1
RABU 16 OKTOBER 2013 NO.0219 | TAHUN II Koran Madura
KAMIS
17 OKTOBER 2013
RAPAT KERJA
Jokowi Ditunjuk Ketua Bapilu PDIP?
ant/fanny octavianus
KORBAN KERICUHAN ISTIQLAL. Seorang anak menangis usai kericuhan akibat berebut masuk Masjid Istiqlal untuk mendapatkan jatah daging kurban, Jakarta Pusat, Rabu (16/10). Seorang warga meninggal dalam kejadian tersebut, sementara beberapa lainnya mengalami luka akibat terinjak-injak.
KPK Terbitkan Sprindik Gratifikasi Akil JAKARTA - Posisi hukum mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar semakin terjepit. Setelah dijerat dengan sangkaan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakalan menjerat Akil atas dugaan penerimaan hadiah (gratifikasi) di lingkungan MK. Bahkan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) baru untuk Akil sudah diterbitkan sejak 10 Oktober lalu. "Pada tersangka AM diduga juga melanggar Pasal 12 huruf c, atau Pasal 6 ayat 2 dan atau Pasal 16 huruf B UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2010 KUHPidana sejak 10 Oktober lalu," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10). Menurut dia, penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti cukup buat menerbitkan sprindik baru itu. Tetapi, sayangnya, dia tidak menyebutkan secara rinci perkara baru disangkakan kepada Akil. Namun yang pasti, sprindik baru ini menambah panjang deretan pasal disangkakan kepada Akil. Pada 3 Oktober, KPK resmi menetapkan Akil Mochtar dan beberapa orang lainnya sebagai tersangka di dua kasus berbeda. Pertama dugaan suap terkait sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
AM dan CHN ditetapkan sebagai tersangka selaku penerima suap, dan disangkakan Pasal 12 huruf c UndangUndang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, atau pasal 6 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dalam perkara sama, tersangka CN dan HB selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a UndangUndang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Kasus kedua yakni dugaan suap terkait sengketa pilkada Kabupaten Leb-
ak, Banten. Dalam perkara ini, AM dan STA selaku penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf c Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau pasal 6 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sementara tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan kawan kawan selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini mengirimkan surat permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri untuk tiga orang kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tiga orang itu adalah pihak swasta, yang dicegah terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Lebak, Banten.
Cekal Sementara itu, KPK kembali mencekal tiga orang yang diduga terkait korupsi. Mereka yang dicekal itu adalah Yayah Rodiah, Dadang Priatna, dan Muhammad Awaluddin. Ketiganya dicegah selama enam bulan ke depan. "Benar Yayah Rodiah, Dadang Priatna, dan Muhammad Awaluddin dicegah. Suratnya baru akan dikirim. Dalam kasus dugaan suap Pilkada Lebak, selama 6 bulan ke depan," kata Johan Budi. Yayah Rodiyah hari ini hadir memenuhi jadwal pemeriksaan sebagai saksi buat tersangka STA (Siti Tur Andayani). STA adalah advokat yang kerap berperkara di MK. STA disebut memiliki hubungan erat dengan Ketua Mahkamah Konstitusi non-aktif, Akil Mochtar, yang juga terjerat perkara sama. STA diduga adalah perantara pemberian duit suap Rp 1 miliar dari tersangka Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan dan seseorang berinisial F. Diduga duit itu akan diberikan kepada Akil supaya menerima gugatan duet Amir HamzahKasmin Bin Saelan dan menganulir kemenangan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lebak, Iti Octavia dan Ade Sumardi, serta dilakukan pemilihan ulang. TCW adalah adik kandung Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.(gam/ abd/aji)
JAKARTA-PDI Perjuangan pada Rabu (16/10) menggelar Rapat Kerja Nasional Badan Pemenangan Pemilu yang dihadiri perwakilan dari DPD PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Salah satu agendanya adalah menentukan dan menunjuk ketua Bappilu. Informasi yang berkembang menyebutkan, nama Joko Widodo ditunjuk PDI Perjuangan menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Namun, Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo tidak menampik maupun membenarkan. Tjahjo hanya mengatakan, PDIP akan segera menunjuk dan mengumumkannya. "Kita lihat nanti. Kita belum memilih, semakin cepat makin bagus," ujar Tjahjo di Hotel JW Luwansa, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/10). Tjahjo menjelaskan, kriteria calon ketua Bappilu adalah orang yang tidak menjabat di struktur partai. Selain itu, ketua Bappilu harus kader PDI Perjuangan. "Tak boleh dirangkap struktur partai, di luar struktur partai agar luwes," jelas Tjahjo. Anggota Komisi I DPR itu enggan membeberkan siapa yang bakal ditunjuk sebagai Ketua Bappilu. "Yang jelas kader partai, soal nama rahasia perusahaan. Ketua Bappilu harus bisa mengolah, men“Tak boleh gorganisir, luwes dirangkap dan dekat dengan struktur partai, semuanya. Terdi luar struktur masuk dekat dengan pers," kata partai agar mantan ketua luwes,� Bappilu PDI P di Pemilu 2009 itu. Ketua DPP Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga, Puan Maharani juga enggan mengomentari santernya nama Jokowi sebagai Ketua Bapilu . "Kami ingin mendengarkan aspirasi dan mendengar masalah terkait pemenangan target 27,2 persen pada pemilu 2014 mendatang," ujar Puan dalam sambutannya, Jakarta, Rabu (16/10). Menurut Puan, rapat koordinasi badan pemenangan pemilu ini secara langsung melibatkan sekretaris dan bendahara DPD PDI Perjuangan seluruh Indonesia. "Bagaimana strateginya, nanti kita kasih tahu cara-cara dan strateginya bersamasama untuk mencapai target tersebut," jelas Puan. Dalam kesempatan ini, PDI Perjuangan bakal menunjuk siapa yang menjadi ketua Badan Pemenangan Pemilu. Selanjutnya, ketua akan bertanggungjawab penuh di dalam pencapaian target agar PDIP bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2014 mendatang. "Kita akan menunjuk ketua untuk memenangkan pemilu 2014 secara gotong royong," tandasnya. (gam/abd)
Inggris Lolos ke Brazil
HUKUM
Hakim Konstitusi Mengaku Tak Menerima Suap JAKARTA- Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maria Farida Indrati mengatakan tidak pernah sekalipun menerima suap dari pihak manapun, terkait penanganan perkara di lingkungan MK. Bantahan ini disampaikan Maria saat dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seputar proses persidangan di MK sejak awal hingga akhir. "Iya, ditanyakan saya pernah menerima suap atau tidak. Saya bilang saya tidak pernah menerima suap," kata Maria kepada para pewarta usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10). Pada Rabu (16/10), KPK memanggil dua Hakim Konstitusi yaitu Maria Farida Indrati dan Anwar Usman dalam kasus tindak pidana suap terkait penanganan perkara Pilkada di MK. Keduanya hadir sebagai saksi dengan tersangka Ketua Non aktif MK Akil Mochtar. Maria dan Anwar tiba bersamaan sekitar pukul 09.30WIB. Sesampai di Gedung KPK, Maria tidak berkomentar terkait pemeriksaan kali ini, khususnya saat
ant/puspa perwitasari
HAKIM KONSTITUSI. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi usai pemeriksaan di Jakarta, Rabu (16/10). Dua hakim konstitusi, Maria Farida dan Anwar Usman diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak Banten dan Gunung Mas Kalimantan Tengah dengan tersangka Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar. ditanya mengenai mekanisme pengambilan keputusan saat menangani sengketa pilkada Gunung Mas dan Lebak di MK. Beberapa menit kemudian, Anwar tiba di Gedung KPK. "Diperiksa untuk Pak Akil. Nanti ya kalau sudah selesai.
Itu ada di putusan mahkamah itu, sudah ada di putusan Mahkamah," kata Anwar di kantor KPK, Rabu (16/10). Maria dan Anwar merupakan Hakim Konstitusi dalam sidang Panel Pilkada Gunung Mas dan Lebak. Dalam kasus itu,
KPK menetapkan Akil sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp3 miliar untuk pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Rp1 miliar untuk sengketa pilkada Lebak, Banten. Menurut Maria, penyidik mengajukan 21 pertanyaan buat mengorek keterangan seputar proses persidangan di MK, mulai dari sidang panel, sidang pleno, sampai membuat amar putusan. Dia juga mengatakan sempat ditanya apakah dia mengenal pihak-pihak yang terlibat perkara dugaan suap itu. Namun, Maria mengaku tidak ditanya spesifik soal penanganan perkara sengketa pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lebak, Banten, dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kendati demikian, dia mengaku hanya ditanya perkara-perkara sengketa pilkada yang ditangani oleh dia, Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan Akil Mochtar. "Perkaranya tidak langsung ke Pak Akil, tapi perkara-perkara yang ditangani selama ini. Pokoknya secara keseluruhan penyelenggaraan sidang-sidang di MK, terutama panel yang saya lakukan dengan Pak Akil dan Anwar Usman," ujar Maria. (gam/aji)
Pengemis Sombong Pada suatu hari ada seorang lelaki paruh baya sedang mengemis di pinggir jalan, tak lama datang seorang yang bernama Matrawi lagi berjalan menuju arah pengemis. Pengemis : Nak sedekahnya nak, bapak minta sedekah Matrawi : (Ngambil uang di saku celana dan cuma ada 10 ribu) tolong kembaliannya 7 ribu pak. Pengemis : (Cari-cari uangkembalian) nih nak kembaliannya. Matrawi : Loh kok 8 ribu pak Pengemis : tidak apa-apa nak itungitung sedekah Matrawi : (Melongo) Cak Munali