Koran Madura

Page 1

SENIN

1

SENIN 18 PEBRUARI 2013 NO.0058 | TAHUN II

@KoranMadura

Koran Madura

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

18 PEBRUARI 2013

POLITIK

g PAMANGGHI

Lima Parpol Gabung Hanura JAKARTA-Partai Hanura terus mendapat dukungan dari sejumlah parpol. Setelah mantan Ketua Dewan Pakar Partai NasDem, Hary Tanoesoedibjo yang masuk, kini empat partai lainnya, seperti PPRN, PDP, PPDI, dan NasRep menggabungkan diri ke Hanura. ‘Bahkan beberapa partai lain juga ada, tapi masih bersifat akan bisa diumumkan, atau bisa belum diumumkan, masih rahasia, karena dalam proses,” kata Ketua umum Partai Hanura, Jend TNI Purn, Wiranto di Jakarta, Minggu (17/2). Diakui Wiranto, komunikasi dengan partai-partai yang akan bergabung dengan Hanura terus dilakukan. Hanura akan menyambut semua pihak yang berminat bergabung. “Partai Hanura menerima teman-teman yang akan bergabung dengan tangan terbuka,” tambahnya Di kesempatan yang sama, Hary Tanoe juga menyatakan ormas Persatuan Indonesia yang akan dideklarasikannya siap bekerja sama dengan Hanura. Bukan sebagai sayap partai, namun akan bahu membahu bersama partai barunya itu. “Perindo akan bekerja sama dengan Hanura, khususnya dalam melayani masyarakat menengah ke bawah,” ungkapnya. Bahkan kedatangan Hary Tanoe disambut dengan gelaran karpet merah sepanjang jalan ketika dia memasuki kantor DPP Hanura. Hary datang bersama rombongan mantan kader Partai Nasdem serta pesulap Limbad. Hary Tanoe mengatakan dirinya telah membahas terkait visi dan misi politiknya ketika akan bergabung dengan Hanura. Karena itu, tidak mau salah langkah lagi untuk kedua kalinya. Menurut Hary, memilih partai itu harus benar-benar sesuai dengan semangat perjuangannya. “Ini hanya soal kendaraan saja yang beda, tujuannya tetap sama, yaitu untuk perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik,” tuturnya Bahkan Hary akan langsung tancap gas bekerja untuk Hanura. Menyatakan akan all out, Hary Tanoe akan membantu ‘serangan udara’ Hanura melalui media yang dimilikinya. “’Serangan udara’ itu sebetulnya perlu untuk meningkatkan popularitas partai, tapi lebih efektif kegiatan kemasyarakatan,”paparya lagi HT-sapaan akrabnya, akan berusaha untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas Hanura. Dia siap mengerahkan segala daya yang dimilikinya untuk membantu partai bernomor urut 10 ini. “Yang penting ada gerakan yang nyata,” ujar konglomerat 46 tahun tersebut. Namun demikian, HT menyadari elektabilitas Hanura dari berbagai hasil survei terbilang rendah. Oleh karenanya dia akan membantu partai barunya itu. “Saya akan all out,” ujar bos grup MNC itu. (abd/cea)

DUGAAN KORUPSI

BK Punya Bukti Transfer Rp1 M JAKARTA-Badan Kehormatan (BK) DPR telah menemukan sejumlah bukti penyelewengan dana bencana, Cianjur, Jawa Barat yang diduga melibatkan anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) dengan staf Tenaga Ahli (TA). “Nilainya hampir Rp 1 miliar. Transaksi ada Rp 100juta, Rp 150 juta berkali-kali,” kata Ketua Badan Kehormatan DPR, M Prakosa di Jakarta,Jumat (15/2). BK DPR kata dia berencana memanggil anggota dewan asal Partai Demokrat tersebut. ““Minggu depan pemeriksaan lanjutan, anggota dewan yang dilaporkan. Rencananya, kita panggil yang bersangkutan pada Selasa, (19/2), pukul 13.00 WIB. Dugaan kasus korupsi ini terkuak ke permukaan berdasarkan laporan pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, Muhammad Sukarya. Dalam laporan itu, Sukarya sempat dijanjikan oleh anggota Komisi XI DPR asal Demokrat untuk membantu masalah anggaran dana bencana. Anggota dewan itu kemudian menghubungi staf ahlinya untuk membantu kepengurusan proses anggaran dana bantuan bencana itu. “Uang sudah ditransfer sampai sekitar 1 miliar. Tapi kemudian ternyata tidak juga cair,” ungkapnya. (cea/abe)

Selebriti Oleh : M. Husein

Kolumnis, tinggal di jakarta

ant/andika wahyu

RAPIMNAS PARTAI DEMOKRAT. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) dan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum (kiri) berfoto bersama saat Rapimnas partai tersebut di Jakarta, Minggu (17/2). Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono membantah isu perpecahan dirinya dengan Ketua Umum Anas Urbaningrum.

Belum Berani Lengserkan Anas Urbaningrum SBY : Sekali Lagi, Maafkan Saya JAKARTA-Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat berakhir antiklimaks. Rapimnas yang disebut-sebut menjadi ajang pelengseran Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum ternyata hanya isapan jempol belaka. Bahkan Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tegas mengatakan tidak akan ada upaya melengserkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum. Hasil Rapimnas ini sekaligus membuktikan kemenangan bagi Anas Urbaningrum. “Barangkali pers atau masyarakat politik menunggu berita yang menghebohkan. Bisa jadi apa yang saya sampaikan ini tidak melegakan karena tidak ada yang bombastis,” ujar SBY di Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (17/2). SBY bahkan meminta maaf kepada publik karena prediksi akan tumbangnya Anas yang disampaikan sejumlah pengamat ternyata tidak terbukti. “Banyak sekali rumor dan isu yang beredar di masyarakat luas dengan berbagai skenario yang menyeramkan. Sekali lagi, maafkan saya, kalau yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan rencana yang ada,” ucapnya. SBY menyayangkan pemberitaan yang kerap mengadu dirinya dengan Anas. Menurutnya hal itu tidak mungkin terjadi karena Anas merupakan anggota Majelis Tinggi yang dipimpin SBY. “Jangan menghadap-hadapkan antara saya selaku Ketua Dewan Pembina dengan Anas selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Jangan. Kami berdua duduk bersama di dalam Majelis Tinggi. Saya Ketua Majelis Tinggi dan Anas adalah Wakil Majelis Tinggi”, jelas SBY.

SBY menjelaskan, penyelamatan partai yang dilakukan majelis tinggi terhadap Partai Demokrat bukan berarti menghilangkan peran Anas selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Bahkan, SBY secara tegas mengatakan bahwa pengambilalihan kendali Partai Demokrat disebabkan permasalahan politik Partai. Demokrat sangat berat dan rumit. “Saya berpendapat, dengan naluri pengalaman politik saya bahwa menghadapi tantangan kali ini kalau diselesaikan oleh Ketua Umum saja tidak akan efektif. Saya rasa perlu dilakukan secara bersamasama. Tentu

hal itu perlu dil a kuka n oleh seluruh kader Partai Demokrat, termasuk Majelis Tinggi Partai Demokrat”, kata SBY. SBY juga mengingatkan kepada seluruh kader Partai Demokrat agar tidak mudah terpancing dengan isu adu domba. Sebab, bila termakan adu domba tersebut, akan membuat Partai Demokrat kembali terpuruk dan elektabilitas partai semakin menurun. Menurut SBY, daripada kader terhasut dengan isu yang tidak bertanggungjawab, akan lebih baik bila kader terus melakukan konsolidasi agar Partai Demokrat bisa sukses dan memenangkan Pemilu 2014. “Memang kami memilih untuk tidak bicara sekarang mengenai uru-

san Pemilu 2014. Menurut kami itu nanti saja. Kami sunggung ingin berbenah diri dan menyelesaikan permasalahan yang sekarang ini tengah terjadi di internal Partai Demokrat. Bila memang ini sudah kami lakukan, baru setelah itu memikirkan Pemilu pada 2014 mendatang”, pungkas SBY. Hasil Rapimnas ini tentu sangat berbeda dengan pernyataan sejumlah petinggi Demokrat. Sebelumnya isu akan dilengserkanya Anas dari kursi ketua umum kencang disuarakan oleh internal Demokrat. Sekretaris Dewan Pembinan Jero Wacik bahkan sempat meminta Anas untuk mundur. Hal ini lantaran elektabilitas PD yang terus menurun. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyambut baik pidato Ketua Dewan Pembinan PD dalam Rapimnas. “Pidatonya sudah amat sangat jelas sekali, ya sudah itu kan mantap, beliau sudah menyampaikan dan rinci dan saya kira tidak perlu ditafsirkan lagi,” kata Anas saat ditemui usai acara Rapimnas Partai Demokrat yang digelar di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (17/2). Soliditas Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono juga merespon positif hasil Rapimnas yang dinilainya sebagai bentuk kekompakan dan solidaritas yang ditunjukkan oleh seluruh kader Demokrat, yang terlihat dalam Rapimnas tersebut. Dengan kekompakan seperti ini, kata Ibas, menepis semua isu kegaduhan Partai Demokrat selama ini. Kekompakan yang terjalin, kata Ibas, membuktikan Partai Demokrat tetap solid dan siap untuk memenangkan Pemilu pada 2014 mendatang. “Wacana kegaduhan dalam Partai Demokrat selama ini dapat kita tepis dengan kekompakan dan solidaritas yang dimiliki oleh seluruh kader Demokrat. Ini merupakan bukti bahwa kita tetap berkomitmen untuk tetap solid dan berada di Partai Demokrat”, ujar Ibas. (gam/abd)

FENOMENA ALAM

Geolog: Pulau Baru di Madura Bisa jadi Objek Wisata Madura - Geolog ITS Surabaya Amien Widodo mengatakan, dua pulau baru di Madura yang ditemukan warga bisa dikembangkan sebagai objek wisata. .”Pulau baru itu bisa dikembangkan untuk objek wisata atau potensi lainnya yang sangat ditentukan oleh penelitian detil,” katanya. Amien menduga, kemunculan kedua pula merupakan dampak dari aktivitas minyak dan gas yang masif. “Kalau aktivitas migas itu banyak, akan terjadi tekanan ke atas, sehingga mungkin saja muncul daerah baru, tapi teman saya juga benar ada kemungkinan ada pa-

tahan yang melintasi Madura, sehingga kawasan utara dari Madura terdongkrak dan akhirnya naik,” papar. Sementara Geolog ITB Andang Bachtiar menduga, pulau baru tersebut muncul akibat patahan atau rekahan di RMK (Rembang, Madura, Kangean). Untuk memastikan penyebab munculnya dan potensi pulau di Arjasa, Kangean, Sumenep dan di Sepulu, Bangkalan, dua geolog tersebut akan melakukan penelitian. ITS, imbuh Ketua Pusat Studi Kebumian LPPM ITS itu, memiliki alat dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk

“Pemimpin itu tak ada sekolahnya. Pemimpin lahir dari proses pergulatan hati dan kehidupan sosial,” kata mantan tokoh Masyumi, M. Natsir. Itu artinya, menjadi pemimpin bukan bermodal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari sekolah dan buku. Pemimpin tumbuh dari proses perjalanan pergulatan kehidupan manusia. Tokoh Masyumi ini memperlihatkan penekanan moralitas, nurani sebagai dasar kepemimpinan; sedang keterampilan memimpin tak lebih sekedar pelengkap. Mereka yang bisa keluar dari pergulatan kehidupan dilandasi kebersihan nurani yang dapat menjadi seorang pemimpin. Lalu, tanggungjawab pada rakyat yang dipimpin jadi ukuran kapasitas dan kualitas kepemimpinan yang kasat mata. Di era sekarang ini, untuk mempermudah melihat kualitas kepemimpinan dari kometmen pada visi dan misinya. Jika setelah terpilih sebagai pemimpin formal memperlihatkan kometmen dan kesungguhan melaksanakan visi dan misi yang diteriakan saat kampanye; ia mendekati format pemimpin. Namun ketika visi dan misi, Mereka hanya sekedar jualan yang bisa lalu asyik mengede- keluar dari pankan citra diri dan pergulatan kepentingan pribadi; kehidupan bisa jadi ia hanya ber- dilandasi status pemimpin. kebersihan Seorang kawan, nurani punya contoh meyang dapat narik tentang standar kepemimpinan. Ia menjadi mencontohkan Nabi seorang Muhammad, yang pemimpin ketika dihina, dimaki, dilempari kotoran, tidak pernah memperlihatkan sikap amarah. Namun ketika visi dan misi keislaman serta kepentingan ummat diganggu gugat, Nabi Muhammad berteriak lantang, berdiri di garis terdepan. “Kalau ada yang mengaku pemimpin, lalu mudah bereaksi ketika pribadinya disorot, tapi lambat bersikap ketika menyangkut derita rakyat, ia bukan pemimpin. Dia selebrity,” paparnya. Kometmen pada visi dan misi keselamatan ummat, juga diperlihatkan Nabi Muhammad menjelang wafat yang menegaskan betapa dasyat aora kepemimpinannya. Saat Jibril datang mendampingi malaekat maut Rasul bertanya, “Jibril, jelaskan apa hakku nanti dihadapan Allah?” “Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti Ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu,” jawab Jibril. Tapi ternyata jawaban itu, tidak membuat Rasulullah lega, matanya masih penuh kecemasan. “Engkau tidak senang mendengar kabar ini?” tanya Jibril lagi. Dengan lemah Rasul kemudian berkata, “Kabarkan kepadaku bagaimana nasib ummatku kelak?” Sebuah paparan moral kepemimpinan yang indah. Bukan kenikmatan diri yang menenangkan, tapi jaminan dan perlindungan umat yang dipimpinnya. Konon, ketika ruh sudah sampai di leher pun, Rasul masih berkata lirih. “Ya Allah, dahsyat nian maut ini. Timpakan saja semua penderitaan maut ini kepadaku, jangan pada ummatku.” Bukan Fatimah Azzahra putri terkasih dan Ali RA sang menantu, yang mendampingi di saat sakaratul maut yang dipikirkan. Bahkan bukan kenyamanan diri sendiri. Rasul sang pemimpin agung itu, lebih berpikir tentang ummat, dibanding kenikmatan diri dan keluarganya. Rindu kami padamu ya rasul Rindu tiada terperi Berabad jarak darimu ya rasul Serasa dikau di sini Cinta ikhlasmu pada manusia Bagai cahaya suarga Dapatkah kami membalas cintamu Secara bersahaja =

Saya isinya

melakukan penelitian terhadap kedua pulau. Penelitian akan dilakukan lewat udara, karena

penelitian lewat darat atau laut akan ditentukan kondisi cuaca dan ombak. (mk)

Maemunah kaget, ketika sedang memasak di dapur terdengar suara berdebuk keras dari kamar tidurnya. Bergegas masuk kamar terlihat suaminya berada di lantai. “Ada apa mas?” tanyanya. “Anu dek, tadi ada selimut jatuh.” “Kok keras sekali, sampai terdengar ke dapur.” “Kebetulan saya berada dalam selimut itu.”

Cak Munali


2

SUMENEP

SENIN 18 PEBRUARI 2013 NO.0058 | TAHUN II

PP 109 TAHUN 2009

BANJIR BOJONEGORO

P2KT Prediksi Harga Tembakau Murah

11 Kecamatan Terendam Banjir

SUMENEP – Ketua Peguyuban Pemerhati Kelompok Tani (P2KT) Sumenep Zaenuri menilai Peraturan Pemerintah (PP) 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau yang akan diterapkan pertengahan 2014 mendatang hanya membuat para petani tembakau kalang kabut. Sebab, menurutnya, PP itu akan membuat harga tembakau di tingkatan petani akan mengalami penurunan yang drastis. Padahal, setiap tahun biaya sarana produksi pertanian khususnya untuk tembakau terus mengalami peningkatan. “Dan dengan adanya PP yang baru ini dimana di pasal 9-nya menyiratkan bahwa impor tembakau akan bebas biaya masuk, maka harga tembakau lokal akan anjlok akibat serangan tembakau impor,” ujarnya, Minggu (17/2). Sekarang Zaenuri terus menggalang kekuatan dan dukungan dari berbagai pihak agar pemerintah bisa meninjau kembali kebijakan yang selalu menyudutkan petani tembakau. “Kami masih bisa menahan diri untuk tak demo seperti petani tembakau di Jateng, tetapi jika begini terus, kami juga bisa protes,” tandasnya. Sementara Kabid Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Sumenep Nasah Bandi mengatakan ditetapkannya PP No 109 tersebut tidak ada unsur pencegahan atau larangan terhadap petani untuk membudidayakan tanaman tembakau, bahkan akan membuat petani semakin maju dan mempunyai daya tarik yang tinggi. “PP ini akan membuat petani mempunyai daya tarik yang tinggi terhadap beberapa pabrik yang berada diluar pulau Madura,” katanya. Nasah Bandi menegaskan, petani tidak akan terisolir dengan diterapkannya PP No 109, sebab subtansi dari PP No 109 adalah untuk mengregulasi dalam peredaran produk, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan. Sebelum PP tersebut disahkan, pihaknya telah mempertimbangkan sisi negatif dan sisi positifnya. “Kami juga ikut serta dalam pembahasan PP No. 109 di Jakarta beberapa saat yang lalu, juga dihadiri oleh Yusril,” katanya. Dalam hal ini langkah yang akan ditempuh oleh Dinas Hutbun dalam menerapkan PP tersebut akan melakukan pemberian bibit tembakau secara cuma-cuma, sehingga petani tidak lagi dirugikan dan mudah diterima diberbagai produk. “Untuk tahun 2013, kami akan menyalurkan sebanyak 1.2000 bibit tembakau” pungkasnya. (edy/mk)

ant/dewi fajriani

PUTRI INDONESIA LINGKUNGAN HIDUP. Marisa Sartika Maladewi, Putri Indonesia Lingkungan Hidup 2013 berbicara kepada peserta talkshow dalam acara launcing tren warna terbaru Mustika Ratu di Golden Hotel, Makassar, Sulsel, Minggu (17/2). Marisa Sartika, mensosialisasikan kepada konsumen khususnya para wanita agar menggunakan kosmetik organik berbahan alami yang ramah lingkungan untuk mengurangi paparan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan.

Pilkades Serentak Terkendala Pengamanan SUMENEP - Rencana pelaksanaan pemilihan kepada desa (pilkades) serantak di Kabupaten Sumenep terancam tidak terealisasi karena terkendala pengamanan.

ant/anis efizudin

KEPRIHATINAN PETANI TEMBAKAU. Sejumlah warga dan petani tembakau melakukan doa bersama di kawasan lereng gunung Sumbing Desa Losari, Tlogomulyo, Temanggung, Jateng, Sabtu (19/1). Ribuan petani tembakau di kawasan lereng gunung Sumbing menuntut pemerintah mencabut PP nomor 109 tahun 2012 tentang dampak tembakau bagi kesehatan karena dianggap akan mematikan perekonomian jutaan petani tembakau di seluruh Indonesia.

Personel Kepolisian Resort Sumenep yang hanya berjumlah 450 orang dinilai belum representatif untuk memaksimalkan pengamanan pilkades pada bulan Mei mendatang. Kabag Operasional Polres Sumenep Kompol Edy Purwanto mengatakan, masih belum ada kebijakan yang final terkait pengamanan pilkades serentak yang direncanakan satu hari pada bulan Mei mendatang. “Hingga saat ini masih belum final mengenai kejelasan

pengamanan pada pilkades. Saat ini, kami masih melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah,” tuturnya, Minggu (17/2). Sementara Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memastikan keamanan pelaksanaan pilkades menginginkan tiap tempat pemilihan dijaga oleh 10 personel aparat keamanan. Dan pada tahun ini akan ada 215 desa yang akan menggelar pilkades. Oleh karena itu, Edy meminta Komisi A mempertim-

bangkan kembali rencana tersebut. “Jika serentak itu tidak satu hari, tetapi dilakukan beberapa hari di bulan Mei mungkin bisa rasional, tetapi yang jelas hingga saat ini masih belum clear,” ujarnya. Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrori Mannan mewacanakan akan menggelar pilkades serentak. Wacana tersebut disampaikan setelah melakukan hearing tahap II bersama pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat di DPRD Sumenep, Kamis (10/1). Pilkades serentak tersebut ditujukan untuk meminimalisir konflik dan penyimpangan lainnya yang rentan terjadi di setiap pelaksanaan pilkades. (sai/mk)

JAWA TIMUR Sedikitnya 11 kecamatan di Bojonegoro, Jatim, terendam banjir akibat luapan Bengawan Solo di Bojonegoro semakin meluas dengan ketinggian air pada papan duga di Bojonegoro 15,25 meter (siaga III) pada Minggu pukul 06.00 WIB. “Banjir Bengawan Solo mulai merendam pemukiman warga dan areal pertanian di sejumlah kecamatan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Kasiyanto, Minggu (17/2). Ia menyebutkan, wilayah yang terendam air banjir luapan Bengawan Solo itu meliputi 59 desa di 11 kecamatan, di antaranya di Kecamatan Kalitidu, Trucuk, Kota, Dander, Balen dan Baureno. Di daerah genangan, air banjir merendam sedikitnya 1.461 rumah, jalan desa sepanjang 29.800 meter, dan 1.725 hektare tanaman padi yang usianya baru mulai tanam hingga 50 hari. “Sesuai laporan dari petugas kecamatan belum ada warga yang mengungsi, tapi Minggu pagi ini kami menerima laporan dari warga di Desa Ngulanan, Kecamatan Dander, yang membutuhkan perahu karet untuk mengevakuasi anak-anak yang rumahnya di daerah genangan banjir,” paparnya. Selain itu, jelas dia, tanggul kanan Bengawan Solo di Desa Ngrape, Kecamatan Kanor, mengalami penurunan, sehingga ketinggian air Bengawan Solo hanya tinggal sekitar 30 centimeter dari tinggi tanggul Menurut dia, tanggul di Grape itu diusahakan diamankan dengan cara memasang karung plastik yang diisi pasir atau tanah agar air tidak melimpas. “Peralatan berat juga sudah dikirim ke lokasi tanggul Grape. Kalau tanggul di daerah setempat jebol akan merendam pemukiman warga dan areal pertanian di sejumlah desa di Kecamatan Kanor,” jelas dia. Dua Meninggal Sementara itu, Dua orang warga tewas dan delapan ribu orang kembali mengungsi akibat banjir Bengawan Solo yang menerjang pemukiman warga di Kabupaten Bojonegoro sejak Sabtu, (16/2) lalu. Dua warga yang tewas adalah

FASILITAS KESEHATAN

INFRASTRUKTUR JALAN

Puskesmas Arjasa akan Jadi Rumah Sakit Pratama

Warga Kepulauan Keluhkan Jalan Tak Beraspal

SUMENEP – Puskesmas Arjasa akan dijadikan Rumah Sakit Pratama. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep saat ini sedang melakukan pembenahan bangunan untuk rumah sakit tanpa kelas tersebut yang direncanakan akan menghabiskan dana Rp. 1,5 miliar dari APBD tahun 2013.

SUMENEP - Warga Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken mengeluhkan buruknya infrastruktur jalan. Sudah bertahuntahun jalan umum yang menghubungkan lima desa di desa tersebut rusak parah dan sebagian sudah tidak layak pakai.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sumenep Rizka Anugrah Rahadi menargetkan, pembenahan bangunan selesai pada akhir tahun ini dan diharapkan pada tahun 2014 sudah bisa difungsikan. “Sambil membenahi masalah fisik, kami juga tengah menunggu proses izin operasi dari Kementerian Kesehatan RI. Dan pembenahan fisik itu telah dianggarkan di ABPD 2013 ini sebesar Rp 1,5 milyar untuk pembangunan fisik dan alat kelengkapan lainnya,” kata

Rizka, Minggu (17/2). Selain itu, Dinas Kesehatan telah membuat surat perintah kerja terhadap panitia pengadaan yang dibentuk Dinkes agar proses pembangunannya segera terealisasi. Adanya panitia khusus pembangunan diharapkan bisa segera mengurus kelengkapan puskesmas untuk dijadikan rumah sakit. “Itu sudah ada panitinya sendiri yang melakukan pembenahan dan persiapan menghadapi berubahnya status puskesmas menjadi rumah sakit pratama itu,” jelasnya. Setelah menjadi rumah sakit, Rizka mengatakan akan menambah jumlah tenaga medis. Saat ini tenaga medis yang ada di Puskesmas Arjasa hanya satu dokter umum berstatus PNS, satu dokter umum berstatus kontrak dan satu dokter gigi. Jumlah tersebut masih berada di bawah batas minimal yaitu empat dokter umum dan satu dokter gigi. “Kami perlu menambah tenaga medis yang akan

ditugaskan ke Puskesmas Arjasa karena ketika menjadi rumah sakit pratama minimal harus memiliki empat dokter umum dan satu dokter gigi. Sementara, tenaga yang ada saat ini belum memenuhi standar karena hanya dua dokter umum dengan status PNS dan kontrak, serta satu dokter gigi,” ungkapnya. “Arjasa itu kan berada di tengah-tengah beberapa pulau, makanya kami anggap sangat cocok jika rumah sakit pratama itu berada di sana. Masyarakat kepulauan yang akan berobat tidak terlalu jauh,” tegasnya saat disinggung penempatan rumah sakit paratama di Puskesmas Arjasa. Rencana perubahan Puskesmas Arjasa menjadi rumah sakit tanpa kelas dimaksudkan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan Sumenep. Sebab, menurut Rizka, selama ini pelayanan kesehatan di kepulauan, utamanya di Arjasa masih minim.(rif/edy/mk)

Lima desa tersebut adalah Sabuntan, Sepangkur Besar, Kampung Timur, Kampung Tengah, dan Kampung Utara. Lima desa tersebut menjadi sentra aktifitas warga kepulauan, baik ketika akan ke pelabuhan, pasar maupun transaksi ekonomi lainnya. Syukron, 30, warga Desa Sabuntan, menuturkan, buruknya infrastruktur jalan mengakibatkan akses transportasi terganggu. Terakhir diperbaiki pada tahun 2006, dan pada tahun 2011 lalu juga pernah diperbaiki tapi hanya sepanjang 100 meter. Fadlan, 50, tokoh

syamsuni/ koran madura

RUSAK. Akses jalan yang mengubungkan beberapa desa di Kecamatan Sapeken rusah parah dan sebagian sudah tidak layak huni.

Ahmad Maslahul Affid (9) warga desa Sembunglor Kecamatan Boureno dan Dimas Fernanda Hidayat (13) warga desa Banjarsari Kecamatan Trucuk. Menurut Kasi Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana BPBD Kabupaten Bojonegoro Suhadi, kedua bocah malang ini tewas akibat terjatuh ke sungai saat bermain-main di pinggiran bengawan solo, Minggu (17/2) kemarin. “Saat banjir, mereka main di pinggir bengawan Solo. Mungkin karena derasnya aliran air, keduanya terseret dan terjatuh kedalam sungai,” kata Suhadi. Tidak hanya itu, banjir kali ini membuat delapan ribu warga dari 59 desa di 11 kecamatan terpaksa mengungsi. 11 kecamatan yang terkena banjir adalah kecamatan kota Bojonegoro, Kanor, Trucuk, Malo, Balen, Boureno, Kalitidu, Gayam, Padangan, Kasiman, dan Dander. Pengungsi paling banyak berada di kecamatan kota Bojonegoro, Kalitidu dan Kanor. Sisanya mengungsi di tanggul bengawan Solo yang letaknya tidak jauh dari pemukiman mereka. Kepala Pelaksana BPBD Kab Bojonegoro Kasiyanto yang dihubungi Koran Madura, Minggu (17/2) mengungkapkan, sedikitnya 2 ribu hektar lahan pertanian terendam banjir. 8 SD di Kecamatan Kota Bojonegoro, Kanor, Dander dan Trucuk juga terendam banjir. Sejumlah masjid dan mushola juga demikian. Jalan-jalan yang menghubungkan desa-desa sepanjang 30 km juga terendam. “Sedangkan jumlah rumah yang terendam sebanyak 1.337 unit. Yang paling parah di Kecamatan Trucuk,” ungkapnya. Agar banjir tidak meluas ke kawasan lain, tanggul Grape di kecamatan Kanor ditinggikan warga. Menurut Camat Kanor Darmawan, warga bergotong-royong meninggikan tanggul denan tanah karena ketinggian air terus bertambah dan hingga berita ini ditulis, air sudah mencapai bibir tanggul. Tanggul yang ditinggikan sepanjang dusun Grape. “Kita kerja terus hingga tanggul ini selesai. Ini tidak bisa di tunda-tunda karena air terus naik,” imbuh Darmawan. (ant/han/dar)

masyarakat setempat menilai pemerinta diskriminatif dalam memperlakukan masyarakat. Menurutnya, ketika sudah berhubungan dengan kepulauan maka pemerintah akan selalu banyak alasan. “Pernah sih ada perbaikan, yaitu pada tahun 2011. Itupun hanya 100 meter saja, selebihnya masih dibiarkan merana,” katanya kepada Koran Madura, Minggu (17/2). Syukron dan Fadlan berharap, pemerintah segera memperbaiki jalan rusak tersebut. Karena menurut mereka, jalan tersebut sudah tak layak pakai. “Bayangkan, jalan rusak di Kecamatan Sapeken sejauh kurang lebih 5 kilometer,” ujarnya. Pantauan Koran Madura, disepanjang jalan yang rusak parah tersebut ada tumpukan batu, dan menurut warga sudah ada sejak sekitar lima bulan lalu. Sampai berita ini diturunkan PU Bina Marga belum bisa dikonfirmasi karena dinas sedang libur. (sym/ mk)


SUMENEP

3

SENIN 18 PEBRUARI 2013 NO.0058 | TAHUN II

PENINGKATAN SKIL WARTAWAN

Puluhan Wartawan Ikuti Diskusi Jurnalistik

ant/ dedhez anggara

PEMANFAATAN LIMBAH PERAHU. Sejumlah pekerja membongkar perahu ikan yang sudah rusak di desa karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Minggu (17/2). Limbah kayu perahu yang sudak rusak dan karam di sungai di manfaatkan untuk kayu bakar dengan nilai jual Rp. 1.000 per kilogram.

LAYANAN KESEHATAN

Dewan Nilai Layanan Rumah Sakit Belum Maksimal SUMENEP — Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dulsiam menilai RSUD Dr. H. Moh Anwar setempat sebagai badan layanan usaha daerah (BLUD) belum sepenuhnya menerapkan azas reformasi birokrasi yang bertolak dari efisiensi, efektifitas serta transparansi keuangan. Selain itu, belum ada kejelasan kepada siapa pengelola RSUD memberikan laporan pertanggungjawaban. RSUD sebagai BLUD, menurut Dulsiam, merupakan tantangan bagi pengelola RSUD untuk memperbaiki layanannya. “Aspek pelayanan hal yang paling vital dalam bidang urusan jasa,” tuturnya, Jumat (15/2). Menurutnya, masyarakat menuntut pelayanan yang baik dan hal itu berkaitan langsung dengan sumber daya manusia sebagai pelaku utamanya. “Seberapun baiknya konsep BLUD apabila tidak disertai pelayanan yang baik, tetap akan cacat di mata pasien maupun masyarakat,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sumenep, Kusmuni Dali menjelaskan, secara umum BLUD memang merupakan wujud nyata dari reformasi birokrasi. Dalam BLUD ada fleksibilitas dalam pen-

gelolaan keuangan maupun pelayanan dan pola tarif sehingga memudahkannya dalam bergerak. Selain itu juga ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, fairness dan independensi sesuai permendagri no 61 tahun 2007. Direktur RSUD Dr. H. Moh. Anwar Fitril Akbar menjelaskan, bahwa yang direformasi dalam BLUD menyangkut dalam tata pengelolaan keuangan. Pengelolaan tersebut akan berakibat kepada mekanisme pelayanan seperti pengadaan alat-alat kesehatan (alkes). Karena sebelum BLUD, pengadaan alkes lebih dulu harus melalui perencanaan anggaran dan tidak bisa berubahubah. “Dulu pernah USG rusak, kami harus menganggarkannya tahun depan, tidak bisa segera,” ungkapnya, Sabtu (16/02). Dalam penguatan SDM dan perbaikan pelayanan, pihak RSUD sudah merekrut tenaga medis umum maupun spesialis dengan seleri. Bekerjasama dengan cara kontrak tenaga medis yang digaji langsung dari pihak RSUD sendiri. Untuk dokter spesialis yang dibutuhkan masih banyak, terutama spesialis jantung, paru-paru. Pihak RSUD sebetulnya sudah siap, tapi kendalanya masih perumahan dokter. Karena peruma-

han dokter yang ada sudah tidak cukup lagi menampung mereka. Kemudian pengembangan sarana dan infrastruktur RSUD yang akan ditambah. Pada tahun 2013 ini akan bangun beberapa sel lagi untuk mengantisipasi membludaknya pasien. Sejauh ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Depkes Kementerian Kesehatan untuk memberikan bantuan, baik penambahan bangunan, tenaga medis maupun pengadaan alat-alat kesehatan (alkes). Selain itu, dalam waktu dekat pihaknya juga akan bekerjasama dengan Bank Jatim membuat balance system untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran keuangan yang tidak dikehendaki. Sampai sekarang pihak bank melakukan uji coba secara bertahap dan pada tahun ini dipastikan sudah dapat diterapkan sistem tersebut. “Sistem pembayaran satu pintu itu untuk mengurangi terjadinya kebocoran,” ungkap dokter Fitril Akbar. Disamping tetap akan dilakukan pelaporan setiap bulannya kepada DPPKA dan Dewan Pengawas sebab hal itu sebagai kewajiban. (athink/mk)

PENGAWAS PEMILU

ant/ wahyu putro a

TES SELEKSI. Pengawas perserta tes tulis pengawas kecamatan (panwascam) sedang mengamati calon panwascam yang sedang menjawab tes tulis, Minggu (17/2). Tes tulis diikuti 198 orang yang telah dinyatakan lulus administrasi dari 200 pendaftar.

Pendaftaran Panwascam Raas Diperpanjang SUMENEP - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumenep memperpanjang masa pendaftaran panwascam untuk Kecamatan Raas. Sampai pendaftaran perpanjangan ditutup kembali pada Rabu (13/2), pendaftar dari Kecamatan Raas belum ada. Pendaftaran akan dibuka kembali dari tanggal 18 sampai 20 Februari 2013. “Perpanjangan ini (panwascam) juga atas intruksi Bawaslu bahwa tugas Panwaslu harus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berkeinginan mendaftar, termasuk perpanjangan tersebut sesuai dengan surat edaran (SE) O41 Bawaslu bahwa pendaftaran diperpanjang jika masih belum memenuhi kouta,” kata Ketua Panwaslu Sumenep Zamrud Khan saat mengontrol pelaksanaan tes tulis. Sedangkan untuk daerah yang telah memenuhi kouta, Panwaslu telah melaksanakan tes tulis penga-

was pemilu kecamatan, Minggu (17/2). Pelaksanaan tes tulis diikuti sebanyak 198 peserta yang telah dinyatakan lulus administrasi dari jumlah pendaftar 200 orang. Katua Bawaslu Jawa Timur Sufyanto mengatakn, untuk kecamatan Raas yang belum ada pesertanya tetap harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan rekrutmen Panwascam yang menyatakan bahwa di setiap kecamatan harus ada yang mendaftar. “Karena dalam persyaratan undang-undang panwascam harus

berdomisili di daerahnya sendiri, tidak boleh mengambil dari daerah lain. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sumenep, bahwa menurut informasi dari bebarapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, masih ada satu kecamatan yang masih kosong pendaftar, seperti Kecamatan Raas,” jelasnya, Minggu (17/2). Sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep Zamrut Khan mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi di seluruh kecamatan termasuk Kecamatan Raas. Namun, belum ada yang mendaftar. Bahkan, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan camat setempat. Sedangkan batas akhir rekrutmen panwascam sampai 15 Maret 2013, dan dari masing-masing kecamatan akan diambil tiga orang sebagai panwascam. (sai/rif/sym/mk)

JAWA TIMUR - Puluhan wartawan Jatim, mengikuti diskusi jurnalistik dalam “Field Visit and Gathering with Journalist “ di lapangan migas Mudi Tuban yang digelar “Joint Operating Body (JOB) Pertamina-Petrochina East Java (PPEJ), Sabtu (16/2). “Bagi kami wartawan merupakan mitra kerja yang memiliki tujuan sama dalam memajukan bangsa dan negara,” kata “General Manager” JOB PPEJ, Bambang Kardono, dalam sambutan pembukaan acara itu. Ia juga mengatakan, acara yang digelar ini, bisa menjadi ajang silahturahmi antara jajaran JOB PPEJ dengan wartawan sehingga bisa mempererat komunikasi.

Bahkan ia mengharapkan, acara yang digelar ini bisa mempererat jajaran perusahaan dengan wartawan dalam membangun keterbukaan. “Wartawan juga bisa melihat secara langsung berbagai kegiatan JOB PPEJ yang mengelola migas.Pada prinsipnya perusahaan kami mengutamakan keselamatan sebagai pilar utama, sebab perusahaan kami beresiko tinggi,” paparnya. Oleh karena itu, lanjut dia, sebelum acara dimulai para peserta semuanya memperoleh panduan keselamatan dalam menghadapi resiko di tengah-tengah lapangan migas Mudi, kalau terjadi sesuatu yang membahayakan. (ant/ mk)

DBD Merambah ke Kepulauan SUMENEP - Penyakit menular demam berdarah dengue (DBD) mulai merambah ke daerah kepulauan Sumenep. Selama 10 hari terakhir penderita DBD di Kecamatan/Kepulauan Kangayan mencapai 25 orang. Sampai saat ini mereka masih menjalani perawatan di Puskesmas setempat. Kepala UPT Puskemas Kangayan Daeng Musaid mengatakan, membeludaknya pasien membuat ruangan rawat inap kurang. Ruang rawat inap saat ini hanya bisa menampung enam penderita. “Sisanya terpaksa ditampung di teras, termasuk sebagian rumah warga yang berdekatan dengan Puskesmas,” katanya. Sekalipun jumlah pasien tidak sebanding dengan jumlah tim medis, pihaknya memastikan tim me-

dis tetap memberikan pelayanan secara maksimal. Pengasapan Untuk mencegah semakin merambahnya penyakit menular tersebut kepada warga lain, Puskemas Kangayan melakukan sosialisasi dan pengasapan ke rumah-rumah warga. ”Saat ini dengan (petugas) kecamatan melakukan penyuluhan sekaligus fogging (pengasapan) di Desa Torjek guna memutus mata

rantai mewabahnya DBD .”katnya, Sabtu (16/2). Daeng mengeluhkan kurangnya alat pengasapan di Kangayan untuk membasmi semakin mewabahnya nyamuk. Selama ini, pihaknya meminjam ke Puskesmas Sapeken untuk melakukan pengasapan. Selain itu, ia mengeluhkan sempitnya ruang rawat inap. “Perluasan ruangan rawat inap sangat diperlukan mengingat ruangan yang ada saat ini tidak memadahi menampung pasien,” keluhnya. “Mudah-mudahan pemerintah respon dan memberikan bantuan alat fogging, mengingat wabah DBD mulai menyerang daerah sini,” harapnya. (sai/athink/mk)

NARKOBA

Petugas Gagalkan Penyelundupan Narkoba di Lapas JAWA TIMUR - Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ngawi, Jawa Timur, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk putih yang diduga sabu-sabu oleh seorang pembesuk narapidana ke dalam lapas setempat, Sabtu (16/2). Kepala Lapas Kelas II Ngawi, Imam Sutoto, mengatakan bahwa serbuk putih yang diduga sabusabu seberat 6 gram tersebut dibawa oleh pembesuk bernama Sumini, warga Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Sumini sedianya hendak membesuk narapidana kasus narkoba bernama Ario Andrianto yang merupakan teman dekatnya. “Sumini ini tertangkap saat hendak membesuk kekasihnya narapidana kasus narkoba Ario Andrianto yang merupakan pin-

dahan dari Medaeng,” ujar Imam kepada wartawan. Menurut dia, aksi Sumini tersebut diketahui saat petugas melakukan pemeriksaan rutin pada setiap pembesuk yang akan menjenguk narapidana. Awalnya, Sumini sempat lolos saat pemeriksaan pada pintu masuk pertama. “Namun, pada pemeriksaan pintu kedua, petugas curiga dengan barang bawaan Sumini berupa sebuah sabun mandi yang tidak dibungkus tetapi malah diselotip. Saat dibuka, petugas menemukan ada sebuah palstik berisi serbuk kristal putih di dalamnya yang diduga sabu-sabu,” terang Imam. Mendapati temuan tersebut, petugas lapas setempat langsung melaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Ngawi untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan pengakuan Sum-

ini, narkoba tersebut merupakan titipan untuk narapidana Ario Andrianto dari temannya. Ario Andrianto sendiri merupakan narapidana pindahan dari Medaeng yang divonis empat tahun penjara karena kasus sabu-sabu dengan nomor putusan 1460/Pid.B/2012/PN.SBY dengan tanggal putusan 27/06/2012. Narapidana tersebut baru satu bulan berada di Lapas Ngawi. Kepada petugas, Sumini mengaku bahwa dirinya hanya dititipi oleh Ario. Ia mendapatkan barang tersebut dari teman Ario yang dia sendiri sebelumnya tidak kenal. “Saya hanya dititipi sama temannya Mas Ario. Isinya apa saya juga tidak tahu. Saya juga tidak kenal dengan temannya Mas Ario itu,” ujar Sumini kepada petugas. (ant/mk)


4

PAMEKASAN

SENIN 18 PEBRUARI 2013 NO.0058 | TAHUN II

PENDIDIKAN

PENIPUAN OKNUM LSM

Pemerintah akan Pindahkan Kegiatan SMP Negeri 4

Kejari Limpahkan Berkas ke Pengadilan

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan berencana memindahkan kegiatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Pamekasan dari lokasi lama di Jalan Segara. Pemindahan itu dilakukan karena sejak berdirinya, sekitar 27 tahun lalu, sekolah itu belum memiliki gedung sendiri dan menempati bangunan milik Yayasan Dharma Siswa dengan sistem sewa. Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Pamekasan, Muhammad Tarsun, menjelaskan, selama ini pemerintah mengeluarkan uang sewa untuk sekolah itu ke yayasan milik Muhammadiyah tersebut. Uang sewa untuk bangunan di Jalan Segara itu sebesar Rp. 40 juta pertahun. Rencananya, kata dia, pemindahan itu akan dilakukan di awal tahun ajaran baru pada pertengahan ini. Lokasi yang direncanakan ditempati sekolah tersebut adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri Lawangan Daya I, Kecamatan Pademawu, “Memang ada rencana akan dipindah ke SD Lawangan Daya I. Tapi itu masih wacana,” kata Tarsun. Tarsun menjelaskan, rencana tersebut mendapat dukungan dari semua pihak termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Sebab, selama menggunakan bangunan milik Yayasan Dharma Siswa, pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk sewa. Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini, mendukung rencana itu dan meminta agar pemerintah segera merencanakan pembangunan gedung SMP Negeri 4. Sebab, jika masih menumpang di sekolah lain, tidak menutup kemungkinan berdampak pada kejiwaan siswa di sekolah itu. “Sangat lucu ada sekolah negeri yang tidak memiliki gedung sendiri dan masih menumpang. Harusnya segera dikaji kemungkinan membangun gedung untuk sekolah itu. Toh, selama ini pemerintah juga selalu membangun sekolah baru. Karenanya, sekolah yang sudah ada tapi belum memiliki gedung sendiri juga harus dipikirkan,” kata Juhaini. Meskipun SD Negeri Lawangan Daya I sudah tidak berstatus sekolah rintisan bertaraf internasional dan sebagian bangunannya bisa ditempati SMP Negeri 4, namun tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah baru. Salah satunya, kata dia, adalah makin bertambahnya jumlah siswa di kedua sekolah tersebut, serta berbenturannya sebagian kegiatan. Sehingga, kebutuhan lokasi permanen untuk SMP Negeri 4 dinilainya sangat mendesak untuk segera ditangani pemerintah “Kami akan membantu mencari pemecahannya dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan untk membicarakan masalah ini,” katanya. (teef/muj)

taufiq rahmah/ koran madura

HARGA IKAN MEROSOT . Pedagang ikan kering di Desa Polagan Kecamatan Galis, Pamekasan, Jawa Timur sedang mengeringkan ikan. Mereka mengeluhkan penurunan harga ikan kering. Bulan Januari kemarin per kilo masih Rp. 45.000. Sejak awal bulan Pebruai turun antara Rp. 30.000 sampai Rp. 35.000 ribu. Menurunnya harga ini diduga meningkatnya hasil tangkapanan ikan nelayan di sejumlah daerah.

Orang Tua Keluhkan Dana Ujian Rp. 400 ribu PAMEKASAN - Sejumlah wali murid kelas XII di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Pamekasan mengeluhkan penarikan dana yang diterapkan manajemen sekolah tersebut. Dana yang diminta sebesar Rp. 400 ribu dinyatakan sebagai biaya Ujian Akhir Sekolah (UAS). Jumaati, orang tua siswa asal Kecamatan Larangan kemarin (17/2) mengatakan, selain nominalnya cukup besar, penarikan biaya itu terkesan dipaksakan dengan memberi iming-iming potongan biaya kepada wali murid jika bisa melunasi sebelum hari ini Senin (18/2). Namun, potongan itu juga harus dikembalikan ke sekolah karena akan dibelikan bahan praktek. Jumaati mengaku heran karena pihak sekolah yang berstatus sekolah negeri mengaku tidak memiliki biaya sehingga harus menarik sumbangan dari wali murid. Karenanya, ia meminta agar sekolah itu meninjau ulang penarikan uang tersebut, karena sangat memberatkan.

Kepala SMK Negeri 3 Pamekasan, Musyaffa, mengatakan, penarikan uang itu sudah dirapatkan bersama wali murid beberapa waktu lalu, dan sudah disetujui. Keputusan rapat itu, kata dia, sudah diumumkan secara terbuka melalui surat edaran. Ia menjelaskan, penarikan sumbangan itu tetap memperhatikan wali siswa yang tidak mampu. Bahkan dari 349 peserta ujian di sekolah tersebut, pihaknya memberi potongan kepada 40 orang peserta sebesar 50 persen dan menggratiskan 6 siswa yang berasal dari keluarga miskin dan anak panti asuhan. “Memang dibutuhkan biaya dan sekolah diperkenankan menggali dari masyarakat atau wali murid de-

ngan mempertimbangkan mereka yang tidak mampu. Saya meyakini ini tidak hanya di sekolah kami, tapi juga di beberapa sekolah lainnya,” katanya. Dana itu, kata dia, sangat dibutuhkan untuk kepentingan siswa, karena akan digunakan untuk biaya ujian kompetensi yang mendatangkan tenaga dari Tim Sertifikasi Provinsi Jawa Timur, serta biaya ujian praktik yang akan dimulai hari ini (Senin, 18/2) sampai pertengahan April mendatang. Musyaffa’ mengaku siap mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD setempat, karena tidak ada sumber dana lain yang bisa digunakan. BOS yang dijanjikan pemerintah, jelas dia, sampai saat ini belum jelas dan baru bisa dicairkan pada Juli mendatang. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan. Kepala Disdik, Ahmad Hidayat, tidak berhasil saat dihubungi melalui telepon selularnya. (uzi/muj)

POHON TUMBANG

Aktivis Lingkungan Nilai BLH Lemah Awasi Kondisi Pohon PAMEKASAN - Forum Peduli Lingkungan Hidup (FPLH) Madura menilai Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pamekasan lalai di dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pohon-pohon tua di pamekasan. Itu menyusul tumbangnya sejumlah pohon pada hari Jum’at (15/2) yang diakibatkan angin kencang. Sebagian pohon tumbang itu menimpa kendaraan yang mengangkut sembilan pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pademawu, saat melintas dibundaran Monumen Arek Lancor ketika akan menuju SMP Negeri 1 Pamekasan untuk mengikuti lomba volly. Ketua FPLH, Husnul Khofi, mengatakan seharusnya Badan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pohonpohon yang sudah mencapai usia tanam di atas 20 tahun. Sebab, tanaman tersebut sudah rawan roboh terutama saat terjadi angin kencang. Menurut alumni Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Budi Utomo, Malang itu, apabila ditemukan pohon yang kondisinya sudah mulai rawan roboh, atau mengganggu fasilitas umum, BLH

sudah harus melakukan peremajaan dengan melakukan tanam ulang. “Di beberapa kawasan di wilayah kota di Pamekasan, sudah banyak tanaman yang harus ditebang dan dilakukan peremajaan, karena kondisinya yang sudah tua

dan sangat rawan roboh,” katanya. Kepala BLH Pamekasan, Didik Haryadi, mengatakan pihaknya sudah berupaya melakukan peremajaan terhadap pohon-pohon yang ada di pinggir jalan raya. Sebagian diantaranya hanya dilaku-

fakih amyal/koran madura

TUMBANG. Petugas kepolisian di bantu warga memangkas ranting salah satu pohon yang tumbang di bundaran Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Jumat (15/2). Pohon tersebut menimpa mobil yang mengangkut rombongan pelajar SMPN 2 pademawu, yang tengah melintas.

kan perampingan dengan cara memangkas ranting. “Kami sudah melakukannya secara bertahap, namun masih ada sebagian pohon yang tumbang karena kuatnya angin,” kata Didik. Didik menyatakan pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi pohon terutama yang berada di pinggir jalan. Bila masih memungkinkan untuk dipertahankan, petugasnya hanya akan melakukan pemangkasan ranting, namun bila kondisinya sangat membahayakan akan dilakukan penebangan. “Kalau sudah parah, pasti akan kami tebang dan diganti dengan tanaman baru yang lebih kuat,” katanya. Jumat pekan lalu sejumlah pohon di pinggir jalan di Pamekasan tumbang akibat angin kencang. Satu diantara pohon tumbang itu menimpa sebuah mobil yang sedang mengangkut sembilan orang pelajar SMP Negeri Pademawu. Akibatnya, dua orang luka ringan, termasuk sopir, Nur Hidayat, guru pendamping di sekolah tersebut.(afa/ muj)

PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, menyatakan telah melimpahkan berkas penyidikan dugaan penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten itu ke Pengadilan Negeri setempat untuk disidangkan. Berkas pemeriksaan kasus dengan tersangka Turmudi 37, warga Jalan Bonorogo, Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, itu telah dinyatakan lengkap (P-21). Menurut Kepala Seksi Pidana Umum Kejari, Mohammad Syafiih, kemarin (17/2), setelah pelimpahan berkas itu, pihaknya hanya menunggu penetapan sidang dari Pengadilan Negeri setempat. Dalam kasus itu, jelas Syafiih, tersangka meminta uang kepada korbannya, Faruk Santoso, 30, warga jalan Jokotole, Pamekasan, sebesar Rp. 125 juta. Uang itu akan diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan pegawai negeri sipil di Pamekasan. Namun setelah uang itu dibayar, pelaku menghilang dan janjinya tidak pernah terwujud. Karena merasa tertipu, korban akhirnya melaporkan Turmudi yang sehari-hari mengaku sebagai seorang wartawan tabloid mingguan itu ke Polres Pamekasan untuk proses hukum. Anggota salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat itu akhirnya dijerat dengan pasal 378 KUHP

tentang penipuan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. Syafiih menjelaskan, Turmudi juga tersangkut kasus penipuan sebesar Rp. 17 juta dengan korban Rasidi, warga Pamekasan. Korban juga dijanjikan diangkat sebagai tenaga harian lepas (THL) di Kantor Dinsosnakertrans Pamekasan. Namun, setelah dilunasi, janji tersangka tidak terbukti. Dalam catatan Koran Madura, selain kasus penipuan, Turmidi juga tersangkut kasus pemerasan yang terjadi antara 2010-2012 lalu. Pemerasan dilakukan kepada kelompok tani (Poktan) di Desa Bettet, Kecamatan Pamekasan, sebesar Rp 3 juta. Saat itu, tersangka meminta uang ke poktan tersebut sebesar Rp 17 juta agar penyimpangan dana program yang dikelola tidak terekspos. Dari jumlah uang yang diminta itu, dia hanya berhasil mendapatkan uang sebesar Rp 3 juta. Kasus ini sudah memasuki tahap persidangan. Dugaan penipuan dan pemerasan oleh tersangka mulai ditangani Polres Pamekasan pada pertengahan tahun lalu. Saat itu, tersangka mengabaikan panggilan penyidik, hingga akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pada pertengahan September 2012 lalu. (uzi/muj)

PEMILU 2014

ant/rosa panggabean

PERSIAPAN PENETAPAN DAPIL. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay (tengah) bersama Komisioner KPU Arief Budiman (kanan) dan Kabiro Teknis KPU Sigit Joyowardono (kiri) memberi paparan dalam Sarasehan KPU Bersama Parpol, LSM, dan Media di Jakarta, Jumat (15/2). Sarasehan tersebut membahas penyusunan dan penetapan daerah pemilihan (dapil) serta pencalonan anggota DPR dan DPRD.

KPU Gelar Koordinasi Persiapan Pemilu PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Madura, mulai menggelar koordinasi dengan perwakilan fungsionar partai politik sebagai persiapan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Sekretaris KPU Pamekasan Akhmad Zaini, Minggu (17/2), menjelaskan rapat koordinasi dengan fungsionaris partai politik se-Kabupaten Pamekasan itu dilakukan untuk menyampaikan sosialisasi serta rencana pelaksanaan pemilu legislatif, termasuk berbagai jenis kebijakan KPU pusat terkait pemilu. “Rakor dengan perwakilan fungsionaris partai politik ini akan kami gelar pada Senin (18/2) dengan menghadirkan pemateri Dr Sayekti Suindiyah, anggota KPU Jatim,” kata Zaini menjelaskan. Ia menjelaskan, ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan KPU Pamekasan terhadap fungsionaris partai politik peserta pemilu 2014 yang ada di Pamekasan. Selain terkait dengan sistem pencalonan dan penetapan calon legislatif peserta pemilu, juga terkait teknik pelaksanaan pemilu, serta pendataan daftar pemilih yang akan digunakan pada pemilu 2014. “Yang kami undang hadir mengikuti pertemuan dengan KPU Pamekasan ini se-

mentara adalah perwakilan sekretaris partai dan selanjutnya unsur pimpinan partai pada pertemuan berikutnya,” terang Zaini. Partai politik yang diundang KPU Pamekasan untuk melakukan koordinasi terkait dengan persiapan Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 10 partai, sesuai dengan jumlah parpol yang telah ditetapkan KPU Pusat. Ke-10 parpol itu, masing-masing Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan nomor urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 2, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut 3, lalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan nomor urut 4 dan Partai Golkar dengan nomor urut 5. Selanjutnya, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan nomor urut 6, Partai Demokrat dengan nomor urut 7, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 8, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan nomor urut 9 dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan nomor urut 10. “Jadi sepuluh parpol inilah yang kami udang untuk mengikuti koordinasi dengan KPU guna membahas persiapan pemilu legislatif 2014,” kata Sekretaris KPU Pamekasan Akhmad Zaini menjelaskan.(ant/mk)


PAMEKASAN

5

SENIN 18 PEBRUARI 2013 NO.0058 | TAHUN II

Perajin Batik Keluhkan Menurunnya Omzet Penjualan PAMEKASAN - Sejumlah pengrajin batik di Pamekasan mengeluhkan menurunnya omzet penjualan batik selama tiga bulan terakhir. Penurunan itu disebabkan tidak adanya momentum yang biasa digunakan untuk meningkatkan penjualan bati, seperti pameran batik, peringatan hari-hari penting lainnya. PAMEKASAN - Sejumlah pengrajin batik di Pamekasan mengeluhkan menurunnya omzet penjualan batik selama tiga bulan terakhir. Penurunan itu disebabkan tidak adanya momentum yang biasa digunakan untuk meningkatkan penjualan bati, seperti pameran batik, peringatan hari-hari penting lainnya. Akibat penurunan itu, sejumlah pengrajin terpaksa mengurangi jumlah produksi hingga 50 persen dari bulanbulan sebelumnya, meski tidak sampai mengurangi jumlah tenaga kerja. Mashuri, salah satu perajin batik asal Larangan Badung, Kecamatan Palengaan menuturkan, tiga bulan sebelumnya setiap bulan penjualan batik mencapai 450 potong. Batik itu disebar

ke sejumlah pedagang batik di pasar batik tradisional di Pamekasan. Namun sejak tiga bulan terakhir, jumlah penjualan itu menurun hingga 250 potong setiap bulannya. “Selama ini kami masih mengandalkan acara-acara yang memungkinkan kami menjual batik di dalamnya. Selama tiga bulan terakhir, nyaris tidak ada kegiatan sehingga kami hanya mengandalkan penjualan yang di pasar-pasar,” kata Mashuri, kemarin (17/2). Mashuri menjelaskan, dagangannya diperkirakan akan mulai ramai pada Mei mendatang yang merupakan bulan penuh dengan kegiatan pameran di sejumlah kota di Jawa Timur dan luar Jawa hingga Hari Raya Idul Fitri.

taufiq rahman/koran madura

POTENSI LOKAL. Sujumlah pembeli sedang melihat-lihat koleksi batik Madura hasil kerajinan warga di salah satu galeri batik di Pamekasan, saat ini batik madura mulai merambah pasar nasional maupun internasional. Selain itu, kata dia, setelah itu ada momen tahun ajaran baru. Pada tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun ajaran baru banyak pesanan seragam batik dari sejumlah sekolah yang jumlahnya mencapai ratusan potong. Sepinya penjualan batik

itu, menuntut para pengrajin untuk mencari terobosan penjualan untuk memenuhi kebutuhan akan angsuran modal usaha mereka. Sebab, sebagian besar modal mereka merupakan hasil pinjaman dari bank. “Bagaimanapun kami

tetap harus berusaha agar angsuran tetap lancar. Sebab, sebagian modal usaha kami dari hasil pinjaman ke bank,” kata Abdurrahman, seorang perajin batik dari Desa Klampar, Kecamatan Proppo. (teef/muj)

TUNJANGAN GURU NGAJI

DPRD Minta Data Guru Ngaji Diverifikasi Ulang

ant/mohammad ayudha

TUNTUT PENGESAHAN UU PRT. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran (KAPPRT & BM) saat menggelar aksi dalam rangka peringatan hari Pembantu Rumah Tangga Indonesia di kawasan Bundaran HI, Jakarta (17/2). Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR segera membahas dan menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

PAMEKASAN - Komisi D DPRD Pamekasan meminta Bagian Administrasi Kesjahteraan Rakyat (Kesra) Pamekasan segera melakukan verifikasi data penerima tunjangan guru ngaji di kabupaten tersebut. Permintaan ini disampaikan menyusul tambahan alokasi dana yang diberikan pada tahun ini. Wakil Ketua Komisi D, Juhaini, mengatakan, dalam verifikasi ini, pemerintah harus benar-benar objektif dan selektif agar tidak terdapat penerima ganda. Ia juga menekankan, agar penerima tunjangan itu betul-betul berperan sebagai guru ngaji yang memiliki santri. “Kami juga meminta pihak terkait, untuk mengutamakan guru ngaji yang belum pernah

menerima tunjangan tahun sebelumnya. Sebab dari total guru ngaji yang ada di Pamekasan, ditengarai belum sepenuhnya menerima tunjangan,” katanya, kemarin (17/2). Menurutnya, pemerintah harus menyerahkan data hasil verifikasi calon penerima tunjangan kepada DPRD, agar bisa dikaji dan dipelajari. Sebab, dimungkinkan, terdapat guru ngaji yang tidak tertampung sehingga bisa dilakukan perbaikan. Terpisah Kepala Bagian Kesra, Munafi’, menyatakan akan melakukan verifikasi data guru ngaji yang akan menerima bantuan. Verifikasi itu, dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengantisipasi terjadinya perubahan data. Saat ini, kata dia, kegia-

tan yang dilakukan oleh tim khsusu yang dibentuk oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat itu masih berlangsung dengan mengacu pada data tahun lalu sebanyak sembilan ribu orang guru ngaji. “Kami masih lakukan verifikasi karena dikawatirkan telah terjadi perubahan data. Bisa saja yang tahu lalu menerima bantuan, tahun ini sudah tidak berhak lagi, karena pindah alamat atau meninggal dunia,” kata Munafi’. Selain itu, verifikasi dilakukan karena dimungkinkan terjadi tambahan jumlah penerima, setelah alokasi bantuan untuk para ustad itu mengalami tambahan sebesar Rp 0,5 miliar dibanding sebelumnya yang hanya Rp. 1 miliar. (uzi/ muj)

ANGIN KENCANG

Korban Papan Reklame Tuntut Ganti Rugi PAMEKASAN - Sejumlah warga Desa Peltong, Kecamatan Larangan, Pamekasan yang bangunan miliknya tertimpa papan reklame milik PT Summa Pamenang menuntut perusahaan itu memberikan ganti rugi. Sebab, akibat robohnya papan reklame itu, mereka tidak bisa menjalankan usahanya. Ridwan, 35, warga Dusun Patemon, Desa Peltong, mengatakan toko miliknya mengalami kerusakan parah akibat tertimpa papan reklame milik salah satu dealer sepeda motor tersebut pada saat terjadi angin kencang pada Jumat (15/2)pekan lalu. Ridwwan mengatakan pihaknya terpaksa menuntut ganti rugi karena menilai perusahaan tersebut juga harus bertanggungjawab atas asetnya yang menyebabkan toko kelotongan dan usaha tambal ban miliknya rusak akibat terjangan angin. “Kami tahu ini adalah musibah, tapi kami minta perusahaan itu juga bertanggungjawab karena papan reklame itu adalah salah satu aset miliknya,” kata Ridwan. Akibat ambruknya tempat usahanya itu, jelas Ridwan, kerugian yang dideritanya diperkirakan lebih dari Rp. 20 juta. Sebab, selain bangunan, sejumlah barang dagangannya juga ikut rusak. “Selain itu beberapa peralatan bengkel juga rusak sehingga kami tidak bisa melakukan kegiatan usaha,”

katanya. Ia menjelaskan, beberapa saat setelah kejadian, beberapa karyawan Suma Pamenang, datang melihat kondisi tempat usahanya yang rusak. Saat itu, mereka menjanjikan akan

mengupayakan bantuan sekedarnya. “Saat ini yang bisa kami lakukan hanya melakukan perbaikan apa adanya. Kami sangat berharap ada gantirugi meski tidak sepenuhnya,” kata Ridwan. Kepala Perwakilan PT Summa Pamenang, Pamekasan, Hariadi, yang dihubungi melalui telpon selularnya mengatakan, pihaknya sudah mengajukan ganti rugi terhadap para korban ke pimpinan-

nya di Surabaya. Pengajuan ganti rugi itu sudah diajukan pekan lalu disertai dengan gambar bangunan yang tertimpa papan reklame. “Kami sudah mengajukan usulan ganti rugi. Soal berapa besarnya, kami sendiri tidak bisa memastikan karena itu merupakan kebijakan pimpinan,” kata Hariadi. Selain mengusulkan adanya ganti rugi, kata dia, Summa Pamenang Pamekasan juga melakukan koordinasi dengan

fakih amyal/koran madura

RUNTUH. Papan reklame milik PT Summa Pamenang, Pamekasan roboh dan menimpa dua bangunan milik warga di Desa Peltong, Pamekasan akibat diterjang angin kencang pada, Jumat (15/2). Warga meminta perusahaan pemilik papan reklame itu memberikan bantuan ganti rugi.

pemerintah setempat. Itu dilakukan untuk menghindari adanya tumpang tindih bantuan yang akan diterima para korban. Anggota Komisi C DPRD Pamekasan, Halilullah, meminta agar perusaahaan tersebut menunjukkan tanggungjawabnya dengan memberi bantuan kepada para korban. Mengenai besaran bantuan ganti rugi, ia menekankan agar dibicarakan dengan warga. “Meskipun ini bersifat bendana dan bukan karena kesalahan, tapi sudah selayaknya perusahaan itu ikut membantu memberikan ganti rugi,” katanya. Hujan yang disertai angin kencang kembali terjadi di Kecamatan Larangan, Jumat (15/2). Selain menumbangkan pohon, peristiwa itu juga menyebabkan sebuah papan reklame terbang dan menimpa bangunan toko dan bengkel milik warga setempat. Selain menerbangkan papan reklame dan menumbangkan pepohonan, peristiwa itu juga menyebabkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Bagian Informasi Kemasyarakatan Kecamatan Larangan mencatat ada 28 rumah warga yang rusak. Masing-masing 26 rumah di Dusun Patemon, Desa Peltong serta dua rumah di Desa Trasak yang rusak berat akibat tersambar petir. (teef/afa/muj)

MLM HAJI HARAM

MUI Masih Menunggu Laporan Warga PAMEKASAN — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan belum menindaklanjuti fatwa haram multi level marketing (MLM) haji yang dikeluarkan MUI pusat. Lembaga itu berdalih, sampai saat ini belum menerima keluhan dari masyarakat tentang kegiatan tersebut. Ketua MUI Pamekasan, Ali Rahbini, mengatakan pihaknya baru akan melakukan kajian dan membuat fatwa hukum jika ada keluhan masyarakat yang merasa dirugikan dengan MLM haji. “Sampai saat ini kami belum melakukan tindak lanjut apapun karena masih belum ada keluhan,” kata dia. Diakuinya, beberapa waktu lalu di Pamekasan ada sebuah perusahaan yang menawarkan kerjasama dengan MUI Pamekasan untuk menjalankan MLM haji. Bahkan perusahaan tersebut mengklaim sudah mengantongi sertifikasi halam dari MUI Pusat. Tapi setelah melihat mekanisme yang diterapkan dinilainya menyalahi kaidah fiqh, maka para ulama di Pamekasan sepakat untuk menolak tawaran tersebut. Sebelumnya, di Kabupaten Pamekasan sempat muncul ajakan mengikuti program MLM haji yang di-

lakukan PT Arminareka Jakarta. Warga yang merasa tertarik dengan program itu menaftarkan diri di perwakilan perusahaan tersebut yang ada di Surabaya. Member yang bergabung dalam program itu akan mendapatkan compact disk (CD) berisi tuntunan haji. Namun, kepastian jadual keberangkatan ke tanah suci, ditentukan oleh jumlah member downline yang diperoleh. Kepala Seksi Penyelenggara Ibadah Haji, Kantor Kementrian Agama, Juhedi, mengatakan, di kabupaten tersebut masih belum diketahui adanya perusahaan yang menjalankan program MLM jaji. Namun, meskipun ada, pihaknya meminta agar masyarakat tidak terpancing dan tetap mengikuti mekanismme yang sudah diatur dalam Undang Undang Haji. “Kalau soal haram tidaknya program tersebut, itu merupakan kewenangan MUI. Kami hanya meminta agar masyarakat tidak terpancing dan tetap mengikuti program yang sudah ada, baik melalui jalur pemerintah maupun perusahaan suasta yang sudah memiliki ijin untuk itu,” katanya. (teef/muj)

PEMILU 2014

159 Calon Panwascam Ikuti Tes Kompetensi SIDOARJO – Sebanyak 159 orang dari 167 orang pendaftar calon panitia pengawas pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan tes tulis di ruang Delta Graha lantai III, Pemkab Sidoarjo, Minggu (17/2). Mereka ini adalah calon anggota Panwascam yang lolos persyaratan administrasi. Setelah membuka masa pendaftaran calon anggota anggota Panwascam pada tanggal 1 Februari 2013 hingga 8 Februari 2013 lalu, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaslukab) Sidoarjo, menggelar tes tulis, Minggu (17/2). Pelaksanaan tes tulis yang ini langsung dikawal seluruh komisioner Panwaslu kabupaten Sidoarjo, sekaligus dihadiri salah satu pimpinan Bawaslu Propinsi, Sri Sugeng Pujiatmiko. Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Sidoarjo, Berlian Luckytasari SH, pelaksanaan tes tulis ini, merupakan tahapan lanjutan yang wajib diikuti seluruh calon anggota Panwascam, yang sebelumnya lolos persyaratan administrasi. “Tes tulis ini wajib diikuti untuk menentukan lolos tidaknya ke tahap selanjutnya,” terang Berlian. Selanjutnya, setelah tes tulis selesai dilakukan, akan dilakukan fit and proper test bagi enam calon anggota Panwascam yang dinyatakan lolos di masing-masing Kecamatan. “Dari enam calon itu, akan kita tentukan tiga anggota komisioner terpilih,” lanjut Berlian.

Dari data yang ada, masyarakat yang mengembalikan formulir pendaftaran calon anggota panwaslu kecamatan sebanyak 167 orang pendaftar. Namun yang lolos persyaratan administrasi sebanyak 159 orang. Sementara itu, Ketua Pokja Rekrutmen Panwascam, Burhanudin SThi, menegaskan masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi apapun mengenai latar belakang calon anggota Panwascam, sebagai point pertimbangan Panwaskab dalam menetukan lolos tidaknya calon anggot Panwascam itu. “Kita ingin melibatkan masyarakat dalam mengawal calon Panwascam ini. Silahkan sampaikan informasi dan tanggapan mengenai calon anggota Panwascam sebelum pelaksanaan fit and proper test nanti,” tutur Burhanudin saat tes tulis berlangsung. Untuk mempermudah penyampaian informasi sebagai langkah pengawalan rekrutmen anggota panwascam ini, lanjut Burhanudin, masyarakat bisa mengirimkannya melalui email panwaslukab.sda@gmail. com, atau langsung datang ke kantor Panwaslukab di Jl Pahlawan No 1 Sidoarjo. “Kita siapkan format laporan maupun pengaduan masyarakat terkait calon anggota Panwascam. Kita ingin masyarakat juga aktif terlibat mengawal rekrutmen panwascam ini,” pungkasnya. (yun)

ant/ seno s

BUAH SRIKAYA. Supinah (35) menata buah srikaya di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Situbondo, Jawa Timur, Minggu (17/2).


6

SAMPANG

SENIN 18 PEBRUARI 2013 NO.0058 | TAHUN II

LAYANAN KESEHATAN GRATIS

Bidan Mengeluh karena Jampersal Belum Turun

Cahyo Wuriyanto/Koran Madura

PERTAHANKAN BUDAYA. Sepasang sapi kerapan sedang beraksi di arena lomba kerapan sapi se-Madura. Kerapan sapi terus mendapat sorotan dari ulama dan sejumlah elemen masyarakat, karena di dalamnya seringkali terjadi penganiayaan terhadap hewan, melanggar agama dan instruksi gubernur.

Karapan Sapi Sebaiknya Tanpa Penyiksaan SAMPANG – Instruksi Gubernur Jawa Timur no 1/ inst/2012 tentang pelaksanaan kerapan sapi tanpa kekerasan beberapa bulan yang lalu mendapat apresiasi para ulama dan pengurus yayasan.

Salah satunya Faisol (35), salah seorang Pengurus Yayasan sebuah madrasah yang mengaku penyayang hewan tersebut, sangat mendukung instruksi Gubernur dan mengharap para pelaksana kerapan sapi agar tidak melakukan penyiksaan terhadap hewan atau sapi yang dikerap. “Saya berharap para penggemar dan pemilik sapi kerapan bisa lebih mengerti, selain melestarikan kita mempunyai kewajiban untuk meluruskan atau memperbaiki sebuah budaya”, tuturnya Sekedar untuk diketahui,

sebelumnya insteruksi gurbenur Jatim tersebut membuat sejumlah elemen masyarakat di Sampang menanggapi beda, ada yang menolak dengan alasan demi melestarikan budaya asli Madura. Namun ada juga yang mendukung instruksi tersebut karena sesuai dengan keinginan para ulama yang lebih mengedepankan aspek keislaman dan perhatian terhadap hewan sebagai sesama makhluk tuhan yang harus dilindungi keamanannya. Melakukan penyiksaan dalam bentuk apa pun baik dalam even kerapan sapi merupakan suatu bentuk pelanggaran ter-

hadap agama dan membuat hewan merasa tidak aman karena mengalami penyisaanpenyiksaan. Karena kontroversi tersebut, beberapa waktu lalu ketika even Kerapan Sapi Piala Presiden dalam pelaksanaannya terpecah menjadi dua, yaitu di Bangkalan dan di Sampang. Di tengah polemik yang terjadi di masyarakat, Sabtu dan Minggu (17/02/2013), bertempat di lapangan desa Apaan kecamatan Pengarengan, diadakan lomba Kerapan Sapi se-Madura. Bebeberapa Sapi dari Sampang, Pamekasan, Bangkalan, dan Sumenep hadir dan mengikuti lomba ini. Di antara sapi kerapan yang mengikuti even tersebut adalah Jet Matic dari Kabupaten Sampang dan Bintang Timur dari Pamekasan.

Ribuan penonton memadati perlombaan Kerapan Sapi yang berhadiah 2 mobil ini. Eman (32), warga Sampang kota mengaku jauh-jauh dari Sampang untuk menonton aksi para sapi pilihan dari seluruh Madura ini. Lomba kali ini termasuk lomba bergengsi, karena pesertanya yang diundang adalah yang terbaik dan beberapa waktu yang lalu mengikuti piala Presiden di Ketapang. “Kali ini se-Madura, pasti yang hadir sapi-sapi pilihan. Jadi sayang untuk dilewatkan,” kata Eman. Menanggapi tentang kontroversi adanya unsur penyiksaan pada sapi, Eman mengatakan kejadian sebagai sesuatu yang uni dalam budaya kerapan sapi. “Inilah uniknya budaya, terkadang budaya sangat bertolak belakang dengan hukum pemerin-

tah dan agama. Kalau kerapan ini masih mending, di Madura ada budaya yang lebih keras lagi, yaitu carok,”kelitnya. Eman menjelaskan dalam budaya orang madura, seseorang diperbolehkan bercarok ketika istrinya selingkuh atau diambil orang. Bahkan itu seperti sudah menjadi keharusan karena kita akan dianggap pengecut apabila kita hanya diam padahal istri kita yang tercinta selingkuh atau diambil orang,” tutur Eman menambahkan. Lomba Kerapan Sapi kali ini dilaksanakan mulai hari Sabtu (16/02/2013) dan sesuai rencana bila tidak ada perubahan akan berakhir pada hari Minggu. tetapi, sampai berita ini diturunkan belum ada kejelasan juara dalam lomba kerapan sapi yang dilaksanakan di Lapangan milik H. Hasan tersebut. (cyo/msa/rah)

AGROBISNIS

Gulma Merusak Komoditas Tanaman Padi SAMPANG - Sejumlah petani di desa Jeruk Porot Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang harus bekerja ekstra agar produksi padinya berkualitas. Bahkan mereka harus bisa menyeleksi tanaman padi yang baru berbutir itu, karena di tanaman tersebut banyak ditemukan tanaman padi gulma atau yang sering disebut padi setan tumbuh membaur. Dari pantauan Koran Madura dilokasi banyak tanaman padi yang sudah membesar dan mengandung gabah (butiran beras) terdapat gulma yang menyertai tanaman padi. Bahkan gulma yang tidak dibuang bisa mengakibatkan kerusakan pada tanaman lainnya dan merontokkan gabah. Zubaidah (45), salah satu petani setempat mengaku setiap hari mencabuti padi setan tersebut. Tetapi, jika dibiarkan hingga mencapai umur tua, akan rontok namun akan tumbuh lagi pada musim tanam berikutnya. “Kalau di sini warga mengenalnya padi ninja, Mas,” terangnya, Minggu (17/02), sambil menunjukkan gulma tersebut. Hal senada juga diungka-

pkan oleh Gofur (38), warga dusun Glugur desa Kodak kecamatan Torjun kabupaten Sampang. Dia mengatakan dalam setiap tanaman padi memang terkadang terdapat tanaman padi gulma. Bahkan dirinya mengaku tanaman padinya pernah setiap titik sawah yang berhektar tersebut dipadati tumbuhan tanaman gulma. “Pada tahun lalu, tanaman padi saya banyak. Tidak sedikit seperti sekarang yang hasilnya sekarang,” ungkapnya. Kabid Teknis Suyono mewakili Kepala Dinas Pertanian Sampang Agus Santoso membenarkan adanya tanaman gulma tersebut. Menurutnya gulma merupakan tanaman jenis rumput, tapi lebih mirip padi. Gulma memiliki ciri-ciri biasanya berdaun lebih sempit serta panjang. Santoso juga mengatakan, biasanya daun bendera lebih lebat, serta bentuk jeraminya lebih kecil dan ruasnya lebih panjang. “Mungkin saja itu terbawa benihnya, tapi itu bukan hama, melainkan hanya sejenis gulma, kalau dibiarkan

RUSAK. Petani menunjukkan tumbuhan gulma yang mengancam tanaman padi dan bisa mengakibatkan kerugian pertanian. memang akan semakin banyak,” ujarnya. Lebih jauh Suyono menerangkan bahwa buah padi setan itu akan rontok dan

tumbuh lagi dengan jumlah yang semakin banyak. Bahkan beberapa tahun sebelumnya sempat banyak ditemukan di daerah kecamatan Camplong.

“Pada tahun ini tanaman yang biasa disebut padi setan tersebut banyak ditemukan di daerah Camplong,” tandasnya. (ryn/msa/rah)

SAMPANG - Bebera- sehingga pihaknya mempa bidan yang tersebar pertanyakan keterlambatan di kecamatan Tambelan- tersebut. Suhrotul mengaku gan kabupaten Sampang mengeluhkan klaim jami- bahwa saat ini dia telah nan persalinan (jampersal) mengantongi 29 klaim mereka sejak September– Jampersal, bisa dibayangDesember 2012, bahkan kan besaran klaim Jampersampai bulan Pebruari sal tersebut apabila setiap 2013, belum cair. Sehingga klaim Jampersal adalah bidan yang bertugas di be- 350 ribu. “Sampai Pebruari berapa desa di kecamatan 2013 ini, saya sudah menTambelangan belum bisa gantongi 29 klaim Jampermenikmati jerih payahnya. sal. Tapi belum juga turun. “Saya tidak tahu pasti Padahal saya sudah meapa sebab keterlambatan menuhi semua persyaratan Jampersal. yang diperSaya pernah lukan untuk menanyapencairan kannya pada J a m p e r s a l ,” dinas, tapi ucapnya. Sampai Pebruari tidak jelas Suhrotul apa alasan 2013 ini, saya sudah dan beberapa mengantongi 29 keterlambidan yang klaim Jampersal. batan ini. tersebar di Tapi belum juga Petugas di kecamatan sana hanya turun. Padahal saya Tambelanmemberitagan berharap sudah memenuhi hukan bahwa semua persyaratan agar klaim kemungkiJampersal ini yang diperlukan nan besar segera turun, untuk pencairan Jampersal karena para Jampersal. untuk kebidan memcamatan biayai sendiri Tambelangan cair pada bu- obat-obatan dan segala lan April,” kata salah satu macam peralatan yang bidan di kecamatan Tamb- dibutuhkan untuk proses elangan, Suhrotul, Minggu melahirkan. “Saya dan be17/02/2013. berapa bidan yang tersebar Menurut Suhrotul, se- di kecamatan Tambelangan cara teknis biasanya satu berharap klaim Jampersal minggu setelah bidan men- segera turun, karena itu gajukan klaim Jampersal, terkait dengan biaya opemaka bisa melakukan pen- rasional kami untuk menocairan. Tetapi, yang terjadi long ibu melahirkan,” tanjusteru di luar kebiasaan das Suhrotul.(cyo/msa/rah)

PENGOSONGAN PEMUKIMAN

BPBD Kosongkan Permukiman di Sekitar Tebing Ambrol JAWA TIMUR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek, Jawa Timur, memerintahkan pengosongan permukiman penduduk di sekitar lokasi ambrolnya tebing Sungai Nglinggis setinggi 10-an meter di Dusun Pacar, Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Sabtu (16/2). Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Joko Rusianto, Minggu, mengatakan permukiman yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari titik longsoran tebing Sungai Nglinggis tersebut saat ini tidak lagi layak huni. Selain sebagian rumah ikut ambrol terseret bersama runtuhan tebing sungai yang berada persis di bawahnya, area longsor diprediksi masih akan terus meluas. “Saat ini saja sudah tiga unit rumah, satu unit bangunan sekolah, dan satu mushala yang terancam ambruk karena lokasi bibir sungai yang ambrol semakin dekat,” terang Joko. Joko mengimbau pada warga yang tinggal di sekitar lokasi longsor agar meningkatkan kewaspadaan, terlebih hujan masih sering turun dengan durasi lama. Joko menjelaskan runtuhnya tebing sungai yang diikuti ambrolnya rumahrumah tersebut terjadi karena faktor tanah yang labil. Kondisi tanah melunak akibat guyuran hujan selama berharihari serta meningkatnya debit

air Sungai Nglinggis sehingga menggerus dasar tebing yang didominasi tanah liat. “Selain debit air meningkat tajam seiring hujan deras di wilayah hulu dan dataran, posisi tebing yang ambrol itu berada persis di tikungan alur sungai sehingga arus terusmenerus menghantam sisi tebing hingga beberapa kali,” jelasnya. Sebelum BPBD menginstruksikan pengosongan area permukiman di sekitar tebing sungai yang ambrol, aparat Desa Nglinggis lebih dulu mengimbau para pemilik rumah yang ambrol agar segera meninggalkan hunian sebelum peristiwa terjadi. Kini, sebagian besar warga telah diungsikan ke tempat aman. Namun Joko belum bisa memastikan apakah warga yang terdampak longsor tersebut bakal direlokasi karena pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah daerah. “Laporan secara tertulis baru kita sampaikan Senin (18/2). Tapi laporan melalui lisan maupun SMS sudah kami lakukan,” ujarnya. Selain di Desa Nglinggis, sebelumnya longsor juga terjadi di Dusun Klampisan, Desa Pucanganak, Kecamatan Tugu. Dalam peristiwa tersebut, sebuah rumah milik Suyatin (60) rusak berat setelah tertimpa material longsoran dari tebing setinggi 10 meter yang ada di belakang rumahnya. (ant/rah)


SAMPANG

7

SENIN 18 PEBRUARI 2013 NO.0058 | TAHUN II

MANDI DI SUNGAI

PETUGAS KESEHATAN

Tiga Anak Terbawa Arus di Sungai JAWA TIMUR - Tiga dari empat bocah perempuan Desa Dawuhan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tewas tenggelam saat mandimandi di sungai sekitar rumah mereka. Ahmad Latif, salah seorang warga, mengatakan saat itu ia melihat Dewi Safilatul (10), salah seorang korban selamat berteriak meminta tolong bahwa teman-temannya tenggelam. “Dewi ‘bilang’ tiga temannya tenggelam. Saya dengan warga lain langsung ke lokasi dan mencari mereka. Namun, saat ditemukan ternyata mereka sudah meninggal,” katanya. Ia mengatakan, ketiga anak yang tenggelam itu adalah Hanin Nurul Badriyah (11), Lailatul Fitria (11), dan Nonik Sifaulafifah (11). Mereka warga Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Dari keterangan yang didapatnya, Dewi dengan tiga temannya itu mandi di sungai setelah pulang sekolah. Ketiga anak itu berenang agak ke tengah sungai, sementara Dewi di tepi. Namun, tidak lama kemudian, ketiga anak itu terseret arus. Ia menduga, saat itu arus air cukup kencang membuat ketiga anak itu terseret. Arus sungai selebar tujuh meter itu besar dan tubuh korban diketemukan 20 meter dari lokasi mereka berenang. Keluarga korban yang mengetahui kejadian ini sangat terpukul. Bahkan, ibunda Hanin Nurul, Yatini (40) pingsan mengetahui

tubuh anaknya ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kedukaan juga menyelimuti dua orang tua dari dua korban lain. Muslih Efendi (54), ayah Nonik, saat mendapat kabar bahwa anaknya terseret arus sungai sempat mencari. Namun, begitu mengetahui jika anaknya sudah tidak bernyawa saat ditemukan, ia hanya bisa pasrah. Muslih sendiri mengaku sebelum kejadian sempat bermimpi aneh, putri pertamanya itu mengenakan gaun yang berwarna putih serta sempat berucap pada dirinya agar bersabar. “Firasat aneh ada, tapi tidak menyangka jika anak saya meninggal. Keluarga sudah pasrah dengan musibah ini,” katanya. Polisi yang mendapatkan laporan ketiga anak tenggelam langsung ke lokasi kejadian. Mereka melakukan penyelidikan serta mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Beberapa barang yang diamankan di antaranya adalah sepeda angin milik para korban. Polisi juga sudah meminta keterangan sejumlah saksi dan juga akan melakukannya dari korban yang selamat bila kelak sudah pulih dari trauma. “Kami masih selidiki kejadian ini. Kami juga akan meminta keterangan dari korban yang selamat, tapi menunggu dulu agar psikisnya pulih,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Blitar AKP Ngadiman. (ant/rah)

MANDI DI SUNGAI

Ketua PDI Perjuangan Jadi Tersangka Korupsi PSSI TULUNGAGUNG - Kejaksaan Negeri Tulungagung, Jawa Timur, menetapkan Ketua DPC PDIP Tulungagung Supriyono sebagai tersangka korupsi dana hibah PSSI setempat tahun 2010 sebesar Rp 1,75 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung I Made Murtika, mengungkapkan penetapan Supriyono sebagai tersangka sebenarnya telah dilakukan sejak tanggal 5 November 2012 namun baru dilakukan pemeriksaan saksi-saksi awal pertengahan Pebruari ini karena alasan pemilukada. “Kami tidak ingin pengumuman penetapan tersangka ataupun pemeriksaan ini mengganggu tahapan pemilihan kepala daerah. Itu sebabnya kami menunggu hingga pemilukada usai,” ujarnya. Sekretaris Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI Tulungagung Edy Tetuko juga ikut terseret pusaran kasus korupsi yang sama. Keduanya bersamaan ditetapkan menjadi tersangka manipulasi penggunaan anggaran PSSI tahun 2010 sebesar Rp 1,75 miliar sebagaimana surat perintah penyidikan yang dikeluarkan Kejari Tulungagung nomor Print-02/05.27/ Fd.1/11/2012 dan nomor Print-03/05.27/ Fd.1/11/2012. “Kasus ini merupakan pengembangan dari terungkapnya dugaan keterlibatan Supriyono dan Edy Tetuko) dalam fakta persidangan terpidana Aang Pungki, Bendahara Umum Pengcab PSSI Tulungagung yang telah divonis bersalah oleh pengadilan,” kata Kajari. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Supriyono dan Edy Tetuko yang masing-masing menjadi ketua dan sekretaris Pengcab PSSI Tulungagung tersebut sampai belum di-

tahan. Kejaksaan menilai keduanya masih kooperatif sehingga tidak perlu dilakukan penahanan. “Kami sementara ini fokus pada pemeriksaan saksi-saksi yang rencananya dimulai awal pekan depan (Senin 18/2),” kata Kajari. Secara detail, Kajari tidak mengungkap peran dan nilai korupsi yang dilakukan oleh Supriyono maupun Edy Tetuko. Ia hanya menyebut bahwa ketua dan bendahara DPC PDIP Tulungagung tersebut terlibat kasus korupsi dana hibah PSSI tahun 2010 karena peran mereka berdua sebagai penanggung jawab sekaligus pengguna anggaran. Supriyono bertanggung jawab penuh karena posisinya sebagai Ketua Pengcab PSSI, sementara Edy Tetuko disebut sebagai penerima dan pengguna pencairan dana hibah tahap pertama sebesar sekitar Rp 300 juta. Informasi peningkatan status dua petinggi jajaran DPC PDIP Tulungagung tersebut sempat beredar luas melalui pesan singkat (sms) dan BBM (blackberry massanger) berantai. Namun peredaran sms ataupun pesan BBM berantai yang tidak diketahui sumbernya itu dibantah kejaksaan sebagai informasi resmi mereka. “Kami tidak tahu-menahu soal itu. Mungkin saja dilakukan oleh orang-orang tertentu karena surat panggilan saksi-saksi memang telah kami layangkan ke beberapa pihak, minggu kemarin, dan di situ memang telah disebut adanya dua tersangka berikut nomor surat perintah penyidikannya,” terang Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tulungagung, Agus Rudjito. (ant/ rah)

Lebih dari 8 Bulan Honor Kader Posyandu Tak Terbayar

Cahyo Wuriyanto/Koran Madura

DIDOAKAN. Seorang bocah salah satu sekolah dasar terbujur kaku ditemukan tenggelam di tambak sedalam 2 meter setelah mengejar layang-layang yang putus, karena tidak adanya pengawasan dari orang tua.

Bocah Tenggelam Saat Mengejar Layangan SAMPANG - Berniat untuk mengejar layangan yang putus, Aribillah (12), bocah kelas enam SDN Apaa’an kecamatan Pangarengan, Sampang, justeru menjadi korban tenggelam di areal tambak sedalam dua meter yang tak jauh dari rumahnya. Korban merupakan anak pasangan dari suami-istri Sakur (37) dengan Maufiro (36), warga dusun Bringin Barat desa Apa’an kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang, tenggelam di areal tambak garam. Kejadian berawal ketika korban mengejar layangan dan kekhawatiran keluarga korban muncul saat korban tidak pulang hingga berkumandangnya adzan Maghrib. Minggu (17/02). “Semua keluarganya panik, karena gak pulang, akhirnya dicari bersama para warga disini,” terang Jailani Kepala Desa Apaa’an saat berada di

rumah duka. Berdasarkan informasi di lapangan, saat keluarga korban mencari Aribillah yang tak kunjung pulang, dengan dibantu oleh warga setempat hingga akhirnya menemukan mayat korban bocah SD tersebut. Menurut keterangan Kapolsek Pangarengan, Iptu Junaidi, jasad korban ditemukan di areal tambak garam. Pertama kali ditemukan oleh paman korban, Ali (40), yang pada saat itu posisi korban mengapung serta sudah dalam kondisi tak bernyawa. “Dari keterangan warga seki-

tar, sebelum maghrib memang dia mengejar layangan. Dia tidak pulang hingga dicari sama keluarganya. Tapi paman korban itu mencari di areal tambak yang melihat pertama kali dia main di areal itu. Ketika ditemukan, korban sudah dalam keadaan mengapung menurut keterangan dari paman korban,” jelasnya. Kesedihan keluarga korban pun tak terbendung saat melihat korban sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Bahkan orang tua korban tampak shock saat melihat Aribillah dibawa ke rumah duka. Ketika Koran Madura datang ke lokasi untuk mengambil gambar, salah satu keluarga korban melarang dengan alasan orang tua korban masih merasa terpukul atas peristiwa tersebut. (ryn/msa/rah)

KRIMINALITAS

Satreskoba Interogasi Pengedar Sabu

BARANG BUKTI. Aparat kepolisian sedang menginterogasi tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditangkap di salah satu penginapannya di kecamatan Camplong. SAMPANG - Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Sampang kembali berhasil meringkus pengedar narkoba jenis sabu-sabu di salah satu penginapan kecamatan Camplong pada Sabtu (16/2) kemarin malam. Tersangka dengan inisial S (31), warga kampung Geluran desa Banjar Talela kecamatan Camplong ditangkap di penginapan lantaran kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu seberat empat gram. Kabag Ops. Kompol Alfian Nurrizal mewakili Kapolres Sampang AKBP Solehan menjelaskan tersangka memang menjadi target operasi selama ini. Bahkan saat penangkapan tersangka membawa barang bukti sebesar empat gram narkotika jenis sabu tersebut tersimpan di

dalam kotak tempat rokok. Berdasarkan keterangan kepolisian saat penangkapan tersebut tersangka membawa sabu-sabu sudah terdapat serta terbagi dalam 16 plastik klip warna putih. “Saat ini polisi terus melakukan pengembangan berharap bandar lebih besar yang ada di Sampang bisa segera terungkap,” ungkapnya, Minggu (17/2) Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara plus denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 milliar. (ryn/msa/rah)

SAMPANG – Sejum- pihak terkait lebih memlah petugas Posyandu di perhatikan tenaga yang desa Baturasan, kecamatan dikeluarkan oleh para kader Tambelangan, menggigit posyandu. jari karena honor yang seDengan kata lain, ada mestinya menjadi haknya perhatian serius pada hingga saat ini masih belum pemerintah. Meski demikijuga turun, padahal sudah an, harapan yang paling terlambat 8 bulan. utama, yaitu cairnya honor Menurut salah seorang mereka. kader posyandu yang bera“Kami sangat berharap da di desa Baturasan, Soliha honor untuk kader ini (30), honor terhitung mulai segera turun, mengingat bulan Juli sampai sekarang honor tersebut saya gunabelum juga ada kejelasan. kan untuk mencukupi ke“Saya sendiri tidak tahu butuhan kami sehari-hari,” sebabnya. Biasanya tiga bu- kata Nurul. lan sekali dibayarkan. Tapi Sebelumnya, mantan ini sudah hampir 8 bulan, Bupati Sampang Noer Tjahhonor buat kader posyandu ja yang mejabat pada waktu belum turun,” keluhSoliha. itu mengatakan petugas Keberadaan Posyandu di kesehatan di posyandudesa Baturasan, kecamatan posyandu itu merupakan Tambelangan, manfaatnya pahlawan-pahlawan kesesangat dirasahkan warga. hatan. Para kader kesehatan Sayangnya tenaga posk- rela memberikan pendampedesnya tidak mendapat ingan kepada masyarakat perhatian dari Dinkes, se- tanpa dibayar negara. bagai buktinya honor mere“Sebagai rasa terima ka tidak dibayarkan sudah 8 kasih, kami akan memenuhi bulan. permintaan para kader deSalah seorang warga ngan meningkatkan gaji Rp Nursia (36) 50 ribu menmenuturkan, jadi Rp 100 keberadaan ribu. Posyandu di S a y a lingkungan akan perBaturasan, juangkan Sebagai rasa sangat memsendiri ke terima kasih, kami DPRD, agar bantu warga akan memenuhi untuk mengpara wakil permintaan para etahui kondisi rakyat mekader dengan kesehatan nyetujui balitanya. meningkatkan gaji peningkatan Bahkan Rp 50 ribu menjadi tanda terima dirinya, tidak kasih itu,” Rp 100 ribu. Saya pernah absen tuturnya di akan perjuangkan ke Posyandu saat acara sendiri ke DPRD, menimbang launching agar para wakil anaknya yang aman Porakyat menyetujui masih balita. syandu dan peningkatan tanda temu kader Mrenurut terima kasih itu. Nursia pekesehatan layanan yang se-kabupatdiberikan en Sampang para petugas 2012 lalu. cukup memuaskan, karena Akan tetapi, janji dari mengerti kondisi warga penguasa pemerintahan di yang rata-rata bermata eranya itu tidak menjadi pencarian petani. kenyataan. “Bagus pelayanannya, Padahal janji yang permereka menunggu kami nah disampaikan oleh mansampai semua anak balita tan Bupati Bangkalan Noer ditimbang. Bagi yang sakit, Tjahja menjadi harapan langsung ke Poskesdes su- para kader Posyandu. Merka dah ada perawatnya disitu,” berharap, meski sudah terujarnya. jadi pergantian pemimpin Senada dengan Soliha, daerah, janji tersebut bisa kader lainnya, Nurul (32) ditindaklanjuti oleh pengmengaku sangat berharap gantinya. (cyo/msa/rah)


8

BANGKALAN

SENIN 18 PEBRUARI 2013 NO.0058 | TAHUN II

MUBES WARTAWAN

Mubes Tetapkan Buyung Ketua KWB Periode 2013-2015

ori/ koran madura

DISEGEL. Beberapa massa PMII Bangkalan sedang menyegel Rumah Sakit Sayrifah Ambami Rato Ebuh (Syamrabu) Bangkalan, Jumat (15/2), karena kecewa terhadap pelayanan rumah sakit tersebut setelah dalam seminggu pasien meninggal dunia karena ketidakcakapan petugas kesehatan di rumah sakit Syamrabu.

POLITIK

Tidak Ada Tambahan Kursi dalam Pileg 2014 BANGKALAN – Dalam pemilihan legislatif mendatang (pileg), kursi anggota DPRD Bangkalan tidak akan ada penambahan. Pasalnya, jumlah data agregat kependudukan per Kecamatan (DAK2) tidak mencapai di atas 1 juta pemilih. Kepastian tersebut setelah komisi A DPRD Bangkalan, melakukan dengar pendapat dengan Dispenduk Capil setempat. ”Di Dispendukcapil ada yang tidak beres. Data di Kemendagri menyebutkan bahwa DAK2 sebanyak 1.1050.144 orang. Akan tetapi, Dispendukcapil akan merefisinya menjadi hanya 971.505 orang. Jadi, kalau ada refisi seperti itu, kursi DPRD tidak ada penambahan lagi, yakni tetap 45 kursi,” terang Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan, Siti Fatonah. Sementara itu, kepala Dispendukcapil Bangkalan, Moh. Syafii mengakui benar data yang ada pada Kemendagri sebanyak 1.1050.144 orang. Namun, setelah data tersebut disahkan oleh pihak Kemendagri, pihaknya baru menyadari bah-

wa ada bebebrapa kejanggalan di sana. ”Setelah kami konsultasi dengan pihak Kemendagri dan dipersilahkan untuk merefisinya, sehingga kami tetapkan menjadi 971.505 orang,” ungkapnya. Menurutnya, beberapa kejanggalan tersebut terkait data kependudukan yang mencatat masih adanya penduduk yang diatas 90 tahun, serta sejumlah penduduk lain yang sekian tahun tak pernah mengurus surat kependudukan. “Data-data itu yang kami coret dan menjadi bahan revisi kami, kesadaran masyarakat untuk melaporkan penduduk meninggal sangat rendah, sehingga terjadi penggelembungan data dari jumlah sebenarnya,” pungkasnya. Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, dalam rancangan pemilihan legislatif mendatang, ada wacana penambahan kursi DPRD Bangkalan dari 45 menjadi 50 kursi. Sehingga dipastikan dalam perebutan anggota dewan tersebut bakalan sengit. (ori/rah)

PENDIDIKAN

Akademisi Unijoyo Sepakat Bila Materi Antinarkoba Masuk Kurikulum 2013 BANGKALAN – Akademisi Universitas Trunojoyo (Trunojoyo) Madura mendukung rencana Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan memasukan materi anti narkoba dalam kurikulum 2013. Pembantu Dekan II sekaligus dosen Fakultas hukum Universitas Trunojoyo Madura Saiful Abdullah menyatakan sangat sepakat jika materi tentang anti narkoba dimasukkan dalam kurikum 2013 oleh pemerintah. “Kami sangat sepakat akan wacana itu,” ungkap Saiful, kemarin (17/2). Menurutnya, saat ini narkoba benar-benar sudah meracuni anak-anak bangsa tanpa mengenal golongan. Narkoba benar-benar menyesatkan termasuk sebagian anak sekolah di Bangkalan. Untuk itu perlu dilakukan pencegahan sejak dini salah satunya dengan memasukkan materi anti narkoba dalam kurikulum. “Sangat baik kalau anakanak didik kita dari SD sudah diberi pendidikan, pengenanalan dan pengetahuan tentang akan bahaya narkoba sehingga mereka tidak terjerumus,” im-

buhnya. Lebih lanjut ia mengungkapkan, selama ini pendidikan anti narkoba sudah diterapkan di sekolah-sekolah tapi tidak secara khusus dalam bentuk materi, namun berupa penyuluhan anti narkoba yang diselenggarakan secara bersama sejumlah pihak termasuk para tokoh masyarakat. “Sebenarnya selama ini pendidikan anti narkoba sudah diterapkan namun tidak dalam bentuk materi,” jelasnya. Oleh karena itu, harapan kedepannya agar materi anti narkoba dapat menekan penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan para pelajar. Karena selama ini para pengguna yang dari kalangan pelajar awalnya hanya sebatas coba-coba. Sementara itu, materi anti narkoba rencananya akan diberlakukan mulai jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (PT) dan akan masuk dalam kegiatan ekstra kurikuler. Kurikulum tersebut akan digodok bersama antara Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).(dn/rah)

Mahasiswa Tutup Ruang Direktur RS Syamrabu BANGKALAN - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan menyegel paksa Rumah Sakit Sayrifah Ambami Rato Ebuh (Syamrabu) Bangkalan, Jumat (15/2), setelah mereka merasa kesal karena sudah berulang kali berusaha menemui direktur, akan tetapi selalu tidak bertemu. Tindakan yang dilakukan para aktivis tersebut, sontak membuat kaget staf pegawai yang berada di rumah sakit. Sebab, tindakan itu sengaja dilakukan sebagai wujud protes. Menyusul permintaan kepada manajemen RS untuk mengklarifikasi kasus meninggalnya beberapa pasien yang sempat dirawat di RS tersebut, belum juga kesampaian. “Sudah berulang kali kami berupaya meminta klarifikasi Direktur RS terkait buruknya pelayanan medis di sini, tapi seperti yang anda liat, dia justru tidak ada, padahal ini saat jam kerja. Nah, untuk kali ini, kesabaran kami sudah habis, makanya kita segel ruangannya,” ujar Arif Rahman Hakim, korlap aksi.

Dia juga mengatakan bahwa buruknya pelayanan medis di RS Syamrabu sudah mencapai tingkatan yang sangat parah. Indikasinya, dalam 2 pekan terakhir ini pihaknya menerima laporan sedikitnya 2 pasien dikabarkan meninggal. “Kami mencatat sedikitnya 2 pasien dilaporkan meninggal karena kelalaian tindakan medis RS ini. Yang pertama pasien suspect DBD asal Burneh, Rian Saputro (15). Sedangkan yang kedua, Musfiqoh (15) pasien suspec Difteri asal kecamatan Sepulu. Untuk pasien yang kedua, kami menduga faktor meninggalnya lebih mengarah pada kesalahan diagnosa,” beber Arif, yang juga aktivis De-

wan Kesehatan Rakyat (DKR) itu. Arif menambahkan tidak akan berhenti untuk meminta klarifikasi, selama pejabat RS Syamrabu belum menemui mereka. ”Senin (hari ini, red) kita akan melakukan usaha pertemuan kembali dengan pihak rumah sakit. Pokoknya sampai kami menerima jawaban pasti atas pelayanan di rumah sakit ini,” cetusnya. Pantauan di lapangan, Direktur RS yakni drg. Yusro serta dua wakil direktur memang tidak ada di kantornya. Menurut beberapa staf, Yusro memang tidak ngantor karena alasan ada kepentingan keluarga. “Bu Direktur (drs. Yusro) hari ini sedang ada acara akad nikah putrinya,” terang Husaini, salah satu petugas RS setempat. Dikonfirmasi terpisah, Direktur rumah sakit Yusro membenarkan jika dirinya tidak dapat masuk kantor. Sebab, dirinya sedang melakukan hajatan keluarga yaitu acara pernikahan putrinya. (ori/rah)

RUMAH TANGGA MISKIN

100 RTSM Berkurang per Triwulan BANGKALAN - Penerima program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI setiap tahun cenderung berkurang. Hasil rekap yang dikeluarkan Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan, ratarata penerima PKH berkurang sekitar 100 RTSM (rumah tangga sangat miskin) per triwulan. Terakhir, jumlah penerimanya menjadi 12.694 RTSM. ”Penerima PKH ditentukan BPS (Badan Pusat Statistik) berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan pendamping PKH,” ujar Kepala Bidang Sosial Dinsos Bangkalan, Titin Martini, kemarin. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat yang sudah membaik berpengaruh langsung terhadap pendataan jumlah PKH. Masyarakat yang sudah mampu secara finansial, tentunya tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan PKH. Selain itu, Titin menjelaskan, adanya perpindahan alamat penerima PKH yang berubah tanpa pemberitahuan, membuat penerima PKH tidak tercatat pada pendataan. Titin mengatakan, saat ini pendamping PKH dimungkinkan masih melakukan verifikasi data penerima PKH untuk pencairan triwulan pertama tahun

2013. Hasil pemutakhiran baru diketahui menjelang pencairan program bantuan tersebut yang diprediksi bulan Maret mendatang. ”Dari jumlah pendamping PKH, setiap pendamping mengawasi 250-300 RTSM. Mereka direkrut langsung UPPKH (unit pelaksana PKH) pusat,” katanya. Menurutnya, pencairan PKH 2012 sudah selesai dilakukan. Pada tahap pertama pencairan dilakukan sekitar bulan Maret 2012 dengan jumlah penerima PKH 12.802 RTSM senilai Rp 4,31 miliar. Tahap selanjutnya, penerima PKH menurun menjadi 12.694 RTSM dengan nilai bantuan sebesar Rp 5,43 miliar. Meskipun penerima PKH berkurang, tetapi anggarannya tetap lebih besar. Hal tersebut disebabkan sisa bantuan tetap pada pencairan tahap pertama dilakukan pada tahap berikutnya. Nilai bantuan PKH yang diberikan jumlahnya bervariasi bergantung kondisi masyarakat yang disesuaikan kategori PKH. Jumlahnya minimal Rp 600 ribu hingga Rp 2,2 juta per triwulan. ”Anggaran penerima memang lebih besar. Itu disebabkan sisa bantuan tetap pada

pencairan tahap pertama, dilakukan pada tahap kedua,” jelasnya. Tahap ketiga, penerima PKH kembali berkurang menjadi 12.592 RTSM dengan nilai Rp 3,47 miliar. Terakhir, penerima PKH ada 12.581 RTSM dengan nilai anggaran Rp 3,46 miliar. Bagi warga miskin yang memiliki anak masih sekolah SD/ MI mendapat bantuan Rp 400 ribu per anak. Anak SMP mendapatkan bantuan 800 ribu. Selanjutnya, ibu hamil atau ibu menyusui Rp 800 ribu, dan bantuan tetap Rp 200 ribu. ”Khusus anak sekolah, dalam satu keluarga maksimal ada dua orang anak sekolah. Hasil verifikasi pendamping PKH,” ucapnya. Menurutnya, anak sekolah yang mendapat bantuan PKH ini minimal 85 persen masuk sekolah. Di bawah persentase itu, anak akan mendapatkan sanksi pemotongan bantuan sebesar Rp 50 ribu. ”Program bantuan pemerintah ini sangat efektif, meski tidak bisa berdampak langsung terhadap perubahan di tahuntahun ini. Namun, program tersebut bisa mengubah rantai kemiskinan di setiap daerah,” pungkasnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Setelah menggelar musyawarah besar (Mubes) untuk kembali memilih ketua umum periode 2013-2015, yang ditempatkan di salah satu villa yang berlokasi di Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, Komunitas Wartawan Bangkalan (KWB) resmi menetapkan Buyung Pambudi sebagai ketua yang baru. Meski dalam pemilihan sempat alot, lantaran kesiapan dua kandidat yang terpilih, tetapi pemilihan suara tetap berjalan lancar. Akhirnya, forum menyepakati dengan suara terbanyak dengan melalui hak suaranya para anggota KWB untuk memilih salah satu bakal calon. ”Forum menyepakati untuk menentukan bakal calon ini melalui suara minimal 3 suara, dari 18 anggota yang hadir, setelah itu bagi yang mendapatkan suara minimal menjadi kandidat,” jelas Moh. Sodik, ketua pimpinan sidang rapat Pleno. Sodik menjelaskan dari kesepapakatan tersebut, pemilihan kandidat langsung dimulai, setelah itu dari 18 suara, muncul 4 nama yang mendapat suara. Namun, yang berhak maju sebanyak 2 orang, yakni Buyung Pambudi mendapat 8 suara dan Aditiya

Roosvinato 7 suara. ”Sementara Moh Sodik 1 Suara, Miftahul umar 1 suara tidak berhak maju karena tidak sampai 3 suara sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan forum,” ungkapnya. Menurut Sodik, dua nama tersebut yakni Buyung Pambudi dan Aditya Roosvianto kembali dipilih oleh anggota yang hadir untuk maju menjadi ketua umum KWB. Langkah tersebut dilakukan untuk menentukan langsung ketua KWB yang baru. ”Suara terbanyak diperoleh Buyung Pambudi dengan jumlah 10 suara, Aditiya 7 suara, tidak sah 1 suara. Dengan kata lain, Buyung Pambudi resmi menjadi ketua KWB yang baru,” tandasnya. Sementara itu, ketua KWB terpilih Buyung Pambudi di hadapan para anggota KWB mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya pada para anggota KWB untuk memimpin KWB ke depan. Butuh kerjasama yang baik dari semua anggota untuk mengemban amanah yang telah ditetapkan. ”ini merupakan tugas berat bagi saya. Saya mohon petunjuk dari senior KWB demi kemajuan kumunitas ini ke depan,” ucapnya. (ori/rah)

ASUSILA

Polisi Periksa Pelaku Pencabulan Penghuni Panti Asuhan JAWA TIMUR - Unit buru sergap Polres Tulungagung, Jawa Timur, menangkap empat dari lima pemuda pelaku pemerkosaan dan pencabulan terhadap dua gadis panti asuhan yang masih di bawah umur. Kasubbag Humas Polres Tulungagung, AKP Dwi Hartaya, Minggu, menyatakan, keempat tersangka ditangkap dalam dua kali tahap penggerebegan. “Dua pelaku perkosaan ditangkap kemarin (Sabtu, 16/2) di rumah masing-masing, sementara dua lainnya yang diduga melakukan pencabulan dan membantu terjadinya aksi perkosaan ditangkap sehari setelah laporan kejadian, Selasa (12/2),” terangnya. Selain empat pelaku yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka perkosaan dan pencabulan, polisi saat ini masih memburu seorang pelaku lainnya berinisial G yang diduga kabur menyembunyikan diri pasca kejadian. Kelimanya bakal dijerat pasal 81 jo 82 UURI no 36 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Peristiwa perkosaan dan pencabulan sesuai laporan para korban yang masih berusia 13-an tahun terjadi pada hari Minggu (10/2) dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB. Dua dari tiga remaja putri

salah satu panti asuhan di Tulungagung itu diperkosa di rumah salah satu pelaku di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat saat mereka dalam perjalanan pulang menuju rumah masing-masing di Kecamatan Bandung, Tulungagung. Kelima pemuda berinisial SV (23), Tyb (28), WF (22), Zn (23) dan G yang kini masih buron tersebut saat kejadian diyakini melakukan tindak pidana perkosaan serta pencabulan setelah sebelumnya menggelar pesta minuman keras serta menenggak narkoba jenis dobel-L. Satu dari tiga remaja putri panti asuhan yang disergap kelima tersangka lolos dari perkosaan karena sedang mengalami menstruasi atau haid. Menurut keterangan HM Kirom, pengasuh panti asuhan yang mengantarkan para korban melapor polisi, ketiga anak asuhnya baru ditemukan warga di Kantor Kecamatan Kauman, pada hari Senin (11/2) sekitar pukul 07.00 WIB. Ketiga korban sempat menginap di kantor kecamatan dan takut pulang karena masih trauma. “Mereka sudah tiga hari pamit pulang dari panti asuhan, sampai akhirnya ditemukan warga menginap di kantor kecamatan karena trauma pasca perkosaan dan pencabulan yang dialaminya,” terang Kirom.(ant/rah)

ant/ Yudhi Mahatma

TERBENGKALAI. Warga beristirahat di permukiman non-permanen di bawah jalur kereta api Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (4/2). Hingga akhir Januari 2013, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan data kemiskinan terbaru Indonesia dengan peroncian jumlah penduduk miskin per September 2012 mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen), menurun dibanding Maret 2012 yang tercatat 29,13 juta orang (11,96 persen), terjadi penurunan sebesar 0,54 persen atau sekitar 540.000 orang.


BANGKALAN

9

SENIN 18 PEBRUARI 2013 NO.0058 | TAHUN II

KARAKTER GENERASI MUDA

Pramuka Jadi Program Wajib dalam Kurikulum 2013

ori/ koran madura

TERJEREMBAB. Mobil yang masuk jurang di kiri jalan akses Suramadu di Jalan Raya Sendeng Dajah, Sukolilo, Kecamatan Labang Bangkalan kemarin siang (17/02), setelah terlempar jauh dari badan jalan raya.

Avanza Terpelanting Akibat Ban Meletus BANGKALAN - Akibat ban meletus sebuah mobil Avanza hitam dengan plat nomor W. 700 PU terpelanting ke kiri jalan akses Suramadu di Jalan Raya Sendeng Dajah, Sukolilo, Kecamatan Labang Bangkalan kemarin siang (17/02). Kecelakaan bermula saat Avanza hitam dikemudikan Ahmad Liman Sanjaya Anom, (35), warga Garut dengan kecepatan tinggi hendak menyalip kendaraan yang ada di depannya, tiba-tiba ban mobil belakang sebelah kanan mele-

tus dan mengakibatkan mobil yang dikendarainya terpelanting ke kiri jalan dan sempat berbalik hingga tiga kali sebelum akhirnya berhenti 100 meter dari jalan dan masuk semak belukar. “Tadi Avansa mau men-

STOK BERKURANG

Harga Bawang Putih Tembus Rp 30.000/Kg JAWA TIMUR - Harga bawang putih di wilayah Madiun, Jawa Timur, terpantau naik hingga menembus Rp 30.000 perkilogram dari pekan sebelumnya yang hanya mencapai Rp 25.000 perkilogram. “Harga bawang putih cenderung naik terus sejak sebulan terakhir. Bahkan dalam sehari bisa berganti hingga dua kali pada pagi dan sore harinya,” ujar salah seorang pedagang sayuran di Pasar Besar Kota Madiun, Sulastri. Menurut dia, kenaikan harga komoditas bawang putih tersebut disebabkan karena stok di pasaran mulai menipis. Sedangkan permintaan cenderung tetap dan bahkan meningkat. “Stok yang menipis tersebut sudah terjadi di tingkat petani. Menurut pedagang pengepulnya, hasil panenan bawang putih banyak yang rusak karena terkena hujan,” kata Sulastri. Hal yang sama terpantau di Pasar Pagotan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Harga bawang putih di pasar tradisional tersebut juga terpantau sebesar Rp 30.000 perkilogram. “Pada pekan sebelumnya harga bawang putih masih berkisar antara Rp 15.000 hingga Rp 25.000 perkilogram,” kata Sumarni, pedagang di Pasar Pagotan. Menurut dia, kenaikan harga tersebut disebabkan karena barangnya minim di pasaran. Padahal permintaan komoditas tersebut cukup tinggi. Stok yang minim tersebut akibat cuaca yang tidak menentu, se-

hingga banyak yang busuk. Selain bawang putih, harga sayuran yang mengalami kenaikan adalah bawang merah. Komoditas tersebut naik dari Rp 15.000 perkilogram menjadi Rp 17.000 hingga Rp 20.000 perkilogram. Demikian juga harga tomat naik dari Rp 6.500 perkilogram menjadi Rp 9.000 per kilogram. Sedangkan, harga cabai cenderung stabil tinggi. Dimana harga cabai rawit berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 22.000 perkilogram, harga cabai merah Rp 18.000 perkilogram, dan cabai keriting rp 20.000 perkilogram. Kepala Seksi Perdagangan, Diskoperindagta Kabupaten Madiun, Agus Sujudi, membenarkan sejumlah komoditas sayuran mengalami kenaikan di pasar tradisional Madiun. “Harga komoditas sayuran saat ini sedang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena stok di pasaran tidak mampu mengimbangi permintaan,” kata Agus. Ia mengaku tidak dapat menghentikan laju kenaikan harga sayuran tersebut, sebab hal itu adalah alami dan telah sesuai dengan hukum pasar. Sementara, harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok lainnya relatif stabil. Dimana, harga beras jenis IR 64 mencapai Rp 7.800 perkilogram, gula pasir Rp 11.000 perkilogram, telur ayam ras Rp 17.000 perkilogram, daging sapi berkisar antara Rp 70.000 hingga Rp 80.000 perkilogram, dan daging ayam broiler berkisar antara Rp 24.000 hingga Rp 26.000 perkilogram.(ant/rah)

yalip, tapi tiba-tiba saya dengar suara ban meletus dan Avanza sudah ada di kiri jalan masuk ke sini,” ungkap Mudahli, (40), seorang pencari rumput yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Sementara Nissan Grand Livina Plat nomor B 1300 BFF yang dikemudikan Mat Holil, (30), warga Sampang yang akan disalip Avanza terjerembab dan masuk ke saluran irigasi setelah bersenggolan dengan Avanza dan berusaha menghindar dari benturaan

saat Avanza terpelanting di depannya. “Grand Livina ini tadi sempat kena senggol dan banting setir ke kiri jalan,” ungkap Syarif, (36), pengemudi sepeda motor yang tepat berada di belakang dua kendaran tersebut saat kecelakaan berlangsung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan yang sempat menyebabkan kemacaetan di jalur akses Suramadu menuju Surabaya tersebut. Namun kedua kendaraan tersebut tampak ringsek

dan mengalami kerusakaan cukup parah, sebelum akhirnya di evakuasi dari lokasi kejadian. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Yusis Budi saat dikonfirmasi membenarkan kecelakaan itu terjadi karena ban mobil avanza hitam meletus. Dalam kecelakaan itu tidak menimbulkan korban jiwa, kecuali hanya luka ringan. Kedua mobil yang terlibat kecelakaan diamankan di pos pengamanan polisi Tangkel.(dn/rah)

AKSI DAMAI

FSLDK Surya Minta Indonesia Bersih dari Narkoba dan Seks Bebas

doni/ koran madura

PRIHATIN. Massa yang tergabung dalam FSLDK Surya mendesak pemerintah Indonesia segera membebaskan negara RI dari segala macam narkoba dan seks bebas karena membahayakan kehidupan, bertentangan dengan agama dan Pancasila. BANGKALAN - Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus seSurabaya Raya (FSLDK Surya) melakukan aksi damai di kota Bangkalan, Minggu (17/2). Mereka melakukan aksi sebagai bentuk keprihatinan terhadap maraknya penggunaan obat-obatan terlarang dana seks bebas. Para peserta aksi melakukan long march dari stadion gelora Bangkalan (SGB) menuju alun-alun Bangkalan. Sepanjang perjalanan, kordianator aksi Nasrudin, Mahasiswa semester akhir Poltekkes Surabaya tak hentihentinya memberi peringatan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan seks bebas. Terutama, dalam orasinya, FSLDK Surya mendesak pemerintah membebaskan negeri Indonesia, terutama wilayah Kabupaten Bangkalan, bebas dari narkoba dan seks bebas. Menurutnya akhir-akhir ini kondisi pergaulan bebas dan penggunaan norkoba sangat memprihatinkan. Saat ini narkoba benar-benar sudah

meracuni anak-anak bangsa tanpa mengenal golongan. Narkoba benar-benar menyesatkan termasuk sebagian anak sekolah di Bangkalan. “Kami dari FSLDK Surabaya Raya, yang terdiri dari lembaga dakwah kampus Universitas Trunojoyo Madura (LDK UTM) Bangkalan, menyampaikan rasa prihatin kami dengan kondisi pergaulan bebas dan penyebaran Narkoba di Bangkalan yang semakin parah. Seperti yang kami baca dari beberapa media, kondisi tersebut sangat memprihatinkan, karenanya kami melakukan aksi pagi ini sebagai upaya penyadaran akan hal itu,” ungkap Nasrudin. Mereka tidak hanya melakukan orasi namun juga mememberikan selebaran menganai bahaya narkoba dan pergaulan bebas. Mahasiswa yang berjumlah 25 orang tersebut, mengimbau kepada kepada para orang tua untuk selalu meningkatkan komunikasi dan perhatian terhadap putra-putrinya. Mereka menilai, kurangnya perhatian menjadi salah satu penyebab para remaja terjerumus pada

pergaulan bebas dan penggunaan narkoba. Tak kalah pentingnya, menambahkan nilai-nilai keimanan sebagai tameng agar tidak mudah terjerumaus dalam lembah kemaksiatan dan kesesatan. “Menurut kami, narkoba dan pergaulan bebas merebak dan menguasai kalangan remaja karena minimnya perhatian dan kepedulian orang tua terhadap anak, karenanya kami mengimbau kepada orang tua untuk lebih memperhatikan hal itu di samping pula untuk dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan keagamaan dalam keluarga,” kelakarnya. Nasrudin mengharap dukungan penuh dari masyarakat Bangkalan atas aksi yang mereka lakukan baik dalam tindakan maupun doa demi perbaikan generasi bangsa terlebih Madura itu sendiri. Untuk itu perlu dilakukan pencegahan sejak dini salah satunya dengan penguatan moral serta perhatian dari para orang tua agar tidak mudah terjerumus dalam hal yang sangat merugikan.(dn/ rah)

JAWA TIMUR - Perubahan kurikulum seringkali kita alami dan setiap ada pergantian menteri dapat dipastikan juga akan ada pergantian (perubahan) kebijakan pendidikan, bahkan juga bergantinya kurikulum. Perubahan kurikulum yang terbaru dan saat ini masih menjadi buah bibir di kalangan akademisi maupun para pegiat pendidikan adalah kurikulum 2013 yang menggantikan kurikulum 2006. Banyak item yang berubah secara signifikan dalam kurikulum 2013 ini, selain perubahan di jenjang perguruan tinggi, perubahan juga terjadi di jenjang SD hingga SMA. Tidak hanya sistem dan mekanismenya, tapi juga mata pelajaran serta penambahan durasi waktu belajar siswa. Hal lain yang cukup menyolok dalam kurikulum 2013 yang akan diterapkan mulai tahun pelajaran baru (Juli 2013) adalah, dimasukkannya kegiatan Pramuka ke dalam kurikulum ekstra yang wajib diadakan di sekolah dalam rangka penguatan karakter siswa. Pramuka Menurut pembina kwarcab Pramuka Kota Malang Oetodjo Sardjito, Pramuka merupakan salah satu wahana pembentukan karakter siswa karena dalam Pramuka siswa dilatih akan kepemimpinan, kerja sama, solidaritas, mandiri, dan keberanian. Hal ini sebagai penyeimbang kegiatan pembelajaran dalam kurikulum formal yang lebih berorientasi pada ranah kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (ketrampilan). “Kegiatan Pramuka ini akan mampu membangun kecerdasan siswa pada ranah afeksi (sikap dan perilaku), sehingga siswa akan mampu mengembangkan karakternya secara positif,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Kota Malang tersebut. Hanya saja, katanya, akhir-akhir ini Pramuka tidak lagi diminati oleh anak-anak muda, bahkan di sekolah pun peminatnya juga sangat minim, kecuali di SD yang memang diwajibkan. Dengan dimasukkannya Pramuka dalam kurikulum 2013 ini, kata pemilik Laboratorium Kesehatan itu, diharapkan secara perlahan karakter, nasionalisme, dan sikap-sikap dasar bangsa Indonesia, seperti gotong royong, saling menolong serta ramah tamah kembali tumbuh dan mampu membentuk karakter generasi muda yang lebih baik. Sebab, tegasnya, anak didik di sekolah tidak hanya diajari hal-hal yang bersifat akademik saja, tapi juga nonakademik yang mampu melahirkan manusia-manusia berkarakter dan mencintai Tanah Airnya. Beberapa waktu lalu Wakil Ketua Kwartir Nasional Bidang Humas dan Informasi Kodrat Pramudho ketika menghadiri acara di Universitas Brawijaya (UB) Malang juga mengakui jika dalam beberapa tahun terakhir ini minat anak-anak muda yang masih duduk di bangku SMA maupun perguruan Tinggi (PT) untuk menekuni dunia kepramukaan sangat minim. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Padahal, katanya, kegiatan pramuka yang ada di SD-PT tersebut bisa melengkapi pendidikan formal yang cenderung lebih mengutamakan kemampuan intelektual ketimbang etika, pribadi yang menjunjung tinggi kebersamaan, saling membantu, dan tenggang rasa. Ia mengakui, Kwarnas, Kwarda maupun Kwarcab memang harus bekerja lebih keras untuk mengembalikan minat siswa dan mahasiswa

dalam menekuni kepramukaan. Oleh karena itu, guru-guru di sekolah secara bertahap juga diberikan latihan secara intensif tentang kepramukaan agar nantinya bisa diterapkan di gugus depan (gudep) masing-masing sekolah sekaligus sebagai kakak pembina. Perlu apresiasi diakui atau tidak, kegiatan pramuka di sekolah terbukti telah mampu memberikan arti tersendiri terhadap proses pembelajaran. Pada titik inilah, kebijakan pramuka yang akan dijadikan ekstrakurikuler wajib di sekolah perlu mendapatkan apresiasi bersama. Ada beberapa alasan, mengapa kebijakan pramuka dalam kurikulum 2013 ini wajib diapresiasi bersama. Pertama, dikenal sebagai kegiatan yang menyenangkan dan siswa seolah mendapatkan ruang baru dari ruang kelas yang terus menerus membelenggu mereka, sehingga kegiatan pramuka ini membuat mereka merasa gembira. Alasan kedua, pramuka adalah salah satu media pendidikan yang berbasis pada pengoptimalan otak kanan siswa. Proses pembelajaran di kelas lebih dominan pada pengembangan otak kiri (IQ:Intelektual Quotient). Sementara pengembangan otak kanan (EQ:Emotional Quotient) seringkali mendapatkan porsi yang sangat sedikit, sehingga pramuka menjadi wahana yang tepat untuk mengembangkan emosional otak kanan karena siswa dilatih untuk berinteraksi, berkomunikasi, kreatif, dan berafiliasi dengan temanteman lainnya. Pramuka, kata Oetdojo Sardjito, melatih mental yang kuat. Melalui pramuka, siswa dibekali dengan sikap mental yang tangguh seperti disiplin, berani, loyal, bertanggung jawab dan sifatsifat lainnya, yang tercermin dalam dasa dharma pramuka yang tidak ditemui dalam proses pembelajaran formal. “Kita semua berharap, perubahan kurikulum yang urgensinya fokus pada pendidikan karakter ini akan menjadi harapan baru bagi peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air. Melalui pendidikan yang berkarakter, diharapkan mampu melahirkan generasi bangsa yang memiliki karakter kuat, integritas moral yang tinggi, dan sikap mental-spiritual yang tangguh,” tandasnya. Paling Sesuai dengan Siatusi Saat Ini Penerapan kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2013/2014 merupakan harga mati yang wajib dijalankan, sebab kurikulum tersebut dinilai lebih cocok untuk kondisi saat ini. Demikian penegasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) M Nuh dalam Renbuk Nasional Pendidikan Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (16/2). “Saat ini bukan fasenya untuk memperdebatkan setuju atau tidak setuju, tapi menjalankan kurikulum tersebut,” katanya, menegaskan. Kurikulum baru itu nanti juga meringankan kerja guru karena tidak perlu lagi membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Guru hanya fokus mempersiapkan materi dan belajar, sehingga efektifitas pembelajaran di kelas makin meningkat. Wakil Presiden Boediono pun belum lama ini juga mengingatkan agar implementasi kurikulum pendidikan tahun pelajaran 2013/2014 tidak molor. di Malang sudah siap untuk melaksanakan kurikulum 2013 tersebut. (ant/rah)


10

LINTAS JATIM

SENIN 18 PEBRUARI 2013 NO.0058 | TAHUN II

hanadiman/koranmadura

GONG XI FA CAI. Sejumlah siswa PG/TK Tadika Puri se Surabaya, Sidoarjo dan Gresik mengikuti lomba paduan suara di Royal Plaza Surabaya. Acara yang dimeriahkan pula oleh lomba paduan suara Persatuan Orang Tua Murid dan Guru dalam rangka peringatan hari kasih sayang atau Valentine Day. Menurut Kepala Sekolah PG/TK Tadika Puri Cabang Batanghari Surabaya Mrs Muslimah, S.Pd, acara tersebut untuk mengajarkan kepada anak-anak untuk saling menyayangi sesama.

SBY Ungkit Lapindo

IZIN REKLAME

18 Ribu Reklame di Surabaya Tidak Berizin

Golkar Tidak Ambil Pusing JAKARTA-Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo, mengaku, tidak mengambil pusing mengenai pernyataan Presiden SBY yang menyinggung masalah Lapindo pada saat sidang kabinet beberapa waktu lalu. Bahkan pernyataan SBY itu tidak lebih sebagai himbauan kepala Negara agar segera menyelesaikan permasalahan Lapindo tersebut, mengingat masa jabatan SBY akan segera berakhir pada 2014 mendatang. "Tentu himbauan Presiden waktu itu kita harapkan memang karena keprihatinanya terhadap kasus Lapindo, bukan didasari murni bermuatan politik. Apalagi, Presiden SBY sekarang ini juga menjabat sebagai Ketua Majelis Tnggi Partai Demokrat ", ujar Bambang, di Jakarta, Sabtu (16/2). Bambang sendiri tidak merasa aneh bila Lapindo kembali disuarakan, mengingat tahun ini adalah tahun politik dan tahun 2014 adalah tahun Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Dalam hal ini, Bambang menegaskan bahwa kasus Lapindo bukanlah kasus yang harus diurus oleh Partai Golkar, namun murni urusan perusahaan yang bersangkutan. Karenanya, Bambang yakin pernyataan Presiden SBY mengenai Lapindo beberapa waktu lalu tidak akan membuat kader Golkar terpancing amarahnya. "Itu kan persoalaan manajemen perusahaan terkait usaha perusahaan nasional yang bergerak dibidang eksplorasi minyak dan gas bumi. Jadi, itu bukan urusan Partai Golkar. Saya rasa kita tidak perlu terpancing mengenai pernyataan Presiden SBY waktu itu. Ini bukan persoalaan Partai Golkar", tegas Bambang Bambang sendiri meyakini menjelang Pemilu 2014 banyak isu panas terkait Par-

tai Politik (Parpol) yang satu sama lain saling menjatuhkan. Kompetisi yang dilakukkan semakin memanas untuk bisa memenangkan Pemilu pada 2014 mendatang. Apalagi, mendekati Pemilu 2014, Bambang menilai, kekisruhan politik akan semakin liar dan akan ada banyak fenomena politik yang bermunculan. "Kekisruhan yang baru-baru ini bermunculan sebenarnya hanya awal dari persaingan sengit menjelang Pemilu 2014 saja. Kedepan, akan ada keki-

sruhan lain dan tentu akan menghalalkan segala cara (untuk memenangkan Pemili pada 2014 mendatang)", tandas Bambang. Bermuatan Politis Berbeda dengan Bambang, politikus Senior Partai Golkar Zainal Bintang menilai pernyataan SBY itu sebaiknya tidak dianggap remeh. Zainal menilai peryataan SBY saat itu berpotensi bermuatan politik. Apalagi, Zainal yakin secara politik ucapan SBY ibarat pisau bermata tiga, yakni untuk menikam Partai Golkar hingga tiga kali. Pada akhirnya Pemilu 2014 akan sulit dilalui Partai Golkar. "Menurut saya harusnya pernyataan itu diwaspadai oleh semua kader Golkar. Apal-

agi, pernyataan Presiden saat itu disampaikan oleh seorang pemimpin negara didepan sidang kabinet dan meluas melalui pemberitaan media massa", ungkap Zainal Zainal menjelaskan, salah satu dampak dari pernyataan Presiden waktu itu addalah memicu konflik internal didalam tubuh Partai Golkar. Pada akhirnya memunculkan pemikiran kepada para kader Golkar untuk saling bekerjasama menggantikan Ical dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Zainal yakin hal tersebut menjadi hal lain untuk menjatuhkan Ical supaya rakyat berpikir tidak memilih Golkar, karena Ical selaku Ketum telah menyengsarakan rakyat Sidoarjo.

dwiagussetiawan/ant

LUMPUR LAPINDO. Sejumlah pekerja dengan menggunakan alat berat mengurai lumpur di pusat semburan lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo, Jatim, Jum’at (15/2).

"Tidak menutup kemungkinan ada kerjasama antara kader Golkar dengan SBY untuk menjatuhkan Ical. Bisa saja ada kemungkinan untuk memperkeruh suasana untuk mendorong adanya Munaslub", jelas Zainal Sebelumnya, Presiden SBY menegaskan agar Lapindo menepati janji untuk melunasi pembayaran ganti rugi kepada warga yang terdampak luapan lumpur Lapindo, di Sidorajo, Jawa Timur. Presiden juga meminta agar Lapindo bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya kepada rakyat Sidoarjo, Jawa Timur. "Sampaikan pada Lapindo, kalau janji harus ditepati. Kalau main-main dengan rakyat, urusannya dunia akhirat. Mari kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di seluruh tanah air ini, demi rakyat kita, demi masa depan kita," kata Presiden SBY. SBY juga menegaskan agar Lapindo segera diwaspadai mengingat kondisi iklim yang bisa sewaktu-waktu beruba ekstrim seperti sekarang ini. SBY mecontohkan Jakarta, yang beberapa waktu lalu dilanda banjir besar yang merupakan siklus 5 tahunan dengan curah hujan yang begitu tinggi. Hal ini, menurut SBY, membutuhkan kewaspadaan, kesiagaan, dan tindakan preventif. "Saya ingatkan juga, di kawasan luapan lumpur Sidoarjo, curah hujan yang tinggi juga bisa menggenangi. Saya juga mendapatkan laporan masih ada yang belum beres sehingga mengganggu upaya kita untuk menahan kemungkinan jebolnya lumpur Sidoarjo. Saya juga mendapat laporan, Lapindo belum memenuhi kewajibannya, Rp800 miliar belum diselesaikan," tandas SBY. (abd)

S

URABAYA - Meski pemerintah sudah membuat undangundang dan peraturan tentang penyelenggaraan reklame dengan tujuan menata dan menertibkan pertumbuhan rekalame, namun di kota Surabaya peraturan tersebut tidak berjalan efektif. Buktinya, reklame tak berijin alias liar, semakin ‘tumbuh subur’ di ruas jalanjalan Kota Surabaya dan diperkirakan jumlahnya mencapai 18 ribu buah. Ironisnya, banyak dari ribuan reklame ini yang lolos dari penertiban. Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Agus Santoso mengatakan penataan reklame di ruasruas jalan Kota Pahlawan ini masih acak-acakan. Bahkan, masih banyak reklame tidak berizin tetap berdiri. Jumlahnya pun tidak hanya ribuan titik, melainkan belasan ribu tititk. Papan iklan tidak berizin sebagaian besar berada di kawasan pinggiran kota. Ini karena kawasan pinggiran sering lepas dari pengawasan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. “Kalau di tahun 2012 ada sekitar 19.000 titik reklame tak berizin, maka saat ini mungkin jumlahnya masih sekitar 18.000 titik reklame yang ‘bodong’,” ungkapnya. Ada kejanggalan ketika Pemkot sampai saat ini belum melakukan penertiban secara siginifikan, bahkan terkesan ada indikasi pembiaran, terkait ribuan reklame tidak berizin

ini. Hal senada juga dilontar oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Moch Machmud. Bahkan dirinya juga mengingatkan kalau banyak reklame yang dibangun di sekitar pemukiman warga dan membahayakan warga disekitarnya. “Itu yang kami lihat di lapangan saat ini. Itu kan sama saja belum ditata dengan bagus. Selain itu, yang miris lagi banyak reklame dipasang di sekitar permukiman warga. Nah kalau reklamenya ambruk dan menghilangkan nyawa orang lain, berarti pemerintah ikut andil dong?”, tegasnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan DPRD Surabaya, pemasangan reklame di area pemukiman warga ada yang dipasang di tembok bangunan gedung bertingkat seperti hotel, perkantoran dan lainnya. Bahkan, ada pula papan reklame besar yang pondasi tiangnya berada di dalam rumah warga. Padahal akhir Desember lalu DPRD Kota Surabaya sudah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur tentang penataan reklame di area pemukiman warga, namun sayangnya hingga sekarang Raperda yang sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) belum dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya. Saat ini Pemkot dan DPRD Kota Surabaya sedang menggodok rencana pembatasan jumlah reklame setiap ruas jalan. (wan/han)


LINTAS JATIM

11

SENIN 18 PEBRUARI 2013 NO.0058 | TAHUN II

INVESTASI DAERAH

2012, Investasi Sidoarjo Rp 15,5 T SIDOARJO – Kabupaten SIdoarjo ternyata menjadi salah satu daerah yang potensial untuk melakukan investasi. Hal ini terbukti dengan nilai investasi yang masuk ke seluruh wilayah Sidoarjo mencapai Rp 15,5 triliun pada 2012. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 59 persen disbanding nilai investasi Sidoarjo 2011. Hal ini diakui oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), Joko Santoso, beberapa waktu lalu. Berbagai terobosan untuk mempermudah masuknya investasi ke Sidoarjo telah dilakukan agar nilai investasi pihak swasta ke Sidoarjo naik setiap tahunnya. Menurut data BPPT, hingga akhir 2012 nilai investasi yang mengalir ke Sidoarjo mencapai Rp 15,5 Triliun. Jumlah ini naik sekitar 59 persen dari tnilai investasi sebelumnya sebesar Rp 9,5 triliun.menurut Joko, kenaikan ini merupakan hasil penerapan pelayanan perijinan terpadu satu atap. “Alhamdulillah, dari tahun 2010 sampai tahun 2012 lalu, nilai investasi di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami kenaikan. Sampai dengan Bulan Desember tahun 2012 kemarin saja, nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 15,5 triliun atau naik sebesar 59 persen,” terang Joko. Metode pelayanan perijinan terpadu satu atap inilah yang membuat banyak investor yang dilayani di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu merasa puas. Pasalnya pelayanan yang diberikann tidak dipersulit oleh BPPT Sidoarjo. ”Banyak investor yang menganggap perijinan di Kabupaten Sidoarjo ini bagus, tidak neko-neko, tidak bertele-tele, dan tidak dipersulit,”ujar Joko. (yun)

mrisyalhidayat/ant

REOG PONOROGO. Seorang seniman reog beraksi memainkan api di hadapan penonton di Balai Pemuda, Surabaya, Jatim, Minggu (17/2). Pentas kesenian tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Surabaya setiap minggu, untuk mengapresiasi budaya di Jatim.

TIPIKOR

Kejati Akan Panggil Dua Tersangka Korupsi PAUD

S

URABAYA -Warga RT. IV/RW.III, Kebangsren Surabaya menolak berdirinya reklame di Jl. Embong Malang 36-38 Surabaya. Mereka khawatir, reklame horizontal yang berukuran 5m x 10 m, akan roboh atau ambruk akibat terpaan angin, apalagi ketika musim hujan seperti sekarang ini.Selain itu warga menganggap pemiliknya tidak pernah melakukan sosialisasi sama sakali. “Kami menduga ada yang bermainmain. Jelas, kami was-was dengan berdirinya reklame di tengah kondisi hujan saat ini. Apalagi, berdirinya tak jauh dari pemukiman penduduk. Meskipun, reklame itu berdiri di lahan pribadi,” ujar Solikin, salah satu warga. Dirinya juga mengungkapkan, lancarnya pembangunan konstruksi dua tiang reklame ini, diduga kuat ada peran serta pengurus RT/RW setempat. Hal ini beralasan, karena warga telah melaporkan sebelum pengerjaan konstruksi dimulai, tapi tidak pernah ditanggapi. Seharusnya sebelum pengerjaan konstruksi, lebih dulu harus mendapat persetujuan warga sekitarnya. “Buktinya mana, pengurus RT maupun RW tidak datang pas kita demo. Sangat memungkinkan, tanda-tangan warga untuk mengurus ijin ke pemkot, dipalsukan,” ungkapnya. Menurut pengakuan warga sekitar, pengerjaan konstruksi sampai pemasangan tiang ini sudah berjalan sekitar 10 hari. Sebelumnya warga sudah mengingatkan pemilik lahan, namun tidak

digubris oleh pemilik lahan. Pemilik persil dan biro reklame, memasukkan material pada malam hari agar tidak diketahui oleh warga kanankiri. Hal ini diungkapkan oleh Yoyok Subagio, salah satu warga kembangsren. “Warga juga nggak tahu kapan datangnya pipa-pipa itu. Tiba-tiba sudah kelihatan dari jalan. Saya tanyakan ke pegawainya, katanya sudah 10 hari dikerjakan,” paparnya. Yoyok juga menambahkan, jika sudah beberapa kali kejadian reklame di sekitar Jl. Embong Malang sudah kerap kali roboh dan memakan korban jiwa. Untuk itu, warga menolak berdirinya reklame yang belum diketahui pemiliknya itu. “Kami meminta pemkot tegas. Jangan asal berdirikan reklame, tapi keselamatan warga juga harus dipikirkan,” imbuh Yoyok. Sementara itu, Anas selaku Ketua RW. III, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengatakan, sudah menegur para pekerjanya untuk tidak melakuka pengerjaan. Setidaknya, sebelum reklame berdiri harus meminta ijin warga sekitar. “Saya sebelum berangkat ke Jakarta, sudah mengingatkan pada pegawainya. Kalau sudah ijin tetangga kanan dan kiri, pengurus RT, saya selaku Ketua RW, sudah pasti mengijinkan. Prosedur harus dilalui dulu,” ujar Anas yang mengaku saat ditelpon sedang berada di Jakarta. (wan)

Korupsi APBD Lamongan

Penyidik Beda Pendapat Soal SK Bupati

SURABAYA - Polemik terkait penarikan pajak sewa stan, membuat Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) bingung harus berbuat apa. Di satu sisi PDPS ditegur Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, agar setiap sewa stan dikenakan pajak penambahan nilai (PPN), di sisi lain pajak sewa stan ditentang oleh para pedagang. “Ya, begitulah keadaannya sekarang. Kami sebelumnya memang ditegur Dirjen Pajak karena tidak pernah menarik pajak sewa stan kepada pedagang. Teguran Dirjen Pajak itu tentu sesuai dengan UndangUndang. Tapi, ketika kami menerapkan penarikan pajak atas sewa stan di pasar milik kami, kini PDPS ditentang,” ungkap Karyanto Wibowo, Direktur Utama (Dirut) PDPS,

Minggu (17/2). Dirinya menambahkan, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa atas itu semuanya. Apalagi penarikan pajak yang dibebankan pada pedagang itu sudah dihentikan sementara oleh DPRD Surabaya, saat hearing dengan pedagang beberapa hari lalu. Dirjen Pajak melihat iuran atau sewa stan ke pedagang dianggap sebagai masukan keuangan bagi PDPS. Atas dasar itu PDPS dianggap menyewakan stan pada pedagang. Mengingat menyewakan stan, PDPS harus membayar PPN ke negara, sedangkan PPN-nya harus dikenakan kepada penyewa stan. “Seperti orang makan di restoran. Yang kena pajak kan pembeli makanan di restoran, bukan pemilik restorannya kan? Nah, sep-

erti itu gambarannya. Jadi, PPN kami bebankan kepada pedagang,” paparnya. Sebenarnya sejak beberapa tahun lalu PDPS sudah diberikan peringatan baik lisan maupun tulisan dari Dirjen Pajak atas masalah tersebut. Namun, baru awal tahun ini pajak itu dijalankannya. “Tapi di lapangan pedagang protes. Sehingga kami hentikan dulu penarikan pajak itu sampai ada kepastiannya lagi,” ujarnya Sementara itu, Toga Ferdinand Sirait selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kayoon mengatakan, seharusnya PDPS tidak melempar tanggungjawab pembayaran pajak ke pedagang. ”Ini sangat merugikan pedagang kecil kalau terus ada tarikan sejumlah uang,” katanya. (ay)

Mahasiswa Aksi Damai Anti Narkoba dan Seks Bebas SURABAYA - Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus se-Surabaya Raya (FSLDK Surya) melakukan aksi damai di kota Bangkalan, Minggu (17/2). Mereka melakukan aksi sebagai bentuk keprihatinan terhadap maraknya pengunaan obat-obatan terlarang dana seks bebas. Para peserta aksi melakukan long march dari stadion gelora Bangkalan (SGB) menuju alun-alun Bangkalan. Sepanjang perjalanan, kordianator aksi Nasrudin, Mahasiswa semester akhir Poltekkes Surabaya tak henti-hentinya memberi peringatan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan seks bebas. Menurutnya akhir-akhir ini kondisi pergaulan bebas dan

penggunaan norkoba sangat memprihatinkan. saat ini narkoba benar-benar sudah meracuni anak-anak bangsa tanpa mengenal golongan. Narkoba benar-benar menyesatkan termasuk sebagian anak sekolah di Bangkalan. “Kami dari FSLDK Surabaya Raya, yang terdiri dari lembaga dakwah kampus Universitas Trunojoyo Madura (LDK UTM) Bangkalan, menyampaikan rasa prihatin kami dengan kondisi pergaulan bebas dan penyebaran Narkoba di Bangkalan yang semakin parah. Seperti yang kami baca dari beberapa media, kondisi tersebut

sangat memprihatinkan, karenanya kami melakukan aksi pagi ini sebagai upaya penyadaran akan hal itu,” ungkap Nasrudin. Mereka tidak hanya melakukan orasi namun juga mememberikan selebaran menganai bahaya narkoba dan pergaulan bebas. Mahasiswa yang berjumlah 25 orang tersebut, menghimbau kepada kepada para orang tua untuk selalu meningkatkan komunikasi dan perhatian terhadap putra-putrinya. Mereka menilai, kurangnya perhatian menjadi salah satu penyebab para remaja terjerumus pada pergaulan bebas dan penggunaan narkoba. Tak kalah pentingnya, menambahkan nilai-nilai keimanan sebagai tameng agar tidak mudah terjerumaus dalam lembah kemaksiatan dan kesesatan. “Menurut kami, narkoba dan

pergaulan bebas merebak dan menguasai kalangan remaja karena minimnya perhatian dan kepedulian orang tua terhadap anak, karenanya kami menghimbau kepada orang tua untuk lebih memperhatikan hal itu disamping pula untuk dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan keagamaan dalam keluarga,” kelakarnya. Nasrudin mengharap dukungan penuh dari masyarakat Bangkalan atas aksi yang mereka lakukan baik dalam tindakan maupun doa demi perbaikan generasi bangsa terlebih Madura itu sendiri. Untuk itu perlu dilakukan pencegahan sejak dini salah satunya dengan penguatan moral serta perhatian dari para orang tua agar tidak mudah terjerumus dalam hal yang sangat merugikan.(dn)

Eksekusi Gratifikasi Japung

Hari ini Soekamto dkk Janji Serahkan Diri SURABAYA- Hari Ini merupakan hari bersejarah bagi Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Pasalnya tiga terpidana korupsi gratifikasi dana jasa pungut (japung) Pemkot Surabaya berjanji akan menyerahkan diri pasca dilayangkan surat panggilan eksekusi kedua yang dilayangkan Kejari Surabaya pada Senin (12/2) lalu. Pekan lalu, bertempat di Balai Kota Surabaya Sekkota Soekamto Hadi, Mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolahan Keuangan, Purwito dan Assiten II Sekkota Muhlas Udin menggelar jumpa pers. Dihadapan wartawan, trio terpidana itu mengaku akan menyerahkan diri pada panggilan keduannya tanpa harus dieksekusi paksa oleh Kejari Surabaya. Selain itu, Soekamto, Poerwito dan Muhlas udin juga mendatangani pernyataan penyerahan dirinya yang dituangkan dalam press releasenya. Dalam releasnya, mereka menyangkal bila dikatakan mangkir terhadap panggilan eksekusi

pertama yang dilayangkan Kejari Surabaya dengan dalih mempersiapkan mental baik secara pribadi maupun keluarga mereka serta alasan kesehatan. Atas dalil itulah, Kejari Surabaya melunak. Namun kelunakan itu ada batasnya, Soekamto,Poerwito dan Muhlas Udin kembali mendapat panggilan eksekusi untuk kedua kalinya. Terpisah, saat dikonfirmasi melalui ponselnya minggu (17/2) kemarin, Kasipidsus Kejari Surabaya Nurcahyo Jungkung Madyo terkait penyerahan diri Soekamto dkk. Nurcahyo enggan mengangkat, Bahkan sms yang dilayangkan juga tidak dibalas. Hal serupa juga ditunjukan George Handiwiyanto selaku pegacara yang ditunjuk ketiga terpidana untuk mendaftarkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan ketiga terpidana. Meski terdengar nada dering namun George tak mengangkat. Sementara, praktisi hukum Universitas Airlangga (Unair) I Wayan

Titip Sulaksana merespon positif niat baik yang akan dilakukan Soekmato dkk untuk menyerahkan diri. Namun niat baik tersebut bagi Wayan bukan dilakukan untuk membuat opini akibat pemberitaan media."Ya kalau seperti itu niatnya saya akui baik. Cuma jangan hanya omong doang, lakukanlah bila mereka mau masih dipandang terhormat dan taat pada hukum. Jangan gara gara ditulis wartawan baru membentuk opini penyerahan diri,"ungkap dia saat dikonfirmasi melalui ponselnya, minggu (17/2) kemarin. Saat ditanya terkait upaya peninjauan kembali (PK) yang dilakukan Soekamto dkk apakah merupakan kamuflase untuk mengulur eksekusi. Menurut Wayan, langkah PK merupakan hak tertinggi terpidana, namun proses eksekusi tetap harus dilakukan,"PK tidak bisa menghalangi esekusi. Meski Upaya PK adalah hak terpidana yang tertinggi,"pungkas dia. Seperti diketahui, Dalam putusan nomor 1465 K//Pid.Sus/2010,

tiga majelis hakim tingkat kasasi di MA yang terdiri dari hakim agung Prof Rehngena Purba, Suwardi dan Imron Anwari. menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan terhadap Soekamto, Muhlas dan Purwito. Selain itu mereka juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 5 bulan kurungan Soekamto, Purwito dan Muhlas Udin terbukti melanggar pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Soekamto dkk telah memberikan uang jasa pungut sebesar Rp 720 juta kepada Musyafak Rouf. Pemberian itu menyalahi ketentuan karena sesuai peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004, anggota dewan

hanya diperbolehkan menerima uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan panitia anggaran, tunjangan komisi, tunjangan badan kehormatan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya. Musyafak tanpa melalui rapat dewan atau peraturan daerah meminta secara lisan uang japung itu ke walikota melalui Muhlas Udin. Dari Rp 720 juta yang diberikan itu, sebanyak Rp 470 juta diberikan oleh Soekamto Hadi dan digunakan untuk Musyafak pribadi. Sementara Rp 250 juta diberikan oleh Muhlas Udin yang kemudian oleh Musyafak dibagi-bagikan ke anggota DPRD Surabaya lainnya. Ketika persidanganya digelar di peradilan tingkat pertama yakni PN Surabaya pada Maret 2012, Majelis hakim yang diketuai IGN Astawa menyatakan perbuatan Soekamto, Muhlas Udin, Purwito tidak terbukti dan dibebaskan secara murni atau istilah hukum disebut vrispracht. (kas)


12

NASIONAL

SENIN 18 PEBRUARI 2013 NO.0058 | TAHUN II

PENDIDIKAN

ICW: Ada 8 Kejanggalan dalam Kurikulum 2013 JAKARTA- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku telah menemukan sekitar delapan kejanggalan pada kurikulum 2013 yang dijadikan pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). “Perubahan kurikulum ini aneh. Selain tergesa-gesa, ada juga kejanggalan dari penyusunannya, guru, buku bahkan anggaran,” kata Peneliti ICW, Siti Juliantari Rachman di Jakarta, Jumat (15/2). Melihat delapan kejanggalan ini, sambung Tari, menunjukkan pemerintah tidak memiliki mekanisme pasti dalam mengubah kurikulum. Pihaknya telah melakukan investigasi terkait proses perubahan kurikulum pendidikan ini. Adapun kejanggalan pertama, katanya, pemerintah menggunakan logika terbalik dalam perubahan kurikulum pendidikan. Pemerintah justru mengubah kurikulum terlebih dahulu baru diikuti dengan revisi Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah. “Harusnya kan pemerintah merevisi PP tentang standar nasional pendidikan dulu baru menyusun kurikulum baru. Ini sekarang standar nasional pendidikan justru mengikuti kurikulum 2013,” tambahnya. Sementara kejanggalan kedua adalah pemerintah tidak konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Proses perubahan kurikulum ini justru terlihat tidak terencana dan tidak terstruktur. Akibat perubahan kurikulum di luar RPJMN adalah anggaran yang ikut tidak pasti. Masalah anggaran ini menjadi kejanggalan ketiga dalam kurikulum 2013 ini. Sudah pernah disebut bahwa ang-

garan perubahan kurikulum ini tidak pernah sama. Pada paparan pertama kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah menyebutkan anggaran kurikulum sebesar Rp 684 miliar. Namun kemudian berubah menjadi Rp 1,4 triliun dan naik kembali menjadi Rp 2,49 triliun. Kemudian kejanggalan keempat adalah tidak ada evaluasi komprehensif terhadap KTSP yang dapat menjadi landasan adanya perubahan kurikulum ini. Selanjutnya kejanggalan kelima adalah panduan kurikulum yang malah membelenggu kreativitas dan inovasi guru serta penyeragaman konteks lokal. “Semuanya disediakan pusat. Guru jadi terbatas dalam mengembangkan kreativitas dan konteks lokal kan berbeda tidak bisa diseragamkan,” terangnya Kejanggalan keenam adalan target training master teacher yang terlalu ambisius. Hal ini mengacu pada durasi pelatihan dan jumlah guru yang akan dilatih cukup besar. Kejanggalan ketujuh adalah bahan perubahan kurikulum yang disampaikan pemerintah berbeda-beda. “Tidak ada dokumen pasti. Pemerintah hanya memperlihatkan powerpoint saja yang terus bisa ditambah jika ada kekurangan. Jadinya dokumen berubah terus tidak pasti,” paparnya Kejanggalan terakhir adalah persiapan buku yang jauh dari selesai. Buku yang disiapkan untuk siswa dan guru baru selesai 50 persen. Bahkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) buku yang siap baru buku Sejarah dan Matematika saja. (cea/abe)

Publik Semakin Ragu Kinerja Pemerintah JAKARTA-Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II memperbaiki kondisi bangsa sudah mulai luntur. Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan sebesar 66,55 persen public pesimis dengan kondisi Indonesia yang akan membaik di sisa masa pemerintahan SBY. Bahkan, sebesar 20,34 persen yang percaya bahwa kondisi Indonesia akan lebih buruk

lagi.”Hanya 13,10 persen publik yang meyakini bahwa kondisi Indonesia akan menjadi lebih baik pada sisa masa pemerintahan SBY-Boediono ini,” kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Barkah Pattimahu, dalam konferensi pers bertajuk ‘Mayoritas Publik Khawatir Presiden Tak

Fokus Pada Pemerintahan’ di Kantor LSI, Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Minggu (17/2). Survey LSI ini dilakukan tanggal 11-14 Februari 2013 ini dengan jumlah responden sebanyak 1.200 responden yang diambil dari 33 provinsi di Indonesia. Reponden ini diwawancarai menggunakan handset. Dengan metode multistage random sampling diperkirakan margin of error hanya 2,9 persen. Menurut dia, kondisi ini seharusnya cukup sudah

PARTAI POLITIK

Hati Hary Tertambat di Partai Hati Nurani Rakyat JAKARTA - Bos MNC Grup, Hary Tanoesoedibjo akhirnya resmi bergabung dengan Partai Hanura. Hary mengaku siap mendorong secara maksimal agar Partai Hanura bisa meningkatkan elektabilitasnya. Partai Hanura percaya dengan masuknya Hary Tanoe ini akan memperkuat Partai Hanura dan membuat laju partai semakin kencang, terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin mengatakan, setelah berpikir cukup panjang dan dengan memperhitungkan pemikiran yang sangat matang, akhirnya Hary Tanoe bersama gerbong besarnya menyatakan siap bergabung dengan Partai Hanura. Pernyataan bergabungnya Hary Tanoe ini dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat bisa mengetahui bergabungnya Hary Tanoe ke partai besutan Wiranto itu. “Deklarasi pernyataan Hary Tanoe dilakukan sore hari. Bergabungnya Hary Tanoe ini sudah dipikirkan secara matang oleh yang bersangkutan.Hary juga membawa gerbong besarnya untuk bergabung dengan Partai Hanura”, ujar Saleh, di Jakarta, Minggu (17/2). Bergabungnya Hary ke Partai Hanura, kata Saleh, diyakini akan membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi partai pada masa-masa yang akan datang. Bahkan, laju performa Partai Hanura akan semakin kencang dikemudian hari. Soalnya, Saleh menilai, Hary mempunyai niatan yang kuat untuk membuat suatu perubahan yang signifikan untuk memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi daripada sekarang ini. “Pernyataan bergabungnya Hary Tanoe ini juga akan diikuti ribuan pemuda yang akan secara sukarela membuat kartu tanda anggota (KTA) di kantor DPP Hanura”, jelas Saleh.

Lebih daripada itu, Hanura menyatakan bahwa kehadiran Hary Tanoe ini bukanlah hal baru bagi Hanura. Sebab, komunikas yang terjalin dengan Hary Tanoe sudah berlangsung lama hingga akhrinya Hary Tanoe mengungkapkan siap bergabung dengan Hanura. “Beliau jadi ketua dewan pertimbangan DPP Hanura dan Pak Wiranto sebagai ketua umum,” kata Dia Sementara itu, pengusaha MNC Grup Hary Tanoesoedibjo, mengungkapkan rasa hormatnya kepada Partai Hanura, yang telah menerima dirinya di Partai Hanura dan dipercaya untuk duduk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura. Hary Tanoe menyatakan ada enam alasan kenapa dirinya memilih Partai Hanura. Pertama, kata Hary, sejak tahun 2009 hingga sekarang, Hanura adalah partai koalisi. Artinya, Hanura mempunyai sikap yang konsisten dan berkomitmen atas sikap poli-

tiknya selama ini. Kedua, Hanura bersedia menerima Hary dan eks Partai NasDem untuk bergabung dengan Hanura. Ketiga, Hary sangat tertarik dengan solidaritas dan kekompakan yang dimiliki kader

Saya siap dan bersedia untuk mengabdi kepada Partai Hanura dan saya akan lakukan secara all out

Hary Tanoe S. Politisi

Partai Hanura. Keempat, visi Hanura dan visi Hary mempunyai kesamaan yang baik. Pada akhirnya Hary merasa ada chemistry yang cocok dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Kelima, Ketua Umum Partai

Hanura adalah sosok yang tenang dan bisa diajak diskusi terkait keputusan yang akan diambil pada masa-masa mendatang. Keenam, Partai Hanura dinilai Hary sebagai partai yang bersih dan tidak ada kader Hanura yang terlibat korupsi selama ini. “Kami semua merasa prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Tentu kami ada langkah untuk bagaimana melakukan kerjasama membawa perubahan yang lebih baik untuk membawa perubahaan yang lebih baik lagi untuk bangsa dan negara. Saya yakin, solidaritas yang baik dalam suatu organisasi akan mewujudkan sesuatu yang baik dan besar”, ujar Hary Hary juga mengaku siap berjuang habis-habisan di Partai Hanura. Sebab, dirinya merasa sangat cocok dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Karenanya, dirinya mengaku siap berkontribusi secara maksimal dalam mendorong Partai Hanura,

termasuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2014 mendatang. “Saya siap. Saya siap dan bersedia untuk mengabdi kepada Partai Hanura dan saya akan lakukan secara all out”, ungkap Hary Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok meyakini pungusaha Hary Tanoesoedibjo tidak akan bertahan lama di Partai Hanura. Menurut Mubarok, Hary Tanoe akan terus mencari partai politik yang tepat untuk dirinya sampai menjelang Pemilu 2014. Dengan langkah tersebut, Mubarok menilai bahwa Hary Tanoe telah melakukan manuver politik yang sangat cerdas. “Menurut saya mungkin tidak akan bertahan lama. Kan Pemilu 2014 masih tersisa satu tahun lagi. Artinya, Hary masih punya waktu satu tahun untuk pindah-pindah ke beberapa partai”, jelas Mubarok Kendati Mubarok menilai Hary telah melakukan manuver politik yang baik, namun Mubarok menyayangkan sikap Hary yang bergabung dengan partai politik. Menurutnya, pebisnis sebaiknya menjadi orang dekat dari partai politik terkait, tidak terjun langsung menjadi kader partai politik. Sebab, pebisnis seperti Hary akan mempunyai dampak tersendiri bila terjadi suatu kasus, yakni bisnis Hary akan sangat berpengaruh bila nanti Hary melakukan suatu kesalahan. “Sebaiknya pebisnis seperti Hary Tanoe jangan berpikir untuk berpihak pada suatu partai. Seharusnya, Hary berpihak saja kepada kepentingan nasional. Kalau mau mendekati partai politik, sebaikbnya cari yang memang relevan dengan kepentingan Hary. Saya rasa tidak usah menjadi pengurus partai. Sebaiknya menjadi pengusaha saja, tidak dengan partai”, pungkas Mubarok. (abd/abe)

cukup menjadi warning bagi Pemerintahan SBY untuk berbenah dan mengembalikan kepercayaan publik. “Pemerintah seharusnya meminimalisasi perilaku dan kebijakan yang justru menurunkan pamor pemerintah,” jelas dia. Dia menjelaskan, sebagian masyarakat Indonesia tak lagi yakin SBY sebagai presiden akan menjalankan tugasnya dengan baik pascapengambilalihan pucuk pimpinan partai yang didirikannya. “68,42 persen sangat

khawatir dengan pengambilalihan kepempimpinan Partai Demokrat (PD) oleh SBY melalui majelis tinggi. Hanya 24,29 persen yang yakin SBY akan terus fokus selaku presiden dalam mengurus negara,” tegas dia. Lebih lanjut Barkah menjelaskan, para wong cilik yang tinggal di desa lebih khawatir dengan kinerja presiden. Buktinya dari hasil sampel yang dilakukan di desa dan di kota 68,58 persen penduduk di desa lebih khawatir SBY tidak akan fokus mengurus negara dan 63,79 persen penduduk kota juga menyatakan hal yang sama. Menurut Barkah persepsi publik dalam langkah SBY mengambil alih kepemimpinan PD menimbulkan dua ironi. “Pertama publik makin ragu dengan komitmen Presiden SBY dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai presiden. Publik menilai Presiden lebih fokus kepentingan partai. Yang kedua, penyelamatan partai ‘ala SBY’ dinilai tak mampu mendongkrak elektabilitas Partai Demokrat,” jelasnya. Sebelumnya diberitakan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan mengambil pucuk kepemimpinan partai untuk mengatasi kemelut di Demokrat di kediaman pribadi SBY, Puri Cikeas Indah, Jawa Barat, Jumat malam, 8 Februari 2013. Sebagai solusi pertama untuk mengatasi kisruh internal Partai Demokrat. Keputusan tersebut diambil dalam rapat majelis tinggi yang diperluas. Tujuh butir solusi lain, selain mengambil alih pemulihan kondisi internal partai, SBY juga mempersilakan semua kader dan pengurus yang tak sepakat dengan solusi ini untuk keluar dari partai. Baik yang gelisah dengan turunnya elektabilitas maupun langkah penyelamatan partai. Langkah penyelamatan dimulai dengan penandatanganan pakta integritas. (gam/abe)

KASUS IMPOR DAGING

KPK Bisa Panggil Paksa Anak Ketua Majelis PKS JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akan memanggil paksa Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang melarikan diri ke Turki. Pemanggilan paksa ini dilakukan jika hingga panggilan ketiga tidak diindahkan oleh Ridwan. “Yang bersangkutan bisa dipanggil dengan paksa, jika dipanggilan ketiga tidak hadir, dengan alasan yang tidak dapat diterima secara hukum,” kata Juru Bicara KPK, Johan Buddi di Jakarta, Minggu (17/2). Menurut Johan, untuk sementara itu KPK akan melayangkan panggilan kedua. KPK berharap pada panggilan kedua, Ridwan diharapkan bisa hadir dan akan taat pada proses hukum guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi. “Pada panggilan pertama Ridwan Hakim tak datang. Padahal seharusnya dia menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap impor daging. Tapi, seperti disebut pihak Imigrasi, Ridwan sudah berada di Turki. Ya Ridwan Hakim tidak hadir kemarin, hingga kini belum ada konfirmasi,” tambahnya Saat disinggung mengenai kemungkinan Ridwan ke Turki karena sudah mengetahui kebocoran surat cegah dari KPK, Johan, membantah hal sinyalemen itu. “Siapa yang bilang ada kebocoran, ini dipastikan tidak ada kebocoran, dia pergi sebelum itu,” ujarnya. Publik, kata Johan, jangan melakukan spekulasi-spekulasi. Sehingga menimbulkan kebingungan. “Saya kira pemberitahuan ada pencegahan itu disampaikan ke publik nggak perlu dibocor-bocorin,” ujarnya. Namun Johan menjelaskan, Ridwan memang berada di luar negeri. Dia pergi sebelum surat cegah dikirim. “Jangan bilang dia kabur, mungkin dia punya bisnis atau acara keluarga,” imbuhnya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas hanya meminta Ridwan untuk patuh pada hukum. Sehingga membawa nama baik keluarga dan institusi ayahnya. “Semoga yang bersangkutan bisa menjawa marwah diri dan keluarganya sehingga segera mematuhi aturan hukum,” ungkapnya. Mengenai upaya pemanggilan paksa, Busyro menyatakan belum mendalami lebih lanjut mengenai opsi itu. Dia belum dilapori oleh satuan penyidik yang menangani kasus suap impor daging ini. “Soal itu (upaya penjemputan), saya belum bisa berkomentar. Saya belum dilapori oleh tim satgasnya,” kata Busyro. Ditempat terpisah, Menkum Amir Syamsuddin yakin Ridwan Hakim pergi ke Turki bukan karena dicegah KPK. Tak pantas pula kalau menyebut Ridwan melarikan diri. Surat cegah datang ke Kemenkum pada 8 Februari 2013, sedang putra Hilmi Aminuddin pergi pada 7 Februari. “Begini itu permintaan kalau saya tidak salah kebetulan sehari bersangkutan berangkat, tidak ada kesengajaan. Ridwan Hakim dia itu keluarga baik saya rasa keberangkatan insiden secara kebetulan sehari pemintaan cekal KPK. Saya rasa tidak ada kesengajaan dia meninggalkan tanah air tercinta, seperti istiah melarikan diri,” ungkapnya. Amir pun menegaskan, dalam surat cegah KPK yang dikirim ke Kemenkum tak ada disebut Ridwan tersangka. “setahu saya tidak berstatus tersangka, mudah-mudahan saya tidak keliru ya,” imbuhnya. (cea/abe)


NASIONAL CUKAI PONSEL

Pemerintah Jangan Gegabah JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah jangan gegabah dalam mengeluarkan kebijakan pengenaan cukai pada produk telepon seluler. Karena itu, diperlukan kajian mendalam segala aspek yang akan terpengaruh dengan kebijakan cukai ponsel. “Kalau hasil dari penelitian yang dilakukan oleh pemerintah memang kuat dan diterima kalangan ilmiah nasional atau internasional, saya rasa bisa saja diterapkan,” ujar Anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta, di Jakarta, Minggu (17/2). Seperti diketahui, Kementerian Keuangan tengah mempertimbangkan pengenaan cukai untuk ponsel sebagai tindak lanjut dari penerbitan Permendag No 82 Tahun 2012 tentang peraturan impor telepon seluler, komputer genggam (handheld), dan komputer tablet. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, mengatakan, ponsel merupakan salah satu produk yang potensial untuk dikenai cukai. Namun, rencana pengenaan cukai pada produk elektronik ini, masih menunggu efektifitas dari peraturan pembatasan impor ponsel yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan. “Ya kami masih mengkaji dulu, dan melihat efektivitasnya dari pembatasan itu,”ujarnya. Bambang mengatakan, pengenaan cukai pada ponsel akan dilakukan jika pembatasan impor tidak berjalan efektif. Sebaliknya, jika peraturan dipatuhi maka Kementerian Keuangan kemungkinan tidak akan mengenakan cukai untuk ponsel. Namun, kebijakan ini masih dalam tahap usulan kepada DPR. Jika nantinya disepakati, pembahasan akan naik ke tahap rancangan peraturan pemerintah dan kemudian akan dibahas kembali oleh DPR. Menurut Arif, alasan pemerintah mengenakan cukai ponsel untuk dapat mengendalikan impor produk tersebut sangat berlebihan. Menurut Arif, hal tersebut bisa disiasati dengan memperketat standarisasi barang impor yang masuk ke Indonesia, sehingga tidak semua barang impor dapat masuk. Standarisasi barang impor, kata Arif, lebih pro rakyat daripada pengenaan cukai ponsel. Selain melindungi kesehatan dan kualitas barang, harga jual ponsel di pasaran pun tidak memberatkan para konsumen. “Yang terbaik adalah membuat kebijakan non tarif seperti menerapkan standar yang tinggi dalam arti SNI (Standar Nasional Indonesia), terkait radiasi yang dianggap membahayakan kesehatan, dan yang menyangkut aspek teknis dan keselamatan pemakai,” ujarnya. Senada dengan Arif, Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Azis menegaskan pengenaan cukai ponsel sampai saat ini masih usulan anggota DPR. “Ini belum bulat keputusan komisi,” ujarnya di Jakarta, Minggu (17/2). Harry mengatakan pemerintah harus mengkaji secara detail usulan anggota dewan tersebut. Karena selama ini penjualan telepon seluler (ponsel) sudah dikenakan pajak penjualan. “Kalau nanti dikenakan cukai, bisa jadi harga ponsel naik 100 persen,” katanya. Dia mengatakan pemerintah dan dewan tidak akan terburu-buru memutuskan hal ini. “Tinggal pemerintah saja jawab usulan tersebut baik atau buruknya, dampaknya serta spesifikasi barang yang akan dikenakan cukai,” ungkapnya. Harry menegaskan bukan hanya ponsel yang jadi usulan anggota dewan untuk pengenaan cukai, tetapi juga pengenaan cukai pembelian pulsa. “Tetapi ini baru sebatas usulan belum jadi keputusan,” katanya. Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag), Gita Wirjawan mewanti-wanti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mempertimbangkan secara matang pemberlakukan cukai ponsel. “Jangan sampai belum siap kerangka industri di sini dan kerangka regulasinya membuat alat-alat komunikasi di dalam negeri, terus langsung kenakan cukai,” ucap Gita di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (15/2). Gita mengaku khawatir pemberlakuan wacana cukai ponsel tersebut justru akan merugikan konsumen, jika dilakukan pada saat industri nasional belum mampu memproduksi ponsel yang mampu memenuhi permintaan konsumen di dalam negeri baik kuantitas maupun kualitas. “Jangan sampai kita juga tidak bisa memenuhi aspirasi konsumen di sini karena mereka memerlukan produk yang kita pakai tiap hari,” tutupnya. (gam)

WTO Ikut Memperparah Ketergantungan Impor Pangan JAKARTA-Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme atau Gerak Lawan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan DPR mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pasalnya, pada level dunia, WTO telah melemahkan daya saing Indonesia, sedang didalam negeri berdampak pada meluasnya praktik korupsi dan impor pangan. Konsekuensi lainnya, berdampak pada masifnya laju alih fungsi lahan pertanian dan hutan produktif untuk kegiatan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit, yang secara langsung memperparah penindasan dan pemiskinan rakyat Indonesia, baik laki-laki dan perempuan. “Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, ditangkap oleh KPK atas dugaan keterlibatannya dalam permainan kuota impor daging. Berdalih untuk melindungi kepentingan nasional terhadap aturan WTO yang melarang pembatasan impor, penetapan kuota impor telah menimbulkan persekongkolan antara importir dengan pemerintah. Pada konteks inilah impor produk pangan menjadi bisnis yang identik dengan praktik manipulatif hingga koruptif,” jelas aktifis Gerak Lawan, Dani Setiawan di Jakarta, Minggu (17/2). Pada tahun 2012, kata da impor produk pangan Indonesia telah menyedot anggaran lebih dari Rp 125 triliyun. Dana tersebut digunakan untuk impor daging sapi, gandum, beras, kedelai, ikan, garam, kentang, dan komoditas pangan lain yang pada akhirn-

ya memperparah kehidupan rakyat, utamanya perempuan. Akibat dari maraknya impor pangan, khususnya di sektor perikanan, telah menyebabkan industri perikanan indonesia sedikit menyerap tenaga kerja. “Kurun 2009-2011 industri pengolahan ikan hanya mampu menyerap sekitar 250 ribu jiwa,” jelas dia. Tidak hanya itu, lanjut dia WTO juga telah menempatkan Indonesia pada posisi lemah hingga tidak berdaulat berhadapan dengan bangsabangsa di dunia. Pada Januari 2013, Amerika Serikat (AS) telah mengajukan gugatan kepada WTO terhadap kebijakan impor produk hortikultura. Indonesia dituding terlalu protektif dan harus membuka keran impor hortikultura. Tak lama setelahnya, AS kembali mempermasalahkan bantuan kepada petambak udang di Indonesia yang ditengarai sebagai praktik dumping. Serta tak lupa kasus rokok kretek beberapa tahun lalu. Rejim perdagangan bebas WTO telah mengancam hak bangsa dan negara kita untuk menentukan kebijakan pangan dan pertanian yang berguna untuk kepentingan Indonesia. Terutama dalam pemaksaan membuka keran impor, pasalpasal dalam WTO (dan juga perjanjian perdagangan bebas, FTA) jelas menggerus kedaulatan pangan kita. Pasar dan harga domestik hancur. Oleh karena itu, Dani mendesak

pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium terhadap perjanjian-perjanjian perdagangan internasional yang diikuti dengan evaluasi terhadap berbagai perjanjian perdagangan bebas yang telah diikatkan sebelumnya, baik dalam tingkat WTO maupun FTA regional dan bilateral, yang merugikan kepentingan nasional dan bertentangan dengan konstitusi. “Kami juga minta DPR, segera membatalkan proses penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Perdagangan yang dalam pandangan kami, berdasarkan Naskah Akademik RUU Perdagangan versi 2012, bahwa RUU tersebut telah menghilangkan kedaulatan ekonomi Indonesia dan sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip dan aturan WTO,” urai dia.

DPR Cenderung Setujui Usai Pemilu memperhitungkan tiga hal yaitu peningkatan inflasi pada masyarakat kelas bawah, presepsi masyarakat dan spekulan. Redenominasi, kata dia, bisa memicu inflasi, terutama pada masyarakat kelas bawah. Misalnya saja, pada masa kini masih ada harga barang Rp900. Bila redenominasi maka akan dibulatkan menjadi Rp1.000 untuk kemudian nol-nyadibuang mnjadi Rp1. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan presepsi masyarakat yang khawatir dengan perubahan nilai mata uang. Menurut dia, banyak orang yang punya uang di bank cenderung menukarkan rupiahnya ke dolar atau mengambilnya untuk membeli sesuatu yang dianggap nilainya lebih stabil. “Kemungkinan masyarakat mentrasfer uangnya dalam bentuk lain” kata dia. Jika banyak yang mengambil dananya di bank, maka akan terjadi “rush”. “Ini lebih berbahaya, bank bisa ambruk,” kata dia. Dan yang terakhir, kata dia menambahkan, pmerintah harus mngantisipasi adanya spekulan yang bermain dalam redenominasi yang bisa menyebabkan nilai rupiah turun. (ant/abe)

Secara khusus terkait rencana Pertemuan APEC dan WTO, dimana Indonesia sebagai tuan rumah, dia meminta presiden maupun DPR untuk tidak menggunakan momentum tersebut untuk meliberalisasi sektor-sektor strategis nasional dengan mengikatkan diri diberbagai perjanjian perdagangan bebas (FTA), termasuk pangan dan pertanian yang akan memperkuat penindasan dan pemiskinan. Oleh sebab itu, Gerak Lawan mengajak segenap rakyat Indonesia, khususnya petani, nelayan, pedagang mikro dan kecil, buruh, termasuk buruh migran, dan perempuan untuk terlibat aktif melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan liberalisasi perdagangan diseluruh sektor dengan melaporkan berbagai kerugiannya kepada

institusi pemerintah atau melalui Posko Pengaduan “Forum Buka Kuping” yang diinisiasi oleh Gerak-Lawan di sejumlah wilayah. “Perlawanan terhadap WTO ini akan juga menjadi perlawanan terhadap perjanjian perdagangan bebas lainnya yang merugikan kepentingan rakyat,” tegas dia. WTO adalah organisasi yang mengatur perdagangan dunia dengan menuntut Negara-negara anggotanya untuk membuka pasar seluas-luasnya bagi perdagangan internasional melalui penghapusan berbagai hambatan dalam perdagangan baik dalam bentuk tariff maupun non-tarif. Indonesia resmi mejadi anggota WTO melalui ratifikasi UU No.7 tahun 1994 tentang Ratifikasi pembentukan WTO. (gam)

EKONOMI

BI Tak Bisa Pasok Valas Langsung ke BUMN

ant/yudhi mahatma

REDENOMIASI

BATAM - DPR RI cenderung lebih menyetujui pengurangan nol pada rupiah atau redenominasi dilakukan usai Pemilu 2014. “DPR cenderung redenominasi dilakukan pemerintah yang baru. Kalau dilakukan sekarang kesan politisnya kuat sekali,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis di Batam, Minggu. Jika dimulai sekarang, maka dikhawatirkan program itu digunakan untuk kepentingan politik pihak tertentu. Apalagi ekonom mencurigai redenominasi dimanfaatkan untuk mencetak uang demi keperluan beberapa pihak dalam Pemilu 2014. Ia memperhitungkan redenominasi dimulai pada pemerintahan yang baru, yaitu Januari 2015, kemudian massa persiapan selama dua tahun yaitu hingga 17 Agustus 2017. Dan pada tahun ketiga pencetakan uang baru. Kemudian massa transisi uang lama dan baru sepanjang dua tahun. “Pada 2019 mulai berlaku uang baru, pada pemerintahan yang baru lagi,” kata anggota DPR daerah pemilihan Kepulauan Riau itu. Harry mengatakan, dalam menyusun RUU tentang Redenominasi, pemerintah harus

13

SENIN 18 PEBRUARI 2013 NO.0058 | TAHUN II

PRODUKSI MIGAS SOUTH MAHAKAM. Salah satu instalasi pengolahan gas dan kondensat dari lapangan migas South Mahakam yang dioperasikan Total E&P Indonesie di Senipah, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Kamis (17/1). Produksi dari Lapangan Migas South Mahakam tersebut diharapkan mencapai rata-rata 69.000 barrel oil equvalent per hari, termasuk konsedat 18.000 barrel per hari pada akhir 2013.

KEBIJAKAN SUBSIDI ENERGI

Perubahan APBN 2013 Mesti Direvisi JAKARTA - Besarnya nilai subsidi energi di APBN 2013 menjadi hal yang krusial untuk segera disikapi pemerintah dan DPR. Dengan demikian, kebijakan perubahan APBN menjadi jalan terbaik untuk menjaga kesehatan fiskal anggaran negara. Hal ini seperti dikemukakan Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), A Tony Prasetiantono kepada Ipotnews di Jakarta, Minggu (17/2). “Di APBN 2013 subsidi energi sekitar Rp275 triliun, tetapi relisasinya nanti saya duga akan mencapai Rp320 triliun. Ini tidak sehat bagi APBN yang volumenya Rp1.680 triliun,” kata Tony. Guna menjaga kesehatan fiskal, menurut Tony, pada tahun ini juga pemerintah diminta untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) berkisar Rp1.000 sampai Rp1.500 per liter. “Selain menyehatkan APBN, kenaikan harga BBM bersubsidi juga memberikan sejumlah dampak positif,” ujarnya. Dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi, kata dia, hal tersebut akan mampu mendorong masyarakat untuk

berhemat. Selain itu, jelas dia, disparitas antara harga BBM bersubsidi dan non-subsidi yang menyempit, diperkirakan akan mampu menekan aksi penyelundupan BBM bersubsidi. Manfaat lain dari kenaikan harga tersebut, tambah Tony, diyakini akan mampu mendorong penggunaan energi alternatif. “Apalagi lifting minyak kita sekarang hanya 830.000 barel per hari, sehingga menyebabkan peningkatan impor,” katanya. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik meyakini, pada 2014 pemerintah akan mampu menekan impor minyak. Hal ini terkait dengan sikap optimistis Kementerian ESDM bahwa produksi minyak Indonesia bisa mencapai 1 juta barel per hari pada tahun depan. “Pada tahun 2014 Cepu akan menghasilkan minyak sabanyak 165 ribu barel per hari. Pada Juli kita akan menginjak angka 1 juta barel per hari,” kata Jero di Jakarta, Minggu (17/2). Berproduksinya ladang minyak Cepu, kata Jero, secara otomatis akan meningkat-

kan jumlah produksi minyak dalam negeri yang sebelumnya hanya berkisar 800-900 ribu barel per hari. Dia berharap, total produksi tersebut bisa memenuhi kebutuhan konsumsi BBM di masyarakat yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. “Per hari, kita membutuhkan minyak sekitar 1,5 juta barel. Saat ini hasilnya masih 800-900 ribu barel per hari, makanya kita jadi pengimpor,” terang Jero. Sejauh ini, menurut Jero, Indonesia masih sulit untuk menjadi negara pengekspor minyak seperti yang pernah terjadi pada beberapa tahun silam. Dia menjelaskan, secara alamiah produksi minyak dalam negeri mengalami penurunan hingga 13% per tahun. Tetapi, lanjut dia, penggunaan teknologi tinggi pada kegiatan eksplorasi akhirnya mampu menekan peneurunan produksi menjadi 3 persen per tahun. “Dulu kita kaya minyak. Produksinya 1,6 juta barel per hari, sedangkan yang dibutuhkan hanya 700 ribu barel per hari. Sehingga, masih ada sisa 900-800 barel per hari untuk kita ekspor,” katanya.(gam/ abe)

JAKARTA- Bank Indonesia (BI) tidak akan memasok langsung valuta (valas) asing kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik itu PLN dan Pertamina, kendati kebutuhan valas mereka sangat besar. Namun pemenuhan kebutuhan valas bagi BUMN tersebut tetap melalui mekanisme pasar. “Tidak. Tidak langsung. Kita tidak bisa langsung memasok dollar AS kita ke perusahaan. Tidak bisa,” kata Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah ketika ditemui di kompleks BI, Jakarta, Jumat (15/2). Penegasan Halim ini sekaligus membantah informasi yang berkembang bahwa BI memasok valas langsung ke BUMN seperti yang pernah disampaikan Meneg BUMN, Dahlan Iskan sebelumnya. Dahlan Iskan mengakan telah menginstruksikan PT Pertamina dan PT PLN untuk tidak membeli dolar di pasar uang, untuk kebutuhan impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Dahlan mengatakan, keputusan tersebut sesuai kesepakatannya dengan Gubernur BI, Darmin Nasution. Upaya itu dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terganggunya pasok valas di pasar akibat permintaan yang besar dari perusahaan-perusahaan tersebut. Halim mengaku, memang ada perusahaan-perusahaan tertentu yang kebutuhan valasnya besar. Namun, pasokan maupun permintaan valas tetap harus melalui mekanisme pasar. “Tidak langsung ke BI,” jelas dia. “Kalau ada permintaan besar, kita akan kita lihat supply and demandnya. Kalau memang cukup, kita tidak supply, kalau memang kurang kita supply. Tidak harus Pertamina. Kalau ada permintaan besar, kita sediakan. Yang jelas kita menjamin likuiditas pasar,” tegas Halim.

Halim menambahkan, BI selalu memantau pasar untuk memastikan terjaminnya likuiditas. “Permintaan perusahaan-perusahaan besar itu biasanya kita tahu, kita lihat, dan kita memberikan supply kita,” jawab dia. Selama ini, Pertamina mempercayakan pengadaan dolarnya kepada tiga bank BUMN, seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Bank-bank tersebut yang kemudian mencari dollar AS di pasar uang. Lebih lanjut, Halim memastikan BI tidak memasok langsung valas kepada perusahaan-perusahaan. “Saya ulangi, kita tidak menyedikan valas secara langsung ke perusahaan. Dalam memantau kebutuhan pasar tentu kita tahu mana perusahaan-perusahaan yang biasanya kebutuhannya besar. Nah untuk itu kita selalu menyediakan. Tetapi tetap melalui pasar, apakah itu untuk Pertamina, PLN dan lainnya,” tutup dia. Sejauh ini kebutuhan valas Pertamina masih merupakan yang terbesar dibanding BUMN lainnya, karena dalam operasionalnya perusahaan itu menggunakan mata uang asing dalam hal ekspor-impor. Masih Banyak Sementara itu, terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE), Halim mengatakan sejauh ini masih banyak eksportir yang belum membawa pulang devisanya. Namun, Halim tidak menyebut secara spesifik eskportir apa saja yang masih menyimpan DHEnya di bank luar negeri. “Saya kira banyak, campuran dan bervariasi. Ada yang dari migas ada dari umum. Padahal, aturannya kan sudah jelas. Mereka tinggal melaporkan hasil devisa mereka sesuai dengan ketentuan ke bank-bank dalam negeri,” jelas dia. (gam/abe)


14

OPINI

SENIN 18 PEBRUARI 2013 NO. 0058 | TAHUN II

salam songkem Beban Moral Demokrat

G

onjang ganjing yang melanda Partai Demokrat memang merupakan masalah internal partai. Namun, sebagai partai pemenang pemilu, ditambah lagi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat merupakan Presiden RI, apa yang terjadi di internal Partai Demokrat jelas akan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia. Paling tidak masyarakat Indonesia akan tersita perhatiannya pada apa yang terjadi di partai, yang belakangan elektabilitasnya terjun bebas itu. Apa yang terjadi dalam Rapimnas misalnya, jelas akan mendapat perhatian masyarakat Indonesia. Apalagi liputan media, sudah pasti secara tak langsung mengundang minat dan perhatian masyarakat. Posisi sebagai partai pemenang pemilu, yang menggambarkan peran partai itu di DPR dan DPRD di seluruh Indonesia, ditambah tampilnya kader Partai Demokrat yang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/walikota dan wakilnya, mempertegas seberapa besar pengaruh partai itu di tengah masyarakat Indonesia. Karena itu kita berharap ada pemahaman pada para elit Partai Demokrat untuk menyadari posisinya di tengah masyarakat. Bukan sebagai sebuah ketergantungan masyarakat Indonesia tentu saja. Tetapi lebih pada keharusan-keharusan budaya dan persambungan proses sosial keberadaan Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Bahwa apa yang terjadi di internal Partai Demokrat sekurangnya akan menjadi referensi bersikap masyarakat Indonesia dalam berpolitik, berorganisasi serta tentu saja dalam menaati berbagai mekanismenya peraturan di internal partai. Benar ini urusan internal partai, namun masyarakat akan menilai apakah partai pemenang pemilu itu menjadi contoh yang baik dalam berpolitik, berorganisasi dan menaati aturan organisasi. Dengan liputan media yang terbuka seperti sekarang, apa pun yang terjadi di Rapimnas akan terlihat oleh masyarakat. Karena itu penting, agar Rapimnas itu menghasilkan dampak positif pada pendidikan politik, kita berharap masyarakat Indonesia disuguhi dua hal, yaitu pertama, kedewasaan dan sikap beradab dalam menyelesaikan masalah internal partai. Perbedaan pemikiran boleh tumbuh berkembang, konsep cara penyelesaian masalah bisa beraneka ragam. Namun semua proses itu haruslah melalui cara-cara terhormat, melalui proses berpikir, menggunakan otak bukan menggunakan otot; memakai metode beradab bukan menggunakan cara-cara jalanan. Kedua, apapun bentuk penyelesaian persoalan internal partai, haruslah mengacu pada sikap perilaku taat asas. Aturan partai dalam bentuk AD/ART ditaati dan dijadikan landasan seluruh pengambilan keputusan. Dengan demikian, potensi menyelesaikan masalah dengan masalah dapat dihindari. Keputusan apapun, yang berlandaskan aturan partai, diharapkan akan mengurangi atau meminimalkan dan bahkan berpeluang menuntaskan masalah. Namun sebaliknya, bila AD/ART sebagai hukum internal partai yang dibuat bersama, untuk kepentingan bersama itu dilabrak, hampir bisa dipastikan masalah tidak hanya jauh dari selesai bahkan berpotensi makin kompleks. Jika minimal, dua hal itu, yang berkembang dalam Rapimnas Partai Demokrat, masyarakat Indonesia sekurangnya tidak terbuang energinya, pada perhatian sikap dan perilaku politik yang jauh dari semangat pendidikan politik. Energi perhatian yang terpakai, tergantikan dengan atraksi pendidikan politik yang potensial meningkatkan kecerdasan berpolitik masyarakat Indonesia. Kita percaya Presiden SBY yang selalu menggaungkan perlunya tertib hukum dalam seluruh kehidupan bermasyarakat termasuk dalam berorganisasi, akan menjadi contoh yang baik: mengurai benang kusut di internal Partai Demokrat dengan cara beradab yang taat asas, taat pada AD/ART partai. Semoga. =

Butuh Kader Pro Rakyat

J

atuhnya elektabilitas Partai Demokrat (PD) hingga 8 persen yang berujung pada pengambilalihan kewenangan oleh SBY menjadi suatu bukti nyata untuk mengkambinghitamkan Anas Urbaningrum sebagai penyebab kemerosotan PD. Karenanya, politisi elit PD yang notabene musuh Anas semakin merasa yakin, untuk memulihkan suara PD menghadapi pemilu besar 2014 mendatang, harus mengganti ketum partai tersebut, pada rapimnas kemarin (17/2). Siapa pun boleh berkeyakinan, sebagaimana juga Anas dan para pendukungnya pun berkeyakinan, bahwa jatuhnya elektabilitas PD bukan semata-mata bermuara pada kasus dugaan korupsi atas diri Anas. Sebab itu, kelompok politisi yang pro Anas ini pun tidak bisa menerima bila Anas dijadikan kambinghitam, apalagi akan dilengserkan dari ketum partai berlambang mercy tersebut. Hanya saja, betapa pun kekuatan kelompok Anas ini, masih diragukan. Sebab mereka masih berkepentingan dengan kekuasaan terbesar di tubuh PD. Boleh jadi, ketika mereka yang pro Anas merasa dalam posisi terjepit, mereka akan meninggalkannya. Walaupun melakukan pengkhianatan, namun tindakan itu dapat dilakukan untuk menjaga posisi mereka dalam partai tersebut, setidak-tidaknya untuk kepentingan pileg pada pesta demokrasi tahun 2014. Apa sih yang tak bisa dilakukan dalam politik?. Menghadapi situasi pro dan kontra tersebut, pengamat politik CSIS Sukardi Rinakit, PD diambil alih oleh SBY atau Anas tetap ketum tak akan cukup mengangkat suara PD pada pemilu mendatang, karena penurunan elektabilitas PD sebenarnya sudah sangat komplit, dan bukan hanya karena Anas terkait korupsi. Memang, posisi Anas yang sampai sekarang masih berurusan dengan KPK, diterima atau tidak bisa menurunkan kepercayaan rakyat pada partai Demokrat. Akan tetapi, rakyat tidak percaya lagi pada PD juga disebabkan faktor lain, misalnya ‘perang dingin’ sesama pengurus PD yang mengarah pada perebutan kekuasaan dan kepentingan. Begitulah politik. Kawan bisa jadi lawan. Lawan pun bisa menjadi kawan. Tak ada yang abadi dalam hidup berpolitik. Setiap saat selalu berubah-rubah sesuai kepentingan masing-masing. Pasca rapimnas, bukan berarti tugas pengurus PD sudah bisa duduk tenang, dan percaya bahwa elektabilitas sudah bisa terangkat secara otomatis. Masih ada tugas berat yang masih butuh kerja kerasnya, yaitu meninggalkan konflik internal partai, termasuk menyerahkan sejumlah kader terbaik partai yang terlibat masalah hukum pada pihak yang berwenang. Satu sikap yang terpuji dan bisa cepat mendongkrak pemulihan elektabilitas adalah keberanian politisi partai yang terlibat kasus korupsi mengundurkan diri baik dari jabatan kepartaian, pemerintahan, maupun sebagai wakil rakyat, dan jabatan politis lainnya. Meskipun hal itu merupakan pilihan tersulit kecuali bagi mereka yang benarbenar politisi yang berhati rakyat. =

A

Moral Politisi Bangsa Indonesia Oleh: Rusdiyanto | Mahasiswa STIT Aqidah Usymuni Sumenep Semenjak anggota DPR sepakat memilih dan menetapkan Abraham Samad sebagai nahkoda baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), satu persatu kasus korupsi mulai terungkap dan terangkat ke hadapan publik. Kasus-kasus yang selama ini sulit ditembus semasa kepemiminan Busyro Muqoddas seakan terlucuti di bawah kendali Abraham Samad.

M

ulai dari kasus penangkapan M. Nazaruddin, mantan Bendahara partai Demokrat sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang hingga kasus yang masih hangat tentang tertangkapnya Luthfi Hasan Ishaaq, presiden PKS sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi yang sampai saat ini kasusnya masih terus berlanjut. Untuk sementara waktu kinerja KPK boleh dibilang mengalami kemajuan yang berarti. Kinerja KPK di bawah kendali Abraham Samad layak diapresiasi karena mampu dan berani menyentuh wilayah-wilayah yang tidak terjamah sebelumnya. Barangkali ini sesuai dengan janji Abraham Samad untuk memberantas budaya korupsi sampai ke akar-akarnya. Seperti yang banyak diberitakan di media, terseretnya beberapa oknum yang diduga kuat terlibat kasus dramatis korupsi proyek Hambalang merupakan hasil kerja keras KPK untuk mengusut tuntas kasus yang banyak merugikan uang negara. Di sisi lain, KPK juga sedikit banyak ter-

bantu oleh nyanyian M. Nazaruddin yang menyebutkan beberapa nama yang ikut berperan dibelakangnya. Ikut terseretnya Angelina Sondakh dan Andi Mallarangeng sebagai tersangka baru tidak lepas dari nyanyian yang dilontarkan M. Nazaruddin. Nama Ketua Umum partai Demokrat, Anas Urbaningrum pun sempat mencuat ke permukaan dalam kasus sport center Hambalang, namun KPK masih perlu mendalami lagi ‘kicauan’ M. Nazaruddin. Kasus lain yang cukup hangat dan panas ialah tertangkapnya Irjen. Pol. Djoko Susilo sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM. Kasus ini membuat heboh publik dan membuat hubungan KPK dengan Kapolri memanas karena terjadi perbedaan tersangka dan terjadi tarik ulur penanganan kasus tersebut diantara keduanya. Sampai-sampai presiden SBY sendiri turun tangan menengahi kasus yang menimpa mantan Kepala Korlantas Mabes Polri itu. Dan baru-baru ini KPK kembali beraksi, menetapkan nama Luthfi Hasan Ishaaq, presiden Partai Keadilan Sjahtera (PKS) sebagai tersangka kasus suap kuota impor daging sapi. Kasus yang satu ini benar-benar membuat publik setengah tidak percaya dan hanya bisa geleng-geleng kepala. Kok bisa? Begitulah kira-kira penulis menangkap pesan yang tersirat dari wajah masyarakat. Publik pantas tidak percaya pada kasus yang menyeret orang nomor satu PKS itu. Pasalnya orang-orang PKS dihuni oleh kalangan agamawan yang taat beribadah. Karena itu, PKS dianggap sebagai satu-satunya partai yang bersih dari praktek

korup. Nyatanya, partai yang kini lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2014 ini terperosok juga ke dalam praktek budaya korupsi akibat ulah segelintir orangnya. Dari serentetan kasus korupsi yang terungkap, nampaknya praktek korupsi sudah benar-benar menggurita dikalangan elit politik. Selain tiga kasus korupsi yang penulis angkat diatas, sebenarnya masih banyak kasus korupsi lain yang sengaja tidak diangkat dalam tulisan ini. Seperti kasus Bank Century, kasus pengadaan Al-Qur’an di Kemenag, kasus suap bupati Boul dan kasuskasus lainnya.

Di negeri ini, kejujuran seolah menjadi suatu barang langka yang jarang kita temukan. Dan sebaliknya, kebohongan menjadi tontonan rutin hampir setiap hari. Dalam perkembangannya, budaya korupsi telah menjadi penyakit kronis elit politik yang sulit dibendung. Label religius yang disandang seseorang tidak bisa menjamin dirinya bersih dari praktek korupsi. Beberapa orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi adalah orang-orang yang selama ini berbaju agama. Nampaknya, agama tidak lagi dijadikan benteng hati

melawan korupsi, malah sebaliknya dijadikan topeng untuk menutupi dan mengelabuhi. Pada saat masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada elit politik yang dianggap mampu membawa perubahan mereka lupa pada amanah yang dipikul sehingga tanpa rasa bersalah mengingkarinya. Alihalih memperbaiki kondisi bangsa yang semakin hari semakin berada dititik nadir, para elit politik justru memperkeruh keadaan. Di negeri ini, praktek korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan dan dimanapun asal ada kesempatan pasti terjadi. Di negeri ini, kejujuran seolah menjadi suatu barang langka yang jarang kita temukan. Dan sebaliknya, kebohongan menjadi tontonan rutin hampir setiap hari. Di kalangan para elit politik kebohongan dianggap hal wajar, bahkan bisa jadi merupakan sebuah keharusan. Di sini hati nurani sudah tidak lagi berfungsi, kalau tidak mau dikatakan mati. Karenanya, tepat pada momen hari Anti Korupsi sedunia beberapa waktu lalu KPK dan para aktivis anti korupsi di Indonesia membentangkan spanduk berukuran besar di gedung KPK dengan tulisan “Berani Jujur Hebat”. Apa yang dilakukan oleh KPK dan aktivis anti korupsi tersebut bagian dari upaya dan usaha untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya sifat jujur. Oleh karena itu, satu-satunya harapan untuk bangkit memperbaiki kondisi bangsa yang hampir sekarat ini dengan cara tetap memberikan dukungan penuh kepada KPK. Satusatunya lembaga hukum yang dianggap bersih dari praktek korupsi, bahkan terus berjuang melawan budaya KKN. Semoga. =

Gerakan Dekonstruksi Emansipatoris Oleh: M. Fauzi | Sastrawan dan Budayawan Sumenep Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan beredarnya pasangan calon gubernur Jawa Timur di jejaring sosial media, yang salah satunya disebutkan seorang putra daerah Madura, yakni MH. Said Abdullah. Juga disinyalir sebagai ancaman besar bagi calon incumbent yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinannya di masa yang akan datang.

M

edia massa, baik cetak maupun elektronik seringkali menyebut nama MH. Said Abdullah sebagai figur yang tepat di dalam membangun atau memimpin Jawa Timur ke depan, baik sebagai wakil gubernur, dan yang paling hangat sebagai Gubernur Jawa Timur. Tentunya hal ini tidak serta merta hadir kepermukaan, melainkan karena dari semenjak dahulu MH. Said Abdullah selalu turun ke bawah menjadi penyambung lidah masyarakat, sehingga sosok atau figur beliau dibaca oleh banyak kalangan atau masyarakat sebagai sosok dan figur yang mampu menerjemahkan segala resah dan gelisah masyarakat bawah. Seperti peribahasa menyebutkan ‘siapa yang menanam benih, maka ia akan menuai hasilnya’. Walhasil, nama dan sosoknya seperti melekat di hati masyarakat (wabil khusus masyarakat Madura) bagi serangkaian kegiatan desentralisasi yang memang dia bangun dalam meneguhkan dan meninggikan martabat bangsa, dengan ideologi yang dia pegang sebagai landasaan di dalam membangun masyarakat madani dan berpegang teguh pada Pancasila, UUD ‘45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Gerakan turun ke bawah merupakan gerakan nyongsang (sungsang), semacam piramida terbalik, yakni membangun kesadaran masyarakat untuk kritis-dialektik di dalam menyikapi kebijakan sentralistik (pusat) atau kebijakan postde-

sentralisasi yang mengalami reposisi pemahaman, semisal postonomi yang melebihi batas kewajaran dan kesadaran, sehingga melahirkan lingkaran deviasi sampai tingkat paling bawah. Ketika Negara dijadikan alat untuk mengeksploitasi masyarakat dengan mesin-mesin kejahatan yang dibangun dalam berbagai konsepsi, persepsi sekaligus tindakan, sehingga Negara menciptakan mesin citra melalui berbagai sudut pandang, semacam membangun interrelasisimbolik sampai tingkat kelurahan, sehingga yang lahir ke permukaan adalah rekayasa-rekayasa politis (kebijakan), dengan kamuflase-simbolik, yakni kuasa-citra yang mendedahkan realitas sakit alam bawah sadar. Masyarakat digiring untuk meyakini bahwa rekayasa medan citra adalah bagian dari kebenaran untuk berbuat jahat terhadap masyarakat. Selain itu, acapkali penguasa hadir bukan atas nama rakyat, melainkan sebagai representasi dari egopolitik yang menjadi penanda dari arogansi dan birahi politik. Walhasil, kekuasaan hadir sebagai penindas, yang bersanding dengan eksploitasi seksual sebagai bentuk gratifikasi dan menjadi jaminan kepuasaan. Di sinilah ada interrelasi-semiotik menemukan jalannya, antara relasi kuasa-citra, kuasa-bahasa, kuasa-media dan kuasa-cinta yang ketiganya melingkar membentuk sebuah jalinan semiotik sebagai representasi dari kekuasaan sebagai jalan pembentang, meski acapkali keluar dari batas kesadaraan kemanusiaan. Implikasinya adalah kekuasaan menjelma sebentuk kekerasan simbolik yang dilatarbelakangi oleh hasrat atau birahi. Turbulensi Politik dan Nalar Politik Kesadaran dialektik—ideologis yang dibangun oleh MH. Said Abdullah merupakan langkah pemberdayaan dalam membangun kesadaran kritis masyarakat bawah, sehingga kehadirannya dan keberadaannya menjadi penting untuk diketahui sebagai pembacaan terhadap gerakan politik yang dilakukan-

nya. Nalar politik setidaknya mampu membangunkan kesadaran masyarakat terhadap hakikat kekuasaan, dan relasi yang dibangunnya, sehingga tafsir kuasa, citra, media dan cinta menjadi bagian yang utuh untuk membangun masyarakat. Jadi, nalar politik hadir dan dilatarbelakangi oleh ideologi yang digenggam, sekaligus menjadikannya sebagai ujung tombak gerakan. Ideologi tidak hanya sebatas ide, melainkan hadir dengan gerakan riil dan realistis sebagai rentahan kecil dari garis merah. Garis yang menghubungkan antara penguasa dengan masyarakat, sehingga ia tidak pernah lupa, berusaha lupa, atau berpura-pura lupa.

Turbulensi Politik sebagai gerakan dekonstruksi emansipatoris adalah bangunan kesadaran kritis dengan cara membongkar sebuah sistem dalam konsepsi penguasa, bahasa dan citra, dengan melibatkan semua unsur masyarakat Gerakan politik yang dilandasi oleh pemahaman ideologi politik yang kuat akan menghasilkan tokoh dengan karakter yang kuat. Sebagai seorang marhaen sejati, pengagum Soekarno, pencinta Karl Marx dan Hegel, tentunya memiliki landasan ideologi yang kuat untuk membangun masyarakat dengan menciptakan pola kerja dekonstruksi-emansipatoris dalam masyarakat, sehingga buruh tidak perlu lagi berdemo untuk menuntut kenaikan gaji, tetapi bagaimana nantinya antara buruh dan pengusaha dapat berdampingan di dalam menciptakan akselarasi kerja, sehingga surplus dalam sistem

perekonomian berjalan bukan atas nama pengusaha kapital, tetapi atas dasar kesejahteraan masyarakat. Maka, diperlukan sebuah gerakan turbulensi politik dalam arti positif sebagai kesadaran dinamis, kreatif, kritis yang menghasilkan ide, gagasan, konsep dan gerakan yang dilandasi oleh heterogenitas pemikiran, tanpa harus menimbulkan luka pada tubuh yang ‘lain’, termasuk lawan politiknya. Semacam inklusivitas gerakan yang mampu menumbuhkan kesadaran akan perbedaan. Heteroglosia menjadi percik api, cahaya yang diilhami oleh kesadaran akan keberagaman dan meyakini dirinya sebagai representasi dari masyarakat yang ‘lain’. Inilah gerakan MH. Said Abdullah di dalam membangun masyarakat yang cerdas dan berkepribadian yang diterjemahkan di dalam bingkai pemahaman menghargai perbedaan. Heteroglosia dan inklusivitas sebagai tanda, penanda sekaligus tinanda gerakan dalam membangun masyarakat yang beradab, tidak lupa akan realitas dirinya, tidak terjebak pada egopolitik yang cenderung destruktif, arogan, chauvinis, barbar, sarkas dan segala macamnya. Setidaknya, kesadaran dialektik ini harus dimiliki oleh para politikus yang suka membakar dirinya dengan mesin citra dan rekayasa-rekayasa semiotik, untuk segera ‘kembali’ kepada landasan berbangsa dan bernegara. Yakni, kembali kepada UUD ‘45, kepada Pancasila, kepada masyarakat, sehingga perjuangan di dalam mensejahterakan masyarakat adalah harga yang tidak bisa ditawar. Turbulensi Politik sebagai gerakan dekonstruksi emansipatoris adalah bangunan kesadaran kritis dengan cara membongkar sebuah sistem dalam konsepsi penguasa, bahasa dan citra, dengan melibatkan semua unsur masyarakat, sehingga tujuan hidup di dalam berbangsa dan bernegara dapat tercapai, yakni keadilan sosial, kesejahteraan bagi masyarakat dan rasa aman bagi bangsa dan bernegara dengan tetap berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka!!! =

Pimpinan Redaksi Abrari. Redaktur Ahli M. Husein. Redaktur Pelaksana Abdur Rahem. Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah. Tata Letak Zeinul Ubbadi, Hariri Em-Noer. Desain Grafis Ahmed David, M. Farizal Amir, Ach. Sunandar. Redaktur Website M. Kamil Akhyari. Sumenep Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi. Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal. Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Ryan H, Cahyo Wuriyanto Rahmat. Bangkalan R. Aditya (Kepala) Doni Harianto, Moh. Ridwan. Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan. Sidoarjo Yuyun. Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko. Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy. Manajer Pemasaran Djunaidi. Accounting Eksekutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang). Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) | Penerbit PT. Koran Madura. Komisaris Rasul Djunaidi. Direktur Utama Abrari. Direktur Keuangan Fety Fathiyah. Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, Telepon/Faks. (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber


TAPAL KUDA

15

SENIN 18 PEBRUARI 2013 NO. 0058 | TAHUN II

PENGUATAN KAPASITAS

TATA PEMERINTAHAN

Bupati Hasan Masih Sempat Mutasi 39 Pejabat

koranmadura/hud

SERTIJAB. 39 Pejabat Struktural dan Fungsional diambil sumpah dan jabatannya oleh Bupati Hasan Aminuddin, di Pendopo Kabupaten Probolinggo.

PROBOLINGGO-Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin kembali membuat kejutan di penghujung masa jabatannya. Suami dari Tantri Hasan Aminuddin --Bupati Probolinggo periode 2013-2018 -- ini memutasi 39 pejabat eselon III dan IV akhir pekan kemarin. Pejabat struktural yang menjalani mutasi terdiri dari 3 orang pejabat eselon III dan 16 orang pejabat eselon IV. Di samping itu, dilakukan pula pengukuhan 2 orang Kepala SMA dan 18 orang Kepala SD. Dalam sambutannya, Bupati Hasan mengatakan, mutasi atau perpindahan tempat kerja merupakan hal yang wajar dan harus disadari sebagai suatu kegiatan yang akan selalu dilakukan dalam setiap organisasi. Ini dilakukan dalam upaya memberikan penyegaran yang sangat diperlukan untuk menciptakan pola kerja yang lebih efisien dan berdaya guna dengan harapan dapat memenuhi pelayanan prima kepada masyarakat. “Apapun dan di manapun tugas yang diberikan oleh Pemkab Probolinggo kepada semua PNS merupakan amanah sekaligus ibadah yang harus disyukuri dengan ikhlas,” tandasnya di Pendopo Kabupaten Probolinggo. Menurutnya, mutasi merupakan kebutuhan institusi bukan kebutuhan pribadi. Oleh karena itu, yang harus dilakukan setelah pelantikan adalah segera mempelajari dan memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab pada jabatan yang dipercayakan. Jabatan apapun merupakan sebuah kepercayaan kepada pegawai negeri sipil atas kinerja yang telah dilakukan. Apalagi menjadi seorang pegawai negeri sipil sudah pilihan dalam hidup. ”Laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sebab amanah ini sewaktu-waktu akan dinilai oleh pimpinan yang telah memberikan jabatan tersebut,” tegas Bupati Hasan. Ia menjelaskan, secara khusus yang mendasari pengambilan sumpah serta pengukuhan pejabat fungsional adalah Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah merupakan tugas tambahan. Untuk penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun. “Pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas yang didukung dengan melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab secara profesional. Disamping itu juga disiplin memiliki kedudukan penting dalam keberhasilan kerja,” terangnya. Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kata dia, pada hakekatnya merupakan kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundangundangan atau Peraturan Kedinasan. Akumulasi dari pemahaman kedisiplinan tersebut yang akan membentuk PNS menjadi aparatur yang berkualitas. Hasan yakin apabila kondisi ini telah terbentuk dan terpatri dalam sanubari PNS, maka dimanapun ditempatkan, tetap akan dapat berperan dengan baik dan seberat apapun tugas yang dibebankannya.”Insya Allah akan dapat diselesaikan dengan baik pula. Disinilah letak hakiki dari pengabdian sebagai PNS yaitu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” imbuhnya. Tak Lupa, orang nomor satu yang akan mengakhiri masa jabatannya tanggal 20 Pebruari 2013 ini, mengungkapkan bahwa Pemkab Probolinggo tidak akan sama dengan daerah yang lain. Potret Kabupaten Probolinggo saat ini sudah beda dengan 10 tahun yang lalu, sebab sudah banyak aspirasi rakyat yang dikerjakan. “Saya minta agar segenap PNS untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Hakekat syukur itu adalah apa yang kita terima dan bukan yang diterima oleh orang lain,” pungkasnya.(hud/han/dar)

BERITA FOTO

ant/seno

HARGA BUAH NAIK. Supinah (35) menata buah srikaya di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Situbondo, Jawa Timur, Minggu (17/2). Pembatasan kuota dan pelarangan impor beberapa jenis buah mendorong kenaikan harga buah, seperti srikaya naik dari Rp.10.000 menjadi Rp.15.000/Kg, sirsak Rp.15.000 menjadi Rp.19.000/Kg, dan alpukat Rp.6.000menjadi Rp.12.000/Kg.

Pemerintah Ajak Masyarakat Awasi Pembangunan PROBOLINGGO Pemerintah kota (Pemkot) Probolinggo terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat untuk memperkuat dan memperluas peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Sejalan dengan itu, sebanyak 13 kelembagaan masyarakat se-Kota Probolinggo mengikuti sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat tahun 2013 yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Probolinggo, di ruang Shaba Bhina Praja, Kantor Walikota Probolinggo, beberapa waktu yang lalu.

koranmadura/hud

SUASANA TANYA JAWAB : Salah satu peserta dari Dewan Pembagunan Berkelanjutan (DPB) mempertanyakan soal komitmen Pemerintah Kota Probolinggo memberdayakan kelembagan masyarakat Ketiga belas kelembagaan masyarakat tersebut, yakni Paguyuban Kader Lingkungan (Pakerling), Paguyuban Peduli Sampah (Papesa), Forum Jaringan Manajemen Sampah (Forjamansa), Dewan Pembangunan Berkelanjutan (DPB), Eco Pesantren, Pemberdayaan Pondok Pesantren, Paguyuban Abang Becak (ABK-PRO), Paguyuban Pedagang Pasar, Forum Komunikasi Peduli Tanaman Mangga (Forkopetama), Komunitas Pelestari Keanekaragaman Hayati (Komtari Kehati),

Forum Kota Sehat, Forum Masyarakat Peduli Tata Ruang (Formas Petaru) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Probolinggo. Dalam sambutannya, Sekdakot Johny Haryanto berharap sosialisasi ini mampu menciptakan koordinasi yang lebih baik antar lembaga kemasyarakatan yang ada. “Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, saya berharap nantinya tercipta hubungan yang lebih harmonis, koordinasi yang lebih baik, baik antar lembaga maupun anta-

ra lembaga dengan Pemerintah Kota Probolinggo, yang dalam hal ini diwakili oleh SKPD terkait,” ujarnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Probolinggo, Sanusi Sapuwan, mengatakan partisipasi masyarakat implementasinya adalah pelaksanaan swakelola serta layanan komplain dan pengaduan masyarakat. “Evaluasi partisipasi masyarakat bisa dilihat di publikasi hasil pembangunan,

LKPJ Kepala Daerah, serta evaluasi swakelola,” katanya. Di sisi lain peran dari lembaga masyarakat, kata mantan Kadis Pekerjaan Umum Kota Probolinggo itu adalah, media komunikasi, sosialisasi dan diseminasi serta pemberdayaan komunitas. Secara umum, kebijakan pelibatan masyarakat dalam pembangunan di Kota Probolinggo. “Dibutuhkan sinergi antara legislatif, eksekutif, serta masyarakat, bina usaha, LSM, dan penyelenggaraan

otonomi daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, responsif, transparan, dan partisipatif, “ tandas Sanusi Sapuwan. Lebih lanjut Sanusi berharap, aksesibilitas pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah pendidikan, perekonomian, dan pelayanan publik bidang lain seperti partisipasi masyarakat yang diimplementasikan dalam pelaksanaan swakelola serta layanan komplain dan pengaduan masyarakat. (hud/ dar)

AGENDA PARTAI

PDI Perjuangan Gelar Jalan Sehat PROBOLINGGO – Puluhan ribu warga dan kader serta simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Probolinggo, Minggu (17/2) mengikuti jalan sehat yang digelar DPC PDIP Kota Probolinggo. Acara yang mengambil start dan finish di jalan KH. Mansur atau di depan stasiun kereta api ini dihelat dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-40 PDIP. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga turut memeriahkan kegiatan bertajuk Jalan sehat bareng Hj. Rukmini Buchori, calon walikota Probolinggo dari partai tersebut. Bahkan warga yang usia udzur dan jompo serta penyandang cacat, juga tidak ketinggalan. Mereka beramai-ramai berjalan menempuh jarak sekitar 5 kilo meter. Selain diikuti pengurus DPC, PAC, Ranting dan organisasi sayap seperti Repdem (Republik Demokrasi), Bamusi (Baitul Muslimin Indonesia), juga pengurus dan simpatisan DPC Partai Nasdem (Nasionalis Demokrat) setempat. Tak ketinggalan, sembilan bakal calon wakil walikota yang akan mendampingi Hj. Rukmini dalam pemilihan Walikota, yang rencananya dihelat pada 29 Agustus 2012 mendatang juga turut ambil bagian. Mereka adalah Syaiful Nurwachid, Antonius Yosep Hariyadi, Suhadak, Kusnan, Slamet Wahyudi, Reza Bayun Sarosa, Kulup Widiyono, Zulfikar Imawan, dan Suyud. Sedang tokoh PDIP yang hadir dalam gelar tersebut adalah Sirmadji, ketua DPD

koranmadura/hud

UNDIAN BERHADIAH. Walikota Probolinggo, HM. Buchori membacakan nomor peserta yang mendapat hadiah undian motor pada kegiatan Jalan Sehat dalam rangkat HUT ke-40 PDIP. PDIP Jatim. Rencananya, menurut Sirmadji, ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, akan hadir dalam jalan sehat itu. Namun diiurungkan karena kesibukannya. Megawati, kata ketua DPD Jatim, hanya titip salam dan semoga acara jalan sehat berlangsung sukses. Jalan sehat yang mengambil rute jalan KH. Mansur, jalan Dr Muhammad Saleh, jalan Raya Panglima Sudirman, DR Sutomo, Ikan Kerapu, Ikan Paus dan jalan Banda itu dilepas Hj. Rukmini sekitar pukul 05.00 wib. Peserta tiba di garis Finish, utara alun-alun, sekitar pukul 8.00 wib dan dilanjutkan undian berhadiah. Hadiah yang diperebutkan antara lain, barang-barang elektronik berupa setrika, magic jar, rice cooker, kipas angin, televisi, kulkas. Ditambah lagi enam sepeda gunung dan tiga unit se-

peda motor, masing-masing Mocin, suzuki dan motor TVS buatan India. Selain itu, pantia juga memberi hadiah kejutan berupa 150 buah jam dinding, yang diberikan ke peserta yang nomor belakang undiannya, tertera angka 40. Uniknya, peserta yang mendapatkan hadiah utama tiga motor itu, seluruhnya perempuan. Dalam acara itu, penyelenggara juga memberikan 40 hadiah hiburan yang diperuntukkan ke pada peserta yang usianya di atas 60 tahun. “Ini sebagai penghargaan kepada mereka. Karena meski usianya sudah senja, mereka masih bersemangat ikut jalan sehat,” kata Indi Eko Yanuarto, ketua panitia disela-sela pembagian hadiah. Sebelum diberangkatkan, puluhan peserta jalan sehat dihibur dengan orkes dangdut, tari tradisional, break dance dan penampilan pu-

luhan model. Dalam kesempatan itu, Indi Eko Yanuarto, yang notabene putra pertama walikota Probolinggo HM. Buchori, ikut mengumandangkan suara emasnya. Tak ketinggalan, wali kota dan Hj Rukmini, anggota DPR RI, berduet menyumbangkan sebuah lagu berjudul salbut asal-salan, bersyair Madura. Dalam sambutannya, walikota HM. Buchori, kepada peserta yang mendapatkan hadiah, berpesan agar hadiah yang diberikan panitia, benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Ia juga mengatakan kalau peserta yang ikut jalan sehat itu sekitar 35 ribu. “Ya, sekitar itu. Soalnya tiket yang kami sediakan berjumlah 32 ribu. Dan seluruhnya habis,” terang Buchori. Sementara itu, sebelum puluhan ribu peserta jalan sehat dilepas, Sirmadji, ketua DPD PDIP Jatim men-

gatakan, agenda jalan sehat adalah salah satu program PDIP. Dua program yang telah dan akan dilaksanakan, berupa bakti sosial dan try out untuk pelajar. “Program kami diarahkan bermanfaat untuk masyarakat,” kata Sirmadji dalam sambutannya. Target dari kegiatan tersebut adalah pemenangan. Baik menang di legislatif, bupati atau walikota. Menurutnya di tahun 2012, di Jawa timur, ada enam daerah kader terbaiknya yang ikut pemilihan walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati. Dari enam daerah itu, kader PDIP, yang menang. Terkait dengan Hj. Rukmini yang akan mencalonkan walikota Probolinggo, Sirmadji optimis, istri walikota yang sekarang ini akan terpilih menjadi walikota. Karenanya, ia meminta dukungan mulai pengurus DPC, PAC, ranting dan organisasi sayap PDIP, serta simpatisan PDIP untuk memenangkan dan mendukung penuh Hj. Rukmini. “Sejak dipimpin HM. Buchori, Kota Probolinggo sudah luar biasa. Makanya dukung Hj Rukmini, agar Kota Probolinggo, menjadi luar biasa,” pungkas Sirnadji, bersemangat. Sementara Hj Rukmini sendiri mengaku siap bersaing dalam pilwali, Agustus mendatang. Jika terpilih, anggota DPR RI ini akan mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menyejahterakan warga Kota Probolinggo. Program utamanya adalah pembenahan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. “Untuk menyejaterakan seluruh warga. Kami tidak membedakan partai, atau kelompok. Kami bekerja untuk rakyat Kota Probolinggo,” katanya. (gus/ han/dar)


16

OLAHRAGA

SENIN 18 PEBRUARI 2013 NO.0058 | TAHUN II

GRANADA - Pemain terbaik Barcelona asal Argentina Lionel Messi belum juga berhenti mencetak prestasi bagi klubnya. Tambahan dua gol ke gawang Granada pada lanjutan Liga Spanyol, Minggu (17/2) dini hari WIB di kandang Granada Estadio Nuevo Los Carmenes , Messi semakin mengukuhkan diri sebagai pencetak gol terbanyak

sepanjang sejarah Barcelona dan semakin sulit disamai oleh generasi Barca berikutnya. Kini ayah satu anak ini mencetak 301 gol untuk "El Barca" di pertandingan resmi. Jumlah ini dipastikan masih akan bertambah selain karena masih muda, tetapi juga karena pria yang bergabung dengan klub Catalan sejak usia 13 tahun itu baru saja memperpanjang kontraknya di Camp Nou hingga 2018 mendatang. Sehingga, kemungkinan presasi Messi ini akan sangat sulit dikejar oleh pemain lain setelahnya. Hebatnya lagi, ke-301 gol itu dicetak hanya dalam 366 petandingan atau ratarata mencetak 0,82 gol setiap pertandingan atau hampir mencetak gol pada setiap pertandingan. Dari 301 gol Messi, 206 gol di antaranya tercipta di La Liga. Sebanyak 56 gol tercipta di ajang Liga Champions, 24 gol di Copa del Rey atau Piala Raja, 10 gol di Piala Super Spanyol, empat gol di Piala Dunia Antarklub, dan satu gol di Piala Super Eropa.

Keunikan lainnya, sebanyak 243 gol di antaranya dia ciptakan dengan kaki kiri, 44 gol dengan kaki kanan, 12 gol dengan kepala, satu gol dengan tangan, dan satu lainnya dengan badannya. Tambahan dua gol ke gawang Granada pada Minggu dini hari kemarin, maka pada musim ini Messi sudah mengemas 48 gol di semua kompetisi. Khusus di La Liga, penyerang berusia 25 tahun itu sudah mencetak 37 gol dan kini memuncaki daftar top skorer sementara. Messi juga tercatat selalu mencetak gol di 14 pertandingan terakhir La Liga secara berturut-turut. Pada laga Minggu dini hari kemarin, Lionel Messi dan kawan-kawan menang 2-1. Padahal, "El Barca" tertinggal terlebih dahulu pada babak pertama berkat gol Odion Ighalo pada menit ke-26. Gol itu berawal dari umpan silang Carlos Aranda dari sayap kanan kemudian bola dipantulkan oleh Nolito ke mulut gawang. Di sana ada Ighalo yang tanpa kesulitan menyodok si kulit bundar ke dalam gawang Victor Valdes dan gol. Kedudukan 1-0. Sebenarnya sebelum gol tersebut, Barcelona memiliki sejumlah peluang. Pada menit keempat, "Azulgrana" mendapat peluang melalui striker internasional Cile, Alexis Sanchez yang menerima umpan terobosan dari Messi dan memiliki ruang tembak terbuka di kotak penalti, tapi dia lebih dulu disergap kiper Tono. Tetapi tiga menit berselang Granada balik menekan Barcelona. Sontekan Nolito mengarah ke gawang, tapi bisa diamankan oleh Victor Valdes. Pada menit ke-19, "Blaugrana" kembali mendapat peluang lagilagi melalui Sanchez. Sayang tembakannya masih melambung dan jauh dari sasaran. Beberapa menit sesudahnya, giliran Thiago Alcantara yang berpeluang membawa Barca unggul. Namun, sundulan Thiago meneruskan umpan Dani Alves masih melayang di atas mistar. Setelah tertinggal, Barca nyaris menyamakan kedudukan tiga menit kemudian. Tapi, tembakan kaki kiri bek asal Brasil Adriano masih melenceng. Memasuki menit ke-36, Messi menjajal peruntungannya lewat tendangan bebas. Namun, arah bola tembakannya masih bisa dibaca oleh penjaga gawang Granada, Tono. Dua menit berselang, Tono kembali melakkukan penyelamatan gemilang dengan menggagalkan tendangan jarak dekat Messi. Alhasil Keunggulan Granada ini bertahan hingga turun minum.

Mental Juara

Memamuski babak kedua, Barcelona

tidak mau kehilangan muka. Mental juaranya pun keluar. Ketika pertandingan babak kedua baru berjalan lima menit, Barcelona akhirnya sukses menyamakan kedudukan melalui Lionel Messi. Gol ini berawal dari tembakan Cesc Fabregas yang dimentahkan Tono. Tetapi bola pantul jatuh ke kaki Messi yang kemudian tidak terlalu sulit memanfaatkan bola "rebound" itu untuk memaksa Tono memungut bola dari gawangnya. Anak-anak asuh Tito Vilanova ini nyaris unggul pada menit ke-66. Sayang, tembakan Pedro Rodriguez dari luar kotak penalti hanya membentur tiang gawang. Semenit kemudian Pedro menggetarkan gawang Granada. Tapi, gol itu dianulir karena dia telah lebih dulu terperangkap jebakan "off side". Barca akhirnya benar-benar membalikkan keadaan pada menit ke-73. Messi lagilagi yang menjadi bintang. Kapten Tim Nasional Argentina ini diberi tugas mengambil tendang. Bola hasil tendangan kaki kirinya melengkung masuk ke dalam gawang tanpa bisa dihentikan Tono. Kedudukan 2-1. Cristian Tello juga nyaris memperlebar keunggulan Barcelona pada menit ke-85. Sayang tembakannya memanfaatkan umpan matang Andres Iniesta di dalam kotak penalti masih melambung. Sedangkan Granada memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan melalui Inigo Lopez dan Yacine Brahimi. Tapi, kedua pemain itu tak mampu memaksimalkan kesempatan yang mereka peroleh. Hingga pluit panjang dibunyikan tim tamu Barcelona keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Dengan hasil ini, Barca makin mantap bercokol di puncak klasemen sementara Liga Spanyol dengan 65 poin dari 24 pertandingan. Mereka unggul 15 poin atas Atletico Madrid yang ada di posisi kedua yang baru melawan Real Valladolid di Estadio Nuevo Jose Zorilla saat berita ini diturunkan. Sementara dengan rival abadinya, Real Madrid yang bertengger di tempat ketiga, Barcelona unggul 19 poin. Madrid sendiri sedang menjamu Rayo Vallecano di Santiago Bernabeu saat berita ini naik cetak. Sedangkan bagi Granada dengan kekalahan ini, mereka bertahan di urutan ke-15 dengan 26 poin. Sementara itu, pada laga lain di Estadio La Rosaleda, tuan rumah Malaga sukses mempermalukan tamunya Athletic Bilbao dengan skor tipis 1-0 berkat gol tunggal pemain veteran Javier Saviola pada menit ke-18. Di partai lain, Getafe memetik kemenangan 3-1 atas tamunya Celta Vigo di Coliseum Alfonso Perez, dan Osasuna mementik kemenangan 1-0 atas tamunya Real Zaragoza di Estadio El Sadar. (espn/aji)

Tenis Qatar Terbuka

INDONESIA SUPER LEAGUE

Serena Williams Jumpa Azarenka di Final

Dua Bomber Persepam MU Mulai Diperhitungkan PAMEKASAN - Dua bomber Persepam Madura Unted (PMU) yakni Osas Marvelous Ikpefua Saha dan Zainal Aarif, mulai diperhitungkan. Di dua kali

laga kandang yang semuanya berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan beberapa waktu lalu, telah mencatatkan namanya di papan skor.

Berkat ketajaman mereka, P-MU terangkat. dari awalnya ada di klasmen paling buncit, kini sudah berada di peringkat 15 klasmen sementara indone-

D

OHA - Petenis nomor satu dunia Serenan Williams akhirnya berjumpa dengan Victoria Azarenka di final tunamen tenis Qatar Terbuka setelah menundukkan lawan-lawannya di babak semifinal Sabtu (16/2) waktu setempat. Di semifinal, Azarenka menyingkirkan Agnieszka Radwanska, sementara Serena melewati petenis cantik dan seksi asal Rusia, Maria Sharapova. Azarenka meraih kemenangan dua set langsung saat berhadapan dengan Radwanska di International Tennis and Squash Complex, Sabtu (16/2). Unggulan teratas itu menang 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 18 menit. Sementara itu, Serena sukses mengatasi perlawanan Sharapova. Dia juga menang dua set langsung, dengan skor 6-3, 6-2. Serena punya modal yang sangat baik untuk menghadapi Azarenka di babak final. Dalam 12 duel melawan petenis Belarusia itu, dia 11 kali keluar sebagai pemenang. Pertemuan terakhir kedua petenis terjadi di semifinal Olimpiade London 2012. Saat itu, Serena Williams menang dengan skor 6-1, 6-2. (Sky Sports/aji)

saifulbahri/ant

P-MU KALAHKAN PERSIRAM. Penjaga gawang Persiram Raja Ampat, Jendri Pitoy (kanan) menyelamatkan gawangnya dari sergapan Pesepakbola Persepam Madura United (P-MU) Osas Saha (kiri) melewati dalam pertandingan lanjutan ISL di Stadion Gelora Bangkalan (SGB) Bangkalan, Jatim, Kamis (14/2). Dalam pertandingan tersebut P-MU mengalahkan Persiram dengan skor 2-1

sia super lauge (ISL), atau satu peringkat diatas ‘Macan Kemayoran’ sebutan lain Persija Jakarta. Zainal Arif berhasil melesahkan gol, kala Persepam MU mengalahkan Persidafon Dafonsoro 2-1. Gol yang dicetak Zainal Arif melalui sundulan kepalanya pada menit ke 77, setelah menerima umpan manis dari pemain muda Rossy Noprihanis. Gol Zainal Arif tersebut merupakan gol pertama, sejak membela P-MU, stiker yang satu ini memang dikenal lincah dan haus gol. Saat membela persita Tanggeran zainal mencetak 17 gol, sementara saat membela timnas zainal menyumbangkan 16 gol. Sementara gol yang dicetak osas saha, dicetak saat P-MU mengalahkan Persiram Raja Ampat 2-1. Gol pertama osas dicetak pada menit ke-39 melalui heading-nya, sementara gol kedua dicetak, usai menerima umpan terobosan dari pemain sayap kanan P-MU rosy noprihanis pada menit 51, Setelah

berhasil mengecoh penjaga gawang persiram raja ampat yang dijaga jendro pitoy. Pada musim lalu, pria berkulit hitam asal Negeria kelahiran 1986 itu, berhasil menyumbangkan 19 gol kepada clubnya, PSMS Medan. Dan menjadi top skor di clubnya. Stiker osas sebelumnya sempat mendapat cemo’oh dari sejumlah suporter fanatik P-MU, karena selama 3 kali pertandingan laga awal dan 1 kali pertandingan lagam home belum satupun melesahkan gol. Namun, saat melawan persiram raja ampat, osas berhasil melesahkan 2 gol sekaligus. Menurut pelatih kepala Persepam Daniel Roekhito, Kedua bomber tersebut saat ini mulai bangkit. Danel juga berharap, kebangkitan ini berlanjut saat laga tandang melawan musuh bebuyutanya barito putra pada lawatanya ke Banjarmasin (19/020) nanti.” Mudah-mudahan 2 stiker ini tetap bangkit, dan berhasil membawa point penuh ke bumi Madura”. Urainya. (afa/muj)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.