e Paper Koran Madura 15 Desember 2014

SENIN

KORAN MADURA

15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III www.koranmadura.com

Korban Longsor

Bertambah

EVAKUASI KORBAN LONGSOR. Sejumlah petugas mengevakuasi jenazah korban longsor, di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (14/12). Total jumlah korban pada pencarian hari ke dua, ditemukan 38 jenazah dan pencarian ditambah dengan menggunakan alat berat untuk membuka jalur yang terputus.

Jakarta - Badan SAR Nasional menyatakan korban longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, bertambah 21 orang terhitung hingga Minggu (14/12) pukul 17.00 WIB. “Tim rescue Basarnas dan Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 21 korban meninggal dunia.

Jumlah keseluruhan korban tewas yang berhasil ditemukan hingga Minggu sore ini adalah berjumlah 39 orang, 18 korban tewas ditemukan hari sebelumnya,” kata Kepala Kantor SAR Semarang selaku SAR Mission Coordinator (SMC) Agus Haryono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (14/12).

Pakar: Kecamatan Karangkobar Paling Rawan Agus menyebutkan namanama 21 korban yang teridentifikasi, di antaranya Maryamah (37), Amin (33), Tursino (50), Tarwoto Bundar (50), Uripah (12), Sofan (18), Rebutuharsono (57), Tika Royani (18), Karyoto (50), Uut Sa-

bar Fujiyanto, Burhan Bin Topari (28), Mulyono (25), Sulistyantoro Gemuruh (23), Salima (40), Fendi Budiyanto, Sefi Bin Hamin (15), Agus Bin Hadi (30), Mugianto Bin Kasman (12), Burhan Bin Miyarso (50), Mr X, Mr X balita.

Karangkobar

Secara terpisah, Pakar Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Dwikorita Karnawati mengatakan wilayah Kecamatan Karangkobar merupakan zona yang paling rawan longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

“Di Jawa Tengah yang paling rawan longsor Banjarnegara, dan di Banjarnegara yang paling

rawan longsor di Kecamatan Karangkobar. Jadi sudah masuk zona merah dari yang termerah,” kata Dwikorita yang juga Rektor UGM. Menurut dia, Kecamatan Karangkobar dinilai paling rawan karena memiliki struktur tanah yang gembur dengan posisi kemiringan lerengnya cukup terjal. “Sehingga jika hujan turun, air akan terserap di tanah. Dan jika air yang tergenang cukup banyak, tanah akan mudah meluncur (longsor),” kata dia.

Selain itu, lanjut dia, wilayah itu juga dilalui jalur patahan yang mengakibatkan ikatan batuanbatuan sebagai fondasi tanah, terbelah-belah dan rapuh. Apal-

agi, jenis batuannya juga merupakan batuan lempung yang licin jika terkena air. “Sehingga volume longsor akan lebih besar karena juga turut terdorong oleh patahan batuan yang licin,” kata dia.

Lebih dari itu, ia juga memperkirakan wilayah rawan longsor itu juga tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan juga rentan terjadi di sepanjang jalur patahan.

“Karena dilalui jalur patahan, maka yang memiliki potensi longsor bukan hanya di titik itu saja, melainkan masih banyak lagi titik lain,” kata dia. =Imam Budilaksono/ Luqman Hakim/ANT

BERITA TERKAIT HALAMAN 2

4

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

Kritik

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Sebuah lontaran kritik atau lebih tepat kecaman pernah diterima Presiden Jokowi, ketika berkunjung ke luar negeri. Presiden Jokowi dalam mempromosikan Indonesia dianggap miskin kebijakan dan tak lebih sekadar menjajakan potensi Indonesia tanpa rambu. Dipaparkan begitu saja potensi investasi Indonesia. Begitu, antara lain kritik yang dilontarkan petinggi partai Islam, beberapa waktu itu.

Kalimat kritik yang dilontarkan sebenarnya sangat vulgar, jauh dari sopan sehingga sangat tak pantas dipaparkan di sini. Beruntung sebagian besar media di Indonesia memiliki kesadaran “sensor� dan sopan santun.

Hanya beberapa media kecil saja, yang tingkat sensitifnya rendah, memuat kalimat tak pantas itu. Jejaring sosial sempat mengecam penggunaan kalimat dan perumpamaan yang jauh dari kepantasan itu. Apalagi disampaikan oleh seorang politisi dari Partai Islam.

Tentu di sini konteksnya bukan pada persoalan kritik.

Bagaimanapun dalam kehidupan demokrasi kritik merupakan bagian dari dinamika politik. Demokrasi bahkan tanpa ada kritik seperti sayur tanpa asam dan garam.

Secara teori dan praktekpun dunia politik memerlukan apa disebut check and balances. Ini artinya kritik secara subtansi merupakan keharusan. Bagian dari kehidupan demokrasi.

Dalam sistem parlementer di mana ada kekuatan politik pemerintah dan oposisi, kritik terutama dari oposisi merupakan keniscayaan. Kekuatan politik dari oposisi memiliki anatomi utuh sebagai kekuatan kritik pada jalannya pemerintahan.

Di Amerika Serikat ada partai berkuasa dan yang berada di luar kekuasaan. Jika Partai Demokrat berkuasa sepSeorang pemimpin erti sekarang, Partai Republiki di luar kekuasaan menempatatau pemegang kekuasaan yang kan diri sebagai kekuatan opobaik juga selalu ter- sisi. Tentu karena menyangkut pengaruh politik, buka; tidak mem- pertarungan kritik sangat konseptual. Kritik bungkam kritik. oposisi menawarkan alternatif yang dianggap lebih prospektif. Tidak hanya sekedar asal beda dengan pemegang kekuasaan.

Secara faktual di negeri ini memang tak ada oposisi. Namun pola dua arus keberadaan partai pemegang kekuasaan dan yang berada di luar kekuasaan secara alamiah tak bisa dihindari. Tetap kekuatan pengawasan, kritik dari partai politik yang tidak menjadi bagian kekuasaan eksis sebagai bagian kehidupan demokrasi.

Kritik disukai atau tidak merupakan keniscayaan dalam kehidupan demokrasi. Siapapun berkuasa, akan selalu berhadapan dengan kritik. Konsepsi moral politik bahkan menegaskan bahwa kekuasaan memerlukan dan mengharuskan kritik, pengawasan dari manapun.

Karena itu tak ada masalah ketika kritik mengarah pada Presiden Jokowi. Namun yang selalu perlu dikedepankan adalah bagaimana sebuah kritik tidak seperti membakar kayu kering sehingga semuanya habis tak tersisa. Apalagi ketika lontaran kritik mengabaikan tata krama keindonesiaan serta bernuansa melecehkan.

Pepatah arif nan bijak mengatakan, kritik yang baik seperti memanaskan besi agar dapat lebih mudah dipola atau diarahkan pada tujuan ideal. Ada konsepsi dan semangat obyetif serta terutama memberikan jalan keluar lebih baik. Atau sekurangnya, bernuansa mengingatkan agar konsisten menjalankan visi misi, yang telah dicanangkan.

Seorang pemimpin atau pemegang kekuasaan yang baik juga selalu terbuka; tidak membungkam kritik. Ada interaksi dari sebuah sisi berbeda untuk tujuan sama: kesejahteraan rakyat. Jadi, setajam apapun kritik dan perbedaan semua demi kepentingan negara dan rakyat=

Berita Utama

2 Nasional

KORAN MADURA

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

32 Tewas dan 76 Hilang Lebih dari 2.000 Personel Tim Gabungan Dikerahkan "Hingga hari Minggu (14/12) pukul 16.00 (WIB) tim gabungan berhasil menemukan 32 korban tewas akibat longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Sebanyak 76 orang yang diduga tertimbun masih dicari," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

Sutopo menyebutkan dari 32 korban tewas akibat bencana longsor itu, tujuh orang di antaranya masih belum dapat diidentifikasi.

Sementara 25 korban tewas yang sudah teridentifkasi adalah Ruliah (P/30), Joko Adi P (L/18), Sukirno (L/20), Misman (L/25), Bahrun (L/17), Tutur (L/30), Hadi (L/60), Hendi B Ahmad(L/9), Klimah (P/33), Munawar (L/80), Ikhwan (L/30), En-

dar (L/11), Sukamto (L/36), Andri (L/ balita), Sunari (P/50), Rohyati (P), Camin (33/L), Maryamah (45/P), Tursino (L/52), Marwoto Bundar (L/50), Sopan (L/18), Rebu Tuarsono (L/57), Ikah Rohyani (P/18), Haryoto (L/18), Burhan bin Topani (L/28).

"Korban yang sudah teridentifikasi sudah diambil keluarga dan dimakamkan, dan Tim Inafis Polri masih terus melakukan identifikasi korban," ujar Sutopo.

Selain itu, kata dia, hingga saat ini pencarian dan penyelamatan korban longsor masih terus dilakukan oleh tim gabungan.

Adapun tim gabungan itu terdiri dari Tim Reaksi Cepat BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Basarnas, Palang Merah Indonesia (PMI), Taruna Siaga Bencana (Tagana), LSM, relawan dan masyarakat.

Lebih dari 2.000 personel tim gabungan dikerahkan untuk mencari para korban di bagian atas dan bawah lokasi longsor.

Pencarian para korban longsor tersebut dilakukan dengan alat berat. Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan 10 alat berat dan tujuh "dump truck" karena sejak Sabtu (13/12) beberapa material longsor

telah menutup jalan.

Sementara itu, Polri mengerahkan anjing pelacak dalam pencarian itu untuk menelusuri keberadaan para korban.

Data sementara yang dihimpun BNPB, jumlah pengungsi di Kecamatan Karangkobar mencapai 592 orang yang tersebar di 10 titik lokasi pengungsian, dan di Kecamatan Wanayasa terdapat 223 orang pengungsi.

Selanjutnya, data sementara kerusakan akibat longsor di Karangkobar itu, antara lain 35 unit rumah rusak berat dan tertimbun, satu masjid hilang akibat tertimbun, sungai tertutup longsoran hingga satu kilometer, delapan hektar sawah rusak, lima hektar kebun palawija rusak.

"Selain itu, banyak hewan ternak yang mati, yaitu lima ekor sapi, 30 ekor kambing, 500 ekor ayam dan itik. Total kerugian dan kerusakan masih dalam penilaian," kata Sutopo.

Seperti diwartakan, puluhan rumah yang dihuni sekitar 300 jiwa dari 53 keluarga di Dusun Jemblung RT 05 RW 01, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, tertimbun tanah longsor yang terjadi pada Jumat (12/12) sekitar pukul 17.30 WIB. =Yuni Arisandy/ANT

PENCARIAN KORBAN LONGSOR. Seorang petugas menggali di sekitar rumah yang ambruk terkena longsor untuk mencari korban, di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (14/12).

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Nasional

KORAN MADURA

152014 DESEMBER 2014 SENIN 15SENIN DESEMBER | No. 0506| TAHUN III No. 0506 | TAHUN III

33

SOSIALISASI KOMUNITAS ASEAN 2015. Staf Kementerian Luar Negeri menjelaskan kepada pengunjung pada sosialisasi Komunitas ASEAN 2015, di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (14/12). Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015) adalah sebuah komunitas yang beranggotakan Negara-negara di Asean diharapkan mampu mempertahankan stabilitas keamanan, mengatasi masalah ekonomi/ keuangan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang dinamis antar sesama negara anggotanya.

PKPI Sulsel Belum Bersikap Sebelum Kongres Makassar - Partai Keadilan Persatuan Indonesia Sulawesi Selatan belum akan bersikap mengenai arah dukungan sebelum Kongres PKPI betulbetul diselenggarakan pada April 2015.

“Kongres memang sudah tidak lama lagi akan digelar dan kurang dari empat bulan. Nama-nama kandidat sudah mencuat, tetapi kami di Sulsel belum mau terburuburu menentukan sikap,” ujar Wakil Ketua Umum DPN PKPI Sulawesi Selatan, Muhammad Arkam di Makassar, Minggu.

Ia mengatakan, dalam rencana Kongres

PKPI yang akan digelar tahun depan itu sudah ada dua nama yang mulai mencuat kepermukaan untuk mencari simpati kader PKPI di seluruh Indonesia, keduanya yakni Gita Wiryawan dan Ichsanuddin Noorsy.

Dia mengakui, jika saat ini masih kedua tokoh nasional ini yang sudah mencuat dan melakukan komunikasi politik dengan para pemilik suara. Bakal calon lainnya juga disebutnya masih akan bertambah lagi seiring berjalannya waktu.

“Kami berharap calon ketua umum yang terpilih nanti mampu membesarkan partai ini ke depan. Baik dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden,” katanya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Ruli Soekarta mengatakan, Sutiyoso tidak akan maju kembali sebagai Ketua

Umum PKPI dalam kongres nanti. Ruli menuturkan, Sutiyoso memberikan kesempatan bagi kader muda memimpin partai ini kedepan.

“Pak Sutiyoso kemungkinan tidak akan maju lagi. Tetapi sudah ada empat bakal calon yang tengah dipersiapkan. Tetapi mohon maaf saya belum bisa beberkan,” kata Ruli di sela-sela acara Musyawarah Pimpinan Provinsi (Muspimprov) IV di Hotel Grand Asia, Makassar.

Ia menjelaskan, ada dua kriteria menjadi bakal calon ketua umum partai. Pertama, memiliki ideologi yang sama terhadap partai ini. Yaitu pancasila dan kedua, kesiapan calon tersebut.

“Percuma juga maju kalau tidak siap memimpin partai ini. Ketua selanjutnya harus punya tanggung jawab untuk mem-

bawa partai ini jauh lebih baik,” jelasnya.

Dalam kongres yang akan digelar di Jakarta itu, Ruli melanjutkan bakal calon yang akan dipilih oleh Dewan Pimpinan Provinsi (DPN) seluruh Indonesia melalui sistem voting tetapi musyawarah mufakat berdasarkan sila keempat dalam pancasila.

Oleh karena itu, jika ada satu nama saja yang muncul maka tiga nama lainnya akan gugur dengan sendirinya. Karena proses vooting tidak akan dilakukan, melainkan dengan musyawarah mufakat.

Ruli menambahkan, saat ini Dewan Pimpinan Nasional (DPN) tengah sibuk melakukan konsolidasi Muspimprov untuk mendapatkan masukan dari pengurus DPN di sejumlah provinis perihal bakal calon ketua umum yang diharapkan. =Muh Hasanuddin/ANT

4

Nasional

KORAN MADURA

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

DUALISME KEPEMIMPINAN GOLKAR

Pertimbangan Kemenkumham Diharapkan Jernih

ANTI KORUPSI. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kiri) dan Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan saat meninjau karikatur koruptor dalam peringatan Hari Anti Korupsi bertajuk Demokrasi Tanpa Korupsi di Museum Nasional, Jakarta, Minggu (14/12). Menurut Ahok, akar dari berbagai permasalahan Jakarta seperti banjir dan macet adalah korupsi.

Legislator NasDem Akan Surati Menkes JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, akan mengirim surat kepada Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama terkait buruknya pelayanan kesehatan di Jakarta, khususnya bagi pengguna kartu BPJS Kesehatan.

“Saya akan kirim surat ke Gubernur DKI dan Menkes untuk mempertanyakan mengapa pelayanan rumah sakit masih saja lama,” kata Sahroni, saat melakukan reses di daerah pemilihannya, di Cilincing, Jakarta Utara, Minggu.

Sahroni mendapatkan banyak keluhan dari warga terkait pelayanan kesehatan yang buruk.

Dari keluhan itu, Sahroni berjanji akan membahasnya bersama Gubernur DKI dan Menkes Nila

Moeloek. Dia akan mendesak keduanya untuk membenahi administrasi rumah sakit.

“Masalahnya sekarang adalah administrasi terhadap pasien yang memakai kartu BPJS Kesehatan, sangat lambat,” ujar anggota Komisi XI DPR ini.

Pelayanan yang lambat itu, mengingatkan Sahroni terhadap sistem klaim asuransi mobil. “Asuransi mobil perlu izin dulu ke pusat agar asuransinya disetujui.

Ini membutuhkan waktu lama.

Masa asuransi rumah sakit sama dengan asuransi mobil. Itu jangan sampai terjadi karena penanganan pasien tak bisa menunggu lama,” jelasnya.

Salah satu warga Cilincing, Imah (40) mengatakan bahwa dirinya harus mengantre dua bulan untuk bisa mendapatkan giliran dioperasi tumor yang bersarang di tubuhnya.

“Antreannya hingga 150 pasien di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan saya diminta nunggu hingga dua bulan,” ujarnya.

Warga Cilincing lain juga mengeluhkan tak ampuhnya kartu BPJS yang dimilikinya lantaran beberapa rumah sakit bahkan sempat menolaknya. =Syaiful Hakim/ANT

JAKARTA - Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas IX Bali Bambang Soesatyo berharap sikap Kementerian Hukum dan HAM dilandasi pertimbangan jernih dalam mengambil keputusan mengenai sengketa dualisme kepemimpinan Golkar.

“Agar sikap pemerintah dilandasi pertimbangan yang jernih, Menkumham hendaknya tetap berpijak pada pasal 24 dan pasal 25 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatur perselisihan khusus dan umum di tubuh parpol dan pengesahan kepengurusan parpol,” kata Bambang di Jakarta, Minggu.

Menurut dia Pasal 25 UU Nomor 2 tahun 2011 ada empat indikator yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk mengkualifikasikan telah terjadinya perselisihan khusus dalam kepengurusan Parpol.

Dia menjelaskan, pertama, perselisihan karena penolakan untuk mengganti kepengurusan.

“Kedua, penolakan pergantian kepengurusan harus disampaikan secara resmi dalam penyelenggaraan forum pengambilan keputusan tertinggi parpol, seperti munas, kongres, atau muktamar,” ujarnya.

Indikator ketiga, menurut Bambang, tentang subjek penolakan pergantian kepengurusan haruslah anggota parpol peserta munas, kongres, atau muktamar. Dan keempat ujar dia, penolakan pergantian kepengurusan harus disuarakan minimal oleh 2/3 peserta munas, kongres, atau muktamar.

“Untuk persoalan Partai Golkar, empat indikator perselisihan kepengurusan khusus yang disebutkan dalam Pasal 25 UU Nomor 2/2011 tentang Parpol itu tidak ditemukan,” katanya.

Hal itu, menurut dia, ketika Munas IX Partai Golkar di Bali tidak muncul penolakan kepengurusan dari 2/3 peserta Munas, penolakan justru disuarakan kelompok Agung Laksono dari luar forum Munas, tepatnya di Jakarta.

Dia menegaskan tidak ada alasan hukum bagi Menkumham untuk menunda, apalagi menolak mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil

Munas IX di Bali karena sama sekali tidak memunculkan perselisihan kepengurusan.

“Kami menilai tidak ada alasan legal bagi Menkumham untuk menanggapi kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol namun justru seharusnya menempatkan kepengurusan hasil Munas Ancol sebagai kepengurusan ilegal karena menyalahgunakan identitas Partai Golkar,” ujarnya.

Bambang menjelaskan kepengurusan Golkar versi Munas Bali juga sudah melengkapi surat pernyataan dari ketua dan sekretaris 34 DPD I dan 400-an lebih Ketua dan sekretaris DPD II se-Indonesia yang menolak Munas Ancol dan hanya mengakui hasil Munas IX Bali.

Dia menegaskan tidak ada alasan hukum bagi Menkumham untuk menunda apalagi menolak mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas IX di Bali.

Selain itu, menurut dia, ditambah peryataan sikap 80-an dari 90 anggota Fraksi Partai Golkar di DPR yang juga menolak Munas Ancol.

“Jadi sangat jelas bahwa penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar di Bali sama sekali tidak memunculkan perselisihan kepengurusan,” katanya.

Dia menegaskan tidak ada alasan hukum bagi Menkumham untuk menunda apalagi menolak mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas IX di Bali.

Menurut dia, kecuali ketika itu Agung Laksono dan kawankawan hadir di forum Munas IX Bali dan mampu menggalang dukungan dari minimal 2/3 peserta Munas untuk menyatakan penolakan terhadap struktur kepengurusan yang ditetapkan Aburizal Bakrie.

“Apabila hal itu bisa dilakukan, Menkumham punya alasan legal untuk menggantung pengesahan kepengurusan hasil Munas IX Partai Golkar di Bali,” katanya. =Imam Budilaksono/ANT

PROBOLINGGO LINTASKORAN NUSANTARA MADURA

Lintas Jatim 5

KORAN MADURA

Ekonomi

152014 DESEMBER 2014 SENIN 15SENIN DESEMBER | No. 0506| TAHUN III No. 0506 | TAHUN III

5

PAMERAN ALUTSISTA. Bocah berfoto dengan alat militer yang dipamerkan dalam pameran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di Monas, Jakarta, Minggu (14/12). Sebanyak 200 unit peralatan tempur yang dipamerkan, antara lain tank Leopard, persenjataan infanteri, kavaleri, artileri medan, dan artileri pertahanan udara.

Tolak Non Listed Saham dan Listed Utang Pertamina di BEI JAKARTA - Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menolak keras rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno yang meminta PT. Pertamina untuk melakukan non Listed terhadap saham Pertamina dan melakukan listed terhadap utang luar negeri Pertamina di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ini membuka mata publik bahwa Rini adalah sosok Neoliberal sejati yang hendak melakukan privatisasi terhadap BUMN. “Sikap Rini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan slogan Trisakti Presiden Jokowi,”

ujar Daeng di Jakarta, Minggu (14/12).

Dia menilai keinginan Rini untuk melakukan Privatisasi PT. Pertamina semakin terlihat dengan dipilihnya Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina.

Akuntan mantan Dirut Semen

Indonesia (SI) ini adalah sosok yang sangat piawai dalam melakukan privatisasi BUMN. Hal ini terbukti bagaimana Dwi Sotjipto melakukan privatisasi hingga 49 persen saham SI, Dwi Sotjipto juga agresif mengambil utang yang menyebabkan SI menanggung utang dan kewajiban hingga lebih Rp 11 triliun (2013).

Namun banyak pengamat salah kaprah dengan keinginan Rini karena non listed saham berarti tidak menjual saham.

“Mereka termakan propaganda bahwa non listed akan membuat pertamina transaparan kepada

publik. Pertanyaannya publik yang mana ? Apakah mereka hendak membuka jeroan Pertamina kepada asing yang sejak lama menginginkan BUMN ini bangkrut,” ujarnya dengan tanda tanya.

Menurutnya, keinginan ini tidak akan menjadikan Pertamina transparan pada rakyat, melainkan bermaksud menjual Pertamina. “Non listed merupakan salah satu mekanisme perdagangan saham di pasar keuangan. Perusahaan non listed umumnya karena tidak ada permintaan pasar atas saham perusahaan tersebut sehingga sahamnya tidak diper-

dagangkan di bursa. Namun penjualan saham non listed dapat dilakukan melalaui jaringan perdangan saham perusahaan,” jelasnya.

Belum lagi utang negeri Pertamina yang besar, siap diperdagangkan kembali di BEI. Hal ini akan semakin meningkatkan akumulasi utang BUMN ini. Padahal saat ini liabilitas Pertamina telah mencapai 65 persen dari total asetnya. “Oleh karena itu rencana privatisasi/penjualan Pertamina melalui non listed saham dan listed utang harus ditolak dengan keras,” pungkasnya. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

TANAM BAKAU

Masyarakat Hijaukan Teluk Benoa

JOKOWI KE KORSEL. Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) menuju pesawat kepresidenan sebelum bertolak ke Korsel di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Jokowi beserta rombongan ke Korsel untuk menghadiri ASEAN-Republik of Korea Summit 2014.

Banjarmasin - Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan, Muharram berharap kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke provinsi tersebut mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

“Oleh karena itu pada kesempatan kedatangan Presiden Jokowi ke Kotabaru, Kalsel yang dijadwalkan Senin (15/12), hendaknya dapat dimanfaatkan sebanyakbanyaknya,” ujarnya di Banjarmasin, Minggu (14/12).

“Memang kedatangan presiden ke kabupaten paling timur Kalsel itu untuk menghadiri puncak peringatan ke-14 Hari Nusantara (Harnus) tahun 2014, tapi bisa pula kita manfaatkan untuk kemajuan daerah dan masyarakat,” lanjutnya.

Pasalnya, lanjut Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalsel itu, masih banyak masalah pembangunan di

Harapan Baru Kedatangan Jokowi Hari Ini, Presiden Datangi Kalimantan Selatan provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini, yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat.

Sebagai contoh masalah infrastuktur, terutama kelistrikan memerlukan perhatian yang lebih serius lagi dari pemerintah pusat, agar ketersediaan daya listrik terpenuhi secara utuh.

“Kan suatu hal yang aneh, daerah kita yang merupakan lumbung energi, ternyata masih kekurangan daya, tidak ada cadangan yang betul-betul handal, sehingga kerusakan salah satu pembangkit saja harus terjadi pemadaman listrik bergilir,” katanya.

Selain itu, masalah sarana dan prasarana perhubungan, seperti

keberadaan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru hanya sebutannya saja internasional, tapi kondisi dan fasilitasnya belum sebagaimana bandar udara lain yang sudah bertaraf dunia.

Contoh lain pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut yang menjadi lokasi ibu kota Kabupaten Kotabaru, dengan daratan Pulau Kalimantan, yang menjadi dambaan masyarakat, juga harus segera terwujud.

“Jadi kedatangan Presiden Jokowi bersama sejumlah menterinya ke Kotabaru, tidak cuma untuk mengembalikan kejayaan kemaritiman seperti masa lampau, tapi untuk kemajuan daerah

dan masyarakat Kalsel,” demikian Muharram.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Kotabaru, kabupaten paling timur provinsi tersebut tidak bermalam, hanya beberapa jam, karena berbagai kesibukan lain menanti.

Rencana semula kedatangan orang nomor satu di repbulik ini ke “Bumi Sa-ijaan” Kotabaru atau “kota gunung bamega” (300 km timur Banjarmasin) itu pada 13 Desember 2014 bertepatan Harnus tersebut.

Namun oleh karena pada Sabtu (13/12) tersebut Presiden Jokowi masih berada di luar negeri/Korea, sehingga acara puncak peringatan ke-14 Harnus tertunda menjadi Selasa (15/12). =Syamsuddin Hasan/ANT

Denpasar - Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi menanam pohon bakau di sekitar kawasan Teluk Benoa Kabupaten Badung, Bali, untuk mengembalikan fungsi hutan mangrove di kawasan itu, Minggu (14/12).

Koordinator Lapangan Aksi Parade Budaya dan Tanam Mangrove untuk Revitalisasi Teluk Benoa I Gusti Ngurah Agung Eka Darmadi di Tanjung Benoa, Minggu mengatakan penanaman pohon bakau tersebut bertujuan untuk melestarikan tanaman tersebut dari gempuran sedimentasi dan abrasi gelombang laut.

“Kita terus berupaya melakukan penanaman dan pemeliharaan tanaman mangrove tersebut, Oleh karena itu kami mendukung dilakukan revitalisasi di kawasan Teluk Benoa tersebut,” katanya.

Eka Darmadi mengakui di tengah masyarakat dalam upaya investor melakukan revitalisasi masih ada pro dan kontra terkait rencana proyek revitalisasi kawasan tersebut.

Dikatakan masyarakat banyak yang belum memahami, lewat revitalisasi itu nantinya akan menjaga keberadaan hutan mangrove, menunjang pembangunan pariwisata kerakyatan dan berkelanjutan.

“Lewat parade budaya dan tanam mangrove ini, untuk mengakomodir dukungan masyarakat Bali untuk revitalisasi Teluk Benoa,” kata Eka Darmadi didampingi Wakil Ketua Kadek Agus Eka Nata.

Ia mengatakan aksi massa dilakukan spontanitas sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap kondisi Teluk Benoa, utamanya di kawasan Telaga Waja, Tenggulung, Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, yang kondisi hutan mangrove tergerus oleh abrasi dan pencemaran sampah.

“Aksi yang kami lakukan hari ini bersama masyarakat itu, memiliki makna dimensi hijau untuk masa depan Bali.

Revitalisasi itu, untuk melestarikan kawasan Teluk Benoa seluas 1.400 hektare,” ucapnya.

Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui batas-batasan mana wilayah yang bisa dimanfaatkan dan mana yang tidak boleh karena merupakan kawasan konservasi seperti Taman Hutan Rakyat (Tahura). =I Komang Suparta/ANT

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 15 DESEMBER 2014

SENIN 15 DESEMBER 2014 || TAHUN No. 0506 | III TAHUN III No. 0506

77

EKSPOITASI

Bojonegoro Target DBH Migas Rp 1,025 Triliun BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, memasang target penerimaan dana bagi hasil (DBH) migas di dalam APBD 2015 sebesar Rp 1,025 triliun, meningkat tinggi dibandingkan penerimaan DBH migas 2014, yang hanya sebesar Rp6 36 miliar.

"Penerimaan DBH migas yang kita pasang Rp 1,025 triliun itu lebih rendah dibandingkan dengan angka DBH Migas di dalam APBN yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp 2,6 triliun," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bojonegoro Herry Sudjarwo, di Bojonegoro, Minggu (14/12).

Ia menjelaskan DBH migas yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp 2,6 triliun tersebut tidak proporsional, sebab tidak memperhitungkan kondisi riil di lapangan menyangkut produksi minyak, juga harga minyak dunia.

Penetapan DBH migas di dalam APBN 2015 tersebut, dengan memperhitungkan produksi minyak Blok Cepu mencapai 195 ribu barel/hari, mulai 1 Januari 2015.

Padahal, lanjut dia, saat ini produksi minyak Blok Cepu, baru sekitar 40 ribu barel/hari, dan tidak mungkin produksinya bisa mencapai 195 ribu barel/hari, pada 1 Januari 2015.

Begitu pula, lanjut dia, produksi minyak lapangan Sukowati, yang dikelola Joint Operating Body (JOB) PertaminaPetrochina East Java (PPEJ) yang ditetapkan sebesar 40 ribu barel/ hari, tidak mungkin terealisasi.

"Produksi minyak lapangan Sukowati justru cenderung menurun yang sekarang ini hanya sekitar 25 ribu barel per hari," tandasnya.

Di lain pihak, menurut dia, Pemerintah di dalam APBN 2015, juga memasang harga minyak dunia 105 dolar Amerika Serikat/barel, yang saat ini harga minyak dunia cenderung turun hanya sekitar 65 dolar Amerika Serikat/barel.

"Yang jelas besarnya DBH migas di dalam APBN 2015 sebesar Rp 2,6 triliun hanya sebatas "angin surga", yang tidak mungkin bisa terealisasi," katanya, menegaskan. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant/rivan awal lingga

PEMBAGIAN DANA PSKS TANGERANG. Warga antre untuk mendapatkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Pos Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu. Pemerintah melakukan pembagian PSKS kepada 4.729 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar di 11 kecamatan di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang hinggal 16 Desember.

Ribuan RTS Belum Ambil Jatah PSKS MADIUN - Ribuan rumah tangga sasaran (RTS) pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Madiun, Jawa Timur, belum mengambil jatah dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM di Kantor Pos setempat.

Manajer Audit dan Mutu Pelayanan Kantor Pos Madiun Agus Wahyu Hidayat, mengatakan, sesuai aturan, batas akhir pengambilan dana PSKS tersebut adalah 12 Desember 2014.

Data Kantor Pos Madiun mencatat, jumlah RTS yang belum mengambil jatah dana PSKS mencapai 3.643 RTS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.419 merupakan warga Kabupaten Madiun

dan 224 RTS merupakan warga Kota Madiun.

"Kantor pos tetap akan mencairkan sebelum ada instruksi berhenti dari pemerintah pusat.

Kalau belum diambil, kantor pos berusaha menghubungi penerima PSKS ke alamatnya masingmasing," ujar Agus Wahyu Hidayat, kepada wartawan.

Menurut dia, terdapat beberapa alasan hingga warga pe-

nerima belum mengambil jatahnya. Antara lain, karena yang bersangkutan pindah alamat, meninggal dunia, dan kartu perlindungan sosialnya hilang.

Sejak pencairan awal PSKS tanggal 21 November sampai 12 Desember 2014, Kantor Pos Madiun sudah menyalurkan dana PSKS sebesar Rp 22,5 miliar kepada 56.373 warga Kabupaten Madiun atau sebesar 94,8 persen.

Sedangkan untuk untuk warga Kota Madiun mencapai Rp2,1 miliar kepada 5.289 RTS atau 95,6 persen.

Sementara itu, dana yang belum terserap sebesar Rp 1,4 miliar untuk 3.643 RTS warga Kota

dan Kabupaten Madiun," kata Agus lebih lanjut.

Ia menambahkan, dari 65.305 RTS warga Kota dan Kabupaten Madiun penerima jatah kompensasi kenaikan harga BBM, dimungkinkan ada dana yang tidak terserap atau hangus, karena pemegang KPS tidak mempunyai ahli waris.

Kendati demikian, pihaknya belum dapat memastikan banyaknya dana yang hangus karena saat ini proses pencairan PSKS masih terus bergulir.

"Potensi hangus ya pasti ada.

Otomatis dana itu kami kembalikan ke pusat," katanya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

Pengkavelingan Kawasan Konservasi Ditindak Tegas SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menindak tegas pihak-pihak terkait yang melakukan mengkavelingan tanah di kawasan konservasi Pantai Timur Surabaya yang sebagian besar merupakan hutan mangrove.

Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana mengatakan jika ada yang melanggar dengan memasang patok tentunya harus ditertibkan.

"Kita lihat dulu dokumennya, jika tidak punya maka itu berhak dicabut patoknya," katanya.

Patroli gabungan Satpol PP Surabaya dan Dinas Pertanian sebelumnya menemuan 15 patok bertulisan PT SS di laut Pamurbaya.

Patok itu diletakan sekitar 250 meter dari bibir hutan mangrove.

Patok tersebut membentang dari

kawasan laut Sukolilo hingga Mulyorejo. Pemkot masih menyelidiki siapa sebenarnya PT SS tersebut.

"Hingga saat ini siapa pemilik dari PT SS itu belum tau. Padahal ini sudah diberitakan banyak media, tapi belum juga nongol," katanya.

Temuan lain dari tim gabungan itu juga mengindikasikan adanya pembalakan kawasan konservasi. Hutan mangrove ditebangi dan dijadikan tambak. Selain itu, ada dugaan pembuatan tanah oloran dengan cara mem-

Wisnu Sakti Buana

Wakil Wali Kota Surabaya buat pagar dari batu untuk menahan abrasi. Ia mengatakan sejak 2007 sudah ada peraturan bahwa

di kawasan konservasi tidak boleh ada pembangunan.

Wisnu mengatakan jika ada pihak pihak tertentu yang mengklaim memiliki bukti kepemilikan lahan di kawasan konservasi, maka pihaknya perlu melakukan pengkajian.

"Itu sudah dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kita lihat dulu izinnya sesudah atau sebelum 2007," katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto mengatakan pihaknya masih koordinasi dengan Polrestabes Surabaya mengenai persoalan ini.

"Sebab, ini masuk kawasan konservasi yang dilindungi undang-undang," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PON REMAJA

KONI Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Maldiliningsih SURABAYA - Pengprov KONI Bali segera membentuk tim investigasi pencari fakta terkait kasus mundurnya atlet andalan Bali, Mardiliningsih secara mendadak dari pertandingan (12/12) di Lapangan Unesa, Surabaya, Jawa Timur.

"Kami segera membentuk tim tersebut mencari bukti di lapangan dan kontingen Bali dirugikan atas kejadian tersebut," kata Sekretaris Umum KONI Bali, Budi Adnyana, di Surabaya, Minggu (14/12).

Ia mengakui, kontingen Bali dirugikan karena atlet yang diandalkan untuk meraih medali emas. Namun, secara mendadak tidak mau bertanding dengan alasa sakit.

Oleh sebab itu, pihaknya segera mencari tau apa penyebab atletnya tersebut tidak mau bertanding.

Padahal Maldiliningsih yang menjadi andalan dinomor 200 meter dan estafet 4x100 meter itu sudah mengikuti pemanasan sebelum bertanding.

Namun, saat akan dimulainya pertandingan atlet tersebut sempat menghilang dan tidak mau

bertanding dengan alasan sakit sehingga Bali merasa dirugikan.

"Jika ada pihak lain yang diuntungkan tentu ada dugaan dan kemungkinan ada skenario yang patut ditelurusi kebenarannya," katanya.

Pihaknya mengakui akan melakukan evaluasi dengan jalan mempertemukan beberapa pihak yang berkepentingan.

"Kami merasa kasihan apabila memang benar ada dugaan seseorang yang menyuruh Maldiliningsih tidak jadi bertanding," ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya akan dudk bersama dengan PASI Bali, KONI, atlet, dan orang tua atlet.

"Kita bentuk tim pencari fakta itu yang nanti ditangani Bidang Hukum dan Etika," ujarnya.

Sebelumnya, Maldiningish diketahui sakit tanpa sepengetahuan pelatih dan Manager PON Remaja dari Bali. Namun, disampaikan oleh seseorang yang mengaku sebagai asisten pelatnas. Namun, asisten pelatnas itu yang menyampaikan bahwa Maldiliningsih sakit ke Manager dan Pelatih dari Bali itu. = ANT/I MADE SURYA/DIK

ant/suryanto

NOMOR LARI GAWANG 100 METER PUTRI PON REMAJA. Atlet lari gawang Jawa Barat, Fauziah Vevi Dwi (kanan) berpelukan dengan atlet Jawa Timur, Safrina Ayu (kiri) usai mencapai garis finish dalam nomor lari gawang 100 meter putri Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I yang digelar di Lapangan Atletik Oentoeng Poedjadi, Unesa, Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Dalam pertandingan babak final tersebut atlet Jawa Barat, Fauziah Vevi Dwi berhasil menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 15.23 detik, diikuti oleh atlet Jawa Timur, Safrina Ayu dengan catatan waktu 15.47 detik.

PARPOL

Nasdem Target 3,5 Juta Pemilih SURABAYA - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Jawa Timur menargetkan sebanyak 3,5 juta orang pemilih pada saat pemilihan umum tahun 2019 mendatang dari perolehan tahun 2014 yang mencapai 1,6 juta orang pemilih.

Ketua Partai Nasdem Jatim Effendy Choirie mengatakan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 memang masih jauh, tetapi Nasdem Jaitm terus bergerak supaya meraih suara dukungan hingga 3,5 juta orang pemilih di Jawa Timur.

"Salah satu upaya untuk mencapai target tersebut di antaranya membuka lowongan kader partai, dan mengharuskan setiap pengurus dapat merangkul 14 orang sebagai kader partai," katanya, di sela kegiatan Konsolidasi DPD Partai Nasdem se Jawa Timur di kantor DPW Partai Nasdem Jatim, Minggu (14/12).

Ia mengatakan, saat ini Partai Nasdem Jatim membuka lowongan kepada warga masyarakat untuk menjadi kader partai "Selain itu, untuk mendapatkan kader partai, setiap pengurus harus dapat merangkul 14 orang sebagai kader. Setiap DPD juga memasang spanduk tentang lowongan penerimaan kader Partai Nasdem," katanya.

Ia mengatakan, setiap pengurus harus mencari 14 orang itu bagian dari loyalitas dan keseriusannya di untuk menjadi pengurus Partai Nasdem.

"DPP kan (buka lowongan) untuk pengurus. DPW punya agenda sendiri untuk kaderisasi," katanya yakin.

Pria yang akrab dipanggil Gus Choi ini menegaskan, kaderisasi partai harus terus dilakukan.

"Mereka yang masuk sebagai kader Partai Nasdem akan disekolahkan. Mereka akan diberikan pelatihan di kantor DPW Partai Nasdem Jatim.

Mereka juga dapat sertifikat dan kartu tanda anggota Partai Nasdem," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

9

BOLA BASKET

Jabar Kalahkan Jatim

ant/m risyal hidayat

INDUSTRI RUMAHAN SABU-SABU. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Setija Junianta (kedua kiri) menunjukkan barang bukti berupa bahan baku pembuatan sabu-sabu ketika ungkap kasus di Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur, Minggu (14/12). Satreskoba Unit III Polrestabes Surabaya berhasil menggagalkan industri rumahan proses pemurnian sabu dari kualitas jelek menjadi bagus dengan mengamankan satu orang tersangka serta barang bukti seperti sabu 95 gram, 73 gram dan sejumlah peralatan produksi dari salah satu apartemen di Surabaya.

Pembunuhan di Perkebunan Karet Jember Ditelusuri JEMBER - Aparat Kepolisian Sektor Semboro menelusuri pembunuhan yang terjadi di kawasan perkebunan karet milik PT Hasfarm di Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (14/12).

Kasmin (50), warga Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro ditemukan tewas di tengah perkebunan karet dengan luka bacok di atas pinggang kiri.

"Kami masih menyelidiki kasus pembunuhan itu dan petugas berada di lokasi penemuan mayat korban hingg sore hari," kata Kapolsek Semboro, AKP Subagiyo.

Menurut dia, polisi masih

meminta keterangan dari pihak keluarga yang mengetahui keberadaan korban terakhir kalinya, bahkan pihaknya harus menyelidiki hingga ke desa lain.

"Polisi masih mendalami kasus itu dan keluarnya korban dari rumah juga masih ditelusuri karena hingga kini beberapa keluarga korban masih dimintai keterangan," tuturnya.

Ia menjelaskan lokasi pen-

emuan mayat korban cukup jauh dari pemukiman dan berdasarkan keterangan tertulis Puskesmas Tanggul menyebutkan bahwa korban menderita luka bacok di atas pinggang kirinya.

"Luka tersebut menyebabkan paru-paru korban keluar, sehingga korban ditemukan tidak bernyawa di tengah perkebunan karet milik PT Hasfarm," katanya.

Tetangga korban, Suriya mengaku masih bertemu dengan korban pada Sabtu (13/12) malam dan bertamu ke rumah korban untuk menjenguk anaknya yang habis jatuh.

"Cucu saya dan anak Kasmin jatuh hingga kakinya patah, sehingga saya menjenguk Bahrul

(anak Kasmin) hingga pukul 21.00 WIB di rumahnya," katanya.

Setelah menemui Suriya, korban dikabarkan keluar rumah untuk pergi menengok saudaranya di Kecamatan Tanggul.

"Saya kaget diberitahu kalau Kasmin meninggal dunia di tengah perkebunan karet," ujarnya.

Selama sepekan terakhir, tercatat sebanyak tiga kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Jember, yakni pembunuhan Jumar warga Desa WonosariKecamatan Puger, Asmari (38) warga Desa Tegalrejo-Kecamatan Mayang pada Jumat (12/12) malam, dan terakhir pembunuhan Kasmin. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

SURABAYA - Tim bola basket putri dari kontingen Jawa Barat berhasil meraih emas setelah mengalahkan tim lawan Jawa Timur sebagai tuan rumah pada pertandingan final PON Remaja I/2014 di Gor CLS, Surabaya, Minggu (14/12) malam.

Skor yang diraih Jawa Barat (Jabar) cukup dekat perbedaannya yaitu tiga poin dengan tim lawannya 52.49.

Padahal sebelumnya pada awal permainan tim Jabar ditinggal Jawa Timur (Jatim).

Pertengahan pertandingan tim Jabar terus berusaha mengimbangi perolehan poin, hingga akhirnya poin sama pada angka 40.40.

Selanjutnya tim Jabar terus mengungguli perolehan poin hingga pertandingan dinyatakan berakhir.

Pelatih basket putri Jabar Marlin mengatakan pertandingan final tersebut lebih menegangkan dibandingkan pertandingan sebelumnya.

Selama bertanding, lanjut dia, terus berusaha memberi semangat, terutama saat poin tertinggal.

Menurut dia, memberi semangat bagi tim penting, karena kondisi mental pemain remaja itu cukup labil.

"Saya tak pernah berhenti memberi semangat mereka, diusianya mereka labil mentalnya," katanya.

Upaya membangun semangat itu, kata Marlin, berhasil mengejar poin lawannya hingga babak akhir.

"Semangat serta bisa main semua dengan solid, akhirnya bisa menang," katanya.

Ketua KONI Jabar Ahmad Saefudin yang hadir dalam pertandingan finas basket putri mengatakan tim dari Jabar tidak diragukan dalam bertanding.

Menurut dia, tim basket putri Jabar sudah bagus tidak ada kekurangan dalam segi mental maupun fisik. "Kemampuan mereka masalah teknik kita lebih unggul, semangat mereka, teknik fisik unggul," katanya.

Meskipun dalam awal hingga pertengahan pertandingan pointnya tertinggal, Ahmad mengaku tidak takut, tetapi dianggap sebagai teknik bermain. = ANT/FERI PURNAMA/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

STANDAR MANAJEMEN

DPRD Minta BPR Segera Tunjuk Direksi

ant/rudi mulya

GERAKAN NASIONAL NON TUNAI. Peserta devile dari perwakilan perbankan saat mengikuti Sosialisasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang diselenggarakan Bank Indonesia Perwakilan Kantor Bank Indonesia (BI) Cabang Kediri, saat melintas di Jalan Raya Dhoho, Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu (14/12).

Bank Indonesia (BI) bekerjasama dengan seluruh pewakilan perbankan dan Pemerintah Kota Kediri mengeluarkan uang elektronik baik Bank maupun Non Bank yang pertama kali dan akan dipusatkan di kawasan perbelanjaan Jalan Dhoho Kota Kediri, sebagai kawasan perdagangan dengan transaksi non tunai melalui program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Pemkot Larang Eks-Dolly untuk Usaha Karaoke SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya melarang bekas lokalisasi Dolly dan Jarak yang ada di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, dijadikan usaha rumah karaoke.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan kawasan itu merupakan pemukiman warga sehingga dikhawatirkan keberadaan rumah hiburan itu akan mengganggu ketenteraman dan kenyamanan warga.

"Ini 'kan masih tiga bulan (pasca penutupan Dolly). Jadi perekonomian masih belum sempurna. Tapi saya yakin, kalau memang sungguh-sungguh, nanti bisa seperti Dupak Bangunsari (lokalisasi yang juga ditutup Risma). Di sana sudah ada kerajinan yang bisa ekspor. Memang butuh waktu," katanya.

Di samping itu, lanjut dia, di kawasan itu dalam tata kota Surabaya memang untuk kawasan pemukiman, bukan jasa

maupun perdagangan.

Risma mengakui perekonomian warga setempat pascalokalisasi terbesar se-Indonesia itu ditutup, mengalami kolaps. Banyak warga yang pendapatannya berkurang karena faktor utama yang menggerakkan perekonomian warga setempat sudah tidak ada.

Namun pihaknya berharap warga mencari sumber-sumber pendapatan baru tanpa harus menggantungkan dari geliat prostitusi. Salah satunya dengan membuka usaha seperti kerajinan, laundry, membuat kue atau jenis usaha lain.

Anggota DPRD Kota Surabaya, Sukadar menilai Pemkot Surabaya kurang serius dalam

Tri Rismaharini

Wali Kota Surabaya membenahi perekonomian warga terdampak. Rumitnya mengurus izin usaha seperti rumah karaoke merupakan bentuk ketidakberpihakan Pemkot Surabaya dalam menggairahkan perekonomian warga setempat.

Seharusnya, lanjut dia, yang patut dikhawatirkan adalah pada praktik-praktik prostitusinya, bukan pada rumah karaokenya.

"Janji pemkot untuk memulihkan perekonomian warga hanya janji semata tanpa ada tindakan nyata. Ketika warga terdampak dikumpulkan oleh dinas sosial, warga hanya dikasih tahu bahwa, yang ditutup hanya lokalisasi saja. Nah, ini bagaimana. Kami sepakat jika lokalisasi ditutup. Tapi setelah ditutup warga jangan dibiarkan," katanya.

Selain itu, lanjut dia, DPRD Kota Surabaya juga tidak tahu sebenarnya kawasan eks Dolly ini mau dibangun seperti apa?. "'Blue print'-nya itu mana, kami tak pernah diajak bicara.

Pelatihan-pelatihan terhadap warga itu program saja tanpa ada tindak lanjut," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

MADIUN - DPRD Kabupaten Madiun, Jawa Timur, meminta kepada pengelola perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat (PBR) setempat, untuk segera menunjuk dua direksi guna memenuhi standar manajemen.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun, Suparno mengatakan, selama ini BPR Kabupaten Madiun hanya memiliki satu direksi. Padahal, dengan omzet yang telah mencapai Rp 137 miliar, seharusnya perusahaan daerah milik Kabupaten Madiun itu sudah memiliki dua atau tiga direksi.

"Akibat hanya memilik satu direksi, BPR Kabupaten Madiun mendapat peringatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena belum memenuhi stadar manajemen lembaga keuangan," ujar Suparno kepada wartawan.

Peringatan keras juga diberikan karena proses pencalonan direksi dinilai bermasalah. Itu karena, dari dua calon yang ada, satu calon mengundurkan diri dan satu calon lainnya ditolak karena tidak sesuai dengan persyaratan OJK. Padahal, keberadaan minimal dua direksi tersebut harus dipenuhi sebelum tanggal 15 Desember 2014. Jika gagal, maka permasalahan tersebut ditakutkan akan menghambat penyaluran dana dari perbankan "Untuk itu, kami meminta kepada manajemen BPR Kabupaten Madiun segera menindaklanjuti dan membentuk dua direksi," kata Suparno lebih lanjut.

Pihaknya juga telah melakukan rapat dengar pendapat dengan manajemen BPR Kabupaten Madiun dan dinas terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pariwisata (Disperindagkopar) Budi Tjahyono, mengatakan, secara umum, permasalahan penunjukkan direksi tidak menghambat pelayanan kepada sekitar 18.000 nasabah BPR Kabupaten Madiun.

"Manajemen BPR dan dinas terkait segera mengatasi masalah tersebut. Saat ini BPR sudah memiliki satu calon direksi yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan," kata Budi. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim 11

KORAN MADURA

Probolinggo

152014 DESEMBER 2014 SENIN 15SENIN DESEMBER | No. 0506| TAHUN III No. 0506 | TAHUN III

11

PASAR TRADISIONAL

Pedagang Pasar Dibekali Fundraising

OVERLOAD. Dipo Arsip yang dimiliki pemkab Probolinggo saat ini sudah mulai penuh.

Tiga Dipo Arsip Overload Tahun Depan Ada Penambahan Satu Unit PROBOLINGGO - Tiga Dipo Arsip milik Pemkab Probolinggo sudah mulai overload. Sehingga tahun depan pemkab Probolinggo berencana akan melakukan pembangunan satu unit gedung Dipo lagi.

Kepala Kantor Asip Kabupaten Probolinggo, Dwi Hartono mengatakan untuk tempat penyimpanan arsip atau dipo yang dimiliki pemkab hanya tiga unit.

Sementara untuk arsip atau dokumen yang harus disimpan setiap tahunnya terus bertambah.

“Semua Dipo yang ada dinilai sudah overload atau penuh.

Bahkan untuk arsip ada yang masih belum tersimpan di Dipo,” terangnya kepada wartawan, Minggu (14/12).

Menurutnya, adanya kekurangan Dipo untuk penyimpanan ar-

sip, tahun depan pihaknya akan menambah Dipo. Karena dinilai pembangunan Dipo itu sangat dibutuhkan. “Kalau tidak dibangun, takut dokumen Negara berceceran,” tandas Dwi Hartono.

Untuk arsip yang dikirimkan, lanjut Dwi Hartono, kepada pihaknya memang beragam arsip. Baik arsip yang sifatnya statis maupun arsip yang sifatnya sementara.Untuk arsip yang statis harus di jaga keamanannya. “Untuk yang tidak statis waktunya hanya beberapa tahun dan bisa dimusanahkan.” ucapnya.

Pemusnahan arsip, lanjut dia, pihaknya harus melakukan koordinasi dengan pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pusat. Setalah dilakukan Verifikasi dengan pihak ANRI, maka akan diketahui arsip yang bisa dimusnahkan. “Jadi tidak serta merta arsipitu langsug dimusnahkan.

Takut dokumen tersebut menyimpan sejarah yang harus di pelihara keberadaannya,” papar Dwi Hartono.

Dwi Hartono menambahjan, semua arsip dari semua Satuan Kerja (Satker ) yang ada di Kabupaten Probolinggo semua dikirimkan. Biasanya pengiriman arsip dalam jumlah banyak. Satker tersebut mengirimnya setelah tutup tahun. “Baik dokumen berupa Surat Pertangung Jawaban (SPJ) maupun arisp dokumen lainnya,” tegasnya.

PROBOLINGGO – Puluhan pedagang pasar tradisional di wilayah Kota Probolinggo, mengikuti pelatihan Fundraising yang digelar Pemkot Probolinggo bersama Yayasan Danamon Peduli (YDP), di Ruang Pertemuan Bidang Sosial Budaya, Bappeda Kota Probolinggo, Minggu (14/12).

Pelatihan yang digelar Sabtu (13/12) hingga Minggu (14/12) mengikutsertakan pedagang pasar tradisional yang tergabung dalam Paguyupan Pedagang Pasar, Bang Sampah, Mading Pasar, Kesehatan Pasar, dan Radio Line.

Menurut Fasilitator Pelatihan Fundraising, Nur Halimah, mengatakan pasar tradisional merupakan aset budaya dan penggerak ekonomi nasional yang selama ini terbukti tahan dari hantaman krisis ekonomi.

Namun, sayangnya, selama ini pasar tradisional seperti tidak mendapat perlindungan yang serius dari pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

“Sebagai etalase produk lokal, pasar tradisional harus terus dilindungi dan ditingkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada pedagangnya melalui pemberdayaan, salah satunya dengan membekali pelatihan Fundraising,” terangnya.

Lanjut dia, pelatihan ini penting dilakukan agar para pedagang pasar tradisonal dapat meningkat kemampuannya dalam meningkatkan kemampuan agar mereka berdaya. “Ini adalah bagian dari komitmen Pemkot Probolinggo bersama Yayasan Danamon Peduli (YDP) terhadap pedagang pasar

tradisional yang ada di wilayah Kota Probolinggo,” tandas Nur Halimah.

Nur Halimah menambahkan, fundraising salah satu pilar dalam keberlanjutan lembaga.

Keberhasilan tim dalam melakukan fundraising sangat berpengaruh terhadap keberlang sungan sebuah program.

“Ketika fundraising berhasil dilakukan, maka program akan berjalan sesuai rencana, sehingga Visi dan Misi lembaga dapat di transformasikan secara maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedangang Pasar Baru Kota Probolinggo, Purnomo, menyambut baik acara yang berlangsung dua hari tersebut, pedagang pasar tradisional dibekali pengetahuan dan pemahaman mengenai fundraising, sekaligus praktekpraktek sebagai fundraiser.

“Acara ini sangat bermanfaat karena para peserta diberikan pengetahuan dan pelatihan mengenai bagaimana cara menjadi fundraising yang baik dan profesional.

Saya dan teman-teman antusias sekali, pelatihan seperti ini harus sering dilakukan,” paparnya.

Senada disampaikan, Ketua Paguyuban Bang Sampah Pasar Baru, Agus Irianto, mengatakan dari pelatihan ini peserta mendapatkan pembelajaran terkait dengan pentingnya memahami program fundraising. ”Kami sebagai pedagang pasar mendapat pengalaman dan wawasan baru untuk belajar program fundraising,” katanya singkat. =M.HISBULLAH HUDA

ANTUSIAS. Pedagang pasar tradisional berdiskusi menyusun dan memetakan program dalam pelatihan fundraising.

12

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

PROBOLINGGO - Pemerintah Kota Probolinggo diminta untuk segera menertibkan truk dengan tonase besar agar tidak melintas masuk kota.

Truk dengan muatan berat tersebut dikhawatirkan akan merusak jalan dan mengancam keselamatan warga.

Kondisi jalan juga tampak sudah bergelombang yang sangat berbahaya pagi pengendara. Aneh memang, jika kita memperhatikan dengan seksama, kenapa dan ada apa? sehingga kendaraan besar tersebut bisa seenaknya berlalu-lalang “Jika terus dibiarkan, maka jalan ini akan mengalami kerusakan. Di samping itu kami sebagai pengguna jalan merasa takut jika berpaspasan dengan truk,” ujar warga, Pujiamin, kepada wartawan, Minggu (14/12).

Pujiamin juga mengatakan, seharusnya kendaraan truk sepatutnya tidak diizinkan lagi melintasi di jalan Panglima Sudirman, jalan Gatot Subroto, jalan Pahlawan, dan jalan Soekarnon Hatta, mengingat jalan Jalan Lingkar Utara (JLU) yang sudah disiapkan pemerintah sebagai alternatif sudah tuntas pengerjaannya.

“Kemarin saya coba melewati jalan di JLU, sebenarnya sudah bagus, tapi aneh, hanya beberapa saja kendaraan truk yang melintas. Sangat berbeda dengan di jalan Panglima Sudirman, Gatot Subroto, Pahlawan, dan Soekarnon Hatta, kendaraan bertonase besar tersebut setiap sebentar melintas,” ujarnya.

Senada disampaikan, Nur Samsuri. Menurutnya minimnya pengawasan dari pihak terkait, membuat kendaraan berat sarat muatan bebas berseleweran didalam kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Probolingggo.

Hal tersebut tentu saja sangat disayangkan. Selain membuat jalan rusak, juga dikhawatirkan membuat arus lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas seperti jalan Panglima Sudirman, Gatot Subroto, Pahlawan, dan Soekarno Hatta, dan Panjaitan, sedikit terganggu karena besarnya badan truk tersebut.

“Ini baru sejarahnya truk masuk kota. Di daerah lain tertib kok.

Selain dapat mengganggu arus lalu lintas, truk sarat muatan juga dapat merusak jalan karena tonasenya yang sudah melewati ambang batas. Ini pertanda lemahnya pengawasan dan tindakan dari pihak terkait,” tandasnya.

Lain halnya, Munif (33) warga yang menetap di jalan protokol ini, mengeluhkan banyaknya ken-

Jangan Biarkan Truk Masuk Kota Pengawasan Terkesan Lemah, Kenyamanan Terganggu daraan jenis truk bermuatan berat yang melintas di jalanan kota tak jauh dari kediamannya. Bahkan tak jarang pula truk-truk itu parkir di pinggir jalan sampai berhari-hari. “Saya rasa yang paling berperan untuk masalah ini adalah Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Perhubungan.

Mengapa meski sudah ada jalan alternatif yang disediakan, seperti Jalan Lingkar Utara (JLU), tetap saja truk melewati jalan ini.

Inikan sudah masuk inti kota, apa memang dibenarkan truk-truk masuk,” katanya geram.

Bahkan menurut pengamatannya, banyak truk-truk yang parkir sembarangan dan membongkar muatannya di pinggir jalan. Lebih parahnya lagi, ada juga yang sampai memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat, sampai berhari-hari.

“Lihat saja sendiri, truk-truk

yang melintas dan parkir di jalan tersebut cukup mengganggu. Jelas saja mengganggu, jalan jadi sempit dan terlihat amburadul.

Ini kan sudah masuk wilayah inti kota, masa dibiarkan begitu saja.,” keluh Munif.

Rambu Larangan Macan Ompong Rambu larangan masuk bagi truk–truk di tengah Kota Probolinggo barang seolah macan ompong. Terkait maraknya truk-truk bandel memasuki jantung kota, pihak Satlantas Polres Probolinggo Kota sudah bertindak tegas melakukan tilang terhadap bukti pelanggaran.

Kasatlantas Polres Probolinggo Kota, AKP. Mellysa Amalia mengatakan truk masuk kota karena infrastruktur di Jalur Lingkar Utara (JLU) tak sempurna. Masih banyak kendaraan besar masuk

jalanan kota, alasannya mereka menghindari JLU karena kondisi fisik JLU yang belum sempurna.

“Banyaknya kerusakan fisik JLU ini bisa merusak fisik kendaraan.

Karena alasan inilah, banyak truk masuk kota. Meski melanggar ketertiban lalu lintas,” terangnya.

Selain karena kondisi fisik, JLU banyak masuk kota karena keterbatasan anggota. Jika anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota sedang ada pengawalan atau sedang ada kecelakaan, maka beberapa pos lalu lintas kosong petugas.

“Kendaraan berat yang melintasi kawasan kota akan kami tilang. Kalau kembali melanggar, kendaraan akan kami tahan,” tandas AKP. Mellysa Amalia.

Meski telah menilang truktruk yang melanggar, ternyata armada barang itu masih marak berseleweran di jantung kota. se-

jumlah truk terlihat beriringan di sejumlah jalan di tengah kota. Sejumlah pos polisi berdiri di tapal batas Kota Probolinggo.

Di sisi timur ada Pos Polisi Randupangger dan di sisi barat ada Pos Polisi Ketapang. Anehnya, truk-truk itu justru berlalulalang di depan kedua pos polisi itu. “Kondisi infrastruktur jalan juga menjadi penyebab masih banyak truk bandel melintasi kawasan tengah Kota Bayuangga,” paparnya.

Dari pantauan di lapangan, kendaraan bertonase besar tersebut tidak ada batasan jam untuk melintas di Panglima Sudirman, jalan Gatot Subroto, Jalan Pahlawan, dan Jalan Soekarno Hatta. Tak hayal, dijalan tersebut selalu mengalami kemacetan yang hampir terjadi setiap harinya. =M.HISBULLAH HUDA

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506| TAHUN III

Rp 4,6 Miliar untuk Listrik Tenaga Surya Siasati Tingginya Beban Tagihan PJU PROBOLINGGO - Pemkab Probolinggo, tahun 2015 mendatang akan membangun Penerangan Jalan Umum ( PJU) yang berasal dari tenaga surya.Anggaran yang dipersiapkan untuk itu sebesar Rp 4,6 Miliar.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Probolinggo, Donny Hardianto mengatakan upaya pembangunan tersebut dilakukan pemkab.

Karena mengingat beban untuk PJU setiap tahunnya, tergolong besar. “Jadi pihaknya menyiasatinya dengan pembangkit tenaga surya,” terangnya kepada wartawan,Minggu (14/12).

Menurutnya, dalam setahunnya, beban listrik yang harus dibayar pembak untuk PJU sebesar Rp.24 Miliar pertahunnya. Secara otomatis dengan adanya PJU tenaga surya yang akan dibangun

di Kabupaten Probolinggo, lebih meringankan beban pembayara listrik kepada pemkab. “Pertahunnya, APBD akanlebih irit dari pengeluaran tanggungan listrik sebesar Rp 20 miliar,” tandas Donny Hardianto.

Dalam tahun ini, lanjut Donny Hardianto, pemkab sudah merencanakan untuk pembangunan tersebut. Karena kendalanya pihak ketiga yang akan menjadi pelaksanan belum siap. Jadi pemkab menundanya dalam tahun 2015 mendatang. “Tahun depan pelaksana pihak ketiga sudah siap untuk melaksanakan pembangu-

nan PJU tenaga surya,” katanya.

Sementara itu , jalan yang akan dibangun PJU tenaga surya ini, diantaranya jalan raya menuju gunung Bromo,Tongas, Dringu, Kraksaan dan Paiton. Saat ini, jalan tersebut masih banyak menggunakan PJU listrik biasa.

“Jadi beban membayar untuk PJU jenis tersebut sangat tinggi. Maka pemkab berencana akan mengalihkannya ketenaga surya,” tandas Donny Hardianto.

Untuk jalan lainya, pemkab masih akan melakukannya secara bertahap. Sebab pihaknya masih terkendala anggaran.

Tetapi setiap tahun akan ada penambahan PJU tenaga surya dibeberapa jalan daerah. “Dengan pembangunan PJU tenaga surya dinilai hemat anggaran,” tegasnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

13

BLH

Penutup Biopori Siap Didistribusikan PROBOLINGGO –Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo menyediakan 15.000 paralon dan alat penutup teknologi lubang biopori.

Alat penutup lubang biopori ini telah dicetak sebelumnya atau memiliki lubang-lubang kecil di sekeliling pipa paralon.

Alat berdiamater 15 cm ini pun dipastikan berfungsi untuk menutup lubang-lubang biopori. Bantuan ini diperoleh dari salah satu CSR Bank Jatim di Kota Probolinggo.

“Nanti akan kita bagikan sebanyak 15.000 alat penutup lubang biopori di masing-masing kelurahan yang ada. Tiap kelurahan akan mendapatkan 50 unit,” ujar Sunjoto, Kasubid P3KLH, Badan Lingkungan

Hidup (BLH) Kota Probolinggo, kemarin.

Menurutnya, pendistribusian lubang biopori di kelurahan akan distribusikan secepatnya. Pihaknya mengharapkan agar pembuatan lubang-lubang biopori yang ada di kelurahan sudah selesai semua sebelum membagikan alat penutup biopori.

“Pemanfaatan teknologi lubang biopori ini bermanfaat untuk peningkatan cadangan air tanah dan mengurangi banjir,” tandas Sunjoto.

Sunjoto mengharapkan kerjasama dengan pihak kelurahan dan warga setempat untuk mendukung kegiatan pembuatan lubang biopori ini. ”Senin depan akan dimulai pendistribusian alat ke setiap Kelurahan, harapan selanjutnya akan mengajak bank lain agar terpenuhi 15.000 lubang biopori,” paparnya. =HISBULLAH HUDA

perhari.

Sedangkan penyediaan tempat parkir satu kali selama 12 jam, untuk kontainer melebihi 25 ton tarifnya sebesar Rp 6.500, truk besar sampai dengan 15 ton Rp 6.500, truk colt diesel sejenis

sampai dengan 2,5 ton Rp 5.000, truk engkel sampai dengan 5 ton Rp 4.000, pic up sampai dengan 2 ton Rp 3.000, mobil sedan dan sejenisnya sebesar Rp 3.000, dan sepeda motor Rp 2.000. =M.HISBULLAH HUDA

INFRASTRUKTUR

Terminal Kargo Segera Beroperasi PROBOLINGGO - Boleh jadi Kota Probolinggo merupakan satu-satunya daerah yang mempunyai terminal Kargo atau terminal barang yang paling lengkap di Jawa Timur. Beberapa fasilitas tersedia di terminal tersebut. Terminal kargo yang berdiri diatas lahan seluas dua hektarE, di jalan Ikan Kerapu Mangunharjo kini telah rampung dikerjakan.

Dari gudang yang cukup luas sampai penginapan terdapat di tempat ini. Pemkot Probolinggo menyadari, kehadiran terminal Kargo merupakan sarana pelengkap terhadap pelayanan jasa bongkar muat barang. Di samping untuk menciptakan ketertiban di jalan raya yang pada akhirnya mencegah terjadinya kesemrawutan lalu lintas.

“Secara fisik pembangunan terminal Kargo sudah rampung seratus persen. Demikian juga harus dipersiapkan bagaimana standar operasional prosedur (SOP), sehingga ketika dioperasikan semua lini telah siap,” ujar Agus Riyanto, Ketua Pansus II, DPRD Kota Probolinggo, saat melakukan inspeksi mendadak, di terminal Kargo Kota Probolingggo, Jumat (12/12) kemarin.

Ketika terminal Kargo diope-

rasikan nanti, kata Agus Riyanto, semua kendaraan angkutan barang atau truk dilarang memasuki kota. Truk yang akan melakukan bongkar muat barang harus di terminal Kargo, sehingga nantinya tidak ada lagi truk yang lalu lalang di tengah kota, dan ini tentu akan bisa mengurangi kemacetan lalu lintas di tengah kota.

Demikian juga truk-truk yang dulunya banyak mangkal dan parkir di sepanjang jalan dipastikan akan ditertibkan. ‘’Kapasitas terminal Kargo mampu menampung truk besar.

Dari sisi pendapatan dengan beroperasinya terminal Kargo tentu retribusi yang dipungut akan bisa menambah pendapatan daerah,” tandasnya.

Beberapa retribusi yang berpotensi untuk mendongkrak pendapatan daerah adalah dari jasa penyedian bongkar muat, jasa sewa gudang, tempat cuci kendaraan, parkir, dan tolilet.

Di samping itu, di terminal kargo juga dilengkapi dengan jasa penginapan bagi para sopir dan pertokoan.

Penginapan yang berjumlah empat kamar ini terletak cukup representatif bagi para sopir yang menunggu angkutannya mel-

akukan bongkar muat. ‘’Selain dilengkapi dengan ruang tunggu sopir dan kantin yang menjual makanan,’’ terang Agus Riyanto, yang juga Ketua Komisi C DPRD Kota Probolingggo.

Mendongkrak Pendapatan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo, Acep Arief Hidayat mengatakan untuk mendongkrak pendapatan untuk terminal kargo, pihaknya telah mengajukan perubahan atas tarif retribusi angkutan barang di terminal kargo.

“Sekarang masih dalam pembahasan Pansus II, DPRD Kota Probolinggo. Insyaallah, secepatnya akan segera ditetapkan menjadi Perda,” katanya.

Disinggung mengenai pengenaan retribusi, kata Acep Irawan, bervariasi, tergantung jenis berat yang diperbolehkan (JBB). Besarnya tarif retribusi angkutan barang di terminal kargo Kota Probolinggo, diantaranya jenis pelayanan penyediaan tempat bongkar muat seperti pic up tarifnya Rp 3.000 perhari, truk engkel Rp 4.000 perhari, truk colt diesel/sejenis Rp 5.000 perhari, truk besar Rp 10.000 perhari, truk barang dan kontainer Rp 20.000

KORAN MADURA 14KORAN

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

MADURA

Olahraga

14

SENIN 15 DESEMBER 2014 No. 0506 | TAHUN III

PENYERANG BARCELONA Lionel Messi berusaha melewati hadangan para bek Getafe pada laga yang berlangsung di Coliseum Alfonso Perez, Sabtu (13/12)

Seri, Enrique Tak Khawatir GETAFE - Pelatih Barcelona Luis Enrique tetap kalem meskipun timnya sekarang tertinggal empat poin dari Real Madrid, menyusul hasil imbang tanpa gol pada laga melawan tuan rumah Getafe, Sabtu (13/12) malam di Coliseum Alfonso Perez. Sehari sebelumnya, Madrid menang telak 4-1 atas Almeria.

Meski demikian, situasi itu tak membuat Enrique risau. Dengan liga yang masih panjang, eks pelatih Barcelona B itu bertekad untuk memperbaiki performa Neymar dan kawan-kawan pada laga-laga sisa. “Masih ada banyak pertandingan untuk dimainkan. Kami pernah ada di posisi pertama dengan keunggulan empat poin dari tim yang ada di posisi kedua dan sekarang kami tertinggal empat poin,” ucap Enrique.

Dia melanjutkan, “Jelas kami ingin ada di posisi teratas tapi La Liga seperti ini. Kami harus menerima itu, mencoba untuk berkembang dan mengkritik diri sendiri. Jadi kami harus menganalisis apa yang bisa kami perbaiki tapi kami sudah

tahu ini adalah pertandingan yang sulit.”

Berbeda dengan gelandang yang juga kapten tim Xavi Hernandez. Pemain yang kontraknya hanya diperpanjang satu tahun itu kecewa dengan hasil seri 0-0 yang didapat di markas Getafe ini. Dia menyebut hasil tersebut sebagai langkah mundur untuk Blaugrana.

Padahal, Barca tampil sangat dominan. ESPN FC mencatat penguasaan bola Barca mencapai 76% dengan percobaan 23 kali. Meski demikian, Barca gagal mencetak gol di sepanjang pertandingan.

Lionel Messi dan kawan-kawan tak mampu memaksimalkan peluang yang didapat.

“Imbang adalah hasil negatif, tapi tim datang ke sini dengan dinamika yang positif dan mengikutinya. Ada banyak kompetisi, tapi ini adalah langkah mundur untuk kami. Ini adalah pertandingan yang biasanya kami menangi, tapi jika Anda tidak membuka pertahanannya, maka akan sulit. Mereka bertahan sangat kuat. Kami punya empat peluang bagus tapi gagal memaksimalkannya,” kata Xavi.

Dia melanjutkan, “Ini bergantung pada apa yang diinginkan pelatih, tapi kami bisa beradaptasi pada satu sistem atau yang lainnya. Kami merasa oke di kedua sistem. Tim banyak menyerang, tapi hari ini bolanya tidak mau masuk.” =ESPN/CAROL AJI

n i a m e P i Ayo Jad 5 1 0 2 U M P-

Persepam Madura United (P-MU)

membuka kesempatan bagi pemain lokal Madura

untuk berbaju P-MU PERSYARATAN:

1. Penduduk Asli Madura 2. Memiliki teknik dan kemampuan bermain sepakbola 3. Usia minimal 18 tahun 4. Datang langsung ke tempat seleksi di Lapangan Stadion R. Soenarto Pamekasan.

Seleksi akan dilakukan pada Kamis-Jumat (18-19 Desember) Pukul 07.30 WIB sampai selesai

Informasi hubungi:

Faishol (087750344666)

Said Abdullah Manajer P-MU

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 15 DESEMBER | No. 0506 |2014 TAHUN III SENIN2014 15 DESEMBER

No. 0506 | TAHUN III

15 15

Kalahkan Newcastle, Wenger Tersenyum Lega LONDON - Pelatih Arsenal berhasil menjawab kritikan publik Emirates dengan memetik kemenangan telak 4-1 atas tamunya Newcastle United pada lanjutan Liga Utama Inggris, Sabtu (13/12) malam di Stadion Emirates. Kemenangan ini membuat Wenger tersenyum gembira dan lega karena, untuk sementara, bisa keluar dari tekanan.

Akhir pekan sebelumnya, “The Gunners” takluk 2-3 dari Stoke City. Kekalahan ini membuat pelatih asal Prancis itu mendapat cemoohan dari sekelompok pendukung Arsenal. Tekanan ini sudah mulai dijawab Wenger saat memetik kemenangan 4-1 atas Galatasaray di laga terakhir fase grup Liga Champions pertengahan pekan lalu. Kemenangan atas Newcastle semakin menyempurnakan jawaban Wenger terhadap

kritikan sebagian fan Arsenal.

Empat gol kemenangan Arsenal ke gawang Newcastle diborong oleh Olivier Giroud dan Santi Cazorla yang masing-masing dengan dua gol. Sedangkan gol tunggal Newcastle dicetak Ayoze Perez. Kemenangan ini pun membuat Wenger bisa tersenyum lebar karena anak-anak asuhnya memberikan jawaban yang tepat atas kekalahan dari Stoke.

“Kami bisa mencetak gol

dan kami menunjukkan itu lagi malam ini. Secara keseluruhan, itu adalah pertandingan yang dinamis di mana dalam hal pertahanan --meski kami kekurangan pemain-- kami solid. Dalam menyerang kami selalu berbahaya.

Pada akhirnya, kami menang meyakinkan. Kami mencetak empat gol dan itu diperlukan,” kata Wenger seusai laga.

Dia melanjutkan, “Respons setelah pertandingan melawan Stoke City kuat dan mari melaju dengan baik melewati Natal.”

Tetapi kemenangan ini harus dibayar mahal dengan kembali cederanya Aaron Ramsey dan Laurent Koscielny. Padahal, kedua pemain ini baru pulih dan harus absen kembali selama tiga laga.

Artinya keduanya tak akan ikut saat melawat ke Anfield pekan

depan melawan Liverpool, yang dilanjutkan dua laga berdekatan di periode Natal sampai akhir tahun, melawan Queens Park Rangers dan West Ham United. “Ramsey akan absen untuk beberapa pekan ke depan, sama halnya dengan Koscielny. Mereka belum bisa bermain pekan depan,” ujar Wenger.

Cederanya Ramsey dan Koscielny menambah panjang lagi daftar pasien di ruang perawatan Arsenal yang sudah diisi Mikel Arteta, Jack Wilshere, Tomas Rosicky, Nacho Monreal dan Mesut Oezil.

Sementara itu, Giroud menyerukan dukungannya untuk Arsene Wenger. Dia menilai Wenger masih merupakan orang yang tepat untuk menangani Arsenal. “Saya tidak mau bicara ban-

yak soal situasi ini, selalu sama ketika Anda kalah, selalu seperti itu dan orang pertama yang jadi sasaran adalah manajer,” ujar Giroud.

Dia melanjutjan, “Ini adalah bagian dari pekerjaan kami tapi kami adalah satu kesatuan dan akan selalu bersama, jadi tetap percaya, tetap bekerja keras, dan saya pikir tidak ada soal pergantian pelatih karena dia adalah orang yang tepat. Menyenangkan mendengar fans mendukungnya dan jelas ini adalah malam yang hebat untuk kami dan kami senang. Sekarang kami punya satu minggu istirahat dan kami harus mempersiapkan diri dengan baik untuk laga besar selanjutnya di Anfield.” =BBC/ESPN/CAROL AJI

STRIKER ARSENAL Danny Welbeck bersiap melepas tendangan dibayangi bek Newcastle United Fabricio Coloccini pada laga Liga Primer Inggris antara Arsenal kontra Newcastle United yang berlangsung di Stadion Emirates, Sabtu (13/12) waktu setempat. Arsenal memetik kemenangan telah 4-1 lewat gol-gol Olivier Giroud dan Santi Cazorla (masing-masing dua gol).

16

KORAN MADURA

KORAN MADURA

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

16

SENIN 15 DESEMBER 2014 No. 0506 | TAHUN III

SIAP HARUMKAN MADURA

WCP SEGERA LATIH PMU

Manajemen PMU kini sedang menjalin komunikasi intensif dengan Widodo Cahyono Putro (WCP) untuk menukangi klub berjuluk Sape Kerap ini. Bahkan komunikasi tersebut, menurut sebuah sumber di internal manajemen PMU sudah mencapai kata sepakat dan tinggal menunggu teken kontrak.

Kepada Koran Madura, Manajer PMU, MH Said Abdullah mengatakan pihaknya mengincar asisten Alfred Riedl ini karena yang bersangkutan dianggap mampu menciptakan gaya bermain indah dan menyerang seperti diinginkan masyarakat madura.

“Kami ingin segera melakukan rekrutmen agar skuad ini segera terbentuk. Kami punya target pertengahan Februari sudah harus rampung dan siap mengikuti kompetisi musim depan” ujar Said.

Sabtu lalu (13/12) WCP bertemu dengan jajaran manajemen PMU di kediaman MH. Said Abdullah di Jakarta Selatan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut koordinator suporter PMU dari Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Sementara dari Sumenep tidak tampak hadir karena sedang mengawal PERSSU di laga semifinal Liga Nusantara di Yogyakarta.

Dalam pertemuan ini, WCP mengakui, kemungkinan besar komunikasi dengan PMU memang berlanjut ke ranah yang lebih konkrit. “Saya sudah sering ke madura dan mengamati permainan anak-anak di sana” ujarnya.

Bila jadi menangani laskar sape kerap, ia mengaku memiliki nama-nama yang sudah dia incar untuk memperkuat tim besutannya nanti. Baik pemain dari luar maupun lokal.

Namun, rekrutmen melalui seleksi akan tetap ia lakukan untuk menemukan bakat-bakat terbaik yang dimiliki pulau Madura.

“Saya akan bekerja profesional dan sungguh-sungguh. Sekalipun saya bukan asli Madura, tapi saat nanti benar-benar dipercaya saya akan berbuat yang terbaik untuk sepa bola Madura” tegasnya.

Fasilitas Latihan

Sementara itu, manajemen PMU berenca-

Coach Widodo Nama Lengkap Tempat Lahir Tanggal Lahir

: Widodo Cahyono Putro : Cilacap : 8 November 1970

Karier Pemain 1990–1994 1994–1998 1998–2002 2002–2004 1991–1999

Warna Agung Petrokimia Putra Persija Jakarta Petrokimia Putra Timnas Indonesia

Karier pelatih 2004 2005-2006 2006

2007

2008

2009–2010 2010–kini

Petrokimia Putra Gresik Persijap Jepara (asisten pelatih) Indonesia Kualifikasi Olimpiade (asisten pelatih) Indonesia SEA Games (asisten pelatih) Indonesia Kualifikasi Piala Asia (asisten pelatih) Persela Lamongan Indonesia (asisten pelatih)

na memusatkan latihan di Stadion R. Sunarto Pamekasan. Selain itu dua lapangan lain yang juga dianggap representatif adalah Lapangan Kowel dan Lapangan Sadandang.

“Nanti kemungkinan besar kita akan memusatkan latihan di lapangan tersebut. Namun yang terpenting skuad ini terbentuk terlebih dahulu” kata H. Fathorrahman, salah satu asisten manajer PMU. Menurutnya Lapangan Kowel, Lapangan Sadandang dan Stadion R. Sunarto sudah memenuhi kriteria sekalipun harus ada pembenahan di sana-sini. “Terutama rumputnya, harus segera dibenahi agar para pemain kita bisa berlatih dengan nyaman dan tidak dihantui cedera”, ujarnya.

Selain pembenahan pada lapangan, ia juga mengaku sedang mempersiapkan mes pemain dan rumah serta kendaraan dinas untuk pelatih. Dia mengatakan, untuk mes pemain kemungkinan besar akan menggunakan mes lama, yakni Guest House yang berada di samping pendopo Kabupaten Pamekasan. Sementara untuk pelatih sedang dicari tempat yang tenang dan kondusif. =beth

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

SENIN

15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

PENDISTRIBUSIAN PSKS TIDAK TUNTAS

SAN PAMEKAAN I M A HAL

KORAN MADURA

JUMAT 12 DESEMBER 2014 | No. 0505 | TAHUN III

C

www.koranmadura.com

KADES EMPAT DESA DIJABAT PNS Kabag Pimdes: Pilkades Tinggal Dua Gelombang HALAMAN | E

KARENA HIDUP TAK SELALU LURUS

Leli Amelia Siska

Memang mengarungi bahtera kehidupan nampaknya tidak semuanya berjalan dengan mulus sesuai dengan keinginan kita. HALAMAN | P

Jangan Lupakan Jasa Fuad CIDeS Menilai Pernyataan Farid Alfauzi Politis BANGKALAN - Anggota DPR RI asal Bangkalan, Farid Alfauzi meminta kepada KPK agar memperlakukan Fuad Amin Imron sebagai seorang tokoh dalam kasus yang menimpanya. Sebab Fuad Amin merupakan tokoh bagi masyarakat Madura, khususnya di daerah Bangkalan.

Politisi Hanura yang pada Pileg lalu didukung Ketua DPRD itu menilai Fuad Amin menjadi tokoh yang berpengaruh, sehingga saat dia menjabat sebagai Bupati selama 10 tahun kondisi Bangkalan tetap dalam situasi aman dan kondusif.

Selain itu, jasa yang bisa diberikan Fuad Amin menyangkut pesatnya pembangunan di Bangkalan. Bahkan ada sebutan kepada mantan Bupati tersebut sebagai bapak pembangunan.

"Secara pribadi saya prihatin dan sedih terhadap penangkapan Fuad Amin yang dilakukan KPK. Beliau telah memimpin Bangkalan selama 10 tahun, kemudian tersangkut masalah dengan KPK," ujar Farid saat berada di rumahnya, Kecamatan Burneh, kemarin (14/12).

Baginya, Fuad Amin tetap menjadi tokoh besar di Bangkalan. Untuk itu terhadap kasus yang menimpa dirinya, KPK harus tetap bisa mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam proses hukumnya.

Seorang pemimpin memang mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan Fuad mampu menjaga kondusivitas dan memajukan Bangkalan, terutama di bidang pembangunan. Itu terbukti dengan kondisi Bangkalan yang tidak kalah saing dengan kabupaten lain yang ada di Pulau Madura.

"KPK harus memproses kasus ini seadil-adilnya. Selama Bangkalan dipimpin beliau sangat kondusif dan aman. Begitu juga dengan pembangunan di sini, sangat jalan ketika dipimpin beliau. Kekurangan beliau, mungkin sekarang ini (tersangkut

masalah dengan KPK). Kami meminta masyarakat tetap tenang, kita hormati proses hukum KPK," harap politikus Hanura tersebut.

Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat CIDeS menilai pernyataan yang diutarakan tersebut merupakan sebuah sikap dan pernyataan politis. Seseorang yang sudah tertangkap tangan perlu mendapatkan hukuman berat dan mempertanggungjawabkan. Apalagi penetapan tersangka sudah dilakukan oleh KPK. "Saya pikir masih banyak yang lebih berjasa dan patut diapresiasi jasanya. Jika penjahat extraordinary harus diperlakukan beda, bagaimana dengan Anas Urbaningrum, yang juga merupakan tokoh kaliber nasional," ungkap Mathur Husyairi, Ketua CIDeS. Dirinya mengaku lebih sepakat, jika seorang yang terbukti melakukan tindakan korupsi disanksi seberat-beratnya. Sangat penting, jika koruptor dimiskinkan, seluruh aset kekayaannya dikembalikan kepada rakyat lewat negara. Bahkan setelah itu, sanksi sosial harus diberikan dengan tindakan pengasingan setelah menjalani hukuman.

"Menghormati proses hukum dengan prinsip praduga tak bersalah itu pasti. Akan tetapi, saya yakin KPK lebih paham apa yang harus dilakukan untuk kasus ini. Satu lagi, KPK harus mampu mengembangkan kasus ini ke wilayah Jawa Timur dan di pusat sendiri. Sebab jaringan Mafia migas pasti dilakukan secara jemaah," jelasnya.

Selain itu, dirinya memin-

ta agar KPK juga bisa melebarkan lidik terkait beberapa kasus korupsi yang pernah lembaganya laporkan.

Salah satunya, penggelapan bantuan pengungsi, penjualan TN di Socah dan mark up proyek jalan Bujuk Sara Martajasah yang nilainya mencapai Rp 22 miliar.

Semua kasus-kasus tersebut dapat dijadikan bahan referensi pihak penyidik KPK. "Apa tolak ukur keamanan dan kondusivitas di Bangkalan? Justru, keamanan warga di Bangkalan selalu dibayang-bayangi dengan rawannya pencurian hewan dan ranmor.

Selain itu, predikat kota santri menjadi rusak, lantaran narkoba merajalela.

Demoterkait kebijakan hampir tiap hari. Berapa banyak para pedagang kuliner dan PKL yang sering dipajak selama ini dengan alasan pajak," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

Farid Alfauzi

Anggota DPR RI Dapil XI (Madura)

ist/koran madura

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SENIN 15 DESEMBER 2014 No. 0506 | TAHUN III

PENYIMPANGAN RASKIN GULUK-GULUK

Hosaini: Kami Siap Mengawal SUMENEP - Sekretaris Komisi A DPRD Sumenep, A. Hosaini Adhim mengaku siap mengawal kasus dugaan penyimpangan pendistribusian beras khusus warga miskin (raskin) Desa/Kecamatan Guluk-Guluk.

"Tentunya kami siap untuk mengawal persoalan itu hingga tuntas. Sebab, dengan alasan dan bentuk apa pun yang namanya bantuan pemerintah, itu harus sampai pada yang berhak," kata wakil rakyat dari Dapil III (Guluk-Guluk, Pragaan, Ganding).

Kamis (11/12), sejumlah warga Desa Guluk-Guluk melaporkan kepala desanya, Ikbal, dan aparat desa, kepada Polres Sumenep terkait dugaan pemalsuan tanda tangan penerima raskin. Juga kepada Kejaksaan Negeri setempat terkait dugaan penyelewengan raskin.

Laporan itu disampaikan usai menggelar demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, pada hari itu juga. Perwakilan dari massa yang berjumlah ribuan juga sempat bertemu dengan anggota Komisi A DPRD Sumenep (Koran Madura, 12/12).

"Kami sudah memberikan rekomendasi, jika persoalan itu masuk ranah kriminal kami anjurkan untuk dilaporkan ke polres.

Dan jika persoalan itu masuk ke ranah tipikor (tindak pidana korupsi), maka dianjurkan untuk melaporkan ke kejaksaan. Kami seA. Hosaini Adhim laku wakil rakyat siap Sekretaris Komisi A untuk mengawalnya," tegasnya.

Politisi PAN itu berharap penegak hukum dalam memproses kasus tersebut tidak terpengaruh isu di bawah. Termasuk kemungkinan adanya ancaman. "Jangan karena faktor kedekatan dan lain semacamnya, sehingga penanganan kasus tersebut menjadi mandek di tengah jalan," katanya.

Sementara Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko belum bisa dimintai keterangan.

Saat dihubungi melalui telepon selulernya, tidak merespons. Begitu pula dengan Kasubag Humas Polres Sumenep, AKP Jaiman.

Sebelumnya, Wakapolres Sumenep Hadi Prayitno mengakui telah menerima laporan dugaan pemalsuan tanda tangan penerima raskin Desa/Kecamatan Guluk-Guluk.

Pihaknya mengaku akan mengkaji lebih dalam terkait laporan yang disampaikan warga tersebut. �Kami akan pelajari dulu, baru kalau sudah cukup bukti, pasti kami akan tindak lanjuti, kalau masih belum maka kami tidak bisa berbuat apa-apa sampai alat bukti itu dilengkapi,� terangnya. =JUNAEDI/MK

Direktur PT Trigana Air Daniel S Kurniawan (dua dari kiri) saat menghadiri Peresmian Bandar Udara Trunojoyo, Senin (14/7) sekitar pukul 09.00. Kepada pers, Daniel pada waktu itu sempat mengatakan penerbangan komersial pertama rencananya akan dimulai pertengahan Agustus 2014. Namun, kerja sama tersebut digagalkan.

Kerja Sama dengan Trigana Air Gagal Dishub Masih Menjajaki Perusahaan Maskapai Baru SUMENEP – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep Mohammad Fadillah mengungkapkan, pihaknya gagal menjalin kerja sama dengan Trigana Air, perusahaan maskapai penerbangan asal Malaysia.

Fadillah beralasan, gagalnya kerja sama tersebut, karena saat pihaknya melakukan cheking, ternyata maskapai Trigana Air tidak memungkinkan untuk melakukan penerbangan dalam waktu dekat.

Pemerintah Kabupaten Sumenep mengaku memang belum melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan maskapai Trigana Air. Menu-

rutnya, selama ini dengan maskapai Trigana Air, pemerintah hanya sebatas rencana untuk menjalin kerja sama.

"Jadi bukan putus kontrak, ya.

Karena memang belum ada PKS sebelumnya," ujarnya.

Pada peresmian Bandar Udara Trunojoyo, Senin (14/7), yang juga dihadiri Direktur PT Trigana Air, Daniel S Kurniawan, Bupati Sumenep, A. Busyro Karim men-

gatakan, pesawat Trigana Air yang akan digunakan jenis ATR-72 dengan kapasitas penumpang 60 orang. Pesawat ATR 72 sesuai dengan panjang landasan pacu (runway) bandara 1.160 meter.

Sebelumnya, Rabu (2/7), Bupati juga sempat mengemukakan, hasil koordinasi terakhir dengan manajemen PT Trigana Air, harga tiket sejumlah jalur penerbangan itu pada kisaran Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu.

Pihak maskapai siap mengoperasikan sejumlah pesawat ATR-72 untuk melayani jalur Sumenep-Surabaya, Sumenep-Denpasar, dan SumenepBanjarmasin.

Bahkan, pemerintah dan pihak maskapai sempat mencanangkan penerbangan komersial pada dengan rute Sumenep-Surabaya pada 14 Juli lalu, namun gagal. Rencana kedua kalinya pada Agustus lalu, namun juga belum terwujud.

Terkait dengan nama maskapai penerbangan yang baru, Fadillah enggan mempublikasikannya.

Menurutnya, dengan maskapai penerbangan yang baru, pihaknya masih akan melakukan penjajakan. "Belum.

Soalnya kami masih baru melakukan penjajakan," katanya, Minggu (14/12) kepada Koran Madura. =FATHOL ALIF/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

C

SUMBER DAYA ALAM

SKK Migas Perlu Sosialisasikan Persoalan Migas SUMENEP - Masih banyaknya masyarakat Sumenep yang belum paham tentang persoalan minyak dan gas bumi (migas) perlu disikapi serius oleh pihak-pihak terkait, terutama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas).

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Nurus Salam mengatakan, seharusnya SKK Migas mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang persoalan migas yang sebenarnya.

Sehingga, masyarakat memiliki pemahaman yang mumpuni tentang migas itu sendiri.

Menurut lelaki yang biasa disapa Uyuk itu, dengan adanya sosialisasi,diharapakan nantinya dapat memberi pemahaman yang utuh kepada masayarakat agar tidak mudah berontak ketika akan ada proses produksi migas di suatu daerah di Sumenep.

“Jangan sampai, baru tahap seismik saja masyarakat sudah

berontak. Padahal itu baru tataran survei saja,” tuturya. Lebih lanjut, menurutnya, sosialisasi tentang persoalan migas harusnya tak hanya dilakukan satu dua kali, namun harus dilakukan sesering mungkin.

Sebelumnya, mantan Ketua Tim Comunity Devlopment CD Migas Kabupaten Sumenep yang saat ini menjabat Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Sidik mengatakan, sebaiknya para pengelola migas tidak melakukan eksplorasi atau eksploitasi migas yang ada di daratan, cukup di wilayah perairan saja.

Menurut Soengkono, produk-

si migas di wilayah daratan sangat rentan. Jika potensi migas di daratan yang digarap, maka akan menimbulkan banyak kecaman dari kalangan masyarakat, terutama dari kalangan ulama muda di Sumenep. “Biar tidak trauma dengan adanya Lapindo dan sebagaiya. Kalau saya menyarankan yang di laut saja yang diproduksi,” tukasnya.

Mengenai sosialisasi terhadap masyarakat, menurutnya, memang beberapa perusahaan migas selama ini sudah melakukannya, baik yang sudah berproduksi maupun yang belum, seperti yang telah dilaku-

kan Kangean Energy Indonesia (KEI) dan Husky Cnooc Madura Limited (HCML) di Kepulauan Raas, beberapa waktu lalu.

Tak sekadar sosialisasi, menurutnya, meski belum berproduksi HCML juga sudah mengeluarkan anggaran untuk membantu masyarakat sekitar.

Seperti bantuan keagamaan, kesehatan maupun pendidikan. “Termasuk memberikan keterampilan kepada nelayan setempat. Mudah-mudahan bantuan itu dapat menjadi tambahan modal dan keterampilan masyarakat sana,” ujarnya. =FATHOL ALIF

DESA KASENGAN

Kartu PSKS Belum Dibagikan

PENJUALAN SEPATU RODA. Pembeli memilih sepatu roda yang dijual di atas bak mobil di sekitar Alun-alun Kota Madiun, Jatim, Minggu (14/12).

Demam sepatu roda di kalangan masyarakat berdampak kepada peningkatan permintaan sepatu roda, yang menurut penjual dalam sehari bisa laku antara 25 hingga 30 pasang dengan harga Rp. 320 ribu hingga Rp. 1,8 juta/pasang.

SUMENEP – Kartu Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Kasengan, Kecamatan Manding, belum diberikan kepada penerima manfaat. Aparat desa setempat mengaku ketakutan untuk membagikan kartu tersebut, lantaran penerimanya menyusut dibandingkan penerima kompensasi kenaikan harga BBM sebelumnya.

Sekretaris Desa (Sekdes) Kasengan, Samsul Huda mengatakan, jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) 20092010 sebanyak 351 orang. Sementara penerima PSKS hanya 66 orang.

"Ketakutan kami ya disitu, jumlah penerima bantuan yang sebelumnya 351 orang, sekarang hanya 66 orang. Terus yang 285 orang penerima sebelumnya ke mana. Makanya hingga sekarang kartu itu belum kami bagikan, kami masih akan berkoordinasi dengan atasan dulu," katanya.

Kepala Desa (Kades) Kasengan, Mahfud mengatakan, pihaknya akan mengadu ke Badan Pusat Statistik terkait banyaknya warganya yang tidak lagi menerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM dari pemerintah. Padahal mereka masih tergolong warga kurang mampu.

"Kalau sudah seperti ini pasti masyarakat menuding aparat desa yang bermain, apa pun alasan yang kami berikan, mereka tetap tidak mau tahu-menahu urusan itu. Padahal yang memberikan kebijakan adalah pejabat di atas kami," ujarnya. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

Komisi C: Kami Tidak Diam Mahasiswa Kangean Menuntut Kelayakan Pelayanan Kapal Sumenep – Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Dulsiam, mengatakan, pihaknya mengupayakan adanya peningkatan pelayanan dan penambahan kapal di lintasan Kalianget-Kangean.

"Sejak beberapa waktu lalu, kami sebenarnya telah melakukan langkah-langkah untuk mendorong peningkatan pelayanan dan penambahan ketersediaan kapal. Kami tidak tinggal diam atas aspirasi dari kawankawan mahasiswa asal Kepulauan Kangean," ujarnya.

Hal itu dikatakan Dulsiam di hadapan sekitar 30 mahasiswa asal Kepulauan Kangean yang berdemonstrasi di depan Kantor

DPRD Sumenep untuk menuntut kelayakan pelayanan kapal di lintasan Kalianget-Kangean.

"Kami termasuk orang yang mengalami sendiri ketidaknyamanan pelayanan di kapal. Kami sangat paham dengan aspirasi yang disampaikan kawan-kawan mahasiswa," ujarnya.

Sekitar 30 mahasiswa asal Kepulauan Kangean, Jumat (12/12), berdemonstrasi di depan kantor DPRD setempat menun-

tut kelayakan pelayanan kapal yang beroperasi di lintasan Kalianget-Kangean. Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti ketidaknyamanan pelayanan di kapal, di antaranya fasilitas di kapal tidak membedakan antara penumpang dengan barang. Akibatnya, posisi penumpang sering harus berkumpul dengan tumpukan barang selama di kapal.

"Semua anggota DPRD Sumenep sudah mengetahui persoalan tersebut. Oleh karena itu, kami telah mengundang sejumlah perusahaan pelayaran atau operator kapal beberapa waktu lalu, untuk meminta mereka meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa," kata Dulsiam yang asli warga Pulau Sapeken.

Ia juga mengemukakan, pihaknya telah merekomendasikan

pemerintah daerah untuk meminta salah satu perusahaan pelayaran yang berpusat di Surabaya untuk mengoperasikan kapalnya di lintasan Kalianget-Kangean.

"Hasil koordinasi secara informal, perusahaan pelayaran tersebut siap mengoperasikan kapalnya di lintasan Kalianget-Kangean pada 2015. Sekali lagi, kami di DPRD Sumenep tidak diam ketika ada ketidaknyamanan di kalangan warga kepulauan," ujarnya.

Sekitar 30 mahasiswa asal Kepulauan Kangean yang berdemonstrasi di depan Kantor DPRD Sumenep itu membubarkan diri, setelah bertemu dengan Dulsiam. Saat ini, lintasan KaliangetKangean dilayani oleh kapal milik dua operator, yakni PT Sumekar dan PT Sakti Inti Makmur (SIM). =ABD AZIZ/ANT

PENERANGAN ARJASA

Masih Bermasalah dengan PLTD SUMENEP – Hingga saat ini, warga Arjasa Kepulauan Kangean, masih bermasalah dengan penerangan. Mereka mengeluhkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), karena sejak setengah bulan yang lalu, petugas PLTD melakukan pemadaman bergilir.

Pemadaman bergilir tersebut, diduga karena genset yang digunakan perusahaan perseorangan itu sedang rusak akibat sudah terlalu tua.

“Infonya, karena mesin PLTD yang dipakai sedang konslet," kata Said, satu warga Kepulauan Kangean.

Sebagai penggantinya, warga harus memakai lampu teplok. “Sebagian lagi ada yang memakai lilin setiap pemadaman terjadi," ujar seorang pengusaha sukses itu. Dia berharap agar pihak PLN sebagai pemilik perusahaan segera memperbaiki.

Untuk diketahui, jumlah PLTD di Kepulauan Kangean sebanyak 8 unit, 4 mesin genset milik perusahaan swasta, dan 4 genset laninnya milik PLN. Sebanyak 7 mesin tidak beroperasi lantaran masih dalam perbaikan. Perbaikan tersebut diperkirakan selesai sampai minggu ke depan. =JUNAEDI/MK

Pasang Iklan di KORAN

MADURA

Advertorial Berita Kehilangan Iklan Baris Bergambar Display KAPAL SATELIT TIONGKOK MERAPAT DI AMBON. Kapal Satelit MV Yuan Wang 5 milik Tiongkok merapat di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, Maluku, Minggu (14/12). Kapal MV Yuan Wang 5 ini merupakan pemantau satelit Tiongkok yang biasa digunakan untuk mencari jejak, memantau dan mengendalikan satelit, pesawat luar angkasa serta alat penerbangan lainnya.

Abd. Rahman 081 934 942 499

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

E

SENI LUKIS INAI. Seorang wisatawan asal Malaysia dilukis inai di arena pameran Kenduri Seni Melayu di Dataran Engku Putri, Batam, Minggu (14/12). Seni inai adalah tradisi Melayu yang biasanya dipergunakan untuk hiasan bagi pengantin, untuk melukis inai di satu tangan, penjual jasa mematok tarif Rp. 50 ribu.

Kades Empat Desa Dijabat PNS Kabag Pemdes: Pilkades Tinggal Dua Gelombang SUMENEP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep telah selesai menyelenggarakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, beberapa waktu lalu. Hanya saja, dalam pilkades serentak tahun ini ada empat desa tahapannya tak tuntas. Sehingga, jabatan kepala desa (Kades) di empat desa tersebut harus dijabat oleh pegawai negeri sipil (PNS).

Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli mengatakan, pihaknya sebenarnya telah memprogram sebanyak 90 desa untuk menyelenggarakan Pilkades 2014. Hanya saja, dalam perjalanannya, ada empat desa yang tak dapat diteruskan tahapannya.

Oleh sebab itu, untuk tahun 2014, Pemkab Sumenep hanya berhasil menyelenggarakan pilkades sebanyak 86 desa. “Yang 86 itu sudah selesai pemungutan suaranya beberapa waktu lalu. Sekarang tinggal menunggu pengesahan dan pelantikannya,” ungkapnya kepada Koran Madura.

Dikatakan Ramli, keempat

desa yang tidak tuntas tahapan pilkadesnya yaitu Desa Nyabakan Timur, Kecamatan BatangBatang; Desa Romben Ranah, Kecamatan Dungkek; Desa Masa Kambing, Kecamatan Masalembu; dan Desa Angon-Angon, Kecamatan Arjasa.

Ramli mengungkapkan, beberapa desa yang tidak dapat menyelenggarakan pilkades tahun ini dikarenakan beberapa persoalan. Tiga dari empat desa tersebut, yakni Nyabakan, Romben Ranah, dan Masa Kambing berkenaan dengan ketentuan batasan calon yang telah diatur dalam undangundang. Menurutnya, berdasarkan undang-undang calon kepala desa minimal 2 orang. “Tapi yang

Desa Tak Selenggarakan Pilkades 2014 Desa Nyabakan Timur

Kecamatan

Pelaksanaan

Batang-Batang 20 November 2014

Penyabab Jumlah calon tidak memenuhi ketentuan

Romben Ranah

Dungkek

20 November 2014

Jumalh calon tidak memenuhi ketentuan

Masa Kambing

Masalembu

1 Desember 2014

Jumalh calon tidak memenuhi ketentuan

Angon-Angon

Arjasa

1 Desember 2014

Tahapan pilkades dihentikan oleh Bupati Sumenep

tiga desa itu calonnya hanya satu,” tukasnya.

Sementara untuk desa Angon-Angon, Ramli menuturkan, tahapan pilkades di desa tersebut terpaksa dihentikan karena berdasarkan hasil kajian pihaknya, panitia Pilkades Angon-Angon dalam proses penyelenggaraanya di luar prosedur yang berlaku. Bahkan, imbuhnya,

meskipun telah diberikan arahan, panitia Pilkades Angon-Angon tetap tidak mengindahkan. “Sehingga oleh Bupati tahapannya dihentikan,” terangnya.

Konsekuensinya, keempat desa di atas harus menunggu pilkades serentak selanjutnya.

Dan jabatan kepala desa dijabat oleh PNS. Menurut Ramli, dasar pengangkatan PNS jadi Kades

adalah UU Nomor 6 tentang Desa yang turunannya menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43. Selain itu, di peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (Perbup) juga ada yang mengatur tentang hal tersebut.

“Mengenai masa jabatannya, PNS menjabat sebagai Kades sejak berakhirnya masa jabatan kepala desa definitif sampai ada pemilihan kepala desa serentak lagi. Dalam kurun waktu enam tahun ini, paling banyak tiga gelombang. Gelombang pertama sudah dilaksanakan, berarti masih tinggal dua gelombang lagi,” ujarnya.

Sementara saat disinggung kapan akan dilaksanakan pilkades serentak lagi, Ramli menjelaskan, mengenai waktunya masih menunggu kesepakan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. “Karena penyelenggaraan pilkades serentak itu ditanggung oleh APBD,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 15 DESEMBER 2014 No. 0506 | TAHUN III

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

MADURA

F

DIP-L

Jadwal Ulang Proyek Terancam Molor

HARGA SAPI NAIK. Petugas Karantina Dinas Peternakan menyuntikkan obat ke sapi yang akan dipasarkan ke Kabuapten Probolinggo, di Desa Pagagan, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Jumat (12/12). Dalam beberapa pekan terakhir harga sapi di Madura naik hampir dua kali lipat dari biasanya, akibat tingginya harga daging sapi dan naiknya harga BBM.

Dua Kasus Korupsi Proses Banding Sarwo Edi Belum Menyerahkan Memori Banding PAMEKASAN - Dari sejumlah perkara tindak pidana korupsi (tipikor) di Kabupaten Pamekasan yang telah diputus oleh majelis hakim PN Tipikor, Surabaya, ada dua perkara yang diproses banding, yaitu perkara korupsi pengadaan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dan kasus raskin di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Dalam perkara tipikor TPA di Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Pamekasan, hanya satu dari dua orang terdakwa yang mengajukan banding, yaitu Sarwo Edi. Sedang dalam perkara raskin di Desa Larangan Slampar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding.

Sarwo Edi mengajukan banding karena tidak menerima putusan majelis hakim PN Tipikor Surabaya. Sedangkan pengajuan banding oleh JPU karena putusan yang dijatuhkan kepada terpidana Mustahep, yang merupakan Kepala Desa nonaktif Desa

Larangan Slampar dinilai terlalu ringan. Sehingga dinilai tidak memenuhi unsur keadilan terhadap masyarakat desa setempat.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Sudiharto, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Samiaji Zakaria mengatakan selama tahun 2014 ini ada 12 pelaku korupsi yang sudah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, dua di antaranya yang masih proses banding.

“Untuk kasus TPA dan raskin Desa Larangan Slampar, proses hukumnya belum selesai karena ada pihak yang keberatan dengan

putusan hakim. Untuk kasus TPA itu yang mengajukan banding dari terdakwa, kalau yang raskin JPU karena hukumnya terlalu ringan,” kata Samiaji.

Menurut Samiaji, putusan hakim terhadap Sarwo Edi, terdakwa TPA, yaitu hukuman 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sedang terdakwa raskin Desa Larangan Slampar, Mustaheb divonis bersalah dengan hukuman 1 tahun 3 bulan, dengan denda Rp 50 juta, subsider 1 bulan kurungan, serta harus membayar uang pengganti (UP) Rp 439.449.000, subsider 3 bulan kurungan.

Meski sudah menyatakan banding, Sarwo Edi hingga saat ini belum menyerahkan memori bandingnya kepada pengadilan tinggi. Kabar yang diterima Kejaksaan saat ini Penasehat Hukum (PH) Sarwo Edi masih menunggu putusan yang lengkap dari semua orang yang terlibat dalam

kasus tersebut. Untuk kemudian melakukan tanggapan dengan memori bandingnya.

“Kalau memori banding JPU pada terdakwa Mustahep, yang berupa risalah mengenai penjelasan keberatan terhadap pertimbangan dan kesimpulan putusan pengadilan berdasarkan faktafakta dan dasar hukum telah kami masukkan ke pengadilan tinggi,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jatim, dalam perkara korupsi pengadaan lahan TPA pada tahun 2011 lalu, negara telah dirugikan sebesar Rp 437 juta.

Kemudian, berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Jatim, nilai kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus penyelewengan raskin di Desa Larangan Slampar mencapai Rp 2,1 miliar. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) berjanji akan menjadwal ulang proyek yang gagal lelang pada pertengah Desember 2014 ini. Namun, rencana itu mendapat hambatan, karena hingga saat ini belum ada usulan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) ke Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Pamekasan selaku ULP setempat, sehingga jadwal ulang proyek terancam molor.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Pamekasan, Basri Yulianto mengatakan pihaknya tidak bisa serta merta dapat melakukan lelang proyek, sebelum ada pengajuan lelang dari BPKA dan sejauh ini belum ada pengajuan tersebut.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang paling tahu proyek-proyek yang masuk dalam daftar isian program luncuran (DIP-L) yaitu proyek yang sudah dikerjakan tapi belum selesai hingga habis masa anggaran atau proyek yangg dinyatakan gagal lelang sehingga harus dijadwal ulang.

“Alurnya itu, SKPD melaporkan kegiatannya selama masa satu tahun 2014 ini ke BPKA. Dari laporan itu kemudian BPKA mengusulkan proyek-proyek yang harus dilanjutkan atau akan dilelang. Tanpa itu kami tidak bisa melakukan proses lelang,” kata Basri.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala BPKA Pamekasan, Taufiqurrahman mengatakan hingga saat ini laporan dari SKPD belum diketahui jumlah keseluruhan proyek yang telah dianggarkan di tahun ini, tapi belum bisa dikerjakan karena terkendala SBU rekanan sehingga gagal lelang. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506| TAHUN III

G

REWARD. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyerahkan penghargaan kepada guru berprestasi di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan.

PAMEKASAN - Pemerintah pusat hingga saat ini memberikan kebebasan kepada seluruh guru untuk mengusulkan program tunjangan sertifikasi. Namun, pemerintah tidak pernah membuat regulasi penilaian dan pencapaian terhadap guru yang bersertifikasi. Banyak guru penerima sertifikasi belum profesional dalam menjalankan tugas sebagai guru.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan Slamet Gustiantoko mendukung pencabutan hak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Jika dalam perjalanannya guru tersebut tidak profesional dalam menjalankan tugas. Tetapi, hingga saat ini belum ada aturan yang memerintahkan pencabutan hak tunjangan sertifikasi tersebut.

Cara untuk melakukan penilaian terhadap guru sertifikasi, yakni melakukan uji kompetensi yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota dalam setiap

Ancaman bagi Guru yang Tak Profesional Tunjangan Sertifikasinya Layak Dicabut dan Dialihkan pada Honorer semester. Tim tersebut berhak mencabut dan melanjutkan tunjangan sertifikasi guru.

Selama ini, kata Slamet, banyak guru yang justru memanfaatkan tunjangan sertifikasi, bukan untuk memompa kemampuan dan kompetensinya. Sebaliknya, tunjangan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan hidup lebih mapan. Salah satunya membeli mobil ataupun barang-barang berharga lainnya.

Menurut Slamet, keputusan pencabutan tunjangan sertifikasi guru tak profesional tersebut harus dilakukan secara terpusat dan menyeluruh. Sebab kondisi guru bersertifikasi yang hidup bermewah-mewahan itu hampir

terjadi di seluruh Indonesia.

Selama ini Disdik sebagai institusi yang membawahi lembaga pendidikan di Pamekasan hanya mengevaluasi kinerja guru yang dilakukan oleh pengawas pendidikan yang ada di masing-masing kecamatan. Tetapi, hasil evaluasi tersebut tidak bisa dijadikan rujukan untuk mencabut hak sertifikasi guru. Sebab kewenangan menyelenggarakan sertifikasi guru yakni pemerintah pusat.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Moh. Sahur menyampaikan guru yang lulus sertifikasi belum seluruhnya profesional. Hal ini bisa diketahui dari kinerja para guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas

pendidikan di wilayah itu. �Coba dievaluasi saja, guru yang sudah lulus sertifikasi kehidupanya lebih mapan, sementara belum nampak ada peningkatan profesinya,� katanya.

Sahur menambahkan, pemerintah seharusnya mengutamakan guru honorer untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Karena gaji bulanan guru honorer sangat terbatas, bahkan jauh dari kebutuhan hidup layak.

Apabila tunjangan untuk guru PNS tersebut dihapus, secara otomatis akan memberikan peluang lebih besar terhadap guru honorer dan akan memenuhi unsur kaadilan bagi mereka.

Sebaiknya pemerintah mem-

berikan ketentuan khusus dalam pemberian tunjangan. Misalnya guru PNS yang memiliki prestasi baik dalam pengembangan KBM, maupun prestasi membangun inovasi sekolah, serta beberapa prestasi lainnya.

Guru honorer di Pamekasan sudah banyak membantu terhadap proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sejumlah sekolah di Pamekasan, khususnya di tingkat sekolah dasar (SD), mengingat banyaknya sekolah yang kekurangan guru PNS. Rata-rata gaji guru swasta di Pamekasan paling tinggi Rp 150 ribu, sementara gaji guru PNS dari golongan paling rendah saja sudah mencapai Rp 2 juta. =FAKIH AMYAL/UZI/rah

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

DPRD Minta Bantuan Raskin Dihapus Hosnan: Rakyat Miskin Dijual PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta pemerintah menghapus pendistribusian beras miskin (raskin).

Permintaan itu disampaikan menyusul banyaknya temuan penyalahgunaan raskin di berbagai tingkatan, mulai dari kepala desa (kades) hingga temuan hilangnya ribuan ton raskin di Gudang Bulog Subdivre XI Madura.

PEMBINAAN. Pol PP memberi pembinaan kepada pengusaha karaoke agar mengelola perusahaannya sesuai ketentuan.

TEMPAT KARAOKE

Perbup Belum Sepenuhnya Dipatuhi PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Paraja (Sapol PP) Pemkab Pamekasan sampai saat ini belum berani menindak tegas para pengusaha karaoke yang melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Pamekasan nomor 28 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Hiburan Karaoke. Satuan penegak Perda hanya menebar ancaman namun belum melakukan tindakan tegas.

Diduga tempat karaoke hanya mengurus izin operasional penyelenggara hiburan, tapi belum mematuhi ketentuan penyelenggara hiburan sebagaimana diatur dalam Perbup. Misalnya, tempatnya masih tertutup, pemandu karaoke tidak menutup aurat, dan larangan lainnya. Dugaan lainnya, lembaga ini main mata dengan pemilik tempat karaoke, karena belum ada tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi dan pembinaan

pemilik karaoke.

Kepala Satpol PP Pemkab Pamekasan, Didik Haryadi mengaku sudah memanggil pemilik tempat karaoke, untuk diberikan pembinaan, agar memenuhi ketentuan yang ada. Ia mengaku instansinya sesekali melakukan patroli terhadap sejumlah tempat karaoke di Pamekasan untuk memastikan apakah tempat penyelenggaraan hiburan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ataukah belum.

Pol PP membenarkan hanya ada empat tempat karaoke yang mengantongi izin operasional, yaitu Hotel Putri, Puja Sera, Kampoeng Qita, dan Dapur Desa. Sementara, Rumah Makan Barokah hingga saat ini belum mengantongi izin. Sekalipun sebelumnya, Pol PP sudah melakukan penyegelan terhadap rumah makan

tersebut.

Sejumlah pihak menilai ketidaktegasan satuan penegak perda itu semakin menguatkan duagaan Pol PP ompong dalam menegakkan peraturan di Pamekasan. Sehingga wajar apabila ada wacana pembubaran Pol PP. Aktivis Forum Komunikasi Mahasiswa Pamekasan-Malang, Hasanuddin Lubis menyatakan ketidaktegasan Satpol PP dapat diketahui dari beberapa pelanggaran yang hingga kini belum ada tindakan tegas. Selain tempat karaoke, para PKL yang menempati area terlarang masih dibiarkan. “Saya tidak heran, karena ketidaktegasan aparat ini sangat nyata dan dapat dilihat dari berbagai pelanggaran yang masih dibiarkan,� katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Anggota DPRD Pamekasan, Fraksi PAN-Sejahtera, Hosnan Ahmadi mengatakan sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyelewengan raskin, namun bantuan yang bersumber dari APBN itu belum sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat miskin. Sebaliknya, masyarakat semakin sengsara dan hanya memperkaya beberapa oknom yang sengaja menyalahgunakan bantuan itu.

Beberapa pola sudah dilakukan, mulai dari pendampingan, evaluasi, dan meningkatkan kontrol. Namun, konsep tersebut tidak mampu membendung kerakusan beberapa oknom mengambil hak rakyat miskin. Masyarakat miskin hanya dijadikan modal untuk (menjual kemiskinan) untuk mempertahankan program distribusi raskin. Dari kenyataan tersebut, ia meminta pemerintah pusat untuk menghapus program raskin. Hosnan tidak menyebutkan apakah wacana pembubaran program raskin tersebut akan dibawa dalam sidang paripurna DPRD Pamekasan bersama pemerintah untuk mengeluarkan rekomendasi penghapusan raskin.

Ia menilai salah satu penyebab utama penyelewengan raskin yakni terlalu panjangnya proses pendistribusian raskin. Mulai dari gudang Bulog didistribusikan ke kecamatan, dari kecamatan ke desa, ke kepala dusun, dan baru

diterima RTS. Panjangnya alur tersebut membuka peluang untuk menyelewengkan beras.

Ia tidak yakin, sekalipun alur proses distribusi raskin diperpendek akan bebas dari penyelewengan raskin. Sebab tindakan penyelewengan dilakukan, saat oknom memiliki kesempatan untuk melakukan penggelapan.

Menurut Honas, penghapusan program raskin bukan berarti menghapus bantuan untuk masyarakat miskin, tetapi bisa dialihkan dalam bentuk program lain yang tidak berbetuk barang. Melainkan berbentuk uang yang masuk ke rekening masing-masing RTS, layaknya program simpanan keluarga sejahtera (PSKS).

Ia tidak menampik PSKS juga rentan terjadi masalah seperti pemotongan, namun penyimpangannya lebih kasat mata dan lebih mudah untuk menghentikan sekaligus memberikan sanksi bagi mereka yang tetap melakukannya.

Beberapa pola sudah dilakukan, mulai dari pendampingan, evaluasi, dan meningkatkan kontrol.

Tokoh Pemuda Pamekasan, Khoirul Kalam yang juga mantan anggota DPRD sebelumnya juga mewacanakan penghapusan raskin.

Sebab selama ini program raskin justru menimbulkan masalah di masyarakat.

Pasalnya, program itu dilakukan dengan mekanisme yang kurang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Apalagi sistem pendistribusiannya dinilai belum tertata secara profesional dan maksimal. Khairul menegaskan, jika pemerintah berencana menghapus program ini tahun-tahun mendatang semua pihak harus mendukung. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506| TAHUN III

I

PAS

Kesadaran Hukum Masih Rendah

HARGA JAGUNG LOKAL TURUN. Petani memanen jagung lokal Madura, di Desa Polagan, Galis, Pamekasan, Jatim. Harga jagung lokal turun dari Rp 16.000 menjadi Rp 15.000 per gantang (tiga kg) akibat banyaknya stok di tingkat petani.

Pendistribusian PSKS Tidak Tuntas PT Pos Menunggu Penerima Datang Mengambil Haknya PAMEKASAN - Pekerjaan PT Pos Pamekasan yang turun ke desa-desa untuk mendistribusikan bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) telah selesai. Namun pendistribusiannya tidak tuntas karena masih ada penerima yang belum mengambil bantuan tersebut.

Warga miskin pemilik kartu perlindungan sosial (KPS) yang belum melakukan pengambilan uang kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut tersebar di 13 kecamatan di wilayah itu, dengan perkiraan menyisakan 2 persen dari jumlah penerima se-Pamekasan.

Kepala PT Pos Pamekasan, Ade Ahadiat mengatakan pendistribusian ke desa-desa sudah dilakukan, namun belum seluruhnya mencairkan bantuan tersebut.

Kini pihaknya masih menunggu

para masyarakat untuk mencairkan dana tersebut.

Ade Ahadiat tidak mengetahui secara pasti alasan masyarakat yang belum mencairkan bantuan Rp 400 ribu itu. Ia memperkirakan, pada saat pendistribusian di desanya, penerima yang bersangkutan sedang berhalangan, baik sedang bepergian atau sakit.

“Sebenarnya dalam pendistribusian ini PT Pos sifatnya menunggu mereka (penerima) datang, kami turun ke desa-desa itu untuk mendekatkan pelayanan serta

menghindari keributan, seperti di kota lainnya. Jadi kami tidak bisa mengantarkan sisa bantuan ini ke rumah masing-masing, apalagi kami tidak punya alamat lengkap mereka,” ungkapnya.

Pihaknya tidak bisa menyebutkan jumlah pasti warga miskin yang belum mengambil uang bantuannya itu, karena saat dimintai konfirmasi tidak mengantongi data. Pastinya, pendistribusian PSKS yang menjadi tugasnya sudah tinggal sedikit.

“Pendistribusian ke desa-desa di semua kecamatan telah selesai, sampai sekarang yang telah kami distribusikan ke masyarakat itu sudah 98 persen. Untuk sisanya, tetap bisa mengambil uang yang menjadi haknya di kantor pos terdekat,” kata Ade. Saat ditanya apakah bantuan

itu akan hangus, Ade tidak bisa menjawab secara pasti. Namun, sejauh ini belum ada pemberitahuan batas akhir pengambilan bantuan dari pemerintah pusat itu. Pihaknya memperkirakan uang tersebut tidak akan hangus, karena uangnya berada dalam bentuk simpanan.

Seperti diberitakan sebelumnya, jumlah penerima PSKS di Kabupaten Pamekasan sebanyak 86.381 rumah tangga sasaran (RTS). Dengan sistem pendistribsian PSKS masih sama dengan sistem yang digunakan saat pendistribusian BLSM, yaitu petugas Kantor Pos mendatangi masyarakat penerima bantuan.

Cara tersebut sebagai antisipasi terjadinya kericuhan akibat saling rebutan antara penerima. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Masyarakat yang mempunyai kapal nelayan (perahu kecil) di bawah 7 gross ton (GT) di Pamekasan cukup banyak. Namun masih banyak perahu yang digunakan menangkap ikan itu tidak mempunyai surat-surat yang lengkap karena kesadaran hukum pemiliknya masih rendah.

Terbukti, kendati pengurusan surat-surat kapal berupa perpanjangan atau balik nama surat kapal nelayan digratiskan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) setempat, para pemilik kapal masih enggan untuk melengkapi dokumen izin kapalnya.

Hal itu terlihat dari jumlah pemilik kapal yang memanfaatkan program tersebut untuk melengkapi surat-surat kapal masih sedikit. Sejak dibuka program pemutihan pengurusan surat kapal hingga saat ini baru 147 kapal yang mendaftar.

Kepala Dishubkominfo Pamekasan, Muhamad Zakir mengatakan program pemutihan surat-surat kapal dilakukan karena banyak kapal nelayan di Pamekasan yang belum dilengkapi dokumen.

Banyak pemilik kapal yang tidak memanfaatkan program tersebut. Pihaknya memperkirakan hal itu terjadi karena minimnya kesadaran hukum pemilik kapal. Sehingga pemilik surat-surat kapal lebih cenderung mengejar hasil tangkapan ikan sampai melupakan urusan dokumen kapalnya.

“Program pemutihan pas kapal ini hanya sebagai stimulan saja, agar pemilik kapal terdorong untuk melangkapi sarut-suratnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tahun ini digratiskan karena biayanya ditanggung pemerintah. Kalau tahun depan sudah tidak gratis lagi,” kata Zakir.

Dikatakan Zakir, dana yang disiapkan dalam program ini dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2014 Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 50 juta. Dana itu untuk keperluan perencanaan program, sosialisasi, administrasi, dan pembuatan sertifikat kapal. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN J SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III MADURA KORAN MADURA

Sampang

SAMPANG - Lembaga Swadaya Masyarakat Madura Development Wacth (MDW) akan melakukan gugatan perdata terkait SK mutasi yang dikeluarkan kepada guru mata pelajaran PPKn SMPN I Sokobanah Sampang, Gunawan. Pasalnya, kebijakan pengeluaran SK mutasi tersebut tanpa kemauan Gunawan.

Ketua MDW Tamsul mengatakan, pihaknya merencanakan melakukan gugatan secara perdata apabila SK mutasi terhadap Gunawan tetap dilanjutkan, agar ke depan kebijakan Disdik mengeluarkan SK mutasi tidak sewenangwenang. “Kalau Disdik melanjutkan memindah Gunawan ke SMPN 2 Ketapang, kami berencana akan

SENIN 15 DESEMBER 2014 No. 0506 | TAHUN III

J

MDW Berencana Gugat SK Mutasi Guru Gunawan Tidak Terima Dimutasi melakukan gugatan secara perdata,” katanya, Minggu (14/12).

Menurut Tamsul, Disdik mengeluarkan SK mutasi tidak hanya pada Gunawan. Akan tetapi, tindakan itu itu sudah meyebar menjadi virus di sekolah lain dengan mengeluarkan SK mutasi tanpa melalui tahapan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang. Kebijakan itu akan berdampak negatif kepada guru dan siswa. Terbukti, di SMPN I tampat Gunawan mengajar terjadi kokosangan guru mata pelajaran PPKn.

“Selama SK itu turun kepada Gunawan, dampak yang dirasakan guru dan siswa sangat negatif, di sekolah itu tidak ada yang memegang mata pelajaran PPKn sehingga terjadi kekosangan selama satu bulan, secara tidak langsung siswa di sekolah tersebut menjadi korban dari persoalan ini,” paparnya.

Menurutnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang yang sekaligus sebagai kepala pembina kepegawaian harus bertanggung jawab atas terjadinya

kasus ini. Karena kasus ini akan menjadi virus yang berkelanjutan terjadi di sekolah lain. “Makanya, kami akan melakukan gugatan perdata agar kebijakan Disdik mengeluarkan SK mutasi tidak sewenang-wenang pada guru dan kasus ini tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kasi Mutasi Promosi Disdik Sampang Ach Fathori mengatakan, mengeluarkan SK mutasi pada Gunawan murupakan bentuk pemerataan guru yang ada di sekolah tersebut,

karena adanya guru baru yakni Mahmudi di sekolah itu ada dua guru yang magang mata pelajaran yang sama, sehingga sesuai dengan Surat Edaran Menteri tentang pemerataan guru di sekolah maka harus ada yang dipindah salah satunya.

Dalam mengeluarkan SK mutasi pada Gunawan sudah melalui pertimbangan di kalangan pejabat Disdik, dan dikuatkan dengan permintaan dari ketua komite bahwa yang bersangkutan harus dipindah. =CR3/LUM

KETERTIBAN

Pegawai RSUD Parkir Kendaraan Sembarangan SAMPANG - Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sampang, rupanya tidak menjadi teladan bagi para pengunjung rumah sakit. Pegawai RSUD sembarangan menempatkan parkir sepeda motor seperti di depan pintu masuk IGD. Pengunjung rumah sakit yang sedang menjenguk saudarnya yang sedang dirawat di RSUD Sampang, menyayangkan tingkah pegawai RSUD yang tidak menempatkan sepeda motornya di parkir yang sudah disediakan.

“Saya lihat sendiri, Mas, para pegawai memarkir motornya di depan pintu masuk IGD. Ini kan tidak menjadi teladan bagi pengunjung yang mau menjenguk pasien,” kata Ahmadi, Minggu (14/12).

Menurutnya, seharusnya para pegawai rumah sakit manjadi teladan yang baik agar perilakunya diikuti oleh pengunjung. Apalagi, kata dia, lahan parkir yang ada di wilayah itu sangat luas dan bisa dijadikan parkir khusus untuk para pagawai. “Banyak kok lahan parkir yang kosong. Tinggal memarkir. Kalau di depan pintu masuk IGD tidak etislah dijadikan lahan parkir,” kritiknya.

Dia menyarankan kepada para pegawai rumah sakit untuk tidak sewenang-wenang memarkir motor. Walaupun tidak ada parkir khusus untuk para pegawai, akan tetapi bisa diparkir di tempat yang sudah disediakan.

“Sematinya lahan parkir di RUSD diatur dengan baik agar

para pagawai tidak sewenangwenang memarkir motornya seperti yang terjadi di depan pintu masuk IGD itu,” ucapnya.

Sementara itu, petugas parkir RSUD Sampang, Jie mengatakan, pihaknya mengakui sepeda motor roda dua yang diparkir di depan pintu masuk IGD milik para pegawai rumah sakit yang bertugas

setiap hari. “Memang sengaja dijadikan parkir khusus untuk para pegawai dan parkir umum dikhususkan untuk para pengunjung dan keluarga pasien,” akunya.

Kata Ji, depan pintuk masuk IGD sudah tidak digunakan lagi karena pintu masuk rumah sakit sudah dipindah ke selatan. Pintu masuk yang saat ini dijadikan

parkir yang ditempati sepeda motor milik para pegawai.

Pintu masuk yang lama ditutup itu dan dijadikan lahan parkir.

“Pintu masuk itu sudah ditutup dan dipindah ke selatan, makanya tempat itu dijadikan lahan parkir sepeda motor roda dua milik para pagawai,” kilahnya.

Menurutnya, ada puluhan se-

peda motor yang diparkir di pintu masuk IGD khusus untuk para pegawai. Dan untuk umum disediakan di depan RSUD di sebelah selatan. “Ini sudah lama dijadikan parkir untuk pegawai, karena sudah tidak berfungsi lagi, pintu masuk rumah sakit sudah dipindah ke sebelah selatan,” ungkapnya. =CR3/LUM

Sampang

Masa Bakti Kasek 8 Tahun SAMPANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang akan menerapkan masa bakti kepala sekolah (Kasek) paling lama 8 tahun, setelah itu akan kembali menjadi guru biasa. Itu sebagai upaya regenerasi dan penyegaran.

Kepala Disdik Sampang Heri Purnomo melalui Kepala Bidang Tenaga Pendidikan (Kabid Tendik) Anwar Haryono mengatakan, setiap kasek yang sudah purna bakti akan dirotasi kembali menjadi guru biasa. “Jika kepala sekolah sudah menjabat selama 8 tahun otomatis ditugaskan menjadi guru biasa,” katanya, Minggu (14/12).

Jika kepala sekolah sudah menjabat selama 8 tahun otomatis ditugaskan menjadi guru biasa.

Dinas Pendidikan Sampang

Menurut Anwar, akan diterapkannya kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas).

“Bertujuan untuk penyegaran dan memberi kesempatan bagi yang di bawahnya,” ujarnya.

Dijelaskannya, untuk menerapkan pembatasan masa jabatan kepala sekolah itu, Disdik saat ini tengah menyiapkan petunjuk teknis (juknis), yang kemudian akan diserahkan kepada Bupati Sampang A Fannan Hasib untuk disahkan.

“Saat ini kita masih tahap menyiapkan juknis, yang nantinya akan diserahkan kepada Pak Bupati untuk diterapkan,” jelasnya.

Jika juknis tersebut sudah disahkan, kata Anwar, aturan pembatasan jabatan Kasek tersebut tentunya harus diikuti oleh seluruh kepala sekolah yang ada, mengingat sudah aturan dari Pemerintah Pusat. Bahkan dirinya mengungkapkan, dari hasil pertemuan yang dilakukan dengan semua unsur, para Kasek tidak keberatan ada pembatasan masa bakti selama 8 tahun. =MIFTAHUL ULUM

K

JEMBATAN RUSAK

Swadaya Perbaiki Jembatan Pasean SAMPANG - Kondisi jembatan di Desa Pasean, Kecamatan Kota Sampang, sangat memprihatinkan. Pasalnya, jembatan yang menghubungkan antar desa itu rusak parah dan mulai miring.

Ali Mudin (30), warga Desa Pasean, mengatakan, jembatan yang ada di sebelah utara rumahnya sudah lama rusak dan tidak pernah diperbaiki oleh pemerintah. Rusaknya jembatan tersebut diakibatkan usia bangunan yang sudah tua sehingga retak di bagian tengah. Demi kelancaran melintasi jembatan tersebut, warga sempat memperbaiki bagian jembatan yang ambruk dengan menempelkan pohon bambu.

“Masyarakat di sini sangat khawatir dengan kondisi jembatan yang mulai memiring dan pecah-pecah. Namun kondisi saat ini masih kuat menahan, kalau dibiarkan terlalu lama juga dikhawatirkan ambruk saat warga melintas, Pak,” khawatirnya, Minggu (14/12).

Ali, warga yang lain mengatakan bahwa jembatan dengan panjang 79 meter itu sudah lama rusak, kurang lebih lima tahun.

Namun hingga saat ini tak kunjung diperbaiki. Sehingga kata dia, warga terpaksa memperbaiki dengan pohon bambu kurang lebih 10 meter yang ditempelkan di bagian besi jembatan.

“Jembatan ini sudah lama yang rusak, kurang lebih lima tahun dan tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Padahal jembatan ini salah satu jalan pintas yang menghubungkan antar desa,” katanya.

Dia berharap pemerintah bisa memperbaiki pada bulan April tahun 2015. Karena akan ada salah satu anggota DPRD Jawa Timur yang siap memperbaiki jembatan tersebut. Kebutulan, anggota DPRD itu juga berasal dari Desa Pasean.

“Insya Allah bulan April mendatang diperbaiki, karena ada DPRD Provinsi yang siap memperbaiki, kebutulan orang itu dari sini, Pak. Warga tinggal menunggu kepastian seperti apa realisasinya nanti, yang jelas warga sangat membutuhkan se-

cr3/koranmadura

PENDIDIKAN

KORAN MADURA

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

mua pihak untuk memperbaiki,” paparnya.

Ia juga mengharap pemerintah segera memperbaiki agar khawatiran warga setempat tidak terjadi. Karena kalau dibiarkan, ,

akan berakibat fatal pada pengguna jembatan itu.

“Mengingat kondisi jembatan yang miris, warga jarang melintas kalau menggunakan sepeda motor roda dua, karena

ditakutkan tiba-tiba ambruk dan jatuh, jadi saya harapkan kepada pemerintah segera memperbaiki, Sebab, saat ini jembatan itu disambung dengan pohon bambu” harapnaya.=CR3/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SENIN 15 DESEMBER 2014 No. 0506 | TAHUN III

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

Pembentukan Tim Advokat Fuad Bakhtiar: Masih Menunggu Persetujuan Keluarga BANGKALAN - Tim advokat untuk mengawal kasus hukum yang menjerat Ketua DPRD Bangkalan, RKH Fuad Amin Imron yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)atas dugaan suap suplai gas di Desa Gili Timur hingga saat ini masih teka-teki. Tim penasehat hukum yang akan dibentuk secara khusus tersebut belum ada kejelasan. Namun sebagian pihak memastikan tim tersebut berasal dari ahli-ahli hukum ternama yang berasal dari Bangkalan dan Jakarta.

"Ya memang ada tim penasehat hukum khusus untuk mengawal kasus itu. Kami sudah menyusun. Namun, kami masih menunggu persetujuan keluarga terlebih dahulu," ujar Bakhtiar, SH, salah satu advokat Bangkalan, yang dipercaya untuk membentuk tim khusus itu.

Menurut alumnus fakultas hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini, pihaknya su-

dah merancang sejumlah nama advokat ternama dari wilayah setempat dan dari ibu kota. Tentunya, setelah mendapat persetujuan dari keluarga, namanama yang dijadikan bagian dari tim itu akan segera diumumkan.

Nantinya, tim inilah yang akan mendampingi selama proses hukum berjalan.

"Insya Allah hari ini (Senin, 15/12) kami akan membicarakan

ist koran madura

TIM ADVOKAT. Salah satu pengacara yang dipercaya oleh keluarga Fuad Amin untuk membentuk tim advokat.

dengan pihak keluarga. Tentunya, kami susun dengan komposisi ad-

vokat yang terbaik," imbuh Bakhtiar.

Apa pun kondisinya, lanjutnya, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan.

Sebab vonis bersalah atau tidak itu nanti setelah ada putusan mejelis hakim. Saat ini sekalipun telah ditetapkan sebagai tersangka belum tentu dinyatakan bersalah. Oleh sebab itu, proses hukum yang sedang berjalan tetap harus dihargai dan dihormati. Adanya tim khusus ini dimaksudkan agar hak-hak hukum termasuk hak asasi yang bersangkutan tidak diperkosa dalam proses peradilan.

"Bantuan hukum sudah menjadi hak setiap individu ketika terjerat masalah hukum. Hal itu sudah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

MENYIKAPI BPWS

Pemkab-DPRD Diminta Arif BANGKALAN - Anggota DPR-RI, Farid Al-Fauzi dari daerah pemilihan (dapil) Madura, meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dengan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura (BPWS) yang selama ini kurang harmonis. Ketidakharmonisan itu menyebabkan masyarakat menjadi korban.

Menurut anggota DPR-RI Komisi VI itu, BPWS merupakan badan yang dibentuk oleh pusat dan memiliki pertimbangan hukum yang sudah dikaji dengan matang. Sehingga Pemkab dan juga DPRD harus mengerti kewenangan badan tersebut, karena ini merupakan kesepakatann nasional. Apalagi tujuan keberadaan BPWS itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pemkab maupun DPRD harus lebih arif menyikapi keberadaan BPWS demi kepenntingan masyarakat Madura pada umumnya dan Bangkalan pada khususnya sebagai wilayah terdekat.

Kalau menghadang pembangunan yang dilakukan BPWS, be-

doni heriyanto/koran madura

MENYAYANGKAN. Anggota DPR-RI, Farid Al-Fauzi saat memberikan tanggapan soal ketidakharmonisan antara BPWS dan Pemkab Bangkalan.

rarti kan tidak arif," ucap anggota DPR-RI yang membidangi Badan

Usaha Miliki Negara (BUMN) tersebut.

Politisi Hanura itu, juga merasa miris pasca berdirinya

jembatan Suramadu sejak lima tahun silam di kawasan sekitar belum terjamah oleh pembangunan. Padahal wilayah Madura sangat berpotensi bersaing dengan pulau Bali jika pembangunan di segala bidang dilakukan. Misalnya, pada aspek ekomoni, kekayaan alam dan budaya yang berkembang. Maka potensi-potensi terebut perlu diperhatikan.

"Madura itu luas dan memiliki peluang menjadi daerah yang menjadi pusat perhatian dengan pesona alam dan kekuatan budaya yang mengakar," tuturnya.

Oleh sebab itu, demi mewujudkan pembangunan yang diinginkan BPWS dan Pemkab harus bersinergi dan saling mengisi dan menutup kelemahan. Bukan justru saling mempertahankan ego masing-masing. Tak kalah penting adanya sinkronisasi program keduanya.

Jika pada tataran itu selesai Madura akan menjadi daerah yang maju dan masyarakatnya sejahtera.

"Bukan suatu hal yang mustahil diwujudkan jika kedua elemen ini bisa menyatu,"tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

M

KURIKULUM 2013

Diterapkan di 25 Sekolah BANGKALAN - Permasalahan kurikulum tahun 2013 (K-13) yang dinilai belum maksimal berbuntut pada pencabutan penerapan kurikulum tersebut oleh Menteri Pendidikan. Dalam kebijakan tersebut, sebagian sekolah tetap dianjurkan untuk meneruskan kurikulum. Namun hanya sebagian sekolah yang tetap melanjutkan penerapan kurikulum tersebut. Di kabupaten Bangkalan, Dinas Pendidikan (Disdik) hanya menerapkan di 25 lembaga sekolah.

"Kalau untuk di kabupaten Bangkalan, sesuai dengan arahan kementerian, kami akan melaksanakan K-13 hanya untuk sekolah sasaran atau eks sekolah Standar Berbasis International (SBI)," terang Sekretaris Disdik Bangkalan, Bambang Budi Mustika.

Dia menjelaskan, untuk sekolah yang akan tetap menerapkan kurikulum tersebut hanya ada 25 sekolah. Terdiri dari sekolah dasar negeri (SDN) sebanyak 11 lembaga. Kemudian di tingkat menengah pertama ada 5 sekolah negeri, dan satu swasta.

Selain itu, pada tingkat sekolah menengah atas negeri ada 6 sekolah, dan di tingkat sekolah menengah atas (SMK) negeri ada 2 lembaga.

Menurutnya, untuk sekolahsekolah yang bukan esk sekolah SBI kurikulum yang dipakai adalah kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006.

Sebab dalam pengarahan Menteri Pendidikan di Jakarta, Departemen Pendidikan tidak menghapus K-13. Namun hanya meninjau kembali proses penerapan kurikulum di masa Muh Nuh tersebut.

"Saat semua Kepala Dinas kabupaten dan kota se-Indonesia dikumpulkan oleh Menteri Anies Baswedan di Kemendikbud Jakarta, Pak Menteri mengatakan, saya tidak mau menghapus kurikulum 2013, hanya implmentasinya yang masih belum sempurna," jelasnya.

Oleh larena itu, pihaknya masih belum mengeluarkan surat edaran, tetapi secara lisan sudah berbicara kepada semua kepala sekolah. Sebab pihaknya masih menunggu secara resmi pernyataan dari kementerian. = MOH RIDWAN/RAH

RAZIA. Petugas Satpol PP saat mendatangi rumah kos yang terletak di Perumahan Cendana Telang beberapa waktu lalu.

doni heriyanto/koran madura

Pemilik Kos Sekitar UTM Akan Didata Ada Mahasiswa-Mahasiswi di Bangkalan Suka ‘Bermesraan’ BANGKALAN - Pemilik kos-kosan yang ada di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) di Desa Telang, Kecamatan Kamal, akan segera dilakukan pendataan oleh Camat setempat. Sejumlah kos-kosan tersebut sering dimanfaatkan oleh para pasangan mahasiswa yang sedang dimabuk asmara dengan tindakan terlarang, karena tidak ada kontrol dari pemilik kos.

Pendataan ini buntut dari razia gabungan yang dilakukan oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangkalan.

Pada saat razia dilakukan, ditemukan rata-rata kamar kos tersebut pemiliknya tidak ada ditempat. Sehingga rawan dijadikan tindakan asusila oleh

mahasiswa. Terlebih pada saat malam hari dan pada hari-hati libur berlangsung.

"Hasil penyelidikan semua kos-kosan yang ada di sekitar kampus UTM rata-rata lepas dari pantauan pemiliknya. Sehingga perlu ke depannya untuk melakukan pendataan kepada pemilik kos dan para pemilik wajib mengantongi izin dari RT/RW se-

tempat dan dari Dinas perizinan Bangkalan," kata Camat Kamal, Moh Faisol.

Dikatakan Faisol, beberapa waktu sebelumnya sengaja melakukan razia di tempat kos-kosan yang berlokasi di perguruan tinggi negeri (PTN) satu-satunya di Madura itu. Dari laporan dan keresahan dari warga serta laporan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terungkap banyak kamar kos yang dijadikan tempat berbuat mesum oleh pasangan mahasiswa dan mahasiswi yang sedang dimabuk asmara.

"Hasil dari razia tersebut sebanyak 3 pasangan mahasiswa dan mahasiswi diamankan dari kamar kosnya karena sedang berduaan di atas pukul 11 malam,"

imbuhnya.

Dengan demikian, lanjut Faisol, adanya pendataan ini akan menjadi peringatan buat pemilik kos agar membuat dan lebih memperkatat aturan di setiap kosan yang ditempati mahasiswa. Tidak ada aturan yang berlaku selama ini yang dimanfaatkan oleh mahasiswa.

Jadi, peristiwa penggerebekan tersebut bisa menjadi perhatian bersama agar saling sama-sama mengontrol dan tidak memberikan kesempatan bagi penghuni kos untuk berbuat yang di luar batas kewajaran.

"Pemilik kos seharusnya bisa mengontrol agar kejadian ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Laporan Khusus SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

Bangkalan N

SENIN 15 DESEMBER 2014 No. 0506 | TAHUN III

ant/saiful bahri

BERI KETERANGAN PERS. Dari (ki-ka) Manager lama Persepam Madura United (P-MU) Achsanul Qosasi, Bupati Pamekasan, Akhmad Syafii dan Manajer P-MU yang baru, Said Abdullah, usai memberikan keterangan pers usai serah terima posisi manajer, di Pendopo Kabupaten Pamekasan, Jatim, beberapa waktu lalu. P-MU yang terdegradasi dari Indonesia Super League (ISL) musim kompetisi 2014, berganti manajer ke Politisi PDI-P Said Abdullah, setelah Achsanul Qosasi terpilih menjadi pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

ASKAB PPSI Berkemas PAMEKASAN - Sekalipun nasib Persepam Madura United (P-MU) musim depan belum diketahui, akan berlaga di kasta divisi utama PSSI ataupun di Indonesia Super Liga (ISL), beberapa persiapan sudah dilakukan oleh Asosiasi Kabupaten (askab) PPSI Pamekasan, untuk menyambut masa depan sebak bola Pamekasan.

Pasca pengurus PT. PoJur menyerahkan sepenuhnya P-MU kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Achmad. Syafii sebagai ketua PSSI sekaligus Bupati Pamekasan langsung berkemas dan bergerak cepat untuk mengisi kekosongan manajemen Persepam Madura United, pasca ditinggal Achsanul Qosasi karena menjadi Ketua BPK RI. Setelah menerima pandangan dan saran dari pemerhati dan pecinta sepak bola Pamekasan, Achmad Syafii menunjuk Said Abdullah sebagai manajer Persepam Madura United, menggantikan posisi AQ. Said Abdullah dianggap mapan memimpin Persatuan Sebak Bola (Persepam), karena memiliki pengalaman menangani salah satu club sepak bola. Bupati Syafi’i

mengaku tidak butuh waktu lama untuk meminang Said Abdullah sebagai manajer Persepam. Sebab pria kelahiran Sumenep itu langsung menyatakan kesiapannya menakhodai club kebanggaan Kabupaten Pamekasan tersebut.

Pertemuan dengan Said Abdullah tersebut berlangsung di Jakarta setelah Bupati selesai melakukan lobi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, agar membantu pembangunan sport center yang berada di Desa Cegug, Tlanakan Pamekasan.

Pada saat yang bersamaan, Mempora akan mengupayakan hal itu.

Menurut Bupati ada tiga alasan mengapa dirinya memilih Said Abdullah sebagai manajer Persepam, di antaranya, karena Said Abdullah memiliki jiwa besar untuk memajukan Madura melalui olahraga, Said pernah menangani salah satu club sepak bola. Tetapi Bupati tidak menyebutkan club tersebut, Said juga dianggap mampu mengemban beratnya amanat sebagai manajer Persepam.

Menjadi manajer club sepak bola, tidak hanya pernah menangani club, melainkan pula dapat menghadirkan sponsor yang bisa menghidupkan club, serta kemampuan komonikasi dan lobilobi dengan sejumlah pemain dan palatih yang dianggap mampu mengawal Persepam lebih maju.

Ia berharap kehadiran Said Abdullah sebagai manajer Perse-

pam mampu mengangkat prestasi persepam lebih baik. Melalui kemampuan manajerial dan sokongan anggaran yang juga baik.

Ia akan memberikan kesempatan kepada Said Abdullah untuk membentuk kepengurusan PT yang akan membahawi persepam.

Memilih pelatih dan tim pelatih.

Sementara untuk pemain-pemain akan dipasrahkan kepada pelatih yang baru.

Bentuk PT Baru Pengganti PT Pujur Setelah pergantian manajer P-MU, PT Pujur yang sebelumnya mendanai seluruh kegiatan manajamen dan club, kini sudah dibekukan. Sebagai konsekwensinya manajeman P-MU yang baru harus membuat perusahaan baru, sebagaimana amanat PSSI yang tidak memperbolehkan club profesional didanai oleh APBD. Pembentukan perusahaan tersebut juga tidak lama, setelah serah terima manajer dari sebelumnya Achsanul Qosasi kepada Said Abdullah, manajamen membuka PT baru, yakni PT. Jempol Madura United sebagai pengganti dari PT Pojur.

Di bawah PT yang baru tersebut. manajemen sudah menyiapkan Rp 13 miliar. Sekalipun Said merahasiakan sumber dana tersebut. Said menargetkan dalam waktu dekat ini sudah terbentuk manajamen P-MU yang baru di bawah

PT Jembol Madura United. Setelah terbetuk manajemen, pihaknya segera menentukan pelatih dan kebutuhan pemain yang akan memperkuat P-MU di musim depan.

Achsanul Qosasi sebagai mantan manajer P-MU mengapresiasi penunjukan sadi Abdullah sebagai manajer P-MU. Ia mengharapkan manajer yang baru bisa mengangkat persepam lebih baik.

Pilih Pelatih Berpengalaman Tangani P-MU Setidaknya ada empat pelatih yang dintai oleh manajer P-MU, Said Abdullah, di antaranya Aji Santoso pelatih Timnas u-23, Alfred Riedl mantan pelatih timnas senior, Idra Safri mantan pelatih timnas U-19, dan Widodo Cahyono Putro mantan asisten pelatih timnas senior.

Dari empat pelatih yang diincar Manajemen Persepam Madura United, Coch Widodo Cahyono Putro berpeluang untuk menangani Persepam Madura United.

Bahkan pihak manajamen sudah bertemu dengan mantan pelatih Pesegres Gersik tersebut.

Ofecial Persepam Madura United, Fathorrahman membenarkan pihak manajemen sudah melakukan komonikasi dengan pria kelahiran 8 Nov 1970 yang kini menjadi asisten pelatih timnas Indonesia asuhan pelatih Alfred Riedl bersama rekan sebayanya sebagai asisten yakni

wolfgang pikal. Sehingga, pihak managem persepam MU belum menyodorkan kontrak terhadap pelatih muda tersebut.

Managemen baru fokus melakukan pendekatan kepada Coch Widodo C Putro, sementara untuk buruan pelatih lainnya masih dalam pembicaraan internal manajemen P-MU. Tidak menutup kemungkinan bursa pelatih masih terus terbuka lebar.

Dengan demikian, tiga pelatih yang sebelumnya diincar oleh Managemen persepam MU, terancam gagal menukangi laskar sape kerap. Sebab manajamen lebih kepecut meminang Coch Widodo C Putro. Tiga pelatih yang diincar sebelumnya tersebut diantaranya, Aji Santoso pelatih Timnas u-23, Alfred Riedl mantan pelatih timnas senior, Idra Safri Mantan pelatih timnas u-19.

Coch Widodo Cahyono Putro.

Pelatih ini paling sering dikenal Widodo C Putro adalah seorang pemain sepak bola profesional dari Cilacap, Jawa Tengah. Widodo sebelumnya juga sempat menjadi asisten pelatih timnas senior. Sebelum aktif di tim nasional, pencetak gol terbaik Piala Asia 1996 itu sempat menangani klub Persela Lamongan. Saat menjadi pemain, ia pernah memperkuat beberapa klub di Indonesia, seperti Petrokimia Putra (sekarang bernama Persegres Gresik) dan Persija Jakarta. = FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 |SENIN TAHUN III 15 DESEMBER 2014

MADURA

No. 0506 | TAHUN III

HAM dan Gejala Kekacauan Sosial

Salam Songkem

Efisiensi Presiden

G

ebrakan Presiden Joko Widodo berlanjut. Setelah menaikkan harga BBM di tengah kemiskinan mendera rakyat, Presiden membubarkan sejumlah lembaga nonstruktural secara bertahap, semula 10 diteruskan dengan 40 lembaga. Gebrakan yang cukup berani, tak ubahnya mantan Presiden Abdurrahman Wahid di masanya yang juga suka main pecat.

Keberanian membubarkan lembaga-lembaga nonstruktural itu mendapat penilaian positif, salah satunya dari pakar hukum tata negara Dr. Irmanputra. Penilaian positif itu diberikan karena pembubaran 50 lembaga nonstruktural tersebut untuk penghematan, juga menghilangkan tumpang tindih kewenangan dan kesemrawutan tatanan lembaga negara. Pembubaran dilakukan karena 50 lembaga itu dinilai tidak efektif. Tugas-tugasnya sejatinya bisa dilakukan oleh lembaga resmi pemerintah.

Itulah sebabnya, setelah dilakukan pembubaran, tugas-tugas lembaga nonstruktural itu langsung dialihkan, seperti Dewan Buku Nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Juga Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dilaksanakan oleh Kementerian Sosial; Komisi Hukum Nasional dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM; Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Efisiensi memang harus dilakukan.

Akan tetapi, Joko Widodo seharusnya juga memikirkan nasib orang yang kehilangan pekerjaan di sejumlah lembaga nonstruktural tersebut. Ketika Joko Widodo berani membubarkan lembaganya, Joko Widodo juga harus bertanggungjawab atas nasib karyawannya dan keluarganya. Tampaknya di era ini lapangan pekerjaan tidak mendapat porsi perhatian yang selayaknya. (*)

I

OC

10 Desember lalu diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM). Wacana penegakan HAM telah menjelma sebagai topik utama pemberitaan media massa, fokus kajian akademis dan obrolan publik sehari-hari. Hampir semua peristiwa kekerasan senantiasa dilihat, diukur dan dinilai dari sudut pandang ini.

P

erlindungan atas hak asasi pada dasarnya memang harus dilakukan. Hak-hak dasar manusia adalah harga mati yang tidak boleh “dirampas” oleh siapapun; baik individu, kelompok bahkan negara.

Karena itu, segala bentuk dan jenis kekerasan yang mengarah pada pelecehan martabat manusia layak untuk diseret ke ranah hukum.

Melindungi hak dasar manusia itu memang penting, namun perlu disadari bahwa tidak semua tindakan kekerasan bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan cara mengatasnamakan penegakan hak-hak kemanusiaan. Artinya, penegakan hak asasi manusia haruslah proporsional dan kontekstual.

Maksudnya, dimana ia harus ditegakkan, dalam bidang dan konteks apa ia baik untuk diterapkan, dan bagaimana menentukan batas suatu tindakan ter-

masuk kategori melanggar HAM atau tidak, harus mengacu pada “peta” yag jelas. Bila semua jenis kekerasan selalu dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM, maka tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan akan hancur berantakan.

Tiga Kekerasan yang Salah Kaprah Sedikitnya ada tiga jenis peristiwa kekerasan yang sudah salah kaprah dianggap sebagai pelanggaran HAM di masyarakat. Tanpa melihat konteks latar belakang sosial budaya bagaimana kekerasan itu muncul, masyarakat sudah dengan serta merta langsung menilai sebagai bentuk penistaan atas hak asasi. Akibatnya, penyelesaiannya harus berakhir di pengadilan melalui jalur hukum formal. Tiga jenis kekerasan yang dimaksud adalah guru kepada murid, orang tua pada anak dan suami kepada istri.

Pertama, kekerasan guru kepada murid. Guru sebagai pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam proses mendidik siswa selama berada di sekolah.

Besarnya tanggung jawab ini semakin berat dikala siswa yang dihadapi memiliki beragam tingkat kepandaian dan kenakalan.

Mendidik siswa pendiam dan nakal tentu berbeda caranya. Maka dari itu, aksi guru melakukan tindak kekerasan seperti menjewer telinga atau memukul kaki dengan penggaris sebenarnya masih berada dalam bingkai proses pendidikan bukan tindakan kriminalitas. Karenanya, tindakan semacam ini seharusnya bisa dianggap sebagai perbuatan wajar untuk dilakukan, baik oleh siswa itu sendiri maupun orang tua murid.

Tapi, berbeda dengan jaman sekarang yang sedikit-sedikit sudah dianggap sebagai pelanggaran HAM. Ada banyak kasus dimana guru terus-menerus disalahkan dan menjadi terdakwa karena telah memukul siswa.

Bahkan tindakan guru memukul siswa sering kali harus berakhir

di pengadilan.

Kalau di jaman dulu, begitu ada murid nakal guru bisa dengan tegas untuk memukul, maka berbeda dengan sekarang. Ketika ada murid nakal, guru tidak lagi leluasa untuk memukulnya karena takut didemo oleh orang tua siswa, dilaporkan ke polisi atau dibawa ke pengadilan.

Kedua, kekerasan orang tua kepada anak. Seorang anak SMA kelas XII di salah satu kota di Jawa Timur telah melaporkan ayahnya sendiri ke polisi karena telah memukul kakinya dengan sapu lidi hingga berdarah (Jawa Pos, 20/03/2013). Padahal, apa yang dilakukan orang tua tersebut disebabkan oleh perilaku si anak. Ayah ini terpaksa memukul anaknya karena dia melawan ketika disuruh berhenti bertengkar dengan adiknya.

Lantas, pantaskah ayah ini dipenjara karena telah memukul anaknya yang nakal? Bukankah sudah menjadi tanggung jawab dan tugas orang tua untuk mendidik anaknya? Karena perbedaan pengetahuan dan tingkat pendidikan maka sangat wajar bila setiap orang tua memiliki cara berbeda dalam mendidik anak. Karena tidak semua anak mudah dididik dengan kelembutan maka sebenarnya sah-sah saja jika kemudian orang tua mendidik anaknya dengan sedikit kekerasan.

Ketiga, kekerasan suami kepada istri. Aksi suami memukul istrinya lebih dikenal dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Komunitas pendukung anti KDRT telah menyebar dimana-mana dan didukung

oleh beragam usia perempuan.

Semuanya sepakat kalau suami dilarang melakukan kekerasan kepada istrinya dalam bentuk apapun.

Ada beberapa hal menarik ketika menyoroti persoalan KDRT. Mengapa dalam konsep KDRT suami selalu dikelompokkan sebagai subjek pelaku?

Bukankah istri juga berpeluang melakukan kekerasan kepada suami, baik dalam bentuk fisik maupun verbal? Apakah suami yang memukul istrinya karena ketahuan selingkuh masih dianggap sebagai tindakan KDRT? Apakah tindakan suami memukul istrinya karena telah menodai kehormatan rumah tangga masuk kategori tindakan kriminal?

Pada titik inilah penegakan HAM yang salah kaprah berpotensi menimbulkan kekacauan sosial di negeri ini. Jika setiap kali guru memukul murid, orang tua memukul anak dan suami memukul istri dimaknai sebagai bentuk pelanggaran HAM tanpa melihat dengan jelas konteks lahirnya persoalan, maka gejala keruntuhan moral sudah mulai terjadi.

Seharusnya ada upaya pemetaan masalah, mana jenis kelompok tindakan kriminal murni dan mana yang masuk dalam kategori tindakan kekerasan dengan maksud mendidik. Bila ini tidak ada, maka jangan heran bila suatu saat nanti kita semua akan masuk pada jaman salah kaprah. Jaman dimana guru takut pada murid, suami takut pada istri dan orang tua takut pada anaknya=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA

SENIN 15 DESEMBER 2014 No. 0506 | TAHUN III

SENIN 15 DESEMBER 2014 | No. 0506 | TAHUN III

Leli Amelia Siska

P

Karena Hidup Tak Selalu Lurus

KORAN MADURA

R

Memang mengarungi bahtera kehidupan nampaknya tidak semuanya berjalan dengan mulus sesuai dengan keinginan kita. Sehingga harus bisa menjalaninya dengan penuh rasa sabar.

P

ASKAB PPSI Berkemas Sekalipun nasib Persepam Madura United (P-MU) musim depan belum diketahui, akan berlaga di kasta divisi utama PSSI ataupun di Indonesia Super Liga (ISL), beberapa persiapan sudah dilakukan oleh Asosiasi Kabupaten (askab) PPSI Pamekasan...

Selengkapnya LAPSUS | Hal. N

erempuan yang akrab dipanggil namanya, Leli Amelia Siska, memang memiliki prinsip kuat tentang kehidupan yang dimilikinya. Karenahidup ini terkadang akan merasakan hal yang dinilai pahit.“Semua itu akan menjadi obat kita. Jika kita menerimanya dengan hati yang lapang,” ujarnya.

Setiap perjalanan hidup, kata dia, akan menemui sebuah batu sandungan. Meski masalah yang dihadapi tergolong menyulitkan. Kita juga harus tetap menenerimanya. “Jangan sampai menyerah dengan apa yang menjadi penghalang dalam hidup. Anggaplah semua rintangan itu seperti obat. Meski terasa pahit wajib kita telan,” terang Leli Amelia Siska.

Leli Amelia Siska juga mengakui, kalausetiap ujian yang datang wajib menerimanya.

Sebab dalam ujian pasti akan ada jawaban yang akan menjadikan lebih dewasa. “Tinggal kita bisa melaksanakan atau tidak tentang semua itu,” tegasnya.

Menurutnya, yang dikatakan orang hebat dalam dirinya,bukan karena kekuatan fisiknya.Orang yang hebat itu, adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan rasa sabar .“Orang sabar akan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan penuh berhatihati dan selalumawas diri,”tutur Leli Amelia Siska.

Selain itu, setiap masalah yang datang harus di terima dengan pikiran yang postif . Karena hal yang postif akan juga menjadikan solusi yang positif.“Jangan gegabah dalam menyelesaikan semua urusan. Hidup ini harus di sadari dengan jalan kehati-hatian,” tandasnya. =Mahfud Hidayatullah