e Paper Koran Madura 17 September 2013

1

SELASA 17 SEPTEMBER 2013 NO.0200 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

17 SEPTEMBER 2013

g PAMANGGHI

Amien Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

ant/irsan mulyadi

WARGA TETAP BERAKTIVITAS. Sejumlah pelajar duduk di atap mobil angkutan umum dengan latar belakang Gunung Sinabung yang mengeluarkan debu vulkanik, di Desa Dokum Sironga, Kab. Karo, Sumut, Senin (16/9). Sebagian warga desa di kawasan Gunung Sinabung masih melakukan aktivitas seperti biasa, sementara sedikitnya 5.956 warga yang tinggal di lereng Gunung Sinabung telah mengungsi.

PENEGAKAN HUKUM

Uang Fathanah

KPK Pantau Kasus Korupsi di Jatim SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau penyidikan kasus korupsi yang ditangani kejaksaan dan kepolisian di daerah. Termasuk pantauan khusus penanganan tujuh kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Deputi Bidang Penindakan KPK, Wari Sudono mengatakan, selain melakukan pendataan pihaknya juga melakukan evaluasi. “Semua kasus korupsi kami minta datanya, termasuk kasus yang diberhentikan atau SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Kejati Jatim,” ujarnya, Senin (16/9).

Sepanjang tahun 2011 hingga 2013 ini, Kejati Jatim sudah menghentikan penyidikan 7 kasus korupsi. Di 2011, lima kasus korupsi yang dihentikan Kejati Jatim di antaranya dugaan korupsi Tolgate Juanda, dugaan korupsi BPN Bangkalan, dugaan korupsi proyek SPBU Pemkot Madiun, dugaan korupsi RSUD Soewandhie Surabaya, dan dugaan korupsi PSSI Jatim.

Padahal pada lima kasus ini, Kejati Jatim sebelumnya telah menetapkan tersangka. Saat itu, Kejati Jatim beralasan pihaknya menghentikan kasus korupsi itu lantaran tidak adanya buktibukti yang kuat.

Sementara di tahun 2013, Kejati menghentikan penanganan dua kasus korupsi yaitu dugaan korupsi APBD Lamongan dan dugaan korupsi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bojonegoro. Dasar yang digunakan Kejati Jatim untuk menghentikan kasus itupun juga sama yaitu tidak adanya bukti yag kuat. Padahal saat itu tersangka telah ditetapkan Kejati Jatim.

Kasus-kasus korupsi di Jatim yang dihentikan Kejati Jatim tersebut kini menjadi atensi khusus KPK. Lembaga yang berkantor di Jl Rasuna Said, Jakarta itu siap memverifikasi alasan-alasan Kejati Jatim dalam menghentikan kasus korupsi itu.

“Kami akan lihat dulu bagaimana kasusnya. Apa penyebabnya kok penanganan kasus-kasus korupsi itu dihentikan.

Kalau memang sudah sesuai prosedur ya sudah, tapi kalau ada penyebab lain ya kami akan mencari tahu,” tegas Wari.

Namun, sejauh ini KPK belum bisa mengetahui hasil verifikasi kasus-kasus itu. “Saat ini proses pendataan terhadap kasus korupsi di Jatim masih kami lakukan. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya,” katanya.

Saat ditanya apakah kasus yang dihentikan Kejati Jatim akan diambil alih oleh KPK, Wari mengaku belum bisa memastikan. “SP3 kan bagian dari proses hukum, perkara di SP3 kan ada alasannya. Kami belum mengetahui alasannya tersebut karena datanya masih dilakukan verifikasi,” paparnya.

Lanjut Wira, pihaknya mendatangi Kejati Jatim untuk melakukan supervisi kasus korupsi yang ditangani bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim.

Pihaknya hanya melakukan inventarisasi kasus-kasus korupsi yang ditangani Kejati yang meliputi jumlah kasus, proses penanganan, hingga kesulitan. (ara)

Mengalir Sampai Jauh Mantan Sekpri Presiden Terima Rp 1 Miliar JAKARTA-Terdakwa kasus suap impor daging sapi, Ahmad Fathanah pernah mentransfer uang sebanyak Rp 1 miliar ke Ahmad Zaky melalui rekening istrinya, Linda Silviana. Uang tersebut dikirim Fathanah melalui transfer antarbank. Saat itu Ahmad Zaky merupakan sekretaris pribadi mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq.

SIDANG FATHANAH. Model Vitalia Shesya berjalan usai memberi kesaksian dalam sidang kasus dugaan suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/9).

Berita di hal 12

Vitalia Shesya

Teman Ahmad Fathanah

“Setelah kejadian saya tahu ada transfer Rp 1 miliar dari terdakwa,” kata Linda Silviana saat bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/9) siang. Linda yang merupakan seorang pegawai negeri sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi.

Linda mengaku, suaminya memberitahu akan ada pengiriman uang. Namun saat itu, Zaki tidak memberitahu, siapa orang yang mengirim uang tersebut. “Waktu itu suami saya bilang dia mau mengunakan rekening saya. Dia bilang pagi-pagi ada yang mau transfer,” ungkapnya.

Linda tidak menaruh curiga soal uang itu. Namun sempat bertanya uang apa itu. “Awalnya, saya nggak tanya ke dia, dan suami saya nggak menceritakan kepada saya. Waktu

itu saya sempat nanya, kata suami saya, sudah ambil saja,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja menegaskan KPK masih mendalami keterangan saksi soal Bunda Puteri dan Sengman. “Saya rasa untuk pemanggilan soal waktu saja,” ungkapnya.

Menurut Adnan, keterangan yang terkumpul bisa menjadi dasar pemanggilan penyidik KPK terhadap Bunda Puteri dan Sengman yang menurut kabar cukup berpengaruh. “Selama ini KPK tidak pernah menutup-nutupi kalau ada orang terindikasi terlibat kasus korupsi,” tegasnya Diakui Adnan, pihaknya belum mengetahui jelas peran Bunda Puteri dan Sengman. Sejumlah keterangan saksi yang BERITA dimintai keterangan TERKAIT belum menjelaskan secara rinci.

Halaman 12 “Makanya kita akan mencari cara supaya mengetahui. Kalau diperoleh segera kita klarifikasi,” tegasnya.

Pemanggilan itu klarifikasi antara data yang kita punya dengan kesaksian saksi yang kita panggil,” terang Adnan, bahwa keterlibatan keduanya masih sebatas fakta persidangan.

Ridwan Hakim, saat bersaksi untuk Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/8), mengungkap Sengman, orang dekat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono diduga membawa Rp 40 miliar milik PT Indoguna Utama. (gam/cea)

SKANDAL SUAP

Mabes Polri Bantah Terima Upeti dari Aiptu Labora JAKARTA-Sebanyak 33 orang petinggi Polri diduga menerima uang upeti Aiptu Labora Sitorus (LS), anggota Polres Raja Ampat, Papua yang memiliki rekening gendut sebesar Rp 1,5 triliun. Namun Kabareskrim Komjen Pol Sutarman membantah adanya aliran dana dari Aiptu Labora Sitorus ke sejumlah petinggi Polri. Hal itu berdasarkan kerjasama penyidikan antara Polri dengan PPATK. “Saya pastikan berdasarkan kerjasama dengan PPATK, tidak ada petinggi Polri dapat aliran dana,” ujar Sutarman saat mendampingi Kapolri Jenderal Timur Pradopo rapat kerja dengan Komisi III DPR di Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (16/9).

Sebelumnya, Direktur Indonesia Police Watch (IPW), Netta S Pane menyebutkan, lebih dari 33 pejabat Polri diduga menerima aliran dana dari Aiptu Labora Sitorus. Total uang Labora yang mengalir ke para pejabat Polri selama 15 bulan itu mencapai Rp10.950.450.000.

Sutarman menjelaskan, selain melacak aliran uang panas itu, Polri telah menetapkan kasus tindak pidana pencucian uang Labora sudah lengkap dan siap disidangkan. “Di samping illegal logging dan

minyak, kita terapkan TPPU sudah P21.

Kita kerjasama PPATK pelacakan uang,” ungkapnya.

Menurut Netta, sejumlah kapolres dan pejabat di Polda Papua menerima aliran dana sebanyak 16 kali atau setiap bulan menerima setoran dari Sitorus antara Rp 25 juta sampai Rp 250 juta.

Sementara itu, Pejabat Mabes Polri misalnya, menerima 13 kali aliran dana lewat rekening 1560003319730 Bank

Mandiri, Kapolda Papua diduga menerima lima kali aliran dana dari Sitorus dari Juni 2012 hingga Februari 2013.

Namun demikian, NeTta enggan menyebut nama-nama yang menerima dana dari Sitorus ini. Yang jelas, pejabat Polri yang diduga menerima aliran dana dari Labora mulai dari kapospol, kapolsek, kasat, kapolres, propam, direktur, ajudan kapolda, kapolda hingga pejabat di Mabes Polri. (gam/cea)

Gubernur DKI Jokowi memang seksi sebagai konsumsi politik.

Politisi PAN M. Amien Rais yang relatif lama tak tampil ke publik, sampai tak bisa menahan diri untuk memberikan respon pada sosok yang dikenal sangat bersahaja ini.

Apalagi kalau bukan soal elektabilitas Jokowi terkait Pilpres pada tahun 2014.

Melihat elektabilitas pada seluruh survey yang menempatkan Jokowi pada urutan teratas dengan perbedaan angka signifikan Amien tampak mencoba memberi semacam bantahan. Ia menyebut tingginya elektabilitas Jokowi itu sebagai hasil pencitraan politik. Jadi menurut Amien, bukan realitas persepsi masyarakat pada kinerja Jokowi.

Mungkin penilaian Amien benar.

Karena politik memang komunikasi.

Bisa jadi itu memang pencitraan yang dikemas sistematis. Dan secara politik sah sebagai bagian dari upaya mempengaruhi, menggalang dukungan dalam proses pemilihan Presiden mendatang.

Namun penilaian Amien bisa juga salah jika mencermati sepak terjang Jokowi belakangan ini terutama terkait Masyarakat bagaimana menilai menangani Jabegitulah karta. seharusnya Mantan pemimpin; Walikota Solo cepat dalam ini, seperti menyelesaikan diketahui publik, seperti tak masalah, peduli citratidak sibuk nya dan lebih beretorika mengedepankan visi dan misinya. Ia saat menangani persoalan Jakarta, bukan tanpa tantangan. Dalam membenahi PKL, perkampungan kumuh dan masih banyak lagi, Jokowi bukan tanpa tantangan. Media, juga meliput reaksi masyarakat yang kadang memaki, memprotes, mendemo dan lainnya.

Ia tetap maju walau harus berhadapan tembok tebal, termasuk “pembusukan” pada kinerjanya.

Media pun, kecuali saat Pilkada DKI, bersikap adil dengan juga memberitakan penolakan keras masyarakat pada apa yang dikerjakan Jokowi. Dan dengan gaya polos tapi lugas, Jokowi terus menerapkan konsepsi visi dan misinya dalam membenahi Jakarta; ada penolakan atau tidak.

Jika kesungguhan kerja Jokowi disebut sebagai pencitraan, Amien Rais benar. Karena dari sikap itulah masyarakat merespon baik kepemimpinan Jokowi.

Masyarakat menilai Jokowi sungguhsungguh bekerja, terus membenahi Jakarta dan hampir setiap hari terlihat ada di tengah-tengah penyelesaian Jakarta.

Masyarakat menilai begitulah seharusnya pemimpin; cepat dalam menyelesaikan masalah, tidak sibuk beretorika, tidak peduli pada citra dirinya, tampil apa adanya, jauh dari kesan formal dan lainnya.

Secara output kerja Jokowi memang belum sepenuhnya berhasil; apalagi dia belum setahun menjabat Gubernur Jakarta. Tapi masyarakat menilai satu hal: Jokowi memperlihatkan kesungguhan bekerja, bukan berbasa basi, beretorika indah seperti Vicky Prasetyo yang bikin heboh itu. Ia pun, dengan penuh keyakinan mengutif ucapan Bung Karno bahwa hidup itu, memang untuk mengabdi dan mengabdi.

Ia, kata pepatah jawa, bersikap Ing Ngarso Sung Tulodo. Menjadi contoh, bukan memberi contoh. Ia berbuat. Dan kata pepatah Arab, perbuatan itu jauh lebih memberikan kekuatan menggerakkan ketimbang seribu kali kata-kata in- dah. Amien, mungkin lupa soal itu. =

Putus Cinta Matrawi yang baru saja putus dari pacarnya terlihat duduk santai sambil merokok bersama Matrahem.

Sekalipun baru saja putus cinta, tak terlihat ada beban yang cukup dalam tergambar di wajahnya.

Matrahem : Benar kang, sampean baru saja putus dari si Martini anaknya pak Jumadin itu?

Matrawi : Iya, Memangnya kenapa?

Matrahem : Kelihatannya sampean tidak sakit hati ya meski putus cinta.

Matrawi : Yang sakit hati itu bukan putus cinta, tapi kalo putus masih cinta.

Cak Munali

2

LINTAS JATIM

SELASA 17 SEPTEMBER 2013 NO.0200 | TAHUN II

Tersangka Kasus Puger Bertambah Kemenag Pastikan Tidak Ada Konflik Antar Keyakinan SURABAYA – Tersangka kasus kerusuhan yang terjadi di Puger, Jember bertambah menjadi sembilan orang tersangka yang diamankan oleh kepolisian

ant/adhitya hendra

PENJUAL EDELWEIS:Seorang calon pembeli melihat buga edelweis yang dijual di kawasan Desa Ngadisari, Kec. Sukapura, Probolinggo, Jatim. Harga Bunga Edelweis yang dijual di luar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) tersebut bervariasi Rp 30ribu hingga Rp 45ribu tergantung ukuran.

WORLD BANK

Akses Jasa Keuangan Belum Banyak Diminati di Indonesia SURABAYA - Penelitian World Bank 2009 menunjukkan bahwa sekitar 2,7 miliar penduduk dewasa di negara berkembang tidak mempunyai akses terhadap perbankan, baik dari sisi deposito, kredit, asuransi maupun dana pensiun.

Direktur Center for Information and Development Studies (Cides), Umar Juoro mengatakan hasil pemetaan secara global yang dilakukan World Bank menunjukkan sekitar 59% dari seluruh penduduk di Asia Tenggara dan

Asia Timur belum terjangkau layanan finansial.

"Indonesia sendiri saat ini masih menghadapi tantangan berkaitan dengan akses layanan finansial yang masih terbatas. Baru sekitar 20% dari penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun saat ini yang menikmati akses jasa keuangan, sementara di China dan India masing-masing telah mencapai 64% dan 35%," terang Umar, Senin (16/9).

Selain itu kata dia rendahnya layanan keuangan di Indonesia tercermin dari jum-

lah rekening bank per 1.000 penduduk usia dewasa di Indonesia yang baru mencapai 505, sementara di Malaysia dan Thailand mencapai 2.063 dan 1.449. Hal yang sama juga tercermin dari rekening kredit per 1.000 penduduk usia dewasa yang baru mencapai 197 di Indonesia, sementara di Malaysia 964 dan di Thailand 272.

"Untuk mencapai inklusi finansial (perluasan akses keuangan) tidak bisa dengan cara saat ini dengan pembukaan kantor cabang bank.

Tetapi perlu cara baru seperti branchless banking (layanan perbankan tanpa kantor bank). Bayangkan cabang seluruh bank di Indonesia paling hanya 20 ribu. Bagaimana mungkin yang 20 ribu ini bisa melayani 240 juta rakyat Indonesia?" ujar Umar.

Seperti diketahui Bank Indonesia menunjuk 5 bank mengujicobakan branchless banking. Dengan branchless banking transaski perbankan tidak dilakukan melalui kantor fisik bank, tetapi dengan menggunakan sarana teknolo-

gi dan jasa pihak ketiga atau agen banking.

Masyarakat yang belum memiliki rekening hanya perlu mendaftar lewat agen yang udah ditunjuk lewat nomor ponsel. Transaksi perbankan juga dilakukan dengan agen tersebut. Misalnya nasabah ingin menabung Rp. 50.000, tinggal memberikan uang pada agen. Secara otomatis uangnya sudah tersimpan di bank. Kalau ingin menarik uang juga lewat agen dan tidak perlu ke bank sama sekali. (ara)

IBADAH

Dua Jemaah Calon Haji Asal Sidoarjo Gagal Berangkat SURABAYA - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya hingga Senin (16/9), telah memberangkatkan 11 kelompok terbang (kloter). Artinya, sekitar 4.895 Jamaah Calon Haji (JCH) dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim) telah terbang ke Tanah Suci. Jumlah tersebut belum ditambah dengan 55 orang petugas kloter.

Sampai dengan kloter sebelas tersebut, diketahui bahwa beberapa orang mengalami gagal berangkat karena berbagai alasan. Antara lain dis-

ebabkan meninggal dunia, sakit, dan mutasi keluar ke kloter lain.

Tercatat, di kloter sebelas asal Kabupaten Sidoarjo ini terdapat dua orang yang gagal berangkat. Satu orang disebabkan meninggal daerah atas nama Ahmad Asliq, sedangkan satunya menderita sakit dan sedang mendapat perawatan di daerah asalnya. “Kedua orang ini seharusnya berangkat tadi pagi pukul 09.20 tadi,” ujar Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya, Sutarno.

Menurut Sutarno, jamaah haji yang sakit tersebut akan

diberangkatkan menyusul jika sudah mendapat rekomendasi dari dokter terkait kesembuhannya. Batas waktunya pun sampai 9 Oktober 2013 atau jadwal pemberangkatan kloter terakhir di Embarkasi Surabaya. “Kalau belum dapat rekomendasi, dia ikut tahun depan,” jelasnya.

Sementara, terkait masih ditemukannya barang bawaan terlarang dari dalam tas JCH, Sutarno mengingatkan agar Kementerian Agama (Kemenag) kabupaten/kota untuk memperketat pemeriksaan barang bawaan JCH.

Jika aturan tersebut tetap tak diindahkan, maka petugas PPIH di Ebarkasi Surabaya yang dibantu oleh beberapa orang petugas Angkasa Pura Bandara Juanda akan menyita barang terlarang tersebut.

“Masih saja ditemukan benda cair yang dilarang dibawa. Aturan penerbangan, kan memang tak mengizinkan untuk membawa cairan di atas 100 mililiter (ml). Kalau ketahuan petugas akan kami sita,” paparnya.

Dia mengimbau kepada JCH untuk tidak khawatir terhadap barang-barang yang

disita petugas. Menurut dia, usai dikumpulkan, benda tersebut akan didata dan dikembalikan ke petugas haji di daerah. Petugas daerah ini nanti yang akan mengembalikan barang-barang tersebut setibanya JCH dari Tanah Suci.

“Petugas daerah juga harus mencermati dan memeriksa barang bawaan JCH sebelum berangkat ke Asrama Haji. Sebab, di sini akan diperiksa kembali dengan mesin x ray. Jika dianggap mencurigakan, tas kemudian diperiksa manual. Jadi, sangat ketat,” tegasnya. (ara)

"Siang tadi, sekitar pukul 14.00 WIB ada dua pelaku diamankan. Mereka berinisial JI (45), nelayan asal Puger dan MS (38), buruh yang tinggal di Desa Puger Wetan, Jember," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Sutiyono, Senin (16/9) sore.

Keduanya diamankan dalam kasus pengrusakan Pondok Pesantren Darul Solihin, di Puger, Jember beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, juga ada tujuh orang pelaku kasus pengerusukan tersebut yang diamankan polisi.

Yakni HJ (49) nelayan asal Dusun Mandaran, Desa/ Kecamatan Puger yang sempat terekam poto saat keluar dari Ponpes dengan membawa balok.

Dari keterangan HJ, dia mengaku bersama ST. Dan tak sampai lama, ST (30) seorang nelayan yang tinggal di Dusun Kauman, Puger.

Lalu, berkembang lagi ditangkap adalah SP (52) nelayan yang juga tinggal di Dusun Mandaran, Puger.

Juga ditangkap MR (34) nelayan Dusun Mandaran, AH (60), MS (25), dan HT (21), semuanya adalah nelayan yang tinggal di Mandaran, Puger.

"Mereka ini sudah ditahan di Polres Jember," tambah Awi. Disampaikan Awi, hari ini (kemarin-red) pengamanan di Jember juga menjadi perhatian serius Polda Jatim. Sebab, ada peringatan tujuh hari kematian Eko, korban tewas dalam kerusuhan yang terjadi di Jember tersebut.

"Kapolda juga terjun langsung dalam pengamanan ini," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Sudjak menegaskan bahwa kerusuhan di Puger, Jember itu tidak ada kaitan dengan Sunni-Syiah seperti yang muncul di permukaan.

"Itu masalah lama terkait dengan persaingan antartokoh karena masyarakat Sunni dan Syiah di sana juga tidak ada masalah. Jadi, tokohnya yang harus bertemu," ujarnya.

Keberadaan kelompok penganut Syiah di Puger, Kabupaten Jember adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Namun, kata Sudjak , masalah dari kerusuhan massa di Pesantren Darus Sholihin di Puger, Jember, pada tanggal 11 September 2013, bukanlah konflik Sunni-Syiah. (ara)

ara/koran madura

MEMBERIKAN KETERANGAN: Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono saat memberikan keterangan kepada Wartawan di Balai Wartawan Polda Jatim.

PEMBANGUNAN JATIM

DPRD Desak Karsa Masukkan Program Paslon Lain

SURABAYA – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendesak gubernur dan wakil gubernur Jatim terpilih yaitu pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf (KarSa) untuk segera memasukkan semua program pasangan calon (paslon) dalam program pembangunan Jatim.

“Program masing-masing Cagub dan Cawagub Jatim ada yang layak untuk dimasukkan dalam program pembangunan Jatim, termasuk program yang diusung oleh Cagub Jatim, Khofifah Indar Parawansa”, ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Jatim, Ahmad Is-

kandar saat ditemui di DPRD Jatim, Senin (16/9).

Menurut Ahmad Iskandar, Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim akan memback up penuh agar program-program masih Cagub Jatim dimasukkan dalam program pembangunan Jatim. Bahkan, kata Ahmad Iskandar, pihaknya akan mengawal program-program masingmasing paslon sampai gubernur melaksanakan.

“Kami akan kawal itu sampai Gubernur yang melaksanakan,”tandasnya.

Untuk diketahui, pasangan KarSa memastikan

akan mengadopsi program dari tiga paslon yang kalah dalam pemilihan gubernur (pilgub) 2013 untuk membangun Jatim lima tahun ke depan.

“Program Takwa yang disampaikan Pak Eggi akan kita tampung. Demikian juga dengan program anggaran untuk memajukan desa dari Bambang-Said, serta program memperbanyak sambungan listrik masuk desa dan mensupport masyarakat bawah yang diusung Bu Khofifah juga akan kita tampung,” tegas Soekarwo usai ditetapkan KPU Jatim sebagai pemenang Pilgub,

Sabtu (7/9) lalu.

Sementara itu, Saifullah Yusuf mengaku KarSa bersedia melakukan islah (berdamai) dengan pesaingnya di pilgub Jatim, Khofifah Indar Parawansa – Herman Soerjadi Sumawiredja (BerKah) yang saat ini sedang mengajukan gugatan terkait hasil pilgub Jatim ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Untuk gugatan yang dia ajukan ya kita tunggu saja hasilnya gimana nantinya.

Prinsipnya kami siap merangkul , siap islah,” tegasnya saat ditemui di Kantor DPRD Jatim, Jalan Indrapura No. 1, Surabaya, Senin (16/9). (ara)

PARPOL

Golkar Evaluasi Kekalahan Pemilukada Wali Kota

WADUK PACAL KRITIS: Sejumlah warga memancing di Waduk Pacal di Desa Kedungsumber, Temayang, Bojonegoro, Jatim, yang airnya mulai surut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di daerah setempat memperkirakan stok air Waduk Pacal yang saat ini mulai kritis dengan kapasitas yang tersisa sekitar 6 juta meter kubik akan habis akhir September. ant/aguk sudarmojo

SURABAYA Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Timur melakukan evaluasi atas empat kekalahan di Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Wali Kota, masing-masing di Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Kediri dan Kota Probolinggo.

“Evaluasi pasti kami lakukan menyeluruh, khususnya di tingkat DPD II di kabupaten/kota. Dalam waktu dekat, kami segera melakukan dan tentu sesuai peraturan yang

berlaku,” ujar Plt Ketua DPD I Partai Golkar Jatim Zainudin Amali kepada wartawan di Surabaya, Senin (16/9).

Hal ini tidak terlepas dari kekalahan para calon yang diusung partai berlambang pohon beringin tersebut. Dari empat Pemilukada Wali Kota yang dilangsungkan pada 29 Agustus 2013, semua calon yang diusungnya menuai kekalahan dalam hasil hitung cepat maupun rekapitulasi penghitungan manual Komisi

Pemilihan Umum (KPU) di daerah setempat.

Zainudin Amali mengakui sejak awal diprediksi bahwa calon yang diusung Partai Golkar di empat Pemilukada Wali Kota tidak diunggulkan.

Kendati demikian, pihaknya tetap berusaha menjadikan calon sebagai pemenang.

“Namun, hasilnya sudah seperti yang diperkirakan bahwa calon dari Golkar tidak mendapat angka maksimal. Kami pun mengakui

hasil tersebut, kecuali satu Pemilukada di Probolinggo yang masih ada harapan karena masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi(MK),” kata Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut.

Salah satu faktor yang membuat kekalahan, kata dia, yakni bersamaannya waktu penyelenggaraan dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, yakni 29 Agustus 2013. (ant/dik)

LINTAS JATIM

3

SELASA 17 SEPTEMBER 2013 NO.0200 | TAHUN II

DANA BAGI HASIL

Dishutbun Pantau Dana Tembakau BOJONEGORO - Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Bojonegoro, Jatim, memantau pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) sebesar Rp8,050 miliar yang dipinjam 116 pengusaha dan tiga kelompok tani agar tidak terjadi penyimpangan.

"Sesuai kesepakatan pinjaman DBH CHT dimanfaatkan untuk melakukan pembelian tembakau atau mengolah tembakau. Tidak diperbolehkan dimanfaatkan untuk kepentingan di luar pertembakauan," kata Kepala Bidang Usaha Perkebunan Dishutbun Bojonegoro Khoirul Insan, Senin (16/9).

Ia menjelaskan sebanyak 116 pengusaha dan tiga kelompok tani yang mengajukan pinjaman DBH CHT sudah mencairkan pinjaman

di Bank Jatim sejak 5 September.

"Semuanya sudah mencairkan pinjaman, sebab pengusaha membutuhkan uang untuk melakukan pembelian tembakau," katanya, menegaskan.

Insan optimistis pinjaman DBH CHT tetap akan dimanfaatkan pengusaha dan kelompok tani. Sebab, hanya dengan pinjaman berkisar Rp30 juta sampai Rp200 juta/pengusaha atau kelompok tani masih kurang untuk melakukan pembelian tembakau.

Apalagi, katanya, panen sudah berlangsung hampir merata di areal tanaman tembakau Virginia Voor Oosgt (VO) seluas 5.955 hektare dan Jawa 687 hektare.

"Bagi pengusaha dana pinjaman DBH CHT masih

kurang," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan sesuai kesepakatan pinjaman DBH CHT harus sudah dikembalikan dengan batas terakhir 31 Maret.

Sesuai persyaratan, pengusaha dan tiga kelompok tani yang mengajukan pinjaman memanfaatkan angunan, di antaranya, sertifikat tanah, BPKB, juga surat berharga lainnya dengan bunga sekitar 1 persen.

"Sebenarnya bunga 1 persen itu bukan bunga, tapi biaya administrasi proses pinjaman DBH CHT di bank," ucapnya.

Sesuai data di Dishutbun setempat, sebanyak 70 pengusaha ditambah enam kelompok tani masih memiliki tunggakan DBH CHT sebesar Rp1,248 miliar berasal dari pinjaman 2010,2011 dan 2012. (ant/dik)

ant/m risyal hidayat

INDONESIA CHANNEL 2013: Peserta penerima Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI) menari pada acara "Bersatu dalam Cinta Indonesia" pementasan Indonesia Channel 2013 di Airlangga Convention Centre, Universitas Airlangga, Surabaya, Jatim, Minggu (15/9) malam. Sebanyak 69 peserta dari 42 negara yang mengikuti program BSBI Kemelu menampilkan hasil pembelajaran mereka selama tiga bulan di lima kota pusat kebudayaan Indonesia.

Pemprov Menyediakan 585 Formasi CPNS SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan 585 formasi umum dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil 2013.

"Dari jumlah itu, 60 persennya atau 351 formasi akan diisi oleh bidang kesehatan, di antaranya, dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, operator kesehatan, terapis, dan formasi bidang kesehatan lainnya," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Jatim Akmal Boedianto kepada wartawan di

Surabaya, Senin (16/9).

Sebanyak 40 persen sisanya merupakan kuota untuk formasi non-kesehatan, seperti analis, manajemen, akuntan, dan hubungan internasional.

Bagi masyarakat yang ingin menjadi pegawai negeri sipil, bisa melakukan pendaftaran sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dibu-

ka sejak hari ini, 16 September hingga 24 September 2013 secara online melalui website http://bkd.jatimprov.go.id.

"Silakan mempersiapkan diri dan mendaftarkan. Pemprov memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai pegawai negeri sipil," katanya Setelah mengikuti pendaftaran, seleksi atau tes CPNS digelar 3 Oktober mendatang dengan sistem "computer assisted tes" (CAT). Yakni, pelamar langsung menjawab soal ujian di depan komputer dengan

Silakan mempersiapkan diri dan mendaftarkan.

Pemprov memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai pegawai negeri sipil,”

Akmal Boedianto

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Jatim

menghindari praktik curang.

"ID login baru diberikan saat peserta di depan komputer. Selanjutnya, mereka yang dinyatakan lolos tes akan diumumkan 27 Oktober 2013," katanya.

Sementara itu, di samping 585 formasi jalur rekrutmen umum, Pemprov Jatim juga menyelenggarakan rekrutmen CPNS 2013 melalui jalur honorer K2 dengan kuota 307.

Akmal menjelaskan, pengangkatan honorer K2 berbeda dengan honorer pada

umumhya. Sebab, untuk dapat diangkat, K2 wajib mengikuti tes seperti formasi umum.

"Mereka yang lolos tes berhak diangkat, jadi tidak semua honorer K2 yang diangkat pegawai negeri sipil. Makanya pengangkatan honorer K2 dilakukan secara bertahap, mulai 2013 sampai tahun depan," kata mantan Sekretaris DPRD Jatim tersebut.

Saat ini, honorer K2 menumpuk untuk posisi guru, perawat, dan tenaga teknis.

Di Jatim, lanjut Akmal, jumlahnya diperkirakan mencapai

puluhan ribu. Di Surabaya saja jumlah K2 mencapai sekitar 3.200 dan sebagian besar di antaranya adalah guru.

Kriteria honorer K2, kata dia, yakni mereka yang bekerja di instansi pemerintah dan diangkat oleh pejabat berwenang dengan masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005, dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus.

Sedangkan, usia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. (ant/dik)

SELUNDUPAN

Bea Cukai Musnahkan Barang Bukti

GILING KEDELAI LOKAL: Pekerja menggiling kedelai lokal yang baru dipanen di Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Jatim, Minggu (15/9).

Pemerintah melalui Bulog terus berupaya menstabilkan harga kedelai yang saat ini di tingkat konsumen mencapai Rp 9.000 per kilogram.

SURABAYA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda memusnahkan sejumlah barang bukti selundupan bernilai ratusan juta rupiah di Kompleks Pergudangan Tambak Langon Indah Surabaya, Senin (16/9).

“Semua barang bukti ini ilegal dan barang selundupan yang diperoleh petugas selama 2012,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Penindakan (P2) Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda, Iwan Kurniawan, kepada wartawan di lokasi pemusnahan barang bukti.

Barang bukti impor yang dimusnahkan tersebut semua diperoleh melalui kargo Bandara Juanda, barang penumpang dan barang kiriman pos. Di antaranya, peralatan seks, vcd porno, BlackBerry, obat-obatan, dan airsoft gun.

“Barang-barang tersebut dicegah KPPBC Juanda karena terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan

MUSEUM

BIAYA PENDIDIKAN

Penataan Mempengaruhi Pengamanan Museum

Maarif NU Terapkan Standar Gaji Guru

SURABAYA - General Manager Museum Seni “House of Sampoerna” (HoS) Ina Silas menilai konsep penataan di dalam museum dapat memberi pengaruh dalam peningkatan pengamanan koleksi di museum.

“Koleksi sebuah museum sebaiknya tidak di tata ala kadarnya. Kelemahan dalam penataan museum pada umumnya di Indonesia dapat berakibat tidak hanya dari sisi keamanan, tapi rendahnya minat kunjungan ke Museum,” katanya di Surabaya, Senin (16/9).

Ditanya tentang perlunya faktor pengamanan di dalam museum terkait hilangnya sejumlah artefak berharga di Museum Nasional, Ina menekankan pentingnya penambahan proteksi pengamanan pada koleksi-koleksi tertentu.

“Penataan barang di dalam museum itu memiliki fungsi keindahan atau estetika dan keamanan sekaligus. Fungsi keindahan itu terkait dengan ‘angle’ penataan barang yang saat ini masih belum banyak diterapkan,” kata Ina Silas.

SIDOARJO - Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Maarif NU segera menerapkan standarisasi gaji guru NU di lingkungan lembaga pendidikan yang menaungi 12.780 sekolah di Indonesia itu.

“Program PP LP Maarif NU yang utama adalah peningkatan wawasan guru dan gaji guru NU, karena itu kami akan merumuskan standarisasi gaji guru untuk sekolah-sekolah LP Maarif NU se-Indonesia,” kata Ketua PP LP Maarif NU HZ Arifin Junaidi di Sidoarjo, Senin (16/9).

Ketika melantik pengurus PW LP Maarif NU Jawa Timur 2013-2018 dan membuka rapat kerja (raker) PW LP Maarif NU se-Jatim di Kantor PW LP Maarif NU Jatim itu, ia menjelaskan standarisasi gaji guru NU itu akan dirumuskan dalam Raker LP Maarif NU se-Indonesia pada Januari mendatang. “Gaji standar untuk guru-guru NU di lingkungan LP Maarif yang kami usulkan adalah minimal sama dengan upah minimun di daerah setempat, sehingga

ant/slamet agus sudarmojo

Untuk fungsi keamanan akibat sentuhan. Karena itu terkait dengan penataan pengamanan di dalam museum barang yang tidak terlalu itu juga dapat dilihat dari sisi berdekatan pada satu titik. konservasi,” ujar Ina Silas.

“Kalau koleksi itu ditaruh terDengan memperhatikan lalu berdekatan dan penuh penataan dan keamanan yang dalam satu ruangan, maka terpadu itu, katanya, maka tidak hanya berpengaruh pada pengunjung museum akan konservasi merasa puas. koleksi namun “Cara penajuga pengataan yang mewasan koleksi madukan fungakan lebih susi estetika dan Artinya, CCTV itu lit,” katanya. keamanan mepenting, tapi guide mang membuMisalnya, juga dapat berfungsi tuhkan keahlbila terdapat kunjungan sebagai pengawas ian tersendiri,” grup besar sekatanya. saat memandu perti siswa Keamanan pengunjung,” maupun wisadi Museum tawan, maka tidak dapat Ina Silas otomatis akan bergantung d i b u t u h k a n General Manager Museum dari adanya Seni House of Sampoerna CCTV pengawasan saja, lebih akan namun juga koleksi sebagai bagian dari kon- dapat dibantu dengan pengaservasi koleksi, maupun dari sisi wasan dari pemandu pengunkeamanan koleksi. jung (guide), dan tambahan “Pengamanan barang mu- petugas sekuriti bila perlu. seum itu bukan hanya dari sisi “Artinya, CCTV itu penting, mencegah kehilangan, tapi juga tapi guide juga dapat berfungmenghindari terjadinya kerusa- si sebagai pengawas saat mekan koleksi museum, misalnya mandu pengunjung,” katanya.

Tentang penambahan petugas sekuriti, Ina Silas mengaku beberapa museum yang pernah dikunjungi di luar negeri tidak hanya mengandalkan CCTV, tapi pengelola juga menempatkan sekuriti secara maksimal yakni satu ruang satu orang untuk koleksi tertentu. “Kelihatannya cara itu mahal, tapi hal itu sebanding dengan nilai dari pada kehilangan barangbarang koleksi di dalam museum. Terlebih bila menyimpan artefak memiliki nilai berskala nasional, apalagi dunia, seperti yang terdapat di Museum Nasional, pengamanan harus lebih maksimal,” ucapnya.

Ia menambahkan perhatian dalam penataan koleksi di museum membuat “House of Sampoerna” kini telah menjadi tujuan wisata dengan pengunjung rata-rata di atas 10.000 orang setiap bulan.

Apalagi, Museum “HoS” dipadukan dengan layanan wisata keliling situs-situs bersejarah di Surabaya dengan menggunakan kendaraan berupa bus mini atau House of Sampoerna Track. (ant/dik)

untuk diimpor. Di samping itu, pemilik barang tidak dapat memenuhi persyaratan izin impornya dari instansi terkait,” katanya.

Tidak itu saja, pihaknya juga memusnahkan hasil tembakau atau rokok berbagai merk yang menggunakan pita cukai palsu, serta tidak dilekati pita cukai.

Total, kata Iwan, ada 19 karton rokok yang disita dan kemudian dimusnahkan. Barang-barang tersebut saat itu disita karena terkena ketentuan larangan dan pembatasan untuk diimpor dan pemilik barang tidak dapat memenuhi persyaratan izin impornya dari instansi terkait.

Iwan menjelaskan, pemusnahan barang bukti ini sudah ketentuan dan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. Selain itu, juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap

nantinya tidak ada lagi guru NU yang hanya digaji Rp200 ribu,” ucapnya.

Namun, katanya, pemberlakuan standarisasi gaji guru NU hanya akan diterapkan pada sekolah-sekolah yang sudah berlabel sekolah “Maarif NU”, yakni hanya delapan persen dari 12.780 sekolah “Maarif NU” se-Indonesia.

“Karena itu, kami harapkan sekolah lain milik yayasan yang kebetulan dikelola warga NU segera memakai label sekolah ‘Maarif NU’, sehingga LP Maarif NU akan dapat membantu dalam memberlakukan standarisasi gaji guru pada sekolah itu. Kalau sekolah nggak mampu, kita (Maarif NU) akan support,” ujarnya.

Selain “pendapatan” guru, katanya, LP Maarif NU juga akan menerapkan standar kualitas guru melalui lembaga penjaminan mutu guru-guru NU. “Kami akan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan wawasan atau mutu para guru NU,” ujarnya.

Untuk siswa di lingkungan LP Maarif NU, ia mengatakan

Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

“Ada juga dasar hukum lainnya yang melandasi, yakni Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 2050/WBC.10/ KPP.MP.03/2012 tanggal 28 Mei 2012, Nomor: 2324/ W B C . 1 0 / K P P. M P. 0 3 / 2 0 1 2 tanggal 18 Juni 2012, dan Nomor 3023/WBC.10/KPP. MP.03/2012 tanggal 13 Agustus 2012,” kata dia.

Sementara itu, dalam pemusnahan tersebut, sejumlah barang seperti ribuan batang rokok, obat-obatan, peralatan seks, vcd porno dan lainnya, dilakukan dengan cara dibakar di sebuah tempat pembakaran (incinerator), di belakang gudang.

“Sedangkan, khusus untuk puluhan airsoft gun yang kami sita, semua kami musnahkan dengan cara dipotong-potong menggunakan pemotong besi,” kata Iwan. (ant/dik)

pihaknya akan meningkatkan pembelajaran “Aswaja” (Ahlussunnah wal Jamaah) yang menekankan pada akhlak/ tasawuf atau pendidikan karakter. “Pembelajaran Aswaja sebenarnya sudah lama diberikan, tapi pembelajaran Aswaja akan terus kami revisi untuk menyesuaikan dengan konteks yang ada,” tukasnya, didampingi Sekretaris PWNU Jatim Akh Muzakki M.Ag. M.P.hil. Ph.D. Dalam kesempatan itu, Sekretaris PWNU Jatim Akhmad Muzakki menegaskan bahwa PWNU Jatim memang telah menetapkan empat program utama yakni dakwah, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kesehatan. “Karena itu, kami akan mendukung kegiatan LP Maarif NU, sebab pendidikan merupakan ‘pintu’ untuk pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan dakwah. Dengan pendidikan warga NU yang terjamin, maka mata rantai kemiskinan secara ekonomi, wawasan keagamaan, dan kesehatan dapat diputus,” tuturnya. (ant/dik)

4

SURAMADU

SELASA 17 SEPTEMBER 2013 NO.0200| TAHUN II

WAKIL WALI KOTA

Eddie Jadi Ketua Pilwawali SURABAYA - Eddie Budi Prabowo dari Fraksi Partai Golkar akhirnya terpilih menjadi Ketua Panitia Pemilihan Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya pengganti posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur dari jabatannya karena menjadi Calon Gubernur Jatim beberapa waktu lalu.

“Rapat pimpinan hari ini yang berlangsung selama 30 menit memutuskan Pak Eddi dari Fraksi Partai Golkar menjadi Ketua Panlih (Panitia Pemilhan) Wawali,” kata Ketua DPRD Surabaya M. Machmud saat ditemui di Surabaya, Senin (16/9).

Menurut dia, rapat pimpinan DPRD Surabaya yang dihadiri sejumlah ketua fraksi dan tujuh anggota panlih utusan dari masing-masing fraksi berlangsung santai tanpa adanya ketegangan. “Semuanya hadir, rapat tepat digelar pukul 10.00 WIB,” katanya.

Dengan terpilihnya struktur panlih, lanjut dia, maka pelimpahan tugas otomatis beralih dari panitia khusus (pansus) Wawali ke panitia pemilihan wawali.

“Surat Keputusan sudah saya tanda tangani untuk disahkan dalam rpat paripurna DPDRD Surabaya besok

(17/9). Saya berharap panlih bisa bekerja dalam tempo sesingkat-singkatnya,” katanya.

Sementara itu, Eddie mengatakan semua yang berhubungan dengan aturan atau tata tertib pemilihan wawali sudah dibahas dalam pansus wawali sehinga pihaknya hanya melanjutkannya. “Apalagi calonnya sudah ada tinggal dilakukan pemilihan,” katanya.

Hanya saja, lanjut dia, pihaknya perlu menggelar rapat internal untuk penyesuaian aturan dalam pemilihan tersebut apakah akan dilakukan penyoblosan atau silang. “Saya belum baca aturannya yang dihasilkan pansus wawali. Kami minta waktu supaya ada satu pemahaman dengan anggota panlih lainnya,” katanya.

Saat ditanya kapan target pemilihan bisa dilakukan, Eddie mengatakan pihaknya belum bisa memperkirakan kapan akan digelar karena harus dirapatkan dulu dengan anggota panlih lainnya.

“Kalau di antara anggota panlih sebanyak 7 orang satu pemahaman, maka pemilihan bisa digelar secepatnya.

Apalagi ini kan haknya PDIP,” katanya. (ant/dik)

PENGEDAR SABU-SABU. Petugas menggiring tersangka pengedar sabu-sabu antar provinsi beserta barang bukti saat gelar kasus narkoba di Polres Brebes, Jateng, Senin (16/9).

Satuan Narkoba Polres Brebes berhasil mengamankan satu tersangka pengedar sabu-sabu antar provinsi RD (25) beserta barang bukti sabu-sabu seberat 885 gram senilai Rp 1,6 miliar, yang dibawa dari Bandung tujuan Denpasar, Bali menggunakan bus.

Pengamat: Kecil Peluang Gugatan Berkah Diterima MK SURABAYA - Pengamat politik dari lembaga survei Proximity, Whima Eddy Nugroho menilai sangat kecil peluang gugatan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) dalam sengketa hasil Pilkada Jawa Timur diterima Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sangat kecil kemungkinan diterima MK, kecuali bisa memberikan bukti-bukti yang kuat tentang terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang masif,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin

(16/9).

Bahkan menurut dia, bukan tidak mungkin pendaftaran gugatan yang sudah dilayangkan ke MK pekan lalu justru akan ditolak atau tidak diterima.

Dia mengatakan, penyelenggaraan Pilkada Jatim pada 2013 berjalan cukup bersih dan tidak ada kecurangan.

Karena itulah, proses pilkada yang punya legitimasi itu akan menjadi pertimbangan bagi MK untuk menolak gugatan tersebut.

“Kami mengamati bahwa gubernur dan wakil gubernur terpilih sesuai ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim sudah sesuai dan dalam penyelenggaraannya relatif bersih

Orangtua Bisa Mempengaruhi Anak kan, dalam hasil pemandangan dirinya yakni dimana adanya faktor pembiaran dari peran penting orangtua. Justru, yang mengakibatkan juga terhadap anak sendiri dengan membiarkan memberikan kendaraan bermotor meski hal ini untuk kepentingan sekolah.

“Jangan hanya setelah adanya peristiwa kecelakaan yang menimpa anaknya selebriti saja yang pas semuanya berkomitmen, kalau membahayakan orang lain jangan dilakukan dan akibatnya ke anak kita juga kan,” jelasnya.

Ia juga berharap kepada semua pihak terutama orang tuaanak, guru, agar orangtua bisa mengajari dan memberikan wawasan kepada anak pelajar dengan beberapa konsep penting. Salah satunya, dimana pelajar yang mengendari kendaraan masih belum

laporan-laporan diterima Panwaslu di daerah, maupun Bawaslu,” ujarnya.

Direktur Utama Proximity tersebut juga menilai bahwa kemenangan kubu “Karsa” merupakan bentuk kepercayaan warga Jatim terhadap sosok petahana yang merasa masih butuh pemimpin seperti halnya sejak periode 2008.

“Kami pernah menggelar survei tentang tingkat kepuasan masyarakat Jatim terhadap calon guber-

nur, dan hasilnya selama ini masyarakat dinilai cukup puas dengan program program yang digulirkan Pakde dan Gus Ipul,” katanya.

Seperti diberitakan, pasangan “Berkah” tidak puas terhadap rekapitulasi oleh KPU Jatim tentang hasil Pilkada yang digelar 29 Agustis 2013. Karena melihat adanya dugaan kecurangan pada proses Pilkada, melalui kuasa hukumnya, Tim Berkah melayangkan gugatan terhadap KPU Jatim ke MK.

Dalam hasil rekapitulasi manual, selisih kemenangan pasangan “Karsa” dibandingkan dengan “Berkah” cukup jauh. Rinciannya, “Karsa” mengantongi 8.195.816 suara, sedangkan “Berkah” hanya 6.525.015 suara, atau selisih 1.670.801 suara.

“Itu artinya, ‘Karsa’ masih dipercaya oleh masyarakat Jatim sebagai gubernur dan wakil gubernur selama periode lima tahun mendatang,” kata Whima. (ant/dik)

KEGIATAN SOSIAL

PEMBINA KOMITE PERLINDUNGAN ANAK

SAMPANG – Pembina Komite Perlindungan Anak Sampang Untung Rifai mengatakan, orangtua sangatlah penting untuk membina dan memberi dukungan terhadap anak dalam berkendara.

Orangtua menjadi pemegang kendali utama dalam internal keluarga. Sehingga, sub sistem lainnya dipastikan akan membantu sesuai dengan keinginan orangtua. Dalam hal ini merupakan guru, petugas kepolisian, selaku pengak aturan.

“Ini sangat penting karena orang tua itu bagian pemegang kendali dan yang lainnya akan menyusul. Kalau orang tua memberikan larangan dan dukungan pasti anak akan memikirkannya.

Kalau orang tua bilang tidak ya pasti anak tidak juga,” ucapnya.

Untung juga menjelas-

dari pelanggaran-pelanggaran,” ucapnya.

Menurut Whima, pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada sangat minim. Hal itu bisa dibuktikan dengan kecilnya temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, serta pengamatan sejumlah kelompok independen lainnya.

“Kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, relatif minim dan sudah diselesaikan di tingkatan masingmasing. Hal ini terlihat dalam

TNI AL - Thailand lakukan kegiatan sosial

memasuki waktunya akan membahayakan orang lain.

Dalam hal ini bukan hanya guru saja, orang tua dirumah pun sangat urgen. Apa lagi ini juga bukan tidak gampang mengajarkan kepada anak karena ini harus Berfikir, Merasakan, Bersikap, serta Bertindak, dan Bertanggung Jawab (BMB3).

“Saya ingin mengajak orang tua seperti guru juga agar anak - anak bisa berfikir bahwa pelajar yang masih belum umur 17 tahun dengan betapa bahaya nyawa orang lain. Kadang saja orang tua memberikan HP yang technologi sudah canggih dengan banyak vitur lengkap itu pun bisa digunakan yang bukan-bukan, itu dia semua termasuk media LSM dan ormas harus mengajarkan kepada semua anak dengan singkatan BMB3 itu,” katanya. (ryn/ lum)

BONCENGAN. Dua pelajar sedang mengendarai motornya melintasi jalan beraspal.

SURABAYA - Peserta latihan bersama (Latma) Sea Garuda 17AB-13 mengadakan kunjungan ke SDN Perak Brat, Jl. Tanjung Torowitan 2 Surabaya dalam kegiatan program sosial, Senin (16/9). Peserta Latihan terdiri dari TNI AL dan Angkatan Laut Thailand memberikan bantuan berupa peralatan sekolah, olahraga dan buku pelajaran.

Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Agung Purnomo,S.H.,Hum berharap, bantuan tersebut bermanfaat bagi siswa. ““Kegiatan sosial ini dilakukan setelah kedua pihak melakukan latihan bersama di laut,”

ujar Agung Pranomo kepada Wartawan saat kunungan di SDN Perak Barat, Senin (16/9).

Kegiatan social ini juga diikuti Komandan Frigate SQ-1 Royal Thai Navi (RTN) Rear Admiral Sonchai Nabangchang beserta delegasi RTN. Kedua pejabat angkatan laut dua Negara tersebut hadir bersama-sama, setelah Rear Admiral Sonchai Nabangchang melaksanakan courtesy call ke Pangarmatim di Mako Koarmatim, Surabaya.

Setelah bertemu dengan siswa SDN Perak Barat sekitar satu jam, Sonchai menyatakan kekagumannya dengan kemampuan siswa. Sonchai berharap kelak siswa dari sekolah tersebut bisa menjadi pem-

impin negeri ini.

Selain kunjungan social tersebut, kedua pihak juga melakukan fun game di Indoor Sport Koarmatim. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempererat persahabatan dan jiwa pelaut internasional (Navy brotherhood) TNI AL dan angkatan laut Thailand.

Latihan bersama sea Garuda 17AB-13 merupakan kegiatan latihan bersama yang dilaksanakan dua tahun sekali, untuk memelihara dan meningkatkan hubungan kerjasama antar kedua negara.

Dengan demikian, diharapkan stabilitas keamanan maritime di kawasan Asia Tenggara terjaga dengan baik.

Unsur KRI yang terlibat adalah kapal perang jenis Korvet Ship Integrity Geometrical Modullarity Approach (SIGMA) KRI Sultan Hasanuddin-366, Fregate klas Van Speijk KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355 dan kapal perang jenis Fast Patroll Boat (FPB) KRI Pandrong-081. Sedangkan pihak Thailand mengerahkan dua unsure kapal perangnya jenis Fregate HTMS Sukhothai-422 dan kapal perang jenis patrol HTMS Khirirat-432 serta satu pesawat udara P.3T-1206. Latihan Sea Garuda 17AB – 13 dilaksanakan selama 8 hari mulai tanggal 10 September 2013 hingga tanggal 17 September 2013 (Hari ini). (ddy)

BANGKALAN

5

SELASA 17 SEPTEMBER 2013 NO. 0200 | TAHUN II

PERTANIAN

Disperindag Imbau Garam Dijual pada Asosiasi

RAZIA ANGKUTAN PENUMPANG. Petugas gabungan dari Polresta Yogyakarta dan Dishub Kota Yogyakarta melakukan razia angkutan penumpang di Terminal Giwangan, Yogyakarta, Senin (16/9). Razia tersebut untuk melakukan penertiban karena banyaknya angkutan barang dan penumpang yang melanggar syarat administrasi kendaraan.

Maraknya Penembakan Membuat Polisi Panik Polres Meningkatkan Giat Rutin BANGKALAN - Maraknya kasus penembakan anggota kepolisian yang terjadi beberapa waktu terakhir di berbagai lokasi di tanah air membuat panik aparat kepolisian. Sehinga memaksa jajaran kepolisian di berbagai resort mengambil tindakan antisipasi.

Salah satunya, Kapolres Bangkalan mengaku meningkatkan giat rutin kepolisian untuk mengantisipasi penembakan polisi di Madura, terutama di wilayahnya.

“Langkah atau sikap khu-

sus sih tidak ada, namun untuk giat kepolisian rutin sudah kami tingkatkan,” jelas Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono.

Sulis, sapaan akrab perwira Polri ini, menjabarkan

bahwa giat rutin terdiri dari langkah preemitif. Kapolres mengimbau masyarakat apabila ada orang asing atau yang belum dikenal bersikap mencurigakan, agar segera memberikan info kepada polisi terdekat. Bhabinkamtibmas melakukan deteksi dini melalui personel intelejen yang tersebar di lapangan, ucapnya.

Lebih lanjut mantan Kasubid Gakkum Ditpolairud Polda Jatim ini juga mema-

parkan bahwa diluar apa yang telah dijelaskannya, pihaknya juga telah meningkatkan intensitas patroli bagi personelnya.

“Kami juga melakukan patroli skala besar atau gabungan antar fungsi, dan ada pula langkah represif dengan melakukan razia secara serentak antara Polres maupun Polsek jajaran pada jam yang berubahubah dengan sasaran bahan peledak, senjata api, dan

BANGKALAN – Harga garam yang turun drastis rupanya pemerintah kabupaten Bangkalan tidak dapat berbuat banyak.

Penurunan harga dari Rp 700 ribu per ton menjadi Rp 350 ribu terlalu merugikan petani garam di kecamatan Kwanyar. Sebab, biaya produksi tak sebanding dengan harga jual yang diharapkan.

Meskipun begitu, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengimbau agar petani garam yang ada di Kabupaten Bangkalan menjual hasil panennya kepada pihak Asosiasi Garam yang telah resmi ditunjuk.

“Saya imbau agar para petani garam menjual hasilnya ke pihak asosiasi garam yang sudah ditunjuk secara resmi. Sebab, harga garam sebenarnya masih relatif normal, yakni sekitar Rp 550 ribu per ton,” kata Kepala Disperindag Kabupaten Bangkalan, Nawawi.

Harga tersebut lebih tinggi dari harga permintaan perusahaan garam yang mematok harga Rp 350 ribu per ton. Padahal, sebenarnya harga Rp 550 per ton yang dipatok Asosiasi masih lebih murah dibanding harga normal sebelumnya, yakni tidak kurang dari Rp 700 ribu per ton.

Hanya saja, karena alasan beban cost operasional yang ditanggung, maka pihak Asosiasi menyesuaikan harga pembelian sebesar Rp 550 ribu per ton.

Saya imbau agar para petani garam menjual hasilnya ke pihak asosiasi garam yang sudah ditunjuk secara resmi. Sebab, harga garam sebenarnya masih relatif normal, yakni sekitar Rp 550 ribu per ton,”

Nawawi

Kepala Disperindag Kabupaten Bangkalan Alasannya, pihak asosiasi masih harus menanggung beban upah tenaga kerja dan biaya transportasi, sehingga dengan harga tersebut bisa menjadi solusi yang tentunya tidak merugikan kedua belah pihak.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada petani garam untuk menyalurkan hasil produksi garamnya kepada pihak asosiasi sehingga bisa dibeli dengan harga yang pantas. (ori/rah)

senjata tajam maupun premanisme,” jelasnya.

Sulis menjelaskan pada pokok intinya semua tugas dan tanggung jawab terkait permasalahan ini adalah tanggung jawab penuh petugas kepolisian. Hanya saja pihaknya merasa perlu meningkatkan kegiatan rutinnya guna mengantisipasi terjadinya kasus penembakan anggota Polri yang marak terjadi beberapa waktu terakhir. (dn/rah)

PEMASANGAN BALIHO

KP2T Ingatkan KPU tentang Aturan Perbup BANGKALAN –Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T)mengingatkan KPUD Bangkalan bahwa pemasangan baliho maupun alat peraga telah memiliki aturan tegas yang tertuang dalam perbup. Hal itu diungkapkan karena sampai saat ini masih belum ada penetapan kawasan yang diperbolehkan sebagai lokasi pemasangan baliho calon legislatif oleh Pemerintah Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Bangkalan.

Menurut Kepala KP2T Rizal Morris, dalam perbup sudah dijelaskan bahwa pemasangan baliho dan alat peraga

tidak boleh mengotori fasilitas umum.

“Salah satunya Perbup (Peraturan Bupati) No. 56 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemasangan Reklame. Pada pasal 5 dalam perbup itu disebutkan larangan pemasangan reklame, diantaranya yang melintang jalan raya," ungkap Rizal.

Sebelumnya, Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar mengaku masih berkoordinasi dengan pihak pemkab dan instansi lainnya dalam penetapan batasan lokasi pemasangan Baliho dan spanduk bagi para Caleg.

"Dalam waktu dekat kami

akan berkoordinasi dengan pemkab dan pihak terkait, sehubungan dengan aturan lokasi pemasangan baliho selain yang telah diatur KPU sendiri, kami akan mengikuti Perda, Perbup atau aturan lainnya yang mengatur hal ini," ungkapnya.

Menurutnya, selama ini KPUD hanya mengatur larangan pemasangan baliho di tempat ibadah, lembaga pendidikan, tempat-tempat pemerintahan dan lainnya. Diluar itu, masih menunggu hasil aturan pemerintah setempat.

Menyikapi probelamtika pemasangan baliho caleg, Kepala KP2T Rizal Morris

langsung angkat bicara dengan menyentil pihak KPU agar mengingat kembali perbup yang mengatur pemasangan baliho tersebut.

Aturan pemasangan baliho maupun alat peraga itu telah memiliki aturan tegas yang tertuang dalam Perbup, ucapnya.

Menurutnya, walaupun harus melintang jalan raya, minimal harus melebihi ketinggian 7 meter dari badan jalan. Tidak mengganggu lalu lintas, tidak menghalangi rambu-rambu lalu lintas dan tidak menghalangi tikungan jalan serta tidak pasang di fasilitas umum, seperti jem-

batan atau lokasi lain yang sekiranya mengganggu keindahan atau bahkan merusak lingkungan.

KP2T berharap baik kepada caleg ataupun parpol untuk memperhatikan ketentuan yang sudah ada dalam memasang atribut atau alat peraga kampanye. Pihaknya menegaskan akan bersikap tegas atas setiap pelanggaran, dirinya berharap para caleg memperhatikan semua ketentuan, sebelum pihak aparat penegak Perda, dalam hal ini Satpol PP mengambil langkah atas sejumlah spanduk maupun baliho yang mulai terpasang. (dn/rah)

KADES

10 Tahun Warga Junganyar Tak Menyelenggarakan Pilkades BANGKALAN - Puluhan warga desa Junganyar kecamatan Socah mendatangi kantor kecamatan Socah. Mereka mengeluh karena di desanya sudah sepuluh tahun tidak pernah menyelenggarakan pilkades.

Kondisi desanya hanya dijabat PJS (pejabat sementara).

Dalam aksinya mereka menuntut agar Camat Socah menggelar pemilihan kepala desa Junganyar secepatnya.

Kedatangan mereka pun dijaga oleh pihak kepolisian setempat, karena dikhawatirkan terjadinya hal yang tak diinginkan.

"Selama 10 tahun kami hanya dipimpin oleh PJS yang ditunjuk oleh bupati, bukan murni pilihan masyarkat," ujar tokoh masyarakat Jungayar Ediyanto, saat audiensi di kantor kecamatan Socah, Senin (16/9) Dia menjelaskan masyarakat selama ini sudah meminta kepada BPD (Badan

MINTA KEJELASAN. Warga Junganyar saat melakukan audiensi di kecamatan Socah, Senin (16/9). Mereka menuntut agar Camat Socah menggelar pemilihan kepala desa Junganyar secepatnya.

Permusyawaratan Desa) untuk segera membentuk panitia Pilkades. Namun hingga kini masih belum ada kejelasan.

Oleh karena itu, dirinya dengan segenap warga meminta

camat setempat untuk memfasilitasi keinginan mereka.

"Untuk itu, kedatangan kami kesini, meminta Camat selaku pemegang kebijakan desa bisa segera membentuk

panitia pilkades," jelasnya.

Sementara itu, Camat Socah Ismet Efendi menerangkan pihaknya telah melantik BPD yang baru. Selanjutnya tugas BPD menjalankan aspi-

rasi masyarakat dengan membentuk kepanitiaan pilkades.

"BPD yang baru telah kami lantik bulan Agustus lalu, selanjutnya merekalah yang punya hak membentuk kepanitiaan pilkades," ujarnya.

Apabila panitia pilkades tidak segera dibentuk, pihaknya berjanji akan memberikan sanksi dengan membekukan BPD. Hal itu bisa diwujudkan dengan ketentuan pemberian surat teguran selama 3 kali. Namun, jika tetap saja tak diindahkan tentunya bisa berakhir pada pembubaran BPD yang bersangkutan.

"Kami ingin, aspirasi dari masyarakat ini disampaikan ke BPD secara tertulis. Kemudian disampaikan kepada kami. Setelah itu, kita dari kecamatan akan tindak lanjuti ke bapak bupati" ucap Ismet, sapaan akrab mantan Camat Burneh tersebut. (ori/rah)

H. Hamdani (60), warga Desa Jaddih Tengah, pelaku pencurian hewan (curwan) saat dibekuk jajaran Polsek Socah, Kabupaten Bangkalan, Senin (16/9).

KRIMINAL

Pak Haji Mencuri Hewan BANGKALAN – Orang yang sudah naik haji ke tanah suci, semestinya tidak terlibat dalam pencurian.

Namun realitanya tidak selalu sesuai harapan. Salah satunya, Haji Hamdani (60), warga Desa Jaddih Tengah, terpaksa dibekuk Satuan Polsek Socah karena diketahui melakukan pencurian hewan (curwan).

Penangkapan tersangka ini dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari pimilik sapi, H. Ghozali, warga Desa Jaddih Kecamatan Socah.

Korban melaporkan telah kehilangan sapi di kandangnya pada Senin (16/9) dini hari, sekitar jam 03.00. Dari laporan ini polisi melakukan penyelidikan di lapangan untuk menangkap pelaku curwan sapi.

"Setelah mendapat laporan dari korban kami langsung terjunkan personel untuk melakukan pengejaran terhadap tersangka," ungkap Kapolsek Socah, AKP Sumono.

Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, kata Sumono, tersangka membawa sapi curian ke daerah Jambu Kecamatan Burneh setelah berhasil membuka kandang korban dengan sebuah stang. Pada saat itu juga, pihaknya langsung mengejar ke daerah tersebut.

Ketika tersangka hendak di tangkap, pria yang sudah memiliki gelar haji ini berusaha melarikan diri

dengan mengendarai angkot menuju Desa Sangra Agung Socah. Namun usahanya dapat digagalkan oleh kepolisian.

"Waktu mau ditangkap, tersangka mencoba melarikan diri ke arah Desa Sanggra Agung. Akan tetapi, kami berhasil menggagalkan dan langsung mengamankan tersangka," terangnya.

Sumono menjelaskan, tersangka mengaku baru kali ini saja melakukan pencurian sapi. Bahkan, tersangka juga mengaku bingung kepada siapa harus menjual sapi curiannya. Namun, pihak kepolisian tidak percaya begitu saja terhadap pengakuan tersangka. Tidak menutup kemungkinan, tersangka memiliki jaringan dengan pencuri sapi lainnya yang selama ini cukup meresahkan warga setempat.

"Kami akan terus melakukan penyidikan untuk pengembangan kasus pencurian sapi. Dapat dimungkinkan tersangka memiliki jaringan dengan pencuri lainnya. Barang bukti seekor sapi telah kami amankan" papar Sumono.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sambung Sumono, tersangka terancam dijerat dengan pasal 636 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencurian dengan pemberatan.

Ancaman hukuman bagi tersangka adalah 5 tahun penjara. (dn/rah)

6

SAMPANG

SELASA 17 SEPTEMBER 2013 NO. 0200 | TAHUN II

PEMBENTUKAN P2KD

Pelanggar Perda Harus Diberi Sanksi SAMPANG - Respon Pemerintah Kabupaten Sampang terhadap pesta demokrasi tingkatan desa masih dianggap setengah hati, karena dari beberapa BPD yang seharusnya membentuk P2KD masih banyak yang belum mematuhi peraturan daerah (perda) tersebut. Pemerintah diminta tegas memberikan sanksi.

Yang jelas akan ada sanksi moral terhadap BPD yang melakukan pelanggaran dan itu ditangani langsung oleh camat sebagai penguasa wilayah,”

Didik Adi Pribadi

Kabag Pemdes Pemkab Sampang Pemerhati politik Sampang Mahfud mengatakan, banyaknya BPD yang melanggar peraturan daerah tidak hanya terjadi di satu kecamatan. Ditengarai banyak terjadi dikecamatan lain hal. Ini terjadi diduga karena tidak ada ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Sampang, dan cenderung membiarkan BPD yang melanggar.

Seharusnya, katanya, pemerintah harus memberikan sanksi tegas ter-

hadap pelaku pelanggaran karena politik desa juga menjadi sebuah pendidikan terhadap masyarakatnya agar lebih dinamis, dan juga pemerintah harus memberikan saksi terhadap BPD. Apabila tidak mampu membentuk P2KD agar sebaiknya dipecat.

“Ini terkesan ada pembiaran. Kalau jelas-jelas melanggar harus ada sanksi karena aturan itu dibuat juga harus siap memberikan sanksi. Dan pemerintah seharusnya memberikan sedikit penekanan terhadap badan permusyawaratan desa (BPD), karena apabila tidak mampu menyelenggarakan pembentukan P2KD maka pemerintah harus mengeluarkannya dari ke anggotaan tersebut,” tegasnya kepada Koran Madura, Senin (16/9).

Sementara Kabag Pemdes Pemerintah Kabupaten Sampang Didik Adi Pribadi ketika dikonfirmasi mengatakan, peraturan daerah terus berjalan. Cuma kesadaran dari beberapa BPD terhadap perda tersebut masih kurang. Akan tetapi tidak semuanya BPD yang melanggar aturan karena juga banyak yang sudah melakukan proses pembentukan P2KD. “Yang jelas akan ada sanksi moral terhadap BPD yang melakukan pelanggaran dan itu ditangani langsung oleh camat sebagai penguasa wilayah,” ucapnya saat ditanya sanksi. (jun/lum)

Enam nelayan tenggelam setelah dihantam ombak setinggi 2 meter. Hayyeni (dua dari kiri) salah satu nelayan yang selamat sedang berkumpul dengan keluarganya.

Ombak Menghantam 6 Nelayan, 1 Meninggal SAMPANG - Seorang nelayan warga Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, meninggal dunia setelah perahu nelayan dihantam ombak setinggi dua meter di jalur perairan Sungai Gulbung.

Awal kejadian bermula, ketika perahu yang membawa sebanyak 6 orang yakni Badin (28), Syukur (24), Siri (32), Sumo (31), serta Addos (40), dan Hayyen (36), berangkat melaut, Senin (16/9) sekitar pukul 03.00 WIB, untuk mencari ikan. Sesampai

di tengah laut tepatnya di sungai besar gulbung ombak menghantam perahu para nelayan tersebut.

Sehingga, hantaman ombak membuat nelayan pun terbalik. Bahkan, para nelayan lainnya tenggelam dan berlomba-lomba menuju

kedaratan untuk keselamatan dirinya. Namun, sayang salah satu nelayan dari 6 orang itu 5 berhasil selamat dan 1 meninggal dunia, yakni Sukur (23) Dusun Krangloh Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

"Tadi berangkatnya saat pagi dini hari, Mas, sekitar pukul 03.00 wib itu dan ponaan saya (Syukur-red) ikut rombonngan nahkodanya," jelas Munir (45), paman korban.

Dijelaskan Munir, dike-

PROYEK PENGERUKAN KALI KEMUNING

PU Pengairan Membantah Telah Melanggar Peraturan SAMPANG Proyek pengerukan Kali Kemuning dengan nilai Rp. 800 juta dari APBD 2013, beberapa waktu lalu disoal sejumlah rekanan di Kabupaten Sampang. Proyek tersebut diduga melanggar prosedur, dan tidak melalui proses tender.

PU Pengairan membantah.

Ia mengatakan bahwa proyek pengerukan tersebut sudah sesuat Perpres Nomor 70 Tahun 2010.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Sampang, Toni Moerdiwanto, melalui Kabid Bina Manfaat Moh Zainullah, membantah jika pelaksanaan proyek pengerukan Kali Kemuning Sampang tidak sesuai aturan. Jika ada beberapa pihak beranggapan tidak sesuai perpres, hal itu sama sekali tidak benar.

“Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2010 Pasal 26, dengan jelas dikatakan bahwa swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncakan dan atau diawasi sendiri, sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan atau kelompok masyarakat,” sebutnya sambil melihat dokumen.

Aktivitas pengerukan Kali Kemuning di Kelurahan Gunung Sekar Sampang.

Selain itu, kata Zainullah, pelaksanaan pengerukan Kali Kemuning dengan alasan volume tidak terukur, kedua kita punya alat eskapator, dan penggunaan anggaran lebih efektif dari pada dilakukan kontraktual.

Pelaksanaan pengerukan tersebut berlangsung mulai bulan Agustus 2012 hingga sampai saat ini selama 3 bulan.

“Adapun volume pekerjaan yang dilakukan pengerukan sepanjang 1.500 meter, dengan jumlah lumpur yang diangkat 18.000 kubik, memang proyek pengerukan Kali Kemuning ini bersifat rutinitas setiap tahun. Jika kita bandingkan tahun lalu 2012 pengerukan dilakukan kontraktual dengan dana

Rp.700.000.000 hanya menyelesaikan volume 700 meter, saat ini dengan anggaran Rp.800.000.000 bisa menyelesaikan 1.500 meter. Maka bisa dipastikan swakelola lebih efesien dalam penggunaan anggarannya,” ujarnya.

Sementara di tempat terpisah, H. Djamad Badrun salah satu tokoh kontraktor di Kabupaten Sampang tetap

bersikukuh bahwa pelaksanaan pengerukan Kali Kemuning yang dilaksanakan secara swakelola oleh PU Pengairan Sampang tanpa tender telah melanggar aturan yang ada.

Sebab, pengerukan tersebut nilainya Rp. 800 juta dan harus dilakukan tender.

“Memang ada aturan yang membolehkan kegiatan tertentu dilaksanakan secara swakelola tanpa melalui tender. Misalkan berkaitan dengan bencana yang membutuhkan penanganan cepat, kegiatan yang berkaitan kerahasian negara, apa pengerukan Kali Kemuning masuk katagori tersebut, sehingga dilaksanakan tanpa proses tender. Misalkan kalau di katagorikan bencana saat ini musim kemarau bukan musim hujan dan ada waktu yang cukup untuk dilaksanakan secara tender,” tukasnya.

Masih dikatakan H. Djamad, apa yang dilakukan PU Pengairan Sampang terkait pekerjaan pengerukan Kali Kemuning dengan swakelola, sudah jelas melanggar aturan Perpres Nomor 70 Tahun 2010 yang ada, sehingga hal ini bisa diproses secara hukum. (hol/lum)

INFRASTRUKTUR

Perbaikan Trotoar Ambruk Tunggu 2014 SAMPANG - Perbaikan kondisi jalan yang banyak rusak di seluruh Kota Sampang direncanakan tahun ini mulai diperbaiki. Tetapi, untuk rusaknya dan ambruknya trotoar di Jalan Syamsul Arifin Kelurahan Kota Sampang masih akan menunggu anggaran pada 2014 mendatang.

Kepala Dinas PU Bina Marga Moh Ziz mengatakan, tahun ini kondisi rusaknya jalan seperti di Jalan Syamsul Arifin akan diperbaiki. Namun, hal ini masih dalam tahap proses pelelangan. Bahkan, beberapa titik jalan yang akan diperbaiki mulai dari Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Wahid Hasyim, Serta Jalan Rajawali, Dan Jalan Syamsul Arifin.

"Kalau jalan yang rusak

pasca terendam genangan banjir besar beberapa waktu lalu seperti Jalan Syamsul Arifin mungkin tahun ini masuk dan ada perbaikan, tapi sekarang masih proses lelang," ucapnya saat ditemui di ruangannya, Senin (16/9).

Akan tetapi, lanjut Moh Ziz, untuk perbaikan trotoar yang ambruk masih menunggu dana anggaran pada tahun datang. Dimana, dalam perbaikan trotoar tersebut akan

menggunakan kontruksi box sulfet. Hal itu dilakukan agar hasil perbaikan lebih optimal baik dari fisik mau pun fungsi adanya drainase tersebut.

"Tahun ini masuk ke wilayah dinas ini seperti drainase jalan bukan drainase lingkungan, karena itu masuk ke dinas cipta karya dan tata ruang.

Kalau masalah perbaikan trotoar akan kita nunggu tahun depan karena waktu sebelum banjir tidak parah seperti itu," katanya.

Dari pantauan Koran Madura di lokasi, parahnya kondisi jalan yang rusak pun memang seharusnya tahun ini segera bisa diperbaiki.

Sebab, sesuai keinginan warga sekitar tentang

Kalau masalah perbaikan trotoar akan kita nunggu tahun depan karena waktu sebelum banjir tidak parah seperti itu,”

Moh Ziz

Kepala Dinas PU Bina Marga resahnya kondisi jalan yang membuat malapetaka. Baik dari rusaknya trotoar hingga ambruk, serta rusaknya

kondisi jalan yang cukup parah.

Anam (25), warga Jalan Rajawali Kelurahan Rongtengah Kec/Kota Sampang menuturkan, keresahan masyarakat tak hanya pada kondisi jalan dan ambruknya trotoar. Melainkan, kekhawatiran dirinya terhadap pengguna kendaraan motor saat melintasi kawasan jalanan itu.

"Ya gak tau juga kalau hanya diperbaiki satu persatu seperti ini. Kenapa tidak secara bersamaan perbaikannya. Kasihan pelintas jalan yang gak tau dan tidak sering lewat sini.

Begitu lewat banyak lubang jalan menganga," keluhnya. (ryn/lum)

tahui jika kondisi kapal ponakaannya itu mengalami musibah setelah adanya pertolongan dari beberapa warga disekitar TKP yang menghubungi kerabat keluarga bahwa nelayan asal Desa Dharma Camplong mengalami kecelakaan.

"Dikasih tau sama orang yang waktu nolongin di tengah laut sana bahwa ada orang Desa Dharma Camplong perahunya dihantam ombak dan 1 meninggal dunia. Pas waktu itu juga warga langsung

menncari korban," ucapnya kepada Koran Madura.

Berdasarkan di lapangan, beberapa keluarga korban dan warga sekitar terus mencari ke tengah laut dimana tempat lokasi para nelayan dihantam ombak tinggi tersebut. Tak tanggung 5 kapal perahu milik warga setempat ikut menyisiri lokasi hilangnya korban.

Tetapi, hingga berita ini ditulis pencarian korban tak membuahkan hasil.

Menurut, Sahid (50) warga setempat salah satu tetangga korban yang ikut mencari korban mengatakan, sebanyak 6 orang nelayan dilanda ombak setinggi 2 meter, serta 5 orang berhasil selamat dan 1 meninggal dunia dan masih belum ditemukan. Namun, ketika berniat mencari korban. Kapal yang ditumpangi juga mengalami kebocoran dan kembali ke daratan guna untuk diperbaiki.

"Saya niatnya mau cari korban sama warga lain pas kapal yang dinaiki saya bocor terpaksa balik takutnya malah musibah ke dua kalinya, Pak. Tapi memang betul korban belum ditemukan," ungkapnya dengan logat Madura.

Sementara itu, H Abdur Rahman (56), salah satu kakek korban berhasil selamat yakni Hayyen (36) menuturkan, hingga kini Hayyen masih merasa trauma hingga tidak bisa dimintai komentar. Terlihat, saat awak media menghampiri rumahnya dan didampingi oleh kakeknya kondisi Hayyen masih tak bisa diajak berkomonikasi.

"Ini cucu saya yang berhasil selamat sampai sekarang masih belum bisa ngobrol, Mas. Bahkan, diminumin air saja masih sulit hanya dilihat dari raut wajahnya masih trauma," paparnya. (ryn/lum)

KOMPENSASI BBM

Pembagian BLSM Tahap II Terkesan Amburadul SAMPANG - Pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap kedua dengan nominal Rp 600 ribu dilaksanakan di Kantor Pos Monumen Trunojoyo, Sabtu (14/9) sekitar pukul 13.00 WIB. Distribusi tersebut terkesan amburadul.

Berdasarkan pantauan Koran Madura, penerima dari tiga desa dengan jumlah total penerima manfaat 314 warga itu banyak yang menggunakan perhiasan emas. Sedangkan warga penerima tahap pertama harus pasrah menerima kondisi itu.

Kepala Badan Perwakilan Desa (BPD) Aeng Sareh Kecamatan Pengarengan Jasuli menuturkan, pembagian BLSM tahap kedua itu tidak tranparan serta dinilai menyalahi aturan. Menurutnya, ketika menghadiri rapat di Kecamatan Pengarengan menyebutkan bahwa warga miskin akan menerima BLSM dipastikan dapat menerima bantuan dari pemerintah tersebut. Namun, beberapa warga yang sebelumnya menerima BLSM tahap pertama kini sudah tidak menerimanya.

"Ini namanya hanya mempermainkan warga miskin saja. Lah hasil rapat beberapa waktu lalu mana kok tidak sesuai," jelasnya.

Apalagi, Jasuli menambahkan, penerima BLSM saat ini banyak yang dari golon-

gan mampu atau orang kaya.

Sedangkan, warga yang tidak mampu kini hanya berdiam diri. Bahkan, adanya dua warga yang sudah meninggal kini dapat lagi menerima bantuan dari pemerintah tersebut.

Kepala Pos Cabang Sampang Didik saat dikonfirmasi tidak banyak berkomentar tentang hal itu. Dia beranggapan bahwa seharusnya yang berhak menjawab terkait BLSM harus melalui kantor cabang pusat sebagai kordinator yakni Kantor Pos Kabupaten Bangkalan. Namun, ditanya mengapa penerima BLSM sebanyak 600. Didik menuturkan lantaran sudah hasil dari kesepakatan 3 kepala desa yakni dari Desa Aeng Sareh, Desa Pekalongan, dan Desa Taman Sareh.

"Pos tidak tau kalau masalah yang kaya dan miskin karena sebagai juru bayar saja kan. Yang penting nama sesuai KTP dan kartu," katanya.

Ia juga menyarankan jika adanya data nama-nama warga penerima BLSM tidak tepat sasaran seharusnya bisa dirubah atau dipindah kepada warga yang berhak menerimanya. Akan tetapi, selama ini warga dari desa aeng sareh tidak ada usulan.

"Kalau ada seperti itu silahkan adukan kepada kepala desa dan selama ini tidak dengan begitu," paparnya. (ryn/ lum)

Pembagian BLSM tahap dua di kantor pos amburadul, dan tidak transparan.

PAMEKASAN

7

SELASA 17 SEPTEMBER 2013 NO.0200| TAHUN II

KATEGORE DUA

Kuota CPNS Jalur Honorer K-2 Tak Jelas

TUNTUT PENYELESAIAN BANJIR. Masyarakat korban banjir Derwati melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Bandung, Jabar, Senin (16/9).

Warga korban banjir tersebut menuntut pihak BBWS agar serius menangani persoalan banjir yang hingga tujuh tahun ini masih merendam kawasan tempat tinggal mereka di Baleendah-Dayeuhkolot.

Pelayanan BUMD Rendah Bupati: Kualitas layanan rumah sakit dan PDAM dikeluhkan PAMEKASAN - Bupati Pamekasan Achmad Syafii menyatakan kualitas layanan di dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Pamekasan masih sangat rendah dan perlu peningkatan. Dua BUMD itu masing-masing Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Slamet Martodirjo dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Di RSD dr. Slamet Martodirjo masih ditemui perbedaan pelayanan antara pasien tidak mampu yang menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dengan pasien umum yang tidak menggunakan kartu jaminan kesehatan.

Bupati menyatakan akan mengevaluasi pengelola Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Pamekasan itu dan

akan memilih figur yang tepat untuk menduduki jabatan strategis di dalamnya.

Ia mengaku seringkali menerima pengaduan dari masyarakat tentang buruknya pelayanan. Bahkan perawat yang semestinya menunjukkan sikap sebagai pelayan terhadap pasien, seringkali terlihat ketus ketika melayani pasien yang menggunakan kartu jaminan kesehatan.

“Kami tidak ingin mendengar lagi ada keluhan dari masyarakat tentang bu-

ruknya layanan di rumah sakit tersebut. Semua harus diberi pelayanan yang sempurna, baik yang membayar maupun yang menggunakan kartu jaminan kesehatan. Sebab pada dasarnya, mereka sama-sama membayar, hanya yang satu dibayarkan pemerintah,” kata Syafii.

Bupati merencanakan akan melakukan pergantian sejumlah pejabat di rumah sakit terbesar di Madura itu.

Pergantian tidak hanya pada jabatan Direktur Rumah Sakit yang saat ini kosong, namun juga pada jabatan lainnya yang dinilai strategis dan berkaitan dengan pelayanan terhadap pasien.

Beberapa waktu lalu, bahkan sejumlah aktivis mahasiswa berunjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten memprotes buruknya pelayanan di rumah sakit. Mereka juga

sempat meminta direktur ruah sakit yang saat itu masih dijabat Iri Agus Subaidi mundur karena dinilai tidak mampu meningkatkan kualitas layanan.

Hal yang sama terjadi di PDAM. Perusahaan milik daerah itu, juga seringkali dikeluhkan pelanggan karena sering terjadinya kemacetan distribusi air ke pelanggan dengan tagihan bulanan tetap seperti biasa.

Perusahaan itu, kata Syafii, dinilai masyarakat lebih mengutamakan memperbanyak jumlah pelanggan dan bukan meningkatkan layanan distribusi air ke pelanggan yang sudah ada.

“Padahal, menurut pandangan saya, semestinya yang diutamakan adalah kualitas layanan. Tidak perlu menambah jumlah pelanggan jika masalah itu akan mengurangi

jatah distribusi kepada pelanggan yang sudah ada,” kata Bupati.

Bupati juga berencana melakukan evaluasi terhadap pengelola PDAM setempat dan melakukan pergantian pejabat di dalamnya, jika dari hasil evaluasi tersebut dibutuhkan.

Pelaksana Tugas Ketua DPRD Pamekasan, Halili meminta agar Bupati segera melaksanakan rencana tersebut agar ada perbaikan di dua Badan Usaha Milik Daerah Tersebut. Sebab masalah layanan kesehatan merupakan salah satu janji yang disampaikan pada saat kampanye.

“Peningkatan kualitas layanan kesehatan itu merupakan salah satu janji yang ditunggu masyarakat. Karenanya, kami meminta agar hal itu segera dilaksanakan,” kata Halili. (awa/muj/rah).

PAMEKASAN - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pamekasan belum bisa memastikan kuota tenaga harian lepas (THL) kategori dua (K-2) yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Meliputi jumlah CPNS dan rincian CPNS yang diangkat di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Kepala BKD Pamekasan Lukman Hedi Mahdiya mengatakan pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB), terkait pelaksanaan dan kuota CPNS yang diberikan melalui jalur khusus itu. Meliputi penomoran dan nominasi honorer K-2 yang akan mengikuti tes CPNS. “Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat. Teknis pelaksanaannya seperti apa, kami belum terima petunjuknya. Termasuk penomoran peserta dan nominasi honorer K-2 yang akan mengikuti tes belum ada dari pusat,” katanya.

Informasi awal, pelaksanaan tes CPNS melalui jalur khusus ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tes CPNS reguler pada Oktober mendatang.

Namun rencana ini masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kemenpan-RB. Kepastian tentang waktu dan teknis pelaksanaannya akan segera diumumkan setelah ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Jumlah THL yang sudah diusulkan ke Menpan-RB dengan kategori dua (K-2) sebanyak 1.443 orang. Mereka merupakan THL yang sudah lama mengabdi di berbagai SKPD di Pamekasan. Dari jumlah itu, belum diperoleh informasi pasti apakah mereka akan direkrut sebagai CPNS semua atau secara bertahap.

Sementara itu, tahapan rekrutmen CPNS reguler di

TRAUMA LAPINDO

SKK Migas: Kasus Lapindo Hanyalah Kecelakaan PAMEKASAN - Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro menyatakan kasus pengeboran lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, hanyalah satu dari 55 ribu sumur gas yang dibor di Indonesia yang mengalami bencana.

DEMO RASKIN

Warga Klompang Timur Mendatangi Kejari PAMEKASAN - Puluhan warga Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, berunjuk rasa ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Senin, (16/9). Mereka meminta Kejari mengusut dugaan penyelewengan raskin di desanya oleh mantan Kepala Desa (Kades) setempat.

Puluhan warga itu datang ke kantor Kejari Pamekasan dengan membawa berbagai jenis poster dan spanduk yang berisi tuntutan agar Kejari menyelidiki kasus tersebut dan melakukan tindakan hukum.

Salah seorang warga, Saheruddin mengatakan dalam orasinya bahwa raskin di desanya tidak diberikan sepenuhnya dan tidak disalurkan kepada pemerima yang masuk dalam daftar Rumah Tangga Sasaran.

Bahkan, pada 2012 lalu, bantuan beras tersebut tidak disalurkan berturut-turut selama tiga bulan, yakni Agustus, September, dan Oktober.

Penghentian penyaluran itu tidak disertai dengan alasan yang jelas.

“Kami meminta kasus ini diusut dengan tuntas, karena bantuan beras itu merupakan jatah warga miskin,” kata Saheruddin.

Kepala Kejari Pamekasan Sudiharto mengatakan akan menindaklanjuti laporan warga tersebut dengan melakukan penyelidikan. Namun, ia

belum bisa memastikan kapan penyelidikan itu akan dimulai karena laporan kasus tersebut baru diterima Kejari.

“Tadi sudah ada beberapa

perwakilan warga yang membuat laporan. Tugas kami menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan penyelidikan,” katanya. (CR-1/muj/rah)

Kabupaten Pamekasan sudah dimulai. BKD setempat sudah mengumumkan pendaftaran CPNS di kabupaten itu melalui media massa dan papan informasi pemkab setempat sampai ke tingkat kecamatan.

Formasi CPNS yang diterima Pamekasan melalui jalur reguler ini sebanyak 50 orang meliputi 43 untuk guru kelas dan 7 orang tenaga guru produktif yaitu guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 50 formasi guru kelas untuk SD dan guru SMK yang akan direkrut tahun ini harus memiliki ijazah strata satu (S-1).

Peroleh kuota CPNS untuk formasi guru ini masih jauh dari kebutuhan. Sebab, kekurangan guru di daerah itu mencapai 852 guru.

Meliputi guru SD sebanyak 598 guru. Terdiri dari guru kelas sebanyak 517, guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) sebanyak 36 guru, serta guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 45 orang.

Selanjutnya tingkat SMPN sebanyak 101 guru, SMAN sebanyak 38 guru dan kekurangan guru di SMKN mencapai 115 orang.

BKD Pamekasan sudah mengajukan tambahan kuota CPNS untuk formasi guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya ke Menpan-RB. Namun usulan tambahan tersebut sampai kini belum mendapat tanggapan. Sehingga pihaknya masih berpatokan pada formasi yang sudah ditetapkan Menpan-RB sebanyak 50 formasi.

Sedangkan kebutuhan CPNS meliputi guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya di Kabupaten Pamekasan tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari seribu orang menyusul banyaknya PNS yang sudah pensiun dan meninggal dunia selama dua tahun terahir. Sebab, paska rekrutmen CPNS 2010 lalu, sampai sekarang belum ada rekrutmen lagi. (uzi/rah)

Dengan demikian, kata Kepala Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ini, kasus pengeboran migas yang dilakukan oleh Lapindo di Porong, tidak bisa disama dengan daerah lain, termasuk di Madura.

“Jadi kasus Lapindo itu hanyalah kecelakaan saja,” kata Elan Biantoro saat menjadi pembicara dalam acara seminar bertajuk “Peran dan Fungsi SKKM Migas dalam Mencapai Kesejahteraan Masyarakat” di salah satu hotel di Pamekasan, Senin.

Dengan demikian, kata Kepala Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ini, kasus pengeboran migas yang dilakukan oleh Lapindo di Po-

rong, tidak bisa disama dengan daerah lain, termasuk di Madura.

Fakta yang terjadi di lapangan selama ini, kata dia, masyarakat cenderung trauma dengan kejadian yang terjadi di Porong, sehingga setiap ada rencana ekplorasi migas sering terjadi penolakan oleh masyarakat dengan alasan khawatir akan terjadi seperti di Porong.

Dalam kesempatan itu Elan menjelaskan Indonesia saat ini kekurangan persediaan miyak, kendatipun negeri ini kaya akan potensi minyak.

Hal ini terjadi, karena potensi minyak yang ada di Indonesia belum dikelola secara optimal, termasuk potensi migas yang ada di Pulau Madura.

“Kalau migas ini tidak bisa dikelola secara optimal, maka kami yakin, bangsa ini akan selalu kekurangan persediaan migas,” ucapnya.

Indonesia, kata Elan, sebenarnya pernah surplus dalam hal persediaan migas dan itu terjadi mulai tahun 1977 hingga 1996. Ketika itu produksi migas Indonesia mencapai 1,7 juta barel per hari.

Saat itu, kata dia, negara mampu membantu rakyat membayar subsidi. Akan tetapi dalam perkembangannya, seiring dengan perkembangan kebutuhan konsumsi migas, maka produksi migas akhirnya berkurang, sedangkan ekplorasi kurang digalakkan, apalagi munculnya penolakan dari sebagian masyarakat.(ant/rah)

8

PAMEKASAN

SELASA 17 SEPTEMBER 2013 NO.0200| TAHUN II

PENDIDIKAN

Penerima BSM Meningkat

Petugas Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jatim mendatangi Pabrik Gula (PG) Redjosarie, Magetan, Jatim, Senin (16/9). Kedatangan petugas Labfor untuk melakukan identifikasi kerusakan ketel pabrik yang meledak hingga menewaskan 4 orang dan 6 orang pekerja luka pada Minggu (15/9).

Kehilangan Kawat Telepon Telkom Rugi Rp 3 Miliar Selama 6 Bulan PAMEKASAN - Maraknya pencurian kawat telepon (curwatpon) selama enam bulan terakhir di Kabupaten Pamekasan mengakibatkan kerugian sebanyak Rp 3 miliar.

Kerugian ini merupakan dampak dari pencurian kabel yang terjadi sebanyak 47 kali kasus pencurian di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pakong, dan Kecamatan Pegantenan.

Kepala Kantor PT Telkom Pamekasan Sukardiman mengatakan pihak telkom cukup kesulitan untuk mengantisipasi aksi pencurian itu. Pemasangan alarm di beberapa titik rawan pencurian kawat telepon masih bisa diakali oleh para pelaku sehingga sulit mendeteksi aksi pencuriannya.

Menurutnya, kerugian Rp

3 miliar yang dialami PT Telkom Pamekasan merupakan dampak dari kasus curwatpon selama enam bulan terakhir.

Hal itu terjadi karena kabel yang dicuri pelaku sangat banyak dan sering dilakukan hampir setiap dilakukan pergantian kabel.

Akibatnya, sambungan telepon dan layanan internet di beberapa titik terputus. Bahkan, sudah ada wilayah yang tidak teraliri kabel telepon selama dua tahun. Kondisi tersebut memperparah kerugian yang dialami Telkom.

“Kami rencana akan alihkan jaringan internet menggunakan viber optik yang su-

dah ditanam mulai dari Kamal Bangkalan sampai Kalianget Sumenep. Hanya saja layanan ini belum bisa melayani semua pelanggan,” katanya.

Pertimbangan menggunakan viber optik, biayanya lebih murah dan aman dari pencurian. Apalagi kabel viber tidak laku dijual meskipun dicuri maling. Selain menggunakan viber optik, telkom juga mengembangkan layanan internet broadband murah dan bisa dijangkau dengan jaringan ponsel.

Gangguan layanan Telkom ini kerap kali dikeluhkan para pelanggannya, karena mereka tidak menjalankan aktivitas yang memanfaatkan jaringan internet Telkom.

Salah satunya, Abdul Aziz, warga Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Ia mengaku sudah tiga bulan jaringan internet ke rumahnya

macet total. Penyebabnya, kabel telpon sepanjang 400 meter menuju rumahnya dicuri maling. Sampai sekarang belum ada upaya penyambungan kabel lagi dari pihak telkom.

“Saya kebingungan untuk mengakses internet setelah kabelnya hilang. Menggunakan jaringan nirkabel, sinyal juga tidak bagus. Saya sudah melapor ke Telkom dijanjikan cepat diatasi, namun sampai sekarang tidak ada perbaikan,” katanya.

Tidak hanya di rumahrumah warga yang sering mengalami gangguan jaringan internet, di warung internet (Warnet), juga kerap mengalami gangguan. Hal itu menyebabkan pengelola internet mengalami kerugian karena pendapatannnya tidak seimbang dengan biaya operasional yang dikeluarkan. (uzi/ muj/rah)

TUNJANGAN

Guru Madin Layak Diikutkan Sertifikasi

PAMEKASAN Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Nur Faisal meminta pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap guru Madrasah Diniyah (Madin) mengikuti program sertifikasi. Sebab selain memiliki peran yang sama, yakni

mencerdaskan kehidupan bangsa, mereka juga memiliki standar keahlian yang layak dihargai.

KNPI Pamekasan, kata Nur Faisal menilai guru Madrasah Diniyah sangat berperan dalam membentuk karakter generasi terutama dalam menanamkan kepribadian yang

baik dan tidak hanya memberikan teori-teori pelajaran keagamaan.

Selama ini, menurut dia, pemerintah lebih fokus memerhatikan guru-guru yang mengajar di lembaga pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Sementara, guru Madrasah Diniyah, terkesan dilupakan dan tidak tersentuh program bantuan. Padahal peran mereka cukup penting dalam membentuk karakter generasi.

Selama ini, guru di lembaga non formal itu hanya mendapatkan bantuan sebesar Rp 250 pertahun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bantuan itu menjadi satu dengan bantuan untuk murid Madin maupun santri Pondok Pesantren.

Ia melihat beberapa waktu lalu sudah ada terobosan baru dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni memberikan beasiswa terhadap guru madrasah diniyah untuk kuliah, meskipun jumlahnya sangat terbatas. Namun, hal tersebut dinilainya belum cukup,

mengingat kesejahteraan guru Madin sangat minim dan lebih didasarkan pada nilai keikhlasan.

“Tidak jarang guru Madrasah Diniyah yang hanya dibayar Rp 20 ribu perbulan. Padahal mereka mengajar dengan maksimal karena ingin muridmuridnya bisa memiliki jati diri yang baik sehingga tidak terjebak kepada tindakan-tindakan yang menyalahi norma sosial di masyarakatnya,” kata Nur Faisal.

Program beasiswa untuk guru Madrasah Diniyah digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak 2006 lalu.

Sebanyak 2.370 orang guru dari target 15 ribu orang guru dikuliahkan di 34 perguruan tinggi Islam di Jawa Timur.

Tahun ini, rencananya sebanyak seribu guru Madin akan dikuliahkan di 34 perguruan tinggi Islam di Jawa Timur. Biaya untuk pendidikan akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim tahun 2013.(awa/muj/rah)

PAMEKASAN - Sasaran program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kabupaten Pamekasan pada semester kedua tahun ini mengalami peningkatan dibanding pada semester sebelumnya. Peningkatan itu dipengaruhi oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak beberapa waktu lalu.

Data di Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan menyatakan untuk tingkat SMP, pada semester pertama, penerima BSM hanya berjumlah 320 siswa, sedangkan pada semester kedua meningkat menjadi 8.877 siswa. Jumlah tersebut memang tidak sebanyak yang diusulkan Disdik, yakni 11 ribu siswa.

Sementara, untuk tingkat SMA dan sederajat, mengalami kenaikan hingga 100 persen dari sebelumnya sebanyak 3 ribu siswa miskin menjadi 6 ribu siswa miskin.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Pamekasan, Mohammad Tarsun mengatakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) dialokasikan bantuan untuk siswa miskin pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) maupun non KPS yang diusulkan oleh sekolah.

Masing-masing siswa miskin dianggarkan bantuan sebesar Rp 300 ribu persemester untuk tingkat SMP dan sederajat serta Rp 500 ribu persemester untuk tingkat SMA dan sederajat.

“Penyalurannya akan dilakukan secara langsung ke rekening siswa penerima melalui bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, yakni Bank Jatim,” kata Tarsun.

Seperti halnya tingkat SMP dan SMA, penerima bantuan siswa miskisn (BSM) tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Pamekasan juga mengalami peningkatan drastis tahun ini. Peningkatan jumlah penerima ini menyusul pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang salah satunya akan diberikan kepada siswa miskin.

Semula, penerima BSM di Pamekasan sebanyak 14.

685 siswa, namun kini sudah bertambah menjadi 33.062 siswa dari total sebanyak 65 ribu siswa SD se- Pamekasan.

33.062 siswa penerima BSM ini merupakan siswa pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan siswa non KPS yang diusulkan sekolah.

14.685 siswa itu sudah menerima BSM sebesar Rp 360 ribu pertahun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. Pencairan dananya dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama diberikan kepada 12.723 siswa dan tahap kedua diberikan kepada 1.962. Sedangkan pencairan dana BSM bagi ke33.062 siswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 masih dalam proses.

Pramajaya menjelaskan penambahan jumlah penerima BSM ini harus disyukuri bersama dengan memanfaatkan dana sebaik mungkin untuk menunjang keberlangsungan pendidikan siswa.

Penerima BSM yang sudah ditetapkan pemerintah merupakan siswa miskin kelas II SD sampai dengan siswa kelas VI SD, yang sudah dilakukan verifikasi. Masingmasing siswa nantinya akan menerima dana sebesar Rp 425 ribu pertahun.

Dibanding 2012 lalu, penerima BSM tahun ini jauh lebih banyak, karena pada saat itu hanya menerima jatah sekitar 15 ribu siswa dari sekitar 20 ribu siswa yang diajukan.

Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, Pramajaya menjelaskan jumlah penerima BSM 2013 di Pamekasan sudah final dan kini menunggu pencairannya.

Penyaluran dana BSM nanti akan disalurkan langsung kepada para penerima melalui kantor pos. Namun pihaknya belum menerima kepastian, kapan

dana BSM itu bisa disalurkan.

“Kami belum bisa memastikan, kapan dana itu bisa disalurkan kepada siswa, karena belum ada informasi dari pemerintah pusat. Cuma informasi awal, pencairan dana BSM bagi siswa pemegang KPS akan diutamakan,” katanya.

Pramajaya menjelaskan penambahan jumlah penerima BSM ini harus disyukuri bersama dengan memanfaatkan dana sebaik mungkin untuk menunjang keberlangsungan pendidikan siswa.

Jangan sampai dana yang disalurkan pemerintah untuk membantu pembiayaan sekolah siswa miskin disalahgunakan untuk kepentingan lain. Baik oleh guru maupun wali murid.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini meminta Dinas Pendidikan setempat melakukan verifikasi data penerima, agar program tersebut benar-benar tepat sasaran dan jauh dari permasalahan.

Ia mengingatkan pengelola lembaga pendidikan untuk tidak mengambil kebijakan yang salah dalam penyaluran bantuan itu, meskipun untuk menghindari kecemburuan sosial antara yang menerima dengan yang tidak menerima bantuan.

“Kebijakan memotong jumlah bantuan untuk dibagikan ke siswa lain yang bukan penerima, adalah salah dan hal tersebut bisa menimbulkan dampak hukum di kemudian hari. Karenanya, sebaiknya dihindari,” kata Juhaini.

Pada 2011 lalu, dana BSM di sejumlah lembaga pendidikan di Pamekasan diduga disunat oleh oknum guru. Alasan pemotongan umumnya untuk pemerataan terhadap siswa miskin lainnya yang tidak menerima BSM. Diantaranya di SD Negeri I Potoan Daja, SD Negeri II Potoan Daja dan SD Negeri V Gladak Anyar.

Dugaan penyimpangan ini sudah diadukan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan oleh Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP), namun sampai kini belum ada tindak lanjut. (awa/uzi/muj/rah).

SUMENEP

9

SELASA 17 SEPTEMBER 2013 NO.0200 | TAHUN II

BAHAN BAKAR MINYAK

Polisi Mengamankan 3.240 Liter BBM Ilegal

DIAMANKAN: Sejumlah jerigen berisi BBM bersubsidi yang tidak memiliki surat rekom dari pemkab setempat diamankan oleh Kapolres Sumenep, Senin (16/9) kemarin.

junaedy/koran madura

SUMENEP – Satuan Reskrim Polres Sumenep berhasil mengamankan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tidak memiliki surat rekom dari pemkab setempat. Penyitaan tersebut dilakukan di Pelabuhan Dungkek Kecamatan Dungkek, beberapa hari yang lalu.

Polres Sumenep menyita 108 derigen yang berisi 3.240 liter BBM jenis bensin dan solar. BBM tersebut akan dipasok ke Kepulauan Masalembu. Selain itu, polisi juga mengamankan satu orang nahkoda kapal yang berinisial M. ”Memang benar kami beberapa hari yang lalu telah berhasil menagkap ribuan liter BBM bersubsidi yang tidak memiliki kelengkapan surat izin,” kata Kapolres AKBP Marjoko saat dikonfirmasi, Senin (16/9).

Dia menjelaskan, dari 108 liter BBM yang diamankan, 56 derigen berisikan 1.680 liter BBM jenis premium, dan 52 derigen berisikan 1.560 liter solar. ”Itu semuanya, kami sita karena telah nyata tidak memiliki surat-surat kelengkapan dari pemkab sendiri, sehingga keberadaannya ilegal,” terangnya.

Ketika disinggung sanksi yang akan diberikan kepada M, Marjoko mengatakan, ”Sesuai dengan UU nomor 22 Tahun 2011, Pasal 55 atau 53 Huruf d Tentang Migas ataupun niaga pengangkutan BBM tanpa izin, maka hukumannya minimal di atas 5 tahun penjara,” tegasnya.

Pihaknya akan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut ke berbagai tempat. Hal itu untuk mengungkap aktivitas pemasokan BBM ilegal. ”Kami akan terus menyelidiki sindikat pemasokan BBM ilegal ini. Sehingga di Sumenep kedepannya, BBM ilegal padat terungkap semua,” tukasnya (edy/mk)

Anggaran Pugar Semakin Berkurang SUMENEP – Kementerian Kelautan dan Perikanan RI semakin mengurangi anggaran Program Usaha Garam Rakyat (PUGAR) untuk Kabupaten Sumenep.

Kabupaten ujung timur Pulau Madura tersebut pada tahun ini hanya mendapatkan anggaran Rp 4,2 miliar.

Aggaran pugar pada tahun 2011 senilai Rp 9 miliar lebih, dan tahun 2012 sebesar Rp 6 miliar. “Berkurangnya nilai anggaran pugar setiap tahunnya bukan berarti ada masalah. Melainkan, sudah kebijakan pemerintah pusat,” kata Bupati A. Busyro Karim, Senin (16/9).

Pengurangan anggaran bantuan untuk petani garam, katanya, tidak hanya terjadi di Kabupaten Sumenep. “Ini

terjadi tidak hanya di Kabupaten Sumenep. Secara nasional, penerima pugar itu nilainya semakin berkurang,” tambahnya.

Terima Bantuan Dari 352 kelompok petambak garam yang telah mengajukan permohonan bantuan, 298 di antaranya telah dinyatakan cukup syarat untuk menerima bantuan langsung masyarakat (BLM). Sedang-

kan kelompok lainnya masih dalam proses verifikasi dan melengkapi kekurangan administrasi.

Pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapat bantuan pugar sebesar Rp 4.271.000.000.

Rinciannya, Rp.3,6 miliar dalam bentuk bantuan langsung masyarakat, dan sebesar Rp. 671 juta untuk penunjang kegiatan pugar.

Kelompok petambak garam yang akan menerima bantuan dari pemerintah berasal dari 11 kecamatan, yang tersebar di 39 desa.

Bupati Sumenep A Busyro Karim menjelaskan, nilai bantuan yang diterima tiap kelompok tidak sama. Untuk kelompok lama mendapatkan bantuan antara Rp5 juta sam-

grafis: didik

pai Rp 12.500.000. Sedangkan kelompok baru mendapatkan antara Rp15 juta sampai Rp28 juta.

“Besar kecilnya bantuan perkelompok itu disesuaikan dengan luas lahan dan jum-

lah anggota kelompok,” kata Busyro dalam penyerahan secara simbolis bantuan pugar pada kelompom petambak garam di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep, Jalan Raung, Senin (16/9).

Pemberian bantuan pugar, kata dia, dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam rakyat sebagai upaya mendukung swasembada garam nasional, sekaligus mengembangkan kawasan lahan tambak garam rakyat baru di lokasi sasaran pugar.

“Disisi lain, juga dalam upaya mengembangkan kemitraan dalam usaha garam rakyat,” ungkapnya.

Untuk itu, dalam proses verifikasi kelompok petambak garam dilakukan seketat mungkin. Bahkan, dalam proses pencairanpun menghadirkan ketua, sekretaris dan bendahara kelompok. “Kenapa semua pengurus kelompok petambak garam itu diundang, ini bentuk antisipasi agar tidak

ada penyalahgunaan bantuan diinternal kelompok. Jika pada pencairan sebelumnya yang hadir hanya ketua, saat ini semua pengurus dan disaksikan oleh aparat desa dan kecamatan setempat,” terangnya.

Pihaknya juga mengaku telah menitipkan program tersebut pada kepala desa dan aparat desa lainnya, sehingga program pugar benarbenar dilakukan pengawasan dan tepat sasaran sesuai dengan yang menjadi keputusan masing-masing kelompok. “Saya jamin tidak ada pemotongan. Tetapi, tetap harus dalam pengawasan semua pihak, sehingga bantuan Pugar itu tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu,” tegasnya. (athink/mk)

10

SUMENEP

SELASA 17 SEPTEMBER 2013 NO. 0200 | TAHUN II

TKI Lebih Nyaman Berangkat Jalur Ilegal SUMENEP - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sumenep mayoritas tetap memilih menggunakan jalur tekong. Banyak TKI asal ujung timur Pulau Madura pada tahun 2013 ini yang dideportasi, angkanya mencapai 110 orang.

Dalam dua minggu terahir ini, TKI yang sudah dideportasi jumlahnya mencapai 30 orang. Sesuai data di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep, sejak bulan Januari hingga September ini, jumlah TKI yang dideportasi itu mencapai 110 orang.

Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep, Sukirman mengatakan, pada bulan Januari mencapai 20 orang, Februari mencapai 13 orang, Maret 5 orang, April sebanyak 22 orang, Juni 12 orang, Agustus 8 orang, dan September pertanggal 15 sebanyak 30 orang. ‘’Total sejak Januari hingga pertengahan bulan September ini sebanyak 110 orang. Terbanyak di bulan September ini,’’ kata Sukirman kepada wartawan dikan-

tornya, Senin (16/9).

Menurutnya, selain dari jumlah TKI sebanyak 110 orang itu, diduga masih banyak TKI yang mengalami deportasi. Sebab, sesuai data dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, jumlah TKI ilegal yang dideportasi asal Sumenep itu sebanyak 198 orang. Namun untuk TKI asal Sumenep daratan sama sekali tidak melapor ke pemkab Sumenep, hanya TKI asal kepulauan yang melapor ke Disnakertrans. ‘’Kalau data di Pemprov Jatim, TKI ilegal yang terkena deportasi itu sebanyak 198 orang, yang melapor ke Disnakertrans Sumenep hanya 110 orang, semuanya asal kepulauan Kangean,’’ ujarnya.

TKI yang penyebarannya berada di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean itu mayoritas sasaran kerjanya di Malaysia

DATA DEPORTASI TKI Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September

20 orang 13 orang 5 orang 22 orang 0 orang 12 orang 0 orang 8 orang 30 orang

dan untuk TKI yang dideportasi asal Sumenep daratan itu juga kemungkinan besar sama. ‘’Mereka bekerja di negeri Jiran, Malaysia,’’ paparnya.

Dia menegaskan, maraknya TKI dideportasi itu lantaran mereka tidak menggunakan dokumen lengkap atau berangkat menggunakan visa kunjungan sehingga setelah masa visanya habis akan menemukan kesulitan di negeri rantau. Dan pasti, TKI itu ditangkap oleh petugas. ‘’Para TKI itu berangkat kerja melalui tekong, yang jelas menggunakan paspor kunjungan, bukan untuk kerja. Ini yang membuat ban-

yak TKI dideportasi. Mereka memilih cepat berangkat, tidak memikirkan resiko yang ditanggungnya dinegeri orang,’’ ungkapnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, sebelum para TKI diberi uang transportasi, mereka diberi penyuluhan tentang bagaimana berangkat menjadi TKI yang aman.’’Kami juga telah memberi pembinaan kepada mereka agar jika hendak berangkat mencari kerja di luar negeri ikut prosedur yang legal, karena jika TKI ilegal ditangkap pasti harus menjalani hukuman kurungan penjara selama 6 bulan,’’ imbuhnya.

Untuk menekan angka TKI ilegal dideportasi, pihaknya berupaya bekerjasama dg PJTKI dengan cara memberikan penyuluhan kepada calon TKI agar mereka berangkat dengan legal. ‘’Dan mereka mempunyai kemampuan sesuai kebutuhan tempat kerja yang dibutuhkan karena sebelum diberangkatkan harus mengikuti pelatihan sesuai bidang yang dibutuhkan di negeri rantau itu,’’ pungkasnya. (rif/mk)

Pedagang mengisikan BBM jenis premium ke sepeda motor di sebuah kios bensin eceran “Pertamini”, Jumat (30/8).

Kios bensin eceran mengadopsi bentuk SPBU Pertamina itu untuk menarik calon pembeli dengan harga premium Rp. 7.000 per liter.

BBM

Pemerintah Inginkan Pemangku Kebijakan Perhatikan Perbup SUMENEP - Bupati Sumenep A Busyro Karim mengatakan, saat ini para pemangkau rekom merasa sangat ketakutan setelah terjadinya penangkapan kepada APMS. Pasca penangkapan APMS yang mendistribusikan BBM ke Pulaun Sepudi beberapa waktu lalu, camat dan Kabag Perekonomian ketakutan memberikan rekom. Akibatnya, Bahan Bakar Minyak (BBM) diwilayah kepulauan sangat langka.

“Kalau seperti ini siapa yang akan disalahkan. Bukankah sudah ada perbup yang mengatur regulasi itu secara rinci soal itu. Sebab hukum di atas itu sudah tidak ada lagi.

Kami minta kepada pemangku kebijakan sadarlah soal ini,” tuturnya,Senin (16/9).

Orang nomor satu dilingkungan Pemerintah Sumenep itu menegaskan bahwa selama ini koordinasi yang dilakukan pihak pemerintah buntu. Sam-

pai sekarang belum ada solusi untuk mengatasi semua persoalan BBM kepulauan yang menyebabkan rakyat kepulauan sulit mendapatkan BBM. “Sekarang camat saja sudah ketakutan, pihak perekonomian juga sama ketakutannya memberikan rekom. Akhirnya ya seperti ini apabila koordinasi dengan pihak terkait sampai sekarang belum ada solusinya. Tapi sekarang, khusus eksekutif, kami ingin melayani kepulauan,”paparnya.

Mantan ketua DPRD Sumenep dua priode itu menambahkan, untuk menyelesaikan persoalan BBM kepulauan, maka harus diselesaikan oleh tiga pilar demokrasi, yaitu Eksekutif, Legislatif dan yudikatif. Selama tiga lembaga itu tidak bersatu membangun kesepakatan untuk mencari solusi bersama, maka kelangkaan BBM di kepulauan tidak akan pernah selesai.

“Ini bukan persoalan hukum. Namun persoalan kesejahteraan di bawah yang belum ada cantolan hukum.

Jadi ini harus tiga pilar harus ada kesepakatan. Kalau belum, tidak akan berani pemerintah memberikan rekom ” tuturnya.

Aturan rekom, jelasnya, yang ada ternyata tidak bisa mencakup semua kebutuhan atau kepentingan masyarakat kepulauan, sebab rekom BBM bersubsidi untuk wilayah kepulauan harus disesuaikan dengan dinas terkait.

Dia mencontohkan, BBM bersubsidi yang akan dipakai untuk nelayan maka rekom yang harus mengeluarkan adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan, begitu seterusnya. Namun yang membuat bingung dari aturan rekom yang ada, kata dia ketika masyarakat menggunakan BBM untuk mobil atau motor atau bahkan kebutuhan rumah tangga. (athink/mk)

MANGKIR DARI KEJAKSAAN

Tersangka Pugar Bisa Dipanggil Paksa

MOTOR SITAAN. Puluhan motor yang disita oleh aparat kepolisian Sumenep dari geng balap liar pada operasi yang digelar Minggu (15/9) dini hari.

SUMUR MENGERING

Di Pasongsongan, Warga Konsumsi Air Keruh SUMENEP – Kecamatan Pasongsongan salah satu daerah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Saat ini, warga Desa Montorna Kecamatan Pasongsongan harus bersusah payah untuk mendapatkan air bersih.

Karena langknya air untuk dikonsumsi, sebagian warga terpaksa memanfaatkan sisa air hujan berwarna biru yang ada di penampungan air.

Bagi warga setempat, air yang sudah berubah warna tersebut merupakan jalan satu-satunya agar mereka bisa mendapatkan air untuk dikonsumsi. Itupun harus menempuh jarak yang sangat jauh hingga mencapai 6 kilometer.

Tempat penampungan air hujan yang sudah mulai menipis dan mengeruh tetap saja menjadi tumpuan warga setempat untuk mendapatkan air. Namun, biasanya, air yang ada itu tidak bertahan lama. Selain hanya sisa air hujan, semua warga setempat mengambil air tersebut, bahkan sebagian juga digunakan untuk menyiram tanaman milik petani.

“Sejak beberapa bulan

yang lalu masyarakat pun mulai gelisah untuk mendapatkan air bersih. Sebab sumur dan mata air di daerah ini mulai kering kerontang. Ini terancam krisis air bersih untuk keperluan konsumsi seharihari,” tutur, Junaidi (30) warga setempat, Minggu (15/9).

Dalam beberapa pekan terakhir ini masyarakat setempat sudah mulai merasakan sulitnya untuk mendapatkan air bersih, karena tempat penampungan air hujan yang hanya satu-satunya ada di desa setempat sudah menipis dan membiru. Warga yang mengambil air bukan hanya warga Desa Motorna, tetapi warga desa lain yang ada di Kecamatan Pasongsongan. “Ya airnya sudah mau habis, kan bukan hanya warga sini, tetapi dari desa tetangga juga ambil kesini, itupun pakek mobil, cepat habis,” katanya.

Sedangkan warga yang berada di dekat penampungan hanya mengambil air dengan menggunakan jerigen ukuran 35 liter. Itupun hanya untuk dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi

dengan banyaknya warga luar desa yang mengambil air di penampungan tersebut akan terancam tidak mencukupi hingga menjelang musim penghujan.

“Ini kan hanya satu-satunya penampungan yang ada di sini. Jadi tidak akan cukup.

Mau gimana lagi walaupun air sudah berwarna biru tetap saja dikonsumsi, karena mau beli masih mengeluarkan biaya banyak,” ujar Junaidi.

Lebih lanjut Junaidi, menjelaskan, ketika air yang ada di penampungan sudah habis dan mengering, maka warga semakin kebingungan.

Sebab, mereka harus membeli air dengan menggunakan jerigen ke luar daerah dengan biaya yang sangat besar, karena untuk mengangkut air harus menggunakan mobil. “Ya kalau ngangkut air menggunakan mobil ongkosnya bisa Rp. 100 ribu sampai Rp. 150 ribu, karena jarak tempuhnya sangat jauh, Mas,”terangnya.

Daerah Lain Kamis (12/9), ribuan warga Desa Langsar, Kecamatan

Saronggi, mengeluhkan hal yang serupa. Warga harus menggunakan air hujan untuk memenuhi kebutuhan minum warga dan hewan ternak. Akibat kekeringan tersebut, petani bacai mengalami kerugian.

Sehari sebelumnya, warga Desa Mantajun, Kecamatan Dasuk, mengeluhkan krisis air bersih. Masyarakat terpaksa harus mengeluarkan Rp 1500 untuk mendapatkan satu dirigen air bersih, dan harus mengantre dan berdesak-desakan.

Sutini, warga Dusun Hopelan Desa Mantajun, Rabu (11/9), mengatakan, untuk kebutuhan minum dan memasak, dirinya bersama warga yang lain harus membelinya. Satu ember berukuran sedang senilai Rp 500.

Sedangkan untuk kebutuhan mandi dan mencuci harus menumpuh 5 kilometer.

BPBD Sumenep memprediksi 26 desa di Kabupaten Sumenep berpotensi mengalami kekeringan, dan sebagian daerah sudah dilanda prediksi tersebut. (athink/mk)

SUMENEP – Mangkirnya dua tersangka kasus dugaan korupsi bantuan Program Usaha Garam Rakyat (Pugar) di Desa Kalimook Kecamatan Kalianget, membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep tak sabar. Korp Adhyaksa mengancam akan melakukan pemanggilan paksa apabila selama tiga kali pemanggilan tidak hadir.

Kejari Sumenep sudah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali kepada dua tersangka dugaan korupsi bantuan dana APBN itu. Hanya saja, selama dipanggil kedua tersangka tidak hadir. Kejari akan melakukan pemanggilan kembali kepada dua tersangka itu. Pemanggilan akan dilakukan selama tiga kali. Jika selama tiga kali tidak hadir bisa jadi memanggil paksa.

Dua tersangka yang sudah ditetapkan adalah MS Ketua Poktan Kahuripan, dan AS Ketua Poktan Cemara, di Desa Kalimook Kecamatan Kalianget. Kedua tersangka itu diduga terindikasi kuat menyelewengkan dana APBN

itu. Dana itu diduga tidak disalurkan secara utuh kepada anggota kelompok. Bantuan yang diduga diselewengkan itu sebesar Rp 50 juta.

Kasi Pidsus Kejari Sumenep Sugianto menjelaskan, kasus pugar itu masih terus dilakukan pengusutan. Saat ini pihaknya akan meminta keterangan dari dua tersangka yang sudah lama ditetapkan. ”Karena beberapa waktu lalu tidak hadir, pasti kami akan panggil lagi.

Apalagi, selama jadi tersangka belum memberi keterangan sama sekali,” katanya.

Dia mengungkapkan, pihaknya akan melihat terlebih dahulu pada panggilan berikutnya. Namun, apabila tidak hadir lagi bisa jadi pihaknya melakukan pemanggilan paksa. ”Namun, itu belum kami pikirkan. Yang kami pikirkan saat ini melakukan pemanggilan kembali,” ungkap jaksa yang sekaligus Plh (pelaksana tugas harian) Kajari Sumenep ini, Senin (16/9).

Disinggung soal upaya penahanan tersangka, Sugianto

masih enggan membeberkan.

Pihaknya masih menunggu adanya kajari definitif. ”Saya ini kan hanya Plh, jadi segala kewenangan itu ada pada kajari nanti. Mungkin setengah bulan lagi sudah terisi,” ujarnya dengan nada santai.

Sementara itu, Pengamat Hukum Ach. Novel mendesak kejaksaan untuk memperjelas status dari dua tersangka itu.

Dengan kata lain, pihaknya meminta kejari tidak mengantung nasib dua tersangka itu. ”Ini masalah nasib orang, jadi kami minta kejaksaan untuk serius. Jangan mengantung seperti ini,” katanya.

Dia meminta kejaksaan untuk tegas, apabila memang tidak ditindaklanjuti silakan dikeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan).

Kalau memang mau dilanjutkan, silakan berkasnya segera limpahkan ke pengadilan negeri (PN). ”Kalau sudah di PN dan diputus berarti sudah ada kepastian bagi tersangka. Ini yang menjadi harapan semua pihak,” tuturnya. (yat)

PENDIDIKAN

Tahun Depan, Kurikulum 2013 Berlaku Secara Massal SUMENEP – Direktur Jenderal Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Kacung Marijan menegaskan, pada tahun depan kurikulum 2013 akan diberlakukan secara massal.

“Kami sudah melakukan rapat terkait dengan kelanjutan kurikulum 2013, dan dipastikan pada tahun depan kurikulum 2013 akan diberlakukan secara massal kepada semua sekolah,” katanya kepada Koran Madura.

Saat ini, sebagian sekolah sudah menerapkan kurikulum baru tersebut, dan 100 persen pada tahun pelajaran 20142015 tak ada istilahnya kuri-

kulum mandiri. “Tak ada mandiri-mandirian khusus tahun depan, karena kurikulum 2013 akan berlaku untuk semua sekolah,” tambahnya.

Tapi, menurut Guru Besar di Universitas Airlangga tersebut, walaupun massal, tidak berlaku untuk semua kelas “Kelasnya adalah 1,2, 4 dan 5 untuk SD. Khusus kelas 3 dan 6 masih belum. Sedangkan untuk SMP adalah kelas 1 dan 2, serta SMA juga kelas 1 dan 2,” sebutnya.

Dia minta kepada semua sekolah agar tak usah khawatir.

Sebab, pada tahun depan dipastikan akan berlaku secara massal. “Jadi, jangan khawatir kepada sekolah-sekolah yang lain,

karena tahun depan kurikulum akan diberlakukan kepada semua sekolah,” jelasnya.

Sementara secara terpisah, Dosen Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk-Guluk Ahmad Khotib, berharap agar kurikulum 2013 benar-benar disiapkan secara matang, terutama harus memberikan pelatihan kepada para guru.

“Ada banyak guru yang belum paham tentang kurikulum 2013. Sehingga selama realisasi kurikulum jauh dari semangat yang ada. Termasuk temuan di SMP N 1 Sumenep kemarin telah menandakan bahwa kurikulum itu belum disiapkan secara matang,” jelasnya. (sym/mk)

PROBOLINGGO

11

SELASA 17 SEPTEMBER 2013 NO.0200| TAHUN II

PARPOL

Hanura Target Kursi Perdapil

PENGUNGSI AFGANISTAN. Sebanyak 12 orang pengungsi dari Afganistan yang mencari suaka ke Australia, transit di Bandara Adisucipto Yogyakarta, Senin (16/9). Para pengungsi tersebut tinggal di Yogyakarta untuk sementara sambil menunggu suaka tinggal di Australia.

OKNUM TNI

Dandim: Tindak Tegas Oknum TNI Nakal PROBOLINGGO - Dandim 0820 Probolinggo tidak main-main menindak tegas oknum TNI yang ketahuan nakal. Hal ini disampaikan Komandan Kodim 0820 Probolinggo, Letkol Infantri Alfi Sahri Lubis. “Kita tidak akan main-main menindak tegas oknum TNI yang nakal,” ujarnya kepada wartawan, Senin (16/9).

Oknum yang nakal itu berupa pembekingan perbuatan kriminal. Seperti pembekingan judi, ilegal logging, prostitusi dan lain sebagainya. “Dalam setiap kesempatan acara apapun, saya seringkali melakukan himbauan terhadap anggota agar tidak melakukan pembekingan terhadap perbuatan-perbuatan kriminal,” terang Letkol Infantri Alfi Sahri Lubis .

Anggota TNI yang ketahuan nakal, kata dia, akan diberikan sanksi tegas. “Sanksinya bisa pidana umum, bisa juga pidana militer dan sanksi disiplin sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Militer (KUHPM),” tandasnya.

Menurutnya selama ini banyak masyarakat yang melaporkan tentang ulah oknum TNI yang nakal. Namun, karena kurang lengkapnya info masyarakat tentang identitas oknum TNI tersebut, pihaknya tidak bisa ber-

buat banyak.

“Di Dandim ini ada sebanyak 673 anggota plus PNS. Kita kesulitan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat jika laporan datanya tidak lengkap,” ucap mantan Dan Yon Grup III Kopasus itu.

Letkol Infantri Alfi Sahri Lubis menghimbau kepada masyarakat, agar tidak segan-segan melaporkan ulah anggotanya yang ketahuan nakal di luar. Misalnya, sikap TNI yang tidak netral dalam pilwali Kota Probolinggo yang digelar baru-baru ini. “Sikap TNI itu harus netral. Tidak boleh terjun ke politik praktis,” katanya.

Disinggung mengenai pelaksanaan pilwali Kota Probolinggo tersebut, sikap TNI benarbenar netral. “Peran TNI itu sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan negara,”pungkasnya.(ugi).

PROBOLINGGO - Hanura Kabupaten Probolinggo tidak main-main dalam menghadapi pemilu legeslatif tahun 2014 mendatang. Partai pimpinan purnawirawan Jenderal Wiranto itu menarget suara kursi perdapil.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPC Hanura Kabupaten Probolinggo, Tiarnam, Senin (16/9). “Kita menarget perolehan suara dapat jatah kursi perdapil,” katanya dengan optimis.

Sikap optimisnya Tiarnam jika partai Hanura bisa memperoleh suara kursi legeslatif perdapil, karena gaung Hanura semakin hari semakin menarik simpatik masyarakat. Apalagi dengan munculnya iklan pasangan Capres-Cawapres, Wiranto-Hary Tanoe yang hampir setiap hari muncul di televisi.

“Ini merupakan satu poin bagi Hanura untuk menarik simpatik masyarakat. Apalagi selama ini Hanura dikenal sebagai salah satu partai terbersih,” ucapnya.

Untuk memperoleh tar-

get tersebut, pihaknya bersama jajaran pengurus lainnya akan selalu turba ke bawah.

“Banyak program yang harus jalankan nantinya,” tambah Tiarnam.

Salah satunya, program asuransi terhadap para kader dan anggota partai Hanura. Program tersebut, merupakan program Bapillu Hanura dengan nama Kartu Kader Penggerak Hanura.

Guna memantapkan kader Hanura, beberapa waktu lalu partai Hanura menggelar pembekalan terhadap caleg di Hotel Utami, Surabaya.

Pembekalan itu diikuti oleh seluruh caleg yang ada di Jawa Timur.

Tak hanya itu, DPC Hanura Kabupaten Probolinggo juga menggelar kegiatan pembagian sembako gratis.

Sembako gratis itu diberikan kepada masyarakat sebanyak 500 paket. Tak heran, jika giat sosial tersebut benarbenar menjadi perhatian masyarakat. “Kita berharap Hanura menjadi partai yang benar-benar dipilih oleh rakyat,” pungkas Tiarnam. (ugi)

Konsultasi Publik Sepakati 31 Indikator RAD KLA PROBOLINGGO - Pemkot Probolinggo terus mengembangkan program kota layak anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak. Pemenuhan hakhak anak itu adalah hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak mendapatkan perlindungan, dan hak partisipasi.

“Dengan kota layak anak, kita mengingatkan pentingnya anak sebagai generasi bangsa yang harus disiapkan dari sekarang,” ujar M.Sonhadji, Kabid Sosial Budaya, Bappeda Kota Probolinggo, usai Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Probolinggo Tahun 2013 2017, Senin (16/9).

M.Sonhadji mengatakan untuk mencapai predikat kota layak anak, kota-kota di Indonesia harus melewati empat tahapan. Tahapan pertama, yakni adanya kesadaran dari pemerintah daerah. Kesadaran itu diwujudkan dengan kebijakan, melalui peraturan daerah, atau peraturan wali kota.

Selanjutnya, tahapan kedua, yakni adanya lembaga/ badan perlindungan anak di setiap daerah. Tahapan ketiga, pendataan masalah-masalah dasar anak. Terakhir, ada rencana aksi daerah selama lima tahun berupa program layak anak.”Jadi untuk mencapai predikat kota layak anak, Kota Probolinggo harus melewati empat tahapan,”terangnya.

Menurutnya, secara bertahap pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Probolinggo dituangkan dalam program pengembangan KLA, Rencana Aksi Daerah (RAD) yang dilakukan oleh SKPD, Lembaga, Organisasi, Perguruan Tinggi, dan stake-

holder lain yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA..

“Rencana Aksi Daerah adalah wujud komitmen dalam kurun waktu lima tahun untuk mengambil langkah dan menyusun program yang strategis dalam mewujudkan Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak.,”tandas M,Sonhadji.

Lebih lanjut M.Sonhadji, menjelaskan saat ini Rencana Aksi Daerah KLA Kota Probolinggo yang sudah dihasilkan oleh gugus tugas, sudah di konsultasikan kepada publik.

“Hasilnya ada 31 satuan indikator, yang akan menjadi sebuah dokumen komitmen yang holistik dan integratif apabila indikator dan kegiatan yang dimaksud dapat terdistribusikan ke masing-masing pemangku kepentingan, sehingga akan terlihat capaian dalam pentahapan masingmasing SKPD dalam mewujudkan Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak,”harap

M.Sonhadji.

Diketahui, dalam konsultasi publik rencana aksi daerah KLA Kota Probolinggo 2013 -2017 ditekankan pada faktor determinan masalah dari enam bagian yaitu kelembagaan dan lima klaster, yakni Kelembagaan mengenai masalah Forum Anak dan keterlibatan dunia usaha, klaster I Hak sipil dan Kebebasan menyangkut masalah Akte kelahiran, klaster II mengenai Lingkungan Keluarga dan Asuhan Alternatif menyangkut masalah Pengasuhan Anak Sedangkan klaster III Kesehatan dan Kesejahteraan menyangkut Angka Kematian Bayi dan Kekurangan gizi, dan klaster IV Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan seni menyangkut masalah Partisipasi Pendidikan, serta klaster V Perlindungan Khusus menyangkut masalah Kasus anak yang berhadap dengan hukum.(hud).

PASOKAN AIR MAKSIAT

Makam Wali, Sering Dijadikan Tempat Maksiat PROBOLINGGO - Makam kramat raden Joyo Laksono atau dikenal dengan sebutan mbah wali Agung yang terletak di Gunung Pandek Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, sering dijadikan tempat maksiat untuk pacaran. Sehingga warga geram ketika melihat kejadian itu.

Menurut, Arifin (30) Salah satu warga desa tersebut mengatakan, memang banyak pasangan pemuda yang sering melakukan perbuatan yang dinilia mesum. Apalagi tempat tersebut kata Arifin merupakan tempat yang dikeramatkan oleh warga di desa itu. “Karena tempat ini merupakan makam dari orang wali, Jadi warga sangat menghormati terhadap lokasi ini,” kata Arifin, kepada wartawan, Senin (16/9) kemarin.

Arifin menegaskan, biasanya anak muda yang datang ketempat tersebut ketika hari sudah siang, karena diarea lokasi gunung tersebut sepi, sebab rumah warga jauh dari tempat makam tersebut.“Biasanya mereka memilih tempat disamping

kana dan kiri are makam, sebab pemandanganya ditempat tersebut memang bagus,” tuturnya.

Menurutnya, lokasi makam wali yang sering dijadikan tempat untuk memadu kasih pasangan yang berlainan jenis tersebut, merupakan bentuk penghinaan terhadap kekasih Allah.

Menurutnya, lokasi makam wali yang sering dijadikan tempat untuk memadu kasih pasangan yang berlainan jensi tersebut, merupakan bentuk penghinaan terhadap kekasih Allah. Karena area tersebut sangat dikeramatkan oleh para perziarah.

“Kalau memang melakukan perbuatan yang dilarang agam tersebut. Jangan sampai melakukan ditempat tersebut.

Sebab tempat tersebut sangat tidak cocok untuk dijadikan

tempat pacaran,” ujar Arifin.

Arifin juga mengatakan, kalau dirinya melihat ada pemuda yang berkunjung kemakam tersebut, dengan tujuan hanya untuk pacaran.

Saya tidak segan-segan untuk mengusirnya. Sebab perbuatannya sudah tentu melanggaran aturan agama. “Apalagi tempatnya sudah jelas tempat makam wali,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Probolinggo, Misbahul Munir melihat perbuatan tersebut mengatakan.

Perbuatan tersebut melanggar syariat agama disamping itu makam wali Agung dijadikan sebagai tempat untuk pacaran tersebut. Merupakan bentuk penghinaan karena tidak bisa menghormati kepada orang yang telah meninggl dunia apalgi makam tersebut merupakan makam wali .

“Kami akan sergera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan kejadian tersebut, sebab ini harus segera dicarikan solusinya.Karena makam tersebut bukan makam orang biasa, tetapi makam tersebut merupakan makam wali Allah,” jelasnya. (fud)

BPBD Terkendala Fasilitas

PROBOLINGGO - Penyalurannya air bersih yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Probolinggo kepada 43 desa Di 12 Kecamatan masih belum maksimal.

Pasalnya fasilitasmobil pengangkut air milik BPBD sangat terbatas.

Menurut Kepala BPBD Kabupaten Probilinggo, Dwijoko Nurjayadi mengatatakan, penyaluran air tersebut sudah dimulia sejak awal September kemarin, namun masih belum selesai semua..

“Teknik penyalurannya secara bergantian dengan melihat jadwal yang telah ditentukan karena truk tangki air yang dimilki BPBD terbatas yakni hanya 6 unit.

Tetapi yang 4 unit, mobilnya diservice dibengkel.

Jadi hanya dua unit yang operasi menyalurkan air bersih kedesa- desa tersebut ,” terang Dwijoko yang mengaku masih baru menjabat kepala BPBD itu, Senin (16/9).

Dwijoko mengatakan, kendala BPBD terkait dengan pasokan air bersih tersebut yakni terletak pada minimnya sarana truk tangki yang dimilki. Iia mengharapkan agar masyarakat dapat bersabar menunggu giliran penyalurannya.

“Jadi dengan kondisi kek-

eringan tersebut masyarakat harus memanfaatkan air bersih yang dikirimkan oleh BPBD untuk digunakan gunakan sesuai dengan kebutuhannya,” harapnya.

Labih jauh Dwijoko menegaskan, kemampuan 1 unit truk pengakut air tersebut dalam sehari bisa mengirim air sebanyak 3 kali kiriman.

Kalau sekarang 2 unit mobil jadi dalam seharinya hanya bisa mengirim 6 tangki air kepada dua desa.

“Tetapi kalau sudah selasai di service 4 unit mobil

tersebut, untuk pasokan air kedesa-desa maka akan semakin cepat,” terangnya.

6 unit mobil tersebut, menurutnya masih kurang untuk karena desa yang terancam krisis air tersebut jumlahnya terlalu banyak. Idealnya BPBD untuk sarana mobil pengangkut air memiliki 10 unit.

“Penyebaran pengirimannya semakin cepat sampai kewarga di desa yang membutuhkan pasokan air bersih tersebut,” kata Dwijoko, Dari data BPBD Kabupaten Probolinggo , 43 desa

yang tersebar di 12 Kecamatan yang terancam kekeringan akibat musim kemarau tersebut antara lain Desa Pamatan, Sumberkeramat, Klampok, Sumberejo, Wringin Anom, Sumendi dan Curah Tulis Kecamatan Tongas. Desa Tandon Sentul, Branggah, purut dan Sapih, Kecamatan Lumbang.Desa Sumber bendo dan Muneng Leres Kecamatan Sumberasih. Desa Sumberkare, Desa Wonorejo dan Jrebang Kecamatan Wonomerto.

Kemudian, Desa Gunung Tugel, Bantaran, Legundidan Karang Anyar Kecamatan Bantaran.Desa Wringin Anom, Jatisari, Kedawung, Wonoasri dan Resongo ,kecamatan Kuripan. Desa Tigasan kulon, Malasan Kulon dan Tigasan Wetan Kecamatan Leces.

Terakhir, Desa Tegalsono, Bulujaran Kidul, Gungung Bukkel dan Malasan Wetan Kecamatan Tegal siwalan.

Desa Gunung Geni dan Liprak Kidul Kecamatan Banyuanyar.

Desa Racek, Weddusan dan Telogosari Kecamatan Tiris.

Desa Ngepung, Sukapura dan Sapi Kerrep Kecamatan Sukapura. Desa Gemito, Wonokerso dan Sumberanom Kecamatan Sumber.“Kesemua desa tersebut krisis air bersih, mereka sangat memerlukannya ketika sudah musim kemarau,” pungkas Dwijoko.(fud)

12

EKONOMI

SELASA 17 SEPTEMBER 2013 NO.0200 | TAHUN II

TRANSAKSI DOMESTIK

Wajib Memakai Rupiah JAKARTA-Pemerintah harus berani membuat terobosan mengantisipasi dampak negatif dari pelemahanan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) yang terus terjadi dalam dua bulan terakhir. Salah satu langkah penguatan rupiah bisa dilakukan dengan cara wewajibkan semua transaksi yang ada di dalam negeri harus menggunakan rupiah.

“Saya kira, bisa mulai dilakukan dari hal-hal yang sifatnya sederhana, seperti sewa perkantoran yang selama ini masih harus menggunakan dollar, demikian dengan sewa ruangan hotel dengan rate dollar semua harus diganti dengan menggunakan rupiah. Ini bisa membantu menopang penguatan rupiah,” ujar pengamat kebijakan publik John Palinggi di Jakarta, Senin (16/9).

Dia mengaku, langkah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi dalam mengatasi krisis sudah sangat tepat. Namun demikian, dibutuhkan implementasi yang baik di lapangan, agar direspons positif oleh pasar. “Pengalaman menghadapi goncangan krisis ekonomi 1998 dan 2008, banyak pelaku ekonomi terutama dari kalangan industri jasa keuangan mampu menghadapi krisis tersebut dengan baik. Saya berharap industri keuangan kita masih bisa bekerja. Ibarat naik pesawat kita sedang kena turbulensi, sehingga perlu pakai sabuk pengaman,” katanya.

Menurut dia, keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 7,25% sudah tepat.

Kebijakan ini dibuat untuk mengantisipasi permasalahan perekonomian nasional.

“Saya perkirakan, BI Rate akan terus naik lagi,” jelas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial, Rosan P. Roeslani mengatakan, kenaikan BI Rate memang harus dilakukan karena posisi perekonomian yang kurang baik, dan perkiraan inflasi akan diangka 9,5% hingga akhir 2013, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi menjadi hanya 5,8% dari sebelumnya 6,3% dan neraca perdagangan yang defisit. “Belum lagi penguatan ekonomi di AS (Amerika Serikat) dan Eropa, sehingga banyak investor yang sifatnya jangka pendek di pasar modal keluar dari emerging market balik ke sana,” jelasnya.

Menurut Rosan, tindakan yang dilakukan BI sudah tepat karena diharapkan bisa mendongkrak posisi

rupiah, walaupun banyak yang berpikir bahwa langkah ini kurang efektif untuk menahan pelemahan rupiah terhadap dolar AS. “Suku bunga naik, aliran dana asing diharapkan bisa masuk lagi ke pasar domestik sehingga menambah likuiditas dolar”, ujarnya.

Di sisi lain, Rosan memaparkan bahwa dengan naiknya suku bunga acuan akan turut berdampak pada kenaikan suku bunga perbankan. “Dikhawatirkan pertumbuhan bank akan berkurang, sehingga laju pertumbuhan ekonomi juga akan berkurang karena lending (pinjaman) perbankan, terutama bagi korporasi besar juga akan ditahan,” katanya.

Revisi RBB PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) merevisi beberapa target pertumbuhan yang sudah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) pada awal tahun menyusul naiknya suku bunga acuan atau BI Rate. Beberapa perubahan akibat naiknya BI Rate sendiri berdampak kepada penurunan penyaluran kredit CIMB Niaga, yang efeknya juga merambat kepada penurunan margin.

Namun, hal itu dianggap wajar oleh CIMB Niaga karena BI Rate memang harus naik.

“Bagus itu (BI menaikkan BI Rate). Penting sekali BI melakukan langkah-langkah agar pasar cooling down atau untuk meredam pasar. Apalagi, impor kita naik terus”, kata Preisden Direktur Arwin Rasyid, saat ditemui di The Energy Building, Jakarta, Senin, (16/9).

Arwin mengaku sependapat dengan langkah Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo untuk menaikkan BI Rate. Soalnya, Indonesia akan mengalami gangguan perekonomian bila tidak diimbangi dengan kenaikkan BI Rate. Bahkan, Arwin tetap mendukung langkah itu meski dampaknya kepada penurunan laba bagi CIMB Niaga. “Memang kredit bank akan meluncur. Apalagi, impor meningkat, lalu LDR industri meningkat. Tentu itu jadi signal kuat untuk BI melakukan langkah cooling down“, jelas Arwin. (gam/ abd)

ant/widodo s. jusuf

UNJUK RASA BURUH. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi “long march” menuju ke Istana Merdeka ketika menggelar unjuk rasa di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Senin (16/9). Mereka menyerukan dua tuntutan utama yaitu penghapusan sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing) serta tuntutan upah layak bagi kaum buruh.

Pertumbuhan Ekonomi Hanya 5,6 Persen Said: Asumsi Makro dalam APBN-P tidak Sesuai Dinamika Ekonomi Terkini JAKARTA-Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2013 hanya akan berada di angka 5,6 persen. Ketidakpastian penyelesaian masalah ekonomi eksternal dan dalam negeri dipastikan akan sulit bagi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 6,3 persen.

“Pada tahun ini, untuk mencapai pertumbuhan di angka 5,8 persen saja sudah sangat bagus. Itu pun harus dibarengi dengan kerja keras pemerintah di tengah situasi perekonomian saat ini,” kata Said di Gedung DPR Jakarta, Senin (16/9).

Menurut Said, banyak permasalahan global yang belum secara jelas diketahui jalan keluarnya. Kondisi tersebut dipastikan bakal berimbas negatif pada perekonomian Indonesia. Bahkan kata dia, pelemahan rupiah, inflasi dan

defisit transaksi berjalan sangat mempengaruhi ekonomi domestik.

Said menyatakan, seluruh asumsi makro ekonomi yang tertuang di dalam APBN-P 2013 juga tidak sejalan dengan dinamika perekonomian saat ini. Salah satu contoh jelas dia, laju inflasi hingga Agustus 2013 mencapai 8,79 persen yang sudah jauh melampaui target tahun ini sebesar 7,2 persen. “Semua asumsi makro ekonomi kita sudah tidak sesuai dengan ekonomi saat ini, sehingga harus direvisi.

Untuk yang 2014 juga sudah tidak sesuai lagi,” papar Said.

Meski perekonomian global di 2014 diperkirakan akan membaik, jelas Said, target pertumbuhan ekonomi di 2014 sebesar 6,4 persen dinilai terlalu optimistis. Pasalnya, perbaikan ekonomi tidak bisa secara serta merta mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan dari di bawah 6 persen menjadi 6,4 persen.

Menyinggung soal kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Said memperkirakan, kuota di tahun ini akan kembali jebol. Hal ini terkait peluncuran program mobil murah ramah lingkungan (low cost and green car/LCGC) yang dinilai sebagai kebijakan keliru dari pemerintah.

Dia menegaskan, produksi LCGC secara masal justru akan membuat jebol kuota bahan bakar minyak (BBM) bersub-

sidi di 2013 sebanyak 48 juta kiloliter. “Kuota BBM tahun ini akan jebol. Apalagi ada kebijakan ngawur dari pemerintah, soal LCGC. Ini bukan untuk menghemat BBM (bersubsidi), tetapi malah menjadi boros,” kata Said.

Said menegaskan, sepanjang inovasi di bidang otomotif tetap membutuhkan sumber energi dari BBM, maka program tersebut tidak akan menyelesaikan masalah konsumsi BBM. Sebagaimana diketahui, LCGC yang diluncurkan pemerintah tetap mengandalkan BBM sebagai sumber energi.

Meski pemerintah menyebutkan bahwa pemilik LCGC diharuskan menggunakan pertamax, namun ujar Said, tidak menutup kemungkinan mobil murah ini akan mengkonsumsi BBM bersubsidi. “Sulit untuk mengontrol mobil-mobil

itu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi,” tuturnya.

Said mengatakan, sejauh ini pemerintah tidak mampu merealisasikan program terkait upaya penghematan BBM bersubsidi. Bahkan, lanjut dia, tingkat konsumsi BBM bersubsidi tidak ubahnya seperti yang terjadi di tahuntahun sebelumnya. “Apa nanti pemerintah mau minta tambah kuota lagi? Atau menaikkan harga BBM lagi? Ini tidak mungkin,” katanya.

Pasca kenaikan BBM, jelas Said, seharusnya saat ini pemerintah sudah mulai mengimplementasikan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) sebagai pengganti BBM. “Ke depannya, kita bisa mengoptimalkan penggunaan gas sebagai energi buat kendaraan bermotor. Tetapi upaya ke arah ini juga belum terlihat,” papar Said. (gam/bud)

REALISASI APBN 2013

Per Agustus 2013, Daya Serap Anggaran Baru 31 Persen JAKARTA-Daya serap belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sangat rendah dan cenderung tidak efektif. Hingga Agustus 2013, anggaran belanja modal APBN baru terserap 31 persen.

“Persoalan penyerapan lamban merupakan persoalan klasik tapi tidak mampu diselesaikan pemerintah,” ujar Koordinator Advokasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Maulana, dalam keterangan tertulisnya kepada Koran Madura di Jakarta, Senin (16/9).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa membela diri atas belanja modal pemerintah yang baru terserap 31,4 persen sampai Agustus 2013. Salah satu alasanya adalah kementerian sengaja berhemat dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur atau pengadaan barang.

Sehingga tidak bisa langsung disebut bahwa pemerintah gagal membelanjakan uang rakyat untuk pembangunan.

“Kalau serapan 90 persen bukan berarti belanja modalnya tidak terealisasi. Ambil con-

toh begini, anggarannya 100 untuk 5 proyek, tapi 5 proyek itu tetap berjalan cuma anggarannya bisa dihemat,” kata Hatta beberapa waktu lalu.

Karena itu, pemerintah meyakini anggaran belanja modal hingga akhir tahun ini dapat menyerap hingga 90 persen di seluruh kementerian.

Namun demikian kata Maulana, target 90 persen yang dicanangkan pemerintah sulit tercapai. Pencapaian penyerapan anggaran paling realistis ialah di kisaran 80 persen.

Dia menambahkan, secara total belanja negara baru terserap 54,8 persen. Ini artinya negara masih harus membelanjakan modal Rp 780,4 triliun sampai akhir tahun. Dengan waktu hari kerja tersisa 73 hari sampai dengan 15 Desember, maka rata-rata belanja yang harus diserap pemerintah setiap harinya

bisa mencapai Rp 10,6 triliun.

“Dengan menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun, jelas-jelas akan berakibat pada meningkatnya inflasi yang saat ini gagal dikendalikan pemerintah sehingga memperburuk perekonomian dan menyusahkan rakyat,” jelasnya.

Banyaknya persoalan yang semakin memberatkan ekonomi Indonesia saat ini maka pemerintah diharapkan dapat memberi solusi.

Namun ternyata hal itu tidak tercermin dalam RAPBN 2014 yang dijadikan dapat mendorong perekonomian.

“Ya pemerintah diminta untuk mengumumkan kementerian atau lembaga yang lamban penyerapannya secara rutin setiap bulannya dan mengawasi modus-modus menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun,” ungkap dia.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk membuka detail program-program bantuan sosial di setiap kementerian yang bersifat langsung ke rakyat khususnya di daerah. Ini dilakukan untuk meminimalisasi anggaran

tersebut diselewengkan. “Ini juga penting dilakukan, bukan hanya dalam rangka menarik simpati. Jadi anggaran bansos sangat berpotensi untuk digunakan bukan untuk kepentingan rakyat tapi untuk kepentingan politik,” tutupnya.

Berlebihan Koordinator Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi menilai, optimis realiasi daya serap anggaran yang dicanangkan pemerintah berlebihan. “Sebab kalau kita lihat tren kementerian yang

malas membelanjakan anggaran ini, ini otomatis paling hebat kisaran 80 persen tidak sampai 90 persen,” ujar dia di Jakarta, Senin (16/9).

Menurut dia, kendala yang dihadapi pemerintah terbilang rumit, belum lagi ada

kementerian yang sejak 2011 yang anggarannya melamban.

Maulana mencontohkan, di semester I tahun ini, kementerian pembangunan daerah tertinggal baru 10,7 persen dari APBNP sebesar Rp 2,5 triliun dan juga kementerian sosial baru 11,7 persen dari Rp 16 triliun. “Ini kan dua kementerian yang harusnya program kegiatan banyak untuk kesejahteraan rakyat,” jelas dia.

Dengan menumpuknya penyerapan anggaran hingga akhir tahun, maka berpotensi besar akan penyimpangan dana. Penyerapan dana tanpa perencanaan yang baik berimbas pada rendahnya kualitas. “Ketika belanja anggaran ini jor-joran maka secara otomatis kualitas belanja itu akan sangat dipertanyakan. Kedua, ketika anggaran sangat besar lalu digelontorkan dalam waktu sempit maka potensi terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran ini juga akan semakin besar, satu sisi mereka mengejar target untuk agar anggaran ini terserap,” ujar dia. (gam/ abd)

NASIONAL

13

SELASA 17 SEPTEMBER 2013 NO.0200 | TAHUN II

SKANDAL IMPOR DAGING

Ahmad Fathanah Manjakan WIL dengan Barang Mewah JAKARTA- Tersangka dugaan suap pengurusan impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan pencucian uang, Ahmad Fathanah ternyata gemar memanjakan wanita idaman lain (WIL) yang menjadi simpanannya dengan barang-barang mewah.

Barang-barang yang dibelinya untuk kekasih gelapnya ini berupa jam Rolex, perhiasan emas hingga mobil. Sayangnya, sahabat karib, Lutfi Hasan Ishaq ini enggan mengakuinya secara terbuka karena takut dimarahi sang istri, Sefti Sanustika.

Dari beberapa keterangan saksi, Fathanah kerap mendatangi toko perhiasan di kawasan Senayan dan Thamrin, Jakarta Pusat.

Sepekan sekali, terdakwa perkara suap impor daging sapi itu membawa perempuan ke toko perhiasan tersebut.

Ahmad Fathanah diketahui sering membelikan sejumlah barang mewah kepada Vitalia Shesya dan Tri Kurnia Rahayu. Namun, Fathanah enggan berkomentar usai keduanya bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/9) . Fathanah beralasan, jika dirinya berkomentar, istrinya Sefti Sanustika pasti langsung marah. “Ha.. ha.. Saya tidak mau komentar kalau yang itu. No comment, nanti ibu marah. Saya dimarahi nanti sama yang di rumah,” kata Fathanah usai persidangan.

Namun, Fathanah seperti bangga dengan kedekatan dirinya pada sejumlah perempuan itu. “Itu baru laki-laki. Kalau pertanyaannya senang tidak dengan saksi-saksi? Yang nanya itu juga pasti laki-laki,” ucap dia sambil terbahak-bahak.

Berbeda dengan Fathanah, pedangdut cantik Tri

Kurnia Rahayu mengaku sering mendengar curahan hati (curhat) Ahmad Fathanah.

Dan, setiap habis curhat, Fathanah mengirim uang kepada Tri. Bahkan, Tri pernah diberikan uang senilai Rp200 juta dalam bentuk US$20 ribu. “Saya terima uang cash sebanyak dua kali. Kemudian US$20 ribu,” kata Tri saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/9).

“Memang beliau (Fathanah) setiap habis curhat transfer uang,” tandasnya.

Tri menjelaskan, dirinya pertama kali berkenalan dengan Fathanah sejak Juni 2012. Saat itu, dirinya diajak Sefti Sanustika ke Makassar. “Diajak mengisi acara pernikahan di Makassar,” ungkapnya.

Selanjutnya Tri menjelaskan, uang dolar tersebut digunakannya buat membeli sebuah mobil Honda Freed. Pembelian itu, kata dia, sesuai dengan dengan arahan terdakwa Fathanah.

“Uang itu diberikan saat beliau (Fathanah) pulang ke rumahnya. Beliau bilang untuk beli mobil anak saya,” bebernya.

Mobil bernomor polisi B. 881 LAA itu kemudian diatasnamakan sepupunya.

Sebab, kata dia, hal itu untuk menghindari pajak progresif.

“Atas petunjuk pihak showroom mobil di Bintaro untuk hindari pajak progresif,” katanya.

Selain mobil, Tri juga mengaku pernah menerima perhiasan berupa kalung dan gelang seharga Rp40 juta dan 80 juta. Fathanah juga

memberikan Tri, perhiasan cincin dan jam tangan Rollex.

“Cincin kalung, anting gelang dan jam tangan rollex. Kalung seharga Rp40 jutaan dan gelang Rp80 juta dan lalu kalung untuk keponakan saya, dia emang sayang sama anak-anak,” tandasnya.

Demikian juga dengan model majalah pria dewasa, Vitalia Shesya, pernah dibelikan gaun seharga Rp10 juta oleh Ahmad Fathanah.

Gaun tersebut, rencananya digunakan untuk menghadiri pernikahan saudaranya.

“Saat itu sepupu saya mau nikah, terdakwa suruh saya beli gaun di Roberto Cavali di Senayan City, harganya sekitar Rp10 juta,” kata Vita saat bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/9) siang.

Pemberian tersebut, kata Vita, adalah salah satu pemberian dari sekian pemberian yang diberikan Fathanah.

Bahkan, kata dia, Fathanah sempat membelikannya iPhone 5, guna kepentingan komunikasi.

“Saya juga diberikan perhiasan, cincin tiga, gelang dan liotin. Tapi karena saat itu saya memang butuh banget, daripada pinjem ke rentenir saya jual semuanya,” jelasnya.

Vita pun tak menampik, jika kebaikan Fathanah kepada dirinya dan anakanak membuat dirinya memandang Fathanah sebagai orang yang baik. Apalagi, Fathanah menanggung sebagian biaya hidup keluarganya. “Tidak semuanya, tapi terdakwa memang banyak tahu. Karena terdakwa tahu saya single parents dan entertain,” tegasnya. (gam/abd)

ant/rosa panggabean

SKANDAL BANK CENTURY. Direktur Utama Bank Century Robert Tantular meninggalkan Gedung KPK usai diperiksa, di Jakarta, Senin (16/9). Robert diperiksa KPK selama 7 jam sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya.

Mantan Bos Century Kembali Tantang KPK

Robert: Saya Minta Dibuka Rp6,7 Triliun Itu Kemana Saja JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan pemilik Bank Century Robert Tantular untuk bersaksi dalam penyidikan perkara kasus dugaan korupsi dalam pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Usai diperiksa KPK, Robert Tantular kembali menantang lembaga antirasuah itu mengungkap identitas para penerima aliran dana bailout Bank Century Rp6,7 triliun. Tantangan Robert ini disampaikannya sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. “Saya minta dibuka Rp6,7 triliun itu diserahkan kemana saja, siapa yang menerima pertamanya,” ujar Robert ketika tiba di Kantor KPK, Jakarta Senin (16/9).

Dalam pemeriksaan kali ini, Robert kembali meminta kepada KPK untuk mengumpulkan keterangan terkait kemana saja dana bailout itu mengalir, dan siapa saja yang menerima dana tersebut.

Sebab, kata dia, dirinya tidak mengetahui hal tersebut karena saat dana bailout itu dicairkan. “Mana tahu, saya kan sudah ditahan di Mabes Polri. Pencairan itu semua kan saya sudah ditahan di Mabes Polri.

Persoalannya Rp6,7 triliun itu diberikan ke siapa saja. Itu yang minta saya buka,”

tegasnya.

Saat disinggung kenapa bukan dirinya saja yang mengungkapkan para penerima penyelewengan dana itu, Robert dengan tegas menyatakan, saat dana Rp6,7 triliun dicairkan, dirinya sudah berstatus tahanan di Mabes Polri. “Pencairan itu semua kan saya sudah ditahan di Mabes,” terang Robert.

Robert juga mengaku heran dengan pernyataan mantan Direktur Utama PT Bank Mutiara, Maryono, yang mengaku tidak tahu soal pencairan dana bailout tersebut. Bank Mutiara adalah nama baru Bank Century setelah diambil alih pemerintah.

Diketahui, Robert telah divonis empat tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Century. KPK hari ini memeriksa Robert sebagai saksi Budi Mulya, Deputi Gubernur BI nonaktif. Budi dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemberian FPJP kepada Bank Century dan penetapannya sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Pemeriksaan hari ini merupakan yang kelima bagi Robert. Pada pemeriksaan pekan lalu, Robert mengaku diajukan pertanyaan seputar aliran dana bail out Rp 6,7 trliun. Pekan lalu, seusai diperiksa, Robert menuturkan kronologi pemberian bailout untuk Bank Century.

Menurut Robert, pada 29 Oktober 2008, direksi Bank Century mengajukan permohonan fasilitas repo (repurchase agreement) aset oleh Bank Century kepada Bank Indonesia sebesar Rp1 triliun.

Pengajuan itu kata Robert, tak pernah diberikan sampai Bank Century mengalami

kalah kliring pada 13 November 2008.

Sementara FPJP, sambungnya, mulai diberikan pada 14 November 2008 hingga 18 November 2008, dengan jumlah total Rp689 miliar dari BI. Pada 21 November 2008, Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih Bank Century. Kemudian, lanjutnya, dana bailout mulai dikucurkan pada 28 November 2012 hingga 21 Juli 2009 dengan total nominal Rp6,7 triliun.

Robert sendiri sudah ditahan sejak 25 November 2008.

Dalam kasus Century, KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka. Budi disangka menyalahgunakan wewenang dalam pemberian FPJP kepada Bank Century tahun 2008 dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Diduga, ada kesengajaan untuk mengubah syarat rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) penerima FPJP dari minimal 8 persen menjadi CAR positif sehingga CAR Century yang ketika itu hanya 2,35 persen bisa mendapat pinjaman Rp502,07 miliar.

Anggota Tim Pengawas Century DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mempertanyakan, keberanian KPK menjawab tantangan Direktur Utama PT Century Mega Investindo Robert Tantular. “Apa KPK mau tertantang?

Niatnya kan bukan mengungkap. Ini perjalanan sudah lima tahun. Ada hasil BPK, hasil angket, jurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan bahan-bahan lainnya. Terus nunggu apa? Padahal 14 November nanti FPJP ulangtahun ke-5,” kata Fahri saat dihubungi, Jumat (13/9). (gam/cea)

JELANG PILPRES 2014 ant/rosa panggabean

SIDANG FATHANAH. Model Vitalia Shesya (kiri) dan Pedangdut Tri Kurnia (kedua kiri) dan Ahmad Fathanah (kanan) berjalan usai memeriksa barang bukti dalam sidang kasus dugaan suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/9). Dalam sidang tersebut, Ahmad Fathanah diketahui memberi dan membelikan Model Vitalia Shesya dan Pedangdut Tri Kurnia Rahayu mobil, uang, dan perhiasan.

SKANDAL IMPOR DAGING

Ayu Azhari dan Sefti Mangkir JAKARTA - Artis Khadijah Azhari atau Ayu Azhari dan Sefti Sanustika tanpa alasan tidak menghadiri sidang untuk terdaksa kasus korupsi impor daging sapi dan pencucian uang, Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor, Senin (16/9). Sedianya Ayu Azhari dan Sefti Sanustika diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Dalam sidang itu Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) memanggil delapan saksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah, termasuk Ayu dan Sefti yang tidak lain adalah istri Fathanah.

“Mereka tidak datang. Belum ada keterangan alasan ketidakhadirannya,” ujar Jaksa Guntur Ferry Fahtar saat dikonfirmasi.

Jaksa berencana menjadwalkan ulang pemeriksaan keduanya sebagai saksi dalam kasus Fathanah. Jaksa Penuntut Umum KPK hanya menghadirkan enam saksi

terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Fathanah.

Keenamnya duduk berderetan untuk memberi kesaksian bersama-sama.

Keenam saksi tersebut adalah pemilik MB Jewellery Handy Gozalie, Marketing MB Jewelerry Caroline Tanata, Marketing Tiara Jewellery Suryati, model Andi Novitalia alias Vitalia Syesa, penyanyi dangdut Tri Kurnia Rahayu, dan istri Ahmad Zaky (sekretaris Pribadi mantan Presiden PKS luthfi Hasan Ishaaq), Linda Silviana Indrisdati.

Ayu Azhari diminta bersaksi karena disebut menerima 800 dollar AS dan 1.000 dollar AS pada November 2012. Sedangkan Sefti diberikan barang mewah dan sejumlah uang oleh suaminya itu.

Pedagang toko MB Jewellery, Hendy Gozalie yang diperiksa sebagai saksi dalam sidang Senin (16/9)

tersebut mengatakan, Fathanah sering mengajak teman wanitanya ke toko perhiasan itu yang ada di Senayan City dan Grand Indonesia. “Terdakwa sering transaksi di tempat saya mulai 2012. Kadang datang sendiri. Kadang dengan teman dia, teman wanita,” kata Hendy.

Hendy juga membenarkan bahwa teman wanita yang biasa diajak Fathanah itu adalah model Vitalia Shesya dan penyanyi dangdut Tri Kurnia Rahayu. “Saudara tahu teman wanitanya?

Apa ada di sini?” tanya Jaksa Rini Triningsih. “Ya, Ibu Vitalia dan Tri Kurnia,” jawab Hendy.

Hendy menjelaskan, Fathanah melakukan pembayaran perhiasan tersebut dengan tunai maupun transfer.

Selain itu, kadang Fathanah bersama Dewi Kirana ketika mendatangi toko MB Jewellery di Grand Indonesia. (gam/aji)

Golkar Jangan Mimpi Duetkan Ical-Jokowi JAKARTA-Kader Golkar terus mewacanakan duet capres-cawapres, Aburizal Bakrie (Ical) dengan Joko Widodo (Jokowi). Namun bagi PDI Perjuangan, wacana itu ibarat mimpi disiang bolong.

Sebab, sangat tidak mungkin menyandingkan Ical dengan Jokowi, apalagi elektabilitas Ical sangat jauh dibawah Jokowi. “Terus, siapa yang mau dengan Ical? Wong elektabilitasnya (Jokowi) lebih tinggi,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, TB Hasanuddin, di Jakarta, Senin (16/9) Mantan Sekmil era Megawati mengaku, saat ini partai berlambang banteng moncong putih sedang fokus pada pemilihan legislative 2014.

“Kalau soal itu kita jangan beranda-andai lah. Kami target dulu di pileg, baru ngomong pilpres,” ujarnya Menurut dia, untuk menduetkan capres-cawapres itu tentu harus memenuhi syarat dulu dalam mengusung calon.

“Lagipula, kalau PDI Perjuangan kursinya cukup, masa mau jadi wapres? Itu soal syarat,” tegasnya Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan belum pernah mendengar wacana duet tersebut. “Silakan tanya ke Golkar,” ucapnya.

Menurut Tjahjo, partainya

sedang berkonsentrasi menargetkan 20 % suara pada pemilu legislatif. Sehingga, seluruh kader sedang fokus mencapai target tersebut.

“Ibarat orang pacaran, kan boleh. Kalau sudah mau meminang kan harus kita lihat bagaimana. Kenalan ya boleh, kalau sudah fixed.

Sama kemarin yang off,” tukasnya.

Dikatakan mantan Ketua umum KNPI ini, masalah wacana ini belum bisa dijawab.

Karena itu, masih perlu waktu untuk membahasnya. “Ini bukan untung atau rugi, saya sebagai sekjen partai belum bisa jawab setiap detail, siapa capres dan cawapres, karena partai belum membicarakan dengan detail,” ungkapnya.

Sedangkan, Wasekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga, tak membantah PDI Perjuangan diuntungkan dengan popularitas Jokowi yang terus menanjak. Namun hingga kini belum ada keputusan

resmi capres PDI Perjuangan. “Nanti penentuan capres dilaksanakan tahun depan.

Apakah sesudah Pileg atau sebelum Pileg, kita tunggu saja,” terangnya.

Oleh karena itu, Eriko menjelaskan partainya akan menjaga dan memelihara popularitas dan ketokohan Jokowi. “Ini kan dihitung.

Proses grooming (pemeliharaan tokoh baru -red) sekarang sedang dilakukan,” ucapnya. (gam/cea)

14

LINTAS NUSANTARA

SELASA 17 SEPTEMBER 2013 NO.0200 | TAHUN II

KEADILAN

Warga Desak Pemprov Berikan Hak Kubu Raya

ant/yusran uccang

TUNTUT KESEJAHTERAAN RAKYAT PAPUA: Sejumlah mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Forum Solidaritas Peduli Papua, berunjuk rasa di Monumen Mandala Makassar, Sulsel, Senin (16/9). Mereka menuntut pemerintah segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM serta memperhatikan kesejahteraan rakyat Papua.

Ada Indikasi Korupsi Moko Nur Alim Rachim: Tim Telah Menemukan Beberapa Fakta MAKASSAR - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menemukan adanya penyimpangan dalam proyek pembuatan dan produksi mobil toko (Moko) yang dikerjakan oleh Dinas Peridustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel dengan anggaran Rp3,3 miliar pada 2011.

"Kasusnya sudah ditangani oleh tim di intelijen dan beberapa bulan ini, tim telah melakukan penyelidikan dan menemukan adanya beberapa fakta berupa penyimpangan dalam memproduksi mobil Moko yang dianggarkan dalam APBD itu," tegas Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar, Nur Alim Rachim di Makassar, Senin (16/9).

Ia mengatakan, kasus yang ditangani Bidang Intelijen Kejati Sulselbar itu tidak lama lagi akan dilimpahkan ke Bidang Pidana Khusus (Pidsus) untuk segera ditindaklanjuti penyidikannya.

Meskipun demikian, Nur Alim menolak membeberkan fakta awal yang ditemukan tim intelijen karena kasus itu

masih dalam penyelidikan.

Pihaknya menyebutkan jika fakta-fakta temuan itu akan dibeberkan oleh tim penyidik dari bidang Pidsus Kejati Sulselbar.

"Ini kan masih di Intel, nanti kalau kasusnya sudah dilimpahkan dan ditangani oleh Bidang Pidsus, biarlah nanti dijelaskan oleh penyidik karena fakta awal ini masih harus dikembangkan," jelasnya.

Mantan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Parepare itu mengaku jika salah satu penyimpangan yang ditemukan oleh bidang Intelijen yakni masih banyaknya mobil yang pekerjaannya dihentikan dan tidak dilanjutkan atau tidak selesai dikerjakan sehingga mer-

ugikan keuangan negara.

"Indikasi paling riil itu dalam proyek ini masih adanya beberapa mobil yang pekerjaannya tidak berjalan.

Penyidik menemukan rangka mobil yang tidak selesai dikerjakan," katanya.

Mobil toko tersebut rencananya dikomersilkan untuk kalangan pengusaha kecil di Sulawesi Selatan.

Penyidik kejaksaan menilai terjadinya penyimpangan sangat berpotensi dalam proses pelaksanaannya karena menggunakan anggaran daerah.

Koordinator Badan Pekerja Anti Corruption Committee, Abdul Muttalib, mengatakan Kejaksaan harus terbuka dalam mengusut kasus tersebut, setidaknya kejaksaan harus mengecek ke lapangan menyangkut keberadaan mobil-mobil tersebut.

"Jika ada indikasi penyimpangan harusnya kejaksaan menyita mobil untuk mengecek secara fisik kelayakan spesifikasinya karena itu akan menjadi alat bukti," kata

Muttalib.

Menurutnya, penyidik sedianya membuka ke publik hal-hal yang telah ditemukan sehingga menilai proyek tersebut berpotensi terjadinya korupsi.

Dia mengatakan, publik membutuhkan kepastian agar kasus itu dituntaskan jika terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya.

"Semua yang terlibat dalam proyek itu harus segera diperiksa jangan lagi mengikuti irama dari pejabatpejabat itu dan kalau memang bersalah dan terbukti tindaklanjuti segera," katanya.

Sebelumnya, terungkapnya dugaan korupsi mobil Moko itu saat anggota panitia khusus (Pansus) DPRD Sulsel, Muchtar Tompo, menyoroti pengadaan 45 unit mobil Moko senilai Rp2,9 miliar. Pansus menduga dana proyek 2011 itu diselewengkan.

"Di laporan dalam LKPJ Gubernur Sulsel, halaman 585, sudah ada mobil Moko sebanyak 45 unit. Tapi waktu

kami periksa di pabrik mobil Moko, Jalan Ir. Sutami ternyata hanya ada lima unit. Tiga di pabrik, dan dua dipajang di rumah jabatan. Mobil Moko itu tidak diproduksi 45 unit. Jadi, sekarang kami tanya kemana uang APBD Rp 2,9 miliar itu," katanya.

Menurut Muchtar, mobil Moko yang dilaporkan diserahkan ke UKM dalam bentuk hibah itu mestinya sudah terealisasi 2011, namun proyek dari Kepala Dinas Perindustrian Sulsel yang saat itu dijabat Irman Yasin Limpo tidak mampu menyelesaikan dan merealisasikannya sehingga diduga ada kerugian dalam penggunaan APBD. "Ini laporan gubernur bahwa ada 45 Moko mau dibagi ke masyarakat. Pertanyaannya, dimana barangnya ?, jadi sekarang kembalikan uangnya karena barang cuma lima unit. Harus kembali uangnya karena tidak terserap, pengadaan beda dengan perakitan," tegas politisi Partai Hanura ini. (ant/dik)

{SOSOK}

LATIHAN

Mbok Sri Harumkan Sulteng dengan Bawang Goreng SULAWESI TENGAH - Usianya sudah sepuh, jalannya pun tampak mulai tertatih-tatih, namun ia tidak pernah berhenti berkarya, bahkan tetap mengukir prestasi yang membawa harum nama Sulawesi Tengah di pentas nasional.

Dia adalah Hardjo Sriyono. Orang Palu mengenalnya dengan nama Mbok Sri, penghasil bawang goreng khas Palu dan berbagai produk industri rumah tangga terutama makanan.

Wanita asal Yogyakarta yang lahir 2 Mei 1932 ini pun telah melanglangbuana ke berbagai daerah di Indonesia berkat hasil industri rumah tangga miliknya untuk mengikuti pameran dan berbagai even usaha kecil dan menengah lainnya baik di sektor perindustrian maupun kelautan dan perikanan.

Saat ditemui di kediamannya di Kota Palu, Senin, Mbok Sri mengaku membuat bawang goreng pertama kali pada 1975.

Saat itu, ia menjadi pembantu rumah tangga di rumah dua orang insinyur asal Inggris yang sedang mengerjakan proyek saluran irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi. Sigi saat itu masih menjadi bagian dari Kabupaten Donggala sebelum mekar pada pertengahan 2008.

Dua bule bernama Dun-

lop dan Branley itu setiap harinya bekerja sejak pagi hingga sore di lokasi proyek, sehingga Mbok Sri yang saat itu bersama anaknya merasa rugi jika tidak memanfaatkan waktu luangnya setelah kerjaan rumah tangga selesai.

"Saya mulai membuat bawang goreng dan abon daging sapi di waktu luang," kata Mbok Sri yang pernah mendapatkan juara I Adibakti Minabahari oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Desember 2012.

Setelah pembangunan saluran irigasi Gumbasa selesai pada 1980, Mbok Sri pun kehilangan pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga.

Dengan keterampilan dan sisa upah yang diperolehnya dari kedua bule itu, Mbok Sri mengembangkan usaha pembuatan bawang goreng dan abon.

Dia hidup dengan numpang di samping rumah warga di Jalan S.Parman, Palu.

Setiap hari dia berkeliling menjajakan bawang goreng

KALBAR - Beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Kubu Raya mendesak pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan hak-hak masyarakat Kubu Raya terkait APBD Kalbar yang dinilai tidak adil dalam pembagiannya.

"Kita meminta kepada pemerintah provinsi Kalbar untuk bisa bersikap adil kepada Kubu Raya, karena kami selama ini merasa ada ketidak sesuai dalam pembagian dana APBD untuk Kubu Raya yang selalu saja kecil setiap tahunnya," kata Ketua Forum Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif Kubu Raya, Izharuddin di Sungai Raya, Senin (16/9).

Menurutnya, selama ini, pendapatan asli daerah Kalbar terbesar berada di sektor pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar. Sementara itu, Kubu Raya menempati urutan kedua setelah kota Pontianak untuk sumbangsinya dari sektor tersebut.

"Untuk tahun 2013 ini saja, Kubu Raya menyumbangkan Rp340 miliar dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor, kemudian Rp481 miliar dari sektor BBNKB dan Rp330 miliar dari sektor PBBKB. Namun, sayangnya setiap tahun Kubu Raya hanya mendapatkan dibawah Rp100 miliar dan jelas ini sangat tidak sebanding antara apa yang telah yang diberikan oleh Kubu Raya dengan apa yang di dapat dari Pemprov Kalbar," tuturnya.

Izharuddin mengharapkan sebaiknya pemprov Kalbar bisa mendistribusikan anggaran yang layak Kita meminta untuk Kubu Raya sesuai dengan komposisi jumlah kepada pemerintah penduduk, kondisi geografis provinsi Kalbar serta sumbangsih Kubu Raya untuk bisa bersikap selama ini terhadap PAD adil kepada Kubu Kalbar.

Raya, karena kami "Yang lebih kita sayangselama ini merasa kan, saat Pilkada Kubu Raya ada ketidak sesuai saat ini, seorang Gubernur dalam pembagian Kalimantan Barat bertindana APBD untuk dak sebagai juru kampanye dari salah satu kandidat Kubu Raya yang dan mengeluarkan argumen selalu saja kecil yang kita nilai membuka setiap tahunnya,� bobrok kepemimpinan seorang gubernur selama ini.

Izharuddin Kenapa, karena saat kamKetua Forum Pemantau panye itu Gubernur Kalbar menyatakan jika jagoan Kinerja Eksekutif dan yang diusung partainya terLegislatif Kubu Raya pilih, maka Gubernur Kalbar akan mengucurkan dana Rp100 - Rp150 miliar setiap tahunnya, dan jika calon lain yang terpilih dana tersebut tidak akan dikucurkan," kata Izharuddin.

Berdasarkan pemaparan tersebut, lanjut Izhar, jelas menunjukkan arogansi seorang gubernur yang memimpin daerah dengan mengedepankan aspek suka dan tidak suka, bukan untuk kepentingan masyarakat luas.

"Apa seperti itu masih pantas dikatakan sebagai seorang gubernur ketika memimpin dengan arogansi dan tidak berdasarkan pada realita yang terjadi di lapangan. Kalau sudah memimpin seperti itu, wajar jika terjadi ketidak adilan dalam proses pembangunan di Kalbar," katanya.

Ditempat yang sama, Usman Haki, tokoh masyarakat Sungai Raya juga menyayangkan statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalbar pada saat kampanye calon bupati dan wakil bupati nomor urut 5 di Kecamatan Kubu beberapa waktu lalu.

"Kami selaku masyarakat Kubu Raya tidak perduli siapapun yang akan memimpin Kubu Raya lima tahun ke depan. Asalkan antara pemerintah provinsi dan Kubu Raya bisa bersama-sama mensejahterakan masyarakat luas," katanya.

Namun, tambah Usman, jika ada kata-kata yang keluar dari seorang pemimpin yang baru akan membantu percepatan pembangunan ketika ada kepentingan, jelas itu tidak mencerminkan seorang pemimpin yang adil. (ant/dik)

dan abon ikan. Dari instansi ke instansi dia masuki sambil membawa dua toples abon di lengan kiri dan dua toples bawang goreng di tangan kanan. Satu toples bawang goreng saat itu seharga Rp2.000,00 dan satu toples abon daging sapi seharga Rp 5.000,00.

Dengan keuletan yang ditekuninya, akhirnya masyarakat mulai men-

Hingga saat ini Mbok Sri telah memiliki rumah sekaligus tempat usaha bawang goreng dan abon daging yang nilainya lebih dari Rp1 miliar.

Setiap hari, dia mengaku memiliki omzet sekitar Rp15 juta.

Perempuan yang memiliki empat anak ini juga mengaku tidak pelit informasi kepada siapa saja yang akan belajar membuat bawang goreng.

"Kalau mau belajar, ke sini saja sambil melihat proses pembuatannya.

genalnya. Konsumen mulai berdatangan ke rumahnya.

Mbok Sri pun mulai mengurangi jadwal kelilingnya, dan fokus bekerja di rumah.

Tidak ada rahasia yang saya sembunyikan," katanya.

Saat ini terdapat seratusan pengusaha bawang goreng di Kota Palu dan

Sulawesi Tengah.

"Saya tidak takut persaingan karena kualitas dan rasa bawang goreng saya telah dikenal dan teruji," kata Mbok Sri yang mengaku selalu rendah hati meski banyak orang menganggapnya telah sukses.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah Hasanuddin Atjo mengaku terkejut ketika Mbok Sri ditetapkan sebagai penerima penghargaan Adibakti Minabahari yang diserahkan Menteri Kelautan dan perikanan pada Puncak Hari Nusantara 2012 pada 17 Desember 2012 di Lombok, NTB. "Ini adalah penghargaan yang pertama kali untuk pelaku usaha industri kecil dan rumah tangga sektor kelautan dan perikanan dari Sulawesi Tengah," ujarnya.

Pernilaiannya pun sangat obyektif, dilakukan oleh tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kemeterian Perindustrian secara diam-diam.

Mereka menilai usaha industri kecil abon ikan milik Mbok Sri sudah berjalan profesional, skala produksinya lumayan, rantai produksinya rapih dan bersih, dan hasilnya pun enak. (ant/dik)

Jepang Bersiap Menanggulangi Bencana SURABAYA - Dua Pakar Penanggulangan Bencana asal Jepang yakni Ketua Umum "Japan Paramedical Rescue" (JPR), Kiyoshi Masai dan Wakil Ketua "JPR", Masaru Harima memberikan pelatihan penanggulangan bencana kepada 30 anggota satuan pelaksana penanggulangan bencana (Satlak PB).

Masai dalam penjelasan di gedung PMK Surabaya, Senin mengatakan pelatihan yang digelar selama tiga hari ke depan ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan serupa yang pernah dilaksanakan pada 2009.

"Bedanya jika pada 2009 peserta lebih banyak dihadapkan pada teori dan praktik simulasi, pada diklat sekarang sifatnya hanya menyegarkan apa yang sudah didapat dan diterapkan selama ini," kata Masai dihadapan peserta yang terdiri dari unsur instansi Pemkot Surabaya, Kepolisian serta Palang Merah Indonesia (PMI).

Menurut dia pelatihan secara konsep akan dikemas dalam bentuk game atau permaianan koordinasi penanganan bencana. Meski hanya bersi-

fat imajinatif, tapi poin pentingnya adalah untuk melatih kesigapan ketika menghadapi bencana berskala besar yang belum pernah terjadi.

Pernyataan Masai itu diamini oleh Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya, Chandra Oratmangun. Menurut dia, kendati Surabaya tidak punya potensi bencana alam besar, seperti gunung berapi maupun hantaman tsunami, namun kesigapan petugas tetap diperlukan setiap saat.

Diakui Chandra diklat semacam ini sangat membantu PMK dan Satlak PB dalam hal peningkatan kemampuan. Ketika menghadapi bencana diperlukan ketenangan dan kematangan skill. Namun, kepanikan justru acap kali membayangi saat proses penanganan bencana.

"Nah, para pakar dari Jepang ini mengajarkan kepada kami bagaimana menyinkronkan masingmasing dinas dan instansi yang punya tupoksi berbeda. Dan sejak pelatihan pada 2009 terlihat sekali hasilnya sekarang lebih solid dalam koordinasi," ujarnya.(ant/dik)

OPINI

Agama Memerangi Eksploitasi Anak

salam songkem

Butuh Keseimbangan

Oleh: Muhammad Itsbatun Najih Pemerhati Sosial UIN Yogyakarta

K

urikulum 2013 menjadi suatu keniscayaan. Kurikulum ini sudah mulai diterapkan dari pusat hingga daerah-daerah, meskipun masih terfokus pada sejumlah lembaga pendidikan yang ditunjuk. Tahun 2014 mendatang diupayakan semua lembaga di Indonesia sudah dapat menerapkan kurikulum ini. Hanya saja, prospek kurikulum ini kiranya tak ubahnya kurikulumkurikulum sebelumnya, hanya menjadi proyek di dunia pendidikan, yang akan segera tergeser oleh waktu.

Nuansa proyek kurikulum tersebut memang cukup terasa.

Sebab berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya, mulai dari kurikulum tahun 1947,1968,1975, 1984, 1994, 2004, dan KTSP 2006 hingga sekarang, perkembangan kurikulum terkesan hanya menjadi proyek yang mengikuti pergantian menteri. Setiap ada pergantian menteri, biasanya selalu diikuti dengan pergantian kurikulum. Sehingga ada stigma dan keyakinan dunia pendidikan di Indonesia sangat buruk, karena lembaga pendidikan dan pelajar hanya dijadikan objek kebijakan setiap ada pergantian menteri.

Meskipun sudah berulang kali kurikulum diganti, ternyata pergantian kurikulum itu masih tidak membawa carut marut pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.

Tawuran dan keterlibatan pelajar di sejumlah lembaga pendidikan di tanah air dengan tindak pidana masih marak terjadi hampir di semua tempat, cukup menjadi indikator gagalnya perbaikan kurikulum selama ini.

Pembenahan kurikulum memang harus dilakukan, termasuk adanya kurikulum 2013. Hanya saja kurikulum terbaru ini pun nyatanya masih menuai protes. Sebab sebagai perbaikan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 tampaknya akan sia-sia dan tak akan dapat menyelesaikan permasalah pendidikan di tanah air.

Out put sejumlah lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum 2013 tersebut diprediksi tidak dapat hidup lebih beradab dan taat hukum. Kegagalan kurikulum 2013 akan makin nyata ketika tidak mampu mengantisipasi keterlibatan pelajar dalam aksi tawuran, prostitusi, kriminal, dan tindak pidana lainnya, sebagaimana yang selama ini mewarnai pelaksanaan kurikulum sebelumnya.

Keberhasilan sebuah kurikulum tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan meningkatkan kecerdasan peserta didik.

Memang kecerdasan sangatlah penting, namun peningkatan kecerdasan saja tidaklah cukup diharapkan apabila tidak disertai dengan moralitas dan prilaku yang baik. Apalah artinya kecerdasan ketika prilakunya suka menimbulkan anarkisme dan tindak kejahatan.

Karena itulah, kurikulum yang baik sebenarnya adalah yang implementasinya dalam pembelajaran yang terpadu tidak mengesampingkan aspek psikomotorik dan afeksi.

Harapan itu ada pada kurikulum 2013, meskipun ada pihak yang masih meragukannya. Memang seperti beberapa kurikulum yang pernah ada, kurikulum inipun mendapat tanggapan yang beragam.

Sejatinya Kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Menurut Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Musliar Kasim, kurikulum 2013 memiliki keunggulan. Diantara keunggulan kurikulum 2013 dalam perumusannya yang melibatkan sekitar 500 pakar dan ahli di bidangnya. Sehingga menghasilkan kurikulum yang memiliki keunggulan lain, terutama di bidang kecerdasan.

Dalam kurikulum 2013 memberikan ruang yang cukup terbuka agar anak dapat menguasai tiga kompetensi sekaligus, yaitu meliputi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

Sayangnya dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi sikap dirasa kurang dapat meyakinkan bisa membentuk karakter prilaku pelajar yang diharapkan.

Berdasarkan ilustrasi tersebut kuat keyakinan Kurikulum 2013 tidak membawa pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Terutama di sisi prilaku pelajar yang sama sekali tidak mendapat tressing dalam kurikulum tersebut, karena tressingnya lebih pada penguasaan materi matematika dan sains.

Tressing penguasaan diarahkan pada matematika dan sains karena pelajar disiapkan untuk menghadapi tantangan abad 2021 mendatang. Sebuah proses pendidikan yang disiapkan untuk menyongsong 20-30 tahun ke masa yang akan datang.

Tidak jelek memang, tapi kiranya terlalu berlebihan.

Sebab didalamnya disinyalir ada upaya meramal dan menentukan kebutuhan zaman yang sejatinya masih sangat jauh. Bahkan sangat kentara dalam persiapan itu terlalu menonjolkan analitik. Padahal seharusnya persiapan kecerdasan analitik itu tetap urgen diimbangi dengan kecerdasan moral yang bisa terbentuk apabila nilai-nilai keagamaan mendapat porsi jam yang lebih dominan, atau paling tidak imbang. Itu juga dimaksudkan untuk mengimbangi pengetahuan akal yang dijejali dengan pengetahuan eksak, analitik, dan sains.

Nyatanya, dalam kurikulum ini pelajar hanya ditekankan menguasai materi keilmuan terutama di bidang matematika, bahasa, dan sains. Sementara di bidang keagamaan sama sekali tidak mendapat perhatian yang memadai sehingga nantinya kurikulum 2013 dalam realisasinya akan cenderung menghasilkan pelajar-pelajar yang memiliki ketimpangan antara pengetahuan dan prilaku. Konsekwensinya pendidikan hanya akan menghasilkan tenaga-tenaga genarasi yang terampil dan berintelektual, namun kehidupannya sangar dan cenderung anarkis.

Sudah mafhum, setiap kurikulum memang memiliki potensi dan kelemahan masing-masing. Namun kurikulum 2013 yang rencananya tahun 2014 mendatang akan diberlakukan di semua lembaga pendidikan itu, diperkirakan tetap tidak akan menyelesaikan masalah lama, yaitu maraknya tawuran pelajar, keterlibatan mereka dalam berbagai tindak kriminal dan penyimpanga hukum lainnya.

Karena itulah, jangan terlalu banyak berharap dengan kurikulum terbaru ini.(*)

A

15

SELASA 17 SEPTEMBER 2013 NO. 0200 | TAHUN II

Dalam seminggu terakhir, dijumpa dua warta memprihatinkan melibatkan anak.

Selain kasus kecelakaan lalu lintas anak musisi Ahmad Dhani sekaligus dikenal sebagai artis cilik, AQJ, juga razia terhadap pengemis difabel yang terkoordinasi di Jakarta.

Kasus kedua kerap diistilahkan sebagai eksploitasi anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2012 mencatat, pengaduan eksploitasi anak di DKI Jakarta saja selama tiga tahun terakhir mencapai 430 kasus.

E

ksploitasi anak mewujud pada si anak yang dipaksa oleh orangtua atau pihak tertentu untuk mengamen, mengemis, dan mencari sumbangan. Alasan ekonomi sering dijadikan pembenaran dan pemakluman. Padahal, efek panjang eksploitasi akan menghasilkan manusia rendah pengetahuan, tempramental, dan liar.

Pemerhati anak, Seto Mulyadi, menyebut ada empat jenis eksploitasi anak. Pertama, eksploitasi bermotif ekonomi: si anak menjadi pedagang asongan. Kedua, eksploitasi seksual: menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Ketiga, eksploitasi pendidikan: dipaksa bersekolah di tempat bergengsi.

Keempat, eksploitasi si anak menjadi artis cilik.

Namun, eksploitasi anak kerap masih dipahami semata pada lokus anak jalanan. Padahal, hakikat eksploitasi ialah menjurus kepada semua hal yang membawa si anak pada kondisi pemaksaan dan pemanfaatan-komersialisasi. Maka, tak ada beda menyuruh si anak menjadi pengamen dengan ngebet menjadikannya artis cilik. Dengan definisi itu pula, mempekerjakan anak (pekerja/buruh) termasuk dalam tindakan eksploitasi. Bahkan, pada kategori tersebut menempati peringkat pertama dari sekian jenis laku eksploitasi.

BPS pada 2011 mencatat jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai angka 1,7 juta jiwa. Medio 2012, Understanding Children’s Work (UCW) melansir laporan sebanyak 2,3 juta anak Indonesia berusia 7-14 tahun terlibat dalam pekerjaan. Mereka lebih banyak dipekerjakan di sektor pertanian, jasa, dan rumah tangga.

Pekerja anak senyatanya merupakan masalah klasik di negara berkembang. Upaya masyarakat internasional menghapus pekerja anak di antaranya melalui selebrasi tahunan dengan menetapkan 12 Juni sebagai Hari Menentang Pekerja Anak (world day against child labour). Namun, di Indonesia, belum ada komitmen nyata penghapusan pekerja anak. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 walau diklaim bersubstansi menghapus pekerja anak dengan mencantumkan ketentuan dan persyaratan ketat seperti pada pasal 68 dan 74, namun tetap saja masih merestui keberlangsungan pekerja anak seperti tercantum di pasal 69.

Menimbang Fatwa Selama ini, suara lantang menentang eksploitasi anak (baca: pekerja anak) hanya terbatas di ka-

langan pemerhati anak. Jarang didengar suara serupa datang dari tokoh agama atau ormas keagamaan.

Padahal fungsi agama adalah sebagai episentrum pendayagunaan tatanan masyarakat yang bermartabat. Persoalan eksploitasi anak dengan parameter mempekerjakan anak adalah kasus baru yang agama tidak secara jelas memberikan arahan boleh-tidaknya. Faktor inilah yang mengakibatkan suara kalangan agamawan tidak sekeras komisioner KPAI, misalnya. Maka, untuk mengisi celah tersebut, sudah saatnya kalangan agamawan turut serta memerangi eksploitasi anak salah satunya dengan pemberian fatwa.

MUI Samarinda pada 2010 dan MUI se- Karesidenan Besuki (Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi) pada 2012, mengeluarkan fatwa haram mempekerjakan anak menjadi pengemis dan pencari sumbangan. Kedua MUI cabang tersebut berpandangan menjadikan anak sebagai pengemis di jalan bagian dari eksploitasi anak.

Ada tiga alasan yang melatarbelakangi keluarnya fatwa tersebut. Pertama, eksploitasi anak akan mencetak generasi lemah. Kedua, mengganggu dan membahayakan para pengguna jalan dan si anak sendiri. Ketiga, bentuk kezaliman. Tapi, fatwa tersebut terbilang masih belum menyentuh akar masalah lantaran (terkesan) menyampingkan pertimbangan ekonomi dan sosial. Pun, hanya berfokus pada satu kasus: mengemis. Belum ada ketegasan fatwa perihal eksploitasi anak berupa pemaksaan menjadi artis dan pekerja/buruh.

Oleh karena itu, dibutuhkan fatwa dengan cakupan lebih luas; dikeluarkan oleh MUI pusat dan atau ormas keagamaan agar lebih kredibel dan komprehensif. Fatwa pun perlu menimbang faktor ekonomi, sosial, dan psikologi si anak. Dengan artian melihat kondisi menyeluruh sebuah keluarga sampai-sampai si anak ter-

paksa atau dipaksa bekerja. Atau, bilamana si anak ternyata enjoy dan bisa berbagi waktu antara bersekolah dan bekerja. Hal ini bertujuan agar fatwa tidak sekonyong-konyong menjatuhkan vonis pengharaman secara mutlak.

Fatwa memang tidak mengikat secara yuridis-formal sehingga acapkali dirasa kurang efektif. Namun, fatwa hendaknya dimaknai sebagai seruan moral -berlandas teologis. Secara moral pula, fatwa menjadi rujukan sikap yang berlaku umum serta “mengikat” bagi umat Islam. Fatwa memang tidak bisa bergerak sendiri. Lantaran sebatas seruan moral, ruang lingkup fatwa hanya sebagai referensi para pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan.

Kemendikbud dan Kemenakertrans, misalnya, bisa berperan aktif mengembalikan mereka ke bangku sekolah dan menghapus pekerja anak melalui revisi UU Ketenagakerjaan.

Fatwa kiranya dapat berdampak luas kepada masyarakat utamanya dalam memberikan kepastian hukum (agama). Sehingga akan menciptakan kesadaran kolektif untuk berupaya menyudahi mempekerjakan anak lantaran bertentangan dengan spirit agama.

Eksploitasi anak adalah laku amoral. Anak yang mestinya masih menjadi tanggungan hidup orangtua diposisikan sebagai mesin pencari uang. Hasrat psikologi anak yang ceria dengan bermain tersita dengan jadwal syuting dan bekerja. Agama bertitah bahwa hendaknya orangtua dituntut merasa khawatir manakala meninggalkan generasi yang lemah (QS: An-Nisa’: 9).

Anak merupakan aset bangsa.

Kita tentu tidak ingin melihat anakanak sekarang menjadi generasi rapuh dan tidak berkarakter saat dewasa kelak lantaran masa kecilnya sudah dirampas untuk bekerja dan naik panggung.=

Mahalnya Kesadaran Oleh: Benazir Nafilah Penulis, tinggal di Madura

Entah kesadaran itu dimulai darimana. Batas kesadaran yang tak ubahnya sebuah prilaku yang mengendalikan seseorang. Bahkan jika mengingat tentang surat perjanjian dan semacamnya, maka jelas ada unsur atau sebuah bahasa yang menyatakan bahwa surat ini dibuat dengan sadar atau sebenarnya, dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

M

enurut Freud, kehidupan jiwa memiliki tiga tingkatan kesadaran, yakni sadar (conscious), prasadar (preconscious) dan tak sadar (unconscious). Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku.

Lalu bagaimana dengan kasus Very Idam Heryansyah atau Ryan si mutilasi dari Jombang? Melakukan dengan sadarkah? Batas kesadaran itu seperti apa? Dari mana kita mengetahui seseorang melakukan sesuatu secara sadar dan tidak.

Sadar namun tertekan disebut apa?

Atau seperti kasus Fransiesca Yofie (Sisca) yang beberapa waktu lalu menarik perhatian kita. Kejahatan yang perlu melibatkan psikoanalisa.

Pasalnya dua kejadian tersebut dilakukan oleh tersangka secara sadar atau pura-pura tidak sadar?

Dari hal itu kita bisa pakai teori Sigmund Freud. Pada tahun 1899, Freud memperkenalkan psikoanalisis kepada dunia, manusia lebih “mengenali” jiwanya.

Melalui cabang ilmu psikologi ini, Freud mempublikasikan konsep alam bawah sadar, yang menurut penelitiannya, mengendalikan sebagian besar perilaku (output).

Freud mengumpamakan pikiran manusia seperti gunung es. Di mana puncaknya sebagai alam sadar dan bongkahan yang terbesar di bawah air adalah alam bawah sadar. Dua belas persen berbanding delapan puluh delapan persen. Freud merasa yakin bahwa perilaku seseorang kerap dipengaruhi oleh alam bawah sadar yang mencoba memunculkan diri, dan tingkah laku itu tampil tanpa disadari (Minderop, 2010: 13).

Permasalahan timbul karena pikiran bawah sadar menyeragamkan input yang benar dan yang salah. Saya contohkan seorang anak yang rajin dapat menjadi malas belajar setelah orang tuanya menyebutnya bodoh.

Dan jika anda mengkritik orang-orang yang berbahasa kasar, anda dapat menjadi seperti apa yang anda kritik bila setiap hari berinteraksi. Hal itu secara tidak anda sadari membentuk kepribadian anda.

Selain itu, pikiran bawah sadar juga menyamakan imajinasi dengan kenyataan. Contohnya, jika anda jatuh sakit dan ada yang mengatakan bahwa penyakit yang anda derita

makin parah, maka dengan perkataan yang menjadi sugesti bagi diri anda tersebut, mempengaruhi jiwa, pikiran dan badan anda. Padahal anda hanya mendengarkan lalu tiba-tiba sudah anda bayangkan, akhirnya pikiran di otak anda akan memproses hingga sampai kembali ke badan anda. Seperti saat anda yakin pada satu dokter.

Meski mungkin obat dokter yang satu dengan yang lain mirip, maka sugesti anda juga mempengaruhi kesembuhan anda.

Otak menyimpan setiap apa yang anda lihat, dengar, ucapkan, pikirkan, dan rasakan dengan kelima indera. Menyerapnya seperti sebuah spons. Sementara pikiran sadar menganalisa, sebagai gudang informasi, pikiran bawah sadar akan menerima bulat-bulat apa yang anda terima sebagai input.

Bila terjadi pengulangan input, maka input tersebut dapat berubah menjadi sikap, dorongan, keinginan, dan hasrat.

Mari kita tarik pada ranah kesadaran, keinginan untuk puas, keinginan untuk mencukupi diri, dan masih banyak lagi motif melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dan melanggar hukum. Pembunuhan salah satunya, motifnya ingin menyelamatkan sesuatu yang lebih penting dari nyawa si korban. Menutupi sesuatu hal, mencukupi kebutuhan hidup yang beragam. Atau korupsi, yang tujuannya ingin memperkaya diri. Lalu pelaku korupsi saat dimintai keterangan terkait kasusnya, mengatakan lupa, sakit, dan berjuta alasan lainnya. Sadar melakukan korupsi selama tidak ketahuan, lalu khilaf dan masih banyak lagi. Seperti lagu Zaskia Gotik 1000 alasan.

Belum lagi yang mengatakan mendapat bisikan ghaib, bermimpi

ada yang menyuruh melakukan hal yang diluar logika atau batas kesadaran. Namun, dalam kasus mimpi, orang bermimpi selalu mengatakan dia tidak tahu apa makna mimpinya. Tapi, Freud menyakini bahwa ada kemungkinan, bahkan cukup besar, bahwa orang yang bermimpi tersebut mengetahui apa makna mimpinya, hanya saja dia tidak tahu bahwa dia mengetahuinya sehingga dia mengira dirinya tidak tahu apaapa. Dari mimpi situlah kadangkala membuat kita yakin dan mendorong kita untuk melakukannya termasuk kejahatan. Bila objek tersebut hancur dia akan merasa puas. Perasaan bersalah dan menyesal kadangkala datang setelah itu.

Seorang yang membunuh setelah mendapat mimpi. Bahkan nabi Ibrahim yang harus dikorbankan disembelih oleh ayahnya setelah mendapat mimpi dalam tidurnya, namun Allah menggantinya dengan seekor domba. Belum lagi kasus bunuh diri yang secara psikologinya terganggu. Penyebab dan akibat tak bisa lepas dalam pandangan dan pemikiran kita. Semacam keinginan untuk mati dan merasa jika mati semua masalah yang dihadapi akan berhenti. Padahal orang tersebut tidak pernah mengalami rasa mati dan bernafas layaknya kita saat ini.

Kecemasan yang berlebihan memicu salah satu kejahatan. Katakanlah kasus korupsi. Cemas ketahuan maka koruptor melakukan sogokan, begitu seterusnya. Tentu sadar dan akhirnya pura-pura kembali tidak menyadarinya. Lalu yang menyogok dan yang disogok samasama lupa ingatan. Sama-sama sakit dan kasus seperti ini perlahan lenyap tanpa kita sadari.=

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16 16

KORAN MADURA

SELASA 17 SEPTEMBER 2013 NO. 0200 | TAHUN II

SELASA 17 SEPTEMBER 2013

Gaji Ronaldo Kalahkan Messi Gustavo Tidak Menyesal Tolak Arsenal BONN - Gelandang Brasil Luiz Gustavo tidak menyesal bergabung dengan Wolfsburg pada musim panas ini, meski dia berkorban tidak bermain di Liga Champions, setelah tidak masuk dalam rencana pelatih Pep Guardiola di Bayern Muenchen. Menurutnya, pilihannya itu adalah sesuatu yang tepat.

Padahal, pemain 26 tahun ini juga diminati oleh Arsenal yang bermain di Liga Champions. Tetapi dia lebih memilih pasukan yang dilatih Dieter Hecking dengan durasi kontrak selama lima tahun. “Selalu sulit mengambil keputusan karena sebagai manusia kita memiliki ego.

Cukup lama saya menunggu untuk bermain di klub besar, di kompetisi terbaik dan suka atau tidak, saya bergabung dengan sebuah tim yang tidak bermain di Liga Champions,” kata gelandang bertahan Timnas Brasil itu.

Gustavo terkenal sebagai gelandang yang suka melakukan tackling terhadap lawan-lawannya. Meskipun, Gustavo sendiri bisa juga tampil agresif bila penampilan terbaiknya keluar. “Saya seorang yang kalem. Setiap orang punya riwayatnya masing-masing. Riwayat hidup saya diwarnai dengan perjuangan dan saya sangat siap mengenakan seragam timtim yang sangat terkenal. Tetapi untuk saya hal itu tidak ada perbedaan,” ucapnya.

Dia melanjutkan, “Wolfburg adalah klub papan atas di Jerman, sebuah klub yang bisa menunjukkan kemampuannya tahun ini dan tahun depan kami bisa bermain di Eropa karena mereka memiliki proyek yang sangat bagus.” (espn/aji)

MADRID - Lionel Messi boleh saja menjadi pemain terbaik dunia versi Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA dalam empat tahun terakhir. Tetapi, pemain terbaik Real Madrid Cristiano Ronaldo menjadi pemain dengan gaji terbesar di dunia. Malahan gaji Ronaldo lebih banyak satu juta euro dari Messi.

Kenaikan gaji Ronaldo dicapai setelah pemain itu menandatangani kontrak baru bersama El Real berdurasi lima tahun yang diumumkan pada Minggu (19/9) sore.

Dengan demikian, kapten Tim Nasional (Timnas) Portugal itu akan tinggal di Santiago Bernabeu hingga gantung sepatu.

Setelah perpanjang kontrak, Ronaldo akan digaji 17 juta euro per musim selama lima tahun mendatang atau lebih besar 1 juta euro dari gaji Messi. Gaji pemain terbaik Barcelona itu hanya sebesar 13 juta euro plus insentif sebesar 3 juta euro per tahaun. Kalau ditotal, Barcelona membayar Messi hanya dengan 16 juta euro per musim.

Sebenarnya, kontrak Ronaldo dengan “Los Galacticos” masih tersisa dua tahun. Mantan pemain Manchester United (MU) ini sempat digosipkan hengkang pada musim panas lalu. Ketika itu, kabarnya dia kembali ke mantan klubnya, MU. Kabar lain menyebutkan, Paris Saint-Germain (PSG) siap membeli pemain ini.

“Saya sangat bahagia di sini.

Saya akan bertahan di sini selama lima tahun ke depan dan saya hanya ingin meraih trofi untuk klub ini.

Saya sangat berterima kasih kepada para fans yang sangat menyukai saya. Sekarang klub saya adalah

Real Madird. Saya akan memberikan yang terbaik kepada klub ini di atas lapangan,” ujar Ronaldo.

Dia melanjutkan, “Saya mau jujur kepada Anda, setiap orang tahu bahwa saya enam tahun berada di Manchester United, tetapi Manchester itu masa lalu. Sekarang klub saya adalah Real Madrid. Ini rumah saya, keluarga saya ada di sini dan saya sangat bahagia berada di sini.

Saya menghormati semua klub yang menginginkan saya. Tetapi mereka selalu tahu keputusan saya, hanya itu tujuan saya, yaitu berada di sini dan bermain untuk klub ini mungkin sampai akhir karier saya. Sedangkan setelah itu, tidak ada yang tahu.”

Ronaldo menginformasikan bahwa kesepakatan antara dirinya dengan klub dicapai pada akhir musim lalu. Saya sampaikan posisi saya kepada Real dan Presiden (Perez) sampaikan posisi klub kepada saya. “Dalam hidup ini, ada banyak hal yang jauh lebih penting daripada uang.

Uang itu penting, saya tidak sangkal hal itu, tetapi proyek bersama klub ini adalah menjuarai sesuatu.

Saya merasa cocok dengan proyek ini. Isunya bukan lagi saya dibayar dengan harga paling mahal di dunia. Soal ini menjadi isu kedua atau ketiga,” imbuh pria beranak satu itu dari istri yang tidak diketahui namanya itu.

Florentino Perez sendiri sangat senang dengan perpanjangan kontrak Ronaldo. “Ini hari yang luar biasa bagi klub ini. Kami mewujudkan mimpi semua Ma-

dridistas (pendukung Madrid).

Cristiano Ronaldo dan Real Madrid akan tetap bersama selamanya,” tutup Perez.

Sementara itu, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memuji debut cemerlang Gareth Bale bersama “Los Blancos”. Pasalnya, pada laga melawan Villareal akhir pekan lalu, pemain Wales ini mencetak satu dari dua gol Madrid untuk bermain imbang 2-2 melawan klub berjulukkan Kapal Selam Kuning itu. Berkat golnya itu, Bale dinobatkan sebagai pemain terbaik pada laga tersebut.

Ancelotti yakin, kehadiran Bale akan memberi dampak besar bagi tim Ibukota Spanyol tersebut.

“Saya kira dia bahagia karena mencetak gol pertama untuk Madrid. Ini sangat bagus baginya. Padahal, laga pertama ini cukup sulit buatnya dan bagi semua pemain, tetapi dia memperlihatkan penampilan gemilang di atas lapangan,” kata mantan pelatih AC Milan dan Chelsea itu.

Pada laga itu, Bale sering bertukar tempat dengan Ronaldo. Dan, Ancelotti memastikan satu tempat utama untuk Bale di skuatnya. “Mereka (Ronaldo dan Bale) baru dimainkan bersama untuk pertama kalinya dan mereka akan bertukar posisi karena gerakan mereka bisa mencetak gol dari sayap. Kadang mereka nanti bertukar posisi di sayap. Ini bukan sesuatu yang di luar kebiasaan,” lanjut pria Italia tersebut. (espn/aji)

SAMPDORIA 0-3 GENOA

Penguasa Kota Genoa

CR7 DALAM ANGKA

33 200

Ronaldo Ingin Cetak 200 Gol Lagi

Usia Ronaldo saat habis kontrak dengan Real Madrid

Derby della Lanterna akhirnya dimenangi oleh Genoa FC dengan skor telak 0-3.

“Saya adalah orang yang ambisius dan saya tak mematok batas pada diri saya.

Saya ingin mencetak 200 gol lagi”

203 2018 257.06

MADRID - Cristiano Ronaldo merasa dirinya masih bisa berkembang menjadi pemain yang lebih baik pada masa mendatang. Ronaldo pun punya target yang cukup ambisius: mencetak 200 gol lagi untuk Real Madrid.

Sejauh ini Ronaldo mencetak 203 gol dari 203 pertandingan. Dan dia masih berambisi untuk mencetak 200 gol lagi.

Durasi kontrak baru Ronaldo akan berakhir tahun 2018

GENOA - Pertarungan dua tim dari kota Genoa Italia antara Genoa FC versus Sampdoria FC dalam duel bertajuk “Derby della Lanterna” pada laga yang berlangsung di Stadion Luigi Ferraris, Senin (16/9) dini hari WIB akhirnya dimenangkan oleh Genoa. Tak main-main, Genoa menang telak dengan tiga gol tanpa balas. Hasil ini cukup ironis, karena Sampdoria bertindak sebagai tuan rumah.

Lanterna adalah simbol dan menjadi landmark Kota Genoa, Italia. Karena itu duel dua tim sepakbola dari kota itu “Derby della Lanterna” diambil dari landmark kota tersebut.

Pada derby ini, Genao terbelah menjadi dua. Pendukung Genoa umumnya berasal dari pusat kota, sedangkan pendukung Sampdoria berasal dari pinggiran kota.

Kemenangan ini sangat berarti bagi Genoa. Pasalnya, ini adalah kemenangan perdana tim setelah takluk 0-2 dari Inter dan 2-5 atas Fiorentina. Sedangkan, Sampdoria masih gagal meraih kemenangan perdana di awal musim ini. “Setelah dua kekalahan beruntun, kami mengalami banyak kesulitan. Tapi dengan kemenangan 3-0 di derby ini setidaknya bisa melepaskan ketegangan kami. Saya pikir hasil ini tidak akan pernah terulang lagi,” ujar allenatore Genoa Fabio Liverani.

Genoa membuka keran gol ketika laga baru menginjak menit kesembilan. Luca Antonini yang didatangkan dari AC Milan berhasil melesakkan bola dengan tendangan kerasnya seusai menerima umpan matang Davide Biondini. Emanuele Calaio menggandakan keunggulan tim tamu pada menit ke-50 lewat sontekan manis setelah menerima sodoran Sime Vrsaljko. Genoa semakin menegaskan kemenangan mereka melalui gol ketiga yang dilesakan Francesco Lodi melalui eksekusi tendangan bebas pada menit ke-65. (aji)

Gaji baru Ronaldo 17 juta euro atau setara dengan 257,06 miliar rupiah.

PERBANDINGAN GAJI RONALDO-MESSI

16 Juta

“Saya tidak suka memberi nilai kepada diri saya, tapi saya pikir ini adalah empat tahun yang bagus,” ucap Ronaldo.

Ronaldo merasa masih bisa berkontribusi sangat banyak untuk Madrid. Targetnya dalam beberapa tahun ke depan adalah membuat setidaknya 200 gol untuk klub ibu kota Spanyol itu. “Saya bekerja keras untuk sampai ke posisi sekarang, tapi saya pikir Anda selalu bisa berkembang.

Anda selalu bisa menjadi lebih baik dan belajar lebih banyak,” ujar Ronaldo.

“Saya adalah orang yang ambisius dan saya tak mematok batas pada diri saya.

Saya ingin mencetak 200 gol lagi,” katanya.

Kalau benar-benar bisa mencetak 200 gol lagi untuk Madrid, maka Ronaldo akan menjadi top skorer sepanjang masa Madrid, melewati rekor Raul Gonzalez, yaitu 323 gol. (dar)

17 Juta

FIORENTINA 1-1 CAGLIARI

MALAGA 5-0 RAYO VALLECANO

La Viola Tertahan, Montella Kritik Wasit

Pertama Menang, Malaga Pesta Gol

FLORENCE-Fiorentina terpaksa puas berbagi poin saat menjamu Cagliari di Artemio Franchi. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, “La Viola” yang mendominasi pertandingan akhirnya mampu memecahkan kebuntuan pada menit ke-72. Alberto Aquilani mengirimkan umpan matang yang diterima Borja Valero. Mantan penggawa Villarreal itu kemudian berhasil menaklukkan Michael Agazzi untuk mengubah kedudukan menjadi 1-0. Namun, raihan tiga angka yang sudah di depan mata harus buyar setelah pemain pengganti Mauricio Pinilla menyamakan kedudukan pada menit ke-89.

Tim tuan rumah bahkan harus bermain dengan sepuluh orang usai David Pizarro menerima kartu merah di akhir laga.

Pelatih Fiorentina Vicenzo Montella mengkiritik sejumlah keputusan wasit yang dinilai tidak konsisten. “Sejak saya menjadi pelatih saya berusaha untuk tidak mengomentari keputusan wasit, tapi saat ini tampaknya saya harus mengatakan sesuatu. Saya akan terima kesalah di atas lapangan, tapi saya

MADRID - Malaga pesta gol saat menjamu Rayo Vallecano pada lanjutan La Liga Spanyol, Senin (16/9) dini hari WIB. Anak-anak asuh Bernd Schuster itu melibas tamunya itu dengan lima gol tanpa balas dan membuat tim itu merangsek ke peringkat 10 klasemen sementara.

Bintang kemenangan besar Malaga itu adalah pemain internasional Maroko Mounir El Hamdaoui. Dia tampil cemerlang pada laga ini dengan mencetak tiga gol.

Dua gol lainnya dilesakkan oleh Francisco Portillo dan Eliseu Pereira dos Santos.

Pemain yang didatangkan dari Fiorentina pada jendela transfer musim panas ini merobek gawang Vallecano pada menit ke-31 memanfaakan umpan Antunes. Tidak berselang lama, Portillo berhasil menggandakan keunggulan tuan rumah yang bertahan hingga jeda.

Unggul dua gol tidak membuat Malaga menurunkan tensi serangan. Mereka justru semakin agresif dan semakin memperlebar jarak lewat gol Eliseu yang melakukan penetrasi dari sisi kanan pertahanan Rayo.

Laga seakan telah usai bagi Rayo ketika El

TAK BISA MENANG. Penyerang Fiorentina Giuseppe Rossi dihadang oleh dua pemain Cagliari pada laga yang berlangsung di Artemio Franchi.

Fiorentina ditahan imbang oleh tamunya tersebut dengan skor 1-1.

tidak terima ketidakkonsistenan wasit.

Anda lihat pemain menghina wasit tapi mereka tidak dihukum,” kata Montella yang pernah membela AS Roma ketika masih aktif sebagai pemain.

Dengan hasil ini, Fiorentina gagal menyamai poin Napoli yang bertengger di puncak klasemen. Mereka masih tert-

inggal dua poin dari koleksi sembilan angka “I Partenopei” berkat kemenangan 2-0 atas Atalanta sehari sebelumnya. AS Roma kini memiliki peluang untuk menyodok ke posisi runner-up jika mereka bisa meraih tiga angka dalam lawatannya menghadapi Parma pada Selasa (17/9) dini hari WIB. (aji)

Hamdaoui melesakan gol keduanya malam itu pada menit ke-62, sebelum menyumpurnakan kemenangan timnya dengan gol ketiga di menit ke-67.

“El Hamdaoui bermain luar biasa. Anda tidak bisa meminta lebih. Ia mencetak gol dan memberikan assist. Ia pemain yang akan membantu tim dengan talenta dan usahanya. Ia juga selalu bergerak dan menerima bola di posisi yang bagus. Saya senang dengan penampilannya karena ini bukan kemenangan yang mudah,” ujar Bernd Schuster, pelatih asal Jerman yang pernah melatih Real Madrid. (espn/aji)