e Paper Koran Madura 17 Desember 2013

Page 1

1

SELASA 17 DESEMBER 2013 NO. 0262 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

17 DESEMBER 2013

PILPRES 2014

Garuda

Diprediksi Ada Empat Pasang Capres JAKARTA- Pengamat politik Hanta Yudha AR memperkirakan akan ada empat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung partai politik dan gabungan partai politik pada Pemilu Presiden 2014. “Dari empat kemungkinan empat pasangan tersebut, baru dua pasangan yang kemungkinan akan terjadi yakni pasangan yang akan diusung oleh PDI Perjuangan serta pasangan yang akan diusung oleh

Dari empat kemungkinan empat pasangan tersebut, baru dua pasangan yang kemungkinan akan terjadi yakni pasangan yang akan diusung oleh PDI Perjuangan serta pasangan yang akan diusung oleh Partai Golkar

Hanta Yudha

Pengamat Politik Partai Golkar,” kata Hanta Yudha AR pada diskusi “Dialog Pilar Negara: Refleksi Akir Tahun Politik Indonesia” di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Senin. Menurut Hanta Yudha, dua pasangan calon presiden yang akan terjadi adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan dari Partai Golkar. “Karena PDI Perjuangan dan Partai Golkar yang dukungan massa yang stabil dan elektabilitasnya

cukup tinggi,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Intitute ini. Dari Partai Golkar, kata dia, sudah pasti akan mengusung ketua umumnya, Aburizal Bakrie tapi PDI Perjuangan sampai saat ini belum memutuskan akan mengusung siapa. Jika mencermati situasi yang berkembang, Hanta memperkirakan, PDI Perjuangan kemungkinan akan mengusung ketua umumnya Megawati Soekarnoputri atau kadernya yang saat ini menduduki jabatan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Kemudian kata dia, pasangan calon presiden lainnya kemungkinan akan diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Gerindra tapi harus berkoalisi dengan partai-partai politik lainnya. Menurut dia, koalisi Partai Gerindra dan partaipartai politiknya lainnya kemungkinan akan mengusung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden. Namun, koalisi Partai Demokrat dan partai-partai politik lainnya, belum memastikan akan mengusung siapa, karena masih akan menunggu hasil konvensi calon presiden. “Partai Demokrat akan memilih calon presiden berdasarkan hasil survei yang akan dilakukan dalam dua tahap sebelum pemilu legislatif,” katanya. (ant/ riz)

Hotspur

Pecat Villas-Boas Berita di hal 8

Melaju Ke Semi Final

ant/deni mahendra

TIMNAS MELAJU KE SEMIFINAL.Pesepakbola timnas Indonesia Bayu Gatra (kanan) berebut bola dengan pesepakbola Myanmar Nay Phyo Aung (kiri) pada pertandingan penyisihan grup B Sea Games ke-27 di stadion Youth Training Center, Yangon, Myanmar, Senin (16/12). Indonesia menang dengan skor 1-0 dan melaju ke semifinal.

Hanura Mulai Ikut Terseret Kasus Hukum

Ketua Dewan Penasehat Hanura Dicekal KPK JAKARTA- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham) mencegah lima orang terkait kasus suap Kepala Kejaksaan Negeri Praya. Salah satunya diantaranya adalah Ketua Dewan Pengarah Partai Hanura Bambang Wiratmadji Soeharto. Selain Bambang, Jaksa Pratama di Kejaksaan Negeri Praya (kasi Pidsus), Apriyanto Kurniawan, Kepala Pengadilan Negeri Praya, H. Sumedi, serta dua Hakim Pratama Muda pada Pengadilan Negeri Praya, Anak agung Putra wiratjaya dan Dewi Santini juga turut dicegah berpergian ke luar negeri. Mereka dicegah guna kepentingan penyidikan atas tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Negeri Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Subri dan pengusaha Lusita Ani Razak. “Mereka dicegah sesuai dengan Kep. Pimpinan KPK Skep Nomor KEP917/01/12/2013, tanggal 15 Desember 2013,” ujar Wakil Menteri Hukum Denny Indrayana melalui sambungan telepon, Senin, (16/12). Pada Sabtu malam, (14/12), tim KPK menangkap Lucyta dan Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Subri, di sebuah kamar hotel di Mataram, Nusa

Tenggara Barat. Lucyta dituding menyuap Subri dalam kaitan dengan kasus pemalsuan dokumen tanah di Lombok Tengah. Uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan rupiah bernilai total Rp 213 juta ditemukan di dalam kamar itu. Kini, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di rumah tahanan KPK. Bambang diketahui sebagai direktur PT Pantai Aan yang melaporkan Sugiharta alias Along atas tuduhan mencaplok lahan kawasan wisata milik PT Pantai Aan di Selong Belanak, Praya Barat, Lombok Tengah.

Sugiharta saat ini menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Praya. Sugiharta alias Along telah dituntut tiga tahun penjara oleh tim jaksa PN Praya pada Kamis (28/11) lalu. KPK sendiri telah menetapkan Subri dan Lusita sebagai tersangka suap dengan barang bukti uang yang nilainya sekitar Rp 213 juta. Subri disangkakan sebagai penerima suap. Sementara Lusita disangkakan sebagai pemberi suap. Secara terpisah, Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas menduga tersangka suap jaksa Praya, Lucyta Anie Razak, merupakan anak buah Bambang Wiratmadji Soeharto. Namun, Busyro tidak tahu pasti apakah Lucyta benar merupakan Direktur PT Pantai Aan, dan apakah perusahaan itu dimiliki oleh Bambang. “Sepertinya begitu,” ujar Busyro. Menurut Busyro, Bambang dicegah ke luar negeri agar KPK bisa menelisik hubungannya dengan Lucyta. Selain itu, tim penyidik ingin mengusut apakah ada kemungkinan keterlibatan aktor dari sektor swasta lain dalam kongkalikong dengan penegak hukum di Praya. Dia berpendapat, bisa saja Bambang atau orang-orang lainnya menjadi tersangka berikutnya dalam kasus tersebut. “Untuk kepentingan penyidikan, terbuka kemungkinan jika ada nama-nama baru” ucapnya. (gam/abd)

POLEMIK LABEL HALAL

Sertifikasi Produk Haram Lebih Penting JAKARTA- Sertifikasi produk haram sebagai pengganti sertifikasi produk halal bukan kebijakan populer, kata anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Baghowi. “Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim sebenarnya lebih efektif dilindungi oleh sertifikasi produk haram dibanding halal. Namun nantinya siapa yang mau mengujikan produknya,” kata Baghowi di kawasan Tebet, Jakarta, Senin. Dengan begitu, menurut Baghowi, konsumen Muslim menjadi tidak ragu-ragu lagi terhadap suatu produk seperti selama ini. Terlebih sertifikat halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama ini berasal dari kesukarelaan produsen untuk mengujikan produknya. Maka dari itu, produsen yang tidak mengajukan produknya diuji tentu akan diragukan status haram tidaknya dari produk tersebut. “Sebenarnya jika susahsusah menerbitkan sertifikat halal, kenapa tidak dibalik? Yaitu produk yang tidak lulus uji kehalalannya tinggal diberi label haram,” katanya. Sejauh ini, sertifikasi produk halal berlaku untuk beberapa kebutuhan konsumen seperti makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. (ant/nom/beth)

PENGUKUHAN WALI NANGGROE ACEH

TNI Tindak Tegas Pengibar Bendera Bulan Bintang BANDA ACEH - Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Pandu Wibowo menyatakan TNI akan menindak tegas masyarakat yang mengibarkan bendera bulan bintang di daerah itu.

Keibuan “Katanya, wanita yang baik bila memiliki sifat keibuan. Benar Wi?” tanya Burhan, sekali waktu. “Benar Bur. Karena biasanya sifat ibu kan baik sekali,” jelas Matrawi. “Tapi kok saya, sangat terganggu dengan sifat keibuan istri saya,” ungkap Burhan. “Kok ente aneh. Sifat keibuan bagaimana yang bikin ente galau?” “Bagaimana tidak bikin galau. Dikit-dikit cekcok, dia pergi ke ibunya. Ditegor dikit pulang ke ibunya,” jelas Burhan. “Itu bukan keibuan tapi kambuhan...,” tutur Matrawi sambil ketawa ngakak. Cak Munali

“Kami akan turunkan bendera yang dinaikkan dan juga mengamankan bendera bulan bintang tersebut,” katanya usai tepung tawari Wali Nanggroe Malek Mahmud Al-Haytar di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin. Dijelaskannya, saat ini masih ada pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana di provinsi ujung paling barat Indonesia itu dengan membawa atau mengibarkan bendera bulan bintang tersebut. “Kami tidak akan main-main dan tetap akan menurunkan bendera

tersebut,” katanya. Aparat gabungan TNI dan Polri juga menyita puluhan lembar bendera bulan bintang dari rombongan warga yang menghadiri pengukuhan Malek Mahmud sebagai Wali Nanggroe di Banda Aceh. Bendera bulan bintang yang diajukan DPRA dan Pemerintah Aceh sebagai bendera daerah itu identik dengan salah satu simbol yang digunakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat konflik lalu. Bendera bulan bintang tersebut hingga saat ini belum mendapat persetujuan Pemerintah Pusat. Pangdam berharap dengan pengukuhan Wali Nanggroe tersebut dapat terus menjaga dan merawat perdamaian yang telah terbina di Tanah Rencong tersebut. “Kami berharap dengan dikukuhkannya Wali Nanggroe tersebut dapat mengayomi seluruh masyarakat di Aceh,” katanya. (ant/if)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.