1
JUMAT 16 AGUSTUS 2013 NO.0178 | TAHUN II Koran Madura
JUMAT
Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-
16 AGUSTUS 2013
g PAMANGGHI
Freedom Oleh : Abrari Alzael
Pemimpin Redaksi Koran Madura
Suatu ketika, sepulang dari perang, nabi menyampaikan pesan. Kemenangan terbesar bukan lantaran berhasil mengalahkan musuh. Tetapi kemenangan sejati manakala setiap diri sanggup menjaga hati, emosi, dan kendali diri. Jika menggunakan logika inversi, maka kekalahan terbesar lantaran tidak bisa berjaga diri. Dalam usia kemerdekaan RI yang ke 68 ini, penjajah secara geografis kini tak zaman lagi. Musuh terbesar bangsa justru terletak pada setiap individu warga Negara. Apakah ia merasa dirinya menang atau kalah yang tidak disadari. Sudah banyak tamsil yang tersaji tentang seseorang atau kelompok yang tidak bisa menahan diri, merugi, dan membuat orang lain cedera. Inikah negeri dengan kaum bedebah di dalamnya? Negeri ini merdeka sejak 17 Austus 1945. Dibanding Singapura yang berdaulat sejak 9 Agustus 1965, tak banyak republik ini berbuat untuk rakyatnya. Warganya belum merdeka terutama dari kemiskinan. Dalam tahun 2013, tercatat 30 Jika negara juta warga ini ayam, ia berada di hadir sebagai bawah garis pejantan emiskitanggung yang knan. Terjadi tidak jelas lompatan mau memulai pendapatan dari dari mana, yang luar sudah sampai biasa curam antara pendi mana, apa yang dilakukan duduk yang paling kaya dan bertujuan dengan yang ke mana. mahamiskin. Fakta ini menegaskan bahwa dalam k o n d i s i ekonomi, Indonesia sudah sangat tidak sehat. Ini diperparah dengan kondisi negara kaya tetapi penduduknya fakir. Ada pelajaran menarik yang bisa ditiru dari negeri tetangga, Singapura, yang lama merdekanya belum seperti Indonesia. Singapura tidak mencampuradukkan permasalahan politik dengan persaingan dagang. Mulai dasawarsa 1980-an Singapura mengeluarkan peraturan peningkatan upah secara umum. Sedangkan di republik ini, politk menjadi panglima. Ini tidak saja soal ekonomi dan hukum. Namun soal agama pun, Indonesia “tega” memolitisasi. Apalagi soal korupsi, di tanah ini sudah lazim politik ikut serta di dalamnya. Jika negara ini ayam, ia hadir sebagai pejantan tanggung yang tidak jelas mau memulai dari dari mana, sudah sampai di mana, apa yang dilakukan dan bertujuan ke mana. Sampai akhirnya, bangsa ini dilanda galau yang tidak dimengerti. Politik menjadi penyakit yang dikira obat, dinilai akan menyembuhkan luka tetapi tidak tahu akan membuat sayat itu semakin nganga. Oleh karena itu, benar kiranya bila ada yang berpendapat bahwa Indonesia hari ini tidak sepenuhnya merdeka dari kemiskinan, keadilan, dan kesewenang-wenangan. Ini lantaran ada pihak yang menilai orang lain bukan sebagai dirinya melainkan serupa onggok yang seakan pantas dibodohi. Padahal, seharusnya lebih mengerti situasi sebelum hal yang jauh lebih buruk benar-benar terjadi. (*)
Matrawi Masuk kelas Ibu Guru : Kaki bebek ada berapa, Udin ? Udin : Dua bu Ibu Guru : Bagus, sekarang Matrawi, kaki sapi ada berapa ? Matrawi : Delapan Ibu Guru Ibu Guru : Bagaimana bisa begitu ? Matrawi : Coba hitung, 2 kaki depan, 2 kaki belakang, 2 kaki kiri dan 2 kaki kanan. Kan 2+2+2+2=8 Ibu Guru : Mat, sungguh pintar kau seperti pejabat saja, besok nggak usah masuk kelas lagi ya.!
Cak Munali
ant/widodo s. jusuf
KARNAVAL KEMERDEKAAN. Sejumlah pelajar mengangkat replika Honai (rumah adat Papua) ketika mengikuti acara karnaval keliling kota di kota Wamena, Jayawijaya, Papua, Kamis (15/8). Karnaval yang diikuti oleh seluruh sekolah dan kelompok seni yang ada di Kabupaten Jayawijaya tersebut digelar untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 Tahun 2013.
Kasus SKK Migas Bisa Mengganggu Konvensi JAKARTA - Komite Konvensi Partai Demokrat mengaku, tertangkapnya Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempengaruhi proses konvensi penjaringan calon presiden dari Partai Demokrat. Pasalnya, dana suap yang melibatkan Rudi bukan untuk membiayai konvensi. Penegasan tersebut seperti disampaikan Sekretaris Komite Konvensi Partai Demokrat Suaedi Marasabessy saat dihubungi wartawan pada Kamis, (15/8) kemarin. “Tidak ada pengaruh. Itu permasalahan personal. Dan kami percaya Pak Jero (Wacik) bersih,” jelas Suaedy. Sebagaimana diketahui, Jero Wacik merupakan Ketua Pengawas SKK Migas yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, pada karir politiknya Jero menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Lebih lanjut Suaedy membantah kalau dana suap yang diterima Rudi akan dialirkan untuk membiayai operasional Komite Konvensi Partai Demokrat. “Iya tidak percaya. Kami tidak percaya, apalagi saya. Dana konvensi itu harus berasal dari sumber yang halal, bukan haram,” tuturnya. Sebelumnya, mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, Tri Dianto sempat menduga bahwa kasus korupsi yang melibatkan Rudi Rubiandini terkait dengan Partai Demokrat. Tri Dianto menuding, uang suap
yang diterima Rudi akan dipergunakan untuk membiayai konvensi. “KPK harus berani mengungkap kasus ini sampai tuntas dan jangan hanya selesai di Kepala SKK Migas. Kalau perlu KPK periksa Menteri ESDM, karena Kepala SKK Migas adalah orang terdekat Menteri ESDM. Jangan-jangan uang suap itu mau untuk pendanaan konvensi Demokrat,” kata Tri Dianto melalui pesan singkatnya. Terkait dengan tudingan
tersebut, Jero sudah membantah bahwa kasus suap yang melibatkan Rudi berkaitan erat dengan pendanaan untuk Partai Demokrat. “Itu tidak ada. Dan tidak ada dana itu untuk itu,” ucap Jero di Gedung Kementerian ESDM. Persoalan Kelembagaan Di tempat terpisah, mantan Menteri Perindustrian, Fahmi Idris menilai perkara suap yang menjerat Rudi berkaitan erat dengan permasalahan kelembagaan. Ini artinya, Jero Wacik tidak cakap dalam melakukan pengawasan terhadap SKK Migas. “Pengawasan yang ada itu unsur yang sifatnya internal. Kalaupun memang ada unsur pimpinan lembaga dalam hal ini Menteri (ESDM). Tetapi, kami melihat efektivitasnya tidak ada. Buktinya ketika
(kasus dugaan suap) itu terjadi, menterinya saja kaget. Buktinya unsur pengawasannya tidak ada,” kata Fahmi di Gedung KPK Jakarta, Kamis (15/8). Kehadiran Fahmi di Gedung KPK bersama sejumlah tokoh nasional, bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap lembaga anti rasuah tersebut. Dia beranggapan, kasus suap Kepala SKK Migas itu bukan sebatas permasalahan personal, namun sama peliknya dengan persoalan saat pembubaran BP Migas. “Tidak ada unsur pengawasannya. Yang kami usulkan lembaga pengawasan yang independen. Yang ada di SKK itu adalah lembaga pengawasan internal yang antara lain dipimpin menteri,” ucap Fahmi. (gam/bud) Koordinator Gerakan Menegakan Kedaulatan Negara (GMKN) Din Syamsudin (kedua kanan), bersama Anggota GMKN Fuad Bawazier (kanan), Fahmi Idris (kedua kiri) Ali Mochtar Ngabalin (kiri) seusai melakukan pertemuan dengan Pimpinan KPK di Jakarta, Kamis (15/8). Kedatangan mereka dalam rangka memberikan dukungan kepada KPK atas pengusutan kasus suap SKK Migas.
PILGUB JATIM
Bambang-Said Rangkul Buruh di Sidoarjo SIDOARJO-Tim sukses Calon Gubernur Jatim Bambang DH-MH Said Abdullah mendekati para buruh di Kabupaten Sidoarjo guna mencari dukungan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2013. “Saat ini, masih banyak buruh yang terpinggirkan, akibat kebijakan pemerintah yang belum mendukung buruh,” ujar salah seorang tim sukses
Bambang-Said, Ripka Ciptaning, di Sidoarjo, Kamis. Hingga sekarang, kata dia, masih banyak buruh yang bekerja secara “outsourcing” atau tenaga kerja kontrak di beberapa perusahaan. “Padahal sesuai aturan, tenaga kerja kontrak tersebut ada batas waktunya dan jangan sampai tenaga kerja tersebut bingung ketika sudah tua, akibat statusnya tidak jelas,”
ucapnya. Anggota DPR RI ini mengatakan selama ini pemerintah masih belum berani menindak tegas perusahaan tenaga kerja kontrak yang banyak merugikan kaum buruh. “Kami ingin pemerintahan yang dipimpin Bambang-Said akan membawa perubahan positif ke depan, terutama kepada para buruh,” katanya. Pada kampanye tersebut,
tim sukses Bambang-Said membagikan sejumlah brosur dan stiker kepada pedagang di Pasar Tradisional Larangan, Sidoarjo. “Kami sengaja berdialog dengan elemen buruh di Sidoarjo guna mengetahui aspirasi sekaligus keluhan mereka,” katanya. Pilkada Jatim 2013 yang diikuti oleh empat pasangan calon itu akan digelar pada 29 Agustus. (ant/dar)
KASUS SKK MIGAS
Cegah Saksi ke Luar Negeri JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah tiga pejabat SKK Migas untuk tidak pergi ke luar negeri terkait dengan peran mereka sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. “Sejak 14 Agustus, KPK melakukan permintaan pencegahan ke luar negeri kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan penyidikan dan penyelidikan dugaan korupsi dalam pengelolaan kegiatan hulu migas di lingkungan SKK Migas,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, di Jakarta, Kamis malam. Tiga pejabat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang dicegah ke luar negeri, yaitu Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman, Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bidang Pengendalian Komersil SKK Migas Popi Ahmad Nafis, dan Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Kondesat Bidang pengendalian komersial SKK, Agoes Sapto Rahardjo. Selain tiga pejabat SKK Migas, KPK juga mencegah Presiden Direktur PT Parna Raya Group Artha Meris Simbolon agar tidak bepergian ke luar negeri terkait dengan kasus tersebut. “KPK meminta mengeluarkan surat pencegahan agar sewaktu-waktu saksi berada di Indonesia dan tidak sedang di luar negeri,” kata Johan. Johan menambahkan Tim Penyidik KPK telah menyelesaikan penggeledahan di Gedung SKK Migas Jakarta pada hari Kamis malam. Pada hari Rabu (14/8), KPK telah menetapkan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan Devi Ardi dari swasta sebagai tersangka penerima suap terkait dengan lingkup kewenangan SKK Migas, sedangkan Simon Tanjaya dari perusahaan Kernel Oil Pte Ltd ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Sementara itu, Rudi Rubiandini dan pelaku swasta Devi Ardi sebagai penerima suap dituduh melanggar Pasal 12 Huruf a dan b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pelaku pemberi suap, Simon Tanjaya, dari perusahaan Kernel Oil diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (ant/dar)