e Paper Koran Madura 17 November 2014

SENIN

17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

SENIN 17 NOVEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0486 | TAHUN III www.koranmadura.com

Menitip Data di Rumah Tetangga Nasional hal 3

MENDAGRI:

Ahok Dilantik Segera BERITA

TERKAIT Hal 2

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

Kosong

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Wacana pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) sempat menimbulkan perdebatan.

Sayangnya, sempat berkembang salah tafsir seakan Kementerian Dalam Negeri ingin mengosongkan secara keseluruhan KTP warga negara. Padahal, Kemendagri hanya merencanakan akan mengosongkan kolom agama di KTP warga negara, yang tidak memeluk salah satu dari enam agama resmi yang diakui negara. Jadi, yang tidak memeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Khonghucu kolom agama di KTP dapat dikosongkan. Ini diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Di luar dasar hukum sebenarnya pengosongan memiliki logika. Warga negara yang tak memeluk salah satu enam agama resmi jelas identitasnya. Tidak seperti yang terjadi sekarang, ada warga negara yang tak memeluk agama resmi namun karena diharuskan mengisi kolom agama, lalu mencantumkan salah satu dari agama resmi.

Yang terjadi sudah tentu sekedar menempelkan identitas agama. Pencantuman agama di KTP dipaksakan.

Secara psikologis kebijakan “pemaksaan” pencantuman itu memberi angin merebaknya kemunafikan; sikap oportunis serta seakan melegalkan kebohongan warga negara. Mereka dipaksa mencantumkan sesuatu yang sebenarnya tidak dianutnya; mencamtumkan identitas bukan jati dirinya.

Diakui atau tidak yangDari segi administrasi warga negara yang sangat jelas katakanlah pendasecara formal men- taan oleh BPS terkait jumlah ganut salah satu pemeluk agama resmi jauh dari enam agama dari valid. Data yang terpapar dan mencantumkan bukan kenyataan sebenarnya. di KTP pun dalam Karena warga, yang tidak keseharian masih memeluk agama resmi itu dipenuhi masalah. mengisi kolom agama resmi lebih karena terpaksa; sekedar menggugurkan kewajiban.

Dengan gambaran sederhana saja terlihat jelas “pemaksaan” pencantuman agama di KTP pada warga negara yang sebenarnya tidak memeluk salah satu dari enam agama resmi bukan hanya terindikasikan pembenaran pemalsuan identitas diri. Lebih dari itu membuka ruang kerancuan data kependudukan yang sangat mungkin berimplikasi dalam penerapan kebijakan pemerintah lainnya. Tokoh-tokoh agamapun jika ingin mengembangkan pembinaan keagamaan juga berpeluang terjebak kekaburan masalah karena data-data jumlah penganut agama hanya formalnya saja benar namun jauh dari fakta riil.

Sangat ironis sebenarnya jika kebijakan keharusan pengisian kolom agama di KTP bagi warga negara yang tidak memeluk salah satu dari enam agama dibiarkan berlanjut. Jangankan terkait agama yang muatan ikatan personalnya sangat kental. Terhadap aktivitas lainnya pemaksaan pencantuman data yang tak sesuai fakta riilnya sangat potensial bermasalah.

Diakui atau tidak warga negara yang secara formal menganut salah satu dari enam agama dan mencantumkan di KTP pun dalam keseharian masih dipenuhi masalah. Mereka kadang formal dan riil beragama namun perilaku, sikap, pemikiran, kebiasaan tak jarang jauh dari agama yang dianutnya. Maka aneh kalau kemudian memaksakan sekedar memenuhi data formal bahwa seseorang memeluk agama tertentu.

Jauh lebih arif jika dikembangkan semangat membina penganut agama yang sudah ada ketimbang sekedar memaksakan seseorang mencantumkan identitas agama yang sebenarnya tidak dianutnya. Sudah waktunya mengedepankan pertimbangan keterikatan keagamaan kuantitatif dibuang jauh-jauh. Agama menyangkut hati nurani, pemikiran, sikap dan perilaku yang harus tercermin dalam kehidupan keseharian. Bukan sekedar pencantuman nama di KTP apalagi melalui pemaksaan. =

KORAN MADURA

Berita Utama

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

2

Di Tengah Konflik Ahok Tetap Dilantik Mendagri: Makin Cepat Makin Baik JAKARTA-Bila tak ada halangan, Basuki Tjahaja Purnama yang biasa disapa dengan sebutan Ahok, segera mengisi kursi DKI 1 yang ditinggalkan Joko Widodo.

Tetapi, pro dan kontra masih mewarnai seputar jabatan yang akan dia emban, terlebih setelah dirinya memutuskan keluar dari Partai Gerindra.

Ahok dianggap tak amanah pada partai yang telah mengusungnya di Pilkada DKI 2012. Ahok pun dinilai tak tahu berterima kasih. Tapi mantan Bupati Belitung Timur itu tak gentar. Dia menilai tak ada alasan partai berlambang burung Garuda itu menjegalnya untuk menjadi gubernur.

Belum lagi persoalan dengan Gerindra selesai, penolakan pada Ahok sebagai gubernur DKI kembali disuarakan sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI). Mereka menilai, tak ada satu pun alasan yang menguatkan Ahok pantas memimpin DKI dalam tiga tahun ke depan.

Perseteruan antara Ahok dan FPI sebenarnya bukan kali ini saja.

Setahun lalu, kedua pihak pernah bersitegang saat diminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bersinergi membangun Jakarta.

Saat ini perseteruan antara Ahok dan FPI memasuki babak baru. Plt Gubernur DKI Jakarta itu sudah menyiapkan surat untuk meminta pembubaran FPI yang dikirimkan ke Kemenkum HAM dan Kemendagri.

“Biar FPI tahu dia tidak berada di atas hukum. Ini negara hukum, Indonesia ada konstitusinya,” kata Ahok.

Alasan Ahok di balik tuntutan pembubaran FPI itu karena ormas Islam tersebut sering melakukan aksi yang merugikan masyarakat.

“Dia nutupin jalan. Dalam UU lalu lintas itu melanggar hak asasi pengguna jalan. Siapa pun yang nutup jalan, itu melangar hak pengguna jalan,” katanya.

Surat tersebut memang membuka lembar baru konflik antara Ahok dengan FPI. Sebelum ini, Ahok lebih banyak menyatakan secara lisan mengenai wacana dan kemudian berubah menjadi rencana untuk mengajukan permintaan pembubaran FPI. Terkait dengan permintaan Ahok

untuk membubarkan FPI, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto menegaskan, kepala daerah di mana pun berada mempunyai hak memandang dan menilai Ormas mana pun yang dianggap melanggar atau mengganggu ketertiban umum.

Mereka bisa mengajukan kepada pihak yang kompeten seperti Kemenkumham maupun Kemendagri untuk membahas dalam kaitan sampai ke titik pembubaran Ormas. “Kepolisian memberikan input saja, bila dibutuhkan tentang perilaku Ormas dimaksud. Siapapun Ormasnya, apalagi dalam kaitan ada pelanggaran hukum, pelanggaran ketertiban umum dan lain-lain,” katanya.

Deadline pelantikan enggak ada. Tapi semakin cepat semakin bagus, karena kewenangan Plt itu terbatas untuk mengambil keputusan politik menyangkut pembangunan di daerah. Pemerintah pusat tetap akan mengukuhkan Ahok sebagai Gubernur DKI definitif.

Chayo Kumolo Mendagri

Polisi, katanya, hanya memberikan masukan saja. “Nanti yang mengkaji dari Kemenkumham dan Kemendagri,” ujarnya sambil menambahkan, pembubaran ormas itu bukan lewat kepolisian.

Polda Metro Jaya mengaku belum menerima laporan dari Plt Gubernur DKI Jakarta terkait dengan adanya kata-kata atau ancaman yang disampaikan FPI saat melakukan demonstrasi, Senin (10/11).

Rikwanto menunggu laporan Ahok, jika memang merasa keberatan dengan kata-kata tersebut dan bila merasa terancam dipersilakan melapor. “Polisi tak akan bergerak tanpa adanya laporan,” katanya.

Anggota DPD RI, AM Fatwa berpendapat, pembubaran FPI tidak akan menyelesaikan masalah sebenarnya antara Ahok dan FPI. Kedua belah pihak harus duduk bersama membicarakan masalah tersebut.

Pembicaraan didasari semangat musyawarah jauh lebih produktif dibanding merekomendasikan pembubaran.

Menurut politikus senior itu, jika Ahok merasa aksi FPI berlebihan, ia bisa melaporkannya kepada aparat kepolisian. Demonstrasi anarkis merupakan pelanggaran pidana.

“Demo melanggar hukum itu harus ditindak,” ujarnya.

Tetap dilantik Sikap keberatan yang ditunjukkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Muhamad Taufik atas pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI definitif semakin terang-terangan. Ia mengancam tidak hadir dalam rapat pimpinan dewan yang diundang oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Namun maraknya penolakan atas rencana pelantikan Ahok menjadi gubernur definitif tak membuat pemerintah pusat surut langkah.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengharuskan Ahok segera dilantik menjadi pengganti Joko Widodo (Jokowi), meski masih ada penolakan.

“Deadline pelantikan enggak ada. Tapi semakin cepat semakin bagus, karena kewenangan Plt itu terbatas untuk mengambil keputusan politik menyangkut pembangunan di daerah,” ujar Tjahjo sambil menambahkan, aturan yang ada menetapkan wakil gubernur yang menjadi Plt layak dilantik menggantikan gubernur yang mundur atau berhalangan tetap.

Oleh karena itu, katanya, Ahok juga mendapat kesempatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Meski ada juga fraksi di DPRD DKI yang menolak pelantikan Ahok, Tjahjo akan tetap mengacu pada undang-undang. “Pemerintah pusat tetap akan mengukuhkan Ahok sebagai Gubernur DKI definitif,” ujarnya.

Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta juga mendukung pengangkatan Ahok sebagai gubernur, karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Pada prinsipnya MUI DKI Jakarta menghormati pergantian kepala daerah yang dilakukan secara konstitusional,” kata Ketua MUI DKI Syarifuddin A Gani.

Mengenai penolakan dari FPI, MUI tetap menghargai pendapat mereka. Namun, demi kemaslahatan umat yang lebih besar, ormas-ormas yang dimotori FPI itu diimbau untuk tetap menghormati konstitusi dan mematuhi hukum dalam menyampaikan pendapat.=ANT/ILLA

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III SENIN 17 NOVEMBER 2014 No. 0486 | TAHUN III

33

BERANTAS MAFIA MIGAS!

Berharap pada Faisal Basri JAKARTA-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menunjuk ekonom Faisal Basri untuk menjadi ketua komite reformasi tata kelola migas. Pembentukan tim tersebut dilatarbelakangi oleh praktik mafia migas yang saat ini sudah mengkhawatirkan.

ant/rosa panggabean

TIM REFORMASI MIGAS. Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) bersama Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kiri), Sekjen Kementerian ESDM Teguh Pamuji (kedua kanan), dan Plt. Dirjen Migas Naryanto Wagimin mendengarkan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri (kiri) memberi keterangan dalam pengumuman Tim Reformasi Tata Kelola Migas di Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (16/11). Pemerintah membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk memberantas mafia migas.

KONTROVERSI SERVER E-KTP

Menitip Data di Rumah Tetangga JAKARTA- Pakar teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Deddy Syafwan menyesalkan “server” basis data Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP/KTP-el seluruh penduduk Indonesia ternyata ada di luar negeri.

“Pada awalnya saya kira ‘server’-nya ada di Indonesia, namun ternyata di Belanda. Jika demikian maka ada kepentingan luar yang bermain pada e-KTP ini,” ujar Deddy di Jakarta, Minggu.

Server adalah semacam tempat penyimpanan data elektronik.

Data e-KTP, sambung dia, sangat penting dan berharga bagi bangsa Indonesia, meskipun masih banyak penduduk yang datanya bermasalah atau belum terdata.

“Dengan dasar apapun, kalau ‘server’ nya berada di negara lain, sama saja menjual seluruh data bangsa ini ke asing.”

Data kependudukan adalah data dasar

terpenting di sebuah negara. Data kelahiran, agama, pendidikan, alamat, nomor induk kependudukan, dan yang terpenting sidik jari.

“Semua ini adalah data prinsipil kita.

Buat apa kita hidup, kalau kerahasiaan data kita sudah tidak ada? Pihak asing akan sangat mudah memetakan kondisi demografi kita, dan yang terpenting eKTP sudah tidak aman lagi,” jelas dia.

Ia mempertanyakan mengapa Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) begitu mudah menaruh server-nya di Belanda.

Padahal di dalam negeri banyak lokasi “server” yang aman. “Grand design” dari e-KTP yang nantinya akan menjadi kartu identitas tunggal untuk semua sektor.

“Posisi ‘server’ di luar negeri ini bisa membuat siapapun di luar sana bermain dengan data kependudukan kita. Tidak ada gunanya lagi kita melanjutkan program e-KTP ini,” cetus dia.

Cetak Ulang Sementara itu di Kota Malang, Jawa Timur, sebanyak 110 ribu KTP elektronik

(e-KTP) warga setempat dicetak ulang karena berbagai alasan, di antaranya karena perubahan status perkawinan, perubahan alamat karena pindah atau kartu identitas tersebut hilang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Metawati Ika Wardani di Malang, Minggu mengatakan e-KTP yang sudah tercetak tersebut harus diganti atau dibuat ulang. Hanya saja, sampai sekarang blanko dan material untuk pembuatan e-KTP ulang itu masih belum dikirim dari pusat.

“Kami sudah melayangkan surat ke Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) terkait blanko dan material pembuatan e-KTP tersebut sejak Mei lalu, namun sampai sekarang belum dikirim, sehingga Dispendukcapil sementara mengeluarkan KTP model lama untuk warga yang mengurus KTP pengganti agar mereka tetap memiliki kartu identitas kependudukan,” ujarnya.

Ia berharap blankon dan material pembuatan E-KTP tersebut segera bisa dikirim.=ANT/ENDANG

Sudirman mengatakan pembentukan tim tersebut sesuai dengan arahan Pemerintahan Jokowi-JK untuk memberantas adanya mafia migas yang ada di Indonesia. Pasalnya, mafia migas juga berada dalam lingkungan pemerintahan sehingga dibutuhkan tim untuk memberantas mafia migas.

“Hari ini kita putuskan membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Tim ini akan diketuai ekonom senior kita, Pak Faisal Basri. Sektor ini (ESDM) sangat penting untuk dibiarkan dengan sendirinya,” ujar Sudiman dalam konferensi persnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (16/11).

Sudirman menegaskan Indonesia sering menjadi sasaran empuk mafia migas lantaran kebutuhan BBM mencapai 1,8 juta barel per hari. Sedangkan, lanjut dia, produksi dalam negeri hanya mencapai 800 ribu barel perhari. Untuk itu, Indonesia membutuhkan impor dalam memenuhji kebutuhannya.

“Posisi kita lemah maka sering dijadikan bulan-bulanan market. Kalau kita punya cadangan cukup baik, kita bisa tetap tenang,” pungkas dia.

Sementara itu, Koordinator aksi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Hanif Ahmad menuding saat ini pengelolaan minyak Indonesia dilakukan dengan sistem kapitalisme sehingga menyengsarakan rakyat. Padahal, secara historis di zaman khalifah Islam, minyak digratiskan kepada rakyat.

Tidak hanya minyak, menurutnya di zaman itu tidak ada sistem sewa tanah.

“Sebelumnya itu sejarah umat manusia pada masa Abbasiyah, masa sahabat sampai runtuhnya khilafah Utsmaniyah minyak itu gratis. Air dan tanah itu tidak ada sewa-menyewa. Sekarang dunia sudah terbalik,” kata Hanif di depan Istana Negara Jakarta, Minggu (16/11).

Menurut Hanif melihat sistem yang berlaku saat ini, HTI selalu berjuang untuk mengembalikan sistem yang menurutnya jauh lebih baik yakni khilafah Islamiyah karena dinilai lebih sesuai dengan syariat Allah. “Makanya HTI tidak pernah kenal lelah untuk mengajak masyarakat untuk menegakkan khalifah Islamiyah,” ujarnya.

Sebelumnya, HTI menolak rencana kenaikan BBM subsidi oleh pemerintah.

HTI juga menawarkan sistem pengelolaan BBM syariah di mana BBM harus gratis bagi rakyat. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

PARTAI GOLKAR

Harus Ada Regenerasi JAKARTA-Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dianggap gagal membawa partai berlambang pohon beringin itu pada pemilu 2014. Karena itu, pergantian pemimpin di tubuh Partai Golkar mutlak diperlukan. Ini untuk membawa partai yang masih dipimpin Aburizal Bakrie atau Ical itu lebih berprestasi.

“Tahun 2014 jelas monumen kegagalan ARB (Aburizal Bakrie) sebagai ketua umum.

Untuk itulah, regenerasi Golkar sebuah keharusan. Sayangnya, kader beringin muda yang cerdas dan kritis, sama sekali tidak mendapatkan tempat yang subur karena sistem yang membuat mereka termarjinalkan,” kata pengamat politik dari Indikator, Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Minggu (16/11).

Dia menilai, Partai Golkar membutuhkan sosok pemimpin dari generasi muda. “Perubahan restrukturisasi kepemimpinan. Ini penting untuk Golkar. Makin lama pemilih kita makin muda dan sedikit yang di atas 50.

Kalau Ketum Golkar terlalu tua, nanti gagal menyapa pemilih yang lebih muda,” imbuh dia.

Ia menyebut secara popular vote Golkar memang naik dikisaran 3 juta suara tetapi secara electoral vote turun tajam dari 106 kursi pada pemilu 2009 menjadi 91 kursi di pemilu 2014.

Kemudian kegagalan Ical sebagai calon presiden pada pemilu 2014. “Ical bukan gagal capres, cawapres saja tak laku, ini sedih, padahal beliau ketum partai kedua,” katanya.

Dengan adanya indikasi kegagalan tersebut seharusnya, kata Burhanuddin, terdapat pertanggungjawaban moral dimana tidak maju sebagai calon ketua umum. “JK pada 2009 mundur tetapi pada 2004 Akbar Tandjung sukses menjadikan Golkar pemenang pileg, dalam sekali pemilu, tapi hasil munas 2004 kalah, ini ada yang salah,” ungkapnya Untuk melawan dominasi Ica, dia menyarankan agar kandidat ketua umum Golkar di luar Ical bersatu dan mencari figur potensial menang di Munas 2015. “Bakal calon ketua umum lain merapatkan dalam satu barisan. Mereka bikin konsensus penantang serius ARB (Ical). Mereka bekerja dalam satu barisan,” katanya.

Selain itu, Burhanuddin meminta calon ketua umum tidak mengabaikan logistik untuk memenangkan Munas. Pasalnya Golkar bukanlah partai ide. “Tetapi party of interest.

Logistik tak boleh diabaikan,” katanya.

Sementara itu, pengamat senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti menambahkan, bila Ical kembali menjadi pemimpin Golkar, maka partai tersebut sedang berada dalam kondisi senja.

“Kalau Golkar memilih Ical lagi. Kita lihat saja senja kala di Golkar yang terjadi,” imbuh dia.

Ditempat terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, Ical sudah mendapat dukungan mayoritas pengurusdi provinsi dan kabupaten/ kota. Terlebih, tidak ada larangan bagi ketum incumbent untuk kembali mencalonkan diri. =GAM/ABD

ant/ismar patrizki

DISKUSI MASA DEPAN GOLKAR. Kandidat Ketua Umum Partai Golkar Priyo Budi Santoso (tengah), bersama peneliti senior LIPI Ikrar Nusa Bhakti (kiri) dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (kanan), menjadi pembicara dalam diskusi “Mampukan Munas Memunculkan Pemimpin Pro Perubahan” di Jakarta, Minggu (16/11). Diskusi politik gelaran Emrus Corner ini membicarakan mengenai kondisi regenerasi di Partai Golkar menjelang Munas mendatang.

JELANG MUNAS GOLKAR

Aroma Politik Transaksional Menguat JAKARTA-Pertarungan memperebutkan posisi Ketua Umum Partai Golkar ternyata tidak hanya semata mengandalkan visi dan misi membangun partai, tetapi juga mempertandingkan kemampuan keuangan (financial).

Sejarah partai beringin membuktikan, kader yang memiliki modal yang besar memenangkan kontestasi memperebutkan posisi nomor satu di pohon beringin. Karena itu, calon Ketua Umum yang memiliki kemampuan keuangan pas-pasan sebaiknya mundur dari gelanggang. “Kandidat Ketum Partai Golkar harus memiliki “bergizi tinggi”. Karena tanpa “gizi” sulit rasanya memenangkan pertarungan,” ujar pengamat politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio di Jakarta, Minggu (16/11).

Menjelang Munas Partai Golkar, ada sekitar tujuh calon ketua umum, selain Aburizal Bakrie, misalnya Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, Airlangga Hartato, Hajriyanto Y Tohari,

MS Hidayat, dan Priyo Budi Santoso, dan Zainuddin Amali.

Menurutnya, Partai titisan Orde Baru memang terkesan sangat kuat tradisi transaksionalnya. Tradisi Partai Golkar selama ini, yang akan menjadi ketua umum adalah kader yang punya kapital besar. Sementara, yang ‘gizinya’ paspasan walaupun kader terbaik dan bersih hampir tidak mungkin memenangkan persaingan di munas. “Tradisi itu sudah bukan rahasia lagi,” terangnya Istilah ‘gizi’ dalam politik, kali pertama dilontarkan oleh cendekiawan muslim Nurcholish Madjid atau Cak Nur. Pada tahun 2003, Cak Nur sebagai salah satu calon peserta konvensi calon presiden Partai Golkar menyatakan mundur dari kompetisi karena tak cukup punya ‘gizi’.

Karena itu, kata Agung, tidak mengherankan bagi kader muda sekalipun berkualitas sulit tampil sebagai pemenang. “Orang seperti Hajriyanto yang cerdas, bersih dan berkualitas akan sulit menjadi pemenang. Tapi kemunculannya di bursa caketum bisa menghidupkan demokrasi,” pungkasnya.

Sementara itu, salah seorang calon Ketua Umum Partai Golkar Priyo Budi

Santoso mengungkapkan adanya isu miring dalam pemilihan ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut. Yakni akan terjadi aklamasi yang memenangkan salah satu calon. “Saya dapat laporan dari daerah, instrumen partai mengarahkan untuk memaksa mendukung seorang calon. Cara seperti itu tidak seharusnya dilakukan. Biarkan dengan hati nuraninya memilih calon yang tersedia,” tegas Priyo, di Jakarta, Minggu (16/11).

Meski isu aklamasi itu berhembus kuat, Priyo memastikan hal itu tak terjadi. Alasannya, aklamasi baru bisa dilakukan bila semua pemegang suara resmi dalam Munas Golkar menunjuk calon tertentu.

Saat ini, Priyo mengaku mengantungi dukungan yang cukup signifikan.

“Saya telah memperoleh 380 lebih dan utamanya dari DPD Golkar seluruh Indonesia dan beberapa di antaranya DPD I. Dengan demikian, rencana yang akan diplot untuk aklamasi harusnya batal, karena saya sudah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan 30 persen sesuai dengan AD/ART,” papar dia. “Pak Ical menyatakan ada 400 dukungan, saya ada 380 dukungan dari DPD tingkat II dan beberapa di antaranya pimpinan DPD tingkat I dengan cap dan kop surat untuk maju dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar,” tandas Priyo.

Secara terpisah, kandidat Ketua Umum Golkar Agung Laksono berharap dapat bersatu dengan para calon lain pada ajang Musyawarah Nasional IX. Terutama, dalam melawan aksi-aksi intimidasi dan ancaman pemecatan terhadap kader oleh DPP Golkar di bawah kepemimpinan calon ketua umum petahana Aburizal Bakrie (Ical). “Saya tidak pernah menganggap enteng mereka (calon lain). Semua saya anggap sebagai saingan yang berat,” katanya. =GAM/ABD

PROBOLINGGO LINTASKORAN NUSANTARA MADURA

Lintas Jatim 5

KORAN MADURA

Ekonomi

172014 NOVEMBER 2014 SENIN SENIN 17 NOVEMBER | No. 0486| TAHUN III No. 0486 | TAHUN III

5

BPR/BPRS

Mencapai Rp 57.577,88 Miliar

Jezzy Nite Bukopin. Kepala Divisi Kartu Kredit Bank Bukopin Mukdan Lubis (kanan) didampingi Manajer Penjualan Kartu & Merchant Rgional III Bank Bukopin Bagus Unggul Wisesa (kiri) menerangkan produk kartu kredit Bank Bukopin kepada Artis Lantika Stephanie Sidabutar pada acara Jazzy Nite di Jakarta, Jumat (14/11). Program ini merupakan bagian dari upaya Bank Bukopin untuk meningkatkan Brand Awareness serta Card Positioning sebagai Family Card.

Lifting Gas Bumi Capai Target APBN-P JAKARTA-Lifting gas bumi menunjukkan kinerja menggembirakan dengan realisasi hingga Oktober 2014 telah menyentuh angka 7,085 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) atau 99,8 persen dari target 7,099 BBTUD yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2014. Kontribusi lifting gas terbesar berasal dari lima kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS), yaitu Total E&P Indonesie, ConocoPhillips (Grissik) LTD, PT Pertamina EP, BP Berau LTD, dan PetroChina International Jabung LTD dengan nilai kontribusi melebihi 75 persen dari total lifting gas.

“Di tengah banyak tantangan yang dihadapi industri hulu migas, capaian lifting gas ini cukup menggembirakan. Kami berharap semua pemangku kepentingan akan terus memberikan dukungan sehingga lifting gas bisa terjaga dan memenuhi target yang telah ditetapkan,” ujar Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Johannes Widjonarko di Jakarta, Minggu (16/11).

Menurutnya, di tengah menurunnya cadangan minyak, gas bumi menjadi harapan bagi sektor hulu migas Indonesia, terutama dengan semakin tingginya permintaan gas domestik. Volume pemanfaatan gas bumi untuk domestik telah meningkat signifikan dari 1,480 BBTUD di tahun 2003 menjadi 3,774 BBTUD di tahun 2013 atau meningkat sebesar 155 persen. Sejak tahun 2013, volume gas untuk domestik telah melebih

volume gas untuk ekspor, yaitu 3,774 BBTUD (52,6%) untuk domestik dan 3,402 BBTUD (47,4%) untuk ekspor.

Widjonarko mengatakan industri hulu migas siap untuk memenuhi kebutuhan gas domestik selama infrastrukturnya tersedia.

“Ketersediaan infrastruktur menjadi kunci pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik,” ujarnya.

Terkait dengan minyak bumi, prognosa lifting tahun 2014 adalah sebesar 798.000 barel per hari (BOPD) atau sebesar 97,6 persen dari target 818.000 BOPD yang tertuang di dalam APBN-P. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras industri hulu migas dalam menghadapi tantangantantangan di lapangan, antara lain gangguan operasional produksi (gangguan fasilitas, gangguan sumur, kendala penyerapan minyak, dan lain-lain); mundurnya onstream beberapa proyek (termasuk pengembangan penuh Lapangan Banyu Urip dan

pengembangan Lapangan Bukit Tua); dan ketidakberhasilan pemboran beberapa sumur, termasuk penundaan pekerjaan pemboran akibat kendala ketersediaan rig dan kendala perizinan. Angka prognosa lifting minyak sebesar 798.000 BOPD ini diharapkan dapat bertahan sampai akhir tahun dengan asumsi tidak ada kendala operasional, gangguan cuaca dan kesiapan penyerapan Pertamina selaku offtaker minyak bagian negara.

Di luar kendala operasional tersebut, terdapat beberapa isu lain yang berpotensi menghambat kegiatan hulu migas dalam jangka panjang. Salah satunya, implementasi aturan mengenai tata ruang.

Regulasi yang ada menyatakan semua kegiatan harus mengacu pada rencana tata ruang dan tata wilayah. Padahal saat ini tidak semua daerah sudah memiliki rencana tata ruang dan tata wilayah ini. =GAM

JAKARTA-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merilis data total simpanan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/ Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) per semester I- 2014. Sepanjang periode ini, total simpanan seluruh BPR/ BPRS di Indonesia mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.662,79 miliar atau 13,09% (YoY). Sehingga, nilainya mencapai Rp. 57.577,88 miliar.

Pertumbuhan nilai simpanan BPR per semester I 2014 mencapai Rp. 6.264,57 miliar atau setara dengan 13,18% (YoY). Sementara itu, jumlah simpanan BPRS per semester I 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 398,22 miliar atau setara dengan 11,75% (YoY).

Secara keseluruhan, menurut Sekretaris LPS, Samsu Adi Nugroho, jumlah populasi BPR/BPRS terbesar berlokasi di provinsi Jawa Timur yang mencapai 356 bank. Adapun nilai simpanan mencapai Rp. 6.479,48 miliar atau setara dengan 11,25% dari total nilai simpanan.

Meski demikian, jumlah nilai simpanan terbesar dimiliki oleh provinsi Jawa Tengah.

Dimana nilainya sebesar Rp. 13.149,78 miliar atau setara dengan 22,84% dari total simpanan dengan jumlah BPR dan BPRS sebanyak 276 bank. Sementara itu, di luar pulau Jawa, jumlah BPR/ BPRS terbanyak berada di provinsi Bali. “Jumlahnya mencapai 138 bank dengan total nilai simpanan sebesar Rp. 5.571,09 miliar,” imbuhnya.

Simpanan yang dijamin pada akhir semester I 2014 mencapai Rp 57.043,30 miliar.

Untuk simpanan dengan nominal di bawah Rp. 2 miliar, nilainya sebesar Rp. 53.971,30 miliar. Dimana proporsinya mencapai 93,74% dari total nilai simpanan. Sementara itu, untuk simpanan dengan nominal di atas Rp. 2 miliar, nilainya sebesar Rp. 3.072,00 miliar. Dimana proporsinya mencapai 5,34% dari total simpanan.

Jumlah BPR/BPRS peserta penjaminan per semester I 2014 mencapai 1.794 bank.

Terdiri dari 1.631 BPR dan 163 BPRS. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

PERBANKAN

Pertumbuhan Aset dan DPK Perbankan Meningkat

ant/puspa perwitasari

RAKOR PENGAMANAN BAHAN POKOK. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel (kiri) didampingi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Sri Agustina (kanan) memimpin rapat koordinasi pengamanan dan pengawasan ketersediaan bahan pokok di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Minggu (16/11). Rakor yang diikuti oleh Bulog, Polri, BIN dan kepala dinas perdagangan se-Indonesia tersebut membahas upaya pemerintah menjaga stabilitas harga, pengamanan pasokan pangan dan perdagangan yang mendorong investasi.

MEA 2015

Fasilitasi Investasi, Jangan Lukai Buruh JAKARTA - Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta agar promosi investasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memuluskan agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) harus dilakukan secara hati-hati. Karena jangan sampai kebijakan luar negeri yang memfasilitasi investasi masuk ke Indonesia malah berdampak negatif terhadap masyarakat, khususnya buruh, petani, dan nelayan.

Manager Riset dan Monitoring IGJ, Rachmi Hertanti menyatakan agenda Jokowi yang mengundang banyak investasi di Indonesia jangan sampai mengorbankan kesejahteraan buruh.

Karena selama ini investor lebih senang dengan buruh murah.

“Tahun depan, upah buruh hanya naik 10% dengan beban kenaikan inflasi akibat rencana penaikan harga BBM. Artinya, kenaikan upah buruh tidak akan berarti apa-apa karena nilai upah riil nya cenderung lebih rendah. Seharusnya, dalam menghadapi MEA pada 2015 nanti, kesejahteraan buruh diletakan sebagai prioritas kerjanya ketimbang jualan investasi ” kata Rachmi di Jakarta, Minggu (16/11).

Presiden Jokowi menghadiri KTT ASEAN yang di Nay Pyi Taw, Myanmar. Di sela-sela KTT ASEAN, Jokowi juga menghadiri KTT Asia Timur dan menawarkan banyak peluang investasi di Indonesia seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritime, kerjasama di bidang energy, dan pembangunan industri.

Hal ini sejalan dengan agenda yang disampaikan Jokowi dalam KTT APEC mengenai Poros Maritim.

Rencana kenaikan BBM yang akan dilakukan Pemerintah selepas Jokowi kembali ke tanah air akan mengerek kenaikan inflasi hingga 3-3,5% dan berpotensi meningkatkan inflasi tahunan hingga 8,4%. Sedangkan upah buruh tahun 2015

hanya naik sekitar 10%. UMP DKI Jakarta misalnya hanya naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 2,6 juta. Jauh dari permintaan buruh yang menghendaki kenaikan hingga Rp 3,3 juta. “Kebijakan luar negeri Jokowi harus dilakukan secara berimbang. Perlu ada kebijakan dalam negeri yang juga berpihak kepada kesejahteraan buruh. Apalagi agenda pasar bebas ASEAN hanya tinggal 1 tahun lagi. Namun, hingga saat ini strategi konkrit yang disusun oleh Kabinet Kerja Jokowi belum terlihat untuk melindungi dan meningkatkan daya saing buruh di Indonesia menghadapi persaingan bebas di ASEAN”, tambah Rachmi.

Pasar bebas ASEAN yang mendorong pengintegrasian ekonomi kawasan akan meliberalisasi perdagangan barang, jasa, dan Investasi, serta liberalisasi tenaga kerja. Hal ini akan membuka arus bebas masuknya tenaga kerja asing dan mendorong kompetisi pasar tenaga kerja di Indonesia. = GAM

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan kembali meningkat pada Agustus dan September. Pertumbuhan aset dan DPK per September masing-masing sebesar 14,39% dan 13,32% yoy (Agustus: 13,92% dan 12,08% yoy).

Deputi Komisioner Manajemen Strategis IB OJK, Lucky F.A. Hadibrata mengatakan kondisi perbankan, permodalan dan intermediasi perbankan menunjukkan perkembangan positif, kinerja rentabilitas dan efisiensi perbankan tergolong baik, tercermin dari permodalan yang masih tergolong tinggi, CAR pada level 19,50% dan didominasi komponen modal inti (Tier 1), rentabilitas relatif stabil tercermin dari ROA dan NIM yang relatif stabil per September 2014 masing-masing sebesar 2,91% dan 4,21%, efisiensi relatif stabil tercermin dari BOPO yang relatif tidak berubah yakni 76,14%.

Demikian juga dengan kondisi di Pasar Saham. Walaupun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara pointto-point relatif stabil, namun selama Oktober mengalami volatilitas yang cukup tinggi.

Ditengah fluktuasi di pasar saham, NAB reksa dana masih menguat, didukung oleh net subscription yang cukup besar.

NAB reksa dana pada bulan Oktober meningkat Rp 6,5 triliun (2,99%) sehingga secara total menjadi Rp 224,3 triliun. Sebagian besar kenaikan NAB Oktober berasal dari net subscription sebesar Rp 5,8 triliun. Nilai portofolio investasi meningkat sebesar Rp 771 miliar. “Investor reksa dana saham tercatat melakukan penambahan peningkatan dana secara signifikan,” ujarnya.

Sedangkan nilai investasi dana pensiun per September 2014 relatif stabil dibandingkan posisi Agustus 2014 sebesar Rp 173 triliun. Sedangkan nilai investasi asuransi per September 2014 turun sebesar 2,18% menjadi Rp 591,9 triliun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 605,1 triliun. Aset perusahaan pembiayaan per September 2014 tercatat sebesar Rp 417.2 triliun, meningkat 1,15%

(mtm) atau 6,55% (yoy) Sementara untuk profil risiko, pada perbankan risiko likuditas tergolong relatif rendah.

Rasio LDR sedikit menurun, namun masih terdapat potensi risiko likuiditas sejalan ketergantungan terhadap pendanaan non-inti serta rasio deposan inti yang masih cukup tinggi. Pada Pasar Modal, nilai transaksi perdagangan saham pada Oktober meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, sejalan dengan maraknya sentimen pasar yang terjadi selama bulan tersebut.

Sementara bid-ask spread mengalami pelebaran dibandingkan bulan sebelumnya.

Risiko kredit lembaga jasa keuangan secara umum berada pada level yang relatif rendah.

Risiko kredit pada perbankan relatif rendah, kualitas kredit

Perlu tetap diwaspadai potensi peningkatan suku bunga terhadap tingkat NPF,”

stabil, tercermin dari NPL yang rendah dan stabil. Perlu diwaspadai konsentrasi kredit pada debitur inti yang relatif tinggi, dan porsi kredit valas yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar. Perusahaan pembiayaan, per September 2014, Financing to Asset Ratio (FAR) dan Non Performing Financing (NPF) perusahaan pembiayaan relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya. “Perlu tetap diwaspadai potensi peningkatan suku bunga terhadap tingkat NPF,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan risiko pasar industri jasa keuangan relatif rendah, disektor perbankan risiko masih dikategorikan rendah dengan rata-rata Posisi Devisa Netto dibawah 3% selama setahun terakhir, jauh dibawah batas ketentuan 20%.

Nilai investasi asuransi sedikit menurun dan investasi dana pensiun relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya,” pungkasnya. = GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

ahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan Indonesia bisa bebas asap di tahun 2015 apabila Pemerintah di bawah kepemimpinan Joko WidodoJusuf Kalla tidak memposisikan negara sebagai pemadam kebakaran.

Selaharusnya negara merumuskan pemulihan penyebab timbulnya asap dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan, juga peristiwa kebakaran lainnya.

Pernyataan Walhi cukup menjadi pecut bagi pemerintahan baru Indonesia untuk memperbaiki sistem yang pernah ada sebelumnya. Memang selama ini negara yang terlihat lebih memposisikan diri sebagai pemadam kebakaran tidak begitu banyak membawa pengendalian angka peristiwa pembakaran hutan dan lahan seperti di Riau yang terus terjadi berungkali selama belasan tahun, juga di Sumatera, Belitung, dan di tempat-tempat lain di wilayah Indonesia. Pemerintah tampak menyerupai lelaki rentah yang sangat ringkih, tak lagi berdaya menjaga wilayah Indonesia dari aktor dan eksekutor kejahatan hutan dan lahan.

Pemerintah tidak boleh lagi hanya bekerja memadamkan kebakaran hutan dan lahan serta lainnya, tetapi pemerintah harus bertindak tegas pada pelaku pembakaran tersebut dan mengantisipasi keadaaan apa pun yang dapat menimbulkan kebakaran.

Tidak hanya kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga penyebab kebakaran pasar, kompleks perumahan penduduk, dan lainnya pun harus diantisipasi, kemudian ditindak tegas siapa pun yang terlibat dalam kebakaran tersebut. Hanya permasalahannya, pemerintah punya nyali tidak memberikan sanksi yang tegas pada mereka yang terlibat dalam pembakaran atau kebakaran tersebut.

Pembakaran hutan dan lahan serta kebakaran lainnya tak terantisipasi di negara ini karena beberapa faktor. Pertama, pemerintah terindikasi main mata dengan penjahat hutan dan lahan. Ini terlihat dengan adanya kepentingan pembukaan lahan baru di lokasi-lokasi tertentu yang menjadi tujuan migrasi berantai dan sejenisnya. Kedua, kemandulan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi, meskipun sudah punya UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (*)

Opini

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486| TAHUN III

77

Tiga Kualitas Pendorong Revolusi

Salam Songkem

Bebas Asap

KORAN MADURA

SENIN 17 NOVEMBER 2014 No. 0486 | TAHUN III

Pelantikan presiden terpilih dan seluruh pemerintahannya, sudah dilaksanakan.

Setidaknya, tujuan pertama dan bahkan paling utama pada pergantian pemerintahan tersebut adalah tercapainya civil society. Ini merupakan sebuah realitas yang tidak mudah untuk direalisasikan. Sebab, untuk mencapai idealitas tersebut, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi.

L

ain dari pada itu, sudah kita ketahui bersama, bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali komponen permasalahan.

Bahkan tidak dapat dimungkiri, seluruh sendi-sendinya memiliki permasalahan kompleks.

Mulai dari ekonomi, politik, hukum, sosial, agama, budaya, dan masih banyak yang lainnya, telah mewarnai problematika yang ada. Alhasil, untuk mengapai impian diatas. Maka konsekuensi logisnya, Indonesia harus melewatinya.

Nah, dari adanya rentetan permasalahan diatas. Maka, sudah menjadi hukum kausalitas, bahwa pemerintahan baru yang berada di bawah kendali JokowiJK akan menuai kesusah payahan untuk mencapai cita-cita tersebut. Belum lagi, pemerintahan baru juga harus berhadapan dengan pragmatisme masyarakat dan politisi jahat yang berada di dalam lingkup politik. Maka, hal ini tentunya akan menjadi problemtika tersendiri bagi pemerintahannya. Sebab, secara bersamaan, pemerintahan baru harus mampu melawan dan menyadarkannya.

Melihat berbagai permasahan kompleks yang telah melanda negara dan untuk mewu-

judkan civil society. Maka, pakar ilmu politik Universitas Indonesia Dr. Mohammad Nasih mengatakan bahwa pemerintahan baru harus melakukan perbaikan dari pinggir. Yakni, perbaikan ini juga harus dengan menerapkan tiga kualitas, ilmu al-ulamak (keilmuan para ulama), amwal al-aghniya’ (kekayaan para saudagar atau pengusaha), dan siyasat al-muluk wa al-malak (kemahiran berpolitik para raja dan elit politik). Penerapan ketiga kualitas ini bukanlah tanpa alasan.

Akan tetapi, ketiga kualitas tersebut pada hakikatnya berkaca pada perilaku Nabi Muhammad Saw, yang sukses membangun peradaban Negara Madinah pada masa itu. Ketiga kualitas tersebut menjadi satu dan terformalisasi ke dalam diri Nabi. Sehingga beliau mampu berdaya dan bisa memberikan berbagai kebijakan yang tidak hanya menguntungkan masyarakat muslim semata. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan yang diterapkan Nabi juga pro terhadap kafir dzimmi yang berada di Madinah. Sehingga mereka mampu hidup damai dan dijadikan teladan oleh negara kekinian.

Sebagai negara yang mengidam-idamkan civil society, maka sudah menjadi sebuah kewajaran, bahwa langkah utama dan paling utama yang harus ditempuh adalah mencerdaskan masyarakat. Sebab, ini merupakan persyaratan yang mutlak guna mencapai idealitas di atas (baca: teori politik Ibnu al-Farabi). Selanjutnya, pencerdasan masyarakat tersebut juga harus berpijak dan bertujuan pada ketiga aspek di atas. Yakni, keilmuan, kekayaan, dan kekuasaan.

Tiga Kualitas Tiga kualitas yang telah tertanam dalam wacana di atas merupakan sebuah instrumen yang mampu menjadikan Indonesia beralih pada masyarakat madani. Sebab, ketiga konsepsi di atas merupakan gabungan dari pemikiran Syeh Abdul Qadir Al-Jailani dan Ali Syariati. Kual-

itas pertama ilmu al-ulamak.

Ini adalah buah dari kebutuhan yang sangat mendasar. Hal ini tak lain karena ilmu adalah bagian terpenting dalam roda kehidupan. Ketika keilmuan sudah mumpuni, maka secara bersamaan akan mampu menata kehidupan. Selain itu, dengan bekal keilmuan yang matang, maka sudah barang tentu akan mampu mendatangkan kebijakan yang pro terhadap seluruh kalangan.

Sebaliknya, ketika negara tidak mampu mewujudkan idealitas ini, maka tidak menutup kemungkinan akan menghancurkan negara itu sendiri. Oleh karena itulah, dalam konstitusi Negara Indonesia, cita-cita pertama yang harus diwujudkan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kualitas kedua amwal al-aghniyak. Yakni, memiliki kekayaan yang melimpah.

Sebab, sudah kita ketahui bersama, bahwa Indonesia adalah negara yang melimpah sumber daya alamnya. Akan tetapi, ditengah-tengah kelimpahan sumber daya alam tersebut, negara yang seharusnya mampu berdiri tegak dan menjadi macan asia justru terpedaya dan berada pada keterpurukan.

Hal ini tak lain karena pemimpin-pemimpin negara yang seharusnya mengayomi dan membawa kita pada kesejahteraan, justru telah terpedaya oleh para pemodal asing. Dengan iming-iming yang mumpuni, mereka terjebak dan akhirnya tak berdaya di hadapan para pemodal asing. Implikasinya pun sangat signifikan. Akhirnya,

mereka harus mau membuat berbagai kebijakan yang hanya menguntungkan pihak asing.

Bahkan, justru menganaktirikan kemakmuran bersama, sehingga negara ini jatuh pada lembah kemiskinan (baca: politisi muda tak berdaya).

Kualitas ketiga siyasat almuluk wa al-malak. Kualitas ini merupakan bagian ketiga yang harus dimiliki oleh seluruh kalangan. Sebab, hanya dengan ketangkasan berpolitik para raja dan elit politik saja, yang akan mampu mengatur negara.

Sebab, sudah kita ketahui bersama bahwa kebijakan politik dapat mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, saking signifikannya politik dalam kehidupan bernegara, sampai hal semacam buang air kecil pun mampu diaturnya. Baik, dengan posisi duduk atau berdiri, dan bahkan cara menghadapnya pun mampu diatur dengan kebijakan politik.

Setidaknya, itulah peran besar politik dalam sebuah negara.

Nah, menilik dari implikasi yang dapat ditimbulkan dari ketiga kualitas tersebut. Maka, sudah selayaknya pemerintahan baru harus mampu membuat masyarakat berada pada ketiga taraf tersebut. Atau pun jika pemerintahan baru tidak mampu menciptakan idealitas tersebut secara keseluruhan. Maka, setidaknya dengan jalur pendidikan, pemerintahan baru harus mencanangkan generasi penerus berada pada taraf tersebut. Sebab, dengan langkah inilah Indonesia mampu menjadi negara adidaya yang tidak bergantung pada negara lain. Wallahu a’lam bi al-sowab=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

SENIN 17 NOVEMBER 2014 No. 0486 | TAHUN III

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

8

ant/suryant

PENAHAN LUMPUR LAPINDO PORONG. Seorang warga melintas tak jauh dari tanggul titik 73 kolam penahan lumpur Lapindo Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa hari yang lalu. Tingginya volume semburan mengakibatkan lumpur meluber hingga ke bibir tanggul dan mengarah ke pemukiman warga, dikhawatirkan volume lumpur akan kian meningkat menyusul musim hujan yang diperkirakan akan segera tiba.

BPLS Perlu Bangun Tanggul Baru Penahan Lumpur SIDOARJO - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo perlu segera membangun tanggul baru di titik 68 untuk menanggulangi terjadinya luberan lumpur dari semburan Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Humas BPLS Dwinanto saat dikonfirmasi mengatakan untuk lokasi di titik 68 memang sudah tidak bisa lagi dilakukan perbaikan tanggul, karena kondisinya sudah mengkhawatirkan.

"Di titik 68 harus dibuat tanggul baru untuk mengan-

tisipasi luberan lumpur yang terjadi di lokasi tersebut," katanya.

Dwinanto mengatakan luberan lumpur yang ada di titik 68 saat ini sudah dialirkan ke Kali Ketapang yang lokasinya berdekatan dengan sumber luberan.

"Kami tidak bisa berbuat ba-

Kami tidak bisa berbuat banyak karena sampai saat ini kami belum bisa bekerja secara maksimal untuk membuat tanggul, menyusul masih adanya larangan dari warga yang menunggu proses penyelesaian ganti rugi,�

Dwinanto

Humas BPLS

nyak karena sampai saat ini kami belum bisa bekerja secara maksimal untuk membuat tanggul, menyusul masih adanya larangan dari warga yang menunggu proses penyelesaian ganti rugi," tambahnya.

Sementara untuk tanggul di titik 73 yang sebelumnya juga sudah mengalami luberan dari dalam kolam penampungan lumpur, sekarang sudah dilakukan perbaikan.

"Perbaikan tanggul dilakukan dengan mengerahkan alat berat dan juga menggunakan kantong

pasir untuk menahan lumpur agar tidak meluber," ujar Dwinanto.

BPLS kini tidak bisa langsung menangani lumpur yang meluber dan harus minta izin dulu kepada korban terdampak lumpur Lapindo. Dalam beberapa bulan terakhir, Warga korban lumpur melarang BPLS memperkuat tanggul sebelum ada pelunasan ganti rugi lahan.

"Kalau memperkuat tanggul ketika kondisinya darurat saja yang diperbolehkan, seperti saat ini," kata Dwinanto. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

Lima Kecamatan Rawan Bencana TULUNGAGUNG - Sedikitnya lima dari 19 kecamatan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, masuk kategori daerah dengan risiko tinggi terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan angin puting beliung saat masuk musim hujan.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung Sunaryo mengatakan lima kecamatan yang masuk kawasan "merah" bencana tersebut diidentifikasi dengan mengacu pada sejumlah peristiwa bencana alam sejenis yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Diperkirakan rawan terjadi bencana alam. Secara geografis daerah dikelilingi pegunungan dan hutan, namun kondisinya banyak yang rusak,�

Sunaryo

Sekretaris BPBD Tulungagung

"Penetapan ini berdasarkan data yang kami punya sebelumnya," kata Sunaryo Berdasarkan hasil pantauan dan laporan yang ada, lanjut dia, diperkirakan cuaca ekstrim dan tidak menentu akan terjadi di kawasan pesisir selatan Jawa, termasuk Tulungagung.

Menurut Sunaryo, tingkat kerawanan bencana di Tulungagung meningkat karena secara geografis daerah ini dikelilingi oleh gunung dan hutan lindung yang kondisinya sudah rusak.

Kondisi itu mengakibat potensi terjadinya bencana lebih besar, selain ada faktor lain yakni kondisi tanah yang labil di sebagian wilayah pegunungan.

"Diperkirakan rawan terjadi bencana alam. Secara geografis daerah dikelilingi pegunungan dan hutan, namun kondisinya

banyak yang rusak," tuturnya.

Sunaryo melanjutkan, lima kecamatan kategori rawan bencana tersebut masing-masing adalah Pagerwojo, Sendang, Boyolangu, Pakel, dan Campurdarat.

BPBD juga melakukan pemetaan potensi bencana di beberapa kecamatan lain yang juga sedikit rawan bencana tanah longsor, seperti di Kecamatan Pucanglaban dan Tanggunggunung.

Sedangkan angin puting beliung tercatat kerap terjadi di wilayah Kecamatan Boyolangu, Pakel, Kalidawir serta Kecamatan Tulungagung. "Untuk puting beliung agak sulit menentukan karena angin dan biasa terjadi di mana saja," ujarnya.

Untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa maupun harta benda, BPBD Tulungagung telah mengimbau masyarakat di daerah rawan bencana untuk waspada.

Lembaga tersebut juga telah mengirimkan surat kepada setiap kantor kecamatan untuk melakukan kesiagaan secara penuh, khususnya di desa/lingkungan yang diidentifikasi memiliki potensi kerawanan tinggi.

Selain itu, lanjut Sunaryo, masyarakat juga telah diimbau melakukan kerja bakti lingkungan masing-masing, di antaranya membersihkan saluran air dari sampah serta menebang pohon yang sudah tua dan rawan ambruk.

"Memasuki awal musim hujan, warga agar lebih berhatihati dan biasanya yang terjadi bencana angin puting beliung, karena tidak bisa diperkirakan kejadiannya dimana, hanya tahun sebelumnya di daerah pakel," kata Sunaryo. = ANT/DESTYAN HS/DIK

9

PERTANIAN

Jember Siapkan 101.600 Hektare Lahan Pertanian Abadi JEMBER - Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyiapkan areal seluas 101.600 hektare yang akan dijadikan lahan pertanian abadi atau lahan pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan produksi pangan.

"Luas lahan pertanian setiap tahun mengalami penyusutan, sehingga harus ada upaya untuk menangkal alih fungsi lahan dengan menyiapkan lahan pertanian abadi," kata Kepala Seksi Penyuluhan Dinas Pertanian Jember Luluk Herman di Jember, Minggu (16/11).

Menurut dia, tahun 2014 tercatat sekitar 8.000 hektare lahan pertanian tidak terealisasi sebagai lahan produktif karena beralih fungsi menjadi areal nonpertanian.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Jember, lahan pertanian produktif tahun 2014 seluas 161.000 ha, namun dari areal yang terdata itu, hanya 153.000

hektare yang terealisasi sebagai lahan pertanian.

"Hanya 153.000 hektare yang dijadikan lahan pertanian untuk menanam komoditas pertanian baik padi, palawija maupun hortikultura," tuturnya.

Herman menjelaskan penyusutan areal pertanian paling banyak terjadi di kawasan kota yang meliputi tiga kecamatan, yakni Kaliwates, Patrang dan Sumbersari.

Penyusutan lahan pertanian sebagian besar akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman penduduk dan tidak sedikit investor mengincar lahan produktif dan mengubahnya menjadi kawasan perumahan.

"Seperti yang terjadi di Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, yang dulunya didominasi areal pertanian, sekarang jadi perumahan," katanya.

Pemkab Jember, kata dia, tidak bisa membiarkan penyusu-

tan areal pertanian terus terjadi karena Kabupaten Jember merupakan salah satu sentra padi di Jatim dan Indonesia. Bahkan, sekitar 30 persen pasokan beras di pasaran Jatim dipasok dari Jember.

"Tahun ini kami targetkan produksi padi mencapai satu juta ton dan tahun depan diharapkan ada peningkatan produksi, sehingga perlu segera ditetapkan lahan pertanian abadi melalui peraturan daerah," paparnya.

Ia menjelaskan lahan pertanian berkelanjutan seluas 101.600 hektare tersebut, terdiri dari 81.081 hektare lahan sawah dan 20.522 hektare untuk lahan tegal atau kering.

"Perda lahan pertanian abadi harus segera disahkan, kalau tidak maka lahan pertanian di Jember akan terus berkurang dan dapat memengaruhi produksi pangan," ujarnya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/suryanto

JUMLAH LAHAN PERTANIAN MENURUN. Seorang petani menyemprotkan disinfektan pada tanaman padi di sebuah lahan persawahan dengan latar belakang kompleks perumahan di kawasan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (6/11).

Meningkatnya permintaan bisnis properti secara tidak langsung mengakibatkan jumlah lahan pertanian di Sidoarjo kian menurun.

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

Lahan Pertanian Menyusut 5-10 Persen/Tahun MALANG - Lahan pertanian di wilayah Kota Batu, Jawa Timur, menyusut rata-rata 5-10 persen per tahun karena alih fungsi lahan menjadi area industri atau perumahan, sehingga saat ini lahan pertanian hanya tersisa sekitar 120.000 hektare.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Batu Arif Assidiq mengatakan untuk mencegah penyusutan lahan tersebut, pihaknya memberikan berbagai bantuan kepada petani agar mereka tidak tergoda untuk menjual lahannya serta menggalakkan pertanian organik.

"Selain itu, kami juga sudah 'memagari' beberapa wilayah pertanian agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan industri, perhotelan maupun pembangunan

gedung lainnya dengan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya di Kecamatan Bumiaji yang murni untuk pengembangan pertanian," katanya.

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko mengimbau agar masyarakat di daerahnya tidak menjual lahan pertaniannya pada investor karena pemkot sedang dan akan terus berupaya maksimal dalam pengembangan pertanian, khususnya pertanian

organik.

Kendati wilayah Kota Batu tidak terlalu luas, kata Eddy Rumpoko, daerah ini tetap menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara karena banyaknya destinasi wisata, baik wisata alam maupun buatan, sehingga investor tertarik menanamkan modal di Kota Batu.

"Lahan pertanian yang masih tersisa ini jangan sampai dijual ke investor, nanti lahan pertanian akan semakin berkurang dan yang rugi juga masyarakat sendiri. Masyarakat jangan sampai tergiur dengan besaran uang pembelian lahan yang ditawarkan oleh pihak investor," ujarnya.

Menurut Eddy, harga tanah

di Kota Batu sekarang mencapai Rp 1 hingga Rp3 juta per meter persegi.

Guna menahan warga agar tidak menjual lahannya, Eddy Rumpoko berjanji akan mengembangkan sistem pertanian yang nilai ekonomisnya lebih tinggi dari saat ini, bahkan berbagai bantuan dan insentif untuk petani juga akan diberikan secara berkelanjutan, termasuk petani dan warga yang gemar menanam tanaman organik.

"Insentif bagi petani dan warga yang menanam tanaman dengan sistem organik akan kita beri insentif cukup besar, yakni sebesar Rp 1 juta per orang (petani)," katanya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

ant/rudi mulya

PILIH TANAM JAGUNG. Sejumlah buruh tani perempuan menabur benih jagung saat proses tanam tanaman jagung di Kediri, Jawa Timur, Minggu (16/11). Petani di daerah tersebut memilih menanam jagung ketimbang menanam padi atau tanaman buah-buahan karena pada musim pancaroba seperti saat ini tanaman jagung lebih kuat, sebab tidak mudah terserang hama serta perawatannya lebih mudah.

KARTU TANDA PENDUDUK

110.000 e-KTP Dicetak Ulang

MALANG - Sebanyak 110 ribu KTP elektronik (e-KTP) warga Kota Malang, Jawa Timur, dicetak ulang karena berbagai alasan, di antaranya karena perubahan status perkawinan, perubahan alamat karena pindah atau kartu identitas tersebut hilang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang Metawati Ika Wardani mengatakan e-KTP yang sudah tercetak tersebut harus diganti atau dibuat ulang. Hanya saja, sampai sekarang blanko dan material untuk pembuatan e-KTP ulang itu masih belum dikirim dari pusat.

"Kami sudah melayangkan surat ke Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) terkait blanko dan material pembuatan e-KTP tersebut sejak Mei lalu, namun sampai sekarang belum dikirim, sehingga Dispendukcapil sementara mengeluarkan KTP model lama untuk warga yang mengurus KTP pengganti agar mereka tetap memiliki kartu identitas kependudukan," ujarnya.

Menyinggung jumlah warga yang pindah alamat, baik masuk atau keluar dari Kota Malang, Metawati mengatakan rata-rata sebanyak 20 orang per hari, namun jumlah tersebut belum termasuk yang mutasi lewat kelurahan maupun kecamatan.

Selain itu, lanjutnya, jumlah e_KTP yang harus diganti sebanyak 110 ribu lembar itu juga tidak termasuk bertambahnya usia warga yang menjadi wajib KTP atau telah berusia 17 tahun dan status perkawinan, meski mereka belum berusia 17 tahun.

Ia mengatakan jika blanko dan material e-KTP sudah diterima, Dispendukcapil siap memberikan layanan e-KTP pengganti kepada 110 ribu orang tersebut, termasuk e-KTP tambahan dari mereka yang sudah memasuki usia wajib KTP dan sudah menikah, apalagi sarana dan prasarana, seperti mesin cetak e-KTP sudah dimiliki Dispendukcapil. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

11

ant/m risyal hidayat

SURABAYA COLOUR FUN. Sejumlah pelari memacu kecepatan melewati semburan warna dalam perhelatan Surabaya Run & Colour di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (16/11). Surabaya Run & Colour yang diikuti ribuan pelari ini mengajak para pelari merayakan kesehatan dan kegembiraan dengan kekuatan warna.

Pemkab Minta Warga Waspadai Lahar Hujan Kelud KEDIRI - Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, meminta warga mewaspadai ancaman lahar hujan dari Gunung Kelud (1.731 meter di atas permukaan laut) yang bisa menerjang sewaktu-waktu, terutama saat hujan turun.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Kediri Haris mengatakan ancaman lahar hujan sisa material erupsi Gunung Kelud masih ada. Sejak erupsi Februari 2014, belum semua material hanyut di jalur lahar.

"Untuk penanganan lahar hujan, dari satlak (satuan pelaksana) sudah menyiapkan tim yang bertugas memantau kondisi hujan," katanya.

Salah satu yang dilakukan, mereka disebar di titik tertentu.

Sebelumnya, mereka juga sudah dibekali informasi terkait dengan

kondisi cuaca dan hujan, serta informari pusat dari Pos Pengamatan Gunung Api Kelud terkait dengan kondisi gunung.

"Dari pusat pengamatan sudah memberikan informasi ke instansi terkait dan dibantu dari tim RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia). Jika terjadi hujan deras, di lokasi yang dialiri lahar, segera diamankan," ujarnya.

Pihaknya menyebut, tim itu yang bertugas itu memang diutamakan disebar di daerah yang terdapat jalur lahar. Hal itu mengantisipasi terjadinya korban

jiwa, saat air bercampur material erupsi Gunung Kelud itu mengalir.

Data di proyek Gunung Kelud, terdapat 11 jalur lahar, yang terbagi di dua daerah yaitu Kabupaten Kediri dan Blitar. Jalur lahar di Kabupaten Kediri seperti kantong lahar I Kali Konto di Desa Badas, Kecamatan Pare, kantong lahar II Kali Konto di Desa Pare Lor, Kecamatan Kunjang sisa kapasitas tampungnya adalah 400.000 meter kubik, dan sejumlah titik lainnya.

Pusat Vulkanologi Bencana Mitigasi (PVMB) Bandung telah merekomendasikan agar pemerintah daerah segera mengeruk dan membersihkan pasir yang menutupi jalur air (inlet) di kawasan puncak gunung, yang tertutup akibat erupsi Februari 2014.

Hal itu ditegaskan Kepala PVMBG Bandung Hendrasto.

Ia mengatakan, kondisi Gunung Kelud saat ini berubah ke bentuk semula, ada kawahnya.

Di kawah itu nanti akan terisi air.

Kondisi bisa jadi membahayakan, jika sampai sekarang inlet di kawasan puncak tidak secepatnya dibersihkan dari tumpukan material sisa erupsi Gunung Kelud.

Pihaknya menilai, jalan menuju ke kawasan Gunung Kelud yang berada di ketinggian 1.731 meter di atas permukaan laut (mdpl) sebenarnya lebih parah jika dibandingkan antara erupsi 2014 dengan erupsi pada 1990. Material erupsi yang menutupi kawasan gunung itu lebih tebal lagi.

"Pada erupsi 1990 tertutup lebih parah lagi dan waktu itu mampu (dibersihkan), dan seka-

rang teknologi lebih baik," katanya.

Pihaknya merekomendasikan pembersihan itu secepatnya dilakukan. Terlebih lagi, saat ini sudah akhir Oktober 2014, dan musim hujan segera turun. Dikhawatirkan, jika tidak secepatnya dibersihkan, bisa berdampak buruk.

Menyinggung dengan kondisi tumpukan material vulkanik, terutama di sekitar puncak Gunung Kelud, Hendrasto mengatakan, saat ini kondisinya sudah tidak seperti setelah erupsi lalu.

Gunung Kelud di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, erupsi pada Februari 2014 dan mengeluarkan material vulkanik berupa batu, pasir, dan debu. Material erupsi itu menimpa tiga daerah terdampak langsung, seperti Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang. Namun, untuk material debu sampai di seluruh Pulau Jawa.

Akibat dari erupsi itu, ribuan rumah warga rusak dengan tingkat kerusakan beragam. Selain itu, puluhan ribu hektare lahan pertanian serta infrastruktur jalan atau jembatan juga banyak yang rusak. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 17 NOVEMBER 2014 No. 0486 | TAHUN III

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

MADURA

12

AKSI DAMAI. Jajaran pimpinan DPRD Kota Probolinggo menemui ratusan massa yang menuntut pembatalan kenaikan BBM

Tolak Kenaikan BBM PROBOLINGGO – Ratusan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Probolinggo turun jalan, Jumat (14/11). Massa yang terdiri dari anak-anak, bersama orang tuanya, berjalan menyusuri jalan Dr. Moh, Saleh, depan halaman pemkot, dan berkahir di depan Gedung DPRD Kota Probolinggo.

Mereka menuntut pembatalan kenaikan harga BBM. Dengan membawa spanduk, bendera, dan poster, massa yang didominasi kaum perempuan ini terus melakukan long march. Sementara puluhan petugas polisi terus mengawal massa HTI. Massa ini bergerak dengan dikawal polisi. Mulai dari barisan depan, samping, dan belakang terus dikawal petugas. “Tolak kenaikan harga BBM. Ini sama saja menyengsarakan rakyat,” teriak Muhammad Ismail Yusanto, dalam orasinya.

Dengan iringan mobil pengeras suara, HTI terus meneriakkan kebijakan menaikkan

harga BBM dengan dalih penghematan APBN tidak tepat. Banyak anggaran yang tak terserap dan menjafi tak efektif. “Menaikkan harga BBM di saat seperti ini akan menimbulkan gejolak sosial,” ucapnya.

Menurutnya, kenaikan harga BBM dinilai sebagai kebijakan kapitalistik dan tak sesuai ketentuan syariah. Seluruh kekayaan alam adalah milik umum dan pengelolaannya diserahkan negara untuk kesejahteraan rakyat.

Massa terus berjalan sambil menyebar brosur penolalan kenaikan harga BBM ini.

“Kebijakan kenaikan harga BBM adalah kebijakan zalim yang akan menyengsarakan rakyat.

Menurut Ismail, menaikkan harga BBM sama saja dengan meliberalkan pengelolaan BBM yang bertentangan dengan syariat Islam.

Migas serta kekayaan alam yang melimpah adalah milik umum yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Kebijakan kapitalistik yang menyengsarakan rakyat harus dihentikan,”tandas Muhammad Ismail Yusanto.

Menaikan BBM di tengah kesulitan hidup seperti sekarang, lanjut Muhammad Ismail Yusanto, akan menimbulkan gejolak sosial lantaran tekanan ekonomi yang tak tertahankan dari puluhan juta rakyat miskin. Terlebih lagi, alasan utama pemerintah menaikkan harga BBM pada kisaran Rp 8.500/liter untuk mengurangi beban subsidi yang dikata-

kan sudah sangat besar.

“Dalam APBN-P 2014, memang disebutkan bahwa program pengendalian subsidi telah ditetapkan sebesar Rp 403 triliun, terdiri dari atas subsidi energi Rp 350,3 triliun, yaitu subsidi BBM Rp 246,5 triliun dan subsidi listrik Rp 103,8 triliun, serta subsidi non energi Rp 52,7 triliun,” paparnya.

Dikatakan, angka subsidi itu harus dikurangi mengingat besarnya subsidi itu telah mengurangi kemampuan pembiayaan kebutuhan lain yang dianggap lebih penting. Dia mencontohkan, anggaran untuk infrastruktur 2014 yang hanya sekitar Rp 200 triliun, atau untuk sektor kesehatan yang hanya sekitar Rp 70 triliun.

Yang menjadi pertanyaan apakah sedemikian gentingnya kondisi APBN kita sehingga subsidi harus segera dikurangi mengingat selama ini APBN tidak

pernah terserap semua. Padahal, pada 2013 saja ada sisa lebih dariRp 20 triliun.

Dari sisa anggaran tahun 2013 itu, tambahan subsidi BBM bisa ditutupi sebagiannya. Dengan begitu, kebijakan kenaikan harga BBM harus ditolak karena akan menyengsarakan rakyat, sementara hasil penghematan tidaklah sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh seluruh rakyat.

“Ingatlah penguasa yang dzalim pasti akan mendapatkan adzab pedih di akhirat. Kebijakan menaikkan BBM adalah kebijakan khianat. Kebijakan menaikkan harga BBM sesungguhnya tidak lain adalah untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir (sektor niaga dan distribusi) setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) sempurna dilakukan,” tutup Muhammad Ismail Yusanto. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486| TAHUN III

13

TPA

Volume Sampah Mulai Berkurang PROBOLINGGO - Kota Probolinggo makin serius menangani penurunan volume sampah. Selain meningkatkan partisipasi publik dengan menggelar berbagai kegiatan dan even, juga dengan pengembangan teknologi pengelolaan sampah modern. Kedua pola ini cukup berhasil mengeliminasi volume sampah di kota berjuluk Seribu Taman.

“Volume sampah setiap harinya dihasilkan oleh masyarakat KotaProbolinggo, sekitar 51,3 persen sampah dihasilkan oleh rumah tangga dan sisanya 25 persen berasal dari sampah kebun, plastik, kertas/kardus, kaca, kayu, diapers dan lain-lain,”ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, melalui Kepala UPT Persampahan dan Limbah, Mahmuda, kepada wartawan, Minggu (16/11).

Mahmuda juga mengatakan, pihaknya berusaha menekan jumlah sampah yang dihasilkan agar dapat menurun volumenya. “Kami menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri dengan model 3R (Reuse Reduce Recycle),” terang dia.

Menurut dia, pengembangan model 3R adalah dengan pemakaian metode ini, maka jumlah sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bestari bisa berkurang. Begitupun dengan sampah rumah tangga yang masih bisa digunakan, maka akan dapat dijual kembali atau dapat dipergunakan manfaatnya.

“Selama ini, dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, banyak komunitas memanfaatkan sampah untuk didaur ulang dan bisa menghasilkan keuntungan rupiah,”tandas Mahmuda.

Lebih lanjut, Mahmuda menjelaskan jumlah sampah dari lima kecamatan di Kota Probolinggo yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bestari terus berkurang.

Rata-rata pertahun volume sampah yang masuk kondisinya naik turun.

Yakni tahun 2009 rata-rata volume sampah yang dibuang 45.

337, 51 kilogram setiap hari, 2010 rata-rata 40.413,16 kilogram perhari, 2011 naik menjadi 35.948,28 kilogram perhari, 2012 mengalami penurunan 33.720, 39, dan 2013 mengalami kenaikan 38.766, 21 kilogram perhari.

Sumber data dari UPT Persampahan dan Limbah, Badan Lingkungan Hidup (BLH)

Kota Probolinggo, menyebutkan dari bulan Januari hingga Oktober 2014, jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bestari Kota Probolinggo mengalami pengurangan.

“Berkurangnya volume sampah masuk ke TPA Bestari Kota Probolinggo, diantaranya berasal dari sampah perumahan, pasar, jalan/pertokoan, taman, pengairan, terminal, rumah sakit, hotel, restoran, dan industri,” ucapnya.

Demikian juga, jumlah sampah yang masuk perbulan, yakni bulan Januari sebanyak 1.412.350 kilogram, Pebruari 1.320.410 kilogram, Maret sebanyak 1.394.340 kilogram, April sebanyak 1.316.000, Mei sebanyak 1.310.320, Juni sebanyak 1.221.220, Juli sebanyak 1.236.170, Agustus sebanyak 1.176.981, September sebanyak 1.225.765, dan bulan Oktober sebanyak 1.238.130.

Sedangkan prosentase komposisi sampah masuk TPA Bestari Kota Probolinggo, seperti sisa makanan 53,1 persen, sampah kebun 12,1 persen, plastik 13,2 persen, kertas atau kardus 6,9 persen, kaca 1,3 persen, kayu 5,7 persen, diapers 4,7 persen, dan sampah yang lain sebesar 3,0 persen.

MENANTI. Ribuan buruh menunggu UMK Kabupaten Probolinggo tahun 2015 dari keputusan Gubernur

Menunggu Ketetapan Gubernur Perusahaan Boleh Mengajukan Penangguhan UMK

Sedangkan persentase komposisi sampah masuk TPA Bestari Kota Probolinggo, seperti sisa makanan 53,1 persen, sampah kebun 12,1 persen, plastik 13,2 persen, kertas atau kardus 6,9 persen, kaca 1,3 persen, kayu 5,7 persen, diapers 4,7 persen, dan sampah yang lain sebesar 3,0 persen.

“Sampai dengan tahun 2012, area pelayanan hanya dioptimalkan di wilayah tiga kecamatan, yakni Mayangan, Kademangan, dan Kanigaran.

Sedangkan pada tahun 2013, mulai dilakukan perluasan pelayanan yang mencakup seluruh wilayah Kota Probolinggo, yakni Mayangan, Kademangan, Kanigaran, Kedopok dan Wonoasih,”papar Mahmuda. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Probolinggo tahun 2015 mendatang masih menunggu keputusan Gubernur. Namun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo mempersilakan kepada 560 perusahaan untuk mengajukan penangguhan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo, Sigit Sumarsono mengatakan lebih baik jika perusahaan mengajukan terlebih dahulu.

Salah satu dasar untuk mengajukan penangguhan pembayaran UMK adalah nominal UMK tahun 2014 sebesar Rp 1.353.750.

Berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengajuan pembayaran UMK itu hak perusahaan.“Kalau dinilai berat bisa diajukan penaggahn pembayanrannya,” jelasnya kepada wartawan,Minggu (16/11).

Menurutnya, UMK setiap tahun mengalami kenaikan. Jika pengajuan ke Gubernur Jawa Timur disetujui, maka UMK Kabupaten Probolinggo sebesar Rp

1.500.500. “Itu sesuai dengan angka Kebutuhan hidup layak (KHL) yang sudah ditetapkan bersama dewan pengupahan,”terang Sigit Sumarsono.

Pengajuan penangguhan pembayaran UMK itu, kata Sigit Sumarsono, diajukan 30 hari sebelum diberlakukan pembayaran UMK atau per 1 Januari 2015.

“Artinya batas waktu pengajuan maksimal 1 Desember 2014. Karena yang menentukan boleh atau tidaknya penangguhan pembayaran itu adalah gubernur. Sesuai dengan ketetapan nominal UMK yang ditetapkan juga Gubernur,” tandasnya.

Berdasarkan pengalaman tahun 2014, tidak ada satu pun perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran UMK.

Meskipun, ada perusahaan yang tidak membayar sesuai dengan UMK. Penyebabnya, ada celah dalam peraturan yang menyatakan, jika perusahaan bersepakat dengan pekerja yang ter tuang dalam surat perjanjian kerja mengenai besaran UMK, maka perusahaan tersebut diperbolehkan tidak membayar upah sesuai dengan UMK. “Harapannya sebelum mengarah kepada penangguhan pembayaran UMK. Perusahaan sudah bersepakat dengan pekerja. Sehingga mengedepankan musyawarah mufakat dari pada jalur legal,” jelas Sigit Sumarsono.

Menanggapi hal itu, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Probolinggo, Cipto Santoso mengatakan, semua perusahaan di Kabupaten Probolinggo tidak ada konflik antara pekerja dan perusahaan.

Hanya PTKL saja yang bermasalah. “ Terjadinya masalah itu memang perusahaan tidak mampu membayar,” katanya singkat. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

Musim Hujan

Petani Mulai Tanam Padi PROBOLINGGO - Memasuki musim penghujan tahun ini, petani di wilayah Kabupaten Probolinggo, mulai melakukan penanaman padi. Dipastikan cuaca sangat cocok untuk menanamnya.

IKUT ANDIL. Kehadiran investor wisata Arung Jeram memberi dampak kemajuan untuk menarik wisatawan.

Kembangkan Wisata dengan Investor PROBOLINGGO - Data kunjungan wisatawan lokal maupun mana negara di wilayah Kabupaten Probolinggo masih tergolong minim. Dengan situasi tersebut, Pemkab Probolinggo berencana akan menggandeng pihak ketiga yakni investor untuk bisa mengembangkannya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto mengatakan memang untuk memajukan sebuah objek wisata tidak bisa hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja, namun pihak swasta bisa ikut andil di dalamnya.“Itu akan baik untuk kemajuan sebuah lokasi wisata,” terangnya kepada wartawan, Minggu, (16/11).

Menurutnya, tempat wisata di daerahnya memang tergolong

besar dan potensial untuk bisa memancing wisatawan untuk bisa datang ke Probolinggo. Semua objek wisata yang ditawarkan semuanya alami bukan buatan. ”Karena setiap daerah yang ada di Kabupaten Probolinggo menyiman tempat wisata,” jelas Anung Widiarto.

Lokasi wisata Kabupaten Proboliggo, lanjut Anung Widiarto, diantaranya, wisata Gunung Bromo, Bentar, Ronggo Jalu, Ranu

Segaran, Candi Jabung, Arung Jeram dan pemandian air panas. Dari beberapa daerah tersebut masih belum semuanya pihak invetor ikut andil. “Kalau arung jeram sudah ada pihak swasta yang bekerja sama,” ujarnya.

Kalau tempat lokasi itu bisa dikelola oleh pihak swasta, lanjut dia, optimis bisa mengembangkan. Walaupun tidak ikut mengelola secara langsung, dan bisa membangun fasiltas pendukung. Seperti membangung rumah makan dan juga hotel di dekat lokasi wisata.

“Secara otomatis wisatawan akan betah untuk bisa berkunjung kesebuah wisata,” tandas Anung Widiarto.

Anung Widiarto menambah-

kan, masih banyak tempat wisata yang layak untuk dilakukan pengembangan seperti halnya pemandian air hangat di Kecamatan Tiris dan Ranu Segaran. ”Wilayah tersebut masih tergolong belum banyak para investor yang melakukan pembangunan di lokasi tersebut,” paparnya.

Agar tempat wisata yang ada, tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah secara pribadi dalam memajukannya, pihaknya akan melibatkan semua litas sektor untuk bisa bekerja sama.

“Kami sangat membuka lebar kepada para investor untuk bisa ikut andil dalam memajukan tempat wisata,” ucap Anung Widiarto. =Mahfud Hidayatullah

Salah satu petani asal Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Sugik (35) mengatakan, di musim hujan tahun ini petani banyak yang mulai membajak sawahnya untuk ditanami padi. Karena dinilai cuaca untuk tanam padi sangat cocok. “Petani harus segera melakukan penanaman. Karena air hujan sangat mendukung terhadap perkembangan tanaman padi,” jelasnya kepada wartawan, Minggu (16/11).

Menurutnya, biaya menanam padi yang dikeluarkan tidak begitu banyak dibandingkan dengan tanaman bawang merah. Sebab biaya bibit dan biaya pemeliharannya relatif kecil.”Kalau satu hektar sawah hanya membutuhkan biaya Rp 7-10 juta,” terang Sugik.

Sebaliknya, lanjut Sugik, untuk biaya tanam bawang merah dengan biaya yang sangat besar dalam ukuran lahan yang sama, membutuhkan dana sebesar Rp 30-50 juta perhektarenya.”Memang tanam padi tidak sebesar tanam bawang merah. Begitu sebaliknya, resiko kerugian tergolong lebih besar,” katanya.

Petani lainnya, Soheb mengatakan, dalam satu hektar tanaman padi keutungan yang diperoleh sekitar 8-9 juta. Harga jual padi relatif normal dan tidak fluktuatif dibandingkan dengan tanam bawang merah. “Kalau tanam padi kebanyakan petani bisa menikmati keuntungan meski tidak begitu banyak,” paparnya.

Dikatakan, tanaman padi mulai tanam sampai panen sekitar tiga bulan lamanya.

Umur padi tidak begitu jauh dengan umur jagung. Dengan melakukan pemupkan sekitar tiga kali, mulai tanam sampai menjelang berbuah. “Panen raya padi akan berlangsung sekitar bulan dua sampai bulan lima tahun depan,” ucap Soheb. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 17 NOVEMBER | No. 0486 |2014 TAHUN III SENIN2014 17 NOVEMBER

No. 0486 | TAHUN III

15 15

LA LIGA

Messi Makin Dahsyat Bila Bermain di Inggris LONDON - Gelandang Barcelona Xavi Hernandez mengatakan bahwa bila bermain di Liga Utama Inggris, Lionel Messi akan tampil jauh lebih bagus daripada di La Liga Spanyol. Pasalnya, di Liga Utama Inggris terdapat begitu banyak ruang bebas sehingga Messi bisa beraksi lebih leluasa daripada di Spanyol.

Di La Liga, Messi hanya butuh satu gol lagi untuk menyamai rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah La Liga Telmo Zarra dengan 251 gol. Selain itu, pemain internasional Argentina ini sudah mengoleksi empat gelar pemain terbaik dunia atau Ballon d’Or yaitu pada 2009, 2010, 2011, dan 2012. Pada 2014 ini, Messi juga masuk dalam daftar 23 nama calon pemain terbaik dunia. Banyak orang memprediksi, Messi akan kembali bersaing dengan Cristiano Ronaldo dalam memperebutkan gelar bergengsi sebagai pemain terbaik dunia tahun ini.

Saat berbicara dengan BBC, Xavi Hernandez berpendapat, bila bermain di Liga Utama Inggris, Messi akan menjadi seorang monster yang sangat menakutkan. “Saya kira dia akan menjadi lebih baik di Liga Utama Inggris karena permainan di sana tidak terlalu bertahan. Ketika tim-tim Inggris bermain melawan Barcelona, mereka lebih menjaga orang per orang dan ini butuh energi besar. Tetapi Leo akan menemukan banyak ruang bila bermain seperti itu,” kata Xavi.

Pada bagian lain, Xavi juga berbicara tentang trio maut Barcelona musim ini yaitu Lionel Messi, Neymar da Silva Jr, dan Luis Suarez. Menurutnya, ketiga pemain ini memiliki mental juara yang kuat. “Media menjadikan mereka bertiga sebagai berita utama karena memang mereka bisa menjadi pembeda dengan kualitasnya masing-masing.

Adalah sebuah kekayaan yang luar biasa memiliki ketiga pemain ini dalam satu klub dan kami mendapat keuntungan,” imbuhnya.

Xavi juga berbicara tentang masa depannya di

Barcelona. Dia mengaku sempat tertarik bermain di Liga Utama Inggris karena liga di negeri Ratu Elisabet itu sangat atraktif. Tetapi dia selalu memprioritaskan Barcelona yang sudah dibelanya selama 11 tahun.

“Liga Utama Inggris selalu atraktif. Liverpool, misalnya, adalah sebuah tim yang sangat spesial, baik stadion, fans, dan semuanya. Tetapi saya selalu memprioritaskan Barcelona.

Barcelona adalah hidup dan dunia saya. Saya beruntung dan tidak mengubahnya untuk sesuatu apapun,” kata Xavi.

Dia melanjutkan, “Matt Le Tissier tidak pernah meninggalkan Southampton dan saya kira itu bagus untuknya. Saya sendiri cukup beruntung bisa berada di Barcelona untuk sekian tahun.” =ESPN/CAROL AJI

Kapten tim nasional Inggris Wayne Rooney memamerkan kaos yang menandai penampilan ke-100-nya bersama Inggris pada pertandingan Inggris kontra Slovenia yang berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris, Minggu (16/11) dini hari WIB.

Inggris - Spanyol Meyakinkan LONDON - Inggris dan Spanyol sama-sama memetik kemenangan meyakinkan pada laga kualifikasi Piala Eropa 2016 pada Minggu (16/11) dini hari WIB. Inggris menang 3-1 atas Slovenia di Stadion Wembley London, sedangkan “La Furia Roja” menang tiga gol tanpa balas atas Belarus di Nuevo Colombino, Helva, Spanyol.

Tiga gol Inggris ke gawang Slovia masing-masing dicetak oleh Wayne Rooney dari titik putih dan dua gol Danny Welbeck. Sedangkan satu-satunya gol Slovenia merupakan gol bunuh diri peman Inggris Jordan Henderson. Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Inggris di puncak Grup E dengan 12 poin, unggul enam poin dari Slovenia di tempat kedua.

Bagi Wayne Rooney, gol ini terasa sangat spesial. Selain karena dia mampu membangkitkan moral teman-temannya dengan gol penyama kedudukan ini setelah kecolongan oleh gol bunuh diri Jordan Henderson, gol tersebut juga memahkotai penampilan ke-100-nya bersama “The Three Lions”. Dia lebih bahagia lagi karena tiga poin ini semakin memuluskan langkah mereka ke Prancis dua tahun mendatang.

Sejauh ini, Inggris menyapu bersih empat laga kualifikasi Piala Eropa 2016 dengan empat kali menang, termasuk saat menang dua gol tanpa balas atas tim kuat lainnya di grup tersebut, Swiss. Selain itu, Rooney dan kawan-kawan sudah melesakkan 11 gol ke gawang

lawan dan baru kebobolan satu gol.

Terkiat hasil itu, pelatih Inggris Roy Hodgson pun mengaku sangat senang dan bahagia. “Ketika kami tertinggal satu gol, sangat penting untuk langsung menyerang balik. Kami bisa melakukannya lewat penalti dan setelah itu permainan kami jelas lebih baik. Saya pikir kami menciptakan lebih banyak peluang lagi,” kata Hodsong.

“Pada akhirnya, ini terbukti menjadi kemenangan yang sangat bagus karena hari ini kita melihat tim Slovenia yang bagus atas keberhasilan mereka meraih dua kemenangan sejauh ini.”

Hodgson juga bangga karena target mereka sebelum pertandingan ini akhirnya terwujud. “Target kami sebelum pertandingan ini adalah memasuki tahun baru dengan 12 poin, tak terkalahkan.

Saya kira satu-satunya kekecewaan adalah kami tak lagi “clean sheet”. Tapi, saya kira kami masih bisa bangga karena tidak ada lawan yang mencetak gol ke gawang kami. Kami sendiri yang memasukkan bola ke gawang untuk mereka,” tutupnya.

Sementara di Spanyol, tiga gol tim Matador ke gawang Belarus dicetak oleh Isco dan Sergio Busquets pada babak pertama serga Pedro Rodriguez di babak kedua. Tambahan tiga poin ini mengokohkan posisi juara bertahan Piala Eropa ini di tempat kedua Grup C dengan sembilan poin dari empat laga, tertinggal tiga angka dari Slovakia yang menguasai puncak grup.

Pelatih Spanyol Vicente Del Bosque memuji permainan anakanak asuhnya. Menurut dia, meski tidak diperkuat sejumlah pemain kunci Spanyol, Isco dan kawankawan tetap bermain indah, bahkan terlalu cantik sehingga lupa mencetak gol dalam jumlah banyak ke gawang Belarus.

“Kami main bagus, mendominasi pertandingan dan kurang dari setengah jam kami mencetak dua gol. Kami menyakiti pertandingannya karena kami menginginkan bermain terlalu sempit dan terlalu artistik. Isco bermain bagus tapi dia terjebak dalam melakukan banyak hal yang tergantung pada garis kotak. Tapi kami bukan tim yang biasanya mencetak gol dari luar kotak dan kami tadi melakukannya jadi itu seharusnya jadi suntikan moral,” kata Del Bosque.

Mantan pelatih Real Madrid ini meneruskan, “Kami cukup nyaman, kami meyakinkan saat unggul 2-0 kemudian kami terlena tapi pertandingan berjalan dengan baik.” =ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI

16BACA

KORAN MADURA

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

JUGA

KORAN MADURA

Messi Makin Dahsyat Bila Bermain di Inggris HALAMAN | 15

16

SENIN 17 NOVEMBER 2014 No. 0486 | TAHUN III

Pelatih baru Inter Milan Roberto Mancini (kanan) memberikan arahan kepada Mario Balotelli ketika masih sama-sama berada di Manchester City.

Seiring kembalinya Mancini ke Inter Milan, muncul rumor Balotelli akan ditarik kembali ke Giuseppe Meazza.

MILAN - Pelatih baru Inter Milan Roberto Mancini menegaskan, dia tidak akan memulangkan Mario Balotelli untuk memperkuat klub itu pada jendela transfer musim dingin mendatang. Menurutnya, Balotelli akan tetap tinggal di Liverpool karena dia mendapat kesempatan bermain di sebuah klub besar di Liga Utama Inggris.

Mancini menegaskan hal itu saat ditanya wartawan seusai diperkenalkan secara resmi menjadi pelatih Inter menggantikan Walter Mazzari yang dipecat Erick Thohir karena serentetan hasil buruk yang diraih tim hitam biru tersebut dalam bebeapa pekan

Mancini Tak Akan Pulangkan Balotelli terakhir. Ini adalah periode kedua Mancini melatih Inter Milan setelah sebelumnya sukses mempersembahkan gelar juara Liga Serie A untuk klub tersebut.

Pada periode pertamanya di Inter Milan, Mancini bekerja sama dengan Balotelli pada musim 2007/2008. Kemudian, ketika Mancini hengkang ke Manchester City, Mancini juga memboyong Balotelli ke sana. Di sana, mereka berdua sukses meraih gelar juara Piala FA dan juara Liga Utama Inggris.

Mancini adalah pelatih yang tergolong mampu menangani Ba-

lotelli yang sangat tempramental.

Meskipun, kadang keduanya juga tidak akur dan sering berantem.

Karena itu, kembalinya Mancini ke San Siro memunculkan rumor bahwa dia akan kembali memboyong Balotelli ke sana. Tetapi mantan penyerang Napoli ini membantah rumor tersebut.

“Saya pikir Mario akan bertahan di Liverpool. Ini adalah kesempatan bagus untuknya.

Dia harus melakukan yang terbaik di sana. Dia beruntung bisa kembali ke Inggris dan main untuk sebuah klub besar. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini,”

kata Mancini.

Balotelli sendiri baru dibeli Liverpool dari AC Milan pada jendela musim panas lalu. Tetapi sepanjang musim ini, pria keturunan Ghana itu baru mencetak dua gol untuk “The Reds” masingmasing pada Liga Champions dan Piala Liga Inggris. Sedangkan di Lga Utama Inggris, Balotelli belum mencetak satu gol pun.

Kemandulannya ini membuat dia tidak dipanggil oleh pelatih Tim Nasional (Timnas) Italia Antonio Conte ke skuat “Gli Azzuri” sejak kegagalan Italia pada Piala Dunia 2014 lalu di Brasil. Conte

akhirnya memanggil juga pemain bengal ini menjelang laga kualifikasi Piala Eropa 2016 melawan Kroasia pada Senin (17/11) dini hari WIB tadi.

Tapi nasib sial sedang menimpa pemain bertubuh kekar tersebut. Pasalnya, dia mengalami cedera sehingga harus dipulangkan lebih cepat ke Anfield guna mendapat perawatan lebih bagus dari klubnya. Niatnya untuk kembali mengenakan seragam putih biru khas Italia, akhirnya kandas juga.

Pelatih Antonio Conte membenarkan bahwa Balotelli mengalami cedera, tetapi bukan cedera otot hamstring melainkan cedera pada kunci paha. “Balotelli tidak mengalami cedera pada otot, tapi mengalami peradangan pada panggal paha. Kemarin dan hari ini, dia tak bisa berlatih. Jadi tak masuk akal untuk terus mempertahankan seseorang di skuat tim nasional kalau tak bisa berlatih,” ujarnya. =ESPN/CAROL AJI

SENIN 17 NOVEMBER 2014 No. 0486 | TAHUN III

PEMBANGUNAN POLTERA BISA MOLOR SAMPANG | G

KORAN MADURA

NETER G N KOLENA

NP

HALAMA

LIKA AGUSTIN Menggapai Masa Depan Cerah

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Catatan Setara Institute, dari 264 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun 2012, terdapat lima provinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi, yaitu Jawa Barat (76) peristiwa, Jawa Timur (42) peristiwa, Aceh (36) peristiwa, Jawa Tengah (30) peristiwa, dan Sulawesi Selatan (17) peristiwa.

Menurut Kamil, maraknya intoleran di beberapa daerah di Indonesia bukan budaya bangsa dan karakter penduduk Indonesia.

“Indonesia dibangun atas sikap saling menerima dan menghargai. Konstitusi kita, Pancasila dan UUD 1994, adalah bukti negeri ini dibangun atas sikap toleransi para pendiri bangsa,” tegasnya.

Dalam konteks Sumenep, ia mencontohkan masjid Jamik Sumenep. “Masjid Jamik lambang toleransi. Bangunanya memadukan beberapa arsitektur, seperti Arab, Persia, India, Cina, Jawa bahkan ada yang menyebut juga Portugis,” jelasnya.

Oleh karenanya, ia mengajak masyarakat untuk mengembalikan karakter penduduk Indonesia yang mulai memudar tersebut.

“Perbedaan itu indah jika dikelola dengan baik. Kita ada karena perbedaan yang dirawat atas cinta dan harmoni,” ujar penulis itu. =FATHOl ALIF

SUMENEP - Perbedaan itu anugerah, dari Yang Maha Pengasih. Tak perlu berselisih, apalagi ada musuh. Kita rawat rasa “tasamuh”. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Demikian isi spanduk yang dibentangkan tiga orang Duta Perdamaian Madura, saat memperingati Hari Toleransi Internasional, Minggu (16/11), di jalan raya Trunojoyo, utara Masjid Jamik Sumenep.

Pantauan Koran Madura di lapangan, selain berorasi, mereka juga membagi-bagikan stiker tentang perdamaian kepada pengendara dan selebaran “Seruan Toleransi dan Kerukunan”. Aksi

Intoleran Bukan Budaya Bangsa Duta Perdamaian Madura Peringati Hari Toleransi tersebut diikuti sekitar 50 orang dari Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan Sampang.

Duta Perdamaian Madura adalah aliansi antar organisasi kepemudaan, inter serta antar agama di Madura. Didirikannya komunitas ini untuk mengampanyekan perdamaian, khususnya dikalangan pelajar dan pemuda.

Koordinator Duta Perdama-

ian Madura, M. Kamil Akhyari mengatakan, aksi tersebut untuk mengingatkan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat akan pentingnya toleransi dan bahaya sikap intoleran.

“Sejak 1995 PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menetapkan tanggal 16 November sebagai Hari Toleransi Internasional. Ini penting diperingati di tengah men-

guatnya sikap intoleran yang disebarkan beberapa pihak,” ujarnya.

Berdasarkan laporan The Wahid Institute, pada tahun 2009 terjadi 184 peristiwa intoleran, pada 2010 meningkat menjadi 184 peristiwa, pada 2011 terjadi 267 peristiwa, pada 2012 terjadi 278 peristiwa. Pada tahun 2013 sedikit menurun menjadi 245, tapi kasusnya makin menyebar.

Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Lima Provinsi Tahun 2012

76

Jawa Barat

42

Jawa Timur

36

Nanggroe Aceh Darussalam

30

Jawa Tengah

17

Sulawesi Selatan

* berdasarkan data dari Setara Institute

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SENIN 17 NOVEMBER 2014 No. 0486 | TAHUN III

PERTANIAN

Kelangkaan Pupuk Mulai Terasa

MEMBAJAK SAWAH. Petani membajak menggunakan sapi di lahan persawahan tadah hujan di Plosoklaten, Kediri, Jawa Timur, Minggu (16/11). Sawah tadah hujan di daerah tersebut seharusnya sudah digarap atau sudah memasuki musim tanam sejak Oktober lalu, namun petani baru bisa bekerja dan turun ke sawah karena kemarau berkepanjangan dan hujan baru turun dalam empat hari terakhir ini.

Struktur Komisi Ditentukan Hari Ini

Kalaupun ada harganya di atas Rp 100.000 per satu saknya (50 Kg),"

Hasimah

Demokrat Tempatkan Tiga Anggotanya di Satu Komisi SUMENEP – Struktur komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep akan ditentukan hari ini, Senin (17/11). Pada rapat paripurna yang berlangsung Jumat hingga malam hari, wakil rakyat hanya berhasil menyelesaikan distribusi semua anggota fraksi di empat komisi.

Fraksi Demokrat menempatkan anggotanya di komisi A, B, dan D masing-masing satu anggota, sementara di komisi C tiga anggota. Fraksi Golkar menempatkan anggotanya di komisi A, B, dan D masing-masing satu orang.

Sebenarnya, pada Rabu (29/10), DPRD telah menetapkan struktur komisi. Namun, legalitas hasil rapat paripurna tersebut dipertanyakan Fraksi Demokrat dan Golkar, karena ketika itu, 10 anggota dari dua fraksi tersebut yang menghadiri rapat paripurna DPRD, melakukan aksi walk out.

Alasannya, pimpinan rapat

paripurna dinilai mengeluarkan keputusan yang tidak mengacu pada tata tertib DPRD, yakni tidak memperbolehkan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar hanya mendistribusikan anggotanya ke satu komisi, yakni komisi A. Dalam rapat paripurna tersebut, pimpinan rapat paripurna memutuskan fraksi harus mendistribusikan anggota secara proporsional ke empat komisi, yakni komisi A, B, C, dan D, sebagaimana hasil voting dari peserta rapat (anggota DPRD).

Untuk menyelesaikan konflik itu, hasil rapat paripurna terse-

but lalu dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui surat balasannya bernomor 171/26245/011/2014 tertanggal 10 November 2014, pemprov mengokohkan hasil rapat paripurna.

Sesuai hasil konsultasi dari Pemprov Jatim, penetapan ketua komisi harus dipilih anggota komisi. Sehingga, keberadaan dua fraksi yang masih belum tercover di komisi itu, juga mempunyai kewajiban untuk dipilih dan memilih.

Wakil Ketua DPRD Sumenep Mohammad Hanafi menjelaskan, besar kemungkinan struktur komisi dikocok ulang. Kendati demikian, dirinya menunggu rapat paripurna yang akan digelar hari ini. ”Untuk saat ini kami masih belum bisa menentukan untuk itu, kita tunggu perkembangan saja dalam rapat paripurna nanti,” kata politisi Demokrat itu.

SUMENEP – Petani di beberapa daerah mulai bercocok tanam, sejak turun hujan beberapa hari terakhir. Namun, kelangkaan pupuk bersubsidi mulai terasa seperti yang terjadi di Kecamatan Ganding.

"Di sini sangat sulit untuk mendapatkan pupuk, padahal sebentar lagi sudah musimnya memasang pupuk untuk tanaman jagung," kata Hasimah, petani Kecamatan Ganding, Minggu (16/11).

Sementara pupuk bersubsidi yang ada di sebagian kios, harganya di atas harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah. "Kalaupun ada harganya di atas Rp 100.000 per satu saknya (50 Kg)," terang itu.

Mestinya, sesuai HET, harga tertinggi pupuk bersubsidi Rp 90 per 50 Kg. Sementara dikalangan petani berkisar antara Rp 100 ribu sampai Rp 110 ribu per 50 Kg. "Ini bagi kami cukup memberatkan, karena harganya sudah di luar batas normal," keluhnya.

Adanya kemungkinan perubahan struktur komisi juga dikatakan oleh politisi Golkar AF. Hari Ponto. Namun, untuk kepastiannya masih menunggu pelaksanaan paripurna.

Terpisah, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma membenarkan bahwa rapat dengan agenda penetapan kenggotaan komisi, badan legislatif (baleg), dan badan kehormatan (BK) ditunda. Pasalnya, waktu yang tersedia tidak cukup untuk merampungkan semua pembahasan.

Dikatakan, lambannya pembahasan itu terjadi karena pembahasan penetapan keanggotaan komisi berlangsung alot. Sebab, Fraksi Golkar sempat tidak bersedia untuk mendistribusikan anggotanya secara merata. “Ada satu komisi yang tidak mau diisi oleh Golkar. Namun, akhirnya mereka bersedia,” katanya. =JUNAEDI/MK

Petani

Dugaan Hasimah, salah satu faktor yang menyebabkan tingginya harga pupuk, karena stok saat ini berkurang. Bahkan, banyak pupuk dari luar yang masuk ke daerahnya. "Yang saya dengar seperti itu. Namun pastinya kami kurang tahu juga," tukasnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Juhari meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatisipasi kelangkaan pupuk, khususnya nanti saat waktunya memasang pupuk. ”Kami harap, pemerintah bisa mengambil kebijakan. Sehingga, kelangkaan itu secepatnya bisa teratasi,” katanya Sementara Kabid SDP Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep Qurratul Aini belum bisa memberika keterangan.

Saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak merespons walaupun sambungan teleponnya dia jawab. Pesan singkatnya tidak dibalas. =JUNAEDI

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486| TAHUN III

C

PENCURIAN

Tabung Gas Hingga Motor Digasak SUMENEP – Keluarga KH. Taufikurrahman FM di Dusun Darusah, Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng, rumahnya dibobol maling, Minggu (16/11) dini hari sekitar pukul 2.30. Satu unit motor, laptop, ponsel, lampu, dan dua buah tabung gas LPG dibawa oleh pencuri. ”Kejadian itu sangat singkat, karena sejumlah warga yang mencoba mengejarnya juga kehilangan jejak,” kata Syaiful, warga Dusun Darusah, Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng. Aksi pencurian itu diketahui pertama kali oleh Abd Mannan.

Pada saat itu, Abd Mannan, mertua K. Taufik, hendak mengambil wudu untuk salat subuh. Melihat pintu rumah yang ditempati Subaiah (25), istri K. Taufik, dalam keadaan terbuka, Dul Mannan memanggil istri pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin itu yang masih tertidur.

Saat bangun, Subaiah sudah mendapati motornya yang biasa diparkir di dalam rumahnya sudah tidak ada, dan refleks berteriak maling. Selain itu, Subaiah

langsung menghubungi K. Taufik yang pada saat itu sedang berada di luar rumah.

Setelah K. Taufik mendengar kabar dari istrinya, langsung melaporkan insiden itu ke pihak keamanan setempat. "K. Taufik tadi pagi langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Lenteng," lanjut Syaiful.

Tidak lama kemudian, sejumlah petugas Polsek Lenteng langsung meninjau lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. ”Benar, kami telah mendapatkan laporan tentang hal itu (pencurian di Desa Ellak Laok).

Dan saya sudah menerjunkan anggota kami untuk olah TKP,” kata Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kapolsek Lenteng AKP Syakhrani, kemarin.

Untuk mengetahui pelaku dan

OLAH TKP. Aparat Polsek Lenteng saat melakukan olah TKP di rumah Subaiah di Dusun Darusah, Desa Ellak, Kecamatan Lenteng, Minggu (16/11). Istri KH Taufikurrahman kemalingan sepeda motor.

Foto: junaedi/koran madura

motif aksi pencurian itu, pihak Kepolisian Sektor Lenteng terus melakukan penyelidikan. ”Saat ini, kami masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut,” terangnya.

Untuk menjaga keamanan wilayah hukum Polsek Lenteng, dirinya ke depan akan terus melakukan patroli, utamanya di

lokasi yang rawan terjadi tindak pidana pencurian. ”Kami setiap malam selalu berpatroli, termasuk tadi malam sekitar pukul 2 dini hari kami masih di atas gunung di daerah Desa Kambingan,” ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya mengimbau agar masyarakat

juga ikut berpartisipasi untuk menjaga keamanan. ”Jika sudah ada geliat yang dinilai mencurigakan yang dilakukan oleh salah satu masyarakat maupun kelompok, silakan saja laporkan pada kami. Biar kami bisa segera mencegahnya,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

Seremonial

Bupati Apresiasi Kegiatan GJS GP Ansor

S

UMENEP - Dalam kesempatan Gerak Jalan Shalawat (GJS), Bupati Sumenep, A Busyro Karim mendapat kehormatan untuk melepas para peserta GJS yang digelar oleh GP. Ansor Cabang Sumenep, Minggu (16/11), sekitar pukul 05.00.

Namun sebelum melepas para peserta GJS, Bupati Sumenep sebelumnya diberi kesempatan oleh panitia MEMBUKA GJS. Bupati A. Busyro Karim membuka Lomba penyelenggara untuk Gerak Jalan Shalawat (GJS), Minggu (16/11) menyampaikan sambutan di depan para peserta GJS dan seluruh undangan yang hadir.

Dalam sambutannya, Busyro mengungkapkan, diadakannya gerak jalan sambil bershalawat merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat. Pasalnya, gerak jalan bershalawat akan melahirkan pemuda berkualitas. Tak hanya secara intelektual, namun juga secara spiritual.

“Saya bangga dan senang dengan kegiatan Gerak Jalan Shalawat ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang unik. Selain itu, salah satunya dengan kegiatan seperti ini para pemuda, khususnya Sumenep, akan benar-benar menjadi sosok yang bisa diharapkan untuk membawa Sumenep lebih maju, tentunya dengan kualitas yang sudah tertanam dalam dirinya,” katanya.

Tak hanya itu, sambungnya, dengan senantiasa bershalawat akan tertanam dalam jiwa para pemuda semangat peduli lingkungan. Sehingga dengan begitu, pada pemuda akan memberikan banyak manfaat kepada lingkungan sekitarnya. =ADV/FATHOL ALIF

Busyro Sambut Gembira Pecinta Vespa

S

UMENEP - Dalam rangka ikut serta memeriahkan Hari Jadi Sumenep yang ke 745, ratusan Pecinta Vespa se Jawa Timur berkunjung ke Sumenep. Kedatangan mereka disambut gembira oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, Minggu (16/11) sore di rumah dinas.

Kunjungan para Pencinta Vespa kemarin berlangsung dengan BERPOSE BERSAMA. Bupati A. Busyro Karim berpose bersuasana penuh keakra- sama Pecinta Vespa se Jawa Timur, Minggu (16/11) di rumah ban. Meski tak terlalu dinas bupati. resmi, namun kunjungan mereka mampu membuat bangga Bupati Sumenep. "Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada saudara saudara (Pecinta Vespa, red.) yang telah ikut memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Sumenep yang ke 745 ini," kata Busyro.

Busyro mengaku, kunjungan para Pecinta Vespa ke rumah dinasnya kemarin juga membuatnya teringat kembali ke masa-masa mudanya; saat masih kuliah di Jogjakarta.

Ia menceritakan, sewaktu masih menjadi mahasiswa, suami Nurfitriana itu juga gemar mengendarai vespa. "Biasanya, kalau saya mau berangkat kuliah, dari pondok pesantren Krapyak ke IAIN (sekarang UIN, red.) pasti mengendarai vespa," tuturnya.

Karenanya, Bupati mengharap agar para Pecinta Vespa di Sumenep bisa mempertahankan eksistensinya, dan terus berkreasi. Busyro mengatakan, pihaknya selaku pemerintah akan memfasilitasi. "Bisanya pemerintah memfasilitasi, sementara kreasi dan inovasi ada di tangan ibu dan bapak semuanya. Yah. Terima kasih, hidup Pecinta Vespa," tutupnya. =ADV/FATHOL ALIF

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

PEMILIHAN KEPALA DESA

660 Polisi Akan Amankan Pilkades

SUMENEP - Sebanyak 660 personel Kepolisian Resor Sumenep akan mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di wilayah tersebut pada 2014. Pilkades akan dilaksanakan serentak dalam tiga hari.

"Kami sudah melakukan persiapan dalam rangka pengamanan pemilihan kepala desa (kades) tersebut. Kami akan menyiagakan 660 personel untuk mengamankan pemilihan kades serentak tersebut," kata Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko.

Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun ini memfasilitasi terselenggaranya pemilihan kades serentak di 88 desa di wilayah kecamatan daratan maupun kepulauan. Secara teknis, pelaksanaan pemilihan kades serentak itu dibagi menjadi tiga tahap, yakni pada 20 November di 31 desa, 26 November di 33 desa, dan 1 Desember di 24 desa.

"Kami akan akan didukung sekitar 100 personel Satuan Brimob Polda Jawa Timur untuk mengamankan pemilihan kades serentak. Nantinya, personel Brimob yang akan disebar di wilayah kecamatan daratan maupun kepulauan itu berstatus sebagai pasukan 'on call'," ujarnya, Kamis (13/11).

Selain itu, kata dia, instansi samping terkait seperti TNI, Satpol PP, dan Bakesbangpollinmas akan menerjunkan personelnya untuk membantu pengamanan pemilihan kades serentak.

"Kendali operasional pengamanan pemilihan kades serentak merupakan tanggung jawab kami. Namun, nantinya kami akan dibantu oleh personel dari sejumlah instansi samping tersebut demi terwujudnya pemilihan kades yang aman dan damai," ucapnya.

Kapolres juga berharap seluruh elemen masyarakat di Sumenep untuk membantu jajarannya dalam mengamankan pemilihan kades serentak.

"Potensi konflik pasti ada. Namun, dengan adanya kesadaran untuk saling menghormati di kalangan para calon kepala desa dan dukungan semua elemen masyarakat, kami optimistis pemilihan kades serentak di Sumenep akan berjalan aman dan damai," katanya.

Pada Rabu (12/11), Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar deklarasi damai pelaksanaan pemilihan kades yang akan digelar pada 2014 di 88 desa. Deklarasi damai pemilihan kades serentak oleh ratusan calon kades itu digelar di Pendapa Agung Sumenep di Kecamatan Kota.

Isi deklarasi damai pemilihan kades serentak tersebut, di antaranya para calon kades siap dipilih dan tidak dipilih, dan siap mengendalikan massanya untuk ikut mewujudkan pemilihan kades yang aman, damai, dan lancar. =ABD AZIZ/ANT

Pohon Ditebang Sembarangan BLH: Itu Bukan Wewenang Kami SUMENEP – Aktivis lingkungan hidup Abd Rahman mengatakan, penebangan pohon milik pemerintah dipinggir jalan raya tak beraturan. Pasalnya, penebangan itu dilakukan secara sembarangan.

Hal itu menyikapi maraknya penebangan pohon seperti yang terlihat di Jalan Dr. Cipto, Jalan Lingkar Barat, Jalan KH. Wahid Hasyim, Jalan Trunojoyo, dan taman asuh yang dibangun pada tahun 2012 yang nyaris tiada. Sejak akhir tahun 2013 hingga pengujung tahun 2014 ratusan pohon telah ditebang. Penebangan dilakukan rata-rata akibat perbaikan jalan maupun perbaikan saluran air (drainase).

Menurut Abd Rahman, penebangan pohon yang ter-

jadi selama ini mencerminkan tingkat kesadaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk pelestarian lingkungan sangat rendah. "Amatan saya begitu, karena pemerintah daerah hanya terkesan bisa menanam, dan tidak pernah melakukan perawatan," katanya.

Kata Rahman, seharusnya pohon yang sudah berumur tua dilestarikan. Jika pun lahan yang ditempati diperlukan untuk fasilitas umum, pemerintah bisa memindahkannya ke lokasi lain. ”Kami bukannya

sok tahu, namun faktanya di bawah memang yang ditebang itu rata-rata pohon yang sudah berumur puluhan tahun,” terangnya.

Lebih lanjut Rahman mengatakan, penebangan pohon itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan, khususnya di Kota Sumenep. Contoh konkretnya, kini lokasi pohon yang ditebang suasananya sudah panas, tak seperti sebelumnya yang sejuk.

Menurutnya, dibeberapa kota besar di Indonesia penebangan pohon sudah dihindari, meskipun lokasi yang ditempati akan dijadikan sebagai fasilitas umum. Agar tidak menggangu, pohon itu dipindah ke lokasi lain. ”Kalau di Surabaya, pohon itu dicabut bersama akarnya kemudian dibungkus. Setelah proyek selesai, maka pohon

itu akan ditanam di sekitarnya. Jika tidak ada lokasi lain, maka dipindah ke lokasi lain,” katanya.

Kabid Pengawasan dan Penanggulangan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumenep Ernawan Utomo tidak bisa memberikan banyak komentar saat dimintai klarifikasi. Menurutnya, persoalan itu tidak hanya kewenangan BLH. ”Memang kami bagian dari tim perizinan, namun untuk itu kami masih belum bisa memberikan komintar banyak,” katanya.

Selain itu, lanjut Ernawan, persoalan itu juga berada di bawah naungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP). ”Kami komitmen untuk melestarikan lingkungan. Namun, itu bukan wewenang kami,” katanya. =JUNAEDI/MK

PANEN JAGUNG. Petani mengupas tongkol jagung sebelum dipetik di Desa Gontor, Mlarak, Ponorogo, Jatim, Minggu (16/11). Saat ini petani di sentra tanaman jagung tersebut memasuki musim panen, namun harga jagung kering Rp 2.800/kg lebih rendah dibanding musim panen tahun lalu, Rp 3.000/kg.

KORAN MADURA

Sumenep SEREMONIAL

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486| TAHUN III

Gerak Jalan Shalawat

AKSI SOLIDARITAS

Kemerdekaan Pers Terenggut SUMENEP – Pemukulan di Makassar merupakan intimidasi terhadap kemerdekaan pers.

Apalagi para jurnalis yang menjadi korban keberingasan aparat kepolisian setempat sedang menjalankan kegiatan jurnalistik sebagai bentuk kontrol sosial tanpa tendensi memojokkan aparat.

Ketua PCNU Sumenep H. A. Pandji Taufiq (dua dari kiri), Ketua GP Ansor Moh. Muhri (tengah) dan Ketua LP Maarif NU Moh. Iksan (dua dari kanan) pada pembukaan Gerak Jalan Shalawat, Minggu (16/11).

GP Ansor Kembali Laksanakan GJS

S

UMENEPDalam rangka mensyiarkan pentingnya bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw., untuk keempat kalinya Gerakan Pemuda Ansor Cabang Sumenep melaksanakan kegiatan Gerak Jalan Shalawat (GJS), Minggu (16/11).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 05.00 itu diikuti kurang lebih sebanyak 180 regu. Masing-masing regu ada sebelas orang. Kesemuanya itu terdiri dari beberapa kategori, yakni kategori pelajar putra dan putri serta kategori umum, termasuk organisasi kepemudaan (OKP) se Kabupaten Sumenep juga dari sekolah luar biasa (SLB) yang ada di lingkungan Sumenep.

Ketua GP Ansor Cabang Sumenep, M. Muhri mengatakan, kegiatan GJS dilaksanakan untuk mensyiarkan Nahdlatul Ulama’ (NU). Selain itu, juga untuk mensyiarkan betapa pentingnya bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw dalam kehidupan sehari-hari.

“Jadi selain ada gerakan fisik, juga ada gerakan batin, yaitu bershalawat,” tukasnya.

Lebih dari itu, Muhri

juga menyebutkan bahwa GJS merupakan brand GP. Ansor cabang Sumenep selama ini. Pasalnya, Muhri mengklaim, kegiatan GJS hanya dilaksanakan oleh GP. Ansor. “Ya. Hanya Ansor yang punya kegiatan seperti ini (GJS, red.). Para peserta akan memperebutkan hadiah bergilir berupa tropi.

Selain itu, untuk juara umum nanti ada satu

A. Shadik

Kepala Disdik Sumenep honda Vario,” tegasnya.

Dikatakan, kegiatan GJS adalah agenda tahunan GP. Ansor Cabang Sumenep. Muhri mengatakan, kegiatan kemarin sudah merupakan yang keempat kalinya. Ditambahkan, jika di awal-awal GJS hanya dilaksanakan oleh GP. Ansor, namun dalam dua tahun terakhir GP. Ansor bekerja sama

dengan Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU Sumenep.

Kegiatan GJS kemarin dilepas langsung oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim. Namun, sebelum pelepasan, Busyro memberikan sambuatan.

Dalam sambutannya, mantan Ketua PC. NU Sumenep itu mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan GJS. “Saya bangga dan senang dengan kegiatan Gerak Jalan Shalawat ini. Karena akan mampu melahirkan pemuda berkualitas,” katanya Pantauan Koran Madura, selain dihadiri oleh Bupati Sumenep, pada acara pembukaan hadir pula Ketua PC. NU Sumenep H. A Pandji Taufiq, Kepala Dinas Pendidikan A Shadik, dan Ketua LP Maarif Sumenep, Moh Iksan.

Untuk diketahui, para peserta GJS kemarin dilepaskan di depan Masjid Agung Sumenep atau Jl. Trunojoyo lalu bergerak ke Jl. Sudirman, Jl. Cokro Aminoto, Jl. Agus Salim, Jl. Imam Bonjol, Jl. HP Kusuma, Jl. Pahlawan, Jl. KH. Zainal Arifin, Jl. KH Wahid Hasyim, dan finish di Jl. Trunojoyo kembali. =ADV/FATHOL ALIF

E

Pernyataan itu disampaikan Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS), Jumat (14/11) saat melakukan aksi solidaritas terhadap dihajarnya beberapa jurnalis oleh aparat kepolisian saat melakukan peliputan aksi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di Universitas Negeri Makasar (UNM) beberapa waktu lalu.

Koordinator aksi KJS, Abd Rahem, menyatakan menolak segala bentuk upaya kriminalisasi pers di Indonesia dan mengharapkan tegaknya kebebasan pers dengan penuh rasa tanggung jawab. Tak hanya itu, Rahem menegaskan KJS mengutuk dengan keras tindakan premanisme terhadap jurnalis.

"Jadi, kami kira ini (tindakan aparat Kepolisian Daerah Sulselbar, red.) sudah berlebihan. Oleh karena itu, kami men-

gutuk tindakan ini dan meminta kepada Kapolri agar mencopot Kapolda Sulselbar dari jabatannya," tukasnya.

Pantauan Koran Madura, para jurnalis Sumenep tidak hanya melakukan orasi mengecam tindakan aparat kepolisian Sulselbar kepada sejumlah awak media, namun mereka juga melakukan aksi teatrikal. Dalam aksinya, digambarkan seorang polisi mengintai sejumlah wartawan yang sedang melakukan liputan terhadap mahasiswa yang melakukan aksi menolak rencana kenaikan harga BBM. Tidak hanya mengintai, namun seorang polisi yang diperagakan oleh salah seorang anggota KJS itu juga mengintimedasi akan membunuh wartawan yang sedang melakukan tugasnya. Setelah itu, polisi yang mengenakan tameng di dadanya yang bertuliskan “Polda Sulselbar” itu juga beraksi memukuli wartawan dengan sebilah bambu yang dibawanya.

Terlepas, sejumlah anggota KJS yang melakukan aksi juga terlihat membawa beberapa atribut bertuliskan kecaman kepada aparat kepolisian yang melakukan tindakan premanisme kepada wartawan.

Dalam salah satu atribut yang mereka bawa bertuliskan: Kami Jurnalis, bukan Teroris. =FATHOL ALIF

Komunitas Jurnalis Sumenep membentangkan atribut yang bertuliskan kecaman terhadap polisi yang melakukan kekerasan kepada wartawan saat menjalankan tugasnya.

KORAN MADURA Sumenep KORAN Sampang F

Sampang

SENIN 17 NOVEMBER 2014 No. 0486 | TAHUN III

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

MADURA

F

LENGANG. Kondisi SUB Terminal Ketapang yang keberadaannya kurang diperhatikan, Minggu (16/11).

SAMPANG – Tak terpantaunya sub terminal di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, oleh Pemerintah Kabupaten Sampang, tampak berantakan. Padahal arus mudik, terutama kendaraan angkutan umum di daerah pantai utara (pantura) cukup menjanjikan sebagai sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Informasi yang dihimpun Koran Madura, sub terminal Ketapang kurang lebih 10 tahun sudah tidak difungsikan. Sehingga kondisi tersebut menjadikan sub terminal Ketapang rusak tanpa ada perhatian sedikitpun dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo).

Yang menjadi miris terkait ke-

Keberadaan Sub Terminal Tak Jelas beradaan sub terminal tersebut, yaitu adanya kios yang berada di dalam sub terminal. Pasalnya, puluhan kios menjadi bukti nyata dampak tidak difungsikannya sub terminal. Puluhan kios saat ini hanya dijadikan tempat tinggal semata.

Abd Azis (29), warga Ketapang Daya, menuturkan, saat ini keberadaan sub terminal Ketapang sangat memprihatinkan. Disamping sudah lama tidak digunakan, lahan sub terminal saat ini sudah tidak terawat lagi.

“Seharusnya pemerintah kabupaten lebih tegas untuk memutuskan, apakah sub terminal ini sudah tidak lagi beroperasi apa masih digunakan. Sebab sejauh ini keberadaan pembangunan sub terminal hanya setengah hati. Padahal, banyak warga yang membutuhkannya,” ujarnya kepada Koran Madura, Minggu (16/11).

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu pemilik kios yang berada dalam sub terminal Ketapang, Asraji. Dirinya mengatakan, keberadaan sub terminal saat ini ber-

dampak pada pola kehidupannya.

Menurutnya, kios yang dahulunya sebagai tempat sumber rezeki, namun saat ini kios yang disewanya menjadi tempat tinggal semata saja. Bahkan, dirinya setiap bulan tetap membayar retribusi pemakaian lahan sebagai bukti kepatuhannya terhadap Pemerintah Kabupaten kurang lebih sebesar Rp 32.500 meski kiosnya tidak lagi difungsikan layaknya kios.

“Saya berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Dishubkominfo) untuk memastikan kembali fungsi utama keberadaan sub terminal Ketapang. Sebab keberadaannya merupakan lahan untuk merajut asa kepada masyarakat sekitar terutama kepada puluhan pemilik kios saat ini. Atau jika lahan pemerintah itu tidak ingin dijadikan sub terminal, maka setidaknya lahan itu dialihfungsikan yang nantinya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat,” pintanya.

Sementara Kepala Dishumkominfo Ali Wafa melalui Kabid

Hubungan Darat Fadeli mengakui jika keberadaan sub terminal Ketapang saat ini tidak difungsikan dan tidak efektif lagi. Hal itu dikarenakan konflik lalu lintasnya menurutnya terlalu tinggi, sebab lokasi keberadaan sub terminal Ketapang berhadapan dengan Pasar Ketapang.

“Memang sudah tidak difungsikan sebagai terminal lagi, namun sub terminal itu masih digunakan sebagai penataan mobil di hari Pasar Ketapang. Dan jika dipaksakan, khawatir akan timbul konflik sosial seperti keluar masuknya kendaraan. Pembangunan sub terminal itu prematur alias keliru dari awal. Nanti awal tahun kami akan bicarakan kepada Satker yang lainnya supaya dikaji lebih dalam, apabila pembangunan sub terminal di sana perlu maka nantinya akan dicarikan lokasi alternatif yang nantinya menjangkau keseluruhan jaringan yang ada di sana (Ketapang, Sokobanah, Banyuates),” terangnya. = MOHAMMAD MUHLIS

Sampang PENERANGAN

Listrik Pulau Mandangin Sebulan Padam Bergilir Sampang - Pemadaman listrik secara bergilir atau bergantian di antara ribuan pelanggan PLN di Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, sudah berlangsung sebulan dan hingga kini belum teratasi.

“Sampai saat ini, masyarakat kami belum bisa menikmati aliran listrik (daya, red) secara merata,” kata Kepala Desa Pulau Mandangin yang berada di luar Pulau Madura, Kamis (13/11).

Ia menjelaskan, pemadaman aliran listrik di pulau berpenduduk sekitar 19 ribu jiwa itu sudah berlangsung sejak sebulan lalu. Penyebabnya karena mesin PLTD di daerah setempat rusak.

Akibatnya daya listrik yang dipasok ke rumah-rumah warga di wilayah itu berkurang dan tidak mampu menjangkau semua pelanggan, sehingga petugas PLN terpaksa memberlakukan pemadaman secara bergilir.

Secara terpisah Supervisor PLN Rayon Sampang Hari Purwanto mengakui, mesin Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) di Pulau Mandangin memang mengalami kerusakan.

Jika siang hari listrik padam total, sedangkan pada malam hari dilakukan pemadaman bergilir atau secara bergantian.

Menurutnya, pihak PLN telah menghubungi rekanan untuk memperbaiki diesel yang rusak, namun hingga saat ini belum juga diperbaiki.

“Tapi kami mengupayakan agar pemadaman listrik di Pulau Mandangin itu tidak terus terjadi sampai awal tahun 2015,” katanya.

Pemadaman aliran listrik di Pulau Mandangin juga mengganggu penyaluran air bersih dari mesin penyulingan dari air laut yang ada di pulau itu. Akibatnya warga terpaksa mengonsumsi air hujan simpanan di tandon.

Menurut Kepala Desa Pulau Mandangin Hakkun, sejak aliran listrik sering padam akibat mesin diesel-nya rusak, distribusi air bersih dari mesin penyuling di Pulau Mandangin juga terganggu.

“Kalau aliran listriknya masih normal, masyarakat di sini tidak terlalu mengkhawatirkan kondisi akan kebutuhan air,” katanya menjelaskan. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

G

Pembangunan Poltera Terancam Molor SAMPANG - Pengerjaan pembangunan kampus Politeknik Madura (Poltera) di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, saat ini menjadi perbincangan. Hal itu dikarenakan pembangunan kampus pelat merah itu hanya terlihat pada penggarapan dasar saja. Pengerjaan baru selesai kurang lebih sekitar 28 persen.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mulai meragukan, sebab target penyelesaiannya hingga akhir tahun ini.

“Kira-kira pembangunan yang hanya 28 persen ini bisa selesai tidak pada akhir tahun ini,” tanya Hannan kepada Ansori.

Pertanyaan itu diungkapkan oleh Kabag Pembangunan Pem-

kab Sampang Abd Hannan kepada Direktur Poltera Ansori, ketika Bupati Sampang A Fannan Hasib dan rombongan saat mengujungi lokasi pembangunan , Rabu (12/11).

Direktur Poltera Ansori saat dikonfirmasi mengatakan akan memaksimalkan pembangunan Poltera meski pengerjaannya saat ini mencapai 28 persen

yaitu pada pemancangan beton.

Pihaknya optimis pembangunan gedung tiga lantai selesai pada akhir tahun.

“Dengan waktu yang mepet, mau tidak mau harus nutut. Biar nanti kontraktornya yang mengatur soal target pembangunan itu supaya nanti menambah jam pengerjaannya” kelitnya.

Ketika ditanya anggaran yang tidak terpakai, Ansori kembali berdalih jika anggaran di tahun 2013 lalu terdapat sisa dana Rp 12 miliar dari APBN, dan Rp 1,8 miliar dari APBD yang belum terserap.

Dana Rp 1,8 miliar dari APBD saat ini digunakan untuk pengurusan dan izin analisis dampak

LAMBAN. Awak media saat mengunjungi proyek pembangunan Poltera yang pengerajannya masih mencapai 28 persen.

lingkungan (AMDAL). “Dana yang tidak terserap pada tahun lalu tidak ada di pihak Poltera.

Akan tetapi Rp 1,8 miliyar dari APBD digunakan untuk izin AMDAL,” kilahnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2013, pembangunan Poltera mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 30 miliar ditambah dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 4 miliar. Dan pada tahun 2014 ini pembangunan Poltera kembali mendapat suntikan dana sebesar Rp 20 miliar dari APBN dan Rp 4 miliar dari APBD. =MOHAMMAD MUHLIS

H

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

Pasar Ketapang Perlu Direhab Pedagang Mulai Tidak Betah SAMPANG- Banyak sarana dan prasarana pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sampang kurang mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang. Salah satunya pasar tradisional yang ada di daerah pantai utara, yaitu Pasar Ketapang yang terletak di Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang.

Pantauan Koran Madura, Minggu (16/11), puluhah kios yang berada di dalam pasar tampak mengalami kerusakan yang cukup parah. Banyak genting kios ambruk. Kondisi tersebut meresahkan pemakai kios. Bahkan informasinya, sebagian kios yang ada di Pasar Ketapang banyak yang tidak ditempati.

Hasyim (45), pemilik kios yang berada di pinggir jalan, menuturkan, sarana dan prasarana yang ada di Pasar Ketapang cukup parah. Selain itu, banyak penghuni kios semakin tidak betah.

Menurutnya, selain minim perbaikan, fasilitas kios yang disediakan oleh pemerintah hanya dibiarkan begitu saja, meski sebelumnya sudah banyak dikeluhkan dan diajukan oleh sebagian banyak pengguna kios.

“Saya di sini sudah puluhan tahun menempati kios di sini (di luar pasar). Jadi kondisi pasar sudah tidak asing lagi bagi saya. Kayukayu sudah banyak yang rapuh, bahkan gentingnya pun sudah

banyak yang bolong. Dan sudah semestinya kios yang berada di dalam pasar itu diperbaiki,” ujarnya kepada Koran Madura, kemarin.

Keluhan senada juga disampaikan H. Abdurahman, pedagang yang lain. Ia menyampaikan, pedagang banyak yang tidak betah, sehingga beralih ke pinggir jalan.

Akibatnya, kemacetan terkadang tak terelakkan.

“Dulu di sini banyak yang menjual pakaian. Jika sudah hari Kamis (hari pasaran), semua yang dibutuhkan warga banyak tersedia. Namun saat ini sebagian yang betah, selebihnya keluar. Ya mungkin pasar ini juga karena sembarang ditempati, misal pasar ini juga ditempati oleh pedagang sapi, kambing, dan ayam yang jaraknya terlalu berdekatan,” ujarnya.

Kasi Pasar Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dispendaloka) Kabupaten Sampang Damanhuri menyampaikan belum memiliki rencana untuk merehab Pasar Ketapang.

Pada tahun 2015, pihaknya hanya memfokuskan untuk pembangunan Pasar Srimangunan.

Sementara pasar tradisional yang ada di Ketapang hanya mendapat

anggaran perbaikan saja.

“Masih belum direncanakan adanya perbaikan di sana (Pasar Ketapang). Untuk jumlahnya saya kurang tahu, saya ada di ja-

lan, dan datanya ada di kantor, mungkin bisa langsung menghubungi kepala UPT Pasar sana,” singkatnya saat dihubungi via telepon, kemarin. =MOHAMMAD MUHLIS

INFRASTRUKTUR

Belum Selesai Dibangun Sudah Terendam SAMPANG- Pengerjaan proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan terkesan lamban.

Terbukti, pada salah salah pembangunan plengsengan di aliran anak Sungai Kali Kamoning yang berlokasi di Desa Mukte Sareh, Kecamatan Kedungdung, saat ini telihat terandam.

Pantauan Koran Madura di lokasi, proyek plengsengan yang masih belum selesai tersebut sebagian sudah terkikis oleh derasnya aliran sungai. Hal itu membuktikan jika pengerjaan proyek tersebut lamban.

Kepala Dinas PU Pengairan Tony Moerdiwanto melalui Kabid Bina Manfaat Zainullah menjelaskan, terendamnya proyek plengsengan yang ada di Mokte Sareh merupakan foktor alam, yaitu tidak lain adanya hujan yang saat ini debit air di aliran anak Kali Kamoning cukup tinggi.

TERENDAM. Proyek plengsengan yang berada di Desa Mukte Sareh Kecamatan Kedungdung saat terendam aliran sungai, Minggu (16/11).

Meski demikian, pihaknya membantah jika pengerjaan proyek tersebut dikatakan lamban. Sebab, menurutnya, pengerjaan proyek plengsengan tersebut sudah dikerjakan sejak bulan September lalu.

“Sebelumnya kami sudah mengimbau jika pengerjaan proyek yang bersumber dari dana alokasi Khusus (DAK) untuk segera didahulukan. Mengingat musim penghujan sudah dekat yaitu pada akhir tahun,” tuturnya kepada Koran Madura, Minggu (16/11).

Ketika ditanya tindakan yang akan dilakukan mengingat proyek plengsengan sebagian sudah terendam, Zainullah mengatakan akan menambah personel untuk mempercepat pengerjaan plengsengan.

Namun meski demikian, dalam pengerjaan plengsengan yang nantinya akan dikebut,

menurutnya, tidak akan lepas dari pantauannya, sehingga kualitas dari pengerjaan proyek plengsengan tersebut sesuai dengan Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB) yang diinginkan.

“Mungkin saat ini sedikitlah kerugiannya, karena yang rusak paling pada bagian atasnya saja. Oleh sebab itu, nanti kami akan menyuruh untuk menambah pekerja supaya pengerjaan proyek plengsengan tersebut segera terselesaikan. Dan saat ini ada kurang lebih 15 pekerja,” ujarnya.

Untuk diketahui, saat di lokasi pengerjaan pada proyek plengsengan tidak ditemukan papan informasi pengerjaan. Namun diinformasikan oleh Dinas PU Pengairan, bahwa anggaran pengerjaan proyek itu kurang lebih sebesar Rp 524 juta. =MOHAMMAD MUHLIS

KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

SENIN 17 NOVEMBER 2014 SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486| TAHUN III No. 0486 | TAHUN III

II

DANA DESA

Rp 330 Juta dari APBD

HAMA ULAT DAUN. Petani menunjukkan hama ulat hijau yang menyerang tanaman bawang merah di Desa Leces, Probolinggo, Jatim, Kamis (13/11). Belasan hektare lahan tanaman bawang merah di daerah tersebut rusak akibat terserang hama ulat daun yang menyebabkan daun tanaman menguning dan rusak.

Pabrik Gula Proses Izin Masih Ada 1700-1800 Hektare Pengembangan Tebu Belum Tercapai PAMEKASAN - Usaha Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pamekasan agar dibangun pabrik gula di wilayah itu hingga kini belum terwujud karena baru menyelesaikan proses izin prinsip.

Janji PTPN X untuk membangun pabrik gula di Madura masih menunggu hasil luasan minimal tanaman tebu yang ada bisa terpenuhi. PTPN X baru akan membangun pabrik gula jika di Madura luas kebun tebu sudah mencapai 4 ribu sampai 5 ribu hektare.

Untuk mewujudkan adanya pabrik gula yang dibangun PTPN X di Pamekasan, Dishutbun setempat dituntut mempunyai luasan kebun tebu sekitar 2000 hektare. Sementara dalam 3 tahun terakhir, pengembangan tebu di Pamekasan baru mencapai dalam kisaran 300 sampai 400 hektare.

Masih ada target 1700 sampai 1800 hektare yang ingin dicapai Dishutbun Pamekasan pada tahun 2015 mendatang.

Kepala Dishutbun Pamekasan, Ajib Abdullah mengatakan sesuai dengan permintaan PTPN X, target luasan yang ingin dicapai adalah sekitar 4 sampai 5 ribu hectare se-Madura, agar dapat membangun pabrik gula selaku BUMN yang membidangi perkembangan tebu di Indonesia.

“Kami memang menarget luasan lahan tanaman tebu sesuai target luasan PTPN X sekitar 4 sampai 5 ribu hektare se-Madura, agar nantinya pabrik gula yang dijanjikan bisa dibangun di sini (Pamekasan),” kata Ajib.

Diakuinya telah ada investor yang berencana membangun pabrik gula di Pamekasan, yaitu PT Gendis Madura Mukti (GMM).

Investor yang dikabarkan datang

dari India itu melirik tanah di Kecamatan Pasean yang saat ini tengah dalam proses pembebasan lahan.

“Saya belum tahu target luasan pabrik yang ini (GMM), apakan butuh seperti yang direncanakan PTPN X atau tidak, tapi yang jelas, investor ini sudah membebaskan lahan seluas 60 hektare di Pasean,” ungkapnya.

Mengenai proses yang dilakukan PT GMM untuk berinvestasi di Pamekasan, ternyata sudah menyelesaikan izin prinsip ke Bupati Pamekasan. Izin prinsip itu adalah perizinan paling awal untuk bisa memasukkan investasi di Kabupaten Pamekasan.

Rencananya, pabrik gula itu akan dibangun di Desa Batu Kerbuy, Kecamatan Pasean, tepatnya di wilayah pantai utara Pamekasan, yang lokasinya berdekatan dengan Pelabuhan Batu Kerbuy yang saat ini masih belum beroperasi itu.

Kepala Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu (KPPT) Pamekasan, Syahrul mengatakan berdasarkan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah Pamekasan, memang Kecamatan Pasean yang dipilih untuk pabrik gula milik PT GMM. Hal itulah yang menurutnya langsung dikeluarkan izin prinsip yang dikeluarkan Bupati Pamekasan.

Kendati sudah melakukan proses pembebasan lahan, namun PT GMM ini masih mengurus izin lokasi di KPPT dan sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Selain itu, proses izin amdal juga sudah selesai di Provinsi Jawa Timur.

“Izin prinsip yang dikeluarkan berdasarkan peluang pabrik gula itu dan disesuaikan dengan tata ruang dan tata wilayahnya, tapi ini masih banyak yang harus diselesaikan, mulai tingkatan kabupaten, provinsi maupun di kementerian, cukup kompleks,” kata Sahrul. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Pemerintah telah menerbitkan aturan baru tentang desa. Dengan aturan yang akan diterapkan pada tahun 2015 mendatang, masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Pamekasan, akan mendapatkan kucuran dana sekitar Rp 330 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.

Perkiraan itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 sebagai pelaksana dari UndangUndang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam aturan tersebut Kabupaten/Kota diwajibkan menyediakan dana perimbangan yang berasal dari ABPD untuk semua desa yang ada di wilayahnya.

Pada pasal 72 huruf e Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu diatur bahwa dana alokasi untuk desa yang berasal dari APBD sebesar 10 persen dari nilai APBD, hal itu setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Di Kabupaten Pamekasan, kekuatan APBD 2015 senilai Rp 1,54 triliun, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 998 miliar, APBD tersisa Rp 542 miliar. Jadi, anggaran dari APBD Pamekasan yang harus dikucurkan ke desa sebesar Rp 54,2 miliar atau 10 persen dari Rp 542 miliar.

Selain itu, dalam aturan yang baru itu menyebutkan bahwa dana desa juga dianggarkan 10 persen dari dana bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten. Dengan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah APBD tahun 2014 sebesar Rp 82 miliar, maka yang harus disisihkan untuk desa sebesar Rp 8,2 miliar. Sehingga total dana dari APBD untuk desa diperkirakan sebesar Rp 62,4 miliar.

Dengan jumlah 189 desa/ kelurahan di Kabupaten Pamekasan, maka masingmasing di desa diperkirakan akan mendapatkan dana segar dari ABPD sebesar Rp 330 juta. Angka tersebut didapatkan dari hasil pembagian dari Rp 62,4 miliar yang dibagi 189 desa/kelurahan yang ada di Pamekasan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

J

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

Benarkah Lemahnya Sosialisasi BPJS Disengaja?

Taufiqurrahman: Jangan-jangan Ada Korupsi Terstruktur dari Pusat PAMEKASAN – Akibat sosialisasi BPJS minim kerap diprotes oleh warga miskin peserta BPJS. Mereka yang sebelumnya peserta Jamkesmas harus mendaftar lagi secara mandiri dengan cara bayar premi. Lemahnya sosialisasi itu ditengarai ada unsur kesengajaan.

Terindikasi dengan rendahnya tingkat sosialisasi akan mengurangi pengguna BPJS sehingga menambah keuntungan yang kian besar pula. Program BPJS dianggap hanya bermotivasi pada keuntungan semata, kata Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Taufiqurrahman.

Menurutnya, kelemahan penerapan BPJS di Pamekasan adalah soal sosialisasi, yang terke-

san disengaja, karena berharap tidak banyak perserta BPJS yang menggunakan layanan bantuan dari pemerintah itu.

“Jangan-jangan ada praktik korupsi secara struktur dari pusat. Sebab proses sosialisasinya ada kesan sengaja diperlemah, supaya dipersulit dari atas, agar keuntungan BPJS lebih banyak,” katanya.

Taufiq menyarankan, agar

dalam hal pelayanan, BPJS Pamekasan harus coba meniru perusahaan asuransi swasta dalam hal mempromosikan produknya langsung ke masyarakat atau sampai menawarkan di depan pintu-pintu Rumah Sakit.

“BPJS Kesehatan ini sudah dijamin preminya oleh pemerintah, seharusnya lebih mempermudah lagi dibanding yang swasta.

Apalagi warga miskin itu harus mendaftar lagi dengan premi sekitar Rp 25 ribu per bulan,” ungkapnya.

Dikatakan Taufiq, sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat melalui kepala desa tidak efektif dan lebih banyak bersifat politis. Akibatnya, akan

banyak masyarakat yang jadi korban kelalaian pemerintah karena tidak terjamin kesehatannya lantaran pilihan politiknya tidak sejalan dengan kepala desa.

“Harus jemput bola, mendata masyarakat miskin di tiap Puskesmas untuk mendaftar BPJS, bukan menunggu di kantornya saja, supaya tidak dianggap sebagai program penyesatan, padahal punya tujuan yang baik,” kata politisi Partai Gerindra itu Menanggapi soal lemahnya sosialisasi itu, Kepala Operasional BPJS Pamekasan, Eko Durianto Kesdu mengklaim pihaknya sudah mengumpulkan seluruh kepala desa dan kepala puskesmas serta camat se-Pamekasan untuk di-

berikan pemahaman tentang program BPJS. Tidak ada perubahan pelayanan dari Jamkesmas ke BPJS, yaitu diawali dengan pelayanan dari Puskesmas. Kemudian Program BPJS kesehatan untuk masyarakat miskin, dinamakan dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebelumnya peserta Jamkesmas.

Di Pamekasan, pesertanya sebanyak 435.374 jiwa.

“Tapi masih ada 40 ribu jiwa di Pamekasan yang belum tercover.

Mereka itu tidak perlu daftar lagi, karena sudah ada nama-namanya, karena sebelumnya peserta Jamkesmas yang preminya dibayar pemerintah,” kata Eko. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

MUSIM HUJAN

Prediksi BMKG Meleset PAMEKASAN - Rilis yang dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Tanjung Perak

Surabaya tentang terjadinya hujan di Pamekasan ternyata meleset.

Rilis BMKG menyebutkan

bahwa untuk wilayah Pamekasan musim penghujan diprediksi baru akan terjadi pada minggu ketiga bulan November, yakni mulai

tanggal 20 sampai 30 November 2014. Kenyataannya Pamekasan utara sudah mulai diguyur hujan sejak minggu pertama bulan November 2014. Bahkan, hujan diiringi dengan angin puting beliung yang mengakibatkan sejumlah rumah milik warga di Kecamatan Pegentenan, Pamekasan, roboh akibat diterjang angin.

Akibat melesetnya prediksi BMKG yang diliris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan ini, masyarakat tidak mempersiapkan diri akan terjadinya bencana.

Misalnya, memangkas pohon dan belum memperbaiki atap rumah yang rusak.

Sementara rilis untuk Pamekasan wilayah selatan diprediksi akan terjadi awal bulan Desember yang akan dimulai tanggal 1 hingga 10 Desember 2014.

Padahal Pamekasan wilayah selatan mulai diguyur hujan sejak minggu kedua bulan ini. Lagi-lagi masyarakat dibingungkan dengan informasi yang dirilis BPBD setempat, sebagai acuan antisipasi terjadinya bencana.

Data pula dikeluarkan BMKG, untuk Januari 2015 mendatang kemungkinan hujan masih relatif normal. Tetapi yang harus diwaspadai yakni terjadinya longsor mengantisipasi adanya pergerakan tanah. Khususnya wilayah yang berada di Pantura Pame-

kasan. Puncak ekstrem terjadinya hujan di Pamekasan diperkirakan akan terjadi pada Februari 2015 mendatang.

Aktivis Pecinta Lingkungan Pamekasan (PLP), Abdurrahman Fauzi meminta BPBD lebih detail lagi menyiapkan kemungkinan terjadinya bencana yang akan terjadi di Pamekasan. Sehingga masyarakat lebih mempersiapkan diri terhadap kemungkinan yang akan terjadi.

Jika prediksi BMKG tersebut sudah meleset apalagi menimbulkan korban bencana, pihaknya meminta BPBD melakukan koordinasi ulang dengan BMKG Surabaya, untuk memastikan terjadinya bencana daerah tersebut.

Ia juga berharap BPBD lebih sigap dalam memberikan bantuan kepada korban bencana. Sebab selama ini BPBD terkesan selalu terlambat memberikan perhatian kepada korban bencana.

Sebelumnya, kepala BPBD Pamekasan, Budi Irianto mengimbau masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Misalnya dengan cara membersihkan slokan yang berada di sekitar rumah-rumah warga. Tujuannya, jika turun hujan, aliran air tidak tersumbat sehingga tidak terjadi banjir. Sebab selama ini terjadinya banjir juga diakibatkan oleh tersumbatnya selokan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486| TAHUN III

K

CUACA COCOK. Memasuki musim penghujan tahun ini, petani di wilayah Kabupaten Probolinggo, mulai melakukan penanaman padi. Dipastikan cuaca sangat cocok untuk menanamnya.

Penerbitan Pas Kecil Terkendala Tenaga Teknis 1.618 Perahu Milik Nelayan Tersebar di 6 Kecamatan PAMEKASAN - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemkab Pamekasan belum memiliki tenaga teknis yang bisa mengukur keberadaan kapal ataupun perahu nelayan. Sebagai landasan untuk menerbitkan Pas Kecil.

Akibatnya, banyak penerbitan Pas Kecil tertunda karena belum diketahui apakah perahu ataupun kapal tersebut layak dikemudikan ataupun tidak.

Dari 1.618 perahu milik nelayan di bawah GT-7, baru 70 perahu milik nelayan yang sudah dilakukan pengukuran. Dalam waktu dekat akan diterbitkan Pas Kecilnya. Sementara sisanya masih menunggu hingga tuntasnya pengukuran perahu yang dilakukan secara bertahap.

Kepala Dinas Perhubungan Komonikasi Dan Informatika,

Moh Zakir, melalui Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara, Sanusi menyatakan selama ini pihaknya harus bekerja sama dengan Syahbandar Pamekasan dan Kalianget Sumenep untuk melakukan pengukuran dan menentukan apakah kapal tersebut layak beroperasi ataupun tidak.

Jika kapal atau perahu tersebut tidak layak, maka petugas

akan mengeluarkan rekomendasi tidak layak mengemudi. dan Dishubkominfo tidak mengeluarkan pas kecil. Sebab apabila Dishubkominfo memaksakan mengeluarkan rekomindasi, maka jika terjadi kecelakaan di laut, Dishubkominfo juga bisa dikenai sanksi.

Dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengirimkan tenaga teknis khusus, yang akan diikutkan dalam pendidikan dan latihan tata cara pengukuran perahu dan kapal. Sehingga pihaknya tidak perlu lagi mengundang Syahbandar.

Ribuan perahu milik nelayan Pamekasan yang biasa digunakan untuk menangkap ikan selama ini dan semuanya ber-ukuran

di bawah GT-7, ternyata belum mengantongi surat pelayaran yang disebut Pas Kecil. Padahal surat pelayaran Pas Kecil merupakan dokumen pelayaran yang harus dipenggang oleh pemilik perahu, saat melakukan aktivitas menangkap ikan, layaknya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang harus dikantongi oleh pengendara roda dua maupun roda empat.

Setidaknya yang tercatat di Perhubungan Laut Dan Udara Dishubkominfo Pamekasan, ada 1.618 perahu milik nelayan Kabupaten pamekasan yang tersebar di 6 Kecamatan di Pamekasan belum kantongi surat pelayaran Pas Kecil. Di antaranya, 566 perahu yang bersandar di pesisir Kecamatan Tlanakan,

279 perahu yang bersandar di pesisir Kecamatan Pademawu, 148 perahu yang bersandar di pesisir Kecamatan Larangan, 96 perahu yang bersandar di pesisir Kecamatan Galis, 284 perahu yang bersandar di pesisir Kecamatan Pasean, dan 245 perahu yang bersandar di pesisir Batu Marmar Pamekasan.

Apabila saat pelayaran, perahu-perahu tersebut tidak mengantongi surat pelayaran Pas Kecil, maka saat operasi dilakukan polisi air polda jawa timur, berhak memberikan sanksi kepada pemilik perahu ataupun awak kapal. Dan apabila terjadi kecelakaan di laut, maka pemilik kapal terancam pidana. =Fakih Amyal/rah

L

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

Disdik Belum Siap Terapkan Program Pemerintahan Jokowi Akan Disusun UU Wajib Belajar 12 Tahun PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan belum siap menjalankan program yang kini mulai digalakkan dalam pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ataupun program-program lainnya di bidang pendidikan.

Kepala Disdik Pemkab Pamekasan, Yusuf Suhartono, melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen), Moh. Tarsun, mengaku hingga saat ini belum ada sosialisasi tentang program yang akan diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, termasuk program KIP. Tarsun mengakui belum bisa berkomentar banyak tentang program yang sudah dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi karena hingga saat ini belum ada kejelasan tentang program tersebut.

Ia berkayakinan, program tersebut sama dengan program

batuan siswa miskin (BSM), sehingga tidak akan ada perubahan banyak tentang sistem yang akan dijalankan. Hanya akan berubah wadah atau casing saja.

Sementara untuk kurikulum, Tarsun meyakini tidak ada perubahan. Sebab kurikulum 2013 ada kesamaan dengan program pendidikan karakter yang tengah gencar dipromosikan oleh pemerintahan Jokowi-JK, yakni revolusi mental.

Namun demikian, kata Tarsun, pihaknya akan tetap menjalankan seluruh kebijakan yang akan diberlakukan oleh pemerintah pusat. Sekalipun harus ada

perubahan kurikulum.

Hingga saat ini dia akui belum ada perubahan sistem ataupun program dalam pendidikan. Ia akan menunggu seluruh perubahan sistem yang ada di Kementerian Pendidikan.

Sementara itu, Kartu Indonesia Pintar diklaim berbeda dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Dengan Kartu Indonesia Pintar jangkauan bantuan bukan hanya siswa miskin saja, namun juga siswa yang rentan miskin.

Selama ini yang dibantu BSM hanya siswa miskin yang sekolah.

Dengan KIP ini, anak yang miskin dan rentan miskin meski tidak berada di dalam sekolah bisa mendapatkan bantuan.

Anak-anak yang mendapatkan pelatihan kerja, juga bisa menjadi sasaran bantuan melalui kartu ini.

Jadi bukan hanya anak-anak yang berada di sekolah formal saja.

Kartu Indonesia Pintar akan menjangkau seluruh anak Indo-

nesia bisa mendapatkan akses pendidikan, wajib belajar 12 tahun. Untuk menerapkan wajib belajar 12 tahun, pertama harus disusun undang-undang wajib belajar 12 tahun. Setelah itu baru nanti disusun impelementasinya.

Kalau wajib belajar 12 tahun diberlakukan, maka semua anak

usia sekolah wajib melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Jika tidak sekolah maka anak bisa mendapatkan sanksi.Terkait sanksi untuk anak yang tidak mau melakukan wajib belajar 12 tahun, nanti hal itu akan dibicarakan saat menyusun UU Wajib Belajar 12 tahun. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

SEREMONIAL

Lomba Palapa 2014 Makin Semarak

SIDAK. Bupati beserta rombongan melakukan inspeksi mendadak di sebuah sekolah beberapa hari lalu.

PAMEKASAN - Lomba gerak jalan malam hari, yang biasa disebut Palapa (Pamekasan, Larangan, Pamekasan), makin semarak di 2014. Digelar kedua kalinya sejak 2013 setelah 30 tahun lebih mati suri. Lomba dilaksanakan pada Sabtu malam (15/11), dimulai pukul 19.30 WIB, terlebih dahulu diadakan acara pembukaan oleh Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, dalam rangkain acara peringatan hari jadi Pamekasan ke-484.

Peserta lebih banyak daripada tahun lalu.

Tercatat 137 peserta kelas beregu, 177 peserta perorangan putra, dan 34 peserta perorangan putri.

Menurut Ketua Panitia Jhon Yulianto, ada peningkatan sekitar 20 persen dari peserta tahun sebelumnya. Ditambah enam peserta kehormatan, di antaranya regu jajaran Forpimda, Regu Satpol PP, Regu Kelompok Kacong-

Cebbing, Regu Persatuan Camat, Regu Persatuan Lurah, dan Regu Kehormatan Bhayangkari Polres Pamekasan. Masyarakat pun berduyun-duyun datang untuk menyaksikannya.

Para peserta terdiri dari instansi pemerintahan, instansi pendidikan, instansi swasta, perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Mereka berjalan sepan-

jang 21 kilometer, dengan rute dari Monumen Arek Lancor-Jalan Jokotole-Jalan Dasok Desa Murtajih-Jalan Raya Konang Kecamatan Galis, lalu istirahat di Posko Desa Bulai, Kecamatan Galis. Dilanjutkan rute melewati Jalan Raya Larangan-Jalan Raya Pamekasa n-Sumenep, dan kembali ke Monumen Arek Lancor. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KORAN Bangkalan MADURA BANGKALAN - Jembatan Suramadu telah beroperasi sejak enam tahun lalu. Keberadaan jembatan sepanjang 5.438 m tersebut diharapkan dapat menunjang laju perkembangan sektor ekonomi di kawasana Madura, khususnya kabupaten Bangkalan yang terletak di ujung paling barat. Akan tetapi, hingga saat ini perubahan yang diharapkan tak kunjung terlihat. Khususnya kawasan yang masuk dalam tanggung jawab Badan Pengawasan Wilayah Surabaya dan Madura (BPWS).

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bangkalan, Suyitno mengatakan belum direal-

BANGKALAN – Pengendara roda dua yang melintasi jembatan Suramadu hendaknya lebih meningkatkan kewaspadaan, karena beberapa waktu terakhir hujan deras yang disertai angin kencang kerap melanda wilayah Bangkalan dan Surabaya. Bentuk kewaspadaan tersebut agar melihat dan mematuhi imbauan serta rambu-rambu yang terpasang di jembatan sepanjang 5,4 kilometer itu untuk menjaga keselamatan masing-masing.

"Dengan mematuhi rambu-rambu yang ada untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di akses jembatan Suramadu. Apalagi kecepatan angin bisa datang secara fluktuaktif serta tidak menentu. Bagi pengguna jembatan untuk lebih waspada terutama kedaraan roda dua," ungkap Kepala Gerbang Jembatan Suramadu, Suharyono pada Koran Madura saat dikonfirmasi.

Menurutnya, keselamatan para pengguna jembatan terpanjang di Indonesia ini merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, bagi seluruh elemen yang menggunakan jasa tol tersebut untuk memperhatikan kecepatan angin serta mengurangi kecepatan saat berkendara. Apabila dilakukan penutupan oleh petugas karena kecepatan angin melampui batas normal, diharap bagi kendaraan roda dua maupun roda empat untuk bersabar menunggu sampai kecepatan angin kembali normal.

"Keselamatan pastinya

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

senin 17 NOVEMBER 2014

SENIN 17 NOVEMBER 2014||TAHUN No. 0486 |IIITAHUN III No. 0486

Pembangunan Pasca Suramadu Tersendat Korban Pemkab-BPWS Tarik Ulur Kepentingan Masing-masing isasikannya pembangunan dan pengembangan pasca berdirinya jembatan terpanjang di Indonesia itu karena faktor terjadinya tarik ulur kepentingan antara pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan dan BPWS. Selama ini, BPWS tetap mengacu pada Perpres dalam upaya pembangunan, sedangkan Pemkab sendiri tetap mengacu pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (Otoda). " Ya, berdasarkan hasil per-

Suyitno

Ketua Komisi C DPRD Bangkalan

temuan kami dengan pihak BPWS, mereka mengaku siap melakukan komunikasi lagi dengan Pemkab Bangkalan.

Kami selaku DPRD meminta agar kedua belah pihak tidak mementingkan egonya masing-masing," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Suyitno sangat menyayangkan banyaknya program pembangunan yang tidak terealisasi karena konflik kepentingan. Salah satu contoh, anggaran BPWS senilai 100 miliar yang diperuntukkan untuk

pembangunan gedung Islamic Centre harus dikembalikan.

Maka dari itu, BPWS maupun Pemkab harus saling bekerja sama agar perubahan yang diharapkan masyarakat pasca Suramadu bisa segera diwujudkan. " Ya, kami Komisi C meminta inisiatif BPWS agar menyampaikan kembali program kemarin kepada Pemkab Bangkalan, dan itu semua semata-mata agar pengembangan di kawasan Suramadu segara dilakukan," terangnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nonor 27 tahun 2008, BPWS memiliki tanggung jawab pengawasan dan pengembangan pada radius 600 hektare dari kaki Suramadu di wilayah Madura. Untuk Surabaya kini sudah diubah menjadi 250 hektare dari kaki Suramadu.

"Kami sebagai legislatif yang notabene perwakilan rakyat siap memediasi agar pembangunan ini tidak lagi tersendat," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

JEMBATAN SURAMADU

Pengendara Perlu Waspadai Angin Kencang

WASPADA. Pengendara roda dua diminta lebih berhati-hati, karena belakangan ini sering terjadi hujan yang disertai angin kencang.

menjadi prioritas utama. Jadi kalau sudah cuaca menunjukkan akan terjadinya hujan maka segala persiapan harus dilakukan oleh para pengguna kendaraan bermotor, seperti mengurangi kecepatan dan melihat kondisi

kecepatan angin," imbuhnya.

Menurutnya, ketentuan dilakukan penutupan untuk jalur kendaraan roda dua baik siang dan malam hari, apabila kecepatan angin di atas 40 km/jam, dan untuk roda empat kecepatan

angin di atas 60 km per jam. Jika kecepatan angin sudah di atas ketentuan, maka petugas harus melakukan langkah menutup gerbang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Kami tidak mau ambil

doni heriyanto/koran madura

risiko, karena kalau sudah ada di bentang tengah hempasan angin begitu kencang, pastinya kalau ada kendaraan yang melintas dipastikan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," jelasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

Pilkades Tetap Memakai Anggaran Pribadi Di Desa Glintong Ditarget Rp 200 Juta

ist/koran madura

LAKA. Pengendara sepeda motor yang tewas di lokasi kejadian, tepatnya di akses Suramadu desa Alang-alang.

KRIMINAL

Pengemudi Vixion Tewas Tabrak Truk Parkir BANGKALAN - Hujan lebat yang mengguyur akses Suramadu sisi Madura menjadi petaka bagi Timroni (22). Pemuda asal Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan, Sampang itu tewas setelah Yamaha Vixion yang dikendarainya menabrak truk parkir, Minggu (16/11).

Akibatnya, Timroni langsung tewas di lokasi kejadian dengan luka serius di bagian kepala.

Korban langsung dilarikan ke kamar mayat RSUD Syamrabu Bangkalan. Sementara Vixion bernopol L 5729 QR remuk di bagian depan dan diamankan di markas Lakalantas Polres Bangkalan untuk dijadikan barang bukti.

Saksi mata, pengendara sepeda motor, Sodiq (23), warga Bangkalan yang berada tepat di belakang korban, mengatakan pengendara Vixion tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Surabaya. Saat di lokasi kejadian tepatnya di Desa Alang-alang, Kecamatan Tragah, korban berupaya menyalip mobil dari sisi kiri.

Diduga jarak pandang pengendara Vixion terganggu karena hujan lebat. Ketika jarak pandang mulai berkurang, maka menepilah hingga hujan dirasa sudah reda,”

Ipda Puji Purnomo

Kanit Lakalantas Polres Bangkalan “Melaju kencang saat mendahului saya. Mungkin tidak melihat truk parkir yang ada di sisi kiri jalan,” katanya.

Sodiq yang kala itu berkendara seorang diri, langsung melaporkan kecelakaan itu ke pos polisi di pintu masuk akses Suramadu, Desa Tangkel, Kecamatan Burneh. Sebab jarak antara pos polisi dengan lokasi kejadian sekitar 8 kilometer.

”Benturannya keras sekali karena saya tepat di belakangnya.

Sementara truk langsung kabur,” ungkapnya.

Sementara itu, Kanit Lakalantas Polres Bangkalan Ipda Puji Purnomo menerangkan hingga saat ini pihaknya terus mengumpulkan informasi terkait truk yang belum diketahui jenis dan nopolnya. Pengemudi truk langsung tancap gas ketika mengetahui korban telah meninggal.

Atas kecelakaan tersebut, Puji mengimbau kepada para pengedara untuk mengurangi kecepatan dan meningkatkan kewasdaan saat berkendara dalam kondisi hujan. Ia menyarankan agar para pengendara sepeda motor memilih berhenti sejenak hingga hujan reda.

“Diduga jarak pandang pengendara Vixion terganggu karena hujan lebat. Ketika jarak pandang mulai berkurang, maka menepilah hingga hujan dirasa sudah reda,” tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Meski aturan mengenai desa diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menekankan agar pembiayaan pemilihan kepala desa (pilkades) dibebankan kepada pemerintah daerah (APBD), tetapi rupanya itu tidak berlaku dalam tahun 2014. Sebab desa yang akan menggelar pilkades dalam bulan Desember mendatang, beban anggarannya masih ditanggung oleh masing-masing calon kepala desa, dengan pembagian yang sama.

Salah satunya, desa Glintong Kecamatan Klampis yang bakal menggelar pilkades pada bulan Desember 2014. Pasalnya, desa tersebut sudah terbentuk kepanitiannya sejak tahun lalu.

Akan tetapi, urung untuk digelar pilkades lantaran ada peraturan Kemendagri untuk tidak menggelar pilkades dalam tahun politik. Padahal sesuai undangundang tersebut, pelaksanaan pilkades dilakukan serentak sesuai pasal 31 ayat 2 dan pembiayaan pilkades dibebankan kepada APBD sesuai pasal 34 ayat 6.

Dalam pelaksanaan pilkades yang bakal digelar nanti, untuk desa Glintong rupanya dipatok dengan biaya Rp 200 juta oleh panitia. Sebab pilkades serentak akan dilakukan pada tahun 2015 dengan pembebanan pada APBD yang dialokasikan sebesar Rp 2,5 miliar sembari menunggu rampungnya peraturan daerah (perda) sebagai acuan teknis.

"Desa Glintong pada tahun ini bakal menggelar pilkades. Anggaran yang dibutuhkan Rp 200 juta. Dalam menggelar pilkades desa ini masih belum didanai oleh APBD. Sebab digelarnya pilkades, karena desa sendiri yang mendesak untuk segera digelar," kata Camat Klampis, Abdul Hadi, kemarin (16/11).

Sementara itu, Kepala Bapemas Bangkalan, Ismed Efendy

memaparkan tiga desa di kabupaten Bangkalan yang siap menggelar pilkades pada Desember, yakni Desa Glintong Kecamatan Klampis, Desa Batobelle Kecamatan Geger, dan Desa Durjen Kecamatan Kokop. Seluruhnya menggunakan dana pribadi dalam pelaksanaannya. Baik kebutuhan sarana prasarana dan keamanannya.

"Ketiga desa ini, panitianya sudah terbentuk dan sudah membuka pendaftaran Calon Kades sejak tahun lalu. Namun berhubung ada larangan untuk menggelar pilkades saat jelang pilpres lalu, maka tidak dilaksanakan," terangnya.

Selain itu, ada 12 desa yang sudah membentuk panitia pemilihan dan siap melakukan pemilihan kepala desa. Berbeda dengan 3 desa tadi, ke-12 desa ini nantinya sudah dibiayai oleh APBD, karena dilakukan pada tahun 2015.

Saat ini dalam tahapan pembukaan pendaftaran calon kades.

Salah satu anggota Komisi A DPRD Bangkalan, Mohammad Zahri menyatakan kalau nanti pada bulan Desember ada tiga desa yang sudah siap menggelar pilkades, pihaknya akan mendukung pelaksanaan tersebut. Sebab keinginan masyarakat untuk segera menggelar pilkades tidak bisa dihalangi. Apalagi hal itu menyangkut kepemimpinan di desa. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA PAMEKASAN - Rencana pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) memancing amarah masyarakat dan mahasiswa karena dinilai tidak populis dan dianggap akan menyengsarakan rakyat.

Banyak cara bisa dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan mahasiswa untuk menumpahkan kekecewaan terhahap rencana kenaikan tersebut, mulai dari aksi protes dengan berkirim surat terbuka terhadap pemerintah, protes melalui Forum dialog, mengkritik dengan demonstrasi hingga mengkritik dengan seni teaterikal.

Cara-cara tersebut sudah dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan mahasiswa. Tetapi, tidak menyurutkan pemerintah untuk tetap menaikkan harga BBM. dengan berbagai alasan yang disampaikan pemerintah terhadap rakyatnya.

Akibatnya, sejumlah aktivis mahasiswa semakin getol menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM. Bahkan yang terakhir Wakapolrestabes Makasar AKBP Toto Lisdianto harus menjadi korban kebrutalan mahasiswa karena bagian ketiaknya kena anak panah, yang diduga dilakukan peserta aksi dari Universitas Negeri Makassar.

Aksi yang berakhir dengan kericuhan menolak kenaikan harga BBM itu, meluas ke Kabupaten Pamekasan. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pamekasan dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang melakukan aksi demostrasi ke gedung DPRD Pamekasan Senin (10/11/2014).

Nyaris bentrok dengan aparat kepolisian di wilayah itu. Penyebabnya, anggota DPRD Pamekasan enggan menemui peserta aksi. Sehingga mahasiswa mulai bersikap beringas.

Ketua DPC GMNI Pamekasan, Makruf Malaka menyatakan mahasiswa tidak akan melakukan aksi anarkis, jika pihak-pihak yang diminta mahasiswa segera menemui para pendemo dan aparat kepolisian tidak memancing amarah para mahasiswa. Sehingga, mahasiswa tetap konsisten dalam barisanya.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Cabang HMI Pamekasan Khofifi yang menuding lembaga DPRD Pamekasan yang sering memancing mahasiswa melakukan tindakan anarkis saat demos.

Misalnya, saat mahasiswa meminta seluruh pimpinan menemui mahasiswa, yang ada hanya

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SENIN 17 NOVEMBER 2014 SENIN 17 NOVEMBER 2014||TAHUN No. 0486 |IIITAHUN III No. 0486

Haruskah Aksi Penolakan Harga BBM Diakhiri Kericuhan?

GALANG TANDA TANGAN. Sejumlah aktivis mahasiswa galang tanda tangan menolak kenaikan harga BBM.

1 ataupun 2 pimpinan. Atau meminta seluruh ketua fraksi menemui mahasiswa, yang hadir hanya 1 ataupun 2 Fraksi.

Dua organisasi ekstra kampus ini melakukan aksi bersamaan menolak kenaikan harga BBM ke gedung DPRD Pamekasan.

Mereka meminta seluruh fraksi di DPRD Pamekasan menandatangani pernyataan menolak kenaikan BBM tersebut. Sebab, menurut mereka, kebijakan pengalihan subsidi BBM yang berdampak terhadap kenaikan harga BBM hanya akan membebani rakyat kecil, oleh sebab itu mereka meminta semua wakil rakyat di gedung DPRD setempat, sepakat menolak kenaikan harga BBM. Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin menerangkan semua anggota DPRD sepakat menolak kenaikan harga BBM dan meminta

maaf, tidak semua anggota dewan bisa menemui mereka karena bersamaan dengan jadwal reses yang berakhir hari ini.

Aksi penolakan kenaikan harag BBM kembali terjadi di Pamekasan pada Jumat (14/11/2014). Kali ini dilakukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Aksi nyaris ricuh kembali terjadi karena aktivis PMII dilarang masuk ke Kantor Bupati. Padahal, mereka ingin bertemu kepala daerahnya dan ingin menyampaikan aspirasi masyarakat yang sama-sama menolak kenaikan harga BBM. Akibat dilarang masuk kantor Bupati Pamekasan, para mahasiswa berlarian dan memaksa masuk dari pagar kantor pemkab Pamekasan dan aktivis ini menyatu di halaman kantor Bupati Pamekasan.

Situasi yang memanas bisa diredam setelah pendemo lainnya mampu meredam amarah temannya. Petugas berjanji akan mengizinkan pendemo masuk ke kantor Bupati, asalkan tidak anarkis.

Namun, lagi-lagi janji tersebut omong kosong.

Sejumlah tokoh pemuda Pamekasan mengapresiasi mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Tetapi, menyayangkan atas aksi yang berakhir dengan kericuhan.

Mantan Ketua GMNI Pamekasan Nur Faisal menyatakan ada beberapa penyebab mahasiswa melakukan aksi demonstrasi berakhir dengan kericuhan, di antaranya aparat tidak netral dalam mengamankan jalannya aksi, lemahnya koordinasi antara aparat kepolisian dan massa aksi,

fakih amyal/koran madura

tidak solidnya massa aksi, sehingga ada provokator yang masuk dalam barisan massa aksi.

Menurut Faisal, dari beberapa penyebab terjadinya aksi ricuh paling dominan dikarenakan tidak netralnya aparat keamanan dan tidak maksimalnya aparat keamanan dalam menjaga jalanya aksi. Dan hal inilai yang cederung menjadi pemicu terjadinya aksi anarkis dalam aksi mahasiswa.

Sekalipun demikian, kata pria yang juga menjadi penasehat pedagang kaki lima ini, penyampaian pendapat di muka umum harus sesuai pada undang-undang nomor 09 tahun 1998 tentang tata cara menyampaikan pendapat dimuka umum.agar tujuan aksi bisa tercapai. Jika melanggar ketentuan tersebut aparat kepolisian bisa membubarkan. = FAKIH AMYAL/RAH

KORAN MADURA

SENIN 17 NOVEMBER 2014 No. 0486 | TAHUN III

SENIN 17 NOVEMBER 2014 | No. 0486 | TAHUN III

KORAN MADURA

R

Jangan pesimis a it dulu sebelum k ” t. a u rb be

Lika Agustin

Menggapai

Masa Depan Cerah Haruskah Aksi Penolakan Harga BBM Diakhiri Kericuhan?

Rencana pemerintahan JokowiJK menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) memancing amarah masyarakat dan mahasiswa karena dinilai tidak popolis dan dianggap akan menyengsarakan rakyat.

Selengkapnya LAPSUS | Hal. O

Siapa orang yang tidak ingin masa depannya cerah dan lebih baik. Untuk mencapainya mereka akan berusaha semaksimal mungkin dengan di sertai iringan doa di setiap langkahnya.

P

erempuan ayu yang bernama Lika Agustin mengatakan setiap usaha dan perbuatan manusia pasti akan mendapatkan balasan. Usaha baik akan memetik buah kebaikan baik di dunia ini.”Tidak ada yang hidupnya suram dikala memasuki masa mendatang,” terangnya

Menurutnya, di masa kini kita perlu menancapkan sebuah kepercayaan dalam diri untuk bisa menggapai semua keinginan di masa mendatang, agar kehidupan lebih cerah dalam mengarungi bahtera duniawiyah.“Jangan pesimis dulu sebelum kita berbuat. Semua itu tergantung dari kepercayaan hati kita,” kata Lika Agustin.

Dia juga mejelaskan, meski bahtera hidup terkadang dirundung sebuah kecemasan terkadang dihadapkan kepada perseoalan kebahagian. Namun, jika kita berada dalam sebuah cobaan jangan mudah menyerah. Justru sebaliknya, kita wajib untuk bekerja keras dalam merubah nasib kehidupan.“Jangan mudah putus asa karena hal itu sangat dibenci oleh sang pencipta,” tegasnya.

Di setiap langkah dalam perbuatan, perlu adanya sebuah

: Lika Agustin : Probolinggo,24 September 1989 Alamat : Besuk Kabupaten Probolinggo Hobi : Memasak bersama keluarga Motto : Jangan pernah menyerah dalam menyelesaikan setiap permasalahan

Nama Tetala

keikhlasan dan keteguhan hati.

Dalam masa mendatang keyakinan untuk menang dalam menggapai mimpi, pastinya akan terwujud.

Diantara kita pasti semua akan dihadapkan pada persoalan kedewasaan hidup.“Tentu semua itu harus kita hadapi dengan masa depan cerah dan lebih baik,”ucap Lika Agustin. =Mahfud Hidayatullah

P