e Paper Koran Madura 17 Desember 2014

RABU

KORAN MADURA

17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

RABU 17 DESEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0508 | TAHUN III

1

koranmadura@gmail.com

LONGSOR BANJARNEGARA

BUTUH ALAT TAMBAHAN Tim Rescue dari lembaga kemanusiaan yang membantu penanganan bencana tanah longsor di Banjarnegara membutuhkan peralatan tambahan untuk proses evakuasi korban. Hingga Selasa sore (16/12) korban yang berhasil ditemukan Tim Rescue berjumlah 64 orang.

BERITA

TERKAIT Hal 2

KPK Incar Mantan Gubernur DKI dan Sulteng Nasional hal 4

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

LONGSOR BANJARNEGARA

Tim Rescue Butuh Alat Tambahan

JAKARTA- Tim rescue dari lembaga kemanusiaan yang membantu penanganan bencana tanah longsor di Banjarnegara membutuhkan peralatan tambahan untuk proses evakuasi korban. ”Kebutuhan yang sangat diperlukan untuk proses evakuasi saat ini adalah alat cutting hidrolik, katrol, alat sedot dan semprot air juga masker serta sarung tangan latex,” ujar Amir Mutar selaku Ketua tim rescue Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) melalui siaran pers di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, pada saat ini Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU terus bergerak dan bersinergi melakukan evakuasi lanjutan dengan Kopassus. ”Lima personil bagian operasi PKPU bergabung dengan personil Kopassus untuk mengevakuasi korban yang tertimpa material bangunan. Tim Rescue PKPU juga menyediakan ambulance di pusat identifikasi korban sebagai support armada,” katanya.

Selain itu, tim perencanaan rescue PKPU ikut bersama tim kesehatan Kopassus untuk melakukan pendataan lanjutan. ”Tujuannya untuk penentuan program atau jenis bantuan yang akan diberikan selanjutnya,” katanya.

Sejauh ini, PKPU telah melalukan evakuasi, perawatan medis, pelayanan jenazah, distribusi logistik darurat, menyediakan ambulance. ”Dan dalam beberapa hari kedepan akan membuat pusat trauma healing, Serambi Nyaman yang dikhususkan untuk korban yang rentan terkena penyakit seperti manula, ibu hamil, anak-anak dan lainnya, serta pengadaan posko dapur Air dimana warga dapat mengambil air minum dan dibuatkan susu bagi bayi dan balita,” katanya.

Berdasarkan pendataan tim Rescue PKPU, kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat sekitar seperti medis dan obatobatan, sembako,perlengkapan mandi, pembalut, selimut, sarung, kaos kaki anak-anak dan dewasa, pakaian layak pakai, pakaian dalam dan lain sebagainya. =ANT/WURYANTI

ant/anis efizudin

TEMUKAN JASAD KORBAN LONGSOR. Tim gabungan mengevakuasi jasad korban yang tertimbun tanah longsor ke dalam ambulan di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jateng, Selasa (16/12). Pada hari ke-4 pencarian, tim gabungan berhasil menemukan tujuh jasad korban longsor namun pencarian dihentikan sementara karena cuaca buruk yang dikhawatirkan bisa menyababkan terjadinya longsor susulan.

SUAP MIGAS FUAD AMIN IMRON

KPK Periksa Mantan Presdir PT Pertamina EP JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelisik dugaan keterlibatan Pertamina EP dalam kasus suap jual beli gas alam di Bangkalan, Jawa Timur, yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Fuad Amin Imron. Lembaga antirasuah mulai memeriksa sejumlah saksi dari perusahaan pelat merah itu.

Penyidik KPK memanggil mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Pertamina EP, Tri Siwindono dan Direktur PT Pertamina EP Haposan Napitupulu. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonio Bambang Djatmiko (ABD). “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (16/12).

Keduanya kata Priharsa akan ditelisik soal kontrak haram jual beli gas yang melibatkan sejumlah pihak. Termasuk salah satunya dengan PT MKS milik Sardjono. Terkait

pendalaman kontrak haram jual beli gas itu, penyidik KPK juga memanggil 2 orang yang pernah bekerja di BP Migas tahun 2007.

Dua pihak asal lembaga yang saat ini bernama SKK Migas itu yakni, Kepala BP Migas Tahun 2007 Kardaya Warnika dan Kepala Divisi Pemasaran BP Migas Tahun 2007 Budi Indianto.

Tak hanya itu, penyidik KPK juga memanggil Dirut PT Pembangkitan Jawa Bali, Samiudin dan menejer keuangan PT Pembangkitan Jawa Bali Andiani Rinsia. Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk Antonio. “Kardaya Warnika, Budi Indianto, Samiudin dan Andiani Rinsia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ABD,” terang Priharsa.

Sekadar catatan, Kardaya Warnika saat ini menjadi Ketua Komisi VII (bidang ESDM) DPR RI. Mantan Dirjen Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM ini tercatat sebagai anggota Fraksi Partai Gerindra.

Ketua KPK Abraham Samad memastikan akan mendalami dugaan kontrak haram antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PD Sumber Daya, PT MKS atau Media Energi, dengan anak perusahaan Pertamina, Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, dan Pertamina EP. Pendalaman tersebut seir-

ing proses penyidikan kasus suap jual beli gas di Bangkalan yang telah menyeret Fuad Amin sebagai tersangka. “Jadi begini dalam pemeriksaan itu nanti akan berkembang.

Nah pengembangan itu yang kita lakukan,” kata Abraham.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja menegaskan terus mendalami peran PT Pertamina EP pada kasus dugaan suap gas alam cair di Bangkalan, Jawa Timur.

“Iya dong kita dalami, sejauh mana penyimpangannya,” kata Adnan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/12).

Adnan menyampaikan ada beberapa hal yang tengah didalami dan diduga ada penyimpangan, misalnya proyek tidak berjalan sementara kontrak yang sudah dilakukan. “Itu yang kita dalami, kenapa duitnya diterima tapi tidak dibangun. Kalau uang diterima kan pasti masuk ke kas perusahaan,” tambahnya.

Penyidik KPK, sambung Adnan, juga mendalami pengaliran gas yang tidak berjalan semestinya dari PT Pertamina EP ke PT MKS serta BUMD, PD Sumber Daya. “Iya semua kita dalami. Ada indikasi gas dikirim ke BUMD lainnya,” pungkasnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III RABU 17 DESEMBER 2014

No. 0508 | TAHUN III

33

KUNJUNGAN PRESIDEN

Jokowi Panjat Pos Menara Tertinggi di Pulau Sebatik KALIMANTAN UTARA-Presiden Joko Widodo melakukan aksi yang tidak lazim dilakukan oleh kepala negara sebelumnya saat mengunjungi pos perbatasan di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Tanpa diduga, Jokowi naik ke menara intai marinir di pos TNI Angkatan Laut, Sebatik.

Bahkan kepala negara juga sempat berbincang dengan prajurit TNI yang bersiaga di menara yang terbuat dari kayu setinggi 30 meter.

Jokowi ke Pulau Sebatik menggunakan helikopter Super Puma milik TNI AU dari Tarakan ke Nunukan. Dia didampingi Ibu Negara Iriana mendarat di lapangan sepak bola di Pos Marinir Sei Bajo, Pulau Sebatik, Kaltara, Selasa (16/12) siang.

Dikutip dari situs setkab.go.id, kedatangan Jokowi disambut antusias warga yang sudah sejak pagi menunggunya.

Jokowi pun menyempatkan menyapa mereka. Sepanjang jalan menuju Pos Perbatasan Sei Pancang atau Patok 1 sejauh sekitar 5 kilometer, warga memanggil-manggil nama Jokowi.

Setelah turun dari mobil yang membawanya, Jokowi kemudian berjalan kaki sejauh 400 meter menuju Pos Perbatasan, dan selanjutnya memanjat pos menara tertinggi Pos Perbatasan Sei Pancang, di Pulau Sebatik.

Di atas menara, Presiden Jokowi bertemu dengan dua

prajurit TNI AL yang bersiaga lengkap dengan senjata berat.

Dalam kesempatan ini, selain menanyakan kesehatan keduanya, Presiden Jokowi juga menanyakan perkembangan situasi keamanan dari pos menara.

Dalam kunjungan ke Pulau Sebatik ini, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana menyempatkan diri untuk mengunjungi SMP Negeri 1 Sebatik, yang merupakan sekolah menengah paling ujung utara Indonesia, berbatasan dengan Malaysia.

Selama di Pulau Sebatik, Presiden Jokowi dan Ibu Negara akan meninjau Pos Kotis Marinir di Sei Bajo, Kecamatan Sebatik Timur, Tanah Kuning Patok II dan Sungai Pancang Pos Angkatan Laut yang dapat melihat langsung Tawau salah satu kota di Malaysia. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Setelah itu Presiden kembali ke Nunukan. (GAM)

ant/m rusman

PRESIDEN KUNJUNGI PERBATASAN. Presiden Joko Widodo tiba Pos TNI AL Desa Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (16/12). Kedatangan presiden untuk melihat secara langsung kondisi wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di pulau itu.

ant/r. rekotomo

SIDANG RINA IRIANI. Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar, saat mengikuti sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Selasa (16/12). Dalam persidangan Rina membantah telah menerima aliran dana proyek yang dibiayai Kementerian Perumahan Rakyat.

DUGAAN KORUPSI KURIKULUM 2013

ICW Laporkan P4TK Kota Malang JAKARTA- Indonesia Corruption Wacth (ICW) mendatangi Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Irjen Kemendikbud) untuk melaporkan dugaan korupsi pengadaan buku kurikulum 2013 di salah satu unit kerja Kemendikbud di Kota Malang, Jawa Timur.

Unit kerja yang dilaporkan itu yakni Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bidang Otomotif dan Elektronika Kota Malang. Buku yang dicetak berupa modul bagi pengawas sekolah untuk Provinsi Jatim, Kalteng, dan Gorontalo tahun anggaran 2013. Buntut dugaan korupsi tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 786 juta.

Koordinator Divisi Monitoring dan Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri mengatakan, pihaknya mendapat bukti dari laporam tim di Malang. Buku itu dicetak 22.221 eksemplar dengan total nilai Rp 983 juta untuk anggaran 2013. Pengadaan ini dilakukan oleh salah satu unit kerja, yakni P4TK bidang otomotif dan elektronika. “Harga untuk satu buku paling murah Rp 38 ribu sampai

Rp 63 ribu. Setelah kami melakukan investigasi dengan meminta harga spesifikasi buku yang serupa, harganya hanya Rp 10.500,” kata Febri saat menemui Irjen Kemendikbud Haryono Umar di Jakarta, Selasa (16/12).

Febri juga mencium adanya persekongkolan antara pemenang tender dengan perusahaan lain yang ikut dalam tender pengadaan buku ini. Dalam harga penawaran yang diberikan, perusahaan lain mematok harga sedikit lebih tinggi dan selisih harganya konstan dengan perusahaan lainnya. “Misalnya urutan kedua, harganya naik Rp 150 rupiah, dan pemenang ketiga naik Rp 300 rupiah. Ada dugaan persekongkolan antar peserta lelang.

Kami lihat ada dugaan kesengajaan,” ungkapnya.

Kejanggalan ini memang baru

ditemukan di beberapa provinsi, seperti Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo. Pengadaan barang ini juga diduga bodong. Proses yang berjalan terkesan hanya formalitas belaka.

“Pengumuman lelang di media lokal tidak ada, meskipun di kontrak ada. Kami sedang menelusuri ada atau tidak pengumuman itu di koran. Kami dapat informasi pengumuman dan tender tidak ada. Itu hanya formalitas,” ujarnya.

Karena itu, Febri meminta Irjen Kemendikbud untuk segera mengambil tindakan dan melakukan penelurusan mendalam.

Kasus ini membuktikan permainan tidak hanya ada pada pengadaan buku untuk siswa, tapi ada pada pengadaan buku untuk guru atau melalui pelatihan guru.

“Ini yang kami minta umtuk mengusut kasus ini. Ini baru pengadaan pelatihan pengawas di beberapa provinsi kami yakin ada buku lain di provinsi lain. Kami juga ingin buku pelatihan ini juga diaudit. Ini baru awal. ICW sedang menelusuri untuk tahun anggaran 2013 dan 2014,” pungkasnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

REKENING GENDUT

KPK Incar Mantan Gubernur DKI dan Sulteng JAKARTA-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan 10 daftar kepala daerah yang dicurigai memiliki rekening gendut ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Laporan yang sama juga diserahkan PPATK ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari sepuluh Laporan Hasil Analisa (LHA) yang dilaporkan oleh PPATK kepada KPK, mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (Foke) masuk daftar kepala daerah yang miliki rekening gendut. Selain Foke, ada nama Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam juga masuk dalam daftar pemilik rekening “jumbo”. “Iya dia (Foke) ada.

Juga Gubernur Sulawesi Tenggara,” kata Ketua KPK Abraham Samad di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

Abraham menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi 10 nama kepala daerah yang dilaporkan PPATK tersebut. Jika terbukti ditemukan tindak pidana korupsi, pihaknya akan memproses ke tahap selanjutnya.

“Nanti dari hasil kajian rekening gendut itu ada perbuatan yang mengarah ke tindak korupsi akan ditindaklanjuti jadi pembuktian. Karena kan bisa dideteksi berapa gaji mereka, berapa kekayaannya sebagai penyelenggara negara,” kata.

Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja mengaku terus mendalami laporan PPTAK mengenai rekening Foke.

“Kalau Fauzi Bowo sedang didalami,” kata Adnan.

Sedangkan untuk Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, Adnan belum mengetahuinya.

“Kita tunggu ekspose, bisa jadi belum sampai ke lidik,” katanya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Muhammad Yusuf mendatangi gedung Kejagung. Kedatangan Yusuf untuk memberikan LHA kepada Jaksa Agung HM Prasetyo terkait berbagai dugaan kasus korupsi yang berhasil ditelisik PPATK. =GAM/ABD

Kubu Ical Tunjuk Yusril untuk Lawan Agung JAKARTA-Ketua Umum DPP Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) akhirnya menunjuk Pakar Hukum Tata Negara Yusril Isra Mahendra sebagai kuasa hukum untuk mengatasi konflik kepengurusan di Partai Golkar.

Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ini akan head to head dengan pengacara kondang dari kubu Agung Laksono yakni Adnan Buyung Nasution.

Yusril akan memperkuat tim hukum yang diketuai oleh Aziz Syamsuddin. “Saya ditunjuk jadi penasihat tim hukum yang diketuai oleh tim (hukum) Aziz Syamsuddin,” ujar Yusril di Bakrie Tower, Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan, Selasa (16/12).

Dia mengaku, penunjukannya sebagai kuasa hukum untuk melawan kubu Agung Laksono yang siap membawa kisruh duo Golkar ini ke ranah pengadilan. “Tadi Pak Aburizal memberikan surat kuasa kepada saya dan Pak Rudi Alfonso serta yang lainnya untuk menghadapi gugatan mereka di pengadilan. Langkah ini ditempuh dan berharap

persoalan ini bisa diselesaikan lebih cepat,” ucapnya.

Yusril berharap agar penyelesaian konflik bisa diselesaikan di Mahkamah Partai. Sebab batas waktu maksimum penyelesaian antara pengadilan dan Mahkamah Partai berbeda.

“Daripada misalnya PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang tidak ada limit waktu, tapi kalau dibawa ke Mahkamah Partai maksimum 60 hari,” jelasnya.

Yusril menjelaskan, mekanisme Mahkamah Partai sudah dirujuk berdasarkan UU Partai Politik. “Mahkamah Partai istilah saja, Mahkamah Partai bisa disebut dengan nama lain tergantung apa yang dipakai oleh partai yang bersangkutan dan itu diatur di UU Partai Politik. Kalau terjadi konflik internal partai mekanismenya melalui Mahkamah Partai, dan putusan Mahkamah Partai mengikat. Jika ada pihak yang tidak puas, maka bisa menempuh pengadilan,” papar Yusril.

Yusril juga menegaskan Mahkamah Partai yang berhak mengurus konflik internal adalah Mahkamah kepengurusan hasil Munas Riau tahun 2009. “Mahkamah partai yang mana berhak? ya Mahkamah Partai yang terdaftar di Kemenkum HAM yang diketuai Pak Muladi. Belum ada perubahan karena Pak Aburizal masih diakui,” papar dia.

Dia menyebut Mahkamah Partai yang dimaksud merupakan kepengurusan hasil Munas Riau tahun 2009 yang beranggotakan Andi Mattalatta, Muladi, Aulia Rahman,

Nata Baya, Juslim Ma’arif. “Ini ada 5 anggota Mahkamah Partai yang tercatat dalam kantor Menkum HAM sampai sekarang,” sambungnya.

Karena itu kubu Agung menurut Ical tak bisa menolak bila perselisihan diselesaikan kelima orang tersebut. “Tidak bisa ditolak, karena bukan Mahkamah Partai yang bukan diajukan Munas Bali bukan Mahkamah Partai yang diajukan Ancol tetapi Mahkamah Partai yang sudah terdaftar di Menkum HAM,” tegasnya.

Sebelumnya, Menkum HAM, Yasonna Laoly sebelumnya mengembalikan proses penyelesaian konflik ke internal sesuai aturan partai. “Jadi internal partai dapat menyelesaikan melalui Mahkamah Partai, kalau masih tetap perbedaan pendapat (diselesaikan) melalui pengadilan,” ujarnya.

Yusril mengaku, DPP Golkar kubu Ical merespons positif surat dari Kemenkumham dan akan mengusahakan semaksimal mungkin di dalam Mahkamah Partai.

Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, sudah menyusun tim pengacara yang jumlahnya lebih dari 100 orang untuk melawan kubu Ical. Tim pengacara ini diketuai pengacara senior Adnan Buyung Nasution. “Kami minta tim pengacara ini berkonsultasi dengan Pak Adnan Buyung Nasution,” kata Agung beberapa waktu lalu. =GAM/ABD

ant/yudhi mahatma

KPK - KEMENAKER BAHAS BPJS. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (kedua kanan) berdialog dengan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja (kedua kiri), Dirut BPJS Elvyn G. Masassya (kiri) serta Juru Bicara KPK Johan Budi (kanan) usai rapat konsultasi mengenai kajian BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (16/12). Pertemuan tersebut sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi korupsi di Badan Pengaman Jaringan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan, yang rawan terjadi penyimpangan kewenangan terhadap dana nasabah BPJS.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 17 DESEMBER 2014 RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III No. 0508 | TAHUN III

55

ant/wahyu putro a

RAKOR REVISI APBN 2015. Menko Perekonomian Sofyan Djalil (tengah) berbincang dengan Menkeu Bambang Brodjonegoro (kanan) dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad (kiri) sebelum memberikan keterangan usai memimpin rapat koordinasi (Rakor) di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (16/12). Rakor itu membahas revisi APBN 2015 terkait pergerakan harga minyak dunia yang terus merosot dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Intervensi BI Selamatkan Rupiah Sempat Anjlok hingga Rp 12.900 per Dolar AS JAKARTA-Nilai tukar Rupiah terus melemah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS).

Rupiah sempat anjlok ke posisi Rp 12.900 dari penutupan perdagangan sebelumnya Rp 12.714 per USD. Pelemahan tersebut dinilai paling rendah sejak 1998 lalu. Pelemahan tersebut lantaran adanya perbaikan perekonomian AS dan kenaikan suku bunga The Fed. Namun intervensi Bank Indonesia (BI) mampu menyelamatkan rupiah sehingga mata uang garuda ini tidak jatuh ke posisi Rp13.000 per USD. Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo mengaku terus melakukan intervensi terhadap tren pelemahan rupiah pada dolar AS. Intervensi bank sentral itu dalam bentuk memperkuat pasokan valuta asing (valas).

Kebijakan ini diambil lantaran posisi rupiah dari hari kehari semakin lemah. “Yang kita lakukan dalam stabilisasi rupiah kita terus ada di pasar, kita intervensi dipasar valas, kita lakukan sebagai stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamentalnya agar rupiah dapat terjaga,” ujar Perry di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa, (16/12).

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar ank di Jakarta pada Selasa (16/12) pagi bergerak melemah sebesar 171 poin menjadi Rp12.884 per dolar AS dibandingkan posisi sebelumnya Rp12.713 per dolar AS. Sementara pada kurs tengah BI, nilai rupiah tercatat berada pada posisi Rp 12.900 terhadap dollar AS pada Selasa (16/12) ini, atau melemah Rp 300 lebih dari nilai tukar Senin (15/12) sebesar Rp 12.599.

Selain intervensi di pasar valas, BI juga akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) dipasar sekunder. “Kita juga terus melakukan stabilisasi di pasar keuangan SBN, intensitas kami di valas, di pembelian SBN juga meningkat, maka nilai tukar rupiah

akan semakin baik,” tukasnya.

Menurutnya, dengan berbagai kebijakan-kebijakan tersebut, rupiah saat ini sudah menguat di level Rp12.700an per USD dari sebelumnya yang hampir menyentuh di level Rp13.000 per USD. “Terakhir memang melemah terus, tapi sekarang rupiah sekarang ini kurang lebih Rp12.700-an per USD dan stabil disitu,” ucapnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, ke depan bank sentral terus mencermati pelemahan nilai tukar rupah. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus berada di pasar guna menjaga rupiah di level yang aman. “BI terus melakukan stabilisasi rupiah dalam kedepannya, BI terus di pasar, ini akan menjadi lebih baik rupiah-nya ke depan,” jelasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku terus mencermati pergerakan mata uang di dunia, termasuk penurunan mata uang rupiah dalam beberapa hari terakhir. “Kami akan koordinasi dengan BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga bisa mengatasi ini. Ini ter-

jadi akibat global memang,” kata Bambang saat ditemui sebelum rakor di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12).

Menkeu akan meminta pandangan dari BI selaku otoritas moneter dalam menghadapi gejolak nilai tukar saat ini. “Intervensi (ke pasar) kan hanya (bisa dilakukan BI. BI melihat bagaimana ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, hari ini Rusia collapse betul. “Rusia emerging ekonominya seperti kita. Ada imbasnya ke kita dan policy rate mereka tinggi sekali,” terangnya.

Pelemahan rupiah kali ini, katanya, mirip dengan yang terjadi pada pertengahan 2013. Kala itu, dunia dihadapkan dengan isu penghentian stimulus (tapering off) oleh bank sentral AS The Fed. Namun Menkeu meyakini, nilai tukar rupiah akan dapat terjaga sesuai dengan fundamental perekonomian Tanah Air. “Kita mampu mengatasi kondisi ekonomi yang memang datangnya dari global. Kita ingin melihat rupiah bisa menjaga fundamentalnya,” ujarnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

ant/dedhez anggara

INFRASTRUKTUR PELABUHAN IKAN. Pekerja melakukan pemasangan besi baja sheet pile di dermaga kapal ikan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (16/12). Perluasan pelabuhan kapal ikan tersebut untuk meningkatkan produksi dari sektor perikanan tangkap.

Rupiah Makin Mengenaskan Jusuf Kalla Minta Rakyat Tidak Resah Berlebihan JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat agar tidak panik menghadapi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pemerintah memastikan harga bahan pokok masyarakat tetap stabil.

“Tidak perlu (khawatir) karena itu ada yang kemahalan tapi ada yang memberi manfaat. Kita stabilkan kebutuhan pokok seperti beras, gula, daging, kita kurangi inflasi,” jelas Jusuf Kalla di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (16/12).

Dia mengatakan, semua mata uang di Asia termasuk Rupiah, kompak melemah seiring penguatan dolar AS. Tekanan USD

terhadap Rupiah, kata dia, masih relatif lebih baik dibanding terhadap mata uang negara-negara lain di Asia. “Kita masih lumayan justru. Dari Januari ke Desember hanya bergerak (melemah) 4 persen. Tapi kalau Jepang malah 40 persen. Malaysia lebih lagi,” urainya.

Wapres menyadari keresahan masyarakat dengan terpuruknya nilai tukar Rupiah terhadap dolar. Namun, keresahan muncul dari masyarakat yang suka mengkonsumsi barang-barang impor.

“Itu masyarakat yang mengkonsumsi barang impor, iya (was-was). Tapi yang menghasilkan barang ekspor, akan mendapatkan manfaat. Yang tanam kopi, cokelat, karet. Tidak semua masyarakat yang susah.

Banyak juga yang senang,” ungkap JK. Pemerintah tidak meminta Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi di pasar uang. sebab, kondisi ini baik untuk mendorong kinerja ekspor yang tak berdaya dibandingkan kinerja impor barang-barang konsumtif. “Itu bagus untuk ekspor kita.

Supaya defisit kita berkurang. Artinya, barang-barang ekspor makin mahal Rupiahnya. Impor juga mahal. Jadi orang tidak akan mengimpor dan ekspornya ada insentifnya. Itu mekanisme menekan defisitnya justru,” jelas JK. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan performa rupiah bukan paling terburuk di dunia. Meskipun nilai tukar rupiah sudah terjerembab di level Rp 12.700-an per dolar Amerika Serikat, titik terendah sejak 1998.

“Ini kan tren global, bukan cuma Indonesia, tapi semua mata uang mengalami tekanan luar biasa,” kata Sofyan di Jakarta, Selasa (16/12).

Menurutnya, rupiah babak belur lantaran perekonomian AS membaik. Akibatnya, dolar kembali pulang kampung ke Negeri Paman Sam. “Kami kerja baru dua bulan, tapi anda lihat dampaknya, pemerintah begitu komitmen. Tren global itu memang jadi penyebab lemahnya rupiah,” katanya.

“Tetapi, pemerintah akan lakukan segala

upaya untuk menjaga stabilitas rupiah.”

Harga Tiket Secara terpisah, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku hingga saat ini belum ada maskapai penerbangan yang mengeluhkan melemahnya nilai tukar Rupiah. Bahkan, belum ada maskapai penerbangan yang mengajukan kenaikan harga tiket. “Tidak ada (keluhan). Sudah pernah menyampaikan tidak usah naik dulu,” ujar Jonan usai menghadiri Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12).

Tarif batas atas sudah pernah dinaikkan pada bulan Oktober lalu. Sehingga, kata Jonan, tidak perlu ada lagi kenaikan harga tiket.

Menurut Jonan, pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS belum terlalu signifikan, hanya mencapai tiga persen. “Saya minta ditahan sampai situasinya benar-benar perlu dinaikkan,” pungkas dia. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 17 DESEMBER 2014

RABU 17 DESEMBER 2014 || TAHUN No. 0508 | III TAHUN III No. 0508

77

EDARAN KEMENTERIAN

Gresik Batalkan Enam Kegiatan di Hotel

ant/dedhez anggara

PENJUALAN PERTAMAX MENINGKAT. Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU Sudirman, Indramayu, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Menurut PT. Pertamina (Persero), konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax naik hingga 137% pasca kenaikan harga BBM bersubsidi.

Mahfud MD: BBM Bukan Alasan Pemakzulan SURABAYA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga pakar hukum tata negara (HTN) UII Yogyakarta Prof Dr Mahfud MD menegaskan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM, TDL, kartu pintar, perombakan kabinet, dan kebijakan pemerintah lainnya bukan alasan pemakzulan.

"Kenaikan harga BBM, TDL, perombakan kabinet, kartu pintar itu tidak bisa menjadi alasan impeachment (pemakzulan), kecuali ada yang dikorupsi," katanya dalam Semiloka Refleksi Akhir Tahun dan Musda Asosiasi Pengajar HTN dan Hukum Administrasi Negara (HAN) di Surabaya, Selasa (16/12).

Mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 itu menjelaskan pemakzulan secara hukum itu hampir tidak mungkin untuk saat ini, karena ada lima alasan untuk pemakzulan yang juga tidak mudah.

"Kelima alasan impeachment yang dibenarkan secara hukum adalah korupsi, suap, pengkhianatan negara, kejahatan besar, dan perbuatan tercela, karena itu jangan takut dengan impeachment," katanya.

Di hadapan 150 dosen HTN/

HAN dari PTN/PTS se-Jatim itu, ia mengatakan syarat teknis untuk pemakzulan juga berat yakni disetujui 2/3 anggota DPR, padahal anggota DPR pro-pemerintah (Koalisi Indonesia Hebat) sudah lebih dari 1/3.

Bahkan, kalau dilakukan voting dan lolos pun masih harus dibawa ke MPR dan syaratnya akan semakin sulit, karena MK sudah memutuskan syarat teknis untuk pemakzulan perlu didukung 3/4 anggota MPR. "Itu pun sulit terpenuhi kalau seluruh anggota parlemen dari KIH tidak hadir. Apalagi, sikap DPR/MPR akan mendapat kontrol langsung dari masyarakat, media, dan LSM," katanya dalam semiloka yang juga menampilkan dua pakar politik, Prof Ramlan Surbakti MA (Unair) dan Prof Satya Arinanto (UI).

Menyikapi kisruh hubun-

gan legislatif-eksekutif itu, ada yang menyalahkan konstitusi (UUD 1945) sebagai penyebab kisruh, karena itu ada yang meminta kembali kepada UUD 1945 dan ada juga yang menghendaki amendemen kelima.

"Tapi, sebagian akademisi menghendaki perbaikan cukup dilakukan pada tataran teknis implementasi di lapangan, seperti sistem kepartaian ditata kembali, karena sistem presidensiil itu tidak kompatibel dengan sistem kepartaian dengan 10 parpol seperti di Indonesia," katanya.

Senada dengan itu, pakar politik Unair Prof Ramlan Surbakti MA, yang juga mantan Wakil Ketua KPU menegaskan bahwa kisruh legislatif-eksekutif itu lebih disebabkan dua kekurangan legislatif yakni representasi dan akuntabel.

"Wajah legislatif atau DPR kita kurang mencerminkan representasi dari miniatur Indonesia, di antaranya DPD sebagai aspirasi daerah dikebiri dengan hak bicara tanpa hak suara, sehingga DPD tidak terlibatkan dalam keputusan," katanya.

Selain itu, representasi per-

empuan juga belum mencerminkan 'miniatur perempuan Indonesia', bahkan miniatur kedaerahan juga belum terpresentasikan, di antaranya anggota DPR dari Papua, Sulsel, dan Papua Barat melebihi jumlah persentase penduduk, sedangkan Riau justru kurang dalam mewakili persentase penduduk di DPR. "Untuk akuntabel juga idem.

Sebagai wakil rakyat, anggota DPR belum memenuhi syarat sebagai wakil, karena tidak pernah konsultasi kepada konstituen sebelum memutuskan suatu produk undang-undang, lalu laporan periodik kepada konstituen juga tidak ada, misalnya buletin pun tidak," katanya.

Dalam semiloka refleksi akhir tahun dan musda APHTN/ APHAN Jatim itu, para peserta membahas empat isu yakni hubungan legislatif-eksekutif, pemilu, implementasi demokrasi dan perlindungan HAM, dan kajian dua produk hukum yakni UU 6/2014 tentang Pemerintahan Desa dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

GRESIK - Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur membatalkan enam rencana kegiatan di bulan Desember yang akan digelar di hotel wilayah Surabaya, Malang dan Batu, terkait adanya edaran Kementerian PAN-RB yang meminta jajaran pemerintah mengurangi kegiatan di hotel.

"Akibat edaran itu ada total enam kegiatan yang kita batalkan pada Desember ini, kemudian diganti digelar di kantor Pemkab Gresik," kata Kepala Bagian Humas Pemkab Gresik, Suyono di Gresik, Selasa (16/12).

Pembatalan itu, kata Suyono otomatis merugikan Pemkab Gresik, sebab rencana kegiatan di hotel sudah dijadwalkan sejak awal dan telah memberikan uang muka kepada pihak hotel.

Terkait dengan total kerugian, Suyono mengaku tidak bisa menyebutkan secara pasti, karena kewenangan itu berada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Yang jelas rugi, kalau nilainya saya kurang tahu pasti, karena beberapa SKPD sudah memberikan uang muka atau DP kepada pihak hotel, namun itu semua untuk mentaati edaran pemerintah," ucapnya.

Ia menjelaskan, di antara kegiatan yang dibatalkan meliputi RAPBD Kabupaten Gresik, Bimbingan Teknik dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gresik serta kegiatan Bimbingan teknik dari Dinas Koperasi.

"Kami juga sudah menyebarkan beberapa undangan ke beberapa tamu, namun kita tarik kembali karena lokasinya pindah dan tidak jadi di hotel," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengeluarkan surat edaran di internal kementerian dan jajaran pemerintah provinsi di Indonesia untuk mengurangi kegiatan pemerintahan digelar di hotel-hotel.

Surat edaran itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menghemat anggaran pemerintah. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

Massa Minta Fuad Amin Terbuka di KPK SURABAYA - Elemen massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Jawa Timur meminta Fuad Amin yang menjadi tersangka dugaan suap di West Madura Offshore (WMO) bersikap terbuka dalam proses penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ant/rudi mulya

PERAJINAN LUKISAN PASIR. Perajin menyelesaikan pembuatan lukisan dengan media pasir pantai di galery "Baseman Art" di Desa Menang, Pagu, Kediri, Jawa Timur, Selasa (16/12). Lukisan pasir pantai untuk hiasan dinding tersebut di jual Rp 50.000 sampai Rp 5 juta sesuai jenis lukisan dan ukuranya. Hasil karya lukisan pasir tersebut didistribusikan ke Bali, Jakarta dan Surabaya.

"Berikan keterangan lengkap sebagai jalan membongkar praktik dugaan korupsi di Jatim," ujar Ketua Presidium Aliansi Masyarakat Jatim Fathorrasjid, di sela unjuk rasa meminta KPK mengusut tuntas korupsi di depan Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (16/12).

Pihaknya menduga Fuad Amin yang juga Ketua DPRD Bangkalan tersebut bukan pemain tunggal dan aktor utama dalam skandal suap kasus ini.

"WMO adalah proyek industri strategis Negara dan kami yakin tidak hanya dilakukan seorang diri. Kami beri dukungan ke KPK membongkarnya sampai akarakar," ucapnya.

Menurut Ketua DPRD Jatim 2004-2009 tersebut, penuntasan kasus tanpa pandang bulu akan sangat besar dapat membuka pintu terbongkarnya skandal besar lain dalam politik dinasti yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jatim.

Hal senada dikatakan Koordinator Aliansi Masyarakat Jatim, Musyafak Rouf yang menilai politik dinasti merupakan gerbang praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Buktinya sudah banyak dan harus dihentikan. Ini demi mewujudkan Indonesia bebas KKN," ujar mantan Ketua DPRD Kota Surabaya tersebut.

Sementara, dalam aksi yang diikuti puluhan orang itu diwarnai kericuhan antara pendemo dan aparat keamanan.

Saling dorong dan adu mulut terjadi karena polisi meminta pendemo tidak menggunakan lajur jalan untuk orasi dan menyampaikan aspirasi.

Bahkan, massa yang tersulut emosinya menutup total Jalan Gubernur Suryo dengan membentangkan spanduk dan berorasi di tengah jalan, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

ANTISIPASI BANJIR

BPBD Berencana Menyusuri Bengawan Solo BOJONEGORO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Jawa Timur berencana menyusuri Bengawan Solo di daerahnya dengan perahu karet untuk melakukan pemantauan, sekaligus memperingatkan kepada warga akan datangnya ancaman banjir.

"Penyusuran Bengawan Solo dari wilayah barat mulai Kecamatan Margomulyo sampai timur di Kecamatan Baureno akan berlangsung Rabu (17/12) dan Kamis (18/12)," kata Kepala BPBD Bojonegoro Andik Sudjarwo di

Bojonegoro, Selasa (16/12).

Ia menjelaskan dari wilayah barat tim dengan perahu karet akan menyusuri Bengawan Solo, mulai Kecamatan Margomulyo, dan berhenti di lokasi Bendung Gerak Bengawan Solo di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu.

"Perjalanan menyusuri Bengawan Solo dari Margomulyo sampai Bendung Gerak, membutuhkan waktu delapan jam," jelasnya.

Menyusul kemudian, lanjut dia, penyusuran Bengawan Solo

akan dimulai dari taman Bengawan Solo (TBS) di Desa Ledokkulon, Kecamatan Kota, yang akan dipimpin Bupati Bojonegoro Suyoto.

"Kami juga ingin mengetahui kondisi tebing Bengawan Solo, sebab selama ini banyak tebing yang longsor, yang disebabkan adanya penambangan pasir mekanik," ujarnya.

Mengantisipasi datangnya musim banjir, ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai persiapan mulai mendistribusikan sembako, berupa beras, gula dan

minyak goreng di sejumlah lokasi.

Ia menyebutkan sudah ada 10 lokasi yang memperoleh pendistribusian sembako yaitu enam desa di Kecamatan Kota, dan masing-masing dua desa di Kecamatan Kanor dan Dander.

"Di setiap lokasi kami pasok masing-masing beras 3 kuintal, minyak goreng dan gula," ucapnya.

Menurut dia, lokasi yang memperoleh pendistribusian sembako, karena selama ini yang daerahnya biasa menjadi langganan banjir luapan Bengawan Solo

dan menjadi titik lokasi pengungsi korban banjir.

"Pendistribusian sembako akan terus berlanjut di daerah yang biasa menjadi langganan banjir Bengawan Solo lainnya," tandasnya.

Sesuai data yang diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Karangploso, Malang, di daerah Bojonegoro dan sekitarnya akan terjadi curah hujan tinggi yang berpotensi menimbulkan banjir pada Desember. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

9

Anggaran Jalin Matra Rp 100 M SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggarkan Rp 100 miliar untuk program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera atau Jalin Matra untuk percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan program ini mulai berjalan Tahun 2015 sampai 2019.

"Program Jalin Matra memiliki tiga kegiatan unggulan, yaitu program Jalin Matra bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dengan sasaran kepala rumah tangga perempuan, dan program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2)," katanya di Surabaya, Se-

lasa (16/12).

Ia mengemukakan, untuk bantuan RTSM ditargetkan sejumlah 42.857 RTSM. Pada tahun 2014 sudah dilaksanakan pilot proyek dengan sasaran 2.961 RTSM, dan tahun 2015 direncanakan 11.219 RTSM. "Sedangkan bantuan untuk PFK sebenarnya terdapat 152.343 Kepala Rumah Tangga Perempuan tapi yang tidak memenuhi kriteria rumah tangga sasaran sebanyak 76.060 KRTP sehingbgba

Soekarwo

Gubernur Jawa Timur

PK2 sasarannya 1.000 desa dan 1.000 BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Tahun 2015 direncanakan pilot proyek dengan sasaran 147 desa.

"Jalin Matra ini merupakan sustain & change program 'Jalan lain menuju kesejahteraan masyarakat' (Jalin Kesra) yang sudah berlangsung sejak 20092014," katanya.

Dalam kesempatan itu Pakde Karwo mengharapkan kepada para istri bupati atau walikota yang menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota hendaknya melanjutkan program PKK guna membantu masyarakat kurang mampu. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

EKSTENSOMETER

PENYEMPROTAN INSEKTISIDA. Petani menyemprotkan cairan insektisida pada tanaman cabe di lahan perkebunan cabe rawit di Desa Menang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa (16/12). Petani cabe di daerah tersebut kini lebih intensif melakukan penyemprotan insektisida untuk menghindari gagal panen cabe, akibat serangan hama jamur patek (antraknosa) yang menyerang saat intensitas hujan tinggi.

Pacitan Belum Punya Alat Deteksi Longsor

ant /rudi mulya

PERTANIAN

Bojonegoro Tak Peroleh Tambahan BOJONEGORO - Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tidak memperoleh tambahan alokasi pupuk Urea, yang pernah diusulkan kepada Kementerian Pertanian sebesar 17.936 ton, untuk mencukupi kebutuhan pupuk pada musim tanam (MT) Desember ini.

"Usulan pengajuan tambahan alokasi pupuk Urea sebesar 17.936 ton tidak memperoleh persetujuan Kementerian Pertanian, tapi pupuk lainnya disetujui dengan jumlah yang berbeda dengan yang diusulkan," kata Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Akhmad Djupari, di Bojonegoro, Selasa (16/12).

Ia menyebutkan pihaknya mengajukan tambahan alokasi

targetnya tinggal 76.283 KRTP dengan kriteria usia produktif di bawah 65 tahun dan memiliki anggota rumah tangga," katanya.

Ia mengatakan, tahun 2014 telah dilaksanakan pilot proyek bagi 3.309 kepala rumah tangga perempuan dan tahun 2015 direncanakan 14.655 kepala rumah tangga perempuan.

"Tujuannya, membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi kepala rumah tangga perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, dan memotivasi berusaha (need for achivement) dan kemampuan (litle skill) dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya," katanya.

Sementara itu, kata dia, target

pupuk bersubsidi kepada Kementerian Pertanian, selain pupuk Urea 17.936 ton, juga SP 36 - 8.622 ton, ZA 8.560 ton dan Phonska 70.108 ton.

Tapi, katanya, sesuai surat Keputusan Gubernur Jatim, Soekarwo, yang diterima pekan lalu untuk tambahan alokasi pupuk hanya disetujui SP 36- 199 ton, ZA - 729 ton dan Phonska 1.460 ton. "Pupuk Organik juga memperoleh tambahan 1.500 ton," jelasnya.

Sesuai rencana, katanya, tambahan alokasi pupuk tersebut akan dimanfaatkan untuk tanaman jagung di wilayah selatan.

Ia memperkirakan di daerahnya ada tanaman padi sekitar 50.000 hektare, yang ditanam

pada November-Desember.

"Tanaman padi yang ditanam November-Desember itu jelas membutuhkan pupuk terutama Urea," jelas dia.

Padahal, lanjut dia, per 30 November untuk alokasi pupuk yang masih tersedia untuk Urea 5.782 ton, SP 36-795 ton, ZA 3.058 ton, Phonska 2.645 ton dan pupuk Organik 3.503 ton.

Oleh karena itu, menurut dia, para petani akan kesulitan memperoleh pupuk, kalau tidak ada tambahan alokasi tambahan pupuk bersubsidi.

Bahkan, kata dia, kekurangan pupuk yang terjadi bisa mengakibatkan gagalnya pencapaian target produksi padi. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

SURABAYA - Pemerintah Kabupaten Pacitan mengakui belum memiliki ekstensometer atau alat pendeteksi gerakan tanah sebagai peringatan bencana tanah longsor, karena itu pemkab setempat akan melaporkan hal itu ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Kami hanya memiliki alat pendeteksi tsunami karena letak daerah juga di pesisir laut," ujar Bupati Pacitan Indartato ketika ditemui di sela peluncuran program "Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera" di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (16/12).

Sebagai daerah paling rawan bencana di Jawa Timur, pihaknya berharap segera memiliki alat pendeteksi gerakan tanah dengan melaporkan kebutuhan itu ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Gubernur Jatim Soekarwo telah menyampaikan ke semua bupati/wali kota untuk melaporkan kondisi di daerahnya, terutama tentang bencana," katanya.

Indartato mengakui di wilayahnya kerap terjadi bencana, seperti tanah longsor, banjir dan gempa bumi berkekuatan kecil. Terakhir, terdapat 34 rumah penduduk mengalami retak-retak dan saat ini sedang dalam tahap perbaikan.

Menurut dia, Pacitan menjadi daerah paling rawan karena kontur tanah setempat yang terdiri

dari 85,4 persen pegunungan dan sisanya 14,6 persen merupakan daratan landai.

Karena itulah, pihaknya mengimbau kepada warga untuk tidak berhenti mengadakan kegiatan penghijauan dengan melibatkan berbagai instansi.

"Salah satunya Gerakan Ibu Menanam yang tidak lama lagi akan digulirkan. Penanaman pohon-pohon juga aktif dilakukan masyarakat," katanya.

Pihaknya juga bekerja sama dengan Badan Geologi setempat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI/Polri dan instansi lainnya untuk memetakan titik-titik rawan bencana sehingga bisa diantisipasi dan menghindari timbulnya korban jiwa.

Sebelumnya, BPBD Jatim menetapkan 22 daerah rawan longsor setelah dilakukan pengamatan gerak dan potensi tanah labil dan mudah bergerak dengan Pacitan menjadi daerah paling rawan.

Kepala BPBD Jawa Timur Sudharmawan menjelaskan di Pacitan jumlah desa yang telah mengalami longsor sepanjang 2014 berada di 45 desa di 13 kecamatan dan menyumbang 32,85 persen longsor di provinsi ini.

"Kendati menjadi daerah paling banyak bencana di Jatim, namun longsornya kecil-kecil," kata dia. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

DEMONSTRASI

AM Desak KPK Ungkap Koruptor Nomor Wahid

agus setyawan/koran madura

KECEWA. Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar mengaku kecewa dengan hasil evaluasi Kemendagri terhadap Perda APBD Jatim 2015 yang mencoret beberapa post anggaran termasuk anggaran pendidikan.

DPRD Jatim Meradang Anggaran Pendidikan Dicoret Kemendagri SURABAYA - Pengetatan anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata berimbas pada evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur (Jatim) tahun 2015 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bahkan kebijakan Kemendagri terkesan ngawur dalam evaluasi tersebut, karena menjadikan Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2007 sebagai dasar hukum pemotongan anggaran dalam Perda APBD Jatim. Padahal, PP tahun 2007 tersebut sudah kadaluarsa karena telah diterbitkan UndangUndang (UU) Otonomi Daerah.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim, Abdul Halim Iskandar yang mengatakan bahwa ada beberapa anggaran di Perda APBD Jatim tahun 2015 yang dilarang untuk diberikan anggarannya karena dinilai bukan kewenangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

“Salah satu contoh untuk

pos anggaran pendidikan. Ada beberapa bagian di anggaran pendidikan tersebut oleh pihak Kemendagri bukan kewenangan provinsi. Dasarnya ya itu PP tahun 2007 yang sudah tak laku,” ungkap dia. Selasa (16/12).

Pria yang akrab dipanggil Gus Halim ini menjelaskan, selain pos anggaran pendidikan ada beberapa pos lagi yang dianggap oleh Kemendagri bukan kewenangan Pemprov Jatim.

“Dalam evaluasi Perda APBD Jatim 2015 masih banyak yang dilarang oleh Mendagri. Ini yang akan kami pertanyakan ke Mendagri. Minggu depan kami berangkat ke Jakarta ke Kemendagri,” jelas dia.

Politisi dari Partai Kebangki-

tan Bangsa (PKB) ini juga menyayangkan pihak Kemendagri yang tidak melakukan klarifikasi atau mengundang pihak Pemprov Jatim dan Panitia Anggaran DPRD Jatim untuk membahas evaluasi Perda APBD Jatim 2015 tersebut.

“Mereka buat keputusan sendiri dan langsung menerbitkan hasil evaluasi Perda APBD Jatim 2015. Ini tidak saja dilakukan di Jatim, di provinsi lainnya juga melakukan hal yang sama,” keluh dia.

Jika Kemendagri tetap ngotot dengan hasil evaluasinya terhadap Perda APBD Jatim 2015 dan menolak argumentasi dari Pemprov Jatim, lanjut dia, pihaknya menyatakan jika Pemprov Jatim dan DPRD Jatim akan menunggu pembatalan Perda APBD Jatim 2015 oleh Kemendagri.

“Jika dibatalkan maka akan berlaku kembali APBD 2014,”tandas pria yang juga kakak kandung dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandarini. = AGUS SETYAWAN

SURABAYA – Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Jawa Timur (AM Jatim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (16/12). Dalam aksinya, mereka menuntut penuntasan dan penanganan berbagai kasus korupsi yang terjadidi Jatim.

Mulai dari kasus Jasa Pungut (Japung) yang diduga melibatkan mantan Walikota Surabaya, Bambang D.H, hingga kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Fuad Amin Imron.

Selain berorasi, puluhan puluhan pendemo ini juga membawa beberapa poster yang berisi tuntutan dan kecaman, di antaranya: JawaTimur, KoruptorKelas Wahid, Dinasti Gerbang Menuju Korupsi, Bebaskan Jawa Timur Dari Dinasti Koruptor, Tumbangkan Dinasti di JawaTimur, dan poster-poster kecaman yang lain.

“Berangkat dari operasi tangkap tangan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, KPK tidak boleh berhenti di situ. Saya ingin mengatakan, pemberantasan Korupsi di Jatim harus terus dilakukan KPK. Masih banyak dinasti-dinastilain nya yang belum tersentuh KPK,” teriak salah satu KoordinatorAksi, Musyafak Rouf.

Jika Gubernur Jatim, lanjut dia, juga terlibat korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani menangkapnya.

“Jika Pakde Karwo (Soekarwo)

terlibat, harus juga ditangkap seperti Fuad Amin,” teriak dia lagi.

Hal senada juga ditegaskan Fathorrasjid yang juga menjadi Koordinator AM Jatim. Dia mengatakan, jika KPK harus berani dan bisa mengungkap kasus koruptor kelas wahid di Jatim seperti yang pernah dikatakan Ketua KPK Abraham Samad.

"Kasus yang melibatkan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron hanya pintu pembuka, koruptor kelas wahid di Jatim belum terdeteksi dan saat ini masih terus eksis," kata Koordinator Jatim A'am, Fathorrasjid.

Pria yang juga mantan ketua DPRD Jatim ini menyebut, koruptor kelas wahid tersebut memainkan potensial Jatim yang dijual atau dikerjasamakan dengan pihak swasta.

"Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin dalam kasus proyek energi di Madura bukanlah pemain tunggal, mengingat proyek tersebut adalah proyek strategis bagi provinsi Jatim maupun provinsi pusat," pungkas dia.

Aksi yang sebelumnya berjalan konduksi tersebut, tibatiba menjadi ricuh dan terjadi ketegangan. Hal ini dipicu oleh ulah seorang dua anggota polisi yang bermaksud membubarkan aksi karena dianggap tanpa izin.

Massa yang menolak digiring ke trotoar oleh seorang polisi bernama Aiptu Agung. Selanjutnya, karena marah, massa yang semula hanya menutup separuh jalan, menutup seluruh Jalan Gubernur Suryo. = AGUS SETYAWAN

agus setyawan/koran madura

DEMONSTRASI. AM Jatim mendesak KPK untuk mengungkap siapa dalang di balik kasus yang melibatkan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron.

KORAN PROBOLINGGO

Lintas Jatim 11

KORAN MADURA

Probolinggo

MADURA

172014 DESEMBER 2014 RABU 17RABU DESEMBER | No. 0508| TAHUN III No. 0508 | TAHUN III

11

MENDEKATI NATAL

Pesanan Boneka Meningkat

DIBERSIHKAN. Jalan umum di wilayah Desa Wonokerso Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo akibat tertutup tanah longsor.

Bencana Longsor Mengancam Dataran Tinggi Satu Tebing Wilayah Sukapura Runtuh PROBOLINGGO - Wilayah Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang ditetapkan sebagai daerah rawan akan terjadinya longsor, khususnya di daerah dataran tinggi. Bahkan, Senin (15/12) kemarin, tebing yang berada di Desa Wonokerso Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.

Camat Sukapura, Bambang Yulius mengatakan sebelum terjadinya longsor hujan deras melanda daerah Sukapura.

Beruntung dalam kejadian itu belum ada korban jiwa. “Hanya jalan umum yang ada dibawah tebing tertutup tanah,” terangnya kepada wartawan, Selasa (16/12).

Bambang Yulius mengaku,

dalam beberapa jam jalanan yang tertimpa tanah longsor sedikit mengalami kemacaten. Tetapi masyarakat langsung melakukan pengerukan dengan dibantu oleh petugas dari Pemkab Probolinggo. ”Sehingga tanah yang menumpuk dijalan bisa dibersihkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi, mengatakan wilayah Sukapura termasuk daerah yang tergolong rawan terjadinya longsor.

Sebab lokasi tersebut, berada di dataran tinggi dengan kondisi tebing yang mejulang tinggi. “Secara otomatis ketika musim hujan dinilai sangat berbahaya terjadinya longsor,” tandasnya.

Selain wilayah Sukapura, daerah lainnya yang dinilai berpotensi longsor, diantaranya wilayah kecamatan Sumber, Kuripan, Pakuniran, Krucil dan Tiris. Wilayah ini merupakan daerah pegunungan. Terjadinya longsor di wilayah Sukapura, pihaknya mengharapkan agar

masyarakat lebih waspada jika sudah turun hujan. “Terutama di lokasi yang berdekatan dengan tebing dan jurang yang tergolong curam,” jelas Dwijoko Nurjayadi.

Dwijoko Nurjayadi menambahkan, pihaknya sepanjang musim penghujan ini, sudah melakukan upaya koordinasi dengan pihak terkait dalam menghadapi bencana termasuk longsor dan bencana alam lainnya.

“Termasuk menjalin koordinasi dengan pihak kecamatan jika di daerahnya terjadi bencana. Jadi pihaknya bisa bergerak cepat untuk menanggulanginya,” harapnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

PROBOLINGGO - Untuk menyambut tahun baru dan natal, tidak hanya pohon natal yang banyak dipesan oleh umat kristiani. Namun pesanan untuk boneka berbusana mengalami peningkatan.

Salah satu pengrajin boneka berbusana, Probolinggo, Tiha (40) mengatakan menjelang hari natal permintaan boneka bikinannya banyak permintaan, baik dalam kota mupun luar daerah.

“Ini sudah mulai banyak permintaan sejak satu bulan lalu,” terangnya kepada wartawan, Selasa (16/12).

Menurutnya, boneka yang dibikinnya memang tidak banyak dijual di pertokoan yang ada. Sebab bonekanya menggunakan seragam yang dihasilkan dari hasil kerajinan tangannya. Untuk boneka memang dibeli dari toko boneka yang ada. “Boneka, saya kemas kembali agar lebih cantik dengan menggunakan kaca sebagai bungkusnya,” kata Tiha.

Tiha juga mengaku setiap boneka yang dibuatnya, dijual kembali dengan harga, Rp 200 ribu hingga Rp 250 ribu perbijinya. Sedangkan untuk luar kota harga ongkos kirimnya ditanggung pemesan. Memang dalam seharinya pengiriman boneka pasti dilakukan. “Menyambut Natal boneka biasa dibuat bingkisan untuk anak-anak,” ucapnya.

Bahkan pelanggan yang banyak memasan kepada dirinya, banyak dari luar kota seperti, Surabaya, Malang, dan Yokjakarta. Di dalam kota pun juga tidak ketinggalan untuk meminta pesanan. “Seperti pertokoan dan swalayan yang ada,” kata Tiha.

Dengan kerajinan boneka buatannya, omzet perharinya sampai mencapai puluhan juta. Mulai Rp 2-4 juta dalam satu kirimnya.

“Boneka yang dibikinnya memang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Saya juga melibatkan tetangga dalam pembuatannya,” papar Tiha. =MAHFUD HIDAYATULLAH

12

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

BENCANA LONGSOR

Hasan Aminuddin : Prioritaskan Penanganan Korban Bencana

MEMBANDEL. Kendaraan becak motor (bentor) meski dilarang tetap beroperasi dan masih menjamur.

Bentor yang Bandel PROBOLINGGO - Kendaraan becak motor (bentor) meski dilarang untuk dioperasikan oleh petugas polisi, namun kendaraan yang menggunakan tenaga mesin ini masih banyak berkeliaran di jalan raya Kabupaten Probolinggo.

Padahal, bentor dinilai berbahaya, warga yang masih suka naik bentor juga menjadi sebab bentor masih menjamur.

Seperti yang terlihat di wilayah Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Bukat (40) salah satu pemilik bentor, mengaku dirinya sudah mengerti jika bentor dilarang oleh pihak kepolisian. Namun bentor ini merupakan salah satu mata pencaharian keluarganya.

“Kalau tidak pakai bentor, dari mana keluarga bisa memperoleh uang. Kalau mengayuh becak dinilai capek, dan lama untuk bisa mengantarkan pelanggan,” terangnya kepada wartawan, Selasa (16/12).

Menurutnya, dengan situasi tersebut, dia mengaku tetap melakukan pekerjaan dengan kendaraan yang dinilai melanggar itu.

Karena dengan kendaraan bentor, bisa bekerja lebih santai. “Kalau pakai mengayuh becak mudah capek, karena banyak menguras tenaga,” kata Bukat.

Bahkan lelaki dua cucu ini, mengaku menjalani profesi sebagai tukang becak sudah puluhan tahun silam. Dirinya memulain sejak tahun 1986 dengan menggunakan becak yang menggunakan tenaga pribadi. “Lantaran

saya tidak pernah mengenyam pendidikan, dan tidak memiliki ijasah,” paparnya.

Menyikapi maraknya bentor yang masih melintas di jalan raya, Kasatlantas Polres Probolinggo AKP Ridho Tri Putranto. mengatakan kendaran bentor yang banyak bekeliaran di jalan umum memang melanggar Undang-Undang NO. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Karena Bentor membahayakan penumpang dan pengemudinya sebab tidak ada standar izin kendaraan jalan,” tandasnya.

Dengan kondisi bentor yang marak, pihaknya akan terus melakukan pengamanan dengan meningkatkan upaya operasi bentor di jalan raya. “Yang pasti kami tindak, untuk kendaraan yang melanggar Undang-Undang,” tegas AKP. Ridho Tri Putranto. =MAHFUD HIDAYATULLAH

PROBOLINGGO – Bencana tanah longsor yang menewaskan puluhan orang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, turut menjadi perhatian anggota DPR RI dari Dapil II (Pasuruan-Probolinggo), Hasan Aminuddin.

Politisi gaek dari Fraksi Partai Nasdem ini, menyampaikan belasungkawanya atas musibah longsor Banjarnegara, saat melakukan reses pertama dan Diskusi Nilai-Nilai Pancasila Menuju Indonesia Hebat, di Gedung Joyo lelono, Kabupaten Probolinggo, Selasa (16/12).

“Saya berharap kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) agar supaya serius dan istikamah dalam menangani bencana,” tandas Hasan Aminuddin.

Hasan Aminuddin mengatakan, pihaknya mempunyai solusi terkait menangani bencana alam, dan meminta untuk berbondong-bondong mendatangi tempat yang rawan bencana, sehingga sebelum terjadi bencana sudah bisa tertangani.

“Harus ada perhatian khusus, kalau itu menyangkut infrastruktur, penahanan jalan.

Titik awal yang harus diawali segera mungkin ditangani,” katanya.

Menurutnya, penanganan

bencana sesuai pengalaman menangani bencana erupsi Gunung Bromo yang menjadi bencana nasional, seluruh aparat yang menanagani bencana, baik itu BNPB, BPBD Propinsi, dan daerah harus segera berkoordinasi untuk membagi tugas.

Yang harus segera diatasi adalah masalah manusianya.

Kalau manusia segera diatasi, insyaallah masalah yang lain akan mampu diatasi dengan mudah, seperti persoalanpersolan di Jogjakarta yang menjadi masalah nasional, dikarenakan salah penanganan. ”Saya ingin membangun sistem, bagaimana menangani masalah bencana,” tegas Hasan Aminuddin.

Disinggung soal perseteruan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang bersitegang, Hasan Aminuddin membantah bahwa DPR RI mulai hari ini sudah bersatu.

“Hari ini tidak ada lagi perseteruan KMP dan KIH. Keduanya sudah bersatu.

Malahan sewaktu mengikuti kunjungan kerja ke Nusa tenggara barat, akan ada rapat dengar pendapat dengan Menteri, karena ini sudah merupakan perintah dari Presiden Jokowi,” paparnya. =M.HISBULLAH HUDA

KEPRIHATINAN. Bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah menjadi perhatian serius Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, saat melakukan reses.

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508| TAHUN III

13

Macet di Jembatan Berlubang Mencapai Lima Belas Kilometer PROBOLINGGO – Jembatan yang masih dalam proses pengerjaan di Jalur Pantura Desa Banjarsari Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, berlubang hingga harus dilakukan perbaikan dengan penambalan bagian jembatan yang berlubang.

Akibatnya jalur yang digunakan hanya satu jalur, dan mengakibatkan arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang hingga sekitar lima belas kilometer. Anggota Satlantas Polres Probolinggo sendiri melakukan sistem buka tutup untuk melancarkan arus kendaraan.

Macetnya kondisi jalur Pantura mnyebabkan kendaraan dari arah timur menuju Surabaya, dan sebaliknya dari arah barat menuju Banyuwangi, nyaris tak bisa bergerak. Kemacetan panjang ini sudah terjadi sejak, Selasa (16/12) dini hari.

Diakibatkan jembatan yang masih dalam proses pengerjaan berlubang pada sisi sebelah selatan.

Hal tersebut, memaksa harus dilakukan perbaikan dengan menambal menggunakan semen maupun plat baja selebar dua meter pada bagian jembatan yang berlubang. Ironis, yang terjadi hanya satu ruas jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan, tepatnya sisi sebelah utara.

Untuk mengurai kemacetan, puluhan personil anggota Satlantas yang dibantu Satuan Sabhara Polres Probolinggo Kota, memberlakukan sistem buka tutup. Tak tanggungtanggung, total kemacetan dari sisi sebelah timur maupun sisi sebelah barat mencapai lima belas kilometer.Sebagian besar kendaraan yang mendominasi berupa truk-truk besar dan kendaraan pribadi.

Menurut Kasatlantas Polres Probolinggo Kota, AKP. Mellysa Amalia, mengatakan pihaknya akan menyiagakan angotanya di sepanjang jalur pantura agar tidak saling menyerobot antar pengguna kendaraan.

“Saya menghimbau pengguna jalan, khsusunya yang melintas jalur Pantura agar berhati-hati. Selain ada perbaikan jembatan, juga kondisi jalan saat ini licin dan banyak genangan lumpur dan pasir, pasca di guyur hujan deras selama semalaman,” paparnya.

Sementara itu, sehari sebelumnya banjir lahar hujan dari Gunung Bromo, Senin (15/12) petang kembali menerjang sungai pesisir

Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

Bahkan warga yang bermukim dibantaran sungai panik, dan lebih memilih melihat kondisi sungai.

Banjir lahar kali ini merupa-

kan yang pertama terjadi. Karena dihantui trauma, sejumlah warga terutama dari kalangan ibu-ibu dan anak-anak sudah bersiap untuk mengungsi bila kondisi debit air sungai semakin membesar.

Hanya dalam hitungan detik, arus air semakin membesar dan memenuhi sungai. Melihat arus semakin deras, warga langsung berhamburan keluar rumah untuk memantau kondisi debit air. Saat banjir lahar menerjang sungai pesisir, ketinggiannya nyaris memenuhi bibir tanggul pembatas sungai.

Bahkan sejumlah kendaraan yang terpakir di teras rumah harus diungsikan, takut jika tanggul pembatas sungai sewaktu-waktu jebol. Mereka masih trauma, saat banjir lahar menerjang kampungnya pada tahun 2011 lalu. Selain itu, akses jalan menuju wisata Gunung Bromo sempat tertutup material longsor.

Namun, saat ini kondisinya sudah kembali lancar dan berjalan normal.

Menurut Zainab (45) salah seorang warga Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, mengatakan sejak beberapa tahun lalu erupsi Gunung Bromo membuat warga terutama kaum perempuan dan anak-anak trauma. ”Jika musim hujan datang, warga dihantui rasa takut bahaya banjir kembali menenggelamkan rumah mereka,” tandasnya.

Senada disampaikan Nur Hamid (35) warga Desa Pesisir lainnya, mengaku banjir lahar ini terjadi setelah wilayah selatan Kecamatan Sumber dan Sukapura Kabupaten Probolinggo atau tepatnya dilereng Gunung Bromo di guyur hujan deras yang berlangsung lebih dari tiga jam.

“Saya kuatir, jika diwilayah selatan hujan deras tak berhenti.

Debit air sungai pesisir ini akan kembali mengalami banjir hingga masuk kerumah warga,” terangnya.

Dari pantauan dilapangan, akses jalan menuju Gunung Bromo, tepatnya di Desa Wonokerto Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo tertimbun longsor dari tebing yang ada di sepanjang jalan.

Namun saat ini, jalan yang sempat tertimbun longsor sudah dibersihkan oleh warga dan anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo. Belum diketahui pasti, apakah banjir lahar hujan ini menyapu area persawahan dan tambak yang ada disisi utara Desa Pesisir Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. =M.HISBULLAH HUDA

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 14KORAN MADURA Olahraga

RABU 17 DESEMBER 2014 No. 0508 | TAHUN III

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

14

Empat Pemain Harus Asli Madura PAMEKASAN - Menghadapi musim kompetisi tahun depan, manajemen P-MU berpikir keras untuk meracik susunan skuadnya. Mereka tak ingin asal menang atau yang penting jadi juara. Said Abdullah, Manajer P-MU mengaku tidak akan puas bila persentase pemain asli madura di skuadnya sangat minim. “Saya rasa kebanggaan terhadap P-MU akan kurang afdhol bila susunan pemainnya semua dari

luar. Sebisa mungkin minimal ada empat orang yang asli Madura�, ujarnya.

Tetap mendukung sih, tapi kan gregetnya pasti akan lebih besar bila mereka melihat saudara sedarahnya sendiri di tengah lapangan.

Menurutnya, akan sangat berbeda semangat para sporter saat mendukung tim sape kerap bila pemainnya justru didominasi pemain dari luar. “Tetap mendukung sih, tapi kan gregetnya pasti akan lebih besar bila mereka melihat saudara sedarahnya sendiri di tengah lapangan.

Oleh karenanya, Said mengamanatkan kepada pelatih P-MU

untuk terlebih dahulu melakukan seleksi di Madura sebelum mencari pemain dari luar. Rencananya, P-MU akan menggelar seleksi awal di Stadion R. Sunarto Pamekasan Besok Kamis hingga pagi. Manajemen P-MU mengundang putra-putra Madura untuk mengikuti seleksi ini lewat pengumuman di media cetak dan media elektronik. =BETH

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 16 DESEMBER | No. 0507 |2014 TAHUN III SELASA2014 16 DESEMBER

No. 0507 | TAHUN III

15 15

PRA MUSIM KOMPETISI

P-MU Bidik Trio Pemain Asal Bumi Cendrawasih PAMEKASAN - Manajemen PMU mulai melakukan perburuan pemain untuk menjalani kompetisi 2015 mendatang.

Di antara pemain yang sudah diincar adalah trio pemain asal Bumi Cenderawasih, Issac Jobber, Erol Iba mantan pemain Persebaya Surabaya, dan Oktavianus Maniani mantan Pemain Persiram Raja Ampat.

Asisten Manajer P-MU Nadi Mulyadi mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan tiga pemain asal Bumi Cedrawasih tersebut. Tetapi hingga saat ini belum ada kesepakatan kontrak dari ketiganya.

“Kami masih melakukan pendekatan. Mudah-mudahan sudah ada tanggapan dari ketiga pemain itu,” kata Nadi, Selasa (16/12).

P-MU, kata Nadi, berpeluang mendapatkan ketiga pemain asal Papua tersebut. Sebab komunikasi juga dibantu oleh pelatih Widodo Cahyono Putro untuk menggaet ketiganya.

Alasan manajemen kepincut memilih ketiga pemain tersebut, karena ketiganya memiliki kecepatan, skil individu yang bagus, pengalaman, dan jam terbang tinggi di beberapa kompetisi.

“Ketiganya kami nilai cocok dengan karakter permainan PMU dan masyarakat Madura. Apalagi Issac Jober sudah tiga kali menjalani kompetisi bersama PMU,” katanya.

Empat Harus Asli Madura Sekalipun sedang mengincar pemain dari Papua, menejemen P-MU tidak mau sepenuhnya tergantung pada pemain luar

Madura. MH. Said Abdullah, menejer P-MU mengatakan, dirinya menginginkan persentasi pemain asli Madura dalam skuadnya tidak boleh minim.

“Saya rasa kebanggaan terhadap P-MU akan kurang afdhol bila susunan pemainnya semua dari luar. Sebisa mungkin minimal ada empat orang yang asli Madura”, ujarnya.

Menurutnya, akan sangat berbeda semangat para sporter saat mendukung tim sape kerap bila pemainnya justru didominasi pemain dari luar. “Tetap mendukung sih, tapi kan gregetnya pasti akan lebih besar bila mereka melihat saudara sedarahnya sendiri di tengah lapangan.

Oleh karenanya, Said mengamanatkan kepada pelatih P-MU untuk terlebih dahulu melakukan seleksi di Madura sebelum mencari pemain dari luar. Rencananya, P-MU akan menggelar seleksi awal di Stadion R. Sunarto Pamekasan Besok Kamis hingga pagi. Manajemen P-MU mengundang putra-putra Madura untuk mengikuti seleksi ini lewat pengumuman di media cetak dan media elektronik. =FAKIH AMYAL/UZI/BETH

obeth

BERSAMA. MH. Said Abdullah saat bersama jajaran menejemen Persepam Madura United beberapa waktu lalu. Said menegaskan dirinya ingin melihat putra-putra Madura menunjukkan skil dan prestasinya di skuad Laskar Sape Kerap.

istimewa

KEMENGANANGAN PERTAMA. Inter Milan berhasil meraih kemenangan atas Chievo Verona di Stadion Marc’Antonio Bentegodi, Selasa dini hari (16/12/14) WIB. Ini adalah kemenangan pertama pelatih baru Roberto Mancini.

Kemenangan pertama,

Mancini tersenyum MILAN - Pelatih Inter Milan Roberto Mancini boleh tersenyum setelah memetik kemenangan pertama di Liga Serie A Italia sejak diangkat lagi sebagai pelatih tim biru hitam itu menggantikan Walter Mazzari bulan lalu.

Mancini yang sukses melatih Inter periode 2004-2008 mengawali periode keduanya di San Siro dengan menuai hasil imbang 1-1 melawan klub satu kota, Milan, diikuti dengan kekalahan 2-4 dari AS Roma dan 1-2 dari Udinese.

Rentetan kekalahan itu pun berakhir pada Senin (15/12) malam waktu setempat atau Selasa (16/12) dini hari WIB di Stadio Marc’Antonio Bentegodi, ketika Inter Milan menekuk tuan rumah Chievo Verona dengan dua gol tanpa balas. Dua gol Inter dicetak oleh Mateo Kovacic di babak pertama dan Andrea Ranocchia pada babak kedua.

Tambahan tiga angka ini

mengangkat Inter ke peringkat 11 klasemen sementara. Meski demikian, jarak mereka dengan Lazio di peringkat ketiga, yang menjadi jatah terakhir dari Italia ke Liga Champions musim depan, tinggal enam poin. Sebaliknya, bagi Chievo, kekalahan ini membuat mereka terpuruk di peringkat keempat dari bawah dengan 13 poin.

Kemenangan Inter ini tidak terlepas dari penampilan gemilang penjaga gawang mereka asal Slovenia, Samir Handanovic.

Pasalnya, sepanjang babak pertama dia melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, termasuk tendangan Alberto Paloschi dari dalam kotak penalti.

Di babak kedua, pemain ini juga menggagalkan beberapa peluang tuan rumah mencetak gol.

Di tengah serangan gencar tuan rumah, Inter justru sukses mencuri gol terlebih dahulu melalui Mateo Kovacic. Memanfaatkan kesalahan Alessandro Gamberini yang gagal menyapu bola, Kovacic sukses menaklukkan Benjamin Bizzarri di bawah mistar gawang. Ini adalah gol pertama Kovacic dalam dua bulan terakhir. Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-55, Andrea Ranocchia menambah keung-

gulan timnya. Mendapat umpan silang Danilo D’Ambrosio dari sisi kiri, pemain yang tidak terkawal di dalam kotak penalti ini melepaskan tembakan untuk kembali menaklukkan Bizzarri di bawah mistar gawang. Semenit sebelumnya, D’Ambrosio nyaris menjebol gawang Bizzarri menyambut tendangan pojok Kuzmanovic. Sayang tendangannya masih melebar. Kedudukan 2-0 ini pun bertahan hingga pertandingan berakhir.

“Ini sebuah kemenangan penting karena tambahan tiga poin ini selain mengurangi defisit poin kami juga menambah kepercayaan diri para pemain.

Chievo adalah tim yang bagus dan saya bahagia karena kami tidak kemasukan gol,” papar mantan pelatih Manchester City itu.

Sebaliknya, pelatih Chieveo Verona Rolando Maran mengaku kecewa dengan hasil ini.

Pasalnya, mereka lebih banyak menciptakan peluang dan serangan-serangan mereka cukup membahayakan Inter. “Kami kecewa dengan hasi lini karena kami cukup berbahaya dan menciptakan banyak peluang. Saya minta maaf atas hasil ini, tetapi saya tidak mengeluh dengan sikap para pemain di lapangan,” ucapnya.=ESPN/CAROL AJI

16

KORAN MADURA

SELASA 16 DESEMBER 2014 | No. 0507 | TAHUN III

KORAN MADURA

16

RABU 17 DESEMBER 2014 No. 0508 | TAHUN III

PARIS-Presiden Paris Saint-Germain (PSG) Nasser Al Khelaifi mengaku, timnya sudah belajar banyak dari pertemuan dengan Chelsea di babak perempat final Liga Champions musim lalu. Karena itu dia yakin timnya mampu mengatasi “The Blues” di babak 16 besar Liga Champions musim ini.

Pada undian, Senin (15/12), PSG akan menantang Chelsea di babak 16 besar. Sedangkan tim Inggris lainnya, Manchester City akan menjajal Barcelona. Adapun Arsenal akan berjumpa dengan tim Prancis lainnya, AS Monaco. Sedangkan Bayern Levekusen akan berjumpa finalis musim lalu Atletico Madrid.

Jawara Italia Juventus akan ditantang Borussia Dortmund, Schalke akan berjumpa juara bertahan Real Madrid, Schakhtar Donetsk akan menjajal raksasa Jerman Bayern Muenchen, dan Basel akan ditantang tim kuat Portugal, FC Porto.

“Chelsea adalah hasil undian yang bagus buat kami. Saya sangat percaya.

Saya percaya pada pelatih dan para pemain saya. Mereka akan memperlihatkan wajah terbaik dari Paris Saint-Germain.

Kami belajar banyak dari pengalaman musim lalu dan kami akan bekerja guna memetik hasil berbeda musim ini,” kata Nasser.

Sementara itu gelandang PSG asal Brasil Lucas Moura dan bek Marquinhos yakin mereka bisa mengatasi tekanan yang diberikan sang presiden dengan menyingkirkan Chelsea pada babak 16 besar. “Tentu saja melawan tim sekuat Chelsea akan menjadi laga yang hebat, seperti juga pada laga-laga Liga Champions lainnya.

Kami akan bekerja keras untuk memenangkan laga kandang dan tandang. Saya percaya pada tim ini. Kami juga mengormati Chelsea,” kata Lucas.

Dia melanjutkan, “Kami sangat kuat, kami bisa menang dan kami sedang bekerja untuk itu.

Dibandingkan tahun lalu, Chelsea sudah berubah banyak dari kami. Mereka sangat kuat dengan Didier Drogba dan Cesc Fabregas. Ini akan menjadi laga yang menarik, tetapi kami bisa memenangkannnya. Dalam hal ini,

saya sangat termotivasi dan saya akan memberikan segalanya untuk menang.”

Marquinhos menambahkan, “Di level ini, hanya ada tim-tim besar. Kami akan berlatih, bekerja keras untuk mempersiapkan laga kandang dan tandang. Chelsea sudah pernah menjuarai Liga Champions dan sedang memimpin Liga Utama Inggris. Kami akan memberikan segalanya untuk lolos ke perempat final. Pengalaman tahun lalu tentu menyakitkan, tetapi kami belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama pada musim ini.” =AROL

RABU 17 DESEMBER 2014 No. 0508 | TAHUN III

MASIH ADA DUKUN CABULI PASIENNYA

RUMAH KOS DIGELEDAH

BANGKALAN | L

PAMEKASAN | H

Diduga Jadi Perselingkuhan Oknum Polisi

Anis Sakinah Utami A

KORAN MADURA

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

MENGABDI DENGAN HATI NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Kekuatan APBD

Rp 2,01 triliun lebih

Pendapatan APBD Rp 1,85 triliun lebih

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rp 164,70 miliar lebih

2. Dana Perimbangan (dari pemerintah pusat)

Rp 1,30 triliun lebih

3. Pendapatan lain-lain yang sah

Rp 378,66 miliar lebih

Belanja APBD 2015

Rp 2,01 triliun Lebih

1. Belanja Tidak Langsung

Rp 1,27 triliun lebih

2. Belanja langsung

Rp 731,94 miliar lebih

Pembiayaan APBD 2015

Rp 159,40 miliar

1. Penerimaan pembiayaan sekitar

Rp162,51 miliar

2. Pengeluaran pembiayaan sekitar

Rp 3,11 miliar

APBD 2015 Sekitar Rp 2,01 T Defisit Anggaran Ditutupi Kekuatan Pembiayaan SUMENEP - Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset (DPPKA) Sumenep, Carto mengatakan, kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 sebesar Rp 2,01 triliun lebih.

"Pembahasan KUA (kebijakan umum anggaran) dan PPAS (prioritas plafon anggaran sementara) 2015 sudah selesai.

Sesuai hasil pembahasan bersama tersebut, kekuatan APBD

Sumenep pada 2015 diperkirakan Rp 2,01 triliun," ujarnya, Senin (15/12).

Sesuai hasil pembahasan bersama antara tim anggaran pemkab dan badan ang-

garan DPRD, kata dia, kekuatan pendapatan pada APBD 2015 sebesar Rp1,85 triliun lebih. Rinciannya, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp164,70 miliar lebih, dana perimbangan (dana dari pemerintah pusat) sebesar Rp1,30 triliun lebih, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 378,66 miliar lebih.

"Sementara kekuatan belanja pada APBD 2015 sekitar Rp 2,01 triliun, yakni belanja tidak langsung sekitar Rp 1,27 triliun dan belanja langsung sekitar Rp 731,94 miliar. Kalau dibandingkan dengan proyeksi pendapa-

tan, memang ada defisit sekitar Rp 159,40 miliar," ucapnya, menerangkan.

Namun, defisit tersebut bisa ditutupi dengan kekuatan pembiayaan pada APBD 2015 yang juga sebesar Rp 159,40 miliar. "Pembiayaan pada APBD itu terdiri atas penerimaan dan pengeluaran daerah.

Pada APBD 2015, penerimaan pada kekuatan pembiayaan sekitar Rp162,51 miliar dan pengeluarannya sekitar 3,11 miliar. Artinya, ada penerimaan bersih sekitar Rp159,40 miliar," kata Carto.

Ia juga mengemukakan,

saat ini, pembahasan rancangan APBD Sumenep tahun anggaran 2015 memasuki tahap pemandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD atas nota penjelasan bupati.

Sesuai jadwal dari Badan Musyawarah DPRD Sumenep, pembahasan rancangan APBD 2015 harus selesai pada 23 Desember 2014 yang ditandai dengan pengesahan rancangan APBD menjadi APBD dalam forum rapat paripurna DPRD. Pada tahun anggaran 2014, kekuatan APBD Sumenep sebesar Rp 1,77 triliun. = ANT/ABD AZIZ

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 17 DESEMBER 2014 No. 0508 | TAHUN III

PROGRAM SOSIAL

CSR Migas Tidak Jelas SUMENEP - Meski Kabupaten Sumenep terbilang sebagai daerah yang memiliki potensi minyak dan gas bumi (migas) melimpah karena di setiap hamparan perairannya berpotensi mengandung migas, namun program sosial perusahaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari perusahaan migas yang berproduksi di Sumenep tahun 2014 tidak jelas.

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Nurus Salam mengatakan, sejauh ini CSR migas tidak jelas, baik nominal maupun peruntukannya.

“Putih tidak putih, merah tidak merah, hitam tidak hitam. Putih abu-abu,” tukasnya sambil ketawa, Selasa (16/12).

Karena itu, pihaknya bermaksud akan membuat peraturan daerah (perda) tentang CSR migas di Sumenep yang selama ini ternyata masih belum ada. Diharapkan, jika perda itu nantinya sudah ada CSR migas bisa jelas dan transparan.

Agar masyarakat betul-betul dapat menikmati dana CSR tersebut.

Selain itu, pembuatan perda itu juga dalam rangka meminimalisir adanya anggapan miring dari masyarakat. “Agar masyarakat kita itu juga tidak menduga-duga hal yang salah yang juga kadang-kadang belum tentu kebenarannya,” ucap lelaki yang akrab disapa Uyuk itu kepada sejumlah awak media.

Namun demikian, pihaknya mengaku, berdasarkan laporan yang diterimanya beberapa waktu lalu, ada perusahaan migas yang memberikan CSR, yaitu Kangean Energy Indonesia (KEI). Menurutnya, CSR tersebut digunakan untuk pembelian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di kepulauan. “Kalau tidak Kangean, Raas.

Tapi yang jelas di kepulauan,” tandasnya.

Hanya saja, menurutnya, PLTD tersebut tidak terlalu memberikan manfaat yang signifikan terhadap masyarakat sekitar. Pasalnya, operasionalnya dianggap tidak cukup.

Padahal, berdasarkan informasi yang Uyuk dapatkan, anggaran untuk pembelian mesin diesel itu ditaksir mencapai Rp. 1 miliar.

Meskipun, lanjutnya, harga mesin tersebut diduga tidak sebesar itu.

“Tapi karena masyarakat juga tidak tahu, akhirnya terpampang anggaran untuk pembelian diesel itu sebesar Rp. 1 miliar,” kata Uyuk di kantornya usai menemui peniliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang sedang melakukan social mapping terkait program CSR KEI ke depan. =FATHOL ALIF

KROSCEK. Delapan warga Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, keluar dari Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Selasa (16/12) usai menindaklanjuti surat laporan dugaan penyelewengan raskin yang ditengarai dilakukan kepala desanya, Ikbal.

Warga Tanyakan Kasus Ikbal Kejari: Memerlukan Penyelidikan Mendalam SUMENEP – Delapan warga Desa/Kecamatan GulukGuluk, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Selasa (16/12). Mereka menindaklanjuti surat laporan dugaan penyelewengan raskin yang ditengarai dilakukan kepala desanya, Ikbal.

Mereka datang sekitar pukul 11.30 dan ditemui Kasi Intel Kejari Sumenep, I Nyoman Aryarta di ruang kerjanya. Pertemuan antara delapan warga dengan Kasi Intel dilakukan secara tertutup. ”Tujuan kami ke sini (Kejari) tiada lain untuk mengkroscek laporan yang telah kami layangkan beberapa hari yang lalu. Sebab, kami khawatir laporan kami tidak ditindaklanjuti,” terang pelapor, Subli. Laporan itu disampaikan pada Kamis (11/12).

Menurutnya, kasus raskin yang terjadi di Desa Guluk-

Guluk, harus segera dilakukan penyelidikan. Jika tidak, dirinya khawatir akan berpengaruh terhadap roda pemerintahan di desanya. ”Persoalan ini merupakan hal yang bersifat emergency, jadi pihak kejaksaan harus segera memprosesnya,” desaknya.

Kendati demikian, pihaknya menyadari dalam penanganan kasus terdapat beberapa mekanisme yang harus dilalui. ”Kami tetap akan menghormati proses di kejaksaan sesuai prosedur yang ada,” ujarnya.

Namun, jika dalam tiga pekan ke depan tidak ada kejelasan penanganan kasus,

pihaknya akan kembali datang dengan massa lebih banyak.

“Kalau dalam waktu dua atau tiga minggu ke depan masih belum ada kejelasan, jangan salahkan warga jika sampai bertindak dengan cara warga itu sendiri,” ancamnya.

Sementara Kasi Intel I Nyoman Aryarta mengatakan, pihak kejari masih mengkaji administrasi laporan tersebut. ”Kami masih melakukan pengkajian dulu terhadap administrasi yang telah kami terima,” terangnya.

Menurut pria asal Bali itu, jika administrasinya sudah dinyatakan memenuhi syarat dan ada surat perintah penanganan kasus dari Kepala Kejari Roch.

Adi Wibowo, pihaknya berjanji akan profesional dalam menangani kasus tersebut. ”Baru kalau sudah ada surat perintah, kami bertindak,” tegasnya.

Pihaknya meminta agar masyarakat bersabar. Sebab, kasus tersebut tergolong kasus yang rumit, sehingga membutuhkan waktu yang cukup. ”Kalau kasus seperti itu, berbeda dengan kasus kriminal. Jadi, masih memerlukan penyelidikan secara mendalam.

Tentunya, kami juga masih membutuhkan waktu yang banyak pula,” tukasnya.

Untuk diketahui, warga melaporkan Ikbal ke kejaksaan dengan tuduhan melakukan penyelewengan raskin, sehingga setiap tahunnya tidak sampai pada Daftar Penerima Manfaat (DPM). Selama tahun 2014, raskin di Desa/Kecamatan Guluk-Guluk hanya diberikan satu kali, yakni pada bulan Juni yang lalu. Sementara jatah raskin setiap bulannya mencapai kurang lebih 24.720 kg dengan jumlah DPM sebanyak 1.640 orang. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

C

STADION A. YANI

Rp 9 Miliar untuk Penerangan SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep akan menganggarkan pengadaan lampu penerangan Stadion A. Yani sebesar Rp 9 miliar. Dana tersebut akan diambilkan dari dana APBD tahun 2015.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim menjelaskan, besaran anggaran yang telah disedikan tersebut, merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk melengkapi fasilitas yang saat ini dinilai masih sangat minim. ”Saat ini kan lampunya sedikit, sehingga tidak bisa ditempati ketika malam hari. Namun, kalau sudah ada lampunya nanti, maka lapangan sepak bola tersebut bisa digunakan pada malam hari,” katanya, Selasa (16/12).

Pihaknya mengaku akan melakukan pembenahan terhadap Stadion A. Yani. Hanya saja, belum bisa dilaksanakan saat ini juga karena minimnya anggaran.

Sedangkan untuk pembenahan butuh anggaran yang cukup besar.

Oleh sebab itu, dalam waktu dekat, Pemkab akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memberikan dukungan dana guna menambah fasilitas di Stadion A Yani teresebut.

"Secara informal, kami sudah melakukan pendekatan dengan cara kontak telepon dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Jadi, kita doakan saja mudahmudahan tahun 2015 mendatang kita mendapatkan pembenahanpembenahan anggaran untuk Stadion A. Yani," terangnya.

Sementara Kepala Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep, Febriyanto mengatakan, selama tahun 2014, pemerintah tidak menganggarkan pemeliharaan Stadion A.

Yani. ”Jadi sampai saat ini memang tidak ada anggaran untuk keperluan itu,” katanya.

Pada tahun 2015, pihaknya mengusahakan agar ada petugas

khusus yang membersihkhan sekeliling gedung olahraga tersebut. ”Doakan saja, semoga rencana itu berjalan mulus,” ucapnya. =JUNAEDI/MK

KUMUH. Stadion A. Yani yang terletak di Panglegur Sumenep terlihat kumuh dan minim penerangan, Selasa (16/12).

Seremonial

Ketua STKIP PGRI Dilantik

S

UMENEP – Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep masa bakti 2014-2018, Dr. Musaheri, dilantik, Selasa (16/12) di Aula Lantai 3 STKIP PGRI Sumenep.

Acara pelantikan dihadiri unsur Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), pengurus PGRI Jawa Timur, Ketua PPLP PT STKIP

PGRI Sumenep beserta jajarannya, dosen STKIP PGRI Sumenep, perwakilan dari Ormawa dan juga beberapa perwakilan OKP di Sumenep.

Saat menyampaikan sambutan usai prosesi pelantikan, Musaheri mengatakan, dalam kepemimpinannya kali ini, dirinya berusaha keras untuk semakin memajukan kampus STKIP PGRI Sumenep.

Menurutnya, STKIP PGRI

Sumenep yang dikenal sebagai kampus taneyan lanjhang akan dijadikan sebagai lembaga pendidikan terbaik di Madura. Caranya dengan memaksimalkan potensi semua pihak, baik civitas akademika maupun mahasiswa.

Dari pihak pengelola, Musaheri menekankan agar semua civitas akademika STKIP PGRI Sumenep ke depannya dapat membangun pikirannya

masing-masing dengan benar dan positif, sehingga mampu bekerja dengan menggunakan hati. Selain itu, para pengelola, menurutnya, juga harus memiliki jiwa kepemimpinan yang visioner.

Dengan begitu, diharapkan nantinya bisa melahirkan mahasiswa yang kreatif, unggul, aktif, tepat, dan solutif. Sehingga ketika sudah menjadi alumni, mahasiswa STKIP PGRI Sumenep benar-benar berkualitas, yaitu mampu menyelesaikan persoalan diri dan bangsanya.

Sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan tekadnya, dalam empat tahun ke depan, Musaheri bertekad akan membangun laboratorium prodi, sekolah laboratorium, memperbanyak tempat diskusi dan yang terpenting STKIP PGRI Sumenep harus memperbanyak buku di perpustakaan sebagai bahan diskusi mahasiswa.

“Intinya, kita harus merebut dan menjemput bola, bukan jus-

tru menunggu datangnya bola.

Tapi itu tentu tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Karena saya sadar, tantangan yang harus kita dihadapi di masa yang akan datang semakin berat.Untuk itu, perlu adanya kebersamaan dari semua pihak.

Saya harapkan, kita mampu membangun hubungan yang harmonis," pungkasnya saat menyampaikan kata sambutan di depan para undangan usai prosesi pelantikan.

Sementara itu, dalam sambutannya, perwakilan PB PGRI mengaku yakin, jika tekad Musaheri bisa terwujud, maka STKIP PGRI Sumenep tidak hanya akan menjadi lembaga pendidikan yang terbaik di Madura, tapi juga di tingkat provinsi, bahkan nasional. “Yang penting dosen STKIP Sumenep mampu mencerdaskan mahasiswanya,” kata Usman, Ketua Departemen Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan PB PGRI. =ADV/FATHOL ALIF

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, dinilai mengabaikan kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tentang Penganggaran Tim Operasional Pendistribusian Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan, pada tahun 2015, program raskin tidak lagi menggunakan beras, tapi diganti dengan voucher e-money. Dengan demikian, tidak lagi membutuhkan tenaga pengawas maupun pendamping.

Namun, Pemerintah Kabupaten Sumenep, pada tahun 2015 masih menganggarkan dana operasional tim operasi pasar khusus (OPK) dan unit pengaduan

Pemkab Labrak Menteri BUMN Terkait Anggaran Operasional Tim Raskin masyarakat. Data yang tercantum pada PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara), anggaran untuk tim operasional raskin mencapai Rp 4.791.461.000. ”Ini yang kami tidak mengerti, kenapa Pemda masih mencantumkan di PPAS tahun 2015.

Wong sudah jelas Menteri BUMN menyatakan, jika pada tahun 2015 mendatang pendistribusan raskin akan diubah ke e-money,” kata Koordinator Lembaga Kajian Kritis Sumenep (LKKS), Junaidi.

Wakil Ketua DPRD Sumenep, Mohammad Hanafi juga men-

gakui bahwa dana untuk pengawasan sampai pendistribusian raskin masih tercantum di PPAS. ”Memang dalam PPAS tercover untuk biaya pendistribusian dan pengawasan raskin,” katanya.

Mestinya, kata politisi Demokrat itu, jika memang program raskin itu sudah dialihkan menjadi e-money, mestinya tidak usah dianggarkan kembali. Sebab, pendistribusian seperti itu, tidak membutuhkan pengawasan dan biaya pendistribusian. ”Kami selama dua hari membahas KUA/PPAS bersama tim

Banggar (Badan Anggaran) dan Bamus (Badan Musyawarah), tidak pernah mengubah substansi KUA/PPAS. Kami fokus terhadap prakarsa yang diusulkan pihak eksekutif dan legislatif saja. Soal KUA PPAS yang lebih detail adalah komisi,” terangnya.

Untuk persoalan tersebut, dirinya memasrahkan terhadap komisi yang membidangi. ”Jadi, persoalan itu komisi yang harus detail dan jangan sampai teledor.

Karena kalau itu terjadi, dipastikan APBD tahun 2015 akan amburadul,” tegasnya. =JUNAEDI/MK

LAMPU TAMAN MENYALA TERUS. Lampu di Taman Adipura Sumenep, menyala, Selasa (16/12) sekitar pukul 10.00. Mayoritas lampu yang berada di taman tersebut menyala siang-malam.

DESA LAPA LAOK

Kebakaran Balai Desa dalam Penyelidikan SUMENEP - Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Sumenep, menyelidiki kasus kebakaran di Balai Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek.

"Kasus tersebut masih kami selidiki. Anggota Polsek Dungkek sudah ke tempat kejadian perkara (TKP) dan memasang garis polisi di TKP," kata Humas Polres Sumenep, AKP Jaiman, Selasa (16/12).

Pada Selasa pagi, salah satu ruangan di Balai Desa Lapa Laok dan sejumlah barang ditemukan terbakar.

"Anggota Polsek Dungkek menerima laporan kebakaran di salah satu ruangan di balai desa itu pada Selasa pagi sekitar pukul 04.00 WIB," ujarnya.

Sesuai hasil olah TKP oleh anggota Polsek Dungkek, sejumlah barang di dalam ruangan tersebut terbakar, di antaranya kursi, papan data, dan satu lemari yang menjadi tempat penyimpanan arsip desa.

"Api yang berkobar di ruangan tersebut sampai ke sebagian plafon atau tidak sampai ke seluruh plafon. Kebakaran memang hanya terjadi di satu ruangan dan api berhasil dipadamkan oleh sejumlah perangkat desa yang datang ke TKP," ucapnya.

Ia menjelaskan, saat ini, anggota Polsek Dungkek telah meminta keterangan seorang perangkat desa setempat sebagai saksi guna mengetahui secara pasti barang yang terbakar di ruangan tersebut.

"Ada beberapa saksi yang akan dimintai keterangan oleh anggota Polsek Dungkek. Namun, untuk sementara baru satu orang yang sedang diperiksa," paparnya.

Jaiman juga mengemukakan, pihaknya tidak bisa berandaiandai tentang asal-muasal api yang menyebabkan kebakaran di salah satu ruangan di Balai Desa Lapa Laok.

"Tunggu hasil penyelidikan dulu. Anggota Polsek Dungkek masih memeriksa saksi dan sebagian lainnya berada di lapangan untuk menghimpun informasi dari warga terkait kebakaran tersebut," katanya, menerangkan. =Abd Aziz/ANT

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

E

PENDIDIKAN

K-13 Tambah Beban Siswa dan Guru SUMENEP – Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia menganggap Kurikulum 2013 (K-13) yang penerapannya saat ini sudah dibatasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai kurikulum yang hanya memberatkan siswa dan guru di sekolah-sekolah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Departemen Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan PB PGRI, Usman, saat berkunjung ke Sumenep dalam rangka menghadiri undangan acara Pelantikan Ketua STKIP PGRI Sumenep periode 2014-2018, Selasa (16/12).

Usman menegaskan, PGRI mendukung keputusan yang diambil Mendikbud yang membatasi implementasi K-13. Karena itu, pihaknya mengaku telah merekomendasikan agar K-13 yang dijalankan di beberapa sekolah dilakukan kajian secara mendalam dan komprehensif, terutama yang berkaitan dengan struktur kurikulum.

"Karena kami melihat, waktu belajarnya dalam K-13 itu sangat banyak. Sehingga hal itu menurut hemat saya hanya akan membebani siswa dan guru," ujarnya. Selain itu, yang juga perlu dikaji secara mendalam terkait sistem penilaian dalam K-13 yang terlalu ribet. Menurut Usman, sistem penilaian itu harusnya lebih disederhanakan.

Untuk melakukan kajian mendalam dan sungguh-sungguh terhadap K-13, harus melibatkan guru-guru yang menerapkan langsung di lapangan. "Sehingga nanti ada masukan dalam melakukan perbaikan-perbaikan," imbuhnya.

Selain itu, Usman mengaku tidak sepakat dengan anggapan sebagian kalangan yang menyebutkan bahwa ganti menteri juga ganti kurikulum. Karena setiap menteri memiliki gagasan berbeda untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ia mencontohkan, kurikulum 1984 tidak pernah berganti label meski berganti menteri hingga 5 kali. =FATHOL ALIF

PENYEMPROTAN INSEKTISIDA. Petani menyemprotkan cairan insektisida pada tanaman cabe di lahan perkebunan cabe rawit di Desa Menang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa (16/12). Petani cabe di daerah tersebut kini lebih intensif melakukan penyemprotan insektisida untuk menghindari gagal panen cabe, akibat serangan hama jamur patek (antraknosa) yang menyerang saat intensitas hujan tinggi.

KOMPENSASI KENAIKAN HARGA BBM

114.157 RTS Terima Dana PSKS Sumenep - Sebanyak 114.157 rumah tangga sasaran (RTS) di Kabupaten Sumenep, telah menerima dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS).

"Secara keseluruhan, jumlah penerima manfaat dana PSKS di Sumenep sebanyak 115.999 RTS. Sesuai laporan dari staf per Selasa pagi, sebanyak 114.157 RTS sudah menerima dana PSKS," kata Kepala Kantor Pos Sumenep Suhartono Anton Sujarwo di Sumenep, Selasa (16/12).

Ia menjelaskan, pihaknya mulai menyalurkan dana PSKS kepada RTS di 27 kecamatan di Sumenep sejak 23 November 2014.

"Kalau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pimpinan kami, penyaluran dana PSKS harus tuntas pada 12

Desember 2014. Namun, untuk di Sumenep, ada kendala geografis," ujarnya.

Sumenep terdiri atas 27 kecamatan dan sembilan di antaranya berada di wilayah kepulauan.

"Ada kesulitan bagi petugas kami untuk menjangkau sejumlah desa di wilayah kepulauan, yakni di Kecamatan Sapeken dan Masalembu, karena saat ini kondisi cuacanya kurang kondusif dan selanjutnya tidak ada

kapal atau perahu yang beroperasi," ucapnya.

Hingga Selasa ini, kata dia, pihaknya belum menyalurkan dana PSKS kepada penerima manfaat di sejumlah desa di Kecamatan Sapeken dan Masalembu, di antaranya Desa Karamian dan Masakambing.

"Karamian dan Masakambing adalah dua desa di Kecamatan Masalembu yang merupakan pulau tersendiri atau terpisah dengan ibu kota kecamatan Ma-

salembu yang berada di Pulau Masalembu," paparnya.

Anton menjelaskan, pihaknya menyewa perahu untuk menyalurkan dana PSKS kepada penerima manfaat di Desa Karamian dan Masakambing.

"Begitu juga di Sapeken. Kalau mengandalkan jadwal perahu yang beroperasi secara reguler di Sapeken dan Masalembu, waktu penyaluran bisa lebih lama lagi," katanya, menerangkan. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 17 DESEMBER 2014 No. 0508 | TAHUN III

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

MADURA

F

KASUS CAROK

Keluarga Korban Mencari Keadilan PAMEKASAN - Keluarga korban carok di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Pamekasan, mencari keadilan ke Kapolri, Jenderal Sutarman di Jakarta. Mereka berkirim surat meminta agar semua pelaku yang menyebabkan keluarga mereka meninggal ditangkap.

TES URINE. Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan saat melakukan tes urine kepada sejumlah sopir dan kondektur bus di Terminal Ronggosukowati Pamekasan.

Tiada Ampun bagi PNS yang Tersandung Narkoba Bersiap Menerima Sanksi Tegas setelah Inkrah PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan tidak akan memberikan perlindungan dan tidak akan mentolerir pegawai negeri sipil (PNS), yang tersandung kasus narkotika, baik sebagai pemakai apalagi sebagai pengedar narkotika.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan, Alwi Beiq mengaku sudah mewanti-wanti seluruh PNS di lingkungan Pemkab Pamekasan, agar tidak mengkonsumsi obat ataupun minuman terlarang. Sebab PNS adalah abdi negara yang semua tindakannya akan dilihat oleh masyarakat.

Bagi PNS yang tersandung narkotika dipastikan diberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Sesuai dengan aturan kepegawaian yang sudah ada.

Tetapi pihaknya masih tetap akan mengedepankan praduga tak bersalah, jika ditemukan PNS yang diduga terlibat narkotika. Sanksi dijatuhkan setelah ada putusan hukum tetap (inkrah) dari pengadilan.

Sampai kini belum ada satu pun PNS di lingkungan Pemkab Pamekasan, yang terlibat dalam kasus narkotika. Sebab pihaknya

secara terus menerus memberikan penyadaran kepada PNS, agar menghindari tindakan tersebut.

Bahkan kata pria yang juga Sekretaris BNN ini, setiap tahun pihaknya bekerja sama dengan kepolisian, melakukan tes urine pejabat dan PNS termasuk kepala sekolah di lingkungan Pemkab Pamekasan. Tujuannya untuk memastikan apakah yang bersangkutan menjadi pecandu narkoba ataupun pernah menjadi pecandu narkoba.

Sementara itu Kepala Lapastika Klas II A Pamekasan, Kuswanto Eko Putro menyatakan jumlah pecandu maupun pengedar narkoba yang menjalani proses hukum di lapas, sebanyak 800 orang.

Dari jumlah tersebut ada beberapa di antaranya masih usia sekolah. Sehingga pihak lapas memberikan perhatian khusus kepada remaja yang tersandung

kasus narkotika tersebut.

Saat ini Lapastika Pamekasan terus berkonsentrasi memberikan pembinaan dan penyadaran, berupa rehabilitasi pecandu narkotika Pamekasan. Targetnya setelah menjalani proses hukum, para pelaku narkotika tersebut, tidak kembali lagi mengkonsumsi barang terlarang.

Pekan kemarin Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Pamekasan berhasil menangkap pemakai narkoba, di Jl Raya Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan.

Pelaku berinisial EK, 37, warga Jl Jokotole 168 Pamekasan. Barang bukti yang diamankan oleh petugas yakni narkotika jenis sabu seberat 0,3 gram.

Penangkapan dilakukan setelah Satreskoba mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada pemakai narkoba.

Petugas langsung melakukan pengejaran dan melakukan penggeledahan terhadap pelaku.

Saat ini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Pamekasan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Dari 9 orang yang terlibat dalam penganiayaan yang menyebabkan Marzuki dan Abdul Hannan meninggal dunia, yang menyerahkan diri ke Polres Pamekasan, 5 orang diantaranya tidak dilakukan penahanan.

Anak Marzuki, korban carok itu, Lukman Efendi mengatakan usai melakukan aksi pembacokan, dua pelaku bernama Sumanah dan Budi menyerahkan diri ke Mapolres Pamekasan. Kemudian secara bertahap, 7 orang pelaku lainnya ikut menyerahkan diri, di antaranya Bahrawi, Sudari, Muhlis, Musa’i, Zainal, Umam, dan Lupat. Namun enam di antaranya (kecuali Bahrawi dan Sudari) kembali dilepaskan oleh penyidik Polres Pamekasan.

“Selang tiga hari setelah pelaku menyerahkan diri, lima dari sembilan pelaku itu dilepas dari tahanan tanpa alasan yang jelas. Sehingga membuat keluarga kami kecewa, makanya kami sekeluarga korban mencari keadilan ke Kapolri,” kata Lukman.

Atas kenyataan tersebut, pihak keluarga korban mengadukan masalah itu dengan mengirim surat yang ditujukan kepada Kapolri. Pihak keluarga korban juga meminta bantuan sejumlah tokoh ulama setempat untuk memohon kepada Kapolri agar tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Penyidik Polres Pamekasan dalam penyidikan kasus tersebut.

Permohonan itu diajukan kepada Kapolri dengan dukungan tiga orang ulama di Pamekasan. Masing-masing pengasuh Pondok Pesantren Karang Anyar, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, KH Muhlis, Pesantren As-Syahidul Kabir, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan KH. Mundzir Kholil, dan Pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura Assuyuty,

Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, KH Lailurrahman.

Langkah itu dilakukan keluarga korban dengan alasan, agar keluarga korban tidak mengambil tindakan di luar ketentuan hukum yang berlaku akibat perlakuan para pelaku tersebut.

Sementara itu, Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman membantah bila lima orang tersebut dilepaskan dari tahanan. Sebab yang dilakukan oleh penyidik adalah mengembalikan mereka karena tidak ada bukti kuat keterlibatan lima orang tersebut. Saat ini yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 4 orang.

Lanjutnya, sampai saat ini juga belum ada keterangan saksi yang mengarah pada keterlibatan lima orang itu.

Namun lima orang tersebut berstatus sebagai saksi dalam kasus tersebut dan sewaktuwaktu akan dipanggil untuk kelanjutan proses penyidikan.

Kecuali ada keterangan saksi diatas sumpah yang menerangkan kelimanya terlibat, bisa ditahan.

Sementara itu, Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman membantah bila lima orang tersebut dilepaskan dari tahanan.

Sebab yang dilakukan oleh penyidik adalah mengembalikan mereka karena tidak ada bukti kuat keterlibatan lima orang tersebut. Saat ini yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 4 orang.

“Bahasanya bukan dilepaskan. Penyidik itu bisa menahan seseorang apabila ada keterangan saksi dan bukti, dalam kasus ini tidak ada bukti yang mengarah pada keterlibatan lima orang itu. Kalau memang ada ya kami bisa menahannya” kata AKBP Nanang.

Untuk diketahui, hingga saat ini pelaku carok yang memperebutkan tanah seluas 2.540 meter persegi, yang sudah ditahan polisi antara lain Sumanah, Budi, Bahrawi, dan Sudari. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508| TAHUN III

G

MENGGANGGU. Aksi Arak di Jl Trunojoyo, Pamekasan, dibubarkan paksa oleh polisi.

Demo Arak Dibubarkan Paksa Aksi Mengganggu Ketertiban Lalu Lintas PAMEKASAN - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak) Pamekasan berunjuk rasa ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga setempat. Dalam aksi tersebut pendemo memblokir jalan dan mengganggu arus lalu lintas di Jl Trunojoyo, sehingga dibubarkan oleh polisi, Selasa (16/12) kemarin.

Aksi yang diikuti kaum muda ini diawali dari monumen Arek Lancor, kemudian bergerak ke Kantor PU Bina Marga di Jl Joko-

tole dengan mengendarai motor.

Sambil membawa poster yang bertuliskan tuntutan, mereka menyoal pembangunan Bronjong di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Demonstrasi semula berjalan dengan aman. Mereka hanya menyampaikan aspirasi yang disampaikan orator aksi tanpa mengharap penjelasan dari Kepala Dinas (Kadis) PU Bina Marga Pamekasan, Totok Hartono.

Setelah pendemo ditemui langsung oleh Kadis PU Bina Marga, massa aksi langsung membubarkan diri. Mereka bubar setelah berorasi dengan bahasa yang menghina dan kotor yang ditujukan kepada Kadis tersebut.

Aksi mereka tidak sampai disitu saja, dalam perjalanan pulang, mereka masih melakukan orasi di jalan raya depan Kantor Pemkab Pamekasan (timur), sehingga arus lalu lintas terganggu. Dirasa sudah bertindak mengganggu ketertiban umum, polisi yang mengamankan jalannya aksi langsung melakukan tindakan tegas dengan membubarkan aksi pendemo itu.

Akan tetapi, sebagian dari peserta demo menolak pindah dari tengah jalan, sehingga terjadi ketegangan. Polisi terus berupaya agar pendemo meninggalkan lokasi itu, karena pendemo telah diberikan waktu dan tempat untuk menyampaikan aspirasi di depan kantor PU Bina Marga sebelumnya.

Keributan di jalan raya itu kembali terjadi saat massa aksi hendak meninggalkan lokasi, tiba-tiba ada seseorang yang menyusup dan menjadi provokator.

Orang yang memakai kemera hitam dan helm putih itu menuding petugas telah memukul salah seorang peserta aksi.

Akibatnya, orang yang tidak ikut dalam demo itu diciduk dan diamankan di pos penjagaan pintu masuk Kantor Pemkab itu.

Setelah semua massa aksi meninggalkan lokasi itu, baru provokator tersebut dilepaskan.

Kepala Satuan Sabhara Polres Pamekasan, AKP Mustaghfir mengatakan massa aksi dibubarkan paksa oleh polisi karena tindakannya telah menyalahi izin demo dan mengganggu keterti-

ban umum dengan mengganggu arus lalu lintas.

Apalagipedemo telah diberikan kesempatan dengan tempat yang semestinya, untuk menyampaikan aspirasinya, yaitu di halaman Kantor PU Bina Marga.

Sehingga sesuai dengan prosedur tetap (portap) polisi dalam menghadapi demonstran, tindakan pendemo sudah sepantasnya dibubarkan. “Izin demonya di Kantor PU dan mereka sudah menyampaikan aspirasi tadi (kemarin).

Tapi saat mau pulang demo ini berkembang ke jalan raya dan mengganggu ketertiban umum, makanya kami instruksikan kepada anggota untuk dibubarkan,� kata Mustaghfir. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

PENDIDIKAN

Surat Protes Akan Dikirim ke Kementerian Pendidikan

GELEDAH. Polsek Tlanakan melakukan penggeledahan terhadap rumah kos, yang diduga dijadikan tempat perselingkuhan oknum polisi. Penggeledahan dipimpin Kapolsek Tlanakan, AKP Moh. Syaiful.

Rumah Kos Digeledah Diduga Jadi Tempat Perselingkuhan Oknum Polisi PAMEKASAN - Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Tlanakan bersama Provos Polres Pamekasan, Selasa siang (16/12), melakukan penggeledahan di salah satu rumah kos di Dusun Pangloros, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, yang diduga dijadikan tempat perselingkuhan oknum polisi, bersama salah satu wanita lajang asal Kecamatan Proppo, Pamekasan.

Penggeledahan rumah kos tersebut dipimpin Kapolsek Tlanakan, AKP Moh. Syaiful bersama sejumlah anggota polsek dan kepala unit provos Polres Pamekasan. Polisi menggeledah sejumlah kamar yang berada di lantai 1 di rumah kos tersebut, tidak berhasil menemukan oknum polisi selingkuh. Polisi melanjutkan penggeledahan ke kamar yang berada di lantai 2, hingga puncaknya di atap rumah dan beberapa bagian di atas rumah, juga tidak luput dari penggeledahan aparat kepolisian.

Namun, polisi tidak berhasil menangkap oknum polisi yang

diduga bersama salah satu wanitanya di dalam rumah tersebut.

Hanya saja polisi menemukan beberapa jam tangan, dompet, dan beberapa pakaian, serta sepatu dinas juga 1 unit sepeda motor milik oknom polisi tersebut.

Polsek Tlanakan mengamankan 1 unit kendaraan roda dua bernomor polisi M 2145 BH dan sepatu dinas kepolisian yang biasa dipakai oleh oknum polisi tersebut. Barang sitaan itu diangkut menggunakan mobil patroli Polsek Tlanakan digiring menuju Papolres Pamekasan.

Kepada sejumlah wartawan Kapolsek Tlanakan, AKP Moh.

Syaiful mengaku pihaknya menerima informasi dari provos bahwa ada oknum polisi yang berada di salah satu rumah kos wanita.

Dan warga sekitar nyaris akan melakukan penggerebekan terhadap oknum polisi tersebut.

Mengetahui informasi itu, ia menerjunkan anggotanya ke lokasi. Setelah sampai di lokasi oknom polisi tersebut tidak ada di dalam rumah kos dan warga belum menggerebeknya. Saat itu, warga berbondong-bondong keluar rumah karena terkejut saat istri sah oknom polisi tersebut menjerit di depan rumah kos tersebut.

Oknom polisi berinisial KF, salah satu anggota Polsek yang bertugas di wilayah Pantura Pamekasan. Bersama dengan perempuan yang diduga selingkuhanya berinisial IF, wanita lajang asal Kecamatan Proppo, Pamekasan.

Sementara istri sah oknom polisi tersebut, Vera, asal Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tla-

nakan Pamekasan. Pasangan ini sudah dikaruniai dua anak dari perkawinannya dengan KF. Untuk proses selanjutnya, kata Syaiful, akan ditangani Provos Polres Pamekasan. Sebab pihaknya hanya membantu provos dalam melakukan pengamanan. Penyelidikannya menjadi kewenangan Provos Polres setempat.

Sementara itu pemilik rumah kos, Endi Estina Nugraha membantah jika rumah kos tersebut dijadikan tempat perselingkuhan oknum polisi. Sebab selama oknum tersebut berada di rumah itu, tidak pernah bersama perempuan.

Ia mengakui oknum polisi yang diduga melakukan perselingkuhan itu masih ada hubungan keluarga dan dirinya kasihan sehingga menampungnya. Sebab oknum polisi tersebut sering dimarahi oleh istri sahnya.

Sehingga ia memilih menginap di rumahnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) Penjaskes Pamekasan berencana akan mengirimkan surat protes kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menegah, Anes Baswedan, karena telah mengubah kurikulum 2013 (K-13) kepada kurikulum 2006, yakni kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Hampir seluruh guru Penjaskes di Pamekasan sudah menerapkan K-13 dan peserta didik sudah merespon baik kurikulum tersebut. Apabila K-13 dihapus, maka guru akan kesulitan menerapkan kurikulum.

Sebab pola pikir siswa sudah diajarkan K-13.

Ketua MGMP Penjakes dan Orkes SMP Pamekasan, Nurul Qomar mengaku kecewa dengan kebijakan yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan.

Sebab penerapan K-13 sudah berjalan. Dalam waktu dekat pihaknya akan melayangkan surat protes bersama, Forum Komonikasi MGMP se-Jawa Timur. Ia menerangkan, dalam surat protes tersebut nantinya akan berisi perbedaan tata cara penyampaian materi dan keberhasilan yang dicapai, yang dilengkapi testimoni dari siswa.

Ia menilai Menteri Pendidikan Dasar dan Menegah, Anes Baswedan terburu-buru merubah kebijakan kurikulum tersebut, sebelum ada evaluasi yang melibatkan guru di daerahdaerah yang ada di Indonesia.

Sekalipun Kementerian Pendidikan sudah menghapus K-13, ia memastikan seluruh guru di bawah MGMP Penjaskes Pamekasan, tetap akan menerapkan K-13. Beberapa MGMP lainnya juga akan berencana melayangkan surat protes ke Kementerian Pendidikan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pamekasan, Slamet Gustiantoko mengatakan penerapan K-13 tidak tepat dilaksanakan menjelang masa transisi pemerintahan. Sebab akan berpengaruh terhadap perjalanan pendidikan di Indonesia. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508| TAHUN III

I

Bara Konflik Masih Jadi Ancaman SDM, Tradisi, dan Prinsip Pemicu Permasalahan PAMEKASAN - Dalam kurun waktu kurang dari sebulan, pada November-Desember tahun ini, terjadi dua peristiwa berdarah di Pamekasan dipicu rebutan lahan. Namun, masih ada lima permasalahan lain juga bisa memicu konflik yang sama, kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Herman Kusnandi. Menurutnya, di wilayah Pamekasan masih dimungkinkan akan terjadi konflik horizontal yaitu antar masyarakat Pamekasan dan konflik vertikal yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah setempat.

Selain kejadian di Desa Pamoroh, Kadur dan Bandungan, Pakong, yang berpotensi menimbulkan konflik lanjutan, terdapat dua wilayah lagi yang saat ini diwaspadai karena rawan konflik, yaitu masih di Kecamatan Kadur dan di Kecamatan Palengaan terkait persoalan proyek pembangunan embung yang masih belum diterima sebagian warga, serta sengketa tanah yang akan dibangun pasar, di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar.

Selain kejadian di Desa Pamoroh, Kadur dan Bandungan, Pakong, yang berpotensi menimbulkan konflik lanjutan, terdapat dua wilayah lagi yang saat ini diwaspadai karena rawan konflik, yaitu masih di Kecamatan Kadur dan di Kecamatan Palengaan terkait persoalan proyek pembangunan embung yang masih belum diterima sebagian warga, serta sengketa tanah yang akan dibangun pasar, di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar.

“Sebenarnya semua kecamatan tetap harus bisa dianggap rawan konflik, tapi ada lima yang paling rawan, 2 itu pasca kejadian beberapa waktu lalu, 2 berkaitan

dengan pembangunan embung dan sengekta tanah pasar di Bujur Tengah,” kata Herman.

Menurut Herman, munculnya konflik yang masih terjadi disebabkan banyak hal yang bersifat prinsip, faktor SDM, dan tradisi yang melekat di kalangan masyarakat Madura khususnya Pamekasan membuat konflik fisik itu masih mudah terjadi. Sulit untuk diantisipasi.

Berdasarkan deteksi dini yang dilakukan Bakesbangpol, permasalahan sengketa tanah di Pamekasan adalah masalah yang paling rawan terjadi konflik vertikal maupun horizontal. Deteksi yang dilakukannya itu, kemudian dilaporkan ke pihak intelijen daerah, pusat maupun aparat keamanan.

Atas rawannya konflik di Pamekasan, pihaknya mengaku akan terus melakukan upaya deteksi dini. Diharapkan sebelum pecah kekerasan, konflik-konflik yang terjadi bisa diselesaikan secara damai. Pihaknya juga menekankan agar camat dan kepala desa menjadi mediator masyarakat.

“Yang dilakukan Kesbang adalah deteksi dini terhadap semua permasalahan-permasalahan yang akan menimbulkan dampak konflik. Kemudian kami tuangkan dalam bentuk laporan-laporan, baik itu laporan komunitas intelejen daerah maupun yang lain. Hasil deteksi ini disampaikan kepada camat untuk melakukan upayaupaya penyelesaian di bawah,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

SEMBARANGAN. MPU yang parkir menunggu penumpang di dekat traffic light di Jl Bonorogo Pamekasan menimbulkan kemacetan.

LAMPU LALU LINTAS

Traffic Light Jadi Sumber Kemacetan PAMEKASAN - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkab Pamekasan memasang traffic light di dua persimpangan jalan, tahun ini. Yaitu di simpang tiga Jl Jokotole-Jl Wahid Hasyim dan simpang tiga Jl Stadion-Jl Bonorogo. Namun, pemasangan traffic light baru itu memunculkan persoalan baru. Dari dua titik pemasangan traffic light, terdapat salah satu titik lokasi yang menimbulkan kemacetan, yaitu di simpang tiga Jl StadionJl Bonorogo.

Hal itu terjadi karena adanya truk dan mobil penumpang umum (MPU) yang parkir menunggu penumpang di sisi kiri Jl Bonogoro, sehingga saat lampu di jalan tersebut menyala merah, kendaraan yang dari Jl Stadion menuju Jl Bonorogo terhalang kendaraan yang parkir semba-

rangan itu.

Kadishubkominfo Pemkab Pamekasan, Moh Zakir mengatakan pemasangan traffic light itu bertujuan untuk menunjang lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, khususnya di dua lajur persimpangan jalan. Namun, diakuinya, pemasangan traffic light di persimpangan Jl Stadion-Jl Bonorogo perlu dilakukan langkah lanjutan karena menyebabkan kemacetan.

Untuk itu, pihaknya berjanji akan segera menerjunkan personelnya untuk bersama-sama dengan petugas Satlantas Polres Pamekasan, untuk menjaga lokasi tersebut dan memberikan pembinaan agar sopir MPU maupun truk mematuhi rambu larangan parkir di sepanjang jalan tersebut.

“Sebenarnya, di semua lokasi

yang dekat dengan traffic light itu sudah kami pasang rambu dilarang parkir, termasuk yang pemasangan traffic light ini.

Nantinya Dishub bersama pihak kepolisian lalu lintas sama-sama ingin menertibkan agar pemakai jalan, khususnya pemilik kendaraan agar tidak parkir sembarangan,” kata Zakir.

Selain itu, tambah Zakir, setelah ada petugas baik itu dari Dishubkominfo ataupun satlantas diharapkan para sopir MPU tidak lagi mangkal di dekat traffic light. Artinya, keberadaan petugas di lokasi mampu mengatur lalin serta MPU. Untuk diketahui, pengadaan traffic light di dua lokasi itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan tahun 2014, senilai Rp 400 juta. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

MADURA KORAN PROBOLINGGO JJ KORAN

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

MADURA

Sumenep Sampang

RABU 17 DESEMBER 2014 No. 0508 | TAHUN III

PMPS. Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda Sampang saat berdemo di depan Kantor Disdik Sampang, Selasa (16/12). Mereka menuntut penghapusan SDN 2 Banjarsokah.

SAMPANG - Pulahan mahasiwa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda Sampang (PMPS) melakukan aksi di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Selasa (16/12). Mereka menuntut Disdik Sampang segara menghapus SDN 2 Banjarsokah, Kecamatan Kedungdung, yang diduga siswanya hanya masuk saat ada bantuan.

Pantauan Koran Madura, massa PMPS berororasi mulai dari Monumen Trunojoyo hingga di depan Kantor Disdik Sampang.

Mereka meminta Kepala Disdik

PERGERAKAN MAHASISWA DAN PEMUDA SAMPANG

Hapus SDN 2 Banjarsokah Sampang, Heri Purnomo, Kabid Sarana dan Prasarana, Jupri Riyadi dan Rojion agar keluar menemui demonstran.

Setelah berorasi secara bergantian di depan Kantor Disdik Sampang kurang lebih setengah jam, Kabid Sarana dan Parasarana Jupri Riyadi menemui para demonstran untuk memberikan klarifikasi terkait tuntutan mereka.

Korlap aksi Zainuddin mengatakan, ada beberapa masalah yang masih belum teratasi oleh Disdik Sampang, salah satunya penghapusan SDN 2 Banjarsokah, Kecamatan Kedungdung. Sekolah tersebut disinyalir tidak berjalan sebagaimana mastinya, karena

siswa hanya masuk saat sekolah tersebut mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Kami harap pejabat Disdik segera menyelesaikan kasus yang terjadi di SDN 2 Banjarsokah, dan juga berhenti melakukan pekerjaan buruk, sepeti melakukan pengkondisian pelelangan proyek,” teriak Zainuddin.

Zainuddin meminta Disdik Sampang agar segera menghapus SDN 2 Banjarsokah, karena sudah diketahui tidak ada muridnya, bahkan sekolah tersebut hanya memanfaatkan bantuan pemerintah.

“Kami mendesak kapada Disdik untuk menghapus SDN 2 Banjarsokah dari daftar kelemba-

gaan yang ada di naungan Dinas Pendidikan,” desaknya.

Semenatara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Heri Purnomo melalui Kabid Sarana dan Prasarana Jupri Riyadi membantah bahwa SDN 2 Banjarsokah tidak ada siswanya, karena yang dia ketahui setelah dikroscek ke SDN 2 Banjarsokah jumlah muridnya kurang lebih 60 siswa.

“Memang, pertama dikroscek ke SDN 2 Banjarsokah, siswa yang masuk hanya delapan orang.

Namun, ketika dikroscek kembali siswa di sekolah tersebut lumayan banyak,” kilahnya.

Terkait pemeliharaan gedung sekolah, kata Jupri, kalau per-

awatan ringan terhadap gedung sekolah bukan kewajiban Disdik Sampang. Tetapi itu termasuk kewajiban sekolah untuk memperbaiki. Dia juga menegaskan bahwa Disdik Sampang tidak pernah memotong dana BOS seperti yang disampaikan para domonstran.

“Kalau pemotongan dana BOS itu mustahil, karena dana BOS dari pemerintah pusat dikirim ke pemerintah provinsi, dan dari pemerintah provinsi langsung ke nomor rekening sekolah masingmasing. Dari mana kita bisa memotong dana BOS,” jelas Jupri saat menemui massa di depan kantor Disdik Sampang. =CR3

KORAN MADURA

H Sampang

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

K

Agen Keluhkan Kelangkaan Pupuk Disperta: Ada Keterlambatan Proses Pengiriman SAMPANG– Agen pupuk bersubsidi mengeluhkan kelangkaan pupuk. Pada musim ini, distribusi pupuk bersubsidi dari Dinas Pertanian (Disperta) Sampang ke kios yang ada di daerah pantura belum mencukupi kebutuhan petani.

Pemilik kios Bunga Harapan, Suhri mengatakan, di dearah pantura sudah mengalami kelangkaan pupuk subsidi sejak beberapa minggu ini. Kelangkaan pupuk membuat para petani kebingungan mencari pupuk di daerah sekitar yang masih ada stoknya.

“Sebenarnya kelangkaan pupuk subsidi sudah menjadi rutinitas, di akhir tahun pasti kelangkaan itu terjadi dan itu sudah dialami dari bebarapa tahun sebelumnya,” katanya kepada Koran Madura, Selasa (16/12).

Kata Suhri, memang sudah ada

penambahan kuota dari Disperta, namun tetap tidak mencukupi.

“Memang untuk kios Bunga Harapan sudah ada penambahan pupuk dari pemerintah sebanyak 100 ton.

Namun penambahan itu masih belum didistribusikan ke bawah, atau masih dalam tahap lobi dengan dinas terkait,” tuturnya.

Kekurangan pupuk di beberapa kios karena para petani serentak membutuhkan musim ini, sehingga ketersediaan pupuk yang ada di kios tidak mencukupi, bahkan dalam pengiriman pupuk dari pemerintah kadang terlambat.

“Khusus Desa Terjunan, Robatal, pupuk yang sudah masuk dan didistribusikan ke patani sudah mencapai kurang lebih 40 ton. Kalau kebutuhan petani tidak serentak, mungkin kelangkaan ini tidak akan terjadi,” paparnya.

Pihaknya berharap pemerintah tepat waktu mengirimkan pupuk, sehingga kelangaan pupuk tidak semaki luas. ”Yang jelas, kami harapkan kepada pemerintah agar pengiriman pupuk harus tepat waktu sesuai dengan kebutuhan di bawah, agar para petani tidak kebingungan,” harapanya.

Sementara itu, Kabid Tehnik Disperta Suyono menagakui kalau pengirimin pupuk saat ini telat karena dalam pengambilan pupuk di Surabaya harus antre kurang lebih dua sampai tiga hari. Sehingga pengiriman ke Kabupaten Sampang juga mengalami keterlambatan. ”Memang, kami akui ada keterlambatan proses pengiriman,

karena dalam pengambilan pupuk di Surabaya masih antre hingga dua hari kadang sampai tiga hari,” ujarnya. Namun, untuk daerah utara sudah ada pengiriman pupuk sebanyak 48 ton dan di Sokobanah 32 ton.

Menurutnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak pabrikan agar pengambilan pupuk segara dipercepat. Dan pihak pabrikan sudah mengirimkan 120 ton untuk Kabupaten Sampang pada Selasa (16/12).

Untuk pendistribusian pupuk yang sudah dikirim oleh pabrikan itu, lanjut dia, masih belum jelas kapan yang akan dikirim ke beberapa kios yang membutuhkan.

Tetapi yang jelas, daerah utara dapat bagian.

“Dan juga hari ini (kemarin) ada informasi dari pabrikan akan mengirim sebanyak 30 ton. Kemudian kami akan mengundang pihak pabrikan dan distributor

untuk mempresentasikan kebutuhan dan wilayah mana yang sangat membutuhkan. Sehingga, kami mengatahui kondisi di bawah, jika ada desa yang masih belum mendapatkan pupuk, kami akan langsung koordinasi ke distributor yang memegang kendali di tiap daerah,” jelasnya.

Menurutnya, desa yang masih belum mendapatkan pupuk dari pemerintah dalam beberapa minggu kemarin, seperti Camplong. Dan untuk Omben sudah teratasi dengan baik. Namun, dalam distribusi ke kios yang resmi ditunjuk masih belum maksimal, karena terkendala pengiriman dari Surabaya.

“Distribusi pupuk sudah merata ke setiap desa yang ada di Kabupaten Sampang. Namun, saat ini pengiriman pupuk dari Surabaya ada keterlambatan pengiriman. Otomatis pengiriman ke bawah juga terlambat,” akunya. =CR3

JEMBATAN DESA PASEAN RUSAK

Bina Marga Janji Perbaiki Tahun 2015 SAMPANG - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Sampang berjanji akan memperbaiki jembatan Desa Pasean, Kecamatan Kota Sampang, yang sudah lama rusak pada tahun 2015. Perbaikan jembatan tersebut sudah diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kapala Dinas PU Bina Marga Sampang, Moh Ziz mengatakan, pihaknya sudah mengajukan proposal perbaikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kepada Pemerintah Provensi Jawa Timur.

Proposal tersebut sudah masuk dan akan turun pada anggaran tahun 2015 mendatang. Meski demikian, proses perbaikan jembatan yang rusak itu perlu menunggu turunnya surat dari Pemprov Jatim.

“Kami sudah usulkan ke pemerintah provinsi, dan sekarang tingal menunggu realisasinya. Namun, kepastian bulan berapa akan diperbaiki masih belum jelas, karena masih menunggu turunnya pengajuan tersebut,” katanya kepada Koran Madura, Selasa (16/12).

“PU Bina Marga hanya mengusulkan, sementara pengiriman proposal ke pemerintah provinsi melalui Beppeda dan turunya propossal itu pun juga turun ke Bappeda, kemudian yang akan menindaklanjuti proses pebaikan dari pihak PU Bina Marga hingga realisasi perbaikan,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Ali Mudin (30), warga Desa Pasean mengeluhkan jembatan yang ada di sebelah utara rumahnya sudah lama rusak dan tidak pernah diperbaiki oleh pemerintah. Rusaknya jembatan tersebut akibat terlalu tua.

Jembatan dengan panjang 79 meter itu sudah lama rusak, kurang lebih lima tahun. Namun, hingga saat ini tak kunjung diperbaiki. Sehingga, kata dia, warga terpaksa memperbaiki dengan pohon bambu kurang lebih 10 meter yang ditempelkan di bagian besi jembatan. =CR3

BIBIT PADI. Sejumlah pekerja memindahkan bibit tanaman padi yang siap ditanam di Desa Pesarean, Kabupaten Tegal, Jateng, beberapa waktu lalu. Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan berupa benih, pupuk dan alat mesin pertanian guna mengoptimalkan pemanfaatan 500 ribu hektare lahan pertanian di 12 provinsi dengan anggaran Rp1,3 triliun pada musim tanam pertama.

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

RABU 17 DESEMBER 2014 No. 0508 | TAHUN III

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

PD SUMBER DAYA

KPK Sita Seluruh Berkas Dokumen

moh ridwan/koran madura

TUNJUKKAN. Penyidik polres Bangkalan saat memperlihatkan barang bukti sejumlah pakaian korban.

Masih Ada Dukun Cabuli Pasiennya Modus Menghilangkan Sial Korban BANGKALAN - Perbuatan Bahri (60) sungguh tak patut ditiru. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai seorang dukun ini malah berbuat tak senonoh.

Dengan alasan buang sial, dukun tersebut mencabuli pasiennya. Kini, pria yang tinggal di dusun Junok, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh tersebut harus meringkuk di balik jeruji besi, setelah petugas Satreskrim Polres Bangkalan menangkapnya, Selasa (16/12).

Diketahui korban kejahatan seksual tersebut berinisial RKY (19), warga Kampung Durinan, Kelurahan Bancaran, Kecamatan Kota, yang masih duduk di bangku SMA. Tubuh gadis tersebut diperlakukan tak senonoh oleh tersangka di sebuah Hotel Melati di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Kraton. Meski tidak sampai terjadi hubungan seksual, korban mengaku mengalami kejahatan seksual.

"Kami menangkap tersangka di rumahnya atas laporan dari keluarga korban dan pengakuan korban," ujar Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Andi Punomo, Selasa (16/12).

Andi menjelaskan, kronolog kejadian bermula saat korban mendatangi tersangka yang sehari-hari berprofesi sebagai seorang dukun. Dengan bermaksud agar

cepat mendapat jodoh, lantaran tiga kali bertunangan selalu gagal.

Atas usulan keluarga, korban meminta solusi atas masalah tersebut kepada tersangka. Setelah berkali-kali mendatangi dukun tersebut, korban diajak ke sebuah hotel dengan modus untuk membuang sial. Alasannya agar si korban cepat mendapatkan jodoh.

"Di hotel itu, korban dicabuli oleh tersangka. Tersangka pun mengaku sudah 10 tahun lebih berprofesi sebagai dukun. Ada dua korban lain sebelumnya yang juga diperlakukan tidak senonoh," ungkapnya.

Dia menerangkan, dari kasus tersebut pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban dan melakukan visum kepada korban. Hasil pemeriksaan sementara, tersang-

ka melakukan perbuatan tidak senonoh tidak hanya pada RKY. Tetapi, juga ada dua korban yang lain. Modus yang dilancarkan tersangka pada para korban hampir sama. Namun, saat ini kedua korban pelecehan seksual tersebut tidak berada di Bangkalan.

"Dua korban itu tidak melaporkan pada kami. Namun, yang melapor hanya satu korban. Tersangka akan dijerat Pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara," jelasnya.

Di hadapan penyidik, pria dengan enam orang anak itu pun mengakui perbuatan asusila yang dilakukan. Alasannya, untuk dibuang kesialannya agar segera dapat jodoh. Namun, karena nafsu bejatnya, tersangka berinisiatif untuk melakukan perbuatan tak senonoh tersebut. Selain pada RKY, dirinya mengakui kalau perbuatannya itu juga dilakukan pada dua orang pasiennya yang kini tak berada di Bangkalan.

"Kedua pasien itu, saat ini tidak ada di sini, tetapi berada di Malaysia. Saya nekat berbuat itu karena melihat wajah pasien yang cantik," ujarnya. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - PD Sumber Daya menjadi pembicaraan nasional. Diduga kuat BUMD itu terlibat kasus suplai gas yang menjerat mantan bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron. KPK sudah melakukan penggeledahan di kantor lama di jalan Letnan Abdullah maupun yang baru, Jalan Teuku Umar. KPK membawa seluruh dokumen yang ditemukan di dua lokasi tersebut.

Direktur PD Sumber Daya, Moh Sutikno menjelaskan saat proses penggeledahan itu, semua berkas atau dokumen yang ada di kantor PD Sumber Daya diangkut KPK. Bahkan kontrak kerjasama antara PD Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa (MKS) juga ikut dibawa ke Jakarta.

"Semua dokumen yang ada disini sudah dibawa KPK, termasuk kontrak kerjasama dengan PT MKS," kata Moh Sutikno, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/12).

Dirinya mengaku tidak tahu secara detail terkait isi dari kontrak kerjasama dengan PT MKS. Sebab dirinya masih sekitar 3 bulan menjabat sebagai Direktur PD Sumber Daya, sehingga mengenai permasalahan yang menyangkut kerjasama merupakan tanggung jawab dari direktur sebelumnya.

"Ibaratkan buku, saya baru baca judulnya saja. Sementara isinya masih belum karena saya baru berada di sini. Sebelumnya saya berada di staf ahli (Bupati)," terangnya.

Meskipun begitu, dia tidak menyangka kalau BUMD yang dipimpinnya saat ini tersangkut masalah dengan KPK. Sebab selama dirinya menjabat tidak pernah ada permasalahan, karena berjalan seperti biasa lazimnya sebuah perusahaan.

Dirinya pun mengaku saat terjadi penangkapan terhadap Fuad Amin yang menjabat sebagai Ketua DPRD, kantor yang ia tempati baru pindah tempat.

"Ketika KPK datang pertama, kami baru pindah ke kantor baru. Awalnya kami berkantor di sekitar pendopo. Lalu pada tanggal 1 Desember 2014, kami pindah kesini (Jalan Teuku Umar). Nah, malamnya pas ada KPK ke Bangkalan," jelasnya.

Mantan Camat Sepulu ini memaparkan, penggeledahan KPK dilakukan pada Kamis 4 Desember 2014. Penggeleda-

han pun sendiri berlangsung lama. Sebab KPK memeriksa dari pukul 10.00 WIB sampai 23.00 WIB. Pertama kali KPK menggeledah kantor yang baru.

Kemudian pada waktu siangnya KPK melakukan penggeledahan ke kantor lama hingga larut malam.

"Saat penggeledahan saya tidak bisa melakukan komunikasi dengan orang lain, termasuk keluarga. Sebab pada saat itu seluruh alat komunikasi (handphone) dikumpulkan oleh penyidik. Saat itu, saya kaget.

Kok ada brimob di depan kantor, lalu ada penyidik KPK di dalam kantor," paparnya.

Meskipun begitu, saat ini aktivitas PD Sumber Daya tetap berjalan seperti biasa. Kegiatan yang dilakukan tetap melayani pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan persewaan wales (alat untuk memadatkan jalan).

Ketika KPK datang pertama, kami baru pindah ke kantor baru. Awalnya kami berkantor di sekitar pendopo. Lalu pada tanggal 1 Desember 2014, kami pindah kesini (Jalan Teuku Umar). Nah, malamnya pas ada KPK ke Bangkalan,�

Moh Sutikno

Direktur PD Sumber Daya Namun dirinya berharap berkas yang dianggap tidak penting bisa dikembalikan kembali oleh KPK. Hal itu untuk program acuan kinerja ke depan.

Saat ditanya mengenai setoran ke daerah, dirinya tidak bisa memastikan apakah perusahaan yang dipimpinnya akan kembali menyetor pendapatan asli daerah (PAD). Sebab perusahaannya saat ini masih tersandung kasus hukum. Akan tetapi, harapannya bisa kembali menyetor PAD seperti tahun sebelumnya.

"Setoran pada PAD paling besar tahun 2013, karena sudah ada bagi hasil dari PT MKS. Semoga tahun ini bagi hasil dari PT MKS tetap ada, sehingga bisa tetap setor ke pemkab," ucapnya. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

M

Kasus Fuad Dikawal 5 Pengacara Tiga Pengacara dari Madura, Dua dari Jawa Timur BANGKALAN - Tim advokat yang akan mengawal kasus hukum Ketua DPRD Bangkalan, RKH Fuad Amin Imron, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap suplai gas di Desa Gili Timur, kini mulai menemukan titik terang. Kasus tersebut hanya dikawal tiga pengacara dari Bangkalan dan dua pengacara dari Surabaya. Sedangkan advokat dari Jakarta belum ada kejelasan. Tim penasehat hukum Fuad ini dipimpin oleh Bakhtiar, SH dari Bakhtiar Pradinata & Partners law firm.

"Sekarang kami sudah di Jakarta, tiga orang advokat dari Bangkalan berangkat dari kantor

saya, dua orang dari Surabaya, jadi semua lima orang," ujar Bakhtiar, SH, salah satu advokat Bang-

kalan, yang dipercaya mengawal kasus Ketua DPRD setempat itu, saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Disinggung mengenai adanya pengacara dari Jakarta yang akan bergabung dalam tim yang dibentuk, Bakhtiar belum bisa memastikannya. Namun, tidak menutup kemungkinan advokat dari Jakarta juga membantu jika diberi kepercayaan. Sebab kasus ini bukanlah kasus kecil. Tentu membutuhkan kerja sama tim yang solid agar bisa bekerja se-

cara maksimal.

"Bakhtiar Pradinata & Partners law firm itu tim dari Bangkalan, yang terdiri dari saya, Warsono, SH, Nurus Sobah, SH, dan dua orang dari Surabaya, tapi lupa namanya," imbuhnya.

Menurutnya, saat ini tim yang dibentuk fokus mempersiapkan berkas pembelaan dalam persidangan nanti. Kasus tersebut masih dalam proses penyidikan.

Sehingga ketika sudah dilimpahkan dan siap untuk dipersidangkan, maka tim yang dibentuk

doni heriyanto/koran madura

BETAH. PKL di sekitar alun-alun Bangkalan enggan direlokasi karena lokasinya sangat strategis.

PKL

Tidak Mau Direlokasi dari Alun-alun Kota BANGKALAN - Rencana relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang berada di kawasan alunalun kota Bangkalan tidak dikehendaki oleh para PKL tersebut.

Mereka sudah bertahun-tahun menggantungkan nasib hidup

dengan berjualan di kawasan jantung Kota Salak itu. Selain tempatnya ramai, juga teduh, sehingga sangat berpotensi untuk mendulang keuntungan bagi mereka. Apalagi daerah skep lokasi yang ditawarkan

untuk para PKL sangat sepi dari keramaian.

"Ya kami sangat keberatan Mas. Di sini ramai orang, jadi lumayan banyak pembeli, dan kami berharap pemerintah memperhatikan itu," tutur salah seorang

PKL, Darmi (43), warga Perumahan Pengeranan.

Wanita yang mengaku memiliki dua putra ini mengaku petugas dari pemerintah kabupaten (Pemkab) sudah melakukan pendataan bagi PKL

tinggal melakukan pembelaan di muka persidangan. Ia berharap semua proses dapat berjalan dengan lancar sehingga kinerja tim solid dan membuahkan hasil yang memuaskan.

"Kami akan berusaha sekuat tenaga dalam mengawal kasus ini sampai tuntas. Biarkan fakta-fakta di persidangan yang akan mengungkap kebenaran.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

dengan cara meminta kartu tanda penduduk (KTP). Para PKL rencananya akan direlokasi ke Skep, depan lapangan kerapan sapi Moh.Noer Jalan Raya Pertahanan Bangkalan. Namun kondisi di sana memang sangat sepi dan tidak ada aktivitas orang berjualan.

"Kalau dipindah ke skep, saya yakin pasti sepi, lebih enak disini. Terus kami mau makan apa kalau dagangan tidak laku," keluhnya.

Selama ini, lanjut Darmi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat bergantung dengan pendapatan berjualan di alun-alun. Sebab tidak ada pilihan tempat lain untuk dijadikan lokasi berjualan. Sehingga besar harapan pemkab tidak menutup mata dengan semenamena merelokasi ke tempat yang sangat sepi. Jika memang terpaksa harus dipindah, lokasi yang strategis itulah yang sangat diharapkan.

"Kalau ada tempat yang ramai kami tidak ada masalah. Keberlangsungan hidup kami juga perlu dilihat oleh pemerintah," katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Bangkalan, Ach.Fahri melalui Kasi Trantib, Hamzah Suryanto mengatakan bahwa jauh-jauh hari sebelumnya memang sudah ada rencana relokasi PKL tersebut. Pihaknya hanya melaksanakan perintah dari atasan. Masalah tempat yang ditawarkan itu menjadi kewenangan dinas yang bersangkutan.

"Ya kami hanya bertugas melakukan eksekusi, namun untuk lainnya seperti masalah tempat, retrebusi, dan lainnya itu buka wewenang kami," ungkapnya = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Industri Lokal

Bangkalan N

RABU 17 DESEMBER 2014 No. 0508 | TAHUN III

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

fakih amyal/koran madura

MEMBUAT TAHU. Karyawan perusahaan tahu saat sedang membuat tahu. Mereka berjibaku dengan kebutuhan pokok.

Berjibaku dengan Kebutuhan Pokok PAMEKASAN - Imbas kenaikan harga bahan bakar dan minyak berdampak terhadap kedelai impor sebagai bahan utama pembuatan tahu, tidak berpengaruh terhadap prodosen pembuatan tahu di Kecamatan Galis Pamekasan. Meskipun harus diakui pengusaha tahu harus berjibaku, memotar otak, dan bekerja keras agar tidak sampai gulung tikar.

Salah satu pengusaha tahu asal Desa Pengendingan Galis, Isya mengakui, sejak BBM naik dirinya tidak bisa menaikkan harga tahunya. Sebab dikhawatirkan jika menaikkan harga tahu, akan berpengaruh terhadap jumlah konsumen.

Naiknya harga kedelai sangat memukul usahanya, namun dirinya mengatakan masih tetap bertahan membuat tahu.

Membuat tahu menjadi satusatunya mata pencahariannya

sejak lama.

Menurut Isya, agar terus dapat bertahan, dirinya menyiasatinya dengan mengurangi ukuran tahu, biasanya dalam sekali masak bisa menjadi 200 tahu, kini ukurannya diperkecil hingga menjadi 220 tahu.

"Tetap produksi, biasa 50 kg kedelai per hari sekarang hanya mampu 30 kg per hari saja.

Ukuran tahunya juga diperkecil, kalau tidak diperkecil tidak dapat untung," jelasnya.

Saat ini harga kedelai sendiri sudah mencapai Rp 9.600 per kg atau naik dari sebelumnya Rp 7.200. Meski keuntungan yang didapat tipis, namun produsen tetap bertahan berproduksi di tengah naiknya harga kedelai.

Sementara tahu merupakan makan yang terbuat dari kacang kedelai. Pada tahun 1970, tahu menjadi terkenal sebagai makanan alternatif dari daging yang “ramah lingkungan�. Orangorang yang memperhatikan tentang kelaparan di seluruh dunia serta pemeliharaan sumbersumber alam menganggap tahu sebagai pilihan makanan yang lebih murah dibandingkan produk hewani.

Tahu merupakan makanan asli Indonesia yang disukai oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Dibuat dari bahan baku

kacang kedelai, tahu memiliki rasa yang khas dan memiliki kandungan gizi yang tinggi.

Selain itu tahu mengandung nutrisi kompleks yang mudah diserap oleh tubuh, harganya pun cukup terjangkau dan rasanya pun lezat.

Tahu dapat diolah menjadi berbagai macam olahan makanan dan dapat dengan mudah dijumpai mulai dari pasar tradisional, minimarket, swalayan, supermarket, dan pasar modern lainnya. Permintaan pasar terhadap tahu pun relatif stabil.

Peluang usaha tahu sangat menjanjikan keuntungan.Proses pembuatannya dan pemasarannya relative mudah karena tahu termasuk makanan favorit semua kalangan. Usaha tahu ini menyerap banyak tenaga kerja. Ini merupakan potensi yang bernilai

ekonomi bagi yang ingin terjun dalam usaha tahu. Modal usaha yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini tidak terlalu besar.

Usaha ini cukup dilakukan dengan manajemen yang sederhana.

Dengan keuletan, kesabaran, dan kedisiplinan usaha ini pasti akan membuahkan hasil yang maksimal.

Dari usaha tahu ini telah menciptakan banyak pengusaha sukses. Pada umumnya pelaku usaha tahu tinggal berhitung berapa pundi-pundi rupiah yang akan didapat dengan menghitung berapa banyak tahu yang diproduksi dan berhasil terjual setiap harinya. Dengan semua kelebihan usaha tahu. Tidaklah heran bila banyak pelaku usaha baru yang berminat untuk memulai usaha tahu ini. = FAKIH AMYAL/RAH

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III 17 DESEMBER 2014 RABU

MADURA

No. 0508 | TAHUN III

Rekonstruksi Konsep Ekonomi Islam

Salam Songkem

Gula di BPJS

W

akil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengisyaratkan potensi korupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Potensi itu terendus ketika KPK melakukan kajian bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan direksi BPJS. Diketahui pada tahun 2013, BPJS telah mengelola aset sebesar Rp 153 triliun.

Dana investasi hampir Rp 150 triliun.

Sedangkan hasil perolehan investasi tersebut mencapai Rp 15 triliun. Dapat diprediksi dana besar itu akan terus menyubur hingga mencapai sekitar Rp 2000 triliun di tahun 2030 mendatang. Besarnya dana yang dikelola BPJS ini tak ubahnya gula yang akan dikerumuni semut-semut berdasi, sehingga berpotensi terjadi korupsi apabila tidak ada pengawasan yang sangat ketat.

Pernyataan KPK yang disampaikan Adnan itu bisa menjadi peringatan keras bagi BPJS dan Kementerian Ketenagakerjaan. Setidak-tidaknya harus disadari bahwa BPJS Kenegakerjaan sedang dalam intaian KPK. Bila tidak berhati-hati dan mengabaikan saran KPK, dapat dipastikan akan ada pejabat di lingkungan BPJS yang digelandang ke markas besi KPK. Tak ubahnya kasus e-KTP yang menjebloskan pejabat Kemendagri bernama Sugiharto, kasus dana haji yang menimpa Menag Suryadharma Ali, dan kasus sapi berjenggot yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, karena mengabaikan peringatan KPK. Juga sinyal yang dikirim Ketua KPK Abraham Samad tentang adanya korupsi besar di Jawa Timur, yang mengarah pada OTT mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin.

Sinyal-sinyal yang berembus dari KPK, cepat atau lambat, biasanya menjadi sebuah kenyataan.

Akankah sinyal yang dikirim Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja ini juga akan berujung pada operasi tangkap tangan pegawai BPJS atau Kementerian Ketenegakerjaan? Ataukah sinyal KPK kali ini tak lagi kuat? Rakyat pasti akan menanti gebrakan apalagi yang akan dilakukan orang-orang hebat di KPK. Dukungan dan pujian, juga kecaman terhadap KPK jangan sampai membuat KPK merasa puas, karena negera dan rakyat masih membutuhkannya untuk menyelamatkan Indonesia dari para koruptor. (*)

I

OC

Tahun 2015 Indonesia perlu persiapan yang matang di berbagai sektor yang dianggap mampu membangun sebuah Bangsa. Contoh kecilnya, di sektor ekonomi. Demi terciptanya masyarakat mandiri dan mengatasi ketimpangan ekonomi yang sedang dalam keadaan kritis. ASEAN hadir membuka kesempatan untuk membentuk korporasi pasar bebas –free tradeyang diberi gelar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 mendatang.

S

alah satu visi dan tujuan dari MEA tersebut adalah untuk memperkuat persatuan politik dan mempererat seluruh aspek-aspek ekonomi, terutama barang, jasa, tenaga kerja dan produk-produk lainnya pada negara-negara anggota ASEAN. Indonesia sendiri telah menandatangani perjanjian MEA dan AFTA China sejak tahun 2012. Sebagai upaya untuk mendapatkan sebuah legitimasi dukungan dalam progran tersebut, tanpa ada sesuatu yang bersifat intim dan merugikan.

Kondisi tersebut memberi-

kan gambaran bahwa, semakin membesar pula optimisme tentang masa depan Indonesia yang lebih baik dan semakin cerah.

Apalagi akhir tahun 2015 akan berlaku Masyarakat Ekonomi ASEAN yang membuka pasar bagi lebih dari 600 juta orang, 43 persen di antaranya ada di Indonesia. Kesempatan Indonesia menjadi besar sangat terbuka, yang harus bertumpu pada kemandirian ekonomi.

Namun, tekad yang bersumber pada gagasan Bung Karno itu akan kedodoran dalam level pelaksanaan jika tidak ditopang komitmen kuat oleh seluruh elemen bangsa.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah yang hampir setiap tahun terjadi. Dengan maraknya ekonomi liberal yang menyelimuti negeri ini. dengan menyandarkan berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang dilarang dalam Islam seperti penumpukan kekayaan pada sebagian kecil masyarakat saja tanpa ada upaya menggunakannya untuk kesejahteraan bersama untuk rakyat banyak, memperdagangkan (jual beli) barangbarang yang dilarang agama dan membawa mudharat bagi umat manusia. Maka kita harus mampu memilah sebuah sistem yang sesuai dan relevan dengan kondisi sekarang.

Khitah Ekonomi Islam Saat ini, Ekonomi Islam sedang booming dikalangan masyarakat. Banyaknya masyarakat berbondong-bondong menyadari bahwa Ekonomi seharusnya dikembalikan ke tempat asalnya yang hakiki. Yaitu Ekonomi Islam. Pertumbuhan syari’ah saat ini sangat cepat, dengan sukuk sebagai pemenang volume produk terbesar.

Sekitar dua kali lipat besarnya (Rp. 119 triliun) dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Hal ini berkat pemerintah yang tak henti-hentinya sebagai driver, dalam menggalakan ekonomi Islam khususnya perbankan.

Kembalinya maqashid

syari’ah (hifz al-diin, aql, maal, nafs dan nasl) demi terwujudnya ekonomi Islam harus dapat menyentuh dan menguasai konsep ini. Masyarakat berharap bahwa, ekonomi Islam dapat digunakan sebagai kompetitor yang berkelanjutan. Sekitar 200 juta jiwa masyarakat Indonesia setidaknya mengerti dan memahami konsep ini.

Ketika kita tokoh bapak ekonomi dunia, yaitu Ibnu Khaldun. Dalam mencapai negara maju yang difokuskan pada sektor ekonomi. Terdapat beberapa konsep yang mampu memberikan konstribusi progersif terhadap Negara. Salah satunya dalam bidang produktifitas. Konsep ini lebih cenderung meningkatkan tingkat produktifitas tinggi yang diimbangi dengan semangat etos kerja tinggi oleh masyarakatnya (sistem sosialis). Sehingga, kesenjangan dalam bidang ekonomi antara masyarakat (karyawan) dengan pemiliki perusahaan dapat diminimalisir.

Berbeda lagi dengan konsep ekonomi oleh ariestoteles, yang mayoritas orang mengakui bahwa beliau juga bapak ekonomi dunia dengan konsep ekonomi yang hampir sama. Dalam konsep ekonomi bidang produktofitas, dia lebih cenderung meningkatkan produktifitas tinggi dengan etos kerja yang bagus pula. Akan tetapi, dalam konsep ini implikasinya lebih ke sistem kapitalis. Jadi, lebih cenderung kepada materi dalam kegiatan ekonominya.

Indonesia bukanlah sebuah ancaman dalam MEA. karena

jika kita dapat memaksimalkan perbankan syari’ah, dimana Dewan Pengawasnya Independen, maka akan memunculkan demand baru bagi nasabah luar negeri. Indonesia dapat membuat Islamic Economic Center yang mengajakran praktik ekonomi Islam yang sebenarnya, sehingga masyarakat ASEAN lainnya belajar dari Indonesia, bagaimana akad yang dipakai Indonesia dan diterapkan oleh masyarakat ASEAN. Ekonomi Islam sudah membaik pada masyarakat kita. Bahkan setingkat lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya. Dengan volume perdagangan terbesar dan dewan pengawasnya yang mengagumkan. Hanya tinggal merubah sistem serta merekonstruksi ulang semua praktek Ekonomi Islam saat ini.

Jadi hal tersebut merpakan peluang bagi ekonomi Indonesia. Dengan konsep ekonomi Islam, Peluang itu tidak menjadi sia-sia jika dikelola orang-orang mampu dengan visi berjangkauan jauh ke depan. Karena, ketika kita menilik prolematika ekonomi yang ada, Problematik semacam itu sering diangkat Bung Hatta dengan mengutip penyair Jerman, Friedrich Schiller, yang menyatakan, ”Zamannya zaman agung, tetapi masa agung hanya dihuni orang-orang kerdil.” Peluang agung yang datang menghampiri bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya, bukan dikerdilkan dan dibiarkan terempas karena salah urus.

Wallahu a’lam bi al-shawaf=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA

RABU 17 DESEMBER 2014 No. 0508 | TAHUN III

RABU 17 DESEMBER 2014 | No. 0508 | TAHUN III

KORAN MADURA

R

Anis Sakinah Husnul HotimahUtami

P

Mengabdi dengan Hati “Hidup itu adalah pengabdian tanpa akhir,” ucap Anis Sakinah Utami, perempuan asal Pajagalan Sumenep yang sekarang menjalani profesi sebagai dokter di RSAL Surabaya saat berbincangbincang santai dengan Koran Madura.

D

okter muda lulusan Universitas Hang Tuah Surabaya Fakultas Kedokteran itu mengungkapkan bahwa apa yang ia lontarkan itu bukan bermaksud muluk, tetapi dirinya hanya ingin menggambarkan sebuah realitas kekinian ketika semua orang sudah mulai sibuk berpacu mencari rezeki, kekayaan, kedudukan hingga popularitas diri.

Padahal, kata Kikin, ketika mencoba melihat, mendengar dan menyaksikan sendiri penderitaan orang lain, mata hati kita akan terbuka kalau hidup tidak hanya sekadar berlomba-lomba mencari kesenangan diri, melainkan

Pengusaha Tahu

Berjibaku dengan Kebutuhan Pokok

Sejak BBM naik, pengusaha tahu di Kab. Pamekasan tidak bisa menaikkan harga tahunya. Hal tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap jumlah konsumen.

Selengkapnya INDUSTRI LOKAL | Hal. N

untuk menjadikan hidup kita bermanfaat, tidak hanya bagi diri sendiri dan keluarga, tetapi juga untuk orang lain, siapapun dan darimanapun ia berasal.

“Ikut ambil bagian secara proaktif dalam aksi kemanusiaan itu akan menjadikan kita punya jiwa besar dan tak memikiran soal gesekan antarkelompok dan golongan, baik berdasarkan suku, budaya maupun agama.

Kita hanya melihat bahwa yang ditimpa bencana adalah sesama kita manusia,yang patut ditolong. Inilah salah satu alasan kuat kenapa saya menjadi dokter.

Sebab melalui dokter saya bisa melayani dan mengabdi dengan hati. Saya benar-benar ingin menghayati tentang tugas dokter sebagai wakil tuhan,” jelasnya Iya, kini ia sedang menjalani profesinya itu dengan baik dan penuh ketulusan. Sebagai dokter, ia ingin terus mengbadi dengan hati dan memberikan manfaat bagi orang lain. Maka pantas kiranya sosok berparas cantik dan putih itu disebut sebagai orang yang paling bahagia, sebab ia adalah orang yang mulai mengerti akan hakekat hidup.

Lulusan SMAN 1 Sumenep tersebut melanjutkan ceritanya ketika ditanya tentang profesinya hari ini. Menurut Kikin, cita-cita menjadi dokter itu memang muncul sejak kecil.

Ada satu realitas yang membuatnya tergugah dan berusaha untuk menggapai impiannya itu. Iya, melihat banyak tetatangga

dan orang-orang sekelilingnya yang jatuh sakit. Perempuan yang akrab di sapa Kikin itu tergugah saat ada tetangganya sedang sakit, namun untuk berobat tak punya duit.

“Jadi, cita-cita jadi dokter itu muncul sejak kecil. Saya sering melihat tetangga yang sakit, tapi kesulitan berobat karena tak punya duit. Waktu itu, akhirnya saya bertekad, kalau jadi dokter saya akan menjadi yang pertama untuk mengobati mereka,” cerita perem-

: Anis Sakinah Utami Tetala : Sumenep, 23 Juli 1989 Hobi : Travelling Pekerjaan : Dokter muda di RSAL Surabaya Nama

Pendidikan: = SDN Pajagalan 1 Sumenep = SMPN 2 Sumenep = SMAN 1 Sumenep = S1 Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya puan yang suka traveling itu.

Lalu ia melanjutkan, menjalani profesi itu bukan semata-mata demi materi. ”Jadi, bagi saya menjadi dokter lebih karena panggilan hati saja. Bagaimana menjadikan hidup ini bisa berarti bagi orang lain sesuai kemampuan yang kita miliki,” imbuhnya Bagi Kiki, profesinya sebagai dokter memang dijadikan sebagai kesempatan untuk mengabdikan diri bagi kehidupan. Bukan untuk mencari materi semata. Tak heran, bagi yang kurang mampu, tak jarang saat memeriksa banyak pasien, Kikin kadang membebaskan biaya bagi mereka. =BENAZIR NAFILAH/SYM