e Paper Koran Madura 16 Desember 2014

SELASA

KORAN MADURA

16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

SELASA 16 DESEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0507 | TAHUN III

1

koranmadura@gmail.com

Kekayaan Fuad Luar Biasa KPK Akan Telisik Kontrak Pertamina JAKARTA-Ketua Komisi Pemberantasan (KPK) terus menggali peran Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron dalam kasus dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Salah satu langkah KPK adalah mendalami dugaan penyimpangan kontrak antara makelar (trader) PT Media Karya Sentosa (MKS) atau Media Energi, dengan anak perusahaan Pertamina, Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore dan Pertamina EP. “Kasus ini masih berkembang dan belum berhenti disidik.

“Iya lah itu didalami,” kata Ketua KPK, Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/12).

Namun Samad menyatakan, proses pengembangan penyidikan kasus ini terikat aturan masa penahanan. Sebab, dalam perkara diawali oleh operasi tangkap tangan (OTT), penyidik harus berkejaran dengan waktu bila tak mau tersangka mereka tetapkan bebas demi hu-

kum lantaran masa penahanannya berakhir. Meski demikian, dia meyakini penyidik bisa menyelesaikan perkara tepat waktu dan mengajukan para tersangka ke meja hijau. “Jadi begini dalam pemeriksaan itu nanti akan

berkembang. Nah pengembangan itu yang kita lakukan,” ujar Samad.

Jaringan Gas Meranggas Peran Fuad Amin dalam Kasus ini berawal dari niat Perusahaan Listrik Negara ingin membangun fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Gresik dan Gili Timur. Perseroan itu pun mengikat perjanjian dengan

pemerintah daerah setempat. Di Gresik, sumber pembangkit listrik itu sudah berdiri. Sementara di Gili Timur sama sekali tidak dibangun. Sebabnya diduga ada kejanggalan kontrak jual beli gas antara Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, Pertamina EP, dengan perusahaan makelar (trader) PT MKS alias Media Energi pada 2006.

Bupati Bangkalan saat itu, KH. Fuad Amin Imron, sudah sepakat siap membangun PLTG itu. Tetapi, PLN ingin supaya beban pembangunan pipa gas ke fasilitas itu ditanggung oleh pemerintah setempat. Fuad menyetujui hal itu.

Pasokan gas dipilih dari kilang lepas pantai Madura Barat dikelola PHEWMO. Sayangnya, pengiriman gas tidak dilakukan langsung oleh Pertamina EP sebagai distributor, melainkan mesti lewat Media Energi.

Fuad lantas membikin perjanjian dengan Media Energi, dan Perusahaan Daerah Sumber Daya ihwal kontrak pasokan gas dan pembangunan jaringan pipa ke PLTG. Bergelimang Harta Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto berjanji akan memiskinkan Fuad Amin Imron. Hal itu guna membongkar ‘korupsi dinasti’ mantan Bupati Bangkalan itu.

Untuk itu, KPK akan terus memburu harta-harta milik Fuad yang dicurigai berasal dari hasil tindak pidana korupsi selama menjabat sebagai penyelenggara negara. Baik yang di Indonesia, luar negeri, maupun dalam penguasaan keluarga “Fuad Amin memang yang agak beda itu kekayaannya dahsyat luar biasa. Kalau yang saya sudah dengar informasinya (dari penyidik) kekayaan Fuad cukup banyak, terutama aset-aset rumah,” katanya.

Sejauh ini, kata Bambang sudah beberapa aset milik Fuad yang disita penyidik. Diyakininya jumlahnya terus bertambah. Bila terpenuhi unsurunsurnya, Fuad juga akan ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang.

“Memang ada cukup banyak harta disita yang diduga milik Fuad. Kami juga sedang menunggu teman-teman penyidik apakah ingin mengembangkan kasus ini atau tidak,” jelasnya. =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

Gubernur

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Jika orang Madura ditanya siapa Gubernur Jawa Timur, jawabannya kemungkinan Mohammad Noer, tokoh Madura populer yang pernah tampil sebagai pucuk pimpinan Jawa Timur. Lalu, kalau ditanya tentang Pak Karwo (Gubernur sekarang) itu siapa. “Oh, itu penggantinya.”

Joke populer ini beredar luas di kalangan masyarakat Madura. Sangat jelas bukan terkait legitimasi formal jabatan Gubernur Jawa Timur. Ungkapan khas itu lebih merupakan ekspresi kecintaan dan rasa hormat masyarakat Madura pada Almarhum Mohammad Noer.

Walau sudah tak menjabat lagi, masyarakat Madura sebatas kultural masih menganggapnya sebagai Gubernur Jawa Timur.

Karena sebatas persepsi budaya, keberadaan “dua gubernur” itu tak pernah menimbulkan keributan. Gubernur definitif tetap dapat menjalankan tugas dengan baik. Ia tak merasa terusik. Bahkan para Gubernur Jawa Timur hampir semuanya merasa persepsi masyarakat Madura itu sebagai semacam pembelajaran moral.

Bagaimana menumbuhkan kecintaan rakyat Jawa Timur pada Gubernurnya sehingga ketika selesai menjabatpun tetap dianggap sebagai gubernur. Sebuah jejak indah yang menggambarkan kecintaan rakyat, yang sudah pasti karena track record kinerja hebat sang gubernur.

Tak ada pertarungan legitimasi apalagi sampai saling sikut merebut kursi jabatan gubernur. Dua gubernur itu secara kultural justru bersinergi. Yang gubernur lama menjadi inspirasi gubernur yang bertugas saat ini.

Gubernur lama memberikan support kultural melalui pengayoman hubungan antara orang tua dengan yang lebih muda. Ada semacam simbiose Tergambar jelas mutualisme kultural, yang bahwa apa yang ter- memberi perspektif positif jadi di Jakarta lebih bagi masyarakat Jawa Timur merupakan sebuah khusus Madura.

Bandingkan dengan apa pembelajaran buruk yang terjadi di Jakarta belatentang bagaimana kangan ini. Ada dua gubernur berpolitik santun dengan salah satunya bertitik tolak klaim atas sebuah legitimasi absurd alias tidak jelas. Ahok sudah jelas adalah Gubernur Jakarta berdasarkan mekanisme UU. Lalu ada perlawanan politik dalam bentuk penolakan, yang sayangnya melalui jalur jauh dari mekanisme. Gagal menjatuhkan Ahok lalu meretas legitimasi baru yang tentu saja sangat subyektif, tanpa standar serta mekanismenya pun tidak jelas. Muncullah Fahrurrozi Ishaq, yang diklaim sebagai gubernur masyarakat Jakarta oleh FPI. Berbeda dengan jejak “dua” gubernur Jawa Timur yang terasa sangat indah, apa yang terjadi di Jakarta lebih bermuatan ketegangan dan kekisruhan. Yang di Jawa Timur bersinergi secara kultural, yang di Jakarta seperti lalu lintasnya, lebih banyak memunculkan keruwetan.

Pemerintah DKI di bawah kepemimpinan Ahok masih bisa menjalankan roda pemerintahan. Ahok dan bahkan Presiden Jokowi, sepertinya menganggap angin lalu keberadaan gubernur tandingan. Termasuk masyarakat di lingkungan Fahrurrozi pun seperti tak terpengaruh kehadiran klaim jabatan gubernur itu.

Mungkin yang menjadi catatan khusus pada persepsi politik masyarakat. Tergambar jelas bahwa apa yang terjadi di Jakarta lebih merupakan sebuah pembelajaran buruk tentang bagaimana berpolitik santun yang kurang menghormati mekanisme demokrasi.

Sah saja sebenarnya menolak seseorang seperti juga bisa dipahami jika tak memilihnya dalam sebuah proses pemilihan. Namun ketika bukan pilihan yang terpilih harus ada kesiapan menerima. Ada sikap legawa lalu merintis kesiapan untuk bertarung pada pemilihan mendatang. Begitulah demokrasi seharusnya. Memperjelas dan bukan mengaburkan masalah. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

2

Samad: Pimpinan KPK Cuma 1 Orang, Tak Masalah JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam berjalan pincang hingga setahun ke depan.

Sebab, hingga kini DPR belum juga menentukan siapa pengganti Busyro Muqoddas yang masa tugasnya habis pada hari ini, Selasa (16/12).

Namun Ketua KPK Abraham Samad menegaskan lembaganya tidak bergantung pada salah satu komisioner dalam upaya memberantas korupsi. “Tidak apa-apa. Jangankan Pak Busyro yang tidak ada, Abraham Samad tidak ada juga tidak apa-apa,” ujar Abraham terkait berakhirnya masa jabatan Busyro Muqaddas sebagai Wakil Ketua KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/12).

Paska masa tugas Busyro berakhir, KPK masih memiliki empat pimpinan lain yakni Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnaen, dan Adnan Pandu Praja memiliki masa tugas setahun lebih lama daripada Busyro. Kerja mereka baru

berakhir pada Desember 2015.

DPR sebenarnya sudah menggelar fit and proper test untuk dua calon pengganti Busyro yakni Robby Arya Barata dan Busyro Muqoddas. Akan tetapi, keputusan untuk menentukan siapa yang terpilih baru akan digelar setelah masa reses DPR berakhir.

Samad membandingkan posisi KPK dengan institusi kepolisian dan kejaksaan yang hanya dipimpin Kapolri dan Jaksa Agung. “Kepolisan saja dipimpin 1 Kapolri. Jaksa dipimpin 1 Jaksa Agung tapi infrastrukturnya sampai kabupaten/kota toh bisa dikendalikan. KPK jangankan 4, 1 orang saja bisa, tidak ada masalah,” katanya.

Selain itu, kata Samad, legitimasi lembaganya dalam mengungkap sejumlah kasus korupsi juga sama sekali tidak berkurang dengan berakhirnya masa jabatan Busyro. “Ini perlu saya jelaskan bahwa setiap pengambilan keputusan di KPK tidak pernah berdasarkan voting, penegakan hukum tidak mengenal voting.

Tapi berdasarkan musyawarah dan berdasarkan alat bukti,” jelasnya.

Sementara itu, Samad kembali

bereaksi terkait rencana Kejaksaan Agung (Kejagung) menarik kembali jaksa yang ditempatkan di KPK. Penarikan jaksa KPK oleh Kejagung akan mengganggu ritme kerja KPK. Menurutnya, para jaksa KPK yang berasal dari Kejagung memiliki komitmen dan integritas yang kuat.

“Jadi kalau tiba-tiba saja ditarik dan ternyata kekosongan itu tidak diberikan, berarti itu juga sebenarnya mengganggu ritme pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Padahal, lanjutnya, KPK bersama kepolisian dan kejaksaan harus bersinergi untuk menjaga ritme pemberantasan korupsi.

“Kalau tiba-tiba penyidiknya ditarik jaksanya, itu kan mengganggu ritme. Kalau tadi sudah jalan kemudian ditarik kan kekurangan. Oleh karena itu ini harus dipertimbangkan oleh kejaksaan agung sebenarnya,” tuturnya.

Untuk itu, Samad meminta Jaksa Agung HM Prasetyo agar mengahapus ego sektoral. Sebab, tidak mudah bagi KPK untuk membangun tim yang solid karena itu memerlukan waktu. =GAM/ABD

ant/muhammad adimaja

ANNAS MAAMUN DIPERIKSA KPK. Tersangka kasus dugaan suap alih fungsi hutan industri di Riau yang juga Gubernur Riau non aktif Annas Maamun berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/12). KPK memeriksa Annas Maamun terkait pengembangan kasus suap alih fungsi lahan kelapa sawit dan hutan industri di Riau.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III SELASA 16 DESEMBER 2014 No. 0507 | TAHUN III

33

ant/idhad zakaria

TERJUNKAN ANJING PELACAK. Seorang petugas penyelamat, menggunakan anjing pelacak untuk mencari jenazah korban longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jateng, Senin (15/12). Hingga hari ke tiga, tim penyelamat berhasil mengevakuasi 50 jenazah korban, yang terdiri dari 34 pria dan 16 wanita.

KALIMANTAN SELATANPresiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro untuk membeli kapal patroli sebanyak-banyaknya mulai tahun depan.

Perintah senada juga ditujukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Polisi Air, dan para kepala daerah untuk mengamankan sumber daya laut milik negara. “Saya panas karena diberi tahu bahwa setiap malam ada pesta menangkap ikan oleh ratusan kapal bahkan ribuan kapal. Sekarang total baru ditangkap sekitar 30-an, masih sangat kurang. Tapi mudah-mudahan tidak ada lagi kapal yang ditangkap, karena tidak ada lagi yang berani masuk,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari

CEGAH PENCURIAN IKAN

Jokowi Perintahkan Beli Kapal Patroli Nusantara ke-14 di Siring Laut, Kotabaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/12).

Menurutnya, Kapal patroli sangat diperlukan mengingat kapal patroli yang ada di KKP sudah tidak mamadai karena tidak dilengkapi monitoring system.

“Padahal dengan monitoring system, kita jadi tahu kapal dimana, jumlah berapa tinggal mengejar begitu masuk perairan kita. Tangkap, tenggelamkan,” katanya.

Presiden Jokowi juga mengemukakan Hari Nusantara Deklarasi Djoeanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957,

mengingatkan kembali bahwa sumber daya laut Indonesia sangat besar. “Ada 5000 sampai 7000 kapal yang beredar di perairan Indonesia. Dan hampir 90% itu illegal. Dan itu kita diamkan bertahun-tahun. Jangan sampai terjadi lagi hal tersebut dalam pemerintahan saya ini,” pinta Jokowi seraya menyebutkan, akibat illegal fishing Indonesia setiap tahun kehilangan Rp 300 triliun.

Hari Nusantara jelasnya mengingatkan Indonesia sebagai bangsa bahari dan negara kepulauan terbesar di dunia. “Ini

merupakan momentum mengubah cara pandang kita terhadap laut. Kejayaan Nusantara di masa lalu dimulai dari laut, baik pada masa Sriwijaya maupun pada masa Majapahit. Kita harus meyakini bahwa masa depan kita juga berada di laut,” tuturnya.

Karena itu, Presiden menekankan kembali pentingnya semua pihak menjaga laut. Dengan sikap tegas menjaga kedaulatan wilayah perairan, Presiden merasa yakin bahwa orang luar mulai memperhitungkan Indonesia. “Setiap hari ada kapal yang ditangkap. Tadi saya dibisiki oleh

Bu Menteri KP (Susi Pudjiastuti), Pak kemarin ditangkap lagi sembilan. Masak hanya sembilan?.

Alhamdulillah ada tambahan.

Inilah bentuk kewibawaan kita dalam menjaga kedaulatan perairan kita,” tandasnya.

Ketika Indonesia menenggelamkan kapal dua minggu lalu, Presiden Jokowi mengaku banyak pemimpin negara yang telepon. “Pak Jokowi menenggelamkan kapal kok pakai dinamit. Saya jawab ini baru peringatan pertama. Nanti ada lagi pesan dan peringatan yang kedua…tunggu saja,” paparnya.

Presiden menegaskan sikapnya untuk serius mengurus laut Indonesia, mengurus maritim, dan budaya serta industri maritim harus terus dikembangkan.

“Nelayan dimanapun harus terus didampingi dan dibina. Itu kewajiban dari Ibu Susi serta menteri lainnya. Jangan biarkan nelayan kita tanpa pendapingan dan pengawalan,” katanya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

PARTAI POLITIK

Said: Megawati Simbol Pemersatu PDIP JAKARTA-Figur Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sangat kuat di internal partai moncong putih. Selain symbol pemersatu dan perekat partai, putri proklamator Indonesia ini juga merupakan symbol ideologi partai. Karena itu, posisinya saat ini tidak dapat tergantikan oleh tokoh siapapun.

“Bagi saya, intinya, bu Mega tetap Ketua Umum.

Dari pengalaman, komitmen, ketokohan, rekam jejak dan kharisma, nama bu Mega sulit ditandingi oleh siapapun.

Ibu Mega, satu-satunya tokoh politik paling senior di negeri ini,” ujar politisi PDI Perjuangan, Said Abdullah di Jakarta, Senin (15/12).

Penegasan ini disampaikan Said menanggapi hasil survey lembaga Survei Cyrus Network yang menyebutkan Presiden Joko Widodo sebagai sosok yang pantas menggantikan Megawati Soekarnoputri memimpin PDI Perjuangan periode 2015-2020.

Alasannya, publik menginginkan tokoh muda yang menjadi nakhoda partai pemenang pemilu legislatif 2014 itu.

Said mengaku, sosok Megawati sangat penting dan sentral bagi partai berlambang kepala banteng moncong putih ini.

Hal ini karena Mega merupakan simbol pemersatu partai.

Selain itu jelas Said, figur Megawati dibutuhkan secara internal karena menjadi simbol solidarity maker serta memiliki karisma yang dipatuhi seluruh elite di PDI Perjuangan.

“Keberadaan bu Mega sangat diperlukan untuk membangun soliditas partai dan mengawal pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla.

Sebab bagaimanapun juga, PDI Perjuangan bagian dari pemerintah saat ini,” jelas Said yang juga politisi PDI Perjuangan Jawa Timur ini.

Said memastikan Presiden Jokowi tidak tertarik menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan.

Apalagi, Jokowilah orang pertama meminta Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi ketua umum PDI Perjuangan periode 2015-2020. =GAM

BURSA KETUM PARPOL

SBY dan Prabowo Belum Bisa Tergantikan JAKARTA-Partai politik di Indonesia masih menggunakan figur dalam menjalankan roda organisasi. Hal ini seakan melupakan regenerasi yang seharusnya dilakukan partai. Salah satunya melalui pemilihan ketua umum dari unsur kader muda. Namun, hal itu seolah tak berlaku bagi Partai Demokrat dan Partai Gerindra yang masing-masing dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto.

Dominasi kedua tokoh ini masih sangat kuat bahkan belum tergantikan untuk memimpin partai. “Masyarakat melihat, sosok Prabowo dan SBY belum bisa digantikan oleh kader mana pun,” ucap CEO Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat, saat memaparkan survei terbarunya di D’Consulate, Menteng, Jakarta, Senin (15/12).

Survei terkait figur SBY dan Prabowo dilakukan pada 1-7 Desember 2014 terhadap 1.220 responden di seluruh Indonesia.

Responden juga diwawancarai tatap muka dengan margin of error 3,1%.

Survei yang dilakukan Cyrus Network menunjukkan, tingkat kepercayaan publik

terhadap Prabowo dan SBY masih tinggi.

Partai Gerindra, misalnya, sosok seperti Fadli Zon saja tidak bisa melampaui Prabowo. “Kalau Prabowo tidak maju sebagai ketua umum, ada nama Fadli Zon (28,3%), Edhy Prabowo (13,8%), dan Ahmad Muzani (13,7%),” kata Hasan.

Tapi kalau Prabowo maju, menurut Hasan, angka langsung berubah. Prabowo (49,3%), Fadli Zon (13,8%), Ahmad Muzani (8,1%). Para calon lain yang muncul selain Prabowo angkanya menurun drastis. “Kalau Prabowo maju yang lain jadi ‘kurcaci’. Trennya memang belum ada yang bisa melampaui Prabowo,” lanjut Hasan.

Hal yang tak jauh berbeda juga terjadi di Partai Demokrat. Meski sudah muncul nama seperti Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, hal itu dirasa belum bisa mengalahkan kharisma sang ayah.

“Kalau SBY maju angkanya 37,7%, lalu Ibas (20,8%) dan Marzuki (14%). Berbeda dengan SBY tidak ikut maju. Nama Ibas paling pertama 33,8%. Baru disusul Marzuki Alie dan Soekarwo,” terangnya.

Cyrus Network juga mengungkap soal regenerasi partai, para elite Partai Golkar di Musyawarah Nasional (Munas) Bali tak sejalan dengan suara konstituen.

Pasalnya, hanya 39% yang mendukung Aburizal Bakrie layak sebagai pemimpin di

paartai yang berlambang pohon beringin tersebut. “Ini menunjukkan, istilah ‘Suara Golkar Suara Rakyat’ tidak lebih dari sekadar slogan. Bahkan apa yang diputuskan oleh elite Golkar di Bali sama sekali tidak sejalan dengan suara konstituen mereka,” tuturnya.

Hasan menambahkan, regenerasi di tubuh partai tentu menjadi hal yang mendesak. Terlebih saat ini parpol terkesan kekurangan figur yang dapat mengakomodir aspirasi partai maupun masyarakat. “Saya khawatir zaman saat ini sudah semakin maju begitu juga 5 tahun ke depan, tapi partai politik masih dipimpin oleh orang lama,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia berharap agar tokoh-tokoh senior dalam partai sebaiknya memberi kesempatan kepada tokoh yang lebih muda untuk memimpin dan menakhodai partai.

Berdasarkan hasil survei nasional regenerasi partai politik yang dilakukan oleh Cyrus Network, terungkap 80% responden menginginkan agar partai politik dipimpin oleh ketua umum yang berusia 41-50 dan 51-60 tahun. “Selain itu, 61% responden menyatakan sebaiknya tokoh parpol yang berusia di atas 60 tahun ditempatkan sebagai dewan pembina, dewan pertimbangan atau dewan penasehat partai. Bukan sebagai pengurus harian,” ucapnya. =GAM/ABD

ant/irsan mulyadi

JARINGAN NARKOBA INTERNASIONAL. Petugas Bea dan Cukai menggiring warga negara Republik Lithuania, Verikas Mindaugas (tengah), tersangka kepemilikan narkoba pada gelar kasus, di Medan, Sumut, Senin (15/12). Pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Medan, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu-sabu seberat 3,2 kg dari WN Republik Lithuania tersebut ketika mendarat di Bandara Kualanamu, Sumut.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 16 DESEMBER 2014 SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III No. 0507 | TAHUN III

55

PEMBIAYAAN TKI

BNP2TKI Minta Perbankan Terlibat JAKARTA-Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meminta agar instrumen Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat digunakan untuk memenuhi biaya penempatan dan keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pasalnya, selama ini biaya tersebut menjadi beban yang harus ditanggung para TKI. “Biaya yang harus ditanggung tenaga kerja TKI untuk bisa bekerja di negara lain sangat besar.

TKI harus mengeluarkan biaya sendiri untuk keberangkatannya bekerja di luar negeri,” ujar Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (15/12).

Nusron mencontohkan, TKI yang ingin mengadu nasib di Taiwan harus mengeluarkan uang sebesar Rp51 Juta untuk mengurus biaya penempatan dan keberangkatan.

Biaya ini menyakup keperluan wajib, yaitu pembuatan paspor, tiket pesawat, uji kompetensi dan asuransi yang totalnya sekitar Rp17 juta.

Selain itu, ada lagi biaya tambahan sebesar Rp34 juta untuk membayar, fee agency, pemeriksaan kesehatan dan biaya akses dan akomodasi di negara tujuan yaitu Taiwan.

Besarnya uang yang dibutuhkan tersebut, kata Nusron, diperoleh melalui pinjaman dan bukan dari perbankan. Sehingga bunga yang dibebankan sangat besar.

“Untuk ukuran ke Taiwan kalau mereka pergi ke sana itu biayanya 10-11 kali gaji. Selain itu, dana untuk membayar itu kan melalui pinjaman tapi bukan dari bank, dan bunganya itu bisa sampai 30% flat setahun. Edan (gila) tidak, 10 sampai 11 kali gaji kerja TKI hilang. Inikan sangat tinggi,” ujarnya.

Demikian, BNP2TKI menginginkan agar pihak perbankan dapat berperan aktif dalam memberikan pembiayaan bagi TKI. Khususnya melalui instrumen pinjaman dari pemerintah. =GAM

ant/yudhi mahatma

RUPIAH MELEMAH. Petugas menunjukkan uang rupiah pecahan 100 ribu di Bank BNI Syariah, Jakarta, Senin (15/12). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin melemah hingga menyentuh Rp 12.610 per dolar AS, disebabkan penguatan dolar hingga spekulasi perusahaan lokal yang melakukan aksi beli dolar sebelum akhir tahun.

Rupiah Terus Melemah Investor Asing Berpotensi Hengkang JAKARTA- Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga kini terus berlanjut. Pada perdagangan spot antar bank Senin (15/12), mata uang garuda ini sudah menembus angka Rp 12.690 per dolar AS.

Gejolak rupiah yang berlebihan berpotensi menimbulkan terjadinya pembalikan arus modal keluar secara tiba-tiba dan secara serentak (sudden reversal).

Namun Derector Head of Research and Institutional Business PT Trimegah Securities Tbk, Sebastian Tobing mengatakan, aksi penarikan dana asing ini secara mendadak dilakukan jika pelemahan nilai rupiah menembus level psikologis sebesar 10 persen.

“Penurunan Rupiah saat ini masih di bawah lima persen. Investor asing saat ini memandang hal bukan sebagai masalah, kecuali lain menyentuh level psikologis 10 pers-

en,” kata di Sebastian Tobing, saat konferensi pers di Jakarta, Senin (15/12).

Dia menjelaskan, jika rupiah melewati angka psikologis di atas sebesar 10 pesen, maka dana asing berpotensi meninggalkan pasar domestik. “Jika turunnya sudah 10 persen. Kami anggap ini gejolak yang besar, asing juga anggap sebagai masalah yang besar,” ungkapnya.

Lanjut dia, pelemahan Rupiah yang masih di bawah lima persen tersebut, membuat investor asing masih melihat investasi di Indonesia memberikan keuntungan positif bagi mereka.

“Di pasar sendiri berharap current account deficit (CAD) jangan sampai empat persen dari PDB. Hal itu menjadi katalis negatif bagi Rupiah sendiri,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani mengaku terpuruknya nilai tukar rupiah takkan berpengaruh terhadap iklim investasi.

“Dari sisi minat investasi, tidak mempengaruhi atau jika pelemahan rupiah berpengaruh terhadap investasi itu pun bisa dikatakan minor,” kata Franky di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (15/12).

Franky mengatakan, ke depannya minat investor untuk membenamkan dana mereka di Indonesia dinilainya masih tinggi. Apalagi kata dia, untuk pembangunan infrastruktur masih banyak dilirik investor.

“Minatnya masih tinggi, lebih banyak infrastruktur. Infrastruktur masih jadi primadona terutama setelah Pak Presiden menyampaikan di APEC, saya kira minatnya banyak yang di Beijing. Tapi untuk beberapa manufaktur di dalam negeri minat perluasannya ada,” tuturnya.

Lebih lanjut, pelemahan rupiah terhadap minat investasi bisa ditutupi dengan adanya pemerintahan baru yang memberikan harapan baru ditandai dengan konsen kabinet kerja untuk memperbaiki sistem perizinan di Indonesia melalui sistem perizinan terpadu satu pintu (PTSP) di BKPM. “Iya, anjloknya rupiah terhadap minat investor bisa ditutupi karena itu, apalagi banyak sekali prospek di dalam negeri dilihat oleh investor sangat menjanjikan, seperti pelabuhan. Justru peran pemerintah sekarang adalah bagaimana menampilkan opportunity di meja, sehingga mereka (investor) bisa hadir dan berminat,” pungkasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

ant/rosa panggabean

TINJAU PASOKAN BERAS. Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menjawab pertanyaan wartawan saat meninjau persediaan beras di Perum Bulog Divre Bulog DKI Jakarta-Banten, Jakarta, Senin (15/12). Pantauan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga beras dan ketersediaan pasokan beras menjelang natal 2014 dan tahun baru 2015.

Izin Investasi Online Diluncurkan BKPM Targetkan Investasi Naik 20 Persen JAKARTA-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan sebelas izin investasi sudah bisa diproses online. Layanan perizinan dua bahasa, Inggris, dan Indonesia, berbasis internet itu secara resmi diluncurkan di Jakarta, Senin (15/12).

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan layanan perizinan online merupakan bagian dari persiapan pihaknya menjadi institusi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) investasi. Ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

“Jadi investor dapat mengajukan permohonan dari kantor masing-masing, sebelumnya harus datang ke loket tapi kali ini diubah sistem online. Jadi publik yang bisa mendaftarkan kali cukup mendaftarkan kantor masing-masing, sehingga tidak ada layanan tatap muka,” ujar Franky di

sela-sela acara Peluncuran Perizinan Penanaman Modal Online di kantor BKPM, Jakarta, Senin (15/12).

Dia menambahkan, perizinan online merupakan bagian dari upaya membuat iklim investasi Indonesia menjadi lebih baik. ”Memberikan satu layanan yang memudahkan bagi dunia usaha sehingga memberikan bentuk kemudahan dan transparan karena tahun lalu sudah juga meluncurkan daring (dalam jaringan) sistem, karena juga untuk mengefisienkan proses perizinan menjadi lebih mudah dan ringkas,” jelasnya.

Sementara itu, layanan perizinan online BKPM meliputi 11 jenis izin dan non perizinan. Saat ini ada 600 bidang usaha yang telah dilayani perizinannya secara online dari 1249 total bidang usaha. Pada Juni 2015, BKPM menargetkan seluruh bidang usaha sudah bisa melakukan pengajuan izin secara online.

Adapun sebelas jenis perizinan yang sudah diproses online adalah: Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.

Kemudian, Izin Prinsip Penggabungan Usaha, Izin Usaha Tetap, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan. Lalu, Perusahaan Penanaman Modal, Izin Usaha Perubahan, Izin Kantor Perwakilan Pemodal Asing (KPPA), Izin Master List atau Fasilitas Pembebasan Bea Masuk untuk Mesin atau Barang Produksi. Dan, Izin Master List atau Fasilitas Pembebasan Bea Masuk untuk Bahan atau Barang Moda.

BKPM ujarnya sedang mempersiapkan sebagai pelaksana penyelenggara PTSP nasional. Upaya ini dilakukan BKPM bersama Kementerian lain mengingat target implementasi PTSP nasional mulai berlaku Januari 2015.

Bahkan Franky mengaku sudah bertemu dengan para menteri untuk berdiskusi terkait proses integrasi perizinan, antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Menteri Perindustrian serta Menteri Perdagangan. “Isu ketersediaan dan perizinan lahan jadi dua masalah yang paling disorot investor sehingga perlu dikoordinasikan dengan Kementerian lain.

Masing-masing Kementerian menunjuk

pejabat yang bertanggungjawab untuk proses integrasi perizinan,” urainya Investasi Lebih lanjut dia menargetkan pertumbuhan investasi tahun depan sekira 15 persen atau Rp 519 triliun dari realisasi 2014. Proyeksi ini seiring dengan upaya BKPM untuk mengimplementasikan PTSP Nasional. “Yang sudah kita kalkulasikan target pertumbuhan investasi nggak ada revisi sampai saat ini, tetap 15 persen atau Rp 519 triliun. Diharapkan bisa naik jadi 20 persen,” ungkapnya.

Menurutnya, minat investasi dari para penanam modal atas rencana kerja pemerintahan baru mulai dari bidang usaha kemaritiman, pembangkit listrik dan sebagainya tinggi sekali. “Sayangnya hampir semua investor mengeluhkan perizinan dan masalah tanah. Makanya kita benahi perizinan supaya lebih cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi supaya menjadi daya kuat untuk kompetisi investasi Indonesia terhadap negara ASEAN,” pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 16 DESEMBER 2014

SELASA 16 DESEMBER 2014 || TAHUN No. 0507 | III TAHUN III No. 0507

77

ant/rudi mulya

PASANG JARING CEGAH HAMA BURUNG. Seorang petani memasang jaring di atas hamparan tanaman padi di Desa Ngasem, Kediri, Jawa Timur, Senin (15/12). Petani mengaku harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli jaring, karena pemasangan jaring lebih efektif mencegah serangan hama burung pemakan tanaman padi serta lahan tanaman padi tidak perlu ditunggu setiap hari.

BPBD Tetapkan 22 Daerah Rawan Longsor SURABAYA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur menetapkan 22 daerah rawan longsor, setelah dilakukan pengamatan gerak dan potensi tanah labil dan mudah bergerak.

"Kami mendapat data terdapat 22 daerah rawan longsor.

Pacitan menjadi daerah yang paling rawan," ujar Kepala BPBD Jawa Timur Sudharmawan usai menghadiri rapat koordinasi penanganan bencana di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (15/12).

Ia menjelaskan, di Pacitan jumlah desa yang telah mengalami longsor sepanjang 2014 ini berada di 45 desa di 13 kecamatan dan menyumbang 32,85 persen longsor di provinsi ini.

"Kendati menjadi daerah pal-

ing banyak bencana di Jatim, namun longsornya kecil-kecil," kata dia.

Sejumlah daerah yang menjadi daerah rawan longsor, yakni Kabupaten Jombang, Nganjuk, Magetan, Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi dan Jember.

Kemudian, Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Lumajang, Pacitan, Ponorogo, Madiun, Malang, Blitar serta Pamekasan Madura.

"Dari data Dinas Energi dan

Sudharmawan

Kepala BPBD Jawa Timur Sumber Daya Mineral Jatim, daerah paling rawan longsor yakni Pacitan, Ponorogo, Trenggalek,

Malang Selatan, Situbondo, Bondowoso dan Mojokerto," katanya.

Ia juga menjelaskan, longsor terbesar pernah terjadi di Jombang pada akhir Januari 2014 dan mengakibatkan belasan orang tewas.

Menurut dia, banyaknya potensi longsor di Jatim disebabkan kerusakan parah pada hutan-hutan penyangga yang ada di pegunungan serta masih banyaknya warga yang menggunakan bantaran sungai sebagai tempat hunian.

Sementara itu, terkait ancaman bencana, Pemprov Jatim telah mengeluarkan surat ketetapan berupa darurat bencana longsor dan banjir sekaligus menetapkan status siaga bencana sejak Desember hingga Februari 2015.

Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengakui saat ini sudah terjadi bencana di Bondowoso, namun tanahnya tertahan sehingga longsor tidak terjadi.

"Tapi daerah itu sangat berbahaya karena sewaktu-waktu jika turun hujan dapat longsor kembali. Pemprov sudah mengantisipasinya dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait," katanya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga telah memberikan peringatan dan menyediakan peralatan berat di sekitar lokasi rawan bencana, seperti penyiagaan alat peringatan dini gerakan tanah yang dipasang di beberapa titik rawan. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

KESEJAHTERAAN GURU

TPP 7.600 untuk Guru Segera Cair

ant/ari bowo sucipto

GERAKAN RAJIN INVESTASI. Tenaga medis memeriksa kesehatan pasien dalam anjungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dalam program Gerai (Gerakan Rajin Investasi) Bank Syariah Mandiri (BSM) di Car Free Day, Jalan Ijen, Malang, Jawa Timur, kemarin. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran berinvestasi pada masyarakat tersebut juga menggelar anjungan anak-anak, cuci perhiasan emas gratis dan donor darah.

OJK: Curigai Investasi dengan Keuntungan Tinggi MALANG - Otoritas Jasa Keuangan Malang, Jawa Timur, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dan mencurigai lembaga keuangan yang menawarkan keuntungan investasi sangat tinggi di atas 30 persen.

"Profit tinggi yang ditawarkan lembaga keuangan agar masyarakat mau menginvestasikan dananya, itu patut dicurigai karena tidak menutup kemungkinan itu adalah 'bodong'. Sebab, profit yang normal saat ini sekitar 7,72 persen atau lebih sedikit, tapi tidak sampai 30 persen," KATA Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang Indra Kresna di Malang, Senin (15/12).

Karena terjebak dengan modal sedikit, namun menghasilkan keuntungan yang tinggi tersebut, katanya, banyak masyarakat akhirnya mengadukan kasus seperti itu. Selama 2014, OJK Malang mencatat ada 90 kasus lembaga keuangan yang berhubungan dengan masyarakat dan sebagian besar adalah lembaga keuangan yang menawar-

kan profit tinggi dengan modal yang murah.

Menurut dia, banyaknya kasus di masyarakat yang berhubungan dengan lembaga keuangan itu, salah satunya disebabkan oleh tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah dan mengkhawatirkan, yakni di bawah 30 persen.

Rendahnya tingkat literasi keuangan tersebut, lanjut Indra, mengakibatkan banyak masyarakat menjadi korban lembaga keuangan yang nakal.

Masyarakat sering terpancing untuk berinvestasi karena memburu keuntungan yang tinggi dan akhirnya tertipu lembaga keuangan itu.

Beberapa hal sudah dilakukan OJK untuk mengatasi masalah itu, di antaranya adalah sosialia-

si dan mengedukasi masyarakat.

Selain itu, juga sedang melakukan uji coba kurikulum soal OJK bagi pelajar di jenjang SMA, termasuk yang berkaitan dengan literasi keuangan.

"Kami juga sudah bekerja sama dengan pihak Kepolisian agar memiliki penyidik yang menangani masalah hukum di bidang keuangan," tegasnya.

Fungsi dan peran OJK sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011, melingkupi Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bang (IKNB) dan Lembaga Keuangan Mikro. Dimana pengawasan terhadap layanan jasa keuangan di masyarakat menjadi teropong bagi OJK. Sementara itu staf OJK Malang, Yan Jimmy Hnedrik, mengemukakan hingga November 2014 OJK menerima 247 pengaduan terkait masalah keuangan. Pengaduan terbanyak dialamatkan kepada perbankan, disusul lembaga keuangan.

"Pengaduan yang masuk

ke OJK Malang ini kami laporkan ke pusat dan sudah mendapat penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari 247 pengaduan, sebanyak 63 orang hanya melontarkan pertanyaan agar mereka tidak tersesat dalam berinvestasi pada layanan jasa keuangan dan pertanyaannya terkait strategi dan bagaimana cara berbisnis jasa keuangan," ujarnya.

Hanya saja, kata Yan, dalam upya menyelesaikan setiap pengaduan, terutama jika sampai pada bantuan hukum, OJK hanya menangani nasabah dengan jumlah dana maksimal Rp 500 juta, sedangkan yang di atas Rp 500 juta disarankan untuk memakai jasa pengacara. "Untuk pencegahan terhadap agar nasabah tidak sampai tertipu lagi, kami melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait investasi, perbankan hingga pengetahuan seputar OJK," tegasnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

MALANG - Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) bagi 7.600 guru di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, segera cair karena Dinas Pendidikan setempat sudah menerima surat pencairan dari pemerintah pusat.

"Sebelum tutup tahun 2014, kami upayakan pencairan TPP guru bersertifiaksi ini sudah tuntas seluruhnya," kata Kepala Bidang Tenaga Teknis Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang Puji Herawati di Malang, Senin (15/12).

Ia mengatakan guru yang mendapatkan dana sertifikasi tersebut sebanyak 7.600 orang (data mengacu pada penerima sertifikasi triwulan ketiga), namun bisa saja bertambah karena tidak menutup kemungkinan ada guru yang pada triwulan ketiga tidak menerima TPP karena SKnya belum keluar, akan menerima pada triwulan keempat.

Menurut Puji, belum keluarnya SK TPP guru pada triwulan ketiga itu disebabkan beberapa hal, di antaranya jam mengajar belum memenuhi batas minimal 24 jam dalam sepekan dan adanya kesalahan dalam memasukkan data pokok pendidikan (dapodik) yang mencapai 16 digit.

Jika kurang atau salah satu digit saja, data tidak akan bisa masuk, akibatnya SK tidak turun.

Untuk pencairan dana sertifikasi 7.600 guru tersebut, Pemkab Malang menyediakan anggaran sebesar Rp 70 miliar.

"Kami berharap guru penerima dana sertifikasi (TPP) yang cukup besar ini juga dimanfaatkan untuk menunjang proses belajar mengajar dan meningkatkan keilmuannya, seperti membeli buku, bukan untuk keperluan konsumtif pribadi," tandasnya.

Sementara itu di Kota Malang, sebanyak 239 guru dipastikan lolos sertifikasi guru dari Universitas Negeri Malang (UM) tahun ini. Dari ratusan guru itu, hanya 100 orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan sisanya adalah guru non-PNS. Menurut Kepala Seksi Fungsional Disdik Kota Malang, Jianto, dengan bertambahnya jumlah guru yang bersertifikasi, membuat jumlah guru yang belum tersertifikasi di daerah itu semakin berkurang.

Saat ini hanya menyisakan sekitar 2.000 guru dari 8.785 guru yang ada di kota pendidikan itu. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

CSR Optimalkan Pulihkan Perekonomian Dolly SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengoptimalkan program "corporate social responsibility" (CSR) dari perusahaan swasta untuk pemulihan perekonomian warga terdampak penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Supomo mengatakan Pemkot Surabaya tetap berupaya memulihkan perekonomian warga dengan membantu pelatihan keterampilan usaha baru dan juga memberikan bantuan permodalan.

"Saat ini, sudah banyak pengajuan proposal usaha yang diajukan warga. Tapi sayang, tidak

semua proposal yang diajukan bisa disetujui. Semua harus melalui seleksi yang ketat," katanya.

Sebab, lanjut dia, bantuan permodalan ini menggunakan uang negara sehingga pertanggungjawabannya harus jelas.

"Kami juga menggandeng sejumlah perusahaan swasta melalui program CSR mereka. Perusahaan ini memberi pelatihan ke-

trampilan pada warga," ujarnya.

Supomo menjelaskan, terkait perizinan usaha, khususnya untuk rumah karaoke, dari tata kota Surabaya memang dilarang karena ada di permukiman warga. Pihaknya sepakat dan mendukung jika ada warga terdampak yang membangun usaha.

Tapi, lanjut dia, usaha itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Jika memang ada desakan warga agar tidak ada pelarangan membuka usaha rumah karaoke di kawasan eks-Dolly, pihaknya siap untuk mengkaji lagi tata kota.

Pada prinsipnya, pihaknya

ingin agar perekonomian warga setempat segera pulih seperti sedia kala. Tapi yang patut dicatat, geliat perekonomian ini bukan lagi digerakkan dari aktivitas prostitusi.

"Di samping memberi bantuan modal, kami juga menyekolahkan anak-anak setempat.

Semua biaya gratis. Bahkan, ada beberapa dari mereka yang kami sekolahkan hingga perguruan tinggi. Kami sudah berkoordinasi dengan sejumlah perguruan tinggi di Surabaya untuk menerima anak-anak usia sekolah dari eks lokalisasi Dolly ini," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

SURAT EDARAN POLISI TAK JELAS

Paguyupan "Warkop" Keluhkan Jam Malam TULUNGAGUNG - Paguyupan warung kopi dan karaoke se-Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengeluhkan pemberlakuan "jam malam" oleh kepolisian setempat, karena dinilai tidak ada definisi dan pengelompokan yang jelas mengenai "warkop" dimaksud.

"Kami masih belum mengerti, warkop yang seperti apa yang dilarang beroperasi di atas pukul 22.00 WIB," kata Ketua Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung (Pawahikota) di Tulungagung, Agung, Senin (15/13).

Ia berharap, surat edaran yang dikeluarkan pihak kepolisian itu segera diikuti penjelasan yang lengkap mengenai sasaran jam malam tersebut.

Selain tidak ada pengelompokan warkop, lanjut Agung, penyampaian isi surat menurutnya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Jadi bagaimana warkop yang dimaksudkan untuk dibatasi jam operasionalnya itu kami masih bingung," ujarnya.

Definisi dan pengelompokan dimaksud Agung adalah terkait fasilitas yang diberikan warung kopi, di antaranya warung kopi dengan karaoke, non-karaoke serta warkop yang berada di lokasi keramaian se-

perti Pasar Ngemplak, rumah sakit dan terminal bus.

Dalam surat yeng berisi kebijakan jam operasional warkop dari Kapolres Tulungagung yang disampaikan melalui setiap polsek, belum menjelaskan terkait hal tersebut.

"Ini lho yang membuat kami bingung mengapa demikian. Seharusnya bisa dijelaskan secara detail dan ternyata pihak kepolisian itu juga memberlakukan bagi kafe-kafe. Kalau sudah begini tambah bingung, padahal jam buka kafe sudah diatur perda," ujarnya.

Agung menambahkan, dalam surat yang mereka terima ada perbedaan, yakni masalah penulisan jam buka warkop.

Surat yang diterima atau disosialisasikan kepada pemilik warkop dimulai pukul 18.00 WIB hingga 22.00 WIB. Namun nyatanya, ada ralat jam buka dimulai pukul 06.00 WIB. Hal tersebut menambah kebingungan pemilik warkop.

"Jadi suratnya itu berbeda, mana yang benar. Dan sampai saat ini, kami belum menerima perubahan atau ralat terkait surat itu," jelasnya. = ANT/DESTYAN HS/DIK

ant/sahlan kurniawan

TANGKAP PENGIRIMAN MIRAS OPLOSAN

Petugas menurunkan kardus berisi miras oplosan dari Bus saat penangkapan pengiriman miras antar pulau di Jalan Talun, Blitar, Jawa Timur, Senin (15/12). Petugas Polres Blitar berasil menggagalkan pengiriman ratusan liter miras oplosan dari pulau Bali menuju Trenggalek, beserta supir bus dan kernet.

9

KEPEGAWAIAN

Dispenda Kekurangan Petugas Penagih Pajak MALANG - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang, Jawa Timur, hingga saat ini masih kekurangan petugas penagih pajak, yakni sekitar 30 orang dari yang ada 40 penagih.

"Idealnya sekitar 70 petugas.

Oleh karena itu, kami merekrut petugas baru dengan status kontrak sebanyak 30 orang untuk memenuhi kebutuhan tenaga penagih," kata Kepala Dispenda Kota Malang Ade Herawanto di Malang, Senin (15/12).

Ade mengakui dengan jumlah petugas pajak yang sebelumnya hanya 40 orang itu masih minim dan jauh dari jumlah ideal, apalagi dengan target pendapatan yang terus bertambah (naik), bahkan tahun depan juga naik cukup signifikan.

Setelah merekrut petugas penagih pajak baru, katanya, pihaknya optimistis bisa mengejar target pendapatan pajak di tahun depan. Pada 2014, target pendapatan pajak sebesar Rp260 miliar dan tahun 2015 ditarget sebesar Rp 270 miliar atau naik sebesar Rp10 miliar.

Ia mengakui tambahan SDM (petugas penagih pajak) tersebut diperlukan untuk mengejar kenaikan target pendapatan pajak pada 2015 dan diharapkan melampaui target karena pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak tahun ini kurang menggembirakan atau belum mencapai target.

Dari target sebesar Rp 260 miliar, data hingga November 2014, target yang terealisasi baru mencapai sebesar Rp 238 miliar (92 persen). Dari sejumlah sektor pajak yang amsuk dalam PAD, hanya paj ak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saja yang kekurangan cukup signifikan, yakni mencapai Rp 18 miliar.

Sebenarnya, kata Ade, selama ini Dispenda sudah aktif mendatangi wajib pajak yang bandel dan tidak membayar kewajiban selama bertahun-tahun dan hasilnya pun juga lumayan bagus.

Namun, untuk BPHTB belum bisa dikerja karena perolehannya tergantung dari transaksi jual beli tanah atau rumah (properti). = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

SOSIAL

Logistik Dibagikan ke Korban Banjir

ant/rudi mulya

GUA MARIA LOURDES KEDIRI. Umat Katolik berdoa di depan Gua Maria Lourdes di kawasan Gereja Puh Sarang, Kediri, Jawa Timur, Minggu (14/12). Menurut pihak Gereja menjelang perayaan Natal, pengunjung yang ingin berdoa dan wisata rohani di Gereja tersebut meningkat dibandingkan hari libur biasanya.

Gua Maria Lourdes dan Patung Maria merupakan duplikat dari bangunan aslinya yang berlokasi di negara Perancis, yang memiliki ukuran tinggi 18 meter dengan lebar 17 meter atau yang terbesar di Asia.

AGI Desak Pemerintah Tegas Soal Gula Rafinasi SURABAYA - Asosiasi Gula Indonesia mendesak pemerintah bersikap tegas soal peredaran gula rafinasi agar tidak terjadi lagi rembesan komoditas tersebut ke segmen pasar eceran yang berdampak negatif terhadap gula lokal.

"Gula rafinasi harus benarbenar digunakan dan dikembalikan peruntukkannya sebagai bahan baku industri makanan/ minuman dengan distribusi terbatas," kata penasehat senior Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Adig Suwandi ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (15/12).

Desakan AGI itu menanggapi rencana Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impor gula kristal mentah (raw sugar) sebanyak 600.000 ton untuk kebutuhan industri gula rafinasi dalam negeri pada periode Januari-Maret 2015.

"Prinsipnya, kalangan pergulaan nasional berharap tidak ada lagi rembesan gula rafinasi ke segmen pasar eceran yang

selama ini menjadi wilayah gula lokal, seperti yang terjadi selama ini," tambahnya.

Menurut Adig, rembesan gula rafinasi ke segmen pasar eceran yang terjadi selama musim giling 2014 telah menyebabkan harga gula lokal anjlok hingga di bawah HPP Rp8.500 per kilogram, sehingga merugikan industri gula dan petani.

Selain soal peredaran, lanjut Adig, standar teknis gula rafinasi juga harus diperketat dengan ukuran butiran (ICUMSA) tidak boleh lebih dari 40 IU. "Jangan ada lagi pabrikan gula rafinasi yang menghasilkan produk dengan ICUMSA lebih dari 40 IU atau bahkan di atas 80 IU, yang jelas merupakan standar

bagi gula lokal. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh sehingga memberikan efek jera bagi pelakunya," paparnya.

Ia menambahkan produksi gula rafinasi juga harus mengacu kebutuhan industri makanan/ minuman sebagai penggunanya, bukan berdasarkan kapasitas terpasang pabrik. Bahkan, kalau perlu harus dikuatkan dengan kontrak pembelian.

Saat ini masih terjadi silang pendapat terkait kebutuhan gula rafinasi, apakah hanya 2 juta ton, atau 2,8 juta dan bahkan ada yang mengklaim mencapai 3,2 juta.

"Persoalan itu muncul, sebagian disebabkan beda persepsi tentang pasar bagi 350.000500.000 ton gula yang selama ini diperuntukkan industri kecil dan kegiatan pengolahan pangan berbasis rumah tangga," ujar Adig.

Industri gula rafinasi, lanjut

Adig, mengklaim bahwa pemenuhan tersebut mengunakan produk mereka, tetapi secara "de facto" yang dipakai adalah gula lokal.

"Nah, untuk melindungi petani tebu dan pabrik gula berbasis tebu, pemerintah mutlak harus memberikan perlindungan sambil mengawal kebijakan revitalisasi dalam upaya peningkatan daya saing, selain pembangunan 10 pabrik gula baru yang sudah direncanakan secara serius. Kasus pembiaran yang terjadi selama ini harus dihentikan," katanya, menegaskan.

Ke depan, AGI juga mendesak gula kristal mentah harus diganti dengan tebu yang berasal dari pembangunan kebun. Perlindungan kepada petani dan pabrik gula dalam semangat perwujudan swasembada gula dan kedaulatan pangan mutlak diperlukan di saat harga dunia sangat murah seperti sekarang. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

BOJONEGORO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendistribusikan logistik sembako di enam titik di Kecamatan Kota, sebagai persiapan bagi korban banjir luapan Bengawan Solo, Senin (15/12).

"Di setiap titik untuk jumlah sembako yang didistribusikan masing-masing berupa beras 3 kuintal, juga ditambah minyak goreng dan gula," kata Kasi Sarana dan Logistik BPBD MZ Budi Mulyono, di Bojonegoro.

Hanya saja, ia mengakui penyaluran logistik di enam titik sebagai persediaan dalam menghadapi banjir tersebut tidak dilengkapi dengan peralatan dapur.

"Peralatan dapur bisa memanfaatkan milik warga di sekitar lokasi atau milik desa," ucapnya.

Ia menyebutkan pendistribusian logistik di enam titik, antara lain, di Desa Ledokkulon, Ledokwetan, Banjarjo dan Campurejo.

"Pendistribusian logistik berupa sembako ini merupakan bentuk persiapan dalam menghadapi datangnya banjir luapan Bengawan Solo, yang bisa melanda daerah setempat," jelas dia.

Menyusul setelah ini, katanya, pendistribusian logistik berupa beras, gula dan minyak goreng, juga akan dilakukan di sejumlah lokasi yang daerahnya biasa menjadi langganan banjir, di antaranya, di Kecamatan Dander, Kalitidu, juga Kanor.

"Soal jumlah beras yang didistribusikan menyesuaikan dengan kebutuhan di setiap lokasi," ucapnya.

Dengan demikian, menurut dia,jumlah sembako yang didistribusikan di setiap titik lokasi sewaktu-waktu bisa ditambah kalau masih kurang.

"Yang jelas stok sembako di BPBD untuk persediaan korban banjir lebih dari cukup," tandasnya.

Sesuai data di BPBD setempat,makanan siap saji yang tersedia sebanyak 999 paket, sembako 1.692 paket, makanan tambah gizi 1.061 paket, beras 2.200 kilogram, dan beras bulog 12.785 kilogram, dan sak 24.700 lembar. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim 11

KORAN MADURA

Probolinggo

162014 DESEMBER 2014 SELASASELASA 16 DESEMBER | No. 0507| TAHUN III No. 0507 | TAHUN III

11

TAHUN BARU

Pesanan Kalender Membeludak

DIAMANKAN. Tersangka dan barang-bukti yang di sita oleh polisi.

Bawa Sabu, Pemuda Diringkus Polisi PROBOLINGGO - Seorang pemuda dua puluh tujuh tahun, warga Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, diringkus anggota Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota, Jum’at (21/11) sekitar pukul 13.00 WIB, di Jalan Pahlawan Kota Probolinggo, karena kedapatan membawa narkoba jenis Sabu-sabu.

Tersangka DF menyimpan sabu tersebut dalam plastik klip ukuran kecil yang bersisi sabu dengan berat keseluruhan 0,41 gram dan satu buah bipet yang ditaruh pada saku celana sebelah kanan. Berikut satu buah kantong plastik warna hitam yang berisi seperangkat alat hisap (bong).

Kasat Reserse Narkoba Polres Probolinggo, AKP. Sumi Andana, mengungkapkan sabu dan bong sudah disita dan dijadikan barang bukti oleh anggota peny-

idik. ”Ini masih kami kembangkan, darimana DF membeli sabu itu,” terangnya kepada wartawan, Senin (15/12).

Menurutnya, paket sabu-sabu tersebut masih berbentuk butiran kasar yang ditaruh DF dalam saku sebelah kanan. Tersangka pun langsung digelandang ke Mapolres Probolinggo Kota. Dari pemeriksaan awal, DF mengakui sabu-sabu tersebut, pesanan dari teman tersangka berinisial U, yang akan digunakan untuk

menggunakan sabu bersama.

“Barang itu akan diserahkan, namun yang mengambil masih menunggu waktu. Pendalaman masih dijalani karena ada keterkaitan penyebaran narkoba di Kota Probolinggo,” tandas AKP. Sumi Andana.

Saat ini, lanjut AKP. Sumi Andana, tersangka masih diperiksa polisi untuk pendalaman kasus.

Yang menarik, menurut polisi, ada kemungkinan kasus ini terkait dengan kasus-kasus peredaran narkoba di Kota Probolinggo yang sudah pernah diungkap sebelumnya.

“Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 ayat (1) UU No.25 tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman minimal empat tahun penjara, dan denda satu miliar,” paparnya. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO - Momen pergantian tahun baru tahun ini banyak masyarakat yang tidak mau ketinggalan untuk memeriahkannya. Namun tidak hanya itu, pesanan kalender untuk tahun 2015 mendatang sudah banyak yang diterima oleh pelaku percetakan di Probolinggo.

Salah satu pemilik percetakan, Bayu (30) mengatakan, kalau untuk pesanan percetakan menjelang tahun baru ini yang banyak dikerjakannya berupa pemesanan kalender. ”Sebab kelender untuk tahun 2015 mulai banyak dibutuhkan warga,” katanya kepada wartawan, Senin (15/12).

Dalam seharinya, Bayu mengaku melakukan pencetakan kalender sebanyak 500 – 100 buah. Mulai dari berbagai jenis kalender sudah terpesan semua, baik dilingkungan pendidikan maupun lembaga lainnya.

“Biasanya yang paling banyak memesan kalender dari semua lembaga, baik parpol maupun anggota dewan,” terangnya.

Untuk satu buah kalender, dirinya menjual dengan patokan harga yang tidak sama. Mulai dari harga Rp 6 ribu hingga Rp 10 ribu perbijinya. Untuk menentukan harga, tergantung dari model dan jenis bahan kalender yang diminatinya. “Untuk kalender yang bagus, yang jelas lebih mahal harganya,” tandas Bayu.

Pemilik percetakan lainnya, Wiwit (35) mengatakan pesanan kalender memang tergolong banyak peminatnya. Dengan banyaknya pesanan, harga bahan baku kalender juga men-

galami kenaikan harga sampai tiga puluh persen. “Harganya selain mendadak untuk tahunbaru, juga dipengaruhi adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),” jelasnya.

Selain itu, orang yang banyak memesan kepada dirinya datang dari kalangan warga sekitar. Baik dari instansi pemerintah mapun swasta. Karena semua orang membutuhkan kalender tahun baru 2015.

“Biasanya mereka memesannya dengan jumlah yang lumayan banyak,” papar Wiwit.

Momen pergantian tahun baru tahun ini banyak masyarakat yang tidak mau ketinggalan untuk memeriahkannya. Namun tidak hanya itu, pesanan kalender untuk tahun 2015 mendatang sudah banyak yang diterima oleh pelaku percetakan di Probolinggo.

Wiwit mengaku dengan banyaknya pesanan secara otomatis, omset pendapatan percetakannya mengalami peningkatan yang tajam, Dibandingkan dengan bulan-bulan sebelum menjelang tahun baru tiba. “Alhamdulillah mas, rezeki dari percetakan sudah lumayan banyak bisa menambah penghasilan untuk kebutuhan keluarga,” katanya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

MEMBELUDAK. Pesanan kalender menjelang pergantian tahun semakin banyak peminatnya.

12

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

Tunjangan Guru Madrasah Telan Rp 1,9 Miliar Alokasi Untuk 2.528 Tenaga Pendidik PROBOLINGGO - Guru Madrasah yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo, sedikit bernafas lega. Mereka setiap enam bulan sekali mendapatkan dana tunjangan.

Besaran dana tunjangan untuk guru di bawah naungan madarasah tersebut, menelan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar yang diperuntukan sebanyak 2.528 guru.

Kepala Badan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Probolinggo, Ahmad Syariffudin mengatakan tunjangan bantuan honor guru madrasah ini memang secara rutin diberikan oleh pemkab. Untuk tahun ini pemberian tunjangan horor tersebut sudah masuk semester kedua.

“Setiap enam bulan sekali dana tunjangan diberikan kepada guru madrasah yang namanya sudah terdaftar di pemkab Probolinggo,” terangnya kepada wartawan, Senin

Untuk guru MI, MTs, MA, dan Ponpes, lanjut Ahmad

Syariffudin, mendapatkan tunjangan sebesar Rp 150 ribu

(15/12).

Menurutnya, sebanyak 2.528 guru madrasah yang mendapatkan dana tunjangan, meliputi Guru Madrasah Ibtidaiyyah (MI) 770 orang, Madrasah Tsanawiyyah (MTs) 250 orang, Madrasah Aliyah (MA) 98 guru, Pondok Pesantren (PP) 235 orang, Taman Pendidikan Al quran (TPQ) 700 orang, dan Madrasah Diniyah (Madin) 475 orang. “Dari jumlah guru yang ada, honor yang diterimanya tidak sama,” tandas Ahmad Sayariffudin.

setiap bulannya selama enam bulan. Sementara untuk tunjangan honor guru TPQ dan Madin sebesar Rp 100 ribu perbulannya selama enam bulan lamanya. “Anggaran tersebut memang sengaja diberikan pemkab untuk Guru Madrasah atau swasta,” ucapnya.

Dikatakan, tunjangan yang diberikan pemkab kepada ribuan guru madrasah yang ada dilingkungannya, bertujuan untuk bisa memberikan tambahan pengahasilan kepada mereka. Karena guru yang mendapatkan tunjangan pemkab, mereka masih berstatus guru swasta yang gajinya masih sangat minim. “Dengan adanya tunjangan bisa membantu perekonomian keluarga bagi mereka,” papar Ahmad Syariffudin.

Ahmad Syarifuddin juga menegaskan, tunjangan guru madrasah yang diberikan pemkab memang bersumber dari APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2014. Untuk tahun ini, dari dua semester anggaran untuk guru ngaji kurang lebih sebesar Rp 3,8 miliar.

“Jumlah guru madrasah di Kabupaten Probolinggo, mencapai ribuan yang berasal dari berbagai lembaga madrasah yang ada,” paparnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KRIMINAL

13 Tersangka Diamankan Polisi PROBOLINGGO – Polres Probolinggo, dalam sepekan berhasil mengamankan 13 tersangka

kasus kriminal. Para tersangka tersebut, merupakan pelaku dari empat kasus.Kasus tersebut

diantaranya, kasus pencurian motor (curanmor) roda dua dan roda empat, Ilegal loging, senjata

tajam (Sajam) dan judi togel.

Barang bukti yang berhasil diamankan dari serangkaian kasus tersebut, berupa sebilah celurit, dua gelondong kayu hutan, satu unit sepeda motor, satu unil mobil pick up L300, dan juga sejumlah uang, beserta hasil rekap togel.

Menurut, Kapolres Probolinggo, AKBP Riky Haznul, melalui Kasatreskrim, AKP Roy Prawiro Sastro menjelaskan, pencurian yang berhasil diungkap dari berbagai kasus yang ada, berawal dari adanya laporan masayarakat. ”Kami langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas laporan tersebut,” terangnya kepada wartawan, Senin (15/14).

Empat kasus terungkap dengan 13 tersangka berhasil diamankan, diantaranya kasus ranmor roda empat. Pelakunya berinisial, AR (45) warga Desa Sumberkatimoho Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, MR (30) Desa Dawuhan Krejengan Kabupaten Probolinggo, KS (41) Kelurahan Kandang Jati Kulon Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Sementara itu untuk curanmor roda dua dengan tersangka, NV (31), warga Desa Sidomulyo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo. Untuk tersangka ilegal loging,TM (45) warga Desa Kedungsumur Pakuniran.

Sedangkan satu tersangka sajam, AD (37) warga desa menyono Kecamata Kuripan Kabupaten Probolinggo, Untuk tersangka kasus judi togel , BD Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, SN (47),RS(32), keduanya warga Desa Kedungdalem Dringu Kabupaten Probolinggo, HD (28), NY(51), SS (32) ketiga warga Desa Gondosuli Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

AKP. Roy Prwairo Sastro mengaku, tersangka pencurian melanggar pasal 363 KUHP, Ilegal Loging melanggar UU RI tahun 2013 tentang pemberantasan hutan, Untuk tersangka sajam, melanggar UUD Darurat nomor 12 tahun 1951, Perjudian melanggar 303 KUHP. “Mereka akan diancam dengan yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Probolinggo PROBOLINGGO – Guna mencari masukan, gagasan dan ide yang lebih konstruktif dan sinergis dalam rangka penyempurnaan rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Probolinggo tentang Pengelolaan Drainase dan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Probolinggo menggelar konsultasi publik dengan sejumlah stakeholder sebelum menjadi pembahasan di gedung dewan.

Kosultasi Publik ini dilakukan untuk memperkaya dan memperdalam serta mencari masukan, saran, dan pendapat untuk menjadikan dua Raperda itu ditetapkan menjadi Perda.

“Kita inginkan naskah akademik Perda yang dibuat nanti berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat dan pelayanan publik,” ujar Dwi Putranto, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Probolinggo, Senin (15/12).

Dwi Putranto menegaskan sebuah Perda harus dirumuskan dan dirancang dengan tetap mengacu pada norma. Dan juga harus di konsultasikan kepada masyarakat.

“Sosialisasi kepada masyarakat sangat penting karena kegagalan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu karena gagal mensosialisasikan kepada masyarakat,” tandasnya.

Dikatakan, aturan yang tertuang dalam Perda Pengelolaan Drainase dan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. “Di situlah relevansi konsultasi publik naskah akademik Raperda. Disamping untuk memastikan pembahasan Raperda dilakukan secara transparan dan tidak ada deal politik. Tapi murni mengutamakan kepentingan rakyat,” tegas Dwi Putranto.

Sementara itu, panelis dari LPPM Universitas Narotama Surabaya, Puspiadi, mengungkapkan kegiatan dengan tujuan menghasilkan sebuah produk hukum yang profesional dan mendekati sempurna. Perlu kiranya dilakukan konsultasi langsung kepada publik agar bisa menyerap langsung aspirasi dan masukan dari masyarakat.

“Kami berharap dengan konsultasi ini Raperda memberikan hasil yang lebih baik. Karena mandapat masukan dari banyak pihak.

Penyusuanan naskah akedemik raperda pengelolaan Drainase ini perlu dilakukan,” terangnya.

KORAN MADURA

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507| TAHUN III

13

Dua Raperda Dikonsultasikan ke Publik Pengelolaan Drainase dan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Menurutnya, dilihat pembangunan yang dilakukan di Kota Probolinggo, ada hal-hal yang lepas dari pengawasan seperti aturan-aturan.

Perkembangan pembangunan dan perubahan fungsi lahan secara cepat yang akan mengakibatkan perubahan struktur tanah.

“Air hujan yang meresap ketanah akan menguap yang akan berpengaruh pada saluran drainese.

Identifikasi permasalahan, pelaksanaan dan solusi terkait penyelenggaraan pengelolaan drainase, dasar pertimbangan urgensitas pengaturan tentang pengelolaan drainase,” papar Puspiadi.

Mendengar penjelasan panelis Puspiadi, tiga perwakilan stakeholder langsung memberikan masukan sekaligus pertanyaan.

Tiga stakeholder itu, yakni perwakilan dari Badan Lingkungan

Hidup (BLH) Kota Probolinggo, yang menanyakan soal pengamanan drainase dan pemeliharaan secara rutin, berkala, rehabilitasi dan pemeliharaan khusus, serta pembinaan pengawasan dan pengendalian.

Selanjutnya, Ketua FK LPM Kecamatan Kanigaran, Imam Suliono, memberikan apresiasi pembahasan raperda drainase.

Namun, yang menjadi kekhawatirannya soal kondisi masyarakat yang perilaku dan pola pikirnya belum bisa diatasi. ”Pemerintah harus bertanggungjawab, terkait perilaku masyarakat yang membuang limbah rumah tangga ke saluran drainase,” ucapnya.

Ia meminta, jangan sampai masyarakat yang belum mempunyai resepan terjebak dengan larangan-larangan yang termaktub dalam raperda pengelolan drain-

ase. ”Tentunya banyak hal yang harus dilakukan pemkot untuk merubah pola pikir masyarakat,” kata Imam Suliono.

Senada disampaikan, Agus Abdurrahman, Ketua FKLPM Kecamatan Wonoasih, menyoroti soal sanksi-sanksi di dalam pasalpasal dalam raperda pengelolaan drainase agar tidak membebani dan menjerat masyarakat, karena ketidaktahuan masyrakat soal pemhaman aturan. “Tolong, indikator sanksi dipersempit lagi, karena penduduk di wilayah selatan SDM terbatas,” tegasnya.

Menanggapi masukan dan pertanyaan itu, Puspiadi, mengatakan masukan-masukan dan koreksi dalam pasal-pasal akan segera diperbaiki. Kemudian banyaknya perda dibuat tapi pelaksanaanya mandul, faktor yang penting aturan harus ada dahulu,

soal pelaksanannya tergantung kondisi dan situasi.

“Soal perubahan fungsi drainase mulai hilang, lambat laun menjadi saluran pembuangan limbah.

Pihaknya akan mempertimbangkan penyusunan raperda hingga menjadi sebuah perda,” bebernya.

Dilanjutkan dengan Panelis Nur Sidik, yang menjelaskan penyusunan naskah akedemik disusun secara komprehenshif, dan memberikan bahan masukan bagi pembuatan rancangan raperda.

“Metodenya melalui Focus Group Discussion (FGD) dan studi pustaka terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan dan berbagai literatur. Dan sumber data peraturan perundang-undangan melalui kajian teoritis soal pencegahan bahaya kebakaran,” katanya singkat. =M.HISBULLAH HUDA

KORAN MADURA 14KORAN

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

MADURA

Taretan Mania

SELASA 16 DESEMBER 2014 No. 0507 | TAHUN III

14

Pemain Inti Perssu Sumenep Bakal Dipertahankan SUMENEP- Manajer Perssu Sumenep, Didik Untung Samsidi, mengatakan para pemain inti yang mengantarkan tim sepak bola asal Sumenep, Jawa Timur, itu, masuk ke Divisi Utama musim kompetisi 2015-2016, kemungkinan besar akan dipertahankan.

“Kerangka lama tim ini terdiri atas 24 pemain, dan 18 di antaranya berstatus pemain inti. Para pemain inti itu yang kemungkinan besar akan dipertahankan sebagai kerangka tim Divisi Utama musim kompetisi 2015-2016,” ujarnya di Sumenep, Senin.

Perssu bersama tujuh tim sepak bola lainnya promosi ke Divisi Utama musim kompetisi 2015-2016 setelah melalui kompetisi di Liga Nusantara 2014.

“Pembentukan kerangka tim adalah kewenangan mutlak pelatih. Kami tidak bisa campur

tangan secara teknis. Namun, hasil koordinasi sementara dengan tim pelatih, pemain inti yang mengantarkan Perssu menembus Divisi Utama musim kompetisi 2015-2016 kemungkinan besar akan dipertahankan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, saat ini tim pelatih Perssu melakukan evaluasi pemain dalam rangka pembentukan kerangka tim untuk kepentingan berlaga di Divisi Utama musim kompetisi 2015-2016.

“Kondisinya akan makin berat. Kami tidak ingin Perssu hanya ‘numpang’ lewat di Divisi Utama.

Oleh karena itu, kami minta tim pelatih membentuk kerangka tim yang lebih baik,” tuturnya.

Didik juga mengemukakan, pihaknya tidak akan memasang target muluk-muluk pada pelatih maupun pemainnya dalam Divisi Utama musim kompetisi 2015-2016.

“Kami akan realistis. Divisi Utama musim kompetisi 2015-2016 adalah pengalaman yang pertama kali bagi Perssu. Untuk sementara, kami hanya menargetkan Perssu bertahan di Divisi Utama atau jangan terdegradasi,” katanya.=ANT/DAR

KOMUNITAS SUPORTER

Taretan Mania Probolinggo Setia Dukung P-MU PROBOLINGGO - Perubahan manajemen Persepam Madura United (P-MU) yang kini dipimpin Said Abdullah tidak melunturkan kesetiaan taretan mania (julukan suporter P-MU) di Wilayah Probolinggo. Malah, semakin banyak suporter yang bergabung dalam komunitas tersebut.

Ketua suporter P-MU Probolinggo, Abdul Salam meyakini masuknya Said Abdullah sebagai manajer P-MU akan mampu memperkuat tim sehingga bisa kembali bersaing di pentas tertinggi sepak bola Indonesia.

“Karena sebelumnya P-MU men-

FANATISME. Beberapa remaja memamerkan kostum kebanggan Persepam Madura United, Senin (15/12). Mereka bergabung ke dalam komunitas pendukung P-MU yang disebut Taretan Mania.

galami degdradasi ke Divisi utama,” terangnya kepada wartawan, Senin (15/12).

Menurut lelaki asal Madura ini, kemampuan Said Abdullah sudah mencukupi untuk mengurus klub kebanggaan warga Madura tersebut. Selain berpengalaman, Said merupakan tokoh nasional.“Kita lihat saja nanti perkembangan P-MU kedepannya. Terbukti saat ini pelatihnya dipilih dari kalangan profesional,” tegas Abdul Salam.

Abdul Salam menambahkan, pendukung P-MU memang kebanyakan dari warga keturunan Madura. Maka, kiprah P-MU di pentas sepak bola tertinggi tanah air menjadi kebanggaan besar yang harus didukung oleh para suporter Madura.

“Yang bergabung bukan hanya dari kalangan laki-laki saja. Namun ibu-ibu pun juga tak ketinggalan memberikan dukungan,” paparnya.=Mahfud Hidayatulllah

KORAN MADURA MILAN - AC Milan akhirnya memetik kemenangan setelah menuai hasil buruk di beberapa laga terakhir Liga Serie A Italia. Milan menang dua gol tanpa balas atas Napoli di San Siro pada Senin (15/12) dini hari WIB. Sedangkan AS Roma terus mengancam Juventus di puncak klasemen sementara, setelah klub dari Ibukota Italia, Roma itu, berhasil memangkas jarak menyusul hasil berbeda yang diraih Roma dan Juventus.

Jarak kedua tim ini hanya satu poin setelah Roma menang 1-0 atas Genoa di Comunale Luigi Ferraris, sebaliknya Juventus ditahan imbang oleh Sampdoria pada laga terpisah.

Di San Siro, Milan unggul cepat berkat gol Jeremy Menez ketika pertandingan baru berjalan enam menit. Pemain ini sukses mengelabui sesama pemain dari Prancis, Kalidou Koulibaly, sebelum melepas tendangan ke tiang jauh yang tidak terjangkau kiper Napoli, Rafael. Kedudukan ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, tepatnya menit ke-52, pemain muda Italia Giacomo Bonaventura menambah keunggulan timnya. Menyambut umpan silang Pablo Armero dari sisi kiri, Bonaventera menyundul bola melewati Rafael. Kedudukan 2-0 ini bertahan hingga laga berakhir.

Napoli bukan tidak memiliki peluang. Hanya saja, beberapa upaya anak-anak asuh Rafael Benitez itu dimentahkan oleh pejaga gawang Milan asal Spayol Diego Lopez. Pada

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 16 DESEMBER | No. 0507 |2014 TAHUN III SELASA2014 16 DESEMBER

No. 0507 | TAHUN III

15 15

Milan Tundukkan Napoli, Roma Ancam Juventus awal-awal babak pertama, mantan kiper Real Madrid ini menggagalkan tendangan David Lopez dan Jose Callejon. Sedangkan bek Milan asal Prancis Philippe Mexes nyaris mencetak gol bunuh diri.

Di babak kedua, Gonzalo Higuain dan Duvan Zapata juga mendapat peluang mencetak gol, tetapi juga gagal menghasilkan gol. Hingga pertandingan bera-

khir Napoli gagal mencetak satu gol pun. Ini adalah kekalahan pertama Napoli sejak September lalu.

Di Comunale Luigi Ferraris, gol kemenangan Roma atas Genoa dicetak oleh pemain internasional Belgia keturunan Indonesia, Radja Nainggolan. Tendangan keras dari jarak jauh mantan pemain Cagliari ini pada menit ke40 tidak mampu dihentikan kiper

tuan rumah, Eugenio Lamanna.

Lamanna masuk pada menit ke-31 menggantikan posisi kiper utama Mattia Perin di bawah mistar gawang yang diganjar kartu merah pada menit ke-29 karena melakukan pelanggaran keras terhadap Radja Nainggolan di kotak terlarang. Pelanggaran itu juga menghasilkan hukuman tendangan penalti untuk Genoa. Sayang

tendangan Adem Lajajic yang bertugas sebagai algojo sukses dihentikan Lamanna yang baru memasuki lapangan.

AS Roma gagal memanfaatkan kelebihan pemain sepanjang lebih dari 70 menit pertandingan untuk menghasilkan gol lebih banyak. Kedudukan 1-0 pun bertahan hingga laga bubar. Dengan kekalahan ini, rekor enam kemenangan Genoa pada 10 laga terakhirnya pun terhenti.

Meski hanya menang tipis, pelatih AS Roma Rudi Garcia mengaku bahagia. “Kami bahagia karena bisa memanfaatkan kesempatan untuk memperpendek jarak dengan Juventus. Sekarang kami hanya selisih satu poin.

Kami seharusnya bisa mencetak satu gol lagi setelah babak pertama guna sedikit keluar dari tekanan, tetapi bermain di sini selalu ketat. Semua tim sulit memetik kemenangan melawan Genoa di Marassi,� kata Garcia.

Sementara pelatih Genoa Gian Piero Gasperini mengaku bangga pada kualitas timnya. Sebab, meski bermain dengan 10 orang, mereka masih cukup sulit ditaklukkan tim sekelas Roma. “Bermain dengan 10 orang pemain hanya dengan 10 pemain tentu saja berat. Tetapi kami semakin yakin dengan kualitas kami,� ucapnya. =sky sports/carol aji

LIGA PRIMER INGGRIS

Tottenham Spurs Sukses Redam Swansea LONDON - Tottenham sukses memetik kemenangan tipis 2-1 atas Swansea pada lanjutan Liga Utama Inggris di Liberty Stadium pada Minggu (14/12) tengah malam hingga Senin (15/12) dini hari WIB dengan skor tipis 2-1.

Meski tampil sebagai tim tamu, Tottenham berhasil unggul terlebih dahulu berkat gol sundulan Harry Kane ketika pertandingan baru berjalan empat menit.

Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Swansea baru bisa menyamakan kedudukan ketika babak kedua baru berjalan tiga menit melalui tendangan pelan striker internasional Pantai Gading Wilfried Bony. Tetapi Christian Eriksen tampil seba-

gai pahlawan Tottenham karena mencetak gol kemenangan timnya hanya satu menit menjelang waktu normal usai. Tendangan rendahnya dari dalam kotak penalti tidak mampu dihentikan kiper tuan rumah, Gerhard Tremmel.

Kedudukan 2-1 ini pun bertahan hingga laga berakhir.

Ini adalah untuk kedua kalinya Eriksen menjadi penentu kemenangan Spurs. Pemain internasional Denmark ini juga menjadi penentu kemenangan Tottenham saat berkunjung ke Hull City tiga pekan silam. Sementara harapan Swansea untuk mendapat hadiah tendangan penalti setelah Federico Fazio menarik mantan pemain Tottenham Gylfi Sigurdsson di

dalam kotak penalti, tidak digubris wasit Robert Madley Tambahan tiga poin ini menempatkan Tottenham di peringkat ketujuh klasemen sementara dengan 24 poin atau unggul dua poin dari Liverpool yang kalah 0-3 dari Manchester United pada laga sebelumnya di Old Trafford.

Sementara itu dari La Liga Spanyol dilaporkan, Atletico Madrid menelan kekalahan pertama di kandang sendiri, Vicente Calderon pada musim ini, setelah dipermalukan 1-0 oleh Villarreal.

Gol semata wayang tim kapal selam kuning itu dicetak oleh Luciano Vietto pada menit ke-84.

Tendangan keras kaki kanan pemain ini dari luar garis 16

tidak mampu dihentikan penjaga gawang Atletico.

Atletico Madrid gagal memanfaatkan hasil imbang yang dipetik Barcelona sehari sebelumnya untuk menggeser tim Catalan itu ke tempat ketiga.

Akibatnya, dengan kekalahan ini, Atletico yang masih bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara kini tertinggal tiga poin dari Barcelona di posisi kedua.

Sedangkan dari Ligue 1 Prancis, Paris Saint Germain (PS) menelan kekalahan pertama mereka musim ini pada Senin (15/12) dini hari WIB. Mereka tunuduk 0-1 dari tim lemah Tuingamp. Gol tunggal Guingamp yang bertindak sebagai tuan rumah dicetak melalui sun-

dulan Jeremy Pied. PSG nyaris saja menyamakan kedudukan, tetapi tendangan Zlatan Ibrahimovic menjelang pertadingan berakhir berhasil digagalkan kiper tuan rumah Jonas Lossl.

Sedangkan AS Monaco yang baru saja lolos ke babak 16 besar Liga Champions juga memetik kemenangan tipis 1-0 atas pemimpin klasemen sementara Ligue 1 Prancis, Marseille. Gol tunggal AS Monaco dicetak oleh gelandang Bernardo Silva pada menit ke-67. Ini adalah gol pertama Silva untuk Monaco musim ini sejak bergabung dari Benfica sebagai pemaini pinjaman pada jendela transfer musim panas lalu. =espn/carol aji

16

KORAN MADURA

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

KORAN MADURA

16

SELASA 16 DESEMBER 2014 No. 0507 | TAHUN III

KILAS PERSEPAM

STRIKER Manchester United Wayne Rooney (tengah) berduel dengan pemain Liverpool Adam Lallana pada laga yang berlangsung di Old Trafford, Minggu (14/12) waktu setempat.

P-MU Bakal Pakai Jersey Baru JAKARTA - Manajemen baru Persepam Madura United (P-MU) yang kini berada di bawah bendera PT Jempol Madura Utama merancang ulang desain jersey tandang maupun jersey kandangnya.

“Saya ingin desain baru yang lebih elegan dan manis dilihat di tengah lapangan” ujar Said Abdullah, manajer P-MU, Minggu (14/12) di Jakarta. Bila semula jersey kandang P-MU bermotif merah putih melintang secara horizontal, pada musim depan P-MU dipastikan mengenakan kostum baru dengan motif merah putih melintang secara vertikal.

Selain itu warna merah pada jersey tersebut, menurut Said akan dibuat sedikit lebih gelap dari sebelumnya. “Biar para pemain kita terkesan lebih mantap dan gagah” ujarnya.

Tidak hanya warna dan motif, pada bagian kerah juga akan dirombak. Bila sebelumnya menggunkan model kerah bundar melingkar, pada jersey baru nanti kerahnya akan berbentuk huruf V di bagian depan.

“Sementara untuk celana, kita pastikan berwarna putih.

Tak usah tanya apa alasannya” tutup Said sembari tersenyum. =beth

Reka rupa jersey kandang Persepam Madura United musim 2015-2016

Kemenangan MU Tidak Ditentukan Satu Pemain MANCHESTER - Pelatih Manchester United (MU) Louis van Gaal menilai, kemenangan 3-0 timnya atas Liverpool tidak tergantung hanya pada satu pemain. Kemenangan ini diraih berkat kerja keras seluruh tim.

Karena itu dia membantah penilaian sejumlah pihak bahwa kemenangan mereka atas Liverpool karena penampilan impresif David De Gea di bawah mistar gawang.

Pada laga di Old Trafford tersebut, tiga gol “The Red Devils” dicetak oleh Wayne Rooney dan Juan Mata di babak pertama dan Rovin van Persie di babak kedua. Golgol ini lahir dari keteledoran para pemain lini belakang Liverpool.

De Gea terpilih sebagai pemain terbaik pada laga tersebut karena berhasil menggagalkan sejumlah peluang emas Liverpool untuk menghasilkan gol, terutama melalui Raheem Sterling dan mario Balotelli. Sebelumnya, De Gea juga men-

jadi pahlawan kemenangan MU atas Everton, Arsenal, dan Stoke City.

Tetapi Van Gaal memastikan bahwa masih ada pemain MU lainnya yang tampil gemilang pada laga tersebut seperti Wayne Rooney, Juan Mata, dan Rovin van Persie yang masing-masing mencetak satu gol ke gawang “The Reds”.

“Kami melakukan itu sebagai sebuah tim dan ini kemenangan tim bukan kemenangan pemain-pemain tertentu. Saya bisa menyebut sejumlah pemain lain yang bisa mempengaruhi penampilan tim, tetapi media hanya ingin menyebut satu atau dua orang pemain,” kata mantan pelatih Timnas Belanda itu.

Dia meneruskan, “Padahal saya bisa menyebut tiga atau lebih pemain. Kami bermain sangat bagus hari ini. Saya lebih ingin menyebut tim dari pada individu pemain.

Itu filosofi saya. Saya kira secara tim, kami bermain sangat bagus dan De Gea memberi kontribusi sangat besar dalam permainan tim tersebut.”

Satu-satunya hal yang disesalkan Van Gaal dari laga itu adalah bahwa anak-anak asuhnya tidak mendominasi jalannya pertandingan selama 90 menit. “Kami sudah memenangkan enam pertandingan beruntun tetapi kami masih harus terus membenahi gaya bermain kami,” papar mantan pelatih Barcelona dan Bayern Muenchen itu.

Dia melanjutkan, “Kami bisa mendomi-

nasi pertandingan sepanjang 90 menit hari ini tetapi kami tidak melakukan itu. Kami memberi secara cuma-cuma bola kepada pemain lawan di babak kedua. Kami harus memperbaiki itu, tetapi menang atas Liverpool tentu sangat menggembirakan. Semua pemain bahagia. Juru masak saya, istri saya dan saya bahagia.”

Sementara pelatih Liverpool Brendan Rodgers mengaku, timnya sudah bekerja keras untuk memetik kemenangan atas MU. Timnya menciptakan sejumlah peluang, tetapi tidak satu pun yang menghasilkan gol.

“Saya kira, kami sudah cukup berusaha untuk memenangkan pertandingan. Kami menciptakan sejumlah peluang guna memetik tiga poin, tetapi kami juga melakukan kesalahan di sektor pertahanan. Mungkin ini juga terkait dengan ketajaman lini depan kami sepanjang musim ini. Selain karena penampilan gemilang David De Gea di bawah mistar gawang.

Menurut saya, dialah pemain terbaik pertandingan ini dan itu tidak mengejutkan saya. Saya sudah melihat empat atau lima pertandingan dia seperti ini,” kata Rodgers.

Dia melanjutkan, “Di babak pertama, kami lebih baik dari MU tetapi kami tidak bisa mencetak gol. Kami mengurung pertahanan mereka, tetapi justru mereka yang sukses mencetak gol duluan. Kami kalah cepat saat berlari dari lini tengah.”=espn/carol aji

KORAN MADURA

SELASA

SEGERA TUTUP

GAJI MINIM

HUSNUL HOTIMAH

16 DESEMBER 2014 No. 0507 | TAHUN III Eceran Rp. 3.500 Langganan Rp 70.000

PAMEKASAN | F

SAMPANG | L

NETER KOLENANG | P

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

JUKIR MENGELUH

TEMPAT KARAOKE

INGIN BERKARIR SEBAGAI REPORTER

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

SIAP. Personel Satpol PP tidak akan melibatkan Muspika Kamal dalam razia berikutnya di rumah kos sekitar UTM.

Razia Tempat Kos Diduga Bocor BANGKALAN - Razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangkalan beserta jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kamal terhadap sejumlah rumah kos yang berlokasi di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) beberapa waktu lalu, diduga sengaja dibocorkan oleh oknum aparat. Apalagi dalam razia dadakan tersebut hanya menjaring tiga pasangan mahasiswa yang ditengarai berbuat mesum dalam sebuah kamar kos.

Satpol PP Tak Akan Libatkan Muspika Kamal ”Yang jelas razia kami dibocorkan oleh salah satu aparat.

Tentunya, kami akan kembali menggelar razia, tanpa Muspika.

Kami minta backup ke Kodim dan Polres saja,” ungkap Kasatpol PP Bangkalan, Moh Fahri melalui Kasi Kerjasama Trantibum

Hamzah Suryanto.

Namun sayangnya, pria yang akrab disapa Antok ini tidak menyebutkan oknum aparat yang ditenggarai membocorkan razia tersebut. Pada razia berikutnya, Satpol PP akan lebih mematangkan lagi agar mendapatkan hasil

maksimal. Salah satunya dengan melibatkan personel perempuan.

Sehingga, pada razia selanjutnya semua kosan dapat terjangkau terutama dikosan yang ditempati oleh mahasiswi.

“Intinya kami harus mempersiapkan sematang mungkin, agar hasilnya maksimal tidak seperti kemarin. Tentunya kami akan lebih rapi,” jelasnya.

Menurut Antok, pihaknya mendapat dukungan penuh dari warga dan mahasiswa dalam menggelar razia. Jadi, pihaknya tidak bergitu

mempersoalkan jika ada penilaian mahasiswa yang kontra dan kecewa. Yang jelas tujuan dari razia tersebut untuk menertibkan kosan yang selama ini menjadi sarang perbuatan tak bermoral. Tidak ada yang perlu khawatir dengan adanya razia kalau tidak melakukan hal yang aneh-aneh. ”Sudah ada mahasiswa yang menghadap Pak Kasat, mahasiswa itu menyampaikan terima kasih dan meminta ada razia lanjutan.

Kami tidak akan tebang pilih,” tandasnya. =Doni Heriyanto/rah

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 16 DESEMBER 2014 No. 0507 | TAHUN III

PERIZINAN

Komisi B Tuntut BPPT Lebih Tegas

TEMUI. Warga Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek usai bertemu Kasi Pidana dan Kasus Kejari Sumenep Sugianto, Senin (15/12) di Kejaksaan Negeri Sumenep.

Warga Datangi Kejari Dugaan Penggelapan Raskin Lapa Laok SUMENEP- Setelah empat bulan tak dapat kejelasan dari Kejaksaaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep tentang kasus dugaan penggelapan beras untuk keluarga miskin (raskin) oleh Kepala Desa (Kades) Lapa Laok Kecamatan Dungkek, untuk kelima kalinya, warga Desa Lapa Laok mendatangi kantor Kejari, Senin (15/12).

Sebanyak 15 warga Lapa Laok, kemarin kembali mendatangi kantor Kejari. Kedatangan mereka ke kantor Kejari ingin meminta kejelasan dari pihak kejaksaan terkait laporan mereka tentang dugaan penyelewengan raskin di Desa Lapa Laok sejak bulan Agustus lalu yang sampai kini masih belum menemui titik terang.

Menurut koordinator pelapor Jupri, selama ini tindakan yang dilakukan kejaksaan sangat lamban. Terbukti, meskipun sudah banyak pihak

yang telah dimintai keterangan, baik dari pelapor yang juga berstatus saksi maupun terlapor, ternyata sampai kini pihak kejaksaan masih belum bisa mengambil kesimpulan.

“Katanya kejaksaan tadi di dalam (ruangan Kasi Pidsus, red.), kami disuruh sabar.

Katanya, prosesnya memang beda dengan maling-maling yang lain. Padahal kalau menurut kami itu sudah jelas. Di situ sudah banyak kekeliruan.

Yang pasti yang DPM 2. Itu palsu,” kata Jupri kepada Ko-

ran Madura kemarin.

Oleh sebab itu, Jupri mengaku kecewa terhadap kinerja kejaksaan. Bukan hanya persoalan karena pihaknya sudah lima kali kembali ke kantor kejaksaan, tapi menurutnya, kasus tersebut harusnya sudah sampai di pengadilan. “Karena alat buktinya sudah ada dan beberapa saksinya juga sudah dimintai keterangan. Tapi saya tidak tahu, kenapa kejaksaan itu masih menunda-nunda waktu,” herannya.

Lebih dari itu, Jupri mengaku lebih kecewa saat pihaknya minta hasil pemeriksaan pihak kejaksaan kepada Kades Lapa Laok, namun tak diberikan. Padahal, Jupri mengaku hanya ingin tahu keterangan yang diberikan Kades Lapa Laok kepada kejaksaan. “Kata kejaksaan itu (hasil pemeriksaannya kepada Kades Lapa

Laok, red.) merupakan dokumen negara. Makanya kami tak diberi tahu,” tandasnya.

Meski begitu, Jupri mengaku tidak menaruh sedikitpun rasa curiga kepada pihak kejaksaan. Ia hanya berharap pihak kejaksaan segera menyelesaikan persoalan dugaan penyelewengan raskin di Desa Lapa Laok itu. “Jangan sampai kejaksaan mempermainkan masyarakat kecil. Artinya, jangan sampai membenarkan orang yang salah. Karena kami tidak akan terima,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana dan Kasus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Sumenep, Sugianto mengatakan kepada Jupri dan beberapa warga lainnya, bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Karenanya, sampai saat ini pihaknya masih belum bisa memberi kesimpulan. =FATHOL ALIF

SUMENEP- Banyaknya bangunan yang dibangun sebelum melakukan proses perizinan mendapat sorotan dari Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep.

Komisi B menuntut Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep lebih tegas dalam hal perizinan.

Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Jauhari, setiap orang yang hendak membangun harusnya mengurus terlebih dahulu perizinannya. Khawatir, tempat yang dijadikan lokasi pembangunan itu bukan merupakan kawasan bangunan, melainkan lahan produktif.

Hal itu disampaikan oleh Jauhari saat mengomentari pengembangan tempat wisata Water Park Sumenep (WPS) yang diketahui dalam proses pengembangannya masih belum mengantongi surat izin mendirikan bangunan (IMB) dari BPPT Sumenep. “Saran saya, WPS harus segera mengurusi izinnya,” tukasnya, Senin (15/12).

Jauhari menyayangkan pengembangan WPS tidak disertai IMB sebelum dibangun. Harusnya, menurut politisi PPP itu, hal semacam itu tidak terjadi. “Dan itu bukan hanya untuk WPS saja, tapi bangunanbangunan lainnya juga harusnya mengurus perizinannya dulu sebelum membangun,” tegasnya.

Lebih dari itu, ia menuntut agar BPPT Sumenep ke depan melakukan pembenahan-pembenahan terkait dengan proses perizinan bangunan. “Kalau tak segera dilakukan pembenahan-pembenahan, maka akan menimbulkan banyak masalah baru.

Kalau tetap dibiarkan, maka akan banyak pengembang yang membangun dulu baru minta izin. Hal semacam itu tidak benar,” katanya.

Menurutnya, sebagai lembaga baru di Sumenep, BPPT harusnya membuat data base tentang bangunan-bangunan yang masih belum mengantongi IMB selama ini.

Sementara kepada para pengembang yang akan melakukan pembangunan di Sumenep, pihaknya menyarankan agar tidak membangun terlebih dulu sebelum ada izin dari pihak BPPT. Ia berharap, sejak bulan ini tidak terjadi hal serupa, yaitu proses IMB baru diurus setelah bangunannya sudah selesai atau sudah dikerjakan. Hal itu akan terwujud, menurutnya jika pihak BPPT selaku lembanga yang berwenang mengeluarkan IMB dan pengembang sama-sama bertindak prosedural.

Lebih dari itu, pihaknya mengaku akan sangat mengapresiasi jika BPPT bisa bertindak tegas kepada setiap pengembang yang tidak prosedural. Namun sebaliknya, ia juga mengatakan akan selalu mengkritisi jika BPPT tidak bisa tegas. “Kalau tak tegas akan saya sorot terus melalu antum-antum (media, red.) ini,” tutupnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

C

PENDIDIKAN

Remedi Ujian Wajib Bawa Telur SUMENEP – Sejumlah siswa yang nilainya di bawah 2,67 alias harus mengikuti remedi ujian, harus menerima sanksi berupa membawa telur ayam kampung sebanyak lima butir. Fenomena itu terjadi di SMAN 1 Kepulauan/Kecamatan Masalembu.

Dengan membawa 5 hingga 10 butir telur ayam kampung tersebut, ada jaminan dari pihak sekolah untuk mendongkrak nilai siswa itu. Jika tidak, maka siswa yang nilainya anjlok dipastikan tidak bisa melakukan remedi atau perbaikan nilai.

"Kami bukan mempermasalahkan bawa telurnya, karena bagi kami harga telur tidak seberapa. Yang kami sesalkan, tindakan oknum sekolah itu telah mengajari siswanya untuk melakukan suap," kata Ahmad Subaidi (40), warga Desa Masal-

ima, Kecamatan/Pulau Masalembu.

Ahmad mengaku bukan tidak setuju dengan pemberian sanksi bagi siswa yang nakal. Namun bentuk sanksi dengan cara seperti itu dinilai tidak mendidik, bahkan hanya membuat siswa semakin malas belajat.

Sementara Kepala SMAN Masalembu, Untung Slamet mengakui ada remedi bagi siswa yang nilai semesternya tidak sampai 2,27. Hanya saja, dirinya membantah jika dalam pelaksanaan remedi, guru meminta

INFRASTRUKTUR

persyaratan sebagaimana yang ditudingkan itu.

"Memang benar kalau nilai siswa di bawah 2,27 harus mengikuti ujian semester ulang. Remedi itu dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya wawancara atau mengumpulkan tugas-tugas dari guru mata pelajaran yang ada," terangnya.

Bahkan, pihaknya selaku kepal sekolah telah melarang keras kepada semua guru di lembaganya, agar tidak melakukan tindakan yang aneh-aneh dan melanggar aturan. Apalagi, sampai

membuat warga maupun wali siswa resah.

Pihaknya berjanji akan menelusuri beredarnya isu suap yang dilakukan siswa remedi di lembaganya. Dalam waktu dekat pihaknya akan mengumpulkan semua guru dan siswa, untuk menanyakan beredarnya isu suap tersebut.

"Dalam waktu dekat kami akan mengumpulkan semua guru dan siswa, akan kami tanyakan kebenaran isu tersebut,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

PENYELEWENGAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH

Sudah 17 Tahun Tidak Diperbaiki Hampir Setahun Belum Jelas

TIDAK DIPERBAIKI. Warga melintas di jalan yang menghubungkan Desa Padikeh-Talango, Kecamatan Talango, Senin (15/12). Jalan tersebut sudah 17 tahun tidak diperbaiki.

SUMENEP – Kondisi jalan poros Desa di Dusun/Desa Padikeh, Kecamatan Talango, Pulau Poteran, dikeluhkan warga. Sejak puluhan tahun lalu, jalan yang menghubungkan Desa Padikeh dengan Desa Talango itu rusak parah.

Penelusuran Koran Madura, jalan sepanjang lebih kurang 4 kilometer tersebut banyak yang berlubang, bahkan sebagian bahan material aspalnya banyak yang sudah kocar-kacir akibat tidak pernah diperbaiki.

Pengendara yang melintasi jalan tersebut harus ekstra hatihati, utamnya saat turun hujan. Sebab, jalan tersebu dikala musim penghujan sering menjadi genangaan air hingga setinggi

sekitar 30 sentimeter.

Kepala Dusun/Desa Padekeh, Abdul Gandi menuturkan, sejak dirinya diangkat menjadi kepala dusun, kondisi jalan tersebut sudah banyak yang rusak. ”Kalau tidak salah, pengaspalan ini dilakukan pada tahun 1997. Setelah itu, hingga saat ini masih belum dilakukan perbaikan sama sekali, walaupun hanya tambal sulam,” terangnya.

Dirinya sangat mengharap pada tahun 2015, pemerintah bisa menyisakan anggaran untuk memperbaikinya. Sebab, jalan tersebut termasuk jalan alternatif yang sering dilalui warga setiap harinya. Utamanya, saat warga memasok kebutuhan sehari-hari.

Demi kenyamanan, pihaknya juga meminta pemerintah memasang drainase di sepanjang jalan tersebut. Sebab, faktor utama yang menyebakan jalan rusak karena tidak adanya saluran air. ”Harapan kami beserta warga demikian. Sehingga, jalan tersebut ada perbaikan layaknya di daerah daratan,” harapnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Edy Rasiyadi mengaku akan terus berupaya untuk melakukan pembebenahan ke depannya. Hanya saja pembenahan tersebut akan dilakukan secara bertahap. ”Untuk jalan itu, kami upayakan menggunakan dana desa,” katanya. =JUNAEDI/MK

SUMENEP - Warga Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Senin (15/12) mempertanyakan tindak lanjut proses hukum dugaan penyelewengan pembuatan sertifikat tanah di Desa Lenteng Timur yang sudah menggelinding ke meja Polres Sumenep sejak awal tahun 2014.

Laporan kepada polres sudah masuk pada tanggal 20 Januari 2014 dengan nomor tanda bukti lapor TBL/24/1/2014/JATIM/RESSMP. LP/24/1/2014/JATIM/RES/SMP. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian hukum.

Syaiful Bahri, warga Desa Lenteng Timur yang mendatangi Mapolres, mengatakan, status terlapor, yakni Sekretaris Desa Lenteng Timur, Halki, hingga saat ini belum jelas. Padahal polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan terlapor.

"Itu yang membuat kami bingung. Sudah hampir satu tahun lamanya, penanganan kasus tersebut masih belum jelas," kata Syaiful Bahri di Mapolres, kemarin.

Dikatakan, berdasarlan hasil konsultasi yang dilakukan dengan pihak Polres Sumenep, berkas kasus tersebut belum lengkap atau P21.

"Saat kami tanya ke bagian Pidum di Polres, berkasnya masih belum lengkap atau P21. Padahal kasus tersebut sudah dilaporkan sejak awal tahun lalu. Jadi, selama hampir satu tahun suntuk apa yang dilakukan pihak polres, menyelesaikan satu kasus saja tidak bisa,” terangnya.

Padahal, lanjut Syaiful, kasus yang dilaporkan oleh warga Desa Lenteng Timur tersebut, tidak terlalu berat dibandingkan dengan kasus tindak pidana korupsi yang lain. Sehingga, proses penanganannya dinilai juga tidak membutuhkan waktu yang lama.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar proses penyelidikan kasus yang dinilai telah meresahkan dan merugikan warga dan negara itu, benar-benar ditangani secara profesional.

Pihaknya juga berharap agar dalam melakukan penyelidikan pihak kepolisian tidak perlu gentar atas ancaman dari pihak mana pun. Sebab, dirinya selaku tokoh masyarakat, akan menjamin dan terus akan mengawal persoalan tersebut sampai ke akar permasalahannya.

"Itu harapan kami begitu. Jangan sampai suatu saat nanti ada anggapan dari masyarakat, jika Halki kebal hukum, dan kasus tersebut terkesan hanya dijadikan pajangan di Polres. Sehinga kalau itu terjadi, akan berdampak terhadap nama baik institusi,” ungkapnya Sementara Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kasubag Humas Polres Sumenep AKP Jaiman, mengaku masih belum bisa memberikan penjelasan terkait kasus tersebut. Sebab, pihaknya masih belum mengetahui perkembangan yang sudah hampir satu tahun menggelinding ke meja Mapolres Sumenep itu. ”Tunggu dulu, kami masih belum tahu perkembangannya. Nanti kami masih akan koordinasi dulu dengan Pidum,” katanya singkat. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK

Kejari Kembalikan Berkas Perkara Bambang SUMENEP - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep mengembalikan berkas perkara kasus pencemaran nama baik institusi Kepolisian Resort (Polres) setempat yang melibatkan Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung), Bambang Iriyanto sebagai tersangka. Pasalnya, masih ada beberapa hal yang masih perlu dilengkapi.

BERBARIS. Sebannyak 55 polisi wanita yang akan mengikuti Pelatihan Kerja Lapangan saat sedang menyimak arahan di Mapolres Sumenep, Senin (15/12).

Polsek Tanpa Polwan Penanganan Kasus KDRT dan Kriminal Anak Tersendat SUMENEP – Sebanyak 26 kepolisian sektor (polsek) di Kabupaten Sumenep, tanpa seorang pun anggotanya polisi wanita (polwan). Jumlah polwan di ujung timur Pulau Madura hanya delapan orang.

Delapan orang tersebut bertugas di Mapolres Sumenep, yaitu satu polwan di Kasat Intelkam, tiga polwan di bagian satuan lalu lintas (satlantas), tiga polwan di satuan reserse kriminal (reskrim), dan satu polwan di bagian keuangan.

Akibatnya, polisi kesulitan memproses pelayanan kasus kekerasan rumah tangga maupun kasus kriminal anak-anak. Guna membantu kelancaran pelayanan, khususnya terkait kekerasan rumah tangga maupun anak-anak, polres menerima 55 siswa bintara polisi wanita yang akan magang.

Latihan kerja lapangan tersebut direncanakan berlangsung selama 6 hari, terhitung sejak tanggal 15- 21 Desember. Mereka akan ditempat-

kan di beberapa pos yang ada di Polres Sumenep, termasuk di beberapa polsek di daerah daratan.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko menjelaskan, kegiatan pelatihan tersebut salah satu implementasi teori yang didapat selama tujuh bulan di lembaga pendidikan. ”Jadi, selama sejumlah polwan dalam pelatihan itu, akan dibimbing oleh anggota yang sudah lebih dulu bertugas di lapangan,” katanya, Senin (15/12).

Dikatakan, setelah selesai mengikuti pelatihan, sebanyak 55 polwan itu akan kembali ke tempat pendidikan dan dilantik secara resmi sebagai anggota polwan sebelum disebar ke berbagai tempat. ”Kami berharap, selama mengikuti latihan kerja lapangan, teman-

teman mampu mengaplikasikan pendidikan teori yang telah didapat selama ini. Sehingga nantinya jika sudah dilantik, semua polwan bisa lebih siap menjalankan tugas di lapangan,” harapnya.

Polwan Sumenep, Briptu Ratih menyambut baik adanya sejumlah polwan tersebut. Sebab, saat ini jumlah polwan di Mapolres Sumenep dinilai masih jauh dari yang diharapkan. ”Dengan senang hati, kami menyambut mereka. Sehingga, nantinya dalam pelayanan ke depan bisa semkin optimal. Apalagi, tenaga polwan sangat dibutuhkan utamanya di polsek,” katanya.

Sementara tugas untuk polwan dinilai sangat berat. ”Kalau tugasnya sama dengan polki (polisi lelaki), kalau ada demo kami juga harus ada di bagian depan. Hanya saja kalau ada demo, kami bagian inisiator saja sementara polki bagian pengaman yang lengkap dengan alat pengamanannya itu,” terang polwan cantik, Brigadir Mayang Kumalasai. =JUNAEDI/SAI/MK

Kepala Kejari Kabupaten Sumenep, Adi Wibowo mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya memang menerima berkas perkara kasus pencemaran nama baik institusi dari pihak Polres. Pasca diterimanya berkas perkara tersebut, ia menceritakan, pihaknya sudah mempelajarinya.

Namun, lanjutnya, setelah berkas perkara kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh kepala dinas Cikatarung tersebut dipelajari, ternyata pihaknya menemukan beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaiki dan dipenuhi. “Namun kekurangan itu tidak terlalu prinsip kok,” tukasnya kepada awak media, Senin (15/12).

Lebih lanjut, Adi menegaskan, beberapa kekurangan yang perlu dipenuhi oleh pihak kepolisian tidak dalam rangka menghambat penyelesaian kasus tersebut.

Menurutnya, kepolisian perlu melengkapi kekurangan itu agar bisa memperkuat penuntutan dan pembuktian jaksa penuntut umum (JPU) ketika dalam persidangan.

“Jadi prinsipnya, demi untuk membangun suatu perkara, bukan untuk menghambat. Jadi harus ditanggapinya secara positif saja,” pungkasnya.

Sementara saat disinggung mengenai tanggal pengembalian berkas perkara tersebut kepada pihak kepolisian, Adi mengaku lupa. “Kamis atau Jum’at.

Kalau masalah tanggal bisa dicek lagi nanti,” ujarnya.

Terkait hal itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Sumenep, Herman Hidayat menuturkan, pihaknya mengembalikan berkas perkara tersebut pada tanggal 11 Desember lalu.

Terkait kekurangan berkas perkara yang telah dilimpahkan kepolisian kepada kejaksaan beberapa waktu lalu, Herman mengatakan hal tak jauh beda dengan perkataan Adi. Menurutnya, kekurangannya bersifat formil dan materil. Namun begitu, ia enggan menjelaskan lebih detail maksud kekurangan formil dan materil itu. “Silakan tanyakan kepada kepolisian tentang kekurangannya.

Nanti di sana yang menjelaskan,” katanya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Sumenep, AKBP I Gede Pranata Wiguna masih belum bisa dimintai konfirmasinya. Pasalnya, saat Koran Madura mencoba menyambangi kantornya, I Gede tak ada di lokasi. Pun demikian saat dihubungi via telepon selulernya oleh awak media, yang bersangkutan juga tak sempat memberikan penjelasan. Pasalnya, ia mengaku sedang ada rapat.

Sebelumnya, advokad hukum, Azam Khan menyayangkan pihak kepolisian yang hanya menjerat Bambang dengan satu pasal. Karena menurutnya, jika seorang tersangka hanya dijerat dengan satu pasal, maka besar kemungkinan akan lolos dari jerat hukum.

“Harusnya Polres juga menjunctokan pasal itu. Misalnya, tersangka dijerat pasal 207, harusnya dijunctokan dengan pasal lain yang nyerempet-nyerempet dengan kasus tersebut. Kalau hanya dijerat dengan satu pasal, terus kemudian alat buktinya ternyata dinyatakan tidak kuat, maka bisa lolos tersangka itu,” jelasnya kepada Koran Madura, Kamis (11/12) lalu. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

E

2016, Gedung DPRD Dibangun Anggaran yang Dibutuhkan Lebih Rp 20 Miliar SUMENEP – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep yang saat ini berdiri di Jalan Trunojoyo dinilai sudah tidak layak ditempati wakil rakyat. Sehingga, pada tahun 2016 akan dibangun gedung baru yang lebih layak.

Pada tahun 2015, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, telah menyediakan anggaran sebesar Rp. 12,5 miliar untuk pembebasan lahan dan pembiayaan lainnya, seperti biaya konsultan. ”Ini semua kami lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Karena, kita sudah tahu semua jika gedung DPRD saat ini sudah tidak layak untuk dipertahankan,” kata anggota Banggar DPRD Sumenep, Indra Wahyudi.

Politisi Demokrat itu mengatakan, walaupun setiap tahunnya selalu dianggarkan pemeliharaan gedung, namun tetap banyak yang rusak. Ia mencontohkan tiang penyangga bagian depan dan samping banyak yang mengelupas, genting banyak yang bocor, serta lantainya banyak yang

mengelupas. ”Kami targetkan, pembanguan kantor baru itu akan dilakukan pada tahun 2016 mendatang.

Sedangkan pada tahun 2015 kami fokuskan untuk pembebasan lahannya saja,” terangnya, Senin (15/12).

Pembebasan lahan dan pembangunan gedung sengaja dilakukan pada tahun berbeda karena khawatir tidak berjalan maksimal. ”Kalau dilakukan secara bersamaan antara pembebasan lahan dengan pembanguan, tentunya tidak akan maksimal. Karena terhimpit waktu. Makanya untuk pembangunannya kami proyeksikan pada tahun 2016 mendatang,” jelasnya.

Disinggung masalah besaran anggaran, pihaknya menilai anggaran yang disediakan itu masih wajar. Sebab, tidak menutut kemungkinan adanya perubahan

harga material yang naik tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

Ia mencontohkan harga tanah yang saat ini hanya Rp 750 ribu, kemungkinan besar pada tahun 2015 mencapai Rp 1 juta. ”Untuk mengantisipasi itu, maka kami mematok anggaran tertinggi. Jika upaya tersebut masih tidak mencukupi, kami akan melakukan anggaran kembali pada tahun 2016 mendatang,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Koordinator Tim Investigasi Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi tidak memepermasalahkan rencana pembangunan kantor baru DPRD tersebut. Hanya saja, dirinya meminta setelah kantor baru itu berdiri, 50 anggota DPRD tersebut lebih optimal memberikan pelayanan terhadap masyarakat. ”Kalau adanya kantor baru itu hanya untuk kepentingan sesaat saja, lebih baik yang lama dipelihara atau dirombak total. Sehingga, tidak terlalu banyak menghabiskan anggaran,” katanya.

Sejumlah satker yang ditunjuk sebagai pengelola anggaran, juga diminta lebih hati-hati

SEGENAP PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP Mengucapkan

Selamat & Sukses Kepada

Rencana Pembanguan Gedung DPRD Sumenep = Kebutuhan dana pembangunan Rp 20 miliar lebih. = Banggar DPRD pada 2015 mengganggarkan Rp 12,5 miliar. Kekurangannya akan dianggarkan pada tahun 2016. = Luas lahan yang dibutuhkan 1 hektare = Harga tanah permeternya dianggarkan RP 1 juta. = Loksi yang diusulkan: 1. Daerah Jalan Lingkar ke barat 2. Jalan Trunojoyo Desa Gedungan (Berdempetan dengan Kantor Pengadilan Agama Sumenep) = Kantor yang lama akan diserahkan kembali kepada pemerintah daerah. dalam memilih konsultan atau rekanan. Sehingga, pembangunan kantor yang baru sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. ”Jangan sampai pekerjaan

pembanguan kantor yang baru itu, sama seperti kantor yang lama. Hanya seumur jagung sudah banyak yang retak, sehingga adanya anggaran miliran itu menjadi sia-sia,” tegasnya. =JUNAEDI/MK

Direksi dan Karyawan BPRS Bhakti Sumekar Mengucapkan

Selamat & Sukses Kepada Persatuan Sepakbola Kabupaten Sumenep (Perssu) Yang akan Berlaga di Divisi Utama Musim 2014

Persatuan Sepakbola Kabupaten Sumenep (Perssu) Yang akan Berlaga di Divisi Utama Musim 2014

NOVI SUJATMIKO HAIRIL FAJAR Direktur Bisnis

Direktur Utama

CAHYA WIRATAMA Direktur Operasional

Pasang Iklan di Drs. Carto, MM

Ir. Bambang Heriyanto

Ir. H. R. Hery Koentjoro P

dr. Fitril Akbar, M.Kes

Kepala DPPKA

Kepala Disperta

Kepala Dinsos

Direktur RSUD

KORAN MADURA Abd. Rahman 081 934 942 499

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 16 DESEMBER 2014 No. 0507 | TAHUN III

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

MADURA

F

DEMO. Sejumlah aktivis mahasiswa berunjukrasa ke Kantor DPRD Pamekasan. Mereka mendesak agar tempat hiburan karaoke ditutup.

Segera Tutup Tempat Karaoke Sulis: Sangat Menghargai yang Disampaikan Mahasiswa PAMEKASAN - Sejumlah aktivis mahasiswa berunjukrasa ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin, (15/12). Mereka mendesak pemerintah setempat menutup tempat-tempat karaoke yang beroperasi di wilayah itu.

Pengunjuk rasa memulai aksinya dengan melakukan longmarch dari monumen Arek Lancor menuju Kantor DPRD Pamekasan, di Jl Kabupaten, sambil membawa sejumlah poster yang bertuliskan kritikan dan tuntutan.

Orator aksi, Halili menilai keberadaan tempat hiburan tersebut telah menodai nama Pamekasan yang dikenal sebagai Kota Gerbang Salam (gerakan pembangunan masyarakat Islami). Sehingga

ia mendesak DPRD di Komisi I untuk membuat perda tentang penutupan tempat hiburan karaoke atau perda hiburan.

Selain mendesak untuk segera membuat perda, aktivis juga meminta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan, Didik Hariadi dan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pamekasan, Moh. Sahrul untuk menandatangi surat persetujuan

penutupan tempat hiburan karaoke di Pamekasan.

“Keberadaan tempat hiburaan karaoke sudah tidak sesuai dengan Perbup Nomor 28 tahun 2014. Jika dalam Perbup, karaoke untuk keluaraga, sekarang sudah diselewengkan.

Sehingga kami meminta pemerintah harus segera menutupnya dan Komisi I harus membuat perda tentang penutupan tempat karaoke,” kata Halili.

Dalam aksi yang digelar di depan pintu gerbang Kantor DPRD Pamekasan itu sempat membuat Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris terbawa emosi karena sikap pendemo tidak memberikan kesempatan bicara, untuk menanggapi permintaan pendemo

untuk melakukan dialog di dalam Kantor DPRD. Saat itu, Suli Faris hanya ingin mempersilakan pendemo masuk untuk melakukan dialog dengan anggota dewan sesuai permintaannya. Namun pedemo tidak memberikan kesempatan untuk berbicara.

Menurut Suli Faris, dirinya sangat menghargai aspirasi yang disampaikan aktivis mahasiswa.

Ia merasa kecewa karena saat dirinya menjelaskan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara.

“Sama sekali tidak ada rasa benci, tetapi ketika mau bicara tidak diberikan kesempatan untuk bicara bagaimana mau melanjutkan. Padahal mereka yang minta dialog di dalam (Kantor

DPRD), tapi saat dipersilakan masuk, mereka acuh,” kata politisi PBB ini.

Aksi kemudian bubar setelah Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail beserta Kepala Satpol PP, Didik Hariadi dan Kepala KPPT, Sahrul menandatangani surat pernyataan penolakan dan penutupan tempat karaoke di Kabupaten Pamekasan.

“Setelah isi dari surat pernyataan itu ditambah, bahwa penutupan tempat karaoke harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan serta perundangundangan yang berlaku, kami setuju. Karena kami bekerja berdasar pada aturan ,” kata Didik, Kepala Satpol PP Pamekasan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507| TAHUN III

Kades Terduga Korupsi Abaikan Kejari Jaksa: Jika Tiga Panggilan Tak Diindahkan Akan Ada Tindakan Tegas PAMEKASAN - Kepala Desa Toket, Kecamatan Proppo, Pamekasan, Isnaini yang diduga melakukan penyelewengan beras masyarakat miskin (raskin) tidak memenuhi panggilan penyidik tindak pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

Kepala Kejari Pamekasan, Sudiharto, melalui Jaksa Fungsional Yulistiono mengatakan pemanggilan terhadap yang bersangkutan sudah dilaksanakan sebanyak dua kali.

Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta keterangan soal kasus raskin yang tidak sampai kepada penerima manfaat, namun yang bersangkutan tidak datang (mangkir).

“Sejak awal tersangka cukup koperatif terhadap panggilan kami, cuma pada panggilan kali ini, ia tidak datang.

Pemanggilan itu kami lakukan untuk mendalami keterlibatan yang bersangkutan,” katanya.

Dalam kasus ini, lanjut Yulistiono, pihaknya telah meminta keterangan sekitar 30 orang saksi, di antaranya 15 warga penerima raskin di Desa Toket, 5 panitia raskin mulai dari pihak Kecamatan dan Desa Toket juga 10 orang dari pihak Bulog Subdivre XI Madura.

Dijelaskan Yulistiono, dari hasil pemeriksaan saksi itu, diketahui warga penerima manfaat tidak mendapatkan bantuan beras dari pemer-

intah itu selama 25 bulan, dalam kurun waktu dari tahun 2011 hingga 2013.

Saat ditanya kenapa tersangka tidak memenuhi panggilan, Yulistono tidak tahu, sebab tidak ada surat keterangan yang sampai ke Kejari.

Pihaknya memperkirakan yang bersangkutan sedang ada kegiatan yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan.

“Kalau kami berkaca dari sikap koperatif tersangka, kemungkinan dia (tersangka) sedang ada halangan untuk hadir ke Kejari. Untuk itu, pada hari Rabu (17/12) tersangka kami panggil lagi. Jika dalam tiga panggilan tetap tidak hadir, pasti kami akan mengambil sikap tegas,” ungkapnya.

Berdasarkan data penerima raskin di Desa Toket, jumlah penerima manfaatnya tidak tetap. Pada tahun 2011 penerimanya 852 RTS, tahun 2012 penerimanya 676 RTS, dan pada tahun 2013 penerimanya 576 RTS. Sehingga pihaknya belum bisa memastikan berapa nilai kerugian negara yang ditimbulkan, akibat penyelewengan tersebut.

Pastinya, tambah Yulistiono, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan ekspos di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, agar selanjutnya pihak BPKP bisa melakukan hitung-hitungan kerugian yang ditimbulkan akibat penyelewengan tersebut.

“Untuk mengetahui kerugian negara itu, dalam waktu dekat kami akan melakukan ekspos di hadapan BPKP,” kata Yulistiono. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

G

RUANG TERBUKA HIJAU

Target Hutan Kota Belum Tercapai PAMEKASAN - Tiga hutan kota di Kabupaten Pamekasan yang diharapkan dapat menunjang pada pencapaian ruang terbuka hijau masih belum mencapai target yang ditentukan pemerintah. Yaitu di Desa Panglegur yang berada di belakang Kampus Universitas Madura (Unira), di Jl Raya Nyalaran, dan hutan kota di Kelurahan Kowel.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pamekasan, Ajib Abdullah mengatakan kondisi hutan kota dari tiga lokasi itu, hanya satu yang pepohonannya sesuai standar, yaitu hutan kota yang terletak di Jl Raya Nyalaran, dua hutan kota lain kondisinya masih membutuhkan proses pengembangan.

“Target pemerintah itu harus sesuai dengan undang-udang. Intinya 30 persen luas wilayah harus terdapat ruang terbuka hijau. Sehingga ke depan kami sebagai salah satu instansi yang menangani penanaman pohon akan terus meningkatkan jumlah pohon agar target tersebut tercapai,” kata Ajib, kemarin (15/12).

Upaya lainnya, sambil melakukan pengembangan berupa penambahan pohon di dua hutan kota yang belum memenuhi standar. Salah satu yang juga akan dilakukan adalah dengan cara penamba-

han lokasi hutan kota.

Dalam urusan hutan kota, terang Ajib, pihaknya tidak sendiri tapi juga menjadi tanggungjawab bagian Badan Lingkungan Hidup (BLH). Untuk itu, pihaknya juga mengaku akan melakukan komunikasi lebih intens dengan BLH untuk menyingkronkan program. Sehingga ada tupoksi yang jelas di antara kedua instansi tersebut.

“Kedepan akan ditambah tanaman lain yang tidak hanya sebatas konsep tapi juga tanaman produktif. Kategori hutan kota itu apabila luasnya melebihi dari 0,25 haktare atau seperempat hektare,” ungkapnya.

Tambah Ajib, kendati demikian tidak ada target volume tanaman dalam setiap hutan kota yang ada.

Sebab yang terpenting dengan keberadaan hutan kota itu diharapkan dapat menjadi hutan lindung dan ruang terbuka hijau.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan semestinya sejak perencanaan program itu harus juga ada program lanjutan untuk pemeliharaan dan perawan hutan kota yang ada, agar kebutuhan ruang terbuka hijau terpenuhi. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Dua Pengidap HIV/AIDS Memaparkan Testimoni pada Remaja

PAMEKASAN Pencegahan penyakit HIV/AIDS harus terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama Komisi Penanggulangan HIV/ AIDS setempat. Salah sa-

tunya dengan menggelar sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS, Senin, (15/12), di Gedung Serba Guna Pamekasan, yang diikuti 200 peserta.

Dalam kegiatan ini Pemerintah Kabupaten

Pamekasan melalui Bagian Kemasyarakatan (Kemas) mendatangkan dr Erwin Astha Triyono spesialis HIV/AIDS, RS dr. Soetomo Surabaya dan dua pengidap HIV/ AIDS dari Surabaya, Dewi dan Yuli karena tertular suaminya. Dewi diketahui positif HIV/ AIDS tahun 2013. Yuli sudah tiga tahun lamanya. Suami keduanya telah mati.

Bupati Achmad Syafii melalui Sekkab Pamekasan, Alwi Beiq mengapresiasi pantia yang sudah melaksanakan sosialisasi pada pelajar dan pemuda Pamekasan.

Menurutnya, generasi penerus harus diselematkan dari penyakit tersebut. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

Sidak DPRD ke Bulog Tertutup, Ada Apa? Apik: Mendesak Bulog Menekan Kepala Desa

BERKUNJUNG. Rombongan DPRD Pamekasan sebelum memulai pembicaraan dengan petinggi Bulog setempat.

PAMEKASAN - Inspeksi mendadak (sidak) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan biasanya dilaksanakan secara terbuka dan menggandeng media massa. Namun sidak Komisi IV DPRD Pamekasan ke Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII Madura, di Jl Raya Panglegur, Senin, (15/12) berlangsung tertutup.

Tidak diketahui, apa alasan DPRD Pamekasan dan pihak Bulog setempat tidak memperbolehkan media massa mengikuti pertemuan yang berlangsung di Ruang Wakil Kepala Sub Divre Madura, RR Suwardani.

Ketua Komisi IV, DPRD Pamekasan, Apik mengelak ada pembicaraan khusus dengan pihak Bulog Sub Divre XII Madura. Ia menegaskan pertemuannya dengan Bulog lebih banyak mempertanyakan soal hilangnya 1.505 ton beras yang sebelumnya tersimpan di Gudang Bulog Madura dan tingginya tunggakan raskin di Pamekasan yang mencapai Rp 1,7 miliar.

Menurut politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini, kedatangan DPRD Pamekasan lebih mendorong Bulog untuk selalu meningkatkan pengawasan pendistribusian raskin di Pamekasan dan selalu berbenah dalam pendistribusian raskin di Pamekasan.

Apik mengaku dalam kesempatan itu mendesak Bulog untuk

menekan para kepala desa, segera melunasi tunggakan raskin tersebut. Sebab jika hal itu tidak segera dilakukan, dikhawatirkan akan menghambat pendistribusian raskin di Pamekasan.

Dalam kesempatan itu, Apik mengapresiasi sikap tegas pimpinan Bulog yang sudah memecat petinggi Bulog Madura beberapa waktu lalu karena tidak mampu mengamankan beras.

Lebih lanjut ia menegaskan, ada beberapa program yang akan dijalankan oleh Bulog Madura, untuk menekan angka penyelewengan dan hilangnya beras. Di antaranya, penyimpanan beras tidak lagi dilakukan di Gudang Bulog Madura, melainkan di Gudang Bulog Surabaya.

Dan penyalurannya langsung ke titik distribusi. Dengan konsep itu diyakini akan mempersempit oknom yang akan menyelewengkan beras.

Sementara itu Wakil Kepala Bulog Sub Divre XI Bulog Madura,

RR Suwardani mengaku tunggakan raskin dari awalnya Rp1,8 miliar, kini tinggal Rp1,65 mil-

iar. Upaya untuk menutupi piutang tersebut akan terus dilakukan, hingga Bulog tidak memiliki

tunggakan raskin. Dan distribusi raskin tetap berjalan dengan baik. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Seremonial

Kholilurrahman Temui Para Ulama-Ratusan Warga PAMEKASAN - Anggota DPRMPR RI Daerah Pemilihan XI Madura asal PKB, DR. KH. Kholilurrahman, SH, M.Si menggelar reses perdana setelah resmi dilantik 1 Oktober 2014. Reses dihadiri puluhan ulama dan kiai Pondok Pesantren di Pamekasan beserta ratusan warga Pamekasan, Senin (15/12/2014) yang berasal dari 13 Kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Kiai yang hadir di antaranya, para jajaran pengurus PCNU dan MWCNU se Pamekasan, pengurus Dewan Tanfidz, dan Dewan Syuro DPC PKB Pamekasan, serta badan otonom PKB. KH. Kholilurrahman mengaku ditunjuk oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB untuk

duduk di Komisi VI DPR RI. Komisi ini membidangi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Standarisasi Nasional.

Dirinya sudah bertemu dengan Dirjen Kementerian Perdagangan, di Pamekasan, banyak industri mikro dan industri gerabah. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan BUMN guna mengarahkan dana corprorate social responsibility (CSR) untuk kesejahteraan rakyat. Di Indonesia ada 200 lebih BUMN. Di Pame-

kasan dirinya akan mengajak BUMN agar dana CSR digunakan untuk pembangunan sekolah, jalan raya, pondok pesantren, masjid, dan musala serta pembangunan madrsah.

Reses diisi dengan sosialisasi empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKIR, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kholilurrahman memperkenalkan dua tenaga ahli yang membantunya, Muhammad Jury dan Mashudi Umar. Satu Asisten Pribadinya, Suryono Ardiansyah. Pria yang juga pengasuh pesantren Matsaratul Huda Panempan ini, meminta maaf jika reses kali ini tidak bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan PAMEKASAN - Sejumlah aktivis pemuda Pamekasan menyoroti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, selama dua hari di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kegiatan ini disorot karena kegiatan serupa sudah dilaksanakan para wakil rakyat ini pada September lalu di Surabaya.

Salah satu pemuda Pamekasan Faridi menyesalkan kegiatan bimtek tersebut. Kegiatan itu hanya menguras APBD yang bersumber dari pajak rakyat Pamekasan. Menurut mantan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam In-

KORAN MADURA

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507| TAHUN III

I

DPRD Kuras Ratusan Juta Uang Rakyat Hanya untuk Bimtek Akhir Tahun donesia (PMII) Pamekasan ini kegiatan tersebut hanya akan menimbulkan praduga dan kecurigaan karena dilaksanakan di akhir tahun dan terkesan hanya untuk menghabiskan sisa anggaran.

Ia menjelaskan pembekalan yang sudah dilaksanakan tiga bulan lalu itu sudah lebih dari cukup pengetahuan yang didapat oleh anggota DPRD Pamekasan yang baru menjalankan tugasnya. Sehingga harusnya anggota DPRD lebih berhemat dan mengalokasi-

kan anggaran yang lebih penting.

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan, Halili membantah kegiatan tersebut sebagai upaya untuk menghabiskan anggaran.

Menurutnya, kegiatan pembekalan itu bagian dari program tahunan DPRD Pamekasan, selain bimtek awal yang pernah diadakan pada bulan September lalu.

Ia menegaskan, kegiatan bimtek tersebut tidak menyalahi ketentuan. Sebab ada aturan yang menegaskan setiap anggota DPRD harus mengetahui tugas

dan fungsi sebagai wakil rakyat.

Halili mengakui anggaran tersebut diperkirakan lebih dari Rp100 juta untuk 2 hari, namun dia tidak mengetahui pasti jumlahnya karena ditangani oleh sekretariat DPRD. Informasi yang beredar dari kalangan anggota DPRD Pamekasan, setiap anggota dianggarkan dana sebesar Rp 2,5 juta.

Menurutnya, pembekalan itu memang sedang dibutuhkan untuk mengupdate pengetahuan perundangan yang baru diterbit-

kan, seperti Undang-Undang (UU) tentang Desa, UU tentang Pemerintah Daerah, dan UU tentang Kurikulum 2013. Beberapa aturan perundangan itu harus diketahui DPRD untuk bekal menjalankan tugasnya Halili yakin kegiatan tersebut sangat bermanfaat terhadap peningkatan kinerja DPRD Pamekasan, dengan harapan melalui kegiatan itu dapat memompa semangat para wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KANTOR PEMERINTAH

Belum Aman dari Curanmor PAMEKASAN - Sekalipun sudah dilakukan penjagaan ketat oleh aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan dengan cara memeriksa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan memberlakukan satu pintu, namun kantor yang beralamat di Jl Jokotole itu belum aman dari pencurian kendaraan bermotor. Terbukti satu motor milik salah satu pengunjung kantor itu raib digondol maling baru-baru ini.

Motor yang hilang bernomer polisi (nopol) M 3185 DC milik pelapor atas nama Abdus Sukur, warga Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan Pamekasan.

Kendaraan milik pelapor hilang sekitar 12.30 WIB, yang diparkir di bagian belakang kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pamekasan.

Korban sudah melaporkan kasus kehilangan tersebut ke Mapolres Pamekasan dan saat ini tim buru sergap (buser) Polres Pamekasan sedang berupaya menangkap pelakunya.

Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Siti Maryatun membenarkan kejadian kehilangan tersebut. Penyidik sudah meminta keterangan pelapor dan kini sedang bekerja untuk mengejar pelaku.

Menurut mantan Kasatlantas Polres Sampang ini, curanmor terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku, melainkan pelaku memiliki kesempatan untuk mencuri sepeda motor, kala kor-

ban lengah. Misalnya, kuncinya ditinggal, tidak melengkapi dengan kunci ganda dan lainnya.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp13 juta.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Pamekasan, Didik Haryadi mengakui adanya kehilangan sepeda motor milik pengunjung Dinas PU Bina Marga Pamekasan, setelah menerima laporan dari anggotanya yang sedang berjaga di kantor tersebut.

Menurut Didik, pihaknya akan meningkatkan pengamanan di kantor tersebut. Tetapi informasi yang diterimanya, korban menyimpan STNK di jok sepeda motornya. Sehingga dengan mudah pelaku pencurian menggasak barang milik korban.

Ia menerangkan, satuannya tidak memiliki kewenangan untuk menjaga kendaraan hingga ke parkir. Hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa setiap kendaraan yang masuk dan keluar di kantor tersebut.

Sementara banyak pengunjung dan karyawan tidak memarkir kendaraan dengan baik. Sehingga dengan mudah pelaku mencuri kendaraan.

Dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengamanan yang ada di kantor pemerintah.

Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga kemungkinan kejadian serupa. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KETAT. Polisi Pamong Praja (Pol PP) sedang mencocokkan STNK dengan pelat nomor kendaraan di Kantor Pemkab Pamekasan di Jl Kabupaten Pamekasan.

KORAN MADURA KORAN Bangkalan J MADURA Bangkalan

Bangkalan J

SELASA 16 DESEMBER 2014 No. 0507 | TAHUN III

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

TEATERIKAL. Petani di kampung leban, kelurahan Bancaran saat melakukan demonstrasi. Mereka mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi pada saat proses tanam padi.

Pupuk Subsidi Langka Nasib Petani Terancam BANGKALAN - Sejumlah petani di kelurahan Bancaran mengaku kesulitan pupuk bersubsidi. Mereka mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi pada saat proses tanam padi. Terjadinya kelangkaan lantaran sejumlah kios mengaku kekurangan stok. Di sisi lain petani tidak bisa membeli pupuk karena tidak masuk dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk. Oleh karena itu, mereka yang difasilitasi oleh Serikat Tani Mandiri (STM) melakukan aksi demonstrasi dan teaterikal yang menunjukkan kesulitan para petani.

"Nasib para petani terancam, karena mereka kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Di kios-kios penjualan persediaannya tidak mencukupi," kata Didi Syahroni yang berunjuk rasa, di Kampung Lebban, kelurahan Bancaran, kemarin (15/12).

Dia menerangkan, beberapa faktor yang perlu dilakukan oleh pihak terkait baik pemerintah ataupun distributor. Dalam menentukan kebutuhan pupuk pihak distributor membutuhkan

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari Kelompok Tani (Poktan) dan Penyuluh Pertanian. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan kinerja mantri dan penyuluh pertanian dalam membuat RDKK sesuai kebutuhan petani sesuai luas lahannya.

"Pada dasarnya di lapangan masih banyak petani yang tidak menjadi anggota poktan. RDKK yang ada akhirnya tidak mencakup petani yang bukan anggota tersebut. Petani-petani inilah yang ker-

ap kesulitan pupuk," terangnya.

Dia menambahkan, selama ini dalam menentukan RDKK, penyuluh pertanian cenderung hanya berdasarkan perkiraan. Sebab, banyak petani tak mengetahui kebutuhan pasti pupuk, termasuk juga kebutuhan bibit. Di samping itu, kondisi petani yang masih belum diberdayakan, sebagian besar tidak paham ukuran lahannya untuk memastikan kebutuhan pupuk lahannya tersebut.

"Peranan penyuluh pertanian harus maksimal. Mereka harus memberikan pendidikan pengukuran lahan untuk mengetahui kebutuhan pupuk dan bibit. Kami harap penyuluh tidak beralasan petani tidak mau dididik dengan benar," ujarnya.

Menurutnya, jika petani paham luas lahannya maka hampir bisa dipastikan akan tahu kebutuhan pupuk dan bibitnya, sehingga pertanian berjalan efektif dan efisien. Dengan begitu petani bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan konsisten bertani.

Sementara itu, Humas STM, Nur Rakhmad Akhirullah me-

nyampaikan, permasalahan sebenarnya yang terjadi, sistem pembelian pupuk tidak berdasarkan RDKK. Kondisi tersebut mengakibatkan, banyak terjadi aksi borong pupuk untuk dijual lagi. Selain itu, pada tingkat bawah RDKK hanya dijadikan dokumen jika ada pemeriksaan, sehingga pembelian pupuk yang mestinya sesuai RDKK tak berlaku.

Namun, setelah diberitakan di media massa penjual pupuk melakukan pengetatan (hanya menjual pupuk pada petani yang masuk RDKK). Sangat tidak adil bagi petani saat penjual pupuk melakukan pengetatan pembelian pupuk berdasarkan RDKK, tetapi tidak ada solusi pemenuhan kebutuhan pupuk untuk petani yang tidak masuk RDKK tersebut. Selain itu, RDKK perorangan yang seharusnya menjadi solusi bagi petani yang belum jadi anggota poktan tak disosialisasikan dengan baik. Solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk kelompok-kelompok tani baru agar semua petani bisa dimasukkan dalam RDKK. Peme-

moh ridwan/koran madura

rintah juga harus melakukan sosialisasi RDKK perorangan bagi petani yanG belum masuk poktan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun STM, sejak 2010 di Bangkalan stok pupuk cenderung berlebih. Informasinya, setiap akhir tahun produsen mengirimkan pupuk ke distributor agar distributor beserta kiosnya punya stok. Sesungguhnya, tidak ada alasan kelangkaan atau kenaikan harga pupuk di lapangan. Jika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga pupuk disinyalir ada permainan di tingkat bawah.

Bukti-bukti itu bisa dilakukan dengan penyelidikan tertutup.

Bahkan, jika perlu lakukan penyamaran jadi petani untuk mengetahui kasus kelangkaan pupuk di lapangan. Pasalnya, dugaan adanya penimbunan dan kenaikan harga pupuk secara tak terkendali perlu dilakukan pengawasan ketat. Termasuk dengan megupayakan peningkatkan kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

"Sanksi ketat harus dilakukan.

Untuk itu, kami minta agar Dispertanak dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bangkalan mencabut rekomendasi distributor yang membiarkan permainan pupuk di tingkat bawah," pintanya. = MOH RIDWAN

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

K

Waspadai Penyakit Antraks Lalu Lintas Ternak Diperketat BANGKALAN - Maraknya penyakit menular antraks yang bisa menyebabkan serangan penyakit pada hewan sapi, perlu mendapatkan perhatian serius. Penyakit itu mewabah di Kabupaten Blitar. Untuk menghindari penularan penyakit, Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) kabupaten Bangkalan memperketat lalu lintas ternak di pintu masuk jembatan tol Suramadu. Apalagi, penyakit antraks tersebut termasuk penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau zoonosis.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Karantina hewan, juga sudah berkoordinasi dengan semua Kabupaten/kota di Jawa Timur agar tidak memasukkan sapi ke Pulau Madura," ungkap Kabid Kesehatan Hewan Dispertanak Kabupaten Bangkalan, Acmad Azisun Hamid.

Menurutnya, memperketat masuknya ternak ke wilayah setempat agar kejadian di Blitar tidak masuk ke Bangkalan dan Madura umumnya. Demi mendukung kebijakan memperketat lalu lintas ternak, pihaknya saat ini sedang mengusahakan untuk diterbitkan peraturan gubernur (Pergub) kepada pihak terkait agar kelestarian sapi Madura tetap terjaga.

"Kami juga meminta kepada dokter-dokter hewan di kabupaten/kota di Jawa Timur khususnya yang ada di luar Madura untuk

berhati-hati dalam merekom sapi masuk ke pulau Madura," tukasnya.

Bagi para pemilik sapi kata Hamid, juga perlu mengantispasi penyebaran penyakit tersebut.

Diperlukan dukungan semua pihak, dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ternak secara teratur. Peternak tentunya perlu mengetahui, ciriciri ternak yang terkena antraks biasanya mengeluarkan darah lewat hidung dan mulut, sehingga ketika ditemukan mati, darah yang keluar cukup banyak.

"Peternak begitu penting mengatahui antraks itu seperti apa. Jadi jika sudah hewan ternak terindikasi terjangkit penyakit itu langsung berkordinasi dengan kami untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

PASAR. Pedagang sapi sedang berupaya memasarkan dagangannya pada pembeli.

moh ridwan/koran madura

UNJUK RASA. Sejumlah warga Desa Kelbung, Kecamatan Galis saat mendatangi kantor kecamatan setempat.

BANTUAN PKH - PSKS

Puluhan Ibu Rumah Tangga Datangi Kantor Camat BANGKALAN - Puluhan warga dusun Barat Sungai, desa Kelbung, kecamatan Galis mendatangi kantor camat setempat. Mereka menuntut agar pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Simpanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) diberikan kepada masyarakat yang benarbenar miskin. Program tersebut dinilai tidak tepat sasaran, karena masyarakat yang ekonomi mampu mendapatkan bantuan, sedangkan warga yang miskin tidak mendapatkan bagian.

"Kami warga miskin, sama-sam ingin mendapatkan bantuan itu. Kalau masyarakat yang mampu kenapa mendapatkan bantuan, sedangkan kami tidak," kata Limah dihadapan kepala desa, dan Camat, Senin (15/12).

Mereka yang terdiri dari ibu rumah tangga tersebut menilai pemerintah sudah tak adil dalam memberikan bantuan. Seluruh program pemerintah tidak satu pun yang mengena pada nasib mereka. Padahal mereka berasal dari ekonomi lemah dan petani miskin.

"Kami semua ini orang tak mampu pak camat. Kalau bukan kepada anda ke siapa lagi kita mengadu. Bantuan PKH dan

Kartu Kuning (PSKS) kita juga tidak dapat," ujarnya dengan nada geram.

Warga tersebut menginginkan agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan hak yang sama. Pemerataan bantuan harus dilakukan pemerintah, mengingat masih banyak warga tidak mampu. Pun mereka meminta agar pihak kecamatan mensurvei tempat tinggal mereka, untuk bisa mengetahui sejauh apa nasib mereka.

Menanggapi terkait permintaan warganya, Kepala desa Kelbung H.Maruto menjelaskan terjadi kesalahpahaman.

Warganya merasa kalau sudah memiliki Kartu Keluarga(KK) maka berhak mendapat bantuan. Dirinya mengaku sudah memberikan bantuan PSKS tersebut sesuai data dari pusat. Sebab bantuan diberikan berdasarkan nama-nama yang telah tertera di data pembagian.

"Kalau masyarakat dengan KK sudah merasa memilik hak mendapat bantuan, itu salah.

Masyarakat yang tidak menerima bantuan, berarti mereka tidak memiliki kartu PSKS tersebut. Kalau kami memberikan data tidak sesuai dengan data dipusat, kami yang salah,"

ungkapnya.

Dia menerangkan, dari 2.000 Kepala Keluarga (KK), ada sekitar 500 KK yang mendapatkan bantuan PSKS. Dirinya berjanji apabila memang ada bantuan lagi dari pemerintah, pihaknya sebagai kepala desa akan mendata ulang. Saat ditanyai mengenai penerima yang tidak tepat sasaran, dirinya membantah akan hal itu. Sebab warga yang mendapatkan sudah ditentukan berdasarkan data yang turun.

"Mungkin masih data lama, sehingga mereka yang dulunya miskin, kini mendapatkan lagi.

Tapi, kami sudah memberikan sesuai data ada," ujarnya.

Sementara itu, pihak kecamatan memberikan solusi kepada warga agar seluruh warga yang hadir didata. Camat Galis, Budiono mengaku akan mengusulkan permintaan warga agar pada program ke depan bisa memfasilitasi harapan mereka.

Dengan menyerahkan Kartu Keluarga (KK) puluhan warga didata ulang.

"Untuk sementara, kami akan coba usulkan ke pusat.

Menyangkut kebijakan diterima atau tidaknya bergantung apa kata pusat," imbuhnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA KORAN L

Sampang

SELASA 16 DESEMBER 2014 No. 0507 | TAHUN III

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

MADURA

L

Gaji Minim, Jukir Mengeluh

Mereka mengeluh karena harga kebutuhan sehari-hari terus naik sementara gaji juru parkir tidak demikian. Saat ini, sedikitnya ada 16 karyawan yang bertugas parkir di lingkungan rumah sakit. Mereka bekeja selama 24 jam tanpa ada jeda waktu kecuali istirahat, salat, dan makan.

Jufri (45), juru parkir paling senior mengaku, bagian parkir dipegang pihak koperasi RSUD Sampang. Anehnya, katanya, pihak koperasi juga selalu mengeluh dengan alasan hasil pendapatan dari parkir terlalu sedikit.

Padahal, pendapatan parkir di rumah sakit lebih Rp 500 ribu tiap harinya.

“Anehnya, pihak koperasi selaku komando parkir di sini masih saja mengeluhkan, padahal gaji kami tidak sesuai. Terus kalau pihak koperasi mengeluh, lantas kami mau mengeluh ke siapa,” keluhnya kepada Koran Madura.

Menurutnya, semua karyawan yang bertugas jadi tukang parkir sudah berusaha bekerja maksimal sesuai dengan data orang yang mamarkir dan tidak ada uang yang diselewengkan. Namun, pihak koperasi selaku pemegang kendali parkir selalu bilang rugi.

cr3/koran madura

SAMPANG - Petugas parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sampang, megeluh. Sebab, gaji yang diterima tidak sesuai dengan pengabdiannya menjaga keamanan kendaraan.

PARKIR: Sejumlah sepeda motor sedang diparker di RSUD Sampang, Senin (15/12). Juru parkir mengeluhkan gaji yang diterimanya, karena kurang layak.

“Secara tidak langsung petugas parkir seakan tidak dipercaya dengan pernyataan pemegang kendali parkir bahwa selalu rugi tiap bulanya,” ujarnya, Senin (15/12).

Kata Jufri, antara pemasukan hasil parkir dengan gaji karyawan tidak sesuai, sehingga pihaknya meminta kepada pihak koperasi untuk memperimbangkan. Para petugas parkir bekerja 24 jam dengan gaji Rp 400 ribu. Bahkan,

lanjut dia, ada petugas yang digaji tiga ratus dua plih lima ribu.

“Dengan jumlah gaji yang minim itu, saya kira tidak imbang, kerena mengatur parkir itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Jadi, kami minta kepada yang berwenang manaikkan gaji walaupun di bawah UMK,” harapnya.

Lebih lanjut, pihaknya memaparkan, menjaga keamanan sekaligus menata parkir yang rapi

TURBA ANGGOTA DPR RI

H Idi Peduli Masyarakat Sampang SAMPANG - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) H Slamet Junaidi menggelar acara dengar pendapat masyarakat di Kecamatan Camplong, Minggu (14/12) malam.

Acara itu dihadiri masyarakat Sampang dari berbagai elemen, mulai dari tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, aktivis LSM hingga mahasiswa.

H Idi, sapaan akrab H Slamet Junaidi mengatakan, acara dengar pendapat dengan masyarakat Sampang itu merupakan acara turba politiknya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat di arus bawah. Masukan dan saran yang didapat akan dibawanya ke gedung senayan untuk diperjuangkan. ”Saya merasa punya tanggung jawab moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Sampang secara khusus dan Madura secara umum di Senayan,” kata Anggota DPR RI dapil XI Jatim itu.

Sebagai politisi kelahiran Sampang, H Idi mengaku akan memprioritaskan aspirasi dan keluh kesah masyarakat Sampang, tanpa menafikan

SERAP ASPIRASI: H Slamet Junaidi (dua dari kiri) saat acara dengar pendapat di Camplong. aspirasi dari masyarakat Madura secara umum.

Anggota Komisi VI DPR RI itu berjanji tidak akan pernah lelah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Madura di Senayan. ”Saya akan berusaha selalu hadir di tengahtengah masyarakat bukan hanya pada saat menjelang Pileg (Pemilu Legislatif) saja. Saya akan rangkul semua kalangan. Jangan biarkan saya berjuang sendirian,” ujarnya. =ADV/MIFTAHUL ULUM

bukan pekerjaan yang gampang, tetapi itu sangat membebani pada karyawan. Sehingga, pantas karyawan meminta kenaikan gaji.

“Kami pantas minta kenaikan gaji karena kami bekerja selama 24 jam,” ungkapnya.

Samsul Arifin yang juga petugas parkir sepakat dengan karyawan lainya untuk meminta kepada pihak koperasi menaikkan gajinya, karena pihak karyawan bekerja sesuai dengan tugasnya

masing-masing dan hasilnya maksimal.

“Kami menjadi tukang parkir sudah bekerja serius selama 24 jam. Dan kami bekerja maksimal, tetapi sampai saat ini gaji yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan, sehingga kami meminta pada yang berwenang untuk menikkan walaupun tidak sama UMK. Setidaknya di atas Rp 500 ribu lah,” harapanya. =CR3/LUM

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

M

DUGAAN KETIDAKBERESAN BUMD

Ada yang Mendanai Pembahasan Perda PT SMP? SAMPANG - Lembaga Swadaya Masyarakat Madura Development Watch (MDW) mensinyalir ada yang mendanai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP).

Dalam pembahasan tersebut, MDW menuding ada pihak ketiga yang bermain di dalamnya untuk melancarkan pembahasanya.

Hal itu terbukti dari laporan hasil audit independen yang dilakukan oleh pemerintah pada PT. SMP. Ditemukan pengeluaran biaya pembuatan perda.

Semenatara pembuatan perda sudah dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) tahun berjalan.

“Ketika Perda itu dibiayai oleh pihak ketiga, berarti ada indikasi perda itu pesanan,” kata Ketua LSM MDW Tamsul, Senin (15/12).

Menurut Tamsul, temuan seperti itu menguatkan bahwa

keberadaan PT SMP terkesan dipaksakan dan penuh rekayasa dari beberapa pihak antra eksekutif dan legislatif.

Eksekutif ketika ditunjuk pengelolaan partisipasi interes 10 persen dari nilai migas yang dieksploitasi.

Kemudian untuk memuluskan perda, pihak eksekutif memerintahkan Badan Usaha Milik Daerah (APBD) untuk membuatkan raperda tentang pembentukan PT SMP, lalu diserahkan langsung pada legislatif.

“Jadi dalam pembuatan raperda tentang pembentukan PT SMP itu, eksekutif dan legislatif

ada indaksi terlibat permainan di dalamnya. Terbukti laporan hasil audit independen dari pemerintah ditemukan biaya pengeluaran raperda tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, ketika dari awal dalam pembentukan PT SMP penuh rekayasa akan memunculkan rekayasa tambahan termasuk nilai keuntungan yang diserahkan ke daerah.

Keuntungan itu, kata Tamsul, sampai saat ini tidak jelas berapa jumlahnya. “Ya. Namanya rekayasa, pasti akan memunculkan rekayasa baru dalam tubuh PT SMP,” kritiknya.

Lebih rinci Tamsul membeberkan, ada uang Rp 350 juta yang disiapkan oleh eksukutif untuk melancarkan pembahasan raperda tentang pembuatan PT SMP tersebut.

Sedangkan dalam pembuatan perda sampai pengesahan sudah ada anggaran dari APBD setiap tahun berjalan.

“Jadi, dalam melancarkan pembahan raperda pendirian PT. SMP pihak terkait menyiapkan uang sebanyak Rp 250 juta, dari pengeluaran uang itu ada dugaan dalam pembuatan perda tersebut pesanan,” ungkapnya. =CR3/LUM

AUDIENSI

Penyewaan PPI Dipertanyakan AUDIENSI: Mahasiswa saat melakukan audiensi di Kantor DKPP Sampang, Senin (15/12).

cr3/koran madura

SAMPANG - Alih fungsi penyewaan Pendaratan Pangkalan Ikan (PPI) kepada PT Santos dipertanyakan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Sampang (Himapesa).

Mereka melakukan audiensi di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sampang untuk mempertanyakan pengalihan fungsi PPI, Senin (15/12), dan ditemui langsung Kepala DKPP Sri Andoyo Sudono.

Ketua Himapesa Syamsul mengatakan, kontrak PPI dengan PT Santos sudah berakhir pada tahun 2013. Namun, PPI masih dialihfungsikan sampai sekarang.

Bahkan pelaksanaan PPI itu tidak sesuai dengan prosedur. “Penyewaan PPI tidak prosedural dan melangkahi kebijakan kepala desa setempat. Secara administrasi, Kepala DKPP sudah melangkahi kepala desa,” tudingnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, kata Samsul, DKPP sudah melanggar aturan yang berlaku selama ini. Seharusnya, Kepala DKKP sebelum menyewakan PPI ada tahapan dengan kepala desa yang harus diselesaikan, seperti yang diatur di Permendagri itu.

Namun, Kepala DKPP langsung bertindak dan melangkahi kepala desa. ”Pengalihan fungsi PPI yang

berlokasi di Kecamatan Camplong tidak prosedural. Secara administrasi, Kepala DKPP melangkahi kepala daerah,” kritiknya.

Pihaknya juga mempertanyakan kepada Kepala DKPP Sri Andoyo Sudono terkait dasar hukumnya atau teknis kerja samanya seperti apa, karena sampai saat

ini PPI yang ada di wilayah tersebut dialihfungsikan. “Atas dasar apa kepala DKPP melakukan kerja dengan PT Santos?” tanyanya.

Sementaar itu, Kepala DKPP Kabupaten Sampang Sri Andoyo Sudono mengatakan, pihaknya mengaku tidak melakukan kerja sama dengan PT Santos, akan

tetapi dengan pihak PT SSS. “Saya tidak pernah bekerja sama dengan pihak PT Santos, kalau dengan PT SSS, iya,” klarifikasinya pada awak media.

Kerja sama yang dilakukan, kata Sudono, sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Retribusi. Dalam kerja sama itu tidak ada yang dilangkahi, bahkan adanya kerja sama dengan PT SSS, Pemerintah Kabupaten Sampang sangat diuntungkan. “Kerja sama ini sudah sesuai dengan perda, dan kerja sama itu menguntungkan pada Pemkab,” ungkapnya. =CR3/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Laporan Khusus SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

Bangkalan N

SELASA 16 DESEMBER 2014 No. 0507 | TAHUN III

ant/andika betha

FESTIVAL PAYUNG INDONESIA. Pengunjung mengunjungi Festival Payung Indonesia 2014 di Taman Balekambang, Solo, Jateng, beberapa waktu lalu. Acara yang digelar 28-30 November itu memamerkan beragam aplikasi elemen payung dalam seni instalasi, lukis, dan fesyen.

Gerakan Payung: Pesan Hong Kong untuk Dunia JAKARTA - Masih ingat kemunculan payung warna-warni yang menghiasi kamp-kamp unjuk rasa di Hong Kong pada kuartal terakhir 2014? Tidak ada yang menduga jika payung yang awalnya dibawa para pengunjuk rasa Hong Kong untuk melindungi diri dari gas air mata yang digunakan oleh polisi itu kemudian lekat menjadi simbol aksi tersebut.

Aksi protes sebagian warga Hong Kong menentang kebijakan pemerintah terkait pemilihan kepala daerah yang dimulai pada September 2014 itu kemudian secara luas dikenal sebagai "Revolusi Payung".

Sebutan "Revolusi Payung" tersebut kemudian diubah menjadi "Gerakan Payung" untuk menghindari konotasi istilah "Revolusi Payung" yang merujuk pada "Revolusi Warna".

"Revolusi Warna" adalah istilah yang biasa digunakan oleh media massa untuk menyebut gerakan sejumlah kelompok masyarakat di bekas wilayah Uni Soviet dan Balkan pada awal 2000-an.

"Gerakan Payung" adalah salah satu aksi politik yang cukup mendapat sorotan dunia internasional sepanjang 2014 ini mengingat peristiwa tersebut terjadi di Tiongkok

-- sebuah negara yang telah lama dikenal dengan pemerintahan Partai Komunis yang kuat.

Unjuk rasa tersebut disebutsebut sebagai salah satu tantangan serius pemerintah Tiongkok setelah aksi pada 1989 dan bentrokan berdarah di Lapangan Tiananmen.

Selama lebih dari dua bulan puluhan ribu pengunjuk rasa menduduki jalan arteri timur hingga barat yang melalui distrik bisnis kota tersebut.

Para pengunjuk rasa itu menyerukan pemilihan umum yang sepenuhnya bebas untuk memilih pemimpin Kota Hong Kong pada 2017, namun Beijing bersikeras hanya akan mengizinkan pemilihan umum bebas bagi kandidat yang telah diseleksi sebelumnya, suatu sikap yang dicurigai oleh demonstran sebagai cara untuk menem-

patkan kandidat pro-Tiongkok.

Pertentangan kedua belah pihak itu kemudian berubah menjadi aksi unjuk rasa besar yang menarik ribuan simpatisan dan beberapa kali bentrokan di kota bisnis dunia tersebut. Memancing mata dunia untuk mengawasi dari dekat peristiwa langka itu.

Akan Kembali Pekan ini, Pemerintah Hong Kong mendesak pengunjuk rasa untuk membenahi tenda-tenda serta meninggalkan lokasi unjuk rasa di dekat pusat kantor pemerintahan. Disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan pembersihan pada lokasi-lokasi tersebut mulai Kamis (11/12) dan tidak bisa berjanji "tidak akan ada konfrontasi".

Pemerintah disebutkan akan menahan siapapun yang menolak untuk pergi.

Pengumuman pemerintah yang menyebut pemblokiran jalan tersebut sebagai aksi ilegal, ditanggapi beragam oleh para peserta aksi. Sejumlah media melaporkan bahwa beberapa pengunjuk rasa membenahi tenda pada Rabu (10/12) serta menyelamatkan karya seni "Gerakan Payung".

Namun tidak sedikit juga yang

bertahan.

Dan akhir pekan ini untuk pertama kalinya dalam 2,5 bulan terakhir lalu lintas yang padat terlihat mengalir melalui jantung kota Hong Kong setelah pemerintah membuktikan komitmennya dengan mengerahkan polisi untuk membersihkan kamp-kamp protes dengan penangkapan massal pegiat.

Pembubaran kamp-kamp aksi unjuk rasa oleh petugas kepolisian berujung pada penangkapan lebih dari 200 pengunjuk rasa.

Sekalipun aksi tersebut telah dibubarkan sejumlah pelaku aksi menyebutkan bahwa perjuangan mereka belum lagi usai. "Kami akan kembali," demikian tulisan pada sebuah spanduk kuning besar yang digantung di salah satu sisi jembatan penyeberangan yang tertangkap lensa fotografer.

Sementara itu sebagaimana dikutip dari Reuters seorang pegiat mahasiswa dalam unjuk rasa 1989, Rose Tang, menilai "Gerakan Payung" itu sebagai sangat penting walaupun ia mendesak para pengunjuk rasa untuk meninggalkan lokasi tanpa kekerasan. "Mereka membuat sejarah." Latar Politik

Warga Hong Kong yang turun ke jalan untuk menuntut pemilihan umum yang adil tersebut mendasarkan tuntutannya pada Perjanjian Bersama Inggris dan Tiongkok yang menjadi acuan kembalinya bekas koloni Inggris itu ke pangkuan Beijing pada 1 Juli 1997.

Pada 1984 Inggris dan Tiongkok menandatangani "Sino-British Joint Declaration". Perjanjian tersebut berisi prinsip "satu negara, dua sistem" untuk memastikan bahwa Hong Kong tetap mempertahankan sistem kapitalisme sampai 2047.

Deklarasi bersama itu mengatakan bahwa "sistem sosial dan ekonomi di Hong Kong tidak akan berubah, demikian pula cara hidup warganya." Akibat perjanjian tersebut, warga Hong Kong menikmati beberapa hak, di antaranya berkumpul dan berpendapat.

Merujuk pada sejarah tersebut sekelompok anggota parlemen Inggris menyatakan niatnya untuk mengunjungi Hong Kong.

Namun, pemerintah Tiongkok menolak memberikan izin masuk bagi para anggota parlemen yang mengaku ingin mengawasi kemajuan demokrasi di Tiongkok. = ANT/GNC ARYANI/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 |SELASA TAHUN III 16 DESEMBER 2014

MADURA

No. 0507 | TAHUN III

Perubahan dan Harapan

Salam Songkem

Memeras TKI

M

alang benar warga miskin. Sudah sulit mendapat penghidupan layak di negaranya sendiri, pergi pun keluar negeri untuk mencari penghidupan layak dengan menjadi TKI legal ternyata tidaklah mudah. Realita sejarah membuktikan jadi TKI pun sejatinya diperas. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan juga tak manis. Bayangkan, salah satu contohnya untuk jadi TKI legal ke negara tujuan Taiwan, seorang TKI harus merogoh dana sebesar Rp 51 juta, hanya untuk mengurus pembuatan paspor, tiket pesawat, uji kompetensi dan asuransi, juga keberangkatan dan penempatan.

Biaya tersebut sama dengan 10 sampai sebelas kali gaji, pertanda selama itu kerja keras seorang TKI lenyap tak berbekas, bahkan bertambah beban konsumsi dan kebutuhan lainnya. Pendek kata,sekitar setahun lebih lamanya TKI tak bisa menikmati perolehan gaji atas hasil kerja kerasnya. Baru di tahun kedua dan berikutnya, para TKI ini diprediksi bisa menyisihkan sebagian dari hasil kerjanya sebagai TKI. Benar-benar TKI memeras keringat untuk diperas oleh oknum di lingkungan birokrasi terkait, tanpa disadari apalagi memberikan perlawanan.

Tidak hanya itu, TKI juga masih dibebani pemerasan lain, seperti yang terjadi pada pembuatan kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN). Bagi calon TKI untuk memperoleh KTKLN ini harus mengeluarkan dana USD 15, sedangkan TKI yang berada di luar negeri atau cuti untuk mendapatkannya harus membayar ratusan ribu, belum lagi persyaratan lain dan lama antrenya yang sangat menyesakkan dada. KTKLN ini sangat dikeluhkan para TKI yang berada di sejumlah negara yang dikunjungi Presiden Joko Widodo. Sehingga Presiden ke-7 itu pun mengeluarkan kebijakan penghapusan KTKLN, karena memperpanjang daftar masalah yang sangat merugikan para TKI. Akankah Presiden juga berupaya menghapus beban biaya pemberangkatan dan penempatan TKI untuk memberikan kemudahan pada TKI legal. Jika belum siap, setidak-tidaknya pemerintah mengurangi beban biaya yang harus ditanggung para TKI, karena mereka keluar negeripun untuk mencari penghidupan yang layak, yang tidak ditemukan di negeri kelahirannya sendiri, Indonesia. (*)

I

OC

Setiap kali sebuah “perubahan” mulai digulirkan, selalu muncul dua pihak : mereka yang ketakutan (takut kehilangan jabatan, kehilangan kenikmatan-kenikmatan) dan mereka yang menaruh banyak harapan. Kita masih ingat, ketika Presiden SBY diumumkan secara resmi menjadi Presiden RI pada tahun 2004, banyak pejabat yang was-was, namun banyak juga pejabat tersenyum dan menaruh simpati dan harapan. Tema kampanye Presiden SBY pada waktu itu memang berkisar soal “perubahan”, dan tulisan-tulisan yang dibuat wartawan di media cetak dan televisi berkisar soal yang sama.

H

ampir semua pengamat mengungkapkan impiannya tentang Indonesia baru yang lebih aman, tentram, tertib dan tentu saja lebih sejahtera. Mereka juga menulis hal-hal yang secara implisit berbunyi : kabinet ahli, orangorang muda, terpercaya, bebas korupsi, supremasi hukum, anggaran pendidikan sebesar 20% dan seterusnya. Begitu juga dengan terpilihnya Presiden Jokowi-JK dan secara resmi menjadi Presiden RI pada tahun 2014, rakyat selalu menaruh harapan akan adanya perubahan setiap pergantian pemimpin.

Dengan demikian, seseorang yang menjanjikan perubahan telah menaruh sebuah beban

besar dipunggungnya yang membentuk harapan dipikiran banyak orang. Sebagian pemimpin percaya, harapan yang terlalu tinggi bisa berakibat fatal kalu tidak bisa dipenuhi. Banyak pemimpin yang terperangkap dalam kampanye-kampanye yang sifatnya manipulatif. Tentu saja ini bukan cara struktur terbaik. Seorang pemimpin perubahan harus mengenal betul struktur emosi sebuah harapan.

Dengan mengetahui hal ini akan lebih bijak mengelola harapan tersebut dan keluar dengan senyum kemenangan.

Pengalaman dan pengetahuan bisa membentuk ekspektasi. Manusia sehari-hari belajar dari pengalaman dan pengetahuan, kalau awan sudah mulai gelap dan mendung maka hujan akan datang.

Demikianlah ketika sebuah perubahan mulai digulirkan dan seorang pemimpin perubahan datang maka manusia membentuk ekspektasi. Ekspektasi sesungguhnya adalah sesuatu yang wajar, yang dibentuk berdasarkan hitungan logis rasional. Ekspektasi yang didukung oleh dorong-dorongan yang sifatnya emosional akan membentuk hasrat harapan. Harapan-harapan biasanya sudah diwarnai taburan bunga-bunga yang indah tentang sesuatu dimasa depan.

Ekspektasi berubah warna menjadi hasrat harapan antara lain karena proses komunikasi yang dibumbui oleh pencitraan.

Harapan sesungguhnya adalah modal yang bagus untuk merangsang perubahan, kalau tujuannya melibatkan mereka sebagai seorang aktor dalam perubahan itu sendiri. Tetapi akan menjadi beban manakala peserta pasif dan hanya menunggu atau mendengar. Orang-orang yang pasif hanya akan mengolah

informasi untung rugi. Mereka hanya menjadi penonton, yang memproses opini-opini , percakapan-percakapan publik melalui opini-opini , dan janjijanji, berbagai kejadian, dan sebagainya. Meski tidak memberikan pengorbanan, mereka merasa layak memperoleh imbalan atau hasil perubahan seperti apa yang ia pikirkan dan diharapkan.

Oleh karena itu, meski sebagian besar orang memiliki harapan yang realistis, masih banyak orang yang menaruk ekspektasi terlalu tinggi.

Ekspektasidan

harapan akan menimbulkan kekecewaan atau kepuasan manakala ia bertemu dengan realitas.

Pemimpin perubahan tentu tidak dapat memenuhi harapan semua orang. Selain karena harapan setiap orang berbedabeda, kadang-kadang ditemui sejumlah orang yang datang dengan harapan yang berlebihan dan tidak realistis. Tetapi manusia umumnya tidak semata-mata menilai apa yang ia terima, melainkan juga upayaupaya yang telah dilakukan para

pemimpin perubahan, pendekatan-pendekatannya, serta pengorbanan-pengorbanan yang diberikaan.

Oleh karena itu, pemimpin perubahan bukan hanya perlu mengkomunikasikan hasil dari perubahan itu sendiri, melainkan juga upaya-upaya yang sedang dilakukan serta hal-hal yang berkaitan dengannya.

Bahkan dalam banyak hal, para pengikut jauh lebih menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan dari pada hasilnya itu sendiri. Dengan kata lain, manusia mampu dan rela menyesuaikan terhadap harapan-harapannya sehingga lebih siap menerima realitas yang berada dibawah harapannya semula, sepanjang ia dapat mengerti faktor-faktor penyebab yang diterima oleh akal. Semoga di tahun yang akan datang kita akan lebih baik dari pada tahun kemaren. “Selamat Tahun Baru 2015”. Sukses!=

Oleh karena itu, pemimpin perubahan bukan hanya perlu mengkomunikasikan hasil dari perubahan itu sendiri, melainkan juga upayaupaya yang sedang dilakukan

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA

SELASA 16 DESEMBER 2014 No. 0507 | TAHUN III

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

Husnul Hotimah

P

Jadi Tertarik Dunia Jurnalis

KORAN MADURA

R

Sejak kecil sebagai pelajar selalu disuguhi dengan pertanyaan seputar cita-cita.

Jawabannya adalah ingin menjadi seorang dokter, guru, pilot dan masih banyak lagi. Kejadian itu sama seperti yang dialami Husnul Hotimah.

C

ita-cita itu, kata gadis yang beralamat di Dusun Tabugah, Desa Montok, Kecamatan Larangan, Pamekasan, hanya mampu bertahan sampai di kelas 3 MAN Pamekasan. Sebab ia malah ingin beralih cita-cita, karena katertarikannya dengan dunia jurnalis. Sehingga saat akan masuk dunia kampus, dari sekian banyak pilihan fakultas, ia memilih jurusan Komunikasi, yang didalamnya diajarkan tetang jurnalistik.

Menurut mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) di Bangkalan ini, yang membuat ia tertarik dengan dunia jurnalis itu, karena sering kali adanya pencarian bakat pembaca berita atau reporter ke kampus-kampus yang dilakukan oleh stasiun televisi swasta. “Saya ini sekali jadi reporter. Mungkin ini yang kemudian aku beralih cita-cita, dari yang sebelumnya ingin jadi guru. Dari keinginan itu,

saya kuliah di jurusan komunikasi, setelah satu tahun belajar, kemudian saya jadi tertarik dengan dunia jurnalis,� kata Husnul (sapaan Husunul Hotimah).

Gadis kelahiran Pamekasan, 12 Januari 1995 ini menyatakan dengan berbekal ilmu yang didapat di bangku kuliah, berharap yang menjadi keinginan dalam cita-citanya tercapai agar yang sekarang ia perjuangkan dapat memberi kebanggaan terhadap orang tuanya.

Terlepas dari keinginannya itu, lanjut gadis yang pernah sekolah di SMP 2 Larangan ini, selama jauh dari orang tua karena harus menuntut ilmu di Kabupaten Bangkalan, jauh dari keluarga tidak lantas membuatnya kecil hati, sebab suasana di tempat kosnya tidak membuat ia merasa jauh keluarga, karena ia mendapatkan pengganti dari kerabat dan kawan yang baik.

Indahnya masa-masa saat berada di perantauan, karena bertemu dengan teman-teman yang selayaknya saudara.“Saya rasakan manisnya kebersamaan saat berjuang mengejar cita-cita, banyak orang-orang yang saya temui, dan pastinya apa yang terjadi disini menjadi kenangan hidup yang akan selalu membekas dalam ingatan,� ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

MEGA FATMAWATI

Cermin Kedewasaan Pupuk Subsidi Langka Sejumlah petani di kelurahan Bancaran Kabupaten Bangkalan mengaku kesulitan pupuk bersubsidi. Mereka mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi pada saat proses tanam padi. Terjadinya kelangkaan lantaran sejumlah kios mengaku kekurangan stok.

Selengkapnya BANGKALAN | Hal. J

Mega Fatmawati punya pandangan tersendiri tentang hakikat kedewasaan seseorang. Menurutnya tercermin dalam kematangan emosional di setiap perbuatannya.

Dewasa bukan proses rekayasa, melainkan hasil capaian dari rentetan tahapan. Seringkali seseorang memaksakan diri ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa ia telah dewasa. Padahal pada saat bersamaan, justru tindakannya itu merusak esensi kedewasaan.

"K

edewasaan bukan berarti egoisme dalam diri. Proses pencarian seseorang terkadang menghentikannya dalam satu titik bahwa inilah jati diri yang sebenarnya.

Terkadang malah memaksakan orang lain agar mengikuti keinginan dan pola pikirnya.

Sikap seperti ini tidak benar," ujar gadis yang biasa dipanggil Mega itu.

Bukan termasuk dewasa jika keras kepala dan angkuh.

Kedewasaan bukan berarti tidak berani menarik ucapan, keputusan, dan prinsipnya saat ia keliru. Bersikap keras bukan pula cermin dewasa. Dewasa tidak mesti jauh dari sikap lembut. Justru kedewasaan muncul dari sikap arif dan bijaksana.

"Kedewasaan bukan suatu

kamuflase, melainkan buah dari kematangan spiritual dan mental seseorang," tutur mantan presenter ini.

Yang bisa dijadikan acuan untuk mengukur kedewasaan seseorang, paling tidak karakter umum sehari-hari yang tampak dari perilaku lahiriah.

Dari sanalah bisa dilihat wujud asli karakter seseorang yang mencerminkan sebuah kedewasaan. Cara bersikap dan menghadapi sesuatu apa pun akan membuat karakter asli seseorang muncul.

"Sikap maupun karakter seseorang itu tidak bisa disembunyikan, secara alamiah akan muncul dan nampak dengan sendirinya," ucap pegawai salah satu bank ternama ini. =Doni Heriyanto/rah