1
RABU 16 OKTOBER 2013 NO.0219 | TAHUN II Koran Madura
RABU
16 OKTOBER 2013
HARI RAYA IDUL ADHA
Tiga Tersangka Korupsi Dikunjungi Istri JAKARTA- Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriah menjadi hari yang sangat istimewa bagi tersangka kasus dugaan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghuni Rumah Tahanan (Rutan) KPK . Selain diperbolehkan melaksanakan shalat Idul Adha di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur, mereka juga diizinkan menerima tamu istimewa mereka. Selasa siang (15/10) misalnya, Sefti Sanustika istri Ahmad Fathanah, Airin Rachmi
Bawa banyak, dua boks makanan. Paling ketupat dan opor. Alhamdulilah berkurban
Sefti Sanustika
Istri Ahmad Fathanah Diany istri Tubagus Chaeri Wardhana, dan Lusi Triana istri kedua Lutfhi Hasan Ishaaq mendatangi kantor KPK. Mereka menjenguk suaminya yang merupakan terdakwa dan tersangka korupsi. Sefti yang mengenakan baju hijau berjilbab corak cokelat terpantau tiba pukul 09.55WIB. “Bawa banyak, dua boks makanan. Paling ketupat dan opor. Alhamdulilah berkurban,” kata Sefti di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/10). Dia berharap agar Jaksa KPK bisa memberikan tuntutan yang seringan mungkin terhadap suaminya. “Doain ajalah biar dapat seringan-ringannya,” kata dia.
Saat hal itu dikonfirmasi ke Septi, dia tak berkata banyak. Dia mengaku menyerahkan semuanya ke Tuhan Yang Maha Esa. “Gak tahu pasrah saja. Saya tawakal saja,” kata Septi sembari masuk mobil Honda Jazz bernopol B 1502 TNY. Fathanah didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan modus menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, dan membelanjakan harta kekayaan yang nilainya mencapai Rp 34.729 miliar dan USD 89.321. Setelah itu, Airin tiba sekitar pukul 10.10WIB. Airin yang mengenakan baju putih berjilbab abuabu, mengumbar senyum di Gedung KPK. Sebelum bertanya, Airin terlebh dahulu mengajukan pertanyaan. “Sudah pada salat?” katanya. Saat ditanya balik apakah membawa makanan. “Nanti, nanti dibawain opor,” ujarnya. Sedangkan Lusi tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.40 WIB dengan mengenakan baju muslim warna hitam dan jilbab motif kotak-kotak warna coklat. Lusi hadir bersama tiga anaknya. Dua anak lelaki Lusi berusia belia terlihat mengenakan baju merah, dan seorang wanita mengenakan baju muslim. Lusi mengaku tak membawa panganan khas lebaran, seperti opor ayam kesukaan sang suaminya yang merupakan mantan Presiden PKS. “Ini bawa anak aja, ngga bawa apaapa. Ngga bikin. Bapak sehat. Bawa anak karena bapak kengen,” kata Lusi. (gam)
ant/ismar patrizki
INDONESIA TAHAN IMBANG CHINA. Pesepakbola timnas Indonesia, Greg Nwokolo (10), berjibaku dengan penjaga gawang China, Sun Xiang (3) dan pesepakbola Du Dei (5), saat laga lanjutan kualifikasi Grup C Piala Asia 2015 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10) malam. Indonesia berhasil menahan imbang China dengan skor 1-1.
Diam-diam Parpol Memangsa APBN
Rp 60 Triliun Uang Negara Mengalir ke Partai Politik JAKARTA-Dana APBN yang dikorupsi oleh partai politik mencapai sekitar Rp60 triliun dalam setahun. Namun pencurian ini dalam bentuk pembahasan anggaran, antara DPR dan pemerintah. “Setahun itu saya perkirakan Rp60 triliun yang dicuri terkait pembahasan anggaran,” kata Pendiri Econit, Rizal Ramli dalam diskusi “Bisakah Memutus Politik Uang Dalam Pilkada” bersama Ketua Panitia Akuntabilitas Publik DPD, Farouk Muhammad dan mantan anggota DPR F-PDI Perjuangan, Noviantika Nasution, di Jakarta, Jumat,(11/10). Untuk mengurangi kebocoran anggaran ini, Mantan Menko Perekonomian era Gus Dur ini, mengusulkan agar pembiayaan parpol oleh pemerintah melalui APBN. “Dulu jaman Gus Dur, saya mengusulkan agar parpol diberi subsidi sekitar Rp100 miliar. Jadi totalnya, sekitar Rp6 triliun pertahun,” ungkapnya. Dengan pembiayaan Rp6 triliun ini, menurut Capres versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini, maka dana ini tidak ada apaapanya dibanding nilai APBN yang mencapai Rp1600 triliun. “Se-
hingga parpol bisa konsentrasi untuk membangun kader-kader yang berkualitas,” ujarnya Menurut Rizal, parpol yang sudah mendapat dana APBN. Namun masih juga melakukan korupsi, maka parpol tersebut bisa didiskualifikasi. “Sekarang inikan parpol melakukan korupsi secara berjamaah, mulai dari pusat hingga daerah. Kalau sudah mendapat bantuan, masih korupsi, bisa dibubarkan,” tegasnya.
Para anggota DPR itu kan, tergantung dari Ketua umumnya, jadi untuk mengubah sistem itu tergantung dari 9 parpol yang ada di parlemen
Farouk Muhammad
Ketua Panitia Akuntabilitas Publik DPD Sementara itu, Farouk Muhammad mengakui DPD juga sedang melakukan kajian soal pembiyaan parpol ini. “Kita lagi memikirkan, bagaimana sebenarnya cara pembiayaan parpol yang baik, apakah
seperti selama ini, memungut iuran dari anggota,” jelasnya. Farouk menambahkan agar sebaiknya ke depan memang pemilukada diserahkan kembali ke DPRD. Hal ini untuk meminimalisir money politik yang terjadi selama ini. “Money politik kepada rakyat ini sangat negatif, sehingga saya mengusulkan lebih baik ke DPRD saja,” ucapnya. Masalahnya, kata Farouk, untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah ini perlu mengubah UU Pilkada. Dan ini semua tergantung dari keseriusan pimpinan parpol. “Para anggota DPR itukan, tergantung dari Ketua umumnya, jadi untuk mengubah sistem itu tergantung dari 9 parpol yang ada di parlemen,” terangnya. Sedangkan Noviantika Nasution, mengatakan sulit membendung money politik, selama sistem dan UU-nya tetap seperti ini. “Kita inikan sedang menikmati buah dari sistem yang salah. Jadi memang bukan salahnya parpol juga,” tegasnya. Apalagi selama ini, katanya, parpol dianggap belum mampu menghasilkan kader berkualitas dan manajemen yang baik. “Kalau UU Parpol belum diubah saol sumber keuangan parpol, ya tinggal tunggu waktu saja untuk masuk penjara,” pungkasnya. (gam/abd)
SKANDAL SUAP
Pengacara dan Hakim MK Harus Diperiksa Ingin Masuk Surga Matrahem yang sedang mengajar mata pelajaran agama di Sekolah Dasar sedang menjelaskan tetang surga. Matrahem
: Anak-anak.. siapa yang mau masuk surga? ayo Berdiri ... Murid-Murid : Saya pak.. saya... (masing-masing anak pada teriak kecuali Matrawi yang sedang tertidur di belakang) Perlahan Matrahem menghampiri Matrawi dan kemudian membangunkannya. Matrahem kemudian bertanya kepada Matrawi.. Matrahem Matrawi Matrahem Matrawi
: Matrawi, kamu mau masuk surga gak?” : Mau dong pak! : Terus kenapa kamu gak berdiri? : Lha... memangnya mau berangkat sekarang pak? Cak Munali
JAKARTA-KPK diminta mengusut lebih dalam kasus dugaan suap di Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan hakim konstitusi lain serta sekretariat MK dalam kasus Akil Mochtar. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan bila perkara suap tersebut juga menyangkut hakim MK lainnya. “Sebaiknya penyelidikan dilakukan terus tidak hanya Pak Akil yang sudah ditetapkan sebagi tersangka. Tapi dilakukan kepada semua pihak yang terlibat kasus ini,” ujar Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Senin (14/10). Menurut Yusril, KPK perlu melakukan penyelidikan lebih dalam kasus Akil Mochtar. Langkah aktif KPK,ujar Yusril, dapat mengantisipasi tindak pidana korupsi dan suap di tubuh MK.
Selain hakim konstitusi lain yang harus diperiksa, KPK juga harus memeriksa pejabat-pejabat di MK, termasuk para pengacara yang pernah berperkara mengenai kasus sengketa Pilkada. “Baik kemungkinan hakim-hakim MK yang lain atau para pejabat di sek-
ertariat MK atau para pengacara, advokat dan pihak-pihak yang berpekara. Silahkan saja dilakukan penyelidikan yang luas,” jelas dia. Yusril berharap agar kasus serupa tak terulang kembali. “Mudah-mudahan ke depan tidak terulang lagi,” pungkasnya. (gam)
POLEMIK DINASTI POLITIK
Anas Tantang SBY JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengeritik soal dinasti politik yang kerap dipraktikkan sejumlah kepala daerah. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku sepakat dengan kritikan SBY tersebut. Karena itu, Anas menantang agar SBY dapat membuktikan ucapannya menjadi kenyataan. “Ini kesempatan bagi SBY untuk mempromosikan meritokrasi politik. Proses rekrutmen politik berdasarkan kecakapan, kualitas, dan kompetensi, bukan karena hubungan darah,” ujar Anas di kediamannya, Jalan Teluk Semangka, Duren Sawit, Jakarta, Selasa (15/10). Seperti diketahui, dinasti politik kembali ramai dibicarakan setelah adik Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana ditangkap KPK. Bahkan SBY mengimbau agar monopoli kekuasaan tak dilakukan karena berdampak buruk. Meskipun, SBY mengakui tak ada satu pun larangan membangun dinasti dalam dunia politik. Menurut Anas, pada alam demokrasi modern sekarang ini para elit politik harus membuka ruang lebih besar bagi sistem meritokrasi yang berbasis kecakapan dan prestasi dalam politik, tidak mengutamakan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan untuk melanggengkan kekuasaan. “Kalau pak SBY misalnya menyindir atau mengkritik dinasti politik itu saya setuju. Artinya, SBY itu setuju ada ruang yang terbuka makin lebar untuk meritokrasi,” pinta Anas. Anas mengatakan, selama dirinya menjabat pimpinan, ruang meritokrasi masih sempit di lingkungan Partai Demokrat. Proses perekrutan kader maupun calon politisi partai bintang mercy itu masih ada yang tidak berdasarkan kompetensi. “Selama ini di Demokrat belum dijalankan, kan dimulai dari pernyataan SBY sendiri. Saya dukung penuh SBY menjadi pelopor terdepan untuk promosikan meritokrasi politik,” jelas Anas yang kini memimpin ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Sementara itu, kader Partai Golkar balik menyerang SBY terkait kritikannya soal dinasti politik. Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyindir SBY yang tengah membangun dinasti politik dari keluarga besar Cikeas. Terbukti, dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) yang tercatat di data KPU, tercatat sebanyak 15 orang caleg Partai Demokrat merupakan keluarga besar Cikeas. Tidak Sehat Pengamat kebijakan public, John Palinggi mengaku dinasti politik memang tidak sehat bagi demokrasi. Bahkan kualitas demokrasi yang dihasilkan melalui dinasti politik ini sangat buruk. Hal itu diperparah dengan cara-cara kotor dan korupsi untuk meraih jabatan. (gam/abd)