Koran Madura

1

SELASA 16 APRIL 2013 NO. 0097 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

16 APRIL 2013

PEMILU 2014

g PAMANGGHI

Logistik Capai Rp 5 Triliun

Jerowan

JAKARTA-Anggaran untuk pengadaan logistik Pemilu 2014 mencapai sekitar Rp 5 triliun. Dana besar tersebut untuk alokasi mulai kertas suara, bilik suara, alat coblos, IT KPU termasuk Sistem Informasi Data Pemilih, dan banyak lainnya. “Volume pengadaan logistik kebutuhan Pemilu 2014 tergolong cukup besar yaitu lebih dari Rp 5 triliun,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik di Jakarta, Senin (15/4/2013).

Lebih jauh kata Husni, KPU berharap melalui penggunaan anggaran sebesar it, maka bisa mengulang sukses pengadaan barang dan jasa pada penyelenggaraan Pemilu 2009 lalu di mana tidak bermasalah dengan proses hukum. “Karenanya KPU perlu bekerjasama dan mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan logistik pemilu, baik dari sisi pengadaan maupun distribusi,” tambahnya Untuk distribus logistik, sambung Husni lagi, KPU telah melakukan kerjasama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), ITB (Institut Teknologi Bandung), dan Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional).

Kerjasama KPU dengan LKPP berlangsung sejak 2009. Sangat wajar bila saat ini KPU akan mengikat kerjasama bersama dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dalam penyelenggaran pemilu. “Kesepakatan membangun kerjasama ini sebagai upaya mengelola proses pengadaan logistik yang lebih profesional dan transparan untuk mewujudkan prinsip-prinsp penyelenggaraan pemilu sesuai undangundang,” tandasnya Sementara itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menegaskan kewenangan KPU dalam menyeleksi bakal caleg peserta Pemilu 2014 hanya sebatas syarat administratif.

Aturan dalam UU 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak memberi kesempatan kepada KPU mensortir bakal caleg yang disinyalir bermasalah. “KPU hanya memverifikasi sesuai dengan aturan UU dan sifatnya hanya admninistratif. Jadi kalau mereka tidak lulus pendidikanya, SMA misalnya, itu tidak akan kami izinkan,” ungkapnya. (cea)

BANGUN 4 PILAR

Kesadaran Belum Merata JAKARTA–Sosialisasi program 4 pilar bangsa ke daerah belum merata. Situasi ini menyebabkan kesadaran masyarakat membangun berbangsa dan bernegara masih rendah. “Kita dapat laporan dari daerah, 4 pilar belum merata dan belum menyentuh penghuninya. Bahkan tidak terlihat mampu membangun kegotong royongan,” kata Ketua Pokja DPD RI, Bambang Soeroso dalam diskusi “Membangun Kebhinekaan” bersama Romo Benny Susetyo (KWI) dan Wakil Ketua MPR, Melani Leimena Suharli di Jakarta, Senin (15/4).

Menurut Bambang, DPD selalu memiliki komitmen kuat terhadap perbaikan degradasi moral dan akhlak yang terjadi. Hal ini penting sebagai pilar penting bernegara.

“Saya ingat sekali apa yang dikatakan mantan Presiden RI ke 4, KH Abdurrahman Wahid, yakni Pluralisme sebagai modal dasar membangun bangsa,” tambahnya.

Sementara itu, tokoh Konferensi Wali Gereja (KWI), Romo Benny Susetyo mengaku ada persoalan dalam membangun proses ke Indonesia-an, terutama membangun karakter bangsa. “Munculnya ideologi kesukuan, pada pasca reformasi. Hal ini disebabkan sematamata orientasi politik kekuasaan,” ujarnya.

Menurut Benny, saat ini Indonesia kehilangan pemimpin yang berjiwa negarawan. Karena itu, sudah saat ini demokrasi ini dikoreksi total. “Kita membutuhkan demokrasi akal sehat yang menghargai kebinekaan. Sayangnya para pemimpin tidak serius membangun visi dan misinya ke depan,” tambahnya. Benny meminta agar para pemimpin, terutama penguasa untuk berani mengambil kebijakan yang lebih berani. “Penguasa harus berani memutus mata rantai kekerasan. Disinilah, makanya 4 pilar harus menjadi kebijakan publik. Sehingga partai politik harus ikut serta,” ucapnya.

Sedangkan Wakil Ketua MPR, Melani Leimena Suharli membantah bangsa Indonesia tidak toleransi. Bahkan banyak hal dalam masalah toleransi, misalnya saat Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) di Ambon, Maluku, ada sekitar 2500 pendeta menyediakan rumahnya untuk tempat tinggal peserta MTQ. Pun demikian perayaan-perayaan hari besar agama semua bisa terlaksana di Indonesia. (gam/cea)

Oleh : Miqdad Husein Kolumnis

ant/ fanny octavianus

CALON PENASEHAT KPK. Ketua Panitia Seleksi (pansel) Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Imam Prasodjo (tengah) menunjukkan laporan pansel bersama anggota pansel (dari kiri) Mochtar Pabottingi, Yunus Husein, Syafii Maarif dan Bibit Samad Riyanto saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/4). Pansel tersebut menyelesaikan tugasnya dan akan memberi laporan beserta delapan nama calon penasehat KPK kepada pimpinan KPK.

DPR Minta Presiden Evaluasi Kemendikbud Persiapan Ujian Nasional Dinilai Tidak Matang TANJUNGPINANG - Anggota Komisi X DPR RI Herlini Amran minta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait penundaan pelaksanaan Ujian Nasional di 11 provinsi.

“Dengan tertundanya Ujian Nasional (UN) pada 11 provinsi ini, semakin melengkapi ‘hat trick’ keteledoran kementerian terkait selama enam bulan terakhir,” ujarnya ketika dihubungi dari Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Senin.

Herlini bersama beberapa rekannya di Komisi X DPR melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Riau (Kepri) selama beberapa hari untuk memantau pelaksanaan UN. Kepri tidak termasuk provinsi yang pelaksanaan UN-nya ditunda.

“Syukurlah siswa SMA di Kepri dapat melaksanakan UN,” ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI dari daerah pemilihan Tanjungpinang itu.

Meski demikian, ia menilai kinerja Kemendikbud semakin mengkhawatirkan karena secara tiba-tiba menunda pelaksanaan UN di 11 provinsi. Hal itu menujukkan kementerian terkait tidak mempersiapkan UN secara matang sehingga distribusi soal ujian terkendala.

Ia mengatakan penundaan UN tahun ini merupakan keteledoran ketiga yang dilakukan Kemendikbud dalam tempo enam bulan terakhir, setelah sebelumnya muncul persoalan terkait uang tunjangan sertifikasi guru dan beasiswa bidik misi.

“Presiden SBY harus lebih tegas mengevaluasi kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya

agar tidak terus mengulang keteledoran serupa,” ungkapnya.

Bagi Herlini, keteledoran itu tidak layak ditoleransi.

Semua pihak terkait, mencakup pemenang tender dan unsur Kemendikbud, harus diberi sanksi tegas. Mereka tidak boleh terlibat lagi dalam tender ataupun program Kemendikbud yang strategis.

“Tidak layak terus mengeluhkan blokir anggaran atau mengkambinghitamkan dinas-dinas yang tidak sejalan dengan target program dari pusat,” katanya.

Kalaupun itu benar adanya, kata dia, setidaknya keteledoran ini memperlihatkan kepemimpinan SBY tidak berhasil menciptakan harmoni antara kebijakan Kemenkeu dengan program-program Kemendikbud, atau menyinergikan eksekusi program antara pusat dengan daerah.

“Pasti itu ada akar masalahnya yang dibiarkan

berlarut-larut,” katanya.

Herlini juga menyayangkan sikap Mendikbud dan jajarannya yang kerap umbar keyakinan serba beres, terutama dalam pelaksanaan UN. Padahal realisasinya sering molor.

Ia mencontohkan sebelum kasus gagal UN serentak pada hari ini, pihak Kemendikbud menyatakan pelaksanaan UN dijamin tepat waktu, tepat distribusi dan jumlah soal ujian.

Tetapi kenyataannya pekan kemarin di Trenggalek, Jawa Timur, ditemukan kekurangan dan kelebihan jumlah soal UN. Sementara molornya pencetakan dan distribusi soal UN ditemukan nyaris di banyak daerah, tidak hanya Indonesia bagian tengah.

“Praktis persiapan UN tahun ini menubruk Prosedur Operasi Standar yang digariskan BNSP. Jadi, hemat saya tidak baiklah ada kementerian yang selalu umbar optimisme, padahal di lapangan tidak terkontrol,” ujarnya. (ant)

JELANG PILGUB JATIM

Said: Biar Jadi Gepeng Saya Tetap Banteng

PAMEKASAN-Menanggapi rencana pencalonannya dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur, Said kembali menegaskan bahwa dirinya pasrah penuh kepada keputusan partai. “Jangankan soal mau berpasangan dengan siapa, soal jadi maju atau tidak pun saya pasrah terhadap keputusan partai” jelas Said saat bertemu dengan 48 kepala desa se Kabupaten Pamekasan di kediaman H. Kamil Desa Pakong Senin (15/4).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati terpilih Pamekasan Ahmad Syafii ini Said mengatakan bahwa separuh hidupnya adalah untuk partai. Karenanya apapun yang diperintahkan partai akan ia laksanakan dengan suka rela. Bahkan jika ia diperintah untuk melepaskan jabatannya sebagai anggota DPR RI. “Jika diminta mundur, saya akan mundur, dan saya akan tetap loyal pada partai. Biar jadi gepeng,

saya tetap banteng” tegasnya dengan yakin.

Saat ditanya siapa yang akan ia pilih jika diberi kesempatan untuk memilih pasangan, Said tetap mengatakan bahwa keputusan partai, itulah keinginannya.

“Ibarat TNI, saya ini hanyalah prajurit yang keinginan dan kehendaknya adalah perintah komandannya. Keputusan institusi partai, itulah yang akan menjadi fokus saya ke depan”, ujarnya.

Beberapa minggu terakhir di berbagai media dan jejaring sosial online dan BBM santer diperbincangkan soal pencalonan Said Abdullah bersama beberapa tokoh.

Diantaranya bersama Khofifah Indar Parawansyah, Bambang DH dan beberapa tokoh lain di Jawa Timur. Namun menurut said, semua itu bukanlah keputusan partai yang susungguhnya. Sebab hingga saat ini DPP PDI Perjuangan belum mengumumkan apapun terkait calon yang akan diusungnya dalam Pemilukada Jatim Agustus mendatang.

Sementara itu Ahmad Syafii, Bupati Pamekasan terpilih yang akan segera dilantik Senin 22 April mendatang ini menyampaikan banyak termakasih terhadap Said Abdullah. Sebab menurutnya Said telah banyak membantu mengantarkannya meraih kemenangan dalam Pemilihan Bupati Pamekasan beberapa waktu lalu.

Karenanya di depan 48 kepala desa yang hadir waktu itu Syafii mengaku sangat berterimakasih. (beth)

“Makanlah yang halal dan baik,” tegas Al Qu’an. Di ayat lain ditegaskan, makan dan minumlah, dan jangan berlebihan. Lalu satu Hadist menyebutkan, makanlah saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang.

Kalimat di atas berisi pesan moral dan kesehatan. Yakni jangan sampai memperoleh makanan dengan cara melanggar hokum dan hak orang lain, dan juga jangan makan melebihi prosi, tidak bersih dan sembarangan.

Seorang kawan Faisal Baraas, ahli jantung terkemuka yang juga dikenal sebagai penulis, pernah menyampaikan pesan kesehatan menarik. “Silahkan makan apa saja, asal jangan berlebihan.

Makanlah secukupnya,” katanya. Makan sate, lanjutnya, jika sekedar satu sampai lima tusuk atau maksimal sepuluh tusuk untuk mereka yang masih berusia relatif muda, tak akan bermasalah.

“Tentu saja kelakuan ngawur jika makan sate 20 sampai 40 tusuk,” tegasnya mengingatkan.

Lalu bagaiamana kreteria makanan yang baik untuk kesehatan? Relatif.

Bagi anak kecil, makan telur puyuh yang kandungan kolesterolnya tertinggi, tak masalah. Bagi yang berusia di atas 30 tahun ada resiko berbahaya karena berdampak buruk pada problem kolesterol. Otak kambing atau sapi, untuk anak-anak, masih bisa ditolereir asal tak terlalu banyak. Namun bagi mereka yang umurnya sudah merangkak mendekati angka 40 ta- Silahkan makan apa saja, hun, jelas measal jangan miliki resiko tinggi.

Deberlebihan. mikian pula Makanlah jeroan, yang secukupnya. merupakan bahan baku utama Soto Madura; termasuk makanan berdampak buruk bagi kesehatan bila tak berhati-hati.

Yang menarik, telur puyuh, otak dan jeroan merupakan makanan super nikmat. Soto Madura, sop, empal gentong di Cirebon, tanpa jeroan terasa kurang nikmat. Kelezatannya berkurang. Jeroan sangat kuat menjadi penyedap dan pelezat makanan sejenis sop atau soto.

Di sini, lagi-lagi pesan moral terkait pengendalian makanan terasa urgensinya. Sesuatu yang super nikmat memang seharusnya jangan dimakan berlebihan. Di samping berdampak buruk pada kesehatan bahkan menyebabkan kematian, juga sebagai bagian mendorong semangat berbagi kepada yang lain. Jangan dinikmati sendiri.

“Sakit tak berhubungan dengan mati,” kata seorang pasien sedikit bandel. Sakit itu, lanjutnya, berhubungan dengan sehat. Sedang mati berhubungan dengan hidup. Jika seseorang waktunya meninggal, ya sudah pasti akan meninggal.

Benar. Pesan moral kesehatan subtansi nya memang tak terkait kematian. Pesan kesehatan lebih merupakan upaya menjaga agar hidup seseorang nyaman dan nikmat. Dan mereka yang berada di sekelilingnya, juga mendapat kenyamanan alias tak direpotkan. Jadi, jika ada yang mengingatkan agar mengurangi menggunakan jeroan saat memasak Soto Madura, tujuannya tak lain agar hidup lebih nyaman. Itu saja. seseorang nyaman dan nikmat. Dan mereka yang berada di sekelilingnya, juga mendapat kenyamanan alias tak direpotkan. Jadi, jika ada yang mengingatkan agar mengurangi menggunakan jeroan saat memasak Soto Madura, tujuannya tak lain agar hidup lebih nyaman. Itu saja. =

Madura Vs Lamongan Suatu hari Dewi yang asli Lamongan curhat sama Matrawi yang asli Madura.

“Saya pernah naksir cowok Madura tapi gak boleh sama orang tua” ungkap Dewi.

“Saya juga” kata Matrawi “Saya pernah Naksir Cewek Lamongan tapi ibu saya tidak setuju” “Kira-kira kenapa ya kok orangorang tua kita pada tidak setuju kemaun kita” rajuk Dewi.

“Menurut saayaaa.. penyebabnya cuma satu” ucap Matrawi sambil memandang ke atas seperti sangat serius “ini soal soto.. Soto madura dan soto lamongan yang persaingannya tak kunjung usai”.

Dewi berusaha mukul Matrawi yang langsung beranjak pergi.

Cak Munali

2

SUMENEP

SELASA 16 APRIL 2013 NO. 0097 TAHUN II

KDRT

JELANG PENDAFTARAN

Perbincangan Ekonomi Keluarga Berakhir Penganiayaan

Caleg Ikuti Tes Psikologi

S

UMENEP - Pada pagi itu sekitar jam 04.30 Wib, Saad, 45, bersama isterinya, Siti Rohani, 50, warga desa Pajagalan Kecamatan Kota berbincang tentang keberlangsungan hidup keluarganya, terutama dalam mencari nafkah. Istrinya bekerja sebagai pedagang dan Saad sendiri tukang becak. Namun, perbincangan tersebut bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Bukan keharmonisan yang didapat tapi malah pertengkaran.

Karena keduanya berebut menang, pertengkaran semakin menjadi.

Sekitar setengah jam, pertengkaran itu berlangsung terus menghangat dan pertengkaran terus berlanjut tiada henti, hingga sang isteri berucap minta dibunuh pada suaminya.

“Pertengkaran itu terjadi pada saat adzan subuh, sekitar jam 04.30 Wib. Pertengkaran itu cukup alot terjadi, bahkan sampai berlanjut di rumah pintar,” ucap Saksi Mata, Johan, Senin (15/4) kepada wartawan.

Kata Johan, setelah keluar dari rumah pintar tiba-tiba sang isteri sudah dalam keadaan lukaluka sambil memegangi perutnya dan merengek kesakitan. “Saya tidak tahu pasti kapan pertengkaran itu berujung seperti itu, tetapi sesaat setelah pertengkaran itu sang isteri sudah dalam keadaan berlumuran darah dari seluruh badannya, termasuk merengek kesakitan minta tolong seraya memegangi perutnya yang terurai akibat senjata tajam,” imbunya.

Saksi mata lain, Iskandar, sekaligus orang yang menolong korban menjelaskan bahwa

korban ketika keluar dari rumah pintar sudah dalam keadaan perut terurai dan berlumuran darah. “Saya menemukan korban saat mau buka warung, kirakira sekitar jam 05.00 ada orang tergeletak di rumah pintar dan merengek minta tolong. Akhirnya, tanpa pikir panjang saya langsung mendekati korban dan bertanya.

Katanya dibacok oleh suaminya,” tutur Iskandar saat ditemui di tempat kejadian.

Pantauan Koran Madura di tempat kejadia, terlihat beberapa dari petugas keamanan melakukan investigasi sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut. Termasuk di sekitar halaman rumah pintar, darah berceceran. Saat ini, korban sedang dirawat di rumah sakit dr. H Moh Anwar Sumenep dalam keadaan perawatan intesif dari petugas medis. Karena luka yang dideritanya cukup parah, termasuk perut korban mengalami beberapa jahitan karena terjadi luka parah.

Kabag OPS Kompol Polres Sumenep Edy Purwanto mengatakan bahwa saudara Saad, suami korban sudah diamankan di Mapolsek Kecamatan Kota. Dan pihaknya akan melakukan tahap penyidikan lebih lanjut mengenai motif percobaan pembunuhan yang dilakukannnya kepada isterinya sendiri. “Dia sudah kami ditetapkan sebagai tersangka karena sudah melanggar Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) akibat melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan,” katanya kepada wartawan.

Ditanya lebih lanjut tentang pasal yang akan dijatuhkan kepada pelaku, Edy belum bisa memastikan. (sym/mk)

syamsuni/koran madura

TKP. Polisi memasang garis police line di tempat kejadian perkara pembacokan seorang suami kepada istrinya.

Cebbing

M

ENEKAN angka kematian ibu dan anak merupakan komitmen bidan Kusmiyati. Komitmen itu sudah dibuktikan dengan upaya yang dilakukan selama menjadi bidan di Kecamatan Talango. Bahkan, sejak 90-an hingga saat ini belum ada pasien hamil yang meninggal di tangannya. Itu karena istri dari Herman Dalikusuma itu bekerja secara profesional.

Ibu tiga orang anak ini membantu persalinan masyarakat sudah cukup lama. Dia menjadi bidan sejak sekitar tahun 1990. Di mana kala itu masyarakat masih biasa menggunakan persalinan anak melalui dukun beranak.

Bahkan, masyarakat enggan untuk melakukan persalinan di bidan. Alasannya, persalinan di dukun beranak itu lebih

Nama : Te ta la : Pekerjaan : Suami : Anak : Alamat :

dhedez anggara/ant

SIDAK. Bupati Sumenep A Busyro Karim, bersama perwakilan dari Dinas Pendidikan, DPRD, Dewan Pendidikan, Inspektorat dan Diskominfo melakukan kunjungan langsung ke beberapa tempat penyelenggara UN SMA/SMK/MA di Sumenep, Senin (15/4).

UN Berjalan Lancar SUMENEP - Hari pertama pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat SLTA di Kabupaten Sumenep, Senin (15/4) ditemukan beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan ujian tersebut, seperti naskah soal yang rusak pada pelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Ra'as, dan naskah yang kurang di SMAN 1 Lenteng dan SMAN 1 Sapeken.

Kepala SMAN 1 Sapeken Sholehudin mengaku sempat panik saat menerima pengaduan dari pengawas bahwa di salah satu ruangan kekurangan satu naskah soal. Kepanikan itu berdasar karena jarak antara sekolah penyelenggara UN yang ada di kepulauan jauh dari dinas pendidikan yang ada di daratan.

"Alhamdulilah sudah teratasi dengan mengambil naskah cadangan, karena dimasing-masing ruangan ada 1 naskah cadangan yang memang di persiapkan," terang Sholehudin.

Koordinator Tim Pengawas UN dari Perguruan Tinggi Alwiyah menambahkan, selain temuan naskah soal yang kurang dan rusak, juga ditemukan nomor soalnya tidak berurutan. Namun, secara umum pelaksanaan

ujian berjalan lancar, baik di daerah kepulauan maupun di daratan.

Sidak Sementara Bupati A. Busyro Karim saat melakukan sidak menemukan dua siswa yang tidak bisa mengikuti ujian di ruang kelas. Hidayaturrahman, siswa SMK 1 Kalianget jurusan Teknologi Komputer Jaringan dirawat di Rumah Sakit Islam Kalianget karena saat berangkat mengalami kecelakaan dan Yudi Aryanto, siswa MA Raudlatut Tolibin (Robin) jurusan IPS dirawat di RSUD Sumenep karena sebelum ujian sudah sakit.

Beliau juga menemukan naskah soal yang tidak berurutan. “Misalnya dari nomor 1 sampai 8, nomor 9 tidak ada. Tapi nomor itu ada diurutan terakhir,” mencontoh-

kan. Juga menemukan halaman yang double.

Pantauan Koran Madura, bersama dari dinas pendidikan, dewan pendidikan, dewan dinas komunikasi dan informasi dan inspektorat, bupati mengunjungi Sekolah Menengah Atas (SMA) 1, Madrasah Aliyah Negeri (MAN), SMKN 1 dan siswa yang melaksanakan ujian di RSUD Moh. Anwar Sumenep.

Kepala Dinas Pendidikan A. Shadik berharap, pelaksanaan ujian nasional tahun ini tidak ada pelanggaran. “Tahun ini pengawasan kian diperketat. Seperti 2 orang pengawas ruangan, dua orang aparat kepolisian, dan dua orang pengawas dari perguruan tinggi. Jadi, saya jamin, UN tidak akan terjadi kecurangan,” katanya.

Jumlah peserta UN di Sumenep untuk SMA sebanyak 3.988, MA 5.147 dan SMK 1.166 siswa.

Optimis Lulus Tut Wuri Handayani peserta ujian mengaku tidak menemukan kendala saat menjawab naskah soal. Dirinya dan teman-temannya optimis lulus. “Inya Allah

lulus. Soal yang keluar yang sudah dipelajari, tidak sulit,” katanya.

Optimis lulus tidak hanya didasarkan pada bisa menjawab soal, tapi juga karena rajin berdoa. “Saya yakin doa kami diterima, tiap hari tiap malam berdoa minta kemudahan menjawab soal dan minta lulus,” tuturnya.

Berbeda dengan itu, berharap diberi kemudahan, Wawan dan Sukardi siswa kelas akhir Madrasah Aliyah Al Hikmah asal Desa Jabaan Kecamatan Manding sebelum berangkat meminum air basuhan kaki ibunya dan keluar rumah di bawah ibunya.

“Ya ini kami lakukan agar menghadapi ujian kali dengan tenang, Mas. “ ungkap Wawan.

Tapi juga rajin belajar.

“Selain menjalani ritual, kami juga belajar dengan tekun. Cara ini adalah salah satu cara yang dilakukan saat menghadapi ujian nasional.

Kami berharap ibu mendoakanya sehingga lancar menjawab soal-soal ujian, dan dapat lulus sekolah dengan nilai baik,” ucapnya. (athink/ sai/sym/mk)

SUMENEP - Sedikitnya 400 lebih calon anggota legislatif (caleg) 2014 mengikuti tes psokologi sebagai salah satu persyaratan mendaftarkan diri sebagai caleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Direktur Rumah Sakit dr. H. Moh Anwar dr Fitril Akbar menyebutkan, hingga Senin (15/4) peserta psikotes yang sudah terdaftar di rumah sakit mencapai 400 orang dan akan berlangsung hingga 18 April mendatang.

Namun, dalam waktu 4 hari ke depan, psikiater siap melakukan psikotes terhadap 600 orang, sebab pelaksanaan psikotes itu dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama tes tulis dan tahap kedua tes wawancara.

“Jadi dari empat hari pelaksanaan psikotes itu, dua hari pertama tes tulis dan dua hari selanjutnya tes wawancara. Diperkirakan pesertanya hanya sebanyak 600 orang. Sebenarnya kami kan hanya merespon permintaan KPU agar melaksanakan psikotes untuk calon legislatif, sebab salah satu syarat dari pencalonan legislatif itu adalah harus mengikuti psikotes,” kata Fitril, Senin (15/4).

Sebenarnya, sambung Fitril, Rumah Sakit Moh Anwar tidak bisa melakukan psikotes karena tidak mempunyai psikiater, dengan demikian pihaknya harus mendatangkan psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah.

“Rumah sakit kami hanya bisa melakukan tes jasmani, sedangkan untuk tes rohani (psikotes) tidak bisa karena memang tidak mempunyai psikiater, makanya kami mendatangkan psikiater dari Undip, Semarang Jawa Tengah,” paparnya.

Pada hari pertama tes psikologi diikuti caleg dari enam partai politik.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerendra, Partai Demokrasi Perjuangan (PDI) Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar.

Sementara itu, komisioner KPUD Sumenep, Moh Ilyas menyatakan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh caleg saat mendaftar ke KPU, salah satunya surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

“Salah satu persyaratannya, caleg itu memang harus menyertakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dalam berkas yang diserahkan ke KPU. Yang dimaksud sehat rohani itu ya harus mengikuti psikotes itu,” jawab Ilyas.

Ilyas memaparkan, terkait hasil psikotes tersebut, pihaknya tidak mempesoalkan dimasa para caleg itu mengikuti psikotes, apakah itu rumah sakit daerah maupun rumah sakit lainnya. “Yang jelas kalau sudah dilakukan verifikasi faktual berkas caleg, semua persyaratan sudah terpenuhi termasuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu. Karena pelaksanaan psikotes itu memang bukan ranah KPU,” tegasnya.

Dia menambahkan, pelaksanaan pendaftaran caleg ke KPUD, dimulai tanggal 9 hingga 22 April 2013.“Jadi saat ini sudah mulai pendaftaran caleg,” pungkasnya. (rif/edy/mk)

Kusmiyati Pembongkar Kebiasaan Lama murah.

Namun, hal itu tidak membuat ciut bidan Kusmiyati.

Bahkan, semangatnya untuk membantu persalinan terus menggebu. Sehingga, perlahan ada juga masyarakat yang mau melakukan persalinan kepada bidan, meski tidak banyak. Bahkan, untuk bisa melahirkan di bidan, masyarakat harus didatangi. Biasanya, Kusmiyati mendatangi dan menjemput masyarakat dengan menggunakan mobil pribadinya. Itu pun masih saja dicibir oleh masyarakat.

Akhirnya, Kusmiyati tidak hanya menjadi seorang bidan saja. Melainkan, dia seakan menjadi penyuluh untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya persalinan melalui bidan. Sebab, bahaya kematian anak dan ibu

bisa diminimalisir. Masyarakat ternyata masih sulit dibujuk.

Tapi, bidan Kusmiyati terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tidak hanya di pusat kecamatan, di daerah terpencil kecamatan Talango dia lakukan. ”Memang sangat susah menyadarkan masyarakat yang sudah lekat dengan budaya tradisionalnya dengan menggunakan dukun beranak. Tapi, kami tidak menyerah,” kata Kusmiyati di ruang kerjanya kantor dinkes.

Bahkan, menurut Kusmiyati dirinya mendapatkan perlawanan dari dukun beranak.

Namun, dirinya tetap tegar dan terus berjuang untuk menggerus budaya yang dianggap rentan pada kematian ibu dan anak. ”Kalau di dukun

Kusmawati, Amd, Kep, S.ST, S.Pd Sumenep, 25 November 1969 Bidan (PNS), Kabid Kesga Dinkes Herman Dalikusuma, M.Hum Tiga Orang (Mediawati Kusuma, Syarifatul Komariyah, Hilman Hukama) Jl. Masjid Babus Salam Dusun Tanjung Alam, Desa Padeke, Kec Talango

itu peralatan tidak steril, bisa menyebabkan titanus dan lainnya. Makanya, kami terus menggalakkan warga untuk lahir di bidan,” ujarnya.

Perjuangannya untuk menyadarkan masyarakat ternyata membuahkan hasil.

Di mana

masyarakat kecamatan Talango saat ini sudah sangat jarang yang melahirkan di dukun beranak. Mayoritas sudah melahirkan ke bidan. ”Kami merasa senang saat ini.

Tatkala perjuangan itu membuahkan hasil. Masyarakat mulai sadar atas pentingnya kesehatan ibu dan anak,” tuturnya.

Menurut Kabid Kesga Dinkes ini, setelah masyarakat mau melahirkan ke bidan ada masalah baru. Salah satunya, masyarakat tidak mau melahirkan di rumah atau klinik bidan. ”Mereka maunya bidan yang datang ke rumahnya.

Padahal, seharusnya warga yang harus datang ke bidan.

Supaya penanganan medis bisa

lebih maksimal,” ungkapnya.

Akhirnya, Kusmiyati harus turun ke lapangan kembali mendekati masyarakat akan pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan. Sebab, di tempat pelayanan kesehatan peralatan lebih lengkap, seperti oksigen, inkubutor dan lainnya. ”Kalau ada masalah saat persalinan bisa langsung diatasi,” ungkapnya.

Ternyata masyarakat tetap saja tidak mau datang. Akhirnya, bidan Kusmiyati yang menjemput ke rumahnya dengan menggunakan mobil sendiri. ”Kami tidak mau masyarakat menjadi korban.

Biar kami yang mengorbankan waktu dan tenaga untuk menjemput warga yang akan melahirkan ke rumah dan klinik,” ungkapnya.

Memang, terang dia,

melahirkan di tempat kesehatan seperti puskesmas sebab masyarakat masih percaya mitos. Saat melahirkan harus menghadap ke salah satu arah yang sudah ditentukan. ”Kalau di fasilitas kesehatan kan tidak mungkin. Makanya, tidak mau. Tapi, Alhamdulillah masyarakat sudah mulai sadar,” ujarnya.

Bahkan, untuk memberikan ruang yang nyaman kepada masyarakat saat ini dirinya sudah membuat klinik.

Dengan empat karyawan bidan. ”Yang terpenting, bagaiman kerja bidan lebih professional. Tindakan yang dilakukan tidak menyebabkan meningkatnya angka kematian. Memang, setiap tahunnya angka kematian terus menurun, 2012 hanya 11 orang saja,” tukasnya. (yat)

Pendidikan - SDN Barat 5 Talango Lulus 1983 - SMPN Kalianget Lulus 1989 - SPK Lulus 1989 - D III Kebidanan Lulus 2004 - D IV Kebidanan Lulus 2010

SUMENEP

Kejari Tetapkan Dua Tersangka SUMENEP - Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep sudah menetapkan dua tersangka kelompok tani (poktan) dalam dugaan penyalahgunaan bantuan Pugar pada tahun 2011. Dua poktan tersebut adalah Poktan Cemara dan Poktan Kahuripan, dan keduanya beralamatkan di Desa Kalimook Kecamatan Kalianget.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sumenep Wahyudi mengatakan pasca penetapan dua kelompok tani tersebut belum melakukan penahanan terhadap pengurusnya.

“Kami hanya menyita barang bukti yang berupa dokumen, yaitu berbentuk surat-surat berkaitan dengan program pugar,” ucapnya, Senin (15/5).

Dokumen tersebut menurut Wahyudi akan menjadi kelengkapan barang bukti sebagai penguat ketika hendak menjerat tersangka saat menjalani persidangan. “Dokumen itu akan menjadi penguat saat persidangan nanti,” ujarnya.

Bantuan program usaha garam rakyat (pugar) Rp. 50

3

SELASA 16 APRIL 2013 NO. 0097 TAHUN II

juta perkelompok, dan dua kelompok tersebut tidak merealisasikan kepada anggotanya. “Total dana Rp 50 juta perkelompok, dan setiap Poktan terdapat 10 anggota.

Mestinya, bantuan itu masing masing anggota mendapat jatah bagian Rp. 5 jtuta, tapi dalam proses penyelidikan kami, anggota tidak menerima uang sebanyak itu,” terang Wahyudi.

Wahyudi mennyatakan modus penyalahgunaan bantuan tersebut tidak sampai kepada penerima. “Karena dugaan penyimpangan bantuan pugar di Sumenep, rata-rata modusnya hampir sama, yaitu tidak menyentuh anggota sehingga ban-

tuan yang untuk peralatan sengaja tidak di belanjakan,” terangnya.

Kejari saat ini juga sedang melakukan penyelidikan terhadap poktan lain.

“Setelah kasus Pugar Kalimook telah tuntas, maka untuk selanjutnya kami akan membidik kasus penyalah gunaan pugar desa lain,” tegasnya.

Dalam waktu dekat dua penguru skelompik tani yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut akan dipanggil. “Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan pemanggilan terhadap kelompok penerima pugar, karena kami sudah mengantongi data penyelewengannya,” ucapnya.

Secara terpisah, anggota Komisi B DPRD Sumenep Syamsul Muarif sangat mendukung langkah kejari dalam mengusut kasus bantuan pugar. “Yang penting, kejari benar-benar serius dan tidak mempermainkan kasus,” katanya. (sym/mk)

RENOVASI PASAR

Pasar Tradisional Akan Direnovasi SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep akan merenovasi pasar tradisional yang berada di Kecamatan Ganding karena menganggu arus lalu lintas ketika hari pasaran. Kabid Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep Imam Sukandi mengatakan keberadaan Pasar Ganding saat ini memang sangat dibutuhkan, sebab banyak pedagang berjualan dipinggir jalan dan tidak menemukan tempat yang layak untuk berjualan. ”Kami yakin jika Pasar

Ganding sudah direnovasi tidak akan mengganggu terhadap lajunya lalu lintas,” katanya, Senin (14/4) saat meninjau Pasar Ganding. Dalam pembangunan yang baru, bangunan pertokoan ada di dalam pasar.

Tempat yang dinilai strategis untuk membangun pertokoan adalah tempat pasar sapi atau sebelah utaranya Pasar Ganding dengan luas lahan 7 x 15 meter. ”Nantinya pasar sapi ini kami alihkan ke Pasar Bangkal Sumenep atau ketempat yang lebih berpotensi lainnya, sedangkan tem-

pat pasar sapi ini akan dibangun pertokoan,” ujarnya.

Menurut Encunk, Pasar Ganding dinilai kurang produktif untuk dijadikan pasar sapi, karena relatif kecil untuk konsumsi daging sapi. ”Sampai saat ini konsumsi daging sapi masih minin, yaitu masih di bawah 100 ekor dalam perminggunya,” katanya. Maka sebab itu, lahan seluas 7 x 15 meter itu sangat pas untuk dibangun pertokoan.

Juga akan dibangun tempat parkir kendaraan. ”Jika sudah dibangun toko, maka

halamannya akan menjadi lahan tempat parkir dan tempat bongkar buat orang berjualan, sehingga tidak lagi berada dipinggir jalan,” katanya.

Adapun dana pembangunan tersebut akan dianggarkan dari dana APBD maupun dari dana APBN yang akan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. ”Jadi kalau masalah dana anggarannya masih dalam tahapan pemprosesan, jika ada maka akan diambilkan dari dana APBN jika tidak maka harus diambilkan dari APBD sendiri,” tukasnya. (edy/mk)

KHAWATIR TERJADI DUPLIKASI

Dewan Belum Tetapkan Anggaran Pengamanan Pilkades SUMENEP — Komisi A DPRD dan Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) belum menemukan kesepahaman prihal penambahan biaya pengamanan pilkades serentak dalam delapan hari pada Mei nanti. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setkap Mohammad Ramli mengatakan, pertemuan terakhir yang dilakukan dengan dewan menemukan jalan buntu.

Rapat terpaksa diskorsing karena banyak pengaduan yang datang ke eksekutif dan legislatif soal besarnya biaya pilkades. “Sekarang tergantung komisi A, bola sudah disana. Katanya akan ada rapat lanjutan,”papar Ramli, Sabtu (13/4). Pemdes mengusulkan anggaran pengamanan pilkades Rp 1,4 miliar.

Menurut Ramli, pi-

haknya diminta melakukan sosialisasi agar panitia pilkades menghapus anggaran biaya keamanan karena biaya tersebut sudah ditanggung penuh oleh APBD sebagaimana tercermin dalam rancangan usulan yang diajukan pihaknya.

“Pemdes akan melakukan mediasi dan memfasilitasi inisiatif tersebut dengan meminta para camat untuk mensosialisasikannya ke bawah,” katanya.

Terkait dengan banyak keluhan besarnya biaya pilkades, kata Ramli, semestinya BPD dapat melakukan kajian mendalam agar biaya tersebut tetap proporsional dan sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu pihaknya meminta kepada semua panitia pilkades untuk menyetorkan rencana anggaran

biayanya ke pemkab agar memudahkan pihaknya melakukan kajian. “Sejauh ini kami sudah banyak melakukan kajian RAB yang masuk dari beberapa desa, baik kepulauan dan daratan,” ucapnya.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Abrory Mannan menyatakan, ketika pihaknya melakukan pembahasan APBD murni tahun 2012, sudah menanyakan kepada pemdes biaya pengamanan yang dianggarkan hanya Rp 210 juta. Tapi pihaknya memaklumi, karena pemdes waktu itu masih belum melakukan rasionalisasi anggaran yang dibutuhkan.

“Setelah dilakukan rasionalisasi dan dihitung riil diajukan tambahan sebesar Rp 1,4 miliar untuk keamanan,” ucapnya.

Menurut Politisi PKB itu, pihaknya hanya ingin memastikan jika tidak ada anggaran double untuk biaya keamanan. Karena tidak dibenarkan dalam satu kegiatan itu menggunakan biaya dari dua sumber dana yang berbeda.

Dengan mekanisme tersebut, pihaknya berharap biaya pilkades dapat ditekan sekecil mungkin dan tidak terlalu membebankan kepada calon. “Kami minta kepada pemdes agar panitia dimasing-masing desa menyusun RAB agar bisa kami kaji. Jika dalam RAB tersebut, kami temukan anggaran pam keamanan, transportasi, maupun mamin. Nanti akan kami hapus karena biaya tersebut sudah ditanggung APBD,” tuturnya, Minggu (14/4). (athink/mk)

Rekomendasi Pansus atas LKPJ Bupati Sumenep Mulai Peningkatan Pelayanan Publik hingga Masalah Migas SUMENEP – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep masa anggaran 2012 sudah tuntas dikaji dan dievaluasi oleh sejumlah anggota dewan yang tergabung dalam panitia khusus (pansus). Bahkan, hasil kajian pansus sudah diserahkan kepada Bupati Sumenep A. Busyro. Dalam pembahasannya, pansus LKPJ memberikan sejumlah rekomendasi.

Salah satunya, pansus mensinyalir pelayanan publik di Sumenep masih lemah. Bahkan, terkesan tidak transparan ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pengaduanpengaduan masyarakat yang dilayangkan kepada lembaga legislatif ini.

Pengaduan yang sering diterima dewan soal prose-

dur mendapatkan dokumen kependudukan hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. ”Pada kenyataanya banyak warga yang harus kecewa karena pelayanan yang terlalu ribet. Ini sangat disayangkan. Tentunya, pelayanan di Sumenep ini hendaknya ditingkatkan.

Supaya masyarakat lebih merasa terlayani,” kata Ketua Pansus Ach. Fauzi Hasyim.

Sebab, sambung dia, masyarakat sangat menginginkan sekali pelayanan yang tidak terlalu rumit. Juga, tidak memakan waktu lama. ”Pelayanan harusnya cepat.

Sehingga, masyarakat tidak harus mengorbankan banyak waktu untuk bisa mengurus sesuatu yang dibutuhkan. Ini menjadi catatan yang perlu ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Pada dasarnya, menurut Fauzi, dalam rangka mencapai sebuah pemerintah yang profesional dan pelayanan publik prima, maka pemkab perlu melakukan penyempurnaan Struktur Organisasi (SO). ”Juga, memberikan pemantapan kepada SKPD akan tugas dan fungsinya,” tuturnya.

Tidak hanya itu, politisi PBB ini juga menyarankan untuk membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur pengelolaan minyak dan gas (migas). Itu supaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor migas lebih maksimal. ”Termasuk di dalam perda itu membahas tentang masalah PI (participating interest) dan CSR (corporate social responsibility),” ungkapnya.

Guna meningkatkan dari sektor migas, pansus juga menyarankan pemkab

DARI KIRI. Wabup Soengkono Sidik, Bupati A. Busyro Karim, Ketua DPRD Imam Hasyim, Wakil Ketua Moh. Hanif dan Faisal Muhlis pada suasana sidang paripurna tentang LKPJ.

untuk melakukan evaluasi atas MOU (memorandum of understanding) soal Migas. MoU tentang Migas disepakati tanggal 7 Januari 2013 lalu dengan nomor 120.2/01/119/2013 dan 451.4/02/435.023/2013. ”Kami ingin MoU itu banyak menghasilkan kepada daerah bukan pengusaha. Sehingga, dampaknya akan lebih dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Anggota komisi C DPRD Sumenep ini menambahkan, pihaknya sangat berharap catatan dan rekomendasi yang diberikan pansus untuk bisa ditindaklanjuti oleh bupati Sumenep. Sehingga, pemerintahan di kota Sumekar akan lebih baik. ”Tentunya, sesuai dengan visi dan misi bupati Sumenep,” ungkapnya dengan penuh harap. (adv/yat).

KOMPAK. Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim saat memberikan hasil laporan pansus LKPJ kepada Bupati Sumenep A. Busyro Karim.

SUKSES. Perwakilan Pansus Juhari saat memberikan hasil pembahasan kepada Ketua DPRD Imam Hasyim.

SERIUS. Ketua Pansus Ach. Fauzi Hasyim dan Wakil Ketua Moh Subaidi saat memimpin pembahasan untuk mengkaji dan mengevaluasi LKPJ bupati Sumenep.

LAYANAN INI DIPERSEMBAHKAN OLEH HUMAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMENEP

4

PAMEKASAN

SELASA 16 APRIL 2013 NO.0097 | TAHUN II

PUNGUTAN LIAR

Pungli Listrik Dilakukan Vendor PLN

PENUNDAAN UJIAN NASIONAL. Sejumlah siswa peserta ujian nasional berdiskusi di koridor kelas saat penundaan pelaksanaan ujian di SMA 21 Makassar, Sulsel. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengumumkan pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA/SMK di 11 provinsi diundur dari Senin (15/4) menjadi Kamis (18/4) karena persoalan teknis di percetakan sehingga pengiriman naskah soal ujian terlambat.

Siswa Berstatus Tahanan Ikuti Ujian Nasional PAMEKASAN- Seorang peseta Ujian Nasional (Unas) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Pamekasan, harus mendapatkan pengawalan ketat aparat Kepolisian Resor (Polres) setempat saat mengikuti ujian di sekolahnya, Senin (15/4).

Peserta berinisial NV itu tersandung kasus hukum dan ditahan di Polres sehingga harus mengikuti ujian dibawah kawalan petugas kepolisian.

NV datang ke SMK Negeri 2 menggunakan sebuah mobil bersama sejumlah anggota polisi berpakaian preman.

Setiba di sekolah yang berada di Jalan Dirgahayu itu, pemuda yang terlibat pengeroyokan seorang petugas parkir di Rumah Sakit Pame-

kasan itu langsung menuju ruangan ujian, sementara anggota polisi yang mengawalnya berada di luar ruangan bersama panitia pengawas ujian.

Kepala Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Besar Nanang Chadarusman, mengatakan siswa yang berstatus tahanan karena diduga terlibat tindak kriminal itu masih diberikan haknya mengikuti ujian di sekolahnya.

“Seharusnya, dia ikut uji-

an di sel tahanan. Tapi kami ingin dia lebih konsentrasi karenanya, kami berikan keringanan untuk ikut ujian di sekolah,” kata Kapolres.

Setidaknya, kata Kapolres, beban perasaan NV dalam menyelesaikan soal ujian bisa terkurangi. Sementara kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindak kriminal yang diduga melibatkannya tetap berjalan.

Kapolres menjelaskan, setelah selesai mengikuti ujian, pemuda itu tetap akan dikembalikan ke sel tahanan dan kembali diantarkan ke sekolah keesokan harinya untuk kembali mengikuti Ujian Nasional.

Nanang menjelaskan, kasus hukum yang membelit NV baru diterima Polres

Pamekasan pada awal bulan ini. Sehingga, kasusnya masih dalam penyidikan.

Hanya saja, selama mengikuti UN, proses pemeriksaan dihentikan sementara untuk memberi kesempatan kepada NV yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu, untuk berkonsentrasi terhadap ujian yang harus diikutinya.

Sementara itu, anggota Forum Pimpinan Daerah (Formpinda) yang dipimpin Wakil Bupati Pamekasan, Kadarisman Sastrodiwirjo, melakukan pemantauan pelaksanaan ujian nasional disejumlah sekolah. Beberapa sekolah yang menjadi objek pemantauan itu antara lain, SMK Negeri 2, SMA Negeri 5 dan MA Negeri 1 Pamekasan.

Dari hasil pemantauan, mereka menyatakan tidak menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan Ujian Nasional. Tim Forpimda hanya menemukan dua orang peserta di SMA Negeri 5 yang memaksa mengikuti ujian di sekolah, sekalipun harus memakai tongkat, karena kecelakaan.

Seperti yang diketahui, tahun ini peserta Ujian Nasional tingkat SMA sederajat di Pamekasan diikuti sebanyak 10.329 peserta. Rincianya, peseta SMA sebanyak 3.069 peserta, MA sebanyak 5.174 peserta dan SMK sebanyak 2.086 peserta. Dari jumlah tersebut, tiga orang peserta dicoret karena faktor usia yang diatas standar yang ditentukan.(afa/muj)

PILKADES

Politik Uang Warnai Pilkades PAMEKASAN- Pelaksanaan Pilkades serentak di 25 desa di Kabupaten Pamekasan sukses digelar Ahad kemarin. Tidak ada kejadian yang mengarah kepada tindak kriminal menonjol selama dalam kegiatan tersebut pemilihan.

Namun, ada beberapa catatan menarik di balik pelaksanaan Pilkades tersebut. Di antaranya, kalahnya beberapa Kepala Desa (Kades) yang masih menjabat satu putaran terhadap lawan-lawannya. Di antaranya Kades Lancar, Kades Tentenan Timur, Kades Polagan, Kades Ponteh dan Kades Laden.

Di balik kekalahan mereka, diduga ada kekuatan uang untuk memenangkan para calon. Apalagi, di masyarakat, ada pernyataan “siapa yang paling besar pemberiannya, dia yang akan didukung”, “tanpa transport, tidak akan datang ke tempat pemungutan suara” atau “yang memberi yang akan didukung”.

Salah seorang penajar Pengantar Ilmu Politik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, Sukron Ramadhon, Senin (15/4), mengatakan, politik uang (money politic) dalam Pilkades sudah

hal yang biasa dilakukan oleh masing-masing calon. Setiap gelaran Pilkades, baik yang menang ataupun yang kalah, tetap melakukan model tersebut.

“Pola pandang masyarakat setiap suksesi politik selalu uang. Ini merupakan gaya perpolitikan di Indonesia yang merembet

hingga ke tingkat Pilkades,” terangnya.

Gaya politik itu, kata lulusan pasca sarjana Universitas Airlangga Surabaya itu, berawal dari kekecewaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Demokrasi transaksional yang masih melingkupi elit politik menular,

sehingga masyarakat terbawa arus.

“Ada anggapan kalau elitnya saja main uang, maka rakyat kecil harus juga menikmatinya,” paparnya. karenanya, akibat situasi itu jangan dijadikan alasan untuk menyalahkan masyarakat. Sebab, politik uang seperti sudah menjadi

lingkaran setan yang sulit ditmukan akar masalahnya.

Di samping itu, masyarakat memilih money politik karena faktor keterhimpitan ekonomi.

“Kalaupun ada pilihan pemimpin yang demokratis maka akan ada ganjalan karena faktor uang sehingga ada sebagian masyarakat yang akan mecari pemimpin yang lain. Ini sempat dialami Gus Dur ketika memimpin Indonesia 2001 lalu,” tandasnya.

Di samping politik uang, ada juga upaya dari pemimpin yang ingin mempertahankan kekuasaannya.

Dalam Pilkades sering ditemukan ketika sudah dua periode berkuasa dan tidak bisa mencalonkan kembali, maka anggota keluarganya yang dicalonkan kembali seperti isterinya, anaknya ataupun saudaranya.

Untuk meminimalisir hal itu, perlu kemauan bersama dalam struktur politik yang berperan. Partai politik melalui perwakilannya di DPR bisa memberi contoh serta mengeluarkan produk aturan yang lebih baik. Tokoh masyarakat, kelompok kepentingan dan media massa diharapkan bisa mengarahkan sistem politik untuk menjadi lebih baik. (TF)

PAMEKASAN- Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Madura mengakui sejumlah vendor (rekanan) perusahaan tersebut melakukan pungutan di luar ketentuan dalam pemasangan sambungan baru.

Bahkan, para vendor itu juga melakukan praktek percaloan sehingga merugikan PLN dan mencemarkan nama baik perusahaan milik negara itu di masyarakat.

Asisten Pelayanan dan Administrasi PLN APJ Madura, Bachruddin Arifin, Senin (15/4), mengatakan setelah menerima pengaduan dan keluhan dari masyarakat, PLN menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan.

Hasilnya, pungutan liar itu benar-benar terjadi, namun tidak dilakukan oleh petugas PLN, melainkan dilakukan oleh pihak ketiga yang terlibat kontrak kerjasama dengan perusahaan tersebut dalam pemasangan sambungan baru.

“Hanya saja, masyarakat mengira mereka adalah petugas kami, karena bagi masyarakat, yang melakukan pemasangan sambungan listrik adalah petugas PLN. Padahal mereka adalah pekerja dari pihak ketiga yang terlibat kontrak kerjasama dengan PLN,” kata Bachruddin Arifin.

PLN, kata dia, sudah memberi peringatan kepada vendor yang kedapatan melakukan pungutan tidak resmi itu bahkan jika mereka masih tetap melakukan aksinya, akan dilakukan pemutusan kontrak kerjasama.

Ia menjelaskan, modus yang biasa digunakan para vendor itu dengan melayani pemasangan baru di luar yang terdaftar di PLN dengan biaya pemasangan yang cukup mahal.

Mereka juga secara semena-mena memberikan sangsi pemutusan sambungan terhadap pelanggan yang menunggak untuk mendapatkan keuntungan. Padahal sanksi tersebut belum diputuskan PLN. “Seakan-akan mereka adalah utusan PLN yang datang pada pelanggan yang memiliki tunggakan untuk memberi sanksi pemutusan sehingga kami juga yang dirugikan,” kata Bachruddin.

Karenanya, ia meminta agar para pelanggan segera menyampaikan informasi jika ditemukan adanya oknum yang mengaku petugas PLN dan memungut biaya di luar ketentuan serta mau melakukan pemutusan sambungan.

“Semua petugas kami dilengkapi dengan surat tugas ketika akan melakukan pemutusan sambungan karena adanya tunggakan. Selain itu, sanksi tersebut merupakan sanksi akhir setelah upaya lain tidak berhasil,” jelasnya.

Sebelumnya Komunitas Parlemen Jalanan Mahasiswa (KOPAJJA) mengadukan adanya petugas PLN yang melakukan pungutan dana di luar ketentuan. Bahkan, para mahasiswa juga melaporkan oknum petugas itu juga tidak segan-segan melakukan pemutusan sambungan listrik.

Beberapa waktu lalu, masyarakat Desa Rek-Kerrek, Kecamatan Palenga’an, juga menangkap oknum petugas PLN yang akan melakukan pemutusan listrik di salah satu rumah. Masyarakat setempat membawa oknum tersebut ke Polsek setempat untuk dilakukan proses hukum. (afa/muj)

BAKTI SOSIAL

DPR RI Kunjungi Penderita Katarak “Inilah yang seberanya diinginkan bangsa ini.

Forum agama, tentara dan masyarakat peduli menunjukkan kepeduliannya membantu masyarakat miskin.

Kegiatan yang begitu sempurna seperti ini harus terus dilestarikan dan dikembangkan ke kegiatan lainnya,” itulah kalimat yang keluar dari MH Said Abdullah saat melihat pelaksanaan pengobatan penyakit katarak gratis di Gedung Bakorwil Madura, Senin (15/4).

Kegiatan pengobatan gratis itu merupakan kegiatan hasil kerjasama Kodam V/Brawijaya, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Pamekasan dan Said Abdullah Institute (SAI) dan Pengusaha Tionghoa Indonesia.

Sedikitnya 807 orang penderita penyakit katarak dari tiga kabupaten di Madura, yakni Kabupaten Pamekasan, Sampang dan Kabupaten Sumenep, mendapatkan layanan pemeriksaan dan pengobatan secara gratis pada kegiatan tersebut.

Said tidak hanya bertemu Komandan Kodim Pamekasan, Letnan Kolonel Infanteri Mawardi dan Ketua FKUB Pamekasan KH Abdul Muit Khazin, namun juga menyempatkan diri menyapa dan berdialog dengan para penderita katarak yang merupakan warga miskin.

Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan yang disebutsebut dalam bursa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dalam Pilkada Jatim yang akan datang itu mengatakan kegiatan pengobatan penyakit katarak itu merupakan bagian dari kegiatan Bakti Sosial yang biasa dilakukan lembaga yang didirikannya,

Said Abdullah Institute.

Berdasarkan data Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BMM) Provinsi Jawa Timur, penderita penyakit yang menyebabkan kebutaan di provinsi itu mencapai 2,7 juta penderita. Dari jumlah tersebut, sebagian besar penderita berada di Pulau Madura, termasuk di Kabupaten Pamekasan.

Sedang di satu sisi, kemampuan pemerintah untuk menyediakan anggaran dan tenaga medis sangat terbatas dan hanya mampu melayani sekitar 15 ribu orang pertahun.

“Kondisi ini menyebabkan makin bertambahnya penderita penyakit katarak, sehingga perlu adanya gerakan sosial dari kelompok masyarakat dan organisasi sosial yang peduli terhadap masalah ini,” katanya.

Bakti sosial, kata dia, tidak harus dalam hal pengobatan katarak secara gratis, namun juga dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kecil.

Dirinya biasa bekerjasama dengan kelompok masyarakat dan lembaga sosial lainnya dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kecil. Diantara kegiatan itu adalah pelatihan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi lemah dan bantuan permodalan untuk pelaku usaha kecil.

“Kami ingin, kegiatan sosial seperti ini menjadi tradisi di masyarakat sebagai wadah untuk saling membantu antara yang satu dengan lainnya. Apalagi jumlah penderita penyakit katarak di Jawa Timur, termasuk madura, sangat tinggi,” kata Said Abdullah. (fik/ uzi/afa/muj)

PAMEKASAN

5

SELASA 16 APRIL 2013 NO.0097 | TAHUN II

PILGUB JATIM

Said Tunggu Kebijakan Partai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan dirinya sepenuhnya patuh terhadap kebijakan partai soal pencalonannya sebagai bakal calon Gubernur maupun Wakil Gubernur Jawa Timur dalam Pilkada Jawa Timur yang akan datang.

Sebab, kata dia, sampai saat ini tidak ada ambisi apapun dalam dirinya terhadap jabatan Gubernur maupun Wakil Gubernur.

“Dalam diri saya, tidak ada keinginan apapun terhadap satu jabatan. Soal dicalonkan atau tidak, direkomendasikan pada posisi gubernur maupun wakil gubernur, saya pasrah terhadap kebijakan partai,” katanya, di Pamekasan, Senin (15/4).

Said mengatakan, sebagai kader setia PDIP, ia mengaku siap melaksanakan apapun yang menjadi perintah partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Sebab baginya, separoh hidupnya sudah menjadi bagian dari partai.

Sehingga keputusan apapun yang ditetapkan partainya, merupakan bagian dari keputusan separoh hidupnya.

Bahkan, seandainya rekomendasi PDIP menyatakan dirinya harus maju dalam Pilkada Jatim, ia menyatakan tidak akan memilih-milih

siapa yang akan didampingi maupun mendampinginya.

“Apakah bersama Pak Sirmaji, Bambang DH, Bukhori maupun Ibu Khofifah (Khofifah Indar Parawansa), bagi saya tidak ada masalah, selama itu adalah kebijakan partai,” katanya dihadapan para wartawan.

Said Abdullah disebut-sebut masuk dalam bursa bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selain Bambang DH, Ketua PDIP Jatim Sirmaji dan Wali Kota Probolinggo Bukhori.

Bahkan, pendiri Said Abdullah Institut itu juga disebut-sebut bakal menjadi calon terkuat untuk mendampingi Khofifah Indar Parawansa yang dicalonkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dukungan Said untuk berpasangan dengan Khofifah, tidak hanya dari kalangan PDIP, namun juga dari kalangan muda NU dan Muslimat NU. Bahkan, beberapa waktu lalu, sejumlah aktivis muda NU di wilayah tapal kuda menolak pasangan Karsa jilid II dan mendesak partai politik yang memiliki basis dukungan kalangan nahdiyyin untuk mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa – Said Abdullah sebagai pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dalam Pilkada yang akan datang.

Kelompok yang menamakan dirinya Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama (FKGMNU) itu menilai, Khofifah sebagai tokoh Muslimat NU lebih memiliki kepedulian dan kemampuan untuk mengemban amanat perjuangan NU. Kepedulian dan kemampuan itu ditunjukkan saat mantan Ketua Umum Muslimat NU itu menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) dengan mencurahkan perhatiannya pada upaya pemberdayaan masyarakat kecil, khususnya di wilayah perdesaan yang merupakan basis pengikut NU. Demikian pula dengan Said Abdullah yang, menurut penilaian FKGMNU, memiliki kemampuan yang sama dan sangat dekat dengan semua kalangan. Meski secara organisasi anggota DPR RI itu tidak memiliki basis ke-NU-an, namun gerakannya memiliki kesamaan dengan gerakan tokoh NU, Abdurrahman Wahid, yang tidak membeda-bedakan status sosial, suku dan agama.

Said juga dikenal dekat dengan kalangan masyarakat miskin. (uzi/fik/muj)

UJIAN NASIONAL - Seorang peseta Ujian Nasional (Unas) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Pamekasan, harus mendapatkan pengawalan ketat aparat Kepolisian Resor (Polres) setempat saat mengikuti ujian di sekolahnya.

PEMILU LEGISLATIF

KPU Belum Terima Pendaftar Caleg

PAMEKASANKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan menyatakan belum menerima berkas pendaftaran Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari patai politik (Parpol) peserta pemilu legislatif (Pileg)2014. Padahal pendaftaran Caleg sudah dibuka sejak sepekan lalu.

Anggota KPU Pamekasan, Didin Sudarman, Senin (15/4), menjelaskan, sesuai tahapan Pemilu Legislatif, pendaftaran Caleg sudah dibuka sejak 9 April lalu dan akan ditutup pada 22 April yang akan datang.

Dalam tahap pendafatar

ini, pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 12 tim yang akan menerima berkas pendaftaran dari masing-masing Parpol peserta pemilu.

Hal ini dilakukan, agar berkas pendaftaran caleg dari masing-masing Parpol tidak dicampur dengan berkas caleg dari Parpol lain.

Teknis yang diterapkan ini Kata Didin, akan memudahkan kerja KPU, karena sudah ditentukan penanggungjawab berkas dari masing-masing Parpol. Sehingga, hasil penelitian nanti akan lebih akurat dan lebih mudah.

Dijelaskan, setelah

masa pendaftaran berakhir, pihaknya akan memverifikasi berkas-berkas para Caleg yang diserahkan ke KPU. Verifikasi ini akan berlangsung selama 13 hari, terhitung sejak 23 April sampai 6 Mei 2013.

Berkas yang dinyatakan tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat akan dikembalikan untuk dilengkapi.

Masa pengembalian perbaikan berkas ini paling lambat diserahkan ke KPU setempat pada 29 Mei 2013. ”Kami sediakan waktu untuk melengkapi dan menyerahkan kembali di tahap dua pada 23-29 Mei. Namun

jika pada tahap kedua tidak lengkap, KPU akan mencoret,” katanya.

Dijelaskan, kebiasaan Parpol di Pamekasan akan melakukan pendaftaran di menjelang penutupan. Meski demikian pihaknya berharap, agar tradisi lama itu dihilangkan karena terasa memberatkan KPU karena harus berburu dengan waktu.

Ia meminta pengurus Parpol yang sudah mengantongi kelengkapan berkas para Caleg agar segera mendaftar ke KPU setempat agar kerja KPU bisa lancar. (uzi/muj)

Usulan Perbaikan Empat Ribu RTLH Belum Jelas PILKADES

Panitia Pilkades Gagah Pangkas Anggaran PAMEKASANPanitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Gagah, Kecamatan Kadur, Pamekasan akhirnya memangkas anggaran biaya pemilihan. Pemangkasan anggaran biaya ini dilakukan setelah salah satu calon kepala desa (Kades) setempat, Yudi Dwi Cahyanto, mengajukan keberatan atas rancangan biaya yang disusun panitia.

Keberatan itu diajukan, karena biaya yang ditetapkan panitia mencapai Rp. 96 juta atau tiga kali lipat dari ketentuan Peraturan Bupati (Perbub) sebesar Rp. 40 ribu per hak pilih.

Pemangkasan atas besaran biaya ini melalui pembahasan cukup alot. Semula, pembahasan ini difasilitasi Panitia Pengarah Kecamatan namun menemui jalan buntu hingga pemahasan akhirnya difasilitasi Panitia Pengarah Kabupaten yang dipimpin Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Pamekasan, Herman Kusnadi.

Menurut Herman, besaran biaya Pilkades di Desa Gagah akhirnya disepakati sebesar Rp. 78 juta atau berkurang sebesar Rp. 18 juta dari daft

anggaran biaya sebelumnya.

Penurunan biaya Pilkades ini dilakukan dengan memangkas anggaran yang dinilai tidak penting, seperti pembelian perangkat komputer atau laptop.

Keberatan itu diajukan, karena biaya yang ditetapkan panitia mencapai Rp. 96 juta atau tiga kali lipat dari ketentuan Peraturan Bupati (Perbub) sebesar Rp. 40 ribu per hak pilih.

“Anggaran Pilkades Desa Gagah sudah final. Tadi sudah dilakukan pembahasan antara panitia dengan calon kades yang keberatan,” katanya.

Dijelaskan, dari besaran biaya Pilkades Rp. 78 juta ini tidak sepenuhnya dibebankan kepada calon kades, karena masih disubsidi dari

anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebesar Rp. 5 juta. Sehingga, beban biaya yang harus ditanggung pihak ketiga atau calon kades, sebesar Rp. 73 juta.

Adapun calon kades yang sudah ditetapkan panitia Pilkades Desa Gagah sebanyak dua orang.

Sehingga, biaya yang harus ditanggung masing-masing calon sebesar Rp. 36.5 juta. Sedangkan jumlah hak pilih di desa itu sebanyak 724 hak pilih.

Jika mengacu pada Peraturan Bupati (Perbub) tentang tatacara pemilihan kepala desa sebesar Rp. 40 ribu per hak pilih, maka seharusnya biaya yang ditetapkan sekitar Rp. 29 juta.

Pembahasan anggaran biaya Pilkades Desa Gagah, yang difasilitasi Tim Pengarah Kabupaten ini sempat diwarnai ketegangan, karena masing-masing pihak mengancam akan mengundurkan diri. Namun ketegangan itu tidak berlangsung lama setelah kedua belah pihak bisa memahami kebutuhan dan kemampuan masing-masing. (uzi/muj)

PAMEKASAN: Nasib sebanyak 4 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pamekasan yang diusulkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat serta Kementerian Sosial (Kemensos) RI, untuk mendapatkan bantuan perbaikan, hingga kini masih belum ada kejelasan.

Ribuan RLTH tersebut diusulkan sejak tahun 2009 ke Kemensos RI, namun hanya 100 rumah yang mendapatkan bantuan. Sementara 3.900 rumah tidak layak huni lainnya yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabuapten Pamekasan masih belum mendapat bantuan apapun.

Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans, Amirussholeh, Senin (15/4), mengatakan instansinya sudah mengajukan bantuan perbaikan itu semenjak Kemensos memprogramkan bantuan perbaikan RTLH. Namun, sejak saat itu Kabupaten Pamekasan hanya mendapatkan sekali bantuan dengan sasaran sebanyak 100 rumah.

“Jumlah empat ribu rumah itu merupakan akumulasi RTLH hasil pendataan 2009 hingga 2011. Sehingga sejak 2012 kami sudah tidak mengajukan program tersebut,” kata Amirussholeh.

Dari jumlah yang diusulkan tersebut, jumlah terbanyak ada di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Pangantenan.

Selanjutnya empat kecamatan di wilayah pantura, yakni

Batumarmar, Pasean, Pakong Dan Waru.

Saat ini, kata Amir, bantuan yang bisa diharapkan untuk penanganan RTLH hanya

Selain itu, jatah penerima RTLH dari Dinsosnakertrans sudah mulai dikurangi. Sebab, selain pemerintah, program sosial perbaikan RTLH juga

Batumarmar dan Kecamatan Kadur. Jika nanti ada kouta tambahan, akan diproyeksikan ke Kecamatan Proppo.

“Kami sangat ingin

bantuan dari dana sharing dari Pemerintah Daerah yang anggarannya tidak tetap dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

dilaksanakan oleh TNI, sehingga beban yang harus ditanggung Pemerintah Daerah menjadi berkurang.

Tahun lalu, di pamekasan bantuan perbaikan RTLH dialokasikan ke Kecamatan

masalah rumah tidak layak huni ini segera bisa tertangani. Karena akibatnya akan semakin berat jika terjadi bencana dan berakibat pada makin parahnya kondisi rumah tersebut,” kata Amir. (afa/muj)

6

SAMPANG

SELASA 16 APRIL 2013 NO.0097 | TAHUN II

RSUD Dinilai Lamban Melayani Pasien Jamkesmas SAMPANG - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sampang berupaya melakukan pemanggilan terhadap Sali (65), warga Desa Madupat Kecamatan Camplong, salah satu pasien yang menggunakan kartu jamkesmas. Pemanggilan ini akan ditempuh pihak RSUD setelah RSUD didatangi oleh LSM GAIB dan dianggap menyepelekan pasien yang menggunakan program jamkesmas.

Ketua LSM GAIB Habib Yusuf mendatangi pihak RSUD mempertanyakan tentang pelayanan bagi masyarakat miskin yang menggunakan kartu jamkesmas, bahkan dia sempat menuding kinerja rumah sakit yang memulangkan pasien dari Desa Madupat tersebut.

“Pelayanan rumah sakit ini banyak yang tidak benar.

Sudah berapa kali orang miskin kecewa dengan pelayanan rumah sakit Sampang

ini,” ucapnya.

Habib sempat menjadi perhatian para pasien yang mau berobat di rumah sakit tersebut. Selama ini jarang sekali atau bahkan tidak ada orang yang membela orang miskin yang menggunakan program jamkesmas yang tidak mendapat pelayanan yang baik dari pihak petugas kesehatan.

“Nanti kalau ada yang menggunakan jamkesmas tapi masih tidak dilayani si-

lahkan lapor saya” teriak Habib di depan pasien.

Sementara Dr Yuliono ketika dikonfirmasi dalam ruangannya mengatakan pasien atas nama Sali terkena penyakit infronstat liver hati pembesaran kelenjar prostat sehingga menyebabkan terjadinya retensio urine.

Dia mengakui kalau pasien memang menggunakan kartu jamkesmas namun ada sedikit syarat-syarat yang kurang. Kasus kegawatannya sudah dibantu dan dia menganjurkan hari ini atau besok bisa ditangani.

“Nanti kami akan tangani dengan membuka selangnya dan kami akan evaluasi apakah akan dioperasi atau tidak tentunya dengan menggunakan syarat-syarat jamkesmas,” ujarnya di depan para wartawan. (jun/ msa/rah)

Junaidi/Koran Madura

MEMPERTANYAKAN PELAYANAN: Sejumlah Aktivis LSM DPP GAIB ketika mendatangi RSUD Kabupaten Sampang mempertanyakan pelayanan pihak rumah sakit terhadap Sali, warga Desa Madupat Kecamatan Camplong.

ryan hariyanto/koran madura

MEMBAHAYAKAN: Jembatan penghubung antar dusun yang terletak di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal membahayakan seseorang yang melintas.

AKSES TRANSPORTASI

Jembatan yang Rusak Mendesak Dibenahi

SAMPANG - Akibat banjir yang terjadi di Kabupaten Sampang pekan lalu, jembatan penghubung antar dusun yang terletak di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal rusak parah. Apabila tidak segera diperbaiki maka kondisinya sangat mengancam keselamatan penduduk yang melewati jembatan kayu tersebut, sedangkan di bawahnya terdapat sungai lebar dengan air yang mengalir ganas.

Melintasi jembatan rusak karena telah dibangun sejak 15 tahun lalu sangat mengerikan, apalagi ketika ketinggian air banjir hingga menutupi jembatan itu. Sementara pegangan jembatan yang menghubungkan Desa Sawah tengah dusun Klobur dan desa sebelah itu sudah tidak ada lagi karena terhanyut banjir dan rusak. Bahkan, hampir separuh pegangan tangan yang juga berfungsi sebagai pagar pengaman di sisi kanan-kiri jembatan sudah tidak ada.

Akibatnya, warga saat akan melintasi jembatan tersebut merasa sangat khawatir terutama ketika aliran sungai cukup tinggi. Bahkan, tak jarang beberapa anak kecil

saat akan berangkat sekolah, dalam kondisi normal, harus mendapatkan pantauan dan didampingi oleh orang tuanya. Sedangkan jika sudah hujan deras dan terjadi aliran air cukup kencang, para orang tua banyak yang berani mengantarkan anaknya sekolah karena takut melewati jembatan yang dibangun swadaya oleh masyarakat itu sudah rusak dan agak rapuh.

Salimah (35), warga Dusun Klobur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, yang rumahnya berdekatan dengan lokasi jembatan tersebut mengatakan meski jembatan penghubung dusun Klobur menuju dusun Utara Sungai sudah rusak, tetap dilalui oleh warga, namun tak ada satu pun warga melintasi jembatan itu ketika genangan air banjir menutupi jembatan tersebut.

“Airnya sampai menutupi jembatan ini Pak. Warga takut saat akan melintasi jembatan itu, apalagi air deras.

Kita semua takut terhanyut,” ucapnya kepada Koran Madura, Senin (15/4).

Tak hanya itu, sekitar 50 meter dari jembatan rusak tersebut, Sobbul (43) harus

DIDUGA MELAKUKAN PENCABULAN

UJIAN NASIONAL

Polisi Tangkap Anggota DPRD

Siswa Tahanan Tetap Ikuti UN

SAMPANG Pokrestabes Surabaya menangkap anggota DPRD Sampang, M. Hasan Ahmad alias Ihsan (44), warga Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, karena diduga melakukan tindak pencabulan terhadap seorang gadis.

Yang bersangkutan (Ihsan) memang hari ini tidak mengikuti siding.

Namun, saya sempat kaget kalau yang dimaksud (Ihsan) ditangkap polisi,”

Sahuri

Ketua Komisi B DPRD Sampang

Penangkapan atas diri M. Hasan Ahmad atau Ihsan membuat sejumlah politisi di DPRD Sampang kaget dan tidak percaya dengan tuduhan yang diarahkan pada rekannya tersebut.

Ketua Komisi B DPRD Sampang Sahuri seusai melaksanakan sidang paripurna pembahasan

rancangan peraturan daerah (Raperda) mengatakan Ihsan tidak mengikuti siding yang digelar hari Senin (15/4). “Yang bersangkutan (Ihsan) memang hari ini tidak mengikuti siding.

Namun, saya sempat kaget kalau yang dimaksud (Ihsan) ditangkap polisi,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Sampang Kian Santang yang dihubungi melalui jaringan telepon selulernya membenarkan adanya penangkapan atas anggota DPRD Sampang.

“Tunggu ya Mas, saya di Surabaya ngurusi masalah ini,” terangnya singkat.

Informasi yang berhasil dihimpun menyatakan M. Hasan Ahmad alias Ihsan (44), merupakan anggota dewan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dia ditangkap polisi dalam kasus pencabulan terhadap gadis di bawah umur.

Penangkapan terjadi di Hotel Pitsop Jalan Semut Baru Surabaya.

Dalam keterangan persnya, Kabid Humas Polda Jatim menyatakan kepolisian selain mengamankan pelaku, dalam penggerebegan itu juga telah disita uang tunai Rp 1,2 juta, empat unit handphone, dan sebuah mobil merek Honda Odyssey bernopol L 1824 OR. (iam/msa/rah)

SAMPANG - Sebanyak 5.869 peserta Ujian Nasional tahun 2013 terdiri dari siswa SMA sebanyak 2.153 siswa, MA sebanyak 2.836 siswa, dan 880 siswa SMK mengikuti UN hari pertama yang dilaksanakan pada hari Senin (15/4).

Saat pelaksanaan Ujian Nasional hari pertama tingkat SLTA/sederajat, Bupati Kabupaten Sampang Fannan Hasib beserta rombongan, melakukan pemantauan secara langsung ke sejumlah sekolah seperti di SMK Negeri 1 Sampang, SMA Negeri 1 Sampang, dan MAN Sampang.

Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan UN di Sampang berjalan dengan lancar, karena beberapa hari sebelumnya sejumlah sekolah di Sampang sempat terendam banjir.

Dalam pantauan pelaksanaan UN ternyata tidak semua siswa di Kabupaten Sampang bisa mengikuti ujian karena sakit dan drop out sebelum pelaksanaan.

“Ternyata ada juga siswa tidak bisa mengikuti UN, tapi saya belum bisa memastikan jumlahnya karena harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.

Alhamdulillah pelaksanaan UN di Sampang berjalan dengan lancar dan ini juga dapat pastikan akan berlangsung hingga selesai,” terang Fannan Hasib usai melakukan pemantauan.

Bupati Sampang berharap pelaksanaan UN dapat berjalan dengan maksimal, dan semua pelajar dapat lulus dengan nilai yang baik. Mengingat masa depan siswa sangat

ditentukan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Dengan harapan nantinya para pelajar itu menjadi penerus bangsa yang berkualitas. “Saya berharap agar semua pelajar dapat lulus dengan nilai bagus dan optimal,” terangnya.

Beberapa pelajar yang masih mempunyai hak untuk mendapatkan pelajaran, namun ada yang tersandung kasus pidana. Di antaranya Marid (18) alias Muhammad Prayitno, warga Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Kota Sampang dan Farik (18), warga Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang tersangkut kasus narkoba.

Marid mengatakan dirinya terpaksa melaksanakan UN di dalam kelas II B rutan Sampang dengan penjagaan ketat

petugas. Bahkan, ia juga menyesal dengan perbuatannya sehingga dirinya ditangkap di Jalan Imam Ghozali sekitar pukul 22.00 wib di kosan rekannya, Farik.

“Ya menyesal, saya ada di sini. Ingin cepat keluar. Pertamakali masuk rutan dan mengerjakan soal UN. Tapi, tadi tidak ada kesulitan. Cuma sama guru sekolah saya disuruh belajar sebelumnya. Waktu mengerjakan UN tadi guru BK ke sini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala rutan Sampang kelas II B, Supriyadi mengakui ada tahanannya masih pelajar dan mengerjakan ujian nasional.

Pihaknya hanya menfasilitasi ruangan saja. “Saya tempatkan di sini. Supaya enak suasananya biar lebih kondusif kasihan juga dia (Marid). Biar lebih konsen ujiannya,” tukasnya. (ryn/msa/rah)

ryan hariyanto/koran madura

IKUT UJIAN NASIONAL: Salah satu siswa sedang mengerjakan soal ujian nasional (UN) di rutan meskipun tersandung kasus pidana.

kehilangan kandang sapinya karena dibawa banjir. Pemilik kandang sapi, Sobbul mengatakan tanah yang ditempati kandang sapinya tak kuat karena ketinggian air banjir sangat besar bahkan di sungai menutupi jembatan. Karena air banjir yang begitu besar, tanah yang ditempati kandang miliknya longsor ke sungai hingga kandang dan sapinya ikut terhanyut air sungai itu.

Beruntunglah, kedua sapi miliknya bisa diselamatkan.

“Waktu mulai hujan deras dan tinggi air, kandang saya ikut longsor, tapi beruntung dua sapi saya bisa diselamatkan. Mungkin tanahnya gak kuat menahan deras air,” terangnya sambil menunjukkan lokasi kandang.

Berdasarkan pantuan di lapangan, jembatan yang cukup mengkwatirkan warga tersebut tak hanya untuk penghubung antar dusun. Akan tetapi, banyak anak warga setempat dan desa tetangga menyeberangi jembatan tersebut Karena jembatan tersebut sangat dibutuhkan warga dan kondisinya sudah rapuh bahkan sangat membahayakan, maka warga berharap pemerintah dapat membantu warga

dengan membangun jembatan tersebut. Agar warga tak kesulitan beraktivitas mencari penghidupan.

Ketua Lingkar Rakyat Sampang (Liras), Alan Kaisan mengatakan akibat rusaknya jembatan tersebut sudah sangat parah maka butuh sentuhan dari pemerintah daerah.

Sebab, lanjut Alan, jembatan itu memang digunakan untuk keperluan dan aktifitas warga setempat dan sekitarnya.

Apalagi jembatan tersebut merupakan akses transportasi jalan satu-satunya yang dapat dilalui warga antar dusun bahkan antar desa. “Ini secepatnya pemerintah harus bisa membantu, karena jembatan ini untuk anak sekolah dan kepentingan warga lainnya,” ucapnya.

Jika tidak, lanjutnya, beberapa aktifitas warga dan perkembangan perekonomian akan lumpuh total. Maka dari itu, warga setempat berharap pemerintah harus bisa menangani jembatan tersebut.

“Banyak warga sini berharap bantuan dari pemerintah sebelum jembatan benar-benar rusak total dan melumpuhkan perekonomian masyarakat,” imbuhnya. (ryn/msa/rah)

iyam z/koran madura

HABIS: Salah satu SPBU di Kabupaten Sampang kehabisan stok BBM Sejenis Solar.

BBM

Bahan Bakar Solar Langka SAMPANG - Sebanyak empat SPBU yang ada di Kabupaten Sampang mengalami kehabisan stok BBM jenis solar. Kekosongan BBM jenis solar juga terjadi di tiga SPBU di sepanjang jalan provinsi antara Kabupaten Bangkalan-Sampang.

Kelangkaan solar tersebut diakui oleh seorang sopir angkot jurusan Kamal-Kalianget, Sugik. Menurut pria asal Kabupaten Jember ini, kondisi kosongnya solar sudah terjadi sejak pagi pada hari Senin (15/4).

Karena tidak menemukan solar, mobil angkot miliknya tidak bisa dioperasikan sehingga tak mendapatkan hasil apa pun.

Sugik menyatakan dampak kelangkaan solar juga dialami oleh rekan senasipnya sesame penarik angkot maupun taksi.

“Banyak teman-teman saya yang tidak kerja hari ini, lha di mana lagi kami harus membeli solar,” tandasnya.

Sementara kondisi kekosongan BBM jenis solar ini juga diakui petugas SPBU di Kecamatan Kota Sampang, Sy-

amsul Arifin. “Kami sudah tidak melayani pembelian solar ini semenjak siang tadi, karena stok di tangki kami kosong. Sementara untuk penyebabnya kami belum tahu,” ucapnya.

Tidak hanya itu, dampak tidak mendapatkan solar yang bisa dibeli, bai di SPBU maupun di tempat eceran di pinggir jalan, para pencari nafkah dengan mobil angkot dan taksi itu pun harus rela tidak pulang ke rumah, padahal di rumahnya isteri dan anaknya sedang menunggu kehadirannya.

Dartik (32), warga Jalan Pahlawan Kelurahan Rongtengah Kecamatan Kota Sampang, mengaku telah menerima telepon dari suaminya yang berprofesi sebagai sopir mobil angkot. Dalam telpon tersebut suaminya menyatakan tak bisa pulang ke rumah karena tidak mendapati solar yang bisa dibeli untuk bahan bakar mobilnya.

“Suami saya tadi pamit, malam ini tidak pulang karena cari solar tidak ada,” ujar Dartik, polos. (iam/msa/rah)

SAMPANG

Disdik Harus Simpan Soal UN

PELAJAR

Siswa SMKN 1 Ikuti UN di Rutan SAMPANG – Seorang pelajar dengan inisial M, murid sebuah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sampang, terpaksa harus mengerjakan soal Ujian Nasional (UN) di dalam Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Sampang karena tersandung kasus penggunaan narkotika.

Petugas Rutan Susilo menjelaskan M berurusan dengan hukum karena penggunaan sabu-sabu. Saat ini M menjadi tahanan titipan Kejaksaan Negeri Sampang.

Sebelum UN dilaksanakan, pihak Rutan memberikan kesempatan kepada M untuk belajar sehingga dalam mengerjakan soal UN dapat berjalan dengan baik. “Di Rutan ini, yang menjalani ujian cuma satu, yakni siswa dari SMK Negeri 1 Sampang karena kasus narkoba,” terangnya, Senin (15/4).

Di tempat terpisah, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sampang Irianto mengatakan pihak sekolah juga memberikan pelayanan yang sama kepada seorang siswanya yang dirutankan dalam hal hak mengikuti UN. “Iya benar, ada anak didik kami yang saat ini ada di Rutan dan mengerjakan ujian di sana. Meski di dalam rutan, sekolah tetap memberikan

7

SELASA 16 APRIL 2013 NO.0097 | TAHUN II

pelayanan yang sama, karena semua siswa mempunyai hak untuk mengikuti ujian,” jelas

BSNP Khawatir Terkait Adanya Pergeseran Waktu Pelaksanaan UN

Iya benar, ada anak didik kami yang saat ini ada di Rutan dan mengerjakan ujian di sana.

Meski di dalam rutan, sekolah tetap memberikan pelayanan yang sama, karena semua siswa mempunyai hak untuk mengikuti ujian,”

SAMPANG – Terkait adanya pergeseran waktu pelaksanaan UN di sebelas provinsi yang mengalami keterlambatan pengiriman naskah soal UN dari pihak percetakan, Badan Standart Nasional Pendidikan (BSNP) menyurati Disdik Kabupaten Sampang agar menyimpan dan mengamankan semua soal yang di-UN-kan pada tanggal 15-17 April 2013 sebagai dokumen rahasia negara.

Kepala bidang (kabid kurikulum) Abi Kusno mengatakan pada tanggal 14 April 2013 sudah menerima surat dari BSNP dengan nomer 0018/SDAR/ BSNP/IV/2013 tentang penyimpanan dan pengamanan naskah UN tahun pelajaran 2012-2013.

Dalam surat BSNP disebutkan sehubungan terjadinya pergeseran jadwal UN di 11 provinsi untuk tang-

Irianto

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sampang

Irianto.

Informasi yang berhasil dihimpun, M menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Sampang sejak tanggal 20 Maret 2013 lalu, karena berkas perkaranya belum dilimpahkan ke Pengadilan. (iam/msa/rah)

iyam z/koran madura

IKUT UJIAN: Salah satu siswa asal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sampang mengerjakan soal UN di Rutan kelas IIB Sampang.

junaidi/koran madura

MENUNJUKKAN: Abi Kusno ketika menunjukkan surat tentang pengamanan soal yang diterima dari BSNP dalam ruangannya.

gal 15, 16, dan 17 tahun 2013 ditingkat SMA/MA, SMK, SMALB, dan paket C dapat disimpan dan diamankan sebagai dokumen rahasia negara sampai selesai waktu pengumuman UN yang ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan kunci pengamanan masing-masing dipegang oleh kepolisian RI, Dinas Pendidikan, dan Perguruan Tinggi di lokasi mas-

ing-masing.

“Kami sudah menginformasikan ke semua sekolah dan penyelenggara akan menyerahkan kepada kita. Kami akan mengamankannya sesuai dengan surat ini,” ungkapnya kepada Koran Madura, Senin (15/04).

Masih kata Abi Kusno, dalam pelaksanaan UN 2013 ada beberapa siswa masih belum bisa mengikuti Ujian Nasional. Di antaranya dari SMA Negeri 1 Sampang dan SMK Nazhatut Thullab Prajjan Kecamatan Camplong.

“Untuk sementara ada 2 siswa. Dari SMA 1 Sampang tidak bisa mengikuti ujian nasional karena sakit dan sekarang masih opname. Dan juga ada lagi 1 siswa SMK Prajjan juga tidak bisa ikut,” ujarnya. (jun/msa/rah)

SINCO BODO

Warga Kembali Menangkap Ular Piton SAMPANG - Penangkapan ular piton kembali terjadi di Kota Sampang. Kali ini warga Jalan Mutiara, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Kota Sampang menangkap ular piton dengan panjang 4 meter.

Ular tersebut ditangkap pada Minggu (14/4) malam di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar.

Sebelumnya Rusdiyanto (35) mendapatkan informasi dari temannya kalau ada ular di sekitar selokan tambak.

Mendengar kabar itu, dia pun langsung berangkat dan menangkap ular itu dengan jaring.

Sebelum ular tersebut tertangkap, warga Jalan Diponegoro seringkali kehilangan ayam. Warga mengira ayamnya hilang karena dicuri maling, namun kenyataannya ayamnya dimakan oleh ular

piton.

Pada tengah malam sekitar pukul 11 malam, Rusdiyanto mendapatkan informasi dari salah satu temannya yang bernama Dayat. “Sebelumnya saya dapat sms dari bapak Suryadi (45) kalau ada ular di jalan Diponegoro dan saya langsung berangkat bersama teman saya, Dayat (30), untuk menangkap ular itu dengan jaring,” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (15/4).

Rusdiyanto mengungkapkan ular yang ditangkap itu akan dirawat terlebih dahulu karena kondisinya masih luka terkena jaring, nantinya jika sudah sembuh akan dijual.

“Kami akan merawat ular ini dulu, karena kondisinya masih luka. Nanti kalau ada yang berminat membelinya, maka kami akan menjualnya,” tandasnya. (jun/msa/rah)

junaidi /koran madura

ULAR PITON: Warga Jalan Mutiara, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Kota Sampang menangkap ular piton dengan panjang 4 meter. Ular tersebut ditangkap pada Minggu (14/4) malam.

SISWA

Tidak Ikuti UN karena Terserang DBD SAMPANG - Irsyadulhak (17), salah satu siswa SMAN 1 Sampang kelas XII tidak bisa mengikuti UN karena terserang penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Hingga kini siswa yang warga Jalan Mawar Kelurahan Dalpenang Kecamatan Kota Sampang masih dirawat di RSUD Sampang.

Abdul Wahid (40), orang tua siswa tersebut menceritakan DBD menyerang anaknya empat hari yang lalu, tepatnya sejak Jumat (12/4) malam. Sejak itu juga Abdul langsung membawa anaknya ke RSUD Sampang agar mendapatkan perawatan secara intensif.

Meski anaknya tak bisa mengikuti Ujian Nasional tahun 2013. Akan tetapi kini kondisinya sudah mulai membaik. “Anak saya ini sudah tiga hari dirawat, tapi kondisinya sudah membaik dan dipastikan akan segera pulang. Kepala sekolahnya juga sudah menjenguk anak saya ini,” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (15/4).

Ia berharap, penyakit demam berdarah yang menimpa anaknya tersebut segera sembuh agar bisa mengikuti Ujian Nasional susulan yang sudah direkomendasi oleh kepala sekolah SMA 1 Sampang dan Dinas Pendidikan setem-

TIDAK BISA IKUT UN: Salah satu siswa SMAN 1 Sampang kelas XII tidak bisa mengikuti UN karena terserang penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). pat.

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sampang, Asmaun Saleh membenarkan salah satu siswanya tidak dapat mengikuti UN tahun 2013.

Terdata dari 286 siswa peserta UN di SMAN 1 Sampang, hanya satu orang siswa bernama Irsyadulhak (17) yang harus mendapat perawatan intensif di RSUD

Sampang karena terserang DBD sehingga tidak bisa mengikuti UN. Bahkan, ia juga menyarankan terhadap orang tua siswanya jika sudah sembuh total,

Irsyadulhak akan diikutkan Ujian Nasional susulan pada 22 April 2013.

“Ya memang dia (Irsyadulhak) masih sakit dan butuh perawatan intensif

ryan hariyanto/koran madura

di rumah sakit. Itu setelah orang tuanya mengirimkan surat ke sini (SMAN 1). Dan nantinya juga akan diikutkan UN susulan. Saya sudah jenguk dia pada Min-

ggu (14/4) malam,” ungkap Asmaun.

Sementara itu, Humas RSUD Sampang Dr. Yuliono mengatakan kondisi pasiennya tersebut dipastikan pulang hingga kondisi cukup pulih sehingga bisa mengikuti ujian nasional seperti anak siswa lainnya. “Saat ini memang ada satu siswa yang dirawat sehingga tidak bisa mengikuti ujian dan dipastikan pasien akan pulang karena kondisinya mulai membaik,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Sumadi melalui kabid kurikulum Dinas Pendidikan Abi Kusno membenarkan siswanya ada yang sakit dan tidak dapat mengikuti ujian nasional pada Senin (15/4). Akan tetapi, dimungkinkan masih bisa mengikuti ujian nasional susulan yang akan diselenggarakan pada 22 April mendatang.

Ia menambahkan sebanyak 28 siswa tidak dapat mengikuti ujian nasional hari pertama, meliputi 25 orang siswa MA (Madrasah Aliyah), 1 orang siswa dari SMK, dan 2 orang siswa SMA. “Kalau tidak bisa ikuti UN, bisa mengikuti ujian nasional susulan Senin mendatang,” tandasnya. (ryn/msa/ rah)

8

BANGKALAN

SELASA 16 APRIL 2013 NO.0097 | TAHUN II

SOAL UJIAN

SOLIDARITAS

Kekurangan Naskah Soal Warnai Hari Pertama UN

Mahasiswa Galang Dana untuk Korban Banjir BANGKALAN - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ekonomi dan Himpunan Mahasiswa prodi Akuntansi Sektor Publik Universitas Trunojoyo, Senin (15/4), menggelar aksi solidaritas untuk korban banjir Sampang.

Mereka melakukan penggalangan dana di gerbang tol jembatan suramadu kepada para pengguna roda dua dan roda empat.

Kordinator aksi Hirus Zaman mengatakan kegiatan penggalangan dana tersebut untuk membantu meringankan beban masyarakat Sampang.

Hasil dari dana tersebut akan langsung disalurkan ke posko bantuan yang ada di Kota Sampang. Sebagai makhluk sosial tentunya harus saling membantu meringankan penderitaan mereka akibat bencana banjir yang menimpa beberapa waktu lalu.

“Kami akan serahkan bantuan yang kita galang nantinya langsung berupa barang seperti pakaian dan makanan serta kebutuhan lainnya,” ungkap Zaman.

Lebih lanjut Pria asal Sampang ini menuturkan, aksi solidaritas yang digalang akan terus berlanjut sampai pukul 18.00 WIB. Menurutnya, rasa kepedulian antar sesama merupakan suatu keharusan untuk dimiliki setiap manusia. Oleh sebab itu, dengan menggalang dana secara bersama-sama merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara yang terkena musibah banjir Sampang. Dengan demikian, ia sangat bersyukur masih diberi kesempatan untuk bisa membantu sekalipun nilainya tidak seberapa, dibandingkan dengan kerugian-kerugian yang harus ditanggung oleh korban banjir.

“Kami sangat bersyukur masih bisa diberi kesempatan untuk membantu masyarakat Sampang. Karena kami tidak merasa bangga karena dapat membantu, namun sebaliknya karena kami diberi kesempatan untuk membantu, kita ingin saling berbagi dan mersakan apa yang mereka derita saat ini,” imbuhnya. (dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

GALANG DANA: Salah satu mahasiswa saat menggalang aksi solidaritas untuk korban banjir Sampang di pintu gerbang tol Suramadu, Senin (15/4) kemarin.

PARPOL

Partai Politik Mulai Saling Klaim Kursi BANGKALAN - Pemilihan legislatif jika tidak ada perubahan dijadwalkan pada tanggal 9 April 2014. Meskipun masih tahun depan, ternyata semua partai sudah merampungkan pendaftaran calon legislatif, termasuk dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Tidak hanya itu, bahkan sejumlah partai, sebagaimana juga PPP sudah saling mengklaim target perolehan kursi anggota dewan yang akan direbut.

Dari 6 dapil, berarti tiap dapil satu. Ada beberapa dapil yang memperoleh kursi dua. Namun, jika melebihi dari target tersebut sangat baik untuk partai kami,”

Ismail Hasan

Ketua DPC Partai Demokrat Bangkalan Ketua DPC PPP Bangkalan Abdul Latief Amin mengatakan partainya mencanangkan target maksimal dalam pileg 2014. “Target kita 25 kursi.

Itu sasaran tertinggi kita pada tahun 2014 mendatang,” tegas Ra Latief, sapaan akrabnya.

Masalah daerah pemilihan (dapil) yang paling berpotensi, menurut adik mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin ini, semua dapil di Kabupat-

en Bangkalan sama-sama memiliki potensi bagi partainya. Akan tetapi, secara realistis, pihaknya juga memiliki target minimal yang harus dicapai. ”Yakni minimal 2 kursi tiap dapilnya,” ujar Ra Latief.

Seperti diketahui, dari komposisi dapil yang ditetapkan KPU setempat, Bangkalan memiliki 6 daerah pemilihan. Jika direkapitulasi, maka PPP memiliki target realistis minimal 12 kursi atau 55% dari target maksimal 25 kursi yang mereka canangkan.

Untuk memenuhi target tersebut, Ra Latief mengaku sudah memanaskan mesin politik partai. Mulai para pengurus di tingkat kabupaten hingga tingkat desa. “Kita terus koordinasi dengan teman-teman pengurus.

Yang penting do’a dan kerja keras,” ucapnya.

Demikian juga Partai Demokrat memiliki target minimal kursi yang akan direbut berjumlah 8 kursi.

Hal itu memungkinkan partai tersebut bisa mengusung bupati dan wakil bupatinya sendiri pada masa pilbup-wabup mendatang. Oleh karena itu, dalam setiap dapil diharapkan bisa terisi oleh kader partai Demokrat.

“Dari 6 dapil, berarti tiap dapil satu. Ada beberapa dapil yang memperoleh kursi dua. Namun, jika melebihi dari target tersebut sangat baik untuk partai kami,” harap Ismail Hasan, Ketua DPC Partai Demokrat Bangkalan. (ori/ rah)

ori/koranmadura

KONSENTRASI: Sejumlah siswa-siswi tingkat SMA/SMK/MA mengerjakan soal ujian nasional (UN) dengan konsentrasi, Senin (15/4) kemarin.

Hari Pertama UN Jadi Pusat Perhatian BANGKALAN - Hari pertama pelaksanaan ujian nasional (UN) SMA/SMK sederajat, Senin (15/4), di kabupaten Bangkalan mendapat perhatian Bupati Bangkalan, M. Makmun Ibnu Fuad, Wakil Bupati Mondir A Rofii, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Komisi D DPRD setempat, dan tim pemantau dari Universitas Trunojoyo.

Mereka memantau pelaksanaan UN di sejumlah lembaga pendidikan penyelenggara Ujian Nasional tersebut. Dalam sidak tersebut tidak ditemukan hal yang ganjal. Sebab, seluruh soal yang disediakan tidak mengalami kekurangan. Termasuk, siswa dapat mengerjakan ujian dengan lancar dan terkendali.

Sidak pada hari pertama tersebut dilakukan pada 5 sekolah yang berbeda, yakni di SMKN 2, SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, dan MAN. Dari sekolah yang dilakukan sidak tersebut, seluruh peserta dapat mengerjakan seluruh soal dengan lancar. Karena tidak ditemukan aduan atau pun kendala yang dihadapi para siswa peserta UN dari awal hingga berakhir. ”Secara umum pelaksanaan UN di Bangkalan berjalan lancar dan baik. Semoga para siswa bisa lulus 100 pesen.

Saya yakin siswa sudah terlatih dalam pengerjaannya, sehingga tidak membuat para siswa sok dalam menghadapi ujian tersebut,” terang Bupati Bangkalan, M. Makmun Ibnu Fuad, Senin (15/4).

Sementara itu, dari 6 peserta UN dari Madrasyah Aliyah

(MA) Swasta yang pelaksanaan ujiannya dilakukan di MAN Bangkalan, tidak mengikuti pelaksanaan UN karena mereka dimungkinkan Drop Out (DO) dari sekolah tersebut. ”Dari enam siswa itu ada yang menikah dan tidak melanjutkan pendidikannya. Namun, masuk DNT,” ujar kepala Sekolah MAN Bangkalan, Fatchurrahman.

Dia menjelaskan, jumlah total peserta UN untuk Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 307 siswa, MA Swasta 905, sedangkan siswa ada yang memundurkan diri sebanyak 6 siswa. Keseluruhan yang ikut UN menjadi 1.214 siswa. ”Peserta UN yang DO tersebut dari 4 lembaga sekolah MA Swasta antara lain, MA Uswatun Hasanah 1 siswa, MA Arrowiyah 1 siswa, MA Nurul Haromian 1 siswa, dan MA Al Ikhlas 3 siswa,” ungkapnya.

Menurutnya, di hari pertama pelaksanaan UN yang berlangsung di MAN model Bangkalan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia berjalan sebagaimana mestinya dan lancar. Tidak ada satu pun kendala yang berarti, sebab siswa sudah

siap akan hal itu. ”Alhamdulilah tidak ada soal maupun lembar jawaban yang kurang dan sumua pengawas ruang masuk semua. Sementara yang tidak ikut ujian bukan menjadi tanggung jawab kami,” kelitnya.

Selain itu, kepala sekolah SMA 3 Bangkalan Maria Ulfa mengatakan dalam pelaksanaan UN pada hari pertama seluruh siswa dapat mengerjakan soal dengan baik. Tidak ada keluhan dari siswa, terutama mengenai jumlah soalnya tidak mengalami kekurangan. ”Ini hari pertama ujian Bahasa Indonesia dengan 20 varian soal yang berbeda, sedangkan jumlahnya sebanyak 50 pertanyaan. Hal itu akan menjadi evaluasi siswa dalam menghadapi UN kedua besok,” ujarnya.

Menurutnya, dari jumlah siswa sebanyak 281, hanya satu orang yang tidak mengikuti UN. Alasannya, siswa tersebut diterima pendidikan angkatan laut menggunakan ijazah SMP. Akan tetapi, namanya tetap tercantum dalam DNT Dinas Pendidikan.

Beragam komentar siswa peserta UN 2013 SMA sederajat tentang pelaksanaan UN pada hari pertama. Di antaranya ada siswa yang menganggap pengerjaan soal UN pada hari pertama tersebut akan dijadikan bahan evaluasi pada hari berikutnya.

Salah satu siswi peserta UN SMAN 3 Bangkalan Sulfa mengatakan, soal UN Bahasa Indo-

nesia tidak begitu sulit karena materinya hampir semuanya diajarkan di kelas. Terlebih, tidak terlalu melenceng dari kisi-kisi yang pernah diberikan oleh guru pada waktu bimbingan belajar.

Sedangkan siswi lainnya, Eva Kristinayanti mengaku gampang-gampang susah di dalam mengerjakan soal UN itu. Sebab, kalau tidak hati-hati dalam memilih jawaban yang benar, bisa salah. Menurutnya, banyak jebakan dalam soal tersebut. Selain itu, jawaban soalnya nyaris mirip.

Herman Susanto, siswa yang juga mengikuti UN pada hari pertama dirinya merasa grogi dan sedikit bingung untuk memilih jawaban yang tepat.

Dia mengaku butuh waktu 6 menit lebih untuk menjawab satu soal UN. Namun, dalam soal yang berbeda hanya perlu waktu 2 menit. ”Alhamdulillah lembaran jawaban saya tidak ada yang kosong. 85 persen dari 50 soal bisa saya jawab dengan benar,” paparnya.

Sementara itu, data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan setempat, jumlah peserta UN di kabupaten Bangkalan sebanyak 3.216 siswa, dari 129 lembaga penyelenggara. Dengan rincian SMA Negeri 2.338 peserta, SMA Swasta 878 peserta, Madrasah Aliyah Negeri 906 peserta, dan MA Swasta 1.072 peserta. Terakhir, SMK Negeri 1.624 peserta dan SMK Swasta 468 peserta. (ori/rah)

BANGKALAN - Hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional di Madrasah Aliyah Nurul Iman Labang diwarnai kekurangan naskah soal ujian. Kekurangan naskah soal tersebut membuat 12 siswa yang tidak kebagian soal menjadi panic. Akibatnya UN di MA Nurul Iman harus molor selama tiga puluh menit.

Kekurangan belasan naskah ujian tersebut dibenarkan oleh koordinator pemantau dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Dr. Indien Winarwati, SH. Ia mengaku mendapat laporan dari pemantau di MA Nurul Iman atas kekurangan naskah Ujian Nasional tersebut.

“Sejauh ini secara keseluruhan aman, tetapi ada sekolah yang naskah ujiannya kurang, yaitu di MA Nurul Iman Labang,” ungkap Dekan FISIB Universitas Trunojoyo.

Dr. Indien Winarwati, SH Koord. Pemantau UN Univ. Trunojoyo Madura Akibat kekurangan naskah soal ujian, alumnus Unair ini mengaku harus menunda UN di Nurul Iman selama setengah jam guna menggandakan soal yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang berjaga dipantau oleh pihak UTM. “Kita berikan kebijakan untuk semua peserta UN di MA ditunda sekitar 30 menit untuk foto copy soal, karena itulah yang harus kita lakukan akibat naskah soal yang diterima itu kurang ” imbuhnya.

Dengan adanya kejadian ini, pihaknya akan memberikan laporan pada Provinsi Jawa Timur terkait penemuan yang terjadi di salah satu sekolah MA. Kedepannya, pihak pengawas berharap kekurangan yang terjadi tidak terulang pada pelaksanaan UN selanjutnya.

“Kami sudah sampaikan mengenai laporan kekurangan soal pada ke pihak Dinas Pendidikan dan Kemenag Bangkalan,” tandasnya. (dn/rah)

KESAKSIAN

Tiga Ibu Muda Diseret ke Meja Hijau karena Berkelahi BANGKALAN - Tiga ibu muda, masing-masing Wiwik Widyawati (30), Karyani (36), dan Rila (25), ketiganya warga Desa Kwanyar Bangkalan, berurusan dengan Pengadilan Negeri Bangkalan karena ketiga orang wanita tersebut melakukan tindak kekerasan terhadap Tika (50), wanita paruh baya yang masih tetangganya sendiri. Akibat kekerasan yang dilakukan Wiwik cs, korban mengalami luka di sebagian tubuhnya.

Kronologisnya, bermula saat Tika dan Wiwik sedang menggunakan fasilitas pemandian umum di kampungnya. Sepulang aktivitas rutin para ibu di kampung tersebut keduanya bertengkar hingga sempat terjadi kekerasan.

Berlanjut keesokan harinya, tepatnya pada hari Selasa (22/1/2013), sekitar tengah hari, Tika yang berusia 50 tahun ini hendak mengambil sabun cuci miliknya yang tertinggal di pemandian umum.

Pada waktu berjalan ke lokasi yang di tujunya, Karyani yang tak lain bibi Wiwik menghadang Tika bersama Wiwik dan Rila. Pada saat itu juga ketiga ibu muda ini mulai menegur Tika.

Selanjutnya perang mulut pun tak terhindarkan lagi.

doni heriyanto/koran madura

DIAMBIL SUMPAH: Para saksi saat diambil sumpahnya sebelum memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim PN Bangkalan, Senin (14/4) kemarin.

Merespon pernyataan Tika yang dirasa tidak memuaskan, ketiganya lantas mendorong wanita paruh baya itu hingga terjatuh kemudian memukulinya. Pendek kata, tubuh Tika mengalami luka di sejumlah bagian bahkan gigi korban sampai patah akibat pukulan dari

salah satu terdakwa. Pertengkaran mereka kemudian dilerai oleh Marsuki (70), salah seorang warga setempat yang melihat perkelahian tersebut.

Marsuki yang melerai perkelahian tersebut juga dihadirkan di PN untuk dimintai keterangannya. Akan tetapi, ketiga

Majelis Hakim yang memimpin persidangan ternyata tak ada satu pun yang mampu berbahasa Madura dengan baik. Sedangkan saksi yang dihadirkan hanya bisa member kesaksian dengan menggunakan bahasa Madura. Akibatnya, jalannya proses persidangan sempat ka-

cau dan tak beraturan.

Sungguh pun begitu, majelis hakim mengganjar ketiga terdakwa dengan dakwaan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sesuai pasal tersebut ketiga terdakwa diancam dengan ancaman penjara 2 tahun 8 bulan. (dn/rah)

LINTAS MADURA

Polres Soroti 26 Proyek yang Terindikasi Tak Sesuai RAB BANGKALAN – Dugaan adanya proyek yang tak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) menjadi sorotan polres Bangkalan. Pihak berwajib mempunyai kewenangan langsung untuk menilai pelaksanaan proyek yang terindikasi bermasalah.

Kapolres Bangkalan AKBP Endar Priantoro mengatakan pihaknya selaku penegak hukum juga bertanggung jawab atas setiap pengerjaan proyek yang dibiayai oleh negara. Menurutnya, dugaan penyelewengan dana bukan termasuk delik aduan. Bahkan, pihaknya mengaku mempunyai tugas langsung dari mabes polri mengenai hal itu.

Akan tetapi, menurutnya tidak semata-mata setiap jalan rusak mengandung penyelewengan dana atau tidak sesuai RAB. Terutama mengenai 26 proyek yang disinyalir tak sesuai RAB itu. Terlebih dahulu, pihaknya mengaku mencari indikasi mengenai penyebab kerusakan yang mengakibatkan proyek yang telah dikerjakan bisa sampai terjadi kerusakan. ”Jika sudah ada indikasi, kami tidak serta merta akan melakukan sidik. Terlebih dahulu, kami akan mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket),” ungkapnya.

Dia menjelaskan, tidak seperti tindak kriminal yang gampang menetapkan tersangka, karena jelas terjadi pada korban penganiayaan.

Dalam pemeriksaan mengenai kasus penyelewengan melalui proses yang panjang. Menurutnya, setiap laporan akan diterima, tetapi tidak langsung proses. Ada tahapan yang perlu dilakukan pihak kepolisian.

Dalam perjanjian kontrak dengan pihak ketiga misalnya, selaku pihak yang menjadi pelaku pengerjaan setiap proyek yang dilakukan oleh dinas terkait, ada klausul kontrak yang mestinya ditandatangani oleh rekanan.

Dalam fase pengerjaan dan pemeliharaan. Jika telah selesai dalam mengerjakan suatu proyek, apabila ditemukan kerusakan yang masih berada dalam masa pemeliharaan.

Pihak ketiga atau rekanan tersebut otomatis yang masih bertanggung jawab. ”Untuk awal, Kita akan melihat pelaksanaan proyek tersebut seperti apa. Lalu pulbaket bisa dikembangkan ke arah mana. Kita bisa melakukan pengumpulan itu dengan semua informasi dari perorangan ataupun kelompok (organisasi),” terangnya.

Endar menambahkan, ketika dalam pengumpulan pul-

9

SELASA 16 APRIL 2013 NO.0097 | TAHUN II

baket, satu persatu pihaknya akan mencari bukti terkait hal itu. Melalui dinas terkait, rekanan dan seluruh instansi maupun perorangan yang bisa merujuk pada indikasi tersebut.

Seperti yang pernah diberitakan, ada 26 proyek yang dinilai tak sesuai RAB. Ke26 proyek tersut juga akan

dilaporkan oleh Bangkalan Coruption Watch ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim. Dalam investigasi BCW ada beberapa temuan yang disinyalir tak sesuai RAB, di antaranya Jalan Katol Barat.

Peningkatan Jalan Konang, Jalan Katol Timur. Selain itu, pembangunan tangkis laut di Klampis Timur. Normalisasi

saluran sungai Kwanyar. Peningkatan Jalan Tonjung menuju desa Binoh. Peningkatan Jalan Sepuluh menuju desa Kombangan. Serta peningkatan jalan Pangpajung menuju Srabih Barat. Dari data tersebut pengerjaannya lebih dari 5 miliar rupiah yang merupakan dana anggaran tahun 2012. (ori/rah)

TENAGA KESEHATAN

Bidan Konsolidasi Tolak Permenkes BANGKALAN - Menyikapi adanya Permenkes N0 7 tahun 2013, sekitar 80 orang Bidan Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT) kabupaten Bangkalan berkumpul di salah satu rumah Bidan PTT di jalan Letnan Ramli kelurahan Kraton kabupaten Bangkalan. Mereka berkonsolidasi untuk rencana aksi melakukan penolakan terhadap Permenkes tersebut. ”Maaf, jangan diekpose dulu. Ini pertemuan Bidan PTT yang pertama, nanti kalau sudah ada kesepakatan kami akan mengundang wartawan,” kata Nur Hasanah, salah satu bidan PTT kecamatan Sepulu yang ikut dalam pertemuan tersebut, kemarin (15/04).

Di tempat terpisah Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, Ahmad Aziz ketika dikonfirmasi masalah nasib Bidan PTT setelah adanya Permenkes No 7 tahun 2013 itu menjelaskan, Dinkes Bangkalan akan mengusulkan kepada BKD berdasarkan kebutuhan Polindes dan Poskesdes yang ada di kabupaten Bangkalan. ”Nanti Bidan PTT itu harus membuat surat lamaran yang diajukan kepada Bupati untuk rekrutmen PTT daerah,” terang Ahmad Aziz.

Dia menambahkan, dalam rekrutmen Bidan PTT nanti, Dinkes akan mengusulkan lamaran berdasarkan kebutuhan Bidan PTT yang kredibilitas. sedangkan bidan yang malas tentu akan dipecat, ucapnya.

Lebih lanjut Ahmad Aziz menerangkan, di kabupat-

en Bangkalan ini ada dua jenis Bidan PTT, yaitu Bidan PTT daerah dan Bidan PTT provinsi atau Kemenkes.

Menurutnya, kontrak Bidan PTT provinsi atau bidan Kemenkes ini nanti berakhir pada bulan 11 tahun 2013 ini. Sementara bidan PTT ini, nantinya akan dikembalikan ke dearah.

Saat ini, lanjut Ahmad Aziz, jumlah Bidan PTT daerah dan bidan PTT Kemenkes di kabupaten Bangkalan ada sebanyak 167 orang dengan perincian 8 orang Bidan PTT atau THL dan Bidan Kemenkes 159 orang, sementara Bidan yang sudah PNS sebanyak 234 orang. ”Kalau kita melakukan rekrutmen sesuai dengan kebutuhan. Bisa saja ada bidan PTT yang di-PHK,” ungkapnya.

Akan tetapi, pihaknya akan berusaha memfasilitasi Bidan PTT Provinsi atau Bidan PTT Kemenkes ini untuk ikut rekrutmen Bidan. “Saya kira bidan PTT Provinsi masih ada peluang jadi PNS,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Bangkalan, Hotijah mengatakan pihaknya akan membawa kasus Permenkes ini ke Kongres di Jakarta pada bulan Nopember nanti.

Sedangkan untuk jajaran Bidan PTT di daerah, sampai saat ini IBI masih mencari solusi yang terbaik untuk mereka.

“Masalah ini akan dibahas di kongres. Ini masalah nasional nanti akan kita bicarakan bersama,” ungkapnya. (ori/rah)

UJIAN NASIONAL

UN Bukan Tujuan Akhir

DEMO JAMKESMAS. Sejumlah pengunjukrasa yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Makassar, berunjukrasa di kantor DPR Makassar, Sulsel. Mereka meminta agar pemerintah mendata ulang rakyat miskin di Makassar karena pelayanan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) di Makassar belum tepat sasaran dan masih banyak rakyat miskin yang belum memperoleh kartu Jamkesmas.

TRIWULAN KE-5

Pemkab Terima Bagi Hasil dari Blok Maleo SUMENEP – Wakil Bupati Soengkono Siddik menyatakan pada triwulan kelima,

Pemerintah Kabupaten Sumenep akan menerima bagi hasil eksplorasi minyak dan gas

bumi dari Blok Maleo di Gili Genting. “Harusnya dana bagi hasil migas itu jatah propinsi.

Tapi karena kita tetap meminta bagian, akhirnya diberikan kepada kita sebagai bentuk kebijakan,” paparnya.

Namun, wabub belum mengetahui berapa besaran bagi hasil yang akan diterimanya. “Tetapi bahwa pemkab telah menerima bagi hasil itu laporannya sudah diketahui,” ucapnya. Karena Blok Maleo masuk ke dalam wilayah prvpinsi, dana itu 30 persen ke provinsi sebagai daerah penghasil dan 70 persen ke pusat. Sedangkan 20 persennya lagi dibagi kepada 38 kabupaten kota. Dari 20 persen tersebut, propinsi masih mendapatkan lagi 10 persen.

Masalah migas kata Soengkono, kewenangannya masih diatur oleh pusat. Jadi ia mengharapkan kepada perusahaan yang belum memiliki izin untuk

lapor kepada pemkab. Sebab, selain cara tersebut tidak benar secara prosedural maupun hukum.

“Pemkab tidak ingin ditegur oleh pusat gara-gara tidak adanya laporan dari perusahaan yang tidak mengantongi izin melakukan eksplorasi migas,” terangnya.

Soengkono menambahkan, pemerintah mengharapkan kepada perusahaan yang akan melakukan eksplorasi agar memberitahukan terlebih dahulu karena khawatir kepada kemungkinan dampak yang diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi tersebut. “Pusat dan provinsi mana tahu kalau itu berdampak buruk misalnya.

Karena yang akan menanggung itu semua pemerintah dan rakyat disini,” tegasnya. (athink/mk)

Ujian Nasional (UN) yang menandai berakhirnya kegiatan belajar mengajar bagi siswa-siswi kelas VI (SD), IX (3 SMP) dan XII (3 SMA) seolah menjadi irama yang begitu mengkhawatirkan, bahkan menjadi sebuah ketakutan akan melorotnya prestasi akademik yang diukur dari nilai UN itu sendiri.

Persiapan demi persiapan dilakukan secara simultan dan berbagai upaya serta cara dilakukan oleh seluruh komponen yang bersentuhan dengan prestasi siswa, seperti guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, Kemendikbud, orang tua dan siswa itu sendiri.

Upaya yang dilakukan dan ditempuh agar pelaksanaan UN lancar dengan prestasi gemilang, tidak hanya pemantapan materi di sekolah, siswa juga berupaya memperdalam materi yang diujikan dengan les di lembaga bimbingan belajar hingga privat, beberapa kali diselenggarakan try out, baik yang diselenggarakan sekolah, lembaga pendidikan maupun tingkat kota/kabupaten.

Tidak hanya kerja keras dan upaya secara lahiriah semata, tapi juga upaya-upaya batiniah dengan doa yang tiada henti, istighatsah hingga puasa (bagi yang Muslim).

Bukan hanya siswa dan guru yang kelabakan dan terus berupaya, tapi juga orang tua.

Namun, yang menjadi pertanyaan, sebegitu menakutkankah yang namanya UN, sehingga semua gelisah, semua khawatir, semua takut dengan “hantu” yang bernama UN. Bahkan, ada sekolah yang mencoba mencari cara agar seluruh siswanya lulus dengan nilai memuaskan, meski cara-cara yang dilakukan jauh dari kata terpuji.

Kekhawatiran dan ketakutan akan prestasi siswa yang “jeblok” itu justru membuka peluang bagi orang-orang tidak bertanggung jawab. Mereka “menjual” dan menyebarkan kunci jawaban yang seharusnya tidak perlu ditanggapi oleh semua pihak, terutama siswa-siswi peserta ujian. Isu semacam itu sudah ada sejak zaman orang tua kita, kakek moyang kita, dan bahkan kebaikan dan keburukan itu sama-sama ada sejak Nabi Adam AS dan Ibu Siti Hawa turun ke jagat ini.

Memang, siapapun berharap, orang tua terhadap putra-putrinya, guru terhadap anak didiknya, mereka bisa meraih hasil (nilai) UN yang memuaskan, meski sesungguhnya UN hanya sebagai perantara untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, baik itu di SMP, SMA maupun perguruan tinggi, sebab masih ada tujuan yang lebih besar lagi, meski tidak terlihat secara kasat mata.

Hasil UN yang tertulis dalam lembar akademik (rapor maupun ijazah), sesungguhnya bukanlah sebuah tujuan akhir, karena mengubah perilaku anak didik, dari yang tidak baik menjadi baik, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu dan sikap-sikap (afektif ) itulah yang terpenting.

Apalagi, belajar juga tidak mengenal usia, kasta, strata, bahkan waktu (long life education). Sebenarnya, dalam UN yang menjadi ritual rutin tahunan dan menghabiskan dana miliaran rupiah itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, apalagi ditakutkan. Selama kita yakin akan kemampuan anak didik kita maupun putra-putri kita, pasti semua yang diharapkan akan terwujud.

Jadi, UN itu penting, tapi jujur itu jauh lebih penting.

UN itu penting tapi percaya pada kemampuan diri sendiri itu jauh lebih penting. (ant/mk)

10

LINTAS JATIM

SELASA 16 APRIL 2013 NO.0097 | TAHUN II

DPRD Surabaya Lumpuh Dampak Boikot Sejumlah Anggota Dewan Terhadap WW SURABAYA – Boikot yang dilakukan oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya terhadap segala bentuk kegiatan parlemen di bawah kepemimpinan Wisnu Wardhana sebagai Ketua DPRD Surabaya, membuat gedung dewan itu sepi, bahkan nyaris lumpuh.

Gedung wakil rakyat yang berada di jalan Yos Sudarso, Surabaya sepi dari penghuninya. Hal ini karena boikot telah diikuti lebih dari separuh jumlah anggota dewan.

Padahal untuk kegiatankegiatan parlemen, seperti rapat Badan Musyawarah (Banmus), rapat Badan Anggaran (Banggar), dan sidang Paripurna, harus dihadiri sedikitnya 2/3 dari jumlah anggota dewan.

Boikot yang dilakukan sejumlah anggota dewan terkait polemik reposisi dan Pergantian Antar Waktu (PAW), membuat empat Komisi yang ada di DPRD Surabaya bisa dikatan lumpuh. Karena jumlah anggota dewan yang hadir di tiap komisi untuk membahas permasalahan Kota tidak ada separuh dari jumlah anggota Komisi.

Bahkan anggota komisi DPRD yang masuk kerja hanya ada sekitar sekitar 2-3 orang saja, sedangkan lainnya bolos. Di Komisi A ada 11 anggota, tapi ngantor hanya 2 atau 3 orang saja. Kondisi yang sama juga terjadi di tiga komisi lainnya, yaitu Komisi B, C, dan D. Hal itu dibenarkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sura-

baya, Simon Lekatompessy.

Dirinya mengatakan, akibat kondisi tersebut berbagai rapat penting, seperti Hearing atau rapat dengar pendapat harus ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan.

“Sebagai Wakil Ketua Komisi C, saya tidak menghendaki DPRD menjadi lumpuh, tapi faktanya di komisi hampir setiap hari sepi-sepi saja,” kata dia. Senin (15/4).

Dirinya juga menambahkan, jika hasil reses anggota dewan beberapa pekan lalu, telah menampung banyak keluhan dan persoalan yang harus segera ditindak lanjuti.

“Banyak sekali aspirasi yang masuk dari warga, mulai dari persoalan Jamkesmas, ada pula soal aliran PDAM dan gak, tapi ya gitu, program dewan soal itu macet semua pembahasannya,” tambah dia.

Politisi asal Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS) ini berharap, jika kondisi di gedung wakil rakyat ini bisa kembali normal seperti biasa.

Dirinya juga menyatakan siap untuk menggantikan Ketua Komisinya, Sachirul Alim Anwar, untuk memimpin rapat, karena yang bersangkutan mendapat instruksi dari Partai Demokrat (PD) untuk

melakukan boikot. Meskipun, dirinya sudah menyatakan kesiapan memimpin rapat komisi, kenyataannya rapat dan hearing belum bisa dilaksanakan.

“Kalau Ketua Komisi C tidak bisa memimpin karena ada instruksi dari PD, saya selalu siap untuk menggantikannya. Karena itulah gunanya wakil. Tapi, faktanya hearing belum bisa digelar,” tegas dia.

Dirinya menambahkan, jika seharunya rapat dan hearing di Komisi C masih bisa kuorum, meskipun tidak dihadiri tiga anggota legislatif dari PD, karena sisa anggota Komisi C yang lainya masih 9 orang. “Tapi, nggak tahu kok semua terlihat malas-malasan,” pungkas dia.

Sebelumnya, impact dari boikot sejumlah anggota dewan ini telah membatalkan rapat Banmus karena tidak kuorum. Padahal agenda pembahasan rapat Banmus yang batal cukup penting, antara lain pembahasan Peraturan Daerah HIV/AIDS, pembentukan Panitia khusus (Pansus) Revisi Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Revisi Perda Bangunan, dan lain-lain.

WW Lapor ke BK Ancaman sejumlah anggot a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya untuk memboikot segala bentuk kegiatan lembaga parlemen dibawah kepemimpinan Wisnu Wardhana (WW) benar-benar

terealisasi. Hal ini terbukti dari batalnya Rapat Badan Musyawarah (Banmus) karena tidak kuorum atau jumlah anggota dewan yang hadir tidak mencapai 2/3 dari keseluruhan jumlah anggota Banmus.

Alasan dibatalkannya rapat Banmus, karena hanya 12 anggota dewan yang hadir.

Padahal jumlah anggota Banmus terdiri dari 26 anggota dewan. Rapat Banmus bisa dilaksanakan jika anggota yang hadir minimal 2/3 dari keseluruhan anggota Banmus atau dihadiri 18 orang anngota dewan.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Wisnu Wardhana. Dirinya mengatakan, jika rapat dibatalkan karena jumlah anggota yang hadir tidak kuorum.

“Ya, rapat kami batalkan,” katanya Senin (15/4).

Padahal agenda rapat Banmus yang akan cukup penting. Rencananya dalam repat tersebut akan membahas Peraturan Daerah HIV/AIDS, pembentukan Panitia khusus Revisi Perda Izin Mendirikan Bangunan, Revisi Perda Bangunan, dan lain-lain.

Meskipun demikian, pihaknya berjanji akan tetap melaksanakan rapat Banmus dalam pekan ini. “Rapat akan tetap digelar dalam kesempatan berikutnya. Dalam minggu ini,” tambah dia.

Dirinya memaparkan, jika diantara 14 orang anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat Banmus, hanya dua orang saja yang melayangkan

izin ketidakhadiran mengikuti rapat, selebihnya dianggap abstain atau membolos.

“Dua anggota Banmus, yakni Fatkhurrohman dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) karena sakit dan satu lagi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB),” papar dia.

Wisnu Wardhana menegaskan, jika dirinya akan memproses anggota dewan yang membolos pada kegiatan-kegiatan DPRD Surabaya. “Rencananya besok akan kami proses anggota dewan yang membolos pada kegiatan-kegiatan dewan,” tegas dia.

Bahkan pihaknya akan melaporkan para anggota dewan yang membolos ke Badan Kehormatan (BK). Karena, lanjut dia, jika tidak kegiatankegiatan dewan yang lain akan terganggu. “Kami laporkan ke

BK untuk ditindak lanjuti, jika tidak begitu program dan kegiatan dewan akan terus terganggu,” ujar dia.

Eks politisi Partai Demokrat ini juga menjelaskan, jika tidak ada perubahan pada kondisi DPRD Surabaya, pihaknya akan memberikan rekomendasi ke BK untuk melakukan pemecatan tidak hormat kepada anggota anggota dewan yang abstain dan tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD Surabaya.

Hal ini beralasan, karena menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2010, Tentang Susunan dan Kedudukan DPR / DPRD, yang merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 27 Tahun 2009, Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, pasal 102 ayat 2 huruf D dengan jelas menerangkan, bahwa anggota dewan tidak boleh bolos

mengikuti sidang dan rapat komisi minimal 6 kali.

Pria yang sekarang jadi politisi Partai Hanura ini juga memaparkan, jika proses pemecatan anggota dewan cukup simple, tinggal menyerahkan laporan itu ke BK. Selanjutnya, Ketua BK akan membuat surat tembusan ke Walikota dan laporan ke Gubernur.

“Nanti Gubernur Jatim yang akan mengesahkan pemecatan anggota dewan yang melanggar aturan, jika gubernur diam saja, ya masyarakat yang menilai,” pungkas dia.

Batalnya rapat Banmus yang mengagendakan pembahasan revisi beberapa Perda, merupakan impact dari boikot yang dilakukan sejumlah anggota dewan yang menolak kepemimpinan WW sebagai Ketua DPRD Surabaya. (wan)

KASUS PENCABULAN PENCALONAN

Polisi Amankan Anggota DPRD Sampang SURABAYA- M. Hasan Ahmad 41 tahun, seorang anggota DPRD kota Sampang diamankan Polda Jatim. Anggota pemerintahan dari komisi A bidang Ekonomi itu ditangkap petugas atas kasus pencabulan yang dilakukannya terhadap tiga anak dibawah umur, sebut saja, Bunga (16) warga Banyun Urip Kidul Surabaya, Cika (16) warga Simo Gunung Timur Surabaya dan Kinar (16) warga Banyu Urip Wetan Surabaya.

Kabid humas Polda Jatim, Kombespol Hilman Thayib menyatakan, tersangka ditahan atas kasus pencabulan yang diperbuatnya pada 3 orang gadis dibawah umur. Setelah diselidiki, tersangka juga telah melakukan aksi tersebut terhadap enam orang lain. Sayangnya, hingga saat ini pihaknya hanya mendapati 3 orang itu saja yang melapor ke pihaknya.

“Sebelumnya kami tidak mengetahui jika dia merupakan anggota DPRD. Namun, setelah kami interogasi lebih lanjut tersangka mengakui sebagai anggota sampang dan telah melakukan perbuatan itu 9 kali Tapi, untuk yang dibawah umur baru tiga korban yang melapor,” katanya, Senin (15/4) saat gelar rilis di Mapolda Jatim.

Ia menambahkan, saat tertangkap pada 8 April silam tersangka mengaku bekerja sebagai seorang guru ngaji dan pengusaha sandal. Petugas juga berhasil mengamankan dua mucikari yang menjual korban yakni Dea Ayu (20) dan Dini Rahmawati (22) warga Banyu Urip dan Putat Jaya, Surabaya. Selain ke tiga tersangka, petugas juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 1 bill hotel Pit-

stop, 1 unit Handphone merk Nokia, uang Rp. 1.200.000,-, Blacberry Dakota satu unit, Mobil merk Odyssey Nopol L 1824 OR dan sebuah Handphone Samsung Orby. “Saat ditangkap tersangka sedang melakukan check in di hotel Pitstop Surabaya,” paparnya.

Secara terpisah, Kanit kejahatan umum Polrestabes Surabaya, Iptu M. Solikhin Fery menyatakan, tersangka diduga memiliki kelainan dalam keji-

waannya. Namun, ia tidak mau untuk cepat-cepat menyimpulkan dan sesegera mungkin memeriksakan tersangka kepsikiater. Hanya saja, kata dia, cara yang digunakan tersangka terbilang aneh dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Pasalnya, sebelum melakukan hubungan badannya dan memberikan komisi. Tersangka, mengajak para korbannya menikah siri didalam mobil, sebelum akhirnya melakukan check-ini di hotel.

“Kemungkinan ada kelaianan. Tapi, saya akan memprosesnya lagi dan memeriksanya. Anehnya, dia selalu menika secara siri ketika hendak melakukan aksi persetubuhan dibawah anak tersebut,” terangnya.

Dijelaskannya, aksi tersangka tersebut memang tidak pertama kalinya dilakuakn.

Tersangka sering melakukan hingga enam kali ke setiap korbannya yang rata-rata diduga masih dibawahj umur.

“Sebetulnya kami pun tidak tahu kalau tersangka ini anggota dewan. Saat, pertama kali kami tangkap ia bekerja sebagai Guru ngaji dan pengusaha Sandal. Setelah, hamper 5 hari baru ketahuan bahwa ia orang dewan,” pungkasnya. (mag)

TRANSPORTASI TEMBO

BANJIR SURUT. Sejumlah penumpang menyeberang dengan perahu tembo di tambangan Bengawan Solo di Desa Kauman, Bojonegoro, Jatim, Senin (15/4).

Meski banjir luapan sungai terpanjang di Jawa itu sudah surut, tapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat masih mewaspadai kemungkinan ada banjir susulan, dengan pertimbangan April masih turun hujan.

Pendaftaran Caleg Masih Sepi

DAFTAR. Zuhariah (berjilbab) sebagai pendaftar calon anggota DPD pertama di KPU Provinsi Jawa Timur SURABAYA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) meminta kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan partai-partai politik peserta pemilu 2014 untuk segera mendaftarkan calon anggota legislatifnya karena batas akhir pendaftaran tinggal 7 hari lagi. Hal itu disampaikan anggota KPU Arif Budiman kepada wartawan disela-sela kegiatannya memantau pelaksanaan pendaftaran di kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Senin (15/4) kemarin.

“Kami imbau kepada calon anggota DPD dan juga partai-partai agar segera mendaftar ke KPU setempat. Jangan sampai pendaftaran mepet dengan waktu penutupan, karena jika datanya kurang, masih ada waktu untuk melengkapi tanpa harus menunggu jadwal perbaikan, 9-22 Mei mendatang,” kata Arif.

Menurut Arif, sepinya pendaftaran ini hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Komisi Pemilihan Umum pusat. Di KPU Provinsi Jawa Timur, baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah mendaftarkan calegnya ke Komisi Pemilihan Umum.

Begitu juga dengan calon anggota DPD RI. Senin (15/4) kemarin, baru satu orang yang mendaftar. Ia adalah Zuhariah -istri dari KH Imam Buchori Cholil atau Ra Imam calon bupati Bangkalan yang dicoret KPU setempat menjelang pemungutan suara pilkada beberapa bulan lalu. Pendaftaran Zuhariah, dilakukan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Jalan Raya Tenggilis dan diterima langsung oleh tiga anggota KPU, yakni

Najib Hamid, Agus Mahfud dan Agung Nugroho di ruang Media Center dan disaksikan langsung oleh Arif Budiman. Saat mendaftar, Zuhariah diantar langsung oleh sang suami, yakni Ra Imam dan beberapa tim suksesnya.

Berdasarkan informasi yang diterima Arif Budiman dari berbagai daerah bahwa hingga tanggal 15 April, baru 2-3 anggota DPD yang mendaftar, ada daerah yang belum sama sekali. “Ada satu daerah yang calon anggota DPD RI yang sudah mendaftar mencapai 16 orang,” papar Arif tanpa menyebut nama-nama daerah tersebut.

Meski jumlah pendaftarnya masih minim, KPU akan bekerja sesuai dengan tahapan. “Kami ingatkan bahwa pendaftaran hanya bisa dilakukan satu kali yakni 9-22 April,” katanya.

Perubahan hanya dilakukan atas berkas yang dimasukan pada tanggal 9-22 April. Misalnya di satu dapil ada 10 kursi dan parpol hanya mendaftarkan 7 caleg pada saat pendaftaran, maka KPU hanya akan memproses data yang masuk.

Kalau ada perbaikan, hanya bisa dilakukan pada 7 berkas yang masuk dan tidak ada penambahan lagi. Karena itu, sangat penting bagi calon dan juga parpol untuk mendaftarkan sedini mungkin.

Ketika ditanya wartawan mengapa pendaftaran masih sepi, mantan anggota KPU Provinsi Jawa Timur ini mengatakan semua tergantung pada mekanisme internal partai politik. “Kemungkinan, parpol benar-benar mencari kader yang sempurna sehingga detailnya sangat diperhatikan,” pungkasnya. (han)

LINTAS JATIM

11

SELASA 16 APRIL 2013 NO.0097 | TAHUN II

100 Persen Siswa Ikut Unas SURABAYA - Hari pertama Ujian Nasional (Unas) Senin (15/4), Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim) Harun menyatakan bahwa seratus persen siswa Jawa Timur ikut ujian. Meskipun, ujian tersebut tidak dilakukan di sekolah tetapi di Rumah Sakit, Lembaga Pemasyarakatan, atau bahkan home schooling.

Diungkapkan orang nomer satu di lingkungan pendidikan Jatim ini, sejak awal, Jawa Timur tidak pernah mempersoalkan siswa bermasalah. “kami tidak ingin ada satu siswa pun di Jatim yang tidak ikut ujian. Jadi meski dimanapun mereka berada karena permasalahan mereka dengan sekolahnya, kami tetap meminta agar semua siswa ikut ujian,” tutur dia seraya menambahkan bahwa selama pelaksanaan Unas hari pertama ini tidak ditemukan kendala berarti di lapangan.

Meski demikian, Harun menyangkal jika dikatakan telah mengabaikan himbauan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) bahwa

seluruh siswa diharapkan tidak mengikuti ujian di luar sekolah apalagi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Menurutnya, yang terpenting adalah para siswa bisa mengikuti ujian dan lulus. “tidak ada laporan siswa mengikuti ujian di lapas.

Kalaupun ada, itu adalah dua orang siswa di lapas Surabaya,” katanya mengelak.

Padahal, di Gresik dan Kediri diketahui ada beberapa orang siswa yang terpaksa harus mengerjakan Unas dari balik jeruji tahanan. Sementara di Pamekasan, salah seorang siswa yang ditahan diijinkan mengikuti ujian di sekolah meski dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian.

Sementara itu, Wakil Gu-

bernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengusulkan agar diterapkan otonomi pendidikan.

Tujuannya agar pemerataan pendidikan bisa dilaksanakan dengan baik di seluruh Indonesia terutama bagi daerah yang ada di Jatim.

Menurutnya, dengan otonomi pendidikan maka tanggung jawab dan kewenangan bidang pendidikan bisa dilakukan secara penuh dan diserahkan kepada Kabupat-

en/Kota. Otonomi pendidikan bisa dilakukan mulai dari Sekolah Dasar (SD) dimana kewenangananya menjadi tanggung jawab Bupati atau Walikota (Kab/Kota), untuk tingkat SMP dan SMA menjadi tanggung jawab Gubernur (Pemerintah Provinsi) sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat (Kemendikbud).

“Pelaksanaan Ujian Na-

sional (Unas) tidak boleh dilakukan dengan cara seperti ini saja, harus terdapat perubahan yang lebih inovatif. Hal ini disebabkan, kondisi disetiap daerah sangat berbeda dengan daerah lainnya, baik dalam kualitas guru, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) siswa itu sendiri.

Tidak mungkin sekolah yang ada di perkotaan seperti Jakarta bisa dibandingkan dengan sekolah yang ada di pedalaman yang ada di Pasuruan, jelas tingkat kecerdasan berfikirnya tidak sama,” urainya.

Penyelenggaraan Unas di Provinsi Jatim Unas untuk tingkat SMA/SMA LB/ MA diikuti peserta sebanyak 221.729 orang siswa, sedangkan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diikuti sebanyak 179.404 orang, dan peserta ujian Paket C berjumlah 31.020 orang peserta. Total peserta Unas seluruh Jatim SMA dan sederajat sebanyak 432.153 orang peserta. (neu)

PEMERIKSAAN SENJATA API

SURABAYA. Anggota Profesi dan Pengamanan (Propam) memeriksa sejumlah senjata api milik anggota polisi di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jatim, Senin (15/4).

Kegiatan yang dijalankan terjadwal dan rutin itu untuk mencegah penyalahgunaan senjata api di lingkungan kepoli

KORUPSI

Kasus Bimtek DPRD Surabaya ’Jalan di Tempat’ S U R A B AYA- K a s u s dugaan korupsi anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya yang telah dilakukan penyidikan oleh Polrestabes Surabaya hingga saat ini belum ada kejelasan, apakah akan berlanjut ke meja hijau atau sengaja ditenggelamkan atau jalan ditempat. Padahal sebelumnya, penyidik telah menetapkan Ketua DPRD Surabaya, Wisnu Wardhana (WW) sebagai tersangka.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Muhammad Dofir melalui

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Nurcahyo Jungkung Madyo, hingga saat ini pihaknya mengaku belum menerima pelimpahan berkas perkara tersebut dari Kepolsian. Tapi polisi telah melayangkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas perkara tersebut. “SPDP nya sudah ada, tapi berkasnya sampai sekarang belum dilimpahkan ke kami,” kata Nurcahyo, kemarin Saat ditanya apakah pernah Pidsus Kejari Surabaya menanyakan terkait lamanya penyelidikan kasus ini, Nurcahyo mengakui pernah me-

nanyai kasus ini ke Polrestabes Surabaya. Namun, Kata dia, penyidik masih akan mengembangkan kasus tersebut. “Pernah kami kirimkan surat pertanyaan terkait penyelidikan kasus ini, namun Polrestabes mengaku masih dalam pengembangan dan pemeriksaan saksi-saksi,” ungkap dia.

Dijelaskan dia, pihaknya melayangkan surat pertanyaan itu ke Polrestabes sekitar bulan Februari lalu.

Namun hingga saat ini belum ada kejelasan soal kasus ini. “Kami masih menunggu berkas kasus ini dikirimkan,” tandas dia.

Terpisah, Ketua Pengadi-

lan Negeri Surabaya, Heru Pramono mengungkapkan, nama WW sebagaimana tertera dalam surat permohonan penggeledahan dari Polrestabes Surabaya ke PN tertulis sebagai tersangka.

“Nama yang ada di surat (permohonan penggeledahan) itu adalah Ketua DPRD Surabaya dan kawan-kawan. Di surat itu WW ditulis sebagai tersangka,” kata Heru pada sejumlah wartawan beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, kasus yang disebut-sebut juga menjerat nama Wisnu Wardhana ini tak kunjung rampung. Padahal sudah satu tahun lebih penyidik Polrestabes Surabaya

melakukan penyelidikan kasus.

Bahkan, tidak ada perkembangan yang signifikan terkait kasus ini alias jalan ditempat.

WW tercokot sebagai pihak yang terlibat dalam kasus korupsi dana Bimtek APBD 2010.

Informasinya, sedikitnya 10 kegiatan menggunakan dana bimtek diduga fiktif. Kegiatan itu tersebar di beberapa kota, di antaranya Surabaya, Jakarta, Bandung dan Bali. Alokasi dana yang dipergunakan untuk bimtek, kunker dan konsultasi dewan berkisar antara Rp 65 miliar hingga Rp 74 miliar per tahun. Dalam kasus ini, diperkirakan negara dirugikan hingga Rp 3,7 miliar. (kas)

PASAR TURI BARU

Pembangunan PTB Akan Dilanjutkan Kembali SURABAYA-Pembangunan Pasar Turi Baru (PTB) yang sebelumnya mendapat protes dari para pedagang karena tidak sesuai dengan Detail engineering desain (DED) dan belum menyelesaikan administrasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp. 8,5 miliar akhirnya dilanjutkan kembali. Karena investor pembangunan PTB telah membongkar bangunan yang menyimpan dari layout DED dan telah menuntaskan urusan administrasi IMB. Rencananya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menyerahkan dokumen IMB ke PT. Gala Bumi Perkasa (GBP), selaku leader dari konsorsium pembangunan PTB dan pemegang Surat Keputusan (SK) pemenang tender proyek pembangunan PTB. Penyerahan dokumen IMB

itu, setelah pihak PT. GBP melunasi retribusi IMB yang mencapai nilai Rp. 8,5 miliar.

Hal ini diungkapkan, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji. Dirinya mengatakan, jika penyerahan dokumen IMB akan dilakukan minggu ini. “Kalau semuanya administrasi beres, minggu ini dokumen IMB Pasar turi akan kami serehakan minggu ini,” ungkap dia. Senin (15/4).

Dirinya menambahkan, jika pihak investor tetap tidak boleh mengulangi kejadian yang kemarin, yakni mengubah desain bangunan PTB sehingga tidak sesuai dengan DED. Pembangunan PTB tetap harus sesuai yang tertuang di dalam dokumen IMB tersebut.

“Kami tidak ingin ada

penyimpangan desain lagi.

Sesuai arahan dari Walikota, pembangunan Pasar Turi tetap tidak boleh menyimpang dari desaian yang tertuang di dalam IMB-nya,” tambah dia.

Dirinya menegaskan, jika masih ada penyimpangan desain lanjutnya, Pemkot Surabaya tidak segan-segan menghentikan pembangunannya.

Hal itu, karena sesuai kesepakatan antara Pemkot Surabaya dan investor, jika desain tidak boleh diubah-ubah Pemkot Surabaya memberikan deadline kepada investor untuk menyelesaikan pembangunan lantai I-IV selesai pada bulan Agustus mendatang. “pada Agustus nanti lantai I-IV harus selesai duluan.

Karena, lantai I-IV akan ditempati pedagang lama untuk berjualan sebelum Lebaran tahun ini,” jelas dia.

Sementara itu, meski investor Pasar Turi menyatakan siap melanjutkan pembangunan Pasar Turi baru sesuai desain awal. Namun, potensi untuk berhenti di tengah jalan masih memungkinkan terjadi. Sebab, antara pedagang dan investor belum menemui titik temu dalam penyerahan lahan yang kini masih dipakai untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Pihak investor berjanji mau menyelesaikan pembangunan PTB sesuai target, asal pedagang mau menyerahkan lahan TPS secara penuh. Artinya, semua lahan termasuk TPS harus bisa diserahkan ke pengembang untuk melancarkan proses pembangunan PTB. Sementara itu, para pedagang tetap bersikukuh tak mau

melepaskan TPS tanpa ada kejelasan dari investor maupun Pemkot Surabaya. Para pedagang tak mau lagi merugi karena TPS saat ini masih dipakai untuk berjualan.

Hal ini diungkapkan salah satu pedagang Pasar Turi, Ali. Dirinya mengatakan, jika pihaknya mau memberikan lahan yang ditempati asalkan ada ganti rugi yang sesuai.

“Kalau mau dipakai ya silakan dikasih ganti rugi, tapi kalau tak ada kejelasan kami tak mau,” kata dia.

Seraya memaparkan alasan kenapa tidak mau menyerahkan lahan TPS, karena TPS sudah menjadi satu-satunya harapan pedagang untuk menyambung hidup.

Kalau TPS dibongkar tanpa ada kejelasan ganti rugi, maka pedagang tak bisa berjualan lagi. (wan)

PEMERASAN ANAK DEWAN

Kevin Diperiksa 6 Jam dan 16 Pertanyaan SURABAYA- Kevin Stevano (19) terpidana kasus kecelakaan lalu lintas yang juga anak dari ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Baktiono akhirnya memenuhi undangan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur guna melakukan klarifikasi terkait nyanyiannya yang mengaku telah diperas oleh Jaksa Suci Anggareni dari Kejari Surabaya dan Hakim PN Surabaya, Heru Musthofa.

Kevin diperiksa selama enam jam lamanya oleh tim pengawasan yang dibentuk Kajati jatim untuk penanganan perkara ini. sejak pukul 09.00 (pagi) Ia telah menjalani pemeriksaan dan berakhir pada pukul 14.00 WIB. Usai pemeriksaan, kepada wartawan Kevin mengaku telah memberikan keterangan kepada tim pengawasan seperti yang diungkapkan dia pada sejumlah media usai persidangan vonisnya beberapa waktu lalu.”ada 16 pertanyaan selama 6 jam dan jawaban saya tidak berubah sedikit pun, sama seperti keterangan awal saya waktu di pengadilan,”Ungkap dia dengan didampingi Kasipenkum Kejati Jatim, Moelyono,senin (15/4) kemarin.

Ketika dimintai keterangan oleh tim pengawasan, Kevin mengaku tidak dalam kondisi tertekan baik secara bathin maupun psikisnya akibat dampak nyanyiannya. “tidak, saya tidak tertekan dan baik baik saja. Tidak ada satupun tim pengawasan yang mendoktrin saya,”kata dia.

Sementara, Kasipenkum Kejati Jatim, Moleyono mengaku, pemeriksaan terhadap Kevin telah usai. Bahkan hasil keterangan yang diberikan Kevin kepada tim pengawasan

tersebut akan segera dilaporkan ke Kajati Jatim. “ini sudah selesai dan diusahakan hasil pemeriksaan ini hari ini juga akan dilaporkan ke pak Kajati,”jelas dia Saat ditanya, apakah pihaknya telah melakukan pemeriksaaan terhadap Jaksa Suci Anggraeni dan akan mengkonflotir dengan Kevin, Moelyono mengaku tidak.”begitu ada pemberitaan, sudah dilakukan pemeriksaaan dan tidak perlu mengkonflotirnya,”ungkap Moelyono.

Seperti diberitakan sebelumnya, terdakwa Kevin Stevano yang merupakan anak Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono melakukan protes. Dirinya tetap dihukum walaupun telah memberikan uang Rp 6 juta kepada jaksa Suci dan Rp 3 juta kepada Hakim Heru. Namun dirinya tetap divonis bersalah dan menjalani hukuman percobaan.

Untuk membuktikan kebenaran nyanyian Kevin itulah, Kejaksaan melakukan klarifikasi terhadap Kevin dan selasa besok Kevin juga akan memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Surabaya guna mengklarifikasi pernyataan Kevin. (kas)

JELANG PILGUB

AM2S Goyang Karsa SURABAYA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Madura – Surabaya (AM2S) mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur Senin (15/4) dan menolak pencalonan Soekarwo - Saefullah Yusuf (KarSa) sebagai Cagub - Cawagub Jatim pada pemilihan gubernur (Pilgub) 29 Agustus mendatang.

Menurut mereka, pasangan KarSa telah menggunakan kekuatan modal agar dapat membeli pengaruh para tokoh demi memuluskan misinya menjadi gubernur.

“Cara yang dia gunakan adalah cara transaksional yang sangat licik dan massif. Sehingga kekuatan masyarakat yang substansif tapi tidak terorganisir dengan baik bisa dikalahkan oleh kekuatan strategi liciknya,” teriak salah seorang orator, Mulyadi.

Tidak hanya itu, mereka juga menuding KarSa telah memasung dan mengukung para blater melalui salah seorang tokoh Madura bernama Fuad Amin yang ditunjuk sebagai operator kecurangan dalam pemungutan suara pada pilgub 2008 lalu.

“Soekarwo melalui mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin telah menghegemoni bahkan mengkooptasi semua kalangan di Madura untuk tunduh dan patuh pada perintahnya.

Silahkan panggil Fuad Amin kalau tidak percaya,” kata Mulyadi.

Kalau sampai Fuad Amin berani bicara jujur, lanjutnya, maka seluruh warga Jatim akan berpikir bahkan seribu kali untuk kembali memilih Soekarwo menjadi gubernur. ”untuk diketahui masyarakat luas bahwa pemilihan gubernur dan wakilnya di wilayah Jatim pada 2008 lalu telah menyisakan banyak permasalahan baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Pilgub lalu telah menelan banyak anggaran karena harus diulang berkali-kali akibat kecurangan KarSa,” tegas dia seraya menambahkan bahwa kekuatan modal mereka dalam pilgub juga perlu dipertanyakan.

“Kontribusi KarSa terhadap rakyat selama menjabat sebagai gubernur tidak pernah kita rasakan. Politisi yang mengaku pluralis itupun telah diketahui berulang kali mengingkari janjinya terhadap golongan serta kelompok yang telah mendukungnya pilgub lalu. Kita jangan mau kembali dibodohi untuk menerima mereka sebagai calon pemimpin Jatim. Kita harus tolak,” ujar dia lagi.

Dalam pertemuannya dengan Agus Mahfud, Najib Hamid dan Jonathan Judianto, 5 orang perwakilan peserta aksi yaitu ; Mulyadi, Ansori, Abay, Ahmad dan Ina menyampaikan desakan mereka terhadap KPU agar KPU lebish selektif dalam menentukan pasangan Cagub – Cawagub. (neu)

12

NASIONAL

SELASA 16 APRIL 2013 NO. 0097 | TAHUN II

PERBANKAN

Dewan Terkejut Taspen Akan Akusisi Bank JAKARTA-Rencana aksi korporasi yang dilakukan PT Taspen untuk mengakuisi Bank Sinar Harapan Bali dipertanyakan kalangan DPR. Alasannya, bank tersebut hanyalah sebuah bank kecil.

“PT Taspen ingin mengambil alih Bank Sinar Harapan Bali, sebuah bank kecil yang yang untuk Taspen saya rasa tidak terlalu penting,” kata anggota Komisi XI DPR RI, Achsanul Qosasih di Jakarta, Senin, (15/4).

Lebih jauh Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR ini meminta agar BUMN asuransi ini mempersiapkan diri saja menuju Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kami merasa ini agak janggal karena PT Taspen kan salah satu konsorsium BPJS dan oleh karena itu lebih baik untuk mempersiakan diri sebaik mungkin.

PT Taspen tidak perlu lagi melakukan langkah-langkah korporasi dengan mengakusisi sebuah bank,” tambahnya Menurut Achsanul, saat Jamsostek berniat membeli Bank Bukopin saja, Komisi XI tidak menyetujuinya. Jangan sampai Jamsostek terganggu

dengan rencana pembelian bank ini. Karena itu Jamsostek didorong fokus persiapan untuk BPJS. Apalagi akuisisi bank, maka artinya resiko pun ikut terbeli. ”Kita memperkecil resiko untuk kepentingan masyarakat lah. Harusnya mereka paham, Jamsostek saja untuk membeli Bukopin tidak kita izinkan. Masa mereka mau membeli juga bank lain,”terangnya Saaat ditanya lebih jauh kemungkinan dugaan adanya pemburu rente, alias mengejer fee dalam rencana akuisisi tersebut, Achsanul mengaku dirinya tidak mengetahui hal itu.

“Wah, Kalau itu, saya tidak tahu apakah ada motif ekonomi atau fee dibalik rencana pembelian bank tersebut,” tegassya Diakui Achsanul dirinya mendengar, PT Taspen akan menggandeng Bank Mandiri untuk mengakusisi bank tersebut. Padahal Bank Mandiri adalah bank besar dan sebaiknya tidak ikut-ikutan mengakusisi bank kecil di dalam negeri. “Bank Mandiri harusnya ekspansi buka cabang diluar atau beli bank di luar negeri. Jangan biarkan

asing saja yang membeli bankbank kita, kita juga bisa membeli bank asing di negaranya,” imbuhnya.

Ditanyakan latar belakang rencana akuisisi bank tersebut oleh PT Taspen dan Mandiri, Achsanul memperkirakan kemungkinan ini pendekatan yang dilakukan Bank Mandiri untuk menguasai seluruhnya dana milik PT Taspen. Apalagi dengan bunga nol persen tentunya sangat menguntungkan.

“Kita tahu, kinerja Bank Mandiri hampir disusul olehBRI. Makanya Bank Mandiri berusaha jangan sampai dilewati. Karena itu Bank Mandiri butuh nasabah besar seperti Taspen. Bayangkan, kalau semua uang pensiunan dikuasai Mandiri. Maka, dana pensiun yang lainnya seperti Asabri dan lainnya akan dikuasai juga,” ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan penempatan dana PT Taspen di banyak bank selama ini banyak keuntungannya. Karena daerahdaerah yang tidak terjangkau oleh Bank Mandiri, tapi bisa terjangkau oleh bank milik negara lainnya. (gam/cea)

ant/ rosa panggabean

BUS DS DISITA. Bus pariwisata yang diduga terkait kasus pencucian uang Djoko Susilo diparkir di sebelah Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/3). KPK menyita enam bus pariwisata milik Irjen Pol. Djoko Susilo yang diduga terkait dengan pidana pencucian uang korupsi simulator SIM.

Kasus Djoko Susilo Siap Disidangkan

Johan Budi: Kemungkinan Dilaksanakan Minggu Depan

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengungkapkan lembaganya sudah melimpahkan berkas tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri, Djoko Susilo ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/4)

ant/ho-basarnas

MUSIBAH LION AIR. Sejumlah petugas gabungan melakukan evakuasi barang dan penumpang pesawat Lion Air yang tergelincir ke laut setelah berusaha mendarat di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali, Sabtu (13/4). Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-960 rute Bandung-Denpasar tergelincir di Bandara Ngurah Rai saat mendarat sehingga menyebabkan ratusan penumpang cedera.

KECELAKAAN PESAWAT LION AIR

DPR Bentuk Panja Penerbangan JAKARTA - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membentuk panitia kerja (Panja) Penerbangan. Rencana ini menyusul kecelakaan yang kerap dialami maskapai penerbangan Lion Air. Peristiwa terakhir terjadi di laut sekitar Bandar Udara Ngurah Rai, Bali, Sabtu (13/4) sekitar pukul 15.35 WITA. “Tidak menutup kemungkinan bagi kita membentuk panja kasus kecelakaan Lion Air ini. Apalagi kalau pihak manajemen Lion Air tidak bisa menjelaskan penyebab kecelakaan tersebut,” kata anggota Komisi V DPR, Saleh Husin di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (15/4).

Menurut Saleh, dirinya dan sejumlah anggota Komisi V DPR lainnya telah mengumpulkan berbagai informasi dari sekitar lokasi kejadian yang dialami pesawat Lion Air jenis Boeing 737-800 tersebut.

Dia menegaskan, informasi sementara yang dihimpun dari lapangan, akan dibahas dalam rapat internal komisi. “Langkah selanjutnya, di antaranya Komisi V akan menjadwalkan untuk memanggil manajemen Lion Air guna menjelaskan penyebab kecelakaan tersebut,” papar Saleh.

Dia mengungkapkan, pihaknya juga akan memanggil Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Komite Keselamatan Transportasi Nasional (KNKT), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofiska (BMKG), Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Kepolisian serta pihak terkait lainnya.

Sejauh ini, jelas dia, hasil temuan Komisi V DPR belum dapat menduga perihal penyebab kecelakaan tersebut.

Namun demikian, lanjut Saleh, jika melihat dan mendengarkan keterangan dari berbagai pihak, kondisi cuaca baik saat terjadinya kecelakaan Lion tersebut. Selain itu, kondisi pesawat juga bagus karena tergolong pe-

sawat baru. “Bisa jadi faktornya adalah human error. Tetapi, untuk memastikan hal ini tentu masih perlu mendengarkan hasil penyelidikan pihak KNKT nantinya,” ucapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi V DPR lainnya, Teguh Juwarno meminta agar Kementerian Perhubungan memberikan sanksi kepada maskapai penerbangan Lion Air. Pasalnya, dalam kurun 12 tahun terakhir pesawat yang dimiliki maskapai tersebut sudah mengalami 19 kali insiden kecelakaan. “Kementerian Perhubungan harus memberikan sanksi kepada maskapai ini,” kata Teguh.

Dia menambahkan, sanksi yang tepat untuk diberikan kepada Lion Air adalah sanksi administratif berupa denda serta sanksi yang lebih bersifat mendidik. Bahkan, jelas Teguh, bisa saja pemerintah mencabut izin penerbangan bagi maskapai ini apabila terjadi kecelekaan yang disebabkan oleh persoalan yang serupa. “Pencabutan izin untuk rute tertentu bisa dilakukan bila kembali terjadi kecelakaan,” ujar dia.

Guna menindaklanjuti harapan DPR tersebut, jelas dia, Komisi V berencana memanggil pihak Kementerian Perhubungan dan maskapai Lion Air. Pertemuan itu nantinya, diharapkan bisa mendapatkan komitmen dari maskapai agar mampu memaksimalkan penerbangan yang lebih nyaman dan aman bagi penumpang.

Audit Khusus Sementara itu, Kementerian Perhubungan menyatakan akan melakukan audit khusus terhadap maskapai penerbangan Lion Air. Dalam audit khusus itu, yang pertama kali dilakukan adalah preventive grounded terhadap pilot M. Ghozali yang menerbangkan pesawat rute Bandung-Denpasar tersebut Menteri Perhubungan EE Mangindaan, mengatakan, au-

dit terhadap maskapai biasanya dilakukan setiap dua tahun sekali, tetapi dengan adanya kecelakaan ini, maka Kementerian Perhubungan, melalui Dirjen Perhubungan Udara, akan melakukan audit khusus.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bhakti S Gumay mengatakan, pada umumnya audit yang dilakukan oleh pihaknya berupa inspeksi, memonitor maintenance pesawat, dan survei kelaikan pesawat.

Lebih lanjut Gumay mengatakan, sanksi terhadap Lion Air akan diberikan, tetapi pihaknya tetap menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Sanksi akan dijatuhkan setelah investigasi KNKT,” jelas dia.

Evakuasi pesawat Lebih lanjut, Mangindaan menyatakan, sejauh ini CVR alias Cockpit Voice Recorder pesawat Lion Air yang terjatuh di laut dekat Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, belum bisa diambil.

Proses evakuasi bangkai pesawat akan dilakukan dengan memotongnya. “CVR posisinya ada di bawah pesawat, jadi belum bisa diambil,” kata EE Mangindaan.

Namun demikian, pihaknya menargetkan hari ini, CVR yang merupakan bagian dari kotak hitam yang berisi percakapan pilot di dalam kokpit pesawat dapat segera ditemukan.

Adapun Flight data recorder (FDR) sudah diamankan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). “FDR sudah diamankan KNKT, mudahmudahan bisa membaca posisi pesawat itu, saat ini FDR sudah di Jakarta,” katanya.

FDR merupakan bagian dari kotak hitam berisi data-data penerbangan, seperti ketinggian, suhu, cuaca, dan tekanan udara saat penerbangan.(gam/ abd/bud)

Kepada wartawan di Jakarta Johan menambahkan, dalam persidangan itu juga akan disidangkan dua berkas sekaligus Djoko Susilo. Yakni, berkas tindak pidana korupsi sekaligus Tindak Pidana Pencucian Uang. “TPPU dan TPK nya digabung,“ ujarnya di Jakarta, Senin (15/4).

Irjen Djoko Susilo dijerat dua perkara terkait Simulator SIM, yaitu proyek pen-

gadaan proyeknya senilai Rp198,6 miliar dan Pencucian uang terkait proyek itu yang diperkirakan mencapai Rp100 miliar. Untuk pencucian uang, sejumlah aset milik mantan Gubernur Akpol itu berupa tanah dan bangunan, mobil mewah, SPBU, dan enam bus wisata telah disita oleh KPK. Setelah penyerahan berkas perkara, maka kasus Djoko Susilo ini siap memas-

uki tahap persidangan. Hanya saja belum diketahui kapan persis persidangannya dimulai, tetapi kemungkinan pekan depan. “Berkas DS hari ini dilimpahkan ke pengadilan.

Kemungkinan pekan depan mulai disidang,“ katanya lagi.

Sehubungan dengan itu kuasa hukum Djoko, Juniver Girsang secara terpisah mengaku sudah menyiapkan strategi untuk di pengadilan. Termasuk telah mempersiapkan saksi-saksi yang siap meringankan sangkaan terhadap Djoko. “Ini adalah masalah strategi, tentu penasehat hukum sudah mempersiapkan. Siapa-siapa yang meringankan untuk klien kami, tidak bisa kami sebutkan,” ungkapnya.

KPK telah menyita pulu-

han aset mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah nilai aset-aset itu mencapai Rp 100 miliar.

Sebelumnya, pihak KPK telah mengatakan berkas perkara Djoko Susilo akan dijadikan satu, yaitu perkara tindak pidana korupsi dan dugaan pencucian uang dalam pengadaan simulator senilai Rp 196,8 miliar. Jenderal polisi bintang dua yang terakhir bertugas sebagai Gubernur Akademi Kepolisian itu diduga melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi dengan menyamarkan, menyembunyikan, mentransfer, dan mengubah bentuk uang hasil tindak pidana korupsi tersebut. (gam/ aji)

TERUS DIDORONG CAPRES

TK: Elit Politik Diminta Jangan Paksa Jokowi JAKARTA - Nama Joko Widodo alias Jokowi terus disebut-sebut sebagai kandidat calon presiden (capres) paling potensial pada pemilu 2014 nanti. Jokowi bahkan unggul atas sejumlah nama capres yang diusung oleh sejumlah partai politik.

Namun PDI Perjuangan meminta kepada sejumlah elit politik untuk tidak mendorong Gubernur DKI Jakarta ini maju sebagai capres. “Pak Jokowi, bilang ke saya, minta jangan dipaksalah, katanya mau ngurus Jakarta dulu lah’,” kata Politisi senior PDI Perjuangan, Taufiq Kiemas di Jakarta, Senin (15/4).

Menurut Ketua MPR ini, Jokowi meminta konsentrasi untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sehingga tidak meninggalkan tempat begitu saja. “Jangan ninggalin tempat dululah, jangan ninggalin tempat dua kali,” tegasnya.

Suami Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri ini menekankan hingga saat ini PDI Perjuangan belum pernah membahas dan menetapkan siapa kandidat capres yang akan diusung. Alasannya, mekanisme kandidat capres yang diusung partainya akan ditetapkan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. “Semua di tangan Bu Mega. Tapi yang pasti anak mudalah,” tambahnya.

Menyinggung soal konvensi capres di PDI Perjuangan, kata Taufiq, mekanisme partai memberikan kewenangan kepada Ketua umum, yakni Mega yang

akan memutuskan capres PDI Perjuangan. Karena itu, lain partai lain pula aturan mainnya. “Itu konvensi yang nggak mungkin, lain padang lain belalang,” ungkapnya.

Saat ditanya tentang kemungkinan putrinya, Puan Maharani maju sebagai capres, Taufiq menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. “Itu masyarakat yang menilai. Nantilah,” ujar Ketua MPR ini.

Ditempat terpisah, hasil jajak pendapat sebuah harian ibukota menempatkan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa menjadi calon presiden (Capres) 2014 nomor urut satu pilihan pembaca harian ibukota dengan perolehan suara 19 %.

Hasil kupon jajak pendapat edisi April 2013 itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyusul di posisi kedua 15 %, Mahfud MD 11 %, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie 9 %, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri 5 % dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto 2 %.

“Dari 1500 kupon jajak yang masuk ke redaksi, Hatta mendapat suara terbanyak sekitar 39 %. Capres lain yang dipilih itu beragam, ada yang memilih Jokowi, Jusuf Kalla, dan lainnya,” kata Koordinator Jajak Pembaca Nonstop Iwan Siregar di Jakarta, Senin (15/4) Sebelumnya hasil hasil survei media yang dilakukan Pol-Tracking Institute, Pimpinan Hanta Yuda menunjukkan Joko Widodo melejit sebagai calon presiden paling potensial pada 2014.

Pol-Tracking melakukan

riset seputar isu capres 2014 dengan berbasiskan pemberitaan 15 media nasional.

Riset tersebut menganalisis pemberitaan 5 media cetak, 5 media online, dan 5 media televisi. Hasilnya, sepanjang periode tersebut, nama Jokowi disebutkan sebanyak 86 kali dalam pemberitaan terkait isu capres.

Penyebutan Jokowi

dalam berita jauh melampaui Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subiyanto di posisi kedua.

Prabowo mendapatkan 55 kali penyebutan. Pada posisi ketiga terdapat nama Aburizal Bakrie dengan 52 kali penyebutan. Urutan keempat dan kelima, masing-masing Hatta Rajasa (27) dan Mahfud MD (26). (gam/cea)

NASIONAL

13

SELASA 16 APRIL 2013 NO. 0097 | TAHUN II

AKUISISI BANK DANAMON-DBS

Kuota Haji

DPR Minta BI Hati-hati JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Bank Indonesia (BI) bersikap hati-hati memproses akuisisi DBS Group Holding Ltd atas PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Pasalnya, hingga saat ini, otoritas bank di Singapura berlaku tidak adil bahkan mempersulit bank nasional yang hendak membuka cabang di Singapura. “Dari segi UU, kita memang harus taat pada UU dan peraturan yang ada.

Tetapi sisi lain, BI juga harus memperhatikan asas kepatutan dari resiprokal. Bagaimana Singapura memperlakukan bank nasional yang hendak membuka cabang di sana,” ujar anggota Komisi XI DPR, Muhammad Firdaus di Jakarta, Senin (15/4).

Gubernur BI, Darmin Nasution mengatakan akan menyelesaikan proses akuisisi pada awal Mei 2013 atau sebelum habisnya masa jabatannya di Bank Sentral pada 22 Mei 2013.Sejauh ini BI masih terus membahas beberapa hal dengan Monetary Authority of Singapore (MAS). “Belum deal, kami masih dalam proses. Masih dibicarakan. Mudah-mudahan (selesai) awal Mei bisa,” kata Darmin.

Perlakuan Singapura kata Firdaus seharusnya menjadi acuan BI dalam mengambil keputusan soal akuisisi.

Artinya, BI jangan hanya melihat peraturan an sich kemudian melupakan asas resiprokal. Pasalnya, bank nasional tidak mudah membuka cabang di Singapura.

Hingga saat ini kata dia banyak sekali keluhaan dari perbankan nasional terhadap kebijakan otoritas bank Singapura. Jangankan membuka cabang, membuka usaha remitance atau pelayanan secara langsung saja dipersulit. “Hal ini harus menjadi pertimbangan oleh BI dalam memutuskan proses akuisisi ini,” jelas dia.

Selain itu kata dia, BI juga harus mempertimbangkan aturan soal single lisence.

Aturan ini tengah digodok agar kepemilikan tunggal itu dapat diterapkan. Bank-bank asing itu harus didaftarkan sebagai perusahaan berbadan hukum Indonesia. Artinya, mereka harus tunduk kepada aturan hukum di Indonesia.

“Jangan buru-buru BI memproses akuisisi ini. Tunggu dulu, asas kehati-hatiannya, lihat kedepannya,” tegas dia.

Komprehensif Menurut dia, sebagai bagian dari warga dunia maka BI harus mempertimbangkannya komprehensif. Ini bukan berarti, Indonesia anti glo-

blalisasi. “Mereka yang mau investasi di sektor keuangan, silahkan. Karena memang, perbankan Indonesia paling tidak efisien,” jelas dia.

Ketidakefisien perbankan Indonesia kata dia dibuktikan dengan selisih antara bunga kredit dan bunga pinjaman yang masih tinggi berkisar antara 6-7 persen.

“Praktek bank kita mirip rentainer sehingga banyak sekali bank-bank asing yang hendak masuk ke Indonesia,” kata dia.

Namun demikian, bank sentral harus peka. Kalau tidak, bank nasional bisa jatuh ke tangan asing. “Harus hati-hati dan jangan terburu-buru. Ada apa dengan BI kok terburu-buru menyetujui akuisisi ini. Harus komprehensif melihat persoalan akuisisi ini,” tutur dia.

Dia berharap agar BI melihat persoalan akuisisi ini secara menyeluruh dan seimbang. Sebab jangan sampai BI memberi karpet merah buat bank asing membuka cabang seluas-luasnya di Indonesia.

Bank asing gampang sekali membeli bank di Indonesia.

Sementara bank kita, untuk buka cabang saja dipersulit.

Ada saja kendalanya, seperti persyaratan modal, persyaratan tehnis dll. Karena itu, harus diperhatikan betul,” jelas dia.

Lebih lanjut dia meminta BI agar jangan terlalu memberi aturan yang lunak yang memberi kesan mengobral bank nasional. Sebab jika satu bank asing diberi kemudahan maka bank asing yang lain pasti akan ikut membeli bank di Indonesia. Ini bisa menjadi yurisprudensi bagi bank asing lainnya dan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.

Dia mengaku tidak bisa menerima alasan BI bahwa proses akuisisi ini demi menjamin kepastian investasi di Indonesia. Karena faktanya, investasi asing masih terus membanjiri Indonesia. Bahkan, Indonesia mendapat predikat layak investasi dari sejumlah lembaga pemeringkat dunia. “Kalau alasan belum disetujuinya akuisisi DBS lalu dianggap tidak ada kepastian investasi, saya kira, itu alasan yang terlalu mengada-ngada,” jelas dia.

Sementara itu, pengamat ekonomi Ec-Think Indonesia, Telisa Feliyanti mengatakan seharusnya BI konsisten dengan aturan kepemilikan bank. “Dan jangan lupa untuk terus memperjuangkan kepentingan bank nasional yang ingin berbisnis di Singapura,” pungkas dia. (gam/ bud/abd)

Aceh Tetap

ant/andika wahyu

DEPUTI GUBERNUR BI BARU. Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan) membaca naskah sumpah jabatan disaksikan Gubernur BI Darmin Nasution (kiri) dan Menkeu Agus Martowardojo (kedua kanan) saat acara pengambilan sumpah di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Sebelumnya Perry Warjiyo menjabat sebagai Asisten Gubernur Bank Indonesia.

MA Lantik Deputi Gubernur BI JAKARTA-Mahkamah Agung (MA) melantik Perry Warjiyo sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan posisi Deputi Gubernur BI, Bidang Pengelolaan Moneter Budi Mulya yang memasuki masa pensiun. Perry dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 28/P tahun 2013 tanggal 5 April 2012 untuk periode 2013-2018.

“Sebelum memangku jabatan deputi, saudara wajib mengucapkan sumpah jabatan,” kata Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, di ruang Kusuma Atmadja Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Turut hadir dalam pelantikan ini, Gubernur BI, beserta jajarannya, Menteri Keuangan, pejabat dari Lembaga

Penjamin Simpanan, pejabat PPATK, Wakil Ketua MA Yudisial dan non-Yudisial, para Ketua Muda MA, Hakim Agung dan sejumlah kalangan perbankan.

Dalam pembacaan sumpah jabatannya, Hatta memberikan naskah sumpah jabatan kepada Perry Warjiyo untuk mengucapkan dihadapan Mahkamah Agung. “Naskah

saya berikan kepada saudara,” ucap Hatta.

Dalam sumpah jabatan yang dibacakan oleh Perry, lebih kepada bagaimana menjaga amanah jabatan dan kehormatan negara, saat memanggu jabatan sebagai Deputi BI. “Saya bersumpah menjadi Deputi BI, tidak menjanjikan atau tidak memberikan sesuatu apapun. Saya bersumpah tidak akan menerima langsung/tidak langsung dalam bentuk apapun, dan saya bersumpah saya akan setia terhadap negara, konstitusi dan haluan negara,” ucap Perry.

Dengan berakhirnya pengucapan sumpah jabatan yang diabacakan, maka Perry pun secara resmi dan berdasarkan

BELANJA MODAL

Bank Mandiri Siapkan 130 Juta Dollar AS JAKARTA - Bank Mandiri mengalokasikan belanja modalnya (capex) sebesar 130 juta dollar Amerika Serikat (AS) untuk Informasi Techlogy (IT). Peningkatan dana capek setiap tahunnya tersebut guna mendukung perseroan dalam mengembangkan bisnisnya. “Capex tersebut hanya untuk IT saja pada tahun 2013 ini,” ujar Direktur Keuangan Bank Mandiri, Pahala N. Mansuri saat acara briefing media CFO Forum 2013 di Plaza Mandiri, Jakarta (15/413).

Menurut dia, pengembangan TI juga menjadi kebutuhan bank untuk menggarap sektor korporasi.

Apalagi, kata dia Bank Mandiri, , telah mengembangkan antara lain transaksi Internet dan mobile banking untuk mempermudah transaksi nasabah. “Setiap tahunnya pertumbuhan Capex Bank Mandiri untuk IT meningkat sebesar 19,7 persen. Sedangkan dana capex non IT tumbuh 40,4 persen per tahunnya. Dengan anggaran capex sebesar itu, Bank Mandiri berharap dapat meningkatkan bisnis baru,” jelas dia.

Sementara itu Direktur

Corporate Banking, Fransisca Nelwan Monk juga mengungkapkan, dengan adanya inovasi di bidang teknologi para nasabah dinilainya akan lebih efisien dalam melakukan transaksi. “Pada pertumbuhan IT itukan sangat penting untuk efisiensi. Dengan adanya peningkatan ini diharapkan nasabah bisa memanfaatkan teknologi saat transaksi,” tutup Fransisca.

Lebih lanjut, Pahala mengatakan Bank Mandiri akan selenggarakan Chief Finacial Officer (CFO) forum 2013 pada Senin 22 April 2013 di Hotel Rizt Calton Pasific Place. Acara yang bertemakan Investing fo Innovation tersebut mempertemukan para CFO dari berbagai sektor industri. Hal tersebut guna berdiskusi tentang peningkatan daya saing melalui investasi di bidang inovasi. “Untuk menghadapi persaingan, para CFO sangat perlu memperhitungkan pentingnya inovasi dalam memenangi persaingan, terlebih saat ini ekonomi dunia makin terintegrasi dan beralih ke kawasan timur, khususnya di negara Asia,” imbuh dia. (gam)

ant/muhammad nasrun

HARGA ANJLOK. Sejumlah pekerja melepaskan rumput laut dari untaian tali setelah dipanen, di kampung nelayan Desa Bonto Sunggu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, (16/3). Petani mengeluhkan turunnya harga rumput laut yang terjadi beberapa bulan terakhir, dari harga sebelumnya Rp8000 hingga Rp12 ribu per kilogram menjadi Rp3000 per kiogramnya. Akibatnya sebagian besar petani mengalami kerugian akibat besarnya biaya pengadaan bibit dan peralatan penanaman rumput laut tersebut.

AGRO BISNIS

Mahalnya Biaya Distribusi Hambat Pengembangan Rumput Laut SOLO-PDI Perjuangan akan menjadikan Pemilukada Jawa Tengah (Jateng) sebagai indicator untuk mengukur kekuatan kaum nasionalis. Karena itulah, PDI Perjuangan akan berjuang dan bertarung habishabisan guna memenangkan pemilihan gubernur Jateng.

JAKARTA - Pangsa pasar produk olahan rumput laut Indonesia justru jauh lebih kecil dari China yang mengimpor bahan baku dari Bumi Nusantara. Kondisi ini lebih disebabkan mahalnya biaya distribusi di dalam negeri ketimbang biaya ekspor ke mancanegara.

Hal terebut seperti dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Safari Azis dalam acara bertajuk 21st International Seaweed Symposium di Menara Kadin Jakarta, Senin (15/4).

“China mengimpor bahan baku rumput laut dari kita, tetapi hasil olahan rumput laut China menguasai market global,” kata Safari.

Menurut dia, saat ini pangsa pasar hasil olahan rumput laut skala internasional mencapai USD7 miliar per tahun, tetapi market share Indonesia untuk produk dari rumput laut baru menguasai USD2 juta per tahun. Padahal, lanjut Safari, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan berpotensi untuk memproduksi rumput

laut untuk memenuhi kebutuhan pasar global.

“Rumput laut di sini sangat melimpah dan potensi untuk memproduksinya sangat besar.

Tetapi, kenyataannya Indonesia kalah dengan China,” tuturnya.

Saat ini, kata Safari, sebagian besar hasil produksi rumput laut Indonesia yang masih dalam bentuk mentah, diekspor ke Amerika Serikat, Argentina dan terbesar ke China. Dia menambahkan, sebanyak 80 persen komoditas rumput laut lokal diekspor masih berbentuk bahan baku, sedangkan sisanya berupa produk olahan.

Miris lagi, lanjut dia, produk makanan di Indonesia yang memerlukan bahan pengenyal, tidak menggunakan hasil ekstraksi dari rumput laut. Di Indonesia, kata Safari, agar bahan makanan menjadi lebih

kekuatan hukum tetap dapat melakukan aktifitasnya selaku Deputi BI. Dia mengatakan selama menjadi Deputi Gubernur BI dirinya akan mengusung enam agenda yang sebelumnya telah disampaikan dirinya dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Saya akan mengusung enam agenda yakni, bagaimana pengendalian inflasi dengan suku bunga rendah, menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, mendorong modal asing pada perekonomian, penguatan makro prudensial ‘pro job and pro poor’, koordinasi dengan pemerintah dan memperkuat peran BI di daerah, serta penguatan ekonomi dalam negeri,” kata Perry. (gam/bud)

kenyal, umumnya menggunakan lemak binatang atau tulang binatang.

“Bahkan, untuk membuat bakso agar lebih kenyal, di Indonesia banyak juga yang menggunakan borax maupun formalin. Ini artinya, pasar dalam negeri masih sangat produk olahan yang menggunakan bahan baku dari rum;put laut,” ucap Safari.

Lebih lanjut dia menyatakan, salah satu yang menjadi hambatan minimnya pasar dalam negeri untuk bisa menyerap rumput laut lokal, karena adanya persoalan di sektor distribusi logistik. Menurut Safari, biaya pengiriman antarkota di dalam negeri, justru jauh lebih mahal ketimbang jika Indonesia mengekspor rumput laut ke China.

“Seperti kita ketahui, distribusi logistik di dalam negeri menjadi hambatan. Biaya kirim dari Surabaya ke China ini hanya Rp250 per kilogram, kalau ke Makassar bisa mencapai Rp2.500 per kilogram. Permasalahan kualitas komoditas juga menjadi kendala di dalam negeri,” paparnya.

Safari mengungkapkan, salah satu alasan yang membuat rumput laut belum digarap secara serius oleh pemerintah, karena sejak lama belum ada institusi khusus yang menggarap produk ini. “Kita menggarap rumput laut secara serius sejak pemerintah membentuk Kementerian kelautan dan Perikanan.

Di Indonesia, pengembangan rumput laut pada 1982, sedangkan di Filipina sejak 1970-an,” tutur Safari.

Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri(Kadin) Indonesia Bidang Perikanan dan Kelautan, Yugi Prayanto, mengatakan, hambatan untuk meningkatkan produksi rumput laut juga ada pada bidang teknologi.

“Ekspor rumput laut kering hanya 169 ribut ton di 2012, tahun ini ditargetkan akan naik 10 persen,” kata Yugi sembari menegaskan, target produksi rumput laut di 2013 mencapai 200 ribu ton. (gam/bud)

Banda Aceh - Kuota haji Provinsi Aceh tidak bertambah pada 2013 yakni sebanyak 3.924 orang, kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh Ibnu Sa’dan.

“Sampai saat ini jumlah kuota calon haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci masih sama dengan jumlah yang diberikan pada 2012,” katanya di Banda Aceh, Senin.

Ibnu menjelaskan, penambahan kuota calon haji di provinsi ujung paling barat Indonesia itu akan ada apabila Kerajaan Ara Saudi mengabulkan permintaan penambahan kuota oleh Kementerian Agama secara nasional.

“Artinya, jika kuota nasional yang diajukan Menteri Agama disetujui Kerajaan Arab Saudi maka akan ada penambahan kuota calon haji pada 2013,” katanya.

Pihaknya meyakini penambahan secara nasional yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi juga akan menambah jumlah Calhaj asal provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu untuk melaksanakan rukun Islam ke lima.

“Sampai saat ini Aceh masih menunggu jumlah penambahan yang tentunya sesuai dengan hasil pengajuan Menteri Agama ke Kerajaan Arab Saudi,” katanya.

Ia berharap adanya penambahan jumlah calon haji asal Aceh yang berangkat ke Tanah Suci akan memotong jumlah antrian panjang daftar tunggu calon haji di bumi Serambi Mekkah. “kami berharap Kerajaan Arab Saudi dapat mengabulkan penambahan jumlah calon haji yang berangkat pada musim haji 2013,” demikian Ibnu Sa’dan didampingi Kasubag Humas Kanwil Kemenag Aceh Akhyar. (ant/if)

Naskah UN Tiba Di Palu PALU- Sekitar 8 ton naskah ujian nasional tingkat SMA sederajat akhirnya tiba di Kota Palu, Senin sore, setelah mengalami keterlambatan hingga pelaksanaan tes tersebut diundur dari jadwal semestinya.

Naskah UN tersebut diangkut menggunakan pesawat Hercules milik TNI dan mendarat di Bandara Mutiara Palu.

Setibanya di bandara, naskah UN itu diangkut ke gudang penyimpanan oleh personel Polda Sulawesi Tengah menggunakan truk polisi.

Ketua Penyelenggara UN tingkat Sulawesi Tengah Fadlun A. Hamid mengatakan bahwa soal itu hanya sekitar 50 persen dari kebutuhan UN di 10 kabupaten dan satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dia juga mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui kedatangan sisa soal UN selanjutnya.”Kami belum mendapatkan informasi dari panitia pusat,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa panitia segera memisahkan soal UN tersebut untuk selanjutnya mendistribusikan ke beberapa kabupaten.

Dengan kedatangan soal ujian nasional yang terlambat itu, pelaksanaan UN tingkat SMA sederajat di Sulawesi Tengah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2012, seharusnya ujian dilaksanakan pada tanggal 15 April 2013. (ant/ ris)

14

TAPAL KUDA

SELASA 16 APRIL 2013 NO.0097 | TAHUN II

Warga Miskin Dapat Bantuan Alat Usaha PROBOLINGGO – Sedikitnya 58 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kota Probolinggo yang masih produktif usaha, menerima bantuan peralatan dari Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Timur, di Pendopo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Senin (15/4).

“Manfaatkan sebaik-baiknya bantuan ini untuk kegiatan usaha. Jangan sampai dijual dengan nilai yang tidak seberapa dan hanya bermanfaat dalam jangka pendek saja, “ ujar Drs. Zainullah, MM, Kepala Diskoperindag Kota Probolinggo, kepada kepada penerima bantuan.

Zainullah menyebut tahun 2013 Kota Probolinggo mendapat Program Jalinkesra Jawa Timur bantuan RTSM dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Propinsi Jawa Timur. Ia mengakui, validasi data penerima bantuan sudah melalui tahapan verifikasi.

“Insyallah bantuan ini tidak akan tumpang tindih dengan program bantuan APBD Kota Probolinggo. Itu harapan saya, jumlah RTSM dari ta-

hun ketahun tidak mengalami peningkatan, tetapi mengalami penurunan. Target kita ada penurunan,”terangnya.

Salah satu kebijakan, kata dia, pemerintah Propinsi Jawa Timur memberi bantuan peralatan langsung untuk RTSM sesuai permintaannya.

Program ini hamper sama dengan program bantuan yang bersumber dari APBD Kota Probolinggo.

“Saya mohon dengan hormat, penerima bantuan betul-betul bisa memanfaatkan bantuan yang diterima sudah sesuai data dan profesi pekerjaannya, seperti keahlian menjahit diberi mesin jahit, menjual sayur diberi sepeda sayur,”lanjut Zainullah.

Menurutnya, kebijakan pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan agar bisa dikelola dengan baik, se-

hingga tidak lagi ada ketergantungan. Pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi dari rumah kerumah untuk memastikan apakah bantuan itu dijual atau sudah dimanfaatkan.

“Saya mewakili Pemkot Probolinggo mengucapkan terima kasih, tidak kurangkurang apresiasi pemerintah Propinsi Jawa Timur membantu sedikitnya 58 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sekali lagi, saya minta bantuan itu dimanfaatkan betul, tolong jangan sampai dijual,”tandas Zainullah.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, melalui Kasi Pengendalian Simpan Pinjam pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Suratno, mengatakan kegiatan program Jalikkesra ini merupakan salah satu program RPJMD Propinsi Jawa Timur melalui enam SKPD, salah satunya Dinas Koperasi dan UMKM. “Program ini sudah dimulai sejak tahun 2010 hingga tahun 2013. Tahun ini Dikop & UMKM Jawa Timur memprogramkan khusus di 9 kota,

karena tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan di 29 Kabupaten . Program RTSM merupakan Icon Pemprop Jawa Timur,”kata Suratno.

Program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalinkesra) bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dirancang khusus untuk membidik rumah tangga strata sangat miskin. Tahun 2013 merupakan kegiatan tahap keempat pelaksanaan Program Jalinkesra di Jawa Timur.

“Pogram Jalinkesra merupakan bentuk komitmen Pakde Karwo saat mencalonkan Gubernur Jawa Timur untuk memberdayakan ekonomi rakyat dan APBD untuk rakyat. Satu harapan bahwa tahun keempat terjadi perubahan status/jati diri, dari penduduk sangat miskin menjadi miskin, dan akhirnya menjadi tidak miskin,”tandasnya.

Program Jalinkesra Jawa Timur dilaksanakan oleh enam SKPD, dan Biro Kesra Pemprop Jawa Timur, salah satu diantaranya Dinas Koperasi dan UMKM. Sasarannya di 29 Kabupaten dengan rincian yakni, tahun 2010 sebanyak

1.569 RTSM , 2011 sebanyak 3.142 RTSM, 2012 sebanyak 3.142 RTSM. “Tahun 2013 fokus program Jalinkesra dari Diskop dan UMKM Jawa Timur untuk 9 Kota sebanyak 2.470 RTSM di 9 kota. Total sampai tahun 2013 sebanyak 10.323 RTSM di 38 Kabupaten/Kota,”kata Suratno..

Jumlah paket bantuan peralatan tahap pertama di Kota Probolinggo sebanyak 58 RTSM yang tersebar di lima kecamatan, dua puluh kelurahan. Bantuan tersebut meliputi, 8 paket pembuat kue, 26 paket mesin jahit, 7 paket gerobak sayur, 1 paket usaha loundry, 7 paket mesin border/obras, 2 paket pijat

teraphy, da 2 paket sepeda sayur.

“Hasil verifikasi ulang dari 255 RTSM, dinyatakan layak untuk diberi bantuan sebanyak 217 RTSM di lima kecamatan dan 29 kelurahan. Sisanya 8 RTSM tidak layak diberi bantuan, karena ada yang pindah/ bekerja diluar kota dan sudah mampu,”pungkasnya. (hud).

PENCALONAN

Wakil Walikota Bandyk Siap Bertarung dalam Pilwali PROBOLINGGO – Wakil Walikota Probolinggo Bandyk Sutrisno, yang sebelumnya enggan bersuara soal Pilwali (Pemilihan Wali Kota), akhirnya buka suara.

Pria yang pernah menjabat sekkota itu, akan bertarung dalam pilwali Probolinggo yang akan digelar bersamaan dengan pelaksanaan pilgub Jawa Timur, yang dijadwalkan 29 Agustus 2013 itu.

Hal itu ditegaskan seusai sidak UN di SMKN 4, Senin (15/4) sekitar pukul 9.00 wib.

Dalam kesempatan itu, Bandyk mengatakan bersedia bertarung, baik sebagai Wali

kota (N1) ataupun wakil wali kota (N2). Hanya saja ia belum bisa mengungkap partai yang akan memberangkatnya.

Hanya saja Ia tidak menjelaskan, partai yang sudah melakukan pendekatan. Bahkan ditanya partai apa saja yang telah melamarnya, Bandyk juga enggan menyebutkan.

Kepastian mencalonkan N1 atau N2 akan ditentukan minggu pertama bulan Mei, ketika masa pendaftaran. “Situasional saja. Lihat situasi dan kondisi,” jelasnya.

Tidak dipungkiri, Wakil walikota yang diberangkatkan

Partai Golkar ini saat ini sedang melakukan komunikasi dengan sejumlah partai. Namun berkali-kali Bandyk enggan mengatakan partai yang telah membangun komunikasi dengannya.

Adapun kabar tentang dirinya tidak akan mencalonkan diri, hal itu terkait dengan faktor kesehatannya.

Namun, kata Bandyk, sakit yang pernah dideritanya sudah sembuh. “Lho saya sudah operasi. Kalau saya sakit kan gak bisa sidak dan enggak bisa ngomong-ngomong dengan sampeyan,” katanya ke sejumlah wartawan. (gus)

PASOKAN SOLAR

Distribusi BBM di Probolinggo Kembali Normal MENGERJAKAN SOAL. Para peserta Ujian Nasional (UN) kelompok paket C sedang mengerjakan soal dengan serius. Ada sebanyak 426 orang yang ikut dalam ujian nasional kelompok paket C, yang di antaranya dilaksanakan di SDN Sukabumi 2. Selain itu, untuk kelompok belajar paket C di bawah Kemenag bertempat di beberapa Pondok Pesantren.

UJIAN NASIONAl

426 Orang Ikut Pelaksanaan UN Paket C PROBOLINGGO – Pelaksanaan ujian Nasional (UN) kelompok paket C secara keseluruhan dinilai lebih baik dari tahun sebelumnya (2012). Hal ini diungkap ketua komisi A DPRD, Kota Probolinggo, As’ad Anshari, usai melakukan sidak di SDN Sukabumi 2, tempat diselenggarkannya UN pelajar paket C, Senin (15/4) sekitar pukul 13.00 wib.

Hanya saja As’ad memberi beberapa catatan dari hasil pantauannya. Diantaranya, masih banyak peserta yang datang terlambat, bahkan ada yang datang lebih dari 30 menit (setengah jam) dari jadwal . Selain itu politisi dari PKNU itu juga menyoroti tingkat kehadiran peserta, yang kurang dari 90 prosen.

Ia juga menyinggung masalah foto peserta yang terpampang di pintu masuk ruang UN. Disebutkan, dari seluruh peserta yang ikut ujian, ada sejumlah peserta yang fotonya belum terpampang. Melihat hal ini, As’ad meminta agar seluruh peserta fotonya terpampang.

“Kalau foto peserta tidak lengkap, dimungkinkan ada praktek perjokian,” katanya.

Terkai, banyak peserta yang datang melebihi ketentuan jadwal, As’ad berharap agar pada petugas atau pihak

penyelenggara lebih disiplin.

Petugas harus mengingatkan, agar pelaksanaan UN hari kedua dan seterusnya, kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Kalau memang ada peserta yang terlambat lantaran pekerjaannya, dimohon untuk ijin ke perusahaannya.

Pantauan di lapangan, pelaksanaan UN kelompok paket C, tidak hanya bertempat di SDN Sukabumi 2, tetapi ada di sejumlah tempat. Untuk peserta UN yang menggunakan gedung SDN Sukabumi 2, kelompok belajar paket C , yang dikelola dan diawasi Diknas setempat.

Sedang kelompok belajar paket C dibawah kemenag, menempati pondok masingmasing.

Dari data yang ada, peserta UN kelompok paket C 2013 berjumlah 426 peserta. Sebanyak 256, ujiannya menempati SDN Sukabumi 2. Peserta tersebut dikelola oleh enam pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Diantaranya 87 peserta PKBM Bina Ilmu, 46 peserta PKBM Gamma, 20 peserta PKBM Bayuangga, 48 peserta PKBM Melati, 17 peserta PKBM Hidayah dan 38 peserta PKBM Amanah.

Sedang sisanya, sebanyak 170 pesrta, penyelenggaraan UN-nya di masing-

masing lembaga pendidikan atau pondok. Diantaranya sebanyak 28 orang ujian di pondok pesantren Riyadlus Solihin, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan. 17 peserta, mengerjalkan UN di Pondok Muta’allimin, jalan Ikan Tongkol gang Santri, Kelurahan/Kecamatan Mayangan. 23 peserta di lembaga pendidikan Nurul Islam, Kelurahan Triwung Lor. 24 peserta di Miftahul Ulum As Salafi, jalan raya Bromo gang Merbabu, Kelurahan Triwunng Lor, 35 peserta di pondok Zainul Ishlah, jalan Tjolroaminoto, gang pesantren, Kelurahan/ Kecamatan Kanigaran, 14 peserta di Mamba’ul Ulum, jalan Sunan Giri, Kelurahan Sumber taman. Dan 16 peserta di Al Mujtahid Assalafiyah, jalan Sunan Drajat, RT 1 RW 5, Kelurahan Kedunggaleng.

Kabid Pendidikan, Tenaga non Formal Olah raga dan Seni pada Diknas setempat, Asyt Wardono mengatakan. Tersebarnya tempat pelaksanaan UN tersebut, dikarenakan tidak ada titik temu antara dispendik Kota Probolinggo, dengan pihak kemenag. “Kemenag ingin menyelenggarakan sendiri.

Jadi tempat UN, di sekolah atau pondok masing-masing.

Kami tetap koordinasi,” terang Asyt.

Mengetahui hal itu, As’ad Anshari, ketua dan Agus Riyanto, sekretaris komisi A, berharap agar tahun depan penyelenggaraan UN paket C dilaksanakan di satu tempat. Karena, selain mudahkan pantauan, distribusi naskah UN juga akan lancar. “Sebaiknya, dilaksanakan di satu tempat, dibanding menyebar seperti ini,” kata Agus.

Karenanya, komisi A akan mengumpulkan pihak Dispendik dengan kemenag.

Mereka akan dipertemukan untuk membicarakan hal itu. Hanya saja, Agus dan As’ad tidak menjelaskan kapan mereka dipertemukan.

“Kami akan mengundang pihak-pihak yang terkait dengan UN ini,” pungkas As’ad.

Sementara itu, Wakil Walikota Probolinggo, Bandyk Sutrisno, juga melakukan sidak. Bandyk yang didampingi kepala Humas dan Protokol, Maskur melakukan sidak di SMKN 4.

Dalam sidak yang berlangsung pada pukul 8.00 wib itu, keduanya tidak masuk ruangan. Mereka hanya memantau dari luar ruang kelas dan ditemani kepala sekolah SMKN 4, Didik Purwandi. (gus)

PROBOLINGGO – Pengurangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi beberapa pekan, sudah berangsur normal di Kabupaten Probolinggo. Hal ini karena pasokan Pertamina normal.

Sepekan kemarin, Bahan Bakar Minyak (BBM) sempat sulit ditemui. Hal itu juga dikeluhkan oleh sopir angkutan kota (angkot). Antrean kendaraan juga sempat terjadi di SPBU Paiton Kabupaten Probolinggo. Namun sekarang distribusi BBM sudah berangsur normal.

“Sudah lancar lagi pengiriman dari Pertamin, bahkan sudah normal. Jadi tidak ada antrean lagi. Mudah-mudahan harga juga tidak naik,” ujar Asrifa, Manager SPBU Paiton Kabupaten Probolinggo, Senin (15/4).

Asrifa mengungkapkan pengurangan distribusi tidak berlangsung fatal, karena pengurangan ini tidak berjalan setiap hari, dan bisa di hitung dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Jadi pengurangan ini tidak terlalu signifikan, sebab

diakumulasikan dalam satu bulan omset 300 kl dan penguranganya cuma 20 kl perbulan.

“Kami cuma membatasi pembelian bio solar kepada pengagen solar untuk nelayan, yakni kami beri pembeliannya 100 liter. Ini cuma menjaga kemungkinan saja. Sepertinya pengurangan distribusi ini tidak akan selesai pada bulan April 2013 ini,” ucapnya.

Pengurangan distribusi Bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Probolinggo, lanjut dia, meskipun terjadi tidak akan membawa dampak yang negatif untuk masyarakat khususnya diwilayah Kabupaten Probolinggo. Ia mengakui, para pelanggan/pembeli yang memakai trygen untuk di jual kembali harus mengikuti prosedur yang di tentukan dari pihak pertamina dan SPBU. “Aturannya harus mempunyai surat pengantar atau rekomendasi dari kepala desa dan kecamatan, itupun tidak secara leluasa membeli banyak bensin atau bio solar. Kalau khusus angkot pembelian bio solar tidak di batasi,”tandas Asrifa.

Keresahan Para Sopir Situasi kekosongan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di beberapa SPBU, beberapa waktu lalu meresahkan para sopir MPU dan angkot. Hermanto, salah satu sopir angkot (MPU) jurusan Probolinggo-situbondo mengatakan operasional angkot maupun busnya akan terhenti apabila BBM yang dibutuhkan kendaraan mereka kosong.

“Rata-rata MPU kan menggunakan solar. Nah, solar inilah yang selalu kosong setelah sepekan ini. Entah apa masalahnya pemerintah nampaknya tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan rakyat kecil seperti kami,”ucap Hermanto.

Hermanto menambahkan, jika MPU yang menjadi profesinya tidak dapat beroperasi, maka tentunya perekonomian keluarga akan lumpuh.

Bahkan faktor dari kekosongan BBM ini juga berimbas dari para penumpang MPU yang kesulitan mendapatkan alat transpotasi ketika hendak bepergian.

“Saya bersyukur pengiriman BBM utamanya solar sudah normal kembali. Bahkan pembelian kami tidak dibatasi jadi kami masih tetap bebas membeli untuk kelangsungan pekerjaan,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Solihin, Sopir Angkot jurusan terminal Probolinggo. “Kalau mobil angkot berbeda dari MPU, kami menggunakan premium. Namun kan sekarang premium sudah normal, sementara kami tidak mungkin melakukan penghematan bahan bakar,” ujarnya. (hud).

OPINI

15

SELASA 16 APRIL 2013 NO. 0097 | TAHUN II

salam songkem Penundaan UN

K

embali carut marut dunia pendidikan nasional terpampang di depan mata ketika ujian nasional (UN) di 11 Propinsi diundur; yang seharusnya dimulai hari Senin menjadi hari Kamis. Ironisnya pemunduran UN karena persoalan elementer, sangat teknis yaitu keterlambatan di percetakan. Ini makin menegaskan bahwa UN memang sangat potensial masalah. Jika soal elementer saja amburadul apalagi menyangkut masalah subtansi.

Tak perlu menjadi sangat cerdas untuk mengetahui bahwa pemunduran UN di 11 provinsi itu akan membuka ruang lebar kebocoran soal. Jika dalam keadaan normal saja, kebocoran kerap terjadi, apalagi dengan adanya penundaan seperti sekarang ini. Lalu soal lain yang tak kalah serius menyangkut psikologi anak didik.

Sudah tentu penundaan ini berpeluang menimbulkan masalah kesiapan mental dari anak didik. Jika dalam keadaan normal saja ketegangan begitu terasa, apalagi dengan adanya penundaan UN. Kasus kisruh UN ini semakin menjadi pembenar keberatan masyarakat pada pelaksanaan UN. Jika persoalan teknis saja kasat mata penuh keruwetan, carut marut, apalagi menyangkut keseluruhan UN. Dalam menyangkut ketersediaan soal saja, tergambar betapa buruk menegemen pengelolaan UN. Sebagaimana ditegaskan oleh pemerhati pendidikan yang juga Guru Besar matematika ITB Iwan Pranoto, untuk menguji kesetaraan 2-3 paket soal saja memerlukan waktu sekitar lima tahun. Sekarang Kemendiknas dengan berani menyiapkan sekitar 20 paket. Sudah bisa dipastikan kompleksitas masalah makin melingkari pelaksanaan UN. Sudah lama para pendidik, pengamat pendidikan, termasuk para praktisi pendidikan mempertanyakan keberadaan pelaksanaan UN. Berbagai analisa, kajian dan keberatan sudah disampaikan masyarakat tentang dampak buruk serta manfaat pelaksanaan UN. Namun sejauh ini otoritas pendidikan di negeri ini tetap bersikukuh melaksanakan UN. Memang ada perubahan yang tak lagi menjadikan UN sebagai satu-satunya ukuran kelulusan siswa. Namun terbukti pelaksanaan UN walau dimodifikasi sedemikian rupa karena memang substansi dan kerangka dasarnya potensial masalah, tetap saja memberi kontribusi buruk pada makin semrawutnya dunia pendidikan.

Di negeri ini sejak zaman Orba, anak didik benar-benar seperti kelinci percobaan, menjadi korban kebijakan pendidikan nasional. Ungkapan ganti menteri ganti kebijakan yang sering diteriakkan masyarakat sebagai protes, justru jadi pembenaran bagi setiap Mentri Pendidikan untuk mengeluarkan kebijakan baru dan bukannya menjadi pembelajaran untuk tidak mengutak-atik dunia pendidikan. Yang mengemuka lebih banyak ego kebijakan pada setiap mentri sehingga dunia pendidikan di negeri ini makin mundur, ketinggalan dari negeri-negeri jiran.

Masyarakat negeri ini tentu berharap penundaan UN menjadi pelajaran berharga yang diharapkan menyadarkan para pemegang otoritas pendidikan bahwa UN memang amat sangat potensial bermasalah. Tak ada lagi alasan rasional untuk diadakan di tahun mendatang. =

Minat Jadi Caleg

S

ejak KPU Provinsi Jawa Timur membuka pendaftaran calon legislatif (caleg) dan Calon Anggota Perwakilan Daerah (DPD) periode 2014-2019, baru satu partai dari 12 partai politik peserta pemilu yang mendaftarkan calegnya ke lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Partai yang mendaftarkan calegnya hanya PKS. Sedangkan Golkar, PDIP, Partai Demokrat, Nasdem, Gerindra, PAN, PKB, PPP, Hanura, PBB, dan PKPI masih belum mendaftarkan calon legislatifnya.

Rupanya sejumlah partai sedang menghadapi masalah kesulitan menjaring caleg. Penyebabnya bisa jadi karena caleg tak lagi diminati atau karena biaya caleg yang begitu besar. Sebagai buktinya, Partai Demokrat, berani pasang target harga RP 300 juta untuk caleg yang ingin maju dari partai berlambang mercy itu.

Mahalnya pendaftaran caleg itu otomatis berakibat pada keengganan seseorang untuk maju sebagai caleg maupun DPD, sebab itu bukan jaminan untuk terpilih jadi DPR/DPD. Memang ada kemungkinan lain, partai terganjal dengan pemenuhan kuota caleg perempuan. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 kiranya jadi masalah serius bagi sejumlah partai peserta pemilu tahun 2014, terutama dalam menjaring caleg perempuan dengan kuota 30 persen. Kendalanya karena tak banyak kaum perempuan di Indonesia yang berminat menjadi seorang politisi. Bisa jadi alasan lain yang membuat kaum perempuan tak tertarik mendaftar jadi caleg pada pemilu mendatang karena banyak partai memasang target harga pendaftaran yang terlalu mahal, sementara itu tak ada jaminan terpilih sebagai legislatif periode 2014-2019.

Namun alasan ini tidak selamanya benar, karena Partai Demokrat sekali pun sudah mengobral pasar caleg perempuan, bahkan menggratiskan caleg perempuan yang ingin maju dari partai tersebut demi mencapai target kuota 30 persen sebagaimana diamanatkan PKPU Nomor 7 Tahun 2013, nyatanya tetap saja tidak ada tokoh perempuan yang mau mendaftar jadi caleg dari partai berlambang mercy itu.

Minimnya perempuan mendaftar caleg dari sejumlah partai peserta pemilu 2014, paling dimungkinkan karena faktor kesiapan kaum perempuan. Kesadaran pribadi akan keterbatasan kapabilitas, elektabilitas, kemampuan keilmuan, dan kwantitas konstetuen, rupanya menjadi faktor pertimbangan bagi sosok perempuan sehingga dirinya perlu berfikir dua belas kali sebelum maju dalam bursa pendaftaran caleg dari partai yang melamarnya jika memang ada.

Sesungguhnya, minat seseorang baik perempuan maupun lelaki untuk maju mencalonkan diri sebagai caleg dari partai pilihannya, biasanya merupakan akumulasi dari syahwat berpolitik.

Syahwat politik seseorang kadang-kadang tak selamanya terdorong dari niat untuk menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya. Namun yang banyak terjadi justeru mereka terpikat mendaftar caleg karena dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu dari jabatan DPR. Kalau pun ada yang mengatakan jadi DPR sebagai sebuah panggilan mulia untuk memperjuangkan rakyat, kiranya hal itu memang terpuji, andai tidak hanya sekedar retorika politik saja untuk menutupi maksud yang sebenarnya. = Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini (terkait isuisu terkini), resensi buku maupun puisi. panjang tulisan 5000 karaketer (opini, cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com

A

UN dan Wajah Pendidikan Indonesia Oleh: Mahfudh Fauzi| Penerima Beasiswa Monash Institute untuk IAIN Walisongo Semarang pun dilakukan.

P

uncak pendidikan tingkat menengah telah berlangsung.

Dengan rincian Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, dilaksanakan pada tanggal 22-25 April 2013, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat pada tanggal 16-18 April 2013. Apalagi kalau bukan Ujian Nasional, yang eksistensinya cukup menimbulkan banyak polemik di berbagai kalangan.

Suatu kebijakan tentu tidak akan lepas dari pro dan kontra, tanpa terkecuali kebijakan UN. Bagi kubu yang pro, pasti legowo dan lapang dada menyambut sistem baru yang dianggap bersifat progresif untuk pendidikan bangsa. Di sisi lain, blok kontra pun menanggapi dengan nada tak sedap. Sebab, tidak jarang pelaksanaan UN justru membuat efek negatif bagi subjeknya.

Namun, karena kebijakan tersebut sudah terlegalkan, untuk tahun ini pun masih diberlakukan. Toh pemerintah membuat kebijakan juga dengan berbagai pertimbangan yang matang. Walaupun potret di lapangan, eksistensi siswa yang stres bahkan ada yang sampai merenggut jiwa bertebaran. Pasalnya, UN memang menjadi momok tersendiri bagi siswa, bahkan tak jarang untuk menghadapi dan mensukseskan UN, praktek kotor

Disfungsi Pendidikan Negeri Berbicara mengenai UN, tentu tak lepas atas keinginan bangsa untuk memperbaiki kualitas pendidikan negeri. Namun, dewasa ini, melihat realita yang ada pendidikan negeri mulai kehilangan kesakralannya. Proses akselerasi di dunia akademik sekarang cenderung berbaur negatif. Prakter kotor gamblang dengan ringan tangan dilakukan. Ironisnya, praktek keliru tersebut dilakukan secara berjamaah dan kontinu. Dengan demikian, Problematika ini memang sudah menjadi bahaya laten. Cukup sulit untuk mendongkrak pendidikan negeri. sebab, di sisi lain dukungan sangat minim dilakukan.

Baik dari pemerintah, masyarakat, ataupun dukungan dari diri pribadi.

Segala lapisan masyarakat sakan bersikap apatis, dan lebih mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum.

Diakui, lambat tahun masyarakat Indonesia sudah melek intelektual. Dibanding dengan pra kemerdekann lalu, yang hampir 94% masyarakat masih buta huruf.

Segala hal memang butuh proses, dan kesuksesan adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Jadi jika potretnya demikian, ada unsur kewajaran di dalamnya. Namun, apakah selamanya Indonesia seperti ini?

Nah, pertanyaan tersebut lah yang perlu di resapi dan diambil jawaban kemudian dilanjutkan dengan tindakan riil. Pasalnya, keapatisan masyarakat terkait pendidikan masih menjamur subur.

Alhasil, sindrom ironi brain drain membudaya di bumi asri Indonesia.

Banyak para intelektual handal, asli putra daerah justru lebih nyaman untuk tinggal di luar negeri. sebab, di tanah airnya sendiri tidak dihargai dan cenderung potensi ilmunya tidak berkembang.

Di kalangan elit pemerintah juga tidak jauh berbeda. Pengelo-

laan pendidikan yang kurang apik, memicu pendidikan negeri lebih condong statis. Banyak kebijakan, namun juga banyak penghasilan.

Sebab, setiap kebijakan mengandung unsur proyek dan keuntungan.

Karena itu, kesakralan pendidikan pun luntur dan mengalami disfungsi. Karena dari sumber akarnya pun, dinodai dengan niatan keliru.

Potret kedisfungsian pendidikan juga telah terpampang jelas di wajah Civitas academika. Guru yang seharusnya menjadi motivator dan fasilitator, justru realitanya menjadi musuh jahat bagi pelajarnya. Bagaiman bukan, praktek amoralitas justru dipertontonkan oleh sang guru. Ada yang berkedok sesksualitas, manipulasi, atau diskriminasi. Sehingga, orientasi guru yang hakikatnya pahlawan tanpa tanda jasa, sekarang lebih pas dengan sebutan pahlawan pengobral jasa.

Menghias Wajah Pendidikan Perlu diketahui, kunci sukses negara China yang notabene sedang naik daun adalah memperkuat sektor pendidikan. China memang terkenal sebagai negara gajah, yang gigih dan kuat. Teringat dengan dalil, Uthlubul ‘ilma walau bis shin.

Apalagi kalau bukan kemajuan China, sehingga melatarbelakangi munculnya dalil tersebut.

Di negara-negara maju, pendidikan memang diprimadonakan. Untuk masalah sistem, dimana-mana pasti sama. Sebab telah ada sistem standar kompetisi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Hanya saja, sifat egoisitas dan malas lah yang sesungguhnya menjadi hama pemicu statisasi masyarakat negeri.

Karena itulah, rasa kedisiplinan sangat minim. Berproses di dunia akademik hanya dijadikan sebagai ajang formalitas atau pengisi waktu luang. Rasa disiplin terhadap waktu pun telah sirna. Padahal The time is money atau Al waqt kas shoif. Dengan demikian, jangn heran jika potret wajah pendidikan

Indonesia muram.

Wacana tersebut memang bukan menjadi tren terkini. Toh realita di lapangan, banyak nilai-nilai yang jauh dari kata terdidik. Guru yang dalam istilah jawanya, digugu lan ditiru justru bertindak amoral.

Murid, yang seharusnya mengabdi dengan sepenuh hati, sekarang lebih bersifat hedonis, apatis, dan statis. Contoh riilnya pun tidak sedikit, Free sex, tawuran, bentrok, telah menjadi identitas tersendiri oleh pendidikan negeri.

Oleh sebab itu, lewat kebijakan UN yang katanya bersifat proresif, harus dijalankan sebagaimana mestinya. Tentu harus terlepas dari unsur materialistik, dan kepentingan kelompok. Sebab, jika berbicara mengenai pendidikan, itu sudah menyinggung mengenai kepribadian. Untuk UN tahun ini selayaknya diserentakkan dengan sistem sebersih mungkin. Metode pengawasan yang dicanangkan oleh Kemendikbud, seharusnya terealisasi dengan baik. Mulai dari percetakan, sampai pendistribusian.

Sedangakan berbicara mengenai eksistensi siswa stres hingga tak jarang ada yang bunuh diri, itu merupakan sebuah efek semata.

Toh presentasinya tidak seberapa.

Berani memberi kebijakan juga harus berani menanggapi resiko.

Semua memang kembali ke diri masing-masing.

Tanpa sadar diri pun, kebijakan apik tidak akan berlaku. Langkah konkrit sepatutnya direalisasikan, seperti siswa SMPN 1 Kudus yang menyibukkan diri di dunia akademik menjelang UN. Dengan menyelenggarakan acara hipnoterapi yang bebaur pelatihan otak. (Republika, 02/04/13) Jika semua mengalami disorientasi, jangan bilang bahwa pendidikan Indonesia baik. Sebab, menurut John Dewey ilmu dapat dikatakan baik jika diamalkan dan berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Wallahu a’alm bi alshawab =

Arah Pendidikan Indonesia Oleh: Abdur Rahman, S.Pd. I | Mengbadi di kantor PCNU Sumenep

P

emeo Latin menyebutkan Non scholae sed vitae discimus (hendaknya sekolah bukan hanya untuk nilai melainkan untuk hidup). Artinya – meminjam istilah Fidelis Waruwu – kita belajar bukan hanya untuk sekolah (ujian/nilai dan kepintaran) melainkan untuk hidup (we learn no for school, but for life). Pendeknya, ilmu dan pendidikan yang didapat di bangku sekolah hendaknya membentuk karakter untuk lebih baik, mampu hidup sebagai manusia.

Pemeo Latin itu menegaskan bahwa peserta didik tidak hanya dibekali daya “mengetahui” melainkan mereka juga disadarkan pada bagaimana “mempraktekkan dan menemukan”. Tujuannya agar peserta didik tidak hanya pintar “berteori” tetapi sekaligus ahli “bertindak baik dan benar”.

Akhir-akhir ini, pemeo Latin itu telah digeser – salah satunya – oleh pelaku ekonomi. Sekolah bukan untuk menimba ilmu hidup

melainkan untuk menimba keahlian kerja. Sekolah bukan untuk belajar berempati melainkan untuk berkompetisi. Maka, tidak heran jika kaum kaya-pebisnis jarang tersentuh hatinya oleh realitas kehidupan kaum miskin.

Yang terkandung dalam ilmu hidup adalah logos (intellectual skills), eros (emotion skills), ethos (affective and spiritual skills) dan pathos (sympathy skills or solidarity skills). Artinya, ilmu hidup mampu mengintegrasikan dan mengolah tiga elemen yang mesti dibekali pada setiap peserta didik: hands (kemampuan bertindak/psikomotorik), heart (kemampuan menghidupi) dan head (kemampuan berpikir). Nah, pelaku ekonomi hanya menekankan kemampuan di tingkat hands dan head, tetapi melupakan elemen “heart skills”, kemampuan untuk memperhatikan nasib orang miskin dan tak berdaya bersaing di pasar.

Pergeseran arah pendidikan itu tampak, misalnya, dalam pandangan Murphy. Kevin M. Murphy (dalam artikel: “Education and Work”) berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk mencari keahlian bekerja. Maka, bagi Murphy pendidikan ibarat investasi dan modal dalam kegiatan ekonomi. Yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah knowledge and skills yang merupakan akumulasi dari human capital.

Menurut Murphy, keterampilan dan keahlian merupakan bagian dari human capital yang bisa didapat dari proses pendidikan.

Orang yang sedang menimba ilmu-pendidikan ibarat orang yang sedang melakukan investasi, menanamkan modalnya di sebuah

bank. Orang yang berpendidikan memiliki intellectual capital and skill capital dan bukan hanya sekedar physical capital. Jika merujuk pada Murphy, guru berarti hanya pribadi yang melatih anak didiknya untuk ahli bekerja. Padahal, jauh sebelum Murphy, Confusius pernah berkata bahwa pendidik sejati adalah pribadi yang terus berusaha menyadarkan muridnya akan potensi dan talenta yang dimiliki sang murid. Guru tidak hanya berusaha menyadarkan anak didiknya pada kemampuan bekerja!

Menurut hemat saya, sudah

Pemeo Latin itu menegaskan bahwa peserta didik tidak hanya dibekali daya “mengetahui” melainkan mereka juga disadarkan pada bagaimana “mempraktekkan dan menemukan.

saatnya kita kembali membatinkan pemeo Latin: Non scholae sed vitae discimus. Selain itu, kita juga wajib mengakomodir 4 pilar pendidikan dari UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

Pertama, learning to know: belajar untuk mengetahui lebih banyak varietas ilmu. Semakin

banyak mengetahui, peserta didik diharapkan mampu bertindak bijaksana, tidak hanya berpikir secara sekuensi-dogmatis (lurus dan kaku), melainkan secara konsekuensi-kritis adaptif/tolerantif.

Salah satu masalah besar rakyat Indonesia dewasa ini adalah kepicikan berpikir. Dalam arti cenderung sekuensi-dogmatis (fanatik dan intolerantif ).

Kedua, learning to do: belajar untuk melakukan dalam rangka menyelesaikan masalah dan mengerjakan sesuatu. Di sini yang disasar adalah psikomotorik sang pelajar. Atau kemampuan bertindak dan daya kreativitas.

Banyak peserta didik yang lemah daya kreatifnya. Mengapa? Karena kebiasaan berlatih kurang dibudayakan. Ketiga, learning to be: kemampuan untuk menjadi-berkembang-bertumbuh sebagai manusia yang ideal.

Keempat, learning to live together: kemampuan untuk hidup berdampingan dengan orang lain.

Anak didik mulai disadarkan untuk mencintai orang lain. Seperti kita tahu, manusia kiwari justru menjadikan perbedaan, golongan, suku, agama sebagai penyebab terjadinya konflik. Hal itu terjadi, mungkin karena belum mampu menerima kehadiran yang lain (the others). Selain itu, anak didik diarahkan agar mereka memiliki kesadaran akan nilai empati dan mau solider dengan orang lain.

Artinya, UNESCO mengharapkan peserta didik tidak hanya “a knower and doer” melainkan sebagai “a self-finder and social-care-taker.

UNESCO sadar bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk memanusiawikan manusia. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi Design Grafis Ach. Sunandar Ahmed David, (non aktif), M. Farizal Amir Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi, Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala) Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon-Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

16

SELASA 16 APRIL 2013 NO. 0097 TAHUN II

Piala FA

Taklukkan Chelsea, City Siap Juarai Piala FA

L

m risyal hidayat/ant

PERSEBAYA DICORET PSSI. Sejumlah pesepak bola Persebaya 1927 yang berkompetisi di Liga Primer Indonesia (LPI) melakukan latihan rutin di Lapangan Karanggayam, Surabaya, Jatim, Kamis (11/4). Menurut PSSI melalui Wakil Ketua Umum, La Nyalla Mahmud Mattalitti, Persebaya 1927 dianggap sebagai tim kloning dari Persebaya Divisi Utama, sehingga tidak dapat berpartisipasi di kompetisi hasil unifikasi Indonesia Super League (ISL) dan Indonesian Premier League (IPL) musim depan, namun saat ini kesebelasan ini masih menyelesaikan kompetisi IPL hingga akhir kompetisi.

Supporter Desak Pemkot Larang Persebaya DU Main di Surabaya SURABAYA – Supporter Persebaya 1927 mendesak Pemerintah Kota Surabaya agar melarang Persebaya Divisi Utama untuk bermain di Kota Surabaya, baik di Stadion Tambaksari 10 Nopember maupun di Gelora Bung Tomo Demikian poin pertama yang disuarakan mereka dihadapan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, di Surabaya kemarin (15/4).

Poin kedua, menun-

tut agar Persebaya ikut berkompetisi dalam unifikasi liga PSSI musim kompetisi 2014.

“Itu bukan kewenangan Pemkot, silahkan memprotes

ke PSSI, “ ujar Risma dengan nada tinggi.

Karena itu, kata Risma, pihaknya berjanji memfasilitasi tuntutan mereka dengan mengirimkan surat ke PSSI yang ditandatanganinya.

“Jika masih meragukan surat itu, maka bonek bisa mengirimkan perwakilannya untuk berangkat ke Jakarta surat tersebut.

Sempat terjadi debat kusir antara Walikota Surabaya dan

Supporter Persebaya 1927.

Namun akhirnya mereka bisa berunding di teras Balaikota Surabaya.

Desakan supporter Persebaya 1927 ini buntut aksi mereka dengan melakukan long march dari Kebun Binatang Surabaya ke Jalan Raya Darmo. Selain itu, mereka juga melakukan aksi tanda tangan 1927 petisi Bonek untuk Presiden, Menpora, dan Ketua Umum PSSI. Bahkan mereka

juga melakukan cap jempol darah.

Sebagaimana diketahui saat ini ada dua klub Persebaya, yakni satu bermain di IPL dengan nama Persebaya 1927 dan lainnya berlaga di Divisi Utama Liga Indonesia.

Sementara Anggota Komite Eksekutif PSSI, La Nyalla Mattalitti menyebutkan PSSI hanya mengakui Persebaya yang berkompetisi di Divisi Utama. (ara)

ONDON - Chelsea harus rela melepas mahkota juara Piala FA yang diraih musim lalu setelah kalah 1-2 dari Manchester City pada laga semifinal di Stadion Wembley, Minggu (14/4) malam.

Kekalahan ini sekaligus memperpanjang deretan kekalahan “The Blues” dari City.

City pun siap meraih gelar juara FA, satu-satunya trofi yang diraih musim ini, karena di final anak-anak asuh Roberto Mancini itu hanya melawan tim dari papan bawah Wigan Athletic yang pada semifinal lain sehari sebelumnya menang 2-0 atas Millwall. Tetapi kalau gagal menaklukkan Wigan, maka City pun mengakhiri musim tanpa gelar sama sekali.

Kemenangan City diraih berkat sepasang gol dari Samir Nasri dan Sergio Aguero. Pada laga tersebut, Aguero tampil sebagai pahlawan dengan golnya pada menit ke-47 dan umpan untuk Nasri yang mencetak gol pada menit ke-35.

City unggul lebih dulu lewat gol Nasri. Memanfaatkan sentuhan Aguero yang mendapat umpan Yaya Toure, Nasri melepaskan tembakan dari dalam kotak pinalti yang tidak terbendung kiper Chelsea, Peter Cech.

Sementara gol Aguero memanfaatkan kelengahan Chelsea di awal babak kedua. Menerima umpan dari Gareth Barry, dia melepaskan sundulan yang tidak bisa dijangkau Cech. Sementara satu-satunya gol balasan dari Chelsea dicetak oleh Demba Ba pada menit ke-66 dengan memanfaatkan umpan dari Fernando Torres.

Sejak babak pertama City memang mendomi-

nasi laga. Sejumlah peluang yang diperoleh Aguero dan Tevez, duo Argentina di lini depan City, berkali-kali memaksa Cech pontang panting mengamankan gawangnnya.

Chelsea sendiri baru menunjukkan giginya pada sepuluh menit terakhir. Tetapi upaya ini sudah terlalu terlambat. Beberapa kali Fernando Torres, yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, dan Ba membuat kerepotan lini pertahanan City. Sayang hingga akhir pertandingan tidak ada lagi gol yang tercipta.

Pelatih Chelsea Rafael Benitez menyesalkan keputusan wasit yang tidak memberikan timnya hadiah tendangan penalti di ujung babak kedua setelah bek Vincent Kompany menjatuhkan Fernando Torres di dalam kotak penalti. Sayang, wasit Chris Foy yang memimpin pertandingan tidak mengabaikan pelanggaran Kompany tersebut. “Saya tidak ingin membicarakan soal pemain pada situasi seperti ini. Bagi saya, hal terpenting adalah hadiah tendangan penalti yang tidak diberikan wasit.

Seharusnya wasit memberikan kartu merah dan tendangan penalti untuk kami.

Bila itu terjadi, ini akan mengubah pertandingan,” kata Benitez.

Mantan pelatih Liverpool itu tidak mau membicarakan pelanggaran keras yang dilakukan Sergio Aguero terhadap David Luiz. Sementara David Luiz sendiri memaafkan Sergio Aguero.

“Saya tidak melihat Aguero melakukan tekel yang kasar terhadap pemain-pemain lain. Sempat marah selama beberapa detik, tetapi saya memaafkannya. (Sky Sports/ aji)

La Liga Spanyol

ISL

Perebutan Tempat Kedua Masih Sengit

Persepam Diwaspadai Persegres GU

CETAK GOL. Christiano Ronaldo tampil cemerlang saat Madrid membekuk Bilbao 3 gol tanpa balas.

MADRID - Dua klub Ibukota Spanyol, Real Madrid dan Atletico Madrid bersaing ketat memperebutkan tempat kedua klasemen sementara La Liga Spanyol, setelah sama-sama memetik kemenangan dalam pertandingan Minggu (14/4) malam waktu setempat atau Senin (15/4) dini hari WIB. Pemuncak klasemen Barcelona juga menuai kemenangan pada laga dini hari tadi dan mengukuhkan posisinya di puncak klasemen.

Real Madrid menang tiga gol tanpa balas atas Athletic Bilbao pada laga yang berlangsung di Estadio San Memes. Cristiano Ronaldo menjadi bintang pada laga tersebut. Selain mencetak dua dari tiga gol "Los Galacticos", dia juga ikut menciptakan gol ketiga yang dicetak Gonzalo Higuain.

Ronaldo membawa timnya unggul ketika pertandingan baru berjalan dua menit dari sebuah tendangan bebas. Ronaldo mempu melewatkan bola di antara tembok yang dibangun Bilbao dan menempatkan bola pada tempat yang sulit dijangkau kiper tuan rumah, Gorka Iraizoz. Keudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum.

Pada menit ke-68, kapten Tim Nasional Portugal ini kembali mencetak gol

melalui sundulan kepala memanfaatkan bola tendangan bebas Xabi Alonso.

Ronaldo memenangkan perebutan bola di udara dengan pemain Bilbao, Ramalho. Mantan pemain Manchester United ini juga ikut menciptakan gol Gonzalo Higuain pada menit ke-73.

Ronaldo lolos dari perangkap off side sebelum kemudian mengirim umpan kepada Gonzalo Higuain yang dengan mudah menaklukkan kiper Iraizoz.

Bagi Ronaldo, tambahan dua gol itu menggenapkan koleksinya menjadi 50 di semua kompetisi pada musim ini.

Meski demikian, jumlah itu masih kalah dari striker Barcelona Lionel Messi yang sudah mengumpulkan 57 gol di semua kompetisi musim ini.

Sementara pada laga sesaat sebelumnya di Estadio La Romareda, Barcelona menang juga dengan tiga gol tanpa balas atas klub zona degradasi Real Zaragoza pada laga yang berlangsung di Estadio La Romareda. Kemenangan ini terasa spesial karena "El Barca" turun dengan pemain lapis kedua. Hanya lima pemain utama yang diturunkan pada laga tersebut yaitu Victor Valdes, Daniel Alves, Xavi Hernandez, Cesc Fabregas,

dan Alexis Sanchez.

Pemain-pemain inti seperti Andres Iniesta, Gerard Pique, Sergio Busquets, dan Lionel Messi diistirahatkan.

Messi tidak dimainkan karena masih dalam pemulihan cedera hamstring yang didapat saat leg pertama babak perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain di Paris dua pekan silam. Pada leg kedua di Camp Nou pekan berikutnya, Messi diturunkan sebagai pemain pengganti dan berhasil menyelamatkan timnya sekaligus menghantar Barcelona ke semifinal. Messi juga disimpan agar fit saat bertandang ke Allinz Arena untuk melawan Bayern Muenchen di leg pertama babak semifinal.

Lapis Kedua Meski turun dengan pemain lapis kedua, Barcelona masih terlalu tangguh bagi tuan rumah Real Zaragoza.

Gelandang muda Thiago Alcantara membuka gol tim Catalan itu pada menit ke-20 diikuti gol pemain muda lainnya Cristian Tello pada menit ke-39. Kedua gol ini bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, tepatnya pada menit ke53, Tello lagi-lagi memaksa kiper tuan rumah Roberto Gago memungut bola dari gawangnya. Hingga pe-

luit panjang dibunyikan, kedudukan 3-0 tidak berubah. Meski tidak mencetak gol, Alexis Sanchez berperan sangat penting dari ketiga gol Barcelona tersebut. Dia ikut mengkreasi gol pertama Thiago dan gol-gol Christian Tello.

Menanggapi kemenangan ini, Thiago Alcantara mengaku sangat bahagia. "Kami sangat senang dengan hasil ini karena La Romareda selalu menjadi tempat yang sulit ditaklukkan dalam beberapa waktu terakhir. Saya kira secara keseluruhan, tim ini bermain dengan sangat sempurna baik menyerang maupun bertahan. Liga sudah hampir berakhir. Kami berterima kasih kepada mereka yang telah mendukung kami yang bergembira karena gelar juara.

Tetapi kami harus berjuang sampai akhir," ujarnya.

Pada laga lain, tim peringkat ketiga Atletico Madrid menang lima gol tanpa balas atas tamunya Granada di Vicente Calderon. Dua dari lima gol anakanak asuh Diego Simeone itu dicetak Radamel Falcao. Sedangkan tiga gol lainnya masing-masing dicetak oleh Diego Da Silva Costa, Rual Garcia, dan Filipe Kasmirski.

Ini adalah kemenangan ke-14 dari 16 laga Atletico di Vicente Calderon musim ini. Kemenangan itu sekaligus memberi tekanan kepada rival sekotanya Real Madrid di tempat kedua klasemen sementara. Kedua tim kini terpaut tiga poin. Madrid di tempat kedua dengan 68 angka, sedangkan Atletico di tempat ketiga dengan 65 poin. Kedua tim ini sulit mengejar Barcelona yang masih sangat kokoh di puncak dengan 81 poin dan tinggal selangkah lagi anak-anak asuh Tito Vilanova itu menjadi kampiun la Liga musim ini. (espn/aji)

GERSIK - Persegres Gresik United mewaspadai kebangkitan calon lawannya Persepam Madura United pada pertandingan lanjutan Liga Super Indonesia (LSI) di Stadion Tri Dharma Gresik, Jawa Timur, Rabu (17/4).

Pelatih Persegers GU Widodo Cahyono Putra, Senin, mengatakan antisipasi yang dilakukan adalah meminimalkan kesalahan pemain belakangnya, sebab dalam laga melawan Persela Lamongan yang berakhir 1-1, pemain belakang "Laskar Joko Samudro" itu sering melakukan kesalahan.

"Di laga lawan Persela, satu gol ke jala Persegres akibat kesalahan dan pelanggaran yang dibuat pemain belakang kami.

Oleh karena itu, jangan sampai ada kesalahan, apalagi pelang-

garan di area pertahanan saat menghadapi Persepam nanti," katanya.

Ia menjelaskan meski Persepam adalah tim debutan baru dalam LSI, namun memiliki rekam jejak yang bagus di setiap pertandingan, sehingga kini menempati sepuluh besar atau masuk di peringkat 10 klasemen LSI. "Mereka adalah tim debutan LSI musim ini, tapi mereka memiliki permainan yang bagus, sehingga secara statistik Persepam lebih bagus daripada Persegres.

Pada klasemen sementara LSI, Persepam ada di peringkat 10 dengan 18 poin sedangkan Persegres di peringkat 13 dengan 15 poin," katanya.

Oleh karena itu, Widodo menginstruksikan kepada pe-

mainnya agar pantang meremehkan calon lawannya itu, serta wajib bermain maksimal untuk meraih kemenangan.

"Di pertandingan terakhir, Persepam mampu menyulitkan tuan rumah Arema meski kalah 0-2 dari tuan rumah di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang beberapa waktu lalu," katanya.

Widodo menargetkan meraih kemenangan melawan Persepam, sebab dalam lima pertandingan terakhir belum pernah meraih kemenangan.

"Di pertandingan nanti, kami wajib memetik poin sempurna sebagai pengganti poin yang hilang saat imbang 1-1 dengan Persela di laga sebelumnya, dan kami minta agar pemain berkonsentrasi tinggi serta fokus di sepanjang pertandingan," katanya. (ant/mk)

Seri A Italia

Main Imbang, Milan Buang Peluang Dekati Napoli MILAN - AC Milan gagal mempertipis jarak dengan Napoli di peringkat kedua klasemen sementara Liga Seri A Italia, setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan klub itu pada laga di San Siro pada Minggu (14/4) malam waktu setempat atau Senin (15/4) dini hari WIB. Padahal, bila menang, Milan hanya terpaut satu poin dari Napoli dan berpotensi duduk di peringkat kedua pada akhir musim dan lolos otomatis ke Liga Champions musim depan. Dengan hanya memetik satu poin, anak-anak asuh Massimiliano Allegri itu masih terpaut empat poin dari Napoli dan semakin didekati oleh Fiorentina di tempat keempat. Keduanya juga hanya berjarak empat poin. Sementara posisi puncak masih dipegang oleh Juventus yang baru akan bertanding Senin (15/4) malam melawan Lazio di Stadion Olimpico.

Pada laga tersebut, tuan rumah AC Milan unggul terlebih dahulu berkat gelandang asal Prancis Mathieu Flamini pada

menit ke-30 menyelesaikan kerja sama satu dua Giampaolo Pazzini dan Robinho. Mendapat sodoran bola, mantan gelandang Arsenal ini tidak membuang waktu dan langsung melepas tembakan dan menyarangkan bola ke pojok bawah gawang Morgan De Sanctis. Tetapi pemain ini kemudian diusir wasit keluar lapangan pada menit ke-72 karena melakukan pelanggaran keras terhadap Zuan Zuniga.

Napoli berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-33 melalui Goran Pandev.

Gol ini berawal dari aksi Marek Hamsik yang menggiring bola sebelum melepas umpan silang kepada Pandev yang kemudian berhasil menaklukkan Christian Abbiati. Kedudukan 1-1 ini bertahan hingga akhir laga, meskipun pada 15 menit terakhir, Milan hanya bermain dengan 10 orang.

Menanggapi hasil itu, pelatih Napoli Walter Mazzari kecewa. "Target kami untuk mengamankan posisi Liga Champions belum tercapai.

Karena itu kami tidak boleh lengah. Saya tidak senang dengan hasil ini. Kami seharusnya memetik kemenangan pada laga ini karena kami memang layak menang, terutama setelah kami unggul dalam jumlah pemain. Saya berharap kami menang, tetapi sentuhan akhir kami buruk. Kami terlalu membiarkan lawan kami memiliki ruang," kata pelatih Napoli Walter Mazzari.

Sementara pelatih Milan Massimiliano Allegri menilai, satu poin dari laga itu sangat penting buat mereka guna mengamankan posisi mereka di zona Liga Champions. "Napoli adalah sebuah tim yang cukup bagus untuk mempertahankan posisi kedua klasemen, tetapi hasil ini cukup penting buag kami karena kami harus tetap menjaga jarak dengan Fiorentina. Saya tidak bisa meminta banyak kepada para pemain saya, karena kami bermain dengan sangat bagus setelah kami bermain hanya dengan 10 orang," kata Allegri. (espn/aji)