Jatim menggagalkan pengangkutan 16 kontainer atau 320 ton batubara asal Samarinda dengan Kapal Motor (KM) "Lintas Asahan" yang diduga menggunakan dokumen ilegal.

"Penangkapan KM Lintas Asahan pada buoy-10 pada titik koordinat 07 10.97'21'' S di Perairan Surabaya pada 25 Juni lalu, tapi baru diungkap sekarang karena tersangka dan saksi umumnya di Samarinda," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Surabaya, Rabu (14/8).

Didampingi Direktur Ditpolair Polda Jatim Kombes Pol Agus Duta, ia menjelaskan kasus itu bukan tergolong penyelundupan batubara, namun pengangkutan batubara yang ilegal, karena tidak menggunakan dokumen yang sah.

"Setelah memeriksa 13 saksi, termasuk saksi ahli dari Ditjen ESDM, penyidik Ditpolair akhirnya menetapkan tiga tersangka dalam kasus itu yakni MG (pimpinan Pelayaran PT LKA), WR (pimpinan CV IBU), dan W (pimpinan CV TCB)," katanya.

Barang bukti yang disita antara lain 320 ton batubara

dan satu bendel dokumen muatan KM Lintas Asahan (SKAB/surat keterangan asal barang, BL, dan manifes).

Saat ini, ratusan ton batubara dalam 16 kontainer itu tersimpan di depo PT Lintas Kumala Abadi, Jalan Tanjung Tembaga, Tanjung Perak, Surabaya.

"Awalnya, tim Ditpolair Polda Jatim sedang melakukan patroli pada buoy-10 tapi pada pukul 19.00 WIB mencurigai sebuah kapal yang mengangkut kontainer dan saat diperiksa ada petunjuk barang dalam kontainer berupa batubara itu menggunakan dokumen palsu," katanya.

Setelah penyelidikan dikembangkan akhirnya diketahui bahwa CV IBU melakukan pembelian atau transaksi jual beli batubara dengan CV TCB yang tidak memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP).

"Modusnya, PT LKA memalsukan dokumen muatan batu bara berupa SKAB, BL, dan manifes, lalu CV IBU melakukan transaksi dengan CV TCB yang tidak memiliki IUP OP dan CV TCB hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Disperindag," katanya.

Selain itu, batubara itu

ant/m risyal hidayat

BATU BARA ILEGAL: Polisi menunjukkan barang bukti berupa kontainer berukuran 20 kaki yang berisi batu bara ilegal di Depo PT Kuala Lintas Abadi, Jalan Tanjung Tembaga, Surabaya, Jatim, Rabu (14/8). Jajaran Polda Jatim berhasil mengamankan tiga tersangka berikut 16 kontainer berisi batu bara tanpa dilengkapi dokumen yang dikirim dari Samarinda. berasal dari PT EC Samarinda dengan wilayah pertambangan yang luas dan saking luasnya akhirnya memberikan pekerjaan secara sub kepada CV TCB yang tidak memiliki kompetensi, karena hanya mengantongi izin jasa

pertambangan yang sifatnya "permukaan".

Namun, CV TCB juga melakukan eksploitasi dan menjual hasilnya ke CV IBU yang berdomisili di Jatim yang hanya memiliki izin operasi khusus di Jatim, sehingga dia

seharusnya hanya bisa menerima atau menampung dan tidak boleh beroperasi hingga ke Samarinda melalui kerja sama dengan PT LKA. "Penyidik masih mendalami kemana batubara itu dijual dan untuk apa. Yang jelas,

Kejaksaan Kirim Terpidana Korupsi ke Porong BOJONEGORO - Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Jatim, Rabu, mengirimkan terpidana kasus korupsi dana perjalanan dinas DPRD Mochtar Setijohadi yang tertangkap di Yogyakarta ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Porong Sidoarjo.

"Pertimbangan pengiriman dan menempatkan Mochtar Setijohadi ke Lapas Porong Sidoarjo banyak, mulai yang bersangkutan selama ini tidak kooperatif juga masa hukumannya memenuhi syarat enam tahun penjara," kata Kepala Kejari Bojonegoro Tugas Utoto, Rabu (14/8).

Mochtar Setijohadi dengan tangan diborgol didampingi sejumlah petugas Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resor (Polres) berangkat ke Lapas Porong Sidoarjo dengan memanfaatkan kendaraan Innova plat hitam dengan No. S1855 HE. "Coba anda rasakan bagaimana langkah anda kalau menghadapi masalah seperti yang saya alami," kata Mochtar, kepada wartawan di Bojonegoro.

Menurut Utoto, pengiri-

man Mochtar Setijohadi yang juga mantan Wakil Ketua DPRD itu, sekaligus juga untuk persiapan yang bersangkutan dikirim ke Lapas Sukamiskin Bandung.

"Cuma kapan yang bersangkutan dikirim ke Sukamiskin kami belum tahu," ucapnya.

Lebih lanjut Utoto menjelaskan Mochtar Setijohadi terpidana kasus korupsi dana perjalanan dinas DPRD 2006/2007 sebesar Rp13,245 miliar tertangkap tim Kejaksaan Agung, Kejaksaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kejari Bojonegoro di sebuah tempat peristirahatan di Yogyakarta.

"Dia tertangkap bersama teman wanitanya berusia sekitar 30 tahun dengan ditemani dua anak kecil yang masih berusia sekitar enam dan dua tahun," jelasnya.

Ia memperkirakan Mochtar Setijohadi yang masuk daftar pencarian orang (DPO) berada di Yogyakarta sudah selama tiga pekan.

"Selama menjadi DPO Mochtar Setijohadi hanya berputar di Pulau Jawa, di berbagai kota di Jatim, seperti Surabaya juga Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dia (Mochtar Setijohadi tidak pernah keluar Jawa hanya di Jawa," paparnya.

Sesuai keputusan MA No. 1481/K/pid.sus/2012 terpidana Mochtar Setijohadi, mendapatkan hukuman enam tahun penjara ditambah denda sebesar Rp200 juta atau dua bulan kurungan. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp687.900.000 atau enam bulan kurungan.

Mochtar Setijohadi masuk sebagai daftar pencarian orang (DPO), karena ia tiga kali tidak memenuhi panggilan Kejari setempat dalam pelaksanaan eksekusi kasus korupsi dana perjalanan Dinas DPRD2006/2007 sebesar Rp13,245 miliar pada Mei lalu. (ant/dik)

pimpinan CV IBU dan CV TCB akan dijerat dengan Pasal 158 juncto 161 UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara," katanya.

Sementara itu, pimpinan

PT LKA dijerat dengan Pasal 263 Ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. "Tapi, para tersangka belum ditahan, karena kami masih menelusuri alat bukti yang mendukung penahanan itu," katanya. (ant/dik)

CAGUB JATIM

Khofifah Janji Bangun Sekolah Asrama

ant/aguk sudarmojo

TERPIDANA KASUS KORUPSI: Mantan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Jatim, Mochtar Setijohadi yang menjadi terpidana kasus korupsi dana perjalanan dinas DPRD 2002/2007 sebesar Rp 13,245 miliar diapit petugas di Bojonegoro, Jatim, Rabu (14/8). Mochtar Setijohadi menjadi daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri Bojonegoro sejak Mei lalu itu ditangkap di sebuah tempat peristirahatan di Yogyakarta ketika bersama seorang wanita muda.

KEDIRI - Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berencana membangun sekolah sekaligus asrama di kawasan pesisir, sebagai upaya pemenuhan harapan pendidikan bagi mereka yang kurang mampu.

“Satu asrama kebutuhannya antara Rp8-10 miliar. Pembangunan asrama itu menjadi harapan bagi anak nelayan, petani miskin, agar anak mereka mendapatkan pendidikan terjamin,” katanya ditemui saat kampanye terbuka di lapangan Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Rabu (14/8).

Ia mengaku prihatin dengan kondisi anak-anak di daerah pesisir. Banyak dari keluarga yang mayoritas sebagai nelayan itu hidup di bawah garis kemiskinan, tidak mendapatkan pendidikan terbaik.

Terlebih lagi, tidak sedikit yang memanfaatkan utang dari tangan para rentenir, sehingga beban mereka semakin berat. Hal ini berimbas pada pendidikan yang mereka dapatkan.

Padahal, lanjut dia, pemenuhan pendidikan 12 tahun merupakan amanat dari Undang-Undang. Bahkan, dalam UU Pendidikan pun, alokasi untuk pendidikan ada-

lah setidaknya 20 persen.

“APBD Jatim itu baru 7 persen untuk anggaran pendidikan, padahal anggaran cukup banyak sampai sekitar Rp17 triliun. Kami berharap, anak-anak terutama anak nelayan nantinya mendapatkan prioritas pendidikan di daerah mereka sendiri,” ujarnya, berharap.

Khofifah bahkan berencana membangun SMK terutama di daerah pesisir.

Mereka bisa belajar banyak hal seperti teknologi terbaru untuk membuat mesin.

Di daerah pesisir, banyak ikan membusuk yang disebabkan belum ada teknologi untuk membuat bahan baku dari ikan, misalnya mengolah ikan menjadi tepung ikan.

Dengan demikian, ia berharap tingkat sumber daya manusia (SDM) anak-anak, terutama di wilayah pesisir Jatim juga lebih baik lagi.

Mereka bisa membuat berbagai alat terbaru yang bisa bermanfaat untuk lingkungan dan demi masa depan.

Khofifah ke lapangan Kecamatan Kandat dalam rangka kampanye terbuka pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Jawa Timur yang akan berlangsung pada 29 Agustus 2013.(ant/dik)

LILY WAHID

PASCA BENTROK

Tak Semua Muslimat Dukung Khofifah

Polda: Situasi di Paciran Dikabarkan Kondusif

SURABAYA Mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini menjadi kader Partai Hanura Lily Chodijah Wahid mengungkapkan bahwa tak semua kader Muslimat mendukung Khofifah Indar Parawansa di Pemilukada Jatim.

“Tidak semua kader Muslimat NU mendukung dan memberikan suaranya ke Khofifah. Saya ini sudah lama di Muslimat, jadi tahu mana yang searah dan tidak,” ujarnya kepada wartawan di Bale Karsa, Jalan Citarum Surabaya, Rabu (14/8).

Di samping itu, semua anggota Muslimat tentunya memiliki suami dan kiai yang diyakininya. Tentu saja, kata dia, seorang istri mayoritas mengikuti suami dan kiainya ketika menentukan pilihan.

“Apalagi banyak orang Muslimat NU yang bicara ke saya tidak mendukung Khofifah. Meski kalau ketahuan,

SURABAYA - Kepolisian Daerah Jawa Timur menyatakan situasi di Paciran, Lamongan, pascabentrok antara anggota Front Pembela Islam atau FPI dengan warga setempat pada 8-12 Agustus lalu sudah mulai kondusif.

"Situasi sudah mulai kondusif, tapi kami masih menempatkan satu SSK (satuan setingkat kompi) personel Brimob di lokasi kejadian dan satu SSK lagi di Mapolres Lamongan," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Surabaya, Rabu (14/8).

Menurut dia, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono juga sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk meningkatkan patroli dan razia serta mewaspadai setiap pergeseran sekelompok orang yang patut dicurigai akan menimbulkan masalah.

"Antisipasinya sudah

terancam dipecat oleh pengurus pusat,” kata adik kandung Mantan Presiden Abdurrachman Wahid tersebut.

Sementara itu, Lily yang juga adik kandung Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang KH Salahudin Wahid atau akrab disapa Gus Sholah tersebut mengingatkan agar santri dan pondok pesantrennya tidak dilibatkan dalam agenda Pemilukada.

Kendati demikian, pihaknya tidak mempermasalahkan kemana dukungan Gus Sholah dalam Pemilukada yang dilangsungkan 29 Agustus mendatang, selama mengatasnamakan hak politik pribadi, sekalipun menjadi bagian dari tim Khofifah-Herman.

“Jangan sampai Ponpes dilibatkan Pemilukada Jatim dan diarahkan mendukung salah satu pasangan calon.

Gus Sholah juga harus bisa membedakan, mana kepent-

ingan pribadi dan bukan,” kata mantan anggota DPR RI tersebut.

Dia menjelaskan, Tebu Ireng merupakan lembaga pendidikan dan tidak boleh menjadi alat politik praktis, khususnya menjelang Pemilukada Jatim.

“Saya luruskan dan mengimbau kepada alumni Tebi Ireng di mana saja berada. Jangan khawatir untuk tidak memilih pasangan lain, karena Gus Sholah atas nama pribadi, bukan lembaga,” kata Lily.

Di tempat yang sama, calon anggota legislatif DPR RI dapil Jatim II tersebut menegaskan memberikan dukungan ke Karsa. Meski tidak memiliki hak pilih karena beridentitas di Jakarta, namun Lily akan membantu karena percaya SoekarwoSaifullah Yusuf melanjutkan upayanya menyejahterakan rakyat. ant/dik)

diperintahkan untuk meningkatkan patroli dan razia serta mewaspadai setiap pergeseran sekelompok orang yang patut dicurigai," katanya.

Namun, pihaknya juga mengimbau masyarakat berpartisipasi aktif untuk melaporkan pergeseran sekelompok orang yang patut dicurigai kepada polisi.

"Dukungan masyarakat itu penting, karena konsentrasi polisi saat ini masih terpecah untuk pengamanan Pilgub Jatim melalui Operasi Mantap Praja selama 51 hari sejak 12 Agustus lalu," katanya.

Apalagi, Operasi Ketupat Semeru 2013 untuk pengamanan arus mudik dan balik Lebaran juga baru berakhir pada 17-18 Agustus. "Kami tidak menuduh sekelompok orang, tapi hukum menyebut 'siapa yang berbuat apa', bukan khusus ormas tert-

entu atau warga tertentu," katanya.

Secara terpisah, juru bicara ASOUM (Aliansi Solidaritas untuk Muslim) Ustadz Zulkarnaen menyatakan polisi seharusnya mendukung FPI Paciran, karena FPI setempat berusaha menekan angka kejahatan.

"Kami sudah melakukan investigasi ke Lamongan, lalu kami juga mendatangi Polres Lamongan dan Polda Jatim. Ada data yang beda antara kami dan polisi," katanya.

Namun, polisi harus melihat bahwa apa yang terjadi merupakan "perang" antara kelompok haq (benar) dan kelompok batil (jahat). Karena itu polisi seharusnya membela FPI yang menjaga ketertiban masyarakat dengan menekan potensi kejahatan.

"Apalagi, FPI Paciran itu sebenarnya dalam posisi

di-sweeping, karena mereka menegur masyarakat yang mentalnya rusak, tapi masyarakat justru anarkis, karena itu polisi mestinya membela FPI yang berusaha merehabilitasi masyarakat," katanya.

Dalam pemeriksaan 42 anggota FPI Paciran dan sembilan warga Paciran di Mapolda Jatim (13/8), penyidik menyita sejumlah barang bukti dari FPI yakni 36 handphone, sembilan pedang, 14 parang, empat celurit, empat sangkut, tujuh pisau, satu kayu, dan satu selang.

Akhirnya, polisi menetapkan 47 tersangka yakni 42 anggota FPI Paciran dan lima dari sembilan warga, sedangkan empat warga lainnya masih didalami keterlibatannya. Polisi meyakini keterlibatan anggota FPI, karena ke-42 orang itu menyebut dirinya sebagai anggota FPI. (ant/dik)

LINTAS JATIM

11

KAMIS 15 AGUSTUS 2013 NO.0177 | TAHUN II

Bawaslu Pertanyakan Formulir D1 Pemilukada SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur mempertanyakan formulir lampiran D1-KWK-KPU tentang rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara dalam wilayah desa/kelurahan.

"Ini kecerobohan kedua setelah C1 diprotes oleh pihak pasangan nomor 4, Khofifah-Herman. Tapi kali ini muncul masalah lagi

dengan formulir D1," ujar Anggota Bawaslu Jatim Sri Sugeng kepada wartawan di Surabaya, Rabu (14/8).

Formulir D1 kini sudah

REKLAME

beredar di seluruh daerah, sehingga tidak memungkinkan untuk ditarik kembali, namun dengan tidak adanya nama calon dinilai akan menimbulkan kerawanan tersendiri.

Tidak hanya satu pasangan, tapi hampir semua pasangan juga akan mengalami kerugian, karena dengan formulir kosong tersebut bisa dimainkan angka-angkanya oleh mereka yang ada di TPS.

"KPU harus bisa menjelaskan masalah ini sebelum pelaksanaan pencoblosan dimulai, sebab bila dibiarkan banyak calon yang akan dirugikan nanti," katanya. pihaknya akan meminta klarifikasi terhadap KPU Jatim terkait tidak tercantumnya nama dalam formulir D1, sebab memunculkan kerawanan bagi calon. Dalam formulir tersebut hanya mencantumkan nomor sedangkan nama

dikosongkan.

"Karena itulah pihaknya meminta KPU untuk bertindak cepat menghadapi masalah tersebut, jangan sampai ada yang dirugikan, bila memang memungkinkan perlu dicetak ulang maka seharusnya dicetak ulang," katanya.

Untuk mencetak formulir tersebut, diperkirakan menelan dana sebesar Rp2,4 miliar. Meski soal uang tidak ada masalah, tapi distribusi yang

diperkirakan memakan waktu lama.

Sementara itu, terkait dengan temuan tersebut, Tim Sukses pasangan SoekarwoSaifullah Yusuf (Karsa) melayangkan surat klarifikasi kepada KPU Jatim dengan tembusan ke Bawaslu, terkait kejanggalan tersebut.

Menurut Ketua Bidang Hukum Tim Kampanye Karsa, Hadi Pranoto, ada kejanggalan yang terjadi dalam kolom

tersebut. Pihaknya khawatir jika hal ini tetap dikosongkan, ada kemungkinan kecurangan yang akan merugikan semua kandidat.

"Kami hanya khawatir saja jika ada kesalahan memasukkan jumlah pemilih jika tidak mencuntumkan nama, ini bukan hanya Karsa saja, saya yakin semua calon juga akan merasa keberatan jika nama pasangan calon tidak dicantumkan," kata dia. (ant/dik)

PERSIAPAN PERAYAAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Baliho Cagub Abai Aturan SURABAYA - Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Kota Surabaya menilai banyak pemasangan baliho calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) Jatim di sejumlah kawasan di Kota Pahlawan yang melanggar aturan atau kesepakatan bersama.

Kepala Bakesbanglinmas Surabaya Soemarno, Rabu, mengatakan, meski beberapa waktu lalu sudah ditertibkan, keberadaan atribut kampanye para Cagub dan Cawagub serta calon anggota legislator (Caleg), kembali bertebaran di berbagai penjuru Kota Surabaya.

“Banyak atribut kampanye berupa baliho, spanduk, dan poster tersebut yang ditempatkan tidak pada tempatnya, seperti atribut di kawasan taman, trotoar dan jembatan penyeberangan orang (JPO), bahkan ada atribut yang dipaku di pohon,” katanya.

Soemarno mengatakan berdasarkan pantauan, pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran dalam pemasangan atribut kampanye di berbagai kawasan di Surabaya, di antaranya di kawasan Jalan Panglima Sudirman, Jalan Ngagel Jaya, Jalan Pucang, Jalan Mayjend Sungkono hingga di kawasan Kenjeran.

Selama ini, pihak Pemkot Surabaya hanya sebatas memberikan fasilitasi dan ruang gerak untuk sosialisasi kampanye, termasuk perihal penempatan atribut Pilgub Jatim.

“Tetapi hendaknya, tolong semua pihak untuk ikut menjaga kondisi kein-

dahan dan lingkungan kota, termasuk juga keselamatan bagi pengguna jalan. Jadi, tolong, penempatan atribut itu disesuaikan dengan koridor yang ada,” katanya.

Ia menjelaskan atribut kampanye yang ditempatkan di pohon dengan cara dipaku, jelas akan merusak kondisi pohon. Padahal, menanam pohon bukanlah pekerjaan gampang, apalagi merawatnya agar tetap tumbuh hijau dan segar. Terlebih, sekarang ini musim kering sehingga petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya harus menyiramnya setiap hari.

“Kalau untuk yang dipasang di taman-taman, hendaknya dipikirkan bahwa keindahan taman itu kan dinikmati semua warga. Termasuk warga dari luar kota yang berinteraksi di Surabaya, juga punya keinginan untuk menikmati keindahan taman kota. Kalau dipasangi atribut kampanye, estetikanya kan jadi terganggu,” kata Soemarno.

Soemarno juga menyoroti keberadaan alat peraga kampanye yang diletakkan di pedestrian. Kondisi itu disebutnya bisa membahayakan para pejalan kaki selaku pengguna pedestrian.

Menurut dia, jika dipasang tidak sesuai koridor, tujuan yang ingin dicapai dalam pemasangan atribut kampanye, malah tidak akan kesampaian.

“Jangan sampai pejalan kaki tidak bisa menggunakna pedestrian lalu turun ke jalan dan kena problematik lalu lintas. Kalau begitu kan malah tidak mendapat simpatik dari warga,” katanya. (ant/dik)

Seorang warga membawa gantungan hadiah untuk permainan panjat pinang di atas sungai di Kalimalang, Jakarta Timur, Rabu (14/8).

Sejumlah permainan khas perayaan kemerdekaan 17 Agustus seperti panjat pinang dan adu gebuk bantal, akan digelar di sepanjang Kalimalang pada 17 Agustus 2013.

ant/zabur karuru

JELANG PEMILUKADA JATIM

KPU Belum Putuskan Formulir C1 untuk Berkah SURABAYA - Komisi pemilihan Umum (KPU) Pusat belum memberikan keputusan apakah mencetak ulang atau menempel stiker nama Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja pada formulir C1. ”Sampai sekarang memang belum ada keputusan dari KPU Jatim mengenai opsi yang akan disetujui,” kata komisioner KPU Jatim Sayekti Suinindiyah pada Rabu (14/8).

Sayekti mengkhawatirkan proses pengiriman logistik dalam Pilgub Jatim akan terganggu, jika tidak segera diputuskan, terutama daerah terpencil di Jatim.”Kalau sampai

hari ini tidak ada keputusan maka rencananya kami akan ke Jakarta untuk meminta keputusan resmi KPU RI,” katanya.

Sayekti mengakui opsi pencetakan ulang formulir C 1 itu memang sulit dilakukan. Pasalnya, pengiriman logistik Pilgub di wilayah terpencil seperti kepuluan Masalembo di Sumenep sudah harus dilakukan pada tanggal 20 mendatang.”Kalau dicetak ulang saya khawatirkan akan mempengaruhi tahapan Pilgub karena jadwal kapal ke Masalembo saja tanggal 20. Padahal kalau cetak surat suara ulang kan setidaknya butuh waktu se-

lama lima hari,” tegasnya.

Ia mengatakan, KPU Jatim tidak mungkin menyusulkan logistik Pilgub Jatim ke kepulauan Masalembo karena akan menghabiskan biaya yang sangat mahal.”Hari ini kan harus packing. Kalau nanti nyewa kapal akan sangat mahal bisa menghabiskan ratusan juta ke Masalembo saja,” tambahnya.

Awalnya, tambah Sayekti, ia mendapat informasi kalau memang surat dari KPU mengenai formulir C 1 itu sudah dikirimkan.”Pagi itu memang saya mendapatkan info kalau memang surat dari KPU pusat itu datang dan sepakat dilaku-

kan stikerisasi. Tetapi setelah saya cek di kantor ternyata surat itu tidak ada,” ujarnya.

Namun klarifikasi oleh Bawaslu mengenai hal tersebut hingga kini belum tuntas.”Saya diminta klarifikasi tentang pencetakan lampiran C1, ya saya ceritakan sesuai dengan kronologis yang ada,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Jatim Sufianto mengatakan, Sayekti datang memenuhi panggilan Bawaslu pada pukul 01.00 WIB kemarin. Pemeriksaan sendiri berlangsung sekitar dua jam dan baru selesai sekitar pukul 03.00 WIB. Pemeriksaan yang dilakukan dini hari itu

berdasarkan permintaan dari Sayekti sendiri.“Kami faham dan maklum jika baru bisa datang pada dini hari. Memang pada awalnya kami mengundang untuk datang di siang hari,” kata Sufianto.

Dia mengatakan, pihaknya meminta klarifikasi kepada komisioner KPU Jatim tersebut karena ada beberapa hal yang harus diluruskan terutama mengenai formulir C1.”Kami ingin memastikan kalau tahapan Pilgub berjalan sesuai dengan prosedur dan ada jaminan dalam pidang hukum dan kepastian waktunya,” tandasnya.(ara)

LILY WAHID DUKUNG KARSA

BENTROK

Bukan Dendam Terhadap PKB tapi Murni Rasionalitas

Tersangka Bentrok FPI vs Warga Lamongan Semakin Banyak

SURABAYA - Lily Chodijah Wahid ,Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)menyatakan dukungan terhadap palon Incumbent, Soekarwo dan Saifullah Yusuf (KarSa) dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Lily Wahid yang kini bergabung ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), menyampaikan dukungannya ke KarSa Rabu siang (14/08) di Bale KarSa, Jalan Citarum, Surabaya.

Adik Kandung pemangku pondok Pesantren Tebu Ireng, KH Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) ini menyatakan bahwa dukungannya terhadap KarSa bukan karena faktor dendam terhadap PKB yang telah memecatnya. Namun hal ini sebagai salah satu bentuk demokrasi yang ada dalam keluarganya.

Seperti diketahui, PKB dan Gus Sholah menyatakan dukungan kepada Khofifah-Herman (BerKah).

“Di keluarga saya bebas berpendapat, kita mengedepankan rasional, bukan emosional. Saya dan Gus Sholah tidak ada masalah, silahkan Gus Sholah mendukung BerKah, tapi saya mendukung KarSa,” katanya.

Terkait alasannya mendukung Karsa, Lily menyatakan bahwa dirinya hanya ingin KarSa diberi kesempatan melanjutkan programnya yang diklaim sudah baik

“Kalau pemimpin baru butuh penyesuaian lagi, padahalpakde Karwo sudah punya program yang bagus. Jadi mari kita beri kesempatan, calon lainnya silahkan periode yang akan datang”.

Lily juga menghimbau kepada kakaknya, Gus Sholah, agar tidak menggunakan pesantren sebagai mesin politik. “Saya sudah sepakat dengan beliau (gus Sholah), untuk tidak menjadikan pesantren Tebu Ireng sebagai mesin politik. Jadi, walaupun Gus Sholah mendukung BerKah, namun alumni Tebu Ireng tidak harus mendukung BerKah”. lily menambahkan bahwa tidak semua Muslimat NU mendukung BerKah, masih

banyak anggota Muslimat NU yang mendukung KarSa. “Kalau suaminya mendukung Kumis, maka istrinya biasanya ikut. Jadi manut sama suami. Biar aja didepan bilang mendukung BerKah, tapi saat di TPS(Tempat Pemungutan Suara), siapa yang tahu mereka mencoblos nomor urut berapa,”katanya sambil tertawa.

Untuk kebaikan Jawa Timur, Lily memberi masukan kepada KarSa agar membuka Kotak Pos sebagai wadah bagi masyarakat Jawa Timur yang ingin memberikan saran dan kritik. Dengan demikian, jika menang Pilgub, maka KarSa lebih mengetahui keinginan rakyat.

Seperti Diketahui, Sebel-

umnya, Lily Wahid mendampingi KarSa saat acara debat kandidat di Gramedia Expo Surabaya, Senin (12/8). Ketika itu, ia duduk bersebelahan dengan Bude Karwo. Saat bersamaan di kubu pendukung pasangan Khofifah-Herman, terlihat juga kakak kandung Lily yakni KH Sholahuddin Wahid (Gus Solah) yang duduk berhadap-hadapan.

PKB saat ini merupakan parpol pendukung pasangan Berkah, Lily dipecat dari PKB karena kerap tidak sejalan dengan keputusan partai.

Termasuk karena dianggap terlalu kritis menentang kenaikan harga BBM subsidi dan mendukung Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. (ddy) SAAT MEMBERIKAN PERNYATAAN: Lily Wahid saat memberikan pernyataan dukungannya terhadap KarSa.

ddy/koran madura

SURABAYA - Jumlah tersangka dalam kasus bentrok FPI-warga di Paciran, Lamongan, pada 8-12 Agustus lalu, bertambah satu orang lagi dari kalangan warga setempat, sehingga jumlahnya dari semula 47 menjadi 48 orang.

“Ke-48 tersangka itu meliputi 42 orang dari kelompok FPI Paciran dan enam lainnya kalangan warga setempat,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Mapolda Jatim di Surabaya, Rabu (14/8).

Ia menjelaskan seorang tersangka yang baru ditetapkan sesuai hasil pemeriksaan pada Selasa (13/8) pukul 19.00 WIB adalah FY (Farid Yulianto) yang berusia 14 tahun dari Sumurgayam, Paciran, Lamongan.

“Penyidik memeriksa sembilan warga Paciran dan enam di antaranya ditetapkan menjadi tersangka, sedangkan tiga warga lainnya tidak terbukti dan dipulangkan ke daerahnya,” katanya.

Warga Paciran yang menjadi tersangka lainnya adalah Slamet Hadiono alias Raden (RD/32 tahun) asal Dengok, Said (SD/17) asal Dengok, Rakum (RK/38) asal Blimbing, Sampurno (SP/19) asal Blimbing, dan Zainul Efendi (32) asal

Blimbing.

Sementara itu, tiga warga Paciran yang akhirnya dilepas adalah Adi Susanto (AS/29) asal Dengok, Nur Yaqin (NY/41) asal Dengok, dan Fikri (FK/22) asal Dengok.

“Hingga kini, polisi juga masih memburu seorang buron (DPO) berinisial M yang diduga kabur setelah melakukan aksi balasan terhadap kelompok FPI. M merupakan residivis dalam kasus narkoba (pil koplo),” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia membantah pandangan ASOUM (Aliansi Solidaritas untuk Muslim) bahwa kasus Paciran itu meluas akibat polisi melakukan pembiaran terkait aksi massa FPI yang mendatangi warga, padahal jika polisi melerai hal itu tidak terjadi.

“Nggak ada pembiaran itu, karena kejadiannya ada pada empat TKP (tempat kejadian perkara) secara beruntun. Sekelompok orang yang mengaku dari ormas (FPI) itu bahkan melakukan tindakan duluan,” katanya.

Selain itu, pihaknya tidak mendasarkan apakah pelaku tindak pidana itu berasal dari masyarakat, ormas, atau apapun, namun mengacu pada

aturan hukum yakni “barangsiapa berbuat apa”. Karena itu pihaknya mendasarkan pada sejumlah barang bukti milik FPI yakni 36 handphone, sembilan pedang, 14 parang, empat celurit, empat sangkur, tujuh pisau, sebatang kayu pemukul, dan satu selang.

“Karena itu, tersangka kami jerat dengan Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12/1951 dan Pasal 170 Ayat 2 KUHP tentang perusakan secara bersama-sama serta penganiayaan. Namun ada seorang tersangka yang ditambah dikenakan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan,” katanya.

Juru bicara ASOUM (Aliansi Solidaritas untuk Muslim) Ust Zulkarnaen sebelumnya menyatakan polisi seharusnya mendukung FPI Paciran, yang berusaha menekan angka kejahatan.

“Kami punya data berbeda dengan polisi. Mereka seharusnya melihat bahwa apa yang terjadi merupakan ‘perang’ antara kelompok haq (benar) dan kelompok batil (jahat). Karena itu polisi seharusnya membela FPI yang menjaga ketertiban masyarakat dengan menekan potensi kejahatan,” katanya. (ant/dik)

12

EKONOMI

KAMIS 15 AGUSTUS 2013 NO.0176 | TAHUN II

PERBANKAN

Indonesia Mulai Terapkan Program SCP JAKARTA - Indonesia mulai menerapkan program Sustainable Consumption and Production (SCP) yang diprakarsai oleh lembaga PBB mengenai Lingkungan Hidup (UNEP).

“Saat ini programnya sudah berjalan meskipun skalanya masih kecil,” kata Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup, Henry Bastaman, di Jakarta pada Rabu.

SCP adalah Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi

Program yang diangkat antara lain Program Quick Win yang mencakup Green Building, Green Public Procurement, Green Industry, serta Green Tourism.

Henry Bastaman

Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup dan Produksi Berkelanjutan yang dilaksanakan secara interbasional dengan perwakilan sepuluh negara, salah satunya adalah Indonesia.

“Program yang diangkat antara lain Program Quick Win yang mencakup Green Building, Green Public Procurement, Green Industry, serta Green Tourism,” jelas Henry.

Sedangkan peluncuran program Sustainable Public Procurement (SPP) dan Consumer Information akan dilakukan pada akhir 2013.

Untuk ‘green building’, Henry mengatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum menciptakan bangunan yang ramah lingkungan.

“Memang belum banyak karena belum lama mulainya. Tapi ini progresnya akan sangat cepat,” kata Henry.

Hal itu dikatakan Henry mengingat banyaknya daerah selain Jakarta yang ingin menerapkan pola bangunan ramah lingkungan.

Untuk penerapan ‘green goverment’ pemerintah terus menerus berupaya untuk menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharukan.

“Hal yang lain adalah bagaimana publik mengkonsumsi produk yang ramah lingkungan dan bisa membedakan mana yang ramah lingkungan dan mana yang tidak, ini yang disebut ‘green consumer’,” kata dia.

Penerapan SCP oleh Indonesia dilaksanakan bersama-sama dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (ant/ros/beth)

ori/koranmadura

LAUNCHING. Pembagian kartu sehati yang dilakukan di Pendopo Agung Bangkalan, beberapa waktu yang lalu.

Sengketa Inalum Berlanjut Pemerintah Tempuh Jalur Arbitrase

JAKARTA-Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penyelesaian pengambilalihan 58,88 persen saham PT Indonesia Asahan Aluminiun (Inalum) yang dimiliki konsorsium perusahaan Jepang, Nippon Asahan Aluminium (NAA) melalui proses arbitrase. Pasalnya, negosiasi rutin yang dilaksanakan setiap sepuluh hari di Singapura belum juga menemui titik temu.

“Kami tetap bersikukuh (mengajukan harga aset) berdasarkan nilai buku atau sesuai dengan Master Repurchase Agreement (perjanjian induk). Jepang masih berusaha menggunakan nilai pasar,”

kata Menteri Perindustrian, MS Hidayat di Gedung Kemenperin Jakarta, Rabu (14/8).

Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah menguasai saham Inalum sebesar 41,12 persen. Berdasarkan perjanjian

induk antara pemerintah Indonesia dengan NAA, kerjasama patungan ini akan berakhir pada 31 Oktober 2013.

Menurut Hidayat, saat ini pihak Jepang sudah memasukkan harga tawaran yang berbasis harga pasar, namun pemerintah Indonesia belum sepakat dengan penawaran one package deal tersebut.

“Saya tidak mau menyebutkan angkanya, karena masih dalam perundingan,” imbuhnya.

Hidayat mengatakan, beberapa waktu terakhir kedua belah pihak memang mengin-

tensifkan perundingan menjadi sepuluh hari sekali di Singapura. “Kami melakukan perundingan tim teknisnya (NAA) di Singapura, sebelum nanti kami mengadakan plenary season,” ujar Hidayat.

Dia meyakini, perundingan tersebut akan mencapai titik temu. Meski terjadi deadlock, namun kata Hidayat, secara fisik proyek Inalum sepenuh akan beralih ke Indonesia pada 1 November 2013. “Kami meminta nanti berdasarkan master agreement,” ucapnya.

Selanjutnya, jelas Hidayat,

pemerintah akan mengkaji kemungkinan penyelesaian sengketa ini melalui jalur arbitrase. “Kami bisa mnyelesaikannya melalui pihak ketiga, yaitu arbitrase. Kami sedang mempelajari kemungkinan itu,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Hadiyanto yang juga terlibat dalam tim negosiasi yang dipimpin oleh MS Hidayat sempat memperkirakan bahwa ada dana tunai sebesar USD600 juta di neraca Inalum pada 2013.

Sejauh ini pemerintah telah mengalokasikan Rp7 triliun dana dari APBN-P 2012 dan APBN-P 2013 untuk pembelian saham NAA di Inalum sesuai dengan nilai buku. Namun, jika dana tunai tersebut dapat dikurangkan dari nilai aset, maka pemerintah diperkirakan tidak perlu menyediakan dana sampai Rp7 triliun.

Selain itu, pemerintah juga berencana menambah kapasitas produksi Inalum dari 250 ribu ton menjadi 600 ribu ton.

Sehingga, pemerintah merencanakan investasi baru sebesar USD1,3 miliar atau sekitar Rp13,2 triliun.

Senada dengan Hidayat, Hadiyanto mengatakan, hingga kini pemerintah masih terus merundingkan soal harga pengambilalihan saham NAA di Inalum. “Kami masih akan komunikasi dalam satu bulan ini. Indonesia menginginkan berdasarkan nilai buku, tawaran Jepang masih menurut nilai pasar,” kata Hadiyanto.

Menurut Hadiyanto, nantinya sebanyak 100 persen saham Inalum milik Indonesia dan akan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru. “Dia akan berdiri sendiri. Menjadi BUMN sendiri yang dimiliki Pemerintah 100 persen. Manajemen sekarang pun berkeinginan agar menjadi Persero dulu atau menjadi BUMN,” paparnya. (gam/bud)

PANGAN

Harga Daging Sapi di Bantul Masih Tinggi

ant/yudhi mahatma

DISPARITAS HARGA DAGING SAPI. Petugas menyiapkan potongan daging untuk dikemas di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu (14/8). Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengajukan mekanisme disparitas harga dan harga patokan standar, untuk menjaga stabilitas daging sapi, saat ini stok sapi nasional mencapai 13 juta -14 juta ekor, sedangkan konsumsi Indonesia mencapai 3,5 juta - 4 juta ekor per tahun.

BANTUL-Harga daging sapi yang dijual di pasar tradisional Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pascahari raya Idul Fitri 1434 Hijriah ini masih tinggi sekitar Rp96 ribu per kilogram.

Pedagang daging sapi di pasar tradisional Bantul, Suyati, Rabu mengatakan, harga daging sapi sejak mengalami kenaikan awal puasa lalu sampai saat ini belum ada penurunan, hingga bertahan sekitar Rp96 ribu per kilogram.

“Harganya naik kan sudah sejak puasa lalu. Setahu saya saat itu karena paguyuban pengusaha daging sapi di Pleret menaikkan harga Rp4 ribu per kilogram. Kalau sudah naik biasanya nggak

turun,” katanya.

Menurut dia, harga daging sapi sebelum ada kesepakatan naik masih sekitar Rp92 ribu per kilogram.

“Waktu itu saya tidak mengetahui alasan harga daging sapi naik, sehingga hanya mengikuti perkembangan di pasar saja,” ujarnya.

Pedagang daging sapi di pasar Bantul lainnya, Sudarmi, mengatakan, kenaikan harga daging sapi sudah terjadi sejak pertengahan Juli lalu karena paguyuban pengusaha daging sapi Segoroyoso Bantul sepakat menaikkan harga Rp4 ribu per kilogram.

“Selama 2013 kenaikan harga daging sapi sudah terjadi dua kali, yakni pada Januari dan Juli lalu. Kenaikan

ini berasal dari paguyuban dan tiap kenaikan sebesar Rp4 ribu per kilogram,” katanya.

Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul, harga sejumlah kebutuhan cenderung fluktuatif namun demikian ada beberapa kebutuhan pokok yang harganya masih tinggi.

Selain harga daging sapi yang masih tinggi berkisar Rp96 ribu sampai Rp100 ribu per kilogram, telur ayam ras juga tinggi sekitar Rp19 ribu per kilogram, daging ayam Rp35 ribu per kilogram serta cabai merah Rp50 ribu per kilogram.

Harga kebutuhan pokok yang stabil karena stok mencukupi di antaranya beras yang dijual pada kisaran Rp7.600 per kilogram untuk jenis IR 1 dan beras jenis IR 2 tetap Rp7.300 per kilogram. (ant/her/beth)

Harganya naik kan sudah sejak puasa lalu. Setahu saya saat itu karena paguyuban pengusaha daging sapi di Pleret menaikkan harga Rp4 ribu per kilogram

Suyati

Pedagang Daging Sapi Sementara itu, berdasarkan pantauan petugas Dinas

MEMICU IKLIM INVESTASI

Pusat Harus Mendorong Pemda Membangun Kawasan Industri JAKARTA-Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar berharap, Pemerintah Pusat mampu mendorong Pemerintah Daerah untuk berinisiatif mengembangkan kawasan industri.

Mengingat keberhasilan pembangunan kawasan industri bermula dari tingkat kepercayaan swasta terhadap potensi daerah setempat.

“Kalau menurut saya, pembangunan kawasan industri di daerah, gagasannya harus diawali oleh pemerintah setempat. Karena memang, mengundang pihak swasta untuk datang ke daerah membutuhkan suatu kepercayaan yang tinggi,” kata Sanny di Gedung Kementerian Perindustrian Jakarta, Rabu (14/8).

Menurut Sanny, baik swasta nasional maupun asing dipastikan mengharapkan kejelasan koordinasi dengan Daerah terkait pengembangan bisnis mereka. Selain itu, lanjut dia, swasta juga memerlukan kepastian rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang tentunya dimiliki Pemda.

“Masalah-masalah tata ruang itu menyangkut masalah infrastruktur dasar,, pembangkit listrik, telekomunikasi. Dan yang paling penting adalah industri andalan dari daerah tersebut,” tutur Sanny.

Sanny menilai, sejauh ini pengembangan kawasan industri di Indonesia justru lebih banyak dilakukan pihak swasta nasional yang bekerja sama dengan asing. Sementara itu, koordinasi dengan pemerintah sangat minim.

“Kalau kita perhatikan di beberapa negara yang memiliki kawasan-kawasan industri yang sudah berkembang, seperti Thailand dan Vietnam pengembangan kawasan

industrinya banyak dilakukan oleh pemerintah,” paparnya..

Pada dasarnya, tegas Sanny, pembangunan kawasan industri difasilitasi oleh pemerintah untuk menarik industri ke dalam kawasan.

“Karena pengembangannya sarat dengan pembangunan sarana dan prasarana dasar, maka diperlukan dana yang besar,” imbuh Sanny.

Dengan demikian, tegas dia, sudah seharusnya Pemda yang menjadi motor pembangunan kawasan industri di daerah. “Kalau kita lihat keberhasilan pengembangan kawasan industri di Indonesia, sebagian besar justru yang dimotori oleh swasta, karena swasta di sini bekerjasama dengan pihak asing,” katanya.

Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan bahwa peran wilayah di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional ditargetkan meningkat dari 27 persen pada 2011 menjadi 40 persen

“Kementerian Perindustrian akan terus berupaya melakukan pemerataan dan penyebaran industri ke luar Pulau Jawa dengan pembangunan kawasan industri maupun pengembangan kompetensi inti industri daerah,” ujar Hidayat.

pada 2025. Dia menyebutkan, pada Triwulan I-2013 peran

Pulau Jawa dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB)

nasional masih sangat dominan, yakni 57,79 persen.

Target Rp 120 T Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur menargetkan penanaman modal dalam negeri dari investasi pengusaha nasional mencapai Rp120 triliun di 2014.

“Investasi pengusaha nasional di dalam PMDN saat ini sebesar Rp60,6 triliun, sehingga Kadin bersama pemerintah ingin menaikkan angka PMDN dua kali lipat, terutama untuk investasi di luar Jawa. Mudah-mudahan 2014 targetnya bisa dua kali lipat,” tuturnya. (gam/bud)

NASIONAL

13

KAMIS 15 AGUSTUS 2013 NO.0176 | TAHUN II

Proyek Jembatan Selat Sunda Segera Diumumkan JAKARTA- Pemerintah akan segera memutuskan pelaksana megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang menghubungkan Pulau jawa dan Sumatera ini.

Opsi pengerjaan studi kelaikan atau feasibility study mengerucut pada dua pilihan, yakni dilakukan pihak pemrakarsa dari Grup Artha Graha bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau hanya BUMN saja.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mendengar kabar, rapat penentuan oleh tim tujuh yang ditunjuk Menko Perekonomian Hatta Rajasa sudah sampai pada tahap final. “JSS menurut Pak Hatta tinggal

menunggu 1 kali rapat dengan meminta Menkeu memberikan opininya, sehingga tim tujuh secara komplet bisa menyampaikan hasil,” ujarnya di kantornya, Rabu (14/8).

Menurut Menperin, pe-

nunjukan pelaksana feasibility study akan sangat ditentukan Menteri Keuangan Chatib Basri.

Dia mendengar bahwa keputusan telah diambil, namun dia enggan membocorkannya.

“Pendapat menkeu bisa mempengaruhi keputusan tim tujuh, saya sih sudah bicara, tapi saya terikat dengan (Chatib) agar beliau yang menyampaikan sendiri dalam rapat,” ungkap Hidayat.

Dalam perkembangan terakhir proyek infrastruktur yang memakan lahan di Banten dan Lampung itu, ada usulan anyar

supaya saham mayoritas dimiliki pemerintah. Pandangan itu disampaikan Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Armida Alisjahbana, yang berharap agar FS senilai Rp 200 triliun, dananya sebagian besar dipasok negara.

Hidayat menjamin, seluruh wacana, baik yang sejak lama berkembang maupun usulan Bappenas, akan diumumkan oleh tim tujuh. “Saya kira minggu depan diumumkan,” tandasnya.

Pemrakarsa awal proyek JSS adalah PT Graha Banten Lam-

pung Sejahtera (GBLS) yang merupakan gabungan perusahaan BUMD Banten dan Lampung dengan Grup Artha Graha.

Saham mayoritas dimiliki pengusaha Tommy Winata.

Di sisi lain, karena dana untuk studi kelaikan sangat besar, BUMN juga diundang terlibat.

Beberapa calon penggarap jembatan terpanjang di Indonesia itu dari perusahaan pelat merah adalah Waskita Karya dan Hutama Karya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku sangat siap ikut serta menggarap

PERTAHANAN

Menurut Dahlan, saat ini ada dua BUMN yang benarbenar sudah matang dan siap mengerjakan proyek ini. Dahlan menyebut bahwa dua BUMN tersebut telah mempresentasikan tidak hanya konsep studi kelayakan, tetapi juga konstruksi JSS. “Sekarang sudah ada 2 BUMN yang mempresentasikan ke saya, FS sekalian pembangunannya, bagaimana teknis pemancangan tiang, besarnya tiang berapa, kedalaman tiang berapa. Sudah ada semua, dan mereka bisa,” ucap Dahlan beberapa waktu lalu. (gam/abd)

PENETAPAN DCT

Perbatasan Diguyur Dana Rp 9,4 T JAKARTA-Kementerian Pekerjaan Umum menggelontorkan anggaran sebesar Rp 9,4 triliun pada 2014 untuk kawasan perbatasan. Anggaran sebanyak itu rencananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum bidang Hubungan Lembaga Ruchyat Deni Djakapermana dalam acara bertajuk “Dukungan Infrastruktur PU dalam Membuka Keterisolasian Kawasan Perbatasan” di Jakarta, Rabu (14/8).

Anggaran sebanyak itu akan diarahkan untuk membangun infrastruktur di 12 provinsi, 38 kabupaten dan 111 kecamatan. Diantaranya, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau,Kalimantan Barat, Kalimantan Timur.

Kemudian, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. “Fokusnya penanganan jaringan jalan di daerah rawan bencana dan daerah terisolasi, serta pulaupulau kecil terpencil, pengamanan pantai-pantai pada daerah perbatasan.”

Ruchyat menyebut anggaran pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan yang dialokasikan pemerintah terus meningkat setiap tahun.

Tahun lalu, anggaran untuk hal tersebut mencapai Rp 5,22 triliun, meningkat menjadi Rp 5,65 triliun pada tahun ini.

Menurutnya anggaran ini diharapkan bisa memperkokoh pertahanan di perbatasan, baik ketahanan dalam arti fisik maupun pertahanan dalam hal ideologi berupa kecintaan terhadap tanah air di tengah-tengah masyarakat perbatasan.

Dengan adanya pemba-ngunan infrastruktur di kawasan perbatasan sangat penting agar masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya tanpa harus melirik fasilitas di negera tetangga seperti terjadi di beberapa kawasan di kalimantan beberapa tahun lalu. (gam/abd)

megaproyek JSS. Dia sudah menyiapkan anak buahnya yang bergerak di sektor konstruksi.

Tidak hanya feasibility study atau uji kelayakan, Dahlan juga menyanggupi untuk sekaligus membangun jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dan Sumatera tersebut.

Dahlan masih menunggu undangan tim 7 untuk mengerjakan megaproyek ini.

“Persiapan sih sudah, nunggu undangan tim 7 saja. Kita sudah siap,” ucap Dahlan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (13/8).

DKPP Kembali Anulir Keputusan KPU JAKARTA - Untuk kesekian kalinya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menganulir keputusan penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Terakhir, Rabu (14/8), DKPP menyatakan, Selviana Sofyan Hosen, bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Partai Amanat Nasional (PAN), memenuhi syarat. Padahal, yang bersangkutan sudah dinyatakan gugur oleh KPU dan Bawaslu.

Lewat putusannya yang dibacakan kemarin, DKPP memerintahkan KPU mengembalikan hak Selviana. Padahal,

ant/husyen abdillah

HUT RI DI TEMBAGAPURA. Pengibaran Bendera Merah Putih menyambut HUT RI ke-68 dengan Inspektur Upacara Kapolda Papua Irjen Polisi Tito Karnavian berlangsung di Zebra Wall (Base Camp Terakhir Menuju Puncak Cartenz) di Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, Rabu (14/8). Pengibaran Bendera Merah Putih dilakukan oleh tiga putra asli Pegunungan dan dihadiri oleh perwakilan TNI Polri yang bertugas di area PT Freeport Indonesia.

pada penetapan daftar calon sementara (DCS) DPR, KPU menyatakan Selviana Sofyan Hosen tidak memenuhi syarat pencalonan. Keputusan itu kemudian diperkuat oleh Bawaslu melalui Keputusan Bawaslu dengan Nomor: 021/SP-2/Set. Bawaslu/VI/2013.

“Memulihkan hak pengadu sebagaimana mestinya,” ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan sidang pelanggaran kode etik Bawaslu di kantor DKPP. Dengan putusan Nomor 135/I-P/L-DKPP/2013, majelis DKPP memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan tersebut. Dalam putusannya, Jimly mengatakan, pihaknya menjamin ketika memulihkan hak Selviana dan memasukkan yang bersangkutan ke dalam DCS DPR, KPU tidak dikategorikan melanggar kode etik.

“Apabila hal itu dilakukan, DKPP dapat membenarkan dan

menjamin bahwa pemulihan hak dimaksud bukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,” pungkas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Setelah pembacaan putusan, dia mengatakan, pihaknya tidak mengubah putusan Bawaslu. Mereka hanya meminta KPU mau mengubah keputusannya sendiri. “Putusannya (Bawaslu) bersifat final, kita tidak bisa mengubah putusan Bawaslu. Tetapi, putusan DKPP ini menegaskan, sekiranya KPU mau mengubah keputusan sendiri dengan mempertimbangkan apa yang sudah dibacakan dalam putusan ini,” jelasnya.

Selviana Sofyan Hosen adalah bacaleg PAN pada daerah pemilihan Sumatera Barat I. KPU menyatakan, Selviana tidak ditetapkan dalam DCS karena tidak memenuhi syarat administrasi telah lulus SMA. Selviana kemudian mengajukan sengketa di Bawaslu.

Di tengah proses sengketa, PAN menunjukkan bukti Selviana lulus SMA. Namun, Bawaslu menyatakan Selviana tidak memenuhi syarat dan meminta KPU untuk tidak mengikutsertakannya dalam DCS. Karena keputusannya itu, empat anggota Bawaslu dinyatakan melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi peringatan.

Mereka adalah Ketua Bawaslu Muhammad dan anggotanya Nelson Simanjuntak, Endang Wihdatyningtyas, dan Nasrullah. Sementara anggota Bawaslu lainnya, Daniel Zuchron, tidak terbukti melanggar kode etik.

Sebelumnya, lembaga pimpinan Jimly Ashiddiqie itu juga menganulir keputusan KPU Jawa Timur yang mencoret Khofifah Indrapawangsa dari calon gubernur Jawa Timur. Berkat putusan DKPP tersebut, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu kemudian dinyatakan lolos sebagai calon gubernur Jatim dan kini sibuk kampanye.

Pada saat bersamaan, DKPP meminta KPU menonaktifkan beberapa anggota KPU Jatim karena melanggar kode etik. (gam/aji)

PENDANAAN KONVENSI CAPRES

KPK Menelurusi Peran Jero Wacik

ant/yudhi mahatma

Sekretaris Majelis Tinggi (MT) Partai Demokrat Jero Wacik (kiri) didampingi Ketua Dewan Pembina PD EE Mangindaan (tengah) dan Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin (kiri) memaparkan Susunan Komite Konvensi Demokrat, di Jakarta, Minggu (11/8). Susunan Pimpinan dan anggota Komite berjumlah 17 orang, tujuh berasal dari kader internal PD dan 10 tokoh eksternal, Komite bertugas menyelenggarakan konvensi untuk menetapkan dan mengusulkan calon presiden (capres) 2014-2019 yang akan diusung Partai Demokrat.

JAKARTA-Kasus suap yang melibatkan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini disinyalir berhubungan erat dengan Partai Demokrat.

Duit dugaan suap yang diterima Rudi diduga akan digunakan untuk mendanai Konvensi Capres Partai Demokrat yang akan digelar dalam waktu dekat. Tudingan tersebut disampaikan Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Tri Dianto di Jakarta, Rabu (14/8).

“Jangan-jangan uang suap itu mau untuk pendanaan konvensi Demokrat,” tuding dia.

Rudi disebut-sebut sebagai orang dekat Ketua Pengawas SKK Migas sekaligus Menteri ESDM Jero Wacik. Di Partai Demokrat, Jero menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi. “KPK harus berani mengungkap kasus ini sampai tuntas dan jangan hanya selesai di Kepala SKK Migas, kalau perlu KPK periksa Menteri ESDM karena Kepala SKK Migas adalah orang terdekat menteri ESDM,” kata Tri Dianto lewat pesan singkat, Rabu (14/8).

Tri Dianto yang dikenal sebagai loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ini mengapresiasi KPK berani

melakukan penangkapan terhadap Rudi. Dia pun berharap agar KPK ungkap mafia-mafia Migas lainnya. “Dengan tertangkap tangan nya Kepala SKK Migas oleh KPK saya kira langkah yang bagus dilakukan oleh KPK untuk masuk ungkap mafia-mafia Migas dan korupsi di tubuh Kementerian ESDM,” kata Tri. Namun tudingan Tri Dianto itu dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf. Menurut dia, tudingan Tri Dianto sama sekali tidak benar.

“Kabar tadi berita itu tidak benar, Pak SBY sebagai Ketum Partai Demokrat tidak pernah menugaskan (uang konvensi). Justru sebaliknya, melarang, tidak ada satu pun kader, DPP/fraksi yang mengatasnamakan Partai Demokrat mencari dana,” ujar Nurhayati.

“Jadi ini berkali-kali ditekankan kepada kita semua. Kalau berita operasi tangkap tangan Pak Rudi tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat,” tegasnya.

Selidik Jero Wacik Sementara itu, KPK memastikan akan mendalami pemberian suap di bidang min-

yak dan gas yang menyeret Rudi Rubiandini.

KPK berjanji menelusuri uang tersebut ke sejumlah pihak yang diduga terkait, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. “Kami akan periksa terus soal itu, akan didalami,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/8).

Dugaan keterlibatan pihak lain muncul lantaran uang suap yang diberikan untuk Rudi terbilang besar. KPK menemukan 690 Dolar AS dan 127 Dolar Singapura di rumah Rudi dan A. Uang diberikan S kepada Rudi melalui perantara A. Ketiganya kini sudah menjadi tersangka.

KPK menyebut peluang menjerat pihak lain terbuka. Musababnya, proses penyidikan masih berjalan. “Yang sekarang sedang didalami apa sebenarnya yang jadi motif,” sambung dia.

Namun, Bambang tak berani berspekulasi apakah uang suap juga berkaitan dengan pengumpulan dana untuk Konvensi Calon Presiden yang dilakukan Partai Demokrat.

“Itu (dana konvensi capres Demokrat) belum bisa disimpulkan,” pungkas dia. (gam/abd)

14

TAPAL KUDA

KAMIS 15 AGUSTUS 2013 NO.0177| TAHUN II

BANTUAN

36 Juta untuk Warga Miskin PROBOLINGGO – Walikota Probolinggo, HM. Buchori, Rabu (14/8) menyerahkan bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu, di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Bantuan yang diberikan senilai Rp.75 ribu perorang, termasuk Rp. 1 juta bantuan untuk tuan rumah yang ditempati.

“Bantuan ini upaya pengentasan kemiskinan di Kota Probolinggo. Saya berniat mencari silaturrohim untuk bertemu warga. Mudahmudahan bisa dibuat untuk hari raya ketupat, jangan

bertengkar. Sekali lagi tidak ada kepentingan lain, yang penting ikhlas dan rejekinya lancar”ujarnya.

Menurutnya, situasi dan kondisi menjalang Pilkada Kota Probolinggo sekarang banyak orang mencari kepentingan.”Kalau ada orang yang datang memberi rejeki diambil. Jika tidak diterima salah, harus patut di syukuri dan mengucap alhamdulillah,”ucap HM.Buchori.

“Pilihlah pemimpin yang baik, jangan pilih warna. Pasti banyak datang kerumah sampaian. Apalagi

terpilih hingga tidak ingat, kalau sudah begitu pilih siapapun jangan pilih warna.

Saya tegaskan pilihlah pemimpin yang baik dan berakhlaqul karimah,”pintanya.

Ia juga berpesan kepada warga, agar rajin bersodaqoh, karena itu sunnah nabi. Apalagi orang yang sering sodaqoh akan dinaikan derajadnya, begitu juga mengingatkan jangan lupa untuk mengerjakan sholat.”Sekali lagi pilihlah pemimpin yang baik dan berakhlaqul karimah,”pungkas HM.Buchori. (hud).

CAGUB-CAWAGUB

Kunjungi Pasar Sebelum Kampanye

SUMBANGSIH PRAMUKA. Anggota Praja Muda Karana (pramuka) membantu calon penumpang menyebrang di Terminal 1B Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (14/8). Dalam menyambut Hari Pramuka ke-52, anggota pramuka tetap setia membantu masyarakat.

Mahasiswa Serukan Pilkada Damai PROBOLINGGO - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pemasyma Institute Kota Probolinggo menggelar aksi damai, Rabu (14/8).

Aksi para aktivis organisasi kampus ini menyerukan agar masyarakat mengikuti proses politik dalam ajang pemilihan kepala daerah secara damai, yang dilaksanakan 29 Agustus mendatang.

“Pesta demokrasi adalah pesta rakyat. Oleh karenanya mari kita ciptakan suasana politik di Kota Probolinggo ini dengan aman dan damai,” kata Koordinator Lapangan, Ahmad Fathoni, yang juga Ketua Komisariat HMI Cabang Probolinggo.

Selain menggelar orasi, para aktivis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, ini juga membagi-bagi brosur kepada para pengendara kendaraan bermotor yang melintas di wilayah itu.

“Mari kita menyikapi proses politik di Kota Probolinggo

ini secara arif dan bijaksana, dan serahkan semuanya kepada pihak berwenang melalui proses politik yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ahmad Fathoni.

Selain itu, ia menghimbau dan menyerukan kepada masyarakat agar memilih calonwalikota dan wakil walikota Probolinggo pada pilkada yang akan digelar 29 Agustus mendatang itu sesuai hati nurani, bukan karena orang lain atau paksaan dari kelompok tertentu.

Begitu juga, menyerukan kepada masing-masing pasangan calon dan tim sukses pasangan calon agar tidak menggunakan praktik politik uang untuk meraih dukungan masyarakat, dan meminta

agar masyarakat bisa proaktif ikut menjaga dan menciptakan suasana politik yang aman dan kondusif di Kota Probolinggo, serta tetap menjaga solidaritas dan menghargai perbedaan pilihan dalam pelaksanaan pilkada.

“Jangan pertaruhkan persaudaraan dan persahabatan yang kita bina selama ini, hanya karena beda pilihan politik dalam pilkada. Dan yang penting jangan Golput” pungkas Ahmad Fathoni. (hud)

Khofifah, mengatakan kebetulan zona berkah diwilayah tapal kuda, dari Banyuwangi hingga Probolinggo..”Saya tadi ambil posisi di Situbondo. Sedangkan wakilnya Herman

Suryadi Sumawireja ambil posisi di wilayah Jember dan Lumajang,”ujarnya.

Menurutnya, kedatangannya untuk menemui Hasan Aminuddin didampingi Puput Tantriana Sari, yang tak lain Bupati Probolinggo dan selaku Ketua Tanfidz DPC PKB Kabupaten Probolinggo, sebagai langkah mencoba memaksimalkan untuk menyapa massa dan sejumlah tokoh.

“Pak Hasan yang punya jaringan. Dia punya jarin-

gan tidak hanya di tapal kuda, melainkan punya jaringan di Madura,”tandas Khofifah.

Minta KPU Profesional Bekerja

konsumen.

Dalam orasi politiknya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim itu berjanji akan meneruskan program pemberdayaan berbagai kelompok masyarakat melalui pemberian bantuan modal.

Melihat kondisi pasar tradisional di Banyuwangi, Pakde Karwo berharap pemerintah kabupaten (pemkab) setempat memperbaiki penataan kios dan pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan.

Setelah “blusukan” di pasar tradisional, pasangan Saifullah Yusuf itu melakukan kampanye terbuka di Gedung Wanita Banyuwangi yang dihadiri oleh simpatisan dan massa dari partai pendukung pasangan nomor urut satu tersebut.

Dalam orasi politiknya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim itu berjanji akan meneruskan program pemberdayaan berbagai kelompok masyarakat melalui pemberian bantuan modal.

“Kalau mau program pemberian modal terus berjalan, ya pilih saya lagi dalam Pilgub yang digelar 29 Agustus mendatang,” tuturnya.

Ia juga berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan infrastruktur terutama di daerah terpencil. (ant/rah)

KAMPANYE

Eggi Sudjana Dekati Pedagang

Hasan Aminuddin Dikunjungi Cagub PROBOLINGGO - Guna mencari dukungan dalam pesta demokrasi Pemilihan Gubernur Jawa timur, Khofifah Indar Parawansa beserta rombongannya mendatangi beberapa tempat dan melakukan silaturahmi dengan menyapa massa dan sejumlah tokoh di wilayah Tapal Kuda. Usai safari politik di Bayuwangi dan Situbondo Khofifah bertemu Hasan Aminuddin dan Tantriana Sari yang juga Bupati Probolinggo, Selasa (13/8) malam.

BANYUWANGI - Calon Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau akrab disapa Pakde Karwo mengunjungi pasar tradisional Kabupaten Banyuwangi, sebelum melakukan kampanye di Gedung Wanita kabupaten setempat, Rabu.

Calon Gubernur Jatim petahana itu menyapa sejumlah pedagang dan mendengarkan keluhan mereka tentang harga bahan pokok yang melambung tinggi setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kepastian dan stabilitas harga yang dibutuhkan masyarakat saat ini agar kebutuhan pokok bisa terjangkau dan dapat dibeli,” tuturnya kepada sejumlah wartawan.

Cagub Jatim nomor urut satu itu juga berjanji akan menjaga stabilitas harga bahan pokok dengan cara memberikan subsidi angkutan gratis untuk distribusi barang dari produsen kepada

Keputusan hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beberapa waktu lalu terkait sengketa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2013, yang memenangkan gugatan Khofifah dan memutuskan pasangan tersebut berhak mengikuti Pilgub Jawa Timur yang akan digelar pada 29 Agustus nanti.

Ternyata masih menyisakan permasalahan.

Permasalahan itu terkait, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, yang hanya mencantumkan nama tiga pasangan calon saja, dan belum mencantumkan nama pasangan Berkah dalam lampiran formulir C1.

Khofifah mengatakan pihaknya sudah melaporkan dugaan kecurangan ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Saya sudah menerima kopiannya. Di situ ada kolomkolom yang terdapat nomor dan nama pasangan calon 1, 2, 3 dan 4. Tapi nama saya yang seharusnya ditulis di nomor urut 4 justru tidak ada,” terangnya.

Ia meminta, dengan kejadian yang selama ini dianggap telah merugikannya, pelaksanaan Pilgub Jawa Timur nanti berlangsung demokratis dan fair. Bahkan, pihaknya tak menampik temuan kejanggalan pada lembar formulir C1 mengindikasikan KPU memang tidak profesional. Jika kembali

merujuk pertimbangan DKPP beberapa waktu lalu yang menyatakan KPU Jawa Timur sebagai penyelenggara Pilgub tidak profesional.

“Seandainya yang dicetak setelah ada keputusan DKPP maka yang dicetak harus ada nama empat pasangan calon.

Demikian pula kalau dicetaknya sebelum DKPP, ya cuma ada tiga nama pasangan saja,” tegas Khofifah.

Selanjutnya Khofifah, mendesak KPU Jawa Timur bersikap netral dan adil kepada semua pasangan calon. Dengan pelaporannya ke Bawaslu RI, berharap agar formulir C1 dicetak ulang sebagaimana mestinya.

“Kedzaliman apa lagi ini. Ayolah KPU Jatim, kerja yang fair dan profesional.

Mencetaknya jangan pakai uang APBD. Yang menyetujui mencetak itulah yang harus mengganti karena itu keteledoran baik sengaja maupun tak disengaja,”pungkasnya.

Sekadar diketahui, dalam formulir C1 nama KhofifahHerman tidak di kolom nomor 4. Hanya ada tiga nama pasangan calon yaitu pasangan nomor urut 1, Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), pasangan nomor urut 2, Eggi Sudjana-M Sihat yang maju via independen dan pasangan nomor urut 3 yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu Bambang DH-Said Abdullah.(hud).

SIDOARJO - Calon Gubernur Jawa Timur Eggi Sudjana mendekati pedagang di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu bentuk kampanye.

“Kami ingin lebih dekat lagi dengan masyarakat terutama mereka yang bekerja sebagai pedagang di pasar tradisional,” katanya di Pasar Larangan Sidoarjo, Rabu.

Ia meyakini pendekatan kepada para pedagang bisa menerima aspirasi secara riil dari warga sekaligus mencari solusi atas semua persoalan tingkat bawah.

“Kami ingin lebih dekat

dan dengar langsung semua persoalan dari warga sekaligus cari jalan keluarnya,” ujarnya.

Kalau terpilih sebagai gubernur, kata dia, dirinya siap melakukan perubahan demi pembangunan dan kemajuan Jawa Timur yang lebih baik.

“Jawa Timur harus berubah ke arah yang lebih maju dari sebelumnya dan selanjutnya rakyat lebih sejahtera,” ucapnya.

Calon gubernur dari jalur perorangan itu juga mengemukakan, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pembangunan

di Jawa Timur adalah menciptakan wira usaha sendiri.

“Kami akan tetap konsisten pada komitmen untuk peduli terhadap rakyat kecil yang saat ini memang butuh perhatian lebih. Kami siap diturunkan dari jabatan kalau terbukti melakukan korupsi dan tidak peduli dengan masyarakat kecil,” katanya.

Pada kampanye tersebut, Eggi membagikan kartu nama dan kaos bergambar dirinya dan pasangannya, M Sihat, kepada sejumlah pedagang di Pasar Larangan Sidoarjo. (ant/rah)

HALAL BIHALAL POLITIS

Mahfud MD Tak Netral Dalam Pilgub Jatim JEMBER - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengampanyekan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S. Sumawiredja dengan meminta warga nahdliyin di Jember untuk mendukung pasangan itu dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Jawa Timur.

Meskipun acara di pondok pesantren yang diasuh mantan Ketua PCNU Jember KH Muhyidin Abdussomad itu berlabel Halal Bihalal, Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam Halalbihalal yang dihadiri ribuan warga Nahdliyin Jember di Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris), Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu.

“Pilihlah yang terbaik, namun saya punya referensi yakni Bu Khofifah yang menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan di era pemerintahan Gus Dur. Orangnya bersih, bekerja keras untuk bangsa, dan loyal terhadap NU,” tuturnya.

Dalam Halal Bihalal itu juga hadir mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Bupati Jember MZA Djalal.

Ribuan nahdliyin yang menjadi pendukung pasangan Khofifah-Herman (Berkah) dan ratusan kiai NU dari wilayah eks Karesidenan Besuki yang meliputi Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi juga hadir dalam acara tersebut.

Meskipun acara di pondok pesantren yang diasuh mantan Ketua PCNU Jember KH Muhyidin Abdussomad itu berlabel Halal Bihalal, namun poster dan baliho pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim nomor urut empat itu bertebaran di

mana-mana.

Di sekitar lokasi ponpes terlihat sejumlah bendera PKB, baliho, dan mobil-mobil bergambar pasangan “Berkah” (Bersama Khofifah-Herman), bahkan ada juga penggalangan dana sukarela untuk pasangan Khofifah-Herman.

Saat dikonfirmasi “kampanye” dalam Halal Bihalal itu, Ketua Panitia Halal Bihalal, Zainul Hasan mengatakan Halal Bihalal dan silaturahmi para kiai eks Karesidenan Besuki di Ponpes Nuris sudah diagendakan jauh-jauh hari.

“Kegiatan Halal Bihalal dan silaturahmi warga NU tu dilakukan setiap tahun, namun saat ini berbarengan dengan momentum Pemilukada Jatim, ya begitulah dukungan politik warga NU,” tuturnya.

Para kiai yang hadir dalam acara itu mewajibkan warga NU mendukung pasangan Khofifah-Herman pada Pemilukada Jatim yang digelar 29 Agustus 2013 dan mereka optimistis pasangan Cagub-Cawagub Jatim nomor urut empat itu bisa menang pemilukada satu putaran. (ant/rah)

OPINI

Refleksi Penangkapan Rudi Rubiandini

salam songkem

Profesionalisme KPU

K

PU terus menjadi sorotan publik. Beberapa waktu lalu KPU diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena tidak meloloskan salah satu pasangan cagub-cawagub Jatim. Kini KPU kembali direncanakan akan diadukan oleh Khofifah pada Lembaga Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penyebabnya diduga KPU secara sengaja tidak mencantumkan nama pasangan Khofifah-Herman dalam formulir C pada pemilihan gubernur Jatim. Akan tetapi, dalam formulir C tersebut hanya ditulis nomor 4. Padahal seharusnya, setelah dapat kemenangan dalam sidang DKPP, pasangan Khofifah-Herman berhak mendapat perlakuan yang sama sebagaimana pasangan lain.

Kasus ini pun makin menampakkan kinerja KPU Jatim. Maka wajar apabila profesionalisme KPU sangat diragukan. Apalagi dalam beberapa kesempatan diketahui elit KPU mengaku sebagai pendukung salah satu pasangan cagub-cawagub Jatim. Sehingga dikhawatirkan itu dapat mempengaruhi netralitasnya sebagai pemangku kebijakan di KPU. Kesan pasangan Khofifah-Herman didalimi diprediksi memang sengaja dicuatkan ke permukaan. Tentu saja secara politis ada maksud tertentu yang diharapkan.

Setidak-tidaknya kesan pasangan Khofifah-Herman diposisikan sebagai korban pendaliman dimaksudkan untuk mendapatkan simpatik dari warga Jawa Timur.

Upaya sistematis semacam itu bisa saja dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk oleh KPU yang telah terusik netralitasnya. Netralitas KPU sejatinya merupakan suatu kewajiban agar tidak menimbulkan kerugian bagi pasangan cagub-cawagub tertentu dan mendatangkan keuntungan bagi pasangan cagubcawagub yang lain, akan tetapi netralitas KPU ini bisa jadi hanya nihil apabila kecondongan dukungan KPU terhadap salah satu pasangan cagub-cawagub Jatim tergadaikan dengan kepentingan politis.

KPU memang lembaga independen, namun dalam KPU tak bisa dilepaskan dari kepentingan politis. Kepentingan politis ini sangat erat berkaitan dengan rayuan sejumlah parpol dan pasangan cagub-cawagub tertentu, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Menjadi sangat disayangkan apabila benar KPU condong terhadap salah satu pasangan cagub-cawagub tertentu, karena itu dapat mengganggu independensinya yang seharusnya dijunjung tinggi.

Memang, sejak KPU dipersalahkan dalam sidang DKPP atas aduan oleh pihak Khofifah-Herman yang merasa dirugikan akibat dilengserkan secara dramatis melalui sidang pleno KPU dari kepesertaannya dalam pemilukada Jatim beberapa waktu lalu, posisi KPU lebih rentan.

Masyarakat Jawa Timur cenderung menilai proses pemilukada Jatim tersebut teramat buruk , terlebih lagi adanya kasus formulir C yang dicetak tanpa nama pasangan cagub-cawagub nomor 4, padahal telah dimenangkan oleh DKPP. Sehingga karenanya, KPU Jatim harusnya lebih pandai mengawal independensinya dalam menyelenggarakan pemilukada Jawa Timur tahun ini. (*)

Pelarangan FPI

F

ront Pembela Islam, yang lebih dikenal dengan FPI, harus diakui telah banyak berperan dalam memperjuangkan ajaran islam di atas bumi ini, terutama bernahi mungkar di negeri ini. Namun realitas memaksa FPI harus pasrah menerima tekanan pihak-pihak yang tidak menghendaki eksistensi FPI. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, misalnya, menghendaki pemerintah melarangnya saja jika tidak bisa dibubarkan. Pembubaran FPI tidak bisa dilakukan karena FPI tidaklah terdaftar sebagai ormas di Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri sehingga FPI tidak bisa dibekukan, karenanya diusulkan dilarang saja oleh pemerintah.

Melarang FPI merupakan suatu sikap intoleransi yang berlebihan, yang didasari dengan rasa subjektifitas individual. Semestinya FPI dijadikan sebagai aset karena eksistensinya sangat dibutuhkan untuk melengkapi personel yang dimiliki pemerintah. Tentu saja karena laskar FPI tidak digaji pemerintah, FPI tidak mudah tunduk di bawa kendali pemerintah.

Seharusnya pemerintah bangga memiliki FPI. Eksistensi yang terkesan lebih menonjolkan kekerasan merupakan wujud kekecewaan terhadap personel keamanan yang digaji pemerintah. Karena selama ini, personel keamanan yang ada tertekan oleh ancaman undang-undang HAM dan peraturan lainnya, sehingga atas nama toleransi yang berlebihan cenderung bertindak lembek dalam melakukan penegakan hukum atas setiap penyimpangan dan kemaksiatan yang terjadi.

Meskipun begitu, FPI harusnya lebih menjaga sikap arogansinya dalam melakukan sweeping dan tugas lain yang diamanatkan organisasinya, karena mengatasi masalah dengan kekerasan merupakan langkah terakhir setelah upaya persuasive yang lebih manusiawi gagal.

Namun FPI tampaknya lebih menikmati memposisikan dirinya sebagai penegak nahi mungkar dengan jalan kekerasan setelah merasa personel keamanan yang digaji pemerintah tidak berkutik menjalankan nahi mungkar di negara ini. FPI tak lagi mempertimbangkan upaya persuasif, sebagai buktinya setiap ada FPI nyaris hampir dipastikan di tempat itu terjadi kekerasan yang dilakukannya.

Padahal FPI yang radikal potensial menimbulkan persepsi yang salah bagi sebagian eleman masyarakat, bahkan cenderung tidak mendatangkan simpatik mayoritas penduduk terhadapnya. FPI yang lembut namun tetap tegas kiranya lebih mendatangkan kebaikan bagi eksistensi FPI dan perjuangannya. (*)

A

15

KAMIS 15 AGUSTUS 2013 NO. 0177 | TAHUN II

P

eristiwa penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (13/8) malam menambah deretan pejabat publik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Terus bertambahnya jumlah koruptor serentak menggugat proggres pemberantasan korupsi yang di ruang publik nampaknya menjadi isu yang tidak pernah sepi. Publik kembali tercenggang seakan korupsi tidak pernah habisnua di republic ini. Bahkan, penangkapan pelaku korupsi sudah menjadi semacam rutinitas di negeri ini. Setiap peristiwa penangkapan

itu diberitakan media secara besarbesaran. Sayangnya semua publikasi tersebut tak signifikan mempengaruhi berkurangnya pelaku korupsi. Perilaku korupsi tumbuh terus bak jamur di musim hujan. Entah berapa puluh orang pejabat di Negara ini yang terjaring KPK. Namun,rupanya tidak ada efek jera sedikitpun.

Gugatan terutama harus dialamatkan kepada KPK dan juga para hakim Tipikor. Bagaimana mereka menjelaskan usaha pemberantasan korupsi yang menghabiskan anggaran cukup besar seperti tak mencapai hasil? Alih-alih menimbulkan efek jera untuk korupsi, kita malah disuguhkan berita koruptor baru setiap waktu. Para pejabat anti-korupsi ini harus menjadikan penangkapan koruptor baru Rudi Rubiandini sebagai bahan untuk merefleksikan pentingnya keberadaan mereka. Terus munculnya korupsi baru juga disebabkan oleh lemahnya sanksi yang diberikan oleh pengadilan, yang membuat orang tidak perlu terlalu risau jika melakukan korupsi.

Pengadilan kita masih terlalu permisif atas nama kemanusiaan universal dalam memberikan sanksi hukum bagi koruptor. Jika hukuman bagi koruptor masih ringan, maka korupsi bukan tindakan menakutkan yang pantas dijauhkan oleh para pejabat publik.

Penangkapan Rubianto sesungguhnya mencerminkan betapa rendahnya kualitas moral pejabat negara kita. Sulit sebenarnya menerima kenyataan bahwa sebagian besar koruptor yang tertangkap selama ini merupakan tokoh-tokoh yang mempunyai

sesungguhnya sangat penting untuk menekankan bahwa hukuman yang diberikan kepada koruptor berpengetahuan tinggi tetapi bermoral rendah ini harus seberat-beratnya.

pengetahuan dan wawasan luas tenting hukum dan pengetahuan lain. Lalu dengan bekal ilmu hukum dan pendidikan yang tinggi itu, para pejabat ini masih berani melakukan korupsi. Itu berarti para pejabat ini melakukan kejahatan korupsi dengan sadar sepenuhnya. Mereka paham dengan celah hukum yang bisa dipermainkan, lalu memanfaatkan celah hukum yang ada untuk memperkaya diri.

Dengan latar belakang seperti di atas, sesungguhnya sangat penting untuk menekankan bahwa hukuman yang diberikan kepada koruptor berpengetahuan tinggi tetapi bermoral rendah ini harus seberat-beratnya.

Memberikan hukuman ringan hanya akan merendahkan moral bangsa yang menginginkan korupsi dienyahkan secara tuntas dari negara ini.

Mantan Guru Rubianto

merupakan

mantan

guru. Dia merupakan seorang guru besar. Apa yang bisa dikatakan terhadap profesi nan mulia tersebut jika mereka yang seharusnya menjadi model para murid itu melakukan tindakan hina melakukan perampokan duit negara? Lagi-lagi kita berhadapan dengan kondisi moral bangsa yang sedemikian hancur sehingga orang-orang yang menjadi panutan pun sudah kehilangan spiritnya untuk menjadi model bangsa umumnya.

Penangkapan Rubianto dan juga koruptor lain menunjukan bahwa korupsi sesungguhnya tak bisa diberantas sampai tuntas. Dengan demikian nama KPK sesungguhnya tidak mempunyai makna dalam rangka menghentikan tindakan korupsi.

Yang tepat sesungguhnya haruslah Komisi Penindakan Korupsi. Koruptor harus ditindak dengan hukuman yang seberat-beratnya.

Dengan menerapkan penindakan melalui hukuman yang berat, korupsi akan bisa diminimalisir karena orang-orang akan berpikir sebelum melakukan korupsi.

Jadi evaluasi mengenai efektifitas pemberantasan korupsi Indonesia harus dilakukan. Kita tak bisa selalu terperangah setiap saat melihat para pejabat negara dijebloskan ke dalam penjara dan pada saat yang sama korupsi tak pernah sungguh lenyap dari negara kita = * Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)

Esensi Pemberdayaan Masyarakat Oleh: M. Sonhadji, S.Sos., M.Si.

Dosen STIA Bayuangga Probolinggo

Keberdayaan masyarakat secara sederhana dapat dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber pelayanan baik yang difasilitasi pemerintah maupun swasta.

Semakin banyak alternatif dan akses yang dimiliki masyarakat semakin tinggi tingkat keberdayaan itu. Sebagai contoh seseorang yang menghadapi permasalahan kesehatan maka orang tersebut dihadapkan pada situasi untuk memilih layanan kesehatan yang diperlukan.

D

alam sebuah sistem kemasyarakat yang relatif sudah maju terdapat berbagai alternatif layanan kesehatan yang tersedia diantaranya: mantri kesehatan, Puskesmas pembantu, Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, dokter umum, dokter spesialis, dan lain-lain. Masing-masing sarana yang tersedia memiliki konsekuensi pembiayaan yang berbeda dan tentunya fasilitas dan kualitas pelayanan yang berbeda pula sesuai dengan tingkatan kualitas pelayanannya.

Semakin luas kemampuan seseorang tersebut memiliki kemampuan memilih maka bisa dikatakan orang tersebut memiliki tingkat keberdayaan yang tinggi. Berbeda ketika seseorang hanya memiliki satu pilihan saja atau bahkan tidak memiliki pengetahuan adanya sumber layanan serta tidak mempunyai pilihan apapun maka dapat dikatakan orang tersebut tidak memiliki keberdayaan.

Kondisi ini berlaku terhadap aksesibilitas di bidang lain seperti pendidikan, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat dipilah bahwa keberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu : tidak memiliki keberdayaan, memiliki keberdayaan rendah dan memiliki keberdayaan tinggi. Masyarakat tidak memiliki keberdayaan apabila tidak memupunyai pengetahuan maupun akses ke semua sumber layanan, masyarakat memiliki keberdayaan rendah apabila hanya memiliki sedikit pengetahuan dan berakses kepada sumber layanan yang terbatas sedangkan masyarakat memiliki keberdayaan tinggi apabila memiliki pengetahuan dan mampu memilih ke semua sumber layanan dengan leluasa.

Secara umum dapat dipetakan pula berdasarkan jumlah, maka masyarakat yang tidak memiiliki ke-

berdayaan jumlahnya lebih besar bila dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki keberdayaan sedang. Begitu juga masyarakat yang memiliki keberdayaan rendah lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang memiliki keberdayaan tinggi.

Menyikapi peta kondisi tersebut pemerintah mestinya memiliki resep kebijakan yang berbeda serta mengimplmentasikan dalam bentuk intervensi program/kegiatan yang berbeda sesuai dengan kategori keberdayaan yang dimiliki masyarakat.

Pada tataran masyarakat yang tidak memiliki keberdayaan diperlukan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung terhadap aksesibilitas layanan dalam bentuk bantuan secara langsung mendongkrak pengetahuan dan akses terhadap layanan.

Pengetahuan terhadap keberadaan sumber-sumber layanan menjadi dasar bagi aksesibilitas masyarakat.

Pengetahuan tersebut menjadi penggerak untuk berusaha dan mendapatkan akses yang dibutuhkan.

Pada kategori masyarakat yang memiliki keberdayaan tinggi tidak diperlukan lagi program-program intervensi secara langsung karena masyarakat sudah memiliki kemampuan untuk memilih akses ke semua layanan. Program-program yang diperlukan hanyalah regulasi perijinan dan pengaturan tentang standart pelayanan yang disesuaikan dengan kualitas kebutuhan masyarakat di semua layanan.

Permasalahan yang menjadi dilema sampai saat ini adalah penyediaan data yang kurang tepat sehingga masih terjadi ketimpangan dalam melaksanakan program bahkan sering tidak tepat sasaran yang tidak jarang menimbulkan keresahan. Updating data dan monitoring evaluasi menjadi kebutuhan dasar yang harus diprogramkan dengan konsekuensi pengalokasian anggaran yang lebih besar.

Hal ini sering tidak disadari bahkan dianggap pemborosan anggaran.

Banyak program/kegiatan yang diluncurkan pemerintah selama ini secara disadari atau tidak telah menciptakan ketidakberdayaan sehingga menumbuhkan harapan masyarakat yang tinggi terhadap bantuan-bantuan secara langsung. Program-program tersebut secara tidak langsung akan melembagakan dan memapankan kondisi ketidakberdayaan karena dengan kondisi tersebut masyarakat akan tetap mendapat porsi yang cukup sehingga tidak tumbuh semangat dan upaya kerja keras untuk menjadi lebih baik. Kondisi ini sangat tidak mendidik masyarakat dan menjadi racun bagi upaya menumbuhkan kemandirian masyarakat. Bila kondisi tersebut diciptakan secara terus menerus maka yang terjadi bukan pemberdayaan masyarakat tetapi menjadikan disempowerment yaitu membangun ketidakberdayaan masyarakat secara sistemik.

Pemerintah harus kritis merumuskan program/kegiatan secara tepat. Kemampuan menganalisis permasalahan dan merumuskan ke dalam kebijakan program dan kegiatan sangat diperlukan sehingga peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan akam mampu mengantarkan masyarakat pada posisi keberdayaan yang tinggi sebagai citacita diselenggarakannya otonomi daerah. Secara bertahap pemerintah sudah seharusnya merumuskan program kegiatan yang berorientasi ke masa depan yang mampu menjadi batu loncatan menjadikan masyarakat yang produktif memanfaatkan sumberdaya local yang ada.

Kreativitas dan Inovasi Program kegiatan dengan melibatkan masyarakat menjadi solusi yang tepat guna merumuskan rencana kegiatan pembangunan agar mampu mengakomodasi dan menggali berbagai potensi yang dimiliki masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat yang berdaya. Kegiatan-kegiatan konsultasi public perlu dikembangkan lebih banyak tidak terbatas pada musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan saja, tetapi di tingkat SKPD dan satuan pemerintahan terkecil desa/ kelurahan juga perlu membudayakan konsultasi public dalam merumuskan rencana program/kegiatan. Konsultasi tingkat komunitas profesi, lembaga kemasyarakatan dan LSM menjadi ba-

gian untuk melengkapai perancanagan program kegiatan.

Pemberdayaan Birokrasi Birokrasi menjadi kunci fasilitator perubahan, penempatan birokrat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya mutlak dilakukan agar mampu mewadahi perubahan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

Penempatan birokrat yang tidak sesuai mengakibatkan melemahnya kemampuan memformulasikan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Seringnya mutasi pegawai yang tidak didasari atas perencanaan kepegawaian yang tersencana sistematis tidak memberi kesempatan dalam merancang program kegiatan secara matang dan tepat sasaran sehingga yang terjadi adalah perancangan program kegiatan seadanya. Hal ini sangat memprihatinkan dan sangat berkorelasi positip terhadap terjadinya disempowerment.

Merumuskan program kegiatan secara tepat membutuhkan analisis secara komprehensif terhadap komponen-komponen program yang saling berkaitan sehingga sebuah rancangan program tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan antara sector satu dengan sector lainnya. Dengan demikian dibutuhkan penempatan birokrat yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilannya. Penempatan birokrasi sesuai dengan kemampuan akan menjadikan efektifaitas dan efisiensi penggunaan anggaran karena perencanaan secara tepat diikuti implementasi secara baik dan ketepatan waktu pelaksanaan akan sangat membantu tercapainya sebuah program.

Sebagai akhir dari tulisan ini tugas pemerintah dan stakeholders yang ada adalah menjadikan piramida pemberdayaan masyarakat menjadi posisi terbalik, jumlah masyarakat yang memiliki keberdayaan tinggi menempati posisi terbanyak dan masyarakat yang tidak memiliki keberdayaan berada pada posisi sedikit.

Apabila kondisi tersebut dapat diwujudkan semakin mudah tugas membangun karena dapat memberdayakan masyarakat yang sudah berdaya untuk memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya. Pertanyaannya adalah kapan kondisi seperti itu dapat diwujudkan, kita tunggu =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAH RAGA

16 16

KAMIS 15 AGUSTUS 2013 NO. 0177 | TAHUN II

Piala Dunia Terakhir Gerrard LONDON - Kapten Tim Nasional (Timnas) Inggris Steven Gerrard mengakui bahwa Piala Dunia 2014 kemungkinan akan menjadi yang terakhir buatnya mengingat usianya saat ini sudah mencapai 33 tahun. Karena itu, Piala Dunia 2014 diperkirakan menjadi ajang perpisahan Gerrard dengan Timnas Inggris.

Meski demikian Gelandang yang sudah bermain lebih dari 100 kali untuk Inggris itu tidak terlalu khawatir kehilangan kesempatan mengenakan seragam kebanggaan Inggris. Pasalnya, sudah ada calon penggantinya di lini tengah bahkan calon kapten, yaitu gelandang muda Arsenal, Jack Wilshere.

Tahun depan, kapten Liverpool ini akan memimpin pasukan Inggris dalam pertempuran dengan tim-tim negara lain di Brasil. Ini adalah kesempatan terakhir buat Gerrard untuk memberikan yang terbaik buat negaranya setelah 14 tahun mengenakan seragam Inggris.

“Saya harus akui bahwa ini adalah tahun terakhir saya. Saya tidak bisa menjamin bahwa saya akan berada di sini lagi pada dua atau tiga tahun ke depan. Tetapi saya berupaya untuk tampil di setiap

“Saya harus akui bahwa ini adalah tahun terakhir saya.

Saya tidak bisa menjamin bahwa saya akan berada di sini lagi pada dua atau tiga tahun ke depan. Tetapi saya berupaya untuk tampil di setiap pertandingan,”

pertandingan,” kata Gerrard.

Pada bagian lain, Gerrard menegaskan bahwa Wilshere adalah calon penggantinya sebagai kapten Inggris.

“Jack itu sangat bagus dan saya yakin bila dia berada pada usia seperti saya, dia akan berada pada posisi saya dengan ban kapten di tangan dan bermain lebih dari 100 kali untuk Inggris. Saya sama sekali tidak meragukan kemampuannya menggantikan posisi saya. Kualitas itu sudah dia perlihatkan saat latihan setiap hari.

Dia ingin belajar, dia mencintai Inggris dan mampu memimpin pemain-pemain lain,” kata Gerrard.

Dia melanjutkan, “Saya pernah melewati posisi seperti itu. Saya absen pada Piala Dunia dan absen pada banyak laga bersama Inggris. Saya menjadi begitu paranoid dengan membebani begitu banyak tekanan kepada para pemain, tetapi dia (Wilshere) sangat bagus dan tidak perlu khawatir.” (sky sports/aji)

SUKSESOR. Gerrard mengatakan bahwa Wilshere adalah calon penggantinya sebagai kapten timnas Inggris.

Pemain Muda Inggris Siap Masuk Tim Senior LONDON - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Inggris Roy Hodgson menilai sejumlah pemain muda Inggris sudah siap mengemban tugas internasional bersama tim senior negara itu, setelah tampil cemerlang pada laga persahabatan melawan Timnas U21 Skotlandia, Selasa (13/8) malam waktu Inggris atau Rabu (14/80 dini hari WIB. Pada laga tersebut, Timnas Inggris U21 menyikat Skotlandia U21 dengan enam gol tanpa balas.

Laga tim senior kedua negara dilakukan di Stadion Wembley pada Rabu (14/6) malam atau Kamis (15/8) dini hari WIB. Pada laga tersebut, pemain-pemain seperti Nathan Redmond, Raheem Sterling, Connor Wickham, Ross Barkley, Jonjo Shlvery, dan Tom Carroll tampil memikat. Seusai laga, Hodgson yang pernah melatih Liverpool mengaku bahwa pemain-pemain muda ini sudah layak tampil di timnas senior.

Statistik Pertandingan Gerrard

4

Jenis Pertandingan

Caps Gol

Menit

Persahabatan Kualifikasi Piala Dunia Final Piala Dunia Kualifikasi Piala Eropa Final Piala Eropa Turnamen lain

38 23 9 21 9 2

5 6 3 4 1 0

2593 1849 771 1762 771 126

0 1 0 0 0 0

2 2 2 3 2 0

19

7872

1

11

102 v Debut Gol Pertama v

Ukraina (Persahabatan) 31 Mei 2000 (20 tahun 1 hari)

Jerman (Kualifikasi PD) 1 September 2001 (21 tahun 94 hari)

steven Gerrard

Azarenka Melaju ke 16 Besar, Sharapova Tersingkir

BEDA NASIB. (Foto Kiri) Maria Sharapova harus tersingkir dari turnamen Cincinnati Terbuka setelah dikalahkan oleh petenis Amerika Sloane Stephens. (Foto Kanan) Victoria Azarenka berhasil mengatasi perlawanan Vania King dan berhasil melaju ke putaran 16 besar. han yang tidak saya lakukan pada set sebelumnya,” katanya.

“Ia bermain dengan level tinggi dan pukulannya amat keras. Jadi saya harus menunggu peluang untuk mematikan bolanya,” ujarnya.

Azarenka memainkan laganya pada turnamen amat sibuk yang merupakan gabungan WTA dan ATP pada turnamen yang juga disebut dengan “Western and Southern Open” itu, yang dianggap pemain sebagai pemanasan menjelang AS Terbuka akhir bulan ini.

Petenis putri dari Prancis, Alize Cornet, menunjukkan kiprahnya dengan mengalahkan unggulan ke-15 dan mantan petenis nomor satu dunia dan juara Prancis Terbuka Ana Ivanovic dari Serbia 2-6 7-6 (8) 6-4.

Unggulan ke-13 dari Belgia Kirsten Flipkens juga lolos mudah dengan membuat angka kemenangan 3-6 6-1 6-3 atas petenis Rusia Elena

Vesnina.

Sharapova Kalah Sementara itu, Petenis Amerika Sloane Stephens memupus harapan Maria Sharapova yang baru sembuh dari cedera, ketika Selasa mengalahkan unggulan ketiga itu 2-6, 7-6 (7/5), 6-3 pada turnamen tenis Cincinnati Masters.

Pemain dari Rusia, Sharapova, empat kali juara turnamen Grand Slam, tumbang pada putaran kedua turnamen tanah keras gabungan WTA daa ATP Masters itu, merupakan kekalahan pertama sejak tersingkir pada putaran kedua di Wimbledon.

Sharapova beristirahat setelah itu, karena nyeri pada pinggulnya, sehingga mengurangi persiapannya menjelang AS Terbuka, merupakan turnamen terakhir Grand Slam tahun ini.

Pelatih baru Sharapova, mantan petenis kondang AS Jimmy Connors, hanya dapat menyaksikan kekalahan anak asuhnya itu di tangah Stephens, yang menikmati “bye” pada putaran pertama. (ant/ dar)

“Paling tidak ini membantah pernyataan bahwa Inggris tidak memiliki pemain muda berbakat. Diharapkan mereka yang melontarkan pernyataan seperti itu menyaksikan laga ini. Mereka akan sulit mengatakan kepada saya bahwa para pemain ini tidak memiliki masa depan, tidak punyak teknik dan tidak punya kemampuan. Saya sendiri, tanpa ragu mengatakan bahwa beberapa dari mereka mendapat tempat di tim senior,” kata Hodgson.

Meski baru menangani para pemain muda itu dalam dua hari terakhir, tetapi Hodgson sangat terkesan dengan penampilan mereka. Para pemain muda ini memperlihatkan kualitas teknik, kerinduan dan ambisi mereka. “Dan Ashworth dan Sir Trevor Brooking sangat sepakat bahwa model sepakbola yang kami mainkan malam ini (kemarin malam) adalah gaya sepakbola yang ingin kami saksikan di Timnas Inggris,” imbuhnya. (sky sports/aji)

Jermain Defoe dan Sigurdson Tidak Dijual LONDON - Pelatih Tot- 100 persen masuk dalam hitenham Hotspur Andre Villas- tungan kami. Sigurdson sudah Boas menegaskan bahwa dua pasti masuk rencana saya. Depemainnya Jermain Defoe dan foe juga adalah pahlawan bagi Gylfi Sigurdson tidak akan per- kami dan bermain sangat baik. gi dari White Hart Lane pada Dia sudah sering menghadapi jendela transfer musim panas kompetisi seperti selama kariini. Defoe yang kini 29 tahun ernya,” kata Villas Boas.

Sementara itu, striker dikait-kaitkan dengan West Luis Suarez keBromwich Albion BURSA mungkinan bedan Queens Park sar akan bertaRangers (QPR).

Sedangkan Sighan di Anfield dan bahkan urdson berjuang akan menandauntuk mendapat tempat di tim utama sejak tangani perpanjangan konkedatangannya dari klub Bun- trak bersama klub Merseyside desliga Jerman Hoffenheim. itu. Wartawan GolTV Martin Kedua pemain ini juga ter- Charquero mengaku diberancam menyusul kedatangkan itahu oleh Suarez sendiri dua pemain baru klub London bahwa dia akan bertahan di Utara tersebut yakini Paulino Anfield, meski Arsenal tetap dan Roberto Soldado. Meski bernafsu mendapatkannya. begitu, Villas-Boas menegasMenurut Charquero, pekan, Defeo dan Sigurdson tetap main 26 tahun itu sudah masuk dalam rencana dia pada mengurungkan niatnya unmusim ini. “Kedua pemain ini tuk bermain di Liga Champi-

TRANSFER

CINCINNATI - Victoria Azarenka tampil agak lamban ketika kembali ke lapangan setelah beberapa waktu istirahat karena cedera, namun akhirnya ia berhasil mengalahkan petenis kualifikasi Vania King 6-1 7-6 (6) dan maju ke putaran 16 besar pada turnamen Cincinnati Terbuka, Selasa.

Tampil lagi setelah minggu lalu mengalami nyeri punggung di Toronto, petenis nomor dua dunia itu menghabisi lawannya dalam 28 menit pada set pertama.

Tapi pemain Amerika, King, dengan mendapat dukungan hebat dari penonton lokal, mengontrol permainan pada awal set kedua dan mematikan servis lawannya untuk memimpin 3-0.

Azarenka, dengan besimbah peluh pada laga yang berlangsung di Ohio, menyamakan kedudukan menjadi 3-3 sebelum memaksa lawannya bermain “tie break” dan dimenanginya dengan angka 7-6.

“Permainan pada awal set kedua tidak bagus bagi saya,” kata unggulan kedua dari Belarusia itu kepada wartawan.

“Terjadi beberapa kesala-

KORAN MADURA KAMIS 15 AGUSTUS 2013

ons. “Luis Suarez mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan meninggalkan Liverpool. Dukungan suporter dalam beberapa pekan terakhir mempengaruhi keputusannya,” tulis Charquero melalui akun twitternya.

Senada dengan itu, Steven Gerrard Selasa (13/8) yakin bahwa rekannya itu tidak akan pindah ke klub lain pada musim panas ini, apalagi ke sesama klub Inggris. (sky sports/aji)