e Paper Koran Madura 17 Juli 2013

1

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

17 JULI 2013

g PAMANGGHI

Kalah Oleh : Benazir Nafilah

Kolumnis, tinggal di Sumenep

ant/yusran uccang

MENUNGGU BUKA DI PANTAI LOSARI Matahari terbenam dibalik masjid di Pantai Losari Makassar, Sulsel, Selasa (16/7). Sebagian besar warga Makassar menunggu saat berbuka puasa di tempat-tempat wisata bersama keluarga sambil meninkmati matahari tenggelam (sunset).

Jadwal 1434 H

Maghrib

17:29

Isya

Imsak

Subuh

18:43

04:12

04:22

*Untuk Surabaya dan sekitarnya

Ical Nonaktifkan Ketua DPD Golkar Jatim JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menocopt Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Martono dari jabatannya. Pencopotan ini terkait pembangkangan yang dilakukannya terhadap perintah DPP Golkar.

PENYELUNDUPAN

Polisi Amankan Puluhan Ton Bawang Merah JAMBI - Anggota Kepolisian Sektor Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, mengamankan puluhan ton bawang merah tak bertuan dari sebuah kapal motor yang tengah bersandar di Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi.

Kapolsek Kuala Jambi Iptu Yawan Feriyandi ketika dikonfirmasi, Selasa, membenarkan adanya puluhan ton bawang merah yang diamankan polisi pada Senin (15/7).

“Saat kami tiba di lokasi, tidak satupun pihak yang bertanggung jawab atas kepemilikan bawang merah tersebut. Yang ada hanya beberapa buruh yang ditugaskan untuk mengangkut barang dari kapal ke mobil truk,” katanya.

Ia mengatakan, awak kapal yang membawa bawang tersebut diduga melarikan diri saat melihat polisi datang ke lokasi.

Bawang merah yang diamankan tersebut dikemas dalam sebuah karung kemasan dengan berat 10 Kg, kemudian setiap lima karung kemasan 10 Kg tersebut, disatukan dalam karung yang ukurannya lebih besar lagi.

Ketika ditanya, Yawan belum bisa memastikan jumlah bawang merah yang diamankan. Selain menyita bawang, pihaknya juga mengamankan satu unit kapal motor dan satu unit mobil truk.

Kasus ini akan dilimpahkan ke Polres Tanjabtim untuk diproses lebih lanjut, tambahnya.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada di pantai timur Provinsi Jambi selama ini dikenal sebagai pintu masuknya barangbarang ilegal.

Di dua kabupaten tersebut banyak terdapat pelabuhan kecil atau pelabuhan tikus yang cukup sulit dipantau mengingat lokasinya yang terpencil dan cukup jauh.

Selain bawang, di dua daerah tersebut polisi juga sering mengamankan gula putih, telepon genggam dan minuman kaleng yang masuk secara ilegal. (ant/bang/beth)

“Sudah dicopot karena tidak melaksanakan kebijakan partai tentang DCS dan itu artinya masalah loyalitas,” kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, di Jakarta, Selasa (16/7) Menurut Idrus, Martono malah menantang DPP Partai Golkar agar menonaktifkan dirinya terkait penetapan DCS. Padahal penyusunan DCS harus berkoordinasi dengan tingkat di atasnya. Dalam hal ini untuk Ketua DPD Jatim harus berkoordinasi dengan DPP Partai Golkar.

“Dia menyerahkan DCS kemudian ada perubahan satu atau dua, dia tidak mau melaksanakan itu. Dia malah mengatakan silakan nonaktifkan saya dulu baru dilaksanakan,” tambahnya.

Lebih jauh kata Idrus, DPP Golkar bek-

erja berdasarkan aturan. Karena itu, tidak boleh ada kader yang membangkang. “Kan ada aturan kita bahwa kebijakan partai yang diambil harus diamankan dan dilaksanakan. Dia melakukan pembangkangan,” ucapnya Diakui mantan Ketua KNPI ini, DPP Partai Golkar sudah menunjuk pelaksana tugas Ketua DPD Golkar Jatim. “Pelaksana tugas sudah ditunjuk yaitu Pak Zainuddin Amali. Dia ketua DPP Golkar bidang pemenangan Pemilu Jawa III,” tegasnya Ditempat terpisah, Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim Gesang Budiarso tak membantah kabar pemecatan Martono tersebut. Hanya saja pihaknya belum menerima salinan surat DPP tersebut. “Tadi malam suratnya diantarkan kurir dan diterima langsung oleh Pak Martono. Jadi saya belum tahu, konsideran alasan pergantian tersebut karena apa, apakah mundur ataukah dimundurkan?,” paparnya Menurut Gesang, DPD Golkar Jatim akan menggelar rapat harian di Kantor DPD Golkar Jatim, Jalan A Yani Surabaya, sekitar pukul 17.00, Rabu (17/7). “Nah, dalam rapat itulah nanti akan diketahui alasan pasti, mengapa Pak Martono diganti,” ucapnya

Sedangkan Ketua DPD Golkar Jatim, Martono mengakui DPP Partai Golkar menonaktifkan dirinya dari jabatan Ketua DPD Golkar Jatim. “Ya memang saya dinonaktifkan. Dan surat SK-nya dari DPP sudah saya terima menjelang subuh tadi pagi,” ucapnya.

Namun, Martono membantah keras pencopotannya terkait Pilgub Jatim. “Ini tidak ada kaitannya dengan Pilgub. Ini kaitannya dengan pencalegan,” tegasnya.

Yang jelas pencopotan Martono memang terkait DCS di Jawa Timur yang berlangsung sengit. “Pedoman rekruitmen sudah jelas, sekaligus dipakai sebagai pedoman tentang prioritas. Jadi sudah ada alat ukurnya dalam menyusun DCS,” paparnya.

Namun, ketika DCS sudah disusun, pihak DPP meminta dirubah. Perubahan DCS dari DPP diterima Golkar Jatim 1 hari menjelang penyerahan ke KPU. Perubahan tersebut hanya pada penempatan DCS DPRD Jatim dari dapil Bojonegoro.

Sebelumnya Sudiyati dari nomor urut 1, dirubah Fredy (sebelumnya nomor urut 2).

“Kan nggak mudah merubah DCS. Penyusunannya membutuhkan tenaga ekstra,” pungkasnya. (gam/cea)

KASUS LAPAS CEBONGAN

Ucok Mengaku Syok Usai Tembak Tahanan

ant/sigid kurniawan

SIDANG LANJUTAN BERKAS DUA. Anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan Kartasura, Serda Ucok Tigor Simbolon memberikan kesaksian dalam sidang berkas 2 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Bantul, Yogyakarta, Selasa (16/7). Kanan- Lima anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan Kartasura terdakwa kasus Lapas Cebongan mendengarkan kesaksian dari Serda Sugeng Sumaryanto.

YOGYAKARTA- Eksekutor kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan Sleman, Serda Ucok Tigor Simbolon mengaku sempat syok seusai menembak empat tahanan titipan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Sesaat setelah menemnbak orang ke empat di dekat kamar mandi, saya sempat gemetar dan syok, sampai kemudian saya merasa ada yang menepuk pundak saya dan menarik ke luar ruangan sel,” kata Ucok di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Selasa.

Pengakuan tersebut disampaikan Ucok ketika menjadi saksi pada sidang lanjutan kasus penyerangan Lapas Cebongan pada berkas dua dengan lima terdakwa yakni Sertu Tri Juwanto, Sertu Anjar Rohmanto, Sertu Martinus Roberto,

Sertu Suprapto, dan Sertu Hermawan Siswoyo.

Menurut dia, sebelumnya tidak pernah terpikir olehnya untuk menembak para tersangka pengeroyokan terhadap anggota Kopassus Sertu Heru Santosa di Hugos Cafe hingga meninggal dunia.

“Saya ke Yogyakarta untuk mencari kelompok Marcel yang telah membacok Sertu Sriyono, saya hanya bermaksud membalaskan dendam.

Saya hanya akan memberi

pelajaran dan menghajarnya,” kata Ucok.

Namun, setelah berputarputar Yogyakarta dan tidak menemukan kelompok Marcel, Ucok saat istirahat di dekat UTY mendapat informasi bahwa kelompok Dicky Cs yang mengeroyok Sertu Heru Santosa sudah dipindahkan ke Lapas Cebongan.

Dari situlah kemudian penembakan di lapas cebongan itu bermula dan menyeretnya ke meja hijau. (ant/ vic/beth)

Bersyukur dengan apa yang ada pada diri, memang sulit. Terutama terkait keberadaan fisik. Selalu saja ada rasa tak puas, merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ini terutama dirasakan oleh mereka yang merasa penampilan fisik di atas segalanya. Menganggap orang lain, hanya akan tertarik pada penampilan fisik.

Perasaan itu, makin mengemuka terutama bila yang bersangkutan seorang selebrity, yang mengandalkan penampilan permukaan fisik. Bukan pada kualitas kemampuan pada bidang yang ditekuni.

Seorang penyanyi, yang suaranya paspasan, paling mudah terjebak ketakpuasan fisik. Maklum saja, ia ingin penonton lebih memperhatikan fisiknya ketimbang suaranya, yang memang kurang memadai.

Yang ironis lagi, banyak artis yang penampilan fisiknya sebenarnya oke, tetap merasa kurang puas. Ini terkait tak hanya karena memang itu tadi, ketakmampuan pada bidang yang ditekuni, juga pada rasa percaya diri yang rendah. Selalu merasa dirinya kurang dan kurang.

Lalu berbagai cara ditempuh.

Melalui sunTuhan dianggap tik, bedah dan sejenisnya. kalah pintar Hasilnya? Medalam mang bertammembentuk bah mancung. fisik manusia Bibir kadang bertambah tebal. Pokoknya, bertambah. Termasuk dada, bertambah berisi.

Yang jadi masalah, apakah pertambahan itu membuat penampilan fisik seseorang bertambah oke? Karena menyangkut pandangan, jelas terkait selera.

Namun di sini, yang mengemuka biasanya terkait proporsi. Ketepatan dan kesesuaian.

Mungkin bertambah mancung, tapi apa memang pas dengan postur wajah dia? Belum tentu. Dan sejujurnya, banyak artis di negeri ini, yang merobah bentuk fisiknya, hampir semuanya ternyata justru makin terlihat lucu. Aneh.

Seperti menempatkan barang bukan pada tempatnya. Saya sengaja menyebut aneh, untuk menghaluskan dari menyebut tambah buruk. Karena nyatanya memang menjadi lebih buruk.

Ini belum terkait jangka panjang, yang kadang berakibat maaf, makin tak karuan. Tak usah dibandingkan dengan artis Korea Hang Mioku, yang karena kecanduan suntik silikon akhirnya wajahnya rusak parah. Banyak mereka yang operasi plastik, suntik silikon, tak berapa lama kemudian memperlihatkan penampilan yang tak lagi jelas bentuknya.

Bagi mereka yang berpikir jernih, yang mempermak fisik itu memang terasa aneh. Lha, kadang ketika ada benda asing pada gigi, yang memang diperlukan karena ompong misalnya, terasa kurang nyaman, apalagi yang masuk ke tubuh dalam bentuk silikon dan sejenisnya.

Sampai saat ini maaf- mungkin saya salah- tak ada manusia yang dipermak wajahnya menjadi lebih baik. Selalu lebih buruk. Kalau tidak saat ini, pada masamasa mendatang. Alam memang tak bisa ditentang!

Jadi, terkait fisik, ketakmampuan bersyukur, serta cara pandang yang melihat penampilan hanya fisik, sering membuat seseorang merasa lebih pintar dari Tuhan. Tuhan dianggap kalah pintar dalam membentuk fisik manusia.

Dan ternyata, anggapan manusia itu terbukti. Ya terbukti salah! =

Video Panas Matrawi, seorang anggota dewan yang ingin nyalon lagi pada Pileg 2014 nanti, suatu hari diancam seseorang perempuan berinisial W lewat telepon. W adalah sejawatnya di gedung parlemen.

W: “Masih ingat sama aku?”

Matrawi: (mengingat-ingat) “Ya, ada apa?”

W: “Kalau ingin selamat, transfer uang Rp. 2 M ke rekeningku, maka rahasia kita berdua akan aman,” Matrawi: (kaget) “Emangnya apa rahasia kita?”

W: “Kita pernah tidur bersama!

Aku tetap menyimpan videonya.”

Matrawi: “Dimana?”

W: “Saat rapat paripurna…”

Matrawi: !!!

Cak Munali

2

SUMENEP

RABU 17 JULI 2013 NO. 0161 | TAHUN II

Pelaku Mutilasi Divonis Empat Tahun SUMENEP – Marsiyati (33) tampak tertegun saat Ketua Majelis Hakim, Eny Sri Rahayu, Selasa (16/7), membacakan amar putusan sidang. Majelis hakim memvoni Marsiyati bersalah dan harus mendekam di balik jeruji besi selama 4 tahun.

Vonis Pengadilan Negeri (PN) Sumenep lebih rendah 3 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 7 tahun penjara.

Lebih rendahnya vonis majelis hakim didasarkan pada beberapa alasan. Salah satunya, Marsiyati selama persidangan berlaku baik, mengakui perbautan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya. Terlebih lagi, Marsiyati masih memiliki tanggungan seorang anak. Dan sebelum kejadian Marsiyati sering mengalami kekerasan yang dilakukan suaminya, Hasanah Riyadi (35).

Majelis hakim juga mempertimbangkan isi flash disk

yang pernah diserahkan oleh Marsiyati. Di dalam flash disk itu berisi foto, video serta rekaman pembicaraan korban dengan istri sirinya.

Menanggapi putusan tersebut, Risvandi, penasehat hukum Marsiyati mengatakan masih pikir-pikir untuk melayangkan gugatan. Sebab, menurutnya, Marsiyat masih akan berkonsultasi dengan pihak keluarga untuk mempertimbangkan vonis hakim yang telah dijatuhkan atas perbuatanya.

“Kami masih pkir-pikir, klien kami masih akan berkonsultasi dengan pihak keluarga” ungkapnya.

Sedangkan majelis hakim mengatakan memberi waktu

ALAT KAMPANYE PEMILU

Gambar Caleg yang Diduga Ilegal Belum Ditertibkan SUMENEP – Menjelang pemilu legislatif tahun 2014, sejumlah gambar calon anggota legislatif dipampang di tempattempat umum. Namun, ditengarai banyak baliho dan spanduk caleg yang ilegal, seperti gambar caleg di sekitar Jalan Urip Sumoharjo, Desa Pajagalan.

Sekalipun ditengarai ilegal, sampai Selasa (16/7), baliho dan spanduk-spanduk itu belum juga dicabut dan diturunkan.

Pantauan Koran Madura di Jalan Urip Sumoharjo, gambar caleg menempel di seluruh pohon dengan paku di sepanjang pinggir jalan, memanjang sekitar 200 meter ke timur hingga Mapolres.

Gambar tersebut diduga melanggar Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2007 tentang penatausahaan dan tata cara pemasangan media luar ruang.

Menanggapi hal itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep Abd Majid mengaSudah jelas dalam takan akan mencabut paksa perbup bahwa dalam gambar caleg yang ilegal. rangka keindahan dan Sebab menurut Abd Majid, ketertiban terhadap gambar yang dipaku ke pohon pemasangan media telah melanggar peraturan.

“Sudah jelas dalam perbup luar ruang, maka bahwa dalam rangka keindaperlu adanya suatu han dan ketertiban terhadap tatanan dalam pemasangan media luar rupemasangannya ang, maka perlu adanya suatu tatanan dalam pemasanganAbd Majid nya,” katanya, Selasa (16/7) Kepala Satpol PP kepada Koran Madura.

Majid menyebutkan bahwa dalam Bab III Pasal 8 tertera bahwa pemasangan umbul-umbul dan sejenisnya tidak boleh dipaku pada pohon di sekitar lokasi atau dipasang pada tiang listrik, teelpon dan lampu hias yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten serta berjarah 25 meter dari traffic light.

Dalam pasal 6 dijelaskan siapapun dilarang memasang spanduk, gambar, umbul-umbul dan sejenisnya di Jalan Tronojoyo, mulai dari simpang empat traffic light sampai depan BNI. Dilarang juga memasang gambar dan sejenisnya dari Jalan Diponegoro, mulai dari simpang empat traffic light sampai dengan Jalan Teuku Umar.

Termasuk dilarang juga pemasangan biliboard, baliho, neon box, shop sign dan sejenisnya di sekitar taman Adipura dan perkotaan, serta dalam pasal itu dilarang memasang gambar, dari mulai dari simpang empat traffic light sampai dengan simpang tiga Perumnas Bumi Sumekar.

“Pada hari pertama puasa kami sudah menyisir dan lakukan operasi terhadap spanduk, gambar, baliho dan sejenisnya, saati kami temukan gambar caleg, spanduk, maupun baliho yang tidak beraturan kami langsung kami tertibkan,” jelasnya.

Majid menambahkan bahwa kalaupun baliho itu sudah berizin, tetapi tempatnya tidak teratur, maka pihaknya tetap akan buka paksa, dan akan dipasang kembali di tempat yang beraturan.

“Jika mereka tidak punya rekomendasi atau izin, maka tanpa pikir panjang langsung kami buka paksa juga. Dan yang ketiga, jika ada pengumuman-pengumuman yang ditaruh di traffic light, kami pun juga akan membukanya. Jadi, itu tidak bolah, siapun itu dan apapun bentuknya, baik pengumuman yang bergerak dibidang sosial maupun untuk anak yatim pasti akan kami turunkan kalau sudah tidak beraturan,” terangnya. (sym/mk)

satu minggu untuk menerima jawaban dari Marsiyati maupun penasehat hukumnya terkait vonis 4 tahun penjara yang telah diputuskan. Jika dalam satu minggu tidak ada jawaban dari Marsiyati, majelis hakim memutuskan vonis yang telah ditetapkan telah berkekuatan hukum tetap.

“Kamu punya waktu satu minggu untuk memberikan jawaban atau sanggahan, jika dalam satu minggu tidak ada jawaban maka putusan ini dinyatakan sah,” ujar Ketua Majelis Hakim Eny Sri Rahayu, yang didampingi dua anggota hakim yakni Isdaryanto, SH. Dan juga Widodo Hariyawan, SH. usai membacakan putusan.

Mendengar keterangan majelis hakim, Marsiyati lebih tenang dari sebelumnya, karena yang bersangkutan merasa masih punya kesempatan untuk berembuk dengan keluarganya maupun pengacaranya.

Namun tangis Marsiyati

tidak terbendung saat anak semata wayangnya tiba-tiba memeluk dan menangis seolah tidak ikhlas melepas kepergian ibunya, ketika Marsiyati hendak di giring dari tahanan menuju mobil tahanan Kejari Sumenep.

Isak tangis pun mengema di depan ruang tahanan saat seluruh famili Marsiyati turut menangis tidak tega melihat kepergian Marsiyati.

Sebelumnya, pada bulan Februari 2013, Marsiyati (33) memutilasi kelamin suaminya menggunakan arit higga tersisa satu sentimeter. Akibatnya, korban mengalami cacat seumur hidup dan tidak bisa lagi melakukan hubungan intim.

Sedangkan potongan kelamin korban hingga saat ini masih misterius. Marsiyati tega memotong kelamin suaminya setelah tidak kuat menahan beban batin akibat suaminya menikah siri dengan wanita lain. (edy/mk)

PELAKU MUTILASI. Marsiyati terlihat tenang mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Sumenep, Selasa (16/7).

PEMEKARAN DESA

Desa Mandar Pelat Belum Memiliki Nomor Register SUMENEP - Desa Mandar Pelat yang merupakan pecahan dari Desa Tanjung Kiaok dan Sapanjang, Kecamatakan Sapeken, sampai hari ini masih belum memiliki nomor register desa. Padahal desa tersebut sudah resmi disetuji oleh pemerintah.

Tokoh masyarakat setempat, Mohammad Yunus, mengatakan, warga di desanya hingga hari ini masih menunggu kejelasan status pemekaran desanya. Sebab, warga sudah mengajukan pernyataan sikap dan me-

mutuskan deklarasi pemekaran, tapi sampai saat ini belum memiliki nomor register.

“Saya hanya kasihan kepada masyarakat. Jika keadaan ini kurang diperhatikan oleh pemerintah, akan sangat tidak baik,” tuturnya, Selasa (16/7).

Tidak adanya nomor register desa membuat Desa Mandar Pelat, statusnya tidak berbeda dari sebelum desa itu dimekarkan. Adanya register itu, menurutnya, nantinya akan menunjukkan

pengakuan secara definitif.

Sehingga akan ada kepala desa dan perangkatnya yang mengatur persoalan administrasi desa.

Untuk itu, dirinya mewakili warga Pulau Sapanjang, Desa Mandar Pelat, Kecamatan Sapeken, meminta keseriusan pemerintah mengurusi pemekaran desa Mandar Pelat.

Dia optimis, dengan adanya register Desa Mandar Pelat di Pulau Sapanjang, Kecamatan Sapeken, otomatis akan menambah kesejahter-

aan masyarakat, karena masyarakat akan mendapatan pemerataan. “Kurangnya pemerataan dan fasilitas yang bisa dinikmati warga setempat yang menjadi alasan satu-satunya untuk memisahkan diri,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pemerintah Desa Setkab Moh. Ramli menjelaskan, pemekaran Desa Mandar Pelat masih diproses oleh pemerintah. Tapi usulan itu sudah dipertimbangkan dan disetujui dengan alasan yang rasional.

“Kami masih proses pemekaran Desa Mandar Pelat untuk secepatnya memperoleh register desa dan pengakuan definitif,” paparnya.

Mantan camat Batangbatang itu menambahkan, pihaknya berjanji akan menyelesaikan beberapa desa yang sudah dimekarkan untuk memperoleh register desa. Sebab, dengan adanya register itu desa yang sudah dimekarkan akan mendapatkan TPAPD dan memilih kepala desa. (athink/mk)

MUDIK GRATIS

Dua pegawai Kemenhub menata data calon pemudik pada hari pertama pendaftaran mudik gratis di Kantor Kemenhub, Selasa (16/7). Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub membuka pendaftaran mudik gratis bagi pengendara sepeda motor hingga 30 Juli 2013 dengan 12 kota tujuan di Pulau Jawa serta Lampung.

TRANSPORTASI

Pemberangkatan Kapal Mudik-Balik Gratis Mulai 2 Agustus

Seorang umat muslim membaca Al-Quran usai ibadah sholat Ashar di Masjid Rahmad, Surabaya, Jatim, Jumat (12/7). Pada bulan puasa umat Islam memperbanyak ibadah dengan cara menghatamkan Al-Quran dan I’tikaf di dalam masjid

SUMENEP - Menghadapi lebaran Ramadhan tahun ini, pemerintah Propinsi Jawa Timur menyiapkan mudik dan balik gratis jalur laut bagi daerah yang memiliki kepulauan termasuk Kabupaten Sumenep. Program pro poor dari pemprov Jatim ini ada tiga trayek, di antaranya dari Surabaya ke Masalembu, Banyuangi ke Sapeken dan Kalianget ke Kangean.

Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Sumenep Herry Koentjoro melalui Kabid Perhubungan Laut dan Udara Chaironi Argoto mengatakan, hasil koordinasi Pemkab Sumenep dengan Pemprov Jatim, ada tiga trayek untuk

Kabupaten Sumenep, diantaranya trayek Sorabaya-Masalembu, tanggal 2, 6, 9, dan 11 Agustus dan dari MasalembuSurabaya, tanggal 3, 7, 10 dan 12 Agustus. ‘’Dari Banyuangi-Sapeken, tanggal 3, 5, 7, 10 dan 12 Agustus dan dari Sapeken-Banyuangi, tanggal 4, 6, 9, 11 dan 13 Agustus. Dari KaliangetKangean, tanggal 3, 5, 7, 10 dan 12 Agustus, dari Kangean-Kalianget, tanggal 4, 6, 9, 11 dan 13 Agustus,’’ kata Argoto di kantornya, Selasa (16/7).

Menurutnya, program yang diutamakan bagi warga kurang mampu seperti pembantu rumah tangga, karyawan, buruh, PNS golongan

1 dan 2, serta tenaga honorer itu pendaftarannya dijadwalkan mulai tanggal 15 Juli ini hingga jadwal pemberangkatan kapal.

Sedangkan tempat pendaftarannya di sejumlah Syahbandar seperti Kalianget, Kangean, Masalembu, Kangean, Tanjung Perak Surabaya dan Banyuangi. ‘’Calon penompang bisa mendaftar di beberapa syahbandar pelabuhan yang menyelenggarakan mudik dan balik gratis. Kalau yang dari Surabaya tempatnya di Pelabuhan Tanjung Perak dan kalau di Sumenep di setiap pelabuhan,’’ ujarnya.

Lebih lanjut dia mema-

parkan, bagi warga yang berminat untuk ikut program pemerintah ini cukup dengan membawa fotokopi KTP (kartu tanda penduduk), Kartu Keluarga (KK) dan nomor HP yang bisa dihubungi. Mudik dan balik gratis itu memprioritaskan penumpang dan barang bawaan seberat 20 kilogram. ‘’Ketentuannya hanya untuk orang plus barang seberat 20 kg. Sedangkan sepeda motor tidak diperkenankan dimuat,’’ ungkapnya.

Dia menegaskan, kapal yang akan digunakan untuk mudik dan balik gratis ke Masalembu KM Minta Abadi, untuk kapal ke Kangean ada-

lah KM Berkat Abadi dengan kapasitas 150 orang untuk penumpang, ditambah petugas. ‘’Kapasitas kapal yang akan digunakan 150 orang penumpang,’’ tambahnya.

Dia berharap, para calon penumpang bisa melihat kapasitas kapal. Jika kapal sudah tidak memungkinkan untuk mengangkut penumpang lebih banyak lagi, warga harus bisa lebih bersabar menunggu jadwal pemberangkatan berikutnya. ‘’Calon penumpang juga bisa melihat kondisi, jadi kalau sudah ful jagan memaksakan ikut karena bisa membahayakan keselamatan penumpang,’’ harapnya. (rif/mk)

SUMENEP

3

RABU 17 JULI 2013 NO. 0161 | TAHUN II

FLUKTUASI HARGA PANGAN

KAPAL NELAYAN LAMONGAN DITANGKAP WARGA MASALEMBU

Tiga Kapal Akan Dimuseumkan

Pedagang dan pembeli beraktivitas di Pasar Jembatan Lima, Selasa (15/7). Fluktuasi harga berbagai jenis bahan pangan pasca kenaikan BBM dinilai berpotensi menjadi liar di tengah melemahnya nilai rupiah dan meningkatnya kebutuhan menjelang Lebaran.

Harga BBM

SUMENEP – Keberadaan tiga kapal yang ditengarai melanggar aturan bersama antara nelayan Masalembu, Sumenep, dengan Lamongan, terancam dimuseumkan oleh para nelayan Masalembu.

Pemerintah terkait terkesan tidak megubris atas tindakan yang dilakukan nelayan.

Sehingga, masyarakat harus memutuskan dengan cara musyawarah dengan tokoh masyarakat Lamongan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep Muhammad Jakfar membenarkan tindakan yang dilakukan oleh sejumlah nelayan asal kepulaun Masalembu itu.

Menurutnya, nelayan Lamongan sudah di luar ketentuan perundangan yang telah diberlakukan pemerintah. ”Jika sudah ada penangkapan seperti itu, tentunya pasti sudah ada pelanggaran,” katanya.

Dia menjelaskan, dahulu nelayan asal kepulauan Masalembu juga disandera oleh sejumlah nelayan Lamongan.

Ketika disandera, nelayan membuat kesepakatan dengan tokoh masyarkat Lamongan.

Dalam pertemuan tersebut

disepakati nelayan asal Masalembu tidak boleh melakukan penangkapan ikan di 27 mil dari bibir pantai Lamongan.

Demikian juga sebaliknya.

Ketika ada yang melanggar, sebagaimana dalam kesepakatan itu, maka akan mendapatkan sanksi berupa kapalnya akan dimuseumkan. ”Mungkin ini yang menjadikan nelayan melakukan penangkapan,” katanya, Selasa (16/7).

Sejauh ini, pihaknya masih belum bisa memastikan tingkat kesalahan yang dimaksudkan oleh para nelayan tersebut, karena pihaknya sampai saat ini masih belum meninjau ke lokasi kejadian. ”Maka sebab itu, kami masih belum tahu pasti. Namun, kami mendengar alat penangkap ikan itu memakai roll yang dapat merusak tumbuh karang laut,” tuturnya.

Menurut Ja’far, melihat tidandakan yang dilakukan, telah masuk ranah hukum pidana. ”Jika sudah ada perusakan, itu masalah lain. Dan itu masuk ke ranah hukum,” ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya sampai saat ini masih belum

bisa memastikan mengenai tindakan yanga akan dilakukan selanjutnya. Sebab, para nelayan telah mengadakan perjanjian di luar aturan yang berlaku. ”Jadi, penyelesainnya itu harus melalui tokoh masyarakat dari Lamongan, Kabarnya, tokoh masyarakat Lamongan sudah ada yang menuju Masalembu,” ungkapnya.

Ratusan nelayan Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep, Sabtu (13/7) berhasil menagkap 35 nelayan asal Kota Lamongan yang ditengarai telah melanggar batas area sebagaimana yang telah diatur pemerintah. 35 itu hingga saat ini masih berapa di rumah warga.

35 nelayan asal Lamongan itu diduga menyalahi kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

“Penangkapan tersebut berawal masuknya nelayan Lamongan ke wilayah nelayan tradisonal, padahal sebelumnya sudah ada perjanjian dengan nelayan Lamongan,” kata Kepala Desa Kepala Desa Masalima Agus Dianto, Senin (15/7). (edy/mk)

di Kepulauan Langka SUMENEP – Stok bahan bakar minyak jenis solar dan premium di Kepulauan Raas sudah sepekan langka. Langkanya BBM karena tidak adanya pengiriman BBM oleh pemilik rekomendasi. Warga Kepulauan Raas yang tersebar di sembilan desa mengalami kesulitan untuk mendapatkan BBM. Warga Kropo Kecamatan Raas, Ahmad Rasyid, menuturkan, warga di wilayahnya sangat diresahkan dengan terjadinya kelangkaan BBM tersebut. “Kelangkaan itu secara langsung berdampak terhadap perekonomian warga,” ungkapnya, Selasa (16/7).

Aktivitas warga yang se-

bagian besar melaut lumpuh karena kesulitan mendapatkan bahan bakar perahu dan kapal.

Ketika tidak melaut, ereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

Menurut Rasyid, dibeberapa toko BBM ada, tapi karena langka harganya sangat mahal. Saat ini harga peremium

mencapai Rp. 10. Padahal, katanya, harga normal Rp. 8 ribu per liter. Untuk jenis solar bisa mencapai Rp. 8 ribu hingga Rp. 9 ribu, dari harga normal 7.500 per liter.

“Kalau saya sebagai rakyat kecil berharap, pemerintah daerah turun tangan. Sehingga BBM di Pulau Raas bisa stabil, karena kondisi ini benar-benar berdampak kepada perekonomian warga yang mayoritas sebagai nelayan,” tuturnya, Selasa (16/7).

Secara terpisah, Camat Raas Ali Dafir mengakui jika proses distribusi BBM ke wilayahnya terhambat, karena sejumlah pe-

milik rekom enggan melakukan penebusan akibat maraknya penangkapan BBM oleh Tim Ditpol Air Polda di Perairan Sumenep.

Kondisi tersebut dinilai tidak terlalu berdampak terhadap persediaan BBM di Pulau Raas. Dia memastikan, sejak hari ini proses distribusi BBM ke Pulau Raas sudah berlangsung kembali, sebab sejumlah pengusaha mulai mengurus rekomnya.

“Saya berharap semoga dalam hari-hari ke depan, distribusi BBM bisa stabil. Kasihan masyarakat,” pungkasnya. (athink/mk) Petugas menunjukkan Daftar Pemilih Sementara online seusai peluncurannya di gedung KPU, Jakarta, Selasa (16/7). KPU secara resmi meluncurkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Online di website resmi KPU dan KPU memperkirakan jumlah pemilih pada Pemilu 2014 mendatang mencapai sekitar 189 juta orang.

Pasar Murah Diserbu Pengunjung Bupati Berharap Bisa Bermanfaat SUMENEP – Kepedulian pemkab terhadap masyarakat Sumenep begitu besar. Buktinya, pemkab menggelar acara pasar murah di depan Labang Mesem, Sumenep. Acara pasar rakyat itu langsung dibuka secara simbolis oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim.

Pembukaan pasar murah itu berlangsung cukup meriah.

Usai membuka acara, Busyro Karim didampingi Ketua TP PKK Nur Fitriana Busyro Karim, Wabup Soengkono Sidik dan sejumlah forum pimpinan daerah (forpimda) ikut mendampingi meninjau stan. Termasuk, sejumlah pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di lingkungan pemkab ikut hadir pada acara tersebut.

Pada pelaksanaan pasar murah ini terdapat 11 stan. Stan itu didirikan oleh sejumlah SKPD yang ada di Kota Sumekar ini. Masyarakat kabupaten ujung timur pulau Madura langsung menyerbu stan yang menjajakan sejumlah sembako. Misalnnya, beras, minyak goreng dan jenis lainnya. Bahkan, banyak stan langsung ludes saat itu pula.

Banyaknya pengunjung yang datang ke stan itu karena harga jauh lebih murah dari yang ada di pasaran.

Bahkan, pembeli mendapatkan diskon hingga 25 persen. Acara pasar murah ini sebenarnya bukan kali pertama digelar, sebab tahun sebelumnya memang sudah digelar juga. Kebannyakan pembeli yang datang merupakan warga miskin.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim menjelaskan, pelaksanaan pasar murah sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Apalagi, harga sembako saat ini melambung tinggi. ”Kita tahu bersama, harga komoditi saat ini melambung tinggi.

Makanya, pemkab mengambil inisiatif untuk menggelar pasar murah ini. Sehingga, masyarakat bisa menjangkau harga,” ujarnya.

Mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode ini mengungkapkan, kegiatan yang dilakukan ini tidak hanya di kecamatan kota saja. Melainkan berada di empat kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Ganding, Bluto, Dungkek dan Pasosongsongan. ”Semoga adan-

PEMILUKADA JATIM

883.444 Pemilih akan Memilih Gubernur SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumenep telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang akan digelar 29 Agustus mendatang. Sebanyak 883.444 pemilih akan memilih orang nomor satu di Jawa Timur.

Jumlah tersebut berdasarkan data KPUD setelah melaksanakan rapat rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap, Selasa (16/7). Dalam rapat rekapitulasi penetapan tersebut, KPUD melibatkan pemerintah yang diwakili oleh Capil dan Bakesbank, Panwaslu dan seluruh PPK se-Kabupaten Sumenep.

“Sesusi hasil rapat rekapitulasi barusan, kita telah tetapkan jumlah DPT

untuk pemilihan gubernur yang akan datang. DPT kita berjumlah 883.444,” kata kominisoner KPUD Sumenep, Ali Fikri, Selasa (16/7).

Penetapan DPT tersebut berdasarkan dari hasil proses verifikasi data DP4 yang diterima beberapa waktu lalu. Data tersebut kemudian diproses lagi menjadi DPS. Sedangkan DP4 yang diterima oleh KPU kemarin berjumlah 955.562 dengan jumlah DPS 881.257.

“Jadi, jumlah DPT yang telah ditetapkan itu berdasarkan dari proses DP4 kemudian diproses lagi menjadi DPS, dan akhirnya ditetapkan menjadi DPT,” jelasnya.

Fikri menjelaskan bahwa penyebab menurunnya jumlah DPT dari jumlah

DP4 tersebut bermacamamacam. “Ada pemilih yang meninggal dunia, pindah TPS, data pemilih ganda, dan data pemilih yang tidak memenuhi syarat, dalam hal ini di bawah umur, sehingga jumlah DPT mengalami penurunan dari jumlah DP4 yang diterima,” terangnya.

Setelah menetapkan pemilih, KPUD memasuki proses tahapan pemeliharaan DPT yang telah ditetapkan.

“Memasuki proses tahapan ini tidak boleh ada perubahan DPT sampai hari H, kacuali data yang meninggal. Oleh karena itu, kami mengimbau dan intruksikan kepada PPK dan PPS untuk selalu mencermati DPT tersebut sampai hari H pencoblosan,” tegas Fikri. (sym/mk)

PERBAIKAN JALUR MUDIK

Perbaikan Jalan Dimungkinkan Selesai Pasca Lebaran

ya pasar murah ini, dapat menunjang perekonomian masyarakat miskin diberbagai daerah Kabupaten Sumenep,” jelasnya.

Orang nomor satu di lingkungan pemkab Sumenep ini menuturkan, kegiatan yang telah dilaksanakan ini

diharapkan berjalan lancar. Juga, bisa dinikmati masyarakat miskin yang ada di Kota Sumekar ini. ”Kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum, utamanya kepada orang yang tidak mampu,” tukasnya. (adv/ edy/yat)

SUMENEP - PU Bina Marga masih belum bisa memastikan apakah jalan rusak di beberapa wilayah dapat diselesaikan sebelum lebaran. Sebab banyaknya jalan yang masih rusak karena dipihak ketigakan.

Kepala PU Bina Marga Edi Rasiadi mengatakan, jalan yang direncanakan sesuai ploting dan target hanya di wilayah perkotaan. Sedangkan di beberapa wilayah tidak ada jaminan. “Untuk jalan di kota insya Allah sebelum lebaran sudah selesai. Tapi untuk jalan poros desa, saya tidak berani memastikan,” paparnya, Selasa (16/7).

Dia mengakui bahwa perbaikan untuk persiapan jelang lebaran lebih di-

fokuskan di wilayah perkotaan, sebab untuk jalan di beberapa titik yang terhitung sebagai jalan poros desa di pihak ketigakan.

Sampai hari ini, sebagian jalan poros pedesaan memang sebagian sudah dikerjakan. Karena terkendala dengan SPP yang baru diturunkan, kemungkinan pihak ketiga baru dapat mengurus proyek pengerjaannya.

Mantan kepala PU Pengairan itu menambahkan, untuk anggaran yang baru diselesaikan senilai sekitar Rp. 15 miliar. Anggaran itu hanya dispesifikkan untuk wilayah perkotaan. Sementara untuk beberapa jalan poros di pedesaan senilai Rp. 60

miliar. Dan anggaran tersebut, semuanya ditangani oleh pihak ketiga.

“Anggaran yang Rp. 15 miliar sudah selesai. Karena itu khusus untuk di wilayah perkotaan. Sedangkan yang Rp. 60 miliar lagi, dipihak ketigakan,”terangnya.

Total perbaikan jalan se-Kabupaten Sumenep pada tahun ini volumenya senilai Rp. 2,5 miliar. Karena itu, pihaknya berharap untuk persiapan jalur lintas arus mudik semua pihak ketiga dapat mempercepat perbaikan jalan. Sehingga nantinya tidak mengganggu transportasi lalu lintas pada saat banyak orang mudik. (athink/mk)

4 TIDAK BERPUASA

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bupati Janji Akan Menindak PNS Nakal PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyatakan akan memberi sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahannya yang nakal. Pegawai yang diketahui membolos pada jam kerja efektif, apalagi diketahui makan siang di Bulan Ramadhan akan dikenai sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.

“Datanya sudah ada di kami, soal pemeriksaan dan penentuan sanksi yang akan dijatuhkan, sudah ada tim tersendiri,” katanya, Selasa (16/7).

Syafii mengaku menyesalkan kejadian tertangkapnya 10 orang pegawai negeri yang sedang makan siang di warung dalam razia Satpol PP. Seharusnya para pegawai negeri itu memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat dalam hal mengikuti himbauan pemerintah daerah.

Menurut Bupati, Para PNS yang berada di warung makan siang hari pada Bulan Ramadhan dianggap tidak hanya melanggar etika sebagai abdi negara, melainkan juga melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

Syafii mengaku sudah ada data PNS yang diketahui sedang berada di warung makan tersebut. Dan akan menyerahkan tindaklanjutnya kepada Inspektorat untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan

PAMEKASAN

RABU 17 JULI 2013 NO.0161| TAHUN II

PKL Tidak Boleh Mengganggu Pengguna Jalan

yang ada.

“Mereka yang seharusnya menjadi yang terdepan dalam mengawal himbauan pemerintah, justru menghianatinya,” katanya.

Kepala Inspektorat Katupaten Pamekasan, Alwi Beik mengaku belum menerima laporan adanya PNS yang kedapatan berada di warung makan saat jam efektif kantor di Bulan Ramadhan. Dia juga belum menerima pelimpahan hasil temuan itu dari Satpol PP. Alwi menjelaskan untuk kasus itu, sanksi yang akan dijatuhkan lebih pada pelanggaran karena berada di luar kantor pada jam kerja sedang berlangsung.

Sebab, untuk PNS yang tidak berpuasa, belum ada acuan penerapan sanksinya.

Sedikitnya sepuluh orang PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan tertangkap basah tengah makan siang di sejumlah warung di Pamekasan. Mereka berada di tempat makan yang dari luar seakan-akan tutup itu, pada saat jam kerja sedang berlangsung.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris menilai para PNS itu tidak layak menjadi contoh, apalagi saat mereka tertangkap basah masih mengenakan seragam pegawai negeri.

Sudah selayaknya mereka mendapatkan sanksi dari pemerintah daerah. (awa/ muj/rah) GEMPA BELAH JALAN Sebuah mobil melintas di atas jalan yang terbelah akibat gempa tektonik darat 6,2SR di kawasan Aser Laut Tawar, Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Selasa (16/7). Warga setempat menyebutkan, gempa yang terjadi Selasa (2/7) sekitar pukul 20.55 WIB itu mengeluarkan suara gemuruh hebat dari dalam tanah hingga membelah jalan dan terjadinya longsor hebat serta kerusakan bangunan di Aceh Tengah dan Bener Maeriah

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan memberikan kebijaksanaan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di trotoar jalan yang selama ini dinyatakan sebagai kawasan bersih PKL. Di antara kawasan itu antara lain di Jalan Kabupaten, Jalan Agus Salim, Jalan Trunojoyo, dan Jalan Jokotole.

Namun, para pedagang yang sebagian besar merupakan pedagang dadakan itu ditata agar tidak mengganggu pejalan kaki.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, Selasa (16/7), melakukan penataan terhadap PKL agar lapak mereka tidak menutup seluruh badan trotoar sehingga masih bisa digunakan pejalan kaki.

Nawarah, salah satu pedadang mengatakan dirinya sudah lama berjualan di lokasi itu setiap Ramadhan dan menyatakan mendukung dengan langkah penataan tersebut, karena tidak menghilangkan fungsi trotoar, namun juga tidak menghalangi warga untuk mencari penghasilan.

Ia berharap para pedagang itu tetap memberi ruang untuk pejalan kaki dan tidak menutup seluruh badan trotoar hingga usai bulan puasa. Sehingga keringanan yang diberikan pemerintah setempat tidak sia-sia.

Kepala Seksi Operasional Satpol PP Pamekasan, Misyanto mengatakan dengan toleransi itu ia menghimbau PKL untuk tidak menutup badan trotoar sehingga pengguna jalan masih bisa digunakan pejalan kaki. ia mengatakan jumlah

pedagang yang menggunakan trotoar untuk berjualan itu terus bertambah di bulan puasa sehingga hampir seluruh badan jalur pejalan kaki itu tertutup oleh lapak.

“Kami beritahukan kepada pedagang untk tidak sampai menutup trotoar, karena di jalan itu bukan untuk berjualan, namun untuk pejalan kaki. Apalagi seringkali ada pedagang tidak memperhatikan kebutuhan orang lain yang ingin menggunakan trotoar ini,” jelasnya.

Ia berharap para pedagang itu tetap memberi ruang untuk pejalan kaki dan tidak menutup seluruh badan trotoar hingga usai bulan puasa. Sehingga keringanan yang diberikan pemerintah setempat tidak siasia.

Misyanto menjelaskan keringanan untuk PKL berjualan di trotoar itu hanya selama bulan Ramadhan.

Setelah itu Satpol PP akan melakukan penertiban kawasan itu dari PKL. “Setelah Ramadhan, mereka sudah harus kembali ke tempat yang disediakan.

Sementara trotoar itu akan dikembalikan ke fungsinya yang semula,” katanya. (CR-1/ muj/rah)

Sekda Definitif masih Disembunyikan PAMEKASAN - Teka-teki siapa figur yang akan menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di Pamekasan masih belum terungkap. Padahal, jabatan tersebut sudah lama kosong dan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang dijabat Herman Kusnadi.

PNS BOLOS PUASA RAMADHAN. Petugas Satpol PP Pamekasan saat melakukan razia di sejumlah warung yang masih buka pada siang hari di bulan puasa. Petugas menemukan sejumlah pegawai negeri yang sedang makan siang pada jam kerja.

KENAKALAN REMAJA

Polisi Menangkap Pemuda yang Main Petasan PAMEKASAN - Kepolisian Resort (Polre) Pamekasan masih menahan lima pemuda yang tertangkap bermain petasan di Pelataran Monumen Arek Lancor.

Mereka ditahan untuk dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya yang dinilai mengganggu pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Jamik Assyuhada.

Kapolres Pamekasan, Ajun Komisaris Besar Nanang Chadarusman, menjelaskan, para remaja itu merupakan hasil operasi sejak awal Ramadhan lalu.

Padahal larangan menyalakan petasan pada saat sholat tarawih di Masjid Jamik yang bersebelahan dengan monumen perjuangan di Pamekasan itu sudah disampaikan sejak awal.

Selain menahan kelima pemuda itu, polisi juga menyita beberapa petasan sebagai barang bukti. Polisi juga membuatkan surat pernyataan untuk tidak lagi bermain petasan pada waktu yang dilarang.

“Setelah tertangkap,

kami berikan pembinaan, kami sita barangnya, setelah itu kami buatkan berita acaranya, dan mereka yang ketahuan bermain petasan harus membuat pernyataan untuk tidak mengulanginya lagi,” katanya.

Menurutnya, patroli itu akan terus dilakukan hingga selesai Hari Raya Idul Fitri.

Sehingga, ketenangan dan kekhusukan dalam menjalankan puasa Ramadhan dapat dirasakan. Patroli juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya balapan liar baik yang dilakukan pada sore maupun malam hari.

Kapolres mengatakan sedikitnya ada empat lokasi yang kerap dijadikan tempat balapan liar, antara lain Jalan Jokotole, Jalan Trunojoyo, Jalan Kabupaten, dan Jalan Raya Panglegur atau depan RSUD Slamet Martodirjo Pamekasan.

Selain di empat lokasi itu, polisi juga akan melakukan partoli di kawasan lain yang berpotensi digunakan untuk melakukan balapan liar.

(CR-1/muj/rah)

Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyatakan sudah mengajukan tiga nama ke Gubernur Jawa Timur untuk dipilih, namun sampai saat ini hasilnya juga belum diketahui.

Ketiga nama itu antara lain, Herman Kusnadi, Alwi Beik, dan Alwalid.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan saat ini nama calon Sekda tese-

but sudah masuk ke Menteri Dalam Negeri untuk disetujui dan selanjutnya akan dikembalikan ke Gubernur Jawa Timur untuk ditetapkan.

“Mudah-mudahan segera ditentukan sehingga siapa yang akan menduduki jabatan Sekda di Pamekasan segera diketahui,” katanya, Selasa (16/7).

Ia berharap awal Agustus

figur yang akan menjabat Sekretaris Daerah di Pamekasan sudah ditentukan sehingga pelantikan bisa dilakukan pada akhir bulan itu juga.

Meski sebelumnya sudah menyatakan nama calon Sekda itu sudah dikirim ke Menteri Dalam Negeri, Syafii enggan menyebutkan nama calon tersebut. Padahal, sudah dipastikan calon yang diajukan ke Mendagri itu hanya satu orang.

Gubernur Jawa Timur, Seokarwo saat berkunjung ke Pamekasan beberapa waktu lalu juga enggan membeberkan nama tersebut. Ia mengaku belum tahu dan me-

masrahkan penentuan calon Sekda itu kepada tim yang sudah dipilih.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah mengajukan tiga nama calon Sekretaris Daerah ke Gubernur Jatim.

Ketiga nama itu antara lain, Herman Kusnadi yang saat ini menjabat sebagai Plt Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat Alwi Baeik, dan Al-walid Staf Ahli Bagian Pemerintahan.

Dari tiga nama calon itu, ada dua nama yang dinyatakan sangat kuat untuk menjadi Sekda Pamekasan, yani Alwi Beik dan Herman Kusnadi.

Keduanya dinilai sama-sama memiliki kematangan dan

pengalaman kerja di pemerintahan.

Selain itu, kedua figur tersebut juga dikenal sangat familiar di masyarakat. Herman dikenal sejak menjadi kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, karena sering berhubungan dengan pemerintahan desa.

Sementara Alwi Beik dikenal sebagai tokoh yang aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat. Alwi juga dikenal getol dalam pemberantasan narkoba. Jabatan terakhir yang dijabat Alwi adalah Inspektorat Kabupaten Pamekasan.(awa/muj/rah).

BULAN RAMADHAN

Omzet Penjualan Busana Muslim Meningkat

PAMEKASAN - Omzet penjualan busana muslim di Kabupaten Pamekasan pada bulan Ramadhan meningkat tajam dibanding bulan-bulan sebelumnya. Peningkatan itu disebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan busana muslim pada bulan puasa itu hingga Hari Raya Idul Fitri.

Salah satu pemilik kios busana di Pamekasan, Ima mengatakan omzet penjualan busana muslim itu mencapai Rp 5 juta perhari, padahal di bulan-bulan sebelumnya hanya rata-rata Rp 1 juta perhari.

“Itu adalah pemasukan kotor. Tapi dengan jumlah itu, sudah ada peningkatan cukup tajam, karena biasanya pemasukan kotor yang kami terima rata-rata hanya Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta perhari,” katanya.

Di antara busana yang paling laku adalah kerudung, busana muslim untuk wanita, baju koko untuk anak-anak,

dan sarung. Sedang, untuk mode busana lainnya, meski tetap laku, namun penjualannya tidak seperti busana muslim.

Di samping busana muslim, penjualan aksesoris dan minyak wangi juga mengalami peningkatan cukup tajam.

Di Pasar Sore Pamekasan, omzet penjualan pakaian juga mengalami peningkatan cukup tajam. Tidak hanya baju jadi, bahan mentah untuk pakaian penjualannya juga mengalami peningkatan.

Marwan mengatakan barang yang paling banyak diminati pembeli antara lain sarung, mukena, kopiah, kerudung, dan barang lainnya. Di samping itu, kain untuk baju dan celana serta sandal juga sepatu.

“Apalagi saat ini bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru, sehingga selain pakaian untuk lebaran, peralatan sekolah seperti se-

ragam dan sepatu juga cukup laris,” katanya.

Untuk menyiasati pembeli,

para pedagang memberikan tawaran harga yang cukup menarik, mulai dari pemberian bo-

nus untuk pembelian dalam jumlah sedang dan potongan harga hingga 30 persen. (awa/muj/rah)

PAMEKASAN

5

RABU 17 JULI 2013 NO.0161| TAHUN II

TURBA

Bupati Terinspirasi Kepemimpinan Jokowi PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Jawa Timur, mengaku terinspirasi pola kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi, sehingga akan mulai turun ke desa-desa guna menjaring aspirasi masyarakat di masing-masing daerah.

“Karena itu kami menginstruksikan kepada para pejabat di lingkungan pemkab ini agar meluangkan waktu untuk berbaur dengan masyarakat, sehingga mengetahui keinginan rakyat kecil,” kata Bupati Achmad Syafii seusai menghadiri kegiatan safari Ramadhan di Kecamatan Palengaan, Pamekasan.

Menurut dia, dengan cara seperti itu, para pejabat bisa mengetahui secara langsung keinginan masyarakat, serta dapat menyerap aspirasi masyarakat.

“Jika kita mengetahui keinginan rakyat kecil seperti apa, maka rencana kebijakan yang akan ditetapkan pada program pembangunan paling tidak sesuai keinginan masyarakat,” katanya.

Dia berencana setiap tiga bulan sekali berkunjung ke desa-desa terpencil bersama pejabat di semua tingkatan, baik camat maupun kepada desa untuk berdialog bahkan menginap di rumah warga.

“Kemungkinan setelah

Sejumlah buruh memanen padi, di Desa Tanjung, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Minggu (14/7). Pada musim panen kali ini, produksi gabah di sejumlah daerah di Madura, turun hingga 50 persen, akibat diserang hama tikus dan belalang dan burung.

Warga Protes Pengalihan BLSM

puasa ini kami akan memulai kegiatan kunjungan ke desadesa itu. Kalau saat ini belum bisa karena masih Ramadhan,” kata Syafii.

Bupati Achmad Syafii mengakui terus terang bahwa rencana melakukan kunjungan dan berdialog dengan warga di pelosok desa itu terinspirasi pola kepemimpinan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi.

“Pola kepemimpinan merakyat memang dirindukan oleh masyarakat. Pola seperti itu juga bisa memberikan masukan yang positif kepada para pejabat pemerintahan dalam menetapkan sebuah kebijakan,” ucapnya.

Ia menuturkan, sejauh ini dirinya merasa jauh dengan masyarakat, terutama saat menjadi anggota DPR RI, karena jarang bertemu secara langsung dengan rakyat kecil. “Saya merasakan betul, terasa jauh dari masyarakat, ketika jarang berkumpul dengan mereka,” katanya.

Disamping itu, sambung dia, dengan cara berbaur bersama masyarakat, maka para pejabat nantinya juga bisa merasakan secara langsung penderitaan dan kesulitan mereka.”Kebijakan pemerintah yang membumi dan prorakyat kecil, itulah yang sangat diharapkan masyarakat,” kata Achmad Syafii menambahkan.(ant/rah)

GAKIN

Pemkab Cegah Penyimpangan Raskin dengan KTM

Pemkab Perbaiki Sekolah Rusak secara Bertahap

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan berupaya mencegah penyimpangan bantuan beras bagi warga miskin dengan menggunakan kartu tanda miskin (KTM).

Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengatakan kartu itu nantinya akan dibagikan kepada rumah tangga sasaran (RTS) penerima bantuan dan hanya warga yang mendapatkan kartu itu yang akan menerima bantuan. “Dengan cara seperti itu, maka kami yakin penyimpangan raskin bisa ditekan,” katanya.

Selain itu, sambung dia, pihaknya juga akan mewajibkan kepada para camat dan kepala desa agar mengumumkan data rumah tangga sasaran penerima bantuan raskin di masing-masing desa.

Sehingga, sambung bupati, dengan cara seperti itu maka upaya praktik penyimpangan kemungkinan akan bisa ditekan.

Menurut bupati, bantuan raskin yang akan dikucurkan pemerintah pada Ramadhan kali ini, akan naik 200 persen dibanding sebelumnya.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii menjelaskan kenaikan bantuan raskin itu karena beberapa hal.

Salah satunya karena adanya pengalihan program subsidi bahan bakar minyak (BBM).

“Jadi ada tiga paket bantuan yang akan kami cairkan di sekaligus, sehingga meningkat dibanding

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, berencana akan melakukan perbaikan sekolah rusak dan bermasalah di daerah ini bertahap.

Menurut Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Selasa,

Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Gorontalo Tri Handono (kiri) menyerahkan bantuan paket sembako pada program BRI Peduli kepada 2.000 KK di wilayah Gorontalo. Kegiatan dalam rangka BUMN Berbagi Sembako menyambut Ramadhan 2013 ini berupa penyerahan paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, dan mie instan senilai total mencapai Rp 200 juta.

PAMEKASAN - Ratusan warga Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong Pamekasan, Selasa (16/7), berunjuk rasa ke kantor Pos dan Kantor Kecamatan Pakong. Mereka memprotes kebijakan Kepala Desa setempat, Erfan Efendi, yang mengalihkan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) secara sepihak.

Ratusan warga Klompang Timur, yang terdiri dari lakilaki dan perempuan itu memulai aksinya di Halaman Kantor Pos Pakong, dengan membentangkan spanduk dan meneriakkan kecaman terhadap kepala desanya, yang baru dilantik beberapa waktu lalu.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan Kades yang diduga mengalihkan BLSM kepada pendukungnya secara sepihak.

Samsul Arifin, salah satu pengunjuk rasa mengatakan warga terpaksa berunjuk rasa karena data penerima BLSM di desa itu diduga tidak sesuai dengan data penerima dari pusat. Hal ini diketahui saat warga hendak mencairkan dana bantuan tersebut.

“Dalam data yang dari pusat itu banyak warga yang terdata, tetapi saat mau diambil, uangnya sudah tidak ada,” katanya.

Saat berunjuk rasa di Kantor Pos Pakong, mereka meminta PT Pos setempat mengeluarkan data penerima BLSM Desa Klompang Timur. Data itu diminta untuk dicocokkan dengan nama-nama warga yang telah menerima, beberapa saat lalu.

Menanggapi permintaan itu, Kepala Kantor Pos Pakong, Hafid tidak bersedia mengabulkan permintaan warga. Ia menolak memberikan data itu karena tidak memiliki kewenangan untuk membeberkan data. “Kami tidak punya wewenang untuk memberikan dan menunjukkan data itu,” katanya.

Tidak puas dengan jawa-

ban kepala Kantor Pos setempat, warga melanjutkan aksinya ke Kantor Kecamatan Pakong. Sayangnya, aksi itu tidak mendapat tanggapan, karena Camat Pakong setempat sedang dinas di luar kantor.

Penerima BLSM di Desa Klompang Timur sebanyak 410 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dari jumlah tersebut, penyalurannya diduga dialihkan oleh kepala desa setempat secara sepihak kepada para pendukungnya.

Hal itu diduga dilakukan tanpa musyawarah dengan pihak penerima. Padahal telah dianjurkan oleh Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, beberapa saat lalu, agar kebijakan pengalihan BLSM disepakti bersama warga penerima.

Sebelumnya, Kepala Kantor Pos Pamekasan, Ade Ahadiyat mengatakan jumlah penerima BSLM tidak bisa ditambah, namun bisa dialihkan kepada yang berhak. Pengalihan dana BLSM ini tidak bisa dicairkan bersamaan dengan penerima reguler, karena harus melalui usulan dari kepala desa secara berjenjang.

Sampai berita ini ditulis,

baik Kepala Desa Kelompang Timur, maupun Camat Pakong belum bisa dimintai pernyataannya tentang kasus yang diprotes warga itu.

Sementara itu, Komisi D DPRD Pamekasan menyatakan keberatannya terhadap penangguhan pencairan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dilakukan oleh kepala desa, karena itu akan mengorbankan warga miskin yang memiliki hak terhadap bantuan tersebut.

Wakil ketua Komisi D, Juhaini mengatakan pihaknya sangat keberatan terhadap kebijakan kepala desa yang telah menangguhkan pencairan BLSM di desanya, karena dari penilaiannya kebijakan itu akan mengorbankan sebagian warga miskin yang benar-benar memiliki hak.

Kebijakan itu dinilainya kurang tepat, karena dengan penangguhan penyaluran BLSM, tidak sedikit wagra miskin yang mempertanyakannya ke DPRD. Melihat kondisi ini, ia berharap para Kades yang menangguhkan pencairan BLSM untuk menyalurkannya, sehingga bisa segera dimanfaatkan.

“Kalau memang karena data yang kurang valid, Kantor Pos sudah memberi kebijakan agar dialihkan kepada yang berhak melalui usulan kades secara berjenjang. Bukan dengan cara menolak penyalurannya,” kata Juhaini.

Dari laporan yang diterima Komisi D, ada empat desa yang melakukan penangguhan penyaluran bantuan tersebut, Namun, ia hanya menyebutkan dua dari empat desa yang diketahuinya itu, yaitu desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, dan desa Blumbungan, Kecamatan Larangan Pamekasan.

Juhaini mengakui telah terjadi kesalahan data penerima BLSM, namun hal itu tidak bisa dijadikan dasar untuk mengorbankan warga lainnya. Sebab, dari total data penerima itu, terdapat warga yang benar-benar berhak dan sangat membutuhkan.

Sebelumnya, ada beberapa Kepala Desa yang menyatakan menolak menyalurkan BLSM hingga ada perbaikan data.

Penangguhan itu dilakukan untuk menghindari munculnya masalah setelah bantuan tersebut disalurkan. (uzi/ CR-1/muj/rah)

REHAB GEDUNG SEKOLAH

jumlah sekolah rusak dan bermasalah di Kabupaten Pamekasan sekitar 50 persen dari jumlah total sekolah yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

“Selain rusak, yang juga

menjadi kendala dalam penyelenggaraan pendidikan di Pamekasan adalah banyaknya lahan pendidikan yang dibangun di atas lahan milik pribadi warga,” kata Achmad Syafii.

Menurut dia, data sebanyak 50 persen sekolah rusak dan perlu diperbaiki serta sekolah yang dibangun di atas tanah milik pribadi warga berdasarkan data Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) Pemkab Pamekasan.

Bupati mengatakan, jumlah sekolah rusak dan sekolah yang dibangun diatas tanah milik pribadi warga itu tergolong banyak dan perlu mendapatkan perhatian serius pemkab.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan merilis jumlah sekolah rusak

untuk lembaga pendidikan SD sebanyak 312 lembaga pendidikan.

Ke-312 lembaga pendidikan tingkat SD yang bangunannya rusak tersebut tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan dengan jumlah kerusakan terbanyak di wilayah Kecamatan Pegantenan dan Batumarmar.

Di Kecamatan Pegantenan jumlah sekolah rusak sebanyak 46 unit dan Batumarmar mencapai 35 sekolah dengan tingkat kerusakan bervariatif, mulai dari rusak ringan, sedang hingga rusak parah.

Sedangkan jumlah terbanyak kedua, ialah di Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Pasean, masing-masing berjumlah sebanyak 30 unit. Sedang terbanyak ketika adalah di

wilayah Kecamatan Larangan, yakni 29 SD. Selanjutnya di Kecamatan Palengaan 25 unit, Proppo 20 unit, Waru 20 unit, Galis 17 unit, Pakong 17 unit, dan Pamekasan sebanyak 18 unit.

Sementara, wilayah kecamatan yang tergolong paling sedikit kerusakan sekolahnya ialah Kecamatan Kadur, yakni hanya berjumlah sebanyak 12 lembaga pendidikan.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rusaknya ratusan lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar tersebut.

Selain karena faktor usia, karena belum dilakukan perbaikan, ada juga yang rusak karena bencana alam, seperti diterjang angin puting beliung pada musim hujan. (ant/rah)

sebelumnya,” kata Bupati.

Ia merinci, ketiga paket bantuan yang akan dicairkan sekaligus sebelum lebaran itu meliputi, bantuan rutin setiap bulan sebanyak 15 kilogram, bantuan raskin ke13 sebanyak 15 kilogram dan bantuan raskin ke-14 juga sebanyak 15 kilogram.

Bantuan raskin ke-14, kata dia, merupakan bantuan pengalihan dari program kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

“Sebenarnya, khusus untuk program kompensasi BBM ini akan dicairkan dalam dua tahap dan tahap kedua nanti pada September 2013,” katanya.

Dengan demikian, sambung bupati, bantuan raskin menjelang Lebaran hanya tiga paket saja dan diperkirakan cukup untuk membantu meringankan beban warga miskin di Pamekasan.

Harga tebus raskin menurut Syafii tetap sama, yakni Rp1.600 per kilogram, sesuai harga yang ditetapkan pihak Bulog.

Jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan raskin saat ini sebanyak 109.017 orang tersebar di 189 desa/kelurahan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Bupati juga mengajak kepada semua camat dan kepala desa, agar mensukseskan program bantuan raskin tersebut dengan melakukan pengawasan lebih ketat. (ant/rah)

6

SAMPANG

RABU 17 JULI 2013 NO. 0161 | TAHUN II

HUSKY INGKAR JANJI

Warga Datangi Kantor Pemkab SAMPANG - Warga Desa Aeng Sareh mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Selasa (16/7).

Mereka menagih janji PT Husky yang akan memberikan ganti rugi terhadap kerusakan rumpon milik nelayan di daerah tersebut.

Sampai sekarang masih belum ada satupun warga yang menerima ganti rugi tersebut. Warga mendesak Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono untuk segera memfasilitasi dan menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam pertemuan warga dengan PT Husky beberapa waktu lalu, perusahaan minyak dan gas itu akan mengganti rumpon yang rusak dengan batas janji sampai tanggal 12 Juli 2013. Namun sampai sekarang mereka belum menerima ganti rugi dari PT Husky. Sementara di wilayah lain sudah ada sebagian warga terkena dampak sudah menerima ganti rugi, seperti warga dari Kelurahan Banyuanyar, dan warga Pulau Mandangin.

Salah satu warga Aeng Sareh yang mendatangi Kantor Pemkab Sampang Moh bahri mengatakan, kedatangannya untuk meminta pemerintah Sampang memfasilitasi persoalan tersebut, karena dari Husky sampai saat ini masih belum memberikan ganti rugi terhadap kerusakan rumpon milik warga.

“Dalam perjanjian awal, PT Husky diminta untuk mengganti rumpon dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 23 rumpon.

Pada tanggal 2 Juli kemarin ada kesepakatan dengan membuat surat pernyataan akan memberikan pembayaran setelah memberikan ganti rugi terhadap warga pulau Mandangin, yaitu pada tanggal 12 bulan ini,” ucapnya.

Namun sampai sekarang masih belum ada satu warga yang menerima ganti rugi dari PT Husky. “Sehingga apabila masih belum ada kejelasan, maka warga akan melakukan aksi ke tengah lautan dan akan merusak PT Husky, dan ini sudah dihalalkan oleh Wakil Bupati Sampang” ujarnya kepada wartawan.

Sementara Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono mengatakan, kedatangan mereka yaitu menuntut ganti rugi kerusakan rumpon berdasarkan surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Asisten II dan dari pihak PT Husky yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan.

PT husky setelah dikomunikasikan juga tidak bisa memberikan keputusan karena masih menunggu Hary yang masih mengikuti rapat, dan Hary pun menyatakan bisa menggantinya dengan program.

“Kami nanti akan berupaya untuk memfasilitasi warga ke PT Husky, sehingga apabila nanti tidak menggantinya maka kemungkinan tidak bisa beroperasi dan rakyat juga harus bergerak,” tandasnya. (jun)

ant/khairullah-cris

SEKOLAH RUSAK. Sejumlah siswa bermain di ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah yang rusak parah di Desa Agom Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Selasa (16/7). Sekolah swasta yang digunakan ratusan siswa ini rusak setelah diterjang angin kencang sementara kontruksi bangunan sudah belasan tahun tidak pernah direnovasi dan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat.

Penggunaan BPPDGS Rp 2 M Belum Dilaporkan SAMPANG – Laporan pertanggungjawaban pengunaan anggaran dana Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) tahun 2012 bermasalah. Dari dana yang digelontorkan sebesar Rp 37,4 miliar, baru dilaporkan ke bupati sebesar Rp 35,4 miliar.

junaidi/koran madura

WAKIL BUPATI SAMPANG. Fadhilah Budiono ketika menemui warga Desa Aeng Sareh di Aula Mini Pemkab setempat, Selasa (16/7). Warga menuntut PT Husky bertanggungjawab.

Dana madrasah diniyah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur mencapai Rp 13 miliar, sedangkan yang berasal dari APBD Sampang sebesar Rp 2,4 miliar. Penerima BOS madin yang tercatat sebanyak 1.427 lembaga.

Namun Dinas Pendidikan Sampang sebagai penanggung jawab program bantuan tersebut, ternyata tidak

optimal dalam mengelola bantuan itu. Sehingga masih terdapat 204 lembaga dengan nilai dana sebesar Rp 2 miliar belum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati Sampang.

Sie Pekapontren Kemenag Sampang Mawardi membenarkan jika ada 204 lembaga yang belum menyelesaikan laporan terkait bantuan BPPDGS 2012. Namun, saat ini

hanya ada beberapa saja dan insya Allah hari ini akan selesai laporannya. Bahkan, hari ini ada salah satu lembaga yang sedang menyelesaikan laporannya.

Lambannya laporan tersebut ditengarai karena kualitas SDM lembaga penerima untuk menyelasaikan laporan administrasi. Herannya, dana sudah cair 100 persen tetapi laporan masih belum selesai.

Memang program BPPDGS ini melibatkan 3 instansi di Kabupaten Sampang, adapun terkait pencairan dan laporan hal itu menjadi ranahnya Dinas Pendidikan Sampang, kami di Kemenang hanya pendataan lembaga saja, se-

BERANDA PERJUANGAN

dangkan perencanaan ada diranah Bapedda.

“Sekali lagi saya tegaskan, pihak Kemenag Sampang hanya dalam konteks penyerahan data lembaga saja. Sedangkan pencairannya langsung pada rekening lembaga masing-masing dengan jumlah pagu bervariasi tergantung jumlah murid dan guru yang berada di lembaga diniyah tersebut,” tututrnya, Selasa (16/7).

Berdasarkan data yang ada tahun 2012 lalu, di Kabupaten Sampang ada 1.427 lembaga sebagai penerima, pada tahun 2013 ini terjadi peningkatan data penerima bertambah 10 lembaga sehingga total pen-

erima menjadi 1.437 lembaga tersebar di 14 Kecamatan seKabupaten Sampang.

Kasi Pembiayaan Bidang Kebijakan dan Pembiayaan Disdik Sampang, Yayuk Sri Wahyuni, ketika dikonfirmasi melalui telepon berdalih, bahwa pihaknya hanya sebatas menyalurkan dana BOS Madin. Menyangkut data lembaga sekolah penerima berasal dari data Kemenag Sampang.

Dia mengakui, memang masih ada lembaga pendidikan yang masih belum menyetorkan laporan SPJ, namun ia tetap berupaya menagih laporan yang belum rampung tersebut. (hol)

Menuju Grahadi untuk Jawa Timur Jempol

Ulama dan Pedagang Sambut MH Said Abdullah Kerabat Alm. M. Noer: Saatnya Pemimpin Jatim dari Madura

JEMPOL. MH Said Abdullah calon Wakil Gubernur Jatim pada acara buka bersama dengan para ulama, para Ikatan Pedagang Pasar Srimangunan (IPPS), serta masyarakat Kota Sampang di Gedung Karta Jalan Jamaludin, Kelurahan Gunung Sekar Kec/Kota Sampang, Senin (15/7).

SAMPANG - Setelah sukses dari hasil rapat pleno di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, Calon Wakil Gubernur Jawa Timur MH Said Abdullah mendatangi Kota Sampang, tepatnya di Gedung Karta Jalan Jamaludin Kelurahan Gunung Sekar, Senin (15/7) sekitar pukul 18.00 WIB. Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono.

Kedatangan cawagub yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengagendakan buka bersama dengan para ulama, serta para Ikatan Pedagang

Pasar Srimangunan (IPPS), masyarakat Kota Sampang untuk berkumpul dengan tujuan bersilaturrahmi di bulan suci Ramadhan.

Said Abdullah dalam sambutanya menjelaskan, maksud bersilaturrahmi itu bisa menyusun segala sesuatu kebijakan yang baik dalam melakukan segala perbuatan terutama di bulan suci Ramadhan. Sehingga, dalam silaturrahmi bukan hanya dilakukan dengan sekali.

Melainkan, terus menerus terutama pada sesama saudara.

“Saya ingin berkumpulnya dengan semua elemen masyarakat terutama warga

Sampang bisa terus menerus bersilaturahmi seperti ini, bukan sekali tapi seterusnya,” ujarnya.

Lanjut Cawagub dengan slogan Jempol itu, justru dirinya juga merasa sangat prihatin dan berempati terhadap pasangan Khofifah Indar Parawansa - Herman Sumawiredja. Sebab, tidak lolos sebagai peserta Pilgub Jawa Timur yang diputusakan oleh KPU Jawa Timur melalui voting 5 Komisioner KPU Jatim.

“Pada saat bersamaan rasa keprihatinan dan kesedihan kepada kawan saya yaitu Ibu Khofifah yang tidak lolos. Namun, itu semua keptusan dari KPU dan

kita ambil pelajaran yang sangat berharga,” jelasnya.

Dirinya juga berharap, semua itu agar segala pihak bisa menjunjung tinggi etika demokrasi. Menurutnya kuasa rakyat bisa menang dengan kuasa uang. Bahkan, sebagai calon dari salah satu warga Madura harus bisa mempunyai keturunan bangsa Madura se Jatim tersebut untuk bisa mendukung khususnya di pulau Madura.

Tak hanya itu, setelah menyampaikan beberapa sambutannya. MH Said Abdullah memberikan bantuan terhadap para IPPS di sampang sebagai ikatan sialturahmi. Bantuan itu berupa, bingkisan perlengkapan ibadah sholat. Salah satunya, memberikan Al-Quran kepada para pedagang. “Harpan saya juga bagi tiga kandidat calon termsuk saya lebih mengedepankan keselamatan rakyat dibandingkan menang tapi keselaman rakyat tidak terjamin, serta ingin juga berjalan dengan cara santun dan demokratis,” harapnya.

Doa Restu MH Said Abdullah juga berharap agar masyarakat Sampang ikut berdoa dan mendukung pasangan Bambang-Said untuk Jawa Timur baru. Sehingga masyarakat Madura bisa mempunyai Cawagub yang asli Madura.

MH Said Abdullah juga mengaku siap untuk mempercepat pembangunan Madura jika terpilih menjadi Wagub Jatim nantinya. ”Bantulah saya

untuk memenangkan Pemilukada Jawa Timur. Ini demi masa depan Madura,” tuturnya di hadapan para kyai dan masyarakat Sampang.

Dukung Taretan Dhibi’ Keluarga besar Mantan Gubernur Jatim periode 19671976, Almarhum H Raden Panji Mohammad Noer siap mendukung Calon Wakil Gubernur Jatim, Said Abdullah dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jatim, 29 Agustus 2013 mendatang.

Dukungan tersebut terungkap disaat Said Abdullah sowan ke rumah alm. M. Noer di Kelurahan Rong Tengah Kecamatan dan Kabupaten Sampang, Senin (15/7) malam.

Sowan dilakukan setelah Said yang berpasangan dengan cagub Bambang Dwi Hartono mendapatkan nomor urut 3 melalui rapat pleno KPU pengundian nomor urut di Surabaya.

Ada beberapa rumah berdekatan yang dihuni kerabat dalam dari pria gubernur kelahiran Sampang, 13 Januari 1918 itu. Di antaranya Raden Panji Ismail, Raden Panji Marzuki, dan Raden Panji Zaenal. Seorang lagi perempuan.

“Sulaika dengan S, bukan Z,” terang perempuan tersebut ditanya ejaan namanya.

Keberadaan Said Abdullah di lingkungan beberapa rumah keluarga bangsawan itu membuat Sulaika beranjak dari tempatnya dan menghampiri. Saat itu, Said tengah berbincang dengan Ismail.

“Yang mana orangnya,” kata Sulaika penasaran mendengar penjelasan wartawan jika Said Abdullah adalah calon wakil gubernur Jatim kelahiran Madura. “Kalau memang ada (calon dari Madura, red), ya syukurlah.

Memang, menurut Sulaika, semenjak jabatan M Noer berakhir hingga penggagas Jembatan Suramadu itu berpulang ke pangkuan Sang Pencipta pada 16 April 2010, praktis tidak ada lagi putera Madura yang menjadi gubernur Jawa Timur.

“Bagus kalau ada (gubernur) dari Madura,” tambahnya.

Selain sowan ke Ismail dan Sulaika, Said juga sowan ke kediaman Saleh. Kepada Said, Saleh banyak memberikan petuah spiritual. Termasuk ketika Said mengungkapkan perihal pencalonan dirinya dalam Pilkada Jatim. “Serahkan semuanya kepada Allah,” kata

Saleh mewejang.

Di akhir kedatangannya di rumah itu, Said bertemu langsung dengan Marjuki yang baru saja menyelesaikan ibadahnya di mesjid. Said pun menyalami kerabat M Noer tersebut layaknya seorang anak kepada bapaknya.

Said, kepada para wartawan yang mewawancarainya usai acara, mengatakan, nomor urut 3 baginya adalah nomor kemengan. “Di DKI Jakarta ada Pak Jokowi, di Jawa Tengah Pak Ganjar, keduanya mendapat nomor urut 3 saat mengikuti pilkada,” katanya.

Rasa optimis Said didasarkan pada menguatnya animo masyarakat Jawa Timur yang menginginkan adanya perubahan. “Kami targetkan menang 60 persen,” jawab Said ditanya target raihan suara dalam Pilgub Agustus mendatang. (ryn/lum/ara)

ara/koran madura

SOWAN. Said Abdullah (kiri) saat sowan ke rumah kerabat alm. M. Noer di Kelurahan Rong Tengah Kecamatan dan Kabupaten Sampang, Senin (15/7) malam.

BANGKALAN

7

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II

PENDIDIKAN

Sekolah Tunda Terapkan Kurikulum Baru BANGKALAN - Sekolah yang menjadi sasaran untuk menerapkan kurikulum baru tahun 2013, masih belum melaksanakan sesuai jadwal.

Sebab kurikulum tersebut diperkirakan akan efektif diterapkan pada pekan depan.

Hal itu disebabkan siswa kelas VII yang menjadi target penerapan kurikulum 2013 itu masih melaksanakan Masa Orientasi Siswa (MOS).

"Kurikulum baru tersebut masih belum bisa dilaksanakan, karena siswa kelas 7 masih mengikuti kegiatan MOS selama tiga hari.

Setelah itu, akan dilanjutkan dengan pondok Ramadhan.

Kemungkinan pekan depan sudah mulai efektif," terang Kepala SMPN 2 Bangkalan, Edi Hariadi, Selasa (16/7).

Edi menerangkan, SMPN 2 Bangkalan menjadi sekolah sasaran tahun 2013 untuk menerapkan kurikum baru.

Adapun yang menerapkan kurikulum baru hanya kelas 7. Sedangkan untuk kelas 8 dan 9 masih tetap mengaplikasikan kurikulum lama.

Menurutnya, buku pedoman yang diberikan kepada siswa sudah dikirim dari pemerintah pusat. Sekarang

buku-buku itu sudah ada di perpustakaan.

Dia menambahkan untuk gurunya sudah mendapatkan pelatihan selama satu minggu yang dilaksanakan di kota Malang, Surabaya, dan Sumenep.

Adapun perbedaan kurikulum baru dengan yang lama yakni intinya mengarah pada pendidikan karakter dan kompetensi. Siswa lebih aktif dalam belajar, sedangkan peran guru hanya sebagai fasilitator.

"Sebenarnya sama, cuma ada perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Adapun perbedaannya adalah anak didik belajar memahami sendiri dan guru sebagai pendamping," imbuhnya.

Menurutnya, hingga sampai saat ini belum ada kendala. Sebab, pemerintah sudah menyiapkan kebutuhan secara menyeluruh terkait persiapan kurikulum.

Dalam kurikulum tersebut ada, konsep dan tema pelajaran yang didekatkan dengan kepribadian anak.

"Sekolah kami bisa menerapkan merupakan anugerah, karena tidak semua sekolah ditunjuk oleh Kemendiknas. Program

ini merupakan tantangan bagi kami. Kami berharap dengan adanya kurikulum baru bisa menjadi lebih baik," harapnya.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan kepala SMPN 2 Bangkalan, Wakil kepala sekolah SMPN 5 Bangkalan, Subaidi mengatakan pihaknya belum bisa menerapkan kurikulum baru karena terkendala MOS. Meskipun demikian, sejumlah guru dan termasuk kasek juga sudah mengikuti diklat.

"Guru dan kepala sekolah sudah mengikuti worksop di Malang, Surabaya, dan Sumenep. Ada 20 guru yang mengikuti diklat. Untuk buku-bukunya sudah dikirim dan telah ada di perpustakaan," paparnya.

Menurutnya, kurikulum baru akan efektif diterapkan pada pekan depan. Perbedaan kurikulum baru dengan lama yakni siswa dibantu buku secara penuh untuk kelas 7.

"Sementara kelas 8 dan 9 yang masih mengadopsi kurikulum lama. Sebab, kurikulum tersebut masih baru, masih perlu evaluasi," tandasnya. (ori)

KENAIKAN HARGA

Pasar Murah Bukan Solusi yang Tepat BANGKALAN - Kenaikan harga sembako yang tak terbendung membawa dampak yang besar kepada pedagang dan konsumen.

Terlebih, saat memasuki bulan Ramadhan. Belum lagi, kenaikan BBM yang berpengaruh langsung terhadap laju kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bangkalan (Disperindag) mengaku akan menggelar program pasar murah. Sebab, pasar murah merupakan bagian dari solusi yang dibutuhkan masyarakat, meskipun bukan solusi yang tepat karena tidak bisa mengatasi lonjakan harga barangbarang yang diakibatkan naiknya harga BBM. Kepala Disperindag Bangkalan, Nawawi mengatakan dampak kenaikan BBM memang berpengaruh langsung terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Harga pun di pasaran seakan tak bisa dikendalikan.

Pemerintah daerah pun tidak bisa terlalu menekan kenaikannya, karena hal itu terjadi secara global.

“Sebisa mungkin kita akan menggelar pasar murah. Mengenai waktunya, kita akan melakukan rapat koordinasi lanjutan dengan pihak-pihak terkait,,” kata Nawawi, Kemarin (16/7).

Dia menjelaskan, H-7 jelang lebaran, kemungkinan

Nawawi

Kepala Disperindag Bangkalan kegiatan tersebut akan terealisasi. Selain itu, dirinya menilai kenaikan harga daging di pasaran, lantaran kebutuhan akan daging memang melonjak, sedangkan impor daging masih kurang. Sehingga, pengaruhnya daging semakin sedikit, permintaan konsumen semakin banyak, maka dampaknya harganya pun meninggi.

“Kalau daging impor masuk otomatis harganya turun di pasaran. Kedepan, diprediksi harga daging akan mengalami penurunan. Dalam hukum ekonomi, akan menjadi wajar kalau keadaannya demikian, daging merangkak naik kalau stoknya berkurang,” jelasnya.

Untuk harga cabai yang

mahal, lanjutnya, tak lepas karena dipengaruhi keadaan curah hujan yang tinggi, sehingga stok ketersediaan semakin berkurang. Belum lagi, masa panen raya petani yang mundur. “Pengaruhnya anomali cuaca dipastikan turut berpengaruh terhadap stok cabai di pasaran,” jelasnya.

Pada jelang Ramadhan lalu, kepanikan konsumen juga berpengaruh terhadap harga jual, karena permintaan kebutuhan pangan yang meningkat.

Menurutnya, masyarakat merasa khawatir pasca kenaikan BBB, sehingga awal Ramadhan daya permintaan tinggi, sehingga memincu pelonjakan harga.

“Kemungkinan kenaikan akan terjadi lagi jelang idul fitri, meski kenaikan harga di pasaran sudah sedikit menurun di bandingkan awal menyambut Ramadhan,” ucapnya.

Nawawi pun berharap etika bisnis pedagang harus wajar, jangan sampai melakukan praktik penimbunan barang ataupun menaikkan harga diatas harga normal.

Sebab, pengaruhnya pada masyarakat kecil, yang akan semakin terbebani.

“Jangan sampai ada penimbunan terhadap kebutuhan masyarakat. Sebab, kami akan terus memantau akan hal itu,” ujarnya. (ori/rah)

doni heriyanto/koan madura

MENUNGGU: Sejumlah warga Desa Pejanten Kecamatan Tanah Merah saat menunggu kedatangan Kepala PLN di ruang Banggar DPRD Bangkalan, Rabu (16/7) kemarin.

Kepala PLN Tidak Penuhi Panggilan DPR BANGKALAN - Tidak hanya masyarakat Desa Pejanten Kecamatan Tanah Merah yang dibuat geram karena pelayanan buruk Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Kabupaten Bangkalan. Juga Komisi C DPRD setempat dibuat geram olehnya. Kepala PLN setempat mangkir saat dipanggil oleh pihak legislatif untuk mempertanggung jawabkan buruknya layanan yang selama ini dikeluhkan warga.

Berdasarkan informasi yang diterima dari pihak legislatif, kebiasaan mangkir pihak kepala PLN bukan hanya sekali ini saja. Setiap ada permasalahan terkait buruknya pelayanan pihak PLN dikeluhkan oleh warga kepada legislatif, sering kali kepala PLN tidak hadir ketika diundang Dewan.

Sejatinya, Komisi C DPRD telah mengagendakan kepala PLN dipertemukan dengan beberapa warga Pejanten Tanah dalam hearing di ruang Banggar kemarin (16/7). Namun, pihak PLN hanya mengutus perwakilan saja. Menurut keterangan salah satu

perwakilannya, ketidakhadiran Alvian sebagai kepala PLN dikarenakan mengahdiri rapat anggaran di APJ Pamekasan.

"Pak Alvian tidak bisa datang karena menghadiri rapat anggaran di Pamekasan dan tidak bisa memastikan waktu kapan bisanya untuk bertemu langsung dengan warga Pejanten," kata Ali Suroso, salah satu perwakilan PLN. Pernyataan tersebut membuat warga naik pitam karena merasa sangat tidak dihargai dan dilecehkan oleh pihak PLN. Ketidakhadiran kepala PLN sangat mencederai kepentingan masyarakat

Pejanten. Karena, warga ingin bertemu langsung dan meminta pertanggungjawaban terkait pemutusan jaringan listrik secara sepihak dengan alasan tiang listrik terlalu jauh dengan pemukiman warga.

"Pihak PLN sama sekali tidak menghormati warga dan seringkali membohongi warga. Saat ini pun tidak hadir saat DPRD memfasilitasi untuk membahas permasalahan," kata Nanang, salah satu juru bicara warga Pejanten.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Bangkalan juga tampak geram dan emosional karena merasa lembaga legislatif dilecehkan oleh pihak PLN Bangkalan. Karena, surat undangan yang ditujukan tidak diindahkan oleh yang bersangkutan. Bahkan, PLN dituding tidak memiliki itikad baik dan memiliki kebiasaan buruk seringkali mangkir saat dipanggil oleh legislatif.

"Kami sangat menyangkan sikap kepala PLN yang tidak hadir kali ini," kata Umar

HARI PERTAMA SEKOLAH Pelajar menuntun sepeda mereka setelah menyeberangi Bengawan Solo dengan menggunakan perahu di Desa Ledokwetan, Bojonegoro, Jatim. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2013-2014 itu serentak dilaksanakan seluruh Indonesia.

SAMBUT IDUL FITRI

Budaya Konsumtif Sulit Ditinggalkan

doni heriyanto/koran madura

BERDATANGAN: Sejumlah pembeli mulai berdatangan untuk membeli pakaian di pasar tradisional Ki Lemah Duwur Bangkalan.

BANGKALAN - Kebiasaan masyarakat Madura untuk menggunakan pakaian baru saat perayaan idul Fitri, tampaknya tidak akan pernah sirna seiring berjalannya waktu.

Menyambut tibanya hari raya Idul Fitri yang tinggal beberapa hari ini membuat sejumlah masyarakat mulai memenuhi sejumlah toko baju.

Mereka berkeyakinan membeli pakaian jauh hari

sebelum tibanya Idul Fitri lebih murah dibandingkan membeli pakaian ketika hari-hari menjelang hari raya idul fitri. Selain itu, pilihan untuk menemukan mode pakaian yang diinginkan juga cukup terbuka. Sedangkan apabila pasaran sudah mendekati idul fitri, biasanya pilihan pakaian pun sangat terbatas.

“Ya, mumpung masih jauh dari hari raya. Biasanya

harga baju belum terlalu mahal, dibandingkan membeli nanti ketika jelang lebaran,” ujar Wulan, salah seorang pembeli baju di salah satu stand baju di pasar Ki lemah Duwur Bangkalan.

Menurutnya, harga baju sudah mulai mahal. Apalagi jika membelinya saat mendekati hari raya, harganya pasti semakin melambung tinggi. Untuk itu, membeli pada jauh-jauh hari sebelum perayaan hari kemenangan menjadi solusi terbaik agar bisa membeli dengan harga yang lebih murah.

“Memang harganya perlahan sudah naik, sesuai dengan semakin banyaknya pembeli, walaupun belum seramai 2-3 hari menjelang lebaran,” kata seorang pedagang pakaian di pasar tradisional Ki Lemah Duwur Bangkalan.

Menurutnya, pembeli pakaian di bulan Ramadhan memang semakin banyak, apalagi ketika hari pasaran terakhir sebelum hari raya jumlah pembeli biasanya semakin membludak. (dn/rah)

Farouq wakil ketua Komisi C DPRD Bangkalan.

Senada dengan Umar Farouq, anggota komisi C lainnya Matwar Jazuli menuding pihak PLN telah menginjakinjak lembaga legislatif. Bahkan mengancam jika sampai tidak hadir untuk ketigakalinya, maka akan mempidanakan kepala PLN sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kepala macam apa PLN ini, seenaknya saja tidak hadir dan tidak bisa memastikan kapan bisanya menghadiri panggilan," kata Matwar dengan nada penuh emosional.

Apabila sampai mangkir tiga kali, ancam Matwar, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang no 22 tahun 1999, pihak PLN bisa dibawa ke ranah hukum.

Pihaknya tidak akan mainmain dalam permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Sangat tidak etis sekali, kepala PLN hanya mengutus perwakilan saja tanpa ada surat pemberitahuan yang jelas.(dn/rah)

ant/aguk sudarmojo

PEMILU

DPS Pileg Lebih Banyak daripada DPT Pilgub BANGKALAN - Penetapan Daftar pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) telah diumumkan kepada publik oleh KPUD Bangkalan. Ternyata DPS jauh diatas Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Gubernur yang akan berlangsung akhir bulan Agustus mendatang.

Pihak KPUD beralasan hal itu dikarenakan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang diterimanya dari Dispendukcapil Provinsi Jawa Timur menyebutkan angka demikian.

“DPT pilgub sudah kami tetapkan, angkanya ada pada 756.541 pemilih,” ujar tajul Anwar, komisioner KPUD Bangkalan divisi tekhnis dan data.

Sementara itu, disampaikan juga bahwa DPS pe-

milihan legislatif 2014 yang berjarak satu tahun dibandingkan Pemilihan Gubernur, ternyata angka pemilihnya mengalami lonjakan yang begitu tajam. Semua data yang KPUD terima merupakan data yang diterima dari Dispenduk Capil tingkat Provinsi. Terjadinya lonjakan dialami pemilih laki-laki maupun perempuan.

“Kalau DPS Pileg pemilih laki-laki mencapai 492.694, sedangkan untuk perempuan berjumlah 518.877, jadi total keseluruhan yaitu 1.011.571 pemilih,” terangnya.

Ditanya terkait selisih angka pemilih yang cukup tinggi itu, Tajul mengatakan bahwa angka DP4 yang diterima pihaknya dari Dispendukcapil Provinsi memang menyebutkan angka demiki-

Tajul Anwar

komisioner KPUD Bangkalan an. Dengan logika, warga yang pada saat pemilihahan Gubernur belum menjadi pemilih, maka dengan seir-

ing bertambahnya usia dapat dimungkinkan pada Pelaksanaan pemilihan legislatif dapat menajdi pemilih.

“Jadi kenapa berbeda sebab yang dijadikan acuan adalah DP4, sejumlah warga yang pada pilgub belum termasuk sebagai pemilih, dalam Pileg mereka berpotensi menjadi pemilih," paparnya.

Namun yang harus diperhatikan, lanjut Tajul, semua ini belum fix. Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap ada partisipasi dari partai politik peserta pemilu dan masyarakat umum untuk juga turut serta dalam menilai jumlah pemilih yang mengalami lonjakan begitu tajam. Dengan harapan, jika ada kesalahan data dapat dengan segara dilakukan perbaikan. (dn/rah)

8

MATARAMAN

RABU 17 JULI 2013 NO.0161| TAHUN II

KEPERLUAN LEBARAN

BI: Penukaran Uang Tak Dipungut Biaya MALANG - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Dudi Herawadi menegaskan penukaran uang baru untuk keperluan Lebaran tidak dipungut biaya, termasuk penukaran yang dilakukan di bank-bank umum maupun bank perkreditan rakyat (BPR).

“Penukaran uang baru bisa dilakukan di bank-bank umum maupun BPR yang ada di pusat kota maupun kantor cabang dan tidak dipungut biaya sepeser pun,” tegas Dudi di Malang, Selasa.

Layanan penukaran uang baru, katanya, dibuka sejak 9 Juli dengan waktu layanan Selasa-Jumat. Ada 39 kantor perbankan di wilayah Kantor Perwakilan (KPw) BI Malang yang bisa melayani penukaran, yakni 27 bank umum dan selebihnya BPR. Menurut dia, dibukanya layanan penukaran di sejumlah bank umum maupun BPR, termasuk di kantor cabang tersebut agar masyarakat tidak berduyun-duyun ke Kantor BI seperti beberapa waktu lalu, sehingga menimbulkan antrean panjang.

Ia mengemukakan selain tidak dipungut biaya, perbankan, baik umum maupun BPR tidak boleh mensyaratkan penukar harus memiliki buku tabungan bank bersangkutan (nasabah).

Bagi masyarakat yang jauh dari jangkauan kantor perbankan seperti sejumlah wilayah di Madura, Bojonegoro, Kecamatan Gucialit, Lumajang dan Pajarakan (Probolinggo), lanjutnya, BI akan melakukan kas keliling, sehingga mereka pun

juga bisa menukarkan uang receh baru.

Dudi mengakui kemudahan yang diberikan pada masyarakat terkait penukaran uang baru menjelang Lebaran dengan membuka outlet-outlet di bank umum maupun BPR tersebut sebagai upaya menekan jumlah tempat penukaran tidak resmi (pedagang uang) yang tidak dijamin keasliannya, bahkan dikenakan biaya tinggi berdasarkan persentase.

Untuk tahun ini, katanya, KPw BI Malang menyiapkan modal sebesar Rp4,09 triliun untuk penukaran uang pecahan baru degan perbandingan pecahan besar atau Rp20 ribu ke atas sebanyak Rp3,93 Trilun, dan uang pecahan kecil di bawah Rp10 ribu sebesar Rp 165,81 Miliar.

Ketersediaan modal sebesar Rp4,09 triliun itu dengan pertimbangan realisasi uang keluar (outflow) tiga tahun terakhir yang rata-rata sebesar Rp1 triliun.

Sementara itu Kepala Cabang BNI Malang Herastuti Sidikirana mengatakan pihaknya telah melayani penukaran uang pecahan baru sejak awal puasa dengan jumlah transaski sudah mencapai Rp6 miliar lebih.

Dari Rp6 miliar yang sudah keluar itu, katanya, pecahan Rp20 ribu yang paling banyak diminati masyarakat. “Nominal penukaran uang dalam satu paket rata-rata sebesar Rp3,7 juta dengan pecahan Rp2 ribu satu bendel, Rp5 ribu satu bendel, Rp10 ribu satu bendel dan Rp20 ribu satu bendel,” katanya. (ant/ rah)

KORUPSI

Ketua DPRD Dituntut Enam Tahun Penjara

TRENGGALEK - Ketua DPRD Trenggalek, Jawa Timur, Sanimin Akbar Abbas dituntut hukuman enam tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi uang saku perjalanan dinas 43 anggota dewan setempat tahun 201-2012.

Juru bicara Kejaksaan negeri Trenggalek, Indi Premadasa mengatakan terdakwa Akbar Abbas terbukti melakukan pemotongan uang saku perjalanan dinas 43 anggota DPRD Trenggalek sebesar tiga persen selama 2,5 tahun.

“Agenda sidang hari ini pembacan tuntutan, dan saudara Sanimin Akbar Abbas dituntut pidana penjara selama enam tahun dan membayar denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan,” jelasnya saat dikonformasi wartawan melalui telepon seluler.

Ia menambahkan, terdakwa Sanimin Akbar Abbas dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 12 huruf e Undangundang 20 Tahun 2001, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 atau 1 KUHP

tentang tindak pidana korupsi.

Selain Abbas, sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB tersebut juga mengagendakan pembacaan tuntuta bagi Kasubbag Tata Usaha DPRD Trenggalek, Sulistyowati dalam kasus yang sama.

Namun Sulistyowati mendapat tuntutan sedikit lebih ringan, yakni lima tahun penjara. Jaksa menilai Sulis ikut serta atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Kasus dugaan korupsi pemotongan uang saku perjalanan ini terjadi sejak tahun 2010 sampai dengan pertengahan 2012. Kasus ini mnyebabkan kerugian lebih dari 200 juta.

Sidang lanjutan kasus korupsi uang perjalanan dinas 43 anggota DPRD Trenggalek ini dijadwalkan digelar lagi Selasa (23/7) pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi (pembelaan) terdakwa Akbar Abbas serta Sulistyowati. (ant/rah)

Mantan Wali Kota Palopo, Peteddungi Andi Tenriadjeng mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Makassar, Sulsel, Selasa (16/7). Tenriadjeng didakwa dalam dua kasus yaitu korupsi dana pendidikan gratis Pemerintah Kota Palopo tahun anggaran (TA) 2011 senilai Rp5,31 miliar dari total Rp 7,6 miliar dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan kerugian negara mencapai Rp 40 miliar.

TOLAK PABRIK SEMEN. Sejumlah masa yang tergabung dalam Serikat Petani Pati dan Lingkar Kendeng Sejahtera (Likra) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Badan Lingkungan Hidup Pati, Pati, Jateng, Selasa (16/7). Dalam aksinya mereka menolak rencana pendirian pabrik semen oleh PT. SMS (Sahabat Mulia Sakti) anak perusahaan PT. Indocement di kawasan pegunungan Kendeng. Mereka menilai pembangunan pabrik semen akan berdampak negatif pada lingkungan dan mengancam mata pencaharian warga yang sebagian besar petani.

Delapan Imigran Ilegal Terdampar TULUNGAGUNG - Delapan imigran diduga ilegal asal Iran ditemukan terapung dan terdampar di lepas Pantai Sine, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Selasa dini hari.

Kedelapan imigran yang terdiri dari dua pria dewasa, tiga wanita dewasa dan tiga anak-anak (balita) tersebut ditemukan seorang nelayan Tulungagung terombangambing di tengah laut, tanpa satupun awak kapal.

Sempat mencuat dugaan, kapal jenis slerek berpenumpang imigran asal Iran itu mengalami mati (kerusakan) mesin atau kebocoran pada salah satu lambung kapal.

“Kapal ini terdampar di lepas Pantai Sine dalam keadaan bocor,” terang Kapolres Tulungagung, AKBP Whisnu Hermawan Februanto.

Tidak dijelaskan secara detail bagaimana kondisi para imigran gelap tersebut saat pertama kali ditemukan.

Whisnu hanya menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan adanya perahu nelayan berpenumpang imigran asal Timur Tengah, sekitar pukul 03.00 WIB, sehingga satu regu polisi dikerahkan ke lokasi penemuan untuk melakukan evakuasi.

“Dini hari itu juga langsung kami lakukan penjemputan, sedangkan kapalnya yang mengalami kerusakan saat ini masih coba kami tarik ke tepi pantai,” jelasnya.

Belum ada satupun tersangka ditetapkan dalam upaya penyelundupan manusia menuju Australia tersebut. Whisnu mengatakan awak kapal (ABK) yang mengangkut kedelapan imigran saat ini masih dalam upaya pengejaran polisi dan diduga saat ini kabur bersembunyi di wilayah Kecamatan Tanggunggunung, Tulungagung.

“Informasinya ada tiga orang ABK yang kabur. Mereka sampai saat ini masih dalam pengejaran petugas,” kata dia.

Sesaat setelah dibawa ke daratan, kedelapan imigran asal Timur-Tengah yang terdiri dari dua keluarga itu sempat diistirahatkan sejenak di rumah salah satu nelayan Sine, sebelum kemudian dievakuasi lagi menuju Mapolres Tulungagung.

Dua perempuan di antaranya sempat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, karena menderita kelelahan dan hamil tua.

“Kami sudah berada di Indonesia sejak 1 Mei (2013) dan berencana pergi ke UN (United Nation/PBB) untuk tinggal di sana,” jawab Hada Lavatse, salah satu imigran perempuan yang tengah hamil tua, dalam perbincangan menggunakan Bahasa Inggris dan Arab.

Ia menolak dikatakan hendak menuju Australia, tapi mengatakan jika ingin pergi ke UN (PBB) tanpa mengetahui lokasinya maupun tujuan akhir mereka.

“Silahkan tanya ke suami saya saja,” sergah Hada menolak dikonfirmasi lebih jauh menyangkut tujuan dan kepentingan mereka bermigrasi ke negara lain.

Namun, ia menegaskan dia dan keluarganya tak akan kembali ke Iran, meski kondisi mereka saat ini tidak menentu. Beberapa imigran lain, termasuk suami Hada menolak menjelaskan lebih jauh seputar kronologi mereka terdampar dengan alasan kelelahan setelah menjalani pemeriksaan penyidik.

Ditinggal Nahkoda Saat Terlelap Delapan imigran asal Iran yang ditemukan terkatungkatung di lepas Pantai Sine, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengaku ditinggal oleh nahkoda dan ABK (anak buah kapal) saat terlelap digeladak kapal yang bocor dan mengalami mati mesin.

Pengakuan itu diungkapkan tiga dari delapan imigran Iran saat menjalani pemeriksaan di ruang reserse dan kriminal Polres Tulungagung, Selasa.

“Kapal mengalami kerusakan mesin dan bocor.

Nahkoda meminta kami istirahat menunggu kapal bantuan datang, tapi saat terbangun mereka sudah tidak ada,” tutur Lavatse, salah seorang imigran di hadapan tim penyidik kepolisian.

Pemeriksaan itu sendiri berlangsung sedikit alot lantaran kendala bahasa, sehingga wawancara terpaksa dilakukan menggunakan Bahasa Inggris namun tidak cukup lancar.

Kapolres Tulungagung, AKBP Whisnu Hermawan Februanto yang sempat men-

yaksikan jalannya penyidikan memastikan ke delapan imigran asal Iran tersebut berstatus ilegal karena tidak mengantongi dokumen keimigrasian.

Sebaliknya, polisi hanya mendapati lembaran kertas menyerupai dokumen dengan kop UNHCR, semacam surat yang menerangkan bahwa mereka berstatus pengungsi.

“Ke delapan imigran ini memag mengaku sebagai turis, namun kami tidak menemukan dokumen pendukung,” kata Kapolres.

Namun tiga imigran yang memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris tersebut bersikeras bahwa mereka tidak masuk secara ilegal.

Ketiganya berdalih uang dan dokumen mereka telah dibawa kabur nahkoda dan tiga ABK yang melarikan diri, saat mereka terlelap. “Kami kehilangan semuanya, termasuk surat-surat itu (paspor dan visa),” timpal yang lain.

Hada Lavatse, imigran lain mengatakan mereka sudah mulai terkatung-katung di tengah laut sejak Senin (15/7) sore. Kapal mereka mengalami bocor di bagian lambung serta mengalami kerusakan mesin.

Nahkoda kapal yang diduga berasal dari Madura saat itu sempat mengontak temannya untuk meminta bantuan, tetapi polisi meyakini nelayan pribumi tersebut menghubungi sindikat penyelundupan manusia yang menjadi jaringannya.

“Itu sebabnya mereka (nahkoda dan ABK) membujuk para imigran ini untuk tenang (tidak panik) serta menyarankan untuk istirahat. Begitu ada kesempatan, para pelaku ini kabur dengan

menumpang kapal jemputan, sementara para imigran ditinggal di atas geladak kapal yang bocor sehingga terkatung-katung hingga Selasa dinihari,” jelas polisi penyidik kepada sejawatnya yang ikut memeriksa.

Para imigran yang terdiri dari dua laki-laki dewasa, dua perempuan dewasa, satu remaja perempuan, dan tiga balita laki-laki ini akhirnya diselamatkan Abdul Munif, nelayan Sine yang kebetulan melintas tak jauh dari kapal para imigran yang terdampar.

Serahkan Agen Imigran Ilegal ke Polda Sementara itu, Polres Ngawi menyerahkan Supriyanto warga Saradan, Kabupaten Madiun, yang diduga menjadi agen penyelundup para imigran ilegal asal Timteng yang sebelumnya ditangkap di perbatasan Jawa Timur-Jawa Tengah ke Polda Jatim untuk penangananan lebih lanjut.

Kepala Satuan Reskrim Polres Ngawi, AKP Budi Santoso mengatakan penyerahan tersebut karena penanganan kasus tersebut melibatkan lintas wilayah, yakni Bogor, Jawa Barat sebagai tempat asal pengiriman dan Ngawi, Jawa Timur sebagai lokasi penangkapan para imigran.

“Kasus penyelundupan imigran tersebut melibatkan lintas wilayah dan lintas provinsi, sehingga sudah menjadi kewenangan polda dan bukan polres lagi,” ujar AKP Budi kepada wartawan.

Menurut dia, selain menyerahkan Supriyanto, pihaknya juga menyerahkan tiga orang lainnya yang bertugas sebagai sopir dan sopir cadangan dari dua bus pariwisata yang digunakan untuk

mengangkut para imigran.

Ketiga orang tersebut adalah Muslimin, Subur, dan Deni. Ketiganya merupakan warga Pati, Jawa Tengah.

Mereka saat ini telah berada di Mapolda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Selain empat orang tersebut, kami juga menyerahkan sejumlah barang bukti ke mapolda, di antaranya adalah dua unit bus pariwisata bernomor polisi S-7377-US dan K-1436-GA yang digunakan mengangkut para imigran, kartu ATM, dan sejumlah dokumen keimigrasian yang diduga milik para imigran,” papar Budi.

Sedangkan para imigran yang sebelumnya ditangkap bersamaan dengan empat orang tersebut, telah diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II Madiun untuk pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti diketahui, petugas Polres Ngawi berhasil mengamankan sebanyak 105 imigran asal Timur Tengah yang diduga ilegal di Jalan Raya Ngawi-Solo perbatasan Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, Desa Sumberejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, pada Sabtu (13/7).

Penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari petugas Mabes Polri yang curiga dengan dua unit bus pariwisata penuh dengan turis Timur Tengah, bernomor polisi S-7377-US dan K-1436-GA. Para imigran ilegal tersebut sedang dalam perjalanan dari Bogor, Jawa Barat menuju Nganjuk, Jawa Timur.

Setelah dari Nganjuk, para imigran tersebut rencananya akan diangkut menggunakan truk yang ditutupi terpal ke sejumlah perairan di wilayah Malang, Trenggalek, dan Pacitan. Tujuan mereka adalah Pulau Chrismas, Australia.

Saat kini, para imigran tersebut masih ditampung di Hotel Raya Kusuma Jalan Yos Sudarso Kota Madiun. Mereka terdiri dari 56 laki-laki dewasa, 27 perempuan dewasa, sembilan anak perempuan, dan 13 anak laki-laki.

Kantor Imigrasi Madiun belum dapat berbuat banyak terhadap 105 imigran tersebut. Pihaknya masih menunggu instruksi dari kantor imigrasi pusat. Selain itu, para imigran tersebut juga belum dapat dikirim ke Rudenim Surabaya yang terdapat di Bangil Pasuruan karena kondisinya masih penuh. (ant/rah)

SURAMADU

9

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II

PEMBUNUHAN BERENCANA

PELUNCURAN KURIKULUM 2013

Kejari akan Proses Rendak Mattawi SAMPANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang akan memproses penyusunan rencana dakwaan (Rendak) terhadap tersangka Mattawi (60). Ia diduga melakukan pembunuhan terhadap alm Habib Alwi (50) warga Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

Sebelumnya, berkas tersangka pembunuhan tokoh masyarakat Desa Batuporo dilimpahkan oleh penyidik Polres Sampang. Selanjutnya, guna proses persidangan rencana dakwaan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sampang.

Tetapi, nantinya setelah akan dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Sampang. Dipastikan Mattawi (60) warga Kec. Kedungdung Sampang itu sebagai tersangka dugaan kuat dalam otak pembunuhan yang akan didakwa dengan pasal berlapis.

Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Danang Purwoko melalui Kasi intel Sucipto membenarkan hal tersebut. Ia menjuturkan terdakwa akan dikenakan dengan pasal berlapis.

Diantaranya, Pasal 340, 338 dan 352 junto 55 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup.

"Terdakwa terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati," ucapnya kepada Koran Madura, Selasa (16/6).

Pasalnya, menurutnya, dalam berkas penyidikan tersebut Matttawi telah menyuruh Matluki dan kedua rekan lainnya yakni Sayuri dan Samsul untuk melakukan pembunuhan. Ia juga menambahkan, untuk persidangan tersangka Mattawi, pihaknya memastikan akan disidangkan di PN Sampang.

"Karena kejadian dan penyidikannya dilakukan di Sampang. Jadi tidak ada alasan untuk memindahkan persidangan," jelasnya Ditanya mengenagi pada sebelumnya di sidang di Sidoarjo, dirinya mengungkapkan lantaran yang melakukan penyidikan adalah Polda Jatim. ”Karena waktu itu kan dilakukan penyidikan oleh Polda.

Dan sekarang di sini," imbuhnya.(ryn)

KRIMINAL

Aksi Kejahatan Terjadi Melalui Telepon SAMPANG - Aksi kejahatan kerap terjadi di seluruh berbagai kota, terutama para pelaku dengan banyak cara memanfaatkan situasi untuk mengambil uang jutaan rupiah terhadap korban yang di satroninya.

Seperti kejadian Pada Sabtu (13/7) sekitar pukul 13.15 WIB lalu. Korban Zainol Arifin (20) warga Desa Bapele Kecamatan Robatal, tiba-tiba di telepon oleh nomor telepon tak dikenal.

Entah apa yang mengakibatkan dirinya tergiur untuk mentransfer uang jutaan rupiah di ATM miliknya kepada para pelaku.

Menurut pengakuan korban saat melaporkan kejadian ke pihak kepolisian, Minggu sekitar pukul 12.00 WIB menjelaskan, kejadian bermula ketika menerima telepon tidak diketahui sebelumnya menyampaikan ucapan selamat kepada dirinya. Dirinya dibilang mendapatkan hadiah undian dan bisa diambil melalui ATM terdekat.

Kapolres Sampang AKBP Irman Etwin Siregar melalui Kasatreskrim AKP Jeni Al-Jauza membenarkan kejadian tersebut.

Setelah korban berniat untuk mengambil hadiah di ATM yang berada di swalayan perintis Jalan Wahid Hasyim Kec/Kota Sampang, pelaku meminta korban agar mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 60.000.000 kepada 5 nomor rekening yang berbeda.

“Nah kemudian korban ke ATM dengan di komando

oleh pelaku itu melalui telepon, supaya mengirimkan uang jutaan rupiah terhadap rekening. Diantaranya nomor rekening 0299877149 an Yongki Yudiansah, dan nomor rekening 0297793827 an Andi Wahyudin,” ucapnya kepada Koran Madura, Selasa (16/7).

Seiringan itu, korban yang terus dipaksa oleh pelaku langsung sadar jika hal yang menimpanya merupakan modus penipuan dengan cara melalui saluran telepon. Sehingga, korban melaporkan ke polisian Polresta Sampang.

“Pelapor (korban-red) baru sadar kalau uangnya sudah habis dan merasa tertipu. Hingga akhirnya kejadian itu lapor ke kami.

Tetapi, setelah dilakukanya penyelidikan dari nomor telepon pelaku diketahui dari daerah Sumetara,” terangnya saat ditemui di ruangannya.

Lanjut Jeni, hingga kini proses laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Bahkan, ia berharap tidak akan serta merta mudah mempercayai terhadap segala sesuatu modus penipuan yang akan dilakukan para pelaku kejahatan terhadap masyarakat.

“Semoga ini juga pelajaran bagi warga terutama di Kabupaten Sampang, untuk tidak mudah percaya meski terkadang melalui pesan singkat atau pun telepon.

Jika benar mendapatkan hadiah pastinya diantarkan ke rumahnya,” imbuhnya. (ryn)

ant/sigid kurniawan

MENUNJUKKAN BUKU: Sejumlah siswa dari berbagai jenjang menunjukkan buku Kurikulum 2013 pada peluncuran Kurikulum itu secara nasional di SMA Negeri 1 Bantul, Bantul, Yogyakarta.

Sekitar 6000 ribu lebih sekolah di jenjang SD, SMP, SMA dan SMK siap mengimplementasikan Kurikulum baru yang merupakan jawaban dari sejumlah permasalahan yang melekat pa da Kurikulum 2006 sehingga pendidikan di Indonesia dapat berkembang dengan mengutamakan nilai moral dan budaya khususnya melalui pemahaman lewat nilai agama.

Pemerintah Canangkan Wajib Belajar 12 Tahun PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, pada 2013 mulai mencanangkan wajib belajar 12 tahun, sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di daerah setempat.

"Kami mohon dukungan dari semua tentang program wajib belajar 12 tahun ini," kata Bupati Pamekasan Achmad Syafii dalam acara safari Ramadhan di pendopo Kecamatan Larangan, Selasa malam.

Menurut bupati, pencanangan program wajib belajar 12 tahun oleh pemkab ini merupakan yang pertama

kali di Madura, dan belum ada kabupaten lain yang mencanangkan program itu.

Ia lebih lanjut menjelaskan, selain untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) warga Pamekasan, pencanangan wajib belajar 12 tahun ini juga sebagai program perioritas pemkab Pamekasan yang menjadikan pendidikan sebagai pro-

gram pembangunan utama di wilayah itu.

"Kami telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pamekasan terkait pencanangan program wajib belajar 12 tahun ini dan kami minta Disdik Pamekasan bisa melaksanakannya," kata Achmad Syafii.

Selain itu, sambung dia, program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemkab mulai tahun pelajaran 2013-2014 ini sebagai bentuk program penunjang pemkab Pamekasan atas program pemerintah pusat.

Disamping itu, kata dia, program wajib belajar 12 tahun ini juga dimaksudkan

untuk menyambut program pemerintah Provinsi Jatim pascaoperasional Jembatan Suramadu.

Bupati mengatakan, sosialisasi tentang pencanangan rencana wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pamekasan ini untuk pertama kali kepada masyarakat memang dilakukan melalui acara safara Ramadhan untuk kalangan terbatas dan selanjutnya kepada masyarakat umum di Pamekasan.

Pemkab, kata dia, juga akan berupaya mengalokasikan anggaran khusus untuk program wajib belajar 12 tahun ini, termasuk konsep

pelaksanaan di lapangan.

"Yang jelas, konsep utuh tentang program wajib belajar 12 tahun ini nantinya akan disampaikan secara terbuka oleh Dinas Pendidikan Pamekasan sebagai tim teknis pelaksana di lapangan," katanya menambahkan.

Bupati Achmad Syafii lebih lanjut menambahkan, dengan adanya program wajib belajar 12 tahun ini, maka pemerintah kabupaten Pamekasan nantinya juga berkewajiban untuk membebaskan biaya pendidikan terutama bagi yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan tingkat SMA dan yang sederajat. (ant/mk)

PERPUSTAKAAN

Pemkot Optimistis Perpustakaan Raih Juara Nasional SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya optimistis perpustakaan kota ini akan meraih juara nasional lomba perpustakaan yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional RI. Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya, Arini Pakistyaningsih, Selasa, mengatakan perpustakaan di Surabaya mempunyai keunggulan jumlahnya mencapai 947 titik meliputi lokasi perpustakaan dan taman baca tersebar di balai-balai RW, kelurahan, kecamatan, taman kota, rumah susun, puskesmas, sekolah, terminal, dan panti sosial.

Selaian itu, katanya, ditambah pelayanan mobil perpus-

takaan keliling di 64 lokasi.

"Banyaknya jumlah perpustakaan sesuai dengan misi utama kami, yaitu mendekatkan buku ke masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, Baperpus tidak henti-hentinya mendorong peningkatan minat baca masyarakat salah satu strategi yang ditempuh adalah dengan membiasakan membaca sejak usia dini.

Selain itu, kata dia, Baperpus menggandeng Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya untuk mewujudkan masyarakat gemar membaca, caranya dengan memasukkan kegiatan membaca dalam kurikulum sekolah. Dengan demikian, anak-anak usia sekolah akan terbiasa dengan

membaca buku setiap harinya.

Arini menambahkan kehadiran perpustakaan punya banyak manfaat yakni disamping mencerdaskan masyarakat, perpustakaan juga dapat berfungsi untuk mengalihkan anak-anak dari budaya negatif. "Kemajuan teknologi tak bisa dipungkiri juga membawa dampak negatif. Nah, membaca merupakan salah satu cara membentengi diri dari terpaan halhal negatif," katanya.

Sementara itu, tim juri dari Perpusnas melakukan penilaian di lima perpustakaan selama dua hari, Senin (15/7) dan Selasa (16/7). Lokasi yang ditinjau mulai dari perpustakaan Balai Budaya, Taman Ekspresi,

SDN Bubutan IV, Taman Flora, hingga Perpustakaan Kota di Rungkut.

Ketua tim juri dari Perpusnas , Sudirwan Hamid, menuturkan adapun beberapa hal yang menjadi kriteria penilaian di antaranya, pelayanan, sumber daya manusia (SDM), anggaran, pemanfaatan perpustakaan, tingkat kunjungan, serta fasilitas.

Namun, yang paling penting kepedulian pemerintah daerah dalam memajukan dan mengembangkan perpustakaan serta peran aktif lembaga non-pemerintah juga tidak bisa dikesampingkan.

"Jadi gedung yang bagus dan fasilitas mewah bukan satusatunya faktor penentu se-

buah perpustakaan dikatakan layak menjadi juara," katanya.

Menurut Sudirwan, definisi perpustakaan yang baik adalah perpustakaan yang paling banyak dikunjungi dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Dia mengaku, sejauh ini perpustakaan di Kota Surabaya masuk kategori baik.

Meski demikian Pustakawan Utama Perpusnas RI ini tak mau buru-buru menyimpulkan penilaian karena masih banyak daerah yang belum dikunjungi. "Kami tidak berani memberi penilaian terlalu dini. Kita lihat daerah lain dulu, yang pasti perpustakaan di Surabaya sudah dikategorikan baik," katanya. (ant/dik)

DONOR DARAH

PALANG MERAH INDONESIA

PMI Surabaya Intensifkan Layanan Donor Darah Keliling SURABAYA Palang Merah Indonesia Cabang Kota Surabaya mengintensifkan layanan donor darah keliling ke tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum yang ramai didatangi warga untuk menambah pasokan darah selama Ramadhan, Selasa (16/7).

Humas PMI Surabaya Agung Tri Jutanto kepada wartawan di Surabaya, Selasa, mengemukakan layanan keliling yang dilakukan sejak awal Ramadhan cukup efektif menjaring para donor sehingga stok darah tidak sampai menurun drastis.

"Kami menggelar layanan donor darah di halaman beberapa masjid besar di Kota Surabaya untuk menjaring warga usai Shalat Tarawih.

Selain itu, kami juga membuka layanan di tempat-tempat umum, seperti Lapangan Makodam dan Taman Bungkul dengan mengerahkan bus tranfusi darah," katanya.

Dalam layanan jemput bola ini, PMI Surabaya mengerahkan sebanyak lima unit mobil tranfusi darah yang disebar ke sejumlah tempat.

Memasuki bulan Ramadhan, stok darah di PMI Surabaya tercatat rata-rata 340 kantong per hari atau sedikit turun dibanding hari biasa yang berkisar 350 kantong-400 kantong setiap hari.

"Pada puasa tahun lalu, penurunan stok darah bisa sampai 40 persen, tapi saat ini kondisinya sudah cukup bagus karena upaya jemput bola yang kami lakukan," kata Agung.

Sementara untuk siang hari, PMI Surabaya tetap membuka layanan donor darah bagi masyarakat yang tidak menjalankan ibadah puasa di kantor cabang, pusat perbelanjaan dan sejumlah gereja.

Selain itu, PMI juga menggandeng organisasi Rotary Club Jembatan Merah Surabaya dalam pemberian bantuan bahan kebutuhan pokok (sembako) kepada warga yang mendonorkan darahnya.

"Program kerja sama pemberian sembako melalui bus transfusi darah PMI dilakukan di kawasan Taman

Bungkul mulai 9 Juli lalu.

Setiap donor mendapatkan paket sembako dari Rotary berupa beras, minyak goreng, gula, dan mi instan," ujar Agung.

Menurut ia, pemberian bantuan sembako ini cukup efektif menarik minat masyarakat dan tercatat setiap hari lebih dari 100 orang yang mendonorkan darahnya. Sementara paket sembako yang disiapkan sekitar 100-200 paket setiap hari.

"Bantuan sembako untuk donor juga diberikan di Poliklinik Kesehatan di depan Taman Mundu, Tambaksari," katanya. (ant/dik)

ant/aguk sudarmojo

MENGAMBIL DARAH: Seorang petugas mengambil darah seorang pendonor di Bojonegoro, Jatim. Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PPDI) bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) setempat menggelar donor darah di lokasi umum, seperti di dekat masjid sebagai usaha mencukupi kekurangan darah selama puasa Ramadhan 1434 H.

10

LINTAS JATIM

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II

PWNU Sesalkan Sikap Muslimat NU NU Instruksikan Warga Nahdliyin Bersikap Netral SURABAYA – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menyesalkan sikap Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang terlalu masuk dalam pusaran Pemilukada Jatim.

Penilaian tersebut setelah massa Muslimat NU berunjukrasa ke kantor KPU Jatim berturut-turut, guna memberikan dukungan moral kepada Ketua Umum PP Muslimat Khofifah Indar Parawansa jelang rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur beberapa waktu lalu.

"Rupanya BanomBanomnya NU sudah banyak yang memposisikan (diri-red) sebagai parpol secara vulgar,"

kata Rois Syuriah PWNU Jatim, KH Miftahul Achyar, Selasa (16/7).

Padahal, kata Miftah, terdapat banyak tugas strategis, seperti amar makruf nahi munkar yang simpatik yang seharusnya lebih diprioritaskan. "Kami imbau pada elitelit tokoh di balik layar agar bisa mengendalikan," serunya.

Ia tidak menampik, bahwa NU sebenarnya tidak alergi terhadap setiap gerakan poli-

tik dalam rangka menuju Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur. "Tapi modelnya bagaimana, Tidak lain semua komponen Aswaja harus duduk bersama dengan sabar," tandasnya.

Seperti diketahui, massa Muslimat NU selain berorasi juga menggelar istighasah mendoakan agar pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) diloloskan menjadi salah satu pasangan calon peserta pada Pilgub Jatim 29 Agustus mendatang.

Pernyataan keprihatinan yang sama disampaikan Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa

Timur, KH M Hasan Mutawakkil Alallah. Dia mengaku prihatin atas aksi Muslimat NU. Menurutnya, aksi dukungmendukung yang dilakukan Muslimat NU itu sudah terlalu jauh memasuki wilayah politik praktis dan hal itu melanggar khittah NU. "Itu (aksi dukung-mendukung) boleh, tapi jangan sampai membawa nama NU secara organisasi," kata Mutawakkil.

Ia menegaskan, secara organisasi, NU telah menginstruksikan warga nahdliyin untuk bersikap netral dengan tidak mendukung salah satu calon. (ara)

LALULINTAS

Roda Dua Masih Dominasi Pelanggaran Lalu Lintas SURABAYA – Jumlah pelanggaran lalu lintas selama Operasi Patuh Semeru yang di gelar Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jatim mulai tanggal 4 Juli – 15 Juli 2013 mengalami penurunan sekitar 12,6 persen.

Dari angka tersebut, pelanggaran yang dilakukan pengedara sepeda motor masih mendominasi. Tahun 2012 tercatat 75.705 kejadian, sedangkan tahun 2013 tercatat 66.150 pelanggaran.

“Secara keseluruhan pelanggaran lalu lintas selama operasi patuh semeru mengalami penurunan, Hal ini tidak lepas dari kesadaran masyarakat yang meningkat dan berbagai upaya sosialisasi yang dilakukan direktorat lalu lintas dan jajarannya,” ujar Kasubid Penmas Polda Jatim,

AKBP Suhartoyo di Mapolda Jatim, Selasa (16/7) Kasubid Penmas saat didampingi Kabid Humas Polda jatim Kombes Pol Awi Setiyono menjelaskan, untuk jenis pelanggaran tilang sebanyak 24.986, tahun lalu 67.876, sedangkan teguran sebanyak 41.164, tahun lalu 7.829. Untuk jenis pelanggaran lalu lintas roda dua tercatat 20.366 kasus, seperti Helm 3.288 kasus, Rambu/marka 4.411 kasus, kelengkapan kendaraan 4.463 kasus, surat-surat 8.204 kasus.

“Untuk roda empat tercatat 4.312 kasus turun 1,5 persen dibanding tahun 2012 sebanyak 5.892 kasus. Sedangkan barang bukti yang diamankan, berupa SIM sebanyak 5.770, STNK sebanyak 18.387 dan kendaraan 714 unit.Total 24.876. Untuk jenis kendaraan R-2 20.353, R-3

2, R4 4.476”, jelasnya.

Ia menambahkan, kategori pelanggaran profesi, tercatat untuk PNS 646 orang, Swasta 16.400 orang, pelajar/ mahasiswa 5.112 orang, profesi lain-lain 2.838 orang. Untuk Jumlah kecelakaan lalu lintas 560 kejadian,dengan korban meninggal dunia 82,luka berat 67 orang,dan luka ringan 752 orang serta, kerugian materiil Rp 337.599.035 “Dominasi kendaraan yang terlibat kecelakaan,masih roda dua dengan 740 unit, roda empat 206 unit,roda 3 4 unit,truck 103 unit,bus 103, minibus 77,sedan 7,dan jeep 2 unit, total 94 kendaraan,” paparnya.

Operasi Patuh Semeru ini mengedepankan Konsep 3 S (Senyum, Sapa, dan Salam) dalam rangka menciptakan situasi Keamanan Ketertiban

Keselamatan dan Kelancaran (Kamtibselcar) dalam berlalulintas.

“Operasi ini diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya kemacetan dan pelanggaran lalulintas serta mencegah tindak kriminalitas serta kecelakaan di jalanan, khususnya dalam menyambut Bulan Suci Ramadan dan jelang Idul Fitri,” ujarnya.

Dalam rangka penanggulangan dan upaya menekan angka pelanggaran dan lalulintas, baik berupa peningkatan kegiatan rutin maupun melalui operasi kepolisian, Polantas Polda Jatim perlu mengedepankan fungsi lalulintas melalui kegiatan preemtif dan preventif, serta tindakan penegakan hukum (Gakum) secara selektif prioritas hingga 50 persen. (ara)

ara/koran madura

BERDIALOG: Calon Wakil Gubernur Jatim, Said Abdullah saat berdialog dengan salah satu pedagang daging sapi tentang mahalnya harga daging sapi di Pasar Kota Pamekasan, Madura beberapa waktu lalu.

DAGING SAPI

Pemprov Klaim Harga Daging Turun SURABAYA – Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Jatim cenderung masih tinggi hingga mencapai Rp100 ribu/kg. Namun Pemerintah Provinsi Jatim mengklaim harga daging sapi masih stabil.

“Harga daging saat ini masih berkisar di angka normal yaitu Rp80 ribu/kg. Kalaupun ada yang mencapai Rp100 ribu/kg, itu adalah jenis daging kualitas baik”, ujar Kepala Dinas Peternakan Jatim, Maskur, di Surabaya, Selasa (16/7).

Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai aturan tata niaga yang berlaku, yakni tidak boleh melebihi berat 400 kilogram. Pihaknya, lanjut Maskur, telah menempatkan petugas untuk mengawasi adanya potensi penyelundupan sapi lokal ke luar daerah.

“Jelang lebaran nanti kami sudah meminta RPH tambah jumlah kualitas sapi potong, sehingga tidak ada kekurangan stok”, jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jasa Niaga Rumah Potong

Hewan (RPH) Surabaya, Lutfi Rachmad mengatakan, kenaikan harga daging di Jatim diduga karena adanya penyelundupan sapi lokal ke luar daerah. Akibatnya terjadi kelangkaan pasokan sapi

Harga daging saat ini masih berkisar di angka normal yaitu Rp80 ribu/kg.

Kalaupun ada yang mencapai Rp100 ribu/ kg, itu adalah jenis daging kualitas baik”,

Maskur

Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur siap potong untuk memenuhi kebutuhan wilayah.

“Meski provinsi Jatim dikenal sebagai lumbung sapi nasional yang ketersediaannya surplus. Namun, berdasarkan fakta, sapi lokal justru

sulit dijumpai , lantaran banyaknya hewan yang dijual ke luar daerah. Pedagang pasar tradisional hewan lebih memilih menyalurkan ternaknya ke penggemukan sapi, untuk kemudian dijual ke luar daerah”, ujar Lutfi.

Dia menambahkan, kisaran harga untuk di sekitar Jatim saat ini antara Rp35 ribu per kilogram bobot sapi. Sedangkan bila dibawa ke luar daerah, harganya mencapai Rp40 ribu per kilogram. Sapi yang tersisa di kalangan peternak hanya betina dan sapi tua yang tidak produktif.

Minimnya stok tersebut, lanjut Lutfi, membuat para penjagal akhirnya mengikuti harga yang ditawarkan oleh pengusaha penggemukan sapi.

Sebab, kata Lutfi, peternak umumnya enggan menjual sisa sapi mereka tanpa adanya kebutuhan yang mendesak.

“Kalau harga sapi yang dijual peternak tersebut murah, berkisar di bawah Rp35 ribu per kilogram per bobot sapi”, pungkasnya. (ara)

PENYELEKSIAN PRAJURIT

Aries Raheko Raih Nilai Tertinggi

PELANGGAR LALU LINTAS: Seorang pejalan kaki menyeberang di lokasi larangan menyeberang, di kawasan Wonokromo Surabaya. Untuk menekan angka kecelakaan lalu-lintas, Polda Jatim melalui jajaran satuan kerja menggelar Operasi Patuh Semeru 2013, yang akan menindak setiap pelanggar lalu lintas yang memicu terjadinya kecelakaan.

SURABAYA - Prajurit Kepala (Mar) Aries Raheko Lukianto meraih nilai tertinggi pada seleksi program Tamtama Teladan di lingkungan Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal), Selasa (16/7).

Aries Raheko yang seharihari berdinas di Komando Pendidikan Marinir (Kodikmar), Gunungsari, Surabaya, itu, meraih total nilai 77,18 dari sejumlah materi seleksi, antara lain kesehatan, kesamaptaan jasmani, pengetahuan umum, dan kemampuan khusus.

Dia menyisihkan Kelasi Kepala (TTU) Suyatno dari staf Denmako yang memperoleh nilai 77,13 dan Kelasi Kepala (Bek) Andri Rumanto dari Komando Pendidikan

POLITISI

SATLANTAS BAGIKAN TAKJIL

ant/eric ireng

Dukungan Umum dengan nilai 73,37, masing-masing di posisi kedua dan ketiga.

Seluruh peserta calon Tamtama Teladan di lingkungan Kobangdikal, menjalani sidang komisi Penentuan Akhir di Gedung Moeljadi, Kobangdikal, yang dipimpin Direktur Personel Kobangdikal Kolonel Laut (E) Catur Budi Susanto.

Selain itu, sidang pantukir juga dihadiri Koordinator Seleksi Tamtama Teladan Letkol Laut Mualif dan para ketua tim dari masing-masing materi seleksi.

“Seleksi Tamtama Teladan Kobangdikal diikuti 11 orang prajurit, dengan rincian dari Pusat Latihan Pendidikan Dasar Kemiliteran (Puslatdiksarmil), Kodikmar, staf Denmako, dan Kodikdukum

masing-masing dua orang.

Sedangkan Kodikopsla, Puslatlekdalsen, dan STTAL diwakili satu orang prajurit,” kata Catur Budi.

Ia menjelaskan bahwa seleksi meliputi lima kategori, yakni kesehatan, kesamaptaan jasmani (lari, renang, menembak), penampilan, pengetahuan umum, dan kemampuan khusus (bongkar pasang senjata, menembak dan peraturan baris berbaris).

“Prajurit yang mendapatkan nilai tertinggi dari lima kategori tersebut menjadi juaranya dan berhak mewakili Kobangdikal dalam ajang seleksi Tamtama Teladan tingkat Kotama (Komando Utama TNI AL),” tambah Kolonel Laut Catur Budi Susanto. (ant/dik)

Martono Dicopot dari Ketua DPD Partai Golkar SURABAYA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Timur, Martono dicopot dari jabatannya karena melakukan pembangkangan organisasi.

Dalam Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor Kep271/DPP/GOLKAR/VII/2013, tentang Penonaktifan Martono dari jabatan Ketua DPD Partai Golkar Jatim dan Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Jatim, tertanggal 10 Juli 2013.

Dalam surat yang ditandatangani Wakil Ketua Umum DPP Theo L Sambuaga dan Sekjen Idrus Marham ini dijelaskan ada dua pertimbangan penting yang menyebabkan Martono dicopot dari jabatan Ketua DPD Golkar Jatim.

Pertama, selaku Ketua DPD Golkar Jatim, Martono dinilai sebagai sosok pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan tidak loyal dalam melaksanakan dan mengamankan kepu-

tusan-keputusan yang telah ditetapkan DPP Partai Golkar.

Terutama berkaitan dengan penetapan daftar caleg sementara (DCS) anggota DPRD Jatim.

Kedua, Martono dinilai DPP tidak menjalankan arah dan kebijakan DPP Partai Golkar yang dituangkan dalam bentuk surat dan peringatan.

“Bahkan setelah ditegur (DPP), dia (Martono) justru sengaja melakukan perlawanan dan pembangkangan dengan mengirimkan pesan yang isinya minta dirinya dinonaktifkan dan menunjuk Pelaksana Tugas Ketua bilamana DPP menghendaki untuk melaksanakan keputusan tentang DCS DPRD Jatim,” tegas Wakil Ketua Umum DPP Theo L Sambuaga, dalam suratnya.

Sementara itu, ditemui di konfirmasi, Martono membenarkan pencopotannya dirinya karena tak sudi mengubah DCS sebagaimana permintaan

DPP Partai.

“Silakan baca Undangundang, DCS itu sudah tidak bisa berubah, tapi ini DPP memaksakan untuk mengubah khususnya di Dapil IX,” kata Martono.

Martono menjelaskan, proses penyusunan nama calon legislatif DPRD Jawa Timur, kata dia, murni digarap oleh anggota tim 12.

Seluruh nama, yang masuk lantas di-skoring. Hasil dari skor nama inilah yang lantas menentukan siapa berada di Dapil mana dan dapat nomor urut berapa.

Ketika penyusunan sudah selesai, lanjut Martono, tibatiba dirinya ditelepon oleh Idrus Marham, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Saat itu, Idrus perintahkan Martono untuk merubah nama calon DPRD Jawa Timur dari Dapil IX yaitu Bojonegoro, Tuban.

Yang ingin diubah adalah Fredy Purnomo yang awalnya

berada di nomor urut dua, diubah menjadi nomor urut satu. Dan Sudiyati Mustajab yang awalnya berada di nomor urut satu diubah menjadi nomor urut dua.

Awalnya, Martono bersedia mengubah asalkan ada kesepakatan diantara Fredy dan Sudiyati. Namun karena keduanya tidak ada titik temu, Martono akhirnya tetap mendaftarkan ke KPU dengan komposisi Sudiyati berada di nomor satu dan Fredy di nomor dua.

“Idrus terus menelepon saya dan bilang kalau Fredy itu temannya dulu sama-sama di karang taruna,” kata Martono.

DCS sendiri, kini sudah berada di KPU Jawa Timur, sehingga Martono sudah tidak bisa lagi mengubah nama.

Tapi karena terus dipaksa, Martono sempat berkirim surat pada DPP untuk melakukan klarifikasi. (ara)

ant/fikri yusuf

MEMBAGIKAN TAKJIL: Anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Madiun membagikan takjil kepada pengendara yang melintas di sekitar Jalan Pahlawan, Kota Madiun, Jatim, Selasa (16/7). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya Satlantas untuk mensosialisasikan keamanan berkendara.

LINTAS JATIM

11

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II

KPU Siap Hadapi Gugatan Kubu BerKah SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur mengaku siap menghadapi gugatan terkait hasil pleno yang tidak meluluskan pasangan KhofifahHerman dalam Pimilukada 2013.

"Keputusan pleno sudah final dan tidak bisa diganggu gugat, kecuali ada ketetapan hukum yang meminta ada perubahan," ujar Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad kepada wartawan di Surabaya,

Selasa.

Pihaknya mengakui memang ada kemungkinan gugatan itu berubah sepanjang ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ataupun Dewan Kehormatan Penye-

TENAGA KERJA INDONESIA

Disnakertransos Akan Minta Data Remitansi TKI BOJONEGORO - Disnakertransos Bojonegoro, Jawa Timur, akan meminta data remitansi tenaga kerja Indonesia dari daerahnya yang bekerja di berbagai negara, kepada sejumlah bank dan kantor Pos menjelang Hari Raya Idul Fitri 1434 H. Kasi Bursa Informasi Pasar, Bursa Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertransos Bojonegoro Sugi Hartono, Selasa, mengatakan,

Jumlah remintasi TKI jelas akan meningkat dibandingkan sebelumnya, sebab jumlah TKI Bojonegoro yang bekerja ke negara Asia Pasifik dan Timur Tengah terus bertambah,”

Sugi Hartono

Kasi Bursa Informasi Pasar Disnakertransos permintaan remitansi akan disampaikan kepada sejumlah bank, di antaranya BNI, BRI, Bank Jatim, Panin, BCA, Bank Mandiri dan Kantor Pos, pekan ini.

Namun, ia mengaku belum tahu pasti apakah sejumlah bank dan kantor bisa dengan cepat melaporkan besarnya remitansi TKI di daerahnya yang jumlah mencapai 3.500 TKI. "Permintaan remitansi ke sejumlah bank tidak bisa dengan cepat diperoleh. Seperti BNI sering tidak menanggapi

permintaan remitansi dari kami, sehingga harus mengulang permintaan remintasi TKI dua kali," ujarnya.

Lebih lanut ia menjelaskan untuk mengetahui besarnya remitansi paling cepat meminta data dari BI di Surabaya. Hanya saja data yang diberikan BI sifatnya global tidak merinci lokasi pekerjaan TKI. Ia optimistis besarnya remitansi TKI di daerahnya yang bekerja di sedikitnya di 20 negara luar negeri, seperti Malaysia, Hongkong, Taiwan, Arab Saudi, juga negara lainnya akan semakin meningkat dibandingkan dengan remintasi tahun lalu yang besarnya mencapai Rp 40,5 miliar.

"Jumlah remintasi TKI jelas akan meningkat dibandingkan sebelumnya, sebab jumlah TKI Bojonegoro yang bekerja ke negara Asia Pasifik dan Timur Tengah terus bertambah," tandasnya.

Sesuai data di Disnakertransos setempat, jumlah TKI di daerahnya yang berangkat bekerja ke luar negeri sebanyak 408 TKI, pada 2012.

Jumlah TKI itu bertambah, karena sesuai laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlidungan TKI (BNP2TKI) jumlah TKI asal daerahnya yang berangkat keluar negeri sebanyak 1.400 TKI. "Laporan BNP2TKI itu mengacu data jumlah TKI asal Bojonegoro yang berangkat bekerja keluar negeri secara perorangan. Termasuk tahun ini jumlah TKI yang berangkat keluar negeri lebih dari 125 TKI," paparnya. (ant/dik)

lenggara Pemilu (DKPP).

Hanya saja, berbeda dengan PTUN yang masih bisa mengajukan banding, jika keputusan sudah dikeluarkan DKPP maka KPU tidak bisa melawan dan menjalankan, apapun hasilnya.

Sehingga, jika keputusan DKPP nantinya meminta ada penambahan calon maka KPU Jatim akan melaksanakannya. Terlebih jika surat

suara belum dicetak maka kesempatan Khofifah-Herman mengikuti Pilkada 29 Agustus mendatang masih memungkinkan.

"Sepanjang surat suara masih belum dicetak dan belum didistribusi maka memasukkan calon itu masih memungkinkan," ucap mantan Ketua KPU Malang tersebut.

Ia mengungkapkan, waktu yang diperlukan bagi DKPP

dan PTUN tidak lama. Di PTUN, keputusan bisa diperoleh dalam waktu kurang dari sebulan. Sedangkan di DKPP, hanya 1-1,5 minggu hasil keputusan bisa diketahui.

Seperti diketahui pada pleno 14 Juli 2013, pasangan Khofifah-Herman yang diusung PKB dan sejumlah partai nonparlemen tidak dinyatakan lolos karena kurang memenuhi syarat minimal

dukungan sebesar 15 persen.

Konflik internal dan dukungan ganda yang melanda dua partai nonparlemen, yaitu Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), membuat KPU berhatihati memutuskan dukungan yang sah ke calon gubernur tertentu.

Setelah tidak tercapai kata mufakat dari lima komisioner

maka keputusan diharuskan melalui pengambilan suara terbanyak atau "voting".

Hasilnya, tiga komisioner menyatakan tidak memenuhi syarat dan dua lainnya memenuhi syarat.

Karena itulah, kubu Khofifah-Herman beserta partai politik pengusung memasukkan gugatannya terhadap keputusan KPU ke PTUN serta DKPP. (ant/dik)

TENAGA KERJA INDONESIA

PERMINTAAN SONGKOK MENINGKAT

Tim “Sapu Angin-8” ITS Raih “Tribology Awards

a/m risyal hidayat

PENYELESAIAN PEMBUATAN SONGKOK: Seorang pekerja menyelesaikan pembuatan songkok di Industri Rumahan Songkok Awing di Gresik, Jatim, Selasa (16/7). Industri rumahan yang membuat songkok tanpa kertas ini mulai kebanjiran pesanan jelang hari raya Idul Fitri 1434 Hijriah yang di distribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan kenegara tetangga seperti, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.

SURABAYA - Tim mobil hemat energi “Sapu Angin-8” yang dirancang mahasiswa Teknik Mesin ITS Surabaya akhirnya meraih “Tribology Awards” dalam lomba mobil hemat energi “Shell Eco Marathon” (SEM) Asia 2013 di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Sebelumnya, Tim “Sapu Angin-8” sempat kecewa karena pelaksanaan lomba dibatalkan akibat kabut asap, kata Manajer Umum Tim Sapu Angin 2013, Arif Aulia Rahman, di Surabaya, Selasa (16/7).

“Kami protes karena lomba secara on-track dibatalkan sepihak, tapi SEM tingkat Asia itu juga ada lomba secara off-track, bahkan kami menang salah satu dari enam kategori lomba secara off track, sehingga kekecewaan bisa terobati,” katanya Didampingi dosen pembimbing Ir Witantyo MEng.Sc, ia menjelaskan ITS merupakan satu-satunya universitas dari Indonesia meraih salah satu dari enam kategori off-track itu, karena lainnya universitas dari Malaysia (satu universitas), Singapura (satu universitas), dan Filipina (dua universitas), namun ada satu kategori yang masih belum diumumkan.

Lima kategori yang telah diumumkan juaranya adalah Design Award (Institute of Technological Education, Singapura), Eco-design Award (Universiti Sains, Malaysia), Communication Award (De La Selle University, Filipina), Technical Innovation Award (Mapua Institute of Technology, Filipina), dan Shell Helix

Tribology Award (ITS, Indonesia). Kategori “Student Energy Challenge” belum diumumkan.

“Tribology Awards itu merupakan penghargaan atas artikel ilmiah tentang konsep gesekan yang digunakan mobil Sapu Angin-8 untuk hemat energi, tapi artikel ilmiah yang disusun rekan kami, Alam Eka Putra, itu bukan sekadar artikel, melainkan memungkinkan untuk aplikasi di lapangan. Kami juga menambahkan foto dan data pendukung,” katanya.

Menurut dia, penghargaan itu mengobati kekecewaan tim “Sapu Angin-8” yang sudah dirancang menang dalam SEM Asia 2013 itu dengan target memecahkan rekor dunia dengan kecepatan 300 kilometer perjam menggunakan bahan bakar biofuel (FAME), namun semuanya sia-sia.

“Kami jelas kecewa, karena kami menyiapkan mobil itu enam bulan lebih, sehingga menghabiskan biaya riset yang tidak murah, kemudian kami juga sudah membeli 10 tiket untuk ke Malaysia senilai Rp27 juta dan biaya pengiriman mobil Sapu Angin-8 senilai Rp18 juta,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa Tim Sapu Angin juga sudah menyiapkan mobil “Sapu Angin Speed” untuk mengikuti kompetisi lain yang pertama kalinya diikuti ITS, yaitu “Student Formula Japan (SFJ) 2013” di Shizuoka, Jepang pada 3-7 September 2013. (ant/dik)

KREATIVITAS

CAGUB-CAWAGUB JATIM

Mahasiswa Ciptakan Komik Legenda Sura-Baya

Warga Doakan Bambang-Said Terpilih

SURABAYA - Mahasiswa Universitas Surabaya (Ubaya) Kevin Andy menciptakan komik interaktif dalam bentuk video dengan format flash yang mengangkat legenda tentang Sura dan Baya (SuraBaya).

“Saya berharap hasil karya saya akan bisa diaplikasikan dalam program Android dan tablet agar mitos Sura dan Baya banyak diketahui anakanak Surabaya,” katanya di kampus setempat, Selasa (16/7).

Apalagi, kata mahasiswa Jurusan Multimedia pada Fakultas Teknik Informasi Ubaya yang sudah lulus pada awal Juli lalu itu, hasil karyanya itu berbentuk video dan sifatnya interaktif.

“Saya menggambar sendiri karakter dalam game itu, lalu saya gambar ulang pada pro-

PASURUAN - Sejumlah warga di Kelurahan dan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, Selasa (16/6) petang, berdoa kepada Tuhan agar pasangan nomor urut 3, Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur.

Nama pasangan BambangSaid terselip di antara lantunan doa-doa yang dipanjatkan secara khusyuk oleh para warga. Doa bersama dipimpin langsung oleh pemuka agama masyarakat setempat, H Lazim Suwadi. Doa bersama itu mengakhiri acara berbuka puasa

gram komputer dengan suara dari dua teman dan saya selingi lagu. Satu gambar selesai dalam tiga jam,” katanya.

Menurut mahasiswa kelahiran Surabaya pada 12 April 1991 itu, komik interaktif yang diambil dari Cerita Rakyat Nusantara dan internet itu sudah diuji sejumlah rekannya.

“Mereka umumnya mengaku baru tahu tentang legenda ikan Sura dan Baya itu dari komik interaktif itu, karena itu mereka umumnya menyukai video dengan format flash yang berdurasi 15 menit itu,” katanya.

Pembuatan komik interaktif yang diselesaikan dalam tiga bulan itu memiliki lima adegan (scene) yakni perkenalan dua tokoh yakni Sura dan Baya yang akhirnya terlibat konflik perebutan kekuasaan.

“Adegan kedua tentang

puncak perkelahian yang berujung pada kesepakatan kekuasaan yaknio Sura di air dan Baya di darat. Pada adegan ini ada unsur interaktif,” katanya.

Unsur interaktif itu ada saat konflik memuncak ada tanda klik. “Kalau tanda itu tidak cepat di-klik, maka Sura akan mati, tapi kalau cepat diklik akan berlanjut ceritanya,” katanya.

Adegan ketiga tentang kondisi hutan yang aman pascakesepakatan antara Sura dan Baya itu, kemudian adegan keempat dengan dua tawaran untuk melanjutkan pada situasi di laut (kehidupan Sura) atau di darat (kehidupan Baya).

“Adegan kelima tentang Sura yang menyalahi kesepakatan dengan mencari makan di darat, karena bosan dengan

makanan di laut, hingga ketahuan Baya dan terjadilah perkelahian hebat,” katanya.

Dalam perkelahian itu, ekor Sura terluka, kemudian Sura terjun ke sungai untuk kembali ke laut, namun jejak Sura di sungai meninggalkan jejak darah dari ekor Sura.

“Sungai yang berwarna merah darah itu akhirnya memunculkan istilah Surabaya yang berarti selamat dari bahaya. Di sini ada unsur interaktif lagi, kalau tidak di-klik, maka Baya mati, tapi kalau diklik akan berlanjut ceritanya,” katanya.

Mahasiswa yang tinggal di Kawasan Pondok Chandra Sidoarjo itu mengaku suka monster berjenis hewan (fabel), karena itu dirinya merancang tugas akhir dengan mengambil cerita lokal yang heroik. (ant/dik)

bersama Said Abdullah yang digelar warga.

Sebelumnya, dalam sambutan yang disampaikan kepada warga, Said Abdullah mengutarakan niatnya bersama Bambang DH untuk memimpin Jawa Timur guna mewujudkan masyarakat desa yang berdaya. “Desa Jempol,” kata Said Abdullah.

Desa Jempol, terang Said, adalah desa yang mampu memberdayakan warganya lantaran ditopang dana yang berkecukupan dari pemerintah. Adapun alokasi dana untuk pemberdayaan desa senilai Rp 2,5 miliar per pe-

riode atau setara Rp 500 juta setiap tahunnya.

“Dana dari pemerintah ini tersedia dan sangat mungkin diberikan ke pihak desa. Tugas kami sebagai gubernur dan wakil gubernur hanya sebagai distributor yang menyalurkan dana tersebut kepada yang berhak, yakni pemerintahan desa,” kata Said.

Beberapa saat sebelum acara buka bersama, Said bersama para relawan jempol Pasuruan membagikan takjil kepada warga dan pengendara yang melintas di Jl Raya Karangsentul Kecamatan Gondangwetan. (ara)

PARLEMEN

PPP Minta Gede Widiade Selesaikan Gaji Persebaya SURABAYA - DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surabaya meminta caleg DPR RI Dapil I SurabayaSidoarjo dan juga mantan Chief Executive Officer (CEO) Persebaya Gede Widiade menyelesaikan masalah tunggakan pembayaran gaji pemain klubnya.

Ketua DPC PPP Surabaya Bukhori Imron, Selasa, mengaku tidak mengetahui persis kronologis persoalan yang di-

hadapi Gede Widiade, tetapi jika berkaitan dengan ranah hukum sebaiknya diselesaikan secara hukum.

“Silakah jalur hukum ditempuh, kita hormati. Negara kita negara hukum,” katanya.

Menurut dia, DPC PPP Surabaya khawatir dengan tersendatnya gaji pemain Persabaya yang menjadi tanggungan Gede berimbas pada popularitas partai.

Untuk itu, Bukhori mendorong penyelesaian kasus yang membelit kader PPP tersebut dilaksanakan secara fair. Ia menyadari bahwa terjun ke dunia politik tidak lepas dari pantauan masyarakat.

“Di politik, hampir semua orang memelototi apa yang diperbuat, kekurangan dan kelebihannnya, apalagi caleg,” ujarnya.

Ketua Dewan Pakar DPC PPP Surabaya, Norman Fauzi

Putra menambahkan klarifikasi soal kasus Gede Widiade harus dilakukan, agar persoalannya tidak dipelesetkan ke politik. “Sekarang ada 12 partai politik, jika mereka mengendus masalah ini bisa jadi persoalan bagi PPP,” ujarnya.

Norman mengungkapkan partainya telah melakukan pembekalan terhadap para calegnya guna menghadapi Pemilu 2014. (ant/dik)

ara/koran madura

BERSALAMAN: Cawagub Said Abdullah saat bersalaman usai membagikan takjil ke warga dan pengendara yang melintas di Jl Raya Karagsentul Kabupaten Pasuruan, Selasa (16/7) kemarin.

12

NASIONAL

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II

BACALEG DPD

Baru Ada 952 Orang yang Memenuhi Syarat Administrasi JAKARTA-Hasil verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan sekitar 903 bakal calon anggota legislative (bacaleg) DPD RI memenuhi syarat.

Padahal yang melamar sekitar 1033 orang. “Caleg DPD yang memenuhi syarat verifikasi administrasi hanya 903 orang, “ kata Komisioner KPU Sigit Pamungkas di Jakarta,Selasa,(16/7).

Menurut Sigit, dari 1033 pendaftar, terinci 907 laki-laki (87.80 %), dan 126 perempuan (12.20 %). Namun yang belum memenuhi syarat 52 orang. “52 orang ini karena masih dapat menyerahkan dokumen berupa Surat Keputusan Pemberhentian dari Kepala/Wakil Kepala Daerah, atau PNS, atau Pegawai BUMD/BUMN,” tambahnya.

Sehingga totalnya, lanjut Sigit, ada 952 orang yang memenuhi syarat. Sebenarnya KPU telah melakukan verifikasi factual juga. Yang diverifikasi saat itu mencapai 955 orang bakal calon, namun tiga orang tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan.

Proses pencalonan DPD sama seperti DPR dan DPRD. Maka dalam proses pencalonan DPD juga, KPU akan menetapkan dan mengumumkan DCS (daftar calon sementara) anggota DPD di media yang telah ditentukan pada 24 sampai 26 Juli 2013.

“Pengumuman nanti berikut daftar riwayat hidup seluruh bakal calon yang tercantum dalam DCS dengan menggunakan format Model F-12 DPR. Sebelum ditetapkan DCT, KPU akan meminta masukan masyarakat mulai 29 sampai 31 Agustus,” ucapnya.

Setelah itu, lanjut Sigit, KPU akan mengklarifikasi terhadap masukan dan tanggapan tersebut kepada bakal calon DPD yang bersangkutan, pada tanggal 6 sampai 12 Agustus 2013, untuk kemudian diputuskan pemenuhan syarat yang bersangkutan.

Sebelumya, Ketua KPU Husni Kamil Manik menjelaskan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu anggota DPD tersebut diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Peruba-

han Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012. “PKPU ini berubah tiga kali,” jelasnya.

Menyangkut persyaratan dukungan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2012 mengatur untuk provinsi berpenduduk hingga 1 juta, dukungan paling sedikit 1.000 pemilih; provinsi berpenduduk lebih 1 juta hingga 5 juta, dukungan paling sedikit 2.000 pemilih; provinsi berpenduduk lebih 5 juta hingga 10 juta, dukungan paling sedikit 3.000 pemilih; provinsi berpenduduk lebih 10 juta hingga 15 juta, dukungan paling sedikit 4.000 pemilih; provinsi berpenduduk lebih 15 juta, dukungan paling sedikit 5.000 pemilih. (gam/cea)

ant/saiful bahri

HARGA DAGING SAPI. Sejumlah pedagang menggiring sapi dagangannya usai diturunkan dari mobil terbuka, di pasar Keppo, Pamekasan, Jatim, Selasa (16/7). Meskipun pemerintah memperkirakan 800 ton daging sapi impor akan tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu, (17/7), namun harga daging sapi di beberapa daerah diperkirakan belum akan turun.

PKS dan Demokrat Partai Terkorup JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat dipersepsikan sebagai partai yang paling korup di Indonesia. Sebaliknya, dua partai papan bawah, Partai Hanura dan Partai Gerindra masih dipersepsikan publik sebagai partai yang relatif “bersih” atau partai yang kadernya jarang tersangkut kasus korupsi.

ant/wahyu putro a

SURVEI LSN. Peneliti Lembaga Survei Nasional Gema Nusantara menyampaikan paparan saat rilis Lembaga Survei Nasional (LSN) di Jakarta, Selasa (16/7). Survei tersebut mengangkat topik “Integritas Institusi Demokrasi dan Perkembangan Elektabilitas Partai Politik Menjelang Pemilu 2014” dengan jumlah responden 1.230 orang dari 33 Propinsi di Indonesia.

PARLEMENTARIA

Partai Islam Harus Benahi Diri JAKARTA-Hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga riset menyebutkan elektabilitas partaipartai Islam terus mengalami kemerosotan. Karena itu partai berbasis Islam harus membersihkan diri agar citra terangkat.

“Sebagai salah salah satu pimpinan partai, saya cenderung menjadikan survei tersebut sebagai bahan introspeksi,” kata Wakil Ketua umum PAN, Drajat Wibowo di Jakarta,Selasa,(16/7).

Ekonom Indef ini mengaku banyak partai Islam mengabaikan hasil survei sebuah lembaga. Padahal hasil survey ini menjadi dasar bagi partai Islam berbenah diri.

Seperti diketahui, Lembaga Survey Nasional (LSN) dan Indonesia Research Centre (IRC) melaporkan anjloknya elektabilitas partai Islam dan partai berbasis Islam. “Hemat saya, partai Islam atau berbasis Islam dianggap terlalu pragmatis, terlalu tergiur dengan kekuasaan. Ruh keislaman yang mengedepankan keadilan dan amanat pengabdian bagi kepentingan

rakyat jadi terabaikan,” tambahnya.

Menurut Drajat, publik melakukan sanksi keras kepada parpol yang membawa nama agama. Namun kelakuannya bertolakbelakang. “Masyarakat menghukum lebih keras karena “sudah membawa nama Islam kok seperti itu kelakuannya”.

Jadi memang saatnya partaipartai Islam dan berbasis Islam membersihkan diri, harus lebih tulus dan lebih merakyat lagi,” tuturnya Meski begitu, Drajat juga tidak membantah ada sejumlah lembaga survey yang terkesan pesanan. Sehingga kualitas surveynya juga belum bisa dijadikan standar acuan. “Saya melihat standar kualitas dan kontrol kualitas survei politik di Indonesia masih jauh dari memuaskan.

Survei juga sering mengikuti kemauan politik si pemesan. Jadi wajar jika saya sulit percaya 100 persen terhadap survei tersebut,” terangnya.

Sementara itu, peneliti LSN Dipa Pradipta mengatakan partai politik merupakan intitusi

yang paling tidak dipercaya publik. “Partai politik merupakan institusi demokrasi yang paling kurang dipercaya publik, hanya 42.6% yang mengaku masih percaya terhadap partai politik,” ungkapnya Sementara itu, mahasiswa dan lembaga survei sebagai institusi demokrasi dalam politik justru dianggap paling dipercaya publik. Sebanyak 70.8% mengaku percaya terhadap integritas mahasiswa dan 69.3% percaya terhadap lembaga survei. “Kemudian tingkat kepercayaan publik terhadap Ormas dan LSM, meskipun lebih bagus dari parpol tapi belum optimal.

Baru sebesar 57,5% publik yang mengaku percaya terhadap ormas dan 58,5% terhadap LSM,” tuturnya.

Menurut Dipa, meski tidak semua institusi demokrasi memperoleh kepercayaan yang cukup signifikan dari publik, namun jika dibandingkan dengan institusi masih hukum lebih baik. Ada empat faktor alasan mengapa parpol kurang dipercaya oleh publik, pertama parpol yang ada di parlemen saat ini dipersepsikan banyak terlibat kasus korupsi. Kedua, parpol yang ada juga dianggap kurang memliki kepeduliaan terhadap berbagai problem rakyat.

“Ketiga, pengurus partai dipersepsikan cenderung berperilaku pragmatis dalam berbagai isu nasional yang bersifat strategis. Dan keempat, banyak kasus yang bersifa amoral di mata publik yang melibatkan kader partai seperti perselingkuhan, beristri banyak, skandal seks, narkoba dan sebabainya,” pungkasnya. (gam/cea)

Dalam hasil survei nasional “Persepsi Publik Terhadap Integritas Institusi Demokrasi” Lembaga Survei Nasional (LSN), diketahui sebanyak 11,1 % responden menilai Partai Hanura dan Gerindra sebagai Partai yang dipersepsikan cukup bersih. Pada posisi tiga, sebanyak 7,5 % responden menilai PPP sebagai partai yang bersih.

“Partai Hanura dan Partai Gerindra masih dipersepsikan publik sebagai partai yang relatif ‘bersih’ atau partai yang kadernya jarang tersangkut korupsi,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakry, Selasa (16/7).

Partai terbersih versi LSN, berturut-turut yakni Partai Hanura (11,1 %), Gerindra (11,1%), PPP (7,5%), PDIP (6,4%), Golkar (5,6%), PKB (5,1%), PAN (5,1%), Nasdem (3,7%), PBB (2,2%), dan PKPI (2,2%). Sedangkan untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat harus puas bertengger diurutan paling buncit dengan dukungan hanya 0,6% responden.

LSN melakukan survei pada tanggal 1 sampai dengan 10 Mei 2013 di 33 (tiga puluh tiga) provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Jumlah sampel yang diambil sebesar 1.230 responden, diperoleh melalui teknik pengambilan sampel

secara acak bertingkat (multistage random sampling).

Pada bagian lain survei itu disebutkan bahwa elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) ternyata masih bersaing ketat dengan mantan ketua umum dan mantan Wapres Muhammad Jusuf Kalla, meskipun Ical sudah resmi dideklarasikan menjadi capres Partai Golkar untuk pemilu presiden tahun depan.

“Aburizal Bakrie dan Jusuf Kalla merupakan tokoh di internal Partai Golkar yang paling diunggulkan publik untuk diusung partai tersebut sebagai capres pada Pilpres 2014 mendatang,” kata Peneliti LSN Dipa Pradipta dalam Pemaparan hasil survei lembaganya itu.

Untuk para calon presiden, lembaga ini mengambil sampel sebanyak 1.230 responden melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat (multistage random sampling) dengan

margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka dengan bantuan kuesioner.

Responden terdistribusi 50 persen laki-laku dan 50 persen perempuan. Hasil survei ini juga dilengkapi dengan riset kualitatif berupa media analisys dari sejumlah surat kabar nasional dan daerah.

Hasil survei tokoh internal Partai Golkar itu, menunjuukan Aburizal Bakrie unggul tipis dengan perolehan 37,2 % diatas Jusuf Kalla 36,1%.

Sementara calon lainnya berada jauh di bawah keduanya, seperti Akbar Tandjung dan Agung Laksono yang masingmasing meraih 6,5 dan 2,7 persen suara. Fadel Muhammad hanya meraih 1,6% suara responden, Idrus Marham (1,5%), Priyo Budi Santoso (0,9%), Teo Sambuaga (0,7%), dan Syarif C. Sutardjo (0,5%). (gam/aji)

JELANG PEMILU 2014

Data Pemilih Akurat Sangat Mendesak JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) serius melakukan validasi pendataan dan sinkronisasi sistem informasi data pemilih kependudukan. Langkah ini penting agar keberadaan data pemilih benar-benar akurat.

“Itu harus dilakukan secara serius, terus menerus, dan faktual.

Sehingga, dapat menghasilkan data pemilih yang akurat,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo di Jakarta, Selasa, (16/7).

Menurut Arif, persandingan data yang dimiliki KPU dengan DP4 Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4 ) untuk kemudian menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), penting. Proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan panitia pendaftaran pemilih, kerap bermasalah di lapangan.

Malah Arif mengkritik Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) suka bekerja seenaknya. Misalnya, menempelkan stiker di rumah, tapi penghuninya belum didata sebagai pemilih. Atau, ada yang sudah didata, tapi belum ditempeli stiker. “Nah, DPS yang ada mau diuji dengan sistem. Tanpa sistem tidak ada pengujian. Sistem itu milik pemerintah dengan tiga instrumen, yakni foto, sidik jari, dan iris mata. Nah, KPU bagaimana menguji Sidalihnya?” tuturnya Terkait soal uang kehormatan, kata Arif, DPR menyetujui pembayaran kekurangan

uang kehormatan untuk para komisioner KPU. “Kekurangan untuk pembayaran uang kehormatan, totalnya sebesar Rp 77.532.000.000. Komisi II DPR menyetujui untuk dibayarkan dari anggaran tahapan Pemilu 2014 di APBN 2013,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik, sistem di KPU disesuaikan dengan sistem di Kemendagri. Semalam, KPU melaporkan, hasil rekapitulasi nasional, jumlah DPS mencapai 177.257.048. Jumlah ini belum termasuk data dari

Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Papua. Bila disandingkan dengan DP4 yang jumlahnya 190.411.133, DPS kemungkinan bertambah.

“Diharapkan pekan ini datanya sudah masuk. Sedangkan DPS luar negeri dari 130 kantor KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) 2.160.253 orang,” terangnya.

Sedangkan anggota KPU, Ferry Kurnia mengaku pihaknya terus melakukan rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara nasional pasca ditetapkan di

seluruh kelurahan. Hingga hari ini KPU baru menerima sebanyak 177 juta pemilih dari 30 propinsi. “Masih 177 juta dari 30 propinsi,” ungkapnya Masih ada tiga propinsi lagi yang belum menyerahkan jumlah daftar pemilihnya kepada KPU pusat, diantaranya Sumatera Selatan karena anggota KPUnya sedang mengikuti seleksi. “Papua terkendala transportasi, 10 kabupaten/ kota sudah selesai tinggal 19 lagi. Lalu Maluku Utara karena sedang rekap pemilukadanya,” ujarnya. (gam/abd)

EKONOMI

13

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II

INDUSTRI MINERAL

Investor China Incar Kawasan Indonesia Timur JAKARTA - Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku sudah menerima keinginan investor China untuk menanamkan modalnya di kawasan industri khusus mineral di Indonesia timur. Keinginan China tersebut sejalan dengan rencana pemerintah Indonesia yang akan melakukan penyebaran kawasan industri di Tanah Air. “Saat ini kami memang sedang berusaha mengeluarkan kawasan industri yang terpusat di Pulau Jawa untuk lebih menyebar ke daerah lain,” kata Hidayat di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (16/7).

Hingga pertengahan 2013, kata Hidayat, Indonesia sudah memiliki 74 kawasan industri yang sebesar 70 persennya berada di Pulau Jawa. Guna dapat menyebar kawasan industri tersebut ke sejumlah daerah di luar Jawa, menurut dia, pemerintah tengah intensif mendekati para investor asing.

Sejauh ini, ujar Hidayat, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan investor asing yang tertarik untuk

menanamkan modalnya untuk membangun kawasan industri beserta infrastruktur pendukungnya. Salah satunya investor yang tertarik, kata Hidayat, berasal dari China yang berencana membangun kawasan industri khusus di sektor mineral.

Keinginan investor dari China tersebut, terang

Hidayat, sudah sejalan dengan kebijakan larangan ekspor mineral mentah oleh Pemerintah Pusat. Dia menambahkan, investor China juga merencanakan untuk memindahkan pabrik-pabrik pengolahan mineral mereka ke kawasan industri yang akan dikembangkan di Indonesia tersebu.

“Rencananya, Oktober tahun ini kami akan menandatangani kerjasama terkait pembangunan smelter di kawasan Indonesia timur,” tutur Hidayat.

Terkonsentrasinya kawasan industri yang selama ini ada di Pulau Jawa, jelas Hidayat, telah memunculkan gagasan bagi pemerintah untuk melakukan penyebaran kawasan industri. “Tujuannya juga untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di luar Jawa dan supaya perekonomian juga bergeliat secara merata di seluruh Indonesia,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Partai Komunis China, Peng Qinghua pernah mengatakan, sebagai dua negara besar, ekonomi Indonesia dan China pada tahun-tahun terakhir berkembang pesat. Ruang kerja sama untuk kedua negara juga terbuka luas. Khususnya, di Provinsi Quanzi yang secara geografis sangat dekat dengan Indonesia.

“Potensi kerja sama Quanzi dengan Indonesia cukup besar,” kata Qinghua di Jakarta, baru-baru ini. Saat pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata Qinghua, SBY memberi saran agar kerjasama kedua negara bisa dilakukan di semua bidang. (gam/bud)

ant/muhammad iqbal

DAGING IMPOR. Petugas Karantina Bandara memeriksa suhu dan PH Daging Sapi setibanya di cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (16/7). Pemerintah lewat Perum Bulog melakukan Impor daging Sapi dari Australia sebanyak 3000 ton yang bertujuan untuk menekan harga daging nasional.

DAGING SAPI

Kementan Usulkan Harga Batas Atas JAKARTA- Kementerian Pertanian mengusulkan diterapkannya harga batas atas atau “ceiling price” pada daging sapi guna menanggulangi melonjaknya harga komoditas tersebut yang tidak terkendali di pasaran.

Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Selasa, menyatakan, seperti halnya pada gabah atau beras yang juga diterapkan harga pembelian pemerintah (HPP), maka “harga atap” tersebut nantinya untuk melindungi konsumen.

“Jika ada aturan harga batas atas daging sapi dan batas bawah harga daging sapi, ini mungkin bisa membuat harganya lebih stabil,” katanya di sela buka puasa dengan kalangan media.

Suswono menyatakan, dengan adanya harga batas atas daging sapi yang ditetapkan pemerintah maka pedagang dilarang menjual di atas harga yang ditetapkan, dan harga batas bawah ini peternak dapat terlindungi. “Kalau ada yang melanggar batas atas, pedagang tersebut bisa dikena-

kan sanksi, ada batas bawah petani kita tetap dilindungi,” katanya.

Ia mengakui kebijakan seperti ini sudah diterapkan di beberapa negara dan hasilnya dapat meredam gejolak harga. “Ini sudah diterapkan di beberapa negara, dan terbukti efektif, kalau di Indonesia saat ini baru ada HPP (Harga Pembelian Pemerintah) beras yang dilakukan Bulog,” katanya.

Menyinggung besaran harga batas atas ataupun batas bawah yang layak untuk daging sapi, Mentan menyatakan, hal itu perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam karena komoditas daging sapi berbeda dengan gabah atau beras yang patokan harganya bisa disamakan seluruh wilayah Indonesia.

“Harga Pokok Produksi (HPP) daging di setiap daerah berbeda sehingga ‘ceiling price’ nya juga tidak bisa disamaratakan untuk seluruh Indonesia,” katanya. (ant/ bag/beth)

ant/irsan mulyadi

MOGOK MAKAN. Sejumlah buruh perusahaan pengecoran yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) melakukan aksi mogok makan di halaman kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, Sumut, Senin (8/7). Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengungkapkan bahwa pelanggaran aturan ketenagakerjaan lebih banyak dilakukan oleh BUMN ketimbang perusahaan swasta.

Banyak BUMN Melanggar Aturan Kerja JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengungkapkan, pelanggaran aturan ketenagakerjaan lebih banyak dilakukan oleh perusahaan BUMN ketimbang perusahaan swasta.

Hal tersebut seperti dikemukakan Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenakertrans, Irianto Simbolon di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (16/7). “Pe-

rusahaan BUMN harusnya menjadi panutan dalam menegakkan aturan ketenagakerjaan, tetapi dalam hal ini swasta justru jauh lebih baik,” kata Irianto.

Sepanjang Januari hingga Mei 2013, kata Irianto, jumlah kasus yang ditangani Kemenakertrans mencapai 44 kasus, baik kasus yang berkaitan dengan pelanggaran jam kerja maupun terkait kasus pemutusan hubungan kerja. Dari jumlah kasus tersebut, lanjut dia, terdapat 16 kasus yang merupakan sengketa antara pekerja dengan perusahaan BUMN.

Menurut Irianto, sengketa ketenagakerjaan yang terjadi di PT Kereta Api Indonesia (KAI) tercatat sebagai masalah yang paling sulit ditangani. “Kami mengundang direktur utama, tetapi yang hadir malah perwakilan dari sumber daya manusia. Kalau direksi bersikap seperti ini, maka akan sulit tercipta perubahan di tubuh PT KAI,” ujarnya.

Perilaku serupa, ucap Irianto, juga terjadi di beberapa perusahaan BUMN lainnya, seperti PT PLN, PT Dirgantara Indonesia dan PT Telkom. Saat ini, jelas dia, perusahaan-perusahaan itu masuk ke dalam daftar perusahaan paling menyimpang dalam urusan ketenagakerjaan.

Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengaku, pemerintah telah mendapatkan kabar bahwa berbagai serikat pekerja akan kembali menuntut kenaikan upah buruh sebesar 50 persen di 2014. Tuntutan para pekerja ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menurut Hidayat, tuntutan tersebut diyakini akan memberatkan para pengusaha, karena besaran kenaikannya dianggap terlalu berlebihan.

“Saya kira belum tentu substansi tuntutannya baik untuk ekonomi nasional,” kata Hidayat di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (16/7).

Hanya saja, lanjut dia, tuntutan tersebut juga akan mengganggu investasi di dalam negeri, sehingga berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Namun demikian, kata Hidayat, saat ini pihaknya tengah menyusun rumusan terkait besaran gaji para pekerja yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak membebani pengusaha.

Hidayat menjelaskan, rumusan besaran gaji pekerja itu akan dihitung berdasarkan angka inflasi tahunan. Hasil kalkulasi trsebut, kata dia, akan ditambah dengan variabel hasil kesepakatan antara buruh dan pengusaha.

“Kenaikan upah sebesar 10 persen cukup ideal. Kalau saat ini inflasi itu 7,2 persen ditambah sekian persennya itu bisa ambil 3 persen. Saya kira itu kenaikan yang normal dan wajar,” tuturnya. (gam/bud)

PENERIMAAN NEGARA

Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah JAKARTA-Ditjen Pajak akhirnya angkat bicara terkait kritikan sejumlah kalangan terkait Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu. Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi mengatakan PP 46 Tahun 2013 ini memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dengan demikian masyarakat akan meningkat pengetahuan perpajakannya sehingga kepatuhan sukarela akan muncul. “Dalam APBN-P 2013, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 995,2 triliun atau mencapai 66 persen lebih dari target pendapatan negara Tahun 2013 sebesar Rp1.502,0 triliun,” jelas dia di Jakarta, Selasa (16/7).

Menurut dia, dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun lalu, setidaknya target penerimaan pajak Tahun 2013 tumbuh sebesar 19,1%. “Dan untuk menca-

pai target pajak yang telah diamanatkan tersebut, sangat dibutuhkan peran serta aktif seluruh masyarakat dan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,” kata dia.

Namun sayangnya, tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah.

Ditjen Pajak mencatat untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, baru sekitar 25 juta saja yang telah membayar pajak dari sekitar 60 juta masyrakat yang seharusnya membayar. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, Ditjen Pajak mencatat baru sekitar 520 Wajib Pajak yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba. “Contoh lainnya, hasil penelitian Ditjen Pajak terhadap kepatuhan perpajakan pedagang Pasar Tanah Abang diharapkan dapat dijadikan potret kepatuhan yang lebih konkret,” jelas dia.

Untuk Blok A Pasar Tanah Abang, berdasarkan hasil Sensus Pajak Nasional (SPN) dike-

tahui memiliki sekitar 8.000 kios. Dari 8.000 pemilik kios tersebut, ternyata baru sekitar 3.000 pemilik yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Nah,

dari 3.000 pemilik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, baru sekitar 200-an lebih yang telah membayar pajak.

Sedangkan rata-rata pembayaran pajaknya per-bulan per-WP (per Kios yang sudah terdaftar) tadi hanya 500 ribu

saja. Demikian juga untuk Blok B Pasar tanah abang, dari sekitar 3.821 kios yang ada (hasil sensus pajak nasional), baru sekitar 151 pemilik kios yang sudah terdaftar (menjadi Wajib Pajak) dengan jumlah yang melakukan pembayaran pajak hanya sekitar 62 Wajib Pajak.

Dari 62 Wajib Pajak tersebut, rata-rata pembayaran pajaknya hanya Rp400 ribu/perbulan/Wajib Pajak. “Tentunya, kondisi ini sangat berbeda dengan kenyataan atau kondisi aktifitas ekonomi di Pasar tanah abang seperti banyak diberitakan oleh media massa,” imbuh dia.

Berdasarkan data Ditjen Pajak, rata-rata omzet pedagang pasar tanah abang sekitar Rp10 juta perkios-perhari.

Bahkan, pada kondisi saat ini, omzet dapat mencapai Rp25 juta perkios-perhari. Maka, dengan hitungan sederhana dan tarif paling rendah sekalipun, maka seharusnya pajak yang dibayarkan oleh pedagang pasar tanah abang lebih

besar dari kondisi sekarang.

“Berdasarkan masukan dari berbagai pihak di Pasar Tanah Abang ini, maka penyebab utama perilaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ini dikarenakan masyarakat atau Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam memahami administrasi perpajakan,” jelas dia.

Untuk itu, imbuh dia agar masyarakat dan Wajib Pajak mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka diciptakanlah penyederhanaan aturan perpajakan dalam bentuk Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu sebagaimana diatur dalam PP 46 Tahun 2013. Dengan PP 46 Tahun 2013 ini, selain masyarakat diberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, diharapkan masyarakat akan meningkat pengetahuan perpajakannya sehingga kepatuhan sukarela akan muncul. (gam)

SEMBAKO

Disperindag Jatim Optimistis Harga Komoditas Akan Turun SURABAYA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur optimistis harga sejumlah komoditas pangan akan turun seiring dengan pelaksanaan operasi pasar pada 15 Mei hingga 18 Agustus 2013.

“Kami yakin operasi pasar itu akan berpengaruh pada harga komoditas, yakni akan makin turun,” kata Kepala Disperindag Jatim Budi Setiawan di Surabaya, Selasa.

Operasi pasar yang digagas Pemprov Jatim itu digelar di 38 kabupaten/kota dan komoditas yang dijual adalah beras, gula, minyak goreng dan terigu.

“Harga jual empat komoditas tersebut lebih murah, karena biaya transportasinya ke daerah sasaran telah disub-

sidi,” ujarnya.

Gula pasir dijual Rp10.000 perkilogram atau lebih rendah dibanding harga pasar yang mencapai Rp11.500 perkilogram.

Harga terigu segitiga yang harga pasarannya pada kisaran Rp7.300 hingga Rp7.500 perkilogram, dijual Rp6.500 perkilogram.

Sementara minyak goreng dijual dengan harga Rp7.500 yang juga lebih murah dibanding harga pasaran sebesar Rp10.000-11.000 per kemasan.

“Untuk beras premium dipatok dengan harga Rp7.350 perkilogram dari harga normal Rp7.600 perkilogram,” ucapnya.

Ia mengatakan harga beberapa komoditas lain me-

mang mengalami kenaikan, seperti cabai rawit dan daging ayam broiler.

“Kami bekerja sama dengan Bulog melakukan Operasi Pasar Cabai Rawit sejak Sabtu (13/7). Dampaknya, harga cabai turun menjadi Rp44.000 perkilogram daripada posisi akhir pekan (9/7) yang mencapai Rp75.000 perkilogram,” paparnya.

Ia juga mengemukakan, kenaikan harga berbagai komoditas bahan pokok di Jatim itu sudah terjadi sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Namun, kenaikan harga BBM bersubsidi yang bersamaan dengan Bulan Ramadhan 1434 Hijriah memang mengakibatkan kenaikan semakin tinggi,” katanya. (ant/ yat/beth)

ant/fanny octavianus

HARGA KOMUDITAS. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur optimistis harga sejumlah komoditas pangan akan turun seiring dengan pelaksanaan operasi pasar pada 15 Mei hingga 18 Agustus 2013

14

TAPAL KUDA

RABU 17 JULI 2013 NO.0161| TAHUN II

MERCON

Puluhan Ribu Jenis Petasan Dimusnahkan

BANGUNAN HARCO GLODOK RUNTUH. Suasana lantai tiga runtuh menutup sebagian kantin lantai dua di pasar Harco Glodok, Jakarta, Selasa (16/7). Runtuhnya lantai dan bangunan di lantai tiga sepanjang 250 meter tersebut tidak memakan korban jiwa dan belum diketahui penyebab runtuhnya bangunan tersebut.

Panwaslu Berikan Toleransi hingga 20 Juli PROBOLINGGO – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Probolinggo akan melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang terpasang sebelum masa kampanye.

Sesuai tahapan Pilkada Kota Probolinggo, masa kampanye mulai tanggal 12 Juli hingga 26 Agustus 2013. Hal itu terungkap, dalam rapat koordinasi Panitia Tim Penertiban Alat Peraga kampanye, di sekretariat Komisi Pemilihan Umum 9KPU) Kota Probolinggo, Selasa (16/70.

Ketua Panwaslu Kota Probolinggo, Artinya, saat ini Panwaslu Kota Probolinggo, Putut Gunawraman, mengatakan bahwa pihaknya masih memberikan kelonggaran bagi masing-masing tim pasangan calon, dan selanjutnya dapat mematuhinya agar terhindar dari pelanggaran.

Demikian juga, kata dia, alat peraga yang saat ini sudah terpasang diberbagai tempat, Panwaslu berencana akan melakukan penertiban pada tanggal 20 juli 2013 bekerjasama dengan Sapol PP Kota Probolinggo dan tim sukses masing-masing calon. “Untuk penertiban alat peraga kita akan melibatkan tim sukses masing-masing pasangan calon, ini demi terciptanya situasi yang kondusif selama pelaksanana Pilkada,” jelas Putut Gunawarman.

Secara terpisah, Kepala Badan Pelayanan Perijinan (BPP) Kota Probolinggo, Tartib Gunawan mengatakan banyak alat peraga dari pa-

sangan calon walikota dan wakil walikota yang melanggar. Alangkah eloknya Tim Kampanye menertibkan sendiri.”Pihak kami berharap,

kabupaten/kota yang lain bisa meniru Kota Probolinggo. Jika terjadi akan menjadi preseden yang baik dari sebuah kemajuan politik yang baik,”ujarnya.

Pihaknya meminta dua utusan dari tim pemenangan untuk bergabung dengan tim teknis penertiban alat peraga, yang sampai saat ini apakah sudah dilakukan atau tidak.

Sehingga deadline waktu 20 Juli 2013, pihak kami akan menertibkan semua. “Jangan sampai ada persepsi, pihak kami mendukung salah satu calon dituduh ada main dengan tim,”terang Tartib Gunawan.

Terlebih lagi, lanjut Tartib Gunawan, posisi pegawai negeri sipil (PNS) dalam kinerja pelayanan harus netral.

Hal itu dalam kerangka untuk menjalankan aturan, jangan sampai timbul fitnah.”Saya mohon pihak KPU, apa yang sudah diprogramkan tolong diperhatikan. Kami banyak komplain dari para pengusaha jasa periklanan, karena dia sudah membayar. Fakta dilapangan banyak yang ditutup alat peraga pasangan calon,”imbuhnya.

Menurutnya, kita bersama sebagai warga menjadi satu kesatuan untuk membangun Kota Probolinggo. Alangkah indahnya melaksanakan pes-

ta demokrasi Pilkada yang aman, dan kondusif. Bahkan, bagaimana kita seperti halnya berjamaah untuk sama-sama tidak melanggar aturan yang

sudah ditetapkan. ”Kapanpun kita diajak turun lapangan, untuk keliling menertibkan alat peraga pasangan calon yang melanggar ijin, kami siap dua puluh empat jam akan melayani. Peraturan KPU yang ditetapkan hampir dilanggar semua pasangan calon. Yang penting kesepakatan 20 Juli 2013 untuk menertibkan alat peraga tidak ada tolerir untuk ditindak,”tegas Tartib Gunawan.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Probolinggo Kota, Kompol. Moh. Nasir, dengan tegas mengungkapkan, bahwa tugas Polri mengamankan semua kegiatan yang dilakukan masyarakat, termasuk pelaksanaan Pilkada 29 Agustus mendatang.”Aturan dipahami, dan dipatuhi, agar supaya tidak ada permasalahan,”terangnya.

Aturan yang sudah disepakati, kata dia, akan disampaikan kemasing-masing Tim Kampanye pasangan calon, baik itu mengenai kampanye maupun penempatan alat peraga.”Ini untuk kebaikan kita semua. Kita semua saudara, dan tidak mungkin kita ada adu fisik. Sebagai warga kita, tugas Polri tak bisa melepaskan diri dari pesta demokrasi seperti Pilkada.

Mengamini hal itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Danang AP, menyatakan kondisi dilapangan ada tim penegakan hukum terpadu (Gakumdu), dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Jika keduanya belum bisa melakukan tindakan, maka Polri akan mengambil alih

tugas tersebut.”Yang punya kekuatan disini hanya partai .

Tapi kalau tuntutannya anehaneh, kita bisa menuntut yang lebih tinggi,”tukas Kasi Intel

Kajari Kota Probolinggo.

Demikan juga, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo yang menitipkan pesan untuk peserta kampanye yang turun berkonvoi di jalan, agar mematuhi tertib berlalu lintas. “Walaupun pihak kepolisian tidak melakukan razia terhadap peserta konvoi tak memakai helm, saya mohon Tim Pemenangan untuk melakukan himbauan untuk memakai helm dijalan,”pinta Arif.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo, Sukirman, WHP, meninta ada penyamaan persepsi tentang pengaturan kampanye. Kalau yang ada keluar dari aturan itu, secara teknis kita akan koordinasikan.

Karena dalam aturan itu, masih ada celah pelanggaran.

“Saya berharap, setelah ada penetapan KPU tentang pedoman alat peraga yang dikeluarkan pertanggal 14 Juni 2013. Namun dalam proses sosialisasi dilakukan, masih ada toleransi.

Dan secara konsisten akan ditegakkan,”tandasnya.

Menurutnya, pihaknya akan melaksanakan amanah dan tugas dengan sebaikbaiknya. Pihaknya berjanji, bagaimana komunikasi dan koordinasi yang baik untuk tidak melakukan pembedaan dengan calon yang lain.

Soal pengawasan alat peraga, harapannya dengan batas waktu yang ditetapkan agar internal tim pemenangan pasangan calon bisa dilakukan sendiri. Tetapi konsistensi tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing Tim Pemenangan pasangan calon mempunyai tanggung jawab masing-masing. ”Jika tidak jalan, fungsi pengawasan dan tindakan dari tim terpadu akan dijalankan. Jika abu-abu dalam aturan yang mengundang pelanggaran, kita masih menyerahkan kepada tim internal untuk melakukan tindakan,”tegas Sukirman.

WHP. Mengenai pengendalian pelanggaran lalu lintas saat kampanye, pihaknya berharap tim kampanye pemenangan bisa melakukan pendendalian dianggap akan lebih baik. Tahapan kampanye dimulai 12 -26 Agustus 2013. ”Kita memberikan kesempatan tim kampanye untuk melakukan penertiban internal alat peraga sampai batas tanggal 20 Juli.Yang jelas, mulai saat ini kita lakukan koordinasi,”pungkasnya. (hud).

PROBOLINGGO - Puluhan ribu petasan dari berbagai merk dan ukuran dimusnahkan jajaran Polres Probolinggo. Petasan tersebut merupakan hasil Operasi Pekat Jelang Ramadhan yang dilakukan jajaran Kepolisian Resort Probolinggo, Selasa (16/7).

Pemusnahan petasan bermacam jenis dan ukuran dengan cara dibakar itu sontak menarik perhatian belasan para pengunjung Mapolres .

Diawali dengan pembeberan puluhan ribu petasan yang di gantung, serta pemusnahan bubuk potasium.

Selanjutnya, belasan ribu petasan yang disita dari sejumlah pedagang dan pembuat itu dari berbagai titik diantaranya Desa Opo-Opo Kecamatan Krejengan, Desa Kaliacar Kecamatan Gading dan Desa Besuk Kecamatan Besuk. Itu, di bakar dengan cara dibaringkan di tanah agar supaya suara petasan itu tidak begitu keras dan mengganggu orang beribadah puasa.

Kapolres Probolinggo, AKBP Endar Priantoro, mengatakan belasan ribu petasan itu sengaja dimusnahkan dengan cara di baringkan supaya suaranya tidak begitu

keras dan tidak mengganggu masyarakat.

“Awalnya barang bukti petasan ini akan di musnahkan dengan cara di siram dan akan di buang kelaut. Tapi itu sangat mengganggu orang yang mencari ikan kalau di buang di laut. Dengan cara di bakar seperti ini, saya rasa cara yang lebih aman di lakukan,”tuturnya.

Operasi Pekat diselenggarakan sejak satu pekan sebelum Ramadhan, lanjut dia, petasan yang dimusnahkan kali ini belum semuanya.

“Kami menengarai masih banyak pedagang petasan yang beroperasi secara sembunyi.” tandas AKBP.Endar Priantoro.

Saat ini Polres Probolinggo masih terus melakukan razia petasan di sejumlah titik yang telah teridentifikasi.

Razia petasan masih akan terus digalakkan hingga Lebaran. “Kami juga mengimbau para pedagang agar tidak menjual petasanyang dapat mengganggu kenyamananmasyarakat sepanjang Ramadhan ini.”pungkasnya.(hud).

EKONOMI

Kenaikan Harga Masih Normal PROBOLINGGO – Dinas Koperasi, Perindustrian, Energi Mineral dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Probolinggo memastikan kenaikan sejumlah harga barang dagangan di tradisional dan supermarket di wilayah Kota Probolinggo masih dalam batas normal. Hal itu terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) harga dan ketersediaan stok barang dagangan yang digelar pasar Baru Kota Probolinggo, Selasa (16/7).

“Hasil sidak harga dan stok barang secara umum masih normal. Kenaikan harga juga masih normal, begitu juga dengan stok barang relatif masih aman,” kata Kepala Dinas Koperasi, Industri, Energi Mineral dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Probolinggo, Drs. Zainullah, MM. Zainullah menyebut-

kan, harga sembako dipasar tradisional, seperti beras ada kenaikan, tetapi tak signifikan.”Harganya normal, sesuai operasi pasar tadi masih berkisar Rp.7,5 ribu hingga Rp.8 ribu perkilogram. Untuk cabe ada kenaikan, tetapi satu sisi ada penurunan harga berkisar Rp.60 ribu hingga Rp.70 ribu perkilogram,”ujar mantan Kepala Dispenduk Capil ini.

Sementara harga daging dipasaran, lanjut dia, kenaikan masih dibatas normal.

Perlu diketahui daging sapi yang dijual oleh pedagang di pasar tradisional di Kota Probolinggo, bukan daging sapi impor, melainkan sapi daging lokal.

“Diperkirakan menjelang lebaran ada kenaikan harga.

Hari ini posisinya masih stabil, naiknya berkisar Rp.3 ribu perkilogram. Harga dag-

ing sapi murni Rp 82 ribu naik menjadi Rp.85 ribu perkilogram, atau ada kenaikan sekitar 3,66 persen,”tambah Zainullah.

Menurut Zainullah, semakin banyak orang membeli namun persediannya barang sedikit, secara otomatis harga akan menjadi naik.

Harapan saya, dari pemerintah tidak terlalu signifikan kenaikan harga. Sehingga secara makro, kondisi inflasi di Kota Probolinggo tidak terlalu tinggi,”harapnya.

Salah satu pedagang Cabe di Pasar Baru Kota Probolinggo, Vivi (40) mengaku kenaikan harga cabe sudah naik menjadi Rp.60 ribu perkilogram. “Untuk harga cabe yang bagus, harganya Rp.74 ribu perkilogram, sekarang sudah naik kisaran Rp.80 hingga Rp.90 ribu perkilogram,”pungkasnya. (hud).

SIDAK, Pedagang daging sapi di Pasar Baru, saat ditanya harga perkilogram oleh Kepala Disperindag Kota Probolinggo, Zainullah.

ANGKUTAN LEBARAN

Berencana Tambah Bus Insidentil

SIDOARJO - Pengelola Terminal Purabaya Surabaya di Bungurasih, Sidoarjo, berencana menambah bus insidentil untuk memperkuat armada bus reguler pada masa angkutan Lebaran 2013.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Purabaya Surabaya May Ronal menjelaskan bus insidentil tersebut disiagakan untuk mengangkut penumpang selama masa arus mudik-balik Lebaran.

“Bus tersebut akan beroperasi jika bus-bus reguler tidak mencukupi lagi untuk

mengangkut calon penumpang pada masa angkutan Lebaran,” ujarnya.

Ia menyatakan bus insidentil itu akan digunakan jika kondisinya benar-benar dibutuhkan supaya tidak ada penumpukan calon penumpang di terminal.

“Ini untuk memastikan calon penumpang yang akan menggunakan bus sebagai sarana mudik maupun balik pada masa Lebaran, tidak terlalu menunggu lama bus yang ditumpanginya menuju daerah tujuan,” ucapnya.

Serupa tahun-tahun

sebelumnya, peningkatan jumlah calon penumpang akan terasa pada ‘H-7’ hingga ‘H+7’ Hari Raya Idul Fitri,” paparnya.

Ia juga meminta para calon penumpang supaya memperhatikan barang bawaannya selama masa angkutan Lebaran, utamanya barang berharga.

“Semoga pelaksanaan angkutan Lebaran pada tahun ini bisa berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti dan aman bagi warga yang akan mudik maupun balik,” katanya. (ant/rah)

OPINI

15

RABU 17 JULI 2013 NO. 0161 | TAHUN II

salam songkem Bos Madin

B

iaya Operasional Sekolah tidak hanya diterima sekolah setingkat SD/SMP/sederajad, bahkan mulai tahun ini dikabarkan jenjang pendidikan setingkat SMA/sederajat juga akan menerima dana BOS. Selain itu, Madrasah Diniyah (Madin) yang selama ini dilirik sebelah mata oleh pemerintah, sudah menerima bantuan Biaya Operasional Sekolah.

Tidak tanggung-tanggung, dana BOS Madin yang digelontorkan Pemprov Jatim pada tahun 2012 sebesar Rp 590 miliar. Dana Bos itu diberikan kepada sejumlah madrasah dan pesantren yang ada di Jawa Timur, karena kedua pendidikan itu dinilai masih mempertahankan karakter pendidikan di era modern ini. Itu artinya, eksistensi pendidikan madin dan pesantren sudah mulai mendapatkan perhatian dari pemprov Jatim.

Akan tetapi, persoalan dana BOS ternyata tidak sesederhana itu. Dana BOS yang sudah dicairkan pada tahun 2012 lalu itu, ternyata hingga kini pertanggungjabannya dari lembaga penerima bantuan itu masih belum tuntas. Rupanya antusiasme ketika menerima dana BOS jauh lebih tinggi dibandingkan semangat memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Madin tersebut.

Permasalahan molornya pertanggungjawaban dana BOS Madin itu terjadi di Sampang Madura.

Dana BOS Madin di Sampang yang diambilkan dari APBD Provinsi sebesar Rp 13 miliar dan diambil dari APBD sebesar Rp 2,4 miliar, hingga keseluruhan berjumlah Rp 37,4 miliar , hingga kini yang dilaporkan ke bupati baru mencapai Rp 35,4 miliar. Dana BOS Madin itu diterima oleh 1.427 Madin se-Kabupaten Sampang yang terdata sebagai penerima. Namun, dari Madin penerima dana BOS itu masih ada 204 lembaga dengan nilai dana BOS yang diterimanya mencapai Rp 2 miliar masih belum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati setempat.

Madatnya laporan pertanggungjawaban dana BOS dari ratusan lembaga penerimanya mengindikasikan adanya pengelolaan dana bantuan operasional sekolah tersebut tidak maksimal. Dalam hal bantuan BOS Madin di Sampang tersebut justeru antara Disdik dan Kemenag setempat saling melempar tanggung jawab. Sebuah tindakan yang tidak seharusnya terjadi apabila sistem pengelolaan dana Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) 2012 itu jelas dan matang. Akibat tidak adanya kejelasan dan kematangan pengelolaannya telah membuat Disdik dan Kemenag itu saling lempar tanggungjawab, padahal tindakan semacam itu sangat tidak seharusnya dilakukan keduanya.

Permasalahan pertanggungjawaban yang berlarutlarut tersebut sejatinya harus diperbaiki. Sikap bijak pemerintah sebagai penyandang dana BOS Madin itu memang sangat dibutuhkan. Solusinya tentu bukan lantas dana BOS Madin ditiadakan pada masa-masa yang akan datang. Tetapi, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki sistem pengelolaannya agar bantuan BOS Madin tersebut tepat sasaran dan laporan pertanggungjawabannya pun tepat waktu. (*)

Parpol Korup

U

ntuk menemukan partai politik yang benar-benar bersih di negeri ini rasanya sulit. Nyaris tidak ada, bila tidak mau dibilang memang tidak ada parpol yang tidak pernah korupsi. Meskipun berbeda-beda, bila tidak salah, semua parpol pernah mencicipi aliran dana yang tidak jelas sumber kehalalannya.

Meskipun begitu, ada hasil survey yang cukup mencengangkan. Berdasarkan penelitian Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dilakukan pada tanggal 1-10 Mei 2013 di 33 provinsi melalui multistage random sampling terungkap partai politik terkorup di negeri ini adalah Partai Keadilan dan Partai Demokrat.

Kemudian setelah kedua parpol tersebut disusul parpol PKPI, PBB, Nasdem, PAN, PKB, Golkar, PDIP, PPP, Gerindra, dan Hanura. Sebanyak 11,1 persen responden menilai partai Hanura dan Gerindera serta PPP sebagai parpol yang dipersepsikan relative cukup bersih dari korupsi.

Tentu saja, partai korup merupakan parpol yang dianggap bermasalah di negeri ini, setidak-tidak rakyat cenderung bersikap antipati atau bahkan tidak memercayai parpol bermasalah tersebut. Predikat sebagai parpol korup memang potensial membuat dapat berpengaruh terhadap elektabilitas partai. Selain itu, caleg yang berangkat dari parpol bermasalah tersebut biasanya sulit mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Meskipun begitu, bukan berarti lantas tidak ada pemilih yang memberikan hak suaranya kepada caleg yang berangkat dari parpol korup tersebut.

Sedangkan sejumlah caleg yang maju dari parpol yang relatif bersih dari korupsi potensial mendapat dukungan dari sebagian besar pemilih. Namun begitu, di era demokrasi yang kian dikotori pragmatisme, kaidah ini tidak serta merta menjadi jaminan parpol bersih dapat menjadi parpol besar atau parpol korup akan memperoleh sedikit suara.

Money politic meskipun tidak dibenarkan nyatanya masih menjadi rahasia umum dan cenderung berpeluang membalikkan rasionalisme. Karenanya parpol korup dan caleg yang diusungnya bisa jadi dapat memperoleh dukungan yang jauh lebih besar daripada parpol yang relatif bersih. Diakui atau tidak, cara-cara kotor seperti politik uang itu, masih marak terjadi di Madura bahkan di daerah lain setiap kali ada pesta demokrasi.

Bila realitanya parpol dan sejumlah calegnya cenderung korup, maka berharap korupsi hilang dari tanah kelahiran ini hanyalah khayalan belaka.(*)

A

B

ulan Ramadhan telah datang. Umat Islam menyambut dengan penuh rasa suka cita datangnya bulan suci itu. Melalui rasa lapar, hakikat amarah dan nafsu dilemahkan. Hawa nafsu dan amarah menempatkan energinya dari makanan. Ketika seseorang berpuasa, dia belajar mengendalikan emosinya, belajar mendisiplinkan diri agar terhindar dari penyakit hati dan omongan yang tidak berguna, belajar berjiwa ikhlas dan berperilaku jujur dalam segala aspek kehidupannya.

Keimanan seseorang meningkat berlipat ganda dibulan puasa. Pada bulan ini umat Islam berbondong-bondong ke mesjid untuk beribadah, berzakat dan bersedekah, serta berlomba-lomba menyantuni anak yatim.

Datangnya bulan puasa ternyata juga identik dengan naiknya harga barang dan makanan. Penaikan harga BBM di bulan Juni lalu telah memicu kenaikan harga jauh sebelum Ramadhan. Ketika awal Ramadhan tiba, niscaya harga barang bakal naik lagi. Bagi pedagang, puasa ialah saatnya menjual komoditas pangan dan barang keperluan lainnya lebih mahal dari pada biasanya.

Di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang menderita rakyat Indonesia, adanya kenaikan harga akan mengganggu akses pangan dikalangan rakyat miskin. Ramadhan yang harusnya dilalui dengan khusuk terpaksa harus dijalani dengan gerutu karena ketidak berdayaan ekonomi.

Kita semua menyadari bahwa masyarakat baru saja membelanjakan banyak pengeluaran untuk kebutuhan anak sekolah. Sungguh berat beban masyarakat saat ini. Apakah kita pada jalur yang benar un-

Ramadhan dan Kemiskinan tuk menyejahterakan rakyat, atau menuju jalur yang keliru yang akan menjerumuskan rakyat pada jurang kemiskinan yang makin dalam ?

Masyarakat Indonesia mungkin dapat dikatakan orang yang tidak rasional dalam menyambut Ramadhan dan Lebaran. Sebagian besar berprinsip bahwa penghasilan setahun akan dihabiskan untuk menyongsong hari besar ini. Oleh sebab itu, setinggi apapun harga barang yang ditawarkan akan dibeli demi kebahagiaan anak dan seluruh anggota keluarga.

Perilaku seperti ini identik dengan memanjakan para pedagang. Mereka sudah memahami pola psikologi konsumen, yaitu menghamburhamburkan uang pada bulan puasa menjelang Lebaran.

Kenaikan harga di mata pedagang ialah juga ritual tahunan yang harus dilalui. Pedagang sering kali menangguk keuntungan beberapa kali dalam setahun. Saat gaji pegawai naik, saat terjadi shortage supply, atau kenaikan harga bahan baku dipasar internasional, pedagang leluasa menaikkan harga barang mereka.

Kesejahteraan kaum pekerja terutama buruh, petani dan nelayan masih jauh dari impian. Kemiskinan masih mengintai jutaan rakyat Indonesia. Sementara itu, disisi lain kita melihat orang yang berbondong-bondong berbelanja di mal untuk menyongsong Jakarta Great Sale, midnight sale, dan segala macam obral yang digelar di mal-mal diberbagai kota besar. Kontradiksi juga terlihat manakala kita menyaksikan persidangan para koruptor yang menumpuk harta bermiliar-miliar dan sama sekali tidak sesuai dengan standar gaji mereka yang hanya beberapa juta.

Pemandangan-pemandangan

yang tidak lazim itu tentu menimbulkan kegeraman bagi masyarakat miskin yang setiap hari berpeluh keringat, tetapi hasil pekerjaannya tetap tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Pada bulan puasa, sebagian umat Islam mengeluarkan zakat dan sedekah. Gerakan zakat dikalangan umat Islam selama ini belum terorganisasi secara optimal. Jutaan umat Islam yang hidup berkecukupan ternyata tidak mampu mengentaskan saudara-saudaranya yang dilanda kemiskinan. Jumlah orang miskin di Indonesia masih fluktuatif dan tidak tampak adanya penurunan yang signifikan. Itu pertanda bahwa zakat yang hakikatnya ialah pengentasan orang dari kemiskinan belum memenuhi target yang diharapkan.

Orang masih suka berzakat dan bersedekah dengan mengundang orang miskin kerumah mereka. Antrian orang miskin yang memanjang dan berjubel terkadang malah menimbulkan bencana karena mereka harus berdesak-desakan. Mengapa kita tidak mempercai lembaga amil zakat? Karena kita semua mengalami krisis kepercayaan. Kita tidak per-

caya kepada birokrat yang kini semakin marak diberitakan tersangkut oleh urusan korupsi. Kementerian Agama bahkan pernah dikatakan sebagai salah satu lembaga terkorup.

Puasa harus dilakukan dengan jiwa ikhlas. Salah satu tanda ikhlas ialah tidak mudah kecewa. Saat ini banyak diantara kita menjadi individu yang selalu kecewa. Kecewa mengapa harga barang selalu naik dibulan puasa, kecewa mengapa program pengentasan rakyat dari kemiskinan tidak kunjung datang hasilnya, kecewa mengapa bangsa yang relegius ini sulit memberantas korupsi.

Bangsa ini harus segera banting setir dan lebih tegas memerangi segala bentuk penyelewengan. Bangsa ini harus segera mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Bangsa ini mempunyai PR besar, yakni membangun generasi jujur dan amanah.

Kejujuran sudah menjadi barang langka di negeri ini.

Keteladanan para pemimpin semakin sulit dicari. Yang ditemukan justru pemimpinpemimpin yang kemaruk harta, mereka ialah orang-orang pintar otak, tetapi kurang cerdas hati. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan puasa sekedar sebagai ritual. Makna kejujuran dibalik puasa tidak diimplementasikan dalam peri kehidupan di tempat kerja. Oleh sebab itu, KPK saat ini menghadapi musuh yang tangguh.

Perilaku sebagian pemimpin kita yang lupa akan amanah dan melalaikan hakikat kejujuran, membuat rakyat tersakiti hatinya dan semakin kurang rasa hormatnya pada pemimpin. Kita trenyuh melihat pemimpin-pemimpin yang berperut tidak pernah kenyang dengan yang sedikit, dan nafsu

H. Azasi Hasan, SE., MM. Kandidat Doktor di Bidang Ekonomi dan Bankir Bank BUMN mereka tidak pernah puas dengan yang banyak.

Ramadhan merupakan waktu untuk mengoreksi diri dan meningkatkan mutu pribadi.

Selama 11 bulan manusia telah menjalani kesibukan dan kegiatan yang tidak jelas. Oleh karena itu pemimpin yang tidak intropeksi diri pada bulan Ramadhan hanya akan mengulang-ngulang perbuatan salah dibulan-bulan yang akan datang, dan ini akan semakin menyengsarakan kehidupan rakyat.

Pengentasan rakyat dari kemiskinan sudah dijalankan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat menegaskan pentingnya zakat, infak dan sedekah. Jutaan orang Islam yang kaya di Indonesia harusnya menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat untuk mengeliminasi kemiskinan. Ditengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini, marilah kita ringankan beban derita si miskin dengan menyantuni mereka agar mereka bisa turut berbahagia menyambut puasa. Negara ini akan sejahtera kalau pemimpinnya adil, orang berharta mau bersedekah dan orang fakir rajin berdoa. =

Fenomena Perdagangan

D

atangnya bulan Ramadhan banyak dinanti oleh semua kalangan.

Orang Islam tidak hanya menanti tetapi sekaligus bersuka cita di saat bulan yang suci, penuh dengan rahmat dan berkah ini tiba di tengah-tengah mereka. Kemudian, mereka kaum muslim mengisinya dengan berbagai macam amalan. Puasa merupakan ibadah pokok yang ditetapkan sebagai salah satu dari rukun Islam dan secara langsung diperintahkan oleh Allah SWT yang tertuang dalam firmanNya: “Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.

Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur” (QS: Al-Baqarah: 185).

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwasannya di dalam bulan Ramadhan terjadi peristiwa yang agung, yaitu diturunkannya Al-Qur’an (nuzulul qu’an). Al-Qur’an merupakan kitab kaum muslim di seluruh belahan dunia ini. Segala sesuatu yang dilakukan oleh kaum muslim harus sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan

dalam Al-Qur’an tersebut, baik dalam urusan beribadah kepada Allah SWT maupun dalam menjalin hubungan dengan sesama makhluk ciptaan-Nya (manusia, hewan dan tumbuhan). Segala bentuk dan cara manusia dalam melakukan interaksi dengan makhluk ciptaan-Nya sudah diterangkan di dalam Al-Qur’an secara jelas anatara yang benar dan yang bathil, antara yang halal dan haram, antara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan seterusnya.

Di setiap bulan Ramadhan, kemurahan hati dari orangorang kaya (aghniya’) kepada kaum fakir, miskin, duafa’, dan musafir selalu menjadi hiasan di sore hari kala menjelang waktu berbuka puasa. Mereka (para aghniya’) dengan penuh semangat dan senang hati setiap harinya menyediakan berbagai macam makanan untuk orang-orang yang kurang mampu (fakir, miskin, dhuafa’, dan musafir) meskipun cara pemberiannya tidak semuanya secara langsung dari tangan aghniya’ kepada tangan kaum yang kurang mampu, misalnya melalui event pembagian ta’jil gratis di masjid-masjid, melalui lembaga sosial yang mengadakan acara bakti sosial (baksos), dan beberapa macam cara yang lainnya. Semua kebaikan dari para aghniya’ ini merupakan sebuah amal ibadah kepada Allah SWT serta merupakan sebuah perilaku yang mencerminkan rasa peduli pada keadaan lingkungan sosial mereka.

Namun, di balik peristiwa yang mulia di atas, bulan Ramadhan seringkali dinodai oleh beberapa ulah nakal dari orangorang yang tidak bertanggung jawab. Siapakah mereka? Mereka adalah para pedagang jajanan yang “nakal” di pasar-pasar,

toko-toko, dan di tempat-tempat perdagangan yang lainnya.

Akhir-akhir ini, banyak diberitakan di berbagai media baik cetak maupun elektronik terkait dengan perdagangan nugget di berbagai pasar di negeri ini.

Mereka, para penjual nugget yang “nakal” membuat barang dagangannya dari bangkai ayam yang dicampur dengan boraks.

Hal ini dilakukan para pedagang nugget yang “nakal” sematamata hanya untuk mencari keuntungan yang besar tanpa memikirkan bagaimana dampak yang akan terjadi pada orang lain (para pembeli).

Praktek licik dari para pedagang seperti ini tidak hanya terjadi pada perdagangan nugget saja. Seperti pengalaman di tahun-tahun yang lalu, di setiap bulan Ramadhan dan terlebih lagi pada saat menjelang hari raya Idhul Fitri, banyak para pedagang menawarkan barang yang sudah “kadaluarsa” kepada calon pembelinya. Hal semacam ini sangatlah merugikan dan bahkan dapat menimbulkan kematian pada orang lain secara perlahan.

Dan perbuatan pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat dikecam oleh Allah SWT. Perdagangan memang suatu hal yang halal dan diperbolehkan oleh agama. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 275, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…..”. Namun, seperti halnya ibadah puasa, perdagangan juga memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum atau pada saat aktifitas perdagangan tersebut dilaksanakan.

Sebagaimana banyak diterangkan di berbagai buku referensi, syarat-syarat perdagangan (jual beli) diantaranya, yaitu keridhaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), orang

yang melakukan akad jual beli adalah orang yang memang diperkenankan menangani urusan ini (jual beli), barang yang diperjualbelikan harus halal dan ada unsur kemanfaatan yang mubah, barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan dan akad jual beli dilakukan oleh pemilik barang atau yang menggantikan kedudukannya (yang diberi kuasa) serta barang yang diperjualbelikan ma’lum (diketahui) dzatnya, baik dengan cara dilihat atau dengan sifat dan kriterianya.

Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang yang “halal”.

Sementara fenomena perdagangan nugget yang terbuat dari bangkai ayam itu secara jelas merupakan perdagangan yang tidak diperbolehkan oleh agama karena bangkai merupakan barang yang haram.

Dalam hal ini Rosulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan jual beli khamr dan bangkai”.

Di samping itu, perilaku nakal dari para pedagang tersebut mencerminkan sifat yang egois. Maksudnya, mereka (para pedagang) hanya mementingkan kebutuhan mereka pribadi (mengeruk untung yang sebesar-besarnya) tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi pada pembelinya.

Padahal, perdagangan yang baik itu adalah perdagangan yang di dalamnya mengandung hubungan mutualisme (saling menguntungkan) antara penjual dan pembeli. Artinya, penjual mendapatkan untung dan pembeli dapat dimudahkan mendapatkan barang yang mereka inginkan tanpa adanya unsur yang membahayakan (penipuan dan sebagainya).

Fenomena perdagang-

Wahyu Eko Sasmito

Aktivis Gerakan IAIN Sunan Ampel Menulis (GISAM)

an yang dibumbuhi dengan penipuan dari para pedagang “nakal” tersebut hampir setiap tahunnya terjadi di negara kita ini. Oleh karena itu, untuk menghindarinya kita sebagai pembeli harus lebih kolektif di dalam memilih barang yang akan kita beli di manapun itu tempatnya. Di samping itu, kita jangan mudah tergiur dengan iming-iming harga “murah” dari sebuah produk terutama produk makanan karena di balik harga yang murah itu pasti ada sesuatu yang tidak wajar dari produk tersebut.

Akhirnya, di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita semua beramal sesuai dengan yang diperintahkan agama.

Yaitu, amal yang dapat menghasilkan kemaslahatan umat, bukan amal yang dapat merugikan dan menyengsarakan umat. Entah, sampai kapan fenomena perdagangan yang dilakukan oleh para pedagangang “nakal” di bulan Rmadhan dan menjelang hari raya Idhul Fitri hilang meninggalkan Negara ini? =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16

RABU 17 JULI 2013 NO. 0161 | TAHUN II

KORAN MADURA RABU 17 JULI 2013 NO. 0161 | TAHUN II

Eric Abidal Siap Jadi Kapten AS Monaco

BARCA INGINKAN

MONACO - Mantan bek kiri Barcelona yang mulai musim panas ini berseragam AS Monaco Eric Abidal berharap diangkat sebagai kapten tim itu oleh pelatih Claudio Ranieri. Sebab dia yakin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi para pemain muda klub yang baru promosi ke Ligue 1 tersebut.

Abidal yang sudah berusia 33 tahun dipercaya sebagai kapten saat Monaco kalah 2-3 dari klub Jerman Fortuna Dusseldorf Minggu (14/7) lalu. Dia hanya bermain selama 35 menit pada laga pertamanya setelah kembali ke kampung halamannya.

Dia pun meminta pelatih Claudio Ranieri untuk mempercayainya sebagai kapten tetap klub itu pada musim ini. Ini akan menjadi musim penuh pertama Abidal sejak absen selama hampir dua tahun karena operasi kanker hati dan transplantasi hati. Dia kembali merumput pada paruh terakhir musim 20122013 di Barcelona, setela sembuh total. Tetapi di penghujung musim, Barcelona tidak memperpanjang kontraknya. Padahal, Abidal sangat ingin tinggal di Camp Nou minimal satu musim lagi.

Keputusan Barcelona itu sangat disesali Abidal. Dia pun mengungkapkan kekecewaannya sambil meneteskan air mata.

“Selama karir saya, saya tidak pernah menjadi kapten. Tetapi saya sudah berubah. Saya sudah punya pengalaman dan pelatih ingin mempercayai saya. Saya bisa berbicara Bahasa Spanyol dan bisa membantu para pemain muda. Bila itu berarti saya akan menjadi kapten, saya akan terima dan menjalankan tugas itu tanpa masalah,” kata Abidal.

Dia melanjutkan, “Saya belum membicarakan masalah ini dan saya tidak akan menentangnya. Sebaliknya, bila pelatih percaya pada saya, saya akan membalas kepercayaan tersebut dengan melaksanakan tugas dengan baik. Ini sangat penting. Saya kira saya bisa melaksanakannya dengan baik. Sekarang, hanya waktu yang akan berbicara.”

Ranieri sudah menimang-nimang para calon kapten AS Monaco musim ini. Abidal masuk dalam daftar tiga calon kapten AS Monaco. “Ada tiga calon kapten yaitu, kapten musim lalu Valere Germain, Jeremy Toulalan, dan Abidal. Abidal adalah alumnus Akademi Monaco,” kata Ranieri. (espn/aji)

BARCELONA - Presiden Barcelona Sandro Rosell mengakui bahwa mereka memang sangat ingin mendatangkan bek Paris Saint-Germain (PSG) Thiago Silva, bila PSG mau melakukan pembicaraan masa depan bek Tim Nasional (Timnas) Brasil itu.

Thiago Silva membantu PSG merebut gelar juara Ligue 1 pada musim pertamanya bersama klub itu sejak didatangkan dari AC Milan pada musim panas 2012 lalu. Di Parc de Princes, Silva diikat kontrak selama lima tahun. Tetapi El Barca memburu pemain ini untuk memperkuat lini belakang mereka yang menjadi titik paling lemah selama musim 2012-2013 seiring dengan makin tua dan seri cederanya Carles Puyol yang berdiri di jantung pertahanan bersama Gerard Pique.

Rosell yakin pelatih Tito Vilanova akan mendukung penuh upaya klub mendatangkan Thiago Silva.

Hanya saja, klub Catalan itu terbentur dengan kondisi bahwa PSG sedang tidak membutuhkan dana karena pemiliknya tidak kekuarang dana segar. PSG tidak ingin melayani penawaran dari luar untuk menggaet Thiago Silva.

“Thiago Silva adalah pemain yang kami inginkan baik oleh dewan maupun pelatih. Bila kami meng-

CALON KAPTEN

AS MONACO

Eric Abidal

THIAGO SILVA

inginkannya, soal harga tidak menjadi persoalan. Kami bernegosiasi dengan orang yang soal uang bukan menjadi faktor pertimbangan. Dan bila mereka tidak mau duduk bersama dan melakukan pembicaraan, kami tidak bisa melakukan apapun. Masalahnya sekarang ada pada pemain untuk meyakinkan klubnya bahwa dia ingin datang ke sini dan mulai melakukan negosiasi,” kata Sandro Rosell kepada saluran telvisi Catalan, 8tv pada Senin (15/7) malam waktu setempat. (sky sports/aji/dar)

Nama Lengkap Thiago Emiliano da Silva Tetala Rio de Janeiro, 22 September 1984 Tinggi 183 cm Posisi Bermain Bek Tengah Klub Saat ini Paris Saint-Germain

Barcelona “Buang” Alcantara Bersaudara BARCELONA - Thiago Alcantara dan adik kandungnya Rafinha dibuang oleh Barcelona. Thiago yang dijual ke Bayern Muenchen dengan banderol 25 juta euro sudah tiba di Munich pada Senin (15/7) sore. Sedangkan adik kandungnya, Raminha Alcantara, pada hari yang sama resmi dipinjamkan ke Celta Vigo untuk satu musim ke depan.

Thiago dan Rafinha adalah putra mantan pemain Tim Nasional (Timnas) Brasil pada Piala 1994, Mazinho.

Thiago yang lahir di Italia dan Rafinha oleh ayahnya dimasukkan ke akademi sepakbola Barcelona, La Masia, sejak usia dini, yaitu umur 13 tahun.

Baik Thiago maupun Rafinha sudah membela Timnas Spanyol sejak usia 16. Bedanya, Thiago tetap membela Timnas Spanyol U-21 dan meraih gelar juara Piala Eropa di Israel bulan lalu. Dia juga dipanggil ke tim senior “La Furia Roja”. Sementara, Rafinha yang memiliki dua kewarganegaraan yaitu Spanyol dan Brasil, sudah memilih bergabung dengan Timnas Brasil dan membela Seleccao U-20 pada turnamen di Argentina tahun ini. Sebelumnya pemain 20 tahun ini masuk Timnas Spanyol U-16, 17, dan 19 tahun.

Thiago Alcantara yang resmi bergabung dengan Bayern Muenchen Thiago Alcantara, Senin

(15/7) sore tiba di Munich setelah merampungkan proses transfernya dari Camp Nou ke Allianz Arena.

Sesampainya di Munich, Thiago Alcantara mengungkapkan bahwa pelatih juara Bundelsiga itu, Pep Guardiola adalah orang yang sangat menentukan kepindahannya ke Allianz Arena. Keduanya sudah bekerja sama dalam waktu yang cukup lama di Barcelona.

“Di satu pihak ada sejarah bahwa ini adalah salah satu klub terbaik di dunia selama bertahun-tahun. Di atas itu semua, tim ini memainkan sepakbola yang sangat atraktif. Dan saya percaya kehadiran Pep Guardiola akan memberi nilai lebih,” kata Thiago Alcantara kepada website resmi klub.

Dia melanjutkan, “Kami sudah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun dan dia adalah seorang pelatih yang sangat percaya pada saya. Saya adalah penggemar berat dengan filosofi bermain yang diusungnya. Tidak banyak pelatih seperti itu di dunia ini yang memiliki kemampuan yang sama dengan dia. Itulah hal paling penting yang membuat saya mengambil keputusan untuk pindah ke Bayern Muenchen.”

Minggu lalu, Guardiola menegaskan bahwa Thiago Alcantara adalah pemain nomor satu yang

dikejarnya pada jendela transfer musim panas ini. Keinginan Guardiola ini juga didukung oleh chairman klub, Karl-Heiz Rummenigge.

“Kami sangat senang karena bisa mewujudkan proses transfer utama ini. Baru-baru ini, Thiago dinobatkan sebagai pemain terbaik pada Piala Eropa U-21. Dia adalah seorang pemain yang fantastik dengan bakat yang luar biasa. Dia akan membuat Bayern menjadi lebih kuat,” kata Rummenigge.

Sementara Barcelona men-

capai kesepakatan dengan Celta Vigo untuk meminjamkan Rafinha selama satu musim ke depan.

Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini melakukan debutnya bersama tim senior Barcelona pada November 2011 menggantikan Cesc Fabregas. Pada Juni lalu, Rafinha memperpanjang kontraknya bersama Barcelona hingga 2016, sebulan sebelum dipinjamkan ke Celta Vigo. (espn/sky sports/aji)

“The Reds” Siap Ditinggalkan Luis Suarez LIVERPOOL - Direktur Pelaksana Liverpool Ian Ayre mengungkapkan bahwa “The Reds” harus siap ditinggal Luis Suarez pada musim panas ini.

Pasalnya, Suarez sudah tidak betah lagi di Anfield, meskipun para petinggi dan pelatih klub itu Brendan Rodgers sangat ingin penyerang internasional Uruguay itu bertahan di Anfield.

Penyerang tempramental ini diincar oleh sesama klub Inggris, Arsenal, dan raksasa Spanyol Real Madrid. Arsenal sudah mengajukan penawaran sebesar 35 juta pound kepada Liverpool, tetapi ditolak karena

menginginkan pemain itu tetap berada di Merseyside.

“Kami mendapat permintaan resmi dari Arsenal dan sudah diketahui publik. Tetapi kami sudah menolak dan dia sudah kembali berlatih bersama tim.

Berdasarkan fakta ini kami harus menatap ke depan. Saya juga sudah mendengar bahwa dia sangat gembira karena memiliki kesempatan untuk bermain bersama Arsenal dan Real Madrid. Tetapi dia belum

sampaikan ke saya bahwa dia ingin hengkang,” ujarnya.

Dia melanjutkan, “Sampai saat ini kami masih sangat ingin melihat Luis mengenakan seragam Liverpool musim ini.”

Tetapi bila Luis Suarez akhirnya harus pergi, maka Liverpool harus cepat-cepat mencari penggantinya. “Ini ambisi seorang pemain muda. Dia sudah bicara ke media bahwa dia ingin bermain di Liga Champions.

Tetapi kami harus yakinkan Luis bahwa Liverpool adalah tempat yang tepat baginya untuk meraih ambisi-ambisi tersebut,” lanjutnya.

Permasalahan yang menjadi penyebab utama Suarez berniat hengkang salah satunya dia ingin meningkatkan kariernya dengan berada di klub besar yang tampil di Liga Champions.

“Jika aku menerima tawaran penting untuk kemajuan karier, maka aku akan mempelajarinya.

Beberapa klub telah bertanya tentangku, tetapi semua pertanyaan aku serahkan kepada agenku,” jelas Suarez.

“Aku selalu ingin meningkatkan level permainan. Itulah mengapa aku meninggalkan Ajax untuk Liverpool. Tapi,

klub ini harus berjuang untuk masuk ke Liga Champions.

Ketika hal itu tidak terjadi, itu merusak moral setiap pemain.

Jadi, aku sudah menderita,” lanjutnya.

“Sulit untuk bertanding di Premier League setiap minggu, dengan tidak pernah memiliki kesempatan untuk memenangi trofi. Di atas semua itu, media Inggris tidak mengerti.

Kontroversi dengan Patrice Evra dan Branislav Ivanovic yang menentukan. Selalu ada pertanyaan tambahan ketika orang menganalisaku,” tambah Suarez. (espnfc.com/aji/dar)

LUIS SUAREZ

sudah menyatakan ingin hengkang dari Anfield, dan beberapa klub besar sudah menyatakan ketertarikannya.

Tampaknya hanya tinggal tunggu waktu bagi Suarez untuk hengkang dari Liverpool.