1
SELASA 17 SEPTEMBER 2013 NO.0200 | TAHUN II Koran Madura
SELASA
17 SEPTEMBER 2013
g PAMANGGHI
Amien Oleh : Miqdad Husein
Kolumnis, tinggal di Jakarta
ant/irsan mulyadi
WARGA TETAP BERAKTIVITAS. Sejumlah pelajar duduk di atap mobil angkutan umum dengan latar belakang Gunung Sinabung yang mengeluarkan debu vulkanik, di Desa Dokum Sironga, Kab. Karo, Sumut, Senin (16/9). Sebagian warga desa di kawasan Gunung Sinabung masih melakukan aktivitas seperti biasa, sementara sedikitnya 5.956 warga yang tinggal di lereng Gunung Sinabung telah mengungsi.
PENEGAKAN HUKUM
Uang Fathanah
KPK Pantau Kasus Korupsi di Jatim SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau penyidikan kasus korupsi yang ditangani kejaksaan dan kepolisian di daerah. Termasuk pantauan khusus penanganan tujuh kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Deputi Bidang Penindakan KPK, Wari Sudono mengatakan, selain melakukan pendataan pihaknya juga melakukan evaluasi. “Semua kasus korupsi kami minta datanya, termasuk kasus yang diberhentikan atau SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Kejati Jatim,” ujarnya, Senin (16/9). Sepanjang tahun 2011 hingga 2013 ini, Kejati Jatim sudah menghentikan penyidikan 7 kasus korupsi. Di 2011, lima kasus korupsi yang dihentikan Kejati Jatim di antaranya dugaan korupsi Tolgate Juanda, dugaan korupsi BPN Bangkalan, dugaan korupsi proyek SPBU Pemkot Madiun, dugaan korupsi RSUD Soewandhie Surabaya, dan dugaan korupsi PSSI Jatim. Padahal pada lima kasus ini, Kejati Jatim sebelumnya telah menetapkan tersangka. Saat itu, Kejati Jatim beralasan pihaknya menghentikan kasus korupsi itu lantaran tidak adanya buktibukti yang kuat. Sementara di tahun 2013, Kejati menghentikan penanganan dua kasus korupsi yaitu dugaan korupsi APBD Lamongan dan dugaan korupsi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bojonegoro. Dasar yang digunakan Kejati Jatim untuk menghentikan kasus itupun juga sama yaitu tidak adanya bukti yag kuat. Padahal saat itu tersangka telah ditetapkan Kejati Jatim. Kasus-kasus korupsi di Jatim yang dihentikan Kejati Jatim tersebut kini menjadi atensi khusus KPK. Lembaga yang berkantor di Jl Rasuna Said, Jakarta itu siap memverifikasi alasan-alasan Kejati Jatim dalam menghentikan kasus korupsi itu. “Kami akan lihat dulu bagaimana kasusnya. Apa penyebabnya kok penanganan kasus-kasus korupsi itu dihentikan. Kalau memang sudah sesuai prosedur ya sudah, tapi kalau ada penyebab lain ya kami akan mencari tahu,” tegas Wari. Namun, sejauh ini KPK belum bisa mengetahui hasil verifikasi kasus-kasus itu. “Saat ini proses pendataan terhadap kasus korupsi di Jatim masih kami lakukan. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya,” katanya. Saat ditanya apakah kasus yang dihentikan Kejati Jatim akan diambil alih oleh KPK, Wari mengaku belum bisa memastikan. “SP3 kan bagian dari proses hukum, perkara di SP3 kan ada alasannya. Kami belum mengetahui alasannya tersebut karena datanya masih dilakukan verifikasi,” paparnya. Lanjut Wira, pihaknya mendatangi Kejati Jatim untuk melakukan supervisi kasus korupsi yang ditangani bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim. Pihaknya hanya melakukan inventarisasi kasus-kasus korupsi yang ditangani Kejati yang meliputi jumlah kasus, proses penanganan, hingga kesulitan. (ara)
Mengalir Sampai Jauh Mantan Sekpri Presiden Terima Rp 1 Miliar JAKARTA-Terdakwa kasus suap impor daging sapi, Ahmad Fathanah pernah mentransfer uang sebanyak Rp 1 miliar ke Ahmad Zaky melalui rekening istrinya, Linda Silviana. Uang tersebut dikirim Fathanah melalui transfer antarbank. Saat itu Ahmad Zaky merupakan sekretaris pribadi mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq.
SIDANG FATHANAH. Model Vitalia Shesya berjalan usai memberi kesaksian dalam sidang kasus dugaan suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/9). Berita di hal 12
Vitalia Shesya
Teman Ahmad Fathanah
“Setelah kejadian saya tahu ada transfer Rp 1 miliar dari terdakwa,” kata Linda Silviana saat bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/9) siang. Linda yang merupakan seorang pegawai negeri sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Linda mengaku, suaminya memberitahu akan ada pengiriman uang. Namun saat itu, Zaki tidak memberitahu, siapa orang yang mengirim uang tersebut. “Waktu itu suami saya bilang dia mau mengunakan rekening saya. Dia bilang pagi-pagi ada yang mau transfer,” ungkapnya. Linda tidak menaruh curiga soal uang itu. Namun sempat bertanya uang apa itu. “Awalnya, saya nggak tanya ke dia, dan suami saya nggak menceritakan kepada saya. Waktu
itu saya sempat nanya, kata suami saya, sudah ambil saja,” terangnya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja menegaskan KPK masih mendalami keterangan saksi soal Bunda Puteri dan Sengman. “Saya rasa untuk pemanggilan soal waktu saja,” ungkapnya. Menurut Adnan, keterangan yang terkumpul bisa menjadi dasar pemanggilan penyidik KPK terhadap Bunda Puteri dan Sengman yang menurut kabar cukup berpengaruh. “Selama ini KPK tidak pernah menutup-nutupi kalau ada orang terindikasi terlibat kasus korupsi,” tegasnya Diakui Adnan, pihaknya belum mengetahui jelas peran Bunda Puteri dan Sengman. Sejumlah keterangan saksi yang BERITA dimintai keterangan TERKAIT belum menjelaskan secara rinci. Halaman 12 “Makanya kita akan mencari cara supaya mengetahui. Kalau diperoleh segera kita klarifikasi,” tegasnya. Pemanggilan itu klarifikasi antara data yang kita punya dengan kesaksian saksi yang kita panggil,” terang Adnan, bahwa keterlibatan keduanya masih sebatas fakta persidangan. Ridwan Hakim, saat bersaksi untuk Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/8), mengungkap Sengman, orang dekat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono diduga membawa Rp 40 miliar milik PT Indoguna Utama. (gam/cea)
SKANDAL SUAP
Mabes Polri Bantah Terima Upeti dari Aiptu Labora JAKARTA-Sebanyak 33 orang petinggi Polri diduga menerima uang upeti Aiptu Labora Sitorus (LS), anggota Polres Raja Ampat, Papua yang memiliki rekening gendut sebesar Rp 1,5 triliun. Namun Kabareskrim Komjen Pol Sutarman membantah adanya aliran dana dari Aiptu Labora Sitorus ke sejumlah petinggi Polri. Hal itu berdasarkan kerjasama penyidikan antara Polri dengan PPATK. “Saya pastikan berdasarkan kerjasama dengan PPATK, tidak ada petinggi Polri dapat aliran dana,” ujar Sutarman saat mendampingi Kapolri Jenderal Timur Pradopo rapat kerja dengan Komisi III DPR di Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (16/9). Sebelumnya, Direktur Indonesia Police Watch (IPW), Netta S Pane menyebutkan, lebih dari 33 pejabat Polri diduga menerima aliran dana dari Aiptu Labora Sitorus. Total uang Labora yang mengalir ke para pejabat Polri selama 15 bulan itu mencapai Rp10.950.450.000. Sutarman menjelaskan, selain melacak aliran uang panas itu, Polri telah menetapkan kasus tindak pidana pencucian uang Labora sudah lengkap dan siap disidangkan. “Di samping illegal logging dan
minyak, kita terapkan TPPU sudah P21. Kita kerjasama PPATK pelacakan uang,” ungkapnya. Menurut Netta, sejumlah kapolres dan pejabat di Polda Papua menerima aliran dana sebanyak 16 kali atau setiap bulan menerima setoran dari Sitorus antara Rp 25 juta sampai Rp 250 juta. Sementara itu, Pejabat Mabes Polri misalnya, menerima 13 kali aliran dana lewat rekening 1560003319730 Bank
Mandiri, Kapolda Papua diduga menerima lima kali aliran dana dari Sitorus dari Juni 2012 hingga Februari 2013. Namun demikian, NeTta enggan menyebut nama-nama yang menerima dana dari Sitorus ini. Yang jelas, pejabat Polri yang diduga menerima aliran dana dari Labora mulai dari kapospol, kapolsek, kasat, kapolres, propam, direktur, ajudan kapolda, kapolda hingga pejabat di Mabes Polri. (gam/cea)
Gubernur DKI Jokowi memang seksi sebagai konsumsi politik. Politisi PAN M. Amien Rais yang relatif lama tak tampil ke publik, sampai tak bisa menahan diri untuk memberikan respon pada sosok yang dikenal sangat bersahaja ini. Apalagi kalau bukan soal elektabilitas Jokowi terkait Pilpres pada tahun 2014. Melihat elektabilitas pada seluruh survey yang menempatkan Jokowi pada urutan teratas dengan perbedaan angka signifikan Amien tampak mencoba memberi semacam bantahan. Ia menyebut tingginya elektabilitas Jokowi itu sebagai hasil pencitraan politik. Jadi menurut Amien, bukan realitas persepsi masyarakat pada kinerja Jokowi. Mungkin penilaian Amien benar. Karena politik memang komunikasi. Bisa jadi itu memang pencitraan yang dikemas sistematis. Dan secara politik sah sebagai bagian dari upaya mempengaruhi, menggalang dukungan dalam proses pemilihan Presiden mendatang. Namun penilaian Amien bisa juga salah jika mencermati sepak terjang Jokowi belakangan ini terutama terkait Masyarakat bagaimana menilai menangani Jabegitulah karta. seharusnya Mantan pemimpin; Walikota Solo cepat dalam ini, seperti menyelesaikan diketahui publik, seperti tak masalah, peduli citratidak sibuk nya dan lebih beretorika mengedepankan visi dan misinya. Ia saat menangani persoalan Jakarta, bukan tanpa tantangan. Dalam membenahi PKL, perkampungan kumuh dan masih banyak lagi, Jokowi bukan tanpa tantangan. Media, juga meliput reaksi masyarakat yang kadang memaki, memprotes, mendemo dan lainnya. Ia tetap maju walau harus berhadapan tembok tebal, termasuk “pembusukan” pada kinerjanya. Media pun, kecuali saat Pilkada DKI, bersikap adil dengan juga memberitakan penolakan keras masyarakat pada apa yang dikerjakan Jokowi. Dan dengan gaya polos tapi lugas, Jokowi terus menerapkan konsepsi visi dan misinya dalam membenahi Jakarta; ada penolakan atau tidak. Jika kesungguhan kerja Jokowi disebut sebagai pencitraan, Amien Rais benar. Karena dari sikap itulah masyarakat merespon baik kepemimpinan Jokowi. Masyarakat menilai Jokowi sungguhsungguh bekerja, terus membenahi Jakarta dan hampir setiap hari terlihat ada di tengah-tengah penyelesaian Jakarta. Masyarakat menilai begitulah seharusnya pemimpin; cepat dalam menyelesaikan masalah, tidak sibuk beretorika, tidak peduli pada citra dirinya, tampil apa adanya, jauh dari kesan formal dan lainnya. Secara output kerja Jokowi memang belum sepenuhnya berhasil; apalagi dia belum setahun menjabat Gubernur Jakarta. Tapi masyarakat menilai satu hal: Jokowi memperlihatkan kesungguhan bekerja, bukan berbasa basi, beretorika indah seperti Vicky Prasetyo yang bikin heboh itu. Ia pun, dengan penuh keyakinan mengutif ucapan Bung Karno bahwa hidup itu, memang untuk mengabdi dan mengabdi. Ia, kata pepatah jawa, bersikap Ing Ngarso Sung Tulodo. Menjadi contoh, bukan memberi contoh. Ia berbuat. Dan kata pepatah Arab, perbuatan itu jauh lebih memberikan kekuatan menggerakkan ketimbang seribu kali kata-kata in- dah. Amien, mungkin lupa soal itu. =
Putus Cinta Matrawi yang baru saja putus dari pacarnya terlihat duduk santai sambil merokok bersama Matrahem. Sekalipun baru saja putus cinta, tak terlihat ada beban yang cukup dalam tergambar di wajahnya. Matrahem : Benar kang, sampean baru saja putus dari si Martini anaknya pak Jumadin itu? Matrawi : Iya, Memangnya kenapa? Matrahem : Kelihatannya sampean tidak sakit hati ya meski putus cinta. Matrawi : Yang sakit hati itu bukan putus cinta, tapi kalo putus masih cinta. Cak Munali