e Paper Koran Madura 18 November 2014

SELASA

KORAN MADURA

18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

SELASA 18 NOVEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0487 | TAHUN III www.koranmadura.com

Naik Rp 2000,Premium Menjadi Rp 8500, Solar Menjadi Rp7500, Senin Malam Akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Untuk premium naik menjadi Rp 8500,- sementara untuk solar menjadi Rp 7500,-

BERITA

TERKAIT Hal 5

KMP-KIH Akhirnya Berdamai Nasional hal 2

ant/fanny octavianus

ANTREAN DI SPBU. Pengguna kendaraan bermotor antre untuk membeli premium di salah satu SPBU di Jakarta Pusat, sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi, Senin (17/11). Harga BBM bersubsidi jenis premium naik Rp. 2.000 menjadi Rp. 8.500/liter dan solar naik Rp. 2.000 menjadi Rp. 7.500/liter mulai Selasa (18/11) pukul 00.00 WIB.

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

Ahok

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Politik memang memungkinkan sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tak masuk akal berpeluang menjadi fakta sosial yang tak bisa ditolak.

Konon, ada ungkapan yang menyatakan bahwa dalam politik tak ada yang tak mungkin. Segalanya selalu mungkin,. Teman bisa jadi lawan; lawan bisa tiba-tiba berubah menjadi teman. Tak ada yang pasti dalam politik kecuali kepentingan.

Kepentingan bisa jadi merupakan parameter yang sedikit memberi gambaran kepastian dalam politik. Dari sana, paling tidak relatif lebih mudah memahami ke mana arah angin politik. Itupun masih tetap dipenuhi ketakpastian.

Seorang kawan mengatakan, dalam politik jangan hanya mendengar apa yang diucapkan serta membaca yang tertulis. Dalam politik, yang sering menjadi kenyataan yang belum diucapkan dan yang belum ditulis.

Politisi yang hebat, katanya lagi, mampu membaca yang belum tertulis dan memahami yang belum terucapkan.

Begitu tak pastikah dalam politik sehingga segalanya seperti bola liar? Tentu saja tidak. Politik tetap memiliki kepastian melalui apa yang disebut rambu-rambu hukum. Ada aturan main yang menjadi landasan berpolitik. Ini untuk mempertegas sebuah hasil atau katakanlah siapa yang memang menang ketika politik kekuasaan berada dalam kancah Kesepakatan yang sedang pertarungan. tertuang menjadi Politik tanpa aturan main, UU dicoba dilabrak jelas akan mengarah pada melalui penggirin- anarkisme serta tanpa ada gan opini bernuan- kepastian kapan akan memusa pembodohan. lai mewujudkan tujuannya: meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Politik yang mengabaikan aturan mencerminkan sikap yang justru menghancurkan nilai hakiki politik tentang apa yang disebut pengabdian.

Dalam politik memang segala sesuatu tergantung kesepakatan; bukan soal benar salah. Itulah yang menjadi batas “ketakpastian” dalam politik. Kesepakatan menjadi batasan politik yang datang dari diri sendiri yang secara populer berbentuk produk hukum. Hukum merupakan kesepakatan sebagai bentuk riil produk kesepakatan politik.

Fatsun seperti inilah yang agaknya masih belum luluh dalam perilaku politik politisi di negeri ini. Contoh paling aktual kasus Gubernur DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok, yang berdasarkan aturan kesepakatan adalah orang yang paling berhak menduduki jabatan Gubernur menggantikan Jokowi diutak-atik ; diganggu dengan atmosfir ketakpastian baru. Ibaratnya, pertandingan sudah selesai, yang kalah meminta peraturan dirobah.

Naiknya Ahok sebagai Gubernur suka atau tidak suka, harus diterima sebagai konsekwensi kesepakatan yang berbentuk UU. Sangat jelas mekanisme UU memberi kesempatan Wakil Gubernur Ahok naik menjadi Gubernur, jika ternyata Gubernur berhalangan tetap.

Itulah kesepakatan yang tertuang dalam UU. Jika tak setuju atau tak suka, seharusnya jauh sebelum pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Jangan setelah pertandingan usai, karena kalah, baru teriak—teriak.

Sangat jelas ini bukan lagi sebuah seni berpolitik mewujudkan yang tak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tergambar dari arus penolakan pada Ahok adalah anarkisme politik. Kesepakatan yang tertuang menjadi UU dicoba dilabrak melalui penggiringan opini bernuansa pembodohan. Lebih menyedihkan lagi penggiringan itu menggunakan legitimasi agama.

Tak ada alasan memberikan toleransi pemaksaan atau anarkisme politik atas dasar apapun. Sebab, sekali diberikan ruang ekspresi “liar” akan muncul ekspresi liar lainnya. =

KORAN MADURA

Berita Utama

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

2

KMP-KIH Akhirnya Berdamai JAKARTA-Kisruh politik di parlemen akhirnya berakhir juga. Dua kubu yang bertikai yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) secara resmi mengakhiri konflik dengan menandatangani 5 poin nota kesepakatan damai di ruang Badan Musyawarah (Bamus) Gedung Nusantara, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Dengan kesepakatan hitam di atas putih ini maka DPR tandingan sudah tidak ada lagi. “Tidak ada lagi KIH dan KMP, yang ada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Hal ini diawali dengan perubahan UU MD3 dan diharapkan selesai sebelum 5 Desember 2014,” kata ketua DPR Setya Novanto di Jakarta, Senin (17/11).

Pantauan Koran Madura, penandatanganan kesepakatan diawali oleh juru runding KIH oleh Pramono Anung dan Olly Dodokambey serta KMP oleh Hatta Rajasa dan Idrus Marham. Lalu tanda tangan dilanjutkan oleh ketua fraksi partai politik di DPR. Setya Novanto menyatakan mu-

5 Kesepakatan Damai KMP-KIH

Kesepakatan damai KMP dan KIH telah ditandatangani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, (17/11).

Dan Inilah 5 Kesepaktan yang dibangun dua kubu tersebut.

lai saat ini tak ada lagi konflik kubukubuan di DPR. Hubungan dengan pemerintah pun akan dijalankan dengan harmonis. “Mulai hari ini kita bangun bangsa ini dengan pertimbangan check and balances,” tambahnya.

Dia menegaskan, tidak ada lagi DPR tandingan di parlemen. “Mulai hari ini kami akan fokus melakukan tugas dan fungsi kita sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, yang nantinya akan dilakukan dengan melakukan beberapa perubahan terhadap beberapa pasal di UU MD3 dengan MPR, DPR, dan DPD,” ujarnya.

Setya meyakini, seluruh lima poin kesepakatan itu akan selesai pada 5 Desember nanti. Sebab pada tanggal itu, DPR memasuki masa reses untuk menyambut tahun masa sidang berikutnya.

Sementara itu juru runding KIH Pramono Anung menjelaskan ada lima butir kesepakatan yang ditandatangani KIH dan KMP. Fraksi-fraksi KIH hanya mendapatkan posisi wakil ketua dalam 16 Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Yakni Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Majelis Kehormatan. “KIH, wakil ketua saja,” kata Pramono yang ikut menandatangani kesepakatan itu di Gedung

1. Bersepakat dan setuju untuk segera mengisi penuh anggota Fraksi pada 11 komisi, empat badan dan satu majelis kehormatan dewan, sehingga secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera bekerja sesuai fungsifungsinya secara optimal.

2. Bersepakat dan setuju dalam rangka mengantisipasi beban kerja dan dinamika ke depan serta menyesuaikan dengan penambahan dan perubahan nomenklatur Kabinet Kerja Pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla (2014-2019), maka perlu untuk melakukan penambahan jumlah 1 (satu) wakil ketua pada 16 (enam belas) AKD (alat kelengkapan dewan) melalui perubahan pasal yang terkait dengan komposisi Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan dan Pimpinan MKD dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPR RI 3. Bersepakat untuk segera mengisi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang masih tersedia (Banggar DAN BURT) dan penambahan Wakil Ketua pada 3 (tiga)

DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Pramono menjelaskan, salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3, tentang jumlah wakil ketua Alat Kelengkapan Dewan akan diubah.

Yakni, penambahan wakil ketua di setiap AKD, jika selama ini hanya 3 wakil ketua, nantinya menjadi 4 wakil. “Dulu kan 1 (ketua) ditambah 3 (wakil ketua). Sekarang 1 ditambah 4,” jelas Pramono.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengatakan terjalinnya perdamaian antara KMP dan KIH merupakan peristiwa yang patut disyukuri.

“Saya mengajak semua untuk bersyukur karena bisa menyelesaikan problem,” kata Ibas di Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/11).

Dengan demikian, lanjut dia, fraksi-fraksi dari kedua belah pihak bisa saling menghargai dan menghormati. “Ini kerja seluruh anggota Dewan karena semua memiliki kesadaran untuk menyelesaikan ini dan meninggalkan kepentingan sempit karena ada pekerjaan bersama. Ini harus kita lihat dan syukuri bersama,” jelasnya. =GAM/ABD

AKD yang ditentukan secara musyawarah mufakat serta menambah 1 (satu) Wakil Ketua pada setiap Komisi, Badan dan MKD sebagai konsekuensi dan perubahan UU tentang MD3 tanpa mengubah komposisi pimpinan yang sudah ada sebelumnya.

4. Bersepakat dan setuju melakukan perubahan ketentuan terhadap Pasal 74 Ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), serta pasal 98 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD serta ketentuan Pasal 60 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib untuk dihapus, karena pasal-pasal tersebut secara substansi sudah diatur pada pasal 79 pasal 194 sampai dengan pasal 227 Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014.

5. Bersepakat dan setuju bahwa hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaan kesepakatan ini dituangkan dalam kesepakatan Pimpinan Fraksi dan Koalisi Merah Putih dan Pimpinan Fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat yang diketahui oleh Pimpinan DPR RI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kesepakatan ini.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III SELASA 18 NOVEMBER 2014 No. 0487 | TAHUN III

33

SKANDAL KORUPSI

Bupati Sabu Raijua Ditetapkan Sebagai Tersangka JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Marthen Dira Tome sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS).

ant/wahyu putro a

WAWAN DIPERIKSA KEJAKSAAN AGUNG. Tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas di Tangerang Selatan, Tubagus Chaeri Wardhana atau Wawan keluar mobil setibanya di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/11). Wawan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung di Gedung KPK sebagai saksi untuk enam tersangka dalam kasus yang sama.

Beredar SMS, Munas Golkar Akhir November JAKARTA-Kader Partai Golkar asal Provinsi Papua Victor Abraham Abaidata membeberkan beredarnya pesan singkat (SMS) berisi undangan menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar tanggal 30 November-4 Desember 2014 di Bandung.

“Telah beredar SMS (pesan singkat) yang isinya antara lain: ‘disampaikan kepada Yth Ketua DPD Partai Golkar sePapua, bahwa pelaksanaan Munas tanggal 30 November-4 Desember 2014, di Bandung’,” kata Victor melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (17/11).

Dia mengatakan pesan singkat itu dikirimkan dari telepon selular Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Papua Samsudin Mandja.

Pesan itu, kata dia, tidak sesuai dengan hasil kesepakatan rapat pleno DPP Golkar pekan lalu yang menyepakati Munas IX Golkar Januari 2015.

“Setelah dikroscek ke Sekjen Golkar Idrus Marham, katanya, tidak ada petun-

juk seperti itu. Menurut saya informasi ini perlu difollow up, karena sudah keluar dari kesepakatan Pleno DPP Partai Golkar beberapa hari lalu,” katanya.

Menurut Victor, undangan tidak hanya dikirimkan melalui pesan singkat, namun juga melalui pesan radiogram Nomor RDG-112/DPD/PG/P/XI/2014, tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani Samsudin Mandja.

“Atas dasar apa, kewenangan dan perintah dari siapa saudara Samsudin Mandja mengirimkan pesan radiogram tersebut.

Ini tentu akan menunjukkan ketidakkonsistenan DPP yang telah menetapkan waktu pelaksanaan Munas Januari 2015,” kata dia.

Dia mengatakan, sebaiknya DPP Partai Golkar mengambil langkah atas manuver seperti itu.

Victor mengingatkan bahwa Ketua Harian DPD I Golkar Provinsi Papua Samsudin Mandja sebelumnya pernah melakukan manuver pemecatan terhadap dirinya dari posisi wakil sekretaris DPD I Papua, serta memberikan ancaman serupa kepada para Ketua DPD II Partai Golkar se-Papua karena menyambut kedatangan Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono

di Papua beberapa bulan silam.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Samsudin Mandja mengakui dirinya memang mengirimkan pesan singkat tersebut. Namun Samsudin tidak mengetahui bahwa Munas telah ditetapkan Januari 2015.

“Pesan itu sudah dikirimkan dari sekarang, karena Papua medannya berbeda dengan daerah lain, jadi harus dikirim dari sekarang. Kalau munasnya jadi (30 November) ya bagus, kalau batal ya tidak apa-apa,” kata Samsudin seraya mengakhiri sambungan telepon.

Menanggapi hal ini, Victor Abaidata menilai, tidak mungkin Samsudin tidak mengetahui bahwa Munas IX Golkar telah disepakati Januari 2015, sebab, menurut dia, Samsudin kerap berkomunikasi dengan Sekjen Golkar Idrus Marham dan pengurus DPP Golkar yang lain.

“Dia (Samsudin) juga orang yang selalu aktif dalam menonton berita di TV One dan Metro TV. Masa orang yang di kampung yang berasal dari DPD II saja bisa tahu kalau Pleno DPP Partai Golkar sudah menetapkan munas Januari 2015, sementara bung Samsudin Mandja belum tahu,” kata Victor. =ANT/PANDU

“Terkait dengan penyelidikan perkara yang merupakan hasil koordinasi supervisi yang dilakukan KPK dengan Kejaksaan Tinggi NTT, kemudian diserahkan perkaranya oleh Kejati NTT kepada KPK. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut maka ditetapkan tersangka terkait dengan dana pendidikan luar sekolah (PLS),” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di gedung KPK Jakarta, Senin.

Tersangka tersebut adalah Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome. “Yaitu mantan Kepala Subdinas PLS provinsi NTT MDT (Marthen Dira Tome) yang juga Pejabat Pembuat Komitmen dalam perkara tersebut,” ungkap Johan.

Ada satu orang lain yang menurut Johan dapat dimintai pertangggungjawaban pidana, namun ia telah meninggal dunia yaitu mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT John Manulangga.

“PLS ini merupakan dana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT pada 2007 yang diambil dari dana APBN. Pada 2007 ada dana yang disebut dekonsentrasi APBN sebesar Rp77,6 miliar yang terdiri atas program pendidikan formal dan informal, program Pendidikan Anak Usia Dasar (PAUD), program pengembangan budaya baca dan program manajemen pengembangan pendidikan,” tambah Johan.

Terhadap Marthen, KPK menyangkakan pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Pasal tersebut mengatur mengenai setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maupun setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. “Sejak pukul 11.00 WITA, KPK juga melakukan penggeledahan di Dinas Pendidikan NTT,” tambah Johan. Sedangkan nilai kerugian negara masih dihitung. =ANT/DESCA

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

E-KTP Dihentikan Sementara Tempat Server E-KTP di Luar Negeri Masih Simpang-siur JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya memutuskan menghentikan sementara atau moratorium pembuatan kartu tanda penduduk elektroni atau yang lazim disebut E-KTP selama dua bulan. Namun demikian, masyarakat tidak perlu panik karena dalam kurun waktu itu warga akan diberikan KTP sementara. “ Proses pembuatan e-KTP dihentikan sementara selama dua bulan. Intinya sistem data ini akan kita pending selama dua bulan untuk di-update. Ada evaluasi secara

menyeluruh, karena data kependudukan adalah data rahasia negara yang harus menjamin hak-hak negara. Namun, pelayanan kepada masyarakat yang mencapai 15.000 orang per hari akan terus dilayani, lalu dicatat dan diberikan tanda KTP sementara,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (17/11).

Tjahjo mengaku terkaget-kaget mendengar kabar server E-KTP ada di luar negeri. Tjahjo pun meminta Polri segera melakukan pengecekan kebenaran kabar tersebut. “Harusnya di negara kita, walaupun seperti FB (facebook), di luar, tapi kan kuncinya ada di kita,” ucapnya.

Kata Tjahjo, saat ini masih simpang siur mengenai lokasi penempatan server itu.

Ada yang bilang di Belanda ada juga yang bilang di negara lain.

Untuk memastikan hal ini, Tjahjo meminta Polri melakukan pengecekan. Terma-

suk mengenai negara pembuat server itu.

“Kami coba sampaikan kepada Mabes Polri, tolong dicek betul. Karena ada yang bilang dari Perancis ada yang bilang dari China.

Berarti yang beredar di negara kita ini kan mungkin bisa asli tapi palsu,” katanya.

Tjahjo juga mengungkapan adanya temuan E-KTP asli, tetapi palsu. E-KTP palsu yang menyerupai asli ini diketahui memiliki hologram yang sama dengan E-KTP yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

Politisi PDI Perjuangan itu pun meminta agar aparat kepolisian menyelidiki penyebaran E-KTP palsu itu. Dia juga mengaku akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait karut-marut proyek yang digagas dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Sementara itu Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riatmaji secara terpisah menduga, e-KTP palsu

yang ditemukan Tjahjo Kumolo diduga dibuat oleh mantan tim ahli. Meski begitu, Dodi tidak mengungkap nama tim ahli yang dimaksud. “Itu kemungkinan dulu waktu pertama itu. Ada tenaga ahli dari India. Kemungkinan dia,” ujarnya.

Dodi berkeyakinan bahwa e-KTP palsu yang dibeberkan Tjahjo mirip dari segi fisik saja. Sementara itu, soal apakah fisik kartu itu dapat terkoneksi dengan data perbankan, kesehatan, dan lain-lain, Dodi meragukannya. “Itu yang belum diuji dan perlu diuji lebih jauh lagi,” ucapnya.

Dodi menambahkan, e-KTP palsu itu tidak dibuat di Tiongkok seperti disampaikan Tjahjo Kumolo, tetapi yang dibuat di negeri tirai bambu itu adalah fisik kartunya. Sementara pemalsu e-KTP tersebut berasal dari India. Menurut Dodi, Tjahjo telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak sekaligus melibatkan tim ahli untuk melacak temuan tersebut. =GAM/AJI/ABD

ant/septianda perdana

PENGHENTIAN E-KTP. Petugas beristirahat ketika melayani pembuatan e-KTP di kantor Kecamatan Medan Petisah, di Medan, Sumut, Senin (17/11). Kementerian Dalam Negeri saat ini melakukan penghentian sementara proses percetakan e-KTP hingga Januari 2015 agar pemerintah bisa mengevaluasi dan menganalisis masalah yang terjadi dalam proyek e-KTP tersebut.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 18 NOVEMBER 2014 SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III No. 0487 | TAHUN III

55

BBM NAIK

Inflasi Bisa Mencapai 8 Persen JAKARTA-Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang naik Rp2.000 per liter diperkirakan bisa mendorong inflasi hingga mencapai 8 persen.

“Pascakenaikan harga BBM, inflasi diperkirakan akan berada di angka 7 sampai 8 persen,” kata pengamat dan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto di Jakarta, Senin malam.

Ia mengatakan kenaikan harga BBM setiap seribu rupiahnya akan menciptakan kenaikan inflasi 1 persen dan itu artinya kalau BBM dinaikkan sampai dengan Rp2.000 maka inflasi akan menjadi sekitar 7 - 8 persen.

Inflasi 8 persen ini artinya akan menciptakan penggerusan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin yang penghasilannya tidak akan mampu mengimbangi laju inflasi.

“Tapi yang tidak akan terantisipasi itu kelesuan ekonomi akibat jatuhnya harga komoditas dan juga dampak rencana naiknya suku bunga The Fed yang bisa jadi dilakukan awal tahun ini,” katanya.

Menurut dia kelesuan ekonomi akibat kondisi ekonomi global yang gejalanya sudah mulai terasa sekarang ini akan memicu kondisi lebih parah karena sektor usaha mikro, kecil dan menengah pasti akan terkena dampaknya sebab pasar mereka rata-rata adalah kelas menengah ke bawah dan melayani kebutuhan domestik.

Ia berpendapat sebaiknya pemerintah jangan hanya kerja tapi harus segera menetapkan langkah reformasi ekonomi.

“Jangan terlena oleh kondisi dan menganggap kondisi ekonomi sekarang ini seperti biasa dan membuat kebijakan laiknya ‘bussines as usual’,” katanya.

Bagi Suroto, pemerintah sebaiknya dalam setahun hingga dua tahun ini jangan terlalu obsesif untuk mengejar pertumbuhan.

“Lakukan dulu langkah revolusi struktural terutama untuk mencegah tingkat disparitas ekonomi yang semakin menganga,” katanya. =ANT/HANNI

ant/andika wahyu

PRESIDEN UMUMKAN KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI. Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla dan para Menteri Kabinet Kerja mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11) malam. Harga BBM bersubsidi jenis premium naik menjadi Rp 8.500/liter atau naik Rp 2.000 dimana sebelumnya Rp 6.500/liter dan solar naik menjadi Rp 7.500/liter atau naik Rp 2.000 dimana sebelumnya Rp 5.500/liter mulai Selasa 18 November 2014 pukul 00.00 WIB.

Akhirnya BBM Benar-benar Naik Ekonom Pertanyakan Kebijakan Jokowi JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna, usai melakukan kunjungan kenegaraan ke RRT, Myanmar, dan Australia. Sidang yang berlangsung selama 2,5 jam ini membahas berbagai isu mutahir ditanah air, terutama soal risiko menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Keputusan pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif untuk menghasilkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” kata Presiden Joko Widodo dalam konferensi

pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin malam.

Kenaikan harga tersebut mulai berlaku pada Selasa, 18 November 2014, pukul 00.00 WIB, dan berlaku serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Dipertanyakan Ekonom Raden Pardede mempertanyakan acuan besaran kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang ditentukan pemerintah, karena hal itu harus sudah memperhitungkan fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah ke depan.

“Berapapun besarannya tidak dapat ditentukan oleh harga minyak dunia dan kurs rupiah dalam satu titik saja. Sebaiknya besaran itu dihitung dari jangka waktu misalnya lima bulan terakhir, atau perkiraan nilai tukar rupiah ke depannya,” kata Ekonom CRECO Research Institute, Raden Pardede saat

dihubungi dari Jakarta, Senin malam.

Penentuan besaran yang dilakukan pemerintah, menurut Raden, juga harus transparan disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, lanjut Raden, pemerintah juga perlu menjabarkan sektorsektor mana saja yang menjadi tujuan relokasi anggaran itu.

“Itu kan janji pemerintah untuk relokasi ke sektor produktif. Sekarang semuanya perlu transparan,” ujar dia.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menyarankan pemerintah tidak hanya mengurangi belanja subsidi, namun juga menghapus belanja subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pasalnya, ujar dia, dikhawatirkan dampak dari relokasi belanja subsidi ini tidak signifikan untuk belanja di sektor produktif dan perlindungan sosial. Menurut dia, belanja subsidi BBM dialihkan saja untuk subsidi di sektor-sektor strategis lainnya, seperti sektor pangan. =ANT/INDRA

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

INDUSTRI ASURANSI

2015 adalah Tahun yang Berat JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pelaku bisnis industri asuransi untuk melakukan persiapan sejak dini agar sanggup bersaing dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Pasalnya, berbagai tantangan hebat dari segala kebijakan baru dari regulator domestik akan menghadang saat integrasi ekonomi ini resmi diberlakukan.

Deputi Komisioner OJK Dumoly F. Pardede mengatakan, salah satu persiapan yang harus dilakukan adalah mitigasi risiko. Dalam pandangannya, industri asuransi harus bisa memanfaatkan pelbagai peluang bisnis yang ada.

“Bagaimana asuransi mendapatkan peranan untuk memitigasi risiko, bagaimana asuransi berperan dalam memanfaatkan adanya LKM, bagaimana menghadapi MEA. “Kami sampaikan RBS (Risk Based Supervision) akan diterapkan tahun depan, akan ada Masyarakat Ekonomi ASEAN juga, akan ada koordinasi manfaat (coordination of benefit/CoB) dengan BPJS dan berbagai lainnya,” ujarnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (17/11).

Menurutnya, jika persiapan tidak dilakukan sejak dini, bukan tidak mungkin pelaku industri di Indonesia justru kalah bersaing. “Kalau kita melihat outlook tahun 2015, maka tahun tersebut adalah the really war bagi industri asuransi.

Maka, kita semua harus rapatkan barisan”, jelas dia.

OJK berjanji mempersiapkan lapangan bermain yang adil untuk industri asuransi dalam negeri menjelang MEA tahun depan. Berbagai aturan terus dikebut. =GAM

ant/basri marzuki

KESULITAN PENGADAAN BERAS BULOG. Pekerja memikul beras hasil pengadaan Bulog Divre Sulteng dari luar daerah di Gudang Tondo Palu, Sulawesi Tengah, Senin (17/11). Untuk menyangga stok beras, Bulog terpaksa mengadakan beras dari luar daerah karena petani setempat enggan menjual berasnya dengan harga pembelian Bulog yang lebih rendah dari harga pembelian di pasaran umum.

BI Awasi Praktik Perbankan Bayangan JAKARTA- Bank Indonesia (BI) memperingatkan ancaman penetrasi bank bayangan (shadow banking) terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Bank sentral akan berkoordinasi khusus dengan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi shadow banking ini.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengkhawatirkan meningkatnya fenomena shadow banking (praktik perbankan bayangan) atau lembaga non bank yang beroperasi layaknya perbankan, menghimpun dana, memberi kredit dengan bunga yang

tinggi. Nnamun dengan syarat yang lebih mudah dibandingkan perbankan, mulai jadi ancaman bagi Indonesia.

Hal ni bisa berbahaya jika tidak jelas siapa yang mengaturnya. Bahkan tekanan dan penetrasi shadow banking dapat berakibat krisis. Untuk itu, diperlukan aturan dengan mengdepankan prinsip kehati-hatian. “Intinya kan itu lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana tapi tidak dinyatakan secara resmi dinyatakan sebagai pengelola jasa keuangan,” kata Agus Martowardojo di Jakarta, Senin (17/11).

Laporan dari Financial Stability Board (FSB) menyebutkan dana yang dihimpun melalui perbankan bayangan diperkirakan mencapai 67 triliun dolar diseluruh du-

nia. Sistem shadow banking tersebut telah meningkat tiga kali lipat sebesar 41 triliun dolar untuk 10 tahun terakhir.Namun, aktivitas saham yang berada di AS telah turun dari 44 persen menjadi 35 persen, bergerak ke Inggris dan benua Eropa.FSB mengungkapkan kekhawatiran mengenai kurangnya pengendalian dari regulator dibawah bayangan transaksi perbankan.

Dia menegaskan, untuk mengatasi praktik perbankan bayangan, diperlukan landasan hukum. Ini karena, sektor keuangan Indonesia yang aktif bukan hanya di perbankan, pembiayaan, dana pensiun atau asuransi. “Kegiatan koperasi, lembaga keuangan mikro sekarang ini (juga) sudah disiapkannya.”

Agus mengakui, jika praktik perbankan

bayangan di luar negeri, besar dibandingkan perbankan resmi. Untuk kondisi di Indonesia, saat ini masih terpantau baik.

“Selama masih menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya tidak apa-apa. Tapi kalau mau jalankan bisnis untuk menghimpun dan menyalurkan dana di luar anggotanya, harus dapat izin dari OJK,” jelasnya.

Kurikulum BI bakal mendorong kurikulum baru di bangku kuliah. Bank Sentral mendesak diadakannya kurikulum tentang Bank Sentral, diterapkan di tiap universitas khususnya terkait ekonomi. “Kerja sama BI dengan universitas mulai dari beasiswa, materi kuliah neraca pembayaran, statistik, kebijakan makro prudential, hingga sistem keuangan,” katanya.

Agus menjelaskan, Bank Sentral ingin lebih dipahami masyarakat secara luas.

Maka itu, sudah lebih 10 tahun BI kerjasama untuk pendidikan. “BI saat ini tidak hanya ini merevisi tugas kebanksentralan.

Tapi kita mau kerja luas, mulai dari penelitian, pendidikan, dan kegiatan yang terkait langsung ekonomi,” pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

-KTP terus menumpuk permasalahan.

Setelah sebelumnya dikeluhkan karena pembuatan e-KTP tak kunjung kelar, ditambah kisruh kolom agama di eKTP, kini terungkap lagi kebocoran e-KTP palsu di luar negeri. Peristiwa ini cukup jadi indikator kuat bahwa sistem pembuatan e-KTP sangat memerlukan pembenahan, sebab apabila tidak, dapat menimbulkan keresahan pada negara maupun pada warga negara Indonesia.

Ditengara pembajakan e-KTP itu dilakukan oleh negara Tiongkok dan Prancis. Meskipun begitu, kuat dugaan juga melibatkan tim ahli dan tenaga profesional dari India.

Berdasarkan penjelasan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri disebutkan fisik kartunya berasal dari Tiongkok, sedangkan pemalsunya ditengarai berasal dari India. Sedangkan hologramnya diketahui buatan Prancis dan Cina. Beredarnya e-KTP palsu itu ditemukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan masih dilacak servernya untuk kemudian dibicarakan bersama Presiden RI Joko Widodo.

Data Kependudukan Indonesia merupakan rahasia yang wajib dilindungi Negara Indonesia. Karena itulah Pemerintah untuk dua bulan ini membekukan proses pembuatan e-KTP. Padahal setiap harinya seharusnya ada 15 ribu warga harus memperoleh e-KTP, sehingga prosesnya harus tertunda, guna perbaikan sistem e-KTP agar tak lagi terjadi pembajakan e-KTP. Memang, memperkuat sistem e-KTP harus dilakukan, secepatnya.

Hanya saja mampukah pemerintahan baru di bawah komando Joko Widodo-Jusuf Kalla mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus pemalsuan e-KTP warga negara Indonesia itu. Bila menelusuri dan mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus peredaran e-KTP palsu saja tidak mampu, bagaimana akan mengurus permasalahan rakyat, negara, pemerintahan, dan lainnya yang lebih kompleks dan lebih berat. Maka dipastikan di depan rakyat, potret pemerintahan baru tak lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya.

Hanya menggoreskan ketidakpercayaan pada rakyat Indonesia. (*)

Opini

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487| TAHUN III

77

Menyikapi Deklarasi Kota Keris

Salam Songkem

Perkuat e-KTP

KORAN MADURA

SELASA 18 NOVEMBER 2014 No. 0487 | TAHUN III

Sekitar pukul 10.45, setelah menunggu selesainya rangkaian acara makan campor akhirnya pada tanggal 09 November 2014 telah dideklarasikan Sumenep sebagai Kota Keris Dunia.

Acara itu begitu meriah, selain dimeriahkan oleh tari keris ciptaan Agus Gepeng juga dibuka stan pameran keris dari seluruh pengrajin dengan menghadirkan seluruh model keris berdasarkan asal pembuatannya baik Mataraman, Sulawesi, Bali, Sunda, dan tentu Sumenep sendiri.

D

eklarasi itu dilakukan setelah mengalami perjalanan panjang dan berliku. Dari tumbuhnya kesadaran dalam diri pengrajin setelah dilakukan penelitian yang cukup memakan waktu oleh Puslitbang Kementerian Kebudayaan, lobi-lobi ke Kadis Budpar dan PU hingga lobi-lobi pada Bupati.

Awalnya, pengajuan itu tidak mudah diterima. Selain pihak Kadis dan Bupati tidak tahu adanya data yang begitu fantastis itu (554 pengrajin) mereka juga masih sungkan mengingat keris sebagai sebuah kerajinan masih mempunyai posisi ambivales dalam undang-undang negara ini. Namun, berkat perjuangan yang tak kenal lelah dan data yang meyakinkan dan membuat pemerintah terperangah akhirnya usaha itu bersambut dan pihak pemerintah mengiyakannya.

Hal ini menjadi kegembiraan tersendiri bagi kalangan pecinta dan pengrajin keris di Sumenep. Dengan deklarasi ini posisi mereka akan menjadi jelas dan keamanan produksi mereka seharusnya juga terjamin. Maka, deklarasi Sumenep sebagai kota keris sebenarnya merupakan langkah awal dari sebuh jalan panjang yang hendak ditempuh.

Jadi, mendeklarasikan Sumenep Kota keris tidak hanya sebatas dideklarasikan di depan Kadis, masyarakat dan juga media, namun bermakna menerima tanggung jawab besar sebagai daerah yang secara tidak langsung dipercaya oleh dunia untuk tetap menjaga dan merawat eksistensi dunia perkerisan itu sendiri. Deklarasi itu sebenarnya hanyalah seremoni yang merupakan bagian kecil saja menuju tanggung jawab yang lebih besar itu.

Maka, deklarasi yang telah berlangsung khidmat pada 09 November lalu seharusnya disikapi secara bijak. Bagi masayarakat perkerisan bukan hanya menjadi ajang euforia kemenangan kalangannya dan juga hanya menjadi kebanggaan yang berakhir pada pujian-pujian yang tak perlu. Mereka harus segera bangkit dan membenahi diri untuk lebih kreative dan menjadikan dunia keris tidak hanya sekadar bisnis dan kesenangan, namun sudah lebih subtansial yang meliputi nilai kultural, moral dan supranatural. Sehingga menciptakan keris tidak hanya demi kebutuhan ekonomi yang pragmatis saja, namun ada nilai luhur yang tertanam dan menjadi inti spirit bagi mereka.

Jika ini terealisasi, maka eksistensi dunia perkerisan di Sumenep akan mempunyai dua dampak positif baik secara ekonomi terlebih dampak kultural di dalam masyarakatnya.

Apa lagi keris sebagai warisan budaya tak benda yang telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2005 sebenarnya memberi gambaran pada kita bahwa keris itu syarat dengan nilai. Maka, keris sebagai keris akhirnya tak

akan berbeda dengan benda tajam lainnya. Dalam sebilah keris ada rangkaian yang menyertainya baik ritual, tradisi, moral atau pun nilai-nilai yang lainnya. Namun, bukan berarti keris sebagai warisan budaya tidak bisa dikembangkan baik cara pembuatanya, pemasarannya dan juga penggunaannya. Karena budaya itu sendiri adalah sesuatu yang elastis, akan mengalami perubahan dan perkembangan di setiap zaman. Hal ini dikarenakan berbagai hal yang mempengaruhinya baik pendidikan, teknologi, keyakinan dan semacamnnya. Hanya saja perubahan itu harus bersifat transformatif yang meskipun menyentuh eksistensinya tetap tidak menghilangkan subtansinya.

Sedangkan sikap bijak yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat bahwa mereka tidak hanya sekadar menganggap deklarasi sudah cukup.

Seperti yang terungkap di atas, bahwa deklarasi itu hanya pintu awal menuju perjalanan panjang. Jadi, sebagai pihak yang punya kewenangan dalam menjaga kelestarian budaya daerahnya mereka harus segera membuat kebijakan-kebijakan penting yang memudahkan bagi pengrajin keris baik dalam legalitasnya atau pun dalam membantu pemasarannya. Karena, batapa pun masyarakat pengrajin keris mempunyai gagasan dan bergerak sepenuh kekuatan tanpa peran serta pemerintah setempat dalam membuat kebijakan, maka usaha mereka akan mengalami banyak rintangan. Apa lagi usaha keris memang membutuhkan perhatian khusu mengingat posisinya yang masih ambivalen dalam undang-undang negara ini. Bahkan, pembukaan pasar keris itu merupakan kebijakan yang perlu diambil dan dilaksanakan dalam rangka melokalisir perdagangan

keris dan mempermudah akses wisatawan yang hendak membeli atau sekadar melihatnya.

Beberapa Koreksi Pendeklarasian Sumenep Kota Keris adalah kerja yang tidak mudah. Selain melewati jalan berliku juga pendataan yang panjang. Jadi, sudah semestinya pendeklarasian itu melibatkan banyak pihak yang segala informasinya harus disampaikan secara benar. Hal ini dikarenakan kekhawatiran adanya misunderstanding yang pada akhirnya menyebabkan pengertian yang salah. Maka, tanpa mengurangi hormat saya pada Bupati yang telah menyampaikan sambutannya dan juga penyusun naskah sambutan Bupati yang telah bersusah payah membuatnya ada sedikit koreksi yang harus saya tulis di sini.

Pertama, pengakuan bahwa keris adalah warisan budaya tak benda yang berasal dari Indonesia itu bukan datang dari PBB seperti yang disampaikan Bupati, namun itu merupakan pengakuan UNESCO pada tahun 2005 lalu. Kedua, data pengrajin keris dengan jumlah 554 orang dan merupakan jumlah terbanyak se Asia Tenggara itu didapat dari hasil penelitian Puslitbang Kementerian Kebudayaan yang dilakukan sejak tahun 2011 hingga 2014 yang dibantu oleh paguyuban keris Megaremeng.

Hanya saja dalam teks sambutan Bupati tertulis bahwa data itu didapatkan dari data UNESCO. Menurut saya, kesalahan ini sangat berakibat fatal jika tidak segera diperbaiki, terutama terhadap peristiwa kesejarahan yang terjadi. jadi, deklarasi itu bukanlah segalanya, namun pintu awal yang dilatari peristiwa kultural, sehingga pihak pemerintah dan juga masyarakat harus mengetahui peristiwa tersebut.

Semoga=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

SELASA 18 NOVEMBER 2014 No. 0487 | TAHUN III

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

8

PENINGKATAN ANGKUTAN

Arus Barang Melalui Kereta Api 823.428 TEU's

ant/m risyal hidayat

DEFILE PASUKAN MARINIR. Sejumlah prajurit pasukan khusus Intai Amfibi (Taifib) dan Detasemen Jalamangkara (Denjaka) Korps Marinir TNI AL melakukan defile disela-sela upacara peringatan HUT Ke-69 Korps Marinir di lapangan tembak Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Jatim, Senin (17/11). HUT Korps Marinir yang dipusatkan di Surabaya tersebut bertemakan "Bersama Rakyat Membangun Negeri" menampilkan seluruh alutsista yang dimiliki Korps Marinir, dengan inspektur upacara KSAL Laksamana TNI Marsetio.

KSAL: Usir Kapal Asing Masuk Wilayah Indonesia SURABAYA - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr Marsetio memerintah jajarannya untuk mengusir kapal asing yang masuk wilayah Indonesia, seperti di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

"Kalau ada asing masuk, nanti kita usir. Itu (wilayah Nunukan) ada Satgas Ambalat yang merupakan operasi gabungan," katanya setelah menjadi Inspektur Upacara HUT ke-69 Korps Marinir TNI AL di Lapangan tembak FX. Soepramono, Karangpilang, Surabaya, Senin (17/11).

Ia mengemukakan hal itu menanggapi adanya kapal perang Malaysia yang dilaporkan memasuki wilayah dekat Pulau Bunyu, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dan kapal asing itu telah diusir oleh KRI Yos Sudarso-353 dan KRI Hiu-804 yang menjaga perbatasan perairan itu.

Selain itu, Malaysia juga dilaporkan telah melakukan klaim atas tiga desa yang ada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang kini sedang dalam proses investigasi.

Ditanya antisipasi terulangnya kapal asing masuk perairan Indonesia dan klaim atas desa di wilayah Indonesia, KSAL menegaskan bahwa langkah antisipasi itu sudah dilakukan pimpinan TNI AL di wilayah armada timur dan barat.

"Untuk deteksi dini juga telah dilakukan koordinasi secara lintas kementerian," katanya.

Menurut dia, keberadaan

Batalyon Infanteri (Yonif) - 10 Marinir di Batam yang baru diresmikan pada 10 November 2014 juga merupakan strategi pengamanan wilayah di kawasan Riau dan Selat Malaka.

"Itu (keberadaan Yonif-10 Mar/SBY) merupakan wujud harapan dan kepercayaan kepada kami di Korps Marinir," katanya.

Dalam peringatan HUT ke69 Korps Marinir itu, KSAL Laksamana TNI Dr Marsetio menyaksikan ribuan prajurit Korps Marinir TNI AL yang muncul dari liang (lubang dalam tanah) untuk akhirnya membentuk barisan sebagai peserta upacara peringatan HUT ke-69 Korps Marinir TNI AL di Lapangan tembak FX. Soepramono, Karangpilang, Surabaya.

Upacara peringatan HUT ke69 dengan Komandan Upacara

Kolonel Marinir Yohannes Rudy Sulistyanto yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri-1 Korps Marinir TNI AL serta Komandan Defile Kolonel Marinir Edy Prakoso yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri-2 Korps Marinir TNI AL itu juga dimeriahkan dengan tarian kolosal yang dilakukan ibuibu Jalasenastri serta prajurit Marinir.

Sesuai hari terbentuknya, upacara HUT Korps Baret Ungu itu sejatinya dilaksanakan pada tanggal 15 November, namun dilaksanakan pada 17 November 2014 untuk menyesuaikan dengan agenda acara lain.

Upacara yang bertema "Bersama Rakyat Membangun Negeri" itu melibatkan 5.054 prajurit Korps Marinir TNI AL. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) Daerah Operasional 8 mencatat realisasi arus barang melalui moda transportasi tersebut mencapai 823.428 TEUs hingga kuartal ketiga 2014 karena besarnya minat masyarakat mengirimkan barang melalui armada itu.

"Hal itu ikut dipicu oleh pertumbuhan angkutan barang pada kuartal ketiga tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan periode sama tahun lalu," kata Manajer Pemasaran Angkutan PT KAI Daop 8, Sujarwo di Surabaya, Senin (17/11).

Menurut dia, angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 23 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya tercapai 669.693 TEUs. Sementara untuk angkutan general cargo kuartal ketiga tahun ini meningkat tiga persen dibandingkan 129.214 ton menjadi 132.938 ton.

"Dengan performa tahun ini, semakin menumbuhkan optimisme kami untuk menaikkan kinerja pada tahun depan," ujarnya.

Selain itu, jelas dia, ada beberapa indikator yang menyebabkan peningkatan angkutan barang yang dijalankan PT KAI tahun ni. Misalnya kebijakan pemerintah, untuk mengalihkan angkutan barang dari truk menuju kereta api. Di sisi lain, dengan beroperasinya jalur ganda (double track) lintas Utara.

"Di samping itu, kami juga gencar melakukan sosialisasi angkutan barang, sehingga mampu menaikkan kinerja. Kondisi itu dibuktikan dengan meningkatnya angkutan barang dari sejumlah stasiun barang di Surabaya, seperti di Kalimas dan Waru," katanya.

Mengenai peningkatan di Kalimas, tambah dia, frekuensi kereta api untuk pengiriman barang pada triwulan ketiga tahun ini menjadi enam KA per hari dibandingkan sebelumnya empat KA per hari. Kalau dari Benteng menjadi dua KA per hari, dan dari Waru sudah satu KA per hari. = ANT/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

Berkas Penyidikan Sempat Dinyatakan Hilang Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan PD Pasar Surya Sudah SP3 SURABAYA - Penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, ternyata sudah dihentikan atau sudah terbit Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Padahal, sebelumnya sempat beredar kabar jika berkas-berkas penyidikan tersebut dinyatakan hilang.

Hal itu diungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Tomo Sitepu. Dia mengatakan, pihaknya telah menemukan berkasberkas dugaan kasus korupsi dalam penyelewengan tunjangan Direksi PD Pasar Surya yang sempat dinyatakan hilang tersebut.

“Kasus ini ternyata sudah diSP3 lama. Itu tertera dalam laporan yang barusan kami temukan,” ungkap dia, Senin (17/11).

Dia menerangkan, SP3 tersebut diajukan sekitar tahun lalu, setelah kasus ini diekspos di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa

Timur (Jatim).

“Kejari Surabaya dan Kejati sepakat untuk menghentikan penyidikan kasus ini,” terang dia.

Kendati demikian, dia mengaku masih belum tahu apakah Kejaksaan Agung (Kejagung) menyetujui pengajuan SP3 tersebut atau tidak.

“Saya belum mengetahui apakah sudah menerima persetujuan SP3 dari Kejagung,” tambah dia.

Sayangnya, Tomo Sitepu terkesan enggan berkomentar ketika disinggung siapa yang memimpin Kejari Surabaya dan Kejati Jatim saat kasus yang diduga merugikan negara Rp 200 juta ini

KEUNTUNGAN MIGAS

PENYAKIT KELAMIN

BOJONEGORO - Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, akan mengalokasikan anggaran yang berasal dari perolehan keuntungan penyertaan modal migas Blok Cepu, sebesar Rp 15 triliun, untuk berbagai keperluan terutama biaya peningkatan sumber daya manusia (SDM).

"Penetapan dan pemanfaatan dana abadi migas akan diatur melalui peraturan daerah (perda)," kata Bupati Bojonegoro Suyoto, di Bojonegoro, Senin (17/11).

Berdasarkan perhitungan, menurut dia, perolehan keuntungan dari penyertaan modal pengembangan lapangan minyak Banyuurip Blok Cepu, sampai selesai berproduksi bisa mencapai Rp15 triliun lebih.

"Perolehan keuntungan penyertaan modal Rp 15 triliun itu hanya angka minimal, sebab besar kemungkinan lebih," katanya, menegaskan.

Hanya saja, menurut dia, perolehan keuntungan sebesar Rp 15 triliun lebih dari penyertaan modal tersebut akan diterima secara bertahap.

"Perolehan keuntungan bisa berlangsung dalam lima tahun lebih," tandasnya.

MALANG - Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, menyiapkan kartu cerdas bagi para eks pekerja seks komersial (PSK) di tujuh lokalisasi yang bakal ditutup pada 25 November nanti.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Abdul Malik mengatakan kartu cerdas bagi eks PSK tersebut merupakan usulan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) karena setelah dilakukan pemeriksaan beberapa waktu lalu, ternyata banyak PSK yang sakit, khususnya penyakit kelamin menular.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, dari 313 PSK yang beroperasi di tujuh lokalisasi yang akan ditutup itu, sekitar 120 PSK mengidap penyakit kelamin dan serta tujuh PSK dinyatakan positif pengidap virus HIV/AIDS. Oleh karena itu, mereka akan kita beri kartu cerdas agar bisa berobat secara rutin dan intensif," ujarnya.

Dalam kartu cerdas yang akan diberikan pada eks PSK tersebut, juga tertulis riwayat kesehatan pemiliknya, bahkan dijelaskan pula cara penularan, gejala penderita penyakit tersebut dan bagaimana melakukan pengobatan sampai sembuh, tempat yang melayani pengobatan bagi pasien hingga penanggulangannya.

Ia mengatakan kartu cerdas tersebut akan memberikan kemu-

dihentikan. Namun, dia menegaskan, jika berkas kasus tersebut tidak hilang, melainkan penyidikannya dihentikan.

“Jadi tidak hilang berkasnya.

Gara-gara berita kalian saya ditanya pengawas Kejagung,” elak dia.

Sekadar diketahui, kasus dugaan korupsi tunjangan Direksi PD Pasar Surya diusut Kejari Surabaya sejak tahun 2010 lalu. Kasus ini diusut berdasarkan hasil laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2009.

Dalam laporan BPK menyebutkan, jika dalam tunjangan Direksi PD Pasar Surya ada kel-

9

ebihan anggaran sebesar Rp 200 juta. Tahun 2012, penyidik akhirnya menetapkan empat mantan direksi PD Pasar Surya sebagai tersangka.

Keempat Direksi PD Pasar Surya yang sempat dinyatakan sebagai tersangka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Ahmad Ganis Purnomo, mantan Direktur Teknik (Dirtek) Rahmad Kurnia, mantan Direktur Pembinaan Pedagang Fatma Irawati Malaka dan mantan Direktur Keuangan (Dirkeu) Agus Dwi Sasono.

Para tersangka tersebut lantas menggugat BPK ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, karena hasil laporan lembaga audit negara tersebut kasus ini diusut.

Saat gugatan berjalan, kejaksaan menangguhkan penyidikan kasus ini. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Surabaya saat itu, Nur Cahyo Jungkung Madyo mengatakan penyidikan akan dilanjutkan setelah gugatan tersebut inkrah. Namun di balik itu semua, ternyata kasus ini diajukan untuk di SP3. = AGUS SETYAWAN

Bojonegoro Alokasikan Pemkab Siapkan Kartu Cerdas Eks PSK Dana Abadi Migas Rp 15 Triliun Lebih lanjut ia menjelaskan kalau perolehan keuntungan sebesar Rp 15 triliun dimasukkan ke dalam bank, maka besarnya bunga bisa mencapai Rp 1 triliun/tahun.

"Bunga itulah yang akan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, untuk meningkatkan SDM, misalnya, memberikan bea siswa kepada siswa yang tidak mampu," paparnya.

Ia menyebutkan penyertaan modal migas Blok Cepu sebesar 4,5 persen, yang dikelola PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) BUMD pemkab bekerja sama dengan PT Surya Energie Raya (SER) Jakarta, selaku penyandang dana.

Mengenai pemanfaatannya, katanya, akan diatur di dalam perda tentang dana abadi migas yang saat ini masih dalam penyusunan.

Menjawab pertanyaan, ia mengatakan bisa saja dana abadi itu dimanfaatkan, tetapi harus melalui proses yang panjang, di antaranya, melalui persetujuan masyarakat.

"Persetujuan yang dimaksud di dalam perda, seperti harus melalui referendum," tandasnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Abdul Malik

Sekdakab Malang dahan bagi pasien untuk melakukan kontrol, sebab mereka bisa datang ke tempat-tempat yang menyediakan layanan bagi pasien yang terdeteksi pengidap penyakit kelamin dan virus HIV/AIDS. Menurut dia, kartu cerdas ini adalah langkah yang harus dilakukan saat lokalisasi sudah ditutup total dan kartu cerdas ini diberikan kepada seluruh PSK tanpa kecuali dan kartu ini dapat digunakan kapan saja.

"Para eks PSK nanti tidak perlu khawatir ketika membutuhkan pengobatan karena sudah ada kartu cerdas yang bisa membantu meringankan biaya kontrol maupun berobat," katanya.

Sebelumnya Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang, Sri Wahyuni Pudji Lestari, me-

ngatakan jumlah PSK yang ada di tujuh lokalisasi tersebut bisa berkurang atau bertambah karena ada PSK yang sudah keluar atau masuk di lokalisasi itu.

Ada juga penghuni yang sudah menikah, keluar atau menjadi TKI. "Kami sudah mengajukan bantuan pesangon bagi para PSK tersebut ke Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp5 juta per orang dan mudah-mudahan saja dikabulkan karena besok (Selasa, 18/11) baru ada jawaban dari Kemensos," katanya.

Sementara Dinsos Kabupaten Malang, lanjutnya, bertanggung jawab memberikan pembekalan keterampilan terapan untuk berwirausaha, seperti membuat keripik tempe, keripik singkong, anyaman bambu untuk perkakas rumah tangga, menjahit baju, dan membuat aneka kue.

Tujuh lokalisasi yang bakal ditutup Bupati Malang Rendra Kresna bersamaan dengan perayaan HUT Kabupaten Malang itu adalah lokalisasi Suko di Kecamatan Sumberpucung, Slorok di Kecamatan Kromengan, Kebobang di Kecamatan Wonosari, Girun di Kecamatan Gondanglegi, Kalikudu di Kecamatan Pujon, Embong Miring di Kecamatan Ngantang, serta lokalisasi Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

UPM 2015

APINDO Sepakat Naik 11 Persen SURABAYA - Koordinator Bidang Pengupahan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur, Johnson Simanjutak menyatakan, kalangan pengusaha di bawah naungan Apindo sepakat upah minimum pekerja (UMP) di Surabaya naik sebesar 11 persen atau sesuai rumusan.

"Kesepakatan itu tidak lepas dari adanya dua usulan kenaikan UMP di sejumlah kota di Jawa Timur yang belum menemui titik terang," katanya, di Kantor Apindo Jatim di Surabaya, Senin (17/11).

Ia mengungkapkan, hingga sekarang memang masih terdapat dua usulan tentang besaran kenaikan UMP. Usulan pertama datang dari Apindo dengan kenaikan UMP di Surabaya menjadi tidak terlampau besar dari eksisting saat ini Rp 2,2 juta per orang. Akan tetapi, usulan dari serikat pekerja (SP) menjadi Rp 2,8 juta per orang. "Kalau seluruh usulan itu tidak ada titik temu, kami siap mengembalikannya kepada mekanisme awal. Hitungannya memakai besaran UMK 'eksisting' dikalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga angkanya 11 persen," ujarnya.

Namun, jelas dia, jika dihitung sesuai rumusan maka UMP eksisting di Surabaya sebesar Rp 2,2 juta dikalikan 11 persen sehingga menjadi Rp 2,4 juta per orang. Dari hitungan itu, Apindo Jatim menilai angka tersebut telah memenuhi Kebutuhan Layak Hidup (KHL) di Surabaya sebesar Rp 1,8 juta.

"Tapi dari pihak Serikat Pekerja, KHL di Surabaya minimal Rp 2,5 juta," ucapnya.

Di sisi lain, tambah dia, selama ini Apindo Jatim mengamati bahwa kenaikan UMK atau kini disebut UMP khususnya di Jatim nyaris tidak pernah sesuai mekanisme. Salah satunya terlihat pada kenaikan UMK tahun lalu.

"Pada tahun itu kenaikan UMK juga dilakukan secara sporadis. Bahkan tanpa memperhatikan rumusan dan mekanisme yang ditetapkan," tuturnya.

Meski demikian, sebut dia, pihaknya tidak mempermasalahkan ketika kenaikan UMK sesuai prosedur tersebut lebih besar dari usulan serikat pekerja. Apalagi, bagi Apindo Jatim hal terpenting adalah kenaikan UMP sesuai mekanisme. = ANT/CHANDRA HN/DIK

Direksi Tidak Transparan DPRD Jatim Akan Telusuri Aset PT PWU Jatim SURABAYA - PT Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur (Jatim), yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, saat ini tengah mendapat sorotan tajam dari Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim.

Hal ini disebabkan, pihak manajemen PT PWU tidak pernah memberikan laporan kepada Komisi C DPRD Jatim.

Padahal, salah satu fungsi lembaga legislatif adalah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap seluruh BUMD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bahkan, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thorikul Haq mengancam akan melakukan penelusuran terhadap semua aset yang dimiliki PT PWU Jatim. Hal ini dilakukan, karena pihaknya merasa telah dipermainkan oleh BUMD Pemprov Jatim tersebut.

“Sebelum ada rapat dengan manajemen, kami akan akan melakukan verifikasi perkembangan

Thorikul Haq

Ketua Komisi C DPRD Jatim aset PWU Jatim dengan melakukan penelusuran ke aset yang dimilikinya,” tegas dia, Senin (17/11).

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, penelusuran tersebut dilakukan karena selama ini Komisi C DPRD Jatim tidak pernah diberi laporan oleh Arif Afandi selaku Direktur Utama (Dirut) PT PWU Jatim.

“Padahal di satu sisi dewan memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh BUMD yang bersumber pada APBD,” ujarnya.

Dia memaparkan, untuk masalah aset PWU itu Komisi

C akan melakukan pengecekan bagaimana cara pengaturan tentang pengolahan dan kerjasama dengan pihak ketiga. Bahkan, juga dengan bagi hasil antar pihak PT PWU dengan Pemprov Jatim.

“Kami nanti juga akan mengecek aset serta kerjasama yang dilakukan oleh PT PWU dengan pihak ketiga. Apakah sudah sesuai dengan aturan perjanjian kegunaannya. Karena ada informasi yang masuk di komisi C kegunaan aset yang dilakukan PT PWU dengan pihak ketiga tidak sesuai aturan komitmen dan perjanjian awalnya,” papar dia.

Selain melakukan penelusuran aset PT PWU Jatim, pihaknya juga akan melakukan pengecekan di struktur perusahaan hingga anak perusahaan.

Apakah dari anak usaha PT PWU tersebut sudah memberikan sumbangan atau masukan belum.

“Dari pengecekan anak perusahaan di PWU, kami akan melihat apakah mereka sudah memberikan masukan yang signifikan atau belum,” jelas dia.

Dia menambahkan, dari hasil verifikasi aset PT PWU Jatim yang dilakukan oleh Komisi C akan disampaikan secara terbuka kepada publik.

“Pokoknya nanti kami akan sampaikan baik performance perkembangan yang positif dan apabila ada perkembangan yang negatif akan kami sampaikan juga,” ujar dia.

Hal senada juga ditegaskan oleh anggota Komisi C DPRD Jatim yang lainnya, Kodrat Sunyoto. Dia menegaskan, alasan Komisi C melakukan penelusuran aset milik PWU, karena selama ini jajaran Direksi PT PWU Jatim, tidak transparan terhadap aset-aset yang dikelolahnya.

Padahal, dewan berhak mengetahui soal aset yang ada yang notabene milik Pemprov Jatim, dimana didalamnya dewan ikut andil.

“Kalau Dirut PT PWU Jatim mengatakan dewan tidak berhak mengetahui aset yang dikelolah PWU itu tidak benar. Memang dalam sebuah BUMD itu ada jajaran direksi dan komisaris dan pemegang saham. Tapi terlepas dari itu semua, dewan adalah masuk dalam sebuah pemerintahan, tentunya harus tahu dalam setiap perkembangan BUMD di Pemprov Jatim. Ini karena berdirinya mereka berawal dari support dana APBD yang tentunya ikut serta menentukan,” pungkas dia. = AGUS SETYAWAN

SENGKETA

PT KAI Batalkan Eksekusi Rumah di Surabaya SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional (Daops) VIII membatalkan eksekusi sebuah rumah di Jalan Kalasan Nomor 16, Kelurahan Pacar Keling, Selasa (18/11) hari ini.

"Terkait rumah di Jalan Kalasan Nomor 16 dan rumah-rumah lain di Kalasan, Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, kami akan tempuh cara hukum lain," kata Manajer Aset PT KAI Persero Daops VIII Rein dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Kota Surabaya dan sejumlah warga Kalasan di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (17/11).

Menurut dia, pihaknya sudah menerima surat pengaduan dari Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN). Setelah itu, kemudian pihaknya menggelar koordinasi dengan sejumlah pimpinan di Daops VIII.

Akhirnya, lanjut dia, pihaknya lebih mengedepankan komunikasi dan memutuskan membatalkan rencana eksekusi dan akan memilih cara-cara lain yang diatur dalam perundangundangan.

Pernyataan dari PT KAI Daops VIII ini disambut dengan gembira oleh puluhan warga Kalasan yang memenuhi ruang rapat Komisi D. Mereka menilai bahwa, PT KAI memang tidak punya dasar hukum apapun ketika hendak melakukan pembongkaran rumah yang itu menjadi aset KAI. Wakil Ketua APRN, Setiyo S mengatakan rumah itu sudah dihuni puluhan tahun oleh cucu dan anak-anak pegawai PT KAI. Selama ini, para penghuni rumah itu juga sudah membayar sewa, membayar PDAM, membayar listrik dan memenuhi kewajibankewajiban lain sebagaimana

halnya pemilik rumah.

Bahkan penghuni juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Setidaknya, ada sebanyak 641 rumah di kawasan Pacar Keling yang merupakan aset PT KAI. "Kami menyambut baik keputusan untuk tidak ditertibkan. Selama ini, kami sudah sering mendapat intimidasi secara psikologis. Ketika kami mensomasi PT KAI, tidak pernah ada tanggapan," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Baktiono mengaku kaget dengan keberadaan aparat keamanan, seperti TNI yang terlibat dalam penertiban rumah di Jalan Kalasan beberapa waktu lalu.

Menurut dia, aparat keamanan tidak punya dasar hukum apapun untuk ikut dalam penertiban. Apalagi dalam penertiban tersebut tidak ada perintah dari

kejaksaan.

Di sisi lain, aparat keamanan seharusnya memberi rasa aman bagi warga, bukan malah sebaliknya, menjadi petugas keamanan perusahaan, khususnya PT KAI. "Hentikan itu cara-cara intimidasi ke warga dengan melibatkan aparat keamanan. Apa maksudnya itu. Kemudian yang kedua, apa dasar hukum PT KAI menarik uang sewa. Apa ada aturannya," kata Baktiono.

Menanggapi pertanyaan dari Baktiono, Senior Manajer Aset PT KAI Daops VIII, Djainuri mengatakan pihaknya sudah ada surat bukti sewa-menyewa dengan pihak penghuni rumah.

Rencana penertiban ini bertujuan untuk mengamankan aset negara. Selama ini, pihaknya sudah memberi batas waktu pada penghuni untuk meninggalkan rumah tersebut. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

11

TAK BISA RENANG

Tiga Siswi Tewas Tenggelam di Sungai NGAWI - Tiga siswi kelas 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ditemukan tewas akibat tenggelam di dam Sungai Gedangan yang berada di desa setempat.

Ketiga korban adalah Yuniar putri, Silvia Intan, dan Amintau Salisu. Ketiganya merupakan warga Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Ngawi.

"Ketiganya diduga tidak dapat berenang saat bermain air di dam Sungai Gedangan hingga akhirnya tenggelam dan tewas," ujar saksi mata yang menemukan jasad mereka, Suwardi.

Suwardi mengatakan, jenazah Yuniar Putri merupakan jasad korban yang terakhir ditemukan oleh warga pada Senin siang.

Sebelumnya warga telah melakukan pencarian sejak pagi dan menemukan dua korban lainnya terlebih dahulu.

Berdasarkan keterangan dari orang tua korban, ketiga siswi tersebut sudah diketahui hilang dari rumah sejak hari Minggu (16/11) seusai belajar kelompok di rumah salah satu teman di desa setempat.

Karena hingga malam tak kunjung pulang, orang tua korban bersama warga melakukan pencarian. Orang tua korban juga telah melapor ke Polsek Jogorogo.

Pada Senin pagi, warga penambang pasir melihat tas dan sandal korban berada di bebatuan dam sungai. Seorang korban di antaranya terlihat dalam posisi mengambang. "Atas dasar itu, warga langsung bergotong-royong melakukan pencarian, hingga dua korban lainnya berhasil ditemukan di dasar sungai," kata Suwardi.

Kejadian tersebut sangat mengejutkan orang tua, guru, dan teman-teman sekolah korban.

Mereka sangat berduka saat berada di lokasi penemuan korban.

Setelah dievakuasi, seluruh jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD dr Soeroto Ngawi untuk diautopsi. Hasil autopsi, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada ketiga jasad korban.

Setelah proses autopsi selesai, ketiga jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant/regina safri

EKOWISATA WAY KAMBAS. Seorang warga, Imam (kanan) menunjukkan cara membuat gula merah kepada wisatawan domestik di Desa Labuhan Ratu 9, Way Kambas, Lampung Timur, beberapa waktu lalu. Tropical Forest Conservation Action (TFCA) membantu program Yapeka, WCS dan Yayasan Badak Indonesia memberikan pelatihan ekowisata kepada sejumlah desa penyangga hutan Taman Nasional Way Kambas, bertujuan selain memberikan keuntungan secara ekonomi kepada warga dan mengurangi risiko kemungkinan pengrusakan hutan oleh warga sekitar.

Gula Petani Tidak Terjual Mencapai 12.500 Ton LUMAJANG - Gula milik petani di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang menumpuk karena tidak terjual akibat harga sangat murah kini mencapai 12.500 ton.

"Ini belum gula yang milik Pabrik Gula Jatiroto yang juga belum terjual. Kami tidak menjual gula itu karena harganya sangat murah, di bawah Rp 8.000 per kilogram," kata Sekretaris Himpunan Petani Tebu Rakyat (HPTR) Lumajang Budhi Susilo di Lumajang, Senin (17/11).

Ia menjelaskan pada Senin siang perwakilan petani, pengurus koperasi unit desa, dan manajemen Pabrik Gula Jatiroto Lumajang mengadakan kegiatan dalam wadah Forum Temu

Kemitraan guna membahas masa depan gula yang terus menumpuk itu.

"Karena sifatnya temu kemitraan, maka tidak ada pengambilan keputusan apapun terkait harga gula ini. Kami masih menunggu lelang Jumat (21/11) depan di Surabaya. Kami sudah melunak mengenai harga, asal bisa di atas Rp 8.100 saja mungkin bisa kami lepas. Tapi kalau di bawah Rp 8.000 bagi kami berat," katanya.

Beberapa waktu lalu juga diadakan lelang gula di Sura-

baya, namun penawaran tertinggi hanya Rp 7.875. Karena itu petani tetap enggan melepas gula mereka dan berharap harga bisa mencapai Rp 8.500. Namun, kini petani melunak dan tidak mengejar harga Rp 8.500 itu.

Budhi mengatakan bahwa petani berharap agar ke depan gula kembali ditangani oleh Bulog, sebagaimana di Zaman Orde Baru. Dengan demikian, maka para mafia gula akan kesulitan untuk memainkan harga yang kini membuat petani merugi.

"Dengan ditangani oleh Bulog kembali, maka harga gula akan stabil dan masa depan industri gula akan kembali baik. Kalau seperti ini terus, pabrik-pabrik gula nanti bisa tutup karena petani

sudah enggan menanam tebu," katanya.

Saat ini, katanya, beberapa petani di Lumajang sudah ada yang beralih menanam pohon untuk ladang tebunya. Selain sebagai bentuk protes karena pemerintah belum bisa berperan membantu petani menaikkan harga gula, langkah itu dilakukan petani karena jangka panjang akan lebih menguntungkan.

"Kalau semua petani sudah mengganti tanaman tebu mereka dengan tanaman pohon atau menjadi kebun jeruk, maka pabrik gula mau dapat pasukan tebu dari mana? Petani kan realistis saja untuk menghidupi keluarga," katanya. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 18 NOVEMBER 2014 No. 0487 | TAHUN III

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

MADURA

12

TAK TERAWAT

Gedung Eks Pemkab Terlihat Buram PROBOLINGGO - Gedung eks sekretariat Pemerintah Kabupaten Probolinggo sudah lama ditinggalkan penghuninya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berpindah tempat ke Kota Kraksaan. Keberadaan gedung tersebut, saat ini telihat suram dan kurang perawatan.

BERSANDAR. Perahu kecil milik nelayan di bibir pantai takut melaut karena cuaca tak bersahabat.

Cuaca Tak Bersahabat, Nelayan Enggan Melaut Perahu Besar Tetap Beroperasi PROBOLINGGO - Beberapa hari terakhir cuaca laut dengan gelombang tinggi dan angin kencang, membuat nelayan di wilayah Kabupaten Probolinggo enggan melaut.

Sebab, cuaca kurang bersahabat dengan nelayan dan bisa mengundang petaka.

Salah satu nelayan, Dusun Parsean Desa Tamansari Kecamatan Dringu, Kholik (35) mengatakan memang dalam minggu-minggu ini banyak nelayan yang tidak melaut karena cuaca laut kurang baik, dan gelombangnya sangat besar.“Jadi nelayan banyak yang memilih libur,” jelasnya kepada wartawan. Senin (17/11).

Menurutnya, perahu nelayan banyak yang tak beroperasi, yakni perahu yang berukuran kecil.

Sedangkan nelayan yang memiliki perahu dengan ukuran besar, mereka masih banyak yang berangkat melaut. ”Kalau perahu

kecil khawatir perahunya terbalik jika terkena gelombang tinggi,” kata Kholik.

Sepanjang libur kerja, lanjut Khlaik, nelayan di wilayah pesisir biasanya melakukan pembersihan perahu dan melakukan penjahit jaring ikan yang ada. Alasan yang dilakukan nelayan untuk mengisi libur kerja dengan melakukan pembenahan alat tangkap ikan dan perahunya karena dinilai lebih tepat. “Kalau di rumah tidak beraktivitas tidak enak. Lebih baik membenahi alat tangkap ikan dan perahu,” tandasnya.

Sementara itu, nelayan lain-

nya, Mad (56) mengatakan nelayan akan kembali normal melaut kalau cuaca laut sudah kembali normal. Kunci nelayan untuk melaut tergantung dari cuaca yang baik.“Kalau cuaca baik, tangkapan ikan akan lebih banyak dan keselamatan sepanjang di tengah laut lebih terjamin,” ucapnya.

Perahu nelayan yang enggan melaut dibiarkan bersandar di bibir pantai. Hanya saja, pemilik perahu selalu mengontrolnya.

Situasi seperti itu, secara otomatis penghasilan dari para nelayan sedikit menurun.

“Biasanya dalam seharinya bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp 150 sampai Rp 200 ribu. Kalau sudah tidak bekerja, otomatis tidak ada pemasukan penghasilan dalam seharinya,” keluh Mad. =Mahfud Hidayatullah

Bahkan banyak ruang gedung dipenuhi dengan debu dan kertas yang berserakan.

Ketika malam hari, suasana gedung sudah minim dengan penerangan. Papan nama di depan gedung hurufnya sudah mulai terlepas.

Menyikapi hal itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina mengatakan gedung eks pemkab tersebut bukan sengaja dibiarkan. Meski saat ini kebanyakan kantor semua pindah ke kota Kraksaan.

“Untuk kebersihan eks kantor pemkab masih tetap ada.

Saat ini hanya kantor Inspektorat yang masih menempati gedung tersebut,” terangnya kepada wartawan, Senin (17/11).

Menurutnya, petugas Satpol PP penjaga gedung eks pemkab masih tetap aktif menjaga.

Upaya pemkab untuk melakukan perawatan masih tetap dilakukan. ”Untuk pemeliharaan

gedung seperti pengecatan, memang tahun ini belum ada penganggaran,” jelas Dewi Korina.

Dwi Korina menambahkan, gedung eks pemkab itu direncanakan akan dihibahkan kepada pemerintah untuk dijadikan tempat perkuliahan akademi komunitas. Tahun ini masih dalam proses p e n g a j u a n .“ Ke m u n g k i n a n besar tahun depan akademi komunitas akan secara resmi dibuka oleh pemerintah daerh,” paparnya.

Menyikapi hal itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina mengatakan gedung eks pemkab tersebut bukan sengaja dibiarkan. Meski saat ini kebanyakan kantor semua pindah ke kota Kraksaan.

Kalau semua kantor yang ada di wilayah barat khususnya kantor yang menempati eks pemkab, kata dia, akan segera pindah ke kota Kraksaan. Alasan pindahnya kantor ke Kraksaan, karena dinilai sebagai ibu Kota Kabupaten Probolinggo. “Pusat pemerintahan Kabupaten Probolinggo secara administrarif berada di kota Krkasaan,” tandas Dewi Korina. =Mahfud Hidayatullah

TAK TERAWAT. Gedung eks Pemkab Probolinggo yang berada di Dringu terlihat buram, karena ditinggal penghuninya.

Probolinggo PROBOLINGGO - Rofinus Marianus Monteiro (26), salah seorang mahasiswa Trisakti yang bergabung dengan unit kegiatan mahasiswa pecinta alam (MPA ), memulai ekspedisi melestarikan budaya maritim Indonesia, Minggu (16/11) bersandar di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo.

KORAN MADURA

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487| TAHUN III

Seorang Diri Berlayar dengan Perahu Sandeq perahu tradisional pada Meseum Bahari Jakarta,” tandas Fino.

Fino menambahkan, dirinya akan memperkenalkan perahu

Fino panggilan akrabnya mengatakan, target ekspedisi kali ini adalah melestarikan budaya maritim Indonesia. Selain itu, dirinya juga akan mempromosikan potensi wisata bahari daerah, terutama Makassar. “Begitupula kami juga akan membangun semangat cinta bahari dalam diri generasi muda,” ujarnya.

Menurutnya, misi ekspedisi pelayaran Solo berawal dari Pantai Losari, Makassar dan berakhir di Jakarta untuk melakukan pendataan potensi wisata bahari.

Pendataan kehidupan masyarakat pesisir berupa budaya, sosial, dan ekonomi.

Begitu juga sosialisasi tentang kehidupan masyarakat pesisir yang ramah lingkungan pada setiap pulau sepanjang jalur pelayaran. “Kami juga memuseumkan

sandeq yang juga merupakan perahu tradisional masyarakat Mandar Sulawesi Barat. Tak hanya itu, pria ini sangat mencintai kegiatan outdoor. Terlebih lagi, yang berhubungan dengan dunia kebaharian.

Berlatar belakang kehidupan masa kecilnya dilahirkan, dan sering berpindah tempat tinggal di berbagai pulau di daerah Nusa Tenggara Timur, dia ingin menyajikan laut yang selalu indah untuk dinikmatinya.

“Ketika menempuh kuliah di Universitas Trisakti Jakarta, saya bergabung dengan unit kegiatan mahasiswa yang berhubungan dengan kepecintaan alam, yakni MPA Aranyacala Trisakti,”cerita Fino.

Fino juga membeberkan soal prestasinya yang membanggakan dengan menorehkan nama organisasinya dalam dunia petualangan baik dalam skala nasional hingga internasional. Untuk mempertajam pengetahuannya tentang pelayaran, ia mengikuti kursus layar pada salah satu klub layar ternama Neptunus Sailing Club di Jakarta.

13

Dari sana, sempat menjadi tim teknis pada kegiatan palayaran Efendy Soleman seorang pelayar senior Indonesia pada Ekspedisi Sabang Marauke.

Dengan segala tekad dan semangat yang ada serta pada usianya yang masih muda. Ia mengaku siap menjelajahi luasnya laut Indonesia dengan perahu tradisional masyarakat Indonesia.

“Mimpi besar saya, untuk dapat mengelilingi dunia dengan perahu buatan tangan anak bangsa Indonesia sendiri,” paparnya. =M.Hisbullah Huda

RAWAN BANJIR

Bencana Alam Bisa Mengancam PROBOLINGGO - Beberapa Minggu terakhir hujan banyak mengguyur wilayah Kabupaten Probolinggo. Meski volume hujan yang turun belum begitu deras, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo mulai melakukan antisipasi bencana alam yang akan muncul dan mengancam keselamatan sepanjang musim penghujan.

Kepala BPBD Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi mengatakan, sesuai dengan surat edaran Badan Meteorologi , Kimatologi Dan Geofisika (BMKG) Jawa Timur, memperkirakan musim penghujan akan mulai turun dengan deras pada Minggu terakhir. “Begitu informasi yang kami terima dari BMKG,” terangnya kepada wartawan, Senin (17/11).

Menurutnya, saat ini wilayah Kabupaten Probolinggo nampaknya sudah mulai turun hujan, meski tidak setiap hari.

Tetapi untuk wilayah selatan, hujan mulai sering turun seperti wilayah Kecamatan Tiris, Krucil,

Sumber dan Sukapura.”Potensi terjadinya bencana dinilai sangat

berpeluang besar,” kata Dwijoko Nurjayadi.

Musim hujan tahun ini, lanjut Dwijoko Nurjayadi, akan men-

capai puncaknya sekitar bulan Januari dan Februari tahun 2015 mendatang. Namun , pihaknya tetap siaga dengan bencana yang akan timbul sepanjang musim penghujan.“Biasanya bencana yang timbul seperti banjir, puting beliung dan longsor,” tandasnya.

Untuk mengantispasi timbulnya bencana yang akan mengancam masyarakat, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan upaya koordinasi dengan satuan kerja terkait di lingkungan pemkab. “Sebelum terjadinya bencana kita sudah bisa mengantisipasinya,” tegas Dwijoko Nurjayadi.

Dwijoko Nurjayadi menambahkan, daerah yang berpontensi banjir di wilayahnya yakni berada di kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Besuk Pakuniran dan Gading.

Sedangkan daerah berpotensi bencana alam longsor berada di wilayah dataran tinggi dengan tebing yang curam seperti daerah pegunungan.“Kalau putting beliung semua daerah bisa berpotensi akan terjadi,” tandasnya. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

Dua Fraksi Menyoal MPS2 PROBOLINGGO – Terobosan dari kebijakan pemkot untuk menggerakkan sektor riil dengan melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM), pengusaha besar, dan seluruh lapisan masyarakat melalui Moorning On Panglima Sudirman Street (MPS2) kembali menuai sorotan.

Sorotan tajam itu datang dari Fraksi Gerindra dan Demokrat (GEDE) dan Fraksi Golkar dalam pemandangan umum fraksifraksi terhadap RAPBD Kota Probolinggo tahun 2015, Jumat (14/11).

Menanggapi kegiatan Moorning On Panglima Sudirman Street (MPS2), yang dipertanyakan oleh Fraksi Demokrat dan Gerindra (GEDE), dan Golkar, Wakil Walikota HM. Suhadak menjelaskan pelaksanaan MPS2 tahun 2015 sudah sesuai dengan tupoksi beserta nomenklatur program dan kegiatan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) satu dengan yang lain berbeda.

“Tahun 2015, MPS2 akan dilaksanakan sebanyak empat kali

dengan tema yang berbeda. Yakni pelayanan publik, pariwisata dan investasi, produk unggulan, dan usaha mikro kecil menengah,” ujarnya dalam paripurna jawaban kepala daerah atas pemandangan umum fraksifraksi DPRD pada RAPBD Kota Probolinggo tahun 2015, Senin (17/11).

Menurutnya, pelaksanaan MPS2 sebagai wahana publikasi dan sarana promosi bagi SKPD, usaha kecil menengah (UMKM), dan pedagang kaki lima (PKL).

Dari setiap episode pelaksanaan MPS2 menunjukkan keterlibatan UMKM dan PKL terus meningkat. ”Kedepan peran UMKM akan semakin ditingkatkan. Mengenai keterlibatan sekolah dalam

pelaksanan MPS2 akan dilakukan evaluasi,” tandas Wawali HM.Suhadak.

Berkenaan dengan keterlibatan siswa dalam kegiatan MPS2 dan karnaval, Wawali HM.Suhadak mengatakan kedepan akan dilakukan penjadwalan secara bergilir bagi lembaga sekolah.

Tak hanya itu, beban siswa dalam kegiatan MPS2 dimaksudkan untuk melatih siswa agar memiliki rasa sosial terhadap sesama bagi siswa yang mampu. Sedangkan tujuan melibatkan siswa dalam kegiatan karnaval untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Namun demikian, lembaga sekolah tidak selalu mewajibkan siswa untuk menjadi peserta.

“Selain MPS2, pemkot Probolinggo juga mengadakan Semarak Pagi Wonoasih, Kedopok dan Kademangan (SPWK2) di kecamatan wilayah selatan,” papar Wawali HM.Suhadak.

Pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra dan Demokrat (GEDE) dan Fraksi Partai Gol-

kar terhadap pembahasan Raperda tentang APBD 2015, melalui juru bicaranya Hj, Sri Wahyuningsih dan H.Rano Cahyono, memandang bahwa program MPS2 perlu dipertimbangkan ulang, karena kegiatannya tidak sesuai dengan visi-misinya.

Dilihat kepesertaannya bukan usaha kecil menengah (UKM).

Namun mayoritas pesertanya dari SKPD, sekolah, ormas, dan partai politik. Begitu juga beban anggaran terlalu besar dibanding dengan out put yang dihasilkan, sehingga cenderung bersifat hiburan.

Selain itu, bagi peserta dari sekolah-sekolah anggarannya membebani siswa. Bahkan keluhan bagi pengguna jalan, mengganggu aktivitas masyarakat dan merugikan bagi pemilik toko yang berada di area jalan Panglima Sudirman dan sekitarnya. “Secara ekonomi MPS2 tidak menguntungkan masyarakat, membebani anggaran daerah, dan mengganggu aktifitas masyarakat,” tegasnya.

Bukan Ajang Pemborosan Pernyataan dari elemen masyarakat Kota Probolinggo yang mengatakan MPS2 sebagai ajang pemborosan, ditampik oleh Budi Krisyanto, Kepala Badan Lingkungan Hidup yang juga mantan Kepala Bappeda Kota Probolinggo.

Ia mengatakan tidak ada SKPD yang melakukan Pemborosan dalam kegiatan MPS2.

Dan melihat semua komentar dari masyarakat merupakan hal yang wajar. Namun, jika MPS2 dikatakan sebagai kegiatan pemborosan anggaran, sama sekali tidak benar. “Tidak ada anggaran SKPD untuk honor pegawai.

Semuanya untuk belanja kegiatan,” tegasnya.

MPS2 adalah wujud APBD untuk rakyat. Semua yang dianggarkan diperuntukkan untuk rakyat. Yakni menganggarkan sewa tenda, sewa sound sistem serta membagi kupon gratis semuanya untuk masyarakat, bukan untuk aparat.

“Ya monggo, kalau kita menganggarkan untuk masyarakat dinilai sebagai suatu pemborosan.

Tentunya itu merupakan pernyataan yang tidak benar. Apa pun itu, ini adalah akibat dari ketidak pahaman saja. Jika mereka paham, maka saya yakin mereka akan mendukung,” tambah Budi Krisyanto.

Disisi lain, lanjut Budi Krisyanto, keberadaan MPS2 merupa-

kan suatu alternatif hiburan bagi masyarakat Kota Probolinggo mengisi liburannya. Jika sebelumnya masyarakat lebih memilih ke luar kota, maka keberadaan MPS2 diharapkan mampu mengalihkan perhatian masyarakat.

Dengan demikian, uang mereka tidak beredar di Malang, Surabaya, atau kota-kota lain, akan tetapi beredar di Kota Probolinggo.

“MPS2 memang bukan satusatunya program penyejahteraan masyarakat, tapi MPS2 adalah salah satu bentuk kepedulian Pemkot Probolinggo dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera,”ucapnya.

Pihaknya menambahkan, MPS2 merupakan terobosan dari kebijakan pemkot Probolinggo untuk menggerakkan sektor riil yang melibatkan seluruh pelaku ekonomi di daerah Kota Probolinggo, baik itu pengusaha besar, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan seluruh lapisan masyarakat.

Pihaknya menambahkan, MPS2 merupakan terobosan dari kebijakan pemkot Probolinggo untuk menggerakkan sektor riil yang melibatkan seluruh pelaku ekonomi di daerah Kota Probolinggo, baik itu pengusaha besar, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan seluruh lapisan masyarakat.

Apalagi, event yang bertajuk Morning On Panglima Sudirman Street semenjak pagi di sepanjang Jalan Panglima Sudirman bertujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Kota Probolinggo dengan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha (UMKM-PKL) dalam meningkatkan pemasaran produknya sehingga mereka lebih kreasi dan berinovasi dalam mengembangkan produknya.

“Salah satu manfaatnya untuk meningkatkan kegiatan perekonomian daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. MPS2 ini ternyata juga mampu dan memiliki andil dalam menekan laju inflasi di Kota Probolinggo,” ungkap Budi Krisyanto. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 18 NOVEMBER | No. 0487 |2014 TAHUN III SELASA2014 18 NOVEMBER

No. 0487 | TAHUN III

15 15

Piala AFF 2014

Riedl Coret Bustomi dan Bayu Gatra

Seorang petugas berusaha memadamkan flare yang dilemparkan penonton ke tengah lapangan dalam pertandingan antara Italia kontra Kroasia, Senin (17/11) dini hari WIB, yang berakhir dengan skor imbang 1-1.

Italia Ditahan Imbang Kroasia MILAN - Tim Nasional (Timnas) Kroasia memperpanjang rekor tidak terkalahkan dari Italia dalam 72 tahun terakhir setelah kedua tim itu bermain imbang 1-1 pada laga Grup H Piala Eropa 2016 di San Siro Milan, Senin (17/11) dini hari WIB. Dengan hasil ini, baik Italia maupun Kroasia sama-sama mengantongi 10 poin dari empat laga, tetapi Kroasia berhak duduk di puncak grup karena unggul selisih gol dari Italia.

Italia sebenarnya unggul terlebih dahulu berkat gol Antonio Candreva pada menit ke-11, tetapi keunggulan “Gli Azzuri ini hanya bertahan empat menit setelah Ivan Perisic mampu menyamakan kedudukan. Kedudukan 1-1 ini pun bertahan hingga pertandingan berakhir.

Laga ini sempat dihentikan selama 10 menit karena pendukung Kroasia melemparkan kembang api ke dalam lapangan. Tindakan pendukung Kroasia ini sangat disesalkan oleh pelatih Kroasia Niko Kovac. “Saya sangat sedih dengan ulah para fan. Saya sudah meminta maaf saat di lapangan dan saya lagi-lagi minta maaf kepada semua pihak. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya kehabisan kata-kata. Perilakuku mereka tidak mencerminkan sepakbola dan sama sekali tidak menggambarkan negara dan rakyat kami,” ujarnya.

Padahal, Kroasia mampu menekan tuan rumah Italia pada laga tersebut. Italia sedikit beruntung karena pertahanan yang

sangat rapih. “Kami mengontrol pertandingan selama 90 menit.

Mereka memiliki pertahanan yang bagus tetapi kami memiliki lebih banyak peluang dan bisa mencetak lebih banyak gol untuk membawa pulang tiga poin. Tetapi pada akhirnya hasil ini sangat mengecewakan,” kata Kovac lagi.

Sedangkan pelatih Italia Antonio Conte mengakui bahwa laga melawan Kroasia ini adalah pertandingan yang ketat dan sulit. Karena itu mendapat hasil imbang dari Kroasia cukup menggembirakan Conte, lebihlebih karena semangat para pemainnya yang pantang menyerah.

“Ini laga yang berat. Kami tahu kami melawan sebuah tim yang kuat dan penuh pengalaman serta dihuni para pemain bertalenta. Aspek positif dari laga ini adalah bahwa ketika kami berada dalam kesulitan, para pemain memperlihatkan semangat pantang menyerah. Saya senang dengan itu,” kata Conte.

Dari Belanda dilaporkan, pelatih “De Oranje” Guus Hiddink

batal mengundurkan diri dari jabatannya setelah “De Oranje” menang telak enam gol tanpa balas atas Latvia pada kualifikasi Piala Eropa Grup A di Amsterdam ArenA, Minggu (16/11) malam waktu setempat atau Senin (17/11) dini hari WIB. Ini adalah kemenangan pertama Belanda dari empat laga kualifikasi Piala Eropa 2016 dan menjadi kemenangan pertama Guus Hiddink bersama Timnas Belanda dalam lima laga terakhir. Sebelum laga ini, Hiddink berada dalam tekanan. Bahkan dia siap menanggalkan jabatan sebagai pelatih kepala bila kalah dari Latvia.

Tekanan semakin besar terhadap mantan pelatih Timnas Korea Selatan dan Australia itu setelah pekan lalu kalah 2-3 dari Meksiko pada laga persahabatan di tempat yang sama. Ini adalah kekalahan keempat dalam lima pertandingan terakhir Guus Hidink. Faktafakta inilah yang membuatnya dalam keadaan tertekan sebelum laga melawan Latvia dini hari tadi.

Meski demikian, Hiddink yang terkenal sebagai pelatih bertangan dingin tetap percaya diri bahwa anak-anak asuhnya bisa bangkit.

Dia pun tidak khawatir dengan serentetan hasil buruk yang diraih anak-anak asuhnya itu. “Itu tidak penting. Yang terpenting, anakanak bermain bagus pada laga krusial malam ini,” kata Hiddink. =ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI

JAKARTA - Tim Nasionall (Timnas) Indonesia telah menetapkan daftar pemain yang akan diikutkan di ajang Piala AFF 2014. Sayang, tidak ada nama gelandang Bayu Gatra dan Ahmad Bustomi dalam skuat Alfred Riedl itu. Keduanya telah resmi dicoret oleh tim pelatih. Tetapi belum ada alasan resmi baik dari PSSI maupun tim pelatih soal pencoretan kedua nama tersebut.

Sebelumnya Alfred Riedl sudah mencoret Irfan Bachdim setelah laga uji coba melawan Suriah Sabtu (15/11) lalu. Kondisi Irfan yang belum pulih membuat tim pelatih tidak melibatkan pemain klub Ventforet Kofu itu.

Indonesia akan berada dalam Grup A bersama Vietnam, Laos, dan Filipina.

Pertandingan akan berlangsung di Hanoi, Vietnam, yang berlangsung pada 22-28 November.

Adapun pemain yang dibawa Riedl untuk turnamen itu sebanyak 22 nama plus satu kiper tersebut: Kiper: Kurnia Meiga Hermansyah (Arema Indonesia), I Made Wirawan (Persib Bandung ), Dian Agus Prasetyo (Mitra Kukar). Belakang: Zulkifli Syukur (Mitra Kukar), Supardi Nasir Bu-

jang (Persib Bandung), Muhamad Roby (Putra Samarinda), Achmad Jufriyanto (Persib Bandung), Victor Chukwuekezie Igbonefo (Arema Indonesia), Rizki Rizaldi Pora (Barito Putra), Fachruddin Wahyudi Aryanto ( Persepam) Tengah: Manahati Lestusen (Persebaya Surabaya), Hariono (Persib Bandung), Raphael G Eduardo Maitimo ( Mitra Kukar), Muhamad Ridwan (Persib Bandung), Rizki Ramdani Lestaluhu (Persija Jakarta), Firman Utina (Persib Bandung), Evan Dimas Darmono ( Persebaya Surabaya), Zulham Malik Zamrun (Mitra Kukar), Samsul Arif Munip (Arema Indonesia) Depan: Sergio van Dijk (Suphanburi), Alfaro Cristian Gonzales (Arema Indonesia), Boaz Theofillus Solossa ( Persipura), Imanuel Wanggai (Persipura) Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Jakarta Imam Nahrawi mengapresiasi keberhasilan wakil Indonesia di turnamen sepakbola internasional U-12, Danone Nations Cup, meskipun langkah mereka terhenti di babak perempat final.

Diwakili oleh SSB Asad 313, Purwakarta, anak-anak “Merah Putih” itu berhasil menempati peringkat ketujuh dari 32 negara peserta di turnamen tersebut, yang tahun ini dihelat di Arena Corinthians, Sao Paulo, Brasil.

“Selamat kepada Garuda Muda Indonesia. Selamat kepada Coach Jacksen F. Tiago. Kita harus 3 besar dalam kompetisi yang akan datang. Bibit-bibit muda ini harus menjadi modal kita untuk kompetisi yang lebih tinggi dan prestasi yang lebih baik,” kata Nahrawi, Senin (17/11).

Tahun lalu Indonesia yang diwakili SSB Tugu Muda, Semarang, menduduki peringkat ke-8. Sejak mengikuti final dunia DNC di tahun 2005, prestasi terbaik anakanak Indonesia adalah peringkat ke-4 di tahun 2006, atas nama SSB MFS 2000 dari Makassar.

Prestasi apik lainnya adalah di tahun 2005 di mana MFS meraih gelar sebagai The Best Attack Team dengan Irvin Museng keluar sebagai topskorer dengan 24 gol. Di tahun ini, sebuah penghargaan individu dibawa pulang SSB Asad ke tanah air. Pemain mereka, Reynaldi, terpilih sebagai kiper terbaik turnamen.

Dari 7 pertandingan ia hanya kebobolan 6 gol. =CAROL AJI

16BACA

KORAN MADURA

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

JUGA

KORAN MADURA

Italia Ditahan Imbang Kroasia HALAMAN | 15

16

SELASA 18 NOVEMBER 2014 No. 0487 | TAHUN III

Preview Inggris vs Skotlandia

Ujian Sesungguhnya LONDON - Setelah melewati empat laga kualifikasi Piala Eropa 2016 dengan kemenangan dan memetik lima kemenangan secara beruntun, tim nasional (timnas) Inggris akan mendapat ujian sesungguhnya saat menantang tuan rumah Skotlandia pada laga persahabatan di Glasgow pada Rabu (19/11) dini hari WIB nanti.

Pasalnya, dalam empat laga kualifikasi Piala Eropa 2016, Inggris mendapat lawan-lawan yang tidak terlalu tangguh, kecuali Swiss yang mereka kalahkan pada laga perdana. Setelah itu, “The Three Lions” mendapat perlawanan dari negaranegara kecil seperti San Marino, Slovenia, dan Estonia.

Pelatih Inggris Roy Hodgson mengaku, anak-anak asuhnya tidak terlalu mendapat pelajaran berharga dari tiga pertandingan kualifikasi itu. Karena itu, melawan Skotlandia pada laga dini hari nanti akan menjadi ujian bagai Wayne Rooney dan kawan-kawan.

“Ya, ini akan menjadi ujian. Pendukung Skotlandia sangat luar biasa, khususnya setiap kali bermain di Celtic Park, tempat dimana mereka memberi dukungan penuh kepada tim kesayangan mereka. Ini menjadi sesuatu yang sangat baik untuk kami dan sangat kami butuhkan,” kata Hodgson tentang laga yang akan disaksikan oleh 60.000 orang itu.

Dia melanjutkan, “Kami sudah melakukan semua hal yang bisa kami kerjakan pada empat laga kualifikasi Piala Eropa 2016 dan kami puas dengan hasil yang kami capai. Tetapi kami tahu perjalanan menuju Prancis masih sangat panjang. Kami tahu masih ada begitu banyak ujian dan cobaaan di depan kami dan semua itu dimulai pada Selasa malam.”

Hodgson berharap pertandingan melawan Skotlandia akan memberikan

banyak pelajaran untuk timnya.

“Saya berharap pemain yang mendapat kesempatan bermain akan mampu menghadapi berbagai tekanan baik dari para pemain di lapangan maupun penonton di pinggir lapangan. Saya berharap, mereka belajar banyak pertandingan itu dan setiap pelajaran yang bisa kami ambil dapat kami evaluasi,” kata mantan pelatih Liverpool ini.

Inggris dan Skotlandia sudah 111 kali bertemu sejak pertama kali berjumpa pada 1872. Pertemuan kedua tim ini selalu penuh persaingan serta diwarnai dengan ketegangan baik di dalam maupun di luar lapangan. Kadang, pertemuan kedua tim dibumbui juga dengan olok-olokan.

Tidak jarang, pendukung kedua tim ini bentrokan yang menelan korban jiwa.

Dari sekian kali pertemuan, perjumpaan kedua negara itu pada Piala Eropa 1996 adalah salah satu yang meledek Skotlandia. Ketika itu, gelandang Inggris Paul Gascoigne mengelabui Colin Hendry dengan tumitnya sebelum melepaskan tembakan melewati Andy Goram. Sedangkan bagi Skotlandia, kenangan yang tidak bisa mereka lupakan adalah saat mereka mengklaim diri sebagai juara dunia ketika mampu mengalahkan Inggris yang dilatih Sir Alf Ramsey pada 1967.

Maklum, setahun sebelumnya, Inggris menjadi juara Piala Dunia di Inggris.

Menjelang laga ini, Hodgson mengaku akan menurunkan sejumlah pemain berpengalaman. “Saya butuh beberapa pemain berpengalaman di atas lapangan.

Saya tidak bisa melakukan perubahan total karena kami ingin tetap memperlihatkan kualitas kami,” imbuhnya.

Meski demikian, Hodgson kemungkinan akan memberi kesempatan kepada Saido Berhaino untuk menjalani debutnya bersama Inggris. Sedangkan Ross Barkley akan dipasang sejak awal oleh Hodgson.

Sebelum terbang ke Skotlandia pada Senin (17/11), Timnas Inggris menggelar latihan di pusat latihan Arsenal. =ESPN/CAROL AJI

WAYNE ROONEY

tim tiga singa

SELASA 18 NOVEMBER 2014 No. 0487 | TAHUN III

PMII: CABUT PENGUMUMAN PELULUSAN SAMPANG | J

KORAN MADURA

NETER G N KOLENA

NP

HALAMA

SELASA 18 NOVEMBER PUTRI AYU2014 | No. 0487 | TAHUN III

MAIDARISNA Berguru Pada Kesalahan

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Kajari Didesak Meletakkan Segera Meletakkan Jabatannya BANGKALAN - Aksi unjuk rasa puluhan massa Aliansi LSM dan Organisasi Kepemudaan (OKP) seKabupaten Bangkalan, yang menyoroti kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat berujung ricuh, Senin (17/11). Bahkan, dalam aksi itu diwanai saling baku hantam antara massa demonstran dan petugas kepolisian. Kericuhan ini diduga dipicu oleh salah satu petugas yang berpakaian preman melakukan pemukulan.

Insiden tersebut bermula ketika massa hendak melakukan sweeping ke sudut - sudut ruangan Kejari.

Mereka merasa kesal karena tidak ditemui Kajari. Padahal mereka sudah cukup lama melakukan orasi dan meminta pimpinan tertinggi di lembaga salah satu penegak hukum itu keluar menemui para demonstran. Dalam orasinya para demonstran mendesak Kajari segera meletakkan jabatannya.

Saat berusaha masuk, mereka tertahan brikade polisi di pintu masuk kantor Kejari. “Jangan halangi kami masuk. Kami mau menemui Kajari karena telah mengatakan LSM di Bangkalan, mandul. Ini pelecahan bagi kami.

Padahal Kajari sendiri yang hanya diam tidak pernah mengusut laporan korupsi yang kami buat,” teriak koordinator lapangan (korlap) aksi, Nanang Hidayat.

Aksi saling dorong pun tak dapat dihindarkan. Massa merangsek dan terus berusaha membongkar brikade polisi. Nampaknya, emosi para demonstran terpancing karena tak berhasil menembus pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Mereka terus menguatkan barisan untuk bisa masuk dan melakukan sweeping. Namun, konsentrasi massa terpecah saat salah peserta aksi terkena pukulan salah satu oknum petugas berpakain preman dan memakai penutup muka.

Polisi dan Demonstran Saling Baku Hantam Situasi pun semakin menegangkan dan tak dapat dikendalikan. Peristiwa saling baku hantam antara petugas dengan massa tak terelakkan. Massa semakin ganas melakukan perlawanan. Salah satu oknum petugas menjadi sasaran amukan massa. Terbukti, oknum petugas tersebut kewalahan dan terjatuh terkena terjangan massa. Beruntung, petugas lainnya berusaha menyelamatkan dari amukan massa.

Tidak berhenti di situ saja,

mereka mengejar oknum petugas itu hingga keluar halaman kantor Kejari. Aksi saling kerjar pun menjadi tontonan pengendara yang sedang melintas. Keributan terus berlanjut hingga ke Jalan Soekarno - Hatta. Apalagi sejumlah massa digelandang ke Mapolres, membuat massa semakin beringas.

Mengetahui telah terjadi keributan, Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono terpaksa harus turun tangan untuk meredam emosi para demonstran. Massa

mulai sedikit tenang setelah Kapolres akan bertanggung jawab atas keamanan sejumlah massa yang digelandang ke Mapolres.

“Bukan kami yang mulai main pukul. Kami tidak anarkis. Kami sudah berusaha melakukan aksi damai, tapi mengapa ada anggota yang melakukan pemukulan,” ujar Nanang penuh amarah di depan Kapolres Bangkalan.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono menyatakan insiden keributan tersebut

hanya karena salah paham. Tidak ada pemukulan dalam hal ini, hanya terjadi dorong-dorongan.

Pihaknya meminta maaf jika ada salah satu anggota yang sedang bertugas berbuat lebih dalam pengamanan. Sebab massa ada yang membawa botol berisi bensin dan membawa ban bekas.

“Kami sudah meminta maaf kepada mereka saat kita duduk bersama di Mapolres. Jadi permasalahan ini sudah clear,” tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 18 NOVEMBER 2014 No. 0487 | TAHUN III

Balita terbaring lemas di ruang Zal Anak Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Moh. Anwar Sumenep, Senin (17/11). Sedikitnya 23 pasien di RSD dinyatakan menderita demam berdarah dengue.

PANCAROBA

23 Pasien Menderita DBD SUMENEP - Sedikitnya 23 orang menderita penyakit demam berdarah dengue (DBD), Senin (17/11). Mereka saat ini sedang mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Daerah dr. Moh. Anwar Sumenep.

Pantauan Koran Madura, kemarin, penderita penyakit DBD mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa.

Mereka dirawat di ruangan interna dan ruangan zal anak di Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Moh Anwar Sumenep.

Mereka rata-rata mengalami gejala panas tinggi disertai demam, sehingga membutuhkan perawatan intensif.

Penyakit tersebut mudah menular dan tergolong ganas. Sehingga keluarga yang mendampingi perlu menjaga kesehatan.

Kasi Evaluasi dan Pelaporan RSD dr Moh Anwar Sumenep, Hendiyanto menjelaskan, 23 pasien yang dirawat di rumah sakit, di antaranya DBD 10 orang, DF 6 orang, sanpek DB 5, dan saspek DF. Pihaknya terus melakukan upaya pencegahan melalui imbauan kepada masyarakat agar di musim penghujan ini selalu menjaga lingkungan agar dalam keadaan bersih. Termasuk membersihkan sarang nyamuk yang memicu timbulnya penyakit DBD tersebut. =AHMAD SAI/MK

DANA TRANSPORTASI BUKU

Ada Dugaan Pungli di Kantor Kemenag SUMENEP – Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep ditengarai melakukan pungutan liar (pungli) terhadap lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan birokrasi tersebut. Pungutan itu dengan dalih untuk biaya pendistribusian bahan ajar Kurikulum 2013 dari Kanwil Kemenag Jawa Timur ke masing-masing lembaga.

Informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, besaran pungutan beragam sesuai jenjang pendidikan.

Untuk madrasah ibtidaiyah (MI) dipungut sebesar Rp 25 ribu dengan jumlah lembaga pendidikan sebanyak 538 madrasah, madrasah tsanawiyah (MTs) dipungut sebesar Rp 35 ribu dengan jumlah lembaga mencapai 307 madrasah, dan madrasah aliyah (MA) dipungut sebesar Rp 35 ribu dengan jumlah lembaga 138 madrasah.

Dengan demikian, jika dugaan itu benar adanya, dana yang dipungut Kankemenag Sumenep mencapai Rp 28.920.000, dengan rincian untuk MI Rp 13.450.000, MTs Rp 10.745.000, dan untuk MA

Muh Rifa’i Hayim

Kasi Pendidikan Madrasah Rp 4.725.000.

"Informasi yang kami terima seperti itu, bahkan saat ini sudah santer dibicarakan dikalangan pengelola lembaga di bawah naungan Kemenag

itu," kata Ketua Jatim Corruption Watch (JCW), Abd. Rahman kepada Koran Madura.

Sekretaris Komisi D DPRD Sumenep Moh. Emran menyayangkan adanya dugaan tersebut, apalagi yang ditengarai melakukan pungli institusi yang mengurus agama. ”Apa pun alasannya, yang namanya pungli itu sudah menyalahi aturan,” katanya Untuk mencari tahu kebenaran informasi dugaan tersebut, pihaknya dalam waktu dekat berjanji melakukan penelusuran terhadap sejumlah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. ”Makanya kalau masyarakat sudah menemukan indiksi yang diduga menyimpang, silakan laporkan saja pada kami.

Sehingga kami bisa mengambil sikap untuk menyelesaikannya,” pintanya, Senin (17/11).

Secara terpisah, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Sumenep Muh Rifa’i Hasyim membenarkan adanya pungutan tersebut, dengan dalih untuk penjemputan buku

materi K13, karena pihaknya tidak mempunyai anggaran khusus untuk itu.

Namun, pihaknya tidak membenarkan pungutan tersebut sampai mencapai Rp 35 ribu setiap lembaga. ”Setelah kami kalkulasi, biaya untuk transportasi itu ketemu angka Rp 25 setiap lembaga. Jadi kalau lebih dari itu kami tidak tahu,” terang mantan Kepala Madrasah MTs Negeri Tarate itu.

Sementara jumlah buku yang harus diparani Kantor Kemenag Sumenep ke Kanwil Kemenag Jatim sebanyak 180 ribu eks. Sedangkan untuk biaya transportasinya setiap satu kali berangkat membutuhkan anggaran Rp 2 juta untuk ongkos satu truk. ”Saat ini sudah 8 truk yang sampai ke Sumenep,” ungkapnya.

Dikatakan, adapun biaya yang dibutuhkan untuk keseluruhan membutuhkan anggaran senilai kurang lebih Rp 20 juta. ”Kalau dikalkulasi secara keseluruhan, kira-kira segitu. Bayangkan saja kami sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 18 juta saat ini,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487| TAHUN III

C

MEMASUKI MUSIM PENGHUJAN

Kekeringan Masih Berlangsung SUMENEP- Meski hujan beberapa hari belakangan mengguyur sejumlah wilayah di Sumenep, namun masih ada sebagian wilayah yang mengalami krisis air bersih. Daerah yang masih ditimpa kekeringan sudah mengajukan permintaan penyaluran bantuan air bersih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sumenep, Syaiful Arifin mengatakan, memasuki musim penghujan, secara umum pihaknya sudah menghentikan bantuan air bersih kepada beberapa wilayah di Sumenep, baik daratan maupun kepulauan yang selama ini mengalami krisis air bersih.

Namun, kata Syaiful, pemerintah tetap siap menyalurkan bantuan air bersih jika ada permintaan. Pasalnya, ia menuturkan, masih ada sebagian daerah yang memerlukan uluran tangan pemerintah dalam mengatasi krisis air bersih. Sehingga, pemerintah harus melakukan droping air bersih ke beberapa wilayah tersebut.

“Meski hujan sudah mulai turun sejak beberapa hari terakhir di Sumenep, namun masih ada sebagian wilayah yang belum turun hujan. Sehingga penyaluran air bersih tetap masih kami lakukan,” tukasnya, Senin (17/11).

Menurutnya, hingga saat ini BPBD

S

masih menyalurkan bantuan air bersih ke beberapa wilayah, yakni Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, dan Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang. “Selain itu, juga ada Desa Kandangan Tengah yang minta bantuan air bersih kepada kita,” katanya.

Dikatakan, sejauh ini pemerintah sudah mensuplai air bersih ke beberapa daerah terdambak kekeringan kurang lebih sebanyak 1.021 tangki. Anggarannya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik tingkat 1 maupun 2. Dengan rincian: APBD 2 sebanyak 402 tangki dan sebanyak 619 tangki dari APBD 1.

Sebelumnya, Syaiful pernah mengatakan, pihaknya juga minta bantuan kepada pemerintah pusat agar membantu meringankan beban Pemkab dalam mengatasi dampak kekeringan di Sumenep.

Terkait hal itu, pihaknya masih menunggu bantuan tersebut turun.

Namun, imbuhnya, berhubung hujan sudah mulai turun, maka bantuan dari pusat akan dialihkan menjadi bantuan sarana dan prasarana (Sarpras), semacam pengeboran dan pipanisasi di beberapa wilayah yang rawan kering kritis. “Karena pusat berharap agar tidak ada lagi wilaya yang sampai kering kritis,” jelasnya. =FATHOL ALIF

SMA NU Sabet Dua Juara

UMENEP - Delegasi Sekolah Menengah Atas Nahdlatul Ulama (SMA NU) Sumenep berhasil menyabet dua juara pada lomba Gerak Jalan Shalawat (GJS) yang dilaksanakan Gerakan Pemuda Ansor, Minggu (16/11) pagi. Kegiatan tersebut diikuti kurang lebih 180 regu.

Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif PCNU Sumenep Moh. Iksan menjelaskan, diraihnya juara tertinggi itu berkat dukungan dan semangat seluruh siswa dalam mengikuti kegiatan tersebut. NU Sumenep berhasil meraih juara satu dan juara dua untuk ketegori pelajar putra dan putri.

Diraihanya dua juara itu, lanjut Iksan, tanda bahwa kreasi SMA NU sudah mulai diakui oleh banyak kalangan. Ia yakin panitia memberikan penilaian secara objektif dan tak ada unsure nepotis. ”Diakui atau tidak, saat ini popularitas SMA NU Sumenep sudah mulai naik daun,” katanya.

Dirinya bersama stakeholder SMA NU akan terus berupaya untuk meningkatkan kreatifitas anak didiknya ke depan dengan cara memberikan pelatihan dan bimbingan khusus. Sehingga prestasinya bisa tembus tingkat nasional. ”Kami tidak ingin siswa SMA NU ini hanya memiliki satu keterampilan saja. Makanya, kami terus akan melakukan bimbingan ke depnnya,” ujarnya.

Selain melakukan pelatihan dan bimb-

NAHDLATUL ULAMA. Ketua PCNU Sumenep H. A. Pandji Taufiq (kiri) dan Ketua Lembaga Pendidikan Maarif PCNU Sumenep Moh. Iksan (dua dari kanan) menghadiri acara Doa Bersama dan Syukuran, Senin (17/11) di Aula SMA Nahdlatul Ulama Sumenep.

ingan yang besifat psikomotorik, pihaknya juga akan melakukan bimbingan spritual.

Seperti mewajibakan seluruh siswa setiap pagi mengikuti pengajian kitap kuning dan tahlil bersama.

Sebagai rasa syukur atas diraihnya sejumlah pengharagaan oleh siswa SMA NU dan juga sebagai rasa syukru atas dipilihanya kader NU, Drs Salahoddin sebagai Kepala Sekolah SMAN I Batuan dan Drs. Syamsul Hidayat, M.Pd sebagai kepala Sekolah SMA I Sapaken, SMA NU menggelar doa bersama dan syukuran, Senin (17/11) di aula SMA NU Sumenep. =ADV/JUNAEDI

Petani mengangkut garam dari tambaknya ke tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan garam dari genangan air hujan, Senin (17/11).

Petani Garam Mulai Resah Disperindag Belum Tahu Serapan Garam SUMENEP – Petani garam mulai resah memasuki musim penghujan. Pada hujan pertama beberapa waktu lalu, ratusan hektare lahan garam rakyat di Desa Kertasada dan Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, diguyur hujan.

Pantauan Koran Madura, Senin (17/11), petani garam bergegas mengangkut garam ke dataran yang lebih tinggi, menyelematkan garam dari genangan air hujan.

Pasalnya, air hujan dapat merusak kualitas garam.

Sumber Koran Madura yang enggan membeberkan namanya di Desa Kertasada mengatakan, akibat diguyur hujan, garam rakyat yang hendak dipanen menyusut hingga 25 persen. Selain itu, kualitas garam rusak, warnanya menghitam. Garam yang demikian dimungkinkan tidak terjual.

Misrawi, petani garam asal Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget, menambahkan, selama beberapa hari ini gerimis selalu membasahi lahan garamnya. Sehingga kualitas dan kadar garam miliknya mulai berkurang.

Meski menurutnya selama ini di Desa Pinggir Papas masih belum terjadi hujan deras, namun gerimis dan mendung yang hampir setiap hari cukup mempengaruhi hasil pertaniannya.

“Meski tidak mencair, tapi kualitas garam menurun," ujarnya.

Pria yang sudah 20 tahun bertani garam itu menyampaikan, sampai saat ini garam rakyat masih banyak yang tidak terserap oleh perusahaan garam. Ia menambahkan, banyak lahan garam rakyat di daerahnya masih belum siap panen.

Karenanya, para petani garam mulai khawatir.

“Kalau berkaca pada tahun lalu, ada garam petani yang sampai harus ditimbun, karena tidak terbeli oleh perusahaan garam. Kalaupun mau dijual di akhir panen, harganya akan anjlok, dengan dalih kualitas jelek. Biasanya terjual Rp. 450 ribu, bisa turun menjadi Rp. 250 ribu," keluhnya.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumenep, Saiful Bahri mengatakan, sampai hari ini pihaknya masih belum menerima laporan dari perusahaan yang melakukan pembelian terhadap garam rakyat. Se-

hingga, pihaknya mengaku belum mengetahui hasil penyerapan garam rakyat untuk tahun 2014. "Karena sampai saat ini kami masih belum menandatangani bukti serapnya,” tukasnya, Senin (17/11).

Selebihnya, ia mengatakan kalau produksi garam rakyat tahun ini ada peningkatan dibandingkan dengan produksi petani garam tahun sebelumnya.

Pasalnya, menurut Syaiful, cuaca tahun ini lebih bagus dari tahun lalu.

Selain itu, imbuhnya, meningkatnya produksi petani garam tahun ini tidak lepas dari peran pemerintah setempat. Ia mengatakan, tahun ini pemerintah memberi bantuan geomembran kepada para petani garam. Meskipun, bantuan itu baru disalurkan ketika sudah memasuki pertengahan musim panen.

Syaiful juga menegaskan, sampai sekarang musim garam belum berakhir. Ia menuturkan, meski di sejumlah daerah sudah turun hujan, namun tidak akan mengganggu para petani garam. “Jadi saya kira tidak akan mengganggu terhadap sisa lahan pegaraman,” tutupnya. =AHMAD SAI/FATHOL ALIF

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DPRD Tetapkan Lima Anggota BK SUMENEP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep melalui rapat paripurna, Senin (17/11), menetapkan lima anggota badan kehormatan DPRD setempat.

"Pada Senin ini, kami telah memfasilitasi terbentuknya badan kehormatan DPRD. Lima anggota DPRD telah ditetapkan sebagai anggota badan kehormatan," ujar Wakil Ketua DPRD Sumenep, Ahmad Salim, kemarin.

Lima anggota DPRD Sumenep yang terpilih sebagai anggota badan kehormatan adalah Syaiful Bari (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), Moh Ruqi Abdillah (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), Hosaini Adhim (Fraksi Partai Amanat Nasional), Zainal Arifin (Fraksi Partai PDI Perjuangan), dan Roekminto (Fraksi Partai Golkar).

"Rapat paripurna DPRD Sumenep menyepakati pemilihan anggota badan kehormatan secara tertutup, yakni anggota DPRD diminta menentukan pilihannya dengan menulis nama kandidat pada secarik kertas yang telah disediakan sekretariat DPRD," kata Salim, menerangkan.

Ia menjelaskan, jumlah calon anggota badan kehormatan DPRD sebanyak enam orang, yakni Suroyo (Fraksi Partai Gerindra Sejahtera), Syaiful Bari, Moh Ruqi Abdillah, Hosaini Adhim, Zainal Arifin, dan Roekminto.

"Sesuai tata tertib DPRD Sumenep, jumlah anggota badan kehormatan itu sebanyak lima orang. Oleh karena itu, harus ada pemilihan dan disepakati dengan cara tertutup," ucapnya.

Sesuai hasil pemilihan, Roekminto memperoleh 11 suara, Moh Ruqi Abdillah sebanyak 10 suara, Hosaini Adhim sebanyak 9 suara, Zainal Arifin sebanyak 8 suara, Syaiful Bari sebanyak 7 suara, tidak sah satu suara, dan Suroyo tidak memperoleh suara sama sekali.

Jumlah anggota DPRD Sumenep sebanyak 50 orang dan empat di antaranya tidak hadir dalam rapat paripurna penetapan keanggotaan badan kehormatan.

"Sesuai tata tertib DPRD, lima calon anggota badan kehormatan yang memperoleh suara terbanyak, langsung ditetapkan sebagai anggota terpilih. Namun, untuk pemilihan pimpinannya diserahkan sepenuhnya kepada lima anggota badan kehormatan sendiri," paparnya.

Salim menjelaskan, sesuai kesepakatan yang telah menjadi keputusan rapat paripurna, lima anggota badan kehormatan DPRD diberi waktu selama sehari untuk melakukan pemilihan pimpinan, yakni ketua dan wakil ketua.

"Kami menjadwalkan penetapan pimpinan badan kehormatan DPRD pada Selasa (18/11). Dalam forum rapat paripurna DPRD pada Senin ini, lima anggota badan kehormatan itu memang meminta waktu sehari untuk melakukan musyawarah guna memilih ketua dan wakil ketua," katanya, menambahkan. =ABD AZIZ/ANT

RAPAT PARIPURNA. Suasana rapat paripurna pemilihan anggota badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Senin (17/11). DPRD menetapkan lima anggota BK.

Komisi C Paling "Gemuk" Wakil Ketua DPRD: Tidak Ada Kocok Ulang Sumenep - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, menjadi komisi "gemuk" atau yang memiliki jumlah anggota paling banyak dibanding tiga komisi lainnya, yakni sebanyak 15 orang.

KOMPOSISI KOMISI DPRD KOMISI A 9 orang Ketua: Darul Hasyim (Fraksi Partai PDI Perjuangan) KOMISI B 11 orang Ketua: Nurus Salam (Fraksi Partai Gerindra Sejahtera) KOMISI C 19 orang Ketua: Dul Siam (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) KOMISI D 11 orang Ketua: Subaidi (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan) Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Sumenep dengan agenda penetapan perubahan keanggotaan komisi, Senin (17/11). Pada rapat paripurna tersebut, pimpinan komisi tidak mengalami perubahan.

"Alhamdulillah, rapat

paripurna berjalan lancar.

Sejak Senin ini, masing-masing (anggota) komisi sudah bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya," ujar Wakil Ketua DPRD Sumenep, Ahmad Salim, kemarin.

Sebelumnya, kinerja masing-masing komisi di DPRD

Sumenep belum berjalan maksimal, karena anggota dari Fraksi Partai Demokrat dan Partai Golkar belum tergabung ke komisi.

"Saat ini, anggota semua fraksi di DPRD Sumenep sudah terdistribusi ke masingmasing komisi, yakni komisi A, B, C, dan D. Komisi C menjadi komisi yang 'gemuk'," kata Salim, menerangkan.

Sementara komisi A menjadi komisi yang paling sedikit jumlah anggotanya, yakni sembilan orang. "Sementara komisi B dan D, masing-masing berjumlah 11 orang. Jumlah anggota di masing-masing komisi beserta nama-namanya sudah ditetapkan melalui rapat paripurna sebagaimana usulan dari masing-masing fraksi di DPRD Sumenep," ucapnya.

Salim juga mengemukakan, rapat paripurna DPRD hanya menetapkan perubahan atau penambahan keang-

gotaan di masing-masing komisi. "Tidak ada kocok ulang pada pimpinan komisi.

Rapat paripurna hanya menetapkan adanya penambahan jumlah keanggotaan di masing-masing komisi," katanya, menegaskan.

Sesuai tata tertib DPRD Sumenep, komisi A membidangi masalah hukum dan pemerintahan, komisi B membidangi ekonomi dan keuangan, komisi C membidangi pembangunan, dan komisi D membidangi pendidikan dan kesehatan.

Komisi A DPRD Sumenep diketuai oleh Darul Hasyim (Fraksi Partai PDI Perjuangan), komisi B diketuai Nurus Salam (Fraksi Partai Gerindra Sejahtera), komisi C diketuai Dul Siam (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), dan komisi D diketuai Subaidi (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan). =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487| TAHUN III

E

PELECEHAN SEKSUAL

Kopi Darat Berujung Pemerkosaan SUMENEP – Perempuan berusia 13 tahun yang saat ini duduk di bangku kelas VI sekolah dasar, warga Desa Suka Jeruk, Kecamatan/Pulau Masalembu, disekap dan diperkosa temannya di sebuah rumah kosong.

Pelakunya ditengarai berinisial SM (25). Keduanya kenal di jejaring sosial sekitar satu bulan yang lalu. Perkenalan di dunia maya dilanjutkan dengan kopi darat alias pertemuan di dunia nyata di salah satu tempat yang tak jauh dari rumah keduanya.

Hanya saja, setelah sampai di tempat yang disepakati, SM mengajak perempuan itu untuk

pergi ke salah satu rumah kosong yang tak jauh dari tempat sebelumnya. Sesampainya di rumah kosong, SM langsung mengajak berhubungan intim.

Ajakan itu sempat ditolak dengan alasan takut dimarahi orangtuanya. Karena korban terus menolak, pelaku menyekapnya hingga dua hari dua malam. “Namun walaupun adik saya disekap, pelaku selalu mengunjungi setiap hari dan membawa makanan buat adik saya,” kata paman korban, Albar.

Walaupun sudah dua hari dua malam mendekam sendirian di rumah kosong, tidak mem-

buat pelaku mengurungkan aksi bejatnya itu. Pada hari kedua, pelaku memaksa korban untuk melayani nafsu bejatnya dengan memaksa. “Seusai dikerjain, adik saya langsung diperbolehkan pulang ke rumahnya,” terang Albar.

Kemudian korban langsumg pulang dalam keadaan shock

dan menangis. Melihat anak kesayangannya datang dalam keadaan shock, orangtua korban langsung menanyakan prihal yang dialami anaknya itu.

Orangtua korban terkejut mendengar penuturan anaknya yang baru saja diperkosa teman jejaring sosial di sebuah rumah kosong. Tidak terima dengan perbuatan pelaku, orangtua korban melaporkanan kejadian tersebut ke Polsek Masalembu. ”Betul kami telah menangkap pelaku pemerkosaan pada anak di bawah umur, saat ini pelakunya sudah kami amankan,” kata Kapolsek Masalembu

AKP Murjito, melalui telepon selulernya, kemarin.

Selain menangkap pelaku, Polsek Masalembu juga mengamankan barang bukti berupa baju milik korban maupun pelaku, celana dalam serta bra milik korban. Saat ini pelaku sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Masalembu. ”Pelakunya sudah kami periksa, karena masalah ini menyangkut anak di bawah umur, pelaku akan kami jerat UU Perlindungan Anak No 22 Tahun 2003 dengan hukuman penjara minimal 4 tahun,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

Segera Perbaiki Kapal DBS II PT Sumekar: Perlu Survei untuk Tahu Total Kerusakan SUMENEP – Ketua Komisi C DPRD Sumenep, Dul Siam, meminta PT Sumekar segera memperbaiki Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) II yang sudah dua tahun tidak beroperasi.

Menurutnya, perbaikan kapal jangan bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). ”PT Sumekar harus siap memperbaiki (Kapal DBS II) tanpa menggunakan dana APBD, walaupun untuk melayani rute kepulauan butuh subsidi dari pemerintah,” kata politisi PKB asal kepulauan itu, Senin (17/11).

Hasil koordinasi dewan dengan BUMD yang membidangi transportasi laut tersebut, PT Sumekar menyatakan siap memperbaiki kapal tersebut tanpa bergantung pada APBD Sumenep.

"Kalau untuk perbaikannya PT. Sumekar siap untuk membenahi, namun kalau untuk pengoperasiannya masih tetap APBD menyumbangnya," terangnya.

Direktur PT Sumekar Rasul Junaidy mengatakan, dirinya siap memperbaiki kapal dengan bobot ribuan ton tersebut. Jika tidak ada rintangan, dalam waktu dekat proses docking bisa segera dilakukan. ”Kalau rencana pengoperasian kapal itu disetujui maka proses docking bisa segera

NYARIS TENGGELAM. Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) II di Pelabuhan Kalianget, Senin (17/11). Kapal tersebut sudah dua tahun mangkrak namun belum diperbaikin. Kondisi kapal tersebut nyaris tenggelam.

kami lakukan,” katanya.

Rasul menjelaskan, berdasarkan kesepakatan dengan komisi C, untuk biaya docking diperkirakan lebih dari Rp 1 miliar. Untuk dana itu, PT Sumekar siap menalangi sendiri. Sehingga, tidak membebani APBD. ”Kami masih perlu melakukan survei untuk mengetahui total kerusakan,” tambahnya.

Namun, untuk biaya ope-

rasionalanya perlu subsidi dari pemerintah. Sebab, jika DBS I dan DBS II dioperasikan secara bersamaan, maka salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) itu akan mengalami kerugian. ”Saat ini, kami masih menghitung jumlah subsidi untuk disetorkan kepada DPRD,” katanya.

Jika kapal tersebut benar-benar bisa dioperasikan, PT Sumekar akan memfokuskan kapal itu

untuk angkutan barang. Sementara untuk penumpang tetap akan ditampung menggunakan Kapal DBS I. Hal itu dianggap lebih baik dibandingkan harus mengoperasikan semuanya untuk penumpang.

Rasul menjelaskan, kapal tersebut saat dirinya baru menjabat kondisinya sudah seperti itu.

Sehingga, selama ini keberadaan kapal itu menjadi beban pihaknya.

Bahkan, untuk menekan biaya, 12 ABK kapal dirumahkan, sehingga saat ini hanya tinggal tiga orang.

Dikatakan, upaya untuk mengoperasikan kapal sudah pernah dilakukan sebelumnya. PT Sumekar sudah pernah mencari perusahaan pelayaran yang mau menyewa kapal tersebut. Namun, karena spesifikasi tidak cocok, mereka membatalkannya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 18 NOVEMBER 2014 No. 0487 | TAHUN III

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

MADURA

F

KEPENDUDUKAN

DPRD Desak Dispendukcapil Tuntaskan e-KTP

TOLAK KENAIKAN BBM. Mahasiswa Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar berunjukrasa sambil menutup jalan di depan kampus mereka, Makassar, Sulsel, Senin (17/11). Dalam aksinya, mereka menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

SKPD Tak Serius Bekerja Perolehan PAD Tidak Sesuai Harapan PAMEKASAN - Para SKPD dinilai tak serius bekerja sepanjang 2014. Sebab Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing SKPD itu sangatlah minim. Bahkan sangat jauh dari anggaran yang dikelola SKPD terkait. Karena itu, merasa perlu mengevaluasi kinerja para SKPD tersebut, terutama para pejabat dan para Kepala SKPD, agar peran para SKPD lebih efektif di tahun 2015 mendatang.

Menurut Direktur Lembaga Pemantau Penyelenggara Keungan Pemerintah (LP2KP) Pamekasan, Syafiuddin, hal ini adalah masalah serius. Sebab tugas SKPD itu tidak hanya menerima dan mengelola anggaran saja. Namun juga mencari dan menghasilkan PAD. Sehingga APBD Pamekasan bisa terus mengalami peningkatan. Semakin besar APBD, bila dikelola dengan benar, bergaris lurus dengan semakin tingginya kesejahteraan masyarakat Pamekasan. Dengan demikian, saat ini, mumpung belum masuk anggaran tahun yang baru (2015), Bupati

Pamekasan Achmad Syafii harus mengevaluasi kinerja SKPD-SKPD tersebut.

Dia mencontohkan, di Dishutbun misalnya, anggaran yang dikelola SKPD ini sebesar Rp 7,1 miliar, tetapi PAD yang dihasilkan hanya Rp 3 juta saja. Di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), anggaran yang dikelola juga sama, yaitu sebesar Rp 7,1 miliar, namun PAD-nya hanya Rp 25 juta, dari hasil penjualan ikan. Di Dinas Pertanian, anggaran yang dikelola Rp 8 miliar, PAD yang didapat hanya Rp 22 juta.

Contoh berikutnya di Dishub-

kominfo. PAD dari SKPD ini memang bila dilihat besar, yaitu Rp 5 miliar. Namun Anggaran yang dikelolanya adalah Rp 15 miliar.

PAD yang didapat masih jauh atau belum mencapai 50 persennya dari anggaran yang dikelola.

Di Dinkes, PADnya mencapai Rp 12 miliar. Lebih jauh lagi, anggaran yang dikelolanya mencapai Rp 44,5 miliar. Juga di RSUD dr Slamet Martodirdjo, anggaran yang dikelola mencapai Rp 75 miliar, tapi PAD hanya Rp 45 miliar dari hasil retribusi pelayanan kesehatan.

“Dilihat dari beberapa contoh di atas, angka-angka PADnya sangatlah kecil. Hal ini juga terjadi di SKPD-SKPD lain. Padahal anggaran yang dialirkan ke sana sangat besar. Perlu ada evaluasi menyeluruh dari Bupati,” tukas Syafiuddin.

Tanggapan dari Pemkab, sebagaimana disampaikan Kepala BPKA Taufiqurrahman, tidak imbangnya hasil PAD dari para SKPD

itu dengan anggaran yang dikelola itu wajar. Sebab memang tidak semua SKPD itu tugasnya mencari PAD. Tidak semua SKPD itu tugasnya tunggal mencari PAD, kecuali untuk SKPD Dispenda.

Dispenda ini memang tugasnya hanya untuk mencari PAD. Yaitu dengan mencari pajak. SKPD ini adalah SKPD khusus yang tugasnya hanya untuk mengurusi pandapatan dari sektor pajak. SKPD lain tidak memiliki wewenang untuk hal ini. SKPD lainnya hanya bisa menarik retribusi saja, yang di luar sektor pajak. Retribusi ini tidak sebesar hasil dari pajak. Di Pemkab memang ada dua sektor penerimaan PAD, yaitu pajak dan retribusi.

“Pada dasarnya tugas utama SKPD itu bukan semata untuk mendapatkan PAD yang tinggi. Tetapi menjalankan setiap tupoksinya dengan baik. Lebih-lebih SKPD yang bersifat pelayanan langsung terhadap masyarakat,” ucapnya. =SUKMA FIRDAUS/RAH

PAMEKASAN - Sekitar 40 ribu warga Pamekasan belum mempunyai kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Kondisi ini mendapatkan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, agar Dispendukcapil bekerja keras supaya semua warga Pamekasan memegang e-KTP sebelum pergantian tahun.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail, kemarin (17/11).

Menurutnya, kendati ada keputusan evaluasi mengenai proyek e-KTP, dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahju Kumolo, hendaknya Dispendukcapil tetap memperjuangkan warga untuk dapat menerima cetakan e-KTP sebelum tutup tahun.

“Jadi, Dispendukcapil jangan hanya berdiam diri karena pada 2015 nanti KTP manual informasinya sudah tidak akan berfungsi lagi. Jika e-KTP belum tuntas maka mereka tidak dapat menunjukkan bukti kependudukan. Sehingga misalkan nanti KTP dibutuhkan sebagai bukti rujukan rumah sakit, pembuatan KK maka akan menjadi kendala,” katanya.

Mengenai kebijakan Mendagri yang akan menghentikan proses e-KTP tersebut, Ismail berpendapat bahwa tetap lebih sepakat terhadap e-KTP sebagai bukti kependudukan, yang menjadi program pemerintah sebelumnya.

Menurut Ismail, e-KTP lebih sistemik daripada KTP yang manual. Sehingga pihaknya berharap program e-KTP dilanjutkan. Namun dengan beredarnya informasi jika server e-KTP ada di luar negeri, pihaknya ikut prihatin. Sebab menurutnya, ada kemungkinan data tersebut dapat dimanfaatkan oleh negara lain dengan alasan tertentu.

“Khusus persoalan ini pemerintah untuk melakukan perbaikan dan evaluasi, karena Indonesia adalah negara yang berdaulat. Kami sangat menyayangkan jika informasi teknologi ini masih bisa ada di luar. Sehingga hal ini bisa bocor dan mudah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487| TAHUN III

LP2SI Menilai Hakim PA Tidak Cermat Perkara di PA Mencapai 900 Kasus PAMEKASAN – Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Pamekasan, Moh. Zahid menyatakan seluruh Hakim Pengadilan Agama di wilayahnya tidak cermat dalam menangani kasus konflik keluarga, sehingga angka perceraian di Kabupaten Pamekasan sangat tinggi.

Tingginya angka perceraian tersebut menandakan hubungan keluarga tidak harmonis. Data perkara yang masuk mulai sejak Januari hingga September mencapai 900 perkara. Terdiri dari cerai talak, cerai gugat, juga gugatan harta bersama dan gugatan waris.

Menurut Moh. Zahid seharusnya hakim Pengadilan Agama (PA) setempat mengedepankan mediasi sebelum memutus perkara. Mediasi tidak cukup hanya dilakukan sekali, melainkan dua sampai empat kali mediasi. Hingga pada akhirnya menemui kebuntuan dan hakim bisa memberikan putusan. Putusan sela juga bisa dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama untuk kembali melakukan mediasi.

Apabila yang mengajukan perceraian pihak suami, maka masuk kategori cerai talak, sebaliknya jika pemohon dari pihak istri, maka masuk kategori cerai gugat.

Selama ini, kata Zahid, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, mediasi hanya dilakukan satu kali. Selanjutnya, hakim lebih banyak memutuskan terjadi cerai dan nyaris tidak ada putusan gagal talak. Padahal talak bisa batal, jika hakim berperan aktif dalam mendorong kedua belah pihak yang berperkara untuk kembali rujuk dengan berbagai alasan dan pertimbangan hukum.

“Peran hakim sangat berpengaruh terhadap pihak-pihak yang berperkara agar tidak terjadi putusan talak. Media itu dapat menyadarkan mereka

yang berperkara sehingga mereka bisa rujuk,” katanya.

Salah satu warga yang pernah menjalani proses hukum di PA Pamekasan dan enggan disebut namanya mengaku kecewa terhadap kinerja hakim PA Pamekasan, yang tidak mengedepankan mediasi agar dapat mencegah terjadinya cerai.

Sebab, saat dirinya berperkara mediasi hanya dilakukan dalam jangka waktu yang sangat pendek, yakni tidak sampai 5 menit.

Selanjutnya, hakim berkeputusan terjadi talak karena dianggap tidak memenuhi unsur keadilan, akhirnya pria asal Kecamatan Pademawu itu melakukan banding ke PA Jawa Timur di Surabaya. Putusannya gagal terjadi talak. Kini ia menunggu hasil kasasi yang diajukan pihak pelapor ke Mahkamah Agung.

Wakil Panitra Pengadilan Agama Pamekasan, Rofi’ah mengakui hampir semua perkara yang diproses di PA Pamekasan terjadi cerai. Ratarata perceraian disebabkan oleh perselingkuhan, sekalipun ada perceraian karena ekonomi ataupun suami tidak bisa menafkahi secara batin karena sakit, jumlahnya sangat sedikit.

Menurutnya, hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan PA Pamekasan, diketahui banyak perselingkuhan terjadi karena handphone baik melalui pesan singkat (SMS) dengan kalimat mesra ataupun menelepon langsung terhadap teman selingkuhannya. Akibat dari perbuatan tersebut, pasangan suami-istri mengajukan perceraian. Apabila yang mengajukan perceraian pihak suami, maka masuk kategori cerai talak, sebaliknya jika pemohon dari pihak istri, maka masuk kategori cerai gugat. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

G

MEMBIDIK ADIPURA

Trotoar Dirusak demi Tempolong Pohon PAMEKASAN - Pada tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat akan melakukan peremajaan pohon pinggir jalan, yang diawali pemasangan tempolong dengan melubangi trotoar yang ada. Padahal trotoar itu baru dibangun dengan anggaran cukup besar, tapi kini dirusak hanya untuk pemasangan tempolong.

Salah satu warga Jalan Jingga yang enggan namanya dikorankan mengatakan rencana penanaman pohon dengan merusak bangunan itu dinilai tidak efisien dan terkesan kurang perencanaan.

Seharusnya pemasangan tempolong itu sudah dilakukan sebelum pembangunan trotoar.

“Trotoar baru saja diganti dengan keramik, sekarang dilubangi dan dipasangi tempolong untuk pohon. Kalau mau ditanami pohon, kenapa tidak dilakukan sebelum trotoar diganti yang baru.

Apalagi selama ini sudah berdiri banyak pohon di pinggir jalan,” katanya.

Saat dikonfirmasi, kepala BLH Pamekasan, Amin Jabir mengatakan penentuan letak pemasangan tempolong itu sesuai dengan rekomendasi tim kabupaten menjelang peniliaan Adirpura. Sebab

Jalan Jingga, Purba, dan Balai Kambang merupakan titik yang akan menjadi penilaian Adipura, sehingga lebih didahulukan daripada lokasi lainnya.

“Kami melihat banyak pohon di pinggir jalan di tengah kota hilang dan dibiarkan tidak terurus. Ini sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Karena itu, kami lakukan penanaman pohon turus jalan, untuk memenuhi target 30 persen ruang terbuka hijau,” kata Amin Jabir.

Disinggung pohon turus itu mempengaruhi saluran air di bawah trotoar, yang sewaktuwaktu memicu banjir lantaran terhalang akar pohon. Amin Jabir mengatakan penanaman itu mengacu pada konsep tanam yang sudah diatur selama ini.

“Posisinya kami letakkan mengikuti pohon-pohon yang ada, pada bagian pinggir saluran. Jadi akar pohonnya nanti tidak akan mengganggu saluran irigasi. Sebab salah satu kegunaan tempolong itu agar akar pohon bergerak ke bawah bukan ke samping,” katanya.

Dijelaskan Jabir, anggaran pengadaan tempolong itu senilai Rp 130 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Dengan dana yang tersedia itu, ada

300 tempolong yang nantinya akan ditanam untuk media pohon pinggir jalan.

Selain itu, tempolong tersebut dapat menampung air, sehingga pada masa pemeliharaan saat disiram airnya tidak meluber. Kegunaan lainnya untuk menghambat tumbuhnya akar permukaan pohon yang dapat merusak trotoar.

Pasalnya, selama ini trotoar cepat rusak akibat akar pohon yang muncul ke permukaan. Sehingga pada penanaman pohon baru akan dipasang tempolong yang terbuat dari beton cor, agar pergerakan akar tidak sampai merusak trotoar.

Program pemasangan tempolong baru pertama kali (pilot project), sehingga lebih mendahulukan rekomendasi tersebut.

Namun nantinya pemasangan tempolong akan ditempatkan di semua pinggir jalan dalam kota Pamekasan.

“Tahun depan target kami itu, dari arah selatan kota mulai pintu masuk terminal Ceguk, Kecamatan Tlanakan. Sedang dari arah timur, arah Sumenep penanamannya di Jl Raya Tambung, Kecamatan Pademawu. Kemudian dari arah utara, di Jl Raya Nyalaran dan barat di depan Jl Raya Proppo,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

BEKERJA. Salah seorang pekerja sedang memasang tempolong untuk media tanam pohon baru di Jalan Jingga, Pamekasan

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

NELAYAN UDANG. Nelayan memasang bubu udang di areal pegaraman Desa Pandan, Galis, Pamekasan, Jatim. Bubu yang sebelumnya diisi umpan tersebut dibiarkan dan diangkat menjelang fajar, dengan hasil tangkapan satu hingga dua kilogram udang dengan harga Rp 25.000 per kg.

Bupati Janji RSUD Waru Dioperasikan Januari Siapa Direktur Rumah Sakit Daerah Masih Dirahasiakan PAMEKASAN - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waru di Kecamatan Waru, Pamekasan, sudah lama ditunggu masyarakat bagian utara wilayah tersebut, agar bisa melayani pasien. Namun belum ada kepastian soal pemanfaatan RS yang dibangun sejak Kholilurrahman menjabat sebagai Bupati setempat. Meskipun begitu, Bupati Pamekasan Imam Syafii berjanji, RSUD Waru tersebut sudah bisa dinikmati oleh warga Pamekasan mulai Januari mendatang.

Pernyataan itu diungkapkan setelah salah satu warga setempat, Abd Karim menilai pemerintah sangat lamban dalam memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah utara, terumata dalam penyediaan layanan kesehatan.

Terbukti RS tersebut belum dioperasikan meski sudah dijanjikan untuk membuka layanan rawat jalan sejak tahun ini. “Kami pernah mendengar bahwa RS ini akan beroperasi sejak tahun ini, untuk pelayanan rawat jalan. Tapi

buktinya mana,” katanya.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menjanjikan RS tersebut akan dioperasikan pada Januari 2015 mendatang. Menurutnya, saat ini pihaknya tengah melakukan beberapa persiapan agar rumah sakit tersebut bisa segera dioperasikan.

Aturan terkait rumah sakit tersebut telah ditetapkan beberapa waktu lalu, sehingga pihaknya langsung melakukan langkah persiapan, salah satunya terkait sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kesehatan yang akan ditugaskan di rumah sakit tersebut.

“Kita sedang menunggu hasil koreksi perdanya, kemudian ada beberapa yang perlu dibenahi,

serta tinggal menyiapkan tenaga yang akan ditugaskan di sana (RSUD Waru). Kemungkinan bulan Januari sudah bisa dioperasikan,” katanya.

Menurut Syafii, kendati sudah bisa melayani pasien, tetapi belum bisa melayani pasien rawat inap, hanya baru bisa melayani rawat jalan saja. Sebab perlu dilakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk dapat memaksimalkan pelayanannya.

Mengenai SDM yang dibutuhkan, lanjutnya, tidak akan banyak tenaga sebab hanya Direktur dan petugas tenaga kesehatan .

Sayang, saat ditanya siapa yang akan menjadi direktur rumah

sakit tersebut, Bupati belum mau berkomentar.

“Jadi, nanti di sana hanya direktur dan langsung perangkat di bawahnya tanpa wadir, jangan tanya sekarang siapa direkturnya.

Kami akan anggarkan perlengkapan penunjangnya agar nanti bisa segera digunakan pelayanan rawat inap,” ungkapnya.

Dengan beroperasinya RSUD Waru itu, tidak akan membuat Puskesmas Waru ditutup. Sebab Puskesmas masih tetap akan digunakan untuk melayani pasien, karena nanti juga akan dibahas pengaturan antara puskesmas dan rumah sakit tersebut.

Sebelumnya, telah ditetapkan Perda Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Pamekasan nomor 15 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RS, yang berkaitan dengan rumah sakit yang ada di wilayah utara kabupaten tersebut agar dapat segera dioperasikan.

Pembangunan RSUD Waru menghabiskan dana Rp 19 miliar, dan sudah selesai, termasuk penyediaan alat kesehatan yang dianggarkan Rp 3 miliar sudah ada. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487| TAHUN III

I

Pengelolaan APBD Hanya Omong Kosong?

Fraksi PKB Minta Bupati Jangan Membohongi Rakyat PAMEKASAN – Jawaban Bupati Pamekasan Achmad Syafii atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terkait RAPBD 2015 kemarin (17/10) langsung mendapat kritikan serius dari kalangan wakil rakyat. Salah satunya dari fraksi PKB. Menurut fraksi ini apa yang disampaikan Bupati dalam tanggapannya tersebut penuh dengan kebohongan. Bahkan salah satu anggota fraksi PKB, Munaji memilih keluar dari ruang sidang paripurna karena muak mendengarkan perkataan omong kosong Bupati tersebut.

Salah satu kebohongan yang sangat tampak dikatakan Bupati adalah semua tenaga honorer di jajaran Pemkab Pamekasan telah diangkat menjadi PNS semua.

Menurut Munaji, ini omong kosong. Dia kembali bertanya Tenaga honorer yang mana? Karena faktanya, hingga saat ini, masih banyak tenaga honorer yang bekerja di berbagai instansi Pemkab Pamekasan, yang statusnya masih tetap sebagai tenaga honorer. Belum menjadi PNS. Karena itu, atas nama Fraksi PKB, pihaknya meminta Bupati jangan asal bicara dan jangan suka berbohong.

“Hal itu memang banyak dipertanyakan, karena terkait janji dia (Bupati) dulu saat kampanye. Tapi apa yang disampaikannya, bahwa semua tenaga honorer sudah menjadi PNS, fakta dari mana. Tolong jadilah Bupati yang benar. Sampaikan fakta, bukan dusta,” ucap juru bicara Fraksi PKB ini.

Selain itu terkait realisasi

APBD 2014, yang serapannya sangat minim, tidak sampai 40 persen. Hal ini adalah kelalaian eksekutif. Karena seharusnya anggaran tersebut harus terserap semuanya. Sebab itu adalah anggaran yang berasal dari rakyat, dan harus direalisasikan semuanya, sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Menurutnya, sepanjang 2014 eksekutif tidak bekerja maksimal.

Lebih-lebih bupatinya, yang hanya diam saja melihat kenyataan ini. Membiarkan jajarannya tidak bekerja maksimal. Hal tersebut terbukti di sisa satu bulan di 2014 ini, APBD yang terserap tak sampai 40 persen.

Pihaknya heran dengan yang terjadi di Pamekasan ini. Karena di tiga kabupaten lainnya di Madura tidak seperti ini. Dicontohkan, di Sumenep APBD 2014 yang terserap mencapi 90 persen, yang 10 persen adalah anggaran PAK yang saat ini masih proses. Sampang APBD 2014 su-

dah hampir 100 persen terserap.

Dan APBD 2014 di Bangkalan saat ini sudah 90 persen lebih terserap.

Pihaknya paham memang ada peraturan baru dari Kementerian PU. Tapi, meski ada peraturan baru, kabupaten lain bisa memaksimalkan serapan anggaran, kenapa Pamekasan tidak bisa. Ini merupakan tanda tanya besar bagi Fraksi PKB. Pihaknya khawatir jangan-jangan dari anggaran yang ada itu dipermainkan oleh Pemkab untuk mencari keuntungan.

Menyikapi ini, Bupati Achmad

Syafii mengungkapkan bahwa apa yang telah disampaikannya itu bukan sekadar asal bicara. Namun sudah berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada. Sedangkan terkait serapan anggaran 2014 yang minim, disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi kendala sehingga mengakibatkan sejumlah program di 2014 belum terlaksana, khususnya pada program pembangunan infrastruktur. Salah satu kendala itu adalah adanya peraturan baru dari Kementerian PU tentang konversi SBU bagi perusahaan atau kontraktor.

“Tidak hanya Pamekasan yang mengalami seperti itu. Banyak kabupaten lainnya di Jawa Timur, yang serapan anggarannya juga kecil di 2014 ini,” papar Syafii.

Untuk 2015 nanti, Syafii menegaskan akan berkomitmen untuk memaksimalkan serapan APBD 2015. Pihaknya akan berupaya maksimal agar seluruh program Pemkab di 2015 besok bisa berjalan dengan baik, khususnya terkait tujuh janji politik Syafii saat kampanye, yang belum tersentuh APBD di 2014. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

BERKOAR. Juru bicara Fraksi PKB Munaji Santoso saat ditemui sejumlah awak media di ruang Fraksi PKB kemarin.

ANTISIPASI KORBAN PETIR

Petani Jangan ke Sawah Saat Turun Hujan PAMEKASAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memberikan imbauan kepada petani untuk tidak memaksakan pergi ke sawah saat turun hujan lebat disertai petir untuk mengantisipasi jatuhnya korban akibat petir dan angin kencang.

Kepala BPBD Pamekasan Budi Irianto meminta petani menunda pergi ke sawah hingga hujan reda.

Banyak kejadian petani meninggal di sawah, akibat disambar petir. Petir tidak bisa diprediksi akan menyambar siapa. Namun, sebaiknya petani lebih mawas diri, mengantisipasi hal-hal yang

kurang diinginkan.

BPBD sendiri akan berkoordinasi dengan dinas terkait, khususnya dengan ketua kelompok tani, untuk menyampaikan tentang bahaya yang akan ditimbulkan saat turun hujan. Di antaranya, bahaya petir, bahaya banjir, angin puting beliung, dan bahaya tanah longsor.

BPBD juga meminta masyarakat untuk berperan aktif mencegah terjadinya bencana alam, kemudian melaporkan kejadian bencana terhadap BPBD. Sehingga instansinya segera melakukan tindakan dan pendataan

terhadap korban bencana.

Salah satu petani asal Dusun Malangan, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Khairuddin mengaku sudah mengetahui bahaya saat turun hujan, termasuk terjadinya petir.

Ia bersama petani lainnya sudah mengantisipasi sejak dini bahayanya, kecuali turun hujan saat di sawah. Ia harus menepi di rumah warga yang dekat dengan sawahnya.

Pada tahun 2010 yang lalu setidaknya ada tiga petani di Dusun Lembung, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Pame-

kasan, tewas mendadak di sawah saat mereka sedang memanen padi. Mereka diduga tewas disambar petir. Sebab pada sejumlah bagian tubuh korban terdapat luka bakar dan pada bagian dada mengalir darah segar.

Ketiga korban tersebut adalah Sumiati, 40 tahun, dan Sulaimah, 50 tahun, yang merupakan warga Desa Larangan, Kecamatan Larangan, serta Moh. Ali, 47 tahun, warga Dusun Nampereh Timur, Desa Galis, Kecamatan Galis, Pamekasan.

Saat kejadian, sekitar 17 orang petani di dusun itu pergi ke sawah

untuk memanen padi. Saat panen dimulai, hujan tidak terlalu deras mengguyur, namun disertai beberapa kilatan dan suara petir. Meski tidak deras, saat itulah tiba-tiba tiga dari 17 petani yang sedang memanen padi roboh tersambar petir.

Melihat kejadian itu, petani lainnya bergegas membawa ketiga korban untuk mendapat pertolongan. Namun, pertolongan sudah terlambat. Sumiati dan Sulaimah ternyata sudah tewas di tempat, sementara Ali meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

SELASA 18 NOVEMBER 2014 No. 0487 | TAHUN III

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

MADURA

J

mohammad muhlis/ koran madura

DORONG. Mahasiswa ketika memprotes proses rekrutmen CPNS di depan kantor Pemkab Sampang, Senin (17/11).

SAMPANG - Puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang mendemo kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan kantor Bupati Sampang, Senin (17/11).

Mereka menilai proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014 di Kabupaten Sampang mendahului keputusan Kemen PAN-RB, dengan mengumumkan hasil tes CPNS terlalu dini.

Selain itu, mereka menilai pada rekrutmen CPNS di Sampang sangat kental manipulasi, nepotisme, dan melanggar aturan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati terkait pelulusan CPNS. Korlap aksi, Ahmad Muqoddas menyampaikan, proses rekrutmen CPNS perlu dan patut dicurigai adanya permainan pada SK yang dikeluarkan oleh pemimpin Sampang. Sebab ada yang aneh pada penerbitan SK, yaitu bagaimana mungkin penerbitan SK Sekda

PMII: Cabut Pengumuman Pelulusan Dinilai Ada Manipulasi dalam Rekrutmen CPNS (10/11) mendahului SK Bupati (11/11). Itu jelas sudah cacat hukum.

“Kewenangan kelulusan CPNS merupakan kewenangan pemerintah pusat (Kemen PAN-RB melalui tim Panselnas) bukan pemerintah daerah. Akan tetapi fakta yang ada pemerintah pusat masih belum mengumumkan kelulusan, malah Pemerintah Daerah (Pemkab) Sampang dengan enaknya mengumumkan hasil seleksi CPNS

untuk wilayah Sampang dengan surat keputusan Bupati nomor : 810/1834/434.206/2014 tertanggal 11 November 2014 dan surat keputusan Sekda nomor: 810/833/434.206/2014 tertanggal 10 November2014,” terang Muqoddas dalam orasinya, Senin (17/11).

Ketua PMII Cabang Sampang Syaifullah menyatakan, dengan beberapa kejanggalan yang ditemukannya, pihaknya menilai bah-

wa proses pengumuman CPNS di Sampang cacat hukum.

“Kami menuntut untuk mencabut hasil pengumuman kelulusan CPNS 2014 di wilayah Sampang. Sekda dan BKD harus minta maaf kepada masyarakat serta bertanggung jawab atas bobroknya proses rekrutman CPNS Kabupaten Sampang 2014. Bupati dan Sekda harus mengklarifikasi surat kelulusan CPNS Kabupaten Sampang 2014,” ucapnya.

Kepala BKD Sampang Slamet Terbang ketika menemui para demonstran membantah kalau proses rekrutman CPNS di Kabupaten Sampang melanggar aturan. BKD Sampang dikatakan sudah melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan.

“Pihak BKD sudah berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait proses rekrutman CPNS di Kabupaten Sampang. Dan kami dengan tegas menyatakan jika sejak awal sudah sangat transparan dalam semua tahapan rekrutmen CPNS, karena semua tahapan sudah bisa diakses di website BKD Sampang,” ujarnya.

Karena masih merasa belum

puas terhadap penjelasan Kepala BKD Sampang, para demonstran berbalik haluan menuju kantor Bupati Sampang. Pantauan Koran Madura di kantor Pemkab, para demonstran sempat terjadi aksi dorong dengan aparat kepolisian.

Insiden itu terjadi lantaran Bupati dan Sekda Sampang tak kunjung menemuinya. Bahkan para demonstran menyuarakan akan merobohkan pintu pagar besi kantor Pemkab jika Bupati dan Sekda tidak kunjung menemuinya.

Selang beberapa menit kemudian, karena para demonstran mengancam masuk paksa dan ingin merobohkan pintu pagar besi, akhirnya Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono keluar dan mencoba menemui para demonstran, namun niat Wakil Bupati untuk menampung aspirasi para demonstran ditolak.

Karena keinginannya tak kunjung terpenuhi (bertemu Bupati dan Sekda) para demonstran langsung membubarkan diri, namun massa berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar lagi hingga tuntutan mereka dipenuhi. =MOHAMMAD MUHLIS

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

K

Rapat Bamus Bergejolak Jadwal Pembahasan Raperda Penyertaan Modal Ditunda SAMPANG - Satu dari tiga raperda yang direncanakan akan dibahas bulan ini mendapat penolakaan dan terjadi perbedaan pandangan dari anggota Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang.

mohammad muhlis/ koran madura

Gejolak ini mengakibatkan rapat Bamus ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Pasalnya dalam rapat internal Bamus terdapat perbedaan dalam menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang direncanakan akan dibahas tahun 2014.

Untuk diketahui, dari 14 raperda yang masuk ke meja dewan, ada tiga 3 raperda yang dinilai mendesak untuk segera dibahas, sehingga pimpinan memutuskan untuk membahas 3 raperda itu tahun ini.

Namun sayang, 3 raperda tersebut setelah dirapatkan di internal Bamus terjadi gejolak antar anggota. Bahkan dalam rapat yang digelar ada anggota yang tidak menyetejui jika Raperda Penyertaan Modal BPRS BASS dibahas di tahun 2014.

Ketua Fraksi Gotong Royong DPRD Sampang Anwar Sanusi menyampaikan bahwa pada rapat Bamus Raperda Penyertaan Modal BPRS BASS kali ini terjadi perbedaan pandangan. Menurutnya, ada sebagian anggota yang menghendaki dibahas saat ini, dan ada juga sebagian yang tidak meng-

IMAM UBAIDILLAH, Ketua Dewan DPRD Sampang saat diwawancarai mengenai pembahasan raperda oleh awak media, Senin (17/11).

hendakinya. Sehingga tidak menemukan kesepakatan dan menunda acara rapat yang digelar Bamus.

“Ada tiga raperda yang dinilai mendesak yaitu Raperda APBD, Pilkades, dan Penyertaan Modal BPRS BASS. Namun Raperda Penyertaan Modal ada yang menghendaki dibahas dan ada juga yang tidak menghendakinya. Sehinga rapat yang tadi digelar oleh internal Bamus ditunda sehingga jadwal pembahasan masih belum

Punya Barang Mau Dijual?

terjadwal,” ujanya kepada awak media, Senin (17/11).

Lanjut Anwar, perbedaan terjadi ketika sebagian anggota mempertanyakan dasar pijakan terkait penyertaan modal tersebut. Sebab penyertaan modal dikatakan sudah diputuskan saat Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) APBD beberapa bulan yang lalu. ”Yang menjadi perbedaan pandangan teman-teman yaitu kenapa payung hukumnya baru muncul

PASANG IKLANNYA DISINI!

sekarang, padahal penyertaan modal yang sudah dianggarkan sudah selesai beberapa bulan yang lalu saat PAK,” ucapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah saat dikonfirmasi membenarkan jika kondisi rapat Bamus terjadi beda pendapat saat mengagendakan pembahasan beberapa raperda. Karena ada perbedaan pendapat yang tidak bisa disatukan maka memutuskan dikembalikan kepada

fraksi masing-masing.

“Soal Raperda Penyertaan Modal bukan terjadi perselisihan, hanya beda pendapat saja, karena perbedaan itu tidak bisa disatukan, tentunya kembali ke fraksi masing-masing untuk dilakukan lobi-lobi untuk mengadakan kesepahaman dalam pembahasan raperda ini, jadi kami perlu ketemu dan rapat dengan pimpinan fraksi dulu,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS

Untuk Pemasangan Iklan Display Atau Advertorial di

KORAN MADURA Dapat Menghubungi BAGIAN IKLAN

KORAN MADURA

HUBUNGI 03286770024

HOTLINE: 0328-6770024 EMAIL: koranmadura@gmail.com

L

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

Mahasiswa Galang Tanda Tangan DPRD Aksi Penolakan Rencana Kenaikan Harga BBM Sempat Ricuh SAMPANG - Aksi demi aksi terus bermunculan menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Setelah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sampang menyuarakan penolakan, kini giliran Forum Aliansi Imparsial mengambil sikap serupa.

“Kami mendesak DPRD selaku perwakilan rakyat untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM, karena akan menyengsarakan rakyat sebab kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan semua harga bahan pokok yanga ada,” teriak Zainuddin, korlap aksi, Senin (17/11).

Dalam aksinya di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Senin (17/11), mereka menggalang tanda tangan penolakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah dari wakil rakyat.

Namun, demonstran menuai kekecewaan, lantaran keinginannya untuk mendapatkan seluruh tanda tangan penolakan kenaikan harga BBM dari anggota DPRD Sampang tak terwujud. Para pengunjuk rasa yang menyodorkan surat pernyataan agar ditanda tangani ditolak oleh anggota DPRD yang menemuinya.

Zainudin mengajak seluruh anggota DPRD Sampang turut menolak rencana kenaikan harga harga BBM dengan menandatangani surat pernyataan sikap dan mengirimkan hasil tanda tangan pernyataan itu kepada DPR RI di Jakarta.

“Kenapa ditolak dan harus kami yang mengirim sendiri. Apa fungsi DPRD yang merupakan wakil rakyat. Kami mengecap penolakan surat pernyataan yang dilakukan anggota dewan dengan alasan agar dikirim sendiri oleh para pengunjuk rasa dengan rasa kecewa,” ucapnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang Fauzan Adima saat menemui para demonstran menyatakan bahwa surat pernyataan disarankan untuk dikirim sendiri oleh pendemo agar tidak ada kesalahpahaman.

Terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM, secara pribadi juga menolak, karena dianggap akan menyengsarakan rakyat kecil. Sehingga hal tersebut perlu dikaji ulang oleh pemerintah.

“Bukan menolak, tapi alangkah baiknya jika surat pernyataan itu dikirim langsung oleh pengunjuk rasa. Selain itu isi pernyataannya ala kadarnya hanya satu lembar kertas yang lusuh,” terangnya.

Ricuh Pantauan Koran Madura, aksi sempat diwarnai kericuhan.

Hal itu terjadi ketika di tengah perjalanan menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, rombongan

FAI menduduki mobil dinas Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang yang tengah diparkir di pinggir jalan, di sisi utara lapangan Wijaya Kusuma lantaran Dinkes tengah mengadakan acara di lapangan Wijaya Kusuma.

Para demonstran tiba-tiba berhenti dan menyandera mobdin lantaran ada oknum yang meprovakasi aksi mereka. “Mobil ini milik kita, jadi jangan disalahgunakan. Kalian (Dinkes) jangan senang-senang dulu, setengah bulan lagi kami pasti akan mendatangi kalian. Bahkan dengan jumlah yang lebih besar. Awas kalian semua, Pak Kepala Dinas, keluar kalau berani,” ucap Zainuddin ketika hendak mengancam pihak Dinkes.

Merasa tidak terima dengan

perlakuan massa, puluhan pegawai Dinkes yang sedang ada kegiatan di Lapangan Wijaya Kusuma langsung keluar menuju rombongan FAI dan mencoba menolak dan mempertahankan mobdinnya.

Tidak lama kemudian, sejumlah pasukan Brigade Mobil (Brimob) dengan senjata lengkap langsung merelai kericuhan tersebut, aksi merekapun berlanjut dikawal ketat menuju ke gedung DPRD Sampang untuk menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM. Menurut koordinator aksi, Zainuddin, bersitegangnya dengan pegawai Dinkes Sampang merupakan aksi spontan. Karena menurutnya, puluhan pegawai memprovokasi aksinya. Sehing-

ga, emosi massa tak terkendali dan mecoba menduduki mobil Puskesmas Keliling milik Dinkes.

“Meski sempat tegang, kami tetap fokus pada tujuan awal kami untuk menyampaikan aspirasi kami ke gedung DPRD Sampang. Sebab menaikan harga BBM ini jelas-jelas melanggar undang-undang 1945 pasal 33 ayat 2, dan 3, yaitu jika harga BBM dinaikan maka secara otomatis kebutuhan pokok yang lain akan ikut naik, dan yang menjadi korban adalah masyarakat kecil, oleh sebab itu, sebagai bentuk nyata kami untuk memperjuangkan nasib rakyat kecil, kami mendesak seluruh anggota DPRD Sampang harus satu suara menolak kenaikan harga BBM,” terangnya. =MOHAMMAD MUHLIS

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SELASA 18 NOVEMBER 2014 SELASA 18 NOVEMBER 2014| |TAHUN No. 0487 |IIITAHUN III No. 0487

PILKADES

Tak Sepenuhnya Dibiayai APBD BANGKALAN - Meski dalam aturan nomor 6 tahun 2014 biaya pilkades dibebankan kepada APBD, tetapi beban yang dianggarkan tidak sepenuhnya. Biaya pilkades tetap akan memakai uang dari calon kades yang mendaftar, apabila terdapat kekurangan anggaran. Hal itu diakui oleh kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Bangkalan, Ismed Efendy.

Menurut Ismed, dalam aturan undang-undang itu tidak mengatur semua kebutuhan dalam pilkades. Sehingga jika ada kekurangan biaya, akan dipatok kepada calon kades. Anggaran tiap desa tidak sama, tetapi dalam asumsi diberikan Rp 50 juta tiap desa. Ketidaksamaan anggaran di desa karena jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak sama antar desa.

"Anggaran pembiayaan itu tidak menyangkut keamanan, konsumsi. Penganggaran dari APBD hanya meliputi pembuatan kotak suara, surat suara, perlengkapan bilik, biaya pelantikan dan honor panitia," kata Ismed saat dikonfirmasi wartawan Koran Madura.

Dia menambahkan, dalam aturan undang-undang itu, juga akan melihat peraturan pemerintah dan peraturan daerah (perda). Oleh karena itu, harus masuk ke dalam perda, sehingga tidak semuanya dibebankan kepada APBD. Sementara itu, Ketua Lembaga Kajian Sosial Demokrasi (Leksdam), Misbah menilai apa yang menjadi langkah pemerintah daerah merupakan permainan, jika kekurangan anggaran masih dibebankan kepada calon kepala desa (kades). Sebab dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 sesuai pasal 34 butir 6 dijelaskan kalau biaya pilkades serentak dibebankan kepada APBD. "Memang undang-undang itu masih belum menjelaskan secara rinci penjabarannya.

Namun, dalam pasal itu sudah jelas kalau biayanya menggunakan APBD. Kalau masih meminta ke calon kades mengenai kekurangan biayanya, namanya itu permainan. Kan sangat lucu," kata Misbah. = MOH RIDWAN/RAH

doni heriyanto/koran madura

DIAMANKAN. Petugas Satlantas Polres Bangkalan saat menunjukkan kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Tabrakan Beruntun Menelan Korban Jiwa Pengendara Supra Meregang Nyawa di TKP BANGKALAN - Kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan roda dua terjadi di Jalan Raya Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, Senin (17/11) sekitar pukul 08.30 WIB. Akibat dari insiden ini, salah satu pengendara tewas seketika di tempat kejadian perkara (TKP), karena menderita luka parah di bagian kepala. Diduga penyebab kecelakaan adalah karena kelalaian korban yang tidak memperhatikan jarak aman saat mendahului kendaraan yang ada di depannya.

Kronologis peristiwa berawal dari saat Sapuri (54), warga Desa Perreng, Kecamatan Burneh yang mengendarai Honda Supra dengan nomor polisi (nopol) B 6068 SPX, berjalan dengan kecepatan tinggi dari arah utara ke selatan.

Tiba di TKP, motor Sapuri terlalu ke kanan dan tidak bisa dikenda-

likan saat mendahului kendaraan jenis dan nopol tidak dikatahui yang berada di depannya.

Pada saat yang bersamaan dari arah selatan ke utara melintas sepeda motor Yamaha Byson dengan nopol M 6250 GY yang dikendarai Trisna Hadi Pranata (29), warga Kelurahan Pajagan.

Karena jarak terlalu dekat, benturan keras tak dapat dihindarkan. Setelah Sapuri terjatuh, bertabrakan lagi dengan Suzuki Shogun dengan nopol H 2039 JF yang dikendarai oleh Sutikno (29), warga Desa Majenang Kecam Kedung Piring, Lamongan.

Akibat dari tabrakan tersebut, Sapuri langsung tewas seketika. Disiyalir nyawa korban tidak bisa ditolong karena banyak mengeluarkan darah dari kepala.

Sedangkan korban lainnya Trisna Hadi Pranata mengalami patah tulang bahu kiri, Sutikno yang diketahui sebagai penjual pentol keliling menderita luka ringan karena terkena kuah pentol.

Seketika itu juga semua korban langsung dilarikan ke RSUD Sy-

amrabu Bangkalan.

Sementara Kanit Laka Lantas Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo menyatakan insiden kecelakaan tersebut karena faktor kelalaian pengendara Honda Supra yang tidak memperhatikan jarak aman saat hendak mendahului kendaraan yang melaju di depannya. Jika korban bisa lebih hati-hati kemungkinan kecelakaan bisa dihindarkan.

"Semua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah kami amankan, kerugian materi kurang lebih 5 juta. Kami selalu mengimbau untuk mengutamakan keselamatan saat berkendara biar tidak terjadi kecelakaan," terangnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

2 Kasi Kejari Dilantik oleh Gabungan LSM LSM se-Kabupaten Bangkalan Merasa Dilecehkan Kajari BANGKALAN - Pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangkalan yang menyebut Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Bangkalan mandul berbuntut panjang. Pernyataan yang sempat tertulis di Harian Koran Madura tersebut membuat LSM geram. Gabungan Aliansi LSM dan OKP se-Bangkalan menuntut mundur Kajari Bangkalan, Joeli Sulistyanto. Mereka pun langsung melantik dua Kasi Kejaksaan Negeri untuk bisa menjadi Kajari sebagai simbol penolakan terhadap Kajari yang menjabat.

AKBP Sulistijono Kapolres Bangkalan

doni heriyanto/koran madura

BERBUAT ANARKIS

Polres Lepas Pengunjuk Rasa yang Ditangkap BANGKALAN - Kepolisian Polres Bangkalan, Jawa Timur akhirnya melepas seorang pengunjuk rasa yang ditangkap karena berbuat anarkis di kantor Kejaksaan Negeri setempat, saat aksi menuntut pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah itu.

"Tadi yang bersangkutan sudah kami lepas," kata Kapolres Bangkalan AKBP Sulistijono per telepon, Senin malam.

Petugas kepolisian Polres Bangkalan Senin siang menangkap seorang pengunjuk rasa yang diduga menjadi provokator dalam unjuk rasa anarkis di kantor Kejari setempat.

Pelaku selanjutnya dipisah dari puluhan pengunjuk rasa lainnya, lalu dibawa ke Mapolres Bangkalan dengan menggunakan mobil petugas Polres Bangkalan.

Menurut Kapolres, tujuan penangkapan itu sebenarnya dimaksudkan agar situasi lebih kondusif, mengingat massa anarkis dan kian brutal, bahkan berupaya melakuakan penyisiran ke ruang kerja Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Joeli Soelistiyono.

Unjuk rasa massa gabungan LSM dan organisasi kepemudaan (OKP) serta organisasi kemahasiswaan Bangkalan ini menyoroti sejumlah kasus dugaan korupsi yang dilaporkan ke Kejari Sampang, namun hingga

kini belum ditindak lanjuti dengan alasan karena jumlah tenaga penyidik terbatas.

Sejumlah kasus dugaan korupsi yang menjadi sorotan massa pengunjuk rasa ini antara lain kasus dana bergulir pada Kredit Usaha Tani (KUT), P2SEM, bantuan raskin, pungutan liar Dispenduk Capil, PUAP, PNPM dan proyek fisik BPWS. Menurut juru bicara perwakilan LSM Fathurrahman Said, pihaknya perlu turun jalan menuntut Kejari mengusut berbagai dugaan kasus korupsi ini, agar kasus dugaan korupsi yang terjadi di Bangkalan bisa tuntas dan kerugian negara bisa diselamatkan.

"Kalau pimpinan Kejari tidak mampu menggerahkan anak buahnya mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi di Bangkalan ini, maka lebih baik mundur dari jabatanya," kata Fathurrahman Said.

Sementara, usai polisi melepas peserta aksi yang diamankan itu, massa gabungan LSM, OKP dan organisasi kemahasiswaan di Bangkalan itu kembali ke kantor Kejari dan hingga Senin malam, masih bertahan.

"Kami akan tetap bertahan disini hingga Kajari datang menemui kami, atau sebaliknya yakni pidah dari Bumi Bangkalan ini," kata pengunjuk rasa lainnya, Nanang Hidayat. = ANT/ABD AZIZ

Dua pejabat yang mereka lantik, yaitu Kasi Pidsus Agus Budiyanto dan Kasi Intel Benny Nugroho yang pada saat itu sedang menemui para demonstran.

Dengan disumpah memakai kitab suci Alquran layaknya sumpah jabatan, keduanya dipaksa menirukan sumpah janji agar bersedia dilantik menjadi Kajari dan menjalankan tugas dengan baik.

"Bapak Agus dan Benny kami jadikan Kajari pilihan masyarakat. Kajari Bangkalan segera mundur dari jabatannya.

Karena bukan kami yang mandul, tapi Kajari sendiri," kata Ketua LSM Lempar, Fatkhurrahman Said atau yang lebih dikenal sebagai Jimhur Saros yang langsung melantik keduanya.

Selain itu, Nanang Hidayat selaku korlap aksi menyampaikan, Kajari Bangkalan diduga masih tebang pilih dalam menangani dan menyelesaikan berbagai kasus. Terbukti banyaknya kasus yang mangkrak hingga kini, seperti kasus dana bergulir, P2SEM, KUT, Raskin Desa Bungkeng Kecamatan Tanjung Bumi, pungli di Dispenduk Capil Bangkalan, Raskin di Desa Tlagah, PUAP di Desa Tlagah, PNPM Desa Tlagah, dan proyek fisik di BPWS. "Kajari Bangkalan terkesan masih tebang pilih di dalam menangani dan menyelesaikan berbagai kasus di Kabupaten Bangkalan. Banyak kasus korupsi sampai kini masih mangkrak," ujar koorlap aksi, Nanang Hidayat, Senin (17/11).

Massa yang menduduki kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) juga mengirimkan surat pernyataan ke Kejati Jatim melalui faksimili. Dalam surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa apa yang telah diucapkan Kajari Bangkalan, Joeli Sulistyanto melecehkan LSM se Bangkalan. Sebab pernyataan tersebut dilakukan di depan Forpimda Bangkalan dan kalangan media.

"Pernyataan tersebut yang diutarakan di hadapan Forpimda adalah perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan terhadap LSM se-Bangkalan. Padahal selama ini LSM salah satu mitra kerja yang selalu mendukung aparat penegak hukum," demikian sebagian isi dalam surat pernyataan tersebut.

Sampai berita ini ditulis, massa masih menduduki kantor Kejaksaan Negeri Bangkalan.

Mereka bertahan dengan sejumlah poster yang isi tulisan dalam poster itu di antaranya usir Kajari dari Bangkalan karena tidak bisa ungkap kasus korupsi. Mana bukti Kajari ungkap kaus korupsi di Bangkalan. Kasus di Kejari dipeti-es-kan, dijadikan ATM Berjalan, dibuat alas kompor. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

DILANTIK. Dua pejabat Kejari Bangkalan dilantik langsung oleh gabungan LSM di depan kantor Kejari, kemarin (17/11).

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SELASA 18 NOVEMBER 2014 SELASA 18 NOVEMBER 2014| |TAHUN No. 0487 |IIITAHUN III No. 0487

ant/rosa panggabean

ANCAMAN BANJIR JAKARTA. Langit mendung di atas Kota Jakarta, Senin (17/11). Meskipun Pemprov DKI telah melakukan antisipasi banjir dengan normalisasi sungai dan waduk, serta pemasangan pompa dan pembuatan sumur resapan, namun masih terdapat 600 RW di Jakarta yang masih berpotensi banjir.

JAKARTA - Memasuki November, hujan mulai intens membasahi sejumlah wilayah di Tanah Air yang dimulai dari wilayah barat yaitu Pulau Sumatera.

Seperti yang sudah diprediksikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelumnya bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia akan mulai memasuki musim hujan pada Oktober 2014.

"Dibandingkan dengan karakteristik iklimnya selama 30 tahun, awal musim hujan 2014/2015 diperkirakan mundur," kata Kepala BMKG Andi Eka Sakya.

Sebanyak 48,72 persen wilayah Indonesia masuk awal musim hujan pada Oktober 2014.

Sedangkan sebanyak 46,16 persen diperkirakan awal musim hujannya mundur dan yang sama sebanyak 34,11 persen.

Lebih lanjut Andi menjelaskan bahwa sifat musim hujan kali ini diprakirakan normal jika dibandingkan dengan rata-rata klimatologisnya yaitu sebanyak 68,81 persen.

Ia menjelaskan bahwa pola hujan di Indonesia ada tiga tipe yakni monsunal, ekuatorial, dan lokal.

Sebagian wilayah di Riau, Sumsel, Jambi, Lampung, Jawa,

Musim Hujan Bencana pun Datang Bali, Nusa Tenggara, Kalsel dan Kalteng memiliki tipe hujan monsunal, dimana puncak hujan terjadi pada bulan Januari, ujar dia.

Sementara Di Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Kalbar, Kaltim, Sulawesi, Malut dan Papua memiliki tipe hujan ekuatorial, di mana puncaknya terjadi pada bulan November.

Sedangkan di Maluku dan Sorong Papua Barat pola hujan berupa tipe lokal dengan puncaknya terjadi pada antara Juni dengan Juli.

Waspada Bencana Hujan yang intensitasnya mulai tinggi itu ternyata berdampak pada timbulnya banjir dan longsor serta ancaman puting beliung yang perlu diwaspadai oleh semua pemangku kepentingan di berbagai wilayah di Tanah Air. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa tren bencana puting beliung kini terus meningkat signifikan di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut dia dalam kurun waktu 10 tahun yaitu pada 2003 hingga 2013 kejadian puting beliung meningkat 1.577 persen.

Dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut adalah 303 orang meninggal, 252.877 orang menderita, 29.108 rumah rusak berat, 13.184 rumah rusak sedang, 89.576 rumah rusak ringan, dan ratusan fasilitas umum rusak.

Sedangkan akibat banjir telah menggenangi sebanyak 37 kecamatan di enam kabupaten di Provinsi Aceh pada awal November 2014.

Dengan rincian Kabupaten Aceh Besar sebanyak tiga kecamatan, Kabupaten Aceh Singkil melanda empat kecamatan, Kabupaten Aceh Jaya (lima kecamatan), Kabupaten Aceh Barat (delapan kecamatan), Kabupaten Aceh Selatan (tujuh Kecamatan), dan Kabupaten Nagan Raya (10 kecamatan).

Akibat bencana banjir tersebut, kata dia, sebanyak 1.194 kepala keluarga atau 4.390 jiwa mengungsi di Aceh Jaya dan 12 kepala keluarga (48 jiwa) mengungsi di Aceh Besar.

Selain itu seribuan rumah terendam banjir hingga 2,5 meter yaitu di Aceh Besar sebanyak 1.000 rumah, Aceh Singkil sebanyak 203 rumah, Aceh Jaya sebanyak 1.863 rumah, Aceh Barat sebanyak 100 rumah, Aceh Selatan

sebanyak 3.697 rumah, dan Nagan Raya sebanyak 6.642 rumah.

Hujan dengan intensitas tinggi juga telah menyebabkan tanah longsor di sejumlah titik di kawasan Glee Paro, Kabupaten Aceh Besar, sehingga melumpuhkan arus transportasi Banda Aceh ke Calang, Kabupaten Aceh Jaya.

Untuk mengatasi hal itu peralatan berat telah dikerahkan untuk membersihkan material longsoran, kayu dan batu yang menutup beberapa ruas jalan. Beberapa lokasi masih belum dapat dijangkau karena jalan longsor dan terendam banjir ditambah hujan masih terus turun sehingga menghambat evakuasi.

Bantuan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memberikan bantuan dana sebesar Rp1,2 miliar untuk penanganan tanggap darurat banjir di Provinsi Aceh.

Kepala BNPB Syamsul Maarif juga telah memerintahkan Tim Reaksi Cepat BNPB yang berada di lokasi bencana untuk terus mendampingi BPBD dalam penanganan darurat.

Sementara itu Kementerian Sosial juga terus mendorong penyalu-

ran bantuan logistik untuk warga di tiga kabupaten yang dilanda banjir dan longsor di Provinsi Aceh.

"Tiga kabupaten yaitu Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Barat Daya sudah mengajukan permohonan bantuan, kita dorong bantuan ke sana," kata Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial Margowiyono menjelaskan.

Margo menjelaskan bahwa sebelumnya Kementerian Sosial juga sudah mengirimkan bantuan berupa keperluan logistik sebanyak 5.000 paket berupa lauk pauk, tenda, family kit, dan berbagai kebutuhan lainnya.

"Senin (3/11) sudah kita kirim ke provinsi, masing-masing dari gudang di Jakarta dan Palembang," kata Margo, menjelaskan.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana sudah dilakukan terutama untuk masa tanggap darurat.

Selain itu, kata dia, sebagai bentuk kesiapsiagaan, Kemensos juga sudah mengirimkan buffer stok (stok penyangga) ke setiap provinsi.

Di samping logistik, kesiapsiagaan sumber daya manusia juga terus dipersiapkan, tambah Margo, yaitu meningkatkan kemampuan Taruna Siaga Bencana (Tagana). = ANT/DESI PURNAMAWATI/DIK

R

KORAN MADURA

SELASA 18 NOVEMBER 2014 No. 0487 | TAHUN III

SELASA 18 NOVEMBER 2014 | No. 0487 | TAHUN III

Putri Ayu Maidarisna KORAN MADURA

Berguru dari Kesalahan Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti pernah melakukan kesalahan, sehebat apa pun manusia itu. Karena manusia tempat salah dan lupa. Itu sebabnya manusia harus berusaha untuk menghindari kesalahan dan belajar dari kesalahankesalahan yang pernah dilakukannya untuk menjadi manusia yang lebih baik.

B

Mahasiswa Galang Tanda Tangan DPRD Aksi demi aksi terus bermunculan menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Salah satunya Forum Aliansi Imparsial menggalang tanda anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang untuk menolak kenaikan harga BBM. Selengkapnya SAMPANG | Hal. L

Nama : Putri Ayu Maidarisna Tetala : Bangkalan, 12 Desember 1993 Hobi : Travelling Idola : Maudy Koesnaidy

agi Putri Ayu Maidarisna, sikap manusia terhadap kesalahan bermacam-macam. Banyak manusia tidak bisa menerima kesalahan, baik yang ia lakukan sendiri ataupun yang dilakukan orang lain. Ada sebagian orang yang menyesal berlebihan dan berputus asa ketika dirinya melakukan suatu kesalahan yang serius. Ia akan terus menerus menyalahkan dirinya kemudian memutuskan untuk tidak mencoba lagi di masa-masa yang akan datang.

"Berbuat salah itu manusiawi. Namun, yang terpenting bagaimana belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi," ujar gadis yang akrab disapa Ayu itu.

Menurut Ayu, kesalahan terbesar itu adalah ketika seseorang melakukan kesalahan dan ia tidak belajar apa-apa darinya.

Kesalahan dalam hidup memiliki fungsi yang penting, yaitu fungsi pembelajaran.

Ia bukannya sesuatu yang sia-sia. Demikian juga dengan pengalaman yang buruk. Ia berfungsi untuk membantu seorang tumbuh dan menjadi kuat.

"Seseorang tidak mungkin belajar dalam hidup ini, melainkan ia akan mengalami kesalahan. Kesalahan itulah yang akan membuat seseorang semakin matang dan mampu melakukan sesuatu semakin baik dan semakin sempurna. Beda orang yang sukses dengan orang yang gagal adalah orang sukses menjadikan kesalahan dan pengalaman buruk sebagai gurunya, sementara orang yang gagal tidak," paparnya. =Doni Heriyanto/rah

P