e Paper Koran Madura 18 September 2013

1

RABU 18 SEPTEMBER 2013 NO.0201 | TAHUN II Koran Madura

RABU

18 SEPTEMBER 2013

AS Roma Menang 100 Persen Berita di hal 16

antara foto/irsan mulyadi

SEKOLAH PAKAI MASKER. Sejumlah siswa SD memakai masker saat bermain di belakang halaman sekolah dengan latar gunung Sinabung mengeluarkan debu vulkanik, di Desa Sukandebi, Karo, Sumut, Selasa (17/9). Siswa dan guru menggunakan masker saat proses belajar mengajar untuk menghindari terhirup debu vulkanik Gunung Sinabung.

PARLEMENTARIA

Hari ini, BK DPR Periksa Priyo-Tantowi JAKARTA- Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK-DPR) memeriksa Politisi Golkar, Priyo Budi Santoso pada hari ini, Rabu (18/9). Priyo diadukan ke BK karena telah memfasilitasi terpidana korupsi agar mendapatkan remisi dari presiden. Selain memanggil Priyo, BK juga menjadwalkan pemanggilan politisi Golkar lainnya yaitu, Tantowi Yahya. Tantowi dipanggil atas tuduhan melanggar kode etik karena melawat ke negeri Israel.

“Minggu lalu beliau (Priyo) bilang akan hadir (menghadap BK), jam 02.00 siang,” kata Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR), Trimedya Panjaitan di Jakarta, Selasa (17/9).

Seperti diberitakan, Koalisi Masyarakat Sipil antikorupsi mendatangi DPR untuk mengadukan Priyo Budi Santoso ke BK DPR. Laporan ini terkait dengan kunjunganya ke Lapas Suka Miskin dan bertemu dengan napi korupsi beberapa waktu lalu.

Menurut Trimedya, pihaknya akan mempertanyakan maksud dan tujuan Priyo mengunjungi Lapas Suka Miskin untuk bertemu dengan terpidana korupsi DPID, Fahd A Raffiq. Fahd selama ini juga menjadi saksi dalam kasus korupsi Al Quran yang menyeret nama Priyo dalam kasus tersebut. “Yang penting kan ada apa dia menemui yang sebelumnya menyebut dia dalam persidangan,” imbuhnya.

Terkait pemanggilan Tantowi, anggota BK DPR Ali Maschan Moesa menjelaskan, pemanggilan terhadap Tantowi sebagai tindak lanjut atas laporan atau pengaduan masyarakat, terkait perjalanan Tantowi ke Israel beberapa waktu lalu. “ Hari ini, kita juga panggil Mas Tantowi. Kita akan panggil dan mintai keterangannya, dalam kasus perjalanannya ke Israel sebelumnya dalam rangka dan kapasitas seperti apa. Karena ada pengaduan dari masyarakat, perjalanan mas Tantowi ke Israel itu, melanggar etik, terkait posisinya yang duduk di Komisi I,” kata Ali di kompleks Parlemen, Jakarta Selasa (17/9).

Menurut Ali, laporan dalam kasus ini layak di dalami BK, karena memang kunjungan Tantowi ke Israel, dinilai sulit diterima sebagian masyarakat dalam negeri. Hal ini karena antara Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik. “Sehingga sebagian masyarakat, kecewa atas langkah Tantowi yang duduk di Komisi I itu, melakukan kunjungan ke Israel. Walau itu dikabarkan dalam rangka memenuhi undangan LSM Australia dan merupakan perjalanan pribadi,” pungkasnya. (gam/cea/abd)

Air Minum Musim kemarau yang mulai sampai pada puncaknya membuat masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.

Sekalipun ada, mereka mendapatkannya dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) dan hanya cukup untuk dikonsumsi.

Air dari Perusahaan Pemerintah ini bahkan byar pet, kadang lancar, kadang mampet.

Karena tidak mendapatkan sumber air lain, beberapa warga mendatangi kantor PDAM untuk komplain. Mereka dijumpai Matrawi yang kebetulan menjadi Tenaga Honorer di kantor tersebut.

Warga

: Pak, kami sudah selalu tepat waktu melunasi pembayaran air yang kami pakai. Tapi kenapa selalu byar pet. Untuk mandi saja kami tidak bisa.

Matrawi : Pak, mohon maaf ini Perusahaan Air Minum, bukan Perusahaan Air Mandi....

Cak Munali

BERITA

TERKAIT Halaman 14

KPK Mengejar Nama Baru PT KOPL Diketahui Pernah Memperoleh Jatah dari SKK Migas JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mengembangkan kasus suap yang melibatkan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), Rudi Rubiandini. Komisi anti rasuah ini tengah fokus mengungkap kemungkinan adanya nama-nama baru sebagai pemberi dan penerima suap.

Hal tersebut seperti dikatakan Juru Bicara KPK, Johan Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/9).

“Intinya begini, setelah tangkap tangan, uang kan berasal dari Simon (Gunawan Tanjaya). Ini yang dikembangkan ke mana,” kata Johan.

Simon merupakan tersangka yang diduga memberikan suap kepada Rudi Rubiandini sebesar Rp8 miliar.

Simon ditangkap KPK pada 13 Agustus 2013 sekitar pukul 24.00 WIB di Apartemen Mediterania Tower H Jakarta Barat. Dia diciduk setelah KPK menangkap tangan Rudi bersama Devi Ardi.

Menurut Johan, upaya pengembangan lanjutan diawali dengan memanggil tiga pegawai PT Kernel Oil Pte Ltd (KOPL). Namun, Johan mengaku tidak mengetahui secara pasti

apakah ketiga pegawai KOPL tersebut adalah Sudomo, Yatman dan Ira Dwi Andini yang selama ini diduga terlibat. “Saya tidak tahu, itu materi,” tegasnya.

Hanya saja, jelas dia, kemungkinan besar KPK akan memanggil pemilik KOPL Singapura, Widodo Ratanachaitong. Pasalnya, Widodo sempat bertemu dengan Rudi Rubiandini di Singapura. “Kemungkinan memeriksa Widodo ada,” tegas Johan.

Sebagaimana diketahui, pengacara KOPL Indonesia, Junimart Girsang membenarkan bahwa ada pertemuan antara Widodo dan Rudi di Singapu-

ra. Pertemuan itu membahas perencanaan ekspansi bisnis KOPL di Indonesia. Namun, Junimart membantah bahwa pertemuan tersebut terkait dengan pembicaraan pemberian uang yang saat ini menjadi kasus suap di lingkungan SKK Migas.

Di tempat yang sama, pengacara Rudi Rubiandini, Rusdi A Bakar mengungkapkan, kliennya masih enggan untuk membicarakan kasus dugaan suap yang melibatkan dirinya. Sejauh ini Rudi masih menutupi peran pihak-pihak lain yang terlibat didalam kasus ini, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik.

Menurut Rusdi, dirinya hanya membahas soal kondisi Rudi dan kliennya belum mau untuk membahas kasus terlebih dahulu. “Tidak ada.

Cuma ngobrol-ngobrol biasa,” kata Rusdi ketika ditanya apakah pertemuannya dengan Rudi sudah membahas kasus dugaan suap di SKK Migas.

Saat disinggung mengenai proses tender di SKK Migas, Rusdi juga menolak untuk memberikan penjelasan, begitu pula ketika ditanya soal aliran dana dari Singapura untuk Rudi. “Dia belum cerita,” tegas Rudi.

Saat ini KPK sudah menetapkan Rudi sebagai tersangka setelah menerima uang dari Devi Ardi. Ardi sendiri diduga menjadi kurir pengirim uang atas perintah Simon Gunawan Tanjaya yang diduga dari PT Kernel Oil Pte Ltd (KOPL). Mereka pun, kini sudah menjadi tersangka.

PT KOPL diketahui pernah memperoleh jatah dari SKK Migas di Terminal Minyak Mentah dan Kondensat Senipah, Delta Mahakam, Kalimantan Timur dan Terminal Minyak Mentah Sumur Minyak Minas, Jambi.

Fakta ini terungkap melalui publikasi Platts Global Allert dalam tajuk Indonesia’s SKK Migas Offers Senipah Condensate, Minas Crude. SKK Migas pernah menawarkan kondesat Terminal Senipah dan minyak mentah Terminal Minas. Data itu dihimpun langsung oleh Platts perwakilan Singapura tertanggal 3 Juli 2013. (gam/bud)

POLEMIK PENGERUKAN KALI KEMUNING

PEMBATASAN KENDARAAN

Sampang mendesak penegak hukum untuk segera menyelidiki proyek pengerukan Kali Kemuning setempat. Pasalnya, proyek senilai Rp 800 juta itu dikerjakan sendiri oleh Dinas PU Pengairan tanpa melalui proses tender.

Pembina GAPEKNAS Sampang Djamad Badrun mengatakan, pengerukan Kali Kemuning itu melanggar Perpes Nomor 70/ 2010.

Dalam perpes yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa itu disebutkan bahwa semua proyek yang nilainya di atas Rp 200 juta harus melalui proses tender. ”Proyek yang bisa dikerjakan tanpa tender hanya yang berkaitan dengan bencana dan membutuhkan penanganan cepat atau kegiatan yang berkaitan dengan kerahasian negara.

Nah, pengerukan Kali Kemuning itu kan tidak masuk katagori tersebut sehingga tidak bisa dilaksanakan tanpa proses tender,” ujarnya dengan raut wajah terheran-heran.

Menurut Djamad, apa yang dilakukan Dinas PU Pengairan Sampang terkait pekerjaan pengerukan Kali

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan pembatasan kendaraan, seperti plat nomor ganjil genap dan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) tidak dapat diterapkan secepatnya di ibu kota.

“Kebijakan pembatasan kendaraan tidak bisa buru-buru kita terapkan di Jakarta, karena membutuhkan transportasi umum yang benar-benar memadai,” kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut Jokowi, kebijakan pembatasan kendaraan tersebut baru dapat diterapkan jika jumlah armada angkutan umum di ibu kota sudah mencukupi.

“Makanya, kita tambah dulu armada bus sedang dan bus TransJakarta supaya bisa menampung penumpang sebanyak-banyaknya. Setelah itu, baru kita bisa terapkan sistem ganjil genap atau ERP,” ujarnya.

Jokowi menuturkan penerapan kebijakan pembatasan kendaraan itu merupakan salah satu upaya mengantisipasi kebijakan mobil murah di Jakarta. (ant/rid/beth)

GAPEKNAS Desak Penegak Hukum Bertindak Belum Dapat SAMPANG- Gabungan Pengusaha Diterapkan Kontraktor Nasional (GAPEKNAS)

Kemuning dengan swakelola itu sebenarnya sudah bisa diproses secara hukum. Para penegak hukum, kata dia, bisa masuk dari pelanggaran terhadap Perpres Nomor 70 Tahun 2010. ”Sekarang penegak hukum seharusnya sudah bisa melangkah melakukan penyelidikan. Di media-media kan sudah ramai tuh pemberitaan tentang pengerjaan proyek Kali Kemuning tanpa tender itu. Jadi, ya tinggal pendalaman data saja,” sarannya.

Terpisah, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang Sucipto berjanji akan segera melakukan pendalaman data dengan mengklarifikasi langsung kepada Kepala Dinas PU

Pengairan Toni Murdiwanto. ”Saya akan segera mengklarifikasi apa yang menjadi dasar Dinas PU Pengairan mengerjakan proyek senilai Rp 800 juta tanpa tender,” katanya kepada Koran Madura, Selasa (17/9).

Sebelumnya, PPTK Dinas PU Pengairan Moh Zainullah mengatakan, pelaksanaan pengerukan Kali Kemuning secara swakelola itu sudah sesuai dengan Perpres Nomor 70/ 2010 Pasal 26 tentang Swakelola.

Apalagi, kata dia, Dinas PU Pengairan memiliki eskapator sendiri sehingga penggunaan anggaran bisa lebih efektif daripada ditenderkan kepada publik. (*/hol/lum)

2

Pemkab Belum Menemukan Solusi Polres Sedang Mengkaji Kebutuhan BBM Masyarakat Kepulauan SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep masih belum menemukan solusi untuk mengatasi kelangkaan BBM di daerah kepulauan. Beberapa pekan terakhir, BBM di daerah kepulauan langka. ”Kami telah mengadakan rapat khusus membahas itu.

Namun, hingga kini masih belum juga mendapatkan solusi,” kata Bupati A. Busyro Karim, Selasa (17/9).

Pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi kelangkaan BBM yang kerap terjadi di kepulauan Sumenep. ”Sekarang (kemarin red.), Sekretaris Daerah bersama stafnya sedang ke tingkat dua Jatim. Hal itu untuk membahas permasalahan tentang pendistribusian BBM di kepulauan ini,” terangnya Pihaknya berharap agar Gubenur Jatim bisa memberikan ruang penuh terhadap pemerintah daerah. Sehingga pemeritahan daerah bisa mengontrol kebutuhan masyarakat. ”Kami harap Gubernur bisa memberikan kebijakan untuk membuat rekom, sehingga semuanya dapat terkontrol dengan baik,” harapnya.

Selain itu, BPH migas diminta untuk mengubah undang-undang yang telah berlaku. ”Atupun BPH migas itu membuat peraturan baru, hingga nantinya tidak akan nada kesulitan kembali,” tukasnya.

Aktivitas Lumpuh Kepala Desa Sepangkur Kecamatan Gayam Moh Saleh mengatakan, semua lini kegiatan warga satu bulan terahir ini terhenti. Jika satu minggu kedepan tidak ada pengiriman BBM ke kepulauan, termasuk Gayam, dipastikan warga kepulauan akan men-

SUMENEP

RABU 18 SEPTEMBER 2013 NO. 0201 | TAHUN II

galami stagnasi ekonomi dan dipastikan akan kelaparan karena sampai saat ini BBM sangat menjadi tumpuan warga kepulauan. ‘’Harganya mencapai Rp 20 ribu perliter, normalnya Rp 10 ribu. Dan barangnya pun tidak ada. Ini benar-benar menyakitkan bagi warga kepulauan. Kami harus mengadu sama siapa, setelah kami mengadu ke camat, mereka tidak berani memberi sosulsi karena pemberi rekom dan pemilik rekom terancam

Harganya mencapai Rp 20 ribu perliter, normalnya Rp 10 ribu. Dan barangnya pun tidak ada. Ini benar-benar menyakitkan bagi warga kepulauan

menjadi tersangka dalam suplai BBM kekepulauan,’’ kata Moh Saleh, Selasa (17/9).

Kondisi BBM di kepulauan ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk anggota DPRD Jatim, Ahmad Iskandar asal Sumenep. Dia menilai, kosongnya BBM di sejumlah kepulauan di Sumenep ini dampak dari aturan Pertamina yang menjenali-

sir semua daerah. Padahal, wilayah Sumenep yang terdiri dari banyak kepulauan tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Sering terjadi penangkapan BBM oleh petugas saat hendak didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan BBM warga kepulauan, padahal sudah memiliki dokumen sebagaimana diatur perbup Sumenep. ‘’Ini kan dampak dari aturan Pertamina. Pertamina seperti negara dam negara.

Aturan pertamina itu tidak bisa diberlakukan di Sumenep. Pertamina kan hanya alat sistem ekonomi pemerintah, jadi jangan menjadi negara sendiri,’’ ungkap Iskandar di Sumenep.

Untuk itu, sambungnya, pemkab tidak bisa diam diri, harus mencari solusi, melaporkan ke atasannya seperti Gubernur. Karena persoalan ini sudah mengakar dan tidak bisa diselesaikan dengan upaya remeh. ‘’Gubernur juga harus tahu persoalan ini, makanya Bupati harus melapor ke Gubernur. Dan kami juga akan menyampaikan ke Gubernur,’’ ujarnya.

Dia menilai, persoalan BBM di kepulauan saat ini sudah merupakan persoalan emergensi, sehingga harus ada solusi yang sifatnya emergensi juga. Persoalan kasus yang sudah masuk ranah hukum seperti penangkapan BBM oleh polisi, pihaknya mempersilahkan untuk terus diproses secara hukum, namun persolan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas pemerintah. ‘’Masyarakat tidak mau tahu ada apa dalam persoalan BBM ini, mereka hanya menginginkan yang penting BBM ada sesuai kebutuhan mereka. Soal proses hukum,

Masyarakat tidak mau tahu ada apa dalam persoalan BBM ini, mereka hanya menginginkan yang penting BBM ada sesuai kebutuhan mereka.

silahkan dilanjutkan,’’ paparnya.

Sementara Anggota DPRD Sumenep, asal kepulauan, Miftakhurrahman, mengatakan, bahwa laporan warga mengenai kelangkaan BBM kepulauan yang menyebabkan semua pelayan publik lumpuh, diterima hampir setiap detik ke ponselnya.

Selain aktivitas penerangan yang mati total, KBM lumpuh dibeberapa kecamatan kepulauan. “Kami tak ingin kembali ke masa purba, setiap malam seperti tidur di dalam gua yang gelap gulita. Tidak adanya kiriman BBM ini, sangat menyiksa kami yang tinggal dikepulauan,”paparnya.

Politisi PPP ini mengungkapkan, karena banyaknya fasilitas publik yang lumpuh akan menyebkan persoalan yang rumit dimasyarakat.

Lebih-lebih, lanjutnya, ketidakpercayaan kepada pemerintah Sumenep. Dia menyebutkan, lumpuhnya pelayanan publik tidak hanya dialami kepulauan Raas, tetapi di Kangean,Sapudi termasuk di Kepulauan Masalembu.

Polres Kaji Sementara

Kapolres

Sumenep AKBP Marjoko mengaku sedang mencari penyebab kemungkinan adanya penimbunan. ”Kami ke belakang akan terus melakukan penyelidikan, sehingga pada akhirnya penyebab kelangkaan BBM itu bisa segera terungkap,” katanya.

Menurutnya, distribusi BBM ke daerah kepulaun masih rentan penyelewengan. ”Kami ke depan akan memperketat pengawasan, sehingga tidak lagi ada yang memanfaatkan dikala masyarakat kepulauan krisis stok BBM bersubsuidi,” ungkapnya.

Saat ini, polres sedang mengkaji kebutuhan bahan bakar minyak masyarakat kepuluan setiap bulannya. ”Jika sudah diketahui akan kebutuhan masyarkat kepuluan, nantinya lebih mudah untuk mengawasinya. Sehingga akan memperkecil ruang masyarakat untuk memasok BBM dengan cara ilegal,” terangnya.

Jika sudah mengetahui jumlah kebutuhan masyarakat kepulauan, dirinya berjanji tidak akan segansegan untuk melakukan penagkapan jika ada salah satu oknum yang memasok BBM ke kepulauan diluar kebutuhan yang telah ada. ”Kami pasti akan selalu tegas dalam menjalankan tugas, jika nantinya ada yang sudah melanggar terhadap aturan yang ada. Pasti kami akan melakukan tindakan sampai ke penangkapan,” tukasnya.

Saat ini pasokan BBM bersubsidi di Kepuluan Masalembu sudah hampir habis.

Sehingga, harga BBM melambung tinggi sampai berkisaran Rp. 20 – 25 ribu per literanya. (edy/athink/rif/mk)

PETERNAKAN

Populasi Sapi Menurun SUMENEP – Populasi sapi di Kabupaten Sumenep pada tahun ini menyusut jika dibandingkan tahun lalu. Padahal beberapa tahun terakhir populasi sapi di ujung timur Pulau Madura bertahan, bahkan ada peningkatan. Hal itu berdasarkan survei per September 2013 yang dilansir Dinas Peternakan Jawa Timur.

Bupati A. Busyro Karim mengatakan, dari sebelumnya yang berjumlah 359.087 ekor, kini hanya tinggal 357.038 ekor.

“Tetapi itu masih belum data pertahun,” katanya, Selasa (17/9) usai menghadiri Kontes Ternak Sapi di Kecamatan Lenteng.

Untuk kembali meningkatkan populasi sapi itu, pihaknya mengaku sudah melakukan langkah taktis dengan memberikan bantuan berupa dana pengembangan dan perawatan sapi.

“Termasuk kami sudah mulai datangi ke para peternak sapi agar sapi-sapinya dirawat sebaik mungkin,” paparnya.

Penurunan populasi sapi terjadi di setiap kabupaten di Madura. Jumlah populasi sapi di Jawa Timur yang smula 5.6 juta, saat ini turun menjadi sekitar 3.30 juta.

Meningkat Di tempat yang sama, Unit Pelaksana Teknis Inseminasi Buatan (UPT IB) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur M. Tjahjono menyatakan, khusus produksi hasil ternak terus menunjukkan peningkatan. Sebut saja misalnya, produk hasil ternak menjadi susu adalah 900 porsen atau berkisal 52 persen, sementara telur sudah berkisal 40 persen.

“Termasuk yang mulai normal adalah peternak sapi potong.

Jika pada tahun 2010 peternak sapi potong memburukn tapi pada tahun 2011 hingga 2013 kembali normal. Hal ini jelas menjadi kebanggan kita bersama, karena hal itu tak lepas dari peran masyarakat, sehingga akan menjadi agrebisnis unggulan bagi masyarakat. Paling tidak akan menjadi ajang promosi,” katanya kepada wartawan. (sym/mk)

MENURUN. Jumlah populasi sapi di Kabupaten Sumenep menyusut, dari 359.087 ekor saat ini tinggal 357.038 ekor.

ALASAN KUNJUNGAN KERJA

Kantor Wakil Rakyat Sepi

TARGET PENYEDIAAN SAWAH BARU Petani menggunakan traktor membajak sawah di lahan persawan Desa Kwansan, Kediri, Jawa Timur, Jumat (13/9).

Kementerian Pertanian menargetkan penyediaan lahan sawah baru pada tahun 2013 yang mencapai 65.000 ha sawah baru, hal ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012.

Pada tahun 2012, target penyediaan sawah baru mencapai 100.000 ha sedangkan realisasinya sampai akhir tahun mencapai 95%-nya atau setara 95.086 ha

KELANGKAAN BBM DI KEPULAUAN

Bupati Kecewa Direktorat Kepolisian Perairan Polda SUMENEP – Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengaku sangat kecewa atas penangkapan warga kepulauan yang ditangkap Ditpolair Polda Jawa Timur saat hendak memasok BBM. Pasalnya, pasca penangkapan Suddin, BBM di kepulauan sangat langka, bahkan para pedagang kepulauan tidak berani untuk memasok BBM. Yang lebih mengerikan, katanya, Camat Gayam dan Kabag Perekonomian Pemkab Sumenep dijadikan tersangka, karena telah berani memberi rekom. Padahal, lanjutnya, rekom yang mereka buat sudah sesuai dengan perbup.

“Ada apa ini? Rekom yang dibuat oleh forpimka sudah berdasarkan peraturan bupati (perbub). Ini harus cepat dibicarakan kembali dengan pihak eksekutif, legistaif, yudikatif.

Kalau ini tidak cepat diselesaikan akan berdampak negatif pada masyarakat kepulauan,” katanya, Selasa (17/9).

Menurut bupati, hingga saat ini masyarakat kepulauan merasa was-was dan takut untuk memasok BBM. Akibatnya, BBM di kepulauan langka dan harganya sudah mencapai Rp 20–25 ribu per liter. “Akan seperti apa nasib rakyatku di kepulauan jika pemasok BBM terus ditangkapi oleh petugas.

Padahal, BBM yang kita pergunakan juga di ambil dari kepulauan,” sesalnya.

Anggota Komisi A DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath juga mengecam tindakan Ditpolair Polda Jatim yang telah menangkap Suddin saat hendak memasok BBM. Menurutnya, tindakan Ditpolair Jatim sangat keterlaluan karena telah meremehkan

perbup yang merekomendasi pembuatan rekom bagi warga kepulauan yang ingin memasok BBM. Darul mengancam akan melaporkan permasalahan penangkapan warga kepulauan ke Kompolnas jika dalam kurun waktu satu minggu tidak ada penyelesaian. ”Kami akan membawa permasalahan penangkapan warga kepulauan ke Kompolnas, jika dalam waktu dekat warga kepulauan belum dilepas, karena yang dilakukan Suddin sudah sesuai dengan perbub,” ancamnya.

Sementara tokoh masyarakat Kecamatan Gayam, Pulau Sepudi, Jamal Reyadi (50), menyesalkan penangkapan yang dilakukan Ditpolair Polda Jatim kepada Suddin beberapa waktu lalu.

Akibat penangkapan terse-

but, pedagang BBM kepulauan enggan memasok BBM dari daratan ke kepulauan, akibatnya harga BBM di kepulauan menjadi mahal. ”Kami sebagai masyarakat kepulauan sangat menyesalkan tindakan Ditpolair Polda Jatim, karena sudah melakukan terhadap warga yang tidak berdaya. Padahal, tersangka sudah melengkapi persyaratan dari forpimka untuk memasok BBM. Ini pelecehan terhadap rekom maupun perbup,” katanya.

Menurutnya, kasus penangkapan Suddin terindikasi ada permainan atau ada pesanan sponsor, karena alasan yang dikemukan polair saat penangkapan berbeda dengan tuduhan berikutnya.

Saat ditangkap, Suddin dicurigai sebagai pemasok BBM ilegal, namun setelah

ditunjukka rekom forpimka, tuduhan terhadap tersangka berubah pada masalah izin pengangkutan yang ditengarai menyalahi aturan. Dalam aturan pengangkutan lewat jalur laut harus menggunakan kapal Tanker.

Sementara Kasatpolair Kalianget, Mahardi, dimintai konfirmasi mengenai penangkapan Suddin, mengaku bukan haknya untuk berkomentar masalah tersebut. ”Maaf saya gak bisa berkomentar masalah itu. Sampeyan langsung minta komentar ke Polair Jawa Timur saja biar lebih jelas,” jelasnya.

Pada 18 Juni lalu, Samsu’din alias Suddin (51) warga Pulau Sepudi, ditangkap Polisi Air Polda Jatim, yang sedang melakukan patroli di perairan Sumenep. (edy/mk)

SUMENEP - Hingga pukul 16.30 Wib, Selasa (17/9), kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Jalan Trunojoyo sepi. Tidak ada satupun anggota wakil rakyat ini yang berada di kantornya.

Kondisi ini sangat disayangkan, sebab alasan dewan tidak ada di kantor biasanya selalu normatif. Selain kunker, reses, konsultasi komisi dan lainnya.

Sementara hasilnya, masih belum dirasakan langsung ditengah-tengah masyarakat.

Selama ini, kantor dewan selalu kosong. Dan alasan yang selalu digunakan adalah kunjungan, bimbingan teknik (Bimtek) dan lainnya. Namun hasilnya belum jelas, sehingga jalan-jalan dewan dinilai hanya buang-buang anggaran.

Sekretaris SAI, Moh. Fauzi, mengatakan, para wakil rakyat selalu berjibaku dengan halhal yang artifisial. Sementara yang bersifat subtansi kurang diperhatikan. Dewan hanya pintar berwacana belaka, namun tindak lanjut dilapangan tidak pernah jelas. Anggota legislatif hanya pandai berkelit memutar wacana regulasi pembangunan. “Tapi nyatanya sampai sekarang, apa prestasi Dewan Sumenep. Ini absurd. Ini yang kami kecewakan”paparnya.

Dia kemudian mencontohkan, persoalan anggaran APBD yang setiap tahun tidak berpihak kepada rakyat, tidak bisa diselesaikan. Padahal

seharusnya dewan mampu membaca dan menganalisa anggaran yang benar-benar pro rakyat. “Kalau Dewan tidak bisa bekerja dengan serius mengawal APBD, lalu kepada siapa rakyat akan mengadu, bagaimana fungsi mereka “ ungkapnya kecewa.

Selain itu, aspirasi rakyat Sumenep juga sering dipertanyakan oleh masyarakat, seperti harapan adanya Peraturan Daerah (Perda) Migas sampai sekarang belum jelas, padahal Dewan selalu melakukan kunjungan mematangkan konsepnya. “ini hanya contoh, bahwa hasil kunjungan yang dilakukan dewan tidak jelas, “kecamnya.

Sekretaris Dewan DPRD Sumenep, Sunarto mengatakan bahwa semua anggota dewan sedang kunjungan Komisi DPRD Sumenep.

Menurutnya, kunjungan yang dilakukan dewan sejak hari Senin sampai dengan Rabu (18/9) hari ini. “Acara Konsultasi komisi Dik, masing-masing komisi berbeda daerahnya,” tuturnya.

Untuk komisi C dan D pergi ke Bali, komisi A ke Batam, sedangkan komisi D ke Makasar. Sementara anggaran yang dikeluarkan untuk kunjungan komisi ini, menurutnya masing-masing dewan mengantongi 5.590.000 termasuk biaya hotel, tapi belum ongkos transport pesawat. (athink/mk)

KONTAK LANGGANAN

0328-6770024 081931012753 (Manajer Pemasaran)

SUMENEP

3

RABU 18 SEPTEMBER 2013 NO. 0201 | TAHUN II

Pemerintah Pantau Harga Tembakau SUMENEP – Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Soengkono Sidik mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pabrik untuk membicarakan tentang patokan harga tembakau.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan pabrik dan gudang dalam membicarakan masalah itu,” katanya, Selasa (17/9) kepada Koran Madura.

Pihaknya optimis harga tembakau di pasaran akan normal. Selain persediaan tembakau di gudang relatif sedikit, juga para petani yang tanam tembakau tidak membludak seperti pengalamanpengalaman sebelumnya.

“Jadi, saya optimis harga tembakau akan berpihak

pada petani, karena persediaan tembakau di pabrikan dan gudang relatif sedkit, sehingga permintaan akan tambah meningkat. Jika tambah meningkat, maka harapan petani agar tembakaunya dihargai mahal akan tercapai,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih jauh hasil koordinasi pabrikan dan gudang, Soengkono belum menjelaskan secara pasti.

Tapi, menurutnya, pemerintah sudah melakukan komu-

nikasi dengan semua pabrikan. “Kami masih melakukan kontak-kontak dengan para pabrikan, dan selanjutnya kami akan terus melakuan komunikasi agar harga tembakau berpihak pada petani,” pungkasnya.

Sementara secara terpisah, Marhum, petani tembakau asal Desa Lanjuk, Kecamatan Manding berharap agar pemerintah benar-benar memperjuangkan hak dan kesejahteraan rakyat.

“Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah terkesan lepas tangan ketika para tengkulak dan pabrikan membeli hasil panen kami dengan harga murah,” katanya usai memanen tembakau di sawahnya.

Harapan senada juga disampaikan oleh Muhammad, petani asal Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan. Dia meminta agar pemerintah ikut memperjuangkan nasib mereka. “Karena hanya ini harta benda yang kami punya. Termasuk cara ini yang dapat kami lakukan untuk bertahan hidup,” ungkapnya.

Ketua Asosiasi Petani Asal Kecamatan Dungkek, Moh. Saiful, meminia agar pemerintah tidak hanya mengunbar janji. “Karena biasanya, mereka hanya selesai di mulut, tapi belum berwujud pada tindakan nyata,” pintanya saat dihubungi via telpon oleh Koran Madura. (sym/mk)

MANGKRAK. Pembangunan pasar tradisional Pasar Anom Sumenep sampai sekarang belum diketahui kapan akan dilanjutkan, bahkan belum diketahui pihak ketiga yang akan menjadi mitra pemkab Sumenep.

PASAR ANOM BELUM JELAS

Pemkab Baru Terima 3 Usul Investor SUMENEP - Kelanjutan pembangunan pasar tradisional yang mangkrak sejak tahun 2011 lalu sampai sekarang belum diketahui siapa pihak ketiga yang akan menjadi mitra pemerintah Sumenep. Padahal kelanjutan pembangunan pasar itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pedagang yang sudah lama berjualan di pinggir rolakan pasar sentral itu.

Selama ini, kelanjutan pembangunan pasar menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat Sumenep. Sebagai salah satu pusat perelonomian, mangkraknya pembangunan pasar itu mengakibatkan kondisi pasar kumuh dan konsumen enggan untuk datang ke pasar. “Para

pedagang tetap dirugikan dengan kodisi pasar yang seperti ini, “ungkap Nayati, salah satu pedagang.

Dia kurang banyak tahu informasi mengenai kelanjutan pembangunan pasar yang direncanakan pemerintah.

Hanya saja harapannya, agar masalah pasar ini segera diselesaikan. “Saya tetap berharap, Pasar Anom kembali menjadi pasar sentral masarakat. Sekarang, banyak pedagang yang sudah jenuh dengan kondisi yang seperti ini terus, “ tukasnya.

Secara terpisah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep,Carto mengatakan, ada tiga investor yang sudah masuk kepemerintah dan menawarkan kerjasama. Ia

menjelaskan, bangunan tahap pertaman yang sudah beridiri nanti akan dibuang. Karena pembangunan akan dirombak total dari awal.

“Belum jelas, tapi penawaran dari investor sudah ada. Ada tiga investor yang sudah menawarkan,” terangnya ketika ditanya kelanjutan pembangunan pasar Anom di kantornya.

Ia kemudian mengatakan, pihaknya menginginkan kelanjutan pembangunan Pasar Anom dimulai pada Oktober atau November tahun ini. Menurut keterangannya, uang yang sudah dikembalikan oleh kontraktor lama sebesar Rp 534 juta. Sedangkan dana pembangunan yang harus dikembalikan, semuanya Rp 833 juta. (athink/mk)

PENYELEWENGAN DANA PNPM

Dewan Desak Kejari Menuntaskan KEBIJAKAN HARGA. Seorang petani merawat tanaman kedelai jenis Burangrang, Selasa (17/9). Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Perum Bulog berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga kedelai, dengan langkah memberikan harga yang adil kepada petani kedelai. Harga pagu beli yang diteteapkan diatas Rp. 7000 per kilo gram.

KESEHATAN

Waspai Penyakit Tifus SUMENEP – Direktur Rumah Sakit dr. H. Moh Anwar, Fitril Akbar, meminta masyarakat mewaspadai penyakit tifus. Beberapa pekan terakhir ini, penyaki tifus mulai menyerang banyak orang, baik muda maupun tua.

Memang kondisi cuaca beberapa pekan terakhir menunjukkan tanda-tanda yang kurang baik, sehingga rentan timbulnya penyakit.

“Tetapi yang perlu diwaspadai adalah penyakit tifus.

Sebab, beberapa pasien yang

datang ke RSUD Moh. Anwar, rata-rata terserang penyakit tifus,” katanya, Selasa (17/9) kepada Koran Madura.

Fitril menjelaskan, tifus dapat diketahui melalui demam tifoid. Tanda itu biasanya disebabkan oleh bakteri salmonella enterica. “Sedangkan tanda yang lain adalah penyakit rickettsia, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri genus rickettsia yang disebarkan oleh kutu,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih lan-

jut faktor utama kenak penyakit tifud, kata Fitril adalah faktor lingkungan. “Karena tifus intinya adalah bakteri, bakteri itu muncul dari lingkungan yang tidak terawatt.

Untuk itulah, lingkungan yang bersih itu dilesatarikan, agar tidak menjadi bahaya bagi penghuni rumah,” ujarnya.

Fitril minta masyarakat Sumenep agar lingkungan selalu bersih. “Sebab gejala tifus itu salah satunya diare, dan penyakit diare itu terjadi

dari kuman. Kuman itu akan mudah menyebar melalui makanan sehingga penyakit diare pun terjai hingga akhirnya merembet pada penyakit tifus,” paparnya.

Disinggung soal penyakit DBD, Fitril menjelaskan sudah mulai mengalami penurunan. “Tetapi satu dan orang masih ada di rumah sakit kami. Kita akan terus waspada dan hati-hati, sehingga tidak membludak seperti bulan kemarian,” ucapnya. (sym/mk)

Advertorial

Disnak Adakan Kontes Ternak Sapi Madura SUMENEP – Dinas Peternakan (Disnak) Sumenep menggelar kontes ternak sapi, Senin-Selasa (16-17/9) di Lapangan Longgara, Desa Ellak Laok, Kecamatan Lenteng. Sebanyak 100 peserta dari 15 kecamatan daratan di Kabupaten Sumenep mengikuti kegiatan tersebut.

Kepala Dinas Peternakan Arif Rusdi mengatakan, kegiatan tersebut untuk menumbuhkan minat masyarakat dalam berpartisipasi pelaksanaan program peternakan yang disnak gagas. ”Selain itu juga, kontes ini sebagai ajang untuk memotivasi masyarakat agar senantiasa memlihara ternak secara baik dan sehat ke depannya,” katanya, Selasa (17/9).

Kriteria sapi yang

dikonteskan adalah pedet betina hasil IB sapi Madura (umur 6-12 bulan), calon

induk sapi Madura (umur 12-24 bulan), induk sapi Madura (berumur 24-36

bulan), bakalan kereman sapi Madura (umur 12-24 bulan), kereman sapi Madura (umur 24-48 bulan). ”Nantinya, kami akan memberikan dana pembinaan terhadap ketiga juara (dari masing-masing kriteria). Juara satu itu mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp. 3 juta, juara dua mendapatkan Rp. 2 juta, sedangkan juara 3 mendapatkan sebesar Rp. 1 juta,” terangnya.

Bupati A. Busyro Karim disaksikan Wakil Bupati Soengkono Sidik dan Satuan Perangkat Daerah (SKPD), Selasa (17/9) menyerahkan hadiah berupa tropi dan uang pembinaan kepada pemenang kontes tersebut di Lapangan Longgara Desa Ellak Laok Kecamatan Lenteng. (adv/edy)

SUMENEP – Anggota Komisi C DPRD Sumenep Akh. Fauzi Hasyim menyesalkan dugaan penyelewengan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Talango yang diduga dilakukan UPK kecamatan setempat. ”Kami harap kejari segera menangani kasus PNPM tersebut, agar masyarakat luas juga secepatnya tahu kebenarannya kasus itu,” katanya.

Mantan Ketua KAHMI Kabupaten Sumenep itu meminta kejari untuk bekerja ekstra dalam menangani persolan itu. Jangan sampai ada anggapan kejari lemut dalam menangani kasus yang telah nyata masuk ke meja kejari. ”Kami harap kejari tidak main-main dalam persoalan itu. Karena itu menyangkut persoalan masyarakat umum,” tegasnya, Selasa (17/9).

Bahkan, menurut mantan aktivis HMI Ciputat ini, dirinya mengaku akan terus memplototi perjalanan supremasi hukum di Kabupaten Sumenep, termasuk di dalamnya, kasus dugaan penyelewengan PNPM itu sendiri. ”Kami akan

terus mengawal persoalan hukum di Kabupaten Sumenep ini, sehingga perjalan hukum berjalan denagn baik,” tukasnya.

Sementara Kasi Intel Kejari Sumenep I Nyoman Suji Agutina Aryatama mengatakan, sampai saat ini pihak kejari masih mengumpulkan data mengenai dugaan dana penyelewengan yang telah dilaporkan oleh seluruh kepala desa Kecamatan Talango. ”Kami sudah turun ke lapangan minggu kemarin. Itu untuk meminta keterangan langsung bagi yang bersangkutan,” katanya.

Berdasarkan hasil audit di lapngan beberapa hari yang lau, masih belum cukup bukti. ”Kejadian itu kan sudah tahun 2010 yang lalu. Tentunya sekarang sudah ada perubahan struktur. Jadi yang kami temui itu hanya pengurus baru,” katanya.

Kendati demikian, menurut pria asal Bali ini, dalam menyelesaikan persoalan tersebut, mengaku tidak akan terburu-buru dalam menyelesaikan sebuah permasalahan,

apalagi itu menyangkut orang banyak. ”Semuanya kan perlu proses, jadi kami mohon untuk bersabar, hingga kami (kejari red.) mendapatkan bukti dan data-data yang valit di lapangan nantinya,” tambahnya.

Dia memastikan semua laporan yang telah masuk ke meja kejari akan tuntas semuanya.

Perlu diketahui, terendusnya penyelewengan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang ditengarai telah dilakukan oleh salah satu oknum UPK Kecamatan Talango, itu berawal saat seluruh kepala desa se-kecamatan setempat melaporkan tindakan itu ke Kejari Sumenep. Sebab tindakan tersebut dinilai telah merugikan negara, selain telah meresahkan warga setempat.

Adapun jumlah nominal yang diduga telah diselewengkan itu mencapai Rp. 2 miliar lebih, yang berasal dari dana PNPM pusat yang diperuntukkan sebagai dana simpan pinjam secara bergulir. Namun, dana 2 miliar itu diselewengkan dengan memakai kelompok fiktif. (edy/mk)

4

PAMEKASAN

RABU 18 SEPTEMBER 2013 NO.0201| TAHUN II

AIR BERSIH

Kenaikan Tarif PDAM Potensial Molor

EKSEKUSI SENGKETA LAHAN. Tim eksekusi pengadilan mengeluarkan barang-barang di salah satu rumah saat dilakukan eksekusi lahan di Kampung Serab, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Selasa (17/9). Lahan sengketa seluas 33 hektar yang diklaim telah dimenangkan Ketua Pemuda Pancasila Depok Rudi Samin dari pihak Deppen (Depkominfo), dieksekusi oleh pengadilan setelah sebelumnya Kantor Pengadilan Negeri Depok dirusak massa ormas tersebut.

Tembakau Gagal Panen

Perajin Tikar Anyaman bisa kehilangan sumber pendapatan PAMEKASAN - Dampak anomali cuaca yang terjadi sepanjang musim kemarau ini tidak hanya dirasakan oleh petani tembakau yang mengakibatkan gagal tanam, tetapi juga dirasakan oleh perajin dan pengepul tikar anyaman dari daun siwalan di Kabupaten Pamekasan.

Sebab, tikar yang biasa digunakan sebagai bungkus tembakau itu tidak laku dijual. Sebagian perajin sudah berhenti memproduksi tikar, karena dianggap tidak menghasilkan.

Kini tikar-tikar itu kebanyakan disimpan di rumah-rumah warga di sentra penghasil tikar bungkus tembakau rajangan dan ada juga yang laku dijual dengan harga murah. Seperti di Desa Kertagena Tengah, Kertagena Laok, Gagah dan sebagian di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur.

Juhemah, salah satu perajin tikar anayaman daun siwalan mengaku kesulitan

untuk memasarkan tikar miliknya, karena minimnya pesanan dari petani tembakau maupun pengepul tikar. Hal itu terjadi karena musim tembakau tahun ini tidak berpihak kepada petani.

Dia jelaskan dalam semalam, ia bersama suadaranya bisa memproduksi dua tikar sekaligus, sehingga dalam sebulan bisa memproduksi sekitar 60 tikar. Setiap musim panen tembakau, tikar itu biasanya cepat laku terjual, bahkan harus mengantre pemesanan.

“Tahun kemarin saya sampai kewalahan karena pemesannya banyak. Kalau sekarang malah sebaliknya, tikar

saya tidak laku dijual. Banyak orang yang menawarkan daun siwalan untuk dianyam dengan bagi hasil, tapi saya tolak,” katanya.

Dia jelaskan harga tikar saat ini kisaran Rp 10 ribu sampai Rp 11 ribu per satu tikar. Tikar itu harus dijual eceran ke pasar karena tidak laku di rumah. Meski demikian, tikar yang dijual ke pasar terkadang harus dibawa pulang kembali ke rumah karena sepi pembeli.

Dibanding tahun lalu, harga tikar saat ini sangat murah karena pada saat ini mencapai Rp 40 ribu per tikar. Pemasarannya juga sangat mudah, karena petani maupun pengepul tikar memburu ke rumah para pengerajin.

Sementara itu, pengepul tikar yang sudah menimbun sejak beberapa bulan lalu terancam merugi, karena tikar yang sudah dibeli dari pengerajin tidak laku dijual.

Kalaupun ada pembeli yang

berniat membeli secara partai, harganya sangat murah. Tikar timbunan, dibeli dari perajin sejak beberapa waktu, seharga Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu.

Sehingga jika dijual saat ini dipastikan rugi.

Misnawi, salah satu pengepul tikar asal Desa Sokalelah, Kecamatan Kadur berharap tembakau petani yang baru ditanam sejak beberapa minggu lalu di daerahnya bisa dipanen, agar tikar miliknya bisa dijual. Namun jika tanaman tembakau ini kembali gagal panen, ia akan menimbunnya sampai tahun depan.

“Kalau harganya tetap seperti sekarang, terpaksa mau saya timbun sampai tahun depan. Saya sudah menyiapkan terpal agar tikar itu tidak layu dan rusak,” katanya.

Pantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Pamekasan, pembelian tembakau

ADVERTORIAL

STAIN Gelar Lomba Unjukrasa Berbahasa Arab

PAMEKASAN - Menyambut perayaan Pekan Bahasa Arab, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, melaksanakan berbagai lomba yang menggunakan Bahasa Arab dan seminar nasional tentang Pendidikan Bahasa Arab.

Kegiatan yang dibuka sejak Senin (16/9) itu, akan berlangsung selama delapan hari hingga Senin pekan depan. Beberapa kegiatan yang dilombakan antara lain, debat Bahasa Arab tingkat mahasiswa, debat Bahasa Arab tingkat SMA dan sederajat, festival baca puisi Bahasa Arab, baca kitab tingkat SMA dan sederajat serta lomba komentator bola berbahasa Arab.

Selain itu, Pekan Bahasa Arab itu juga diisi dengan kegiatan seminar pembelajaran Bahasa Arab dengan nara sumber Uril Bahruddin dari Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, temu alumni Prodi Pendidikan Bahasa Arab, temu pengurus markas Arab se-Madura, serta seminar dan Kongres Forum Komunikasi Pendidikan Bahasa Arab (FKPBA) Nasional, yang pesertanya diikuti oleh mahasiswa UIN, IAIN, STAIN se-Indonesia.

Yang unik, dalam keg-

iatan itu juga dilaksanakan lomba unjukrasa dengan menggunakan Bahasa Arab.

Dalam lomba itu, baik poster yang dibawa maupun orasinya diharuskan menggunakan bahasa Arab.

Mohammad Thoha, salah seorang dosen di jurusan PBA sekaligus juri dalam lomba itu mengatakan lom-

ba tersebut dinilai dari tiga kategori, yakni kebenaran dan pemilihan bahasa, kedua kekompakan dalam regu saat menyampaikan orasinya, dan ketiga kelengkapan atribut. ”Penilaian ini lebih menekankan kepada penguasaan bahasa, karena nantinya pemenang ini akan dicari

calon wakil kampus yang memiliki kemampuan menggunakan bahasa arab dalam beberapa festival bahasa,” jelasnya.

Ketua STAIN Pamekasan, Taufiqurrachman, melalui Pembantu Ketua, Achmad Muhlis menambahkan pihaknya sangat menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilainya sangat mendukung terhadap peningkatan kualitas Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. ”Pekan Bahasa Arab ini selain menggali kemampuan berbahasa Arab mahasiswa, juga akan berpengaruh terhadap perbaikan akreditasi jurusan,” katanya Muchlis.

Pimpinan STAIN mulai merencanakan alih status di satu-satunya perguruan tinggi Agama Islam Negeri di Madura itu, menjadi Institut Agama Islam Negeri.

Hanya saja saat ini masih terkendala oleh perluasan lahan kampus yang akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk alih status tersebut. ”Penilaian dari sisi pengembangan SDM mahasiswa dan dosen sudah cukup membantu dalam mewujudkan STAIN menjadi IAIN,” katanya.(adv/ CR-1/muj/rah)

sampai saat ini masih minim karena kebanyakan gagal tanam. Perwakilan pabrikan yang melakukan pembelian secara resmi saat ini hanya satu gudang sedangkan gudang lainnya masih pembelian secara pribadi.

Disperindag memprediksi kebutuhan tembakau yang rencananya akan dibeli dari petani Pamekasan tahun ini dipastikan tidak akan terpenuhi. Sebab dari total sebanyak 31 hektar lahan area tembakau, diperkirakan hanya menyisakan 25 persen atau sebanyak 5. 000 hektar yang bisa diproduksi.

Dari sisa tanaman tembakau itu diperkirakan akan menghasilkan tembakau sebanyak 2. 500 ton tembakau sedangkan kebutuhan pabrikan mencapai 22.

779 ton. Sehingga kebutuhan pabrikan diperkirakan masih kekurangan tembakau sekitar 20 ribu ton. (m. Fauzi/muj/rah)

PAMEKASAN - Rencana penaikan tarif pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan, terancam tertunda. Hasil sidak Komisi B DPRD Pamekasan, Selasa (17/8), di sejumlah rumah pelanggan PDAM di Kecamatan Kota Pamekasan dan Tlanakan, layanan perusahaan tersebut masih dikeluhkan.

Salah satu keluhan yang disampaikan kepada anggota Komisi B, adalah distribusi air yang tidak lancar. Meskipun mengalir, namun debitnya sangat kecil sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan air bersih. Padahal, tarif bulanan tetap tinggi dan tidak pernah turun.

Ketua Komisi B, Hosnan Ahmadi memastikan penetapan rencana penaikan itu akan tertunda karena pihaknya masih menunggu komitmen dari perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan itu untuk memperbaiki kualitas layanannya.

Temuan itu, terang Hosnan, akan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk menyatakan setuju atau menolak usulan penaikan tarif oleh PDAM. Kecuali jika kebijakan itu menggunakan sistem zona, atau hanya diberlakukan pada kawasan yang distribusi airnya normal.

“Kami mungkin akan setuju jika PDAM bersedia memperbaiki sistem distribusinya kepada pelanggan, terutama pelanggan umum.

Artinya, jika sudah ada perbaikan, baru kami akan menyetujui usulan penaikan tarif tersebut,” katanya.

Direktur PDAM, Agus Bachtiar mengatakan penaikan tarif itu merupakan

kebutuhan yang mendesak.

Karena jika tidak segera dilakukan, maka perusahaan yang saat ini dipimpinnya berada di ambang kebangkrutan karena tidak mampu menanggung beban biaya operasional yang makin tinggi.

Temuan itu, terang Hosnan, akan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk menyatakan setuju atau menolak usulan penaikan tarif oleh PDAM. Kecuali jika kebijakan itu menggunakan sistem zona, atau hanya diberlakukan pada kawasan yang distribusi airnya normal.

Tingginya beban operasional itu, jelas Agus, disebabkan oleh terjadinya kenaikan Tarif Dasar Listrik. Sebab, sebagian peralatan operasi di perusahaan itu, sebagian besar menggunakan penggerak listrik.

“Saat ini, kami menggunakan kas perusahaan untuk menutupi beban operasional yang semakin tinggi. Karenanya, jika tidak ada penaikan tarif, maka tidak menutup kemungkinan kami tidak akan mampu beroperasi,” kata Agus. (awa/muj/ rah).

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul membagikan air bersih untuk warga di Jangkang, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

PEMOTONGAN BLSM

Warga Campor Melaporkan Kades ke Polisi

PAMEKASAN - Puluhan warga Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, melaporkan dugaan pemotongan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) oleh kepala desanya ke Polres setempat, Selasa, (17/9).

Puluhan warga itu datang dengan menggunakan sejumlah mobil. Di depan Mapolres, mereka tidak langsung masuk, tapi masih menunggu warga lain yang masih dalam perjalanan.

Setelah mendapatkan pengarahan dari beberapa ang-

gota polisi, sebagian warga masuk ke ruang Sentra Pelayanan Kepolisian untuk melaporkan dugaan pemotongan dana BLSM oleh Abdul Khalik, kepala desa mereka.

Menurut salah seorang warga, pemotongan itu sebenarnya terjadi sejak pencairan BLSM tahap pertama. Jumlah dana yang dipotong mencapai Rp 100 ribu setiap penerima tanpa disertai alasan yang bisa diterima. Namun saat itu, warga sengaja tidak melaporkan kasus tersebut.

“Tapi karena kembali terjadi pemotongan, kami terpaksa melaporkan kasus ini.

Apalagi Kartu Penjamin Sosial warga ditarik dengan alasan kartu tersebut tidak bisa digunakan lagi,” kata Alfian, salah seorang warga Campor.

Alfian mengatakan banyak penerima di desa itu yang belum mengambil jatah bantuan dari pemerintah pusat itu, karena khawatir Penjamin Sosial (KPS) mereka diminta kepala desa. Sebab, setelah mereka menerima penyaluran BLSM, kades akan menarik KPS yang mereka pegang. Padahal, kartu tersebut masih akan digunakan untuk menerima bantuan lainnya, seperti Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM).

Kepala Bagian Humas Polres Pamekasan, AKP Siti Maryatun mengatakan pihaknya akan memproses laporan warga tersebut sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Saat ini, penyidik akan melakukan penyelidikan kebenaran kasus tersebut.

“Kami terima dulu laporannya. Nanti akan kami selidiki kasus tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Yang pasti, akan kami proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” katanya. (CR-1/ muj/rah)

PAMEKASAN

Pemohon Kartu Kuning Meningkat Setiap hari sekitar 300 Orang PAMEKASAN - Dua hari sejak ada pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Pamekasan, pemohon kartu kuning (kartu tanda pencari kerja) di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat mencapai 300 orang perhari.

Data di Dinsosnakertrans Pamekasan menyebutkan sejak awal September hingga sekarang, jumlah pemohon kartu kuning sudah mencapai 1.500 orang. Sebagian besar alasan permohonan kartu tersebut untuk mengikuti tes CPNS, sedang sebagian lainnya untuk melamar pekerjaan di perusahaan.

Kepala Seksi Penepatan Kerja, Zainal Abidin mengakui terjadinya peningkatan permohonan kartu kuning tersebut sejak beberapa hari terakhir setelah terbitnya pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

“Memang dari sekian banyak pemohon, sebagian besar untuk mengikuti tes pegawai negeri. Hanya sebagian kecil yang untuk mengajukan lamaran di perusahaan,” kata Zainal Abidin.

Meski permintaan membludak, namun ia memastikan tidak ada prosedur yang dipersulit. Petugas Dinsosnakertrans sudah dinyatakan siap untuk melayani pembuatan kartu pencari kerja itu, meski jumlahnya cukup banyak, selama persyaratan dipenuhi.

“Mungkin ada yang ter-

tunda karena terlalu banyak.

Tapi itu bukan berarti karena kami mempersulit, namun karena keterbatasan waktu,” katanya.

Sejumlah pemohon yang ditemui mengakui permintaan penerbitan kartu kuning itu sebagai persyaratan mengikuti tes pegawai negeri.

Tahun ini, Kabupaten Pamekasan mendapatkan alokasi CPNS sebanyak 50 untuk formasi guru. Rinciannya, guru kelas SD sebanyak 43 Orang, guru tehnik broadcasting pendidikan desain grafis sebanyak 1 orang, guru pendidikan teknik informatika 1 Orang, guru rekayasa perangkat lunak 1 orang, guru tehnik audio 1 orang, guru tehnik elektro 1 orang, guru tehnik pengelolaan pertanian 1 orang serta guru tehnik sepeda motor 1 orang.

Dibanding rekrutmen 2010 lalu, kuota CPNS di Kabupaten Pamekasan tahun ini menurun drastis. Pada tahun itu, penerimaan CPNS di Pamekasan mencapai 332 orang meliputi formasi tenaga guru 132 orang, tenaga kesehatan 90 orang dan tenaga teknis lainnya sebanyak 110

orang.

Sementara itu, kebutuhan PNS di Kabupaten Pamekasan tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari seribu orang me-

HUKUM

Kejari Akan Usut Dugaan Penggelapan Raskin PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura, Jawa Timur, memastikan akan mengusut dugaan penggelapan bantuan beras bagi warga miskin di Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong.

“Dalam waktu dekat kami akan menerjunkan tim untuk mengusut kasus itu, karena berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat ke pihak Kejari Pamekasan, raskin di Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, itu digelapkan oleh oknum kepada desanya,” kata Kajari Pamekasan Sudiharto.

Pernyataan Kajari Sudiharto ini disampaikan menanggapi unjuk rasa waga penerima bantuan raskin ke kantor Kejari di Jalan Raya Panglegur, Pamekasan.

Saat itu perwakilan warga penerima bantuan raskin datang ke kantor Kejari Pamekasan melaporkan dugaan penggelapan bantuan raskin yang terjadi di desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Pamekasan.

Menurut juru bicara warga Saheruddin, distribusi raskin di desanya selama ini tidak maksimal, bahkan terkadang hanya diberikan tiga bulan sekali. Padahal, distribusi raskin itu setiap bulan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Wong di desa-desa lain

5

RABU 18 SEPTEMBER 2013 NO.0201| TAHUN II

di Kecamatan Pakong, pendistribusian bantuan raskin itu setiap bulan, tapi hanya di desa kami yang sering tidak didistribusikan,” kata Saheruddin.

Di desa itu, penggelapan bantuan raskin tidak hanya terjadi saat ini saja, akan tetapi juga sejak tahun 2012.

Menurut dia, pendistribusian bantuan raskin yang tidak dicairkan oleh kepala desanya pada bulan 8,9, dan bulan 10.

“Atas dasar itulah, maka kami melaporkan kasus itu ke Kejari agar aparat penegak hukum bisa turun tangan mengusut kasus ini,” kata Saheruddin menjelaskan.

Kasus dugaan penggelapan bantuan raskin di Pamekasan selama ini memang marak terjadi, bahkan hampir di semua kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Ketugian negara atas kasus penggelapan ini tidak sedikit, yakni mencapai miliaran rupaih.

Hasil penelitian yang dilakukan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Pamekasan menyebutkan dugaan korupsi bantuan beras bagi masyarakat miskin (raskin) yang terjadi di wilayah itu mencapai Rp58,8 miliar per tahun.

Jumlah kerugian negara berdasarkan asumsi pembagian raskin dilakukan sebanyak enam bulan dalam setahun.

“Asumsi yang kami tetapkan ini adalah asumsi terendah. Sebab di beberapa desa faktanya ada yang hanya dibagikan tiga kali dalam setahun, bahkan ada yang hanya sekali saja,” kata juru bicara LSM dari Watch of Education and Corruption (WEC), Fahrus Shaleh.

Di Pamekasan, jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat sebanyak 109.017 RTS atau setara dengan 1.635.255 kilogram per bulan. Jumlah ini setara Rp9.811.530.000 per bulan dengan harga tebus Rp6.000 per kilogram.

Dalam setahun, alokasi dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk bantuan raskin kepada masyarakat Pamekasan sebanyak Rp127,5 miliar, termasuk bantuan raskin ke-13 setiap tahunnya.

Komisi B DPRD Pamekasan mengakui, bantuan raskin di Pamekasan memang lebih banyak yang digelapkan, dan itu terjadi di hampir semua desa yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

“Kami memang selalu mendorong agar aparat penegak hukum bisa segera mengusut tuntas kasus bantuan raskin ini, karena raskin itu memang hak warga miskin,” kata Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Makmun. (ant/ rah)

Seorang buruh mengangkut beras raskin untuk didistribusikan di gudang Bulog, Sub Divre Jatim, Kebonagung, Malang, Jawa Timur. Distribusi raskin tersebut kembali dikebut untuk mencapai target penyerapan raskin yang ditetapkan pemerintah sebesar 3,8 juta ton hingga akhir tahun 2013.

nyusul banyaknya PNS yang sudah pensiun dan meninggal dunia selama dua tahun terakhir. Sebab, paska rekrutmen CPNS 2010 lalu, sampai seka-

rang belum ada rekrutmen lagi. Selama itu banyak PNS di Pamekasan yang pensiun dan ada yang meninggal dunia. (awa/muj/rah).

SPORT CENTER

Anggaran Pembangunan Gedung Olahraga Belum Terserap PAMEKASAN- Panitia pembangunan sport center (gedung pusat olah raga) di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan menyatakan belum bisa menyerap dana yang dianggarkan untuk melanjutkan pembangunan gedung tersebut hingga akhir tahun ini. Dana sebesar Rp. 7,5 miliar itu, rencananya akan digunakan pada anggaran tahun depan.

Kepa l a D i na s Pemuda , Ol a h R a ga , da n Kebuda y a a n (D i spora bud) Pa meka sa n, J hon Yul i a to menga ta ka n kenda l a penyera pa n da na tersebut ka rena kura ng l engka pny a dokumendokumen pemba nguna n, sehi ngga di pa sti ka n ti da k a ka n ma mpu mel a kuka n penyera pa n pa da ta hun i ni .

Tahun ini, kata Jhon Yulianto, panitia pembangunan akan lebih memfokuskan pada penyusunan kontrak lanjutan dengan menyelesaikan dokumen, seperti master plan, Amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan serta dokumen lainnya.

Selain itu, saat ini masih dilakukan tahap pembuatan fungsi detail perencanaan.

“Fungsi perencaan itu digunakan untuk meng-

etahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk stadion, lapangan volli, lintasan lari, dan kebutuhan-kebutahan lainnya di sport center itu. Sehingga bisa ditentukan pula apa yang harus diprioritaskan,” katanya.

Asisten Menejer Persepam Madura united (P-MU) itu menambahkan saat ini yang lebih di prioritaskan adalah pembangunan stadion sepak bola mengingat kebutuhannya sangat mendesak. Sebab, pendapatan dari pertandingan sepak bola, bisa mencapai Rp 120 juta.

Dia akui kendala lain dalam pembangunan sport center itu adalah ketersediaan lahan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan. Sebab, lahan yang ada saat ini baru 5,6 hektar. Dari luas itu, 3,2 hektar diantaranya akan digunakan untuk pembuatan stadion dan 2,4 hektar sisanya masih belum ditentukan. Sementara luas areal yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 10 hektar.

“Kami sudah mengajukan dana pada anggaran tahun depan sebesar Rp 27 miliar. Pengajuan itu masih dalam pembahasan di tim anggaran dan belum disetujui,” katanya. (CR-1/ muj/rah)

6

SAMPANG

RABU 18 SEPTEMBER 2013 NO. 0201 | TAHUN II

KRISIS AIR BERSIH

Untuk Mendapat Air, Harus Tempuh 3 Km SAMPANG - Sejak tiga bulan terakhir, warga Teporro Barat Kecamatan Kedungdung mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih. Warga untuk mendapatkan air harus berjalan dengan membawa derigen ukuran 50 liter sejauh 3 kilometer, karena untuk membeli air mereka tidak mampu dan sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah setempat.

Salah satu warga Desa Teporro Barat yang mencari air bersih, Suaidah (45), mengatakan, hampir tiga bulan dengan berjalan kaki mencari air bersih, dan sumber air yang dia datangi dalam setiap harinya sudah banyak yang kering dan habis. Dia terus mencari sumber air yang masih mengeluarkan air, dia khawatir dengan sumber air yang ada tidak dapat mengeluarkan air lagi karena sumber yang ia datangi semakin jauh.

“Ini kami lakukan setiap hari dan untuk mendapatkan air bersih tempatnya pindah-pindah karena sumber air yang didatangi kemarin tidak bisa mengeluarkan air lagi. Karena tidak ada maka kami mencari ketempat lain, seperti sekarang jaraknya kurang lebih sampai 3 kilometer. Kalau sebulan sebelumnya mungkin masih setengah kilometer,” ucapnya kepada Koran Madura, Selasa (17/9).

Hal senada juga diungkapkan oleh Sarroh (40). Ia mengatakan, selama kesulitan mendapatkan air bersih sampai sekarang masih belum ada bantuan dari pemerintah dan untuk membelinya. Mereka tidak mampu sehingga berharap ada pihak-pihak yang meringankan beban warga dalam mendapatkan air.

“Sudah lama kami mencari air dengan berjalan kaki dan untuk membelinya. Kami tidak mampu sehingga kami berharap ada yang meringankan beban kami untuk lebih mudah mendapatkan air bersih,” ujarnya. (jun/lum)

KRISIS AIR. Warga sedang mencari air bersih dengan berjalan kaki sejauh 3 kilometer, Selasa (17/9).

Tiga Rumah Ludes Terbakar SAMPANG- Tiga rumah milik Sayyadi (55), warga Dusun Banbalang Desa Teporro Barat Kecamatan Kedungdung, Senin (16/9) malam, dilalap api. Hingga Selasa (17/9) pagi, belum diketahui penyebab kebaran tersebut. Namun, dugaan sementara karena konsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian materi mencapai jutaan rupiah.

Sekitar pukul 20.00 WIB, Senin malam, tiba-tiba rumah Sayyadi terbakar. Warga sekitar tidak bisa memadamkan

api tersebut karena di daerah setempat sedang mengalami kekeringan. Api yang semakin besar dibiarkan begitu saja

sampai bangunan rumahnya rata dengan tanah. Pemilik rumah dan warga tidak berani mengevakuasi barang-barang yang berada di dalam rumah karena api dengan cepat membakar rumah tersebut.

Sampai saat ini masih belum diketahui penyebab kebakaran tersebut karena pemilik rumah sebelum kebakaran sedang makan dengan keluarganya di rumah anaknya, dan setelah makan tiba-tiba api membakar ru-

mahnya dari bagian tengah.

Karena api semakin membesar dia bersama warga tidak bisa berbuat apa-apa dan untuk memadamkan api tidak ada air.

Salah satu saksi yang berada dilokasi saat kebakaran terjadi, Sulaiman (45), mengatakan, api menyala dengan cepat memberangus rumah korban, dan warga yang datang juga tidak berani memadamkan api karena tidak mendapatkan air.

Hingga saat ini belum ada

Pemilik rumah sedang merapikan puing-puing rumahnya yang terbakar, Selasa (17/9).

TRAUMA DENGAN KORBAN MENINGGAL

PUTUSAN PEMBUNUHAN

SAMPANGPasca jatuhnya nelayan yang meninggal dunia akibat diterjang ombak, sebagian warga Aeng Sareh dan Polagan gagal melaut karena khawatir akan mengalami yang sama dengan kejadian Senin (17/9). Mereka menunggu cuaca baik untuk kembali melaut.

Saat ini, cuaca di perairan Aeng Sareh dan Polagan memang sedang ekstrem. Angin kencang dan ombak besar terus terjadi.

Aeng Sareh Siri (47), nelayan asal Aeng Sareh, mengatakan, dirinya menggagalkan niatnya untuk melaut karena kondisi cuaca yang masih ekstrem. Selain itu, mereka juga trauma dengan kejadian yang menimpa warga Kecamatan Camplong.

Meskipun korban yang meninggal bukan dari daerahnya, akan tetapi bagi dia karena profesinya sama yang sama-sama mencari rezeki di tengah laut sehingga tidak menutup kemungkinan ombak besar itu akan datang lagi.

Maka dari itu, dia men-

SAMPANG – Pengadilan Negeri Sampang melakukan sidang dengan agenda pembacaan putusan hukuman terhadap terdakwa Fuad Bin Sahri (26), warga Desa Pao Pale Laok Kecamatan Ketapang Sampang, Selasa (17/9) sekitar pukul 15.00 Wib. Dalam pemutusan itu terdakwa akhirnya divonis 16 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Sampang, setelah dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Matjeral warga Pao Pale Daja Kecamatan Ketapang pada September 2012.

Dalam putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Purnomo Amin Tjahjo, pasal terdakwa Fuad dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Sebab, pasal tersebut sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan itu pun lebih ringan dari pada JPU yang sebelumnya terdakwa dituntut dengan hukuman 17 tahun penjara. "Majelis hakim berpendapat ada beberapa hal yang meringankan terakwa sehingga hukumanya lebih ringan dari tuntutan jaksa," ucap Syihabuddin Humas PN sampang.

Dalam Putusan tersebut terdakwa Fuad dianggap melakukan

Nelayan Gagal Melaut gantisipasi dengan tidak melaut dan menunggu sampai cuaca kembali normal.

“Kami mendengaar dari teman yang juga nelayan kalau ada korban meninggal dunia akibat diterjang ombak tinggi sehingga kami menggagalkan niat untuk melaut. Karena yang namanya nelayan juga khawatir dengan kejadian itu, meskipun itu bukan dari daerah sini,” ucapnya kepada Koran Madura, Selasa (17/9).

Hal senaga juga di ungkapkan oleh nelayan asal Kelurahan Polagan. Korib (52) mengatakan, angin yang kencang dan ombak tinggi membuat gagal untuk pergi melaut. Selain itu karena juga khawatir dengan kondisi yang menimpa seorang nelayan yang hingga meninggal dunia.

“Lebih baik kami tidak melaut kalau kondisi cuaca tetap seperti ini, karena apabila sudah di tengah laut dan tiba-tiba ada ombak maka sulit untuk mendapaatkan bantuan,” ucapnya. (jun/lum)

pihak pemerintah yang datang melihatnya, apalagi pemilik rumah adalah keluarga yang tidak mampu. Mereka berharap ada bantuan yang mengalir atas bencana kebakaran tersebut, karena pemiliknya sudah tidak mempunyai apaapa lagi.

"Tiba-tiba ada api menyala dan ketika warga banyak yang datang tidak berani memadamkan api tersebut karena tidak ada air, sehingga itu dibiarkan begitu saja sampai api menghabiskan semua bangunan rumah.

Dan barang-barang yang ada didalam pun juga tidak bisa diselamatkan. Namun sampai sekarang tidak ada dari pemerintah yang datang menjenguk kejadian tersebut," ucapnya kepada Koran Madura, Selasa (17/09).

Sedangkan pemilik rumah, Sayyadi, ketika dikonfirmasi mengatakan tidak mengetahui awal kejadian kebakaran rumahnya karena sedang makan bersama keluarganya di rumah anaknya yang dekat dengan tempat kejadian dan tiba-tiba api langsung membakar rumahnya. "Kami juga tidak tau dengan kejadian tersebut karena api datang dengan tiba-tiba sehingga kami juga tidak berani menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam rumah seperti televisi, kulkas baju, emas sebarat 20 kilogram," ujarnya. (jun/lum)

Fuad Divonis 16 Tahun, Minta Banding pembunuhan berencana setelah dari beberapa keterangan saksi bahwa Matjeral telah di ancam sehari sebelumnya saat keduannya sama-sama nonton kerapan sapi di kecamatan ketapang.

Syihab juga menambahkan, setelah putusan dibacakan majelis hakim, terdakwa melalui penasehat hukumnya Zainal Arifin menyatakan banding sehingga Majelis Hakim menyatakan putusan tersebut belum inkrach atau mempunyai kekuatan hukum tetap. "Terdakwa terbukti bersalah mela-

kukan pembunuhan berencana yang mengakibatkan meninggalnya matjeral," paparnya usai sidang.

Tak hanya itu, dalam sidang juga dijaga ketat puluhan aparat kepolisian resort sampang karena sejak sidang pertama dan proses sebelumnya selalu dihadiri puluhan keluarga korban. Bahkan, usai hakim membacakan vonis. Puluhan keluarga korban yang memadati ruang sidang tidak melakukan reaksi apapun terhadap hasil putusan itu. (ryn/lum)

KRIMINAL

Kades Bencelok Terlibat Penipuan

Kades Bencelok Ismail ditahan karena diduga terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan dengan tukar tambah mobil.

SAMPANG - Kepala Desa Bencelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, Ismail (40) berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sampang, Senin (16/9) setelah berhasil menang dalam pesta pemilihan kepala desa Sabtu (14/9) lalu.

Ditangkapnya Ismail (40) itu menyusul laporan polisi dalam LP /234/VIII/2013/ Jatim/Res Sampang tertanggal 15 Agustus 2013, diduga dirinya terlibat kasus penipuan dan penggelapan terhadap korban bernama Moh Affan (64), warga Kota Sampang pada bulan September 2012.

Dari penuturan korban saat melaporkan peristiwa tersebut muncul ketika korban Moh Affan (64) berniat untuk tukar tambah dengan yang dimiliki oleh pelaku yakni Kades Bencelok Ismail.

Kala itu, korban mempunyai mobil Avanza nopol N 619 CS, sedangkan pelaku mempunyai mobil Fortuner nopol L 1814 CK. Selanjutnya, korban memberikan uang kepada pelaku sebesar 110 juta.

Sebab, mobil Avanza milik korban dihargai berkisar 160 juta. Transaksi pun berjalan lancar. Namun, tak lama kemudian setelah korban menikmati mobil Fortuner tersebut.

Mobil yang berrhasil ditukarnya diambil oleh petugas leasing lantaran Fortuner warna metalik hitam tagihannya nunggak.

Hal itulah korban menyelasaikan kasus nya dengan Ismail secara kekeluargaan.

Tetapi, tak ada iktikad baik dari kades incumbent itu.

Korban pun melaporkannya kepada aparat kepolisian Sampang.

Kapolres Sampang

AKBP Imran Edwin Siregar melalui Wakapolres Sampang Kompol Alvian Nurrizal menjelaskan penangkapan itu dilakukan setelah usainya pilkades. Dan langsung menangkap pelaku yang memang diduga terlibat adanya penipuan dan penggelapan. Terbukti dari adanya barang bukti dan keterangan saksi. Tak hanya itu, penangkapan kades pun setalah adanya pang-

Kita panggil dua kali mangkir dari penyidik dan waktu itu untuk dimintangi keterangan sebagai saksi.

Pemanggilannya pun kadang si pelaku tidak pernah berada dirumahnya,”

Kompol Alvian Nurrizal Wakapolres Sampang

gilan selama ketiga kalinya.

"Kita panggil dua kali mangkir dari penyidik dan waktu itu untuk dimintangi keterangan sebagai saksi. Pemanggilannya pun kadang si pelaku tidak pernah berada dirumahnya," ucapnya.

Dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan barang bukti beruapa surat kesepakatan jual beli mobil. Serta, pelaku bakal dijerat dengan Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. (ryn/lum)

BANGKALAN

7

RABU 18 SEPTEMBER 2013 NO. 0201 | TAHUN II

LISTRIK

Ada Tipu Daya dalam Penggantian Daya Meter BANGKALAN - Bagi pelanggaan PLN pasca bayar dianjurkan berhati-hati dalam mengganti daya meter listrik. Pelanggan diwajibkan untuk mendaftarkan langsung ke PLN setempat tanpa melalui perantara orang lain.

Jika tidak akan berakibat pada kerugian pelanggan sendiri.

Seperti yang terjadi pada Sutodjo, warga Perumahan guru Ketengan kelurahan Burneh tersebut merasa dirugikan. Dirinya harus berurusan dengan pihak PLN, karena aliran listriknya diputus.

Pemutusan aliran listrik secara paksa tersebut lantaran tidak ada kesesuaian data PLN dengan data yang dipakai. Perbedaan data pemakaian listrik diduga ada permainan dari oknum tertentu. Sebab, dalam data PLN pemakaian daya tercatat sebagai pengguna daya

Kalau pelanggan hendak melakukan perubahan daya, sebaiknya langsung kebagian pelayanan PLN, karena di luar PLN banyak calo,”

Siti Khoiriyah

Admin UPJ PLN Bangkalan

450 Volt. Akan tetapi, yang terpasang pada pelanggan tersebut pemakaian 900 volt.

Oleh karena itu, pihak PLN mencabut listrik tersebut agar diurus terlebih dahulu. Hal itu dilakukan sebagai upaya penertiban.

"Jelas saya merasa dirugikan lantaran diputus secara mendadak. Mau tidak mau, saya pun harus mengurus itu ke kantor PLN," kata Simpen, istri dari Sutodjo, kemarin (17/9).

Menurutnya, perbedaan daya tersebut baru diketahui saat petugas mendatangi rumahnya.

Setelah memeriksa, petugas menjelaskan kalau daya digunakan sudah tak sinkron. Penjelasannya, MCB (tempat kontrol daya) yang terpasang sebesar 4 Ampere, sedangkan sesuai perjanjian dengan PLN yakni 2 Ampere untuk pemakaian 450 Volt. Padahal, lan-

jutnya, pernah dilakukan upaya penambahan daya, dengan biaya sebesar Rp 550 ribu.

"Ternyata upaya penambahan daya tersebut ilegal. Itu dilakukan pada waktu penghuni rumah pertama, yakni bapak Suhariyanto. Saya pun pernah juga memberikan uang sebesar Rp 150 ribu untuk mengganti uang tersebut.

Saat ini, rumah tersebut saya yang menempati," terangnya, saat berada di kantor UPJ PLN Bangkalan.

Atas kejadian ini, dirinya juga harus membayar denda yang telah ditetapkan. Selain itu, jika dilakukan upaya penambahan daya tentunya masih diperlukan biaya tambahan lagi.

Entah yang salah dimana, dirinya tidak paham. Akan tetapi, dia merasa kaget saat tahu aliran listrik diputus. Soalnya, dia mengaku tidak pernah telat membayar.

"Petugas administrasi mengatakan kurang lebih Rp 400 ribu untuk melakukan penambahan daya dari 450 ke 900 Volt. Namun, untuk penambahan 1300 Volt ke atas, tak ada biayanya alias gratis, karena ada promo," ungkapnya.

Menurut Siti Khoiriyah bagian admin UPJ PLN Bangkalan, kejadian seperti itu sering kali terjadi.

Karena itu, bagi pelanggan diharapkan berhati-hati untuk melakukan penambahan daya. Perubahan daya ampere tersebut bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai keahlian khusus di bidang kelistrikan.

"Kalau pelanggan hendak melakukan perubahan daya, sebaiknya langsung kebagian pelayanan PLN, karena di luar PLN banyak calo," sarannya.

Sementara itu, menurut Ali, petugas bagian teknik UPJ PLN Bangkalan perubahan MCB bisa dilakukan oleh seorang yang mengerti tentang kelistrikan. Selain itu, MCB tersebut juga dijual di pasaran. Namun, yang tidak bisa dikelabuhi adalah pemasangan segel resmi dari PLN. "Kalau mengganti MCB, orang yang mengerti listrik juga bisa. Yang penting pada meteran listrik tersegel. Itu yang membedakan keasliannya," ucapnya. (ori/rah)

Sejumlah pelanggan saat berada di PLN Bangkalan untuk membayar tagihan rekening pembayaran, kemarin (17/9). Diimbau kepada pelanggaan PLN pasca bayar dianjurkan berhati-hati dalam mengganti daya meter listrik.

Guru SD Tersandung Kasus Ijazah Palsu Korban mengaku tidak mengetahui yang diterima Ipal BANGKALAN - Karena terlapor di Polda Jatim atas dugaan kasus penggunaan ijazah palsu (ipal), salah seorang guru SD di Kecamatan Tanah Merah berinisial MD mendatangi Mapolres Bangkalan, Selasa (17/9/2013). Di hadapan petugas Sentra Pelayanan Polres (SPK), dirinya mengaku tidak mengetahui jika ijazah yang diterimanya adalah palsu dan menyeretnya menjadi terlapor.

Salah satu guru SD saat mendatangi SPK Polres Bangkalan, Selasa (17/9).

KEAMANAN

dan senjata tajam. Namun, sayangnya tidak ada hasil yang bisa ditemukan dalam operasi tersebut.

Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono, melalui KBO Sabhara, Iptu Muslimin mengatakan bahwa operasi yang digelar Selasa (17/9) siang kemarin, dalam rangka cipta kondisi guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Sejumlah pengendara

yang melintas dan dicurigai diperiksa baik tubuh maupun kendaraannya.

“Hal ini, kami lakukan untuk meningkatkan situasi, dengan sasaran, sajam, handak, dan senpi,” terangnya.

Muslimin menjelaskan operasi tersebut dilakukan di dua lokasi, yaitu di simpang tiga Desa Klobungan Kecamatan Socah. Selain itu, pemeriksaan juga di-

muka kepada Eko. Setelah saya hubungi, tidak pernah nyambung. Tahu-tahu ijasah itu sudah jadi dalam waktu tiga bulan. Akhirnya saya lunasi,” ungkapnya tanpa merinci berapa nominal uang muka dan pelunasan untuk mendapatkan ijasah tersebut.

Dia pun mengaku baru mengetahui, jika ijasah yang dikeluarkan Adibuana itu palsu ketika ijasah itu malah ditolak oleh pihak Adibuana. ”Sekitar bulan puasa saya mengetahui jika ijasah itu palsu,” tuturnya.

Meskipun begitu, upaya untuk menemui pria bernama Eko, seperti yang disampaikan di hadapan petugas SPK Polres Bangkalan, dilakukan melalui keluarganya. Akan tetapi, hingga kini tidak membuahkan hasil. ”Saya adalah korban bukan sebagai pengguna ijasah palsu. Saya yakin dia (Eko) bukan pembuat ijasah melainkan perantara untuk darah Madura,” ucap MD. Petugas SPK Polres Bangkalan akhirnya mempersilahkan MD mendatangi penyidik polres atas kasus tersebut. MD yang ditemani seorang perempuan dan dua pria itu berlalu begitu saja tanpa menghirau-

kan pertanyaan sejumlah awak media.

Kasus penggunaan ijasah palsu yang telah dilaporkan ke Polda Jatim itu tidak hanya menyeret nama MD saja.

Setidaknya kurang lebih 10 guru yang tersebar di sejumlah kabupaten di Jawa Timur, tersangkut masalah serupa.

Dua guru dari Pamekasan, satu Sumenep, dan MD, guru asal Kabupaten Bangkalan.

Plt Kasatreskrim Polres Bangkalan Iptu Andi Purnomo menyatakan sudah mendengar jika ada guru mendatangi polres terkait ijasah palsu. ”Untuk sementara yang kami ketahui, ternyata dia juga terlapor. Kasus ini tengah diproses di Polda Jatim,” jelas Andi Purnomo.

Andi menjelaskan pihaknya tidak begitu saja langsung menerima rencana laporan MD atas kasus tersebut. Selain MD sudah menjadi terlapor, ia belum bisa menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pelapor. ”Kita lihat saja dulu, kan masih lidik polda. Intinya mereka mau lapor, tapi belum melengkapi syarat lapor. Kita masih monitor dari polda dan pihak polda nantinya turun langsung atas kasus ini,” tandasnya. (dn/rah)

PENDIDIKAN

Razia Cipta Kondisi Tidak Berhasil BANGKALAN - Mengantisipasi maraknya tindak kejahatan yang terjadi di sejumlah wilayah akhir-akhir ini membuat puluhan anggota Kepolisian Resort Bangkalan menggelar operasi Cipta Kondisi di dua lokasi berbeda dalam waktu yang bersamaan. Yang menjadi sasaran operasi gabungan lintas kesatuan itu, diantaranya handak (bahan peledak) senjata api

Dia baru mengetahui kalau ijasah tersebut palsu pada bulan Ramadan lalu. Awal mula ijasah tersebut diduga palsu ketika Universitas Adibuana, selaku pihak yang tercantum pada ijasah tersebut menolak ijasah miliknya. ”Awalnya ada informasi kuliah cepat. Saya bayar uang

Kurikulum Baru Diprediksi Molor lakukan di akses suramadu, yakni kawasan Desa Tangkel Barat. Tidak lain, kegiatan semacam ini sebagai rutinitas dalam menjaga keamanan di wilayah hukum Bangkalan. Instensitas pelaksanaannya harus selalu ditingkatkan.

“Operasi Cipta Karya termasuk dalam kegiatan rutin.

Namun, hanya meningkatkan intensitas pelaksanaannya,” terang Muslimin.

Sebelumnya Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono menyatakan operasi giat rutin dilakukan sebagai respon kepolisian serta langkah antisipasi, terhadap maraknya kasus penembakan anggota kepolisian di beberapa lokasi yang terjadi di Indonesia.

Sementara itu, dalam operasi Cipta Kondisi, sedikitnya terdapat 100 anggota kepolisian yang terlibat di dua lokasi tersebut. Kendati tidak ada temuan barang yang menjadi sasaran, puluhan kendaraan bermotor dikenai tilang (tindak pelanggaran) akibat tidak memenuhi syarat kelengkapan berkendara. (dn/rah)

BANGKALAN - Meski kurikulum baru 2013 sudah diterapkan di beberapa sekolah dan kelas pilihan, rupanya hal itu tak akan berjalan dengan lancar. Sebab rencana pemerintah untuk melakukan penerapan secara serentak di semua sekolah dan kelas tingkat Sekolah Dasar (SD) pada 2014 mendatang tak akan berjalan mulus. Ada kendala yang diyakini molornya penjadwalan kurikulum tersebut.

Salah satu yang menjadi kendala teknis diantarnya pola penerapan kurikulum baru hanya melewati satu pintu. Artinya, semua yang berkaitan dengan kurikulum 2013 ditangani pemerintah pusat. Hal itu bisa terlihat dari penerimaan buku paket mata pelajaran yang dipakai siswa untuk belajar ditangani langsung pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tidak diberi kewenangan.

Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, pemerintah daerah masih bisa menambahkan pelajaran. Hal itu yang belum bisa dipecahkan. Sejauh ini, penerapan kurikulum baru bisa dilakukan untuk sebagian

Untuk lembaga pendidikan yang belum menerapkan kurikulum baru tahun ini, dipastikan akan bisa menerapkan tahun depan.” kelas saja. Kemungkinan bisa diterapkan pada semua kelas mulai dari 1 hingga VI pada tahun 2015 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan, Mohni, melalui Kasie Kurikulum SD, Moh Ya’kub menyatakan pihaknya belum bisa menerapkan kurikulum 2013 untuk semua kelas pada 2014 mendatang, karena faktor tersebut.

Saat ini, penerapan kurikulum 2013 di tingkat SD hanya kelas 1- 1V. Itu pun tidak semua SD yang ada di Bangkalan, hanya 11 lembaga pendidikan yang melaksanakan.

Semuanya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.

Semua kelas bisa menerap-

kan kurikulum baru pada tahun 2015 mendatang. Pada tahun 2014, yang kelas I akan naik ke kelas II, kelas II naik ke kelas III, kelas IV naik ke kelas V. Sedangkan untuk kelas VI baru bisa menerapkan kurikulum baru tahun 2015 mendatang.

"Untuk lembaga pendidikan yang belum menerapkan kurikulum baru tahun ini, dipastikan akan bisa menerapkan tahun depan. Kami berharap penerapan kurikulum baru bisa berjalan lancar dan sesuai harapan. Sehingga siswa bisa lebih pintar dan kreatif,” terangnya.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Ismail Hasan mengatakan, lembaga pendidikan yang telah ditunjuk agar menerapkan kurikulum 2013 dengan sungguh-sungguh. Hal itu penting agar kualitas pendidikan bisa bertambah. Disdik selaku lembaga terkait harus mengawasi secara maksimal terkait penerapan kurikulum baru di sekolah. Sebab, program yang sudah direncanakan tersebut jangan sia-sia. Pasalnya, konsep perencanaannya sudah dilakukan secara matang. (ori/rah)

8

SURAMADU

RABU 18 SEPTEMBER 2013 NO.0201| TAHUN II

STAIN

Mahasiswa Tuntut Perbaikan Fasilitas Kampus PAMEKASAN- Sekelompok aktivis mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berunjuk rasa menuntut perbaikan fasilitas kampus.

Akibatnya, KBM di kampus ini dihentikan karena terganggu unjuk rasa mahasiswa. Tidak hanya itu saja, para pengunjuk rasa ini juga membakar ban bekas di halaman kampus.

Aksi digelar di halaman kampus sekolah tinggi itu dengan membawa berbagai poster dan spanduk. Mereka menggelar orasi secara bergantian sambil berteriak meminta agar pihak akademik melengkapi fasilitas kampus yang dibutuhkan mahasiswa.

“Fasilitas kampus yang tidak memadai sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar di kampus ini,” teriak salah seorang pengunjuk rasa dalam orasinya, Selasa.

Para mahasiswa ini juga berkeliling halaman kampus dengan membawa mobil dan pengeras suara, sehingga mengganggu kegiatan bela-

jar mengajar di kampus itu.

Akibatnya, KBM di kampus ini dihentikan karena terganggu unjuk rasa mahasiswa. Tidak hanya itu saja, para pengunjuk rasa ini juga membakar ban bekas di halaman kampus.

Sementara itu, Wakil Ketua II STAIN Pamekasan Achmad Muchlis saat berdialog dengan mahasiswa berjanji akan menanggapi tuntutan mahasiswa, termasuk penyediaan alat proyektor yang menjadi tuntutan mahasiswa yang masih kurang.

“Kami tidak bisa melakukan pengadaan secepatnya, karena segala bentuk pengadaan itu ada aturannya,” kata Muchlis.

Namun, terkait kekurangan air yang juga menjadi tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa yang digelar di halaman kampus STAIN Pamekasan, itu Muchlis menjelaskan bahwa akibat adanya kendala teknis dari pihak PDAM. “Kami sudah menyampaikan keluhan ini ke PDAM dan Pemkab Pamekasan, akan tetapi memang belum ada tanggapan,” kata Muchlis.

Unjuk rasa menuntut perbaikan fasilitas kampus oleh mahasiswa STAIN Pamekasan ini mulai sejak pukul 08.30 WIB dan hingga pukul 09.00 WIB masih berlangsung.

Mereka meminta pihak STAIN segera memenuhi tuntutan mereka. (ant/rah)

AKSI DEMO DEPAN PENDOPO PASURUAN. Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf (kanan), menemui para buruh yang tergabung dalam Federasi serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang berunjukrasa di depan Pendopo Pasuruan “Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti”, di Jl Alun-alun Utara, Pasuruan, Jatim, Selasa (17/9). Ratusan buruh yang tergabung FSPMI, menuntut Bupati Pasuruan merealisasikan program kerjanya, “Penanggulan Kemiskinan dan Pengangguran” salah satu langkah kongkritnya yaitu lindungi para pekerja yang mendirikan serikat pekerja, dengan memanggil pengusaha yang terindikasi melakukan praktek Pembrangusan Serikat Pekerja.

Pembunuh Ulama Madura Itu Residivis

Sampang - Terdakwa pembunuh seorang ulama asal Sampang, Madura, Jawa Timur, Mattawi merupakan residivis dan yang bersangkutan pernah terlibat dalam kasus narkoba.

“Saya terlibat dalam kasus narkoba, beberapa tahun lalu,” kata terdakwa Mattawi dalam sidang lanjutan kasus pem-

bunuhan ulama Sampang, Habib Alwi di Pengadilan Negeri (PN) setempat, Selasa.

Mattawi sendiri merupa-

kan satu dari tiga pelaku pembunuhan ulama Madura Habib Alwi yang terjadi setahun lalu.

Ia didakwa selaku aktor intelektual dalam kasus itu, karena yang bersangkutan yang merencanakan pembunuhan korban.

Sidang pembunuhan dengan korban Habib Alwi ini digelar di Pengadilan Negeri

Sampang dengan pengawalan ketat petugas kepolisian Polres Sampang dan pasukan bersenjata dari Brimob Polda Jatim.

Menurut Humas PN Sampang Syihabuddin, agenda sidang kasus pembunuhan Habib Alwi dengan terdakwa Mattawi ini merupakan pemeriksanaan saksi-saksi.

Sidang lanjutan akan digelar Selasa (24/9) pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan dari terdakwa Mattawi.

Dalam sidang yang digelar Selasa itu, Mattawi membantah semua dakwaan jaksa yang disampaikan dalam sidak pembacaan dakwaan sebelumnya.

“Pengamanan sidang ini sengaja kami perketat, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan,” kata Wakapolres Sampang Kompol Alfian Nurrizal.

Saat sidang berlangsung, sekelompok massa berunjuk rasa dengan membentangkan poster dan spanduk di depan kantor PN. Massa menuntut agar terdakwa pelabu pembunuhan Habib Alwi itu dibebaskan, karena menurut mereka tidak bersalah.

Pada sidang sebelumnya, Mattawi didakwa dengan dengan pasal berlapis yakni Pasal 340,338 dan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) junto Pasal 55 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

Mattawi sendiri didakwa sebagai aktor intelektual kasus pembunan ulama Madura pada Oktober 2012 itu.

Akan tetapi, Mattawi sendiri membantah dakwaan itu dan menurutnya dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ulama Habib Alwi itu.

Mattawi sendiri ditangkap tim Polres Sampang karena diduga kuat menjadi otak pembunuhan Habib Alwi. Selain Mattawi, polisi menangkap pelaku pembunuhan lainnya, yakni Matluki alias Mastuki.

Matluki sendiri sedang menjalani hukuman setelah divonis seumur hidup oleh PN Sidoarjo. Tapi, terdakwa mengajukan banding. (ant/mk)

AIR BERSIH

6 Titik Sumber Harus Dimaksimalkan

BANGKALAN - Untuk menanggulangi terjadinya kekeringan dan kekurangan air bersih yang sering melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bangkalan selama musim kemarau tiba, DPRD Bangkalan meminta PDAM setempat memaksimalkan 6 titik sumber air bersih yang belum dieksplorasi. Keberadaan sumber tersebut diyakini mampu memasok kebutuhan air di 18 Kecamatan.

“Selain sumber Pocong yang mejadi satu-satunya pemasok air bersih, ada 6 titik sumber yang belum dioptimalkan,” kata M. Iksan, salah satu anggota Komisi B DPRD Bangkalan.

Akan tetapi, lanjutnya, keberadaan 6 titik sumber yang salah satunya berlokasi di Kecamatan Modung dan Kecamatan Geger tidak bisa dioptimalkan, karena alasan keterbatasan dana. Padahal, sumber-sumber air bersih itu dapat memenuhi segala kebutuhan air seluruh

masyarakat di 18 Kecamatan.

Terlebih bagi daerah yang memang minim air bersih pada musim kemarau.

Keterbatasan dana kata politisi PBR ini, tidak lantas menjadi sebuah hambatan untuk merealisasikan rencana pemanfaatan 6 titik sumber air bersih.

“Lagi-lagi masalah dana, keterbatasan dana menjadi permasalahan klasik. Jadi, harus mencari alternatif lain agar 6 titik sumber yang ada dapat dioptimalkan,” imbuhnya.

Keterbatasan dana kata politisi PBR ini, tidak lantas menjadi sebuah hambatan untuk merealisasikan rencana pemanfaatan 6 titik sumber air

bersih. Namun, harus mencari solusi lain demi terpenuhinya kebutuhan air yang menjadi permasalahan selama musim kemarau. Selain, dapat membatu kebutuhan masyarakat, juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Ya, jika masih terkendala dana, proyek PDAM di daerah Bangkalan bisa diserahkan pada swasta untuk mengelola.

Positifnya, disamping mencukupi kebutuhan air bersih, juga meningkatkan PAD,” paparnya.

Apalagi sambung M. Iksan pelanggan PDAM sudah mencapai 17.000 orang. Perlu dipikirkan kedepan, dalam memenuhi kebutuhan air bersih tidak bisa hanya mengandalkan 1 sumber saja. Karena selama ini hanya bergantung pada sumber pocong yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) Bangkalan.

Selain pelanggan, juga harus dipikirkan. Sebab permasalahan kekurangan air menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. (dn/rah)

HAJI

17 Calon Haji Jatim Batal Berangkat SURABAYA - Sebanyak 17 calon haji asal Jawa Timur batal berangkat dengan berbagai penyebab, kata Wakil Sekretaris I Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya H Sutarno di Surabaya, Selasa (17/9).

“Hingga Calon Haji Kloter 11 berangkat pada 15 September lalu, ada 17 calon haji yang benar-benar batal berangkat, karena mereka batal sejak dari daerah dan mereka dipastikan belum mengantongi visa, sehingga keberangkatannya tertunda hingga tahun depan,” ujarnya.

Lain halnya dengan seorang calon haji yang batal berangkat sejak dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya. “Dia bukan batal sungguhan, tapi hanya tertunda berangkat karena sakit dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Haji Surabaya. Insya-Allah, dia segera berangkat,” ucapnya.

Ia menjelaskan calon haji asal Tuban bernama Sunarti binti Ojek itu berasal dari Kloter 5 yang seharusnya berangkat pada 12 September lalu, namun dia harus dirawat di Rumah Sakit Haji Surabaya selama beberapa hari, karena dia menderita hipertensi.

“Akhirnya, dokter memperbolehkan dia berangkat dengan Kloter 12 yang berangkat pada 18 September siang, tapi statusnya calon haji titipan pada Kloter 12 yang berisi calon haji Gresik dan setiba di Tanah Suci akan dikumpulkan dengan calon haji Kloter 5 yang

datang duluan,” ungkapnya.

Sementara itu, ke-17 calon haji yang batal berangkat sejak dari daerah itu antara lain tiga calon haji wafat di daerah, empat calon haji sakit di daerah, seorang calon haji hamil di daerah, dan sepuluh calon haji yang menunda keberangkatan dengan berbagai alasan, seperti sakit.

Hingga Kloter 11, PPIH Embarkasi Surabaya mencatat delapan kloter terbang lebih cepat dari jadwal, dua kloter terbang tepat waktu, dan hanya satu kloter yang terlambat waktu terbang. “Satu kloter yang lambat terbang itu terlambat 23 menit dari jadwal,” tukas Sutarno.

Tentang kondisi 11 kloter calon haji asal Jatim di Tanah Suci, ia menyatakan laporan yang diterima dari petugas haji asal Embarkasi Surabaya di Tanah Suci memberitahukan kondisi calon haji asal Jatim cukup sehat.

“Tapi, karena cuaca di sana saat ini mencapai 42 derajat celcius, maka kami imbau petugas di sana untuk tetap mengingatkan para calon haji untuk banyak minum dan memakai masker agar tetap sehat dan tidak sampai mengalami dehidrasi,” katanya.

Tahun ini, PPIH Embarkasi Surabaya melayani 28.231 calon haji dan 320 petugas kloter dari Jatim, Bali, dan NTT yang semuanya tercakup dalam 64 kloter yang akan berangkat ke Tanah Suci sejak 10 September hingga 8 Oktober. (ant/dik)

LINTAS JATIM

9

RABU 18 SEPTEMBER 2013 NO.0201 | TAHUN II

KETEL PENGUAPAN GULA JEBOL

Korban Tewas PG Redjosari Mencapai Lima Orang MAGETAN - Jumlah pekerja Pabrik Gula Redjosari milik PT Perkebunan Nusantara XI di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, yang tewas akibat jebolnya ketel penguapan gula di pabrik setempat bertambah hingga mencapai lima orang.

Korban Wagimin, warga Desa Sukowidi, Kecamatan Nguntoronadi, Magetan, akhirnya mengembuskan nafas terakhir saat menjalani perawatan rujukan di Rumah Sakit Lavalette, Malang, Selasa (17/9).

"Dia meninggal sekitar pukul 05.00 pagi tadi. Kami menerima kabar setelah dihubungi oleh perwakilan keluarga yang ikut ke Malang," ujar saudara korban, Siswoyo kepada wartawan di rumah duka.

Hingga pukul 14.00 WIB, mobil ambulans yang membawa jenazah korban dari Malang belum tiba di rumah duka. Para kerabat, tetangga, dan perwakilan dari PG Redjosari telah menunggu dan mempersiapkan proses pemakaman.

"Masih dalam perjalanan dari Malang. Kami juga menunggu. Kalau tiba, akan dishalatkan dulu dan setelah itu dimakamkan," kata Siswoyo.

Sekretaris PT Perkebunan

Nusantara XI, Saiful Bahri yang hadir di rumah duka, menyatakan ikut berduka cita atas musibah tersebut. Pihaknya berjanji akan memberikan semua hak yang menjadi milik para korban.

"Bantuan yang diberikan kepada keluarga korban merupakan bentuk perhatian pihak perusahaan. Di antaranya adalah, jamsostek, asuransi, dan lainnya," ucap Saiful Bahri.

Selain jamsostek dan asuransi, lanjut Saiful, pihak manajemen PT Perkebunan Nusantara XI juga memberikan santunan kepada keluarga korban. Namun, Saiful keberatan menyebut nominal bantuan yang diberikan.

"Kalau jumlahnya saya belum melihat detail. Yang pasti, santunan yang dikeluarkan perusahaan sesuai undang-undang ketenagakerjaan," tambahnya.

Seperti diketahui, ketel penguapan gula di Pabrik Gula Redjosari, Kawedanan, Magetan, jebol pada Minggu (15/9). Akibat peristiwa tersebut, sembilan pekerja yang berada di sekitarnya tersiram air gula yang panas. Lima di antaranya telah meninggal dunia.

Mereka adalah Mohammad Soni Setiawan (33) warga

ant/siswowidodo

KORBAN KETEL PABRIK GULA: Sejumlah warga melakukan Salat Jenazah di dekat peti jenazah Wagimin (40) di Desa Sukowidi, Nguntoronadi, Magetan, Jatim, Selasa (17/9). Wagimin merupakan satu dari lima korban tewas dari jebolnya ketel uap Pabrik Gula (PG) Redjosarie, Magetan, Minggu (15/9), sedangkan 4 korban tewas sebelumnya meninggal di tempat kejadian.

Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun yang tewas di lokasi kejadian.

Lalu, Sujarwo (30) warga Desa Simbatan, Kecamatan

Nguntoronadi, Magetan; Warsono (52) warga Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Magetan; Kuswanto warga Desa Driyorejo, Kecamatan

2.356 JCH Beriwayat Penyakit Resiko Tinggi SURABAYA- 2.356 Jamaah Calon Haji (JCH) yang tersebar di berbagai kelompok terbang (kloter) yang tergolong berisiko tinggi (risti) akan dikawal ketat oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, mulai keberangkatan, selama menuaikan ibadah haji, sampai kembali ke tanah air.

Wakil Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya, Sutarno menyatakan, JCH yang masuk risti adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Selain itu, jamaah yang memiliki riwayat penyakit tertentu juga tergolong risti. “Mereka inilah yang akan perhatian lebih dari petugas kloter selama menjalankan ibadah haji,” katanya, Selasa (17/9).

Menurut Sutarno, setiap kloter akan didampingi lima orang petugas. Mereka terdiri

atas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) dan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), masing-masing satu orang. Kemudian tiga orang lagi adalah Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

“Para petugas inilah yang mendampingi para jamaah dalam menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya halhal yang tidak diinginkan selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Termasuk yang tergolong risti tadi,”

ujarnya.

Hingga Selasa (17/9) siang, kloter 12 dan 13 terbang ke Tanah Suci. Mayoritas mereka berasal dari Jombang dan sebagian dari Surabaya. Tak beberapa lama kemudian, kloter 14 dan 15 asal Gresik masuk ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES).

Kloter 14 dan 15 ini dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada hari ini, Rabu (18/9). “Sampai saat ini semua lancar-lancar saja. Meskipun demikian, tetap ada beberapa JCH yang gagal berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini karena beberapa hal. Yang jelas, JCH kategori risti akan dapat perhatian serius dari kami,” tandasnya.

Hingga Calon Haji Kloter 11 berangkat pada 15 September lalu, ada 17 calon

haji yang benar-benar batal berangkat, karena batal sejak dari daerah dan mereka dipastikan belum mengantongi visa, sehingga keberangkatannya tertunda hingga tahun depan. Ke-17 calon haji yang batal berangkat sejak dari daerah itu antara lain tiga calon haji wafat di daerah, empat calon haji sakit di daerah, seorang calon haji hamil di daerah, dan sepuluh calon haji yang menunda keberangkatan dengan berbagai alasan, seperti sakit.

Tahun ini, PPIH Embarkasi Surabaya melayani 28.231 calon haji dan 320 petugas kloter dari Jatim, Bali, dan NTT yang semuanya tercakup dalam 64 kloter yang akan berangkat ke Tanah Suci sejak 10 September hingga 8 Oktober. (ara)

Nguntoronadi, Magetan; dan Wagimin (47) warga Desa Sukowidi, Kecamatan Nguntoronadi, Magetan.

Sementara, satu korban

luka parah peristiwa itu, yakni Parlan (31) warga Desa Garon, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan masih menjalani perawatan di RSUD

dr Soetomo Surabaya. Sedangkan tiga pekerja lainnya hanya luka ringan. Kasus ini masih diselidiki pihak kepolisian. (ant/dik)

PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS

Pemkab Menolak DPRD Soal Mobdin BOJONEGORO - Pemkab Bojonegoro, Jatim, menolak DPRD soal pengajuan pinjam pakai 12 kendaraan dinas untuk dimanfaatkan DPRD, namun pihaknya menyetujui hanya delapan kendaraan dinas yang bisa dipinjam pakai.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah Pemkab Bojonegoro Ibnoe Suyuti, Selasa (17/9), mengatakan pengajuan permintaan DPRD soal pinjam pakai 12 kendaraan mobil dinas yang disetujui hanya delapan kendaraan mobil dinas.

"Jumlah delapan kendaraan mobil dinas DPRD yang disetujui dengan mempertimbangkan jumlah alat kelengkapan DPRD," katanya, menegaskan.

Sebelum itu, DPRD setempat melalui sekretariat DPRD mengembalikan 12 kendaraan mobil dinas dengan merek Kijang Innova DPRD setempat ke pemkab.

Ibnoe Suyuti

Kepala BPKKD Bojonegoro Pengembalian kendaraan mobil dinas itu merupakan tindak lanjut dari rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut BPK, pembelian kendaraan setahun lalu itu hanya diputuskan DPRD, termasuk pemanfaatannya tanpa ada koordinasi dengan pemkab setempat, sehingga merugikan keuangan daerah.

"Sesuai perhitungan BPK,

pengadaan 12 kendaraan mobil dinas dan tiga mobil dinas Wakil Ketua DPRD telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp4,675 miliar," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPRD Bojonegoro Agus Misnanto menjelaskan pihaknya mengajukan permohonan pinjam pakai 12 kendaraan dinas itu untuk alat kelengkapan DPRD dan Badan Legislatif beberapa waktu lalu.

Ia menyebutkan pemanfaatkan 12 mobil dinas yaitu delapan kendaraan masingmasing dua kendaraan untuk Komisi A, B, C dan D. "Empat kendaraan lainnya dimanfaatkan Ketua Badan Kehormatan (BK), Ketua Badan Legislasi (Baleg), juga alat kelengkapan DPRD lainnya," katanya.

Namun, Agus mengaku belum memperoleh jawaban soal pengajuan pinjam pakai 12 kendaraan mobil dinas itu disetujui atau tidak. (ant/dik)

KEBAKARAN

PERATURAN DAERAH

Tempat Penyulingan Oli Bekas Terbakar

DPRD Jatim Merancang Perda Film

ddy/koran madura

LAKUKAN PEMBENAHAN: Petugas saat melakukan pembasahan di tempat penyulingan oli yang terbakar, Selasa (17/9) kemarin di Jl Gayungan Airdas Gg III RT VII/ II Surabaya.

SURABAYA - Tempat Penyulingan oli bekas di Jl Gayungan Airdas Gg III RT VII/ II ludes terbakar. Kebakaran diperkirakan terjadi sejak pukul 14.00 WIB, selasa (17/9). Idam Chalid Kabid Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya pada wartawan mengatakan, di tempat penyulingan oli bekas itu ada 14 drum oli bekas yang terbakar.

“Tempat yang terbakar ini merupakan tempat pemasakan oli bekas terdiri dari 14 drum,” kata dia.

Tempat penyulingan oli milik Purwanto (33) ini, kata Idam, terbakar akibat pemasakan oli bekas yang dilakukan dengan tingkat panas tinggi sehingga tidak bisa mengontrol panas.

“Tingkat panasnya saat pemasakan terlalu tinggi se-

hingga tidak bisa mengontrol dan askhirnya terbakar,” ujar Idam.

Awalnya, api yang terus berkobar berusaha dipadamkan oleh Haryanto (56) karyawan setempat, namun api semakin tak terkendali. Akibat besarnya api, pria setengah baya tersebut mengalami luka bakar ringan di tangan serta kaki. Selain itu matanya juga iritasi setelah terkena asap

tebal.

“Ada warga yang terluka, tapi hanya luka ringan,” lanjut Idam.

Setelah upaya pemadaman yang dilakukan warga tidak berhasil, mereka memanggil petugas pemadam.

“Tadi warga sempat melakukan upaya pemadaman tapi ternyata api terlalu besar sehingga tidak bisa teratasi jadi memanggil PMK,” pungkas dia.

Idam menambahkan, petugas sempat dibuat bingung tentang lokasi kebakaran, sehingga menerjunkan 15 mobil PMK. “Kami menurunkan sekitar 15 mobil PMK, karena informasi yang kami dapat simpang siur, ada yang bilang Pom Bensin ada juga yang bilang Dinas peternakan. Saat ini di lokasi ada 6 mobil PMK, yang 9 saya suruh kembali” ujarnya.

Petugas juga sempat mengalami kesulitan menuju titik api karena sempitya akses menuju lokasi.

“Tadi memang ada kesulitan soalnya gangnya kecil dan sempit sehingga mobil dan selang pemadam kesulitan masuk,” tambah dia.

Setelah upaya sekitar 1 jam, petugas akhirnya berhasil melokalisir api sehingga tidak merembet ke rumah warga.

Tiga puluh menit kemudian, api benar- benar padam.(ddy)

SURABAYA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur akan menyusun dan membuat rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) tentang film.

Ketua Komisi B DPRD Jatim, Agus Dono Wibowo saat ditemui di DPRD Jawa Timur, Selasa (17/9) mengatakan dibuatnya reperda menjadi perda film ini bertujuan untuk memfilter atau membatasi seluruh film yang masuk ke Jawa Timur. Selain itu, dalam perda ini dimaksudkan juga untuk merangsang tumbuhnya film-film lokal khususnya dari Jawa Timur.

“Saat ini kami sedang melakukan penyusunan naskah atau perda tersebut, semoga perda ini dapat disetujui,” ujar Agus dono yang juga sebagai anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat.

Ia menjelaskan, dalam perda ini, setiap film yang akan diputar di Jawa Timur, misalnya haruslah film yang telah lulus sensor yang dikeluarkan lembaga sensor film.

Sensor sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film.

Ia mencontohkan dengan adanya dorongan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkotika, serta pornografi dan penistaan nilai-nilai agama. “Saat ini ada kecend-

erungan produksi film nasional termasuk yang berasal dari Jawa Timur terus meningkat, ini yang perlu kita dorong,”ujarnya.

Ia menambahkan, dalam perda film ini nanti juga akan dimasukkan komposisi film yang bisa di putar di bioskop di Jawa Timur yaitu 60 persen diantaranya haruslah film lokal.

Yang pasti, perda ini merupakan kelanjutan setelah terbitnya Undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman yang menggantikan Undang-undang nomor 8 tahun 1992.

Semantara itu Anggota DPRD Jatim, dari Fraksi PKS Irwan Setiawan mengatakan pihaknya setuju dengan adanya perda tentang film tersebut. Namun pihaknya meminta dalam perda film tersebut harus ada peraturan yang jelas bagaimana membatasi film yang masuk di Jatim. “Sebelum membentuk perda ini Pemerintah wajib menggairahkan dunia perfilman dengan membuat stimulasi berupa program-program, baru dibuat regulasinya,”ujarnya.

Ia juga berharap dengan adanya perda tentang film ini nantinya dunia perfilm di Jatim dapat menghasilkan produk atau menghadirkan kekuatan potensi Jatim, agar lebih dikenal

dunia internasional. “Film, harus mampu sebagai media dan sebagai sarana untuk pembangunan,”ujarnya.

Menurut pengamat film dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, , perkembangan film di Indonesia saat ini terjadi pemujaan pada selera penonton. Contohnya film saat ini didominasi dengan pornografi.

Hal inilah yang malah banyak diminati penonton. Sementara pengaruh gaya film “Hollywood” menurut Junaedi sudah masuk sejak orde lama, hal ini yang sekarang mempengaruhi banyak sineas Indonesia. “Kita sangat bergaya dengan Hollywood,” ujar Junaedi.

Ia menyarankan agar para sineas Indonesia mengarahkan “kiblatnya” pada industri perfilman Iran, yang menurutnya juga bagus, lebih mendidik dan tanpa terkesan menggurui.

Lebih penting memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa memilih film yang baik. Jika masyarakat sudah tahu sebuah film itu tidak baik, maka masyarakat tidak akan menonton lagi film dengan tema-tema seperti itu kedepannya. Sehingga film dengan tema seperti itu tidak akan laku dan kedepannya tidak akan diproduksi lagi karena tidak ada peminatnya. (han)

10

LINTAS JATIM

RABU 18 SEPTEMBER 2013 NO.0201 | TAHUN II

ant/eric ireng

Madura Segera Dibangun Embung Masalah Sosial Menjadi Faktor Utama SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera membangun embung atau Geo Membran, sebuah wadah penampungan air hujan untuk mengatasi kekeringan di Madura.

"Masing- masing kabupaten berbeda kebutuhannya, ada yang lima sampai 10 embung nantinya" ujar Gubernur Soekarwo, Selasa (17/6).

Menurut Soekarwo, kekeringan itu sudah mulai dirasakan sejak empat bulan terakhir. Terkait kondisi tersebut, Pemprov Jawa Timur akan membangun embung dengan ukuran 50 X 50 meter dengan kedalaman empat meter.

Sementara itu, Kepala BPBD Jawa Timur, Sudarmawan menjelaskan, pembangunan 50 embung yang tersebar di Jawa Timur, baru terealisasi 21 embung.

Namun, Sudarmawan belum bisa merinci daerah-daerah

mana saja tersebut.

“Masalah pembebasan lahan atau masalah sosial faktor utama lambannya pembangunan embung yang masuk dalam tahun anggaran 2013 tersebut,” paparnya.

Untuk diketahui, 16 kabupaten yang mengalami kekeringan diantaranya Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Madiun, Ngawi, Magetan, Bojonegoro, Probolinggo, Lamongan, Tuban, Pasuruan, Bondowoso, serta Mojokerto.

Selain 250 desa mengalami kekeringan, BPBD juga mencatat sebanyak 911 desa yang tersebar di 25 kabupaten saat ini juga teran-

cam kekeringan. Artinya, jika hingga Oktober tak ada hujan, maka sebanyak 911 desa ini diperkirakan juga akan menyusul mengalami kekeringan.

Berdasarkan data BPBD Jatim per tanggal 12 September, jenis kekeringan yang terjadi di Jatim yaitu kekeringan langka terbatas dengan jarak sumber air antara 100 sampai 500 meter. Kedua, kering langka dengan jarak sumber air antara 500 meter sampai 3 kilometer. Sedangkan, untuk jarak di atas 3 kilometer bisa dikatakan masuk dalam kategori kering kritis.

Untuk mengantisipasi kekeringan, BPBD saat ini juga telah menggelontorkan 1.933 tandon air dengan kapasitas 2.200 liter tiap tendon dan telah disebar di daerah-daerah yang mengalami kekeringan. (ara)

LUMPUR PANAS LAPINDO: Pemandangan dari udara pusat semburan lumpur panas Lapindo Porong Sidoarjo. Pemerintah mengucurkan dana ke Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalan RAPBN 2014 sebesar Rp845,1 Miliar, yang salah satunya dialokasikan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak lumpur Lapindo.

RAPAT PARIPURNA

Paripurna DPRD Sahkan Panlih Wawalikota SURABAYA – Rapat Paripurna DPRD Surabaya yang dipimpin Wisnu Sakti Buana mengesahkan Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Wali Kota Surabaya, Selasa (17/9).

Pengesahan tersebut untuk memenuhi aturan yang ada dalam tahapan proses Pilwawalikota Surabaya.

Rapat paripurna yang tidak dihadiri eksekutif tersebut berlangsung pukul seten-

gah sebelas pagi dan dihadiri secara kuorum dari anggota rapat termasuk pengurus panlih wawali surabaya yang telah terbentuk sebelumnya.

Terkait proses pemilihan bakal calon pendamping tri rismaharini sebagai wakil walikota yang menjadi jatah PDI Perjuangan, masih belum bisa dipastikan. Hal ini disebabkan proses teknis pemilihan yang dilakukan pengurus panlih di-

kabarkan akan melakukan verifikasi yang cukup detail, termasuk melakukan uji publik yang akan dilakukan dua calon wawali surabaya nantinya.

Ketua pengurus Panlih Surabaya, Eddie Budi Prabowo saat ditemui seusai sidang paripurna pengesahan panlih wawali surabaya menerangkan, mekanisme tersebut telah sesuai berdasarkan tata tertib.

Sementara itu, whisnu

ddy/koran madura

PARIPURNA: Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya untuk pengesahan Panlih Wawali kota Surabaya.

PENYAKIT MASYARAKAT

sakti buana, menyatakan para pengurus panlih secara otomatis harus menjalankan tata tertib dan persiapan dalam proses pemilihan wawali surabaya.

Pemimpin rapat paripurna sekaligus Wakil Ketua DPRD Whisnu Sakti Buana whisnu bahwa dengan telah disahkanya Panlih Wawalikota beserta susunan kepengurusan maka Panlih bisa langsung menjalankan tata tertib pemilihan. "Panlih sudah sah sesuai aturan sehingga mulai saat ini sudah bisa menjalankan tugas sampai terpilihnya wawalikota Surabaya," uajrnya.

Menurut Whisnu, sesuai tatib pemilihan tugas dari Panlih yakni melakukan verifikasi berkas dua calon Wawalikota, menyiapkan surat suara bilik suara, mempersiapkan teknis pemilihan, melaksanakan pencoblosan dan penghitungan suara, dan memberikan laporan hasil pemilihan ke pimpinan DPRD. "Kami harapkan Panlih bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai tata tertib yang telah ditetapkan," tutur Whisnu. (ddy)

CALON PEGAWAI

Polisi Menggrebek Pelaku Judi di TPS Sekdaprov Jamin Rekrutmen CPNS Berlangsung Jujur

SURABAYA – Arena judi dadu di lokasi tempat pembuangan sampah (TPS) di Jl. Simpang Dukuh Surabaya digrebek polisi, Selasa (03/9) pukul 23.00 WIB. Dalam penggerebekan itu, satu orang pria yang diduga sebagai bandar dan enam orang penjudi langsung diamankan.

Tujuh orang yang diamankan saat penggerebekan dan langsung ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Djumain bin Kayat (56), warga Jalan Kedunganyar Surabaya, Sarufudin bin Umar Muji (36), warga Jalan Kapas Baru Surabaya, Wahyu bin Suparlan (21) warga Jalan Simpang Dukuh Surabaya, Saidi bin Bejo (36) warga Jalan Karan-

gasem Surabaya, Budi Ardianto bin Misdri (19) warga Jalan Simpang Dukuh Surabaya, Imam Supardi bin Supangat (32) warga Jalan Simpang Dukuh Surabaya dan Asmono Santoso bin Abdul Hamid (34) warga Jalan Simpang Dukuh Surabaya.

Kapolsek Tegalsari, Kompol Ari Mukti Surya Adhi Sabhara menjelaskan, tertangkapnya tujuh orang tersangka itu berkat adanya laporan masyarakat. Dalam laporan itu dijelaskan bahwa sudah satu bulan ini, di daerah pembuangan sampah Jalan Simpang Dukuh berlangsung kegiatan judi dadu.

“Mendapat laporan tersebut, beberapa anggota reskrim Polsek Tegalsari kemudian

melakukan penyelidikan. Begitu mengetahui bahwa benar ada aktivitas perjudian di kawasan padat penduduk tersebut, penggerebekan pun dilakukan, “ ungkap Ari Mukti kepada Koran Madura, Selasa (17/9).

Ari Mukti menambahkan, ketujuh tersangka mengaku sudah melakukan kegiatan haram tersebut lebihdari sekali. Bahkan tempat sampah ini menjadi tempat favorit karena dianggap aman dari pantauan petugas.

“Mereka mengaku sudah beberapa kali melakukan judi di tempat pembuangan sampah tersebut. bahkan hampir tiap hari mereka berjudi di tempat kotor tersebut selama kurang

lebih satu bulan,” ujar Ari Mukti.

Penggerebekan ini diharapkan dapat mengurangi maraknya perjudian di Surabaya yang kerap meresahkan masyarakat.

Dari penggerebekan itu, polisi menyita beberapa barang bukti berupa tiga buah dadu yang dipakai untuk berjudi, satu kaleng alat pengocok, 1 penutup kaleng yang terbuat dari keramik, 1 papan taruhan dari banner dan uang sejumlah uang tunai.

Ketujuh tersangka kini ditahan di Polsek Tegalsari.

Mereka dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. (ddy) TUNJUKKAN BARANG BUKTI: Kapolsek Tegalsari (Berseragam), Kompol Ari Mukti Surya Adhi Sabhara sedang Menunjukkan Barang Bukti Alat Judi dan Tujuh Tersangka di Polsek Tegalsari, Selasa (17/9) kemarin.

ddy/koran madura

SURABAYA - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Rasiyo menjamin pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pemerintah provinsi Jatim berlasung jujur, sama seperti proses rekrutmen tahun-tahun sebelumnya.

“Kami bisa menjamin bahwa perekrutan CPNS berlangsung jujur dan tidak ada kecurangan, serta berlangsung lebih baik.

Setiap rekrutmen kami selalu menggelar evaluasi dengan harapan menjadi lebih baik,” ujar Rasiyo kepada wartawan di Surabaya, Selasa (17/9).

Ia menjelaskan kebijakan Pemprov Jatim membuka rekrutmen CPNS berdasarkan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : R/159.F/M. PANRB/08/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 Perihal Persetujuan Rincian Tambahan Alokasi Formasi CPNS Daerah Tahun 2013.

Tahun ini, Pemprov Jatim telah membuka rekrutmen CPNS untuk menerima 585 orang. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dua tahun lalu yang hanya menerima sebanyak 135 orang CPNS. Dari jumlah itu, 60 persennya atau 351 formasi akan diisi oleh bidang kesehatan. Seperti, dokter spesialis, dokter umum,

perawat, bidan, operator kesehatan, terapis, dan formasi bidang kesehatan lainnya.

Sedangkan. 40 persen sisanya atau 234 orang merupakan formasi non-kesehatan atau tenaga teknis seperti analis, manajemen, akuntan, hubungan internasional, dan sebagainya.

Menurut dia, banyaknya tenaga kesehatan yang dibutuhkan karena bidang ini menjadi titik tumpu dalam meningkatkan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, Pemprov Jatim berharap mampu memberikan perhatian terhadap layanan dasar seperti pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Sebagai contoh, kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim memberikan perhatian terhadap peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, salah satunya yakni penyelenggaraan polindes ditingkatkan menjadi ponkesdes,” katanya.

Lebih lanjut disampaikannya bahwa pendaftaran CPNS yang dimulai sejak tanggal 16 September 2013 hingga 27 September 2013, peserta mendaftar tidak lagi bertemu dengan orang, akan tetapi melalui sistem. Hal ini merupakan regulasi rekrutmen CPNS yang dilakukan Pemprov Jatim.

Setelah mendaftar, lanjut Rasiyo, peserta yang

lolos seleksi administrasi akan melalui tes dengan sistem “computer assisted test” (CAT). Yakni, pelamar langsung menjawab soal ujian di depan komputer.

Dengan adanya tes ini, peserta dapat mengetahui total nilainya secara langsung saat itu juga. Namun, peserta tidak bisa dikatakan lulus atau tidak lulus karena nilai tersebut akan dirangking.

“Jadi, peserta CPNS tidak lagi menggunakan tes tulis, tetapi dengan CAT. Agar tidak ada praktik curang, ID login baru diberikan saat peserta di depan komputer,” kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim tersebut.

Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan percaya dengan oknum yang bisa memasukkan seseorang menjadi PNS. Tidak ada siapapun termasuk dirinya, pejabat, maupun karyawan/karyawati di lingkungan Pemprov Jatim yang memastikan atau memberikan jaminan untuk bisa masuk menjadi PNS. “Kalau ada oknum yang bisa memasukkan seseorang jadi PNS, itu hanya janjijanji saja. Sekali lagi, jangan percaya terhadap apapun yang mengatasnamakan panitia dan menjanjikan kelolosan CPNS. Siapapun itu, pasti tidak benar,” kata dia. (ant/dik)

PROBOLINGGO

11

RABU 18 SEPTEMBER 2013 NO.0201| TAHUN II

Tak Menemukan Solusi

PTKL Terlilit Hutang

ANTRIAN, Warga arus berebut mendapat bantuan air bersih yang dibagikan dari Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo.

Dilanda Kekeringan, Warga Berebut Air Droping PROBOLINGGO - Kemarau panjang mengakibatkan 43 desa di dua belas kecamatan di Kabupaten Probolinggo mengalami krisis air bersih. Ratusan warga, salah satunya di Desa Sumberbendo Kecamatan Tongas, harus berebut mendapat bantuan air bersih yang di bagikan dari Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Selasa (17/9).

Hanya dalam hitungan menit satu tangki air bersih berisi 6000 liter di serbu warga. Dengan membawa ember dan jerigen warga yang telah rela mengantri dapat membawa pulang air bersih. Antrian warga ini tak hanya ibu dan pria dewasa, sejumlah anak-anak juga ikut mengantri. Sekitar 30 menit, sebanyak 6000 liter air bersih habis tak bersisa. Semua warga mendapatkan air bersih. “Di sini ini, kalau sudah musim kering, memang sulit mendapatkan air bersih,” ucap Juli (38) salah satu warga Desa Sumber Bendo.

Karena itu, banyak warga

yang harus turun ke dusun di bawahnya untuk mendapatkan air. Apalagi kondisi sumber air sudah kering, warga ramai-ramai turun. Mereka semua juga harus antre untuk mendapatkan air bersih.

Kondisi itu berlangsung cukup lama, sekitar satu bulan. “Kini dengan adanya kiriman air bersih dari BPBD Kabupaten Probolinggo.PDAM, kami semua mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Probolinggo. Apalagi, air bersih ini gratis,” tutur Juli.

Sementara itu Dwijoko Nurjayadi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Proboling-

go mengatakan teridentifikasi ada 43 desa di 12 kecamatan mengalami kekeringan akibat kemarau berkepanjangan.

“BPBD telah melakukan droping air bersih secara bergilir ke titik-titik yang di nilai paling rawan dan paling parah mengalami krisis air bersih.

Tiap hari tiga tangki air bersih di distribusikan di wilayah krisis air,”paparnya.

Menurutnya, sesuai perkiraan BMKG kemarau tahun ini diperkirakan akan panjang sehingga krisis air diperkirakan akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Namun parameter yang dikeluarkan BMKG, khususnya di Kabupaten Probolinggo setelah dilakaukan pengecekan dilapangan, ternyata krisis air bersih itu tidak menyeluruh terjadi dalam satu desa, hanya beberapa dusun saja yang terjadi krisis air.

“Insya’allah tahun depan kita akan perbaiki data-data tersebut. Tahun ini pihaknya memfokuskan saluran-saluran air bersih yang tidak bisa di-

gunakan kita perbaiki.Apalagi koordinasi bersama DPU Cipta Karya berjanji akan segera perbaiki saluran air yang tidak berfungsi,’tandas Dwijoko Nurjayadi.

Bahkan, upaya kedepan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo akan memprogramkan untuk menedekatkan warga dengan titik sumber air.”Mudah-mudahan bisa terprogram empat titik, sehingga akan menambah frekuensi pengiriman air,”ucapnya berharap.

Dari data BPBD Kabupaten Probolinggo , 43 desa yang tersebar di 12 Kecamatan yang terancam kekeringan akibat musim kemarau tersebut antara lain Desa Pamatan, Sumberkeramat, Klampok, Sumberejo, Wringin Anom, Sumendi dan Curah Tulis Kecamatan Tongas. Desa Tandon Sentul, Branggah, purut dan Sapih, Kecamatan Lumbang.Desa Sumber bendo dan Muneng Leres Kecamatan Sum-

berasih. Desa Sumberkare, Desa Wonorejo dan Jrebang Kecamatan Wonomerto.

Kemudian, Desa Gunung Tugel, Bantaran, Legundidan Karang Anyar Kecamatan Bantaran.Desa Wringin Anom, Jatisari, Kedawung, Wonoasri dan Resongo ,kecamatan Kuripan. Desa Tigasan kulon, Malasan Kulon dan Tigasan Wetan Kecamatan Leces.

Terakhir, Desa Tegalsono, Bulujaran Kidul, Gungung Bukkel dan Malasan Wetan Kecamatan Tegal siwalan. Desa Gunung Geni dan Liprak Kidul Kecamatan Banyuanyar. Desa Racek, Weddusan dan Telogosari Kecamatan Tiris.Desa Ngepung, Sukapura dan Sapi Kerrep Kecamatan Sukapura.

Desa Gemito, Wonokerso dan Sumberanom Kecamatan Sumber.“Kesemua desa tersebut krisis air bersih, mereka sangat memerlukannya ketika sudah musim kemarau,” pungkas Dwijoko. (hud)

Keluhkan Biaya Operasi

Balita 17 Bulan Terserang Penyakit Hidrosefalus PROBOLINGGO- Sungguh sangat memprihatinkan bagi Aini (17 bulan) warga RT 01 RW 01 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Pasalnya balita malang tersebut terjangkit penyakit Hidrosepalus atau cairan pada otak dengan kondisi kepala yang tergolong besar dibanding dengan anak yang tumbul normal.

Aini merupakan putri dari pasangan Dedi (40) dengan Widi (35 ). Dia saat ini hanya bisa terbaring lemas di pangkuan ibunnya. Menurut Dedi, anak keduanya itu lahir pada tahun 2012 silam hingga saat ini usia Aini menginjak 17 bulan.

“Anak dalam usia tersebut seharusnya sudah mulai belajar jalan, tetapi untuk anak saya dia hanya bisa berbaring diranjang. Dia sejak kecil terjangkit menyakit itu,” terang Dedi, kepada wartawan, Selasa (17/9).

Untuk memperjuangkan anaknya tersebut Dedi sudah melakukan usaha yakni de-

ngan memeriksakannya ke puskesmas setempat . Namun dari hasil pemeriksaannya Aini dirujuk untuk dilakukan operasi.

“Dari petunjuk puskesmas tersebut keluarga saya tidak sanggup dengan biaya yang harus ditanggung, Sebab penghasilan

sehari-hari saya sangat minim.”ucapnya.

Tetapibagi dia, semangat untuk memperjuangkan kesembuhan bagi anaknya tidak berhenti disitu. Dia terus melakukan iktiyar dengan melayangkan bantuan kepada pemerintah. Namun usahanya sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.

“Jadi kami sangat mengharapkan bantuan untuk operasi anak saya. Karena kami tidak sanggup untuk melakukan pembiayaan secara pribadi,” harapnya pria yang mengaku menggeluti usaha penegarajin sangkar burung itu..

Hal senada juga dilontarkan oleh Widi ibu dari Aini.

Menurutnya penghasilan dari suaminya rata-rat sehari hanya menghasilkan uang sebesar Rp 10-15 ribu perharinya.

Sehingga untuk biaya operasi sangat tidak mungkin untuk dilakukan.

“Pengasilan sebesar itu hanya cukup untuk biaya makan sehari-harinya mas,” terangnya ibu yang mengaku

punya dua orang anak itu.

Dari belasan kasihan keluarga dan tetangganya, menurut Widi, Aini, kerapkali diberi bantuan berupa uang.”Mungkin keluarga dan tetangga saya merasa prihatin terhadap kondisi anak saya,” terangnya dengan nada yang memprihatinkan.

Sementara itu Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, saat dikonfirmasi pihak kepala dinas dan sekretarisnya masih melaksanakan tugas dinas diluar kota. ”Kepala dinas dan sekretarisnya nggak ada dikantor mas.,” terang salah satu staf yang enggan menyebut namanya.

Tetapi menurut, informasi yang diperolehnya akan ditindak lanjuti kepuskesmas di wilayah yang bersangkutan. Karena bagi kami tidak berani memberikan komentar tentanng semua itu., Sebab atasan kami belum ada di kantor. “Tetapi kami akan laporkan temuan ini ke Kepala Dinas,” pungkasnya.(fud).

PROBOLINGGO - Pasca Demo dan Hearing, kemelut yang melanda Perseroan Terbatas Kertas Leces (PTKL) terus bergeliat. Setelah selesai dilakukan hearing Senin (16/9) kemarin oleh DPR Kabupaten Probolinggo, tak membuahkan keputusan yang jelas dari Pihak Manjemen PTKL. Pasalnya PTKL saat ini mengalami persoalan besar yakni tidak dapat membayar karyawannya dengan alasan PTKL terlilit hutang dengan nominal yang besar.

Dari hasil hearing tersebut disimpulkan persoalan PTKL akhirnya tidak bisa diselesaikan ditingkat Kabupaten. Maka pihak pemerintah daerah yakni DPRD bersama eksekutif akan mengadukan persoalan PTKL ini kepada Kementrian BUMN di Jakarta.“Jadi semua pihak terkait akan diajak seperti perwakilan direksi PTKL dan perwakilan karyawan yang tergabung dalam serikat karyayawan (Sekar) PTKL,” kata ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Ahmad Badawi, Selasa (17/9) kemarin.

Rencana pengaduan kepada kementian BUMN tersebut menurut, Ahmad Badawi yang akrab namanya dipanggil Memed itu menegaskan. Pihaknya akan segera berangkat menuju kementrian BUMN, tetapi saat ini kami masih mengumupulkan data-data yang akan dibawa kementrian tersebut. “Kalau sudah siap datanya sudah lengkap kami akan berangkat. Direncanakan dalam minggu ini sudah bisa menemui bapak Menteri

BUMN,” terangnya.

Memed juga mengatakan nantinya ketika sudah menghadap kementrian.

Persoalan PTKL akan terjawab. Karena ini merupaka permasalah yang sangat serius Sehingga apa keputusannya itu akan bisa diketahui setelah datang dari Jakarta. ”Permasalahannya ketika kita lihat yakni persolan perusahaan sedang pailit milik pemerintah ini.

Kemntrian BUMD yang memiliki solisunya,” ujarnya.

Diantara hal yang akan dibawa yakni tuntutan karyawan PTKL yakni 7 persoalan yang saat ini menjadi masalah dalam pabrik PTKL. Menurut Memed persoalan tersebut diantaranya, untuk menaikkan gaji pegawai sesuai dengan UMK, penuhi gaji dan tunjangan pendidikan yang terbayarkan, Ikut kembali karyawan dalam program jamsostek,penuhi dana hak pensiunan para pegawai, sesuakan status T1 menjadi T2, hentikan pemberangusan pada karyawanPTKL, hentikan arogansi manejemen.

Seperti yang diberitakan sebelumnya (PTKL) pada, Selasa (10/9), ratusan Karyawan PTKL mengelar Aksi demo. Mereka menuntut pihak manejemen untuk menjawab 7 persoalan yang saat ini menjadi persoalan dalam perusahaan plat merah tersebut. mereka tergabung dalam Serikat Pekerja (SEKAR).

Dalam aksi tersebut juga dilibatkan keluraga karayawan terutama para istiri karyawan PTKL. (fud)

Lalai Bertugas

Tujuh Anggota Polisi Dihukum Push Up PROBOLINGGO - Disiplin dalam bekerja sangatlah penting sebab dengan kedisiplinan tersebut diharapkan sebagian besar peraturan ditaati oleh para anggota, bekerja sesuai dengan prosedur dan sebagainya sehingga pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efesien serta dapat meningkatkan produktivitasnya.

Oleh karena itu bila anggota tidak menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan, maka tindakan disiplin merupkan langkah terakhir yang bisa diambil. Tak heran, salah satu bentuk pembinaan terhadap anggota polisi yang terbukti lalai dalam menjalankan tugas . Hal itu terjadi di Mapolres Probolinggo Kota, Selasa (17/9) siang.

Tujuh orang anggota Polres Probolinggo Kota terpaksa menjalani hukuman push up akibat kelalaiannya mempersiapkan kelengkapan surat-surat dan merawat kendaraan dinas polisi. Hukuman push up itu diberikan langsung oleh Kapolresta AKBP Iwan Setyawan, saat melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor (ranmor) dinas di halaman Mapolresta. “Mana suratsurat motor dan SIM-nya.

Lho, kok mati SIM-nya. Ayo push up,” ujar Kapolresta Probolinggo yang baru dua hari ini bertugas kepada anggota Sabhara.

Pemberian hukuman disiplin berikutnya menimpa anggota Satlantas dan Polsek yang surat-suratnya tidak lengkap, dan tidak merawat motornya. Kapolres Probolinggo Kota pun langsung menyuruh push up para anggota sampai sepuluh kali.

Pemegang kendaraan roda empat atau mobil juga tak luput dari setrapan mantan Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya ini. Melihat ada mobil patroli polisi sangat kotor dan tidak terawat, AKBP Iwan Setyawan pun memberi sanksi push up pada pemegangnya.

“Motor dan mobil adalah sarana dan prasarana penting dalam menunjang tugas pokok dan fungsi

Polri. Bagaimana bisa maksimal dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kalau sarana dan prasananya tidak siap.

Polisi juga harus taat hukum, menjadi teladan,” tegas mantan Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya ini.

Pemegang kendaraan roda empat atau mobil juga tak luput dari setrapan mantan Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya ini.

Melihat ada mobil patroli polisi sangat kotor dan tidak terawat, AKBP Iwan Setyawan pun memberi sanksi push up pada pemegangnya.

Punishment kepada anggota yang melanggar, diterapkan sebagai peringatan agar tidak mengulangi kesalahannya. Di pihak lain, AKBP Iwan Setyawan juga memberikan reward kepada anggota yang kinerjanya baik. Ada tiga orang anggota pemegang kendaraan dinas yang diberi uang masingmasing Rp 100 ribu karena menjaga dan merawat kendaraannya dengan baik.

Selain mengecek kendaraan bermotor, Kapolres juga mengecek kelengkapan anggota Sabhara yang biasa menghadapi demo. Bahkan Iwan juga melakukan ujicoba penembakan gas air mata di lapangan Mapolresta.

“Semua tetap di posisi, termasuk wartawan. Biar tahu kayak apa rasanya gas air mata. Kerja polisi itu memang berat. Belum lagi terkena lemparan batu, mereka juga merasakan perihnya gas air mata. Wartawan biar merasakan juga,” pungkas AKBP Iwan Setyawan tersenyum kepada sejumlah wartawan cetak dan elektronik.(hud).

12

NASIONAL

RABU 18 SEPTEMBER 2013 NO.0201 | TAHUN II

Mabes Polri Kebakaran Jenggot Kadiv Humas Polri: Survei TI Perlu Dipertanyakan JAKARTA-Hasil survey Transparency International (TI) menempatkan Polri sebagai institusi negara yang paling korup. Tudingan ini membuat Mabes Polri kebakaran jengot sembari membantah keras.

Bahkan, Mabes Polri meragukan validitas maupun akurasi hasil survey TI.

ant/eric ireng

SEPI PENDAFTAR CPNS. Seorang perempuan menyerahkan berkas saat mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kota Surabaya, di Gedung Wanita Kalibokor Surabaya, Selasa (17/9). Pada hari pertama pendaftaran CPNS dibuka, panitia pendaftaran hanya menerima 60 pemohon dari 375 orang yang dibutuhkan.

JELANG PILPRES 2014

Kasus Lapindo Ganjal Elektabilitas Capres Golkar JAKARTA-Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal “Ical” Bakrie termasuk salah seorang kandidat capres yang jor-joran membelanjakan dana kampanye. Namun dana iklan yang sangat besar itu ternyata tidak mampu mengdongkrak elektabilitasnya. Bahkan, elektabilitas Ical kalah jauh dibanding capres yang lain. Kasus luapan lumpur Lapindo yang belum tuntas ditengarai menjadi batu sandungan Ical menuju ajang perebutan kursi presiden.

“Antara lain ini tak lepas dari Lapindo, ada pendapat begitu,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung di Jakarta, Selasa (17/9).

Mantan Ketua umum HMI ini mengaku pernah bertemu langsung manajemen perusahaan Lapindo untuk segera menyelesaikan kasus ini agar tak mengganggu pencapresan Ical. Sayangnya target penyelesaian itu meleset, karena terbentur soal dana. Akhirnya Lapindo janji lagi sekitar Nopember selesai.

“Tolong diperhatikan soal penyelesaian dengan penduduk, waktu itu awal 2013. Dikatakan bulan Mei akan selesai, tapi sampai Juni tak ada juga (penyelesaian). Saya tanya lagi, katanya

dananya belum cukup. Terus November, ya kita lihat saja,” tuturnya.

Namun Akbar berharap masalah Lapindo yang hingga kini belum terselesaikan tidak berdampak serius pada elektabilitas Ical yang sudah mantap sebagai capres Golkar.

“Mudah-mudahan kasus Lapindo tak beri dampak besar (pada elektabilitas Ical).

Tapi kalau tak selesai, ya bisa berdampak,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Akbar kembali melontarkan kritik pedas tentang pencapresan Ical.

Berkali-kali, ia meminta agar pencapresan Ical dievaluasi karena belum menunjukkan hasil yang signifikan di sejumlah hasil survei.

Selain Ical, Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai juga

kerap kali melakukan kritik terhadap kebijakan partainya.

Terbaru, Yorrys mengusulkan agar DPD tingkat kabupaten kota dilibatkan dalam Rapimnas bulan depan.

Sementara itu, Wasekjen Golkar Nurul Arifin mengingatkan semua kader Partai Golkar menaati hasil keputusan dari mekanisme partai.

Oleh karena itu, keputusan itu harus dihormati. “Sebaiknya Pak Akbar Tandjung sebagai Ketua Wantim dan orang lama dalam organisasi hendaknya tahu dan lebih bijak dalam mengeluarkan wacana,” ungkapnya.

Nurul berharap Akbar Tandjung yang juga mantan Ketua umum Partai Golkar bisa lebih legowo menyikapi berbagai keputusan partai. “Lebih baik mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada, karena beliau juga mantan ketum,” ujarnya Lebih lanjut Nurul menegaskan Golkar sudah menetapkan Ical sebagai satusatunya capres. Tak mungkin ada konvensi di Golkar. “Kami berharap Bapak Akbar Tandjung lebih bisa menempatkan diri sebagai senior, jangan

justru mengeluarkan wacana yang bisa membakar rumahnya sendiri,” ujarnya.

Hal yang sama dikatakan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, beberapa penyataan Akbar Tandjung dibantahnya.

“Bahwa yang diopinikan Bang Akbar tidak benar dan tidak faktual. Usulan DPD II ikut Rapimnas itu tidak ada dan itu melanggar AD/ART,” ungkapnya Bahkan saking kerasnya serangan Akbar Tandjung ini membuat Idrus Marham dan kawan-kawannya kebakaran jenggot. Malah Idrus menggelar konperensi pers bersama jajaran petinggi Golkar termasuk Bendum Setya Novanto, Wabendum Bambang Soesatyo, dan jajaran petinggi lain di DPR. Menurut Idrus, dorongan Akbar soal konvensi capres Golkar juga tak masuk akal.

Karena capres Golkar sudah ditetapkan di Rapimnas. “Itu sudah diputuskan kok ada lagi konvensi. “Jadi tolong tugas dewan pertimbangan memberikan saran ke DPP, bukan menciptakan opini. Ajari kami mematuhi AD/ART yang benar,” tegasnya. (gam/cea)

“Kita pertanyakan hasil survey ini. Apakah seribu responden bisa mewakili yang 200 juta penduduk dan 400 ribu anggota Polri?” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes, Agus Rianto, Jakarta, Selasa (17/9).

Malah Agus meragukan, metodologi survey tersebut yang tampaknya belum mencerminkan realitas lapangan. “Responden survei seribu orang di 5 kota. Sedangkan masyarakat kita ada 200 juta lebih, polisi yang melayani 400 ribu personel lebih,” ungkapnya.

Menurut Agus, hasil survei TI itu merupakan data lama dan kepolisian sudah mendalami survey tersebut.

“Itu peristiwa lama. Jadi beliau tidak punya data sendiri.

Sudah pernah kita konfirmasi,” paparnya.

Namun demikian, kata Agus, kepolisian memberikan apresiasi dari semua pihak terhadap kritik yang membangun. Kritik ini dinilai sebagai masukan, dan koreksi terhadap kinerja Polri.

“Selama datanya akurat, kita terima kasih, support, komit-

men kita sama dalam rangka penegakan hukum, pemberantasan korupsi,” terangnya.

Sementara itu, anggota Kompolnas Hamidah Abdurrahman mengatakan, kritik yang dilontarkan kepada aparat kepolisian semestinya direspon dengan membuat desain besar mengenai pembenahan internal kepolisian.

“Sayangnya, desain ini hanya dimengerti untuk level Kombes (Komisaris Besar) ke atas saja, sementara untuk bintara ke bawah mereka masih terganjal urusan perut, bertahan hidup,” ungkapnya Hamidah mencontohkan kasus yang menimpa Aipda Anumerta Sukardi, almarhum harus rela mencari sampingan pekerjaan untuk menambal kebutuhan keluarganya. “Kami melihat kesejahteraan anggota Polri kurang dibandingan instansi penegak hukum lainnya, di mana remunerasi intansi tersebut mencapai 50%-70%, sementara Polri hanya 23%,” tuturnya Selain itu, komitmen dalam pembenahan internal juga diharapkan benar-benar dijalankan. Polri diminta

tidak segan menjatuhkan sanksi kepada para anggota yang terbukti melanggar aturan. “Jangan sampai kaca yang pecah makin besar pecahnya, harus diperbaiki agar pecahan tersebut tidak meluas dan merusak,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja memberi penjelasan soal pernyataannya yang menyebut Polri dan DPR sebagai lembaga terkorup. “Saya hanya mengutip data TI,” bebernya Data tersebut dipaparkan Pandu di depan staf dan komisoner KPU. Menurut Pandu, data tersebut sudah dipaparkan pihak TI beberapa waktu yang lalu.

Dan merujuk data dari TI yang menjadi pegangan Pandu itu, Polri dan parlemen disebut sebagai lembaga terkorup, berdasarkan persepsi publik. Dalam survei bertajuk Global Corruption Barometer 2013 itu, indikatornya adalah pengalaman, penilaian dan sikap masyarakat umum.

Adapun metodologi survei dilakukan dengan multistage random sampling dengan populasi rumah tangga. Jumlah responden 1.000 orang di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar dan Bandung. “Jadi itu bukan data dari KPK. KPK belum memiliki kajian itu,” pungkasnya. (gam/cea)

RUU KEPERAWATAN

DPR Targetkan Harus Selesai 2013

JAKARTA- DPR menargetkan RUU Keperawatan akan rampung pada akhir 2013. Dengan UU Keperawatan ini maka terjadi pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya di daerah terpencil.

“Tidak mungkin pembahasan RUU Keperawatan ini menunggu jumlah dokter dan perawat seimbang. Ya, mimpi saja, kalau harus menunggu sampai jumlah dokter yang ideal,” kata Ketua Panja RUU Keperawatan, Nova Riyanti Yusuf dalam diskusi ‘RUU Keperawatan’ bersama Staf Ahli Menteri Kesehatan Prof. dr.

Budi Sampurna, dan Sekjen Persatuan Perawat Nasional Indonsia, Harif Fadilah di Jakarta, Selasa (17/9) Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR, pembahasan RUU Keperawatan sebenarnya berangkat dari spirit nasionalisme, karena banyak daerah terpencil yang tidak memiliki tenaga perawat. Selama ini,

daerah terpencil kurang mendapat perhatian karena minimnya jumlah tenaga perawat.

“Jumlah dokter yang terbatas, banyak akademi perawat yang tidak terstandarisasi, dan banyaknya perawat yang dikriminalisasi akibat salah penanganan medis, maka itulah yang menjadi spirit perlunya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya di daerah-daerah terpencil,” tambahnya Dengan UU Keperawatan ini, lanjut Nova, nantinya tenaga perawat akan mendapat pendidikan khusus kep-

erawatan yang diharapkan bisa membantu dokter secara profesional. “Nantinya perawat mendapat pelimpahan wewenang dari dokter untuk menjalankan tugas-tugas kedokteran ketika dokter tidak ada atau dalam waktu darurat,” paparnya.

Dokter alumnus Universitas Trisakti, menambahkan Indonesia memerlukan tenaga perawat yang luar biasa, mengingat selama ini terpusat di kota kota besar termasuk tenaga dokter sendiri. “Untuk itu RUU Keperawatan ini menjadi prioritas sejak 2012 dan harus segera disahkan. Karena itu, tak perlu khawatir dengan RUU Keperawatan tersebut karena secara akademis memang dibutuhkan mendesak,” tuturnya.

Sementara itu, Budi Sampurna menjelaskan RUU Keperawatan tak akan berbenturan dengan UU Tenaga Kesehatan, UU Kedokteran, dan UU sejenisnya. Karena hanya akan mengatur dari sisi profesi pekerjaan, dan pendidikannya meliputi praktek, sanksi administratif, pembinaan dan sebagainya.

Sedangkan khusus pendidikannya kata Budi, pengajarnya dosen perawat, dan atau perawat yang sudah diangkat menjadi dosen keperawatan. “Jadi, dalam pendidikan keperawatan ini tak ada yang namanya konsultan, melainkan tetap dosen,” tukasnya. (gam/cea)

ant/indrianto eko suwarso

PN DEPOK DIRUSAK ORMAS. Massa salah satu ormas kepemudaan menyerbu kantor Pengadilan Negeri kota Depok, Jawa Barat, Selasa (17/9). Massa merusak sejumlah fasilitas dan menuntut pengadilan segera melakukan eksekusi lahan seluas 33 hektare di Kampung Serab, Cilodong, Depok.

SKANDAL HAMBALANG

Denda Diperbesar, Istri Nazar Kasasi J A KA RTA- Pe n g a d i l a n Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis bagi Mantan Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara Neneng Sri Wahyuni dalam perkara tindak pidana korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nenang yang juga istri Muhammad Nazaruddin divonis membayar uang pengganti Rp2.604.973.128 terkait korupsi proyek pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2008 oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Vonis ini lebih besar dibanding putusan Pengadilan Tipikor yang mewajibkan Neneng membayar uang pengganti sebesar Rp 800 juta. “Amar putusan intinya memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor tentang pembayaran uang pengganti dari Rp800.000.000 menjadi Rp2.604.973.128,” kata juru bicara PT DKI Jakarta Achmad Sobari, dalam pesan singkat kepada wartawan, Selasa (17/9).

Dalam vonis Pengadilan Tipikor, Neneng Sri Wahyuni dijatuhi hukuman enam ta-

hun penjara dan denda Rp300 juta, subsider enam bulan kurungan. Neneng dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek PLTS di Kemenakertrans.

Putusan di tingkat banding ini keluar pada 19 Juni 2013 dengan nomor 21/Pid/ Tpk/2013/PT.DKI. Menurut Sobari, amar putusan tersebut memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor, pada 14 Maret silam. Vonis itu diambil oleh Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Achmad Sobari dengan anggota Hakim Hamuntal Pane, Mochammad Hatta, M. As’adi Al Ma’ruf, dan Amiek Sumindriyatmi.

Sobari menuturkan, alasan vonis lebih besar lantaran ibu dua anak menikmati hasil korupsi Rp800.000.000 dan menikmati dana sebesar Rp1.804.973.128 lewat PT Anugrah Nusantara. “Sehingga seluruhnya jadi Rp 2.604.973.128,” sambungnya.

Selebihnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap mengacu pada vonis Pengadilan Tipikor dalam menjatuhkan hukuman penjara

dan denda kepada Neneng.

“Selebihnya sama dengan putusan Pengadilan sebelumnya,” tegas Sobari.

Tetapi Neneng tidak puas dengan putusan banding tersebut. Dia masih ngotot bahwa dirinya tidak menikmati duit hasil korupsi. “Kita enggak terima lah. Soalnya klien kami kan enggak pernah terima uang,” kata penasehat hukum Neneng, Elza Syarief secara terpisah.

Bahkan Elza Syarief menyatakan akan kasasi ke Mahkamah Agung. Menurutnya, vonis PN dan PT tidak adil dan tidak manusiawi, terutama jika dibandingkan dengan vonis yang diterima terpidana korupsi Kemendiknas Angelina Sondakh yang hanya divonis empat setengah tahun, lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK sebesar 12 tahun penjara. “Sementara Neneng dalam persidangan satu sen pun tidak bisa dibuktikan. Kemudian, semua saksi-saksi dan calo-calo tidak ada yang kenal Neneng, begitu juga sebaliknya. Itu suatu kezoliman dan kita nyatakan kasasi,” ujarnya. (gam/aji)

EKONOMI

13

RABU 18 SEPTEMBER 2013 NO.0201 | TAHUN II

PENGEMBANGAN UKM

bunga (BI Rate) terpaksa dinaikkan dan untuk sementara waktu pertumbuhan kredit juga terpaksa diturunkan,” ucapnya.

Namun, kata Mirza, untuk dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional, maka sudah seharusnya pemerintah menerbitkan berbagai deregulasi di sektor riil. “Ini supaya penanaman modal asing masuk. Jadi, bukan hanya modal-modal jangka pendek yang masuk,” ujar Mirza.

RDPT PNM Suntik Dana Rp 125 M untuk UKM JAKARTA-Setelah sukses menerbitkan produk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) sejak 2011, PT PNM Investment Management, kembali meluncurkan RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013.

Direktur Utama PT PNM Investment Management MQ Gunadi mengatakan dana hasil penerbitan RDPT, oleh anak perusahaan PMN ini, seluruhnya akan diinvestasikan pada usaha kecil mikro (UMK). Menurut Gunadi, investor yang terkumpul untuk produk ini sebesar Rp 125 miliar, berasal dari tujuh investor institusi.

PT PNM akan menjadi intermediary dalam penerbitan RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 ini.

Kami sangat senang melihat keyakinan investor terhadap sektor UMK di tengah gejolak ekonomi saat ini

Gunadi

Dirut PT PNM “PT PNM akan menjadi intermediary dalam penerbitan RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 ini.

Kami sangat senang melihat keyakinan investor terhadap sektor UMK di tengah gejolak ekonomi saat ini,” ujar Gunadi di Kantor Pusat PNM, Jakarta, Selasa (17/9).

RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 memiliki tenor selama 18 bulan, dan telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 5 September 2013.

Sebelumnya, PNM Invest-

ment Management telah meluncurkan RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 sebesar Rp 200 miliar, RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 Seri I sebesar Rp 270 miliar, dan RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 Seri II sebesar Rp 230 miliar. “RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 telah jatuh tempo bulan Juni lalu,” tambah Gunadi.

Hingga akhir tahun ini, PNM Investment Management menargetkan bisa meraih total dana kelolaan mencapai Rp 2,3 triliun.

Saat ini, perseroan telah menggenggam dana kelolaan sekitar Rp 1,7 triliun.

Gunadi mengatakan pihaknya ingin menjadi perusahaan manajer investasi terkemuka dalam melaksanakan Widespread Ownership Program untuk UMKMK (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi) di Indonesia.

Akhir tahun ini, pihaknya berencana meluncurkan RDPT berbasis UMK (Usaha Mikro Kecil) kembali dengan nilai yang lebih besar.

PNM Investment Management juga memiliki tujuh produk reksa dana open end yang dikelola, yaitu Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah (saham syariah), Reksa Dana PNM Saham Agresif (saham), Reksa Dana PNM Syariah (campuran syariah), Reksa Dana PNM Amanah Syariah (pendapatan tetap syariah), Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II (pendapatan tetap), Reksa Dana PUAS (pasar uang), dan Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh (pendapatan tetap). (gam/abd)

ant/andika wahyu

IMPOR BBM. Makin banyaknya kendaraan bermotor, diperkirakan akan menggenjot konsumsi BBM. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS-BI) Terpilih, Mirza Adityaswara berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan fiskal jangka pendek untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM)

Segera Tekan Impor BBM JAKARTA-Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS-BI) Terpilih, Mirza Adityaswara berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan fiskal jangka pendek untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, sumber utama permasalahan ekonomi Indonesia ada pada defisit neraca transaksi berjalan yang disebabkan oleh tinggnya impor minyak dan gas bumi.

“Sebenarnya yang paling bermasalah, di current account kita adalah impor migas. Jadi kebijakan jangka pendeknya, bagaimana kita menyelesaikan impor BBM yang terlalu tinggi. Kebijakan jangka panjangnya, bagaimana kita mencari sumber alternatif lain selain BBM,” kata Mirza di Gedung DPR Jakarta, Selasa (17/9).

Mirza mengaskan, upaya mengendalikan impor tidak

akan cukup dengan menaikkan suku bunga acuan BI (BI Rate) di angka 7,25 persen.

Kalau pun harus menggunakan instrumen BI Rate, maka jelas dia, levelnya harus tinggi sekali. “Tetapi, itu kan tentunya tidak bijaksana,” ucap Mirza.

Dengan demikian, lanjut dia, memang harus ada cara lain untuk mengendalikan impor, yakni dengan menerapkan kebijakan fiskal. “Yang

jelas, impor BBM kita sudah terlalu tinggi. Dan, ekspor kita sedang turun, karena harga komoditas yang sedang turun. Setelah ekonomi China dan India mulai tumbuh, maka baru harga komoditas akan naik lagi,” paparnya.

Mirza menyatakan, seluruh negara berkembang tengah menghadapi problem ekonomi yang serupa dengan Indonesia. Masalah utama yang akan dihadapi, jelas dia, terkait kemungkinan terjadinya capital outflow secara besar-besaran di emerging market.

Guna dapat menghindari terjadi aliran modal keluar yang besar, menurut Mirza, salah satu cara yang paling efektif adalah menekan defisit neraca transaksi berjalan menjadi dua persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dengan demikian, jelas dia, pemerintah dan BI harus mengoptimalkan implementasi kebijakan yang bertujuan mengatasi defisit.

“Kita harus selesaikan masalah neraca pembayaran, khususnya current account deficit. Lalu, defisit neraca ekspor dan impor barang dan jasa. Sebagai negara berkembang, kita defisitnya sudah di atas normal. Di atas 3 persen itu dianggap tidak normal.

Kita di kuartal II-2013 sempat 4,4 persen,” papar Mirza.

Mirza menambahkan, pemerintah dan BI harus segera mengupayakan untuk menekan kegiatan impor.

Modal yang ada di dalam negeri juga harus segera ditarik ke sistem perbankan, agar tidak lari ke luar negeri. “Memang untuk sementara waktu suku

PELEMAHAN RUPIAH

Diklaim Tidak Ganggu Utang JAKARTA-Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) tidak akan membuat pembekakan utang pemerintah secara signifikan. Pasalnya, utang pemerintah dalam bentuk dollar AS hanya sebesar 25 persen dari total utang yang hingga akhir Mei 2013 tercatat Rp2.023,7 triliun. Pengakuan tersebut disampaikan Direktur Jenederal Pengelolaan Utang Kemenkeu, Robert Pakpahan di Jakarta, Selasa (17/6). “Sekitar Rp500 triliun utang dollar AS. Nilai tukar melemah, dalam segi utang tidak ada masalah, tetapi kalau kita terjemahkan ke laporan memang kelihatan meningkat,” tegas Robert.

Dia mengatakan, utang pemerintah dalam bentuk dollar AS yang relatif kecil, tidak akan membengkakkan nilai utang secara signifikan. Robert menyebutkan, pemerintah masih sanggup untuk membayar utang yang jatuh tempo pada tahun ini. Karena, adanya pinjaman sebesar Rp59 triliun dan Surat Utang Negara (SUN) mencapai Rp100 triliun.

Apabila melihat komposisi utang pemerintah, kata Robert, utang dalam bentuk rupiah mencapai 65 persen, dollar AS sebesar 25 persen dan yen Jepang sebesar 12 persen. Dia mengatakan, pelemahan nilai tukar yen telah meminimalkan jumlah utang pemerintah.

Saat ini, utang pemerintah terdiri dari pinjaman, penerbitan SUN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan kreditur terbesar adalah Jepang, Bank Dunia dan Australia.

Robert menegaskan, pemerintah masih memiliki cadangan dollar AS yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Cadangan tersebut bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), royalti tambang serta kontraktor minyak dan gas bumi (migas). “Ada USD 3 miliar dari penerimaan royalti minyak,

global bond. PNBP juga sekitar Rp300 triliun, rata-rata dalam dolar. Itu bisa untuk membayar.

Jadi tidak ada lost akibat currency,” terang Robert.

Menyinggung soal pengurangan stimulus (tapering-off) dari kebijakan quantitative easing (QE) Federal Reserve, Robert menilai, hal itu hanya akan berpengaruh pada imbal hasil (yield) surat utang. “Soal stimulus Amerika, apa yang terjadi sehari lalu menunjukkan kondisi lebih positif, market lebih tenang. Indonesia beru-

Sekitar Rp500 triliun utang dollar AS. Nilai tukar melemah, dalam segi utang tidak ada masalah, tetapi kalau kita terjemahkan ke laporan memang kelihatan meningkat

Robert Pakpahan

Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu tangnya tidak banyak-banyak amat. Masih aman,” katanya.

Terlebih lagi, lanjut dia, saat ini tersiar kabar bahwa aktivitas pasar bonds internasional sudah menuju pada titik yang lebih stabil. Sehingga, jelas Robert, pemerintah akan lebih mudah untuk mengelola utang.

Dia menambahkan, dampak yang paling dirasakan dari tapering The Fed adalah berkurangnya likuiditas SUN, mengingat mayoritas pembeli SUN dalam global bonds merupakan investor asing. Saat ini, tegas Robert, pemerintah memilih untuk menunggu waktu realisasi dari pengurangan stimulus.

“Likuiditas di Indonesia cukup besar, bond market cukup kuat. Yield-nya, seyogyanya memang terkoreksi.

Yield terkoreksi, kami siap saja.

Sepanjang harganya wajar,” papar Robert sembari menyebutkan, sekarang ini yield global bond pemerintah berada di kisaran 8,9 persen untuk tenor 10 tahun.

Sementara itu, Deputi Senior Gubernus Bank Indonesia, Mirza Adityaswara meminta pemerintah dan BI juga harus segera mengatasi berbagai persoalan fundamental ekonomi di dalam negeri dalam upaya menekan imbas negatif tapering-off (pengurangan program stimulus) dari kebijakan quantitative easing (QE) bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve.

Menyinggung soal penguatan rupiah Senin (16/9) lalu, menurut Mirza, hal ini lebih disebabkan oleh pengunduran diri calon gubernur The Fed, Lawrence Summers. Hal ini sekaligus menandakan bahwa persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia sangat bergantung pada kondisi di AS. “Kalau kita melihat pasar keuangan kemarin, kelihatan naik cukup kencang. Penyebabnya sederhana, Lawrence Summers mengundurkan diri dari calon gubernur bank sentral Amerika Serikat,” jelas Mirza.

Sejauh ini, kata Mirza, para pelaku pasar memandang bahwa Summers akan menaikkan suku bunga secara cepat apabila terpilih untukmemimpin The Fed. “Karena dia mengundurkan diri, maka kekhawatiran pasar terhadap kenaikan suku bunga di AS itu menjadi kecil,” ujarnya.

Situasi di AS tersebut, lanjut Mirza, berimbas positif ke pasar keuangan global, termasuk Indonesia. “Pasar keuangan di dunia naik dan di Indonesia juga naik. Cukup signifikan. Dan rupiahnya juga cukup stabil,” tutur Mirza.(gam/bud)

ant/zarqoni maksum

MOBIL MURAH. Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Euis Saedah bersama Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Produsen Kerajinan Handicraft Indonesia (Asephi), Rudi Lengkong mengunjungi stan Paguyuban Batik pada Pameran Produk Industri Kreatif Yogyakarta di Plasa Pameran Industri Kementerian Perindustrian, Jakarta, 17 September 2013.

MOBIL MURAH

Nilai Produksi IKM Capai Rp 753 Triliun JAKARTA-Industri kreatif termasuk dalam industri kecil dan menengah (IKM) memiliki peran strategis karena mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Hal tersebut dapat di lihat dari jumlah IKM sebanyak 3,9 juta unit pada tahun 2013, yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10,3 juta orang dan memberikan kontribusi terhadap nilai ekspor sebesar USD 19.579 juta. Bahkan, nilai produksi IKM mencapai 753 triliun rupiah atau memiliki kontribusi sebanyak 10% dalam pembentukan PDB sektor industri terhadap PDB nasional.

“Saat ini kita berada dalam kondisi yang memprihatinkan, semenjak kenaikan harga BBM yang sangat mempengaruhi perekonomian nasional.Namun demikian, untuk mempertahankan pertumbuhan perekonomian nasional perlu adanya terobosan-terobosan, terutama dalam rangka meningkatkan daya saing produk IKM serta efisiensi

dan produktivitas IKM. Kenaikan harga BBM tersebut memang mempengaruhi Cost Production sekitar 1 % terhadap nilai produksi IKM, untuk itu kami mengharapkan kepada seluruh IKM untuk selalu melakukan inovasi dan kreativitas agar pengaruh dari kenaikan BBM tidak terlalu besar terhadap pengembangan IKM,” kata Dirjen IKM Euis Saedah saat

Pembukaan Pameran Industri Kreatif Yogyakarta di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (17/9).

Pameran yang diselenggarakan selama empat hari, mulai tanggal 17 – 20 September 2013, diikuti sebanyak 63 perajin IKM dengan menampilkan berbagai produk unggulannya, antara lain: Batik, tenun, kulit, kayu, rajut, perak, tembaga, kerajinan wayang, herbal, aneka makanan dan lain-lain. “Seperti telah kita ketahui, bahwa Yogyakarta adalah sebagai barometer produk kerajinan yang kaya kreativitas dan menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan wisatawan selama ini. Oleh karena itu, potensi tersebut akan terus ditingkatkan sehingga menjadi komoditas perdagangan yang memiliki daya saing yang tinggi,” jelas dia.

Dia mengingatkan, dalam

Keliru Sementara itu, Pengamat Energi Kurtubi menyatakan, tata kelola Migas nasional menyalahi konstitusi dan saat ini rakyat menderita akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kegagalan pemerintah mengelola minyak terlihat sejak produksi terus menurun dan tidak ada pembangunan kilang sejak tahun 2004 sehingga kapasitas produksi minyak tidak bertambah. “Sejak tahun 2005, hingga saat ini kualitas BBM di Indonesia tidak pernah mengalami perbaikan dibandingkan dengan negara lain, bahkan tahun 2010, warga Jakarta harus membayar beban kesehatan sebesar 38,5 triliun akibat populasi,” kata dia.

Secara terpisah, pengamat ekonomi, Ninasapti Triaswati mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi tidak serta merta menghemat APBN karena belum tentu akan mengurangi konsumsi solar dan premium bersubsidi. “Menurunkan konsumsi BBM tidak akan mudah. Apalagi dengan jumlah kendaraan saat ini, Indonesia tidak akan bisa menghemat BBM dari sisi volume,” katanya.

Untuk menekan volume konsumsi BBM, menurut Nina, kuncinya adalah melakukan diversifikasi energi. “Sepanjang Indonesia belum mampu melakukan diversifikasi energi, ketergantungan terhadap BBM masih akan tinggi dan impor minyak juga akan tinggi,” pungkas dia. (gam/ abd/bud)

perdagangan bebas yang ditandai dengan persaingan yang sangat ketat, tidak saja persaingan usaha dalam negeri akan tetapi lebih lagi pada persaingan antar negara dalam mengisi pasar domestik maupun ekspor. Pada kawasan ASEAN telah disepakati liberalisasi perdagangan dan investasi oleh negaranegara anggota ASEAN yaitu pasar tunggal ASEAN atau yang disebut dengan ASEAN Economic Community (AEC).

Pemberlakuan AEC tersebut dapat menjadi tantangan dan sekaligus menjadi peluang bagi IKM untuk memasarkan produknya pada pasar ASEAN tanpa adanya hambatan tarif bea masuk maupun hambatan non tarif barrier lainnya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas produk IKM yang sesuai standar dan mutu serta kemampuan memenuhi order yang besar dalam waktu singkat, Kementerian Perindustrian terus berupaya melakukan peningkatan kemampuan SDM IKM melalui berbagai macam pelatihan serta memberikan fasilitasi bantuan mesin peralatan baik program revitalisasi maupun program restrukturisasi untuk dapat meningkatkan produktivitas IKM. Kementerian Perindustrian juga telah banyak membantu para IKM untuk melakukan promosi dengan memfasilitasi keikutsertaan pada pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Bahkan kehadiran Plasa Pameran Industri telah dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku industri khususnya IKM selama 6 tahun berturutturut. “Kami mengharapkan berbagai produk kerajinan hasil kreasi perajin Yogyakarta akan semakin dikenal dikalangan masyarakat luas dengan tampilan yang semakin baik dari segi kualitas, desain, kemasan, serta harganya yang kompetitif dan berdaya saing,” pungkas dia. (gam/abd)

14

LINTAS NUSANTARA

RABU 18 SEPTEMBER 2013 NO.0201 | TAHUN II

TARIF TIKET

Garuda Indonesia Naikkan Tarif 5 Persen

ant/irsan mulyadi

SINABUNG KEMBALI MELETUS: Seorang ibu bersama anaknya melihat erupsi Gunung Sinabung, di Desa Perteguhen, Kabupaten Karo, Sumut, Selasa (17/9). Gunung Sinabung kembali meletus sekitar 12.05 WIB.

Gunung Sinabung Meletus Lagi Terjadi Gempa Kecil, Bayi Ikut Mengungsi SUMATERA UTARA - Gunung Sinabung yang berada di wilayah Kecamatan Naman Teran, kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Selasa, sekitar pukul 12.13 WIB meletus lagi dan meyemburkan debu vulkanik dan asap tebal yang mencapai ketinggian 5 km.

Sebelum gunung Sinabung meletus sekitar pukul 02.51 WIB, lebih dulu terjadi gempa kecil melanda sejumlah desa di kawasan gunung berapi itu.

“Gempa bumi tersebut hampir terjadi lebih kurang 30 menit lamanya, kemudian menyusul terjadinya letusan yang mengeluarkan larva dan debu vulkanik bercampur belerang,” kata Jhon Sitepu (42) di Desa Sukameriah, Selasa (17/9).

Desa Sukameriah berjarak lebih kurang 25 kilometer dari Kota Kabanjkahe atau 125 kilometer arah Selatan Kota Medan.

Jhon mengatakan, akibat letusan gunung Sinabung yang tejadi pada dinihari itu, sebahagian penduduk Sukameriah yang masih lelap tidur, merasa terkejut dan lari puntang-panting keluar rumah menyelamatkan diri.

“Letusan atau muntahan pasir putih yang ditimbulkan gunung Sinabung memiliki ketinggian 2.600 meter itu, bukan hanya membuat trauma penduduk, tetapi juga stres bagi warga,” ujar Jhon.

Selain itu, jelasnya, letusan yang terjadi itu, tidak ada pemberitahuan sebelumnya yang dilakukan petugas Pusat Vulkanalogi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

“Ini, sangat disesalkan dan hal ini sangat membahayakan bagi keselamatan penduduk yang tinggal di kaki gunung Sinabung.Ini haru menjadi perhatian serius bagi petugas PVMBG yang bertanggung jawab mengawasi gunung berapi yang masih aktif tersebut,” ucap dia.

Apalagi, katanya, Desa Sukameriah yang berpenghuni lebiah kurang 535 jiwa itu, ha-

nya berjarak 3 kilometer dari gunung Sinabung.

“Jarak, desa Sukameriah sangat dekat dengan lokasi gunung Sinabung, abu vulkanik dan batu belerang kelihatan berserakan diatas rumah penduduk dan lokasi kebun warga,” kata Jhon.

Sinabung adalah gunung tertinggi di Sumatera Utara, dengan ketinggian sekitar 2.600 meter dan Gunung Sibayak puncak tertinggi kedua dengan ketinggian 2.040 meter.

Kedua gunung tersebut adalah gunung berapi aktif yang masih tersisa di Sumatera Utara. Gunung Sinabung terletak di Kecamatan Simpang Empat, sedangkan Gunung Sibayak di Kecamatan Berastagi.

Pada tanggal 3 September 2010, terjadi dua letusan. Letusan pertama terjadi sekitar pukul 04.45 WIB sedangkan letusan kedua terjadi sekitar pukul 18.00 WIB. (ant/dik) Bayi Ikut Mengungsi Ucok, bayi yang masih berumur dua bulan penduduk Desa Sukameriah, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo,

Provinsi Sumatera Utara ikut menanggung penderitaan dan mengungsi, akibat meletusnya Gunung Sinabung.

Pemantauan wartawan di Posko Penampungan Pengungsi di Kecamatan Payung, bayi yang masih kelihatan merah dibalut kain tebal itu, sedang disusui ibunya Asli Boru Simanullang (35).

Kecamatan Payung berjarak lebih kurang 24 Kilometer dari Kota Kabanjahe atau 102 kilometer arah Selatan Kota Medan, Ibukota Provinsi Sumut.

Bayi jenis kelamin lakilaki itu, kelihatan tenang dan tidak menangis sedikitpun ketika berada dipangkuan ibunya di lokasi penampungan pengungsi korban letusan gunung Sinabung tersebut.

Dari jumlah 535 orang pengungsi Desa Sukameriah, terdiri dari anak-anak, remaja, orang dewasa dan orang tua lanjut usia.

Bahkan, seluruh warga pengungsi tersebut, dalam keadaan sehat, dan mendapat bantuan logistik berupa makanan, minuman, serta perlengkapan lainnya.

Selain itu, warga yang

berada di lokasi penampungan tersebut juga didampingi tim medis kesehatan, mobil Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Medan, petugas Posko Pengamanan dari Kodim Karo, Batalion Rimba Raya dan petugas Camat Payung.

Lokasi Posko penampungan pengungsi tersebut berjarak lebih kurang 20 meter dari Kantor Camat Payung.

Asli Boru Manullang (35) ibu dari bayi Ucok (2 bulan) menyebutkan, anaknya yang nomor tiga itu, selama berada di lokasi penampungan tetap tenang dan tidak begitu rewel.

Menurut Asli, seolah-olah bayinnya itu, tahu sedang terjadinya musibah letusan gunung Sinabung.

“Jika malam hari, bayinya tersebut harus memakai selimut kain tebal, karena udara cukup dingin dan lokasi penampugan pengungsi itu terbuka,” ucap Asli.

Ketika ditanya saat terjadinya letusan gunung Sinabung, Asli mengatakan, pada Minggu dini hari itu, langsung meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. (ant/dik)

SURABAYA – Garuda Indonesia (GIA) menaikkan harga jual tiket sebesar 5 persen akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Selain melemahnya rupiah, harga avtur yang melambung tinggi juga mendorong hal tersebut.

General Manager Garuda Indonesia Surabaya, Ari Suryanta menyebutkan kenaikan tersebut berlaku untuk tiket subclass ekonomi yang sebelumnya belum menyentuh tarif batas atas.

“Untuk kelas ekonomi yang sudah menyentuh tarif batas atas, tarifnya tidak naik,” kata Ari. Ia menambahkan, Rupiah yang terus anjlok hingga melampaui level Rp 11.000 per dolar AS, telah menyebabkan biaya operasional, khususnya pembelian bahan bakar membengkak. Pasalnya, bahan bakar avtur dibeli menggunakan mata uang Dolar AS. Selain pembelian avtur, biaya lain yang ikut membengkak adalah biaya sewa pesawat serta biaya landing.

Sebelumnya, Garuda Indonesia telah meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk meninjau kembali tarif batas atas sesuai Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan) KM 26 tahun 2010.

Menurut Permenhub tersebut, evaluasi besaran tarif batas atas bisa dilakukan apabila terjadi perubahan yang signifikan yang berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan usaha maskapai penerbangan.

Perubahan signifikan yang dimaksud, salah satunya adalah harga Avtur yang menembus level Rp 10.000 perliter.

Selain menaikkan harga tiket, maskapai penerbangan pelat merah ini juga melakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk memperbanyak penggunaan pesawat, maupun pengurangan biaya-biaya operasional di kantor. (ara)

DUKUNG EKSPOR

Kaltim Kembangkan Infrastruktur SAMARINDA - Pemprov Kaltim berupaya mengembangkan infrastruktur darat dan laut guna mendorong peningkatan ekspor berbagai komoditas olahan ke sejumlah negara tujuan, maupun untuk diangkut ke sejumlah daerah lain yang menjadi pengeskpor.

“Ke depan, Kaltim tidak boleh mengekspor komoditas yang masih mentah, tetapi harus diolah dulu minimal menjadi barang setengah jadi. Guna mendukung hal itu, maka infrastrukturnya harus terus kita kembangkan,” ujar Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Samarinda, Selasa (17/9).

Pemprov juga terus mendorong percepatan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi di kabupaten dan kota di seluruh Kaltim, seperti mengembangkan pelabuhan laut guna mendukung distribusi hasil sumberdaya alam dikirim ke daerah-daerah pengeskpor.

Menurutnya, batu bara dan crude palm oil (CPO) kelak tidak akan diekspor dalam bentuk mentah, melainkan sudah diolah menjadi produk turunan sehingga mempunyai nilai tambah dan pendapatan masyarakat juga lebih tinggi.

Di antara kawasan industri yang dikembangkan guna mendukung peningkatan nilai ekspor adalah Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur.

KIPI Maloy mulai disusun perencanaannya pada 2010 dan hingga kini seluruh dokumen perencanaan maupun kelengkapannya telah terpenuhi.

Selanjutnya pada akhir 2012 mulai dibangun gedung workshop, dilanjutkan dengan pembangunan gedung penunjang lainnya dan persiapan jalan akses lingkungan pada 2013.

Kemudian pelabuhan sisi laut dimulai pembangunannya pada 2013 melalui dana APBN. Progres pembangunan KIPI Maloy di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II itu telah dibangun jalan sepanjang 17 kilometer. Bahkan telah dibangun kantor badan pengelola, workshop dan akan dibangun kantor cabang pembantu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim, termasuk dibangun pelabuhan CPO dan teminal kargo. (ant/dik)

{ HARGA KEDELAI }

Menunggu Berakhirnya Krisis Kacang Kedelai DENPASAR - Kelezatan tahu dan tempe yang dihidangkan dalam aneka jenis menu di sebuah warung vegetarian sudut kota Denpasar saban hari dapat dinikmati oleh konsumennya.

Menu tahu dan tempe juga menjadi menu hidangan seharihari bagi sebagian besar masyarakat Pulau Dewata, termasuk masyarakat ekonomi menengah ke atas. _____________________________________________Oleh: Zita Meirina Namun kenikmatan konsumen itu tiba-tiba sirna akibat kacang kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe harganya meroket dari Rp7.000 menjadi Rp9.500 per kilogram.

Lonjakan harga itu menjadikan produsen tahu tempe kelimpungan. mereka merasa tidak sanggup lagi berproduksi, karena hanya akan mendatangkan kerugian.

Ratusan produsen tahu tempe yang bernaung di bawah Koperasi Produsen Tahu dan Tempe (Kopti) Makmur Kota Denpasar, Bali masih mampu menyiasati meroketnya harga bahan baku kedelai dengan mengecilkan ukuran, namun harganya tetap sama, tutur Ketua Kopti Makmur Kota Denpasar, Bambang Haryadi.

Dengan demikian sekitar 200 produsen tahu tempe yang bernaung di bawah Kopti Makmur Denpasar tetap melakukan aktivitas,

namun bahan baku yang digunakannya merosot dari rata-rata sepuluh ton per hari menjadi hanya lima ton.

Demikian pula setiap produsen tahu tempe yang tadinya menggunakan bahan baku rata-rata 150 kilogram per hari, menjadi hanya 75 kilogram. Mereka saban hari menggeluti aktivitas, meskipun tidak secara maksimal.

Hal itu dilakoni tanpa terpengaruh imbauan dan ajakan daerah lain untuk melakukan mogok kerja nasional sehubungan meroketnya harga kedelai. Ratusan produsen tahu tempe yang bernaung di bawah Kopti Makmur Denpasar memang sepakat tidak mogok.

Mereka tetap memproduksi tahu tempe sebagai upaya mendukung stabilitas keamanan Bali, karena masyarakat Pulau Dewata tengah berjuang keras untuk menjaga dan memelihara sbalitas keamanan dalam

menyukseskan ajang kontes kecantikan “Miss World” dan pertemuan Konferensi tingkat tinggi (KTT) Asia Pacific Economic Coorporation (APEC).

Semua itu memerlukan dukungan dan peranserta dari semua pihak, termasuk persediaan pasokan tahu dan tempe kepada masyarakat konsumen dalam jumlah yang memadai, ujar Bambang Haryadi.

Akibat meroketnya harga kacang kedelai koperasi yang dikelolanya hanya memiliki stok 15 ton kedelai untuk memenuhi kebutuhan ratusan anggota tiga hari berikutnya. Bahan baku kedelai impor itu selama ini mendatangkan dari Surabaya, begitu datang langsung disalurkan, dan persediaan dua hingga tiga hari berikutnya, meskipun memiliki gudang penyimpangan berkapasitas besar.

Pasokan 1.500 ton Kepala Perum Bulog Divisi Regional Bali Gede Rempiana menjelaskan, untuk mengatasi berakhirnya krisis bahan baku kacang kedelai di Pulau Dewata segera mendapat pasokan 1.500 ton kedelai sebagai upaya meredam se-

makin mahalnya bahan baku pembuatan tahu dan tempe tersebut.

Pasokan kedelai impor itu diharapkan tiba bulan depan, sehingga masyarakat khususnya produsen tahu tempe tidak lagi mengalami kesulitan bahan baku.

Pasokan kedelai sehubun-

gan badan usaha milik negara itu telah ditunjuk pemerintah untuk melakukan impor kedelai dengan harapan harganya tetap stabil.

Pasokan kedelai tahap pertama 1.500 ton itu diperkirakan mencukupi kebutuhan selama 2,5 bulan, karena kebutuhan kacang kedelai di Bali selama ini berkisar 600 ton setiap bulan.

Kebutuhan kedelai sebanyak itu sebelumnya telah dikordinasikan dengan Pengurus Koperasi Produsen Tempe dan Tahu (Kopti) Makmur Denpasar, sebagai lembaga yang mewadahi para produsen tahu dan tempe di daerah ini, tutur Rempiana.

Jika jumlah alokasi kedelai impor sebanyak 1.500 ton kurang mencukupi kebutuhan di Pulau Dewata, pihak Bulog Bali akan melakukan penambahan secara bertahap.

Kedelai impor tersebut akan dijual kepada anggota Kopti Makmur Denpasar maupun di pasaran dengan harga Rp 8.490 per kg, sesuai instruksi Menteri Perindustrian maupun Menteri Perdagangan RI. Dengan demikian diharapkan mampu menekan harga kedelai impor di pasaran. karena Perum Bulog sekarang bukan lagi merupakan satu-satunya yang mendapat izin untuk melakukan impor kedelai maupun bahan pangan lainnya.

Perum Bulog baru saja ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani impor kedelai, sedangkan sejumlah importir lainnya sudah sejak lama. Dengan masuknya Bu-

log sebagai importir kedelai, diharapkan mampu menstabilkan harga kedelai di pasaran, harap Gede Rempiana.

Angin segar Bambang Haryadi menyambut baik terobosan yang dilakukan Badan Urusan Logistik Bali dalam menstabilkan harga kedelai dengan mendatangkan pasokan untuk memenuhi kebutuhan 2,5 bulan ke depan.

Terobosan yang dilakukan itu merupakan angin segar untuk menggairahkan kembali usaha tahu tempe di Pulau Dewata yang belakangan ini terpuruk. Selain itu juga sanggup menampung berapapun banyaknya produksi kedelai lokal yang dihasilkan petani setempat.

Produksi kedelai Bali pada era tahun 1980-1990-an mempunyai peran strategis dalam memenuhi kebutuhan bahan baku tahu tempe, dengan harapan nantinya tidak lagi tergantung dari kedelai impor.

Harga kedelai hasil petani saat itu hampir sama dengan kedelai impor sehingga perajin pembuat tahu tempe lebih senang menggunakan bahan baku produk lokal.

Pihaknya saat itu bekerja sama dengan Dinas Pertanian setempat memberikan penyuluhan kepada petani untuk menghasilkan matadagangan

kedelai yang bermutu.

Petani saat itu memang menghasilkan matadagangan kedelai sesuai kebutuhan bahan baku pembuatan tahu dan tempe, namun lama kelamaan mutunya merosot, tutur Bambang yang pernah sebagai pembuat tahu tempe.

Kemorotan dari segi mutu itu akibat ulah petani yang tidak lagi memperhatikan masalah mutu, bahkan dalam kondisi masih kotor sudah dijual.

Kondisi itu menyulitkan para perajin tahu tempe yang hingga sekarang sekitar 80-90 persen tergantung dari bahan baku kedelai impor.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, Ir Ida Bagus Wisnuardana mengakui, pengembangan palawija termasuk kedelai sebagai tanaman sela yakni padi-padi dan palawija setiap tahunnya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terus merosot.

Berkurangnya tamanan kedelai lebih terasa dalam tiga tahun terakhir dari 9.000 hektare menjadi hanya 7.000 hektare. Kurangnya gairah petani mengembangkan palawija, khususnya kedelai dipicu oleh faktor musim basah, yakni lebih banyak hujan. (mei/dik)

OPINI

Tantangan Guru dalam Kurikulum 2013

salam songkem

Keputusan Bailout

Oleh: Abdul Hadi

Ketua PC. PERGUNU Sumenep

M

asalah Century bekepanjangan. Hingga saat ini masalah tersebut belum juga berhasil dituntaskan. Sejumlah keterangan masih dihimpun oleh KPK untuk menetapkan siapa lagi yang perlu dijadikan tersangka.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Divisa Bank Indonesia, Budi Mulya sebagai tersangka pada 7 Desember 2012 lalu. Juga mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI, Siti Chodijah Fajriyah, disebut-sebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Selalin itu, KPK juga tampaknya sedang mengintai mantan keterlibatan mantan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Fuad Rahmany.

Itulah sebabnya, Fuad tampaknya sangat berhati-hati dalam memberikan jawaban saat menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terutama ketika KPK menanyakan tentang proses munculnya angka dana bailout Bank Century yang sebesar Rp 6,7 triliun.

Sebagaimana telah diketahui, berdasarkan hasil udit BPK diduga ada penyalahgunaan dana bailout tersebut yang mencapai sekitar Rp 3,2 triliun, nyaris separoh dari anggaran yang disediakan untuk dana bailout tersebut.

Sehingga karenanya, Bank Century dianggap sebagai bank gagal dan berdampak sistemik sehingga harus menerima pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJK).

Besaran dana penyelamatan tersebut diputuskan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 24 November 2008, yang dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Sekretaris KSSK, Raden Pardede, juga dihadiri oleh Fuad.

Sehingga karenanya, bila Fuad mengaku tidak mengetahui munculnya angka dana bailout, kiranya itu hanyalah upaya menyelematkan diri dari keterlibatannya dalam penyimpangan dana bailout tersebut. Meskipun duduk manis dan menjadi pendengar setia, namun kehadirannya di rapat tersebut cukup mengindikasikan bahwa dia sejak semula memang telah ada keterlibatan di dalamnya.

Terlepas yang memutuskan FPJK itu pihak KSSK, diketahui Fuad ada dalam rapat tersebut, sehingga mestinya Fuad dapat mengungkapkan kebenaran yang telah diketahui dalam rapat tersebut. Itu lebih baik daripada menyimpan sebuah penyimpangan yang akan terus menjadi beban pribadi sepanjang hayat. (*)

Proyek Kali Kemuning

M

endapat keuntungan tentu keinginan setiap orang yang normal. Akan tetapi, untuk mendapatkan keuntungan tidak seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Indikasi adanya upaya mengeruk keuntungan dalam program pengerukan kali Kemuning terjadi di Sampang, Madura.

Proyek pengerukan Kali Kemuning dianggarkan mencapai Rp 800.000.000. Pengelolaannya diswakelolakan oleh Dina PU Pengairan Sampang, Madura. Dana yang diambilkan dari APBD 2013 itu kini menjadi sorotan publik, karena pelaksanaan proyek itu dianggap menyalahi Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan peraturan tersebut seharusnya proyek yang nilainya di atas Rp 200 juta tidak swakelolakan, tapi harus melalui proses tender. Akan tetapi, dalam realisasinya proyek ratusan juta tersebut diswakelolakan sehingga kuat dugaan terdapat kongkalikong di dalamnya.

Program pengerukan kali Kemuning sejatinya merupakan kegiatan sosial, yang sangat berdampak langsung terhadap warga Pamekasan, utamanya di sekitar kali tersebut. Sebab pendangkalan kali Kemuning selama ini telah menimbulkan luapan air sehingga menggenangi sejumah tempat di Pamekasan. Sehingga tidak boleh tidak kali Kemuning itu memang harus dilakukan pengerukan. Agar masalah banjir setidak-tidaknya yang disebabkan oleh kali Kemuning bisa teratasi.

Sebenarnya swakelola atau pun tender adalah pilihan, karena yang terpenting dana untuk program pengerukan kali yang menjadi sumber petaka luapan air tersebut tidak tersunat. Namun rupanya, memang ada yang sengaja membentur-benturkan masalah swakelola dengan adanya peraturan dalam Perpres tersebut.

Ditenderkan maupun diswakelolakan sejatinya pilihan yang tidak perlu dibesar-besarkan. Selama dalam pelaksanaannya tidak ada penyunatan pendanaannya. Karena yang terpenting adalah menyelamatkan dana besar untuk pengerukan kali Kemuning yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan keselamatan.

Namun program tersebut yang diswakelolakan tampaknya dipermasalahkan karena ditunggangi kepentingan. Begitu juga pihak Dinas PU Pengairan yang lebih menswakelolakan program tersebut juga bertahan dengan kepentingannya, yang dipertahankan dengan alasan telah sesuai dengan perpres pasal 26 tentang swakelola. Selalui itu, ada pertimbangan pihak dinas memiliki sendiri alat eskapator, penggunaan anggaran lebih efektif dari pada dilakukan kontraktual, dan valume kegiatan yang tidak terukur. Sebuah apologi yang juga sarat dengan kepentingan.

Antara diswakelola dan ditender program tersebut tampaknya diwarnai kepentingan masing-masing. Sehingga muncul tuntutan dari pihak Gabpeknas agar masalah dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek pengerukan kali Kemuning diselidiki oleh pihak yang berwajib.

Menyeliki dugaan penyalahgunaan dana proyek pengerukan kali Kemuning yang diswakelolakan itu memang tidak ada buruknya, bahkan cenderung lebih baik dilakukan, untuk menyelamatkan anggaran dana proyek tersebut dari penyunatan yang berakibat pada berkurangnya kualitas pelaksanaan proyek. (*)

A

15

RABU 18 SEPTEMBER 2013 NO. 0201 | TAHUN II

Diberlakukannya Kurikulum 2013 bertujuan untuk menghasilkan insan Indonesia yang unggul dalam aspek produktifitas, kreatifitas, inovasi, dan sisi afektifnya melalui pembinaan mental, karakter, keterampilan, dan pengetahuan, yang setiap sisi tersebut terintegrasi.

I

nilah idealitas yang ingin dicapai kurikulum ini. Idealitas ini tentu akan sangat mudah dicapai dengan proses pendidikan. Sebab, pendidikan adalah suatu proses pewarisan nilainilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Ini dilakukan dengan cara mentransmisikan pengetahuan, paradigma, dan ideologi untuk kepentingan konservasi nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Dalam konteks ini, guru merupakan ujung tombak dalam proses transmisi nilai-nilai tersebut, sehingga guru dapat dikatakan aktor utama transformasi di tengah-tengah masyarakat. Karut-marutnya kondisi bangsa Indonesia saat ini yang sangat terpuruk dalam banyak sisi kehidupan seakan menegaskan bahwa betapa besar tanggung jawab dan tantangan yang dihadapi guru pada saat ini.

Melalui penghayatan dan perjuangannya dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran strategis dalam mendesain generasi bangsa. Kalau kita mengartikan politik sebagai “siapa mempengaruhi siapa dan untuk tujuan apa”, maka politisi ulung sejati sebenarnya adalah guru.

Profesinya sebagai ujung tombak dalam proses pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebenarnya tidak dapat lepas dari geliat politik. Bahkan Donny Koesoema A menyatakan, pendidikan merupakan proses politik itu sendiri.

Relasi guru, baik dalam lingkup mikro (di dalam kelas) maupun makro (di luar kelas), lanjut Doni, merupakan relasi kekuasaan. Di dalam kelas, guru berinteraksi dengan peserta didik.

Posisi guru sangat istimewa dan strategis di situ. Sebagai pendidik, sangat memungkinkan baginya untuk mencetak anak didik sesuai dengan yang dia inginkan. Tentu saja, proses di dalam kelas ini, meskipun sering tidak disadari, amat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat kelak.

Sebab, anak didik merupakan tunas-tunas bangsa yang akan menjadi pemimpin atau aktor yang akan menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat di hari esok.

Untuk itu, guru memiliki tanggung jawab yang cukup besar mencetak generasi-generasi unggul yang dapat membawa bangsa pada kehidupan yang lebih baik.

Karena itu, guru dituntut mampu menciptakan suasana yang kondusif, menyenangkan, demokratis, sekaligus dinamis di ruang kelas, sehingga guru tidak boleh tidak kreatif, bertanggungjawab, berani mengambil kebijakan yang independen, serta melakukan improvisasi-improvisasi tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Sebab, gurulah pihak yang paling tahu

suasana belajar mengajar di dalam kelas.

Di luar kelas, guru berhubungan dengan banyak pihak; dengan kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah, wali murid, karyawan, pihak yayasan, birokrasi, politisi, serta masyarakat kebanyakan.

Hubungan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sebuah bangunan sistem yang terstruktur dari mekanisme kekuasaan dan lobi-lobi politik yang lingkupnya cukup luas. Dalam kerangka itu, betapa kinerja guru merupakan sebuah pergumulan politik yang cukup nyata. Guru perlu dan harus menyadari hal itu.

Sebagai politisi dalam konteks ini, guru memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam mentransmisikan suatu nilai, termasuk nilai-nilai kebangsaan yang transformatif, yang dapat mengantarkan bangsa ini ke alam kehidupan yang lebih membahagiakan.

Dalam frame itu, Kurikulum 2013 akan memberikan peluang yang lebih lebar terhadap guru untuk memegang kendali dalam penentuan arah “perjalanan bangsa”. Dalam Kurikulum 2013 setiap guru diberi “keleluasaan” dalam “mencetak” tidak hanya sisi kognitif saja, melainkan juga sisi paradigmatik, karakter, dan spiritual peserta didik.

Dalam konteks ini, guru benarbenar diposisikan sebagai aktor transformasi. Sebagai aktor transformasi, guru harus terlebih dahulu menginternisasi paradigma dan mental yang unggul. Sebab, istilah transformasi berasal dari kata “trans” yang berarti suatu perpindahan atau gerakan yang

melampaui yang sudah ada, dan “formasi” memiliki dua makna mendasar.

Yaitu, pertama, perpindahan atau penyaluran format atau sistem yang ada ke luar. Dua, gerakan “pelampauan” dari sitem yang ada menuju terciptanya sistem baru.

Kedua makna tersebut menegaskan bahwa transformasi merupakan isyarat bagi perubahan atau perpindahan satu format gagasan menuju format lainnya. Misalnya, transformasi dari pengetahuan dan mental yang kerdil menuju bentuk lain yang lebih bersifat holistik, univerasal, integral, profesional, dan proporsional.

Dengan proses transformasi dalam kurikulum 2013 ini diharapkan guru akan berhasil mewujudkan pribadi anak didik yang pluralis, humanis, dialogis dan toleran, serta mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan rasa cinta kasih.

Pluralis dalam arti memiliki relasi tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras ataupun titik lainnya yang membedakan antara satu orang dengan orang lain. Humanis bermakna menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghargai manusia sebagai manusia. Dialogis dalam artian semua persolan yang muncul sebagai akibat interaksi sosial didiskusikan secara baik dan akomodatif terhadap beragam pemikiran. Dan toleran yang ditunjukkan dengan memberi kesempatan kepada yang lain untuk melakukan apa saja sebagaimana yang diyakininya, dengan penuh rasa hormat dan damai.

Itulah tantangan dan peluang guru dalam rezim Kurikulum 2013 ini.

Wallahu a’lam. =

Menghidupkan Sistem Demokrasi Oleh: Wahyu Eko Sasmito Aktifis di (GISAM) Gerakan IAIN Sunan Ampel Menulis

Meski Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim telah usai. Tapi, hampir setiap hari beberapa media baik cetak maupun elektronik selalu memuat berita tentang Pilgub Jatim tersebut. Bukan masalah prapesta demokrasi yang diberitakan di dalam media tersebut. Seperti kampanye dari berbagai pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub), adu debat antar pasangan Cagub dan Cawagub, ikrar berbagai janji dari pasangan Cagub dan Cawagub, dan beberapa hal yang lainnya.

M

elainkan, berita tentang tim kampanye Khofifah-Herman (BerKah) yang melaporkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) telah melakukan praktek money politik saat menggelar kampanye di Tulungagung kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim.

Berbicara masalah money politic, penulis teringat sekaligus terusik dengan adanya tragedi “kampungan” dalam sebuah pesta demokrasi yang telah berlalu. Kurang lebih satu bulan yang lalu, tepatnya pada saat musim

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di beberapa desa di wilayah Jatim. Penulis mendapatkan beberapa informasi yang sangat memprihatinkan terkait dengan pelaksanaan Pilkades tersebut.

Pada saat itu, beberapa teman seperantauan penulis yang desanya sedang mengadakan Pilkades menyempatkan dirinya untuk pulang kampung. Guna untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia pada saat pemilihan umum tiba (menggunakan hak pilihnya). Kemudian, setelah pelaksanaan pesta demokrasi itu selesai, mereka kembali lagi ke kota perantauan. Kemudian, mereka menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi di desa mereka masing-masing pada saat musim Pilkades tersebut berlangsung kepada penulis.

Dari cerita teman-teman penulis tersebut, ternyata dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi di negara kita ini masih dikelabui dengan kecurangan. Misalnya, setiap calon pemilih diberi (disogok) “uang” oleh tim sukses dari beberapa pasangan Calon Kepala Desa (Kades) dan Wakil Kepala Desa (Wakades). Di samping itu, ada juga tim sukses dari pasangan Calon Kades dan Wakades yang memberikan beberapa macam makanan sembako (beras, minyak goreng, gula, teh, dll) kepada calon pemilih. Dan, ada juga tim sukses dari beberapa pasangan Calon Kades dan Wakades yang sengaja membeli “kartu pemilih” dari penduduk yang tidak ada di rumah atau yang sudah tua (tidak kuat menuju TPS). Kemudian, kartu pemilih tersebut diberikan kepada orang lain (orang pengganti) agar memilih pasangan Calon Kades dan Wakades yang mereka (para tim sukses) inginkan.

Di negara kita saat ini, peristiwa seperti yang telah terjadi di atas sudah menjadi rahasia umum dan bah-

kan sudah menjadi kebudayaan di setiap pesta demokrasi tiba. Sistem demokrasi yang seharusnya kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat itu didapat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kini telah berubah menjadi dari orang-orang kapitalisme, oleh orang-orang kapitalisme dan untuk orang-orang kapitalisme. Sehingga, tidak mustahil jika setiap kebijakan yang diambil oleh para petinggi negara kita tercinta di dalam memecahkan suatu masalah selalu mengarah kepada kesejahteraan orang-orang besar, sementara masyarakat kecil selalu dirugikan dan dikesampingkan.

Pada akhirnya aksi demonstrasi yang merusak berbagai fasilitas negaralah yang dihasilkan. Ironis bukan?

Sistem pemerintahan demokrasi di negara kita saat ini seakan telah mati.

Betapa tidak, pemilihan umum (Pemilu) yang menjadi ciri khas dari sistem demokrasi itu sendiri sekarang telah disetir oleh orang-orang yang bermodal. Mana yang uangnya banyak itulah yang menang. Buktinya, pemilihan di tingkat desa saja praktek money politic dilakukan secara blak-blakan. Kartu pemilih dibeli, setiap calon pemilih disogok, dan beberapa cara busuk lain dilakukan guna untuk mencari kekuasaan belaka, sementara pengabdian kepada masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama oleh para calon wakil rakyat malah dikesampingkan. Di samping itu, kematian sistem demokrasi di negara kita saat ini diperparah lagi dengan tingginya angka Golongan Putih (Golput) pada saat persta demokrasi digelar.

Dua hal (money politic dan golput) inilah yang menjadi permasalahan terbesar di setiap pesta demokrasi digelar. Dalam menghadapi permasalahan ini, kita semata-mata tidak bisa menyalahkan masyarakat secara langsung. Hukum kausalitas dalam hal ini sangatlah mempengaruhi. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini

selalu ada sebab dan akibatnya. Oleh karena itu, terjadinya dua hal tersebut pasti ada sebab yang mempengaruhinya.

Terjadinya money politic dan golput ini tidak lain karena adanya rasa “kecewa” dari rakyat terhadap para “wakil rakyat” yang telah mereka pilih. Kekecewaan ini diakibatkan karena para wakil rakyat yang telah mereka pilih tidak memenuhi semua janjinya. Dan pada akhirnya, rakyat lebih memilih golput atau memilih para calon wakil rakyat yang memberinya uang atau beberapa kebutuhan pokok lainnya. Rakyat sekarang ini telah dikelabui dengan perasaan “sama saja” terhadap para calon wakil rakyat yang akan mereka pilih. Sama saja mengingkari janji-janjinya. Oleh karenanya, tragedi “kampungan” tersebut selalu menghantui disetiap pesta demokrasi digelar di bumi pertiwi ini.

Walhasil, untuk menghindari semua penyimpangan tersebut diperlukan adanya sebuah keseimbangan diantara pemilih dan yang dipilih.

Dalam hal ini rakyat dan para wakil rakyat yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat. Para wakil rakyat yang telah terpilih, seharusnya bekerja dengan sekuat tenaga dalam mewujudkan semua janji yang telah mereka ikrarkan kepada rakyat pada saat kampanye, bukan hanya mengobral janji palsu guna meraup kebahagiaan pribadi atau golongan saja. Dengan semua ini, kekecewaan rakyat secara lambat laun akan segera terobati dan sistem demokrasi yang semula telah mati akan hidup kembali. Sehingga, kesejahteraan di negara kita ini benarbenar berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan kesejahteraan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan saja.

Semoga, semua ini dapat terwujud pada pesta demokrasi tahun 2014 mendatang. Amiin. =

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

16 16

OLAHRAGA RABU 18 SEPTEMBER 2013 NO. 0201 | TAHUN II

KORAN MADURA

RABU 18 SEPTEMBER 2013

Barca Harus Waspada Hadapi Ajax

BARCELONA - Kekalahan dari Bayern Muenchen di semifinal Liga Champions musim lalu masih membekas di hati pemain terbaik Barcelona Lionel Messi. Pasalnya, kekalahan telak 7-0 dari laga tandang dan kandang membuat disparitas kedua tim sangat jauh. Pemain Argentina itu pun tidak ingin hal tersebut terjadi lagi pada musim ini. Dia bertekad memperlihatkan kembali keperkasaan tim Catalan itu saat melawan Ajax Amsterdam pada laga Rabu (18/9) malam waktu setempat atau Kamis (19/9) dini hari WIB nanti.

Messi tidak mau membuat alasan pemaaf atas kekalahan telak dari Bayern Muenchen yang kemudian keluar sebagai juara Liga Champions musim lalu. Hanya ada satu tekat saat ini yaitu kembali menjadi juara Eropa. “Kami selalu ingin mencapai lebih. Menjuarai La Liga sangat penting karena itu sangat signifikan. Itulah sebabnya kami kembali berjuang meraih kembali gelar juara musim lalu setelah sempat direbut Real Madrid pada musim 2011-2012,” kata Messi.

Dia melanjutkan,”Sungguh terasa pahit menyaksikan apa yang dialami pada semifinal Liga Champions melawan Bayern Muenchen karena jurang antara kedua tim terlalu jauh. Tetapi itu sudah masa lalu dan kami harus menatap ke depan. Apa yang terjadi saat melawan Bayern? Mereka lebih baik dari kami di segala aspek, baik secara fisik maupun permainan tim. Mereka tampil luar biasa pada leg Sungguh terasa pertama dan mereka sangat pahit menyaksikan superior atas kami.” apa yang dialami Messi menegaskan, Barca pada semifinal Liga tidak akan menganggap enChampions melawan teng lawan-lawan mereka di satu grup seperti Celtic, AC Bayern Muenchen Milan, dan Ajax. Pasalnya, karena jurang antara semuanya adalah tim hebat. kedua tim terlalu Tetapi pelatih Gerardo Tata jauh. Tetapi itu Martino memiliki pengaruh sudah masa lalu.. untuk memperbaiki kualitas tim. “Ini grup yang sulit, tetapi kami tahu ini akan jadi soal.

Sangat sulit memetik kemenangan di Liga Champions. Sudah sulit sejak laga pertama. Saya kira semua tim berimbang karena itu akan ada laga-laga besar di grup ini. Tetapi saya berharap, kami akan menampilkan permainan terbaik kami agar mampu bersaing dengan tim-tim lain,” lanjut pemain yang berasal dari kampung yang sama dengan Martino itu.

Menurut dia, tim mereka dihuni oleh tim-tim hebat yang memiliki kualitas dan sejarah yang panjang. Untunglah, timtim ini, kecuali Ajax Amsterdam, sudah pernah dihadapi Barcelona sehingga tim Catalan itu sedikit mengetahui karakter permainan lawan-lawannya. “Tetapi kami sudah menonton pertandingan Ajax. Ini grup neraka,” imbuhnya.

Pada bagian lain, Messi mengungkapkan bahwa proses adaptasi para pemain Barcelona dengan pelatih baru berjalan mulus. “Kami mencoba melakukan apa yang dia minta, memainkan sepakbola yang sudah biasa kami mainkan. Tentu saja dia pelatih baru dengan gagasan-gagasan baru, tetapi mental kami tidak pernah berubah. Bermain dengan sangat baik sejak awal guna meraih trofi pada setiap kompetisi yang kami ikuti.

Kami ingin memberikan yang terbaik untuk fans kami, seperti yang biasa kami lakukan. Kami tahu, kami perlu saling mendukung dan diharapkan tahun ini menjadi kesempatan bagi kami untuk bisa merayakan bersama-sama keberhasilan kami,” tutup Messi.(espn/aji)

Paolo Di Canio Didenda Rp 120 Juta

LONDON - Pelatih Sunderland Paolo Di Canio didenda 8.000 pound atau Rp 120 juta oleh Asosiasi Sepakbola Inggris atau Football Association (FA) karena tindakan tidak terpujinya kepada wasit saat timnya kalah 1-3 dari Arsenal pada Sabtu (14/9) lalu. Ketika itu pria Italia tersebut berdebat sengit dengan wasit Martin Atkinson yang berujung dengan diusirnya dia dari pinggir lapangan.

Setelah laga itu, Di Canio berujar, “Bila Anda ingin bekerja sempurna, sekalian saja usir saya keluar lapangan.”

Mantan pemain West Ham United itu frustrasi dengan keputusan wasit yang menganulir gol Jozy Altidore untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Padahal, kalau gol itu disahkan, hasil akhir laga melawan Arsenal kemungkinan akan lain.

Dengan denda itu, Di Canio terhindar dari hukuman tambahan berupa sanksi larangan mendampingi anak-anak asuhnya dari pinggir lapangan. Tetapi karena mendapat kartu merah, dia tidak bisa mendampingi timnya saat bertandang ke West Bromwich Albion pada akhir pekan ini. (aji)

AYO KEJAR. Gelandang Swansea City Jonjo Shelvey (putih) mengejar penyerang Liverpool Daniel Sturridge pada laga antara Swansea City dengan Liverpool di The Liberty stadium, Swansea, Wales Selatan, (16/9). Pada laga ini Jonjo Shelvey tampil luarbiasa menghadapi mantan klubnya, dan atas penampilannya itu dia diganjar sebagai MAN OF THE MATCH.

Liverpool Kembali ke Puncak LONDON - Liverpool kembali ke puncak klasemen sementara Liga Utama Inggris, menggeser Arsenal ke posisi kedua, meski hanya memetik hasil imbang 2-2 saat bertandang ke Liberty Stadium untuk melawan tuan rumah Swansea City pada Selasa (17/8) dini hari WIB. Hasil imbang ini sekaligus mengakhiri tiga kemenangan berturut-turut yang diraih anak-anak asuh Brendan Rodgers tersebut pada awal musim ini.

Berlaga di hadapan pendukung tuan rumah, Liverpool sempat kecolongan pada menit-menit awal. Laga baru berjalan dua menit, Swansea sudah berhasil unggul. Adalah Jonjo Shelvey yang menjebol gawang mantan timnya. Memanfaatkan bola rebound, aksinya tidak mampu dihalau lini belakang Liverpool dan tendangan kerasnya sukses merobek gawang Simon Mignolet.

Namun, sang tamu tidak membutuhkan waktu lama untuk menyamakan kedudukan. Hanya selang dua menit, Daniel Sturridge sukses mengecoh kiper Swansea Michael Vorm usai memanfaatkan kesalahan Shelvey yang melakukan backpass.

Pada menit ke-36, Shelvey kembali melakukan kesalahan. Kali ini umpannya di tengah lapangan dipotong oleh Victor Moses. Pemain anyar yang diboyong dari Chelsea itu pun langsung melakukan aksi individu brilian untuk melewati Vorm.

Swansea coba merespon. Sesaat sebelum turun minum, Wilfried Bony sempat mengancam gawang tim tamu saat bola muntah hasil tangkisan Simon Mignolet bergulir di depannya.

Namun, belum sempat ia memanfaatkan bola rebound tersebut, Martin Skrtel sudah sigap menyapu bola. Keunggulan Liverpool 2-1 pun bertahan hingga jeda pertandingan.

Memasuki interval kedua, Swansea lebih meningkatkan agresivitas serangan. Hasilnya, pada menit ke-64, “The Swans” sukses membuat kedudukan imbang. Setelah melakukan blunder, kali ini Shelvey membayarnya dengan melakukan pergerakan brilian.

Ia memberikan kontribusi terhadap gol kedua dengan memberikan assist kepada Michu yang melanjutkannya dengan sepakan terarah ke gawang Mignolet.

Tensi pertandingan semakin tinggi pascagol tersebut. Shelvey meraih peluang melalui tendangan bebas, tetapi eksekusinya belum menemui sasaran. Begitu juga dengan sepakan keras Michu yang masih mampu dibendung berkat aksi gemilang Mignolet. Menjelang akhir laga, “The Anfield Gank” tampil lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik plus umpan jauh. Sementara, tim tuan rumah tampil lebih menyerang dengan umpan-umpan pendek dan menengah. Swansea mendominasi, tetapi performa tang-

guh lini belakang Liverpool menjaga skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Sesuai laga, pelatih Swansea Michael Laudrup mengangkat moral Shelvey yang telah melakukan dua kali blunder. Ia tidak kecewa dengan penampilan sang gelandang dan yakin Shelvey akan semakin kuat usai melakukan kesalahan tersebut.

“Ketika Anda melakukan itu, Anda pergi dari surga ke neraka semenit setelah gol. Tapi, Anda harus ingat Shelvey baru 21 tahun dan saya katakan kepadanya ‘kita masih punya 45 menit lagi, kamu harus belajar dari hal ini’” ujar Laudrup.

Di kubu lawan, arsitek Liverpool Brendan Rodgers merasa cedera yang menimpa Philippe Coutinho di awal babak kedua berimbas besar pada permainan timnya. Mantan penggawa Inter Milan itu terpaksa ditarik keluar sepuluh menit selepas jeda menyusul tekel dari Ashley Williams dan tampak terjatuh dalam posisi salah di bagian bahunya.

“Dalam 65 menit pertama, kami sangat bagus, baik itu dengan maupun tanpa bola, dan kami tampak benar-benar memegang kontrol dalam 25 menit pertama. Kami menunjukkan karakter hebat untuk membalas ketertinggalan sangat dini di laga ini, tapi mungkin keluarnya Coutinho mengganggu alur permainan kami,” tandasnya. (sky sports/aji)

TOTAL PELUANG

13

23

Tembakan ke Gawang 16 8

Gol 2 2

Penyelamatan 3 7

Sepak Pojok 3 7

AS Roma Raih Kemenangan 100 Persen ROMA -Klub kebanggan Ibukota Italia, AS Roma tampil cemerlang diawal musim ini. Mereka meraih kemenangan 100 persen pada tiga laga pertama, setelah pada Selasa (17/9) dini hari WIB, Francesco Totti dan kawan-kawan memetik kemenangan telak 3-1 atas Parma pada laga di Ennio Tardini. Kemenangan itu semakin disempurnakan oleh sang kapten, Francesco Totti, yang ikut mencetak gol kemenangan tim Srigala Hitam, meski umurnya sudah menginjak 37 tahun.

Tambahan tiga angka ini membuat Roma melesat ke posisi kedua dengan koleksi sembilan poin. “Giallorossi” memiliki perolehan poin sama dengan Napoli yang berada di puncak klasemen, tetapi kalah selisih gol.

Namun, Totti mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap rendah hati meskipun berhasil menyapu bersih tiga laga awal. “Rasanya sudah lama sekali kami tidak memenangi tiga pertandingan awal. Tapi, kami harus tetap meletakan kaki kami di tanah.

Saya juga berharap bisa mencetak lebih banyak gol. Ini merupakan kemenangan yang penting bagi tim,” ujar sang kapten.

Parma sebenarnya mampu unggul lebih dulu ketika babak pertama menyisakan enam menit. Mattia Cassani meluncurkan umpan brilian ke kotak penalti dan langsung disambut sontekan Jonathan Biabiany yang gagal dibendung Morgan De Sanctis. Babak pertama Parma

ungg u l s a t u gol.

Tim tamu langsung tampil mengejutkan begitu babak kedua dimulai.

Baru dua menit berjalan, Alessandro Florenzi berhasil membuat kedudukan seimbang. Berawal dari operan Miralem Pjanic, Florenzi yang berdiri di dalam kotak penalti tanpa pikir panjang langsung menaklukkan Antonio Mirante dengan sepakan ke tiang dekat.

Masuknya Gervinho menggantikan Adem Ljajic pada menit ke-54, semakin menambah daya gedor Roma.

Mereka akhirnya balik memimpin ketika laga memasuki menit ke-70. Bermula dari umpan jeli Kevin Strootman, Totti lolos dari jebakan offside, sang pangeran Roma pun mengontrol bola dan dengan tenang membobol gawang Mirante.

Setelah gol Totti, Roma mencoba untuk merapatkan barisan pertahanan.

Lima menit jelang waktu normal tuntas, Gervinho melakukan serangan balik dan gerakan lincahnya memaksa Mattia Cassani melanggarnya di kotak terlarang. Roma pun mendapatkan penalti dan Strootman yang menjadi algojo sukses memastikan kemenangan bagi Roma. (espn/aji)