e Paper Koran Madura 16 Juli 2013

1

SELASA 16 JULI 2013 NO.0160 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

16 JULI 2013

Jadwal 1434 H Maghrib

Isya

Imsak

Subuh

17:29

18:43

04:12

04:22

*Untuk Surabaya dan sekitarnya

Tiga Pasang Cagub Jatim Ambil Nomor Urut SURABAYA-Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jatim Tahun 2013 akhirnya berhasil menetapkan nomor urut 3 pasangan yang maju ke pilgub 29 Agustus mendatang.

MH. Said Abdullah Calon Wakil Gubernur Reng Madura

UU ORMAS

Tanda Kegamangan Demokrasi JAKARTA-Rencana 99 ormas melakukan judicial review terhadap UU Ormas mendapat dukungan kuat. Langkah ini dilakukan karena keberadaan UU Ormas ini tanpa pijakan yang jelas. “Saya bingung dengan UU ini, terlebih mengabaikan NU, Muhammadiyah, PGI, KWI dan lainnya. Apakah ini tanda sebagai kegamangan demokrasi?,” kata pengamat politik Fachry Ali dalam diskusi “UU Ormas dan Pembangkangan Sipil” bersama Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari dan dan Romo Benny Susetyo dari Koalisi Kebebasan Berserikat di akarta, Senin (15/7).

Menurut Fachry, pembentukan UU Ormas ini tidak terlihat arahnya kemana, apakah membela kepentingan kapitalis ataukah membela kepentingan rakyat. “Negara justru tak berpihak pada kelas bawah,” tegasnya.

Bahkan Fachry Ali juga mengaku bingung melihat dibentuknya UU Ormas ini.

“Kalau sekedar khawatir dengan FPI, HTI, dan gerakan Abu Bakar Ba’asyir, maka UU ini tak tepat,” tuturnya.

Apalagi kata Fachry, mengabaikan suara NU dan Muhammadiyah, di mana kedua organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia itu sudah lahir sebelum Indonesia merdeka. “NU dan Muhammadiyah sudah mampu mengorganisir dirinya, tanpa keterlibatan pemerintah dan DPR. Jadi, UU Ormas ini tanpa pijakan, konsep, dan tujuan yang jelas. Untuk itu pula saya menolak UU Ormas ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari mengkhawatirkan terjadinya pembangkangan sipil terhadap UU Ormas yang telah disahkan DPR. “Yang kita khawatirkan dengan UU Ormas ini terjadi pembangkangan sipil, karena banyak kalangan yang menolak terhadap UU Ormas ini. Itu artinya meski presiden dan DPR sebagai hasil pemilu yang demokratis dan sebagai pemenang, tetap tak boleh membuat kebijakan tanpa melibatkan partisipasi rakyat, termasuk yang menentang,” katanya. (gam/cea)

Berdasarkan hasil pengundian, pasangan incumbent Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) mendapat nomor urut 1 dan pasangan dari jalur perseorangan Eggi Sudjana-M Sihat (Beres) mendapatkan nomor urut 2. Sedangkan pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Bambang DH-Said Abdullah mendapat nomor urut 3.

Rapat penetapan nomor ini molor sekitar 2 jam. Rapat yang seharusnya dijadwalkan pukul 14.00 WIB diundur hingga 15.40 WIB karena anggota KPU dan pasangan incumbent belum juga hadir. “Saya harap KPU Jatim tepat waktu, ada kesan di publik, mereka ini terlalu mengistimewakan incumbent, sejak tahapan tes kesehatan. Incumbent belum datang, KPU juga belum datang, kasihan juga pasangan lainnya yang sudah datang,” kata cawagub PDI Perjuangan Said Abdullah pasangan Bambang DH kepada wartawan di Hotel JW Marriot Surabaya, Senin (15/7).

Dari pantauan Koran Madura, hanya pasangan Bambang-Said dan Eggi-Sihat yang hadir tepat waktu.

Cagub PDI Perjuangan, Bambang DH usai penetapan nomor urut bertekad melakukan perubahan di Jawa Timur.

Salah satunya adalah memanfaatkan potensi alam yang ada di Jawa Timur.

“Jangan sampai propinsi yang kaya akan sumber daya alamnya, tingkat kemiskinan terbesar di Indonesia. Kita harus rubah Jawa Timur ini. Kita bercita-cita bagaimana Jawa Timur Jampol. Jempol pendikannya, Jempol Pertaniannya, Jempot Kesehatannya dan Jempol Infrastruktur,” kata dia.

Selain itu, Bambang juga berharap pemilu berlangsung jujur dan adil. “Siapapun tidak bisa menghindari dari fakta bahwa pilgub kali lalu ada kecurangan terstruktur. Dan ini keputusan MK. Dan saya hanya mengingatkan kembali,” jelas dia.

Sebab kata Bambang, apa artinya kemenangan kalau diraih dengan menghalalkan segala cara.

Pasangan BambangBERITA Said Jempol kata dia TERKAIT tidak ingin meraih kemenangan deHalaman 11 ngan menghalalkan segala cara. “Orang yang beriman, tentu berpikir, kalau kepemimpinan diraih dengan cara tidak halal, pasti tidak barokah,” tegas dia.

Karena itu, pasangan nomor urut 3 ini bertekad mengikuti semua tahapan pilgub secara fair. “Ibarat sepak bola, kami harapkan jangan ada slading, tackling, apalagi skornya sudah diatur diawal. Jangan sampai terjadi begitu,” tutur dia.

Bambang juga mengingatkan KPU agar bekerja secara profesional sebagai penyelenggara pemilu gubernur.

Sehingga rakyat kemudian teredukasi dengan baik. “Jangan lagi, rakyat diiming-iming dengan uang. Yang jelas, kami tidak mengiming-imingi rakyat. Tetapi kalau mau merubah Jawa Timur menjadi lebih baik, pilih jempol,” tutur dia.

Sementara itu, Cawagub Said Abdullah berharap agar pemilihan gubernur Jawa Timur dilakukan dengan cara el-

egan. Karena itu, Said mengajak kontestan pilgub dengan etik sebagai calon pemimpin Jawa Timur.

“Keselamatan rakyat Jawa Timur diatas segalanya,”

pungkas dia.

Sementara itu, cagub incumen, Soekarwo menyampaikan terimakasih kepada KPU dan Bawaslu yang telah bekerja secara profesional. “Mari kita jaga kondisi Jawa Timur yang kondusif dan

nyaman,” jelas dia.

Pengamanan di luar dan di dalam lokasi pleno pengundian nomor urut terpantau ketat. Masuk ke lokasi, harus melalui dua kali pintu detektor. Undangan dan wartawan tidak diperkenankan membawa benda selain yang dibutuhkan.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta turun langsung memimpin pengamanan. Total, sekitar 1.050 personel gabungan dari Polrestabes dan Polda Jatim dikerahkan. Kendaraan jenis “water canon” disiagakan di depan hotel untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. (ant/ara/gam/beth)

PILGUB JATIM

BerKah Laporkan KPU Jawa Timur ke PTUN dan DKPP SURABAYA – Dicoretnya dari peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2013 karena dukungan dua partai gurem yakni Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdhotul Ummah Indonesia (PPNUI), Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (BerKah) melapor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Tentunya kita tidak akan tinggal diam, kita akan melawan namun dengan cara yang elegan.

Bagi kami optimisme tidak pernah padam. Kami akan menempuh jalur hukum melalui gugatan PTUN dan melapor ke DKPP”, ujar Khofifah kepada wartawan, di Surabaya, Senin (15/7).

Menurut dia, segala administrasi dan persyaratan sudah dipenuhi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim. Namun, pihaknya menganggap keputusan yang dihasilkan merupakan perbedaan persepsi antarkomisioner, sehingga muncul kebijakan subjektivitas komisioner, bukan

objektivitas institusi.

“Secara administrasi tentunya kita sudah lengkap, buktinya ada undangan pengambilan nomor urut calon,” ujarnya Ketua Umum PP Muslimat NU tersebut.

Khofifah menilai, ada upaya menjegal agar pasangan Berkah tidak bisa maju sebagai pasangan Cagub dan Cawagub Jatim. Hal ini bahkan dinilainya sudah sangat transparan dan diketahui masyarakat, siapa sebenarnya yang tidak menginginkan BerKah ikut Pilgub.

“Dualisme dukungan partai itu tidak ada. Yang ada hanyalah dukungan

yang sah dan tidak sah” tegas Khofifah.

Atas keputusan yang diambil secara voting atau “pengambilan suara terbanyak secara tertutup, Khofifah Indar Parawansa mengaku tetap tersenyum meski namanya tidak disebut sebagai kandidat. Ia mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mengapresiasi pencalonannya selama ini.

“Selama saya keliling di Jatim, banyak pihak yang membantu dan menyiapkan segalanya. Saya sangat terimakasih dan perjuangan belum selesai sampai disini,” tegasnya. (dedy/ara)

g PAMANGGHI

Keluh Kesah Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Kembali rak-yat Indonesia harus mendengar Presidennya berkeluh kesah. Kali ini memang tak terkait pribadinya tapi menyangkut harga-harga yang naik tak terkendali.

Ada nuansa keprihatinan beliau melihat harga-harga kebutuhan pokok naik seperti daging, cabai, bawang putih, bawang merah. Lalu menyelip juga keluhan beliau pada kinerja para menterinya.

Terkesan sebuah empati pada rakyat yang kelabakan menghadapi harga yang naik memang. Namun tetap terasa aneh seorang Presiden harus berbicara di publik berkeluh kesah tentang situasi negara yang dipimpinnya, apalagi membeberkan kinerja para menterinya, yang dinilai tak mampu mengatasi masalah.

Ini secara tak langsung membuka aib anak buahnya sekaligus ketakmampuan dirinya. Bukankah para menteri berada dalam komandonya?

Seorang ibu rumah tangga, yang sempat saya temui berkomentar pedas terkait keluh kesah Presiden SBY. “Beliau mau cari muka, mencoba mengambil simpati rakyatnya,” tuturnya pedas. “Bukankah situasi yang terjadi saat ini merupakan hasil kerja Presiden dan para menterinya, yang gagal mengendalikan harga,” lanjutnya.

Rakyat Terasa jelas hanya aneh memang membutuhkan seorang Preskondisi iden mengeberubah ke luh ke publik arah yang lebih atau ke rakyat. baik Harusnya rakyat yang berkeluh kesah kepada pemimpinnya. Bukankah yang memiliki kekuasaan dan kewenangan Presiden dan para menterinya. Lha, rakyat bisa apa mendengar keluh kesah Presiden.

Rakyat jelas hanya membutuhkan kondisi berubah ke arah yang lebih baik.

Bukan keluh kesah pemimpinnya. Rakyat ingin mendengar dan mendapat penjelasan bahwa Presiden telah melakukan ini itu, mengambil langkah taktis dan sejenisnya. Atau, katakanlah Presiden menjelaskan telah memerintahkan para menteri terkait untuk bertindak cepat mengatasi kenaikan harga.

Begitulah yang normal. Sehingga rakyat seperti mendapatkan paling tidak, harapan akan ada penurunan harga. Bahkan seandainya upaya Presiden kurang berhasil rakyat telah mengetahui bahwa berbagai upaya telah dilakukan. Lha ini keluh kesah. Kesannya kan seperti mau cuci tangan. Apalagi kemudian memaparkan kegagalan menterinya dalam bekerja. Seakan menteri itu bukan berada dibawah kendalinya. Seakan menteri itu makhluk asing, yang sama sekali tak terkait dengan Presiden. Mungkin ini menejemen pemerintah model baru, ketika seorang pemimpin memaparkan kegagalan anak buahnya di depan publik, sindir seorang kawan.

Di mana-mana di dunia ini, anak buah dibimbing, diarahkan, diinstruksikan dan tentu saja, dijaga marwanya (wibawa); tidak dipreteli di depan publik. Apalagi ini menyangkut jabatan menteri, yang posisinya sangat tergantung pada Presiden. Kegagalan seorang menteri adalah kegagalan seorang Presiden. Karena menteri di negeri ini, sebagaimana ditegaskan UUD 1945 adalah pembantu Presiden. Presidenlah yang bertanggungjawab -bukan para menteridihadapan rakyat Indonesia.

Rakyat Indonesia agaknya memang masih harus berlapang dada menghadapi kenyataan kepemimpinan negeri ini. Bukan pemimpin yang berpikir tentang rakyatnya. Tapi rakyat yang harus berpikir tentang pemimpinnya; termasuk menampung keluh kesah Presidennya.

Malang benar ya. =

Shalat Tarawih Seperti biasa, setelah shalat tarawih Matrawi berkumpul dengan santri-santri junior di emper Masjid.

Merekapun bercandaria tentang berbagagi persoalan. Sejak dari persoalan pribadi hingga soal puasa.

“Menurutmu Kang Mat, yang bener itu shalat tarawih 21 rakaat atau 11 rakaat?” tanya salah satu santri.

“Pertanyaanmu salah” jawab Matrawi “Yang bener tuh, enak mana shalat tarawih 21 rakaat sama 11 rakaat?”

“Haha, ya gak usah ditanya, pasti enak yang 11 dong” sanggah para santri.

“Nah kalo gitu gak usah nanya” tukas Matrawi

Cak Munali

2

Cuaca Ekstrem Menghambat Masa Tanam Garam SUMENEP – Anomali cuaca yang berkepanjangan membuat sejumlah petani Desa Kertasada Kecamatan Kalianget mulai resah. Pasalnya, Mereka khawatir tidak bisa menanam garam pada tahun ini.

Sebab, keberadaan lahan pegaraman sampai saat ini masih terus terendam air, akibat hujan.

Informasi yang dirangkum Koran Madura, sejumlah petani di Desa Kertasada sudah lama melakukan perbaikan lahan untuk memulai masa tanam garam. Namun, upaya mereka tampaknya tidak berhasil.

Sebab, lahannya terus diguyur hujan. Sehingga, mereka harus melakukan perbaikan lahan kembali.

Asmawi salah satu petani garam asal desa setempat menjelaskan, sampai detik ini pihaknya tidak berani memulai masa tanam karena hujan masih terus mengguyur. ”Kalau tidak ada musim kemarau, mana bisa garam bisa maksimal. Terpaksa kami belum tanam sampai detik ini,” ungkapnya.

Pihaknya masih menunggu hujan reda untuk melakukan perbaikan kembali kepada lahan yang sudah digenangi air ”Kami harus melakukan pembersihan kembali.

Tanam garam itu tergantung kepada cuaca,” ungkapnya didampingi istrinya kepada Koran Madura.

Sebenarnya, sambung dia,

SUMENEP

SELASA 16 JULI 2013 NO. 0160 | TAHUN II

pihaknya sudah melakukan perbaikan lahan dengan biaya tinggi. Sehingga, kalau harus melakukan pembersihan lahan lagi, dipastikan akan mengalami pembengkakan biaya. ”Kami kan tidak hanya memperbaiki sendiri, harus menyuruh orang, tentu biaya membengkak,” ujarnya.

Produksi Menurun Ketua Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep (Peras), Hasan Basri mengatakan, pihaknya mengaku prihatin dengan para petani.

Sebab, masa tanam sudah mundur dibandingkan dengan tahun sebelumnya. ”Harusnya, pada bulan Juli sudah masuk masa panen.

Tapi, sampai detik ini ternyata belum ada apa-apa. Kasihan petani,” ujarnya.

Lambatnya masa tanam garam dengan adanya anomali cuaca ini diperkirakan akan mempengaruhi hasil produksi garam. Tahun ini diperkirakan akan menurun 30 sampai 40 persen, dari luas 1.850 hektar. “Kalau tahun

lalu, total produksi garam rakyat Sumenep sekitar 180 ribu ton. Tahun ini diperkirakan akan turun 30- 40 persen,” tukasnya.

Menurut Hasan, penurunan produksi garam tersebut akan mampu tertutupi, apabila ada bantuan geomembran pada para petani garam rakyat.

“Penggunaan geomembran

ini kan mampu mendongkrak produksi garam. Kami mendengar, tahun ini akan ada bantuan geomembran dari Pemerintah pusat. Mudah-mudahan saja segera terealisasi, sehinnga penurunan produksi garam tahun ini bisa tertutupi,” paparnya.

Hasan menambahkan, stok garam rakyat yang be-

PENERAPAN KURIKULUM 2013

lum terbeli sekitar 40-50 ribu ton garam. Hal itu disebabkan sejumlah perusahaan garam di Madura, seperti PT Garam, Budiono, dan Garindo, tidak melakukan pembelian garam lagi. ”Sekitar 4 bulan terahir ini tidak ada pembelian garam. Akibatnya garam rakyat belum ada yang terserap,” tukasnya. (edy/athink/yat)

RUMAH TANGGA

Angka Perceraian Mencapai 655 SUMENEP – Angka perceraian di Kabupaten Sumenep dari bulan Januari hingga Juli 2013 yang telah diputus Pengadilan Agama (PA) setempat mencapai 655 kasus. Dari 655 yang telah diputuskan oleh PA itu, 75 persen berupa gugatan cerai.

Sepanjang tujuh bulan ini, angka perceraian yang telah masuk ke PA Sumenep telah mencapai 672 pengajuan. Dimana dari 672 yang telah diterima oleh PA tersebut sudah 655 yang sudah diputuskan. Sedangkan 17 kasus lainnya masih dalam tahap proses.

Pemicu gugatan perceraian itu disebabkan faktor ekonomi, cemburu, dan gangguan pihak Alasan ekonomi ketiga. Paling banyak juga banyak yang adalah perceraian yang diakibatkan karena tidak dilontarkan ketika adanya tanggung jawab. persidangan.

H. M. Arifin, panitKemungkinan besar era muda hukum yang mereka sudah tidak juga menjabat sebagai sanggup lagi menahan Humas PA Sumenep tekanan yang harus menuturkan, banyak dijalaninya.” perceraian dengan alasan tidak ada tanggung jawab di antara H. M. Arifin kedua belah pihak.

Humas Pengadilan Agama Hal itu diduga karena Sumenep salah satu pihak kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pernikahan. Sehingga mereka dengan mudah menelantarkan pasangannya ”Mungkin karena mereka tidak sungguh dalam berkeluarga,” terangnya.

Selain itu, menurut Arifin, yang tidak kalah besarnya adalah faktor ekonomi. Dimana alasan keterbatasan ekonomi dalam rumah tangga juga sering kali menjadi pemicu terhadap perceraian. Sebab di dalam rumah tangga, suami mempunyai peran yang tinggi dalam membangkitkan ekonomi.

Namun dengan adanya serba keterbatasan, maka perceraian ini menjadi ujung perjalanan rumah tangga. ”Alasan ekonomi juga banyak yang dilontarkan ketika persidangan. Kemungkinan besar mereka sudah tidak sanggup lagi menahan tekanan yang harus dijalaninya,” tukasnya. (edy/mk)

OPERASI PATUH

Polisi Tindak 194 Pelanggar Lalin SUMENEP – Pelanggaran lalu lintas (lalin) di Kabupaten Sumenep masih cukup tinggi. Pada pelaksanaan operasi patuh 2013, polisi berhasil menjaring sebanyak 194 pengendara yang melanggar lalu lintas. Pelaksanaan operasi patuh masih berlangsung 12 hari, sejak awal Juli lalu.

Dari ratusan pelanggaran, banyak pengendara yang tidak melengkapi surat dokumen kendaraan. Misalnya, SIM (surat izin mengemudi). Selain itu, ada sejumlah pengendara yang tidak menyalakan lampu dan memakai helm. Akhirnya, polisi melakukan tindakan tegas. Operasi ini tidak hanya diperuntukkan untuk pengendara roda dua melainkan juga

roda empat.

Kapolres Sumenep AKBP Mardjoko melalui Kasat Lantas AKP Hari Subagiyo menjelaskan, pelanggaran masyarakat terhadap lalin masih cukup tinggi. Bahkan, pada Senin (15/7) saja, pihanya sudah berhasil menindak 65 pelanggar. ”Jadi, pelanggaran memang cukup banyak. Tertib lalin di Sumenep masih perlu ditingkatkan,” katanya.

Untuk kali ini, sambung dia, operasi patuh berbeda dengan tahun sebelumnya.

Sebab, semua pelanggar langsung disidang di pos polisi terdekat, yakni dengan mendatangkan majelis hakim dan jaksa. ”Ini dilakuakn untuk mempersingkat proses

penindakan pelanggaran,” ungkapnya.

Perwira Menengah ini menuturkan, pihaknya akan terus melakukan operasi patuh hingga 17 Juli mendatang. ”Operasi ini terus akan kami gelar, kalau masih ada pelanggaran pasti kami akan lakukan tindakan. Itu dilakukan agar Sumenep tertib.

Utamanya, di bulan Ramadhan ini,” ungkapnya.

Hari mengimbau masyarakat untuk mematuhi segala peraturan lalin yang sudah ditentukan, misalnya siang hari tetap menyalakan lampu. ”Jadi, kami minta untuk segera mematuhi tata tertib. Itu untuk kenyamanan dan keamanan pengendara sendiri,” tukasnya. (edy/yat)

KEBUTUHAN WARGA

Daging Sapi Tembus Rp. 90 Ribu Sekitar 6000 ribu lebih sekolah di jenjang SD, SMP, SMA dan SMK siap mengimplementasikan Kurikulum baru yang merupakan jawaban dari sejumlah permasalahan yang melekat pa da Kurikulum 2006 sehingga pendidikan di Indonesia dapat berkembang dengan mengutamakan nilai moral dan budaya khususnya melalui pemahaman lewat nilai agama

PNS

Rekrutmen Tenaga Honorer Dinilai Diskriminatif SUMENEPRekrutmen Pegawan Negeri Sipil (PNS) tengaga honorer Kabupaten Sumenep dinilai telah menciderai hak asasi manusia, sehingga terkesan diskriminatif terhadap masyarakat yang mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan kerja.

Termasuk perlindungan hukum, keamanan dan lainnya.

Hal tersebut bisa dilihat dari rekrutmen Pegawan Negeri Sipil (PNS) tengaga honorer pada tahun 2013.

Sebelumnya, menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Diklat (BKD) Kabupaten Sumenep Titik Suriyati, untuk formasi rekrutmen CPNS tenaga honorer tahun 2013 akan di laksanakan pada bulan September mendatang dengan menyeleksi tenaga honores kategori 2 (K-2) saja, sedangkan untuk formasi kategori umum pihaknya masih belum bisa merealisasikannya. Untuk kategori II berjumlah 2029, sedangkan untuk pensiunan adalah 700-san.

Hal tersebut menurut se-

bagian orang ada diskriminasi hak terhadap mereka yang punya kesempatan untuk bekerja. “Kalau hanya kesempatan kerja ini sudah ditutup dengan pernyataan dari Kepala BKD yang 700 itu hanya untuk K-2 berarti sudah menutup potensi masyarakat umum untuk mempunya hak, terutama hak untuk mendapat kesempatan kerja,” kata Raut Faiq Jakfar, warga desa Pangaran, Senin (15/5) kepada wartawan.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Sumenep periode 1999-2009 tersebut menambahkan, seharusnya ada persentasi, masyarakat umum 50%, K-2 50%. Tapi kalau aturan yang dibuat hanya berlaku untuk K-2, otomatis hak asasi manusia untuk mencari kerja tidak dihormati. “Bisa saja masyarakat menuntut kepada Kementerian Hukum dan HAM bahwa di Sumenep masyarakatnya sudah dilanggar untuk tidak memperoleh kerja,” jelasnya.

Namun, menurut Titik

Bahkan ada banyak orang yang sudah bertahun-tahun menjadi THL malah diabaikan dan memasukkan orangorang yang dekat kepada birokrasi.

Yang punya duit silakan, sementara yang lain dibiarkan.

Sehingga yang tidak punya duit silahkan antre dulu,”

Titik Suriyati Kepala BKD

beberapa waktu lalu, formasi tersebut merupakan kebijakan dari pusat. Sehingga pihaknya masih belum dapat merekret tenaga honores dari kategori umum. “Jika

memang ada ketentuan dari pusat, coba tunjukkan kepada khalayak umum, kan memang BKD seringkali kurang terbuka kepada masyarakat.

Kalaupun dari pusat pasti tidak akan mengikat. Jadi, jika pernyataan ini diangkat, maka akan menjadikan pelanggaran HAM bagi masyarakat Sumenep,” jelasnya.

Dirinya mengaku saat ini bukan apa-apa semenjak tidak lagi menjabat anggota DPRD. Tetapi menurutnya, cara pandang yang strukturalis tersebut harus dibuang jauh-jauh, agar masyarakat tidak selalu jagi korban.

“Sebenarnya ini kesalahan yang ada pada meknisme di pemda. Bahkan ada banyak orang yang sudah bertahuntahun menjadi THL malah diabaikan dan memasukkan orang-orang yang dekat kepada birokrasi. Yang punya duit silakan, sementara yang lain dibiarkan. Sehingga yang tidak punya duit duit silahkan antre dulu,” pungkasnya. (sym/mk)

SUMENEP- Hasil pemantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumenep, Senin (15/7) di Pasar Anom setempat, harga daging sapi mencapai Rp 90 ribu perkilogramnya.

Sebelumnya, harga daging sapi berkisaran pada harga Rp 80-85 ribu perkilogram. Namun, harga daging sapi mengalami kenaikan yang cukup tajam, yaitu Rp 90 ribu perkilogramnya, melebihi kenaikan harga BBM yang naiknya hanya 2.000.

Kepala Bidang Perindustrian dan Perdaganganan Kabupaten Sumenep R. Heni Yulianto menjelaskan, harga jenis daging sapi di pasaran telah tembus Rp 90.000 perkilogramnya. “Iya, hasil pemantauan kami di pasar anom, harga daging sapi telah tembus harga Rp 90.000 dari yang awalnya Rp 85.000,” katanya, Senin (15/7).

Kenaikan tersebut tidak hanya berlaku untuk daging sapi, tetapi untuk semua jenis daging, baik daging ayam kampung maupun jenis daging ayam potong. Ayam potong yang normalnya berkisaran pada harga Rp2526 ribu sekarang naik menjadi Rp 32.000 perkilonya. Sementara untuk daging ayam kampung, dari harga normal 40-50 ribu, kini Rp 65.000 perkilonya.

“Jadi, semua daging naik, baik daging sapi, kambing,

maupun ayam. Yang naiknya cukup tajam adalah daging ayam kampung, dari yang awalnya berkisaran 40-50 ribu, sekarang mencapai Rp 65.000. berarti naiknya berkisaran Rp 20.000,” jelasnya.

Heni mengatakan, kenaikan harga daging disebabkan oleh naiknya harga BBM. “Selain itu, harga daging menjadi naik karena memasuki bulan Ramadhan. Seperti biasa, setiap Ramadhan tiba sejumlah bahan pokok mengalami lonjakan harga,” jelasnya.

Selain daging, harga tomat dan bawang merah juga naik. Harga tomat di Pasar Anom sudah mulai beranjak naik, dari harga normal Rp 10.000 menjadi Rp 12.000.

Sedangkan untuk bawang

merah, dari harga normal Rp 38 ribu menjadi Rp 40.000 perkilonya.

Sementara pada bahan pokok lainnya seperti beras, gula, bawang putih dan cabai masih stabil. Bahkan cabai kecil biasa yang awalnya mengalami lonjakan harga yang cukup tajam, kini turun drastis, dari harga awalnya Rp 100.000 menjadi Rp 70.000.

Sedangkan harga beras, bawang putih dan gula masih dalam kondisi stabil.

Harga beras jenis paus adalah Rp 211.000 per 25 kilonya dan beras lima jaya super Rp 192.000. Harga gula putih Rp 11.500, sedangkan harga gula merah Rp 11.000. (sym/mk)

SUMENEP

Kejari Diminta Tetapkan Tersangka SUMENEP – Belum adanya perkembangan proses penyelidikan kasus dugaan mark up SMAN 1 Batuan terus mendapatkan sorotan. Sampai detik ini, Kejaksaan Negeri (kejari) Sumenep belum menetapkan tersangka dalam kasus pengadaan lahan senilai kurang lebih Rp 1 miliar itu.

Sebelumnya, kejari sudah menyatakan menemukan adanya kejanggalan pada pembelian lahan tersebut. Meski, Korp Adhyaksa itu masih merahasiakan kejanggalan yang ditemukan dengan alasan penyelidikan kasus tersebut masih berjalan. Jaksa masih men-

3

SELASA 16 JULI 2013 NO. 0160 | TAHUN II

gumpulkan sejumlah alat bukti.

Direktur LSM LemDek (Lembaga Demokrasi dan Kebangsaan) Syafrawi menjelaskan, seandainya kejari sudah menemukan adanya kejanggalan, itu menandakan kalau sudah ada titik terang dalam penyelidikan kasus tersebut. Namun, pihaknya menyesalkan belum adanya tersangka. ”Kalau menemukan adanya kejanggalan, kan berarti alat bukti sudah mendekati cukup. Tapi, mengapa ya belum ada tersangkanya,” tuturnya.

Menurut mantan aktivis Malang ini, kejari seharusnya sudah menetapkan tersangka dengan asumsi adanya kejanggalan itu. ”Kejari ini cukup lamban menetapkan tersangka. Sehingga, menggantung kasus itu. Padahal, sejumlah pihak sudah banyak

menanti kepastian kasus ini,” ungkapnya.

Dia meminta Kejari Sumenep tidak menggantung nasib kasus dugaan mark up lahan SMAN 1 Batuan itu.

Apalagi, hal itu menyangkut nasib seseorang. ”Ini masalah nasib seseorang, harusnya cepat ada kepastian. Supaya cepat kelar,” ungkapnya.

Untuk itu, sambung dia, pihaknya meminta kejaksaan untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus itu. Bahkan, pihaknya berharap segera bisa masuk ke penuntutan. ”Kami percaya kejaksaan masih bisa menyelidik secara profesional.

Kami percaya kejaksaan akan mengusut tuntas,” ungkapnya.

Sementara Kepala Kejari Sumenep Bambang Hartoto mengaku kasus itu masih terus dilakukan penyelidikan. Pihaknya masih terus

mengumpulkan sejumlah alat bukti. ”Kasus ini masih penyelidikan, belum penyidikan. Kami terus mengumpulkan alat bukti, baik berupa keterangan maupun dokumen,” tuturnya.

Dia menuturkan, pihaknya melakukan penyelidikan kasus tersebut secara profesional. Pihaknya memastikan tidak akan ada main mata dengan kasus itu. ”Kasus ini terus berlanjut, kami tidak tinggal diam untuk terus melakukan penyelidikan,” ungkap mantan Plt Kajari Sampang ini.

Kejaksaan Negeri Sumenep melakukan penyelidikan kasus dugaan mark up pembelian lahan SMAN 1 Batuan. Harga pemebelian lahan tersebut diduga tidak sesuai dengan NJOP (nilai jual objek pajak). Pembelian lahan itu menggunakan dana APBD Sumenep. (yat)

Nyaré Malem

Melihat Mushaf Al-Quran yang Ditulis Sehari Semalam SUMENEP- Jika bertandang ke Museum kebangggan Kabupaten Sumenep, pasti akan menemukan dua Al-Qur’an beda masa. Yang satu adalah Al-Qur’an peninggalan salah Raja Sumenep yang ke-32, Sultan Abdurraham, sedangkan yang satu adalah hasil karya tangan kreatif generasi masa kini, Sofiyati, penulis kaligrafi asal Kecamatan Bluto. Dua al-Qur’an tersebut sama-sama menarik untuk dilihat langsung. Seperti apa Al-Qur’an ajaib hasil tulisan tangan Sultan Abdurrahaman, dan seperti apa besaran Al-Qur’an raksasa hasil tulisan tangan Sofiyati?

Oleh: Syamsuni

K

Ustadz Saefudin membuka lembaran Al-Qur’an berukuran besar di Ponpes Al-Ashriyyah Nurul Iman, Desa Waru Jaya, Parung, Bogor, Jabar, Minggu (14/7). Al-Qur’an yang ditulis anak Sunan Bonang itu berukuran 2 m x 3,8 m terbuat dari pelepah daun pisang dan telah berusia lebih dari satu abad, merupakan pemberian muslim Moro, Filipina

onon, Al-Quran ajaib itu hasil tulisan tangan Sultan Abdurrahman. 30 juz Al-Qur’an itu menurut cerita ditulis menggunakan tinta China dan kertas Panuragan, yaitu kertas dengan kualitas kertas paling bagus. Kitab Suci Al-Quran hasil tulisan tangan tersebut sekarang sudah berusia 200 tahun lebih, yaitu ditulis pada tahun 1811.

Kini Al-Quran yang disebut-sebut sebagai Al-Quran ajaib itu masih mengabadi di Museum Kabupaten. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada cucunya Bindara Saod tersebut, juga Al-Quran ini sebagai peninggalan yang sangat fantastis mengingat sarat makna lantaran ditulis hanya sehari semalam. Sehingga, Al-Qur’an itu mampu mengundang perhatian para pelancong atau wisatawan ketika berkunjung ke Museum, mereka langsung bertanya dimana AL-Qur’an ajaib itu.

“Ketika pengunjung ke sini pasti yang pertama kali ditanyakan dua Al-Qur’an, yaitu AlQur’an tulisan tangan Sultan Abdurrahman dan Al-Qur’an raksasa,” kata Moh. Erfandi, pemandu Museum Sumenep, Senin (15/7).

Selain Al-Quran ajaib hasil tulisan tangan Sutan Abdurrahman itu, ada lagi Al-Quran yang dapat menarik minat pengunjung, yaitu AlQur’an raksasa. Seperti yang diketahui, Al-Qur’an raksasa itu memang baru berumur 8 tahun, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi pengunjung,

BULAN RAMADHAN

Lezatnya Sate Kurma

AL-QUR’AN PELEPAH DAUN PISANG

Harga Rumput Laut Mulai Naik SUMENEP Harga Rumput laut belakangan ini melonjak naik, sehingga membuat para petani rumput laut bersemangat untuk terus memperbanyak budidaya meskipun dalam kondisi berpuasa.

Saat ini untuk rumput laut kering mencapai Rp 11 000 perkilogram. Sebelumnya Rp 7.000-Rp8.000.

Sedangkan untuk rumput laut basah harganya 2.000.

Padahal biasanya berkisar antara Rp1.200-Rp1.400.

“Harga yang sangat menggembirakan ini, terasa sejak bulan kemarin, dan memasuki bulan puasa semakin mahal,” terang Mashuri, petani rumput laut asal Desa Aengdake Kecamatan Bluto, Senin (15/7).

Menurutnya, mahalnya rumput laut disebabkan permintaan saat ini meningkat, sementara stoknya sangat terbatas sebab banyak rumput laut yang ikut arus akibat cuaca ekstrem.

“Para petani jarang yang nanam, karena cuaca ekstrem, dan tiba-tiba harganya menjadi mahal,” imbuhnya.

Selain itu, kata Mashuri,

yang penting mereka ingin melihatnya.

“Jadi, para pengunjung itu ketika ke museum bukanlah kereta kencana atau peninggalan lain, tetapi dua dua Al-Qur’an yang ada di museum. Bahkan dulu pada saat Al-Qur’an itu baru ada di museum, banyak pengunjung terkejut dan heran kok bisa ada Al-Qur’an sebesar itu,” ungkap Moh Erfandi.

Al-Quran raksasa tersebut sekarang juga diabadikan di museum sebagai karya luar biasa. Sebab menurut keterangan dari Moh. Erfandi bahwa proses penulisannya mengahabiskan waktu selama enam bulan, sedangkan namanya yang menulis itu adalah Sofiyati, penulis kaligrafi asal Kecamatan Bluto.

Pembuatan Al-Quran raksasa tersebut ditulis pada tahun 2005 saat MTQ yang dilaksanakan di Sumenep. Al-Quran

permintaan memasuki bulan puasa meningkat untuk kepentingan takjil puasa, karena rumput laut sering dijadikan bahan campuran es dan cendol.

“Untuk takjil warga biasanya mencari rumput laut siap olah dan siap saji, makannya ada petani yang membuat sendiri kemudian dijual,” pungkasnya. (sai/mk)

PEMELIHARAAN GEDUNG DEWAN

Renovasi Gedung DPRD Habiskan Rp 196 Juta SUMENEP – Dewan perwakilan rakyat saat ini sedang melakukan perbaikan gedung DPRD Sumenep. Renovasi tersebut menghabiskan dana Rp 196 juta. Keberadaan perabotan dewan sebelum diperbaiki sebenarnya masih cukup layak untuk ditempati orang-orang terhormat.

Informasi yang dirangkum Koran Madura, renovasi perabotan gedung dewan itu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013.

Salah satu perabotan yang mulai dipermak adalah jendela dan kusen. Sekalipun kondisinya masih cukup bagus. Namun, terpaksa dibongkar dan diganti dengan ukiran. Selain beranda yang dipercantik, atap dan pintu dalam Graha Adipurna juga

diperbaiki.

Direktu LSM Sumenep Independen (SI) M. Ramzy mengatakan, perbaikan itu terkesan dipaksakan. Sebab, keberadaanya masih cukup layak untuk digunakan. ”Kami sangat aneh, mengapa ada perbaikan, padahal, kan, keberadaanya bagus. Bagi kami sangat tidak masuk akal,” katanya, Senin (15/7).

Mantan aktivis ddi Jakarta ini menuturkan, pihaknya memperkirakan ini hanya sekadar menghabiskan anggaran saja. Bahkan, pihaknya menilai merupakan bentuk penghamburan anggaran. ”Kalau hemat saya, kondisinya yang masih baik itu seharusnyna dialihkan saja kepada program

yang lain. Itu lebih tepat,” ujarnya.

Dia menuturkan, pihak secretariat harus melakukan kajian mendalam sebelum dilakukan pekerjaan. ”Apa ini hanya bagian dari strategi untuk menyerap anggaran saja. Seharusnya, kalau memang tidak begitu urgen tidak masalah dikembalikan ke kas negara. Kan utuh, bisa dialihkan kepada program yang lain,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Sumenep Sunarto menjelaskan, renovasi itu memang sudah layak dilakukan oleh pihaknya. Sebab, kondisinya sudah memprihatinkan. ”Kata siapa yang bagus, Mas,” katanyna menjawab pertanyaan Koran Madura melalui sambungan

telepon.

Dia mengungkapkan, sebenarnya prosedur perbaikan pintu depan dan Graha Paripurna bukan kewenangan dirinya. Sebab, pihaknya hanya mengurusi masalah administrasi saja. ”Kami hanya mengurusi keadministrasian dewan saja, tidak pada perbaikan apapun,” tuturnya santai.

Mantan Kabag Umum Sekretariat Dewan ini menuturkan, untuk perbaikan di Graha Paripurna, baru dikerjakan dibagian atapnya saja. Sedangkan pintunya belum dibongkar karena belum datang. Sementara dibagian depan sudah dilakukan dengan cara mengganti jendela dan kusen. (athink/yat)

SUMENEP – Untuk memanja lidah saat buka puasa, banyak kuliner yang bisa dinikmati yang sulit ditemukan di luar bulan puasa, seperti sate kurma. Jika selama ini kurma hanya bisa dinikmati tanpa melalui pengolahan, selama bulan puasa Anda bisa menikmati kuma yang telah di sate.

Cara membuatnya, kurma yang lebih dulu dikeluarkan biji-bijinyau, kemudian diganti dengan keju sebelum ditusuk satu persatu. Setelah proses pengisian keju dan pentusukan selesai. Barulah kurma di taruh di atas pemanggangan khusus. “Kalau proses pemanggangannya

sama seperti sate-sate biasa, butuh waktu yang lama dan api yang juga stabil,” tutur Rabiah al Adawiyah, pedagan sate kurma, Senin (16/07) di rumahnya.

Dia menjelaskan, baru bulan puasa sekarang keluarganya berjualan sate kurma.

Tapi dalam waktu 4 hari puasa berjalan, permintaan dan pesanan sudah berdatangan.

Setiap harinya keluarganya sampai kewalahan melayani pesanan. Sehingga untuk jumlah pesanan yang melebihi 500 tusuk masih tidak dilayani karena kurangnya tenaga.

Permintaan pesanan yang diterima, menurutnya, kebanyakan dari kepulauan.

yang sudah ada pada tahun 2005 tersebut punya panjang 4 meter, lebar 3 meter dengan berat 500 kilogram setara dengan setengah ton. Sedangkan kertasnya terbuat dari kertas Panuragan serta kulitnya terbuat dari kulit sapi.

Sementara ketika ditanya tentang kesan pengunjung ketika bertandang ke Museum dan melihat langsung, dia menuturkan bahwa semua pengunjung yang bertandang ke Museum dan melihat langsung Al-Quran raksasa tersebut merasa heran dan tergugah kok ada al-Quran semacam itu.

“Sehingga kalau boleh saya katakana bahwa di Jawa Timur hanya Sumenep yang punya Al-Quran sebesar ini.

Maka tak salah ketika berkunjung merasa heran dan terkejut saat berkunjung tiba-tiba melhat ada Al-Quran raksasa,” ujarnya.

Sedangkan untuk wilayah daratan keluarganya hanya menitipkan dagangan sate kurma itu kepada beberapa orang pedagang yang berjualan di kawasan Taman Bunga.

Robiah menambahkan, dia menjual sate kurma dalam satu paket seharga Rp. 5 ribu.

Dalam satu paket berisi 3 tusuk dan setiap tusuknya berisi 3 biji. Untuk pembeli yang berminat hanya membeli satu tusuk, dia layani juga. Namun, harganya justru lebih mahal, bahkan setiap tusuknya bisa dia jual Rp. 3 ribu.

Untuk produksi sate kurma, keluarganya juga tidak sembarangan memilih kurma karena setiap kurma berbedabeda. “Kami pakai kurma langsung dari Madinah, yaitu kurma nahl. Sedangkan penjualannya, kami bisa jual 40 kilogram sampai 50 kilogram perharinya,” paparnya.

Selain kurma bahanbahan pedukung lainnya, dia pakai keju, mentaga dan on oil. Sementara prosesnya juga butuh waktu yang lama.

Sebab untuk mencampur keju, mentega dan harus terasa gurih pemanggangan harus benar-benar maksimal.

Dia sengaja memilih keju untuk mengganti biji kurma yang sudah dikeluarkan dengan alasan karena gurih dan lezat rasanya. Sebab untuk memakai yang manis seperti coklat dan sejenisnya belum dilakukan, takut rasanya justru bertabrakan karena samasama manis. (athink/mk)

4

PAMEKASAN

SELASA 16 JULI 2013 NO.0160| TAHUN II

KOMPENSASI BBM

Warga Pertanyakan Validitas Data ke BPS

HARGA RUMPUT LAUT. Petani memilah kotoran yang menempel pada rumput laut, di Pantai Jumiang, Pamekasan, Jatim. Seiring bagusnya kualitas panenan rumput laut dalam tiga bulan terakhir, menyebabkan harga komuditas tersebut naik dari harga sebelumnya yaitu Rp 9.500 menjadi Rp 10.000 per kg/kering.

63 % Balai Desa Dibangun di Tanah Pribadi Kepala Desa PAMEKASAN - Bupati Pamekasan menyatakan masih banyak desa di wilayahnya yang belum memiliki balai desa, atau Kantor Pemerintahan Desa.

Sebagian besar kantor pemerintahan itu masih berada di rumah kepala desa atau berdiri di tanah milik perorangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, balai desa yang didirikan di atas tanah pribadi kepala desa mencapai 63 persen dari total 189 jumlah desa atau hanya sekitar 35 persen desa yang

balai desanya didirikan di atas tanah milik negara atau kas desa.

“Kami meminta agar kepala desa terpilih mengupayakan agar kantor pemerintahan desa berada di tanah kas desa atau tanah milik negara

yang dikelola desa,” katanya, Senin (15/7).

Ia mengingatkan balai desa yang didirikan di atas tanah pribadi itu akan menyulitkan saat terjadi pergantian kepala desa. Administrasi pemerintahan cenderung masih berada di tempat kepala desa lama, sehingga hal ini akan menghambat proses layanan publik.

Pemerintah akan berupaya agar balai desa itu didirikan di atas tanah negara. Bahkan, dirinya akan mendorong agar desa-desa yang belum memiliki kantor pemerintahan, merencanakan pembangunan

balai desa sebagai salah satu program awal.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemas Dan Pemdes) Pamekasan Mohammad Zakir mengatakan sejak tahun ini pihaknya akan mengarahkan kepala desa untuk membangun balai desa di atas tanah Negara melalui program Anggaran Dana Desa (ADD).

Namun, jelas dia, sumber dana untuk pembangunan balai desa itu tidak hanya melalui ADD, melainkan bisa melalui sumber anggaran

lain selama pembangunan tersebut di atas tanah milik negara.

Desakan pemerintah agar kepala desa mendirikan balai di tanah negera ini dinilai sangat tepat jika dilakukan saat ini. Karena berdasarkan data dari Bapemas dan Pemdes dari 93 desa yang melakukan pilkades serentak tahun ini, beberapa di antaranya mengalami pergantian kepala desa.

Sehingga, akan memudahkan pemerintah untuk menekan agar segera membangun balai desa yang permanen.(awa/ muj/rah).

PAMEKASAN - Puluhan warga dari beberapa kecamatan di Kabupaten Pamekasan, Senin (15/7), pagi, mendatangi kantor Badan Pusat Statistik (BPS) setempat. Mereka mepertanyakan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dinilai salah sasaran, karena lemahnya pendataan yang dilakukan BPS. Kedatangan mereka ditemuai Suparno, pimpinan lembaga yang berada di Jalan Bonorogo itu di ruang pertemuan lantai dua. Dalam pertemuan itu, warga mempertanyakan proses penentuan data penerima BLSM yang dalam penyalurannya menimbulkan masalah.

Warga meminta lembaga statistik itu melakukan pendataan ulang sebelum penyaluran pada tahap selanjutnya dilakukan. Sebab, data yang dipakai selama ini masih sangat lemah dan terkesan asal-asalan.

Kepala BPS Suparno mengatakan data yang digunakan pemerintah untuk penerima BLSM adalah data BPS tahun 2011 yang pendataannya dilakukan dengan melibatkan pemerintahan desa dan tokoh masyarakat di masing-masing desa.

Suparno mengatakan apa yang dituduhkan itu tidak memiliki dasar karena warga yang datang tidak menyertakan bukti bahwa telah terjadi kesalahan dalam pendataan. Sehingga terkesan, instansinya dijadikan sebagai tertuduh utama atas semrawutnya penyaluran BLSM. “Silakan sertakan bukti

PAMEKASAN - Sejumlah pohon di sekitar Monumen Arek Lancor dinilai mulai ker-

opos dan membahayakan warga. Pohon-pohon itu akarnya mulai berlubang sehingga

dikhawatirkan tidak akan kuat menahan terpaan angin kencang.

Beberapa waktu lalu, sebuah pohon di sekitar monumen perjuangan itu tumbang dan menimpa sebuah mobil yang mengangkut rombongan pelajar. Peristiwa itu diduga kuat karena kondisi pohon yang tumbang sudah mulai keropos.

Salah seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan, Ajun Inspektur Satu Mohammad Syafii mengatakan jika tidak segera dilakukan penanganan terhadap pohon-pohon yang mulai keropos itu dikhawatirkan akan menyebabkan kecelakaan.

Sebab, sebagian pohon itu sudah menunggu waktu tumbang.

Penanganan yang diharapkan, kata dia, adalah penebangan pohon-pohon itu dan melakukan peremajaan kembali. Sebab, pertimbangan utamanya adalah keamanan masyarakat dengan tidak mengabaikan kewajiban untuk memelihara tanaman, terutama yang berada di Ruang Terbuka Hijau.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Pamekasan, Didik Hariyadi mengatakan pihaknya belum mengetahui keberadaan

pohon yang sudah ttua dan membahayakan tersebut, sehingga akan melakukan pengecekan.

Didik mengatakan instansi yang dipimpinnya tidak memiliki dana untuk pemeliharaan pohon tersebut.

Sehingga perawatan yang dilakukan hanya memaksimalkan anggaran yang dimiliki di pos lain.

“Kami harus menyiasati penggunaan anggaran untuk merawat pohon-pohon itu.

Kalau anggaran yang khusus, belum ada,” katanya.

Ketua Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup, Mohammad Hesan Sruji mengatakan pemeliharaan pohon merupakan kewajiban semua kalangan bukan hanya pemerintah kabupaten. Sebab, keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Pamekasan merupakan tanggungjawab bersama untuk merawatnya.

“Siapapun yang merasa menerima manfaat dari ruang terbuka hijau itu harus melakukan perawatan dengan baik tanaman yang ada, sehingga pemanfaatannya bisa berkelanjutan,” katanya. (CR1/muj/rah)

Warga meminta lembaga statistik itu melakukan pendataan ulang sebelum penyaluran pada tahap selanjutnya dilakukan. Sebab, data yang dipakai selama ini masih sangat lemah dan terkesan asalasalan.

Ia juga menampik tudingan petugasnya telah menyalahgunakan kewenangannya. Sebab, tudingan itu juga tidak disertai bukti sehingga dirinya tidak bisa melakukan tindakan apapun berkaitan dengan tuduhan tersebut.

Menurutnya, pendataan yang dilakukan instansinya telah sesuai dengan prosedur pendataan. Sebab, sensus telah dilakukan terhadap semua terhadap warga tanpa memandang status sosial serta melibatkan pamong dan tokoh masyarakat.

“Pendataan itu tidak hanya dilakukan sekali, namun dilakukan pengecekan ulang disertai dengan foto kondisi masing-masing rumah tangga sasaran,” katanya. (CR-1/muj/rah)

PELANTIKAN KADES

Massa Pro dan Kontra hampir Bentrok PAMEKASAN - Dua kelompok massa di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Pamekasan, Senin (15/7), hampir terlibat bentrokan di jalan desa setempat. Bentrokan hampir terjadi akibat salah satu kelompok tersinggung dengan ulah kelompok lainnya usai acara pelatikan Kepala Desa setempat di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan.

Kedua kelompok itu antara lain kelompok pendukung Kholik, kades terpilih dan kelompok pendukung Rifki, calon kades yang kalah dalam Pemilihan Kepala Desa setempat beberapa waktu lalu.

KESELAMATAN WARGA

Sejumlah Pohon Keropos Potensial Tumbang

bahwa telah terjadi kesalahan dalam pendataan yang kami lakukan. Selama ini kami hanya dijadikan sasaran tuduhan belaka,” katanya.

Salah satu warga sekitar kejadian menceritakan dirinya hampir terkena lemparan petasan dari atas mobil iring-iringan pendukung kades itu, beruntung dirinya sempat menghindar sehingga selamat.

Insi den bera wa l da ri l eda ka n peta sa n di sa l a h sa tu ti ti k di ja l a n desa i tu y a ng di ny a l a ka n ol eh kel ompok K hol i k y a ng ba ru da ta ng da ri Pendopo Ronggosukowa ti untuk meny a ksi ka n prosesi pel a nti ka n.

Petasan yang dinyalakan di wilayah basis pendukung Rizki itu memantik ketersinggungan warga sekitar hingga sempat terjadi ketegangan antar kedua kelompok. Sebagian dari mereka membawa senjata tajam.

Petugas kepoli-

sian yang mengawal mereka segera berusaha mencegah terjadinya bentrok. Mereka juga meminta bantuan personel ke Polres Pamekasan untuk mengantisipasi kemungkinan makin banyaknya massa dari kedua kelompok yang datang.

Dua pleton pasukan Brimob Polda Jatim dikirim ke lokasi, hingga keributan tidak berujung bentrok.

Salah satu warga sekitar kejadian menceritakan dirinya hampir terkena lemparan petasan dari atas mobil iring-iringan pendukung kades itu, beruntung dirinya sempat menghindar sehingga selamat.

“Ada tiga kali ledakan yang saya dengar. Dan itu yang memicu ketersinggungan warga di sini, karena pilihan pada saat Pilkades beda,” kata Rum, warga setempat.

Kapolres Pamekasan, Ajun Komisaris Besar Polisi Nanang Chadarusman, yang datang ke lokasi berusaha meredam emosi dengan berdialog dengan tokoh kedua kelompok. Bentrokan tidak terjadi dan situasi di sekitar lokasi bisa dikendalikan.

“Untuk mengantisipasi kejadian susulan, kami masih menyiagakan sejumlah personel kepolisian di sekitar lokasi. Selain itu, kami juga perintahkan mereka untuk mengintesifkan patroli,” kata Kapolres.

Ia meminta kedua kubu, untuk menahan emosi, dan tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketenangan dan mengancam siapapun yang melakukan hal yang mengganggu keamanan dengan tindakan tegas. .“Dalam hal ini kami tidak pilih kasih, siapapun yang melakukan hal yang merugikan, akan kami tindak tegas,” katanya. (CR-1/muj/ rah)

PAMEKASAN

5

SELASA 16 JULI 2013 NO.0160| TAHUN II

KEGIATAN SEKOLAH

Komisi D Sambut Baik Program Ramadhanan PAMEKASAN - Komisi D DPRD Pamekasan menyatakan menyambut baik penerapan program keagamaan selama bulan suci Ramadhan oleh sejumlah sekolah di wilayah itu. Hal itu dinilai berdampak positif terhadap pembentukan karakter siswa.

Wakil Ketua Komisi D, Juhaini mengatakan kegiatan pondok Ramadhan di sekolah akan memupuk pemahaman tentang pengetahuan keagamaan terhadap siswa. Sehingga, diharapkan mampu meningkatkan kualitas ibadah mereka.

Bahkan jika memungkinkan, kata Juhaini, kegiatan selama bulan Ramadhan dijadikan salah satu penilaian dalam kenaikan kelas. Sehingga, semua siswa dapat mengikuti kegiatan tersebut sampai tuntas.

Apalagi, kata dia, saat ini DPPRD Pamekasan tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur kegiatan bulan Ramadhan di sekolah. Jika rancangan Perda itu disetujui dan disahkan, kemungkinannya status kegiatan itu akan semakin jelas.

Sebelumnya Dinas Pendidikan (Disdik) setempat meminta kepada semua sekolah baik negeri maupun swasta untuk lebih meningkatkan pendidikan agama selama Ramadhan.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik, Mohammad Tarsun mengatakan peningkatan pendidikan agama selama bulan puasa itu, sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan pengetahuan agama para siswa sekaligus meningkatkan mental rohani pelajar.

Mengenai penerapan program tersebut diserahkan kepada kebijakan masingmasing sekolah. Kegiatan di lembaga pendidikan negeri dan swasta selama Ramadhan itu dimulai 15 Juli hingga 3 Agustus 2013.

Selama waktu itu, katanya, masing-masing sekolah diminta melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lebih menekankan pada wawasan dan peningkatan pemahaman keagamaan.

“Bentuknya kegiatannya terserah masing-masing sekolah. Apakah akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pondok Ramadhan,

pesantren kilat, atau bentuk kegiatan peningkatan pemahaman keagamaan lainnya,” katanya.

Yang jelas, kata dia, selama kurun waktu 15 Juli hingga 3 Agustus itu, kegiatan belajar mengajar efektif sesuai dengan bidang pelajaran hanya tiga pelajaran dalam sehari, sedangkan selebihnya untuk peningkatan pendidikan keagamaan.

Ia mencontohkan tentang praktik pendidikan ibadah, kajian keagamaan, tadarus Al- Quran, dan diskusi keagamaan yang akan digelar oleh masing-masing guru agama di sekolah.

“Biasanya ada lembaga pendidikan di Pamekasan ini yang memilih program pesantren kilat dengan cara memondokkan santri-santrinya ke lembaga pondok pesantren tertentu,” kata Tarsun.

Sejumlah lembaga pendidikan yang biasa menggelar pesantren kilat dengan mengirim siswanya ke pondok pesantren, ialah SMA Negeri I dan SMA Negeri 3 Pamekasan.

Sedang selebihnya melaksanakan kegiatan dalam bentuk yang lain. (awa/muj/rah)

KOMPENSASI

Penyaluran BLSM Tersendat PAMEKASAN - Kantor Pos Pamekasan menyatakan belum bisa mencairkan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di sepuluh desa di Kecamatan Waru, Pamekasan. Sebab, sebagian kepala desa menolak bantuan tersebut, karena penerimanya sedikit dan tidak tepat sasaran.

Kesepuluh desa itu antara lain, Desa Sana Laok, Sumber Waru, Tampojung Guwa, Tampojung Pregi, Tampojung Tengah, Tampojung Tenggina, Tagangser Laok, Tlonto Ares, Waru Barat dan Waru Timur. Sedangkan dua desa lainnya yaitu Desa Bajur dan Desa Ragang sudah disalurkan.

Kepala Kantor Pos Pamekasan, Ade Ahadiyat menjelaskan dirinya masih akan melakukan pendekatan untuk penjadualan ulang penyalu-

ran. Namun jika desa-desa itu tetap menolak, pihaknya tidak akan memaksa dan akan dikembalikan dana bantuan itu ke kas negara.

“PT. Pos tidak memiliki kewenangan apapun kecuali hanya sebagai penyalur BLSM. Kalau nanti tetap menolak, akan dikembalikan ke Kas Negera,” katanya.

Dijelaskan selain di sepuluh desa di Kecamatan Waru, penyaluran dana BLSM juga belum bisa direalisasikan di beberapa desa lainnya, yaitu Desa Padelegan Kecamatan Pademawu, Desa Bandaran dan Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan, Desa Larangan Luar, Desa Blumbungan, dan Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan.

Selanjutnya, Desa Campor Kecamatan Proppo, Desa Larangan Badung, Desa Akkor, Desa Angsanah, dan

Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Pamekasan. Alasannya, juga akibat penolakan dari kepala desa setempat.

Sementara itu, sampai saat ini pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sekaligus penyaluran dana BLSM se Pamekasan sudah mencapai 60 persen. Data penyaluran dana itu belum termasuk realisasi penyaluran dana pada Senin (15/7), yang dilaksanakan di beberapa desa.

Ade Ahadiyat menambahkan, desa-desa yang sebelumnya menolak penyaluran BLSM di Kecamatan Batumarmar, sudah mulai diterima dan sudah disalurkan warganya. Penyalurannya mulai dilakukan pada, Minggu (14/7) lalu dan sudah hampir tuntas. (uzi/ muj/rah)

AKSI MAHASISWA PAPUA DI YOGYAKARTA. Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi unjuk rasa di Bunderan UGM, Yogyakarta, Senin (15/7). Aksi peringatan 44 tahun Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tersebut menuntut pemerintah Indonesia memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.

PNS Tertangkap Basah Makan Siang di Warung PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan menangkap basah 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan tengah asyik makan dan menghisap rokok pada siang hari di sejumlah warung di Pamekasan.

Para PNS yang masih berseragam lengkap tersebut diketahui saat sejumlah petugas Satpol PP melakukan razia ke sejumlah warung yang memang sebelumnya menjadi target razia, Senin (15/7).

Salah satu warung yang dirazia adalah warung pojok Jalan Agus Salim. Dari depan warung tersebut terlihat tutup. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, di dalamnya ditemukan sekitar tujuh orang yang tidak berpuasa dan tengah makan.

Bahkan, empat di antaranya masih berseragam PNS Pemkab Pamekasan.

Para konsumen warung itu berusaha menghindar. Sebagian oknum PNS yang kedapatan tidak berpuasa tersebut langsung kabur sambil menu-

tupi wajahnya. Mereka langsung didata.

Usai melakukan razia di warung pojok, petugas melanjutkan razia ke warung makan kuya-kuya Jalan Kesehatan.

Di warung itu, petugas hanya menemukan dua orang yang tengah berdiskudi di meja makan. Sekalipun, tidak diketahui ada sisa-sisa makanan, namun, pemilik warung tersebut tetap dinilai melakukan kesalahan, karena tetap buka di siang hari.

Selanjutnya operasi dilanjutkan ke Depot Loan Jalan Darma. Di depot itu, petugas kembali menemukan sejumlah enam orang PNS yang tengah menikmati makan siang.

Petugas hanya melakukan pendataan dan memberikan

surat teguran kepada pemilik warung agar tidak melayani konsumen pada siang hari, sebagaimana surat edaran yang telah dikirim sebelumnya.

Kepala Seksi Penegakan Perda Pol PP, Samsul Ridjal mengatakan razia tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Pemerintah tentang larangan warung makan

membuka siang hari di bulan puasa.

Ia mengatakan dari razia itu pihaknya hanya memberikan surat teguran dan pendataan terhadap warung yang tetap buka siang hari. Namun, jika sampai teguran ke tiga tidak diindahkan, izin usaha warung akan dicabut.(awa/ muj/rah)

KEMELUT KEMENAG

Muarif Tantowi Mulai Diterpa Isu Tak Sedap

Warga menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) saat antre untuk mengambil Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di kantor Kelurahan Minggiran, Kecamatan Papar, Kediri, Senin (15/7). Warga mengantri berjam-jam untuk mendapatkan uang Rp. 300.000 untuk 2 bulan kedepan.

PILGUB JATIM

KPU Abaikan Hak Konstitusi Warga PAMEKASAN - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur, Said Abdullah manyatakan pencoretan pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Cawagub Khofifah Indar Parawansa- Herman S. Sumawireja untuk ikut dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim oleh KPU Jawa Timur sebagai bentuk mengabaikan hak konstitusi warga untuk menjadi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur setempat.

Said menilai keputusan itu membuktikan lembaga penyelenggara pemilu tingkat Provinsi Jawa Timur itu telah bertindak sebagai penjagal demokrasi dengan mengabaikan realitas yang ada.

Pasangan Khofofah-Suryadi, kata Cawagub dari PDI Perjuangan itu meupa-

kan pasangan yang cukup ideal dan memiliki basis massa yang nyata. Karenanya, ia mengaku sangat prihatin dengan keputusan itu.

Ia berharap KPU Jatim benar-benar bertindak sebagai wasit yang netral sehingga Pilgub berlangsung jujur dan adil serta bebas dari pesanan pihak-pihak tertentu. Menjunjung tinggi etika demokrasi, jelas Said, bukan hanya ditekankan pada para kandidat dan pendukungnya, namun juga oleh penyelenggara pemilu.

“Selain itu, masyarakat harus diajak untuk tegas menolak kontestan pilgub yang diduga menggunakan politik uang, apalagi jika uang yang dipakai menyogok rakyat itu bersumber dari pajak rakyat,” katanya. (muj/ rah)

PAMEKASAN - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Muarif Tanthowi mulai diserang isu tak sedap. Isu itu disebar melalui layanan pesan pendek (SMS) broadcast, dengan kalimat pembuka yang cukup pedas.

Tidak diketahui siapa yang mengirimkan pesan singkat yang dikirim melalui nomor 87750745xxx itu berikut motifnya. Pesan singkat itu menuduh Muarif Tantowi yang baru dua bulan menjabat sebagai Kepala Kemenag menggantikan kepala sebelumnya, Nurmaluddin itu, memiliki kebiasaan buruk dan tidak layak memimpin lembaga yang mengurusi kegiatan keagamaan.

Bahkan Muarif dituduh memiliki skandal dengan salah satu guru Raudlatul Atfal (RA) di Pamekasan dan beberapa tuduhan lainnya, serta ditud-

ing memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), seorang wanita asal desa di Pamekasan.

Dalam pesan singkat itu tertulis nama jelas orangorang yang diduga terlibat skandal dengan Muarif, berikut saksinya. Pengirim juga meminta agar Kemenag segera diselamatkan agar tidak terulang kasus yang sama.

Menanggapi isu yang disebar melalui pesan singkat itu, Muarif Tantowi membantah dan menyatakan pesan singkat yang disebar itu merupakan fitnah besar, karena ia tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan. Ia menduga, fitnah itu disebar oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan dirinya dengan cara tidak terpuji.

“Mohon maaf, puasa- puasa, apalagi dari nomor baru.

Itu fitnah besar dan tidak benar, ketemu di akhirat sajalah

nanti, yang jelas itu tidak benar,” katanya.

Ditanya langkah hukum yang akan ditempuh, Muarif mengaku masih akan mempertimbangkan, karena pesan itu dikirim oleh nomor baru yang tidak jelas pemiliknya. Namun, tidak menutup kemungkinan ia akan mengadukan ke kepolisian setempat agar pemilik nomor itu dilacak dan diproses secara hukum karena dianggap sudah menyebarkan fitnah.

Muarif tidak berkomentar lebih banyak untuk menanggapi tudingan itu, termasuk kemungkinan adanya kaitan dengan pelaksanaan mutasi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Ia buru-buru pamit, untuk melakukan rapat internal Kemenag.

Sementara itu, beberapa pejbat di lingkungan Kemenag yang terkena mutasi di

antaranya Kasubag TU yang semula ditempati Zayaduszabidi diganti oleh Maqbul. Sedangkan Zayaduszabidi dipindah sebagai Kasi Bimbingan Masyarakat Islam.

Selanjutnya, Kasi Haji dan Umroh yang semula diisi Juhedi, kini dijabat oleh Abd. Wafi. Sedangkan Juhedi diangkat sebagai Kasi Pendidikan Madrasah di Kemenag setempat.

Seksi Pendidikan Madrasah merupakan pecahan dari Mapenda yang semula dijabat Juhairiyah. Seksi ini, dipecah menjadi dua, yaitu seksi Pendidikan Madrasan dan Seksi Pendidikan Agama Islam (PAI).

Kasi PAI, kini dijabat oleh Aini. Sementara itu, Juhairiyah mengundurkan diri dari jabatannya dan kini ia menjadi guru biasa di salah satu sekolah di Kabupaten Sampang. (uzi/muj/rah)

6

SAMPANG

SELASA 16 JULI 2013 NO. 0160 | TAHUN II

WACANA MUTASI

Mutasi Ujian Visi-Misi Al-Falah

ryan hariyanto/koran madura

KOMPLOTAN PENCURI emas antar kota dan provinsi diamankan Satreskrim Polres Sampang (FOTO INSERT), saat beraksi di Toko Bintang Emas Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Dalpenang Kec/Kota Sampang, Senin (15/7).

Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Antar Provinsi SAMPANG - Komplotan pencuri emas antar kota dan provinsi ditangkap Satreskrim Pemkab Sampang saat beraksi di Toko Emas Terang Bintang, Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Dalpenang Kec/Kota Sampang, Senin (15/7) sekitar pukul 12.30 WIB. Kompoltan pencuri itu berjumlah sebanyak lima orang. Semuanya bagi-bagi tugas dalam menjalankan aksinya. Tiga wanita bertugas memasuki toko emas dengan berpura-pura sebagai pembeli, dan dua laki-laki berjaga di dalam mobil di luar toko.

Ketiga pelaku wanita yaitu Y (72), warga asal Dusun Dalimu Gadang Desa Pasar Tubang Kec Lembah Segar Kota Sawah Lunto Provinsi Sumereta Barat; M (42) warga asal Desa Tarangtung Kec Lubuk Kilangan Kota Padang; R (31)

warga asal Dusun Dalimu Gadang Desa Pasar Kubang Kec Lembah Segar Kota Sawah Lonto Provinsi Sumereta Barat. Sedangkan dua pelaku laki-laki yakni S (39), dan E (40), keduanya warga Desa Tarangtung Kec Lubuk Kilangan Kota Padang.

Pemilik Toko Emas Terang Bintang Hj Murida (53) mengatakan, ketiga wanita mulai memasuki tokonya dengan berpura-pura membelinya. Tetapi, dua pelaku mengalihkan korban dengan menunjukkan emas yang

hendak pelaku beli.

Tiba-tiba dua kalung emas seberat 30 gram langsung disimpan oleh pelaku di tangannya kemudian berada di dalam dompet.

"Tiga wanita itu masuk, terus yang dua mulai nunjuk emasnya. Saya ambilkan dan yang satunya lagi mengalihkan perhatian saya. Tapi saya sadar bahwa kalung sudah di dalam dompet yang wanita tua, Mas," ucap warga asal Jalan Panglima Kec/Kota Sampang itu.

Merasa curiga, kotak wadah emas oleh korban kembali ditimbang dan hasilnya kurang dari yang sudah diketahui sebelumnya. Sebab, dua kalung seberat 30 gram tersebut berpindah tangan pada pelaku.

"Ya saya timbang lagi karena sudah curiga dari gela-

gatnya, begitu saya timbang tenyata kurang. Dan saya suruh kembali tetapi pelaku tidak ngaku. Akhirnya saya panggil polisi yang berjaga di sekitar toko, langsung dia ketakutan dan mengeluarkan barang saya," jelasnya kepada Koran Madura.

Kasatreskrim Polres Sampang AKP Jeni Al-Jauza melalui KBO Reskrim Iptu Siswo DC Tarigan membenarkan kejadian itu. Setelah berhasil mengamankan ketiga pelaku wanita, pihaknya mengamankan dua orang laki-laki memakai mobil Avanza abu-abu Nopol B 1228 TKU, saat di parkir di depan Pasar Srimangunan Sampang.

"Setelah kita amankan pelaku wanita kita kembangkan dan kita cari dengan berpatroli. Berhasil mengamankan dua orang laki-laki saat

tengah parkir depan pasar dan tidak jauh dari lokasi kejadian," terangnya.

Lanjut Tarigan, para pelaku di duga para kompoltan pencuri antar kota dan provinsi.

Sebab, mereka diketahui dari Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Hingga kini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut dan masih terus melakukan pemeriksaan.

"Dugaan sementara memang pelaku seperti itu, karena memang dari pemeriksaan tadi mobil yang dibawa pelaku daerah Kota Jakarta dan ditemui dari dalam mobil ada tiket kapal Feri dari Kota Banjarmasin ke Surabaya," ungkapnya.

Akibat dari kejadian tersebut pelaku melanggar Pasal 362 dan 363 KUHP tentang Pencurian dan diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. (ryn)

PEMUKULAN

Kasek Bantah Lakukan Pemukulan

ant/rudi mulya

ANTRE. Warga antre untuk mengambil Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di kantor Kelurahan Minggiran, Kecamatan Papar, Kediri, Senin (15/7). Warga mengantri berjam-jam untuk mendapatkan uang Rp. 300.000 untuk 2 bulan kedepan.

KOMPENSASI BBM

Kepala Desa Tolak Salurkan BLSM SAMPANG - Delapan belas kepala desa di Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang, menolak menyalurkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Penolakan sejumlah kepala desa di Kabupaten Sampang karena data yang dugunakan pemerintah mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 yang saat ini sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian pemerima manfaat.

Kepala Desa Palenggiyan Kecamatan Kedundung Sampang Khoiri mengaku menolak mendistribusikan BLSM, karena data penerima sangat jauh dari jumlah RTSM yang berhak menerima bantuan saat ini.

Berdasrkan data RTSM, di Desa Palenggiyan tahun 2011 hanya ada 1.025 RTSM, sedangkan pada kenyataan-

nya jumlah RTSM di Desa Palenggiyan 2000 RTSM. Sisanya akan mendapatkan bantuan dari mana.

“Tidak validnya jumlah RTSM tersebut tidak hanya di Desa Palenggiyan saja, bahkan hal yang sama juga terjadi di desa se-Kecamatan Kedundung Sampang. Berangkat dari tidak validnya data RTSM, maka kami bersepakat dan melakukan tanda tangan bersama 18 kepala desa se-Kecamatan Kedundung untuk menolak pendistribusian BLSM di Kecamatan Kedundung jika RTSM tetap memakai data lama,” ungkapnya, Senin (15/7).

Ditambahkan Khoiri, informasi yang didapat tidak hanya di Kecamatan Kedundung saja yang menolak pendistribusian BLSM. Katanya, seluruh kepala desa se-Kabupaten Sampang menolak atau lebih tepatnya

menunda pendistribusian BLSM hingga data penerima benar-benar sesuai data yang berada di desa.

Pemantau BLSM yang dibentuk Dinas Sosial Sampang Slamet membenarkan jika hingga saat ini pendistribusian BLSM di Kabupaten Sampang masih belum dilakukan. Hal ini menyusul protes dari sejumlah kepala desa yang berada di Kabupaten Sampang meminta ditunda.

“Penolakan dengan penundaan pendistribusian BLSM dari sejumlah kepala desa di Kabupaten Sampang tersebut, membuat pendistribusian BLSM terhambat. Jika di daerah lain sudah dilakukan pendistribusian BLSM sejak 1 Juli lalu, tetapi di Kabupaten Sampang hingga saat ini masih belum ada kepastian kapan akan dilakukan pendistribusian,” (Hol)

Sampang - Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyah, Jalan Delima Kecamatan Kota Sampang, membantah dirinya memukul alumninya, SY, karena sering bermain petasan di halaman sekolah. Menurut Syukur, dirinya hanya menjewer telinga SY sebagai bentuk teguran.

Menurutnya, kerusuhan yang terjadi kemarin malam karena ada orang yang memprovokasi aksi tersebut. Padahal keluarga tidak mempermasalahkan kejadian ini. Aksi yang dilakukannya bertujuan agar ada efek jera kepada pemuda yang sering bermain petasan yang imbasnya bisa merusak fasilitas bahkan bisa menyebabkan kebakaran di sekolah.

"Pada waktu itu saya hanya menjewer kupingnya saja, dan mungkin ada provokasinya yang membuat memperbesar masalah. Dan

itu juga anaknya biar jera karena takutnya berimbas ke bahan sekolah yang mudah terbakar," jelasnya, Senin (15/7).

Sementara itu, Kasi Mapenda Kemenag Syamsuri menegaskan akan memverifikasi laporan tersebut.

Sebab, secara logika kerusuhan tidak akan terjadi jika SY tidak melakukan apa-apa.

"Masih akan dilakukan verifikasi saja," singkatnya.

Kejadian ini bermula lantaran diduga Syakur telah memukul muridnya sendiri lantaran menyalakan petasan secara sembarangan di halaman sekolah di Jalan Delima Dusun Pandian Desa Pasean Kec/Kota Sampang.

Syakur merasa resah dan berniat untuk memberikan hukuman terhadap SY. Akan tetapi, sejumlah pemuda hampir saja menghakimi Kasek MI itu karena telah diduga memukul SY. (ryn)

junaidi/koran madura

KEPALA SEKOLAH (kanan) dengan orang tua mantan siwa yang diduga menjadi korban pemukulan.

SAMPANG- Rencana mutasi dan penyegaran pejabat kepala dinas (Kadis) di lingkungan Pemkab Sampang dijadikan momentum oleh sejumlah kalangan sebagai tolak ukur komitmen AlFalah (Bupati A Fannan Hasib- Wabup Fadilah Budiono) terhadap visi-misinya sendiri selama kampanye Pemilukada Sampang 12-12-12 lalu. Formasi penempatan kadis dan pejabat yang lainnya akan menjadi cerminan sejauh mana Al-Falah memenuhi janji politiknya.

Sebagaimana diketahui publik, Al-Falah mempunyai komitmen yang bagus dalam rangka mengelola Sampang.

Itu tercermin dalam beberapa visi-misinya.

Diantaranya, peningkatan taraf pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan dan yang paling menonjol adalah penempatan pejabat birokrasi sesuai dengan bidang dan kemampuannya.

Ketua LSM MDW (Madura Development Wacth) Tamsul mengatakan, momentum mutasi yang pertama ini bisa menjadi blunder bagi Al-Falah jika tidak sesuai dengan visimisinya. Itu bisa terjadi jika pejabat yang dihasilkan dari mutasi tersebut tidak sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Apalagi, sejumlah pihak bisa mengetahui dengan gamblang track record hampir semua pejabat penting di lingkungan Pemkab Sampang. ”Di visi misinya kan ada komitmen penempatan

pejabat sesuai bidang dan kemampuan (berkompeten).

Nah, jika hasil mutasi nanti bertenteangan dengan komitmen itu bisa jadi akan ada reaksi dari sejumlah kalangan dan aktivis yang peduli Sampang,” ungkapnya kepada Koran Madura dengan nada mengingatkan, Senin (15/7).

Oleh karena itu, Tamsul menyarankan agar Al-Falah tidak terlalu banyak tingkah dan tetap komitmen dengan janji-janji politiknya. Sebab, publik sekarang sedang menunggu realisasi dari konsep pemerintahan yang cukup bagus di atas kertas itu. ”AlFalah sekarang harus penuh teliti. Harapan yang besar dari publik bisa saja berbalik arah jika pada kenyataannya mengecewakan,” tuturnya.

Sebenarnya, Al-Falah tidak harus terbelunggu dengan kepentingan-kepentingan yang tidak diharapakan rakyat. Saat ini Al-Falah tinggal mengeksekusi program-program dan konsep pemerintahannya saja. ”Mutasi kali ini memang menjadi uji coba apakah Al-Falah tepat janji atau sebaliknya.

Itu nanti bisa terlihat secara terang benderang dari hasil mutasinya. Sebab, kami mempunyai rapor dan catatan soal pejabat-pejabat di Sampang. Kalau mutasi kali ini menghasilkan pejabat yang rapornya baik dan sesuai dengan bidang dan keilmuannya berarti salah satu janji politik Al-Falah terpenuhi,” pungkasnya. (lum)

KEPSEK DEFENITIF

Dewan Nilai Pemkab Latah SAMPANG - Ketua Komisi D DPRD Sampang Amin Tirtana menyayangkan adanya 60 kepala sekolah yang berstatrus pelaksana tugas. Hal ini berdampak pada jumlah kelulusan siswa dari bermacam-macam tingkatan, dan ini harus dipertanggung jawabkan oleh Dinas Pendidikan setempat.

“Seperti kejadian pelulusan kemarin yang masih banyak kepala sekolah yang tidak definitif, dan disitulah dominan menyesalkan kejadian kepala sekolah yang tidak definitif dan itu semua tanggung jawab kepala dinas pendidikan secara teknis, dan tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan indikasi terlalu masuk dalam teknis dan terkesan latah. Namun, dinas pendidikan sudah menyesesuaikan itu dan ini masih mandeg

di sekda dan bupati,” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (15/7).

Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumadi mengatakan, hal itu sudah selesai semua dan sudah didefinitifkan sekitar bulan Juni kemarin, dan ini sudah diajukan kepada bupati Sampang. Setelah memenuhi syarat maka dengan otomatis akan diterima dan hal ini memang tidak diketahui oleh banyak kalangan termasuk anggota dewan.

“Yang mengajukan tetap kepala dinas melalui badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat).

Setelah itu diajukan ke bupati dan apabila nanti bisa memenuhi syarat maka otomatis akan diterima. Dan ini sudah definitif cuma belum tahu saja kalau sudah definitif,” ucapnya. (Jun)

MUDIK

Pemkab Belum Agendakan Mudik Sampang – Meski bulan puasa 1434 hijriah sudah berlangsung selama hampir satu minggu. Namun, Pemkab kabupaten Sampang hingga kini masih belum membahas persiapan menyambut mudik lebaran tahun 2013.

Rencananya rapat yang biasa di gelar tahunan bersama institusi lintas sektoral itu baru akan di bahas pada H-7 atau tujuh hari sebelum lebaran. Kemacetan pada beberapa titik di Kabupaten Sampang menjadi kebiasaan lumrah setiap tahun saat lalu lintas padat. Terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri, ribuan pemudik bakal memadati jalan raya.

Di Sampang sendiri, khusus jalan provinsi, ada beberapa titik kemacetan yang bisa terjadi pada saat mudik, di antaranya di jrengik, Pasar Srimangunan, Pasar Camplong dan Pasar Tanjung.

Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo Sampang Fadeli mengatakan, untuk pengamanan angkutan lebaran memang masih belum dibahas. Namun, pengamanan

akan memakai sistem seperti pada tahun-tahun sebelumnya, yakni menempatkan beberapa petugas di beberapa titik kemacetan tersebut.

“Persiapan angkutan lebaran baru kami rapatkan nanti pada H-7 bersama instansi lintas sektoral dan pramuka,"ucapnya, Senin (15/7).

Fadeli mengatakan, sebelumnya dalam rapat dengan bakorwil sudah meminta semua perbaikan jalan karena titik rawan kecelakaan harus sudah diselesaikan sebelum H-7.

Langkah itu paling tidak untuk mengurangi sumber kemacetan kendaraan saat mudik.

Saat ini Fadeli mengaku belum bisa menggambarkan apa yang akan dijadikan program oleh setiap intansi pada pengamanan musim angkutan lebaran nantinya.

Keterangan yang bisa diberikan sebatas bagaimana menangani arus lalu lintas dari tahun ke tahun. “Nanti saja ya kalau H-7 itu sudah ada hasilnya, kalau sekarang ya mungkin seperti tahun sebelumnya” katanya. (ryn)

BANGKALAN

7

SELASA 16 JULI 2013 NO.0160 | TAHUN II

PERSIDANGAN

Hakim Vonis Rasul 7 Tahun, Hotijah 6 Tahun Penjara

doni heriyanto/koran madura

HEARING: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas dan Pemdes) beserta seluruh camat saat hearing dengan Komisi A DPRD Bangkalan.

Bapemas Klaim Pembentukan BPD Mencapai 90 persen BANGKALAN - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas dan Pemdes) di hadapan Komisi A DPRD Bangkalan mengklaim pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilakukan oleh seluruh camat setempat mencapai 90 persen seiring dengan target waktu yang ditentukan selama tiga bulan.

Menurut Kepala Bapemas dan Pemdes Roosli Hariyono, dari total keseluruhan 273 desa di Bangkalan yang selama ini masa Jabatan BPD telah berakhir, kini telah terbentuk 242 BPD baru ditambah 8 BPD yang masih aktif. Dengan demikian masih terdapat 23 desa belum terbentuk BPD baru.

Pihaknya berjanji akan terus melakukan pembentukan bersama camat desa terkait.

"Sesuai dengan amanah dari komisi A beberapa bulan

lalu per tanggal 25 April hingga 23 Juni 2013 untuk memfasilitasi percepatan pembentukan BPD baru," kata Nono ,sapaan akrab Roosli.

Menurut mantan camat Geger ini, sejak tanggal itulah pihaknya mengirimkan surat kepada seluruh camat untuk segera membentuk BPD yamg baru. Pembentukan tersebut untuk membuka ruang pelaksanaan pemilihan kepala desa yang selama ini menjadi tuntutan dari sebagian desa yang

belum memiliki kepala desa definitif. Setelah terbentuknya BPD yang baru ,kata Nono, pihaknya masih menunggu proses turunnya SK dari Bupati setempat untuk pelantikan agar mendapat kekuatan hukum secara normatif.

"Kami masih menunggu SK Bupati untuk mendefinitifkan BPD baru, di samping menyelesaikan BPD yang belum terbentuk, secara keseluruhan telan terbentuk 90 persen," papar Nono.

Sementara itu, Wakil Ketau Komisi A DPRD Bangkalan H. Moh. Natsir mengatakan pihaknya sangat berharap agar BPD yang telah terbentuk segera dilantik untuk merealisasikan keinginan masyarakat terkait akselerasi percepatan pemilihan kepala desa. Karena hingga saat ini terdapat

TADARUS: Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat tengah melaksanakan kegiatan Tadarus (baca) Al-Quran, Senin (15/7) kemarin.

ori/koran madura

SELAMA RAMADHAN

Inspektorat Wajibkan Shalat Berjamaah dan Tadarus

BANGAKALAN – Selama bulan puasa Inspektorat Bangkalan rupanya mempunyai cara tersendiri dalam membangun karakter pegawainya. Setiap ba’da duhur selesai shalat berjamaah, seluruh pegawainya dianjurkan melaksanakan tadarus bersama, tepatnya di musolla Al-Ain yang berada di tengah-tengah kantor. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk kegiatan dan sarana membangun iman dan ketakwaan.

Kepala Inspektorat Bangkalan Edi Moeljono saat dikonfirmasi mengatakan kegiatan tersebut sebagai upaya untuk memperbanyak ibadah di bulan puasa. Selain itu, sebagai sarana memperdalam pengetahuan ilmu agama. ”Kami memang menganjurkan bagi seluruh PNS dan THL agar mengikuti kegiatan yang telah diprogram tersebut. Termasuk, setiap Senin ada ceramah agama, yang memang khusus dilaksanakan selama Ramadhan,” kata Edi. Dia menjelaskan di dalam bulan puasa diharapkan men-

jadi momentum bagi seluruh pegawai untuk bersama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan dengan banyak mengisi waktu luang melalui kegiatan agama. ”Bulan Ramadhan harus banyak mengisi dengan kegiatan bermanfaat seperti halnya tadarus. Agar hubungan hablum minallah semakin dekat, di samping harus menjaga hubungan hablum minannas juga,” jelas Edi. Dia berharap agar bulan puasa tidak dijadikan alasan untuk bermalas-malasan dalam bekerja. Akan tetapi, momen bulan penuh hikmah harus dimaksimalkan melaksanakan tugas, karena itu merupakan sebagian dari ibadah.

Menurutnya, semangat bekerja harus lebih dipacu walaupun pemerintah juga telah memberikan kebijakan pengurangan waktu kerja selama bulan Ramadhan. ”Melalui sarana tersebut, kita bisa berintropeksi diri, agar tidak hanya terlena dengan urusan yang bersifat duniawi,” ungkap mantan Kepala Bappeda tersebut.

Adapun pelaksanaan tadarus, dilaksanakan ketika jam istirahat pegawai, agar kekosongan waktu bisa terisi dengan hal yang bermanfaat.

Termasuk melibatkan seluruh pegawai baik laki-laki maupun perempuan. Dalam pelaksanaannya, selama satu bulan diharapkan bisa menghatamkan al-quran sebanyak 3 kali. Jadi, 10 hari al-quran bisa terbaca dengan tuntas.

Dirinya pun memberikan filosofi, terhadap musolla yang dinamakan Al-ain tersebut. Sebagai pengawas lembaga internal pemerintah, pihaknya berharap agar mampu menilai dengan tajam dan benar, terhadap SKPD yang ada. Selain itu, makna Ain adalah mata, yang merupakan perlambang jendela ilmu yang bisa membuka wawasan.

Menurutnya, selama bulan Ramadan aktivitas yang dilakukan inspektorat yakni melanjutkan penyelesaian pengawasan. Adapun capaian kinerja terhadap pekerjaan mencapai 90 persen yang telah sesuai tahapan kegiatan. (ori/rah)

132 desa masih dipimpin oleh Pejabat sementara (PJs).

"Harapan kami sebagai wakil rakyat untuk BPD yang baru segara dilantik. Akan tetapi, jika memang masih terdapat permasalahan pada pembentukan BPD diharap tidak dipaksakan namun diselesaikan terlebih dahulu untuk menetralisir terciptanya konflik horizontal," papar politis PKB ini.

Senada dengan H. Natsir, anggota Komisi A lainnya Mujiburrahman berharap, tahapan-tahapan berikutknya segera dilakukan. Karena Bangkalan selalu diramaikan dengan isu Pilkades yang tak kunjung dilaksanakan. Oleh sebab itu, akselerasi pada agenda berikutnya pasca pembentukan BPD baru dirasa sangatlah penting.

"Pembentukan BPD baru merupakan salah satu pintu untuk mewujudkan akselerasi percepatan Pilkades," tegas politisi PKS ini.

Menurutnya, yang harus diprioritaskan untuk tahapan berikutnya adalah desa yang selama ini mendesak untuk dilaksanakan pilkades. Dengan tujuan, terciptanya kondusifitas pemerintahan desa karena itu merupakan tuntutan masyarakat demi sebuah perubahan. Jangan sampai, terjadi konflik yang disebabkan tuntutan masyarakat terkait percepatan pilkades tidak segara direalisasikan.

"Segeralah lakukan tindak lanjut, agar masyarakat bisa mewujudkan perubahan sesuai dengan keinginan di desa masing-masing," tandasnya.(dn/rah)

BANGKALAN - Sidang perkara pembunuhan yang melibatkan H Rasul dan Hj. Khotijah terhadap Mustofa telah memasuki tahapan putusan. Senin (15/7) kemarin, Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhkan vonis kepada kedua pasutri ini sangat jauh dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta keduanya dihukum masing-masing 12 tahun dan 10 tahun penjara.

Berdasarkan surat dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum Fajarini,SH, di muka persidangan sebelumnya, meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus bersalah kedua pasutri tersebut, karena keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan menyuruh orang lain untuk merampas nyawa korban dengan kesadaran penuh.

Kronologisnya, aksi pembunuhan tersebut telah direncanakan sejak 5 Oktober 2012 hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara H.Rasul dan Hj.Hotijah beserta Jakil selaku makelar yang memperkenalkan keduanya dengan pembunuh bayaran bernama Basuni.

Dalam pertemuan tersebut kedua terdakwa menjanjikan kepada Jakil dan Basuni mendapat imbalan 12,5 juta rupiah sebagai imbalan mengeksekusi menantunya

itu.

Sejak awal persidangan keduanya didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dituntut dengan hukuman yang berbeda. Hj.khotijah yang kini menderita stroke dituntut 10 tahun penjara, sedangkan H.Rasul suaminya dituntut 12 tahun penjara.

aksi pembunuhan tersebut telah direncanakan sejak 5 Oktober 2012 hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara H.Rasul dan Hj.Hotijah Dalam sidang pembacaan vonis yang diketuai Majelis Hakim Fadjarisman, kedua pasutri tersebut mendapat vonis berbeda.

H.Rasul yang dinilai memberi kesempatan orang lain untuk melakukan pembunuhan berencana hanya dijatuhi 7 tahun hukuman penjara. Sedangkan Hj.Hotijah yang terbukti turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana hanya divonis 6 tahun penjara. (dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

TERDAKWA: H.Rasul dan Hj.Khotijah terdakwa otak pelaku pembunuhan saat mendengarkan vonis di PN Bangkalan.

CAGUB-CAWAGUB JATIM

Warga kembali Laporkan Eggy-Sihat ke Polres BANGKALAN - Kendati laporan pemalsuan tanda tangan dan penggunaan dokumen pribadi tanpa izin milik Aliman Haris yang diduga dilakukan oleh salah satu Calon Gubernur Jatim pasangan Eggy-Sihat Sudjana sempat ditolak oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Bangkalan Senin (8/7) waktu lalu.

Namun tidak membuat Komisioner KI ini putus asa untuk memperjuangan haknya karena telah dirugikan. Aliman kini melapor kembali dengan diantar oleh Panwas setempat.

Pelaporan kali ini, setelah Panwas Bangkalan menyatakan bahwa kasus yang dilaporkan oleh Aliman Haris tersebut merupakan pidana

murni bukanlah pidana pemilu. Pernyataan tersebut, berdasarkan kajian dan analisis yuridis yang dilakukan oleh panwas setalah menerima laporan dari yang bersangkutan.

"Saya akan terus berjuang, karena hak berdemokrasi saya telah dirampas oleh pasangan Eggy-Sihat," kata Aliman.

Laporan kali ini, lanjut Aliman, didukung penuh oleh Panwas setempat. Karena bedasarkan kajian normatif laporan yang dibuat murni masuk pada ranah pidana umum bukan ranah pidana pemilu. Dengan demikian, yang berhak memproses adalah pihak kepolisian, tidak ada alasan lagi penolakan dari Polres seperti

beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, dia menegaskan pelaporan ini tak bermaksud menjegal langkah Egi Sudjana dalam Pilgub Jatim. Pelaporan ini, kata Aliman, agar tidak terjadi mafia demokrasi di Bumi Bangkalan. Hal itu sangat jelas melanggar ketentuan Undang-Undang no 26 tahun 2008 tentang administrasi kependudukan. "Ikhtiyar kecil saya harus terus berlanjut, agar mafia demokrasi tidak merajalela," imbuhnya.

Sementara itu, salah satu anggota Panwas Bangkalan Masyhuri yang turut serta mendampingi Aliman melaporkan untuk kedua kalinya ke Polres mengatakan bahwa

MELAPORKAN: Aliman Haris kembali melaporkan Eggy-Sihat ke Polres dengan didampingi Panwas setempat.

kasus tersbut murni pidana umum. Karena, terkait dengan pemalsuan dukungan dan tanda tangan. "Ini wilayah kepolisian, bukan wilayah panwas," kata Masyhuri.

Menurut Masyhuri, apabila masuk pada ranah pidana pemilu pelaporan itu masuk ke centra pelayanan terpadu (Gakumdu) sebelum dilaporkan ke Polres. Namun, hanya saja di Bangkalan belum memiliki lembaga tersebut. "Di Gakumdu itu sendiri terdiri dari pihak Kepolisian, Kejari, dan Panwas," imbuhnya.

Jika memang tidak ada tanggapan pada pelaporan di Polres setempat bisa langsung dilaporkan di Gakumdu provinsi.(dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

8

MATARAMAN

SELASA 16 JULI 2013 NO.0160| TAHUN II

KRIMINAL

Polres Investigasi Oknum Perwira Diduga Mesum

TULUNGAGUNG - Kapolres Tulungagung AKBP Whisnu Hermawan Februanto menginstruksikan anggotanya di unit Propam untuk menginvestigasi kasus mesum yang diduga melibatkan oknum perwira polisi setempat.

“Kami sudah perintahkan Propam untuk menyelidiki dan hasilnya akan segera dilaporkan ke Polda Jatim,” kata Kapolres saat dikonfirmasi wartawan di Tulungagung, Senin.

Whisnu tidak menjelaskan hasil penyelidikan sementara yang telah dilaporkan kepadanya oleh tim Propam.

Namun ia membenarkan adanya laporan insiden perusakan rumah seorang janda pemilik salon kecantikan di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, bernama Badriyah, oleh istri kepala bagian di Polres Tulungagung. “Tunggu hasil penyelidikan,” katanya singkat.

Kepala Desa Kepuh Slamet membenarkan insiden perusakan di rumah “Salon Diyah” di wilayahnya.

Namun ia enggan berkomentar lebih jauh tentang insiden perusakan tersebut dengan dalih, pelaku merupakan istri perwira polisi PEMBOBOL VILLA WNA. Polisi memperlihatkan barang bukti yang berhasil disita dari Sahdi alias Goh (tengah), anggota komplotan pembobol villa dalam konferensi pers di Polda Bali, Senin (15/7). Polisi berhasil menangkap 6 anggota komplotan pembobol villa yang telah beraksi di 35 lokasi di Bali dengan sasaran khusus villa yang dihuni oleh warga negara asing/wisatawan.

KPU Tetapkan Nomor Urut Cawali MADIUN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, Jawa Timur, Senin, menetapkan nomor urut bagi enam pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan ikut pada pemilihan kepala daerah (pemilukada) setempat pada 29 Agustus mendatang.

Rapat pleno terbuka dengan agenda pengundian dan penetapan nomor urut itu menetapkan nomor urut 1 untuk pasangan jalur perseorangan Achmad Zainudin-Kushendrawan (Awan 19), nomor urut 2 jatuh kepada pasangan perseorangan lainnya MuchidKarni (Murni).

Selanjutnya, nomor urut 3 dipegang oleh pasangan ParjiInda Raya (Pari) yang diusung

PDI Perjuangan dan belasan partai kecil, dan nomor urut 4 adalah pasangan Arief Purwanto-Hari Suci (AH) yang diusung oleh Golkar dan PKS. Urutan berikutnya, nomor urut 5 untuk pasangan Sutopo-Tri Nuryani (Topcare) yang diusung Partai Hanura, PDS, dan PDP, kemudian nomor urut 6 adalah pasangan “incumbent” (pejabat kini) Bambang Irianto-Sugeng Ris-

mianto (Baris Jilid II) yang diusung oleh Partai Demokrat, PKB, dan PAN. Ketua KPU Kota Madiun Sasongko, mengatakan hasil penetapan nomor urut tersebut nantinya akan digunakan pencetakan surat suara pada Pilkada Kota Madiun.

“Setelah penetapan nomor urut ini, masing-masing pasangan mulai memasuki tahapan kampanye terbuka dan tertutup. Jadwalnya nanti akan diumumkan,” kata Sasongko.

Sementara, pasangan Achmad Zainudin-Kushendrawan (Awan 19), mengaku optimistis bisa memperoleh 60 persen suara, sehingga pihaknya hanya melewati pemilukada satu putaran.

“Kami yakin dengan nomor 1 ini, bisa menjadi nomor satu dan targetnya adalah menang satu kali putaran,” ujar calon wali kota Achmad Zainudin yang juga merupakan adik kandung Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Hal yang sama diungkapkan oleh pasangan petahana Bambang Irianto-Sugeng Rismianto (Baris Jilid II). Pasangan ini juga optimistis memenangkan pemilukada dan kembali memimpin Kota Madiun lima tahun ke depan.

“Target kami menang lagi dalam pemilukada tahun ini.

Kami yakin dapat menang sebab kami telah memberikan bukti kepada masyaralat Kota Madiun,” kata calon wali kota Bambang Irianto.

Selain dilakukan penetapan nomor urut, dalam rapat pleno tersebut juga diumumkan hasil perhitungan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasilnya diketahui pasangan “incumbent” Bambang Irianto-Sugeng Rismianto memiliki kekayaan yang paling tinggi dibandingkan lima pasangan lainnya, yakni Bambang Irianto sebesar Rp121,24 miliar lebih dan Sugeng Rismiyanto sebesar Rp2 miliar lebih.

Rencananya, Pemilukada Kota Madiun dilakukan bersamaan dengan Pemilukada Provinsi Jawa Timur pada 29 Agustus 2013. (ant/rah)

MUSIM HUJAN

BPBD Imbau Masyarakat Waspadai Petir

BOJONEGORO - Kasi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Jatim, Suhadi mengimbau masyarakat agar mewaspadai ancaman petir yang kemungkinan datang bersamaan dengan hujan.

“Sesuai prakiraan Badan

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk wilayah Bojonegoro masih turun hujan sampai akhir Agustus,” katanya di Bojonegoro, Senin.

Saat mendampingi Sekretaris BPBD MZ Budi Mulyono, Suhadi menjelaskan bahwa

hujan yang terjadi dalam beberapa hari ini berpeluang memunculkan petir yang membahayakan nyawa manusia.

“Di Bojonegoro sejumlah kecamatan yang rawan petir, terutama daerah yang berada di wilayah selatan di pegu-

nungan kapur, “ tuturnya.

Data di BPBD setempat, pada 2012 korban meninggal dunia tersambar petir sebanyak lima jiwa dan satu rumah rusak. Pada 2011 korban meninggal dunia tersambar petir sebanyak sembilan jiwa dan lima rumah rusak.

Sementara itu, sejak Januari sampai Juni jumlah korban tersambar petir empat jiwa meninggal dunia. Di antaranya, seorang warga Desa Padang, Kecamatan Trucuk, Ihsan dan warga Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, Tasmining (50), meninggal dunia tersambar petir ketika berada di sawah.

“Keduanya tewas tersambar petir ketika sedang bekerja di sawah bersamaan turun hujan,” ujar dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan korban meninggal dunia juga rumah rusak yang tersambar petir semuanya memperoleh santunan uang sebagai usaha meringankan beban keluarganya.

Santuanan uang itu, lanjutnya, sesuai Peraturan Bupati (Perbup) No. 43 tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana.

“Korban meninggal dan rumah rusak yang tersambar petir tahun ini sudah memperoleh santunan yang besarnya masing-masing Rp2,5 juta/kepala keluarga (KK),” paparnya.

MZ Budi Mulyono menambahkan, sesuai prakiraan BMKG Karangploso Malang di Bojonegoro masih akan terjadi hujan dengan curah hujan berkisar 20-100 mm sampai akhir Agustus. “Hujan yang terjadi tidak menimbulkan ancaman banjir,” ujarnya. (ant/rah)

dan berprofesi sebagai bidan di desanya.

“Jujur, saya sungkan karena ini melibatkan bidan desa kami sendiri. Apalagi beliau juga tinggal di rumah dinas desa yang berdekatan dengan Balai Desa Kepuh,” kata Slamet.

Informasi dari sejumlah saksi, insiden perusakan rumah Salon Diyah di desa Kepuh terjadi pada Senin dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB. Saat itu, istri perwira berpangkat kompol itu beserta anak perempuannya menggerebek rumah Salon Diyah yang diyakini menjadi tempat mesum sang perwira.

Namun upaya penggerebekan itu sendiri gagal lantaran si komisaris polisi yang sebelumnya diketahui masuk ke dalam rumah Salon Diyah tidak lagi ditemukan di tempat.

Istri dan anak perempuan perwira yang marah itu lantas melempari kaca rumah pemilik salon dengan batu sehingga pecah berantakan.

Tak satupun warga yang berani mendekat ke lokasi perusakan karena mereka takut yang dihadapi petinggi kepolisian daerah setempat. (ant/rah)

KOMPENSASI

5.000 RTSM belum Ambil BLSM BOJONEGORO - Kantor Pos Bojonegoro, Jatim, memperkirakan sebanyak 5.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM) di daerahnya yang belum mengambil bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang besarnya Rp300 ribu/dua bulan/RTSM. “Jumlah warga yang tidak mengambil BLSM kemungkinan mencapai 5.000 RTSM sampai berakhir penyaluran BLSM di 28 kecamatan pada Selasa (16/7),” kata Kepala Kantor Pos Bojonegoro Edi Sutowo, Senin.

Ia menjelaskan bahwa penyebab warga yang tidak mengambil BLSM, di antaranya belum sempat mengambil, berada di luar negeri karena bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) atau meninggal dunia. “Kami tetap melayani RTSM yang belum sempat mengambil BLSM,” jelasnya.

Hanya saja, menurut dia, pengambilan BLSM bagi RTSM yang belum sempat mengambil sesuai jadwal yang sudah ditentukan, maka untuk mengambil BLSM harus ke Kantor Pos Induk.

“Saat ini pengambilan BSLM masih ke kantor pos induk, sebab berkasnya belum didistribusikan ke kantor pos pembantu,” jelasnya.

Namun, katanya, kalau pendistribusian BLSM de-

ngan jadwal terakhir Kecamatan Temayang, Balen dan Sugihwaras rampung, maka pengambilan BLSM susulan bisa dilakukan di 12 Kantor Pos Pembantu.

Mengenai RTSM yang meninggal dunia, lanjutnya, tetap bisa diambil oleh ahli warisnya dengan syarat melengkapi surat keterangan dari kepala desa.

Sesuai jadwal, katanya, pihaknya saat ini mendistribusikan BLSM ke Kecamatan Sumberrejo dengan jumlah 6.355 RTSM senilai Rp1.906.500.00, Kecamatan Gondang 3.648 RTSM senilai Rp1.094.400.000 dan Kecamatan Kasiman dengan jumlah 2.347 RTSM senilai Rp707.100.000. “Penyaluran BLSM sejauh ini berjalan lancar tidak ada masalah,” tegasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Disnakertransos Bojonegoro Adi Witjaksono mengatakan banyak muncul protes dari masyarakat yang tidak menerima BLSM dengan alasan dirinya lebih miskin dibandingkan dengan penerima BLSM. “Kami sudah meminta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada di kecamatan untuk melakukan verifikasi penerima BLSM dan secepatnya melapor ke pemkab kalau menemukan penerima BLSM ternyata bukan warga miskin,” katanya.(ant/rah)

Warga menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di kantor PT. POS Indonesia di Lhokseumawe, Provinsi Aceh . Penyaluran BLSM untuk 356.720 dengan besar anggaran Rp. 107 miliar, tidak dirasakan rumah tangga tepat sasaran (RTS) akibat data penerima BLSM tidak akurat.

SURAMADU

9

SELASA 16 JULI 2013 NO.0160 | TAHUN II

Dewan Sidak Pasar untuk Pantau Harga Sembako BANGKALAN –Komisi B DPRD Bangkalan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) untuk mengetahui harga kebutuhan pokok di pasar Ki Lemah Duwur (KLD) Bangkalan, kemarin (15/7).

Terbukti, seluruh harga semua barang dagangan memang mengalami kenaikan yang signifikan, terutama pada semua jenis sembako.

“Kami melakukan sidak untuk mengetahui sejauh mana pengaruh naiknya BBM,

apalagi saat bulan puasa. Termasuk, memonitoring daya beli masyarakat,” ujar ketua

Komisi B DPRD Bangkalan, Abd Rofik.

Menurutnya, kenaikan BBM memang berimbas kepada sejumlah kebutuhan bahan pokok. Apalagi, dalam keadaan bulan puasa dan mendekati idul fitrih, yang biasanya lumrah mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pihaknya menilai, ratarata harga kebutuhan pokok sudah mengalami kenaikan harga dan yang paling tinggi

terjadi pada harga daging sapi, daging ayam, cabai rawit dan bawang merah.

“Pada harga daging sapi, Rp 85 ribu perkilo, cabai rawit Rp 60 s/d Rp 70 ribu/Kg, dan bawang merah Rp 50 ribu/kg,” terangnya.

Rofik menjelaskan kenaikan harga jual masyarakat merata hampir pada kebutuhan pokok. Termasuk, kenaikan terjadi pada harga pakaian yang mengalami kenaikan

sebesar Rp 5 ribu hingga Rp10 ribu per potong.

Hasil pantauan di lapangan tersebut nantinya akan dievaluasi dengan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan terhadap kestabilan harga di pasaran.

“Nanti dimungkinkan akan dilakukan adanya pasar murah yang ditujukan pada masyarakat, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah,” tandasnya. (ori/rah)

TAK TERAPKAN PERPELONCOAN

Siswa SMPN 2 Menangis Saat Mengikuti MOS

ori/koran madura

NOBAR: Siswa sedang nonton bareng film membangun karakter saat mengikuti kegiatan MOS di SMPN 2 Bangkalan, Senin (15/7). Mereka banyak yang menangis setelah film terseabut diputar.

BANGKALAN – Masa Orientasi Siswa (MOS) lumrah dilaksanakan di sekolah-sekolah setiap ajaran baru berlangsung. Namun, hal yang perlu diwaspadai yakni adanya perpeloncoan yang diterapkan kepada siswa didik baru.

Sebab, hal itu dinilai tak dapat mendidik siswa menjadi pribadi yang disiplin.

Lain halnya seperti yang terjadi pada siswa didik baru di SMPN 2 Bangkalan. MOS yang rencananya akan dilakukan selama tiga hari tersebut membuat siswa yang mengikuti kegiatan MOS menangis.

Bukan karena diperpelonco

oleh kakak kelas mereka. Hal itu terjadi lantaran, mereka diberikan materi pembelajaran berupa film pendidikan berkarakter, sehingga siswa meneteskan airmata. ”Isi dari film tersebut berupa pendidikan moral yang memberikan amanat agar siswa berlaku baik pada keluarga, dan lingkungan sekitar,” kata Kepala sekolah SMPN 2 Bangkalan, Edi Hariadi, saat memantau kegiatan MOS, Senin (15/7).

Kepala SMPN 2 Bangkalan, yang menerapkan MOS dengan sistem indoor mengatakan dalam melaksanakan

Masa Orientasi Siswa (MOS), pihaknya tidak menerapkan sistem perpeloncoan. Sebab, hal itu tak dapat menciptakan pribadi yang benar. Malah, dapat menjadikan anak bersifat arogan dan tidak sopan.

Dia mengemukakan, MOS yang dilaksanakan berupa orientasi pendidikan yang lebih mengutamakan pembinaan moral dan akhlak. Sehingga, setelah para siswa-siswi baru yang akan menjadi bagian dari SMPN 2 Bangkalan akan memiliki moral dan akhlak yang lebih baik. ”Mungkin perpeloncoan dianggap suatu hal yang lucu.

Namun, secara tidak disadari itu dapat membangun karakter siswa yang kurang baik.

Padahal mereka merupakan calon pemimpin,” ucapnya.

Sedangkan tujuan dari MOS ini, lanjutnya, agar peserta didik baru dapat segera menyesuaikan dirinya dengan suasana di lingkungan. Termasuk, tempat dan teman belajar baru, yang pada akhirnya, para siswa-siswi baru tumbuh semangat yang luar biasa.

“Makanya, selama MOS ini kita lebih menekankan pada pembinaan moral dan akhlak.

Pada hari selanjutnya, dilaksanakan uji matrikulasi meli-

puti ujian psikologi dan IQ untuk mengetahui intelegensi, bakat dan minat para siswasiswi baru. Nantinya, mereka akan diklasifikasikan menurut kemampuan” ujarnya.

Tujuan dipetakannya kelompok siswa, agar mereka mampu bersaing dalam lingkungan yang sebanding, sehingga akan memacu untuk lebih memaksimalkan kemampuan. Dalam tiga bulan, pihaknya juga melakukan evaluasi, sehingga siswa yang terus meningkat prestasinya akan di roling pada kelas yang lebih unggul. ”Justru pemetaan siswa, akan membuat mereka semakin berpacu bersaing dalam pendidikan, terbukti cara seperti itu sukses diterapkan di sekolah ini. Sebab, mereka akan malu pada diri sendiri, saat rapot sisipan telah diberikan,” ungkapnya.

Selain pelaksanaan MOS selama tiga hari, kegiatan pada hari keempat akan dilakukan pondok Ramadhan bagi kelas 8 dan 9. Itu dilakukan agar siswa mampu membangun iptek melalui kegiatan imtak.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikam Bangkalan Mohni menyambut baik sekolah yang meluangkan waktu selama bulan puasa dengan kegiatan positif. Apalagi, Ramadhan diisi dengan kegiatan pondok Ramadhan. ”Saya memang mewajibkan setiap sekolah untuk melaksanakan kegiatan bermanfaat selama bulan Ramadhan.

Melalui pondok Ramadhan siswa dapat membangun iman dan takwa,” ujarnya. (ori/rah)

DITENGARAI MELANGGAR PERJANJIAN

Nelayan Asal Lamongan Ditangkap Warga Masalembu SUMENEP – Ratusan nelayan Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep, Sabtu (13/7) berhasil menagkap 35 nelayan asal Kota Lamongan yang ditengarai telah melanggar batas area sebagaimana yang telah diatur pemerintah. 35 itu hingga saat ini masih berapa di rumah warga.

Menurut Kepala Desa Masalima Agus Dianto (40), 35 nelayan asal Lamongan ini menyalahi kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. “Penangkapan tersebut berawal masuknya nelayan Lamongan ke wilayah nelayan tradisonal, padahal sebelumnya sudah ada perjanjian dengan nelayan Lamongan,”katanya, Senin (15/7).

Nelayan asal Lamongan mengendarai tiga kapal, dan diketahui menggunakan jaring trol telah berada di wilayah Kepulaun Masalembu, tepatnya 5 mil ke utara Pulau Masa Kambing. Dimana keberadan tiga kapal tersebut langsung diketahui oleh sejumlah nelayan setempat dan ditangkap Pertama kalinya Kapal yang diringkus adalah kapal yang dinahkodai Sampurno (30) yang diketahui berada di posisi S=5”22.336” E= 114” 19.200, sekitar pukul 11.12 WIB. Disusul dengan kapal kedua dengan

nama Putra Mandiri yang di nahkodai M. Bahrul Ilmi, ditangkap sekitar 11.35 Wib saat berada pada posisi S=5” 22.336 E= 114” 22.453. Kemudian disusul kembali dengan kapal Putra Mandiri yang dinahkodai M. Munip ditangkap sekitar pukul 14.00 WIB yang berada di mil 10, 5.

Penangkapan tersebut dilakukan nelayan Kepulauan Masalembu setelah sebelumnya ada perjanjian antara nelayan lamongan yang sering masuk wilayah Perairan Masalembu untuk tidak masuk ke wilayah perairan nelayan tradisonal Masalembu.

Sabtu kemarin, nelayan asal Lamongan yang belakangan diketahui berasal dari Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tersebut tidak mengindahkan perjanjian tersebut, dan akhirnya ditangkap. ”Dulunya memang nelayan Masalembu juga ditangkap di perairan Lamongan. Namun, nelayan membuat kesepakatan untuk tidak mengulangi kembali,” ungkapnya.

Namun, menurut Agus, nelayan asal Lamongan ini tidak mengubris perjanjian yang telah disepakati. ”Tindakan nelayan Lamongan ini tentunya sangat merugikan bagi nelayan di sini.

Sebab mereka selalu memakai jaring trol yag dapat merusak terumbun karang di peraian Masalembu,” terangnya.

Agus berjanji, seluruh tokoh masyarakat dan nelayan Masalembu menjamin keselamatan 35 nelayan Lamongan tersebut. Namun sesuai kesepakatan, seluruh kapal yang digunakan oleh nelayan Lamongan tidak bisa digunakan lagi. “Kami menjamin keselamatan para nelayan Lamongan, namun untuk kapal kami akan museumkan” ungkapnya.

Sedangkan 35 nelayan Lamongan tersebut sampai sata ini berada di rumah warga, dan selanjutnya masih menunggu hasil musyawarah antara tokoh masyarakat di Pulau Masalembu dan pihak terkait lainya. “Saat ini meraka ditampung di rumah warga, selanjutnya kami menunggu keputusan musyarawah” ungkap Agus.

Sementara pihak kepolisian mengaku belum mengetahui jika ada penangkapan 35 nelayan asal Lamongan di Pulau Masalembu. Kabag Operasional Polres Sumenep, Edy Purwanto, mengaku belum ada laporan penangkapan tersebut, bahkan pihaknya mengaku baru mendengar panangkapan tersebut setelah di konfirmasi wartawan. (edy/mk)

ant/arif pribadi

HIMBAUAN CUACA BURUK: Sejumlah nelayan berdiri diatas kapalnya untuk persiapan melaut di pantai Teluk Kabung Padang, Sumbar, Jumat yang lalu. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Teluk Bayur Padang (BMKG) mengimbau nelayan di daerah itu yang hendak melaut untuk mewaspadai cuaca buruk dan gelombang tinggi mencapai 1,5 hingga 3 meter dua hari kedepan.

PENERBANGAN SURABAYA-SINGAPURA

AirAsia Resmi Beroperasi SURABAYA - Perusahaan penerbangan PT AirAsia Indonesia resmi mengoperasikan penerbangan dari Surabaya menuju Singapura pada Senin ini dengan tingkat keterisian penumpang mencapai 90 persen.

"Penerbangan perdana dari Surabaya ke Singapura berjalan lancar. Rute ini akan ada setiap hari guna menjawab tingginya permintaan penerbangan ke Singapura dan sebaliknya," ujar Direktur Utama PT AirAsia Indonesia, Dharmadi kepada wartawan di Surabaya, Senin.

Selain Surabaya-Singapura, rute baru yang dibuka adalah Medan-Singapura.

Ia mengungkapkan hingga akhir 2013 ini tidak akan ada lagi pembukaan rute baru, melainkan menambah frekuensi penerbangan.

Jika saat ini frekuensi penerbangan dari Surabaya ke Singapura sekali sehari, nanti akan ditambah menjadi dua hingga tiga kali sehari. Begitu juga rute Surabaya ke Kuala Lumpur, dari empat kali menjadi lima kali sehari.

Dharmadi menambahkan selain menambah rute dan frekuensi penerbangan, pihaknya juga menambah jumlah pesawat. Hingga akhir 2013, AirAsia akan menambah enam pesawat lagi sehingga jumlah pesawat mencapai 30 unit.

Pesawat tersebut akan ditempatkan di beberapa bandar udara internasional yang ada di Indonesia, antara lain Bandara Juanda

Surabaya, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Sultan Hassanudin Makassar dan Bandara Husein Sastranegara di Bandung.

"Tahun depan, kami akan menambah enam unit pesawat lagi," katanya.

Menurut dia, perusahaan akan tetap berupaya menekan biaya operasional serendah mungkin agar harga tiketnya bisa murah. Salah satunya dengan mengoperasikan pesawatpesawat baru.

Di sisi lain, secara umum pada 2013 ini perusahaan menargetkan mengangkut sebanyak 7,5 juta penumpang atau naik 25 persen dibanding capaian 2012 lalu sebanyak 5,8 juta penumpang.

"Dari total target kami 7,5 juta penumpang di tahun ini, mungkin kontribusi rute Surabaya ke Singapura tidak cukup besar, apalagi cuma sekali sehari. Tapi ke depan, kami akan menambah frekuensinya," kata dia.

Saat ini yang menjadi andalan AirAsia yaitu pada harga tiket penerbangan yang murah sehingga siapa saja bisa naik pesawat sesuai dengan tujuannya. Kendati demikian, kata dia, perusahaan tetap mengedepankan faktor keamanan dan keselamatan penumpang.

Sementara itu sebagai ungkapan rasa syukur serta memperingati bulan suci Ramadhan, AirAsia menggelar buka bersama puluhan anak yatim piatu di sebuah hotel berbintang di Surabaya. (ant/dik)

PERBEDAAN ISTILAH

Ustadz Syaukanie Ong: Puasa, dan “Shiyam” SURABAYA - “Shiyam” seringkali diartikan sebagai puasa dalam Bahasa Arab, namun “shiyam” dan puasa itu memiliki arti berbeda di mata dai beretnis China, Ustadz H Achmad Syaukanie Ong. “Syahadat, shalat, zakat, shiyam, dan haji itu merupakan cara Allah SWT untuk memperbaiki akhlak manusia,” ucapnya dalam pengajian di Masjid Ummul Mu’minin, Jln. Barata Jaya VIII, Surabaya (14/7).

Ibarat bangunan, ustadz Ong yang masuk Islam pada tanggal 27 Ramadhan saat berusia 13 tahun, itu menyebut shiyam adalah tembok untuk pertahanan diri dari serangan luar.

“Kalau shahadat itu pondasi, shalat itu tiang, zakat itu jendela, haji itu atap, maka shiyam adalah tembok,” tutur pendakwah yang berasal dari China-Kalimantan dengan kelahiran pada 1 November 1958 itu.

Baginya, shiyam itu berbeda dengan puasa. “Puasa itu hanya menahan diri dari makan dan minum, seperti puasa yang disarankan dokter untuk persiapan operasi,” papar alumnus Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya itu.

Namun, shiyam adalah puasa plus atau puasa plus tidak memfitnah, tidak menghina, tidak menjelekjelekkan orang lain, dan sejenisnya.

“Jadi, puasa itu hanya menjaga mulut, tapi shiyam itu menjaga mulut, sikap, dan perbuatan,” tukas salah satu pendiri Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Indonesia itu.

Artinya, tandas salah seorang keturunan Beijing China dari 11 bersaudara itu, puasa itu hanya berdampak pada jasmani, sedangkan shiyam itu berdampak pada akhlak yang mengalami perbaikan.

“Kalau shiyam tapi memfitnah berarti puasa, kalau shalat tapi berkelakuan jahat berarti senam, kalau haji tapi tetap nakal berarti hanya piknik (wisata) ke Mekkah,” tukas ulama Tionghoa yang

mengundurkan diri sebagai PNS di Kanwil Depag Jatim itu.

Ustadz yang mengaku awalnya masuk Islam secara sembunyi-sembunyi itu menegaskan bahwa shiyam seperti halnya rukun Islam lainnya merupakan cara Allah untuk memperbaiki akhlak manusia.

“Masalahnya, shiyam saat ini masih sekadar berpuasa, karena akhlak manusia tidak semakin baik dan

Bahkan saking baiknya, Sahabat Abubakar justru mengembalikan tunjangan yang berhak diterimanya dari negara. Atau, Sahabat Umar bin Khattab yang marah saat tunjangan jabatannya dinaikkan. Sikap ‘qonaah’ (menerima apa adanya) itu pula yang membuat para ulama dulu sukses dalam berdakwah,”

Ust. Syaukanie Ong Pendakwah Asal China

bahkan negara justru bertambah ruwet. Dulu, mucikari itu orang dewasa, tapi sekarang anak SMP,” ujarnya.

Ia mencontohkan makna ibadah yang benar yang mendorong perbuatan yang baik, seperti Sahabat Abubakar yang tak malu berdagang di pasar, meski seorang Khalifah.

“Bahkan saking baiknya, Sahabat Abubakar justru mengembalikan tunjangan yang berhak diterimanya dari negara. Atau, Sahabat Umar bin Khattab yang marah saat tunjangan jabatannya dinaikkan. Sikap ‘qonaah’ (menerima apa adanya) itu pula yang membuat para ulama dulu sukses dalam berdakwah,” tuturnya. (ant/ dik)

10

LINTAS JATIM

SELASA 16 JULI 2013 NO.0160 | TAHUN II

Pengamat: Elit Politik belum Siap Berdemokrasi SURABAYA - Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi, menilai elit politik di Jawa Timur belum siap berdemokrasi dengan terhadangnya pasangan Khofifah-Herman untuk maju dalam Pemilukada Jatim.

"Terhadangnya KhofifahHerman adalah imbas dari indikasi tampilnya ketidaksantunan politik yang tidak menginginkan untuk berkompetisi secara fair," katanya di Surabaya, Senin, menanggapi

keputusan KPU Jatim tentang penetapan tiga pasangan calon selain Khofifah-Herman.

Dalam sidang pleno pada Minggu (14/7) siang hingga menjelang tengah malam, KPU Jatim memutuskan pa-

sangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja tidak memenuhi syarat karena memiliki modal suara tidak sampai batas minimal yang ditentukan, yakni 15 persen.

Hasil itu membuat tiga pasangan saja yang dinyatakan lolos yakni pasangan Eggi Sudjana-Muhammad Sihat (jalur perseorangan), Bambang DH-Said Abdullah (PDI Perjuangan), dan SoekarwoSaifullah Yusuf (mayoritas partai politik parlemen, kecuali PDIP dan PKB).

Menurut Airlangga Pribadi yang juga pengajar pada Departemen Politik FISIP Unair itu, ketidaksiapan elit politik berkompetisi itu menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi masih belum menjadi habitus (kebiasaan) dari elit politik di Jatim, apalagi dikemas dengan alasan regulasi untuk membenarkan ketidaksiapan itu.

"Keputusan KPU memperlihatkan bahwa jajaran KPU Jatim tidak melihat persoalan ini sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya dengan memper-

timbangkan begitu jelasnya berbagai kejanggalan-kejanggalan dalam proses seleksi kandidat," katanya.

Kandidat doktor (PhD) pada Asia Research Center Murdoch University itu menilai untuk menjaga integritas KPU dalam proses pilkada mestinya KPU berani mengambil langkah untuk mengulangi kembali dari awal proses pencalonan, khususnya calon terkait dukungan ganda.

"Mestinya KPU perlu meli-

KEAMANAN

kata Unggung.

Di samping itu, polisi akan mendapatkan bantuan dari aparat TNI AD selama pengamanan. Total, sekitar 7.200 personel dari Kodam V/Brawijaya yang disiagakan untuk membantu polisi.

Mantan Kapolres Sidoarjo tersebut mengimbau kepada seluruh warga di Jatim untuk bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan nyaman, baik sebelum hingga berakhirnya proses Pilkada Jatim. Pihaknya yakin masyarakat tidak akan mudah terpancing menghadapi situasi apapun.

“Selama ini, Jawa Timur sudah aman dan tertib.

Mari ciptakan suasana Pilkada yang santun dan jangan mudah terprovokasi pihak manapun yang ingin memecah belah perdamaian,” katanya.

Selanjutnya, Polda Jatim akan mengundang semua pasangan calon ke Mapolda untuk deklarasi Pilkada damai sekaligus menyepakati siap dipilih maupun siap tidak dipilih.

“Deklarasinya siap dipilih dan siap tidak dipilih, bukan siap kalah atau menang. Ini lebih penting untuk mengingat bahwa apapun hasilnya ke depan, ini merupakan pilihan rakyat,” kata Unggung.

Sementara itu, sesuai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, bahwa anggota bersifat netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Karena itulah, pihaknya menjamin bahwa aparat Polri tidak akan membela salah satu pasangan tertentu. (ant/dik)

Herman Sumawiredja menjadi peserta di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2013.

"Bambang-Said turut prihatin atas pencoretan Khofifah-Herman. Kami berharap KPU Jatim benar-benar bertindak sebagai wasit yang netral sehingga Pemilukada ini berlangsung jujur dan adil, jangan bertindak atas pesanan tertentu. Kami meminta semua pihak menjunjung tinggi etika demokrasi, agar kuasa rakyat menang atas kuasa uang," katanya. (ant/dik)

KBS

Polda Kawal Kandidat Pemilukada 24 Jam

SURABAYA - Petugas dari Kepolisian Daerah Jawa Timur mengawal semua kandidat yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) setempat selama 24 jam penuh sejak ditetapkannya pasangan calon hingga setelah dilakukan pemilihan.

“Sesuai aturan berlaku, setiap kandidat, baik calon gubernur maupun wakil gubernur akan dikawal selama 24 jam oleh dua anggota Polda Jatim,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono kepada wartawan di Surabaya, Senin.

Pengawalan yang dilakukan bersifat pribadi dan tertutup. Artinya, seorang kandidat akan dikawal oleh dua petugas tidak berseragam dan akan mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan calon gubernur atau wakil gubernur.

“Sejak ditetapkan sebagai calon maka sudah ada pengawal. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi halhal yang tidak diinginkan selama proses dan tahapan hingga setelah pemilihan.

Pengawal pribadi juga telah melalui seleksi dan petugas pilihan,” katanya.

Jenderal dengan dua bintang di pundak tersebut mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan personel untuk melakukan pengamanan, mulai tahapan persiapan, pemilihan, penghitungan hingga pelantikan.

“Kami sudah siapkan 2/3 dari total kekuatan yang dimiliki Polda Jatim sebesar 26.000 personel. Semua sudah siap dan polisi akan berusaha membantu proses pelaksanaan Pilkada berjalan aman, lancar dan tertib,”

hat proses penjegalan politik melalui 'pembajakan' dukungan terhadap partai-partai non-parlemen yang sudah mendukung Khofifah-Herman sejak awal, lalu ada calon lain mengajukan nama yang sama dengan memainkan regulasi, karena itu KPU harus mengulang untuk netralitas," katanya.

Senada dengan itu, Calon Wakil Gubernur yang diusung PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyesalkan ketidaklolosan pasangan Khofifah-

Wali Kota Kirim Surat Protes Kemenhut

ist/koran madura

Eko Patrio dan Anang Hermansyah (artis) yang dipercaya sebagai Jurkam Karsa di Pilgub Jatim nanti.

JURU KAMPANYE

Eko-Anang Jurkam Karsa di Pilgub Jatim

SURABAYA - Komedian sekaligus legislator Eko Patrio dan penyanyi Anang Hermansyah akan menjadi juru kampanye bagi pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2013.

"Eko Patrio dan Anang sudah pasti menjadi jurkam.

Nanti juga akan ada artis-artis lainnya yang sosialisasikan Karsa," ujar Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa kepada wartawan di Surabaya, Minggu malam.

Di samping menerjunkan artis, politikus-politikus senior dari PAN dipastikan turun ke Jatim dengan harapan memenangkan Karsa. Hatta bahkan memastikan pada musim kampanye mendatang akan sering ke Jatim.

"Kalau saya pasti jadi juru kampanye Karsa. Kami optimistis pasangan ini mampu mempertahankan dan kembali menjabat gubernur maupun wakil gubernur periode mendatang," kata Hatta.

Menteri Koordinator Pere-

konomian tersebut juga yakin hasil pilkada yang digelar 29 Agustus 2013 akan berakhir satu putaran untuk kemenangan Karsa.

"Semoga Karsa bisa menang satu putaran dan kembali melanjutkan programprogram serta kebijakannya yang prorakyat, bahkan bisa lebih dimajukan," katanya.

Dalam pilkada kali ini, PAN bersama mayoritas partai politik besar, kecuali PDI Perjuangan dan PKB, mengusung Soekarwo-Saifullah Yusuf.

Kebijakan yang mementingkan rakyat dan keharmonisan selama menjabat membuat PAN menyatakan dukungannya.

Di samping Karsa, tiga kandidat lainnya muncul dalam pilkada saat ini. Mereka masing-masing Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja, Bambang D.H.-Said Abdullah, dan Eggi Sudjana-Muhammad Sihat.

Sementara itu, beberapa petinggi partai pendukung Karsa lainnya juga telah menyatakan siap men-

jadi jurkam. Misalnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto.

Tidak hanya itu saja, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo juga telah memastikan ambil bagian menyosialisasikan Karsa. Begitu pula, petinggi di jajaran DPP Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, PKNU, serta pimpinan partai nonparlemen.

Di bagian lain, tim pemenangan Bambang D.H.-Said Abdullah memastikan menurunkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah terpilih Ganjar Pranowo, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan pengurus lainnya.

Adapun tim pemenangan Khofifah-Herman sudah menyiapkan Ridho Rhoma, Arzetti Bilbina, Nia Paramitha, Puri Rahayu, dan Lilin Herlina. (ant/dik)

SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengirimkan surat protes kepada Kementerian Kehitanan (Kemenhut) dengan tembusan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait adanya pertukaran satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Tri Rismaharini, di Surabaya, Senin, mengatakan pihaknya menyesalkan upaya dari Tim Pengelola Sementara (TPS) KBS bentukan Kemenhut yang melakukan aksi pertukaran satwa tanpa koordinasi dengan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS-KBS) yang sudah resmi ikut mengelola bersama dengan TPS KBS. “Jadi, saat ini kalau ada pertukaran satwa akan kami cegah. Kami menyiagakan petugas yang jaga 24 jam non stop,” katanya.

Hal ini dikarenakan PDTS mendengar kabar bakal ada pengiriman hewan KBS kembali pada 16 dan 17 Juli ini.

Rencana pengiriman hewan tersebut merupakan tahap kedua dalam pertukaran satwa antara KBS dengan kebun binatang Pematangsiantar, Sumut. Direncanakan ada pertukaran 147 hewan, namun baru 45 hewan yang baru dikirim ke Sumut.

Menurut dia, pihaknya menyiapakan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya yang menjaga KBS sepanjang waktu sehingga jika ada aksi penjualan atau pertukaran satwa bisa langsung dicegah.

Selain itu, lanjut dia, pemkot juga melakukan perubahan mendasar di KB, salah satu yang bisa dilihat adalah berubahnya perwajahan di KBS yakni kotoran di depan kandang Kera mulai dikeruk, begitu juga sungai di depan sangkar Buaya yang juga didalamkan.

Lahan kosong di samping Komodo juga akan dimanfaatkan dengan berbagai wahana yang bisa dimanfaatkan pengunjung. Sementara untuk pagar di sekeliling KBS dicat warna orange dan pagar di kandang satwa dicat warna hitam. “Taman di sini nanti bisa seperti taman

kota, ini salah satu langkah yang akan kami lakukan,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan itu menambahkan, dalam beberapa hari terakhir memang dilakukan kerja bakti untuk membersihklan KBS. Tanaman yang rusak diganti dengan yang baru, demikian juga dengan sarana lainnya yang tak layak lagi akan diganti baru.

Risma sendiri tidak mengkhawatirkan adanya izin dari Kemenhut. Baginya, semua yang dilakukan sudah menjawab kebutuhan warga untuk segera mengelola KBS. “Saya anggap ini sudah ada izinnya. Kabarnya ada hotel tapi saya sudah menolak,” tegasnya.

Saat ini kalau ada pertukaran satwa akan kami cegah.

Kami menyiagakan petugas yang jaga 24 jam non stop,”

Tri Rismaharini

Wali Kota Surabaya Sementara itu, Ketua TPS KBS Tony Sumampouw menuturkan, pertukaran satwa merupakan proses untuk penataan KBS ke depan. Semua satwa yang populasinya berlebihan dipindahkan ke kebun binatang lain di Indonesia sehingga masalah binatang sudah tidak ada masalah. api, saya menyayangkan kenapa ini dipertanyakan, padahal ini sudah kesepakatan antara TPS dengan PDTS Pemkot,” katanya.

Ia melanjutkan, semua satwa yang populasinya berlebihan dipindahkan ke kebun binatang di tempat lain. Bentuk pemindahannya bisa ditukar dengan binatang yang tidak ada di KBS atau populasinya kurang.

Sehingga masa depan KBS bisa terus ditata dengan baik tanpa ada kekurangan atau kelebihan satwa. (ant/dik)

KERJA SAMA

PLN Tanggapi Dingin SKK Migas

ant/eric ireng

PENGAMANAN KPU: Dua anggota Satbrimobda Jatim memasang pengaman kawat berduri, di depan KPU Jatim, saat pengamanan jelang pengumuman verifikasi Bacagub-Bacawagub Jatim, Minggu kemarin.

SURABAYA - PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur menanggapi dingin rencana kerja sama dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara (Jabamanusa) guna membangun jaringan listrik.

“Rencana kerja sama itu pernah ditawarkan SKK Migas. Namun, akhirnya mengalami kegagalan dan mengakibatkan kerugian bagi kami,” kata Deputi Manager Komunikasi Bina Lingkungan PT PLN Distribusi Jatim, Arkad Matulu di Surabaya, Senin.

Ia mempersilakan SKK Migas untuk membangun sendiri sejumlah jaringan listrik di berbagai wilayah kerjanya, seperti di Kepulauan Madura.

“Dulu, kami pernah

bantu SKK Migas untuk pembangunan jaringan listrik di Pulau Pagerungan (Sumenep). SKK Migas lalu menyediakan gas. Namun, ternyata tidak ada yang bayar listriknya dan akhirnya kami kembalikan,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya tidak ingin ikut campur jika memang SKK Migas melalui Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) akan membangun jaringan listrik dan mengalami kegagalan.

“Apalagi memang tidak ada kesepakatan yang pasti.

Faktor lainnya adalah kami selalu menderita kerugian dan mendapat keluhan dari warga, misalnya gangguan kerusakan,” paparnya.

Ketika ada gangguan, kata dia, KKKS justru terkesan diam dan selanjutnya PLN yang disalahkan oleh warga.

“Kami tetap memberi pel-

uang kepada SKK Migas untuk terus melakukan kerja sama lainnya. Namun, idealnya kerja sama itu dilakukan dengan perjanjian yang jelas. Saat ini belum ada ajakan lagi,” paparnya.

Humas SKK Migas Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara (Jabamanusa), Priandono Hernanto, sebelumnya mengatakan siap membantu daerah yang menjadi lahan pengeborannya dan salah satu programnya adalah menerangi wilayah yang belum tersentuh aliran listrik PLN. “Kami tidak akan mengambil peran pemerintah atau PLN. Kalau berkenan, mari direalisasikan bersama mengingat jumlah rumah tangga yang akan dialiri listrik mencapai lebih dari 200 rumah di Pulau Kangean (Sumenep),” ujarnya. (ant/dik)

ant/eric ireng

LOLOS CAGUB JATIM: Setelah dinyatakan lolos, Cagub Jatim, Bambang DH, menaruh dua ekor Burung Hantu milik salah satu komunitas penyayang satwa di pundaknya, saat mengikuti car free day di Taman Bungkul Surabaya.

LINTAS JATIM

11

SELASA 16 JULI 2013 NO.0160 | TAHUN II

PEMILUKADA JATIM

Said Sesalkan Pelengseran Khofifah

Said Abdullah Cawagub Jatim

SURABAYA - Calon Wakil Gubernur yang diusung PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyesalkan ketidaklolosan pasangan Khofifah-Herman Sumawiredja menjadi peserta di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2013.

“Bambang-Said turut prihatin atas pencoretan Khofifah-Herman dan menyesalkannya,” ujar Said

Abdullah seperti rilis yang diterima Antara di Surabaya, Senin (15/7).

Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Said meminta transparan dan tidak gegabah. Apalagi, mengingat PDI Perjuangan pernah mengaku didzolimi dengan kasus hampir serupa di Pilkada Batu lalu.

“Kami berharap agar KPU Jatim benar-benar bertindak sebagai wasit yang netral sehingga Pilkada ini berlangsung jujur dan adil. Dan jangan bertindak atas pesanan tertentu,” katanya.

Seperti diketahui, Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja dinyatakan tidak memenuhi syarat karena memiliki modal suara tak sampai batas minimal yang ditentukan, 15 persen.

Keputusan dilakukan oleh KPU Jatim melalui sidang pleno yang dilangsungkan Minggu (14/7) siang hingga menjelang tengah malam.

Hasilnya, tigas pasangan dinyatakan lolos.

Masing-masing pasangan Eggi Sudjana-Muhammad Sihat yang maju melalui jalur perseorangan, Bambang DHSaid Abdullah yang diusung PDI Perjuangan dan Soekarwo-Saifullah Yusuf yang diusung mayoritas partai politik parlemen, selain PDIP dan PKB. Sementara itu, Said Abdullah juga meminta semua pihak menjunjung tinggi etika demokrasi, agar kuasa rakyat menang atas kuasa uang.

Karena itu, lanjut dia, upaya meraih kekuasaan harus ditempuh dengan caracara elegen, bersih dan jujur.

Sehingga Pilkada benar-benar menjadi wahana pembelajaran politik yang cerdas bagi masyarakat.

“Kami harapkan, Pilkada ini menjadi momentum pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Untuk itu, cara yang ditempuh, jangan sampai mencederai nilainilai luhur dari demokrasi itu sendiri,” kata Anggota DPR RI tersebut. (ant/dik)

SEMBAKO

DPRD Minta Pemkot Kendalikan Harga Sembako SURABAYA - Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat bisa ikut andil mengendalikan harga sembako selama Ramadhan dan menjelang Hari raya Idul Fitri mendatang.

“Operasi pasar harus tetap dioptimalkan. Dengan demikian harga sembako bisa terjangkau bagi masyarakat ekonomi rendah,” kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono di Surabaya, Senin (15/7).

Menurut dia, dampak kenaikan harga BBM berdampak dengan naiknya sembako. Hal ini tentunya berdampak langsung terhadap masyarakat miskin khususnya selama Ramadhan dan menjelang Lebaran tahun ini.

“Kondisi seperti ini, harus disikapi oleh Pemkot Surabaya. Tentunya adanya intervensi langsung kepada masyarakat salah satunya melalui operasi pasar,” ujarn-

ya.

Tentunya, lanjut dia, pemerintah harus menyedikan sembako yang cukup untuk keperluan operassi pasar.

Tentunya operasi pasar tersebut harus digelar sesering mungkin dan merata hampir di semua daerah.

“Perlu diantisipasi pula jangan sampai ada tengkulak atau pengepul yang memanfaatkan hal ini untuk memborong sembako itu. Ini bisa merugikan masyarakat,” katanya.

Adapun sembako yang perlu diadakan mendesak dalam operasi pasar kali ini seperti halnya beras, gula dan minyak. “Kami berharap masyarakat juga melakukan antisipasi. Jika harga daging sapi masih mahal atau berkisar Rp100 ribu per kilogramnya, maka warga bisa beralih ke daging ayam,” katanya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Surabaya

Widodo Suwiyanto, sebelumnya mengatakan pihaknya sampai saat ini gencar melakukan operasi pasar di 31 kecamatan untuk menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok dan mencukupi ketersediaan barang di pasaran.

“Selama Ramadhan kebutuhan masyarakat meningkat tajam,” katanya.

Widodo menyebutkan sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dijual dalam operasi pasar, meliputi beras, gula, minyak goreng, dan telur. Dalam setiap operasi pasar, bahan kebutuhan pokok yang dijual ludes diserbu masyarakat karena harga barang di bawah harga pasar umum.

Operasi pasar yang digelar setiap Selasa dan Kamis, sejak 15 Juni 2013 ditujukan untuk masyarakat miskin di sejumlah kelurahan. Pembelian dilakuan melalui kupon yang dibagikan oleh pihak kelurahan. (ant/dik)

ant/m risyal hidayat

MENDIKBUD SIDAK PENGIRIMAN BUKU: Mendikbud Mohammad Nuh (kiri) melakukan sidak pengiriman buku kurikulum tahun ajaran 2013/2014 di Yayasan Pendidikan Khadijah Surabaya, Jatim, Sabtu (13/7).

Kurikulum 2013 Dorong Enam Perubahan SURABAYA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan implementasi Kurikulum 2013 akan mendorong enam perubahan, meski implementasinya pada tahun ini masih bertahap dan terbatas.

Staf khusus Mendikbud Sukemi dalam keterangan tertulis kepada Antara di Surabaya, Senin, menjelaskan Mendikbud Mohammad Nuh mengibaratkan Kurikulum 2013 sebagai sebuah kendaraan yang bisa membawa atau melakukan banyak perubahan.

“Mendikbud menyebut efek domino dari Kurikulum 2013 itu sedikitnya ada enam perubahan yakni penataan sistem perbukuan, penataan Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK), dan penataan pola pelatihan guru,” katanya.

Selain itu, memperkuat budaya sekolah melalui pengintegrasian kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler, serta penguatan peran guru bimbingan dan konseling (BK).

Perubahan berikutnya, memperkuat NKRI melalui kegiatan ekstra kurikuler kepramukaan, dan memperkuat integrasi pengetahuan-bahasa-budaya.

“Sistem perbukuan ditata, karena peran penerbit selama ini cukup dominan, baik menyangkut isi maupun harga, sehingga beban berat dipikul peserta didik dan orang tua. Menyangkut isi, karena keterbatasan wawasan dan kepekaan para penulis, kegaduhan terhadap isi buku pun sering terjadi,” katanya.

Mendikbud menyebut kejadian terakhir di Kabupaten Bogor pada buku Pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 SD membuktikan kegaduhan yang sering terjadi itu. “Jadi, Buku Kurikulum 2013 akan dapat mengendalikan isi dan kualitas lebih baik, sedang harga bisa ditekan lebih wajar,” katanya.

Sementara itu, penataan Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) juga akan berubah dalam penyiapan dan pengadaan guru.

“Penataan pola pelatihan guru berubah, karena pengalaman pada pelaksanaan pelatihan instruktur nasional, guru

inti, dan guru sasaran untuk implementasi Kurikulum 2013, misalnya, akan banyak penyesuaian dalam pendekatan pelatihan, baik menyangkut materi pelatihan maupun model dan pola pelatihan,” katanya.

Momentum Kurikulum 2013 adalah hal yang tepat untuk melakukan penataan terhadap pola pelatihan guru, termasuk penjenjangan terhadap karir guru dan kepangkatannya. “Ke depan, sedang disiapkan konsep yang terintegrasi antara jenjang karir dan kepangkatan dengan penilaian profesi guru yang selama ini terpisah,” katanya.

Perubahan juga berlangsung pada budaya sekolah melalui pengintegrasian kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler, serta penguatan peran guru bimbingan dan konseling (BK).

Terkait dengan memperkuat NKRI, kegiatan ekstra kurikuler kepramukaan yang wajib akan mengubah porsi tambahan pendidikan karakter, baik menyangkut nilainilai kebangsaan, keagamaan, toleransi dan lainnya.

“Perubahan lain juga terjadi pada integrasi pengetahuan-bahasa-budaya.

Pada Kurikulum 2013, peran bahasa

Indonesia menjadi dominan, yaitu sebagai saluran mengantarkan kandungan materi dari semua sumber kompetensi kepada peserta didik, sehingga bahasa berkedudukan sebagai penghela mata pelajaran-mata pelajaran lain,” katanya.

Dengan cara ini, maka pembelajaran Bahasa Indonesia termasuk kebudayaan dapat dibuat menjadi kontekstual, sesuatu yang hilang pada model pembelajaran Bahasa Indonesia saat ini.

“Alhamdulillah serangkaian kegiatan persiapan implementasi Kurikulum 2013 juga sudah dilakukan, karena saat ini sudah 61.074 guru yang menerima pelatihan yakni 572 orang instruktur nasional, 4.740 orang guru inti, dan 55.762 guru sasaran,” katanya.

Pada pelaksanaan pelatihan instruktur nasional misalnya, menunjukkan bahwa nilai rerata yang dicapai dari pres test ke post test untuk guru mengalami kenaikan cukup signifikan 20,60 persen.

Kenaikan tertinggi ada pada materi rasionalitas kurikulum sebesar 44,64 persen, materi analisis materi ajar 11,05 persen, materi rancangan pembelajaran dan praktik 9,53 persen, dan lainnya. (ant/dik)

TEKNOLOGI MOBIL TERCEBUR Petugas mengevakuasi sebuah mobil yang tercebur ke sawah di Desa Sendangrejo, Madiun, Jatim, Minggu (14/7) malam. Mobil tersebut tergelincir ke sawah akibat hujan deras.

ant/fikri yusuf

PANSUS WAWALI

Mekanisme Aklamasi-Voting Masuk Tatib SURABAYA - Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya menginginkan agar seluruh mekanisme pemilihan wawali pengganti Bambang Dwi Hartono, baik secara aklamasi maupun voting dicantumkan dalam tata tertib yang akan dibuat.

Anggota Pansus Wawali Surabaya Alfan Khusairi, Senin, mengatakan sebagai pihak yang diberi amanat pihaknya mempersilakan mekanisme apapun yang akan dipakai untuk menetukan wakil wali kota dicantumkan baik cara aklamasi maupun voting.

“Hingga saat ini pansus belum menggelar rapat. Tapi, secara non formal atau lisan sudah ada,” katanya.

Menurut Alfan, pihaknya berharap seperti itu karena

untuk calon Wawali Surabaya ada dua nama yakni Wisnu Sakti Buana dan Syaifuddin Zuhri. “Kalau memaksakan jalur aklamasi atau voting saja ya tidak bisa,” kata politisi asal partai keadilan sejahtara (PKS) ini.

Begitu juga ketika yang dicantumkan dalam tatib hanya voting, ia khawatir dalam proses pemilihan ada perubahan sikap dari forum yang menghendaki aklamasi.

“Takutnya, ketika pansus hanya menentukan satu cara, tiba-tiba anggota legislatif meminta mekanisme lain. Kalau seperti itu, ya pansus sendiri yang akan kerepotan,” katanya.

Namun sebelum masalah itu dibahas, kata anggota Komisi A DPRD Surabaya ini, akan lebih baik jika payung hukum yang akan digunakan

Pansus sebagai pijakan membuat tata tertib diperbaiki terlebih dahulu.

Sebab berdasarkan draf yang telah dibuat sekretaris dewan (Sekwan) beberapa hari yang lalu, masih dijumpai beberapa poin krusial yang tidak disebutkan, misalnya untuk persyaratan dimulainya rapat, Sekwan tidak menjelaskan kuorum yang dimaksud.

“Kalau melihat draf yang dibuat Sekwan, ukuran rapat dinyatakan kuorum itu tidak ada keterangannya. Harusnya, dalam draf tersebut secara tegas dicantumkan ukuran kuorum yang dimaksud. Apakah tiga perempat atau setengah plus satu,” katanya.

Begitu juga soal pembentukan panitia pemilih (Panlih), lanjut dia, dalam draf yang dibuat sekretaris dewan

juga belum ditulis siapa pihak yang akan diserahi membuatnya. “Ini kan ijtihad politik. Dan yang membuat panlih, nanti tidak harus pansus yang membuatnya. Bisa saja diserahkan kembali kepada seluruh anggota DPRD Surabaya,” katanya.

Sementara itu, Ketua FPDIP DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri kembali menegaskan agar penentuan Wawali dilakukan secara aklamasi sebab untuk posisi tersebut, sebenarnya menjadi hak sepenuhnya PDIP selaku pengusung pasangan wali kota dan wakil wali kota Tri Rismaharini-Bambang DH. “Kami percaya itu akan terlaksana. Karena pelantikan Ketua DPRD kesepakatannya satu paket dengan Wawali,” katanya. (ant/dik)

UPTD Metrologi Tangani 19 Jenis Layanan SURABAYA - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal yang baru dibentuk Pemkot Surabaya pada 1 Juli 2013 kini sudah menangani 19 jenis layanan tera dan tera ulang.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Surabaya, Widodo Suryantoro, Senin, mengatakan, dibentuknya UPTD Metrologi tersebut untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran karena tidak sedikit konsumen yang mengeluh atau merasa dibohongi karena takaran atau satuan ukur yang digunakan oleh penjual maupun penyedia jasa tidak sesuai.

“Ini disebabkan oleh alat timbangan yang tidak standar.

Dalam hal jasa transportasi, bisa juga lantaran argo taksi berjalan tidak sebagaimana mestinya. Jika demikian, tentu konsumen akan dirugikan,” katanya.

Untuk menjawab itu, lanjut dia, UPTD Metrologi Legal Kota Surabaya memberikan pelayanan standardisasi demi perlindungan konsumen agar alat yang digunakan benarbenar sesuai aturan.

Adapun 19 jenis pelayanan yang sudah ditangani UPTD Metrologi Legal Kota Surabaya antara lain, meter kayu, meter kayu dengan pegangan, meter taksi, takaran kering, takaran basah, timbangan elektronik kelas II, III, dan IV, neraca, dacin, timbangan cepat,

dan timbangan pegas.

Selain itu ada pula layanan tera timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut, timbangan meja, anak timbangan ketelitian biasa (M2 dan M3), meter arus volumetrik, meter air dingin, dan alat ukur energi listrik (meter kWh).

Menurut dia, metrologi mungkin masih asing bagi sebagian orang. Padahal, metrologi sangat penting bagi kegiatan jasa dan perdagangan. Ia menjelaskan bahwa Metrologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang.

Widodo juga menjelaskan sejarah berdirinya UPTD Metrologi Legal Kota Surabaya. Sebelumnya, layanan tera dan tera ulang ditangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

Lalu terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemprov dan Pemkot/Pemkab, sehingga metrologi legal masuk dalam salah satu sub-bidang yang dilimpahkan ke pemkot/pemkab.

Sebelum benar-benar dibentuk dan beroperasi, kata dia, UPTD Metrologi Legal Kota Surabaya melewati masa persiapan sejak tahun 2010. Persiapan meliputi pemantapan sumber daya manusia (SDM), pengadaan alat-alat tera, gedung, laboratorium, dan lain sebagainya.

“Pegawai bahkan didiklat khusus di Bandung sebagai salah satu proses pemantapan,” terang Widodo.

Kerja keras yang dilalui dalam masa persiapan tersebut, lanjut dia, berujung pada dikeluarkannya Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) oleh Direktorat Jenderal (dirjen) Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan tertanggal 25 Maret 2013.

UPTD Metrologi Legal Kota Surabaya dinyatakan layak beroperasi dan pada 1 Juli 2013 UPTD di bawah koordinasi Disperdagin tersebut memulai pelayanan pertamanya.

Pemkot Surabaya sendiri menganggarkan Rp1,135 miliar untuk biaya operaional UPTD tersebut. “Ini masih tahun pertama. Tentu kami ingin lebih meningkatkan UPTD Metrologi Legal, khususnya dari segi SDM dan peralatannya,” katanya. (ant/dik)

12

NASIONAL

SELASA 16 JULI 2013 NO.0160 | TAHUN II

Pengumuman DPS Belum Maksimal JAKARTA-Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat desa atau kelurahan pada 11 hingga 24 Juli 2013 belum maksimal.

Bahkan ada kecenderungan tidak mempunyai standar teknis pengumuman.

“Ini menunjukkan tidak ada standar dari KPU dalam tata cara mengumumkan DPS di kelurahan untuk memudahkan pemilih,” kata Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPRR), Masykurudin Hafidz di Jakarta, Senin, (15/7).

Menurut Masykurudin, tahapan yang sedang dilak-

sanakan ini nampaknya belum terlalu maksimal dikarenakan masih ada kekurangan yang sangat teknis. “Penyusunan DPS belum selesai. Ini menunjukkan proses pemutakhiran data pemilih terlambat dari jadwal tahapan yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Lebih jauh kata Masykuruddin, format penyusunan DPS juga belum sinkron seperti kolom keterangan untuk jenis ke-

cacatan bagi penyandang disabilitas masih kosong dan malah digunakan untuk menuliskan e-KTP. “Tidak samanya format ini akan berpengaruh langsung kepada kualitas daftar pemilih nanti,” jelasnya.

Hafidz berharap temuan ini menjadi catatan dan perhatian bagi KPU sehingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) lebih meningkatkan kualitas penyusunan daftar pemilih.

“DPS sesungguhnya juga bisa disebar di setiap kantor atau sekretariat RT/RW dan dipasang ditempat-tempat umum dan strategis. Mendekatkan DPS ke masyarakat pemilih

agar semakin mudah untuk melakukan pemeriksaan, dengan begitu kualitas daftar bisa semakin baik,” terangnya.

Sementara Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta masyarakat untuk mengecek apakah namanya sudah tercantum dalam daftar tersebut hingga 1 Agustus. “Masyarakat diminta memastikan dirinya, keluarganya dan tetangga dekatnya sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPS,” ujarnya Dikatakan Ferry, waktu untuk memberikan masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DPS cukup panjang

paten/Kota tanggal 7 sampai 13 September 2013 benar-benar akurat. Tidak ada lagi data ganda, anomali, apalagi data fiktif sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari,” paparnya Sementara pasca pengumuman di PPS, KPU berencana mengumumkan DPS secara nasional pada hari ini. Pengumuman ini mundur dari jadwal sebelumnya pada 10 Juli.

KPU berkilah pengumuman nasional masih menunggu rekap dari PPS. “Insya Allah tanggal 15 Juli sudah ada rekap nasional, sekarang sedang rekap berjenjang,” pungkasnya. (gam/cea)

REMISI NARAPINDANA

BUPATI NABIRE CUP

Pramono Yakin PP 99 Bikin Jera Koruptor

Tinju Berakhir Maut

JAKARTA- Pertandingan final tinju memperebutkan Bupati Nabire Cup, 14 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 WIT di GOR Kota Lama,terjadi insiden keributan antar suporter petinju Yulianus Pigome dengan Alpius Rumkoren yang mengakibatkan 18 orang meninggal.

Keributan dipicu oleh kekesalan pendukung petinju Yulianus Pigome yang kalah angka atas Alpius Rumkoren Suporter saling berkelahi pada saat penyerahan hadiah yang mengakibatkan kepanikan diantara para penonton.

Kemenpolhukam dalam siaran persnya yang diterima Antara, di Jakarta, Senin, menjelaskan, para penonton yang panik segera berlarian mencoba untuk menyelamatkan diri dan kondisi desakdesakan tersebut mengakibatkan 18 orang meninggal 34 dirawat di RSUD Nabire.

Korban meninggal diantaranya 11 wanita dan tujuh laki-laki korban tewas karena terinjak-injak akibat berdesak-desakan keluar gedung.

“Korban saat ini berada di Kamar Jenazah RS Nabire,” kata Menkopolhukam Djoko Suyanto. Untuk saat ini Kapolda Papua Irjen Polisi Tito Karnavian dan staf telah terbang dari Jayapura ke Nabire untuk meninjau lokasi kejadian serta memback-up Polres Nabire, Bupati dan Muspida untuk melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat di Nabire.

Polres Nabire sendiri telah menerjunkan 100 personel untuk mengamankan acara namun kalah jumlah dan tidak dapat mengendalikan situasi keributan pada saat pertandingan final yang dihadiri lebih dari 1000 penonton.

“Situasi baru dapat dikendalikan pada pukul 24.00 WIT, dengan dukungan personel dari Polres Nabire dan Kodim,” tuturnya. (ant/pet/beth)

sampai 1 Agustus 2013. Setelah masa tanggapan, petugas akan mengkoreksi jika ada masyarakat yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam DPS, atau ada data yang tidak akurat dalam DPS. “Hasil koreksian itu akan kembali diumumkan untuk dikritisi lagi oleh masyarakat,” tuturnya.

Setelah menyusun Daftar Pemilih Sementara, KPU kemudian menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Daftar pemilih tetap itulah yang menjadi acuan jumlah pemilih untuk Pemilu 2014. “Kami ingin daftar pemilih tetap (DPT) yang akan ditetapkan di KPU Kabu-

JAKARTA-Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan sebenarnya memiliki semangat membuat jera para koruptor. “Saya lihat, usulan sembilan narapidana supaya mereka punya remisi itu melemahkan sikap pemerintah. Menurut saya itu merugikan,” kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung di Jakarta, Senin (15/7).

ant/fanny octavianus

HITUNG ULANG SURAT SUARA DI MK Ketua Hakim Konstitusi Akil Mochtar (tengah) bersama Hakim Konstitusi Maria Farida Indarti (kiri) dan Anwar Usman memperhatikan petugas yang menghitung ulang surat suara dari 38 TPS di 10 kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, saat sidang lanjutan perkara no.71/PHPU.D-XI/2013 tentang perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Empat Lawang tahun 2013, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

Menurut Pramono, kalau melihat kasus korupsi 15 tahun belakangan ini secara kualitas tidak menurun tetapi malah meluas. Padahal salah satu mandat reformasi adalah pemberantasan korupsi.

Namun memang napi mempunyai hak menerima remisi.

“Sekarang tinggal menunggu pilihan pemerintah apakah mereka menjadi mundur, ragu-ragu dalam pilihan-pilihan seperti itu,” tambahnya.

Terkait kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Pramono meminta agar kejadian tersebut dijadikan momentum memperbaiki manajemen lapas. “Kalau saya melihat persoalan Tanjung Gusta itu kan persoalan manajemen, yang tidak baik dalam manajemen lapas. Karena kapasitas yang berlebih, over kapasitas, dan juga mereka tidak diberikan hak-hak mendasar sebagai napi. Itu persoalan manajemen,” ucap Pramono.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso menyayangkan sikap ICW yang salah memahami konsep surat yang dilayangkan ke presiden. “Silakan dibaca cermat surat tersebut.

Itu surat pengaduan biasa yang diteruskan kepada presiden dan menteri terkait untuk direspon sesuai aturan perundangan, tidak ada embel-embel apapun,” ungkapnya.

Menurut Priyo, sebagai pimpinan DPR, dirinya menandatangani ratusan surat serupa dari aduan masyarakat.

Termasuk dari mantan panglima GAM atau tentang konflik

agraria. “Itu tugas konstitusi.

Sekarang bola ada di pemerintah mau diapakan. Sesuai bidang tugas, masalah politik dan hukum yang meneken biasanya saya,” jelasnya Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menilai tindakan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso memfasilitasi 9 narapidana korupsi untuk menggugat PP 99/2012 yang mengatur persyaratan khusus atau pengetatan remisi kepada terpidana kasus korupsi telah merusak citra parlemen yang sesungguhnya telah buruk di mata rakyat.

“Tindakan Priyo memalukan. Kredibilitas parlemen akan semakin merosot di mata publik dengan tindakan DPR yang memfasilitasi atau memperjuangkan kepentingan koruptor,” ujar Koordinator bidang Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dalam pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (14/7).

Langkah Priyo juga dinilai kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi pada saat masyarakat, lembaga penegak hukum dan pemerintah berupaya melawan koruptor, tindakan Priyo dianggap sebagai sebuah tindakan mendukung koruptor.

“Harusnya Priyo memfasilitasi kepentingan jutaan rakyat Indonesia agar koruptor dihukum seberatberatnya dan tidak mendapat perlakuan istimewa. Bukan justru memfasilitasi segelintir kepentingan mereka,” imbuhnya. (gam/cea)

USAHA KECIL MENENGAH

DPR Minta Pemerintah Segera Cabut Peraturan Pajak UMKM JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR, Aria Bima menilai, kebijakan pengenaan pajak sebesar 1 persen terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) justru menabrak arah pembangunan ekonomi yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di dalam APBN dan Nota Keuangan 2013.

“Komisi VI DPR tidak setuju dengan pajak 1 persen kepada UMKM. Harus segera dibatalkan. Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara itu harus berorientasi pada pro job, pro poor dan pro growth. Itu seperti yang dikatakan Presiden di dalam Nota Keuangan,” papar Aria di Gedung DPR Jakarta, Senin (15/7).

Menurut Aria, sejauh ini sebesar 80 persen aset produktif hanya dikuasai oleh 20 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa. “Kalau hanya mau meningkatkan penerimaan negara, seharusnya dari yang 20 persen itu.

Bisa melalui pajak progresif, seperti pengenaan pada tanah atau mobil.

Jangan hanya mengambil dari 80

persen penduduk yang cuma menguasai 20 persen aset produktif,” paparnya.

Pada dasarnya, lanjut Aria, salah satu tujuan negara yang tertuang di dalam Nota Keuangan 2013 adalah memperkecil kesenjangan sosial.

“Kalau ditumpahkan pengenaan pajak 1 persen kepada UMKM, berarti itu tidak sesuai dengan pro poor, pro job dan pro growth,” kata Politisi dari PDI Perjuangan itu.

Dia menegaskan, upaya memberdayakan UMKM seharusnya disupport dengan peningkatan anggaran belanja, bukan melalui porsi penerimaan negara. “Kalau disebutkan pemerintah mendukung UMKM melalui pos peningkatan penerimaan, itu ngawur. Tidak sesuai arahan Presiden,” ujar Aria.

Kalau pun pemerintah menilai pengenaan pajak 1 persen itu bisa meningkatkan akses pelaku usaha ke bank, jelas Aria, anggapan tersebut tidak lebih hanya omong kosong. “Selama ini saja UMKM yang menggunakan agunan untuk men-

dapatkan kredit, masih tidak lancar untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Sulitnya minta ampun,” tegasnya.

Dia menambahkan, pajak 1 persen bagi UMKM beromzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun diyakini justru akan mematikan berbagai jenis

kegiatan UMKM. “Di tingkat implementasinya, kebijakan ini juga akan menjadi kerjaan aparat penegak hukum yang akan mengejar pelaku UMKM yang tidak membayar pajak. Mereka tidak membayar atau terlambat bayar juga karena tidak mengerti,” tutur Aria.

Hal senada juga disampaikan lembaga kajian pembangunan ekonomi dan keuangan, Indef yang berharap agar pemerintah menganulir pemberlakuan pengenaan pajak sebesar 1 persen terhadap UMKM beromzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun.

“Saya kira di tengah situasi yang sulit saat ini, sebaiknya pengenaan pajak UMKM itu ditunda sampai tahun depan,” kata Direktur Eksekutif Indef, Ahmad Erani Yustika di Jakarta, belum lama ini.

Sebagaimana diketahui, sejak 1 Juli 2013 pemerintah telah memberlakukan kebijakan pengutipan pajak 1 persen kepada UMKM berpenghasilan minimal Rp4,8 miliar per tahun.

Pungutan pajak akan dilakukan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada setiap bulan.

Menurut Erani, jika mencermati angka inflasi yang tinggi pada Juni tahun ini, maka tidak ideal memberlakukan pengenaan pajak terhadap UMKM di 2013. Bahkan, lanjut dia, hingga akhir tahun ini angka inflasi diproyeksikan bisa menem-

bus 7 persen. “Sehingga, kebijakan itu pastinya akan memberatkan UMKM,” katanya.

Pemberlakuan kebijakan tersebut, jelas Erani, sebaiknya dilakukan pemerintah setelah masyarakat melewati masa sulit akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Lebaran serta tahun ajaran baru.

Pada tahun ini, jelas dia, seharusnya pemerintah melengkapi terlebih dahulu data-data UMKM yang dinilai tepat untuk dikenakan pajak 1 persen. “Tahun ini sebaiknya pemerintah verifikasi dahulu dan mengambil data UMKM yang masuk kategori dikenai pajak,” tututrnya.

Namun demikian, menurut Erani, secara substansi dirinya menyetujui kebijakan yang sudah ditempuh pemerintah tersebut. Hanya saja, lanjut dia, pelaku usaha yang masih dalam kategori mikro dan kecil tidak seharusnya dikenakan pajak seperti pengusaha kelas menengah. (gam/bud)

NASIONAL

13

SELASA 16 JULI 2013 NO.0160 | TAHUN II

Tunggakan Listrik Lapas Tanjung Gusta Rp 1,144 M MEDAN- Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Medan memiliki tunggakan rekening listrik mencapai Rp1,144 miliiar kepada PT Perusahaan Listrik Negara Wilayah Sumatera Utara.

Usai rapat dengan Pansus Kelistrikan DPRD Sumut di Medan, Senin, Manager Bidang Niaga PLN Wilayah Sumut Bambang Yusuf mengatakan, Lapas Tanjung Gusta memiliki dua sambungan listrik yang masing-masing berkekuatan 53 kilo volt ampere (KVA) dan 23 KVA. Sambungan dengan daya listrik 53 KVA yang dihubungkan ke Lapas Tanjung Gusta Medan itu telah menunggak rekening listrik selama 13 bulan yang jumlah mencapai Rp858 juta.

Sedangkan sambungan listrik dengan kapasitas 23 KVA di Tanjung Gusta Medan telah tertunggak selama empat dengan nilai rekening menvapai Rp286 juta. “Keseluruhannya mecapai Rp1 miliar lebih,” katanya.

General Manager PLN Wilayah Sumut Dyananto mengatakan, pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan ke pengelola Lapas Tanjung Gusta Medan untuk melunasi tunggakan pembayaran rekening listrik itu.

Sebagai instansi vertikal,

pihaknya tidak dapat mengenakan sanksi secara langsung ke Lapas Tanjung Gusta Medan, melainkan pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan HAM terlebih dulu.

Dengan kondisi lokasi sebagai tempat tahanan, pihaknya tidak dapat mengambil tindakan cepat dengan memutuskan sambungan hanya karena keterlambatan pembayaran selama dua atau tiga bulan. “Kalau tempat seperti itu tidak mungkin langsung diputus,” katanya.

Adanya tunggakan rekening listrik yang belum dibayarkan pengelola Lapas Tanjung Gusta Medan juga dipertanyakan sejumlah anggota Pansus Kelistrikan DPRD Sumut. (ant/ir/beth)

ant/oky lukmansyah

PERBAIKAN PANTURA DIPERCEPAT. Sejumlah pekerja menyelesaikan perbaikan jalan di jalur pantura wilayah Brebes, Jateng, Senin (15/7). Perbaikan jalur pantura dipercepat dengan penambahan jam kerja hingga malam hari, karena ditargetkan pada H-10 Lebaran sudah bisa dilewati pemudik meskipun belum selesai 100 persen.

KORUPSI MOBIL INTERNET

Kejagung Tetapkan Tersangka

antara foto/rudi mulya

BAYI KEMBAR SIAM KEDIRI. Dua bayi Perempuan kembar siam saat dirawat di ruang rawat inap anak RSUD Gambiran kota Kediri, Jawa Timur, Senin (15/7). Bayi kembar siam dengan kondisi dempet dada sampai perut atau Abdominal ini merupakan anak pasangan Endik Indrawati (33) dan Imam Suyuti (35) warga Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, lahir dengan berat badan 5, 1 kg serta mengalami kelainan pada organ hati dimana ukuran organ hati bayi tersebut tidak sama.

JAKARTAKejaksaan Agung menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) tahun 2010-2012 yang merugikan keuangan negara Rp1,4 triliun.

Kedua tersangka itu yakni DNA (Direktur PT Multi Data Rancana Prima) dan S (Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Senin membenarkan penetapan dua tersangka kasus dugaan korupsi MPLIK. “Setelah dilakukan pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan data, akh-

irnya menyimpulkan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi mengingat sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup,” katanya.

Dijelaskannya, kasus tersebut terkait dengan pengadaan mobil internet untuk paket VI (Provinsi Sumatera Selatan) sebesar Rp81,4 miliar dan paket VII (Jawa Barat dan Banten) sebesar Rp64,1 miliar.

Dugaan tindak pidana korupsi tersebut karena spesifikasi teknis dan operasional penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak.

Tim yang menangani kasus itu sebanyak 13 orang, dan saat ini telah menyusun rencana pelaksanaan penyidikan guna pengumpulan alat bukti.

Sebelumnya, kelompok masyarakat yang menamakan diri Simpul Komunitas Anti Korupsi (SKAK) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntaskan pengusutan kasus proyek Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) senilai Rp1,4 triliun.

Mereka juga mendesak agar Kejagung memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Telkom Indonesia Tbk karena diduga bertanggung jawab atas kasus tersebut.

SKAK menyebutkan berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2011 mengungkapkan bahwa realisasi penyediaan MPLIK baru tercatat 846 unit dari target 1.907 unit MPLIK di seluruh kecamatan di Indonesia.

Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Komunikasi dan Informatika 2011 menjelaskan MPLIK adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang bersifat bergerak dan tujuannya adalah melayani daerah-daerah yang belum terjangkau akses informasi dan internet.

Infrastruktur dan sarana pendukung MPLIK, antara lain berupa kendaraan moda transportasi darat, komputer (satu komputer sebagai server, enam personal komputer berupa laptop/notebook sebagai client), sistem operasi berlisensi untuk server dan client minimal dua berbasis open sources, aplikasi perhitungan biaya pemakaian (billing system) pada server, dan antivirus pada server dan client). (ant/riz/beth)

REMISI NARAPIDANA

Instrumen Hukum Penjara Jangan Diobral JAKARTA- Ahli Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin mengatakan instrumen hukum pidana penjara sesungguhnya tidak boleh diobral oleh negara dan persoalan-persoalan negara tidak harus selalu dikontruksikan solusinya dengan pidana penjara.

“Sekarang hampir semua undang-undang tidak afdol rasanya kalau tidak mencantumkan sanksi pidana penjara,” kata Irman, saat sidang pengujian UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin.

Menurut dia, paradigma hukum penjara dalam legislasi negara kita harus diubah karena tidak semua persoalan

harus diselesaikan dengan pidana penjara.

Pengujian UU Rumah Sakit diajukan PP Muhammadiyah karena dinilai merugikannya sebagai badan hukum privat berupa amal usaha rumah sakit di seluruh Indonesia karena mewajibkan pemohon membentuk badan hukum khusus tentang perumahsakitan.

PP Muhammadiyah dalam hal ini menguji Pasal 7 ayat (4), Pasal 21, Pasal 25 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 64 ayat (1) UU Rumah Sakit.

Salah satu pasal yang diuji ini, yakni Pasal 62 UU tentang Rumah Sakit menentukan sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja

menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda

paling banyak Rp 5 miliar”.

“Menjadi lucu, ada warga negara yang menjalankan fungsi membantu tugas negara memberikan pelayanan rumah sakit yang tidak berorentasi profit hanya karena tidak memenuhi syarat administrasi seperti ijin yang bersangkutan harus menjadi narapidana selama dua tahun,” kata Irman.

Dengan ketentuan tersebut, kata Irman, korporasi Muhammadiyah, para pengurusnya yang menanggani Rumah Sakit harus pindah dari kawasan Cikini ke LP Cipinang.

Untuk itu, dia berpendapat bahwa sanksi pidana penjara akibat pelanggaran administratif justru kehilangan basis

konstitusionalnya, karena kebebasan warga negara tidak bisa dicabut jikalau hanya menutupi kemalasan negara untuk memajukan kehidupan warganya.

Irman mengatakan sanksi pidana penjara yang diancamkan oleh UU Rumah Sakit hanya karena masalah administratif sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah serta memajukan kesejahteraan umum.

“Apalagi rumah sakit itu sesungguhnya negara mendapatkan bantuan dalam fungsi untuk memajukan kesejahteraan umum,” tegas Irman. (ant/ jok/biq/beth)

HARGA SEMBAKO NAIK

Bulog Lakukan Operasi Pasar di 11 Pasar DKI JAKARTA - Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta siap melakukan operasi pasar beras di 11 pasar tradisional wilayah Ibu Kota guna mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan tersebut menjelang Lebaran 2013.

Kepala Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten Achmad Ma’mun di Jakarta, Senin, menyatakan, melalui operasi pasar (OP) yang telah dilakukan sejak 3 Juli 2013 tersebut harga di grosir maksimal Rp7.100/kg dan harga di tingkat eceran maksimal Rp7.400/kg untuk jenis beras medium atau yang banyak dikonsumsi masyarakat.

“Beras boleh naik harganya maksimal 4 persen. Harga beras naik 4 persn dianggap relatif rendah. Akan tetapi, jika tidak diantisipasi, akan kacau,” katanya.

Achmad menyebutkan nama ke-11 pasar tradisional yang akan dijadikan

OP beras tersebut yang selama ini digunakan sebagai pendataan statistik, antara lain Pasar Minggu, Pasar Senen, Pasar Jatinegara, dan Pasar Palmerah serta Pasar Induk Beras Cipinang.

Menurut Achmad, hingga 14 Juli 2013 beras yang telah disalurkan Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten untuk OP di wilayah Ibu Kota mencapai 2.650 ton.

Dengan operasi pasar Bulog, Achmad mengakui telah berhasil menahan kenaikan harga, yakni harga sementara di tingkat grosir yang semula Rp7.600/kg menjadi Rp7.500/ kg dan harga eceran dari Rp8.600/kg menjadi Rp8.400/kg.

“Harga komoditas pangan, khususnya beras akan terus dipantau, dan operasi pasar akan terus dilaksanakan untuk menahan agar tidak terjadi lonjakan harga,” katanya. (ant/sub/beth)

ant/sigid kurniawan

HARGA SEMBAKO. Naiknya harga sembako seperti bawang, cabai dan daging akhir-akhir ini harus disikapi dengan cermat. Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah menganjurkan warga untuk memanfaatkan halaman untuk menanam tanaman sayur dan kebutuhan sehari-hari.

HARGA SEMBAKO NAIK

Bibit: Mari Berdayakan Pekarangan Rumah SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengajak masyarakat agar memberdayakan pekarangan rumah dengan menanami berbagai jenis sayuran, untuk memperkuat kemandirian pangan.

“Pemberdayaan pekarangan rumah tersebut juga bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga mengurangi biaya belanja masing-masing keluarga,” kata gubernur di Boja, Senin.

Hal tersebut disampaikan Bibit saat melakukan kunjungan kerja di salah satu desa percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

Bibit mengungkapkan, di Jateng terdapat 850 desa yang telah melaksanakan gerakan desa mandiri pangan sesuai dengan program

Pemerintah Provinsi Jateng.

“Desa mandiri pangan itu adalah setiap warga mengelola dan mengolah pekarangan rumah masingmasing dengan menanami berbagai tanaman hortikultura seperti tomat, kol, kacang panjang, daun bawang, buncis, terong, dan cabai dengan menggunakan media penanaman ‘polybag’,” ujar mantan Pangdam IV/Diponegoro itu.

Selain menanam berbagai jenis sayuran, katanya, masyarakat juga dapat memelihara hewan ternak dan ikan di kolam yang ada di pekarangan.

Bibit menjelaskan, kemandirian pangan masyarakat Jateng dari tahun ke tahun semakin baik dan kuat. “Dengan kemandirian pangan maka kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat,” katanya. (ant/wis/beth)

14

TAPAL KUDA

SELASA 16 JULI 2013 NO.0160| TAHUN II

SAMBUT LEBARAN

Bersiap Sambut Arus Mudik dan Balik PROBOLINGGO - Jajaran Polres Probolinggo mulai bersiap diri menyambut arus mudik dan arus balik.

Saat ini polres fokus mempersiapkan operasi ketupat di antaranya pembekalan anggota yang akan diterjunkan dalam tugas tahunan tersebut. Bahkan, tema kali ini. “Melalui OPS Ketupat Semeru 2013, Kita wujudkan Kenyamanan dan Keselamatan masyarakat dalam rangka merayakan hari raya idul fitri 1434 H Di Wilayah Kabupaten Probolinggo”.

Menurut Kapolres Probolinggo AKBP Endar Priantoro mengaku, segala persiapan sudah di lakukan dan akan mematangkan pelayahanan kepada pemudik umumnya masyarakat.

“Sekarang ini persiapan operasi ketupat, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk operasional dan pembinaan anggota yang akan ditugaskan,” katanya, usai memimpin rapat OPS

Ketupat 2013 di Mapolres Probolinggo Senin (15/7).

Mantan Kapolres Bangkalan ini mengaku, kalau kegiatan operasi ketupat masih lama di lakukannya, namun perlu ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Rencananya operasi mudik lebaran tersebut akan dilakukan sekitar selama dua minggu dan akan membangun pos pantau di beberapa titik diantaranya Paiton, Kraksaan, Gending 2 titik dan Leces.

“Pelaksanaannya tanggl 3 hingga 18 Agustus, yakni H-7 sampai H+7,”tandas AKBP Endar Priantoro. OPS Ketupat 2013 nanti, Polres Probolinggo nampaknya merangkul semua elemen masyarakat diantaranya, MUI, PC NU, FKUB, PMI, Sat Pol PP dan TNI serta elemen lainnya,”ucap AKBP Endar Priantoro.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Probolinggo dalam pelayanan kepada Pemudik nampaknya ada 28

Pelayanan. Diantaranya Tes Narkoba Pengemudi Bus, Bengkel Gratis, Game Gratis serta Pompa dan Tambal Ban Gratis serta banyak lainnya.

“Pelayanan Prima ini akan kita tuangkan semua kepada pemudik dan saya ingin Pemudik yang kelihatannya kesel, Capek, Wajah Pucat, setelah ber istirahat di Pos Pelayanan selama lima menit, keluarnya pasti bugar. Karena banyak service yang akan di berikan demi keselamatan pengemudi,”ucapnya.

Untuk di Pos Pelayanan Pantai Bentar, nantinya akan ada hiburan pada sa’at ngabuburit dan ada ta’jil gratis serta tempat ibadah.”Semuanya itu akan di berikan kepada pemudik.

Karena itu semua untuk keselamatan pengemudi. Namun untuk sopir bus yang di nyatakan positif narkoba, kita tentunya akan bekerja sama dengan Dishub langkah apa yang akan di lakukan,”pungkasnya.(hud).

BALEHO POLITIK

Panwaslu Segera Tertibkan Peraga Kampanye di Sekolah SISWA BACA AL QURAN. Siswa membaca Al Qur’an pada hari pertama masuk sekolah di SD Negeri 42 Lamteh, Ulee Kareng, Banda Aceh, Aceh, Senin (15/7). Selama bulan Ramadhan seluruh sekolah mulai tingkat SD, SMP dan SMA di Kota Banda Aceh menambah jam pelajaran agama.

Tembakau Terimbas Hujan ROBOLINGGO - Masih tingginya intensitas curah hujan hingga memasuki Minggu kedua bulan Juli 2013 ini membuat para petani di wilayah Paiton Kabupaten Probolinggo khawatir, lantaran berimbas buruk pada tanaman tembakau.

Haryanto (40), petani tembakau Desa Sukodadi Paiton, mengakui bahwa adanya cuaca yang seperti sekarang ini sudah dinilai sangat buruk sekali, terjadinya cuaca yang tak bersahabat ini membuat dirinya hampir patah semangat, “Saya benar-benar tidak menyangka akan terjadi cuaca seperti ini. Semua diluar dugaan akan terjadi cuaca yang buruk ini. Akan tetapi akan saya coba jalani saja, dan bagaimana nantinya saat dipanen,” ujarnya, kepada wartawan, Senin (15/7).

Menurutnya, tembakau sangat tergantung cuaca. Jika cuaca panas hasil baik maka harga tinggi dimungkinkan akan mengikutinya. Namun, jika banyak hujan hasil tidak bagus harga bisa sangat rendah dan petani merugi.

“Kalau menurut informasi yang saya dapa, tahun ini masuknya musim kemarau basah sehingga hujan akan

terus turun sepanjang tahun.

Sekarang kami membutuhkan informasi akurat dan upaya antisipasi dari pemerintah,” ujarnya.

Hal senada dialami, Sukari (41). Menurutnya, sejak awal musim tanam pada bulan Mei hingga sekarang hujan masih kerap turun. Akibatnya, banyak tanaman tembakau mati karena mengalami busuk akar.

Disebutkan, dari tanaman tembakau miliknya terpaksa kembali membeli bibit tembakau lagi guna mengganti tanaman yang mati. Hal itu membuat biaya tanam dan perawatan meningkat.”Jika pada musim sebelumnya untuk biaya tanam hingga perawatan batang tanaman tembakau memerlukan biaya,”ucap Sukari.

Sementara itu, Kabid Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo, Ir.Yulis Setyaningsih,MM, mengungkapkan bahwa data

tembakau Paiton VO untuk tahun 2012.Rencana (ha) mencapai 8.722. Realisasi (ha) mencapai 12.415,80. Produksi (ton) mencapai 13.924,60, ungkapnya.

Yulis mengakui, untuk Proyeksi Areal Tanam (PAT) 2013 di Kabupaten Probolinggo terdiri dari 7 Kecamatan yaitu, Piton , Kotaanyar , Pakuniran , Besuk , Krejengan , Kraksaan dan Gading.

Kebutuhan bahan baku

tembakau Paiton sebesar 11.033 ton dengan asumsi produktivitas1,2 ton/Ha maka proyeksi areal tanam seluas 9.194 Ha. Rencana tahun ini mengalami kenaikan sebesar 5,4% dari tahun lalu, yaitu dari luas 8.721 Ha (tahun 2012) menjadi 9.194 Ha (tahun 2013). “Dikarenakan, adanya kenaikan kebutuhan bahan baku olah pabrikan dari 10.466 ton (tahun 2012) menjadi 11.033 (tahun 2013),” pungkas.(hud)

mengatakan baliho itu sudah terpasang sejak sepekan lalu, namun tidak ada koordinasi dan pemberitahuan kepada pihak sekolah. “Tidak ada izin atau pemberitahuan kepada pihak sekolah tentang baliho itu,” tuturnya.

Ia mengaku khawatir terhadap keselamatan anak didiknya, apabila baliho tersebut roboh sewaktuwaktu karena angin kencang sering terjadi di Jember selama beberapa hari terakhir.

Dikonfirmasi secara terpisah, Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Jember, Fathul Hadi, mengatakan, pihaknya akan segera menangani persoalan tersebut.

“Kami akan segera klarifikasi kepada tim kampanye caleg DPR RI di Jember dan pihak pengelola pemasang papan reklame yang memasang baliho tersebut,” ucapnya singkat. (ant/rah)

Polisi Amankan Puluhan Petasan Berukuran Besar

Tiga Pejebat Eselon II Digeser menduduki tempat yang baru.

Mereka adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Drs. Achmad Sudiyanto, MSi digeser menjadi Sekretaris DPRD Kota

akan memberikan teguran kepada parpol yang bersangkutan,” tuturnya.

Ia menilai parpol belum sepenuhnya sadar dan konsisten untuk mengikuti aturan mengenai pemasangan atribut kampanye, padahal Panwaslu sudah melakukan sosialisasi aturan tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Jember, Ayub Junaidi menilai Panwaslu lamban dalam menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan karena baliho tersebut sudah terpasang lebih dari sepekan lalu.

“Aturan sudah jelas dan tegas bahwa tidak boleh ada atribut partai politik dan alat peraga kampanye caleg apapun di sekolah dan tempat ibadah. Kami minta Panwaslu bertindak tegas,” ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Kepala SDN Kepatihan 2 Jember, Denok Sri Wahyuati,

RAZIA

POLITIK

PROBOLINGGO - Roda mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemkot Probolinggo kembali digerakkan Walikota HM.Buchori, Senin (15/7). Tiga pejabat eselon II yang digeser untuk

JEMBER - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, segera menertibkan alat peraga kampanye yang dipasang salah satu calon legislator di Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 2, Kecamatan Kaliwates.

“Baliho calon legislator dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dipasang di halaman SDN Kepatihan 2 melanggar aturan, sehingga harus ditertibkan,” kata anggota Panwaslu Jember, Dimma Ahyar, Senin.

Menurut dia, pihaknya sudah mengecek keberadaan baliho tersebut dan Panwaslu segera mengirim surat kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan alat peraga kampanye itu.

“Baliho itu melanggar Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 dan lokasi pemasangannya berada di jalur yang seharusnya steril dari atribut politik. Kami juga

Probolinggo.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, Drs. Didik Sunaryoto, MM mengisi jabata barunya sebagai Kepala Badan Ke-

satuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas). Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo dipunggawai Drs. Teguh Bagus Sujiwanto, MPd, menggantikan posisi Drs. Didik Sunaryoto, MM. “Mutasi pejabat merupakan bagian dari penguatan atau pemantapan organisasi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan,” ujar walikota HM. Buchori dalam sambutannya usai pengambilan sumpah dan janji pejabat yang dilantik di Gedung Shaba Bhina Praja Kantor Walikota Probolinggo.

Walikota HM.Buchori berharap agar seluruh pejabat, utamanya yang dimutasi bisa memberikan kinerja yang lebih baik, serta lebih mementingkan tugas sebagaimana diemban dalam j a b a t a n n y a ,”p u n g k a s n y a . (hud).

GRESIK - Aparat Kepolisian Sektor Kota, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengamankan puluhan petasan berukuran besar dalam razia Ramadhan yang digelar di wilayah itu, Senin.

Kapolsek Gresik Kota, AKP Mulyono mengatakan razia digelar terkait banyaknya laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan maraknya penjualan petasan berdaya ledak tinggi.

“Dari banyaknya laporan yang masuk kami langsung menggelar razia petasan ke sejumlah pedagang, seperti di Pasar Baru.

Dan dari hasil razia itum kami berhasil menyita puluhan petasan berukuran lebih dari dua inci,” katanya.

Diharapkan, dengan adanya razia ini akan memberi rasa tenang dan aman bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

“Kebanyakan warga main petasan itu saat malam hari, yakni waktu sholat ter-

aweh, sehingga cukup mengganggu warga yang sedang menjalankan ibadah teraweh,” katanya.

Mulyono mengaku, akan rutin menggelar razia petasan untuk mewujudkan ketenangan bagi masyarakat yang menjalankan ibadah di bulan Ramadhan.

“Kita akan gelar razia setiap hari, dan menyita setiap ada petasan yang membahayakan sebab tujuannya untuk menghindari peristiwa kebakaran akibat meledaknya petasan,” katanya.

Sementara selain menggelar razia petasan, Mulyono mengaku juga akan menggelar razia makanan dan minuman ke sejumlah pasar dan pertokoan yang akan dilaksanakan sepekan sebelum lebaran.

“Dalam waktu dekat, kita juga akan menggelar razia makanan dan minuman yang kadarluarsa sepekan sebelum lebaran, tujuannya juga untuk memberi kenyaman warga,” katanya. (ant/rah)

Sejumlah Polisi melakukan pemeriksaan kembang api saat razia petasan dan kembang api di salah satu toko di Jombang, Jawa Timur. Razia petasan dan kembang api yang melebihi diameter maksimal 2,1 inci akan terus dilakukan Polres Jombang untuk memberikan rasa aman dan nyaman umat muslim yang sedang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan 1434 Hijriah.

OPINI

15

SELASA 16 JULI 2013 NO. 0160 | TAHUN II

Ramadhan Membangun Kesadaran Sosial

salam songkem Melindungi Sesama

M

anusia hidup tidak sendiri. Ada orang lain di sekitar. Masing-masing memang saling melengkapi. Tidak ada manusia yang sempurna, karena itulah saling melindungi antar sesama merupakan suatu tindakan yang manusiawi. Sungguh pun begitu, perlindungan terhadap sesama tetaplah ada batasnya, sebab yang berhak memberikan perlindungan yang sebenarnya hanyalah Tuhan semesta alam.

Begitulah juga, dengan tindakan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, yang diduga memfasilitasi sejumlah narapidana korupsi untuk menggugat PP 99/2012, sejatinya hal itu merupakan suatu bentuk perhatian sebagai sesama. Akan tetapi, bisa jadi, di luar itu, masih ada tendensi lain, misalnya untuk mencari simpatik dari kalangan napi dan sebagainya.

Terlepas dari apa pun motifasinya, hanya Priyo yang mengetahui argumentasi yang sesungguhnya. Perbuatan Wakil Ketua DPR itu telah menyita perhatian sejumlah elemen masyarakat. Bahkah, ICW dan sejumlah ormas keagamaan langsung menyayangkan sikap legislasi yang dinilai telah berupaya memperjuangkan kepentingan koruptor di negeri ini.

Melindungi kepentingan koruptor, yang dikemas dengan argumentasi apa pun memang merupakan sebuah pengingkaran pribadi prilakunya terhadap semangat mayoritas rakyat negeri ini untuk memberantas sekecilkecilnya korupsi dari atas bumi pertiwi ini.

Motivasi untuk memberikan rasa perlindungan terhadap sesame jauh berbeda dengan upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan para koruptor.

Rasanya tidak ada seorang pun dari eksekutif, legislatif, yudikatif, dan elemen lainnya yang akan melindungi kepentingan koruptor kecuali mereka termasuk dari golongan para koruptor.

Dalam kasus Priyo Budi Santoso yang melakukan upaya memfasilitasi narapidana korupsi tersebut, oleh ICW dinilai sebagai bentuk sikap seorang legislator yang memalukan, karena tidak seharusnya legislator memperjuangkan kepentingan para koruptor. Namun, di sisi lain, Priyo Budi Santoso justeru menyayangkan sikap ICW yang dianggapnya salah memahami konsep surat yang dilayangkan ke presiden. Ada upaya apologis untuk saling mempertahankan pendapat masing-masing.

Selanjutnya, tinggal rakyat yang sudah dewasa menilai sendiri bagaimana sesungguhnya kasus tersebut.

Bahkan, beberapa kalangan DPR yang menolak hukuman mati atas para koruptor mengindikasikan adanya perlindungan terhadap koruptor. Bukan tidak mungkin, perlindungan terhadap koruptor melalui penolakan hukuman mati koruptor disebabkan oleh kekhawatiran para legislatif terlibat dalam aksi korupsi. Bila ini yang terjadi, maka DPR sudah tidak lagi mewakili rakyat, tetapi lebih tepat mewakili diri dan kepentingannya sendiri.

Seharusnya para politisi di Senayan mendukung adanya hukuman paling berat, termasuk hukuman mati kepada para koruptor agar menimbulkan efek jera bagi para koruptor dan orang lain tidak termotivasi melakukan pelanggaran yang sama di negeri ini. (*)

Tiga Cagub Jatim

D

rama pelengseran pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman (Berkah) oleh KPU Jatim sudah berlalu. Namun hingga kini kesan yang ditimbulkannya masih cukup terasa. Setelah Berkah dinyatakan tak bisa maju dalam pilgub Jatim, maka dipastikan pemilukada Pemprov Jatim pada 29 Agustus mendatang akan diikuti oleh tiga pasangan cagub-cawagub yang telah dinyatakan lolos, masing-masing pasangan incumbent Soekarwo-Saifullah (Karsa) dengan nomor urut 1, pasangan Eggi Sudjana-M. Sihat (Beres) dengan nomor urut 2, dan pasangan Bambang DH-Said Abdullah (Jempol) dengan nomor urut 3.

Namun, penetapan nomor urut tersebut dikabarkan molor hingga 2 jam. Sebab pasangan imcumben dan anggota KPU serempak datang terlambat. Peristiwa ini semakin meyakinkan tengara ada keberpihakan KPU terhadap pasangan Karsa. Sehingga kemungkinan itu cukup potensial dijadikan pembenaran sikap KPU dalam mengambil sebuah keputusan tentang posisi pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman.

Diakui atau tidak, penggulingan pasangan Berkah melalui drama rapat pleno di KPU Jatim memang merupakan sebuah tragedi yang sangat pantas disayangkan.

Sebab secara tidak langsung, dengan adanya keputusan final KPU bahwa pasangan Berkah tidak lolos dalam kontestasi cagub-cawagub Jatim, dengan alasan dukungan parta kurang dari 15 persen, sejatinya telah menimbulkan luka di hati warga Jatim, setidak-tidaknya bagi warga pendukung pasangan Berkah.

Berkurangnya salah satu pasangan cagub-cawagub memang tidak akan mempengaruhi proses elegansi pemilihan gubernur Jawa Timur. Sebab elegansi itu setidak-tidaknya sudah ditampakkan oleh personil KPU Jatim. Namun cara elegan pihak KPU mendepak salah satu pasangan cagub-cawagub, dalam hal ini menimpa pasangan Berkah, potensial menimbulkan konflik dan mencederai etika pemilukada Jatim. Sebab proses elemenasi Berkah telah menimbulkan kesan KPU dipengaruhi oleh pasangan incumbent. Juga pasangan incumbent itu telah mempengaruhi dua partai non parlemen, PPNUI dan PK, yang selama ini mendukung pasangan Berkah.

Namun semuanya telah terjadi, KPU telah punya keputusan, dan Berkah telah dikeluarkan. Tak ada gunanya lagi merisaukan semuanya. Kini, masing-masing mesti fokus lagi dengan agenda semula. Baik Karsa, Beres, Jempol, juga Berkah sebaiknya fokus membangun warga Jatim secara bersama-sama.

Walaupun kesempatan kian tipis, Berkah masih dapat mengikuti pilgub Jatim apabila perjuangannya mencari keadilan menghasilkan kemenangan di PTUN dan DKPP.(*)

A

I

badah puasa pada bulan ramadhan tidak sekedar memiliki makna menahan rasa lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari, melainkan memiliki makna kesadaran personal dalam diri sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Jadi, makna puasa akan menciptakan kesadaran kritis, kesadaran rasional dan kesadaran spiritual di dalam diri manusia, sehingga makna khalifah di bumi (khalifatul fil ardhi) termanifestasi dalam perilaku sosial.

Kesadaran spiritual sebagai manifestasi dari ibadah mahdhad akan menciptakan kilatan-kilatan cahaya batin seseorang, sehingga capaian ibadah di bulan suci ramadhan mampu menggerakkan elemen-elemen dasar khilafahan di bumi. Elemen-elemen tersebut lahir dari bentuk amalan atau perbuatan seseorang di dalam melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala sesuatu yagn dilarang oleh Tuhan sekalian alam.

Walhasil, elemen tersebut serupa gelombang elektro magnetik spiritual yang mampu menghidupkan syaraf-syaraf atau kelenjar yang lumpuh atau tubuh yang dipenuhi selimut debu.

Pencerahan spiritual hanya mampu diserap oleh jiwa-jiwa yang terbuka dan selalu disucikan dari barangbarang maksiat atau barang yang lekat pada tubuh dan dekat dengan perkara laknat.

Jadi, pencerahan spiritual yang dicapai pada bulan suci ramadhan, karena memang bulan ramadhan merupakan sebuah bulan yang menyediakan berlipat-lipat pahala amalan, sehingga diperlukan sebuah kesadaran dalam diri

untuk tidak melukai ramadhan dengan perkara-perkara yang tidak baik.

Amalan akan dilipatgandakan di bulan suci ramadhan kalau itu dilakukan dengan penuh khusyu’, jujur dan ikhlas, sehingga tidak ada suatu kepentingan apapun selain kepentingan untuk mendapat ridha dari Allah SWT, sehingga akan berimplikasi terhadap jiwa dan hati yang bersih dan akan memancarkan cahaya spiritual dalam perilaku kehidupan.

Walhasil, di bulan suci ramadhan setidaknya setiap manusia dianjurkan untuk menghindari perkara yang dapat mengurangi pahala setiap amalan, semacam ngerasani orang lain atau membicarakan bentuk perilaku jelek orang lain, padahal belum tentu amalan kita sesuai dengan kaidah dan aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Perbuatan ngerasani acapkali menjatuhkan seseorang pada perkara fitnah, sehingga mewujudkan sebentuk perkara iri, dengki dan dendam. Hal ini akan menimbulkan perilaku permusuhan antar sesama umat islam.

Padahal permusuhan sebuah perkara yang dilaknat oleh Tuhan, dan acapkali membuat pikiran, jiwa dan hati kering kerontang, sehingga berimplikasi terhadap amal perbuatan yang bakal dilakukan. Artinya pikiran, jiwa dan hati yang kering akan membuat pohon tidak hijau dan rimbun, karena tidak pernah dialiri embun.

Pada hakikatnya, kesadaran spiritual seseorang merupakan luapan dari manifestasi ritual-ritual keagamaan yang secara dogmatis dapat dipahami sebagai ibadah wa-

jib yang harus dilaksanakan oleh setiap umat islam. Ibadah wajib memiliki konsekwensi syar’iah, yakni umat islam akan berdosa ketika tidak melaksanakannya.

Artinya secara syar’iah kesadaran spiritual lahir dari kejernihan jiwa dan hati seseorang, lantaran tidak pernah meninggalkan perkara wajib dan acapkali ditambah dengan perkara yang sunnah.

Dari kesadaran spiritual akan melahirkan kesadaran sosial, yakni sebuah kesadaran akan hakikat kemanusiaan yang tumbuh dari dalam diri, sehingga khalifah di bumi atau khalifatul fil ardhi mendapatkan tempat yang luas di dalam diri. Artinya antara manusia dengan manusia yang lain memiliki relasi yang kuat, termasuk relasi antara manusia dengan makhluk Tuhan yang lain. Kesadaran sosial akan mengejawantah dalam bentuk amalan-amalan

baik, semisal saling tolongmenolong, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, jujur dan selalu bertanggungjawab terhadap yang telah dilakukan.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa di bulan suci ramadhan hendak setiap umat islam selalu berperilaku baik, santun, tawaddu’, tidak takabbur dan selalu mengutamakan perkara yang wajib dan sunnah. Artinya antara yang wajib dan sunnah merupakan pertalian simbolik yang termaktub di dalam kitabkitab kesadaran diri. Bulan suci ramadhan adalah tempat menempa diri, menempa ketabahan, menempa kesadaran untuk tidak terjebak pada perkara yang syubhat atau perkara yang dilarang.

Hendaknya di bulan suci ramadhan, setiap umat islam tidak hanya sekedar menjalankan ritual dogmatis, yakni semacam haus dan lapar, tetapi dengan bulan suci ramadhan semakin bertambah nilai-nilai kemanusiaan di dalam diri, yakni hidup berbagi dengan orang lain atau orang yang tidak mampu, fakir miskin dan anak yatim.

Walhasil, bulan suci ramadhan akan menjadi momentum bagi untuk melatih diri dengan melipatgandakan segala bentuk amalan baik terhadap orang lain, sehingga antara kesadaran spiritual menemukan ladang kesadaran sosial yang melahirkan sebuah sikap, perilaku dan amalanamalan terpuji yang membentuk jiwa atau karakter simpatik dan empatik dalam diri, membentuk insan yang tangguh, tidak cepat menyerah dan pasrah terhadap suatu persoalan dan keadaan.

Kesadaran sosial hanya

M. Fauzi Staf P3M STKIP PGRI Sumenep & Guru Honorer SMAN 1 Sumenep bisa tampak dalam sebuah bentuk perilaku yang kasat mata, dapat dilihat, dapat dicerna, dapat dipahami, dapat ditafsir sekaligus dapat diterjemahkan secara kontekstual oleh setiap orang yang melihatnya, sehingga apa yang dilakukan memiliki nilai positif bagi orang lain.

Begitu dahsyat dan nikmat hidup berbagi dengan orangorang yang kita cintai di bulan suci ramadhan, sampai tubuh, jiwa dan hati bergetar melihat aroma kesalehan sosial menjadi sebentuk amal perbuatan.

Jadi, bulan suci ramadhan tempat kita menempa kesadaran rasional, kesadaran spiritual, menempa kesadaran emosional dan menempa kesadaran sosial, semacam memberikan zakat fitrah menjelang akhir bulan suci ramadhan.

Selanjutnya, zakat fitrah akan membawa umat islam pada sebuah pertemuan dengan sebuah hari, dimana ia seperti bayi yang baru lahir kembali, yakni iedul—fitri!

Semoga!

Media Massa Parpol Baru

D

engan sekilas membaca judul, pasti terlintas berjuta makna namun hanya berkiblat kesatu arah, yaitu media masa. Ya, hal tersebut cukup wajar mengingat masyarakat Indonesia dewasa ini sudah mulai terjamah oleh modernitas. Terutama media masa, yang kesehariannya pasti tak lepas dari aktivitas masyarakat.

Lambat tahun media masa memang menjadi makanan pokok bagi masyarakat. Tidak kenal usia dan kasta semua membutuhkannya. Memang seluruh lapisan masyarakat mengamini bahwa eksistensi media masa sangat urgen. Baik untuk kebutuhan hiburan semata, atau bahkan untuk kepentingan pekerjaan.

Tanpa disadari, dahsyatnya kisruh atmosfer di dalam media masa, telah mengandung banyak finansial. Namun terlupakan, bahwa di sisi lain kemadharatan juga diciptakan olehnya. Artinya, khusus bagi masyarakat setidaknya mampu memilih dan memilah sisi positif media masa. Dan untuk pengelola seharusnya menyuguhkan layanan yang sesuai kebutuhan dan tidak bersebrangan dengan moral bangsa.

Banyak wacana bertebaran menyoal tentang dedikasi media massa era kekinian. Jika dibilang eksistensinya sangatlah penting, semua orang pun sudah mengetahuinya. Namun soal moralitas, lambat waktu untuk media masa perlu dipertanyakan.

Setidaknya semakin kesini, dirasakan mulai jauh dari karakteristik bangsa. Justru seakan lebih condong kebaratan, yang otoriter dan monopoli.

Budaya Politik Lensa Hakikat media masa memang baik. Disamping sebagai penyuguh berita aktual, dan

pengepul pundi-pundi finansial, media masa juga menjadi penyambung lidah pemerintah ke masyarakat. Dilihat dari sisi lain, eksistensi media massa juga menjadi bukti riil sikap negara yang demokratis dan transparan terhadap rakyat.

Karena itu, pemerintah dan rakyat dituntut sepenuhnya untuk dapat memanfaatkan media tersebut. Tentu dalam ranah positif yang progresif.

Seperti halnya di Amerika Serikat, posisi media massa juga sangat diagungkan. Media massa menempati posisi keempat setelah lembaga Trias Politica (Yudikatif, Legislatif, dan Eksekutif). Sebab, realitanya memang dedikasi media massa terhadap negara yang cukup disegani di muka bumi ini sangatlah vital. Hal tersebut terbukti bahwa sistem demokrasinya cukup kental dan profesional.

Lain tempat lain cerita, justru di muka bumi pertiwi Indonesia realitanya bertolak belakang.

Media massa seakan kehilangan ruh dan kesakralannya. Sebab, tanpa disadari media massa telah dijadikan sebagai salah satu arena permainan politik negeri. bagaimana tidak, Surya Paloh di Metro TV dan Global TV, Abu Rizal Bakrie di TV ONE dan ANTV, Hary Tanoesoedibjo di MNC TV, Chairul Tanjung di TRANS, Dahlan Iskan di Jawa Pos Group, dan lainnya yang tak lain merupakan politisi ulung Indonesia.

Karena itu, secara perlahan justru media massa mengalami kedisfungsian. Semula yang menjadi lidah penghubung, sekarang lebih identik dengan lidah pembunuh. Pasalnya, setelah independensi media massa yang sudah mulai membuyar, justru peran media massa arahnya ke dunia politik. Diakui memang politik banyak taktik, namun jika masyarakat dirugikan atas hal

ini, lantas apa signifikansi media masa?

Semisal analogi mudah dalam keseharian, Sakinatudh Dhuhuriyah dalam tulisannya berjudul Media Massa Harus Berperan (Sindo, 15/04/13) merumuskan tiga posisi media massa. Pertama, menjadi Issue intensifier yang berperan untuk memunculkan konflik kemudian mempertajam. Kedua, sebagai Confilct diminisher yang artinya menihilkan konflik secara sengaja. Dan yang Ketiga, Conflict resolution yakni lebih cenderung untuk menyelesaikan perseteruan konflik.

Ironisnya, media massa Indonesia dipegang oleh tangantangan politisi. Alhasil, nilai kebenarannya perlu dikaji ulang.

Apakah memang jujur sesuai realita, atau hanya sebatas permaianan skenario yang bernada pencitraan? Media massa harus kembali keperan semula, dan mendukung sepenuhnya kedemokrasian negeri. Sebab, persepsi Kenneth Newton dan Jan W Van Deth, bahwa antara media massa dengan demokrasi hubungannya sangat erat.

Menanamkan jiwa Profesionalitas Media massa memang memiliki skill multi fungsi. Secara mudah dan bersih mampu memotori asumsi, persepsi, wacana, paradigma, bahkan fikiran

masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, sangat disayangkan jika media massa mengalami disoientasi dan disfungsi.

Dulu di era klasik media massa memanag bersifat otoriter, masalahnya sekarang zamannya modern, yang demokratis dan diberi kebebasan penuh.

Ibarat pisau dapur, tergantung siapa yang memegang pisau tersebut. Jika yang memegang Ibu rumah tangga, pasti digunakan memasak untuk keluarganya. Lain cerita jika yang memegang adalah preman. Pasti digunakan untuk merampas harta orang. Hal tersebut juga berlaku untuk media massa. Jika dipegang oleh orang bijak, pasti Output bijak pula. Begitupun sebaliknya.

Dalam menjawab problematika ini, memang perlu adanya sinergitas yang berkesinambungan secara menyeluruh. Terutama dari pihak pemerintah dan pengelola media massa. Memang benar apa kata Marijan, bahwa media massa pasti tidak lepas dari bingkai politik. Itu memang baik jika politiknya pun baik, namun jika politiknya munafik maka media massanya juga akan teracuni.

Dengan demikian, profesionalitas perlu dijunjung tinggi. Toh sah-sah saja jika politisi menaungi media massa, namun keindependensiannya harus ditekan. Jangan sampai dikotori dengan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum. Sebab, berbicara mengenai media massa berarti telah menyinggung mengenai hal sosial.

Jika media massa benarbenar mampu ke jalan yang benar, alhasil akan menjadi sumbangsih berharga terhadap pembentukan karakter yang lambat tahun kian me-

Mahfudh Fauzi Peraih Beasiswa Monash Institute untuk IAIN Walisongo Semarang

mudar. Teringat pula bahwa kekeliruan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi problematika tersebut harus benar-benar disikapi dengan serius.

Tanpa disadari media massa seakan telah menjadi guru, yang mengajar berbagai hal kepada masyarakat. Padahal Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya jika media massa mengajarkan suatu hal, maka masyarakat akan mengamalkan lebih ketimbang apa yang diajarkan. Walaupun Imam ghozali menyatakan bahwa mengajar adalah pekerjaan yang mulia.

Namun jika yang diajarkan adalah hal negatif, lantas potret masyarakat kedepannya seperti apa?

Dengan penguasaan media massa oleh para politisi, menunjukkan bahwa seakan media massa menjadi parpol baru untuk kompetisi 2014 mendatang. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16

SELASA 16 JULI 2013 NO. 0160 | TAHUN II

THIAGO MEMILIH BAYERN

Chelsea Akan Lebih Baik dari Musim 2011/2012 BANGKOK - Gelandang Chelsea asal Brasil Ramires yakin klubnya akan lebih baik pada musim 2013-2014 dibanding musim 2011/2012 ketika mereka menjuarai Liga Champions di bawah asuhan pelatih asal Italia, Roberto Di Matteo. Penilaian Ramires itu dilakukan setelah mengikuti latihan pra musim selama seminggu bersama pelatih baru Jose Mourinho.

Ini adalah periode kedua Mourinho di Stamford Bridge. Sebelumnya, pria asal Portugal berusia 50 tahun ini pernah menukangi “The Blues” selama tiga tahun dari 2004-2007, sebelum pindah ke Inter Milan dan ke Real Madrid.

Pada jendela transfer musim panas 2013, lelaki yang berjulukkan the special one itu kembali direkrut pemilik klub, Roman Abramovich.

Menurut Ramires, situasi di pusat latihan pada satu minggu pertama di bawah Mourinho sangat bagus. “Semua orang sangat senang dan termotivasi. Kami bisa merasakan ada perubahan positif yang terjadi. Mourinho dan pada pemain baru memberikan banyak sumbangan. Mungkin saya salah karena kami tahu bagimana itu sepakbola, tetapi saya kira musim ini akan lebih baik dari musim 2011-2012 ketika kami menjuarai Liga Champions,” kata Ramires kepada media Brasil Globo Esporte.

Dia melanjutkan, “Saya melihat tim ini sudah siap, lebih menarik dan akan berjuang merebut gelar Liga Utama Inggris yang tidak bisa kami raih dalam beberapa tahun terakhir.”

Kepercayaan diri Chelsea akan semakin terdongkrak karena kabarnya Chelsea sudah berhasil menggaet penyerang Manchester United (MU) Wayne Rooney yang dipulangkan ke Manchester dari Bangkok akibat cedera hamstring pada Jumat pekan lalu. Kehadiran Rooney akan membuat lini depan Chelsea semakin tajam.

Meski demikian, belum ada pernyataan resmi baik dari Rooney sendiri, agennya, maupun manajemen Chelsea bahwa mereka betul-betul sudah sukses mendapatkan Rooney. Pelatih Jose Mourinho sendiri hanya mengaku bahwa dia sangat menyukai Rooney.

Chelsea sendiri saat ini sedang menjalani tur ke Asia. Mereka sudah tiba di Bangkok dan akan datang ke juga ke Indonesia. (espn/aji)

Thiago Alcantara, putera legenda timnas Brasil Mazinho, lahir di Italia, dan menimba ilmu sepakbola di Brasil dan Spanyol. Disebut-sebut memiliki sebagai gelandang berbakat tinggi, dan digadang-gadang akan meneruskan tugas metronom Barca Xavi Hernandez. Namun karena tak kunjung memperoleh kesempatan bermain secara reguler akhirnya Thiago memilih hengkang ke Allianz Arena, bereuni dengan mantan bosnya di Camp Nou yang saat ini menukangi Bayern Muenchen, Pep Guardiola.

BARCELONA - Gelandang Barcelona Thiago Alcantara akhirnya reuni dengan mantan bosnya di Camp Nou, Pep Guardiola di Allianz Arena, setelah Bayern Muenchen dan Barcelona sepakat terkait transfer pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut.

Thiago Alcantara digaet Bayern Muenchen dengan nilai transfer sebesar 25 juta euro atau Rp 326,5 miliar dengan 20 juta euro dibayar dimuka, sedangkan sisanya disepakatai dari laga persahabatan kedua tim dan juga performa sang pemain bersama klub berjulukkan “The Hollywood” itu. Muenchen mengikat Thiago dengan kontrak selama empat tahun.

“Dalam beberapa hari ke depan, gelandang Spanyol itu akan datang ke Munich untuk menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak empat tahun yang membuatnya terikat dengan klub terbesar Jerman ini sampai 30 Juni 2017,” tulis pernyataan di situs resmi klub, Minggu (14/7) waktu setempat atau Senin (15/7) dini hari WIB. Bagi Guardiola, Alcantara menjadi pemain yang sangat penting.

Selama menangani Barcelona selama empat musim sejak 2008-2012, Pep kerap menjadikan pemain 22 tahun ini sebagai pelapis bagi Andres Iniesta dan Xavi Hernandez.

Pada musim 2011/2012, Thiago mencapai puncak kariernya di Barca setelah mengemas 45 penampi-

KORAN MADURA

SELASA 16 JULI 2013 NO. 0160 | TAHUN II

lan di seluruh ajang kompetisi.

Akan tetapi, di bawah kepelatihan Tito Vilanova musim lalu, ia tercatat hanya bermain sebanyak 36 kali akibat cedera yang dideritanya. Nama Thiago melambung ketika berhasil membawa Spanyol menjuarai Piala Eropa U-21 di Israel bulan lalu.

Chairman Muenchen KarlHeinz Rummenigge menilai Thiago merupakan harapan terbesar dari Guardiola. “Dengan gembira kami umumkan kami sudah melakukan negosiasi dengan sukses atas transfer besar ini. Thiago baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala Eropa U-21.

Ia pemain fantastis dengan potensi besar dan akan membuat Muenchen lebih tangguh,” tegas Rummenigge.

Dalam klausul Kontraknya dengan Barcelona, Thiago seharusnya dilepas dengan harga 90 juta dengan syarat bila tampil kurang dari 60 persen dari pertandingan dalam satu musim, harga jualnya turun hanya menjadi 18 juta euro.

Sebelumnya, Presiden Barca Sandro Rosell berharap Thiago akan mengikuti langkah Xavi dan Iniesta yang telah menjadi panutan di timnya. “Saya mengerti pemain selalu ingin bermain. Tapi, bahkan seorang Xavi pun harus menunggu. Saya harap Thiago memiliki kesabaran itu,” ucapnya ketika itu. (espn/aji)

Kualitas Liga Italia Menurun

MONTREAL - Mantan Bek AC Milan dan Tim Nasional Italia Alessandro Nesta menilai, kualitas liga Seri A Italia kini terus menurun. Akibatnya, para pemain bintang tidak ingin merumput di negeri Pizza itu tetapi lari ke Liga Utama Inggris, La Liga Spanyol, dan Bundesliga

Jerman. Padahal, beberapa tahun silam, Seri A Italia menjadi tujuan utama para pemain bintang dari seluruh dunia.

Nesta yang kini bermain di Major League Soccer (MLS) Amerika Serikat bersama Montreal menilai, masa-masa jaya sepakbola Italia sudah habis. Para pemain terbaik sekarang lebih memilih merumput di Inggris, Spanyol dan Jerman. “Tidak ada uang di Italia saat ini dan para pemain terbaik dunia ingin bermain di liga-liga lain seperti Spanyol, Inggris, dan Jerman.

Italia sedang meredup,” kata Nesta dalam wawancara dengan BBC. Meski demikian, kemampuan timtim Italia seperti Fiorentina yang mendatangkan pemain berkelas seperti Mario Gomez dari Bayern Muenchen dan Juventus yang menggaet Carlos Tevez dari Manchester City sedikit memberi harapan. “Mendatangkan para pemain seperti itu sangat bagus. Seorang pemain seperti Tevez, menurut saya tidak mungkin bermain di Seri A sekarang. Juventus sudah melakukan pekerjaan yang sangat bagus,” imbuh mantan bek Lazio itu.

Sementara itu, mantan pelatih Chelsea yang kini menukangi Napoli Rafael

Benitez menegaskan bahwa timnya akan menggagalkan ambisi Juventus merebut gelar juara Liga Seri A untuk ketiga kalinya secara beruntun pada musim 20132014. Napoli yakin bisa merebut scudetto (gelar juara Liga Seri A Italia) pada musim ini.

Benitez sudah mulai melatih Napoli pekan lalu, sebelum melakukan pemusatan latihan di Italia Utara menjelang turnamen Piala Emirates di London. Pria asal Spanyol ini pun berharap, setelah mengikuti turnamen itu, Napoli kembali ke Italia dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi untuk merebut gelar juara musim ini.

Walaupun, mantan pelatih Juventus yang kini melatih di China, Marcelo Lippi meramalkan bahwa Juventus akan kembali meraih gelar juara Seri A musim ini. “Juventus akan menjuarai liga. Saya kira, gelar juara sudah merupakan milik mereka. Conte, sebagai kapten adalah seorang pemimpin yang sesungguhnya.

Dia kemudian melanjutkan kepemimpinannya itu saat beralih profesi sebagai pelatih. Saya selalu tahu dia akan menjadi seorang pelatih yang bagus,” kata

Lippi kepada La Stampa.

Tetapi Benitez menegaskan bahwa Juventus tidak boleh menganggap enteng tim lain, termasuk Napoli. Menurutnya, Napoli adalah penantang paling berat Juventus dalam mempertahankan gelar juara. “Juventus adalah tim yang kuat dan mendapat sejumlah pemain bagus di bursa transfer, tetapi masih ada tim lain yang bisa bersaing merebut gelar yang setiap tahun berbeda,” kata Benitez.

Mantan pelatih Inter Milan itu melanjutkan, “Kami akan bersaing di semua kompetisi yang kami ikuti. Kami akan bermain di Liga Champions dan kami akan bersaing di sana. Kami juga cukup kuat untuk merebut gelar itu. Di Seri A, ada banyak tim yang bisa memrebut gelar juara seperti Inter Milan, AS Roma, Fiorentina, dan AC Milan. Tetapi kami akan berjuang sampai akhir.”

Dia melanjutkan, “Kedatangan saya di Napoli disambut dengan sangat positif oleh para pendukung tim dan saya sangat positif dengan ini. Kerinduan saya adalah bekerja dengan sangat keras, memberikan 100 persen kepada klub dan membuat pendukung bahagia.” (espn/aji)

Tim Martinez dan Pellegrini Telan Kekalahan WINA - Dua tim papan atas Inggris, Manchester City dan Everton memetik hasil buruk pada laga perdana mereka dengan pelatih barunya. City kalah 0-2 dari klub Afrika Selatan Supersport Unied, sedangkan Everton kalah 1-2 dari klub Austria, Austria Viena pada laga yang berlangsung terpisah, Minggu (13/7) waktu setempat.

Meski kalah, pelatih Everton Roberto Matinez dan pelatih Manchester City Manuel Pellegrini tidak terlalu kecewa.

Malahan, mereka bersyukur timnya kalah dalam laga-laga seperti ini karena bisa mempersiapkan timnya lebih baik lagi sebelum musim 2013-2014 dimulai.

Menghadapi Austria Vienna di Wina, Austria, Minggu (14/7) waktu setempat, Martinez lebih memilih untuk menurunkan skuat mudanya. Joel Robles membuat debut pada laga ini, sementara sementara pemain seperti Leighton Baines, Steven Pienaar dan Leon Osman tidak diturunkan. Keputusan Martinez itu tampaknya menjadi bumerang bagi timnya. Vienna yang menjadi tuan rumah sudah memimpin ketika laga memasuki menit ke-12 lewat tendangan keras Stankovic.

Vienna menggandakan keunggulan melalui titik putih pada menit ke-37.

Stankovic yang menjadi algojo sukses menjalankan tugasnya dengan baik.

Everton hanya mampu membalas lewat satu gol yang dicetak oleh Apostolos

Vellios usai memanfaatkan umpan silang Baines pada babak kedua. Meskipun kalah, Martinez tetap santai. Ia menggangap partai ini sebagai momen mencoba seluruh pemainnya. “Kami melawan tim yang satu pekan lagi akan

memulai musim baru. Inilah yang kami cari. Saya ingin mendorong kemampuan fisik pemain dan saya pikir mereka meresponnya dengan sangat baik,” ujar Martinez.

Dari Pretoria, Afrika Selatan, Manchester City diluat dugaan kalah dua gol tanpa balas dari Supersport United. Berlaga di Stadion Loftus Versfeld, Supersport memastikan kemenangan melalui gol dari striker asal Senegal Mame Niang dan pemain Timnas Afrika Selatan Kermit Erasmus di babak kedua. Dalam laga ini, pemain anyar City asal Brasil Fernandinho dan gelandang muda asal Spanyol Denis Suarez menajalani debutnya dengan masuk sebagai pemain pengganti pada 45 menit babak kedua.

“Saya pikir penting untuk selalu meraih kemenangan. Tapi, itu bukanlah hal terpenting untuk momen seperti ini.

Kami masih jauh dari performa puncak.

Kami baru menjalani pekan pertama.

Ketika pra-musim berlanjut, setelah tiga atau empat bulan, kita baru akan melihat seperti apa kami,” ujar Pellegrini. (espn/ sky sports/aji)

United Ingin Datangkan Fabregas LONDON-Manchester United menyodorkan tawaran sebesar 25 juta pound untuk mendatangkan gelandang Barcelona Cesc Fabregas, demikian dilaporkan sejumlah media Inggris pada Senin. Televisi Sky Sport News, BBC, dan kantor berita domestik Press Association semuanya menyebutkan bahwa klub juara Liga Utama Inggris itu tertarik merekrut sang pemain internasional Spanyol itu.

Press Association mengatakan bahwa tawaran tersebut telah disodorkn kepada sang pemain, yang merupakan produk akademi sepak bola Barcelona sebelum bergabung dengan Arsenal sebagai pemain usia 16 tahun pada 2003.

Bagaimanapun Sky Sport News, mengatakan terdapat potensi hambatan pada klausa kontrak Fabregas, di mana Arsenal harus menjadi tim tujuan pertama seandainya dia memutuskan untuk meninggalkan Camp Nou. Barcelona tidak memberi komentar saat dihubungi AFP. Jika kepindahan ini terwujud, Fabregas akan menjadi perekrutan utama pertama pelatih baru David Moyes sejak mantan pelatih Everton itu menggantikan Alex Ferguson pada musim panas.

United, yang saat ini sedang menjalani tur pra musim di Asia, telah memberikan dana bagi Moyes untuk mengejar “pemain bintang” sebelum musim baru dimulai, kata ketua eksekutif klub Ed Woodward kepada media Inggris pada Minggu.

Menurut Woodward, klub yang bermarkas di Old Trafford itu “tentu saja” mampu bersaing untuk mendatangkan pemain-pemain yang bernilai sebesar 60 juta sampai 70 juta pound.

Berita-berita mengenai potensi tawaran terhadap Fabregas muncul sehari setelah terdapat konfirmasi bahwa Barcelona telah menjual kapten Spanyol U-21 Thiago Alcantara ke klub juara Eropa Bayern Munich.

Fabregas lulus untuk menjadi kapten The Gunners dan merupakan salah satu pemain paling berpengaruh mereka sebelum kembali ke Barcelona dengan harga 25,4 juta pound, dengan ikatan kontrak lima tahun pada Agustus 2011.

Sejak itu ia telah membantu raksasa Katalan itu meraih gelar Piala Raja pada 2011/2012 dan Liga Spanyol 2012/2013 (ant/dar)