JUMAT
KORAN MADURA
1
JUMAT 16 JANUARI 2015 |0328-6770024 No. 0526 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com
16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000
KPK: Budi Gunawan
JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menahan Kapolri terpilih, Komjen Budi Gunawan dalam kasus gratifikasi dan kepemilikan gendut. Hanya saja, lembaga antirasuah ini masih menunggu waktu yang tepat sambil merampungkan pemberkasan kasus tersebut.
Pasti Ditahan KOMISARIS JENDERAL
BUDI GUNAWAN USIA
56 TAHUN Jabatan Terakhir: Kepala Lembaga Pendidikan Polri Lulusan: Akademi Kepolisian 1983 KARIER: 2001-2004 Ajudan Presiden Megawati 2004-2006 Kabiro Pembinaan Karir SDM Polri 2006-2008 Kepala Sekolah Lanjutan Perwira Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 2008-2009 Kapolda Jambi 2009-2010 Kadiv Pembinaan Hukum 2010-2012 Kadiv Profesi dan Pengamanan 2012 Kapolda Bali
kan kendala berarti dalam menuntaskan kasus Budi Gunawan. Apalagi, dalam UU KPK tidak dikenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga Budi Gunawan tetap akan diseret ke depan meja hijau. “Jadi, yakinlah bahwa kasus BG pasti akan disidangkan, karena kita tidak mengenal SP3,” tegasnya Hingga saat ini, KPK sedang menyusun jadwal penyidikan dalam penanganan kasus gratifikasi Budi Gunawan. “Kita sedang menyusun jadwal penyidikan. Mudah-mudahan minggu depan,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Jalan Rasuna Said, di Jakarta Kamis, (15/1).
“Di KPK kita menganut sistem misal pemberkasan sudah rampung 50 persen baru kemudian tersangka itu ditahan,” kata Ketua KPK Abraham Samad di kantornya, Jalan Tanpa Koordinasi dengan Polri Rasuna Said, Jakarta, Kamis (15/1). Sementara itu, Kepala Divisi Dia menjelaskan, pihaknya Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny tidak dapat langsung menahan F Sompie mengaku, belum meBudi Gunawan lantaran masih me- mahami satus baru jenderal polisi lengkapi pemberkasan. Apalagi, bintang 3 itu. Sebab berdasarkan dalam ketentuan KUHAP, KPK teri- proses penyelidikan Bareskrim kat masa 120 hari untuk menyele- Polri terhadap laporan PPATK tasaikan pemberkasan. “Jadi, hun 2010, tidak ditemukan tidak ada tradisi dan tidak tindak pidana yang dilakuBERITA kan Budi Gunawan. “Tidak akan pernah terjadi di KPK TERKAIT seseorang yang sudah jadi ada perbuatan pidana yang tersangka tidak ditahan,” bisa ditindaklanjuti oleh Hal 3 bebernya. Mabes Polri atas laporan KPK ujarnya berkonanalisis, pemeriksaan dari sentrasi untuk menyelesaikan kasus PPATK,” kata Ronny di PTIK, JakarBudi Gunawan secepat mungkin. ta Selatan, Kamis (14/1). Hal ini dimaksud agar tidak menimRonny menambahkan, sama bulkan pro kontra dan kegaduhan dengan Bareskrim Polri, KPK pun di tengah masyarakat. “Sebaliknya, pada 2010 menerima laporan dari SOP di KPK ketika sudah tersangka PPATK. Namun, saat Bareskrim Insya Allah ketika pemberkasannya Polri menyatakan hasil lidik selesai hampir 50 persen dia pasti dita- terhadap laporan PPATK itu, KPK han,” jelasnya. tidak melakukan fungsi asistensi “Sehingga, teman-teman tidak dan koordinasi antara sesama inperlu ada keraguan. Kapan BG stitusi penegak hukum. “Sampai (Budi Gunawan) ditahan itu cuma 2014, sebelum 2015, dinyatakan semasalah SOP dan prosedur hukum bagai tersangka seorang Pati Polri, yang harus kita lewati,” tegas Sa- itu belum ada kegiatan koordinasi. mad. Sampai kemarin saya bertanya ke Dia berjanji secepatnya menun- Kabareskrim Polri, belum ada tintaskan kasus rekening gendut dan dak pidana yang dilakukan atau gratifikasi Budi Gunawan. Apalagi, berkaitan dengan seorang Pati Polri kasus Budi Gunawan ini bukanlah BG, kami pertanyakan karena kami kasus rumit. “Ini bukan kasus yang akan terus ditanya media tentusulit diselesaikan seperti kasus nya,” jelasnya. Bank Century atau kejahatan pajak Sebagai lembaga pemberanatau BLBI,” ujarnya. tasan korupsi, sambung Ronny, KPK Menurutnya, kasus suap atau seharusnya juga perlu menghorgratifikasi sama levelnya dengan mati hasil penyidikan yang dipertindak pidana ringan. Kasus itu oleh Polri pada 2010 lalu. “Kalau menjadi besar karena melibatkan memang ada kelemahan atau bukti orang-orang penting dan memiliki baru mekanisme koordinasi yang kekuasaan. sudah dibangun selama ini, kenapa Samad berharap tidak menemu- diabaikan?” tanya Ronny. =GAM/ABD
2
KORAN MADURA
PAMANGGI
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV
Soliloqui
Oleh : Abrari Alzael
Budayawan Muda Madura
Seorang kakek tergopoh-gopoh mendatangi gazebo. Ia bertamu, hendak bertanya soal masa depan negeri ini. “Apakah bangsa akan lebih baik di era mendatang?,” dia bertanya. Tuan rumah di gazebo bingung, bagaimana memberi penjelasan yang baik. Mula-mula, sahibul bait itu ingin menjelaskan bahwa negeri masa depan akan semakin baik. Rencana pilihan jawaban ini diberikan agar kakek itu mendengar kalimat yang sejuk di ujung senja usia. Terutama setelah perjalanan hidupnya, pasca kemerdekaan, nasibnya tidak menjadi lebih baik. Situasi bangsa mulai dari orde Lama, orde baru dan orde yang baru, dari sisi psikologi aura kakek, belum ada yang istimewa; dekil dan kumuh. Oleh karena itu, jawaban yang futuristik itu diyakini sahibul bait akan memberikan optimisme. Tetapi tuan rumah sejenak berpikir. Jawaban yang diyakininya bernada optimis itu dikhawatirkan berbalik arah. Sebab bisa jadi kakek telah mengetahui bagaimana sebenarnya masa depan bangsa setelah menjadi huniannya selama lebih dari separuh abad. Lalu, sahibul bait itu memeprtimbangkan kembali bagaimana cara yang bijak dalam member jawaban atas pertanyaan kakek itu. Terpikir jawaban yang yang dianggapnya radik dengan mengatakan bahwa bangsa masa depan suram. Keburaman bangsa mendatang dilihat dari kekaburan pandangan saat ini. Bila analogi bangsa masa depan ditentukan dengan kondisi saat ini, sahibul bait itu membuat logika sendiri penduduk negeri saat ini untuk penghuni bangsa nanti. Namun jawaban ini pun dikhawatirkan tidak memiliki nafas panjang, picik, dan bernada pesimis. Kemudian dia merasa akan dicibir Ia melupakan orangtua dengan menilainya banyak hal. Ia tidak punya visioner. Di tengah keraguan atas tidak hanya amnesia pada agama, jawaban optimisme maupun pesnegara, orang lain, imisme, tuan rumah itu membatalkan dua jawaban itu dengan bahkan dirinya mempersiapkan jawaban yang sendiri. lain, “Mohon maaf, pelajaran saya tentang negeri ini, belum sampai pada fatsun itu,” katanya. Itulah percakapan antara seseorang dengan orang lain yang beda usia. Poin paling penting dalam dialog ini bukan karena jawaban yang optimis, pesimis, atau alternatif. Sisi paling urgen, masih ada orang yang membincang negerinya, seberapa pun keadaannya ; menenangkan, mengenyangkan, atau menyenangkan. Kecenderungan manusia modern, ia melupakan banyak hal. Ia tidak hanya amnesia pada agama, negara, orang lain, bahkan dirinya sendiri. Ia ibarat seorang pemain ketoprak yang mengenakan busana, memakai make up, lalu melenggang ke panggung, di hadapan banyak orang. Baru 30 detik di hadapan orang-orang, ia lupa dengan dandanan itu, dengan segala atribut yang ada pada dirinya harus berperan sebagai apa. Kemudian ia masuk ke dalam, dan di belakang pentas ia bertanya kepada temantemannya, “Saya harus berperan sebagai apa?.” Seharusnya, pendidikan dapat melakukan upaya minimalisasi amnesia dengan cara melawan lupa sejak anak dalam usia dini. Anak zaman ini, iai menderita lupa kolektif. Bukan hanya anak-anak itu yang tidak ingat pada apapun yang melakat pada dirinya. Tetapi di luar itu, yang bukan anak-anak juga memiliki kecendrungan untuk lupa (diri). Sekadar contoh, oknum guru (sebenarnya massif), saat di sekolah atau di luar kelas, pada situasi mutakhir lebih banak memiliki ingatan kolektif yang menyuburkan timbulnya rasa lupa. Mereka lebih sering diskusi tentang tunjangan sertifikasi dan lupa pada anak-anak edukatifnya yang tidak peduli tokoh agama, negara, pahlawan, orangtua, dan dirinya sendiri. Ketika anak-anak itu besar dan guru dan menjadi apapun, mereka mengikuti orang-orang yang lahir sebelum mereka yang uga sangat lupa dan amnesia. (*)
Berita Utama
KORAN MADURA
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV
2
KEJAHATAN NARKOTIKA
Lusa, 6 Terpidana Dieksekusi Mati JAKARTA-Persiapan eksekusi terhadap enam terpidana mati sudah hampir selesai. Rencananya, eksekusi akan dilakukan serentak pada 18 Januari 2015. Sementara itu, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, sebagai tempat ideal untuk eksekusi terpidana mati Jaksa Agung Prasetyo menegaskan eksekusi mati ini dilakukan secara serentak. Pertimbangannya untuk menjaga psikologis terpidana. Tinggal aspek teknis yang meliputi koordinasi di tingkat bawah seperti dengan pengadilan, lapas dan pihakpihak terkait. “Eksekusi akan dilakukan lima orang di Nusa Kambangan, satu orang di Boyolali. Terdiri dari empat orang laki-laki dan dua orang perempuan,” kata Prasetyo dalam
konferensi pers di kantornya, Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanudin, Jakarta Selatan, Kamis (15/1). Keenam terpidana mati tersebut, yakni, Namaona Denis (48) warga negara Malawi, Marco Archer Cardoso Moreira (53) warga negara Brazil, Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou (38) warga negara Nigeria, dan Ang Kim Soe (62) tidak jelas kewarganegaraannya. Dua terpidana perempuan atas nama Rani Andriani alias Mellisa Aprilia yang berkewarganegaraan Indonesia, Tran Thi Bich Hanh (37) warga negara Vietnam. Keenam terpidana mati tersebut, tersangkut kasus narkoba. Rani adalah wanita kelahiran Cianjur, Jawa Barat. Namun, belum diketahui apa pekerjaan dia. “Putusan Pengadilan Negeri tahun 2000, Putusan MA 2001, Peninjauan Kembali 2002 dan Grasinya ditolak 30 Desember 2014,” terangnya. Prasetyo pun menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan berkompromi terhadap sindikat jaringan narkoba. “Indonesia akan konsisten bersikap keras dan tegas, tidak ada ampun bagi para bandar dan pengguna narkotika. Bahkan bapak presiden pun mengatakan tidak
ada maaf bagi bandar narkotika,” ucapnya. Siang tadi, Prasetyo telah menemui Presiden Jokowi di Istana Negara untuk memberikan laporan. Salah satu yang dilaporkan adalah mengenai rencana eksekusi mati enam terpidana mati narkoba. “Nusakambangan tempat ideal untuk hukuman mati,” terangnya. Menurut Prasetyo, dari segi keamanan, Nusa Kambangan lebih terjamin. Ia pun sudah melihat lokasi eksekusi. “Saya sudah meninjau secara langsung,” bebernya. Selain itu, Prasetyo menambahkan, terkait dengan pelaksanaan hukuman mati itu, pihaknya sudah berhubungan dengan duta besar dari negara asal para terpidana. “Kami juga sudah menghubungi masing-masing duta besar terpidana mati itu,” ujarnya. Dikatakan Prasetyo, eksekusi kali ini baru gelombang pertama, nanti menyusul gelombang berikutnya. Sebelumnya, Kejagung akan melakukan eksekusi terhadap enam terpidana mati pada akhir 2014, namun ditunda karena masih menunggu aspek yuridisnya berkaitan dengan permohonan grasi. =GAM/ANT
ant/reno esnir
Jaksa Agung Prasetyo (tengah) didampingi jajarannya memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pelaksanaan eksekusi mati terpidana kasus narkotika di kantor Kejagung, Jakarta, Kamis (15/1). Kejaksaan Agung akan mengeksekusi mati enam terpidana kasus narkotika pada Minggu, 18 Januari 2015 di Nusa Kambangan dan Boyolali dan Eksekusi mati dilakukan serentak karena mempertimbangkan aspek psikologis.
KORAN PROBOLINGGO NASIONAL
MADURA
KORAN MADURA
Nasional
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV JUMAT 16 JANUARI 2015
No. 0526 | TAHUN IV
33
CALON KAPOLRI TERSANGKA
KPK: Penyidikan Kasus BG Dipercepat
JAKARTA-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menegaskan bahwa penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait transaksitransaksi mencurigakan dengan tersangka calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan dipercepat.
ant/rosa panggabean
TOLAK PENCALONAN KAPOLRI. Koordinator Kontras Haris Azhar menyatakan sikap saat menemui pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/1). Koalisi Masyarakat Sipil mendukung KPK untuk memeriksa dugaan kasus korupsi yang melibatkan Komjen Pol. Budi Gunawan dan mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai kapolri.
DPR Sepakat Budi Kapolri Surat Persetujuan Segera Dikirim ke Istana JAKARTA-Pimpinan DPR segera mengirim surat persetujuan pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri kepada Presiden Joko Widodo. “(Surat persetujuan pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan) sedang dibuat, siang ini (dikirim ke Presiden Joko Widodo),” kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis. Taufik menjelaskan keputusan DPR menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan di rapat paripurna menunjukkan hal yang dinamis yaitu cukup keras namun berkembang. Taufik menjelaskan forum lobi dalam rapat paripurna banyak argumen, dinamis,
dan pendapat yang cukup hangat.“Fraksi Partai Demokrat meminta menunda sampai akhirnya disepakati di forum lobi dan juga ada pandangan dari F-PAN,” ujarnya. Dia menjelaskan lobi merupakan inisiatif pimpinan DPR karena untuk merumuskan keputusan strategis tidak mungkin diambil dalam rapat paripurna. Menurut dia dalam forum lobi itu sempat muncul usulan pemungutan suara namun hal itu tidak dilakukan.”Sempat juga muncul usulan ‘voting’ namun tidak dilakukan karena ini kan keputusan strategis,” katanya. Sebelumnya Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI menggantikan Jenderal Pol Sutarman, setelah rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi. “Dalam lobi disepakati dengan pertimbangan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri, rapat paripurna setuju mengangkat Komjen Budi Gunawan
sebagai Kapolri,” kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (15/1). Dia mengatakan dalam forum lobi itu semua setuju kecuali Fraksi Demokrat yang meminta DPR RI menunda persetujuan itu dan F-PAN meminta pimpinan DPR lakukan konsultasi dengan presiden. Sementara itu puluhan Relawan Salam Dua Jari mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan dukungan sekaligus meminta agar Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. “Kami mengambil langkah cepat dan tegas terkait Budi Gunawan, kalau sudah menjadi Kapolri maka kewenangannya besar. Potensi menghambat proses penegakan hukum. Kami ingin mendesak KPK untuk mengungkap siapa saja yang terlibat,” kata Sekretaris Jenderal Transparasin Internasional Indonesia Dadang Trisasongko di gedung KPK Jakarta, Kamis.=ANT/IMAM
“Bahwa kita konsentrasi terhadap kasus ini untuk diselesaikan secepat mungkin, supaya tidak menimbulkan pro-kontra dan kegaduhan di tengahtengah masyarakat, itu yang jadi konsentrasi kita,” kata Abraham Samad saat menerima relawan Salam 2 Jari di gedung KPK Jakarta. Relawan Salam 2 Jari datang ke KPK untuk memberikan dukungan sekaligus meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Abraham juga menegaskan bahwa KPK akan menahan Budi Gunawan. “Jadi tidak ada tradisi, dan tidak akan pernah terjadi di KPK, seseorang yang sudah jadi tersangka tidak ditahan, sekali lagi saya tegaskan tidak ada tradisi dan tidak pernah diberlakukan di KPK bahwa seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka tidak ditahan,” ungkap Abraham. Namun penahanan tersebut dilakukan bila pemberkasan sudah 50 persen.“SOP (Standard operating procedure) di KPK ketika sudah tersangka Insya Allah, ketika pemberkasannya hampir 50 persen, dia pasti ditahan sehingga teman-temang tidak perlu ada keraguan, kapan BG ditahan,” ungkap Abraham. Ia juga meyakini bukti-bukti yang dimiliki KPK dalam menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. “Tradisi di KPK, kita kalau menetapkan seseorang menjadi tersangka kita tidak minimal dua alat bukti, tapi selalu lebih, oleh karena itu kasus ini berjalan agak lama kalau kita lihat rentang kasusnya, karena kita memerlukan lebih dari 2 alat bukti,” tambah Abraham. Dengan keyakinan atas alat bukti tersebut, maka Abraham mengungkapkan tidak ada kasus di KPK yang tidak terbukti di pengadilan. “Oleh karena itu ketika kasus ini diajukan ke pengadilan, Insya Allah dan Alhamdulillah selama ini tidak ada kasus satupun yang diajukan KPK ke pengadilan bisa bebas demi hukum,” ungkap Abraham. =ANT/DESCA
4
KORAN MADURA
Nasional
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV
MUSIBAH QZ8501
Kabasarnas Kunjungi Lokasi Badan Pesawat AriAsia JAKARTA- Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya FHB Soelistyo ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, untuk mendatangi lokasi badan pesawat AirAsia QZ8501, kata Direktur Operasional Basarnas S.B. Supriyadi.
ant/sahrul manda tikupadang
PERINGATI PERISTIWA MALARI. Mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Malari melakukan aksi di Tol Reformasi, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/1). Dalam aksi memperingati peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974 mereka menyerukan kepada pemerintah untuk menuntaskan segala bentuk pelanggaran HAM dan menjunjung kebebasan berserikat dan berpendapat di depan umum.
KPK: Beri Uang Penghulu Termasuk Gratifikasi JAKARTA-Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengatakan, pemberian imbalan uang pada penghulu seusai akad nikah termasuk dalam tindak pidana gratifikasi. Menurutnya, akad dan mencatatkan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) gratis alias tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun. “Jadi tidak ada lagi memberi uang kepada penghulu di luar, itu termasuk gratifikasi,” kata Giri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/1). Sebelumnya, Kementerian Agama telah mengeluarkan peraturan yang secara resmi mengatur soal biaya nikah dan rujuk yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Hal itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar
KUA Kecamatan yang ditandatangani Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin pada 13 Agustus 2014. Gratifikasi sendiri diatur dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman dalam pasal itu minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling besar Rp 1 miliar. Giri menjelaskan, penghulu sudah mendapat tunjangan dari Kementerian Agama dalam kerjanya mengesahkan pasangan yang menikah. Berbeda dengan sebelumnya, penghulu mendapatkan bayaran dari pernikahan. Karena itu, pemberian uang ke penghulu dikategorikan tindakan pidana. Pasalnya, penghulu sudah memiliki tarif dan uang transportasi yang mencukupi. “Tarif dan uang transportasi untuk penghulu sudah mencukupi,” kata dia. Giri mengatakan, tarif penghulu tiap satu kali akad nikah mencapai Rp 600 ribu. Sedangkan uang transportasi yang diberikan berkisar antara Rp 125 ribu sampai Rp 400 ribu. Ia menjelaskan, saat ini negara sudah memberikan perhatian pada penghulu soal biaya sehingga sudah seharusnya penghulu
tidak menerima imbalan apa pun lagi di luar KUA. Giri juga mengingatkan agar warga yang akan menikah untuk tidak memberikan imbalan uang tambahan kepada penghulu seusai pernikahan. “Kalau ada yang memberikan uang pada penghulu, laporkan. Itu merupakan tindak pidana,” tegas Giri. Sedangkan bagi masyarakat yang akan menggelar ijab kabul di luar KUA, Giri mengatakan tarifnya hanya Rp 600 ribu. Ketentuan tarif Rp 600 ribu itu masuknya ke KUA. Dia mewanti-wanti masyarakat untuk tidak memberi uang transportasi ataupun sebagai ucapan terima kasih. Aturan ini berlaku mulai Juni 2014 setelah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Jenis Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama. Aturan ini khusus terkait dengan biaya pencatatan nikah. Revisi biaya pencatatan nikah ini mencuat setelah seorang penghulu dari Kediri, Romli, terlibat kasus pidana karena diduga melakukan pungutan liar. Hal ini membuat penghulu-penghulu di Jawa Timur tak mau menikahkan pasangan di luar kantornya lantaran takut dituduh menerima gratifikasi. =GAM/ABD
Supriyadi saat dihubungi di Pangkalan Bun, Kalteng, Kamis, mengatakan kedatangan Kepala Basarnas juga untuk memberikan semangat kepada tim SAR gabungan yang telah bekerja hingga hari ke-19. Sebelumnya ia mengatakan sejumlah tim penyelam gabungan mencoba mengestimasikan berat pesawat untuk proses pengangkatan dengan balon pengapung. “Kalau harus diangkat mesin (pesawat) sudah tahu posisinya. Barangnya harus diestimasi beratnya,karena mungkin masih menempel di sayap, jadi beratnya harus diketahui supaya tahu alat apa yang dibutuhkan,” katanya. Ia menyebut penyelam gabungan dari TNI AL, Mahakarya Geo Survey, Basarnas ikut melakukan estimasi badan pesawat. “Syukur kalau bisa dapat korban dari sana. Karena mereka masih mengharapkan ada keluarga yang bisa terevakuasi, 70 persen keluarga masih mengharapkan, apa pun itu bentuknya, termasuk barang milik korban,” ujar dia. Sejauh ini, arus laut yang mencapai hingga lima knots membuat pencarian berjalan lambat. Penyelam dan alat remotely operated vehicle (ROV) kesulitan untuk melakukan identifikasi karena “visibility” yang buruk. “Kita banyak hadapi kesulitan di lapangan untuk ROV dan penyelam. Mereka, termasuk Geo Survey) temukan objek dengan sonar, tapi untuk melihatnya (visualnya) susah, jadi harus sabar menunggu,” ujar dia. =ANT/VIRNA
KORAN PROBOLINGGO
MADURA
KORAN MADURA
Ekonomi
JUMAT 16 JANUARI 2015 JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV No. 0526 | TAHUN IV
55
PERTUMBUHAN EKONOMI
Pemerintah Optimis Ekonomi Membaik JAKARTA-Pemerintah optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi global yang masih sulit diprediksi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan dapat sentuh level 7 persen dalam lima tahun dengan catatan didukung swasta dan investasi.
ant/syaiful arif
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH. Pekerja memasukkan sampah yang akan diolah menjadi listrik saat mencoba Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Tambakrigadung, Lamongan, Jawa Timur, Kamis (15/1). PLTS tersebut memiliki kapasitas mengolah sampah sebesar 4 ton perjam dan nantinya akan beroperasi selama 8 jam dengan produksi listrik sekitar 25 KVA.
Pemerintah Pastikan Raskin Diteruskan JAKARTA-Pemerintah akan melanjutkan program beras murah yang diperuntukkan untuk membantu rakyat miskin (raskin). Rencananya, program beras murah untuk rakyat miskin akan mulai didistribusikan Januari 2015 ini. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, usai memimpin rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta, Rabu (14/1). Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menteri Sosial Khofi-
fah Indar Parawansa dan Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat. “Dalam rakor antara Menko Perekonomian dengan Menko PMK dibahas masalah raskin. Kami telah mendapatkan solusi bahwa untuk menjaga stabilitas harga dan memberikan perlindungan sosial kepada rakyat, kami tetap akan melaksanakan program raskin,” ujar Puan. Puan mengatakan, pemerintah akan mulai mendistribusikan beras murah untuk rakyat miskin pada Januari 2015. Program pemberian beras murah untuk rakyat ini, bakal dilaksanakan selama dua belas bulan mendatang. “Dana yang disiapkan masih sama seperti yang lalu sekitar Rp 18,8 triliun yang akan kami bagi
hampir seluruh daerah di Indonesia,” ujar Puan. Namun, Puan mengingatkan agar program ini tidak diselewengkan. Sebab Puan mendapat informasi bahwa jatah beras murah yang seharusnya setiap keluarga memperoleh 15 kilogram seringkali dipotong. “Cara pendistribusiannya kami akan perbaiki supaya tidak terlalu banyak masalah teknis di lapangan yang kemudian seharusnya hak rakyat mendapatkan 15 kilogram mendapat potongan-potongan,” tambah Puan, sambil menegaskan bahwa pemerintah akan mengawasi penyaluran program ini sehingga tidak lagi penyelewengan yang terjadi seperti pada masa lalu. =GAM/ABD
Presiden Jokowi menuturkan,pemerintah ingin memberikan rasa optimisme kepada semua pihak termasuk dunia terhadap program pemerintah yang akan dijalankannya. Salah satunya dengan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang telah dilakukan pemerintah. “Setelah ada kemarin pengurangan subsidi ruang fiskal yang kita punya sangat luas sehingga kalau ada yang tidak optimistis ekonomi kita tidak bisa lebih baik silakan gigit jari. Saya ingin memberikan rasa optimisme kepada semua, dunia usaha. Saya sampaikan saya optimistis ekonomi kita lebih baik,” ujar Presiden Joko Widodo, saat memberi sambutan di acara Indonesia Outlook 2015, di hotel Borobudur, Kamis (15/1). Menurutnya, penambahan dana dari pengurangan subsidi BBM sebesar Rp 230 triliun merupakan angka besar yang dapat membantu mendorong ekonomi. Namun pengurangan subsidi dapat bermanfaat juga tergantung realisasi penyerapan yang dilakukan. “Memang ketergantungan nanti pada penyerapan. Kalau penyerapan bisa 90 persen syukur-syukur 95 persen, itu akan benar-benar mempengaruhi
ekonomi kita,” jelasnya. Karena itu, Jokowi mengajak semua pihak optimistis Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen dalam lima tahun. Hal itu bukan sesuatu yang mustahil dengan catatan swasta dan investasi juga turut bergerak mendukung pertumbuhan ekonomi. “Realitasnya angka itu bisa kita lalui dengan catatan swasta dan investasi juga harus bergerak,” katanya. Ia berharap, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang uji cobanya resmi dibuka dapat mendukung pertumbuhan ekonomi itu. Dengan ada PTSP maka tidak ada izin investasi yang harus memakan waktu lama. “Tidak ada lagi izin yang bikin pembangkit listrik sampai dua, empat hingga enam tahun tidak ada. Ada maksimal tiga bulan, tidak lebih dari itu,” imbuhnya. Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan akan terus berkoordinasi dengan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sebab, investor asing yang berencana menanamkan modalya di tanah air, menginginkan adanya fasilitas fiskal baik berupa kemudahan pajak maupun berhubungan dengan bea cukai. =GAM/ABD
ant/andika wahyu
VISI PEMBANGUNAN INDONESIA. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada acara Indonesia Outlook 2015 di Jakarta, Kamis (15/1). Presiden Jokowi menjabarkan program kerja pembangunan berbagai bidang baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang akan dilakukan pemerintah.
6
KORAN MADURA
Ekonomi
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV
BAHAN BAKAR GAS
Elpiji 12 kg Akan Turun Rp 3.600 JAKARTA PT Pertamina (Persero) akan menurunkan harga elpiji kemasan tabung 12 kilogram sebesar Rp3.600 per tabung atau Rp300 per kilogram.
ant/zabur karuru
BUS LISTRIK INDONESIA. Sejumlah pengunjung mengamati bus bertenaga listrik buatan Indonesia yang diparkir di halaman Balai Kota, Jakarta, Kamis (15/1). Bus buatan PT Sarimas Ahmadi Pratama tersebut diperkenalkan kepada Pemprov DKI Jakarta dan diharapkan dapat menjadi sarana transportasi massal di Jakarta.
1 April Ekspor Barang Wajib Gunakan L/C JAKARTA-Kementerian Perdagangan (Kemendag) merilis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/MDAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit (L/C) untuk Ekspor Barang Tertentu. Peraturan ini dibuat dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam dan untuk memastikan akurasi devisa hasil ekspor.
“Permendag ini telah ditetapkan tanggal 5 Januari 2015 dan resmi berlaku pada 1 April 2015 mendatang. Pemberlakuan kewajiban menggunakan cara pembayaran L/C bagi para eksportir barang tertentu ini untuk mendorong optimalisasi dan akurasi perolehan devisa hasil ekspor, khususnya
hasil ekspor komoditas sumber daya alam,” jelas Mendag Rachmat Gobel di Jakarta, Kamis (14/1). Pemberlakukan wajib L/C ini, lanjutnya, dapat mendorong pengembangan investasi dan industri pengguna, peningkatan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan pengembangan industri, peningkatan tertib usaha dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor barang tertentu, serta mendorong kegiatan industri perbankan. Sedangkan bagi eksportir, manfaat yang bisa diperoleh yaitu mendapatkan rasa aman dalam bertransaksi, serta kepastian order dan kepastian produksi bagi pelaku usaha. Sejumlah ketentuan pokok dalam Permendag No. 04 Tahun 2015 mengatur antara lain ekspor atas barang tertentu wajib menggunakan cara pembayaran L/C, dan dicantumkan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan harga ekspor dalam L/C paling rendah harus sama dengan harga pasar dunia. Dalam hal ekspor barang tertentu yang tidak dilengkapi dengan cara pembayaran L/C, secara otomatis kegiatan ekspor dinyatakan tidak dapat diproses leb-
ih lanjut. Untuk ekspor barang tertentu yang wajib dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan oleh Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan, maka Surveyor wajib meneliti kepatuhan penggunaan L/C dengan mencantumkan cara pembayaran menggunakan L/C dalam Laporan Surveyor. “Dalam hal eksportir tidak menggunakan cara pembayaran L/C, maka Surveyor tidak akan menerbitkan Laporan Surveyor,” jelasnya. Selanjutnya, ketentuan lain mengatur cara pembayaran L/C wajib diterima melalui Bank Devisa di dalam negeri dan setiap eksportir wajib mengisi kolom L/C dalam form PEB dan mengisi form PEB dengan data yang akurat. Kebijakan kegiatan ekspor wajib L/C ini hanya dikenakan pada beberapa komoditas tertentu. “Komoditas-Komoditas yang diwajibkan cara pembayarannya dengan menggunakan L/C yaitu CPO dan CPKO, mineral (termasuk timah), batu bara, serta minyak bumi dan gas,” ungkapnya. =GAM
“Kami akan turunkan harga elpiji 12 kg,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang di Jakarta, Kamis. Pihaknya mendapat arahan dari pemerintah untuk menurunkan harga elpiji menyusul penurunan harga di pasar internasional. “Pemerintah minta agar yang penting tidak rugi,” katanya. Ahmad mengatakan penurunan Rp300 per kg tersebut setara dengan keuntungan yang didapat pascakenaikan mulai 2 Januari 2015. “Kalau kemarin masih untung Rp300 per kg, maka harga elpiji 12 kg yang akan dikurangi Rp3.600 per tabung,” katanya. Menurut dia, penurunan harga elpiji tidak bisa disamakan dengan bahan bakar minyak. “Harga elpiji ini sebelumnya rugi, sehingga penurunan tidak bisa banyak agar tidak rugi lagi,” ujarnya. Pada kesempatan sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pemerintah akan mengumumkan penurunan harga BBM dan elpiji pada Jumat (16/1). Penurunan tersebut merespons harga minyak dan gas yang turun. Elpiji Oplosan Sementara itu di Jambi, Kepolisian Daerah setempat mengamankan 314 tabung elpiji ukuran 12 kg dan 3 kg yang dioplos sehingga berat isi berkurang dari standar yang dijual ke masyarakat Kota Jambi. Kapolda Jamb, Brigjen Pol Bambang Sudarisman kepada wartawan, di Jambi Kamis, mengatakan penangkapan pelaku pengoplosan tabung elpiji itu dilakukan anggota Subdit I Ditreskrimum Polda Jambi pada Rabu (14/1) di salah satu rumah toko (ruko) di kawasan Tangkit Kabupaten Muarojambi. Dari hasil penangkapan itu anggota berhasil menangkap emat orang pelaku terdiri atas tiga orang pengoplosan dan seorang tenaga pemasaran atau pembukuan hasil penjualan. Kemudian anggota polisi di tempat kejadian perkara (TKP) berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 314 unit tabung elpiji yang terdiri dari 116 unit tabung ukuran 12 kg dan sebanyak 198 tabung ukuran 3 kg. =ANT/KELIK/NANANG
KORAN PROBOLINGGO
MADURA
Budaya
KORAN MADURA
JUMAT 16 JANUARI 2015
JUMAT 16No. JANUARI 2015| |TAHUN No. 0526|IV TAHUN IV 0526
77
KORAN MADURA KORAN Bangkalan 8 MADURA Lintas Jatim
Bangkalan 8
JUMAT 16 JANUARI 2015 No. 0526 | TAHUN IV
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526| TAHUN IV
BOLOS SEKOLAH
Enam Pelajar Terjaring Razia
ant/seno
UNJUK RASA. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi di Depan Kantor DPRD Jember, Jawa Timur, Kamis lalu. Dalam aksinya mereka menuntut disahkannya Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tanpa opsi tambang dan prioritaskan kepent-
PMII Demo Tuntut Pengesahan Perda RTRW JEMBER - Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdemonstrasi menuntut pengesahan rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kamis (15/1). Mereka mengawali aksinya di jalan kembar Kampus Universitas Jember menuju halaman DPRD kabupaten setempat, sambil membawa spanduk kekecewaan terhadap lembaga legislatif dan eksekutif yang belum mengesahkan Perda RTRW. "Molornya pengesahan rancangan Perda RTRW dalam rapat paripurna menunjukkan ada dugaan kongkalikong antara legislatif dan eksekutif, sehingga rakyat menjadi korban yang dirugikan," kata Ketua Pengurus Cabang PMII Jember Abdussalam.
Menurut dia, pihak legislatif terkesan "bermain-main" dalam Perda RTRW, sehingga tidak segera mengesahkan perda yang sudah tuntas dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Perda RTRW. "Kami melihat molornya rapat paripurna yang berlarut-larut dapat menjadi celah memasukknya opsi eksploitasi tambang dalam Perda RTRW itu, padahal Pansus sudah sepakat untuk melakukan eksplorasi dan ilmu pengetahuan dalam pasal 46 tentang pertambangan," tuturnya. PMII Jember, lanjut dia,
menuntut konsistensi DPRD Jember dalam menyelesaikan rapat paripurna rancangan Perda RTRW dan menghentikan pemaksaan klausal tambang dalam pengesahan Perda RTRW Jember. "Kami juga mendesak anggota dewan tidak melakukan manuver politik yang dapat merugikan masyarakat dalam pasal 46 tentang pertambangan dalam Perda RTRW," ujarnya. Sejumlah aktivis juga melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan Pemkab Jember dan investor tambang melakukan intervensi terhadap anggota dewan untuk tidak segera mengesahkan Perda RTRW, sehingga rakyat menjadi korban. Perwakilan pengunjuk rasa ditemui oleh Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni dan Wakil Ketua
DPRD Jember Yuli Priyanto di ruangan Badan Musyawarah (Banmus) dewan. "Kami menunda rapat paripurna karena ada beberapa alasan yakni pihak eksekutif tidak bisa hadir pada rencana paripurna pertama, kemudian pihak eksekutif mengirimkan surat resmi kepada dewan untuk meminta penundaan, sedangkan hari ini batal digelar paripurna karena sejumlah fraksi meminta penundaan dan mereka belum final membuat pandangan akhir," paparnya. Setelah ditemui oleh Ketua DPRD Jember, puluhan aktivis akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan meninggalkan gedung DPRD Jember dengan pengawalan dari aparat kepolisian. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK
LAMONGAN - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menjaring enam pelajar yang kedapatan sedang membolos sekolah dalam operasi "kasih sayang" yang digelar di wilayah itu, Kamis (15/1). "Mereka yang terjaring razia itu di antaranya adalah siswa SMK PGRI 3, siswa SMA Nusantara dan siswa dari SMK PGRI 1," kata Kepala Satpol PP Lamongan, Tony Tamtama Jati di Lamongan. Ia mengatakan, jumlah pelajar yang terjaring razia seharusnya lebih banyak karena saat melakukan razia di sejumlah warung kopi Lamongan Plaza, sejumlah pelajar yang terpergok langsung melarikan diri. "Untuk tiga siswa yang kami jaring dia sedang asyik nongkrong di warung kopi batik Jalan KH Ahmad Dahlan, dan lainnya kedapatn berada di Warung Kopi Giras di Jalan Kinameng," ucapnya. Tony mengatakan, usai terjaring akan ditindaklanjuti dengan pembinaan disiplin dan dikembalikan kepada kepala sekolah masing-masing, serta memanggil wali kelas siswa bersangkutan untuk mendapat penjelasan. Ia mengaku, razia Kasih Sayang akan terus digelar selama dua pekan ke depan, dengan tujuan menekan angka bolos sekolah yang masih banyak terjadi di Kabupaten Lamongan. Sementara itu, razia kasih sayang dilakukan untuk menanamkan kedisiplinan pada pelajar, dan digelar di sejumlah wilayah Lamongan pada saat jam pelajaran berlangsung. Ia berharap, razia ini dapat memberikan rasa jera, sebab siswa yang terjaring diminta untuk membuat pernyataan agar tidak lagi membolos. "Petugas siap bersedia melepaskan pelajar ini dengan catatan guru siswa yang bersangkutan bersedia untuk menjemput anak didiknya ke Polres Lamongan," ujarnya. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM/DIK
Lintas Jatim
KORAN MADURA
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526| TAHUN IV
9
DBD Terus Menyerang Warga TULUNGAGUNG - Belasan atau bahkan puluhan warga yang masih satu kampung di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengalami gejala penyakit demam berdarah, mengacu hasil pemeriksaan/diagnosa medis terhadap beberapa penderita, setelah menjalani rawat inap di rumah sakit setempat. "Awalnya kami mengira ini penyakit chikungunya, karena sebelumnya yang terdeteksi virus yang mengakibatkan kelumpuhan sementara tersebut. Namun, setelah beberapa menjalani rawat inap di rumah sakit, hasil rekap medik menunjukkan mereka mengalami DB (demam berdarah)," kata Kepala Dusun Tondo, Desa Pagersari, Kecamatan Kalidawir, Kamis. Salah satu penderita yang baru saja pulang dari opname dan dinyatakan positif DB sesuai diag-
nosa dokter adalah Yusuf (13). Siswa SMP ini sempat dirawat di RSUD dr Iskak selama enam hari, karena trombosit dalam darahnya turun drastis hingga di bawah 100 ribu sel. Ia mengaku bersyukur karena kondisinya sekarang telah membaik dan diperkenankan pulang ke rumah, berkumpul keluarga. "Saya di rawat (opname) enam hari di Ruang Wijaya Kusuma nomor 3 dan baru kemarin pulang," ungkap Yusuf didampingi ibunya, Siti Sholihah.
Beberapa warga lain saat ini juga mengalami gejala DB, di antaranya Azka (5) yang sudah pulang dari klinik kesehatan setempat dan Nikmah (35), ibunya. Keduanya mengalami gejala DB seperti panas tinggi yang diikuti bercak merah di sekujur tubuh. "Saya sudah terima hasil lab, saya di rujuk ke Rumah Sakit tapi. Saya belum kesana karena anak saya menyusul panas," ujar Nikmah di rumahnya. Nikmah dan Azka hanyalah sebagian warga Dusun Tondo yang saat ini masih menjalani perawatan dan diperiksakan di puskesmas. Menurut Firman, warganya yang mengalami gejala serupa diperkirakan mencapai belasan, atau bahkan puluhan. "Beberapa warga diopname di
rumah sakit, belum ada pemeriksaan lagi meski di sini puluhan warga yang lain mengalami gejala yang sama," ujarnya. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan dan Masalah Lingkungngan (P2PL) Dinkes Tulungagung, Triswati menyatakan pihaknya belum mendapatkan informasi meluasnya DB di wilayah Desa Pagersari, Kecamatan Sumbergempol. "Tolong yang mendiagnosis DB warga Pagersari tersebut rumah sakit mana," tanya balik Triswati, saat dikonfirmasi wartawan. Kendati mengaku belum menerima laporan, Triswati berjanji pihaknya akan segera melakukan tindakan penanganan apabila informasi yang disampaikan wartawan benar.
"Informasi DB harus benarbenar dari Laporan yang akurat, misalnya, dari RDUD dr Iskak. Dari sana langsung hubungi kami, baru kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan lapangan (TL)," ucapnya. Mengenai jumlah kasus dan upaya penanggulangan wabah DBD (demam berdarah dengue) secara keseluruhan di Kabupaten Tulungagung, Triswati mempersilahkan wartawan untuk mengakses data langsung ke Kasie Penanggulangan Penyakit Dinkes Tulungagung, Didik Eka. "Saya (sedang) moderator rapat kepala-kepala puskesmas disambung rapat dokter. Besuk saja temui saudara Didik Eka, kasie saya (untuk konfirmasi)," jawabnya melalui pesan pendek (sms). = ANT/DESTYAN HS/DIK
BILATERAL
Victoria-Australia Buka Perwakilan Bisnis di Jatim SURABAYA - Negara Bagian Victoria, Australia, membuka kantor perwakilan bisnis di Jawa Timur sebagai bentuk kerja sama bilateral sekaligus membina hubungan baik antardua wilayah. "Kerja sama ini membina hubungan baik pemerintah dengan pemerintah serta secara bisnis ke bisnis," ujar Komisioner Pemerintah Victoria Australia untuk Indonesia Brett Stevens, usai bertemu Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (15/1). Menurut dia, Victoria-Australia memiliki kesamaan permintaan dan penawaran bekerja sama di bidang infrastruktur, pendidikan, pertanian dan kesehatan. Selain membuka di Indonesia, kata dia, kantor perwakilan bisnis juga dibuka di London, Dubai, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Breet juga mengaku kagum terhadap Jatim yang pertumbuhan ekonominya bisa mencapai tujuh persen, sedangkan Victoria Australia sendiri pertumbuhan ekonominya hanya mencapai 2,3 persen. Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan, wilayahnya memiliki posisi yang penting dan efisien bagi Indone-
sia bagian timur karena menjadi pintu utama produk dan distribusi barang. "Peluang memperkuat hubungan kerja sama Victoria Australia dengan Jatim sangat kuat, apalagi Indonesia bagian timur memiliki sekitar 120 juta pasar barang," ujar Pakde Karwo, sapaan akrabnya. Selain kuat dalam perdagangan antardaerah, kata dia, pertumbuhan ekonomi selama empat tahun terakhir terus tumbuh, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2012 misalnya, pertumbuhan ekonomi di Jatim berada pada angka 7,27 persen atau naik 0,05 persen dari tahun 2011 yang tercatat sebesar 7,22 persen. Angka tersebut lebih tinggi di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 6,23 persen. Sedangkan, untuk tahun 2014 diperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata di atas enam persen. "Jatim pertumbuhan ekonominya tinggi karena perdagangan tinggi, prosesnya barang-barang industrinya dilakukan di Jatim. Ini juga didukung dengan adanya perbaikan dan pengembangan infrastruktur," tuturnya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK
ant/yudhi mahatma
BASARNAS PRIORITASKAN PENGANGKATAN JENAZAH. Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya Bambang Soelistyo (kanan) didampingi Kapolda Kalteng Brigjen Pol.Bambang Hermanu (kedua kanan) memaparkan rencana operasi pengangkatan badan utama Pesawat AirAsia QZ8501 di Posko Utama Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Kamis (15/1).
AIRASIA QZ 8501
Basarnas Evakuasi Badan Pesawat SURABAYA - Maskapai penerbangan AirAsia Indonesia menyatakan Badan SAR Nasional (Basarnas) telah mendeteksi lokasi badan Pesawat QZ 8501 yang ditemukan di daerah fokus pencarian kedua di Laut Jawa. "Sesuai informasi dari Basarnas, ada beberapa foto yang menggambarkan bagian pesawat dan sayap sebelah kanan di dasar Laut Jawa," kata Presiden Direktur AirAsia Indonesia, Sunu
Widyatmoko, melalui siaran persnya, di Surabaya, Kamis (15/1). Ia mengungkapkan, sejumlah foto tersebut ditangkap oleh kendaraan tanpa awak yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan benda di bawah laut yang dikenal dengan Remotely Operated Vehicle (ROV). Saat ini ROV tersebut memang dimiliki oleh salah satu Kapal SAR. "Berdasarkan rencana, tim penyelam SAR mulai dikerahkan pagi ini untuk memulai proses
evakuasi," ujarnya. Di samping itu, jelas dia, kemarin (14/1) Basarnas juga mengonfirmasi telah mengevakuasi dua jenazah yang ditemukan di dekat Pulau Sembilan. Lokasinya berada kurang lebih 70 mil barat daya dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. "Kedua jenazah tersebut dievakuasi di Pangkalan Bun dan kemudian diterbangkan ke Surabaya (RS Bhayangkara) untuk proses identifikasi," katanya. = ANT/DIK
10
Lintas Jatim
KORAN MADURA
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526| TAHUN IV
PILKADA
KPU Jatim Siap Gelar Pilkada Serentak 2015
ant/suryanto
PENGGEREBEKAN PENYULINGAN GAS ILEGAL. Petugas memeriksa segel tabung elpiji ukuran 3 kg di sebuah gudang tempat penyulingan gas elpiji yang diduga ilegal di Tanggulangin, Sidoaro, Jawa Timur, Kamis (15/1). Satreskrim Polres Sidoarjo, Kamis (15/1) dini hari melakukan penggrebekan lokasi yang diduga merupakan tempat melakukan penyulingan gas elpiji secara ilegal, dan dari penggerebekan tersebut petugas mengamankan 900 buah tabung gas elpiji 3 kg, 200 buah tabung gas 12 kg, dan 100 buah tabung gas elpiji 40 kg.
Pengoplosan Elpiji Digagalkan SIDOARJO - Polisi Satuan Reserse Kriminial Kepolisian Resor Sidoarjo, Jawa Timur, menggagalkan upaya pengoplosan elpiji kemasan tabung tiga kilogram ke kemasan tabung 12 kilogram di sebuah gudang daerah Tanggulangin, Sidoarjo, Kamis (15/1).
Kepala Satreskrim Polres Sidoarjo Ajun Komisaris Polisi Ayub Diponegoro, mengatakan penggagalan pengoplosan elpiji tersebut setelah petugas mendapatkan laporan dari masyarakat yang menyebutkan kalau di wilayah itu ada gudang diduga sebagai tempat pengoplosan elpiji. "Begitu mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian anggota melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil dilakukan penggerebekan tempat pengoplosan tabung elpiji tersebut," katanya. Ia mengemukakan modus operandi yang dilakukan yakni memindahkan isi tabung elpiji dari kemasan tiga kilogram ke
kemasan 12 kilogram dengan harapan pelaku mendapatkan hasil dari selisih harga tabung tersebut. "Pelaku menggunakan selang untuk memindahkan isi tabung elpiji dari kemasan tiga kilogram yang mendapatkan subsidi ke tabung dengan kemasan 12 kilogram yang tidak mendapatkan subsidi," katanya. Namun demikian, pada saat dilakukan penggerebekan pada Kamis dini hari tersebut YP yang diduga sebagai pemilik usaha ilegal itu berhasil melarikan diri dari kejaran petugas. "Akan tetapi, petugas berhasil mengamankan dua orang rekannya yang diduga turut serta dalam menjalankan usaha
pemindahan isi tabung elpiji tersebut dan saat ini sudah diamankan di Polres Sidoarjo," katanya. Dalam proses penggerebekan tersebut, petugas berhasil menyita ratusan tabung elpiji berbagai kemasan mulai dari tiga kilogram, 12 kilogram dan juga kemasan lainnya. "Selain menyita barang bukti tabung elpiji berbagai ukuran anggota juga menyita selang regulator dan juga tutup segel tabung yang diduga digunakan oleh pelaku untuk memuluskan aksinya pemindahan isi tabung elpiji ini dan sebuah mobil boks yang diduga digunakan untuk sarana transportasi," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK
SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur siap menggelar pemilihan kepala daerah serentak yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2015. "Tidak ada masalah dan kami siap melaksanakan Pilkada serentak tahun ini," ujar Komisioner KPU Jatim Choirul Anam kepada wartawan di Surabaya, Kamis (15/1). Menurut dia, persiapan dari sisi anggaran serta sumber daya manusia sudah diantisipasi dan tinggal menjalankan sesuai instruksi yang diputuskan pemerintah pusat. Hingga saat ini, ia mengatakan, pihaknya masih menunggu kepastian digelar atau tidaknya Pilkada serentak oleh DPR RI terkait Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) tentang Pilkada. "Ibarat pertandingan sepak bola, kami siap bermain dan tinggal menunggu peluit dari pusat," kata mantan komisioner KPU Kota Surabaya tersebut. Jika sudah ada kepastian, lanjut dia, KPU Jatim segera berkoordinasi dengan 16 KPU kabupaten/kota yang pada 2015 ini menggelar Pilkada memilih pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2015-2020. Di provinsi ini, karena habisnya masa jabatan berbeda antara daerah satu dengan yang lain maka sembari menunggu Pilkada serentak akan diberlakukan Pj atau penjabat sementara di 16 daerah. Ke-16 daerah tersebut yakni, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Trenggalek. Kemudian, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Blitar serta Kota Surabaya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK
KORAN Pamekasan PROBOLINGGO Sumenep
MADURA
Genealogi ISIS di Indonesia Oleh: Zaitur Rahem* Gerakan yang mengancam keutuhan bangsa ini adalah Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS). Gerakan yang membawa label Islam ini sudah mencederai umat Islam dan bangsa Indonesia. Sebab, gerakan ini tidak sesuai dengan konsep ajaran dan kultur di Indonesia.
G
KORAN MADURA
Resensi Buku
JUMAT 16 JANUARI 2015 No. 0526 | TAHUN IV
erakan ISIS di Indonesia membuat ‘heboh’ sebagian publik tanah air. KehadGerakan ISIS di Indonesia membuat ‘heboh’ sebagian publik tanah air. Kehadiran gerakan ISIS di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum ISIS, di negeri ini sudah muncul berbagai gerakan yang tidak sesuai dengan nafas Pancasila. Seperti, Negara Islam Indonesia (NII), Mujahidin Indonesia Barat (MIB), dan gerakan antipancasila di sejumlah kawasan nusantara (hlm.63). Semua gerakan ini, salah satunya diprakarsai oleh orang-orang yang memiliki pemahaman menyempal dengan ajaran agama dan Pancasila. Mereka sebagian terprovokasi oleh propaganda global yang tidak jelas dasar dan tujuannya. Sebagian dari gerakan-gerakan tersebut hanya memiliki kepentingan untuk satu komunitas tertentu tanpa mempertimbangan kepentingan masyarakat Indonesia yang majemuk. Gerakan ISIS di Indonesia diawali oleh geliat tidak jelas seorang lelaki bernama Wildan. Pria ini pada mulanya termasuk siswa di Desa Tenggulun,
Kecamatan Solokura, Lamongan. Sejak di bangku sekolah menengah pertama hingga menengah atas Wildan ini termasuk siswa berotak cerdas. Dia sering memerolah peringkat teratas dari sekian teman-teman sekelasnya. Beberapa tahun kemudian, dia berangkat ke Mesir dan bertemu dengan kakak perempuannya bernama Nashirah yang bekerja sebagai TKI. Namun, beberapa tahun kemudian Nashirah kehilangan kontak dengan Wildan. Lama kehilangan kontak, akhirnya Wildan berkirim kabar kepada Nashirah bahwa dia sudah berada di Aleppo, Suriah. Di Suriah inilah Wildan bergabung dengan kelompok ISIS (hlm. 63-64). Dari Aleppo Wildan meneruskan perjuangan militansinya ke Irak. Di Negeri Seribu Satu Malam itulah Wildan dikenal dengan nama Abu Bakar Al-Muhajir Al-Wildan Mukhollad bin Lasmin. Gerakan kelompok ini gencar menggaungkan bendera jihad. Sayangnya, gerakan jihat yang mereka lakukan sangat melenceng dari ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Penafsiran tentang jihad ditafsir sangat eksklusif. Sehingga, konteks kehidupan menjadi sangat sempit dengan penafsiran teks yang salah kaprah. Salah satu gerakan yang dianggap tidak sesuai dengan konsep jihad adalah semena-mena terhadap anak-anak dan perempuan. Sehingga, berdasarkan penelitian pakar terorisme Universitas Malukussaleh, Al Chaidar menyatakan, dari sekian responden menyatakan tidak setuju dengan ISIS di Suriah semena-mena membunuh anak-anak (hlm. 65). Di Indonesia, gerakan ISIS jelas tidak bisa diterima. Selain bertentangan dengan Pancasila, juga mencederai umat Islam yang sangat menghormati kerukunan, kedamaian, dan cintakasih antarsesama. Karya setebal 194 halaman ini menambah perbendaharaan infomasi tentang gerakan yang harus diantisipasi di Indonesia. Bahkan, gerakan yang memiliki tujuan merongrong kedaulatan NKRI dan mencederai ajaran Pancasila harus dilawan. Sebab, jika dibiarkan bisa merusak tatanan sistem berkehidupan bangsa Indonesia. Karya ini patut diapresiasi. Alasan sederhana, kehadiran buku ini terbit tepat di tengah gencarnya pemberitaan tentang gerakan ISIS yang menyesakkan dada bangsa ini. Pembaca bisa termotivasi untuk belajar cerdas menyaring gerakan dan faham-faham baru yang sengaja digencarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Selamat membaca! *) Dosen Fak. Tarbiyah INSTIKA Guluk-guluk dan STIT Aqidah Usymuni Sumenep. Alumni UIN Sunan Ampel Surabaya. Email: zaitur_rahem@yahoo.co.id
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV
I O C 11
Kunci Sukses Dunia Kerja Judul : How to Become a Great Penulis : Ardiningtiyas Pitaloka dan Andin Andiyasari Penerbit : Metagraf, Solo Cetakan : Pertama, September 2014 Tebal : 338 halaman ISBN : 978-602-257-382-1
M
endapatkan pekerjaan bagi orang yang memiliki keahlian terbatas agak sulit. Namun, menjalankan tugas pada tahap awal masuk dunia kerja juga bukan hal mudah. Apalagi selama di kampus tak aktif berorganisasi. Dunia kerja berbeda dengan dunia kampus. Pekerja baru harus mampu segera beradaptasi dengan ritme kerja yang telah menjadi standar, dan meninggalkan kebiasaan buruk di kampus yang menghambat proses adaptasi. Dunia kerja menuntut profesionalitas dan disiplin tinggi. Dengan demikian, lulusan baru perguruan tinggi (freshgraduate) tak hanya perlu tahu cara mendapatkan pekerjaan, tapi juga perlu banyak
mengetahui seputar dunia kerja yang akan digeluti ke depan. Buku How to Become a Great Freshgraduate menghimpun saran para ahli untuk sukses dunia kerja profesional. Perencanaan dan pengorganisasian, inisiatif, komitmen, kerjasama, fleksibel, komunikasi yang efektif, serta relationship building oleh para ahli disebut kompetensi yang dapat mengembangkan karier (hlm. 3). *) Innani Maryam Qanita, Pecinta buku. Tinggal di Sumenep, Madura.
Menyingkap Sosok Nabi dalam Al Qur’an Judul
: Buku Dua Ensiklopedia Muhammad Saw.; Meluruskan Biografi Nabi Saw. Melalui Al Qur’an Penulis : Dr. Abdul Mun’im Al Hafni Penerbit : Noura Book Cetakan : Pertama, April 2014 Tebal : 736 halaman ISBN : 978-602-1306-31-4
N
abi Muhammad manusia paripurna. Sosoknya diabadikan dalam Al Qur’an, kitab suci yang otentisitasnya terjaga sampai kiamat tiba. Tak berlebihan Michael H. Hart (1978) menempatkan diurutan pertama dalam 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa. Biografi tentang Muhammad ditemukan dalam tiap surah Al Qur’an, mulai dari Al Fatihah hingga Al Nas. Hanya saja, ada yang disebutkan secara implisit, sehingga tak semua umat Islam yang mengaji Al Qur’an sadar sedang membaca biografi nabinya. Buku Kedua Ensiklopedia Muhammad Saw.; Meluruskan Biografi
Nabi Saw. Melalui Al Qur’an penting dibaca untuk mengetahui biografi Nabi Muhammad berdasarkan firman Allah. Dr. Abdul Mun’im Al Hafni banyak mengoreksi kesalahan sejarawan dalam menulis kehidupan Rasulullah yang sudah terlanjur tersebar-luas. Tentu, buku-buku sejarah tidak lepas dari maksud subjektif para penulisnya, dan kepentingan legitimasi kebenaran sekte yang dianut. Oleh karenanya, untuk mengetahui biografi Nabi yang sebenarnya, perlu dikembalikan kepada sumber utama agama Islam yang absolut. *) Kurrotul Aini, Penikmat buku-buku sejarah.
KORAN MADURA
PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.
WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER
Lintas Jatim
KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN
Probolinggo
JUMAT 16 JANUARI 2015 No. 0526 | TAHUN IV
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV
MADURA
12
Polisi Meringkus Anak Pengedar Sabu Disembunyikan dalam Celana Pendek PROBOLINGGO - Bisnis barang haram narkoba sudah merambah semua kalangan. Muda hingga tua. Mirisnya, dari sejumlah kasus yang terjadi, bandar melibatkan anak-anak sebagai kurir hingga pengedar. Mereka juga ada yang pengguna. Ini modus lama yang kembali terkuak. Satreskoba Polres Probolinggo Kota mengamankan MRF (16), seorang warga Jalan KH.Hasyim Asyari, Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan karena kedapatan membawa sabu-sabu. MRF adalah satu anak yang masih usia sekolah ditangkap polisi karena terlibat kasus narkoba beberapa waktu yang lalu. Dari pengakuannya, dia masih baru sebagai kurir dan sudah mengkonsumsi barang haram tersebut beberapa bulan terakhir. “Itu juga dikenalkan dari teman. Awalnya ya, cuma coba-coba,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (15/1) di Mapolres Probolinggo Kota. MRF juga sudah mulai ketergantungan dengan barang haram tersebut. Dia kerap sebagai kurir barang haram tersebut. “Tak pernah beli, saya hanya sebagai pengantar. Saya sudah tak sekolah karena dikeluarkan dari sekolah sejak kelas satu. Dikeluarkan karena sering tidak masuk,” kata MRF. Mirisnya lagi, sebagai pengantar sabu-sabu sudah sering dilakukan. Mulai dari Medaeng, Bangil hingga Kota Probolinggo. Dan tak segan juga mengkonsumsi dengan teman-temannya sesama pengamen. Kini MRF harus merasakan tinggal di dalam rumah tahanan. MRF yang mengaku hanya sebagai pengantar tak pernah sekalipun menggeluti bisnis terlarang itu layaknya orang yang sudah profesional. “Seumur-umur tidak pernah saya jual sabu-sabu. Saya hanya disuruh teman untuk mengantar barang haram ini,” tandasnya. Dari beberapa kasus lain yang ditangani polisi, beberapa di antaranya melibatkan anak di bawah umur sebagai kurir atau peredaran narkoba. Dalam geliat dunia hitam tersebut, bisnis itu dijalani sejumlah remaja yang kebanyakan putus sekolah. Tak cukup biaya untuk hidup sehari-hari, kerap dijadikan alasan anak baru gede (ABG) yang seharusnya masih bisa menempuh pendidikan itu bermain dengan ba-
rang haram ini. Penghasilan yang menggiurkan juga membuat mereka ingin menjadi pengedar. Berawal dari disuruh mengantar (kurir), dan diberi upah dengan sabu-sabu, maka anak-anak yang sudah paham itu pun akhirnya tergiur. Menurut Kasatreskoba Polres Probolinggo Kota, AKP. Sumi Andana, mengatakan tertangkapnya MRF berawal dari informasi masyarakat bahwasannya di Terminal Bayuangga Kota Probolinggo kerap kali dijadikan sebagai
transaksi barang haram, yakni narkoba jenis sabu-sabu. Untuk membuktikannya, petugas langsung bergegas ke Terminal Bayuangga Kota Probolinggo. Petugas melakukan razia pengamen diterminal Bayuangga Kota Probolinggo, sekitar pukul 23.30 WIB, Sabtu (3/1) mendapati tersangka MRF membawa satu bungkus kosong rokok yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip kecil yang di duga sabu-sabu seberat 0,22 gram. “Sabu itu disembunyikan oleh MRF dalam sebuah celana pendek bagian depan. Dan rencananya akan digunakan untuk menyabu bersama temannya sesama pengamen di Terminal Bayuangga Kota Probolinggo. Sebelumnya tersangka sudah pernah memakai sebanyak empat kali,” tegas AKP.
Sumi Andana. Manfaatkan SPPA Penanganan kasus tindak pidana anak, menurut AKP. Sumi Andana, mengatakan ada perlakuan khusus untuk penanganannya, dan menggandeng Balai Pemasyarakat Anak. Pihaknya akan menggunakan sistem peradilan pidana anak (SPPA) yang tertuang dalam UU 11/2012 sudah diberlakukan sejak 2014. Sebab, dalam undang-undang tersebut, bagi anak yang masih di bawah umur dan tersandung kasus pidana, sebisa mungkin dilakukan upaya diversi atau musyawarah kasus yang melibatkan anak. Padahal dalam kasus narkoba, anak-anak yang masih di bawah umur dan terlibat sangat mengkhawatirkan banyak pihak.
“Sejauh ini jika mengamankan anak yang belum dewasa diperiksa dan ditempatkan secara terpisah. Masa penahannya selama lima belas hari. Kami bekerjasama dengan dengan pihak Balai Pemasyarakatan Anak,” tandas AKP. Sumi Andana. Oleh karena itu, dalam pengungkapan kasus yang melibatkan anak-anak, AKP. Sumi Andana, mengaku pihaknya akan sangat berhati-hati. “Makanya yang lebih banyak kami tangkapi adalah pengedar,” paparnya. Tersangka akan dijerat hukuman karena melanggar pasal 112 ayai (1) undang-undang nomor 38 rahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman minimal empat tahun penjara dan denda satu miliar rupiah. =M.HISBULLAH HUDA
Probolinggo
KORAN MADURA
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV
13
URUS SERTIFIKAT
Terkandala Luapan Banjir PROBOLINGGO - Sejumlah warga yang hendak mengurus sertifikat tanah di depan Kantor Kementerian Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo mengeluhkan luapan banjir. Sebab mereka merasa kesulitan untuk melintas masuk kelokasi tersebut. Kantor yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta Kota Probolinggo tersebut, memang menjadi langganan banjir ketika sudah hujan turun. Mengenai genang banjir didepan kantor tersebut, salah satu warga Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Sulaiman mengatakan, dirinya hendak mengurus sertifikat tanah. Tetapi masih harus terkendala banjir ketika mau sampai ke kantor Kementerian Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo. “Seharusnya banjir tersebut tidak meluap seperti ini,” terangnya kepada wartawan, Kamis (15/1). Menurutnya, banijir yang menghadangnya sangat merepotkan pelintas jalan, termasuk bagi warga yang hendak mengurus tanahnya. Sebab kantor pertanahan berada disebalah utara genangan banjir. “Saya harus turun dan melipat celana sampai atas lutut,” kata Sulaiman. Kejadian laupan air hujan tersebut, lanjut Sulaiman, memang kerapa kali terjadi setiap tahunnya. Dirinya mengaku pernah mengurus sertifikat tanah pada tahun lalu dimusim penghujan juga. “Ya seperti ini sudah mas kalau sudah musim hujan di depan kantor pertanahan kalau sudah musim penghujan,” jelasnya. Salah satu penguna jalan, Kamil, mengatakan kalau dirinya dengan adanya banjir tersebut sangat mengeluhkan. Karena untuk menuju kelokasi yang di tuju masih memakan waktu yang relatif lama. “Sebab luapan airnya cenderung tinggi dan mengakibatkan kemacetan,” tandas Kamil. =MAHFUD HIDAYATULLAH
ROBOH. Akibat angin kencang pagar belakang di Perkantoran Arsip Kabupaten Probolinggo Ambruk.
Pagar Kantor Arsip Ambruk Akibat Terjangan Angin Kencang PROBOLINGGO - Pagar belakang Kantor Arsip Daerah (Arsipda) Kabupaten Probolinggo, Kamis (15/1) ambruk. Lantaran angin kencang membuat bangunan tersebut tidak lagi tegak berdiri. Kejadian robohnya tersebut, sekitar pukul 09.00 WIB. Kepala Kantor Arsipda Kabupaten Probolinggo, Dwi Hartono mengatakan, pagar di kantornya itu sebenarnya sudah harus diperbaiki. Sejak dibangun pada tahun 2004 lalu, pagar berikut dengan seluruh bangunannya itu tidak pernah di lakukan renovasi. Padahal pihaknya sudah mengajukan nota dinas kepada bupati pada 25 November lalu untuk dilakuan pembangunan. Dia menyebutkan usia kantor sudah tua dan perlu renovasi. Diantaranya, pagar retak dan
atap bangunan gedung bocor. “Tapi hingga saat ini belum turun. Mungkin atas kejadian ini bisa dialokasikan melalui PAPBD 2015 nanti,” jelasnya. Akibat kejadian itu, kerugian diperkirakan mencapai Rp 75 juta. Sebab, pagar yang roboh diperkiorakan, mencapai 30 meter dan tinggi 5 meter. Untuk menutupi kerusakan itu, ia berencana akan menutup sementara dengan gedek anyaman bambu. “Bagaimana pun keamanan tetap kami jaga. Dengan cara mema-
sang gedek karena kantor tersebut menyimban jutaan arsip yang dinilai penting,” kata Dwi Hartono. Dwi Hartono mengaku tidak tahu persis ambruknya pagar itu. Saat semua pegawai kantor itu sedang bekerja, termasuk dirinya. Tiba-tiba ada angin kencang dari arah selatan. Sesaat setelah angin kencang itu, tiba-tiba pagar roboh. “Semua karyawan kaget dan keluar ruangan untuk melihatnya,” ujarnya. Dengan ambruknya bangunan itu, ia langsung melapor ke sekretaris daerah. “Saya mau ke Kraksaan. Mau melapor ke sekda. Atas kejadian ini,” tandas Dwi Hartono. Dengan rusaknya pagar roboh di perkantoran Arsip . Banyak warga sekitar yang mengambil
puing-puing bangunan untuk dijadikan untuk memadatkan jalanan dirumhanya. “Karena sekarang musim hujan jalan mudah becek,” kata, Surati salah satu warga disekitarnya. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi mengaku belum menerima laporan dari arsip. “ Kami belum menerima laporan,” katanya Dalam waktu singkat pihaknya akan mengecek apakah angin yang kencang itu termasuk angin puting beliung atau tidak. “Kalau memang banyak bangunan yang roboh. Dimungkinkan puting beliung. Kami cek dulu ke desa-desa di Kecamatan Dringu,” jelasnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH
14
Probolinggo
KORAN MADURA
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV
HAMA PADI
Petani Mulai Mengeluh
PENGECER. Rencana turunnya harga BBM disambut baik masyarakat, tak terkecuali penjual bensin eceran.
Warga Menanti Harga BBM Turun Lagi
PROBOLINGGO - Musim penghujan tanaman padi banyak ditanam oleh kalangan petani. Namun sayangnya petani banyak mengeluhkan terhadap kualitas benih yang dipersiapkan untuk ditanam. Karena banyak bibit padi yang terkana penyakit kuning daun. Salah satu petani padi asal Desa Randu Pitu Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, Zaini mengatakan kalau di daerahnya sudah banyak masyarakat yang menanam padi. Tetapi banyak petani yang mengeluhkan kualitas bibit mengalami kuning daun. “Banyak petani yang khawatir takut nantinya gagal panen,” terangnya kepada wartawan, Kamis (15/1). Menurutnya, bibit yang menguning diakibatkan karena adanya serangan penyakit daun. Secara otomatis bibit yang ditanam kabanyakan yang berkualitas kurang baik. “Petani tetap menanam dengan benih yang ada,” ujar Zaini. Bibit yang memiliki daun kuning, lanjut Zaini, memang tidak sebaik kualitasnya dibandingkan denga bibit padi yang daunnya hijau. Sehingga dengan bibit yang menguning biasanya petani melakukan pemupukan yang intensif setelah padi mulai ditanam beberapa hari. “Sehingga kos perawatan
untuk tanaman padi petani banyak mengeluarkan ongkos besar,” jelasnya. Petani lainnya, Salim mengatakan, padi yang terlanjur ditanam selain dilakukan pemupukan juga harus diimbangi dengan penyemprotan pestisida yang memadai. Jika hal itu tidak dilakukan maka padi bisa terancam rusak. “Kalau perawatannya kurang, apalagi bibit yang ditanam mulai terserang penyakit maka sulit petani akan mendapatkan untung jika sudah panen,” tegasnya. Menyikapi hal itu, Kepala Bidang Teknik Budidaya, Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Handaka Marwanta, mengaku pihaknya memang belum mendapatkan tentang banyaknya bibit padi yang menguning. Pihkanya belum bias memastikan berapa banyak bibit yang rusak. “Kami tetap akan terus melakukan pendampingan kepada petani jika dinilai hal itu diperlukan,” jelasnya. Dia juga mengharapkan kepada petani, untuk bisa mengimbangi tanaman dengan pola perawatan yang maksimal. ”Salah satunya memberikan pemasangan pupuk berimbang,” papar Handaka Marwanta. =MAHFUD HIDAYATULLAH
Bisa Rp 6500 per Liter atau Bahkan Lebih Rendah PROBOLINGGO - Pemerintah akan kembali menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Untuk jenis premium dari Rp7.600 perliter menjadi sekitar Rp 6.400-6.500 perliter. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, Sidik Wijanarko mengatakan, untuk masalah BBM yang bisa menentukan berapa besaran harga yang memiliki kebijakan untuk menetapkannya yakni pemerintah pusat. “Namun direncanakan BBM ini akan mengalami penurunan,” terangnya,Kamis (15/1). Menurutnya, harga BBM yang dikabarakan oleh pemerintah pusat untuk diturunkan lagi. Turunnya harga terse-
but memang banyak disambut oleh kalangan masyarakat Karena BBM merupakan kebutuhan pokok untuk transportasi.“Sebab naik turunnya harga itu juga dipengaruhi dari BBM,” ujar Sidik Wijanarko. Sementara, berdasarkan pantauan dilapangan, saat ini untuk kebutuhan bensin dikalagan masyarakat masih tergolong tercukupi. Terbukti dibeberapa pengecer masih banyak stok bensin yang terpajang. “Untuk bensin memang
tidak ada kendala, saya tadi sudah kulaan mas, namun harganya masih harga kemarin,” jelasnya. Namun dia juga mejelaskan, dari inforamasi yang diterima dari beberapa SPBU bensin akan turun lagi besok. ”Harganya akan kembali seperti semula Rp 6500 perliternya. Sehingga eceran akan dijual dengan harga Rp 7000 perliternya,” tandas Edi. Edi berharap, agar dengan turunnya harga tersebut, pengiriman stok BBM ke daerah tidak menjadi kendala. Karena BBM sangat di butuhkan masayarakat. “Kalau BBM sulit maka sangat merepotkan masyarakat untuk bisa melakukan aktifitas,” tegasnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH
MENGELUH. Bibit padi petani banyak yang terserang penyakit kuning daun.
KORAN MADURA
lahraga
KORAN MADURA
JUMAT 16 JANUARI 201516| JANUARI No. 0526 |2015 TAHUN IV JUMAT
No. 0526 | TAHUN IV
15 15
ROMA - Lazio akan menantang AC Milan di babak perempat final Coppa atau Piala Italia, setelah tim biru langit itu menghentikan langkah tuan rumah Torino pada laga di Stadio Olimpico, Grande, Turin, Rabu (14/1) malam waktu setempat atau Kamis (15/1) dini hari WIB. Lazio menang telak 3-1. Hasil ini sekaligus juga memperpanjang rekor tidak terkalahkan tim Ibukota Italia itu pada enam laga terakhir. Sehari sebelumnya, Milan melaju ke perempat final setelah mengatasi perlawanan Sassuolo dengan skor tipis 2-1 di San Siro. Sebelumnya, Lazio bermain imbang 2-2 atas tim satu kota AS Roma, di ajang Liga Serie A Italia, pada laga bertajuk derbi ibukota pada akhir pekan lalu. Hasil-hasil positif ini medongkrak posisi mereka ke peringkat tiga klasemen sementara, jatah terakhir tim Italia bermain di Liga Champions musim depan. Pada laga tersebut, Keita membawa tuan rumah unggul ketika pertandingan baru berjalan 13 menit. Pemain veteran asal Jerman, Miroslav Klose membawa Lazio unggul pada menit ke-29 dan bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Torino mencoba bangkit dan mengejar ketinggalan. Hasilnya, ketika pertandingan baru berjalan empat menit, mereka berhasil mencetak gol melalui Jose Martinez. Sayang, harapan mereka untuk mengimbangi tim tamu semakin berat ketika penjaga gawang Daniele Padelli mendapat kartu mer-
Lazio Tantang Milan di Perempat Final Coppa ah menyusul pelanggaran kerasnya terhadap Miroslav Klose. Bukan hanya itu, wasit yang memimpin pertandingan juga memberi hadiah tendangan penalti untuk Lazio. Cristian Ledesma yang ditugasi sebagai algojo sukses menjalankan tugasnya dan memperlebar keunggulan Lazio menjadi 3-1. Torino masih masih cukup beruntung karena dalam 35
menit terakhir, setelah bermain dengan 10 orang, Lazio yang unggul jumlah pemain tidak berhasil mencetak gol tambahan. Sedangkan pada laga terpisah, Parma memetik kemenangan 2-1 atas Cagliari sekaligus mengantar mereka ke babak perempat final. Dua gol Parma dicetak oleh Gabriel Paletta dan Andra Rispoli, sedangkan satu-satunya
gol Cagliari dibuat Marco Sau. Di babak delapan besar, mereka menunggu pemenang laga antara Juventus melawan Hellas Verona. Sementara itu dari Copa del Rey atau Piala Raja Spanyol, Villarreal menghentikan langkah Real Sociedad di babak 16 besar setelah hanya bermain imbang 2-2 pada pertandingan leg kedua di Estadio Anoeta, Kamis (15/1) dini hari WIB.
Real Sociedad kalah agregat 2-3 dari Villarreal karena pada leg pertama mereka kalah 0-1 dari tim Kapal Selam Kuning itu. Gol-gol Villareal dibuat oleh Gerard Morene pada menit ke-27 dan Giovani Dos Santos menit ke-73. Sementara gol tuan rumah dibuat oleh Carlos Vela pada menit ke-45 dan Esteban Granero pada menit ke-75. =ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI
LIGA PRIMER INGGRIS
Sempat Tertinggal, Tottenham Atasi Burnley LONDON - Meski sempat tertinggal dua gol terlebih dahlu, Tottenham Hotspur akhirnya melaju ke putaran keempat Piala FA setelah mengalahkan Burnley 4-2 pada laga ulangan di White Hart Lane, Rabu (14/1) malam waktu setempat atau Kamis (15/1) dini hari WIB. Tottenham berhasil membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan. Pada laga sebelumnya, kedua tim ini bermain imbang. Burnley yang bertindak sebagai tim tamu mengawali laga itu dengan sangat sempurna sehingga langsung unggul 2-0 hanya dalam tempo delapan menit sejak laga dimulai. Mar-
vin Sordell membawa tim tamu unggul ketika pertandingan baru berjalan tiga menit. Mendapat umpan dari Kieran Trippier, Sordell melepas tendangan kaki kiri ke pojok atas gawang Tottenham dan tidak terjangkau kiper Michael Vorm. Lima menit berselang, giliran Ross Wallace yang lagilagi membungkam publik tuan rumah sekaligus memanfaatkan kerapuhan lini belakang Tottenham dan penampilan buruk Michael Vorm. Berawal dari pelanggaran Benjaminn Stambouli terhadap Kieran Trippier, Wallace yang mengambil tendangan bebas dari jarak 25 meter
berhasil menyarangkan bola ke dalam jala Vorm setelah sebelumnya sempat menyentuh pemain Tottenham, Roberto Soldado. Untung, tuan rumah tidak panik. Tersengat oleh dua gol cepat ini, Tottenham mencoba bangkit dan membenahi lini belakang yang rapuh sehingga melahirkan dua gol cepat ke gawang Burnley. Hasilnya, dua menit berselang, gelandang internasional Brasil, Paulinho, sukses mempertipis ketinggalan timnya. Mendapat umpan dari Soldado, mantan pemain Corinthians ini melepas tendangan kaki kanan ke pojok kanan ga-
wang Burnley yang tidak mampu ditangkap kiper Tom Heaton. Sesaat sebelum turun minum, tepatnya pada menit ke-45+2, anak-anak asuh Mauricio Pochettino itu mampu menyamakan kedudukan berkat gol Etienne Capoue. Berawal dari umpan silang Andros Townsend, Scott Arfield mencoba menghalau bola, tetapi kemudian berhasil disambar Capoue dari tengah-tengah kotak penalti. Di babak kedua, anak-anak “The Lilywhites� tampil lebih beringas lagi. Ketika pertandingan babak ini baru berjalan empat menit, sundulan Vlad
Chiriches membawa timnya berbalik unggul 3-2 memanfaatkan umpan silang Paulinho dan Danny Rose menyempurnakan kemenangan timnya pada menit ke-52 memanfaatkan umpan silang Roberto Soldado. Hingga akhir pertandingan, kedua tim tidak mampu lagi menghasilkan gol pada waktuwaktu tersisa, meskipun Tottenham masih memiliki sejumlah peluang untuk menghasilkan gol. Tetapi kedudukan itu sudah cukup bagi tim London Utara tersebut melaju ke putaran keempat. Di fase ini mereka akan ditantang Leicester City di White Hart Lane.=ESPN/CAROL AJI
16
KORAN MADURA
KORAN MADURA
KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV
EVERTON
TERSINGKIR DARI FA CUP
JUMAT 16 JANUARI 2015 No. 0526 | TAHUN IV
OLAHRAGA | 15
MADRID-Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengaku akan sangat senang bila Lionel Messi bisa bergabung bersama Cristiano Ronaldo di Real Madrid. Pernyataan Ancelotti ini kembali menyulut soal spekulasi masa depan Messi di Camp Nou yang belakangan ini ramai dibicarakana segera hengkang menyusul memburuknya hubungan pemain internasional Argentina itu dengan pelatih Luis Enrique. Madrid disebut-sebut sebagai salah satu tim yang mampu membeli Messi dengan harga 250 juta euro dan gaji 20 juta per tahun. Klub lain yang dianggap mampu membayar dengan jumlah uang sebesar itu adalah Chelsea, PSG, Manchester City, dan Bayern Muenchen. Perpindahan pemain Barcelona ke Madrid atau sebaliknya bukanlah sesuatu yang tabu. Sebelumnya, pernah terjadi bahwa bintangbintang Barcelona menyeberang ke Madrid yang menjadi musuh bebuyutan di Spanyol seperti Luis Figo, Michael Laudrup dan Luis Enrique. “Saya kira mungkin saja, meskipun Anda tahu bahwa Ronaldo sudah identik dengan Madrid dan Messi dengan Barcelona. Mereka sama-sama memiliki klub dan punya sejarah sendiri. Tetapi memiliki mereka berdua di dalam satu tim akan menjadi sesuatu yang luar biasa buat kami. Hanya saja, saya kira hal itu sulit terwujud,” kata Ancelotti dalam konferensi pers menjelang laga leg kedua Copa del Rey antara Real Madrid melawan Atletico Madrid di Santiago Bernabeu. Kondisi ruang ganti Madrid juga sedang tidak kondusif menyusul hubungan yang buruk antara Ronaldo dan Gareth Bale. Ronaldo marah pada Bale karena terlalu egois dan tidak memberi bola kepadanya saat Madrid menang 3-0 atas Espanyol akhir pekan lalu. Bale memilih menendang sendiri bola tersebut. Tetapi Ancelotti memiliki pendapat sendiri soal keputusan Bale. “Saya melihatnya bahwa cukup sulit bagi Bale memberi umpan. Tetapi tidak perlu membicarakan ini dengan Gareth yang bermain sangat bagus. Dia sedang berada dalam kondisi fisik yang bagus. Besok (dini hari tadi) dia akan menjalani laga berat (melawan Atletico Madrid di leg kedua Copa Del Rey) dan hubungan keduanya (Ronaldo dan Bale) sangat bagus,” lanjut mantan pelatih AC Milan itu. =ESPN/CAROL AJI
16
ANCELOTTI Idamkan
Messi Gabung Madrid Carlo Ancelotti
Pelatih Real Madrid
JUMAT 16 Januari 2015 No. 0526 | TAHUN IV
KORAN MADURA
Tak Ada Anggaran Khusus untuk Nelayan SUMENEP | C
Kejari-PU Pengairan Didemo JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV
A
SAMPANG | J
Taneyan Lanjang KORAN MADURA
Tunggu Giliran
Bupati Bangkalan KPK Memeriksa Semua Camat BANGKALAN – Hingga saat ini KPK telah memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui dan terlibat kasus hukum yang menimpa mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, namun KPK belum juga menyentuh Makmun Fuad, yang kini menjadi Bupati Bangkalan. Meskipun begitu, Makmun tidak aman, karena salah satu pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja memastikan Makmun juga akan dipanggil penyidik, karena Makmun bagian dari mata rantai perkara yang menjerat ayahnya, Fuad. Kini KPK sedang menyiapkan pemeriksaannya dan tinggal menanti giliran. Kamis (15/1) sekitar pukul 12.00 WIB, tiga orang tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali turun ke Bangkalan. Kali ini dipimpin oleh Kompol Himawan. Mereka datang dengan menggunakan mobil kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi (nopol) L 1545 YB. Kedatangan tim anti rasuah ini untuk memeriksa 18 camat se kabupaten Bangkalan. Pemeriksaan lanjutan tersebut terkait kasus dugaan suap gas yang menjerat Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron. "Sebelumnya, sebagian camat sudah diperiksa KPK. Sekarang semua camat atau secara menyeluruh yang diperiksa," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan, Eddy Moeljono, saat ditemui wartawan di Polres Bangkalan. Namun demikian, menurut mantan kepala Inspektorat itu, dirinya tidak mengetahui secara pasti materi apa saja yang menjadi objek pemeriksaan. Sebab dia hanya bertugas mengantarkan dan mendampingi saja.
1. Hosin Jamili Camat Socah 2. Suryadi Camat Labang 3. Hasan Faisol Camat Kamal 4. Triyanto Yani Camat Burneh 5. Abd Hadi Camat klampis 6. Salman Hidayat Camat kota 7. Iwan setiawan Camat Arosbaya 8. Budiono Camat Galis 9. Syamsul Arifin Camat Kokop 10. Irijono Camat Tanah Merah 11. Hudori Camat Sepulu 12. Djoko Budiono Camat Tanjung Bumi 13. Subaidi Camat Tragah 14. Rasuli Camat Konang 15. Agus L Camat Geger 16. Lanang Baramuli Camat Modung 17. Anang Camat Kwanyar 18. Abdul Qomar Camat Blega
Terlebih pemanggilan yang dilakukan kali ini tergolong mendadak, sehingga tak banyak informasi yang didapat. Apalagi pemeriksaan yang berlangsung di ruang Komando, Kendali, Komunikasi, dan Informasi (K3-I) Polres itu, berjalan maraton dan sangat tertutup, seperti pemeriksaan sebelumnya. "Pemanggilan ini mendadak dari KPK. Saya hanya mendampingi sebagai atasan dari para camat. Tadi saya melihat tiga anggota penyidik yang ada di sini. Saya juga sudah dipanggil KPK di sini dan ke Jakarta," ucapnya. Sebelumnya, KPK pernah datang ke Bangkalan untuk memeriksa sejumlah pejabat teras di Kota Salak itu. Mereka adalah Sekda (Definitif) Bangkalan Eddy Moeljono, Plh Sekda Bangkalan Mohni, mantan Sekda Syaiful Djamal. Disusul Sekretaris DPRD Bangkalan, Tommy Firyanto. Tidak hanya pejabat teras, KPK juga sudah memeriksa mantan Direktur PD Sumber Daya Abdul Hakim dan Direktur PD Sumber Daya Soetikno. Kemudian para karyawan bank juga tak luput dari pemeriksaan KPK. Dalam kasus ini, Fuad yang diduga sebagai pihak penerima suap dan Rouf sebagai perantara disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Selain itu, Fuad juga telah disangkakan dengan jeratan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Sementara Direktur PT Media Karya Sentosa Antonio Bambang Djatmikoyang diduga sebagai pihak pemberi suap disangkakan telah melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a, Pasal 5 Ayat (1) huruf b, serta Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. =Doni Heriyanto/rah
KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV
MADURA
Sumenep
JUMAT 16 JANUARI 2015 No. 0526 | TAHUN IV
Baleg Usulkan 19 Reperda Ketua Bamus: Sebelum Ditetapkan Harus Studi Banding SUMENEP – Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sumenep mengajukan 19 rancangan peraturan daerah (raperda) ke Badan Musyawarah (Bamus) DPRD setempat. Sebanyak 19 raperda itu untuk dimasukkan ke dalam program legislasi daerah (prolegda) tahun 2015. ”Sesuai hasil rapat penyusunan prolegda 2015, ada 19 raperda yang disepakati untuk dimasukkan ke prolegda tahun 2015. Enam raperda merupakan usulan legislatif, 13 raperda lainnya merupakan usulan dari eksekutif. Itu semua sudah diajukan ke Bamus,” kata Ketua Baleg DPRD Sumenep, Iskandar. Menurutnya, raperda yang telah diajukan ke Bamus itu, sudah termasuk raperda anggaran dan raperda yang masih belum tuntas dibahas pada tahun 2014. “Jika itu disetujui, maka itu 19 raperda itu akan dibahas tahun 2015 ini,” terangnya. Sejumlah raperda peninggalan DPRD periode 2009-2014 yang
6 Raperda Usulan Dewan yang Telah Disepakati No
Status Raperda
Raperda
Baru
Ubah
Instansi terkait
Target Penyampaian
Keterangan
2015
Propeda 2015 (Usulan Komisi A)
1
Perubahan atas Perda nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan
2
Perceoatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah dalam penyelenggaraankegiatan usaha minyakdan gas bumi di Kabupten Sumenep
Barau
ESDM
2015
Usulan yang beluym terbahas di Prolegda 201 (Komisi B)
3
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
Baru
Bappeda dan Instansi terkait
2015
Propeda 2015 (usulan Komisi B)
4
Kepelabuhan
Baru
Dinas Perhungan
2015
Propeda (Usulan Komisi C)
5
Kesejahteraan Lanjut Usia
Baru
Dinsos
2015
Usulan yang beluym terbahas di Prolegda 201 (Komisi D)
6
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Baru
Dinsos
2015
Propeda (Usulan Komisi D)
dimasukkan pada prolegda tahun 2015, di antarnya raperda tentang RDTRK Zona 2 dan RDTRK 3. Dari 19 raperda yang diajukan Baleg, 7 raperda sangat mendesak untuk segera disahkan. (Lihat tabel). Dikatakan, pembahasan raperda tersebut akan dibahas melalui panitia khusus (pansus). ”Pembahasannya akan dilakukan
ubah Dispendukcapil
panitia khusus. Kami terus akan memantau perkambangannnya nanti. Sehingga pembahasan itu tidak terbengkalai,” terangnya. Iskandar berharap Bamus segera menetapkan raperda yang telah diusulkan melalui rapat paripurna. ”Kami harap begitu. Sehingga Februari sampai Maret ini, kami bisa segera membahasn-
ya. Utamanya bagi raperda yang tidak membutuhkan waktu lama, seperti raperda perubahan,” ungkapnya. Sementara Ketua Bamus DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma mengakui sudah menerima 19 raperda yang diusulkan Baleg. ”Usulannya kami sudah terima. Tapi kami masih akan melakukan
Tujuh Raperda Mendesak Disahkan 1 Raperda Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Batuan, Rubaru dan Manding tahun 2014-2024. 2 Raperda Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bagian Wilayah Perkotaan Kalianget, Talango dan Gapura tahun 2014-2024. 3. Reperda Perubahan Penarikan Retribusi Jasa 4. Raperda UU Desa 5. Raperda Raperdes BUM Desa 6. Raperda Penyelenggaraan Perumahan di Kabupaten Sumenep 7. Raperda LP2 B (Lahan Peruntukan Pertanian Berkelanjutan).
pembahasan nanti di internal Bamus,” katanya. Ditanya soal waktu paripurna penetapan 19 raperda itu, pihaknya sebelum menetapkan 19 raperda itu masih akan melakukan studi banding ke berbagai daerah. ”Sebelum ditetapkan kami harus melakukan studi banding dulu, sehingga hasilnya bagus nantinya,” ungkapnya. =JUNAEDI
KECELAKAAN
Nenek Tewas Ditabrak
Musipa (70) saat diturunkan dari mobil ambulan di RSUD dr H Moh Anwar Sumenep, Kamis (15/1). Namun, ia sudah menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit dari Desa Kasengan.
SUMENEP - Musipa, nenek umur 70 tahun, warga Dusun Kasengan Tengah, Desa Kasengan, Kecamatan Manding, tewas ditabrak sepeda motor yang dikendarai seorang siswa di Desa Kasengan, Kamis (15/1) pagi. Nenek itu mengalami luka parah di bagian kepalanya. Kecelakaan itu terjadi saat sepeda motor bernopol M 4256 WH yang dikendarai Wahed, siswa asal Kecamatan Ambunten, dari arah barat melaju ke arah timur dengan kecepatan tinggi. Tepatnya di jalan raya Dusun Kasengan Tengah, Musipa menyeberang jalan sepulang dari mengambil rumput di sawahnya. Atas kejadian itu, korban kemudian dibawa ke Rumah
Sakit Dr Moh Anwar Sumenep, guna mendapatkan pertolongan medis. Namun, di tengah perjalanan menuju rumah sakit, korban menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara pihak Laka Lantas Polres Sumenep, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kejadian, guna menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan yang memakan korban jiwa tersebut. Barang bukti berupa sepeda motor, tas sekolah, pecahan helm, sandal beserta pengemudi sepeda motor diamankan petugas guna proses hukum lebih lanjut =AHMAD SAI/MK
Sumenep
RUSAK. Kondisi jalan raya yang menghubungkan ke pelabuhan lama di Desa Kropoh, Pulau/Kecamatan Raas, Kamis (15/1). Sekali pun telah lama rusak, Dinas Perhubungan mengatakan tidak meprioritaskan jalan tersebut untuk segera diperbaiki.
INFRASTRUKTUR
Kondisi Jalan Pelabuhan Lama Dikeluhkan SUMENEP – Kondisi jalan pelabuhan lama, Desa Kropoh, Pulau/Kecamatan Raas, dikeluhkan masyarakat. Kondisi jalan tersebut rusak parah, akibat termakan usia. Sudah puluhan tahun jalan yang menghubungkan ke pelabuhan lama itu tidak tersentuh pemerintah. Informasinya, saat musim penghujan, jalan sepanjang kurang lebih 100 meter tersebut sering digenangi air. Sebab, kondisi jalan sudah banyak yang berlubang. Jika tidak segera diperbaiki berpotensi menjadi penyebab rawan kecelakaan. Busyairi, warga Desa Kropoh mengatakan, kondisi jalan saat ini sangat mengganggu terhadap aktivitas warga. ”Sepanjang jalan kan sudah dipadati pertokoan dan rumah penduduk. Jadi, jelas sangat mengganggu terhadap masyarakat. Apalagi saat musim penghujan selalu banjir,” katanya. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Mohammad Fadillah mengakui, kondisi jalan menuju pelabuhan lama Pulau Raas rusak parah. “Saya sudah sampaikan ke anggota dewan. Karena yang menetukan budget (anggaran) itu adalah dewan,” katanya. Menurutnya, pelabuhan lama itu tidak termasuk prioritas. ”Itu kan bukan termasuk pelabuhan lagi, karena hanya sampan kecil yang sering menggunakan jalur itu. Tapi tetap akan memperjuangkan,” terangnya =JUNAEDI
KORAN MADURA
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV
C
MUSIM PACEKLIK
Tak Ada Anggaran Khusus untuk Nelayan SUMENEP - Meski tiap kali cuaca laut buruk aktivitas nelayan dipastikan lumpuh, namun tahun ini Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak menyediakan anggaran khusus untuk mengurai permasalahan yang biasa dihadapi nelayan saat musim paceklik, semisal bantuan modal bagi nelayan untuk menjalankan usaha lain saat satu-satunya mata pencarian mereka tak dapat diandalkan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumenep, Mohammad Jakfar mengataka, cuaca ekstrem biasanya terjadi pada bulan Januari hingga Maret, atau bahkan lebih. Namun, karena saat ini terjadi anomali iklim, maka sebagian nelayan masih ada yang melaut. “Sebagian nelayan saat ini masih bisa beraktivitas,” paparnya, Kamis (15/01). Jakfar mengatakan, ketika sudah terjadi cuaca ektrem, hampir seratus persen nelayan di Sumenep tidak
akan beraktivitas. Sehingga, ia mengakui bahwa hal itu akan berpengaruh terhadap penghasilan nelayan. “Kalau sudah cuaca ekstrem, 95 persen nelayan tidak akan beraktivitas,” tandasnya. Namun, meski ia sendiri sudah mengetahui kondisi yang akan menimpa nelayan saat musim paceklik, pihaknya tidak menyediakan anggaran khusus untuk mengatasi persoalan nelayan di saat cuaca laut buruk yang mengharuskan nelayan memarkir perahunya. Jakfar menjelaskan,
tidak adanya anggaran khusus yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu nelayan saat musim paceklik karena setiap tahunnya memang sudah ada beras cadangan pemerintah yang disediakan untuk membantu masyarakat yang mengalami bencana alam. “Di sana (Dinsos, red.) sudah ada beras. Biasanya seratus ton tiap tahunya,” kata Jakfar. Meski begitu, persediaan beras yang ia maksud tidak hanya khusus bagi para nelayan saat musim paceklik. Namun bagi setiap masyarakat yang mengalami bencana alam. “Beras itu yang mengeluarkan adalah Dinsos, setelah berkoordinasi dengan BPBD. Kami biasanya hanya diminta data kalau ada bencana alam yang menimpa nelayan,” tuturnya saat dihubungi Koran Madura. Dikatakan Jakfar, meski
pihaknya tidak menganggarkan bantuan secara khusus bagi nelayan saat musim paceklik, namun anggaran bantuan berupa sarana prasarana secara umum bagi nelayan itu ada. Anggaran yang disediakan tahun ini untuk nelayan sekitar Rp. 5-6 miliar. Bantuan tersebut, misalnya, berupa fishfinder dan GPS. “Kalau untuk bantuan perahu, tahun ini tidak ada untuk nelayan,” tutupnya. Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang dikantongi Koran Madura, ketika cuaca sudah ekstrim dan aktivitas nelayan lumpuh total, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sebagaian nelayan harus menjual atau menggadaikan barang-barang koleksinya. Selain itu, tak jarang pula sebagian nelayan berani berurusan dengan lintah darat (rentener). =FATHOL ALIF
D
KORAN MADURA
Sumenep
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV
PERTANIAN
UD Setia Bisa Dibekukan SUMENEP – Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep dalam waktu dekat akan turun ke berbagai kelompok tani (poktan) untuk mengklarifikasi kabar UD Setia, kios pupuk milik salah satu keluarga wakil rakyat tidak profesional dalam menyalurkan pupuk bersubsidi. Pelayanan Kios UD Setia kepada kelompok tani dinilai kurang bagus, sehingga sejumlah kelompok tani (poktan) memilih tidak menandatangani RDKK (Rencana Detail Kebutuhan Kelompok) yang telah selesai dibuat oleh PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) Disperta, sehingga pupuk tidak bisa didistribusikan ke kios. Poktan meminta dialihkan ke kios lain. Hal itu terungkap saat Komisi C DPRD Sumenep melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kios UD Setia di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng. Kios pupuk bersubsidi tersebut milik Kartini, yaitu istri Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Subaidi (Koran Madura, 15/1). ”Pasti kami akan mendalami, karena itu menjadi pertimbangan dari Dinas ke distributor nantinya. Apakah distributor akan memperpanjang kontraknya ataukah tidak,” kata Kabid Sumber Daya dan Penyuluhan Disperta Sumenep, Kurratul Aini, Kamis (15/1). Menurutnya, jika tindakan kios tersebut sudah sangat meresahkan warga, dan juga dinilai telah menghambat pendistribusian pupuk dalam pengawasan negara itu, tidak menutup kemungkinan izinnya dicabut. “Kalau memang itu benar, maka kami bisa untuk merekomendasikan agar izinya itu dicabut. Karena kami tidak mungkin memaksa kelompok untuk melakukan penebusan. Apalagi, saat ini, semua masyarakat sudah pintar. Jelas kalau pelayanannya tidak bagus maka akan beralih ke kios yang pelayanannya lebih bagus,” terangnya. Kendati demikian, tindakan tersebut masih akan dirapatkan di internal Disperta dengan KP3 selaku petugas pengawasan pupuk. ”Kalau ada permasalahan, kami tidak mungkin gegabah, melainkan masih menunggu hasil kesepakatan dari KP 3,” terangnya. Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Juhari mengatakan, sebelum merekomendasikan pencabutan izin terhadap kios
itu, Disperta harus melakukan pengkajian dan penelitian secara mendalam. Sebab, jika tidak, dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi. Seperti kelangkaan pupuk secara terus menerus mengakibatkan petani gagal panen. ”Dalam menyelesaikan persoalan itu harus dilakukan dengan sabar dan bijaksana. Tidak boleh dengan cara terburu-buru. Harus melalui tahapan dan kroscek ke bawah, jangan hanya melakukan kroscek di atas meja saja, siapa tahu ada unsur politis di bawah,” terangnya. Subaidi menantang Dinas Pertanian untuk membekukan kios pupuk milik keluarganya. ”Silakan bekukan kalau berani,” katanya melalui telepon seluler kepada Koran Madura, kemarin. Menurutnya, selama ini UD Setia dalam menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peraturan yang ada, baik soal harga maupun distibusi. ”Kami tidak mungkin bermain, karena saya bukan tipe pemain. Kelambatan pupuk itu karena RDKK-nya masih belum disetrokan oleh PPL,” terangnya. Sementara dirinya selalu didesak oleh sejumlah poktan untuk melakukan pendistribusian. ”Kami selalu didesak oleh kelompok, tapi setelah saya tanya ke distributor, RDKKnya masih belum masuk,” terangnya. Bahkan dirinya mencurigai belum disetrokan RDKK itu karena ada permaian yang dilakukan oleh salah satu oknum Disperta. ”PPL itu ingin minta jatah, sementara UD Setia tidak bisa. Karena kami mengutamkan kepentingan masyarakat,” tukasnya. Untuk diketahui, di Kecamatan Lenteng jumlah kios sebanyak 23 unit. Sementara se-Kabupaten Sumenep sebanyak kurang lebih 170 unit dengan jumlah distributor sebanyakl 7 unit. Sedangkan jumlah kelompok tani sebanyak 3387 poktan, gapoktandes sebanyak 332, dan gapoktancam sebanyak 27 unit. =JUNAEDI
Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep saat melakukan inspeksi mendadak di water Park Sumekar, Kamis (15/1).
Hentikan Sementara Pengembangan WPS Komisi C Sidak Water Park Sumekar SUMENEP – Ketua Komisi C DPRD Sumenep, Dul Siam meminta pengembangan bangunan objek wisata Water Park Sumekar (WPS) dihentikan. Pasalnya, bangunan seluas sekitar satu hektare itu belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). ”Kami minta agar pembangunan itu tidak dilanjutkan sebelum IMB-nya turun dari pemerintah daerah,” katanya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di WPS di Desa Kasengan, Kamis, (15/1). Pihaknya dalam waktu dekat mengaku akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk menutup sementara objek wisata itu. "Jadi, kalau izinya sudah turun nantinya silakan dilanjutkan kembali,” terangnya. Politisi PKB itu menegaskan tidak bermaksud menghambat pendirian tempat wisata air itu. “Namun, jangan sampai melanggar norma setempat agar keberadaan WPS ini tidak ada masalah dengan lingkungan. Lagi pula dekat dengan Asta Tinggi," terangnya. Selain menyoal pengembangan pembangunan yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian, tujuan sidak Komisi C DPRD Sumenep untuk menanyakan tempat pembuangan limbah WPS. Seperti air yang sudah bercampur
dengan kaporit. ”Ini juga menjadi tujuan kami datang ke sini. Karena kami beberapa kali mendapat laporan dari masyarakat jika pembuangan airnya dikonsumsi oleh warga sekitarnya,” tambah Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumenep, Dwita Andriani. Menurutnya, limbah yang sudah bercampur kaporit sangat berbahaya bagi kesehatan kalau dikonsumsi. “Nah untuk membuktikan bahaya dan tidaknya, itu harus lakukan uji laboratorium dulu. Sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” ungkapnya. Sementara Pengendalian Dampa Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumenep, Farida Hasan mengatakan, pengelola WPS belum pernah menyetorkan hasil uji laboratorium tentang pembungan limbah. ”Bisanya, uji laboratorium itu dilaporkan pada setiap enam bulan sekali. Namun, hingga saat ini masih belum. Sehingga, dampak pembungan limbah belum diketa-
hui,” katanya, kemarin. Padahal, kata Farida, pihaknya telah melayangkan surat teguran terhadap pemilik WPS. Hanya saja terguran tersebut tidak diindahkan. ”Untuk uji laboratorium awal sudah, tapi kalau perusahaan itu berkembang, pasca beroperasi juga harus dilaporkan,” terangnya. Pemilik WPS, Latif mengkui belum menyetorkan laporan kepada BLH. ”Itu benar, yang kami setorkan hanya hasil laboratorium awal saja. Tapi untuk laporan yang perenam bulan masih belum. Karena saya tidak tahu,” terannya. Selain itu, pihaknya juga mengakui bahwa limbah WPS sering dikonsumsi oleh masyarakat setempat. ”Itu benar, dan saya tidak melarangnya asalkan jangan sampai terjadi pertikaian,” terangnya. Ditanya soal analisis dampak lingkungan, pihaknya mengaku hingga saat ini masih belum memiliki. Sebab, amdal hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar. ”Amdal itu kan dari Pemprov, sedangkan daerah itu adalah UKL UPL. Itu sudah ada,” terangnya Sementara IMB kelanjutan pembangunannya, pihaknya mengaku masih dalam proses. “IMB kelanjutan pembangunan masih dalam proses,” singkatnya. =JUNAEDI/MK
KORAN MADURA
Sumenep
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV
E
RUMAH TAK LAYAK HUNI
Penerima RTLH Menyusut SUMENEP - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep, Hery Koentjoro mengatakan, bantuan bagi rumah tak layak huni (RTLH) tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kekuatan finansial yang dimiliki Pemkab menjadi faktornya. Hery mengaku, saat ini di Sumenep masih banyak RTLH yang perlu mendapakan bantuan dari pemerintah. Namun, pihaknya menuturkan bahwa bantuan untuk RTLH tahun ini hanya sekitar Rp. 1 miliar un-
SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun ini telah menganggarkan dana sebesar Rp 8,6 miliar untuk pembangunan bandar udara (bandara) di daerah kepulauan. Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. “Sesuai rencana awal, pembangunan bandara itu akan diposisikan di Desa Paseraman, Kecamatan Kangean,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Mohammad Fadillah, Kamis (15/1). Informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, anggaran itu akan digunakan untuk pembebasan lahan seluasa 100 x 1017 meter, pembangunan landasan pacu (runway), dan pemasangan pagar di wilayah runway. Pembangunan bandara di kepulauan itu, sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mempercepat transportasi. "Ini merupkan upaya pemerntah untuk mengembangkan rute penerbangan Sumenep-Kepulauan. Kalau tidak ada halangan dalam waktu dekan segera dilakukan," terangnya. Kendati demikian, anggaran sebesar 8,6 miliar tersebut dipredisi tidak cukup. Melihat, fasilitas bandara di kepuluan masih belum ada sama sekali. ”Kalau masih akan dibangun tempat duduk penumpang, lahan parkir untuk penumpang, maka perlu ada penambahan biaya," ujarnya. Mantan Kepala BPBD Sume-
tuk 100 unit rumah. “Karena kekuatan daerah memang segitu tahun ini,” paparnya, Kamis (15/01). Jika dibandingkan dengan bantuan RTLH tahun 2014, menurutnya angka 100 unit mengalami penurunan. Pasalnya, tahun sebelumnya pemerintah membantu 160 unit RTLH. “Karena penanganan daerah juga banyak, tidak hanya RTLH. Jadi kalau daerah ngasi dua ratus, ya dua ratus. Kalau tiga ratus, ya tiga ratus,” tukasnya. Dijelaskan Hery, bantuan RTLH yang bersumber dari Din-
sos tidak sama dengan bantuan RTLH yang ditangani oleh instansi lainnya, seperti Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PU Cikatarung). Menurutnya, bantuan RTLH dari pihaknya tidak dalam bentuk pengadaan barang, melainkan uang Rp. 10 juta per unit. “Jadi kalau nanti menemukan masalah terkait bantuan RTLH, itu dilihat dulu, bantuan itu bersumber dari mana. Karena RTLH ini bukan hanya kita yang menangani, dari Cipta Karya juga ada. Provinsi juga ada,” tukasnya kepada Koran Madura
saat ditemui di kantornya. Sementara saat disinggung mengenai penyalurannya kepada penerima bantuan, menurut dia, dana Rp. 10 juta itu melalui rekening. Menurutnya, dengan melalui rekening akan mengurangi terjadinya pemotongan oleh oknum-oknum tertentu terhadap bantuan tersebut. “Tapi saya tidak tahu kepala desanya,” pungkasnya. Terkait pengawasannya, menurut Hery, pihaknya sengaja akan menurunkan bantuan tersebut secara bertahap. Setidaknya, dana Rp. 10 juta itu
akan dikucurkan kepada para penerima sebanyak dua kali, yakni Rp. 5 juta dalam satu tahap. “Nanti, tahap pertama kita akan menurunkan bantuan itu Rp. 5 juta dulu untuk digunakan. Kalau penggunaannya sesuai, tidak digunakan untuk hal-hal lain, pada tahap selanjutnya, sisanya akan kita berikan. Tapi kalau ternyata digunakan untuk keperluan lainnya, ya tidak akan diturunkan lagi sisanya, karena sudah tidak sesuai aturan,” tandasnya. =FATHOL ALIF
TRANSPORTASI
Pembangunan Bandara Kepulauan Telan Rp 8,6 M
Warga melepas pandangan pada landasan pacu Bandar Udara Trunojoyo Sumenep, Kamis (15/1). Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan anggaran Rp 8,6 miliar untuk pembangunan bandara di daerah pelabuhan.
nep itu mengatakan, jika pembangunan bandara di Kepuluan Kangean itu sudah selesai, penerbangan dari Bandara Trunojoyo, Kalianget, menjadi lima ruta. Yakni, Sumenep-Surabaya, Sumenep-Bawean, SumenepKangean, Sumenep-Pagerungan, dan Sumenep-Masalembu. ”Untuk komersialisasi, insya
Allah Januari sudah bisa dilaksanakan. Sementara untuk pesawatnya menggunakan pesawat Cessna Grand Caravan milik maskapai Susi Air,” terangnya. Dikatakan, rute yang akan dilalui pesawat bermuatan 12 penumpang tersebut antara lain Sumenep-Surabaya, SumenepBawean, Sumenep-Kangean.
Namun untuk rute SumenepKangean masih menunggu penyelesaian landasan pacu bandara setempat. Sementara anggota Komisi C DPRD Sumenep, Indra Wahyudi meminta agar pekerjaan tersebut dilakukan secara profesional. Sebab, jika tidak, maka rencana penerbangan Sumenep-Kangean,
bisa dipastikan gagal. ”Yang jelas kalau pekerjaanya dilakukan asal-asalan, bisa dipastikan hasilnya tidak akan baik dan juga tidak bisa tahan lama. Kalau itu terjadi, maka perusahaan masih akan mikir dua kali untuk melakukan penerbangan ke daerah Kangean,” katanya. =JUNAEDI/MK
KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO
Pamekasan
JUMAT 16 JANUARI 2015 No. 0526 | TAHUN IV
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV
MADURA
F
PERMINTAAN MENINGKAT. Warga menjemur ikan teri. di Pantai Jumiang, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Dalam beberapa hari terakhir, permintaan ikan teri kering yang dijual Rp 36 ribu per kg hingga Rp 40 ribu per kg dari berbagai daerah di Jawa, meningkat hingga 40 persen dari bulan-bulan sebelumnya, akibat cuaca buruk.
Kades Kesulitan Jalankan Aturan Pengangkatan Perangkat Sejumlah Kepala Desa Berencana Menyurati Kemendagri PAMEKASAN - Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang desa mulai dikeluhkan. Sebab ada beberapa pasal yang dinilai sulit untuk dapat dijalankan oleh kepala desa (kades). Salah satunya aturan yang berkaitan dengan batas usia perangkat desa. Kades Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, H. Yusuf Ikhwani mengatakan dalam undang-undang desa yang baru itu pasal 50 ayat 1 point b disebutkan syarat untuk menjadi perangkat desa minimal berusia 20-42 tahun. Dijelaskan Yusuf, pasal tersebut sangat sulit diterapkan di
Pamekasan, khususnya di Pademawu. Sebab masyarakat di tingkat desa lebih mengedepankan aspek ketokohan dibanding dengan batas usia tertentu. Ia mencontohkan, yang terjadi di Pamekasan, untuk menjadi perangkat desa, seperti kepala dusun, dibutuhkan figur yang kuat di masyarakat yang bisa saja usianya
lebih dari 42 tahun. Sehingga jika dipaksa untuk diterapkan, berpotensi akan merusak tatanan desa yang selama ini terbangun dengan baik. Tidak hanya itu, terangnya, masyarakat yang sudah kadung nyaman, tradisi yang sudah berakar dan sudah keadaan kondusif di desa, apabila ada perubahan drastis akan menimbulkan keresahan tersendiri di tengah masyarakat. Yusuf bersama sejumlah kades di Kecamatan Pademawu berencana mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi UU tersebut, khususnya dalam pasal 50 ayat 1.
“Situasi daerah satu dengan daerah yang lain sangat berbeda. Kami selaku kepala desa berharap pusat lebih memperhatikan kondisi di daerah, agar tidak serta merta UU dibuat tanpa ada survei dan studi kasus di daerah,” katanya. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan pihaknya memahami kekhawatiran masyarakat di bawah. pihaknya yakin tidak hanya kades di Kecamatan Pademawu yang keberatan atas UU tersebut. Tetapi kedes-kades di daerah lain juga akan mengalami hal yang sama.
Untuk itu, pihaknya akan menawarkan beberapa pilihan untuk mengatasi masalah tersebut. Di antaranya dengan menyiasati pengisian perangkat desa dengan pelaksana tugas (plt) sebagaimana saat ini diterapkan di Pamekasan. “Lalu bertentangan dengan undang-undang tidak boleh, sementara saat ini banyak perangkat desa yang sudah habis masa jabatannya. Jika syarat itu sudah tidak bisa ditoleransi, maka mungkin desa bisa memanfaatkan tokoh sebagai plt,” kata politisi Partai Demokrat ini. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH
Pamekasan
KORAN MADURA
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV
G
KASUS CURANMOR
Tak Jadi Atensi Kapolres Baru PAMEKASAN – Pada tahun 2014 lalu, ada ratusan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor (curanmor) yang terjadi di wilayah hukum Polres Pamekasan. Namun, kejadian itu tidak menjadi atensi khusus bagi Polres setempat di bawah kepemimpinan Kapolres yang baru di Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha. Menurut Kapolres Pamekasan AKBP Sugeng Muntaha, bahwa kasus curanmor di Pamekasan sangat tinggi, tetapi tingginya kasus Curanmor itu, sama halnya dengan kasus curanmor di daerah lain. Sehingga, pihaknya berupaya untuk tetap tangani kasus curanmor secara bertahap. Diakui mantan Analis Kebijakan Polda Jatim ini, selama ini Polres Pamekasan masih mengalami kenyataan, bahwa pengungkapan kasus curanmor minim dibandingkan dengan Laporan yang disampaikan oleh korban pencurian. “Kasus curanmor disini (Pamekasan) memang cukup tinggi, tapi kondisi ini bukan disini saja hampir semua daerah, makanya kami berupaya terus untuk bisa mengatasinya,”kata Kapolres Pamekasan yang baru ini. Kapolres Sugeng juga enggan mengatakan langkah apa saja yang akan dilakukan selanjutnya dalam pengungkapan kasus curanmor. Kapolres yang baru 1 minggu menggantikan AKBP Nanang Chadarusman itu beralasan, langkah yang akan diambil adalah bagian dari strategi, sehingga tidak pantas untuk diketahui ke publik. Sebelumnya, Polres Pamekasan sudah membentuk 2 tim khusus yang menangani masalah curanmor di Pamekasan. Menurutnya biarkanlah tim tersebut terus bekerja dan mendapatkan hasil dalam mengurangi maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Pamekasan. “Mau dua atau tiga tim, kita tunggu saja, supaya cepat mendapatkan hasilnya,” ungkapnya. Kendati demikian, pihaknya mengakui kesulitan dalam mengungkap kasus curanmor di Pamekasan, sehingga pihaknya membutuhkan peran aktif masyarakat untuk banyak memberikan informasi. Sebab, saat ini, jaringan pelaku curanmor di Pamekasan, sudah meluas bahkan sudah melibatkan jaringan antar daerah. =ALI SYAHRONI/RAH
AYAM MENTAH. Para aktivis Gerakan Solidaritas Muda (GSM) Pamekasan melakukan aksi teaterikal mengkonsumsi ayam mentah.
GSM Desak Tempat Karaoke Ditutup Sidak Komisi I hanya Pencitraan PAMEKASAN - Aktivis Gerakan Solidaritas Muda (GSM) Pamekasan kembali melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan di Jl Kabupaten. Mereka menilai pemerintah tidak serius dalam menertibkan tempat karaoke, yang dituding masih melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 28 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Hiburan Karaoke. Bahkan tempat karaoke dituding tidak hanya sekadar tempat hiburan dan usaha, melainkan lumbung maksiat yang sengaja dibiarkan oleh pemerintah. Para aktivis ini juga menuding inspeksi mendadak (sidak) Komisi I DPRD Pamekasan ke sejumlah tempat karaoke beberapa waktu lalu, hanya sekadar pencitraan belaka. Sebab, tindaklanjutnya tidak jelas, dan hingga saat
ini aparat penegak perda belum berbuat apa-apa terhadap pelanggaran tersebut. Kekecewaan para aktivis GSM ini diluapkan dengan memakan ayam mentah betina di pintu masuk Kantor DPRD Pamekasan, sebagai bentuk protes serta gambaran tidak berdayanya pemerintah terhadap pengusaha tempat karaoke di Pamekasan, yang kesannya melegalkan kemaksiatan di Pamekasan. Koordinator Lapangan, Halili menyampaikan penyelenggara hiburan karaoke tidak mematuhi aturan yang berlaku. Misalnya, masih membiarkan pemandu ka-
raoke tidak menutup aurat, kondisi lampu yang tidak terang menderang serta bilik tempat karaoke yang belum transparan. Itu belum lagi, aktivitas beroperasinya yang juga melanggar ketentuan. Sesuai dengan ketentuan buka pukul 10.00, dan harus tutup pukul 22.00. Kenyataanya, masih ada tempat karaoke yang jam tutupnya melebihi ketentuan perbup tersebut. Apalagi, tidak jarang ditemukan pengunjungnya membawa minuman keras. Ini kata Halili sangat tidak relevan dengan semangat Gerakan Masyarakat Islami (Gerbang Salam), yang menjadi ikon Kabupaten Pamekasan saat ini. Ia meminta pemerintah untuk segera menutup tempat karaoke penyebar maksiat di Pamekasan atau sebaliknya menghapus ikon gerbang salam dengan kemaksiatan yang merajalela.
“Jangan salahkan tuhan menurunkan mara bahaya bencana terhadap Pamekasan, sebab, pemerintah tidak berani tutup tempat karaoke yang menjadi penyebar kemaksiatan,” ungkap halili dalam orasinya. Para aktivis ini kecewa, karena tidak ditemui Bupati Syafii dan Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail. Hanya saja ditemui kepala Satpol PP Pamekasan Didik Haryadi. Nyaris terjadi ketengangan antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Penyebabnya, Karena mahasiswa dilarang masuk melakukan swEeping terhadap Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Aktivis ini mengancam akan kembali melakukan aksi demostrasi, dengan massa yang lebih banyak lagi, Jika tuntutanya, tidak dipenuhi oleh pemerintah. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
H
Pamekasan
KORAN MADURA
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV
PEMOTONGAN BSM
Akhirnya Dikembalikan Utuh ke Penerimanya
Samiaji Zakariya Kapala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pamekasan
Calon Tersangka Lebih Satu Orang Kejari Menemukan Indikasi Hilangnya Beras Dilakukan Secara Terstruktur PAMEKASAN - Jumlah pelaku yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan beras fiktif di gudang Bulog Subdivre XII Madura disinyalir tidak hanya satu orang. Dugaan itu muncul setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menemukan indikasi hilangnya beras tersebut dilakukan secara terstruktur. Kapala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pamekasan, Samiaji Zakaria mengatakan dalam proses penyelidikan dan keterangan saksi-saksi sebelumnya, raibnya beras tersebut dilakukan secara terencana, yang melibatkan sejumlah orang. Sayang, pihaknya belum bersedia menyebutkan siapa pelaku dan dari unsur mana para calon tersangkanya. Sebab pihaknya masih dalam tahap penyidikan, untuk mendapatkan kepastian siapa yang harus bertanggungjawab atas hilangnya 1.504 ton beras itu.
Dijelaskan Samiaji, hilanya beras dari Gudang Bulog sudah berlangsung lama, karena jumlah beras yang hilang sangat banyak. Pihaknya berjanji, jika dua alat bukti sudah dianggap cukup, maka pihaknya akan menetapkan tersangkanya. Lanjut Samiaji, dua orang dari internal Bulog Madura yang diperiksa Kejari Pamekasan dalam penyelidikan awal dianggap orang yang mengetahui langsung soal keberadaan beras di Gudang Bulog. Dan, akan disusul para saksi lainnya baik dari internal bulog maupun rekanan (mitra) bulog
dalam pengadaan beras. “Walau sampai sekarang belum mengarah pada siapa pelakunya, tapi besar kemungkinan orang-orang yang nantinya akan jadi tersangka dalam kasus ini tidak hanya satu orang saja, karena dugaan sementara ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya,� kata Samiaji. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini menguap ke permukaan setelah adanya temuan dari pengawas Bulog Jawa Timur. Hasil pemeriksaan tersebut menemukan adanya kejanggalan stok beras di dalam gudang. Jumlah stok beras ternyata tidak sesuai dengan administrasi yang ada. Atas dasar itu kemudian Bulog Divre Jawa Timur melaporkan hal itu ke Kejari Pamekasan, yang kemudian dilakukan langkah penyelidikan. Dalam penyelidikan sebelumnya, sudah ada 30 orang saksi yang dimintai keterangan
atas hilang beras tersebut. Tidak hanya itu, langkah bersih-bersih di tubuh bulog yang dilakukan Divre Jawa Timur itu membuat beberapa mantan petinggi bulog Subdivre Madura dan mantan kepala gudang, saat ini sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Sebab, mereka dianggap paling bertanggungjawab dan mengetahui tentang keberadaan beras di gudang Bulog dan sirkululasinya. Mereka diantaranya adalah mantan Kepala Bulog Subdivre XII Madura, Suharyono, Waka Subdivre Prayitno dan mantan Kepala Gudang Bulog Pamekasan, Abdul Latif. Saat ini Kepala Bulog Subdivre Subdivre XII Madura diisi oleh Amrullah dari Bulog pusat dan Wakasub Bulog Subdivre Madura diisi oleh RR Suwardani yang berasal dari Bulog Divre Jawa Timur. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH
PAMEKASAN - Pemotongan Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp 500 ribu di salah satu SMP swasta di Kecamatan Palengaan akhirnya dikembalikan kepada yang berhak menerimanya. Pengembalian dana dilakukan setelah Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan melakukan pemanggilan terhadap kepala sekolahnya. Awalnya penerima BSM yang berhak hanya sebanyak 26 siswa, masing-masing siswa mendapatkan dana sebesar Rp 700 ribu. Jumlah tersebut dipotong Rp 500 ribu untuk diberikan kepada siswa lainnya yang tidak terdaftar sebagai penerima BSM, sejumlah siswa di sekolah tersebut yakni 89 siswa. Sehingga, semua siswa di sekolah itu menerima bagian masing-masing Rp 200 ribu. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Pamekasan, Moh. Tarsun memastikan sudah mengembalikan seluruh uang BSM yang sebelumnya dipotong tersebut, kepada siswa yang berhak menerima yakni 26 Siswa. Sehingga, tidak lagi ada permasalahan yang membelit di SMP swasta itu. Tarsun mengatakan, sekolah tidak boleh melakukan pemotongan dana BSM, dengan dalih apapun, termasuk pemerataan. Sekalipun, ada kesepakatan antar sesama siswa ataupun wali murid, karena BSM menjadi kewenangan penuh pihak penerima. Ia meminta kejadian pemotongan BSM ini merupakan yang terakhir terjadi di Pamekasan dan tidak boleh lagi ada sekolah melakukan pemotongan BSM. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Imam Khosairi menuding Disdik Pamekasan lalai melakukan pengawasan terhadap seluruh sekolah penerima bantuan siswa miskin di Pamekasan. Hingga, akhirnya terjadi pemotongan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
Pamekasan
KORAN MADURA
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV
I
DUDUK. Sejumlah warga Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, di ruang Kasat Intelkam Polres Pamekasan, kemarin (15/1)
Warga Larangan Slampar Datangi Mapolres Ada Tiga Orang Ditetapkan Tersangka PAMEKASAN - Sejumlah warga Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, mendatangi Mapolres setempat untuk mempertanyakan kasus perusakan di rumah mantan Kepala Desa Larangan Slampar, Mustahep, yang terkesan janggal, Kamis (15/1). Sepengetahuan warga setempat pengusutan perkara yang dilakukan Polsek Tlanakan tidak dilanjutkan karena dinilai tidak memenuhi unsur. Alasannya tidak bisa dibuktikan lantaran tidak ada seorangpun yang melihat langsung kejadiannya. Namun, secara tiba-tiba Polres Pamekasan menetapkan tiga warga Desa Larangan Slampar sebagai tersangka. Salah seorang warga Larangan
Slampar, Zainullah menceritakan kasus tersebut bermula pada malam Idul Adha, bulan Agustus 2014 lalu. Saat itu, sekelompok pemuda tiba-tiba dihadang oleh kelompok pemuda lainnya, yang masih sama-sama warga Larangan Slampar. Para pemuda yang dihadang itu kemudian lari lantaran diacungi celurit. Kemudian mereka mengadu ke keluarganya masing-masing, sehingga membuat orang tua mereka geram
dan akan berbalik menyerang. Namun saat mendatangi pemuda penghadang ke rumahnya tidak ada. Lalu, para orang tua itu mendapat informasi bahwa penghadang tersebut berada di rumah Mustahep. “Saat warga (para orang tua yang dihadang) datang ke rumah Mustahep ternyata juga tidak ada, di sana hanya ada satu pemuda yang mengaku sebagai penghadang. Saat didatangi, tiba-tiba lari, sehingga semua bubar dan tidak melanjutkan masalah itu,” kata Zainollah. Beberapa hari kemudian, muncul laporan ke Polsek Tlanakan dari pihak pemuda penghadang tadi. Namun, setelah 9 saksi pelapor diperiksa penyidik Polsek Tlanakan, tak ada
satu pun yang melihat langsung dugaan perusakan kaca, jendela, dan stick game play station sebagaimana dalam laporan tersebut. Setelah satu bulan laporan itu berjalan, pihak terlapor mengkonfirmasi ke Polsek Tlanakan, dan mendapat jawaban kasus tersebut dinyatakan kekurangan bukti. Namun, setelah empat bulan berselang, di bulan Desember 2014 lalu, secara tiba-tiba Polres Pamekasan menetapkan tiga orang dari terlapor menjadi tersangka. “Kami datang ke sini (Mapolres) hanya ingin menjaga Larangan Slampar tetap kondusif, karena kalau kasus ini tetap dilanjutkan, bisa menimbulkan konflik antar warga di desa kami,”
ungkapnya. Sementara itu, Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha mengatakan kedatangan warga Larangan Slampar tetap diterima, namun laporan kasus perusakan tersebut juga dilayani. Sehingga, pihaknya membutuhkan bantuan banyak pihak, mulai dari tokoh masyarakat esa setempat, anggota DPRD dan pihak lain untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak. “Dalam kondisi seperti ini, kami tidak bisa sendiri, butuh peran semua pihak. Baru kalau semuanya sepakat berdamai akan kami lihat lagi. Kami juga akan cari akar masalah yang sebenarnya apa,” kata pria asal Brebes, Jawa Tengah ini. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH
KORAN J KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA
Sampang
JUMAT 16 JANUARI 2015 No. 0526 | TAHUN IV
KRIMINAL
DEMO: Massa massa Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda Sampang (PMPS) saat melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kejari Sampang, Kamis (15/1).
cr3/koran madura
Polres Tangkap Pencuri di Kantor Media Sampang - Tim Reskrim Polres Sampang, menangkap pencuri sembilan unit komputer di salah satu kantor media harian lokal di wilayah itu. “Pelaku kami tangkap pada Rabu (14/1) malam di rumahnya,” kata Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Hari Siswo dalam keterangan persnya di Mapolres Sampang, Kamis (15/1). Pencuri sembilan unit komputer dan sebuah printer di kantor Suara Madura yang terletak di Perumahan Puri Indah Jalan Rajawali itu merupakan karyawan di perusahaan media tersebut. Ia bernama Wahyudi, warga Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Kota, Sampang. Di hadapan tim penyidik pelaku mengaku mencuri barang elektronik milik perusahaan itu, karena diajak temannya berinisial H (22), warga Kelurahan Banyuanyar, sesama karyawan di perusahaan itu. Menurut Wahyudi, H melakukan pencurian lantaran terlilit banyak utang. “Barang-barang yang kami curi itu dibawa dan diangkut ke rumah pada Sabtu (10/1/2015) dini hari, kuncinya sudah dibuat duplikat sama teman saya itu,” kata Wahyudi. Saat ini, pelaku sedang menjalani pemeriksaan di ruang Kanit II Pidana Umum (Pidum) Polres Sampang. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu, polisi menjerat tersangka dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencurian dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Sementara temannya H kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) tim Reskrim Polres Sampang. Menurut Kasat Reskrim Hari Siswo, kasus pencurian di perusahaan yang dilakukan oleh karyawannya sendiri itu, menunjukkan bahwa siapa saja bisa melakukan perbuatan melanggar hukum, meski yang bersangkutan masih dalam satu perusahaan. Oleh karenanya, sambung Hari, pihaknya meminta kepada semua pemilik perusahaan agar lebih berhati-hati, sehingga bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan. =ABD AZIZ/ANT
J
Kejari-PU Pengairan Didemo SAMPANG - Pulahan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda Sampang (PMPS) melakukan demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang dan Dinas PU Pengairan, Kamis (15/1). Mereka melaporkan pelaksanaan proyek fisik yang ditengarai tidak sesuai juknis. Pantauan Koran Madura, massa PMPS mendatangi Kantor Kejari Sampang untuk melaporkan pelaksanaan proyek Dinas PU Pengairan yang dinilai abal-abal. Kepada Kejari, mereka menyerahkan berkas hasil survei ke lokasi pekerjaan proyek yang dikerjakan pada tahun 2014. Setelah laporan diterima Kejari, massa langsung kembali berorasi menuju Kantor Dinas PU Pengairan Sampang, untuk meminta pertanggungjawaban pelaksanaan proyek sebagai kuasa pengguna anggaran. Koordinator lapangan (korlap) aksi, Zainuddin mengatakan, berdasarkan temuan di lapangan, ada beberapa proyek PU Pengairan Sampang yang disinyalir dikerjakan tidak sesuai dengan spek. “Kami mendatangi kejaksaan hanya melaporkan temuan proyek yang dikerjakan di Dinas PU Pengairan, dan kami memasarahkan beberapa bukti ber-
bentuk foto dan material yang digunakan,” paparnya. Ia mencontohkan, beberapa proyek yang diduga abal-abal, di antaranya proyek kawasan kritis daerah tangkap sungai dan proyek pembuatan bronjong di Desa Pasean yang diduga tidak sesuai dengan RAB. Kemudian, ada proyek fisik di Kecamatan Jrengik yang sudah dilakukan penyelidikan oleh Kasi Intel Kejari Sucipto. Namun, sampai saat ini tidak ada tindak lanjut. “Dan ada lagi di Desa Majangan, pompa air yang tidak difungsikan. Bahkan pompa tersebut tidak tepat guna,” terangnya. Zainuddin mendesak Kepala Dinas PU Pengairan Sampang, Tony Moerdiwanto mengaevaluasi hasil proyek yang sudah dikerjakan pada tahun 2014. Hasil surveinya beberapa hari sebelumnya menemukan proyek fisik tersebut tidak sesuai dengan spek. Tony Moerdiwanto sebagai
kuasa pengguna anggaran diminta bertanggung jawab terghadap proyek yang didinilai tidak tepat sasaran. “Dengan bukti yang kami laporkan ke Kejari, saya harapkan tidak setengah mengusut problematika terkait proyek fisik yang dilakukan dinas tersebut,” harapanya. Selain itu, massa PMPS mengajak kepala dinas serta bawahanya untuk mengkroscek ke lokasi proyek yang ditanganinya dengan didampingi kepolisian. “Kami mendesak kepala dinas kroscek bersama ke lokasi pengerjaan tersebut dengan di dampingi kepolisian,” pintanya. Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Sampang, Wahyu Triantono mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti laporan dari mahasiswa. Kejari akan mengkaji dulu seperti apa permasalahnya, karena pengerjaan proyek yang dilaporkan pada anggaran 2014. “Perlu diketahui proyek yang dikerjakan pada tahun 2014. Paling tidak itu ada masa pemeliharaan, saya tidak tahu kalau kontraknya berapa bulan, tapi biasanya 6 bulan. Kalau masa pemiliharaan belum selesai, saya tidak bisa turun ke lapangan. Kerena masih belum selesai. Kalau pekerjaan itu selesai dan
ada yang meyimpang pasti akan ditindaklanjuti,” jelasnya. Sementara Kepala Dinas PU Pengairan Sampang, Tony Moerdiwanto mengklaim semua proyek fisik yang sudah dikerjakan pada tahun 2014 sesuai dengan juknis dan objektif. Hal itu berdasarkan hasil evaluasi pihaknya. Setelah kegiatan proyek selesai, Tony mengaku langsung melakukan evaluasi seperti apa realisasinya. “Kami tidak usah disuruh mengaevaluasi, pas pengerjaan itu selesai langsung kami evaluasi kemarin,” tuturnya saat menemui massa di depan kantor Dinas PU Pengairan. Dia mengaku siap menerima permintaan mahasiswa untuk kroscek ke lokasi proyek yang sudah dikerjakan dengan didampingi kepolisian sekaligus pihak penuntut. “Kami siap kroscek ke lokasi proyek yang dimaksud mahasiswa dengan didampingi pihak kepolisian,” tutupnya. Sebab, dalam pengerjaan proyek tidak serta merta anggaran itu langsung dicairkan 100 persen. Namun, katanya, masih ada sisa 5 persen dari anggaran tersebut untuk pemeliharan proyek yang sudah dikerjakan. =CR3/LUM
Sampang
KORAN MADURA
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526 | TAHUN IV
K
1.620 TKI Ilegal Dideportasi Dinsosnakertrans: Didominasi Masyarakat Pantura SAMPANG – Pemutihan yang dilakukan Negara Malaysia terhadap TKI ilegal dan bermasalah berhasil memulangkan ribuan TKI asal Sampang. Jumlah itu terbilang fantastik dan tertinggi se-Indonesia. Negeri Jiran itu sudah berhasil memulangkan 1.620 TKI asal Sampang sepanjang 2014 hingga awal 2015. Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sampang, Teguh Walyuno mengatakan, 15 Januari 2015 merupakan puncak pemutihan yang dilakukan Negara Malaysia terhadap TKI ilegal dan bermasalah. Menurutnya, jumlah tersebut bisa bertambah lagi karena dimungkinkan ada TKI yang tertangkap belum dipulangkan di akhir pemutihan. “Kemungkinan dari jumlah TKI yang sudah dipulangkan akan bertembah. Kerana informasi dari provinsi, kemung-
kinan TKI akan dipulangkan satu minggu dari sekarang,” kata Teguh di ruang kerjanya, Kamis (15/1). Dengan kondisi yang memprihatinkan, pihaknya akan mengeluarkan surat edaran (SE) kepada camat yang ada di Kota Bahari untuk tidak memberangkatkan warga menjadi tenaga kerja ke Nagara Malaysia atau negara lainnya. Selain itu, Teguh mengaku akan terus melakukan sosialisai secara persuasif kepada masyarakat terkait pentingnya bekerja di luar negeri dengan jalur resmi. Karena TKI yang berangkat
ilegal akan terus dipulangkan. “Solusi terakhir pemerintah akan memberikan lapangan pekerjaan. Namun, sebelum mereka bekerja akan dilakukan pelatihan terlebih dahulu. Misalnya pelatihan menjahit dengan catatan mereka tidak berniat kembali berangkat ke luar negeri,” tuturnya. Menurutnya, banyaknya TKI ilegal yang dipulangkan karena pemerintah Malaysia tengah gencar melakukan pemutihan TKI ilegal. Lalu TKI ilegal dipulangkan oleh pihak Disnaker Jawa Timur ke alamat masing-masing. Dan diberi uang transportasi senilai Rp 50 ribu perindividu. “Sebenarnya pemerintah Malaysia sudah lama melakukan pemutihan, sejak Januari 2014 hingga tanggal 15 Januari 2015, dari pemutihan yang dilakukan berhasil memulangkan sebanyak 1.561 TKI ilegal dan bermasalah
Daftar TKI Ilegal dan Bermasalah Asal Sampang Bulan Jumlah yang Dipulangkan Januari 2014 Februari 2014 Maret 2014 April 2014 Mei 2014 Juni 2014 Juli 2014 Agustus 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 Desember 2014 Januari 2015 Jumlah Total
122 150 181 109 142 108 180 119 175 105 57 172 59 1.620
Sumber: Dinsosnakertrans Sampang
asal Sampang,” akunya. Lebih lanjut dia memaparkan, maraknya TKI yang barangkat dengan jalur ilegal karena terlalu mahal biayanya. Sebab, harga untuk jalur resmi kurang lebih Rp 4,5 juta untuk laki-laki. Sementara untuk perempuan gratis dalam pemberangkatannya. Namun, pihak pemerintah memotong gaji sesuai dengan kontrak dengan perusahaan. “TKI ilegal itu didominasi oleh masyarakat pantura. Seperti Desa Sokobanah, Banyuates, Karangpenang, dan Katapang. Coba lihat bangunan rumah di daerah sana. Pasti bagus-bagus. Akan tetapi tidak ada penghuninya. Mereka ada di Malaysia. Pengamatan saya, mereka terobsesi kepada orang yang memiliki kekayaan dengan rumah yang mewah. Sehingga masyarakat yang masih belum memiliki itu semua bekerja ke Malaysia,” tutupnya. =CR3/LUM
PERTANIAN
Persediaan Pupuk Tak Penuhi Kebutuhan Petani SAMPANG - Persedian pupuk yang diterima Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Sampang sebanyak 31.432 ton dari berbagai jenis, belum cukup untuk menuhi kebutuhan para petani yang makin meningkat. Terbukti, pupuk yang diterima pada tahun 2015 sudah distribusikan ke setiap kios, namun masih banyak yang kurang. Kepala Bidang Tehnik Disperta Sampang, Suyono mengatakan, dari jumlah pupuk yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 31. 432 ton itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan para petani di seluruh Sampang. Jumlah itu terdiri dari beberapa jenis. Apalagi, kata dia, saat ini permintaan para petani semakin meningkat. “Saya akui dari jumlah pupuk yang diterima masih belum mencukupi, sementara kebutuhan para petani semakin meningkat,” katanya, Kamis (15/1). Menurutnya, kebutuhan petani kepada pupuk akan terpenuhi jika minimal pemerintah mempunyai persediaan sebanyak 21.000 ton dari masing masing jenis. Namun, pupuk yang diterima selama ini belum mencapai terget yang diinginkan. ” Idealnya kurang lebih 21.000 ton dari masing masing jenis, jika jumlah itu terpenuhi kemungkinan para petani lega,” katanya.
Dari kekurangan tersebut, lanjut Suyono, pihaknya akan mengajukan surat permohonan
penambahan pupuk melalui Bupati Sampang. Namun sebelum mengajukan, Soyono akan meli-
batkan para distributor, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Sampang. Untuk
mengevaluasi sekaligus mengira kebutuhan pupuk dari masingmasing jenis yang dibutuhkan setiap daerah. “Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kekurangan pupuk di Sampang,” imbuhnya. Pihaknya memerinci stok pupuk di Sampang 2015 tercatat 31.432 ton dari berbagai jenis pupuk, seperti Urea 19.378 ton, SP-36 sebanyak 5.227 ton. Sementara untuk jenis ZA 2.988 ton, dan jenis NPK 1.944 ton, Organik 1895 ton. ”Stok pupuk masih ada. Untuk bulan ini sudah dikeluarkan 2700 ton, 1000 ton sudah didistribusikan ke kios hari Jumat beberapa minggu yang lalu. Dan setiap hari Senin itu ada tebusan dari masing-masing distributor, nah itu masuk ke gudang penyangga di Turjon,” ujarnya. Dikatakan, selama ini masih belum ada kelangkaan pupuk dari berbagai jenis. Karena, untuk Sampang selalu tersedia maskipun itu tidak sesuai kebutuhan. Namun, lanjut dia, pasokan yang dari Surabaya, sampai saat ini belum maksimal. ”Misalkan penebusan pupuk 200 ton, mungkin yang bisa dibawa itu sekisar 150 ton, nah dari 150 itu langsung di distribusikan ke kios se Kabupaten Sampang,” tutupnya. =CR3/LUM
KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan
Bangkalan L
JUMAT 16 JANUARI 2015 No. 0526 | TAHUN IV
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526| TAHUN IV
Desa Harus Miliki Kantor Permanen Administrasi Akan Terus Bertambah BANGKALAN - Komisi A DPRD Bangkalan berinisiatif agar seluruh desa di Bangkalan harus memiliki balai atau kantor desa. Hal itu penting agar proses administrasi di desa berjalan dengan baik. Selama ini ratusan desa yang ada tak memiliki kantor untuk bekerja melayani masyarakat. Pekerjaan secara administratif akan dilakukan di rumah kepala desa. Mengingat ke depan, keinginan pemerintah pusat untuk menciptakan kondisi desa yang lebih maju, baik di bidang infrastruktur dan Sumber Daya Manusia bisa teralisasi.
doni heriyanto/koran madura
HANCUR. Kecelakaan lalu lintas di pintu tol Suramadu yang menewaskan pengemudi mobil Honda Jazz beberapa waktu lalu.
KRIMINAL
Setahun, 85 Pengendara Tewas BANGKALAN - Sepanjang tahun 2014 di Kabupaten Bangkalan telah terjadi 223 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut sebanyak 85 pengendara tewas di jalan, dan 123 orang mengalami luka berat serta 241 menderita luka ringan. Rata-rata korban kecelakaan itu menimpa pengguna sepeda motor. Akibat kecelakaan ini, kerugian materiil yang harus ditanggung mencapai Rp.1.314.750.000. Diduga tingginya pengendara yang tewas dalam kecelakaan tersebut karena kurang berhati-hati saat berkendara. "Faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan itu adalah kelalaian pengendara itu sendiri. Sebab kondisi jalan hampir semua itu baik tidak berlubang. Tapi, para pengendara ini tidak hati-hati justru
sering kebut-kebutan tidak mengutamakan keselamatan," tutur Kasat Lantas Polres Bangkalan, AKP Nopta Histaris Suzan, SIK. Menurutnya, segala upaya untuk menekan tinginya angka kasus kecelakaan lalu lintas terus dilakukan. Di antaranya, dengan mengajak seluruh elemen masyarakat agar lebih santun saat berkendara mengingat begitu besarnya resiko yang harus ditanggung jika terjadi kecelakaan di jalan raya. Akan tetapi, upaya preventif itu menjadi sia-sia jika pengendara tidak memiliki kesadaran yang tinggi untuk tertib berlalu lintas. "Terus terang kami sangat menyayangkan begitu tingginya angka kecelakaan yang terjadi sehingga 85 orang meninggal dengan sia-sia. Tapi itu semua kan bergantung
dari kesadaran pengendara," imbuhnya. Pihaknya juga mengimbau untuk lebih waspada di sejumlah titik yang rawan kecelakaan lalu lintas. Di area yang dikategorikan sebagai black spot atau titik rawan kecelakaan itu seringkali menimbulkan korban jiwa. Sehingga dengan mengedepankan keselamatan berkendara dapat meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan. Lebih baik tidak terburu-buru asalkan sampai dalam keadaan selamat. "Daerah yang paling rawan yaitu sekitar Kecamatan Blega, mulai dari Desa Lombang Dajah sampai Desa Roseh. Kami selalu menempatkan personel untuk melakukan pengawasan, termasuk menggelar razia agar pengendara tidak ugal-ugalan," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH
"Bisa dihitung, desa yang memiliki balai desa. Meskipun ada itu tidak digunakan dan dibiarkan begitu saja. Padahal jika ingin membangun desa yang maju minimal bisa bergerak mulai proses pelayanan administrasinya," kata Mahmudi, Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan. Menurutnya, walaupun ada, letak balai desa berada di rumah kepala desa (kades). Apabila terjadi peralihan kepemimpinan, kantor desa juga akan pindah ke rumah kades yang baru. Jika kantor desa bisa terpenuhi, kepala desa harus ngantor sebagaimana tugas dan fungsinya. Hal itu untuk memudahkan pelayanan dalam kepentingan masyarakat. Apalagi dengan adanya keinginan pemerintah menjadikan pemerintahan desa berjalan dinamis. Kondisi yang terjadi, masih banyak kepala desa ngantor di rumahnya. Warga yang hendak melakukan proses administrasi datang langsung ke
rumah kades. "Ke depan pekerjaan administrasi di desa akan semakin bertambah. Nantinya, selain bekerja langsung kepada rakyatnya, aparatur desa harus mampu menyusun anggaran Desa. Itu semua harus terprogram dengan baik, untuk memudahkan itu perlu ada kantor permanen," ungkapnya. Oleh karena itu, Komisi A akan berencana mengusulkan pembangunan balai desa. Balai desa itu akan dibuat sama dan setara dari segi bentuknya agar Bangkalan mempunyai ciri khas. Bagi desa yang belum memiliki kantor desa, tanah desa bisa dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. "Harapannya, balai desa bukan atas nama pribadi. Tanah itu, harus menjadi kas desa. Jika ada peralihan kepemimpinan desa, kantor itu bisa tetap digunakan setiap saat," harapnya. = MOH RIDWAN/RAH
Mahmudi, Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan.
moh ridwan/koran madura
Bangkalan
KORAN MADURA
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526| TAHUN IV
M
POLRES
Kekurangan Anggota Capai 662 Personel BANGKALAN - Jumlah personel di Polres Bangkalan masih sangat minim. Korps berbaju hijau ini mengalami kekurangan 662 anggota. Di mana saat ini hanya ada sebanyak 654 orang, padahal idealnya dalam daftar susunan personel polri (DSPP) sebanyak 1.316 orang. Sehingga untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan dan pelindung masyarakat dengan cara untuk memaksimalkan anggota yang ada. "Ya kami akui memang anggota kami sangat terbatas. Kekurangannya saparuh dari jumlah ideal anggota di Polres. Tentu hal tersebut bukan selalu menjadi alasan bagi kami untuk tidak menciptakan situasi yang kondusif di daerah ini,� ujar Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono. Menurut mantan Kasubdit Gak Kum Ditpolairud Polda Jatim itu, secara umum kekurangan anggota tidak hanya terjadi di Polres Bangkalan saja. Akan tetapi, hampir seluruh Polres di Jawa Timur juga mengalami hal yang sama. Sebab penerimaan anggota polisi tidak begitu banyak, akibat minimnya anggaran yang tersedia. Namun demikian, setiap tahun pasti ada penambahan personel sekalipun masih jauh dari harapan. "Setelah ada penerimaan anggota baru itu dibagi ke 39 Polres yang ada di Jawa Timur, makanya tidak terlalu banyak. Seperti pada tahun 2014 kami hanya mendapat tambahan anggota baru sebanyak 25 orang," imbuhnya. Selain ada penambahan setiap tahun juga ada pengurangan yaitu anggota yang memasuki masa pensiun. Setiap triwulan masing-masing Polres membuat laporan terkait jumlah personel. Hal itu untuk mengetahui jumlah riil anggota yang masih aktif, sehingga, bisa diketahui polres mana saja yang perlu ditambah. Penambahan ini menjadi kewenangan dari Polda Jawa Timur. "Pada tahun 2014 anggota yang pensiun kurang lebih sekitar 17 sampai 20 anggota. Makanya kita selalu membuat laporan setiap 3 bulan sekali. Minimnya jumlah personel juga membuat anggota di setiap polsek itu berbeda. Ada di salah satu polsek yang anggotanya hanya 16 orang," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH
moh ridwan/koran madura
PEMBELAJARAN. Guru sukwan sedang melangsungkan proses belajar mengajar di salah satu madrasah.
Ada Kesenjangan Kesejahteraan Guru Pemerintah Harus Mengangkat GTT Menjadi PNS BANGKALAN - Guru Tidak Tetap (GTT) merupakan profesi yang saat ini membutuhkan perhatian khusus pemerintah. Masalah tugas dan kewajiban, GTT tidak jauh berbeda dengan pegawai yang berstatus PNS. Namun, untuk masalah kesejahteraan rupanya masih terjadi kesenjangan yang sangat jauh antara GTT dan yang PNS. Ketua Bidang Advokasi Masyarakat, Lembaga Kajian Sosial Demokrasi, Ach Jakfar menerangkan masalah kesejahteraan, honor GTT atau Suka Relawan (Sukwan) yang diterima Rp 100.000 sampai Rp 500.000, sulit untuk mencukupi kebutuhan layak sebuah keluarga. Tidak sedikit yang memutuskan banting setir ke profesi lain karena minimnya perhatian pemerintah terhadap mereka. Ada hal yang sangat dilematis, pengangkatan PNS kini tak lagi ada, sedangkan sekolah sangat membutuhkan keberadaan GTT untuk membantu pelaksa-
naan pelayanan pendidikan kepada para peserta didik. Jika tidak dibantu dengan keberadaan guru sukwan, secara otomatis pendidikan akan mengalami krisis guru. Apalagi di Bangkalan kekurangan ribuan guru PNS. "Meskipun demikian, saya prihatin terhadap mereka, karena antara kinerja dan honor atau gaji tidak seimbang. Paling tidak dalam satu minggu guru sukwan masuk 4-5 kali. Mereka juga harus mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP dan media penunjang pembelajaran. Namun, gaji mereka di bawah rata. Ada yang menerima gaji Rp
200 - 500 ribu dalam satu bulan. Jika dibandingkan dengan buruh tani dan pekerjaan tukang bangunan masih kalah. Ironis sekali kan," gumamnya. Pengangkatan guru GTT menjadi PNS harus dilakukan oleh pemerintah. Pekerjaan dan jasa mereka memang layak diapresiasi, penghargaan berupa pengangkatan menjadi PNS memang sepantasnya dilakukan pemerintah. Jika tdk bisa diangkat untuk mjd PNS pada tahun ini, setidaknya pemda harus memberikan insentif khusus dan perlu dianggarakan. Hal ini perlu ada pembicaraan antara pemda dengan DPRD. Menurutnya, kalau dibandingkan dengan kesejahteraan guru PNS tentunya jauh berbeda. PNS bisa mendapatkan honor atau gaji Rp 2,5 juta - Rp 4 juta bergantung golongan masingmasing. Belum lagi ditambah dengan sertifikasi yang mereka peroleh sebanyak satu kali gaji.
Dia menilai, jika alasan pemerintah tidak ada anggaran untuk pengangkatan. Baiknya, anggaran tunjangan sertifikasi digunakan untuk pengangkatan guru. Sebab, banyak daerah yang mengalami kekurangan guru, bahkan jumlahnya sampai puluhan ribu guru. Sementara itu, salah satu guru sukwan Zakaria membenarkan jika kondisi kebutuhan layak guru masih di bawah rata-rata. Dengan tuntutan moral yang menjadi tanggung jawab tentunya tak sebanding. Namun, alasan tetap bertahan diposisinya agar tetap bisa mengamalkan ilmu yg telah didapat selama ini. "Pengabdian terhadap bangsa menjadi tujuan yang tetap memperkokoh semangat kami. Terkadang kami harus menerima beban yang berat atas pekerjaan ini. Harapan besar agar pemerintah terus memperhatikan nasib GTT," harapnya. = MOH RIDWAN/RAH
N
Bangkalan
KORAN MADURA
JUMAT 16 JANUARI 2015 | No. 0526| TAHUN IV
doni heriyanto/koran madura
PADI. Para petani diminta cermat memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil produksi.
PERTANIAN
Petani Diminta Cermat Bercocok Tanam BANGKALAN- Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Bangkalan meminta petani untuk lebih cermat bercocok tanam pada masa tanam pertama (MP1) tahun ini. Berocok tanam dengan cermat bisa menjadikan hasil panen sesuai dengan harapan. Terlebih, bagi lahan tadah hujan. Akhir-akhir ini intensitas hujan mulai menurun, sehingga perlu kiranya memperbaiki sistem pengairan agar kebutuhan air tetap bisa terpenuhi. "Para petani padi harus paham dan mengerti bagaimana cara bercocok tanam yang baik. Sebab jika tidak menggunakan
cara yang benar akan sangat berpengaruh pada hasil panen," terang Abd. Razak melalui Kabid. Produksi Tanaman Pangan dan
Holtikultura Geger Heri Susianto, SP, MMA. Tak kalah pentingnya pada musim tanam awal ini petani juga harus cermat dalam memilih benih. Diharapkan petani menggunakan benih bersertifikat. Tentunya benih bersertifikat tersebut, memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi keunggulannya. Kemudian ketika menanam benih memakai sistem tanam jajar legowo. Seringkali petani tidak memperhatikan hal yang bersifat teknis. Padahal itu sa-
ngat penting. "Pada prinsipnya sistem tanam jajar legowo adalah meningkatkan populasi dengan cara mengatur jarak tanam. Jadi cara tanamnya itu tidak hanya asal ditancapkan saja," imbuhnya. Selain penggunaan bibit unggul, pengairan yang tepat, pemupukan yang tepat sasaran menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan hasil produksi. Jangan sampai lahan padi hanya diberi
pupuk kimia saja, akan tetapi juga diberi pupuk organik. Sebab, struktur tanah di Bangkalan itu sangat cocok bagi pupuk organik. Dengan pemupukan berimbang ini, maka dipastikan hasil panen sesuai dengan harapan. "Pengendalian hama penyakit juga perlu disiapkan sama petani. Sebab, hama penyakit yang dapat merusak tanaman bisa terjadi kapan saja. Tentunya perlu diantisipasi," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH
Madura Sport
KORAN MADURA
KORAN MADURA
JUMAT 16 JANUARI 201516| JANUARI No. 0526 |2015 TAHUN IV JUMAT
No. 0526 | TAHUN IV
O O
PERSSU SUMENEP
Mencari Pelatih Sekaliber Ancelotti SUMENEP- Seorang fans Perssu Sumenep, Taufiqurrahman, berharap skuat Laskar Kuda Terbang musim depan dilatih oleh orang mumpuni, yang pandai meracik strategi dan mampu mengembangkan potensi tim semaksimal mungkin. Pemuda yang mengaku menggemari sepak bola sejak kecil itu mengaku bangga dengan sukses Perssu yang akan berlaga di Divisi Utama 2015. Menurutnya, keikutsertaan Laskar Kuda Terbang akan menjadi titik awal Perssu mengukir sejarah dalam persepakbolaan Indonesia. Taufiq, demikian sapaan akrabnya, memiliki keyakinan perjalanan Laskar Kuda Terbang tidak hanya akan berhenti di Divisi Utama, bahkan musim depan menjadi tim promosi di Indonesian Super Leguage (ISL). “Menurut saya, jika Perssu terus meningkatkan kualitasnya, nantinya mereka akan bisa merasakan atmosfir pertandingan di ISL dan bersaing dengan klubklub papan atas di Indonesia, seperti Arema, Sriwijaya FC dan bahkan pemenang ISL musim kemarin, Persib Bandung,” ujarnya dengan penuh keyakinan. Namun, lanjutnya, untuk menggapai semua itu tentu tidak
akan semudah membalikkan telapak tangan. Menurutnya, manajemen Perssu perlu mencari pemain yang betul-betul mumpuni untuk mengisi daftar pemain. “Karena kalau melihat tim-tim Eropa yang banyak menuai sukses itu adalah tim yang dihuni oleh para pemain kelas dunia,” lanjutnya. Selain harus mencari pemain yang berkualitas, manajemen juga harus bisa mendatangkan pelatih yang sarat pengalaman dan pintar meracik strategi. Baginya, sosok pelatih dalam dunia sepak bola memiliki peran penting sebagai penentu kesuksesan sebuah tim. Saat disinggung mengenai sosok pelatih yang ia impikan menjadi coach Perssu musim depan, ia tidak menyebutkan nama. Yang paling penting, pelatih Perssu nanti haruslah memiliki komitmen untuk membawa tim promosi ke ISL. Selain itu, pelatih Perssu harus memiliki kemampuan memotivasi pemain serta meningkatkan potensi yang dimiliki. ”Agar kalau kalah, satu atau dua kali, Perssu bisa langsung bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Seandainya ada, saya ingin pelatih Perssu seperti Carlo Anceloti,” tutupnya. =FATHOL ALIF/DAR
MENJELANG LAUNCHING P-MU
Manajemen Sebar 750 Undangan PAMEKASAN - Manajemen PMU sudah menyebar 750 untuk memeriahkan launching Laskar Sape Kerap yang dijadwalkan akan digelar pada 18 Januari 2015 mendatang. Media Ofice P-MU, Nadi Mulyadi mengatakan ke 750 undangan tersebut merupakan undangan khusus dari berbagai elemen pecinta bola seluruh Madura. Manajemen juga mengundang secara khusus masyarakat bola Madura, untuk bersama-sama hadir dalam launching P-MU untuk mengetahui sosok pemain yang akan memperkuat tim kebanggaan masyarakat Madura ini. Dalam launching tersebut nantinya PT Jempol Madura Utama akan memperkenalkan seluruh perangkat tim, mulai
dari pemain, pelatih, oficer, dan jersey yang akan dipakai oleh pemain. Sementara mengenai hiburan yang akan mengisi launching tersebut, Nadi belum memastikan. Nadi hanya menyebutkan menunggu kepastian panitia launching. Sebelumnya, dikabarkan Iyeth Bustami pelantun “Laksamana Raja di Laut”, dijadwalkan akan memeriahkan tim ini. Penyanyi wanita terbaik versi Anugerah Dangdut TPI 2003 ini telah malang melintang di dunia musik dan di Riau ia sudah terkenal dengan suara khas cengkok melayu yang dimilikinya. Ia telah banyak tampil dari pangung ke panggung untuk acara kampanye, dan lain-lain. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
fakih amyal/koran madura
CHECK UP. Sirvi Arfani, striker P-MU sedang mengikuti tes kesehatan di RS dr Slamet Martodirdjo Pamekasan.
TES URINE DAN DARAH
Jadi Acuan Deteksi Kesehatan Pemain PAMEKASAN - Seluruh pemain P-MU melakukan tes kesehatan atau general check up di RS dr Slamet Martodirjo Pamekasan, Kamis,(15/1). Satu persatu para pemain dilakukan pengambilan urine dan sampel darah oleh tim medis RS setempat untuk diuji laborotorium. Tujuannya untuk mendeteksi penyakit yang diderita masing-masing pemain P-MU. Pemeriksaan kesehatan ini didampingi oleh asisten pelatih Suwandi Hs dan asisten gol kiper Edy Harto, media officer P-MU Nadi Mulyadi, dan beberapa official tim. Salah satu tim medis RS itu Khoirul Amin mengatakan dari sampel darah dan urine itu bisa mendeteksi kandungan kimia dan penyakit dalam tubuh para pemain. Mereka akan diketahui apakah pernah menkonsumsi narkoba atau tidak. Termasuk bisa mendeteksi apakah mereka mengkonsumsi minuman keras atau tidak. Menurut Khoirul Amin, dari tes kesehatan itu pula akan terdeteksi fungsi hati, fungsi paruparu, darah lengkap, urine leng-
kap fungsi jantung, dan beberapa organ tubuh lainnya yang memiliki peran penting terhadap pemain dalam mengarungi setiap pertandingan. Hasil pemeriksaan akan diberikan kepada tim pelatih dan manajemen, sesuai hasil pemeriksaan medis. Sementara keputusannya, merupakan kewenangan penuh tim pelatih dan manajemen. Ia memastikan, general check up tersebut akan dilakukan satu tahap. Dan paling cepat hasil pemeriksaan selama dua hari akan disampaikan kepada tim pelatih dan manajemen. Deny Rumba salah satu pemain yang turut memeriksakan kesehatan mengaku senang
dengan pemeriksaan kesehatan tersebut. Nantinya ia akan mengetahui secara lengkap apakah dirinya terjangkit penyakit atau tidak. Hal serupa juga diakui Khoirul Mashuda yang juga berterimakasih kepada manajemen yang sudah melakukan tes kesehatan pada dirinya dan pemain lainnya. Media Officer P-MU Nadi Mulyadi menyatakan tes kesehatan tersebut merupakan seleksi akhir dari seleksi yang selama ini dilakoni oleh pasukan Laskar Sape Kerap. Pemeriksaan kesehatan ini menjadi penentu. Sekalipun dalam seleksi fisik ataupun skil dianggap memiliki kemampuan dan layak memperkuat P-MU, tim pelatih tidak akan memaksakan jika hasil pemeriksaan kesehatannya mengkhawatirkan. Manajemen dan pelatih tidak mau mengambil risiko terhadap kesehatan pemain saat menjalani kompetisi divisi utama nanti. Sebab, jika kesehatan pemain meragukan, maka berdampak terhadap perjalanan tim. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
P
KORAN MADURA
JUMAT 16 JANUARI 2015 No. 0526 | TAHUN IV
P
KORAN MADURA
KAMIS 15 JANUARI 2015 | No. 0525 | TAHUN IV
Uji Coba Pemantapan Skema Tim Pemain Persepam Madura United (P-MU) Rosi Noprihanis (belakang) berusaha melewati hadangan pemain Pamekasan Selection, saat ujicoba di Stadion R. Soenarto Hadiwidjojo, Pamekasan, Jatim, Rabu (14/1). Pelatih P-MU Widodo C. Putro mengagendakan ujicoba dengan sejumlah klub lokal dan klub Divisi Utama (DU) serta klub Peserta Indonesia Super League (ISL) guna memantapkan skema tim sebelum berlaga dalam DU 2015.
ant/saiful bahri