e Paper 18 November 2013

1

SENIN 18 NOVEMBER 2013 NO. 0241 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

18 NOVEMBER 2013

g PAMANGGHI

Antre

Mendung di Langit

Oleh : MH Said Abdullah

Anggota DPR RI asal Madura

Setelah wacana denda bagi penerobos jalur busway, kini juga muncul rencana pemberlakuan langkah serupa bagi warga Jakarta yang membuang sampah. Warga yang terbukti membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda Rp. 500 ribu rupiah untuk perorangan dan Rp. 50 juta untuk korporasi.

Langkah pemberlakuan denda itu sekali lagi menegaskan betapa persoalan disiplin di tengah masyarakat memang sangat menghawatirkan. Untuk sesuatu yang membawa dampak besar berupa banjir, yang hanya membutuhkan sedikit kedisiplinan melalui buang sampah pada tempatnya saja, sulit sekali. Terasa sekali ada sesuatu yang salah dalam proses pendidikan di negeri ini, baik yang bersifat formal maupun informal sehingga sulit mengembangkan budaya disiplin.

Jam karet alias waktu molor, tidak tepat waktu sudah membudaya. Terlambat dianggap hal biasa. Bahkan sudah lumrah di negeri ini acara resmi diundangan misalnya, dicamtukan jam 8, satu jam lebih awal dari acara sesungguhnya karena mensiasati kemungkinan besar para undangan hadir terlambat. Kemacaten jadi alasan klasik paling sering dikemukakan sebagai pembenar keterlambatan.

Tak usah bicara persoalan kedisplinan berlalu lintas yang sudah jadi rahasia umum di negri ini sehingga menjadi salah satu penyebab kematian terbesar setelah penyakit jantung dan TBC. Untuk sekedar memenuhi jadwal acara tepat waktu bahkan ketika sedang tidak terlambat datang pun ke arena acara sulit dilaksanakan. Ada yang “ngopi” sebentar, merokok sebatang dua batang, baca koran atau untuk era sekarang BBM an atau SMS an.

Secara obyektif tampaknya bangsa ini memang harus berlapang dada mengakui bahwa proses pendidikan menumbuhkan kedisiplinan gagal total. Antri, tertib, tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok pada tempat terlarang, merupakan sesuatu yang sangat mahal dan sulit ditemui di negeri ini. Mungkin baru beberapa perusahaan swasta yang relatif lebih baik tingkat disiplinnya; itupun masih sering mengabaikan hal besar terkait keselamatan pekerja misalnya.

Pendidikan kediplinan dan konsistensi penegakan tampaknya menjadi titik masuk paling banyak mempengaruhi kedisiplinan masyarakat. Di negara maju, kedisplinan banyak dimulai dari anak-anak dengan diajari antri secara tertib. Ada kesadaran bahwa mengajarkan antri jauh lebih penting dan sangat sulit dibanding mengajarkan pelajaran lain. Mengajari antri dalam paradigma berpikir di luar merupakan proses panjang yang memerlukan waktu lebih dari 10 tahun; sedang pelajaran matematika, kimia dan fisika dan lainnya, lebih mudah diajarkan. Tentu saja di sini lebih menyangkut watak, perilaku, yang memang perlu ditanamkan jauh lebih dini, ketimbang pendidikan terkait kebutuhan bekal hidup lainya.

Dengan kesadaran antri, masyarakat akan berusaha tepat waktu, menghargai hak orang, bersabar, tekun, berusa kerja keras, mengembangkan kreativitas serta berupaya meningkatkan kedisiplinan dalam berbagai hal. Sebab bila tidak, akan tercecer, tertinggal dari orang lain. Dan terbukti, karena watak antri yang tidak tumbuh di tengah masyarakat di negeri ini, tak hanya kedisplinan yang semrawut; kita juga tertinggal dalam hal apapun dari negara-negara lain. =

Brasil Libas Honduras 5-0 Paulinho dkk. sukses menaklukkan Honduras dengan skor besar 5-0.

Baca selengkapnya di halaman olahraga.

SURABAYA

Mendung nampak menggantung di Langit Kota Surabaya, Minggu (1711).

Masa pancaroba membuat kondisi cuaca cepat berubah dan memicu pertumbuhan awan konvektif (awanawan tebal) yang efektif.

ICW Mencurigai Dua Menteri Diduga Ada Upaya Pembajakan BUMN Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencurigai Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Keuangan Chatib Basri merestui upaya pelepasan aset BUMN dari Negara karena bergeming atas permohonan uji materi UU Keuangan Negara dan BPK ke Mahkamah Konstitusi.

“Jangan-jangan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan itu merestui permohonan uji materi ke MK, sebab tidak ada upaya tegas untuk melawan gugatan yang berpotensi privatisasi BUMN itu,” kata Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch Donal Fariz di Jakarta, Minggu (17/11).

Dugaan tersebut menguat ke-

tika salah satu pemohon gugatan uji materi tersebut adalah dari Forum BUMN dan Biro Hukum Kementerian BUMN. Donal menambahkan jika aset yang dimiliki BUMN tersebut terpisah dari aset Negara maka akan timbul sejumlah risiko mengkhawatirkan bagi Negara.

“Kalau (permohonan) itu dikabulkan, kami khawatir akan menjadi ‘angin surga’ bagi praktik pembajakan dan perampokan BUMN. Kalau MK mengabulkan, maka MK melegalkan perampokan BUMN seperti layaknya politisi,” tambah Donal.

Saat ini, Mahkamah Konstitusi sedang ‘menggodok’ permohonan uji

materi terhadap pasal 2 huruf G dan I UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 6 ayat 1, pasal 9 ayat 1 huruf b, pasal 10 ayat 1 dan 3 huruf b serta pasal 11 huruf A UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pengawas Keuangan.

Pengajuan uji materi tersebut dilakukan oleh Forum BUMN, Biro Hukum Kementerian BUMN, dan Pusat Pengkajian Masalah Strategis UI. Namun dilihat dari hasil resume persidangan, permohonan mengenai pemisahan aset BUMN dari aset Negara tersebut akan dikabulkan MK. Jika aset BUMN lepas dari Negara, maka BPK tidak lagi bisa melakukan audit terhadap aliran dana badan usaha tersebut. Hal itu dikhawatirkan juga bisa menjadi ‘mesin uang’ bagi partai politik menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2014. (ant/mk)

RENDAHNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Mahkamah Konstitusi Harus Segera Dipulihkan Seorang pengunjuk rasa dari Komunitas Peduli Keadilan melakukan aksi teaterikal di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Terkait fungsinya, MK harus segera dipulihkan sebelum pemilu legislatif digelar menyusul rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini.

Foto; Fanny Octavianus/ Antara

Bunga “Saya dengar ente kemarin dipanggil ke kantor polisi.

Ada urusan apa?” tanya Burhan.

“Ada kejadian sederhana. Saya tiga hari yang lalu dilempar batu oleh seseorang. Saya balas dengan tersenyum sambil saya lempar bunga,” jelas Matrawi.

“Kan bijaksana sekali ente. Tapi kok tetap dipanggil polisi?”

“Masalahnya saat ane membalas melempar bunga disertai dengan potnya.”

“Itu sih bukan sederhana. Cari perkara,” sanggah Burhan

Cak Matrawi

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) harus segera dipulihkan sebelum pemilu legislatif digelar pada 9 April 2014 mendatang menyusul rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini pasca kerusuhan di tengah sidang sengketa pilkada beberapa waktu lalu. Upaya pemulihan sangat penting karena kerusuhan yang terjadi di MK merupakan manifestasi dari runtuhnya kewibawaan MK di mata publik.

“MK sedang mengalami krisis kepercayaan yang luar biasa. Peristiwa yang terjadi di MK beberapa waktu lalu tidak bisa dikatakan sebagai kejadian

spontan,” kata anggota Komisi III DPR RI Saan Mustopa di sela-sela acara sepeda santai bersama komunitas sepeda dan masyarakat di Karawang, Jawa Barat, Minggu (17/11).

Politisi Partai Demokrat ini mencermati, situasi ini tidak hanya akan membahayakan lembaga penegak konstitusi itu. Tetapi juga berbahaya bagi perhelatan politik yang akan digelar tahun 2014. Pasalnya, bakal diprediksi banyak terjadi sengketa pemilu yang ditangani MK. Ketidakpercayaan publik yang muncul, dilihatnya, justru akan melahirkan kecemasan yang luar biasa.

Saan menyarankan sebuah solusi agar hakim-hakim MK dipercaya kembali. DPR, menurutnya, juga memiliki tugas besar untuk mengembalikan wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Relevansinya, proses seleksi hakim MK di DPR memang harus diperbaiki dan diperketat. “Saya mengusulkan memang ke depan hakim MK itu independen, nonpartai. Karena MK adalah lembaga mandiri sebaiknya diiisi oleh orang-orang yang mandiri juga,” kata Saan.

Saan mengatakan, revisi UU MK memang diperlukan untuk memperbaiki lembaga MK. Namun, ia

menyarankan agar sementara waktu menggunakan Perppu MK yang telah ditawarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai solusi untuk menyelamatkan lembaga itu. “Perppu MK bisa menjadi pintu masuk untuk menyelamatkan MK, sebelum melakukan revisi UU MK. Saat ini, memang tidak memungkinkan untuk melakukan revisi UU MK,” kata Saan.

Senada dengan Saan, Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Syahuri mendesak MK berbenah, dalam skala besar. Salah satunya, MK harus segera menjalankan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2013 tentang MK. “Kepercayaan itu soal hati. Jadi MK perlu melaksanakan Perppu MK agar masyarakat kembali percaya,” kata Taufiqurrahman Syahuri dalam diskusi Wibawa MK Terjun Bebas di Warung Daun, Jalan Cikini Raya Nomor 26, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11).

Menurut Taufiqurrahman, terkait perppu itu, ada tiga hal yang harus dijalankan MK. Pertama, persyaratan bagi hakim MK yang tak boleh menjadi anggota parpol selama tujuh tahun sebelumnya.

Kedua, mekanisme seleksi hakim dengan menggunakan panel ahli.

Ketiga, tentang pembentukan Majelis Kehormatan MK yang bersifat permanen guna mengawasi hakim MK. Di samping itu, MK harus menghapus peran Sekretaris Jenderal untuk mengawasi kinerja Dewan Kode Etik internal. Peran Sekjen membuat masyarakat makin tidak percaya karena tidak ada independensi. (gam/aji)

2

NASIONAL

SENIN 18 NOVEMBER 2013 NO.0241 | TAHUN II

Nasib Boediono di Tangan Budi Mulya?

JAKARTA-Tim Pengawas Bank Century mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) bidang pengelolaan moneter Budi Mulya ke jeruji besi. Keputusan ini merupakan langkah maju dalam menangani mega skandal Bank Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun tersebut. Meski demikian, pertanggungjawaban tidak boleh hanya dialamatkan kepada Budi Mulya namun semua anggota dewan gubernur BI saat tersebut. Pasalnya, dewan gubernur BI secara kolegial merumuskan kebijakan strategis BI. "Harap diingat bahwa yang memiliki wewenang memberian FPJP menurut sistem penetapan Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah para anggota dewan gubernur BI," ucap Anggota Tim Pengawas Bank Century DPR Bambang Soesatyo, di Jakarta, Minggu (17/11).

Budi Mulya

Boedioni

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia

S

eperti diberitakan, KPK akhirnya menahan mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya, Jumat, (15/11) Budi Mulya ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur cabang KPK setelah setahun lalu ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Menurut Bambang, penahanan Budi Mulya menjadi pembuka jalan bagi KPK untuk meminta pertanggung-

jawaban gubernur BI dan anggota dewan gubernur BI lainnya. Oleh karena itu, Timwas Century menunggu KPK untuk memeriksa semua anggota dewan gubernur BI saat itu, termasuk Boediono yang saat itu menjabat Gubernur BI. "Dalam kasus FPJP untuk Bank Century, perubahan PBI dibahas dalam rapat dewan Gubernur yang dipimpin Gubernur BI saat itu, Boediono.

Perubahan PBI itu jelas sebagai keputusan kolektif kolegial. Saya ingat bahwa pimpinan KPK pernah menyatakan semua anggota dewan Gubernur

Wakil Presiden BI, termasuk Boediono, bisa dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan pemberian FPJP Bank Century," tandas Anggota Komisi III DPR itu.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai nasib Boediono akan tergantung kepada keterangan Budi Mulya. “Pak Boediono selama ini diduga terlibat dalam skandal Bank Centrury ketika menjabat sebagai Gubernur BI. Sementara ini, dia (Boediono_red) juga sebagai terperiksa baik oleh Timwas DPR maupun KPK, jadi belum tersangka, ya

kita tunggu keterangan Budi Mylya," tegas dia.

Yusril menegaskan, hasil pemeriksaan lanjutan terhadap Budi Mulya akan menjadi petunjuk penting, apakah Boediono terlibat atau tidak dalam kasus skandal Century itu. "Maka ada benarnya kalau nasib Boediono tergantung nasib Budi Mulya," tambahnya.

Misalnya kata Yusril, kalau Budi Mulya terbukti bersalah dalam mengeluarkan kebijakan bail out Bank Century, maka petunjuk keterlibatan Boediono akan makin

terang. Sebab, tanggungjawab pengambilan keputusan di BI itu bersifat kolektif. “Jadi, kalau Budi Mulya dipidana, maka gubernur BI akan susah untuk menghindar dari tanggungjawab, karena gubernur BI bisa didakwa telah melakukan kejahatan bersama-sama dalam suatu delik penyertaan.

Sehingga bisa dikenakan Pasal 55 KUHP," ungkapnya.

Namun demikian kata dia, jalan ke arah itu masih panjang, meski seandainya Budi Mulya terbukti bersalah oleh PN Tipikor, karena Budi Mulya sendiri masih bisa banding.

"Setelah banding masih ada kasasi. Perkara Budi Mulya sendiri bisa tuntas dua tahun lagi. Kalau dua tahun lagi, berarti Pak Boediono tidak lagi menjabat Wapres,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad kembali memastikan tidak akan berhenti pada penetapan tersangka Budi Mulya dalam kasus dugaan korupsi pengucuran skandal Century.

KPK kata dia Abraham akan mengejar pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam skandal korupsi yang merugikan negara triliunan

rupiah itu. "Kita akan kembangkan dan dalami terus kasus Century untuk melihat ada tidak keterlibatan orang lain. KPK tidak akan berhenti pada BM saja," kata dia.

Meski demikian, Abraham enggan membeberkan siapa-siapa saja pihak yang berpotensi ditersangkakan KPK apakah dari unsur BI atau dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Abraham hanya tertawa saat disinggung apakah pihaknya tengah membidik Budiono sebagai tersangka selanjutnya. (gam/ abd)

MODUS KORUPSI

Dari Wanita Cantik hingga Polis Asuransi JAKARTA- Para koruptor semakin canggih menyamarkan harta hasil korupsinya agar tidak terendus penegak hukum.

Salah satu modus yang lazim digunakan adalah menyembunyikan hasil jarahan melalui wanita cantik dengan cara membelikan barang mewah. Dan kini, pembelian polis asuransi berjangka juga dipakai koruptor untuk menghilangkan jejak kejahatannya.

Berdasarkann catatan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), kejahatan korupsi saat ini tidak lepas dari peran perempuan cantik. Disinilah mulai berkembang modus pencucian uang hasil korupsi itu dialirkan melalui pembelian aset berharga dan diatas namakan perempuan cantik tadi. Misalnya, sejumlah wanita yang terlibat dalam kasus dugaan suap dan pencucian uang kuota impor daging sapi yang melibatkan Ahmad Fathanah dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Atau beberapa istri yang diduga terlibat kasus korupsi simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri yang melibatkan Irjen Polisi Djoko Susilo.

"Saya memang agak prihatin banyak anak muda tidak terlalu 'aware' dengan pencucian uang. Sebenarnya bisa disosialisasikan bahwa uang yang digunakan orang dan berasal dari hasil kejahatan bisa dihukum. Itu sama saja misalnya, dengan penadahan mobil hasil curian," kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso di Jakarta, Sabtu (16/11).

Bahkan, ujar Agus, modus yang dilakukan selalu menyebar ke banyak orang, bisa dari satu orang ke dua orang sampai lima orang dan lebih. Karena itu, PPATK meningatkan, secanggih apapun koruptor menyembunyikan uang hasil kejahatannta pasti akan terlacak. "Banyak modusnya saat ini. Bisa dikasih perhiasan atau disumbangkan. Tetapi kami pastikan, pasti akan ketahuan juga," ujar dia.

Dia mengungkapkan, koruptor miliki tipe umum untuk melakukan pencucian uang hasil dari korupsi. Pencucian uang tipologi umumnya mereka itu flash man atau menempatkan hasil uang korupsi untuk dimasukan ke bank dulu atau dia beli polis asuransi.

Usai dimasukan dalam bentuk polis asuransi, sambung Agus, koruptor biasanya menyamarkan uang korupsi (layering) ke berbagai produk keuangan. Seperti, membeli reksadana, saham, asuransi atas nama istri, anak, atau cucunya.

Tak hanya itu, pencucian uang itu juga kerap disamarkan dalam bentuk properti tidak bergerak seperti tanah. "Kemudian membeli properti atas nama orang lain seperti mobil atas nama orang lain, juga biasanya membeli seperti barangbarang perhiasan seperti emas, lukisan, atau logam mulia," jelasnya.

Saat ini kata Agus, penyidik institusi hukum maupun PPATK tidak hanya menelusuri aset (aset tracing) milik koruptor atau pejabat negara yang terindikasi punya rekening gendut. Dicontohkan Agus, PPATK pernah menemukan sebuah kasus pencucian uang yang disamarkan berupa emas di suatu tempat di pojok pasar. "Kita tidak bisa lagi hanya menelusuri ke perbankan saja tapi juga ke instansi lain seperti dealer mobil itu juga harus bekerjasama. Atau mereka mencoba membeli perhiasan, kita juga harus bekerjasama dengan mereka. Dikiranya PPATK tidak tahu. Tapi itu ketahuan karena omsetnya itu. Karena sehari (biasanya omsetnya) cuma Rp 500 juta, tiba-tiba hari itu omsetnya 1,5 miliar," tandasnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan public John Palinggi mengatakan para koruptor memang semakin canggih menyembunyikan harta jarahannya. Bahkan salah satu prakterk yang sering dilakukan adalah dengan pembayaran atau transaksi tunai dalam Jumlah besar. "Pelaku yang memperoleh uang hasil kejahatan atau tindak pidana tersebut kemudian melakukan pembelian barang-barang mewah dengan menggunakan uang tunai. Misalnya, beli emas, beli rumah, beli mobil dll," tambah dia.

Untuk itu, dia berharap agar aparat penegak hukum lebih sigap lagi dalam membaca gerak gerik para koruptor. (gam/abd)

ant/teresia may

PAMERAN KELAS PAGI. Komunitas fotografi menghadiri pertemuan "Kelas Pagi" di Taman Langsat, Barito, Jakarta, Minggu, (17/11). Kelas Pagi merupakan pertemuan komunitas fotografi dari berbagai genre yang di hadiri 25 komunitas dan menjadi acara rangkaian Jakarta Biennale 2013.

JELANG PILPRES

Lumpur Lapindo Tenggelamkan Elektabilitas Ical JAKARTA-Kampanye serta belanja iklan jor-joran yang dikeluarkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) ternyata tidak mampu mendongkak elektabilitasnya.

Hasil Survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP) menyebutkan, elektabilitas Ical berada di angka 9,2 persen.

Dengan demikian, sangat sulit bagi ARB meningkatkan elektabilitasnya sebagai capres 2014.

Ceo Lembaga Klimatologi Politik (LKP) Usman Rachman menilai rendahnya elektabilitas ARB salah satunya disebabkan pemberitaan lumpur Lapindo. "Proses di Lapindo, masyarakat belum menerima kasus Lapindo tersebut.

Hasil responden ada persoalan di kasus Lapindo, ketika dengar nama ARB dibenak masyarakat kasus Lapindo. Ini juga salah satu penyebabnya," ujar Usman Rachman di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Minggu (17/13).

Survei elektabilitas Capres Partai Golkar ini, dilakukan dari tanggal 1-10 November 2013. Survei dilakukan di 34 provinsi terhadap 1070 responden, dengan metode multistage random sampling, dengan margin error tiga persen, dan tingkat kepercayaan 96 persen.

Usman mengatakan fenomena mandeknya elektabilitas Ical ini cukup ganjil, lantaran elektabilitas Partai Golkar masih berada di urutan teratas. Dalam hasil survei lainnya, jelas Usman, Partai Golkar berada di posisi pertama minimal kedua, di kisaran angka elektabilitas 20 persen.

Namun akselerasi elektabilitas Partai Golkar ternyata kurang mampu mendongkrak tingkat keterpilihan Ical sebagai capres. "Partai Golkar masih perlu kerja ekstra keras untuk memenangkan jagonya tersebut, dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang," kata Usman.

Proses di Lapindo, masyarakat belum menerima kasus Lapindo tersebut.

Hasil responden ada persoalan di kasus Lapindo, ketika dengar nama ARB dibenak masyarakat kasus Lapindo. Ini juga salah satu penyebabnya,”

Usman Rachman Ceo Lembaga Klimatologi Politik

Dari hasil survei LKP, masalah ARB cukup besar dengan persentase 34,9 persen.

Menyikapi hal tersebut membuat internal partai Golkar harus mengevaluasi pencapresan ARB atau mencari capres internal Golkar.

"Ketika mendengar nama ARB ternyata lebih dikenal sebagai pengusaha nasional dan capres Golkar ketimbang sebagai ketua umum Golkar.

Sehingga banyak dong simpatisan partai Golkar sendiri tidak memilih capres ARB," kata Usman.

Hasil Survei LKP, menunjukan Ical belum memiliki reputasi di tingkat nasional.

"Reputasi harus menunjukan representasi sebagai pemimpin.

Yang nantinya akan siap 2014 sebab masyarakat juga melihat track record," ujar Usman.

Usman menjelaskan pemberitaan ARB cenderung negatif sejak Juni-Oktober 2013. "Ini hasil murni tidak ada intervensi mana pun, hasilnya 10 koran harian nasional cenderung negatif.

Dibandingkan Jokowi lebih sentimen positif pemberitaanya," kata Usman.

Sosok Ical dinilai bukan tokoh nasional, berbeda dibandingkan tokoh internal

Partai Golkar seperti Jusuf Kalla. Masyarakat justru lebih mengenal JK sebagai tokoh nasional. "Dari berbagai survei di 34 provinsi, Partai Golkar masih dikategorikan partai terbesar dikarenakan kekuatan partai tersebut masih unggul di parlemen. Tetapi berbeda yah di individunya masih cenderung di bawah," kata Usman LKP pun memprediksi, jika pencapresan ARB terus berlanjut, Partai Golkar akan mengalami nasib seperti pemilu 2004. Saat itu meskipun Partai Golkar berhasil keluar sebagai pemenang Pemilu Legislatif (Pileg), tapi capres-nya gagal memenangi Pilpres 2004. "Yang berhasil memenangi Pilpres justru berasal dari partai politik (Parpol) yang notabene masih terkategorikan sebagai Parpol menengah (Partai Demokrat), namun mereka sangat kreatif dalam memunculkan capresnya di Pilpres 2004," kata Usman. (gam/abd)

EKONOMI

3

SENIN 18 NOVEMBER 2013 NO.0241| TAHUN II

DANA HAJI

Bank Syariah Harus Kelola Dana Haji

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono (kanan) dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah (kiri) melihat stan usai pencanangan Kampanye Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di Halaman Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (17/11). Kampanye GRES yang dimotori oleh Bank Indonesia ini diharapkan mampu mengembangkan berbagai kerja sama antar lembaga keuangan syariah, antar otoritas dan lembaga pemerintah untuk memajukan dan mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah nasional.

SBY Canangkan Gres!

Jadikan Indonesia Kiblat Ekonomi Syariah Dunia JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah (Gres!) di lapangan Silang Monas Jakarta. Hal ini sekaligus mewujudkan ambisi Indonesia menjadi pusat industri keuangan dan ekonomi syariah di seluruh dunia.

Salah satu alasannya, potensi pengembangan industri syariah di Indonesia sangat besar sejalan dengan besarnya jumlah penduduk muslim di tanah air. “Sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah. Inilah salah satu esensi bagi perwujudan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam,” jelas SBY disela-sela pencanagan Gres! di Jakarta, Minggu (17/11).

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran menteri KIB II

diantaranya, Mensesneg Sudi Silalahi, Menag Suryadharma Ali, dan Seskab Dipo Alam.

Hadir pula, Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardoyo, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua MUI Ma’ruf Amin.

Menurut SBY, dengan dicanangkannya program ini, maka Gres! sudah menjadi bagian dari agenda nasional. Karena itu, masyarakat diharapkan bisa berperan aktif dalam pengembangan ekonomi syariah.

Pencanangan Gres! ini, lanjut SBY, merupakan se-

buah niat mulia yang tidak hanya untuk memberdayakan ekonomi umat tapi juga untuk semakin menumbuhkan dan memperat perekonomian Indonesia. “Ke depan, kita akan meningkatkan ekonomi syariah di berbagai sektor. Kita terus berupaya bagi terwujudnya perekonomian yang adil dan mensejahterakan rakyat,” SBY menjelaskan.

Belajar dari krisis ekonomi global yang mayoritas dirasakan oleh negara-negara maju, maka sudah selayaknya sistem dan etika perekonomian nasional perlu diperbaiki. Dan sistem ekonomi ekonomi syariah dianggap bisa menjadi solusi. “Sistem ekonomi syariah bisa menjadi solusi untuk mencegah dan mengurangi dampak dari krisis keuangan global,” kata SBY. Terkait hal ini, pemerintah juga terlibat langsung

OTORITAS JASA KEUANGAN

dengan ekonomi syariah dan keterkaitannya dengan sektor lain.

Sebelumnya, Ketua Umum Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) Halim Alamsyah mengatakan inisiatif pencanangan Gres! dilatarbelakangi oleh keinginan para pemangku kepentingan ekonomi syariah untuk terus mendorong ekonomi syariah di tanah air. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa sistem ekonomi syariah akan membawa kemaslahatan untuk masyarakat yang lebih baik. “Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mendorong kesadaran kolektif para stake holder ekonomi syariah untuk bahu-membahu agar ekonomi syariah bisa menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia,” ujar Halim. Sistem ekonomi syariah ini, lanjut Halim, diantaranya juga sudah meram-

bah pada perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, dan pasar modal syariah.

Sementara itu, Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,7 persen dan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi nomor dua di antara negara-negara G2O. “Secara global, industri keuangan ekonomi syariah telah menunjukan kemampuan untuk bertahan dari krisis. Nilainilai keuangan ekonomi syariah telah menghindarkannya dari spekulasi,” kata Agus.

Di dalam negeri sub sektor perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan aktiva yang cukup tinggi, sebesar 38 persen pertahun. Rekening yang dikelola perbankan syariah sudah mencapai 11,7 juta rekening. (gam)

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) terus mendorong pengembangan pangsa pasar (market share) perbankan syariah agar pertumbuhannya semakin besar di Indonesia. Sebagai salah satu upaya memperbesar perbankan syariah adalah mendukung pengelolaan dana haji dilimpahkan ke perbankan syariah. Ini didasari prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan tujuan dana haji. “Sistem pengelolaan dana haji yang gunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Inisiatif ini yang diprioritaskan. BI dan pemerintah sejalan untuk gunakan pengelolaan uang dengan sistem syariah bagi pengelolaan haji,” kata Agus Martowardoyo usai mengikuti pencanangan Gres! di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (17/11).

Saat ini kata dia pangsa pasar perbankan syariah baru 5 persen dari perbankan konvensional. “Pertumbuhannya selama lima tahun terakhir ini rata-rata ada di kisaran 38-40 persen jauh lebih tinggi dibanding bank umum. Besaran perbankan syariah mencapai 5 persen daripada perbankan nasional. Ke depan diharapkan bisa capai 15-20 persen,” ucap Agus.

Menurut dia, perbankan syariah perlu diperkuat dari pelbagai sektor. “Perbankan syariah akan diperkuat dari sisi sistem, regulasi, instrumen dan SDM-nya.

Pengembangan di area itu akan jadi prioritas,” ungkapnya.

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia lebih cepat dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia. “Perkembangan (syariah) Indonesia lebih cepat karena pada saat sekarang ini based Indonesia masih belum begitu besar jadi pertumbuhan bisa capai 40 persen per tahun itu cukup mengagumkan untuk perbankan syariah,” papar Agus.

Mantan Menteri Keuangan ini menyebut, jumlah rekening perbankan syariah saat ini telah mencapai 11,7 juta atau 11 persen dari total rekening perbankan nasional.

Namun Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo melihat masih adanya

kelemahan dalam sistem perbankan syariah di tanah air. Salah satunya adalah jaringan perbankan syariah yang masih terbatas. Untuk itu, perlu didorong untuk ekspansi. “Dari berbagai aspek, kita tingkatkan seperti memperkuat jaringan perbankan syariah, dari perbankannya sendiri itu ya,” kata Perry.

Untuk memperluas jaringan perbankan syariah, perlu dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak hanya itu, dari sisi produk perbankan syariah, juga masih belum bervariasi. Produk perbankan syariah perlu dikembangkan untuk mendukung aksi ekspansi.

Untuk memperluas jaringan perbankan syariah, perlu dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak hanya itu, dari sisi produk perbankan syariah, juga masih belum bervariasi. Produk perbankan syariah perlu dikembangkan untuk mendukung aksi ekspansi. “Dari sisi produk-produknya, juga belum banyak lah, seperti misalnya sukuk untuk pembiayaan proyek, pembiayaan transaksi perdagangan dan juga untuk berbagai transaksi, itu kan harus diperluas, “ jelas Perry.

Dalam pandangannya, variasi dan sosialisasi produk perbankan syariah punya peran penting dan strategis. Tujuannya agar semakin banyak dikenal masyarakat hingga bisa menjadi daya tarik.

“Penggunaan produkproduk itu juga menjadi penting karena masyarakat dan pengusaha banyak yang belum tahu, bahwa itu di dalam mereka melakukan pembiayaan usaha atau kegiatan transaksinya itu bisa dilakukan dibiayai dengan ekonomi atau keuangan syariah,” tutup Perry. (gam/abd)

BI

OJK Belum Terima Daftar Izin Akuisisi Bank

Kenaikan BI Rate Disinsentif Bagi Pelaku Pasar

JAKARTA- Bank Indonesia (BI) akan melimpahkan perizinan akuisisi atau pembelian bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seiring dengan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan per 31 Desember 2013, sesuai dengan Undangundang OJK. Namun saat ini, OJK belum menerima daftar akuisisi bank-bank yang masih belum selesai ditangani oleh bank sentral. “Ya nanti kita lihat ya. Nanti ada berita acara serah terima, saya ingin tahu apa-apa yang masih pending, dan apa-apa yang perlu menjadi perhatian saya nantinya. Ini kan waktu tinggal sebulan lagi, saya pikir juga mungkin BI melihat banyak hal-hal yang masih perlu perhatian ke depan. Nanti saja lah,” ucap Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (17/11).

Seperti diketahui, proses perizinan akuisisi beberapa bank memang belum selesai di bank sentral, dan tampaknya akan dialihkan ke OJK mulai awal tahun depan bila tak kunjung selesai pada tahun ini. Beberapa perizinan bahkan terkait dengan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN), yang berencana mengakuisisi PT Bank Sahabat Purba Danarta dalam rangka membentuk

JAKARTA-Kebijakan kenaikan BI rate atau suku bunga acuan saat ini dinilai tidak kredibel. Hasil kajian Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Universitas Indonesia (UI) menyebutkan, elastisitas rata-rata BI rate terhadap nilai tukar dari 2005-2013 sebesa 0,00175. Artinya, tiap kenaikan BI rate 1% hanya akan memberi penguatan rupiah sebesar 0,0175 poin. “Jadi, elastisitas BI rate terhadap nilai tukar rupiah masih rendah,” ujar Ketua Program MPKP Fakultas Ekonomi UI Telisa Aulia Falianty lewat surat elektroniknya kepada Koran Madura di Jakarta, Minggu (17/11).

Seperti diketahui, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 7,50%, dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing naik menjadi 7,50% dan 5,75%. Kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan masih besarnya defisit transaksi berjalan di tengah risiko ketidakpastian global yang masih tinggi.

Menuut Telisa, penurunan elastisitas terutama terjadi pada tahun ini. BI rate telah dinaikkan sebesar 1,75 basis poin, tapi rupiah justru melemah ke level di atas

anak usaha berbentuk bank umum syariah. Selain itu, perizinan akuisisi sekitar 16% saham BTPN oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation pun belum mendapat restu dari BI.

Seperti diketahui, proses perizinan akuisisi beberapa bank memang belum selesai di bank sentral, dan tampaknya akan dialihkan ke OJK mulai awal tahun depan bila tak kunjung selesai pada tahun ini.

Beralihnya pengawasan dari BI ke OJK tahun depan membuka peluang berubahnya beberapa aturan yang diberlakukan di sektor perbankan. Namun, Muliaman menegaskan, OJK tidak akan mengubah aturan dasar yang sudah diberlakukan sejak pengawasan dipegang Bank Indonesia.

Utamanya terkait aturan akuisisi bank nasional.

“Saya kira secara prinsip tidak akan ada perubahan aturan apa-apa, cuma

mungkin yang kita perlukan data pendukungnya, karena kita juga ingin penerapan prinsip-prinsip resiprokal (bila bank nasional diakuisisi oleh asing) itu juga bisa berjalan,” tegasnya.

Muliaman menuturkan, akuisisi perbankan nasional oleh investor asing akan mempertimbangkan aspek resiprokalitas atau azas kesetaraan bisnis bank antar kedua negara. Jangan sampai investor asing bebas bergerak dan akuisisi bank nasional, sementara bank nasional sangat sulit mendapat ruang gerak ekspansi di negara lain. “Oleh karena itu data-data pendukung itu yang mungkin saya kira kita perlukan terutama dukungan dari otoritas di sana (buat calon investor asing kali) bahwa nanti kalau kita ke sana, kita juga diizinkan dan sebagainya. Ya, yang penting itu saya kira,” tutup Muliaman Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan BI akan melimpahkan perizinan akuisisi atau pembelian bank ke OJK. “Kalau semua yang sifatnya perizinan, pengaturan, itu akan ada di OJK, bukan di Bank Indonesia.

Bank Indonesia hanya di bidang makroprudensial, dan risiko-risiko operasional dan likuiditas, permodalan,” tutur dia. (gam)

Rp11.000/US$. Bandingkan dengan 2005, pengaruh penaikan BI rate terhadap nilai tukar cukup besar. Suku bunga acuan dinaikkan di atas 1%, maka rupiah bergerak positif ke level Rp8.800/US$.

Telisa mengatakan bahwa secara teori ekonomi, BI rate naik maka akan terjadi aliran modal masuk ke tanah air.

Tingginya arus modal berupa valuta asing tetsebut mendorong penguatan nilai tukar rupiah. “Melihat elastisitas BI rate terhadap rupiah yang kecil ini, artinya BI rate tidak signifikan dalam memengaruhi kurs. Artinya BI rate tidak memberi ekspektasi positif kepada pelaku pasar untuk menaruh valasnya di dalam negeri,” ujar Telisa.

Telisa menyadari bahwa BI menghadapi dilema dalam menjalankan kebijakan moneternya. Penyebabnya adalah permasalahan struktural perekonomian nasional yakni defisit transaksi berjalan.

Sementara itu, pelaku usaha Indonesia mengaku prihatin dengan rezim suku bunga tinggi yang diterapkan BI. Pasalnya, kebijakan tersebut bisa mengganggu pembangunan infrastruktur yang mengandalkan kredit perbankan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia , Suryo Bambang Sulisto menilai, kebijakan

moneter akan mengganggu penyaluran kredit dari perbankan kepada pengembang infrastruktur. “Tentu kami sangat prihatin, karena akan berdampak pada pembanguan infrastruktur. Kalau suku bunganya naik saja, terus tidak ada gangguan terhadap kelancaran mendapatkan kredit, (kebijakan) itu masih bisa dimengerti,” papar Suryo.

Dia menegaskan, kebijakan BI yang kontraktif akan menggangu pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya melemahkan daya saing nasional. “Kalau mengambil

kebijakan ekonomi yang kontraktif dan tidak ekspansif, maka ini akan sangat memprihatinkan bagi dunia usaha,” tuturnya.

Suryo menambahkan, apabila suku bunga bank mengalami kenaikan signifikan pada 2014, maka kondisi tersebut semakin tidak menjamin adanya peningkatan infrastruktur di dalam negeri. “Kalau suku bunga naik tahun depan, kami sangat prihatin. Karena, prasyarat penting peningkatan daya saing Indonesia perlu adanya jaminan kemudahan berusaha,” tegasnya.(gam)

4

LINTAS JATIM

SENIN 18 NOVEMBER 2013 NO.0241 | TAHUN II

ant/m risyal hidayat

GERAK JALAN PERJUANGAN. Kolase foto dari peserta kategori perorangan berdandan unik ketika mengikuti gerak jalan pada Gerak Jalan Perjuangan Mojokerto-Surabaya di kawasan Kedungdoro, Surabaya, Jatim, Minggu (17/11) dini hari. Sebanyak 3.000 peserta menyelesaikan gerak jalan perjuangan melintasi jalur sepanjang 55 kilometer dari Mojokerto ke Surabaya dalam rangka memperingati Hari Pahlawan.

Direkomendasi Jadi Cawapres Golkar: Sampai Sekarang Masih Kokoh Mengusulkan Soekarwo SURABAYA - DPD Partai Golkar Jawa Timur tetap merekomendasikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2014 meski Pakde Karwo - sapaan karib Soekarwo menolak tawaran tersebut, dengan alasan tidak ingin mengecewakan lebih 8 juta rakyat Jawa Timur yang telah memilihnya dalam pilgub 29 Agustus 2013 lalu.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Zainudin Amali kepada wartawan di sela-sela acara Jalan Sehat HUT Partai Golkar ke-49 di Kantor DPD Partai Golkar Jatim, Minggu (17/11) kemarin mengungkapkan, sampai saat ini belum ada calon lain yang diusulkan dari Jawa Timur.

“Belum ada alternatif lain.

Sampai sekarang, kami masih kukuh mengusulkan Pakde Karwo. Soal munculnya berita penolakkan Pakde, itu hanya sebatas pernyataan saja, bukan sikap resmi,” katanya.

Sebelumnya, kepada wartawan beberapa waktu lalu, Soekarwo tidak bersedia menerima tawaran Partai Golkar Jawa Timur, dengan

alasan tidak mungkin meninggalkan warga Jawa Timur yang memilihnya dalam Pillgub lalu. Zainudin mengatakan, pihaknya memang belum mengajukan permintaan resmi ke Soekarwo. Namun, menurut Golkar Jatim, hanya Pakde cocok mendamping calon presiden Aburizal Bakrie (ARB) karena Pakde Karwo itu orang Jawa, sedangkan ARB non Jawa. Dengan latar belakang kesukuan yang beda, menurutnya, akan bisa saling mengisi diantara keduanya. Setelah itu, baru bicara dukungan.

"Jadi Klop sudah. Pakde itu bukan hanya Jatim saja. Yang namanya Pakde itu pasti orang Jawa. Ini sudah kita perhitung-

kan. Pemilih besarnya juga dari suku Jawa. Jadi saya bukan asal ngomong. Yang cocok dari Jawa ya Pakde Karwo,” ujarnya.

Pasangan ARB-Pakde Karwo, juga dinilai sebagai pasangan yang ideal, pengusaha dan birokrat. Sebagai seorang birokrat, Soekarwo berhasil memimpin Jawa Timur dengan baik.

Ini dibuktikan dengan kembali terpilihnya mantan Sekdaprov Jawa Timur ini sebagai Gubernur Jatim periode 2014-2019.

"Yang tak kalah penting, Pakde memiliki partai. Di Jatim, beliau memegang jabatan tertinggi yakni Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Sedangkan di DPP Partai Demokrat menjabat Wakil Ketua Umum

DPP Partai Golkar. Ini modal yang sangat kuat," imbuhnya.

Bagaimana dengan Partai Demokrat yang melakukan Konvensi Capres, Zainudin mengakui hal itu. Namun, konvensi itu tidak cukup bagi partai untuk mengantarkan seseorang sebagai Capres.

Masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi. Yakni, partai yang mengusung Capres harus memiliki suara diatas 20 persen dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014.

“Yang namanya politik itu dimanis. Harus ada koalisi kalau suiaranya tidak sampai 20 persen. Sejak era formasi tidak ada kekuatan politik yang bisa memimpin sendiri,” pungkasnya. (han)

KRIMINAL

Pelaku Ranmor Bacok Polisi SURABAYA - Seorang polisi sempat dibacok pelaku perampas motor di Pasuruan saat membantu korban perampasan bergelut dengan pelaku.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan, seorang anggota polisi yang dibacok pelaku yakni Kompol Agus Tri Sasongko yang berdinas di Pusdik Brimob. Minggu (17/11).

"Kompol Agus mengalami luka bacok tangan kakinya saat membantu korban perampasan motor bergelut dengan pelaku," kata dia.

Selain diclurit oleh pelaku, pelaku juga sempat melempar bondet ke arah korban.Barang bukti yang disita bersama pelaku, yakni dua buah clurit, 1 buah bondet, 1 buah air soft gun, 1 buah kunci T dan 7 anak kunci.

"Pelaku ini juga sering melaksanakan aksi perampasan dengan senjata api sebanyak 7 TKP di Mojokerto dan 5 TKP di Pasuruan termasuk di Arteri Sidoarjo," tambah dia.

Sekedar diketahui, pelaku perampasan sepeda motor di jalan Tikungan Gunung Prahu Pasuruan terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan karena berusaha melarikan diri. Pelaku berhasil dilumpuhkan polisi di Desa Pungging Mojokerto.

Pelaku perampasan motor yang ditembak oleh polisi saat tertangkap di Mojokerto minimal memangsa 2 korban dalam sehari. "Petugas mendapatkan laporan lewat handy talky kalau di jalan Tikungan Gunung Prahu telah terjadi perampasan sepeda motor Yamaha Satria," kata dia.

Usai melakukan perampasan, kata dia, pelaku diketahui melarikan diri ke arah Mojokerto sehingga langsung dilakukan penghadangan oleh anggota Polres Mojokerto. "Beberapa saat kemudian diketahui anggota Lantas Polres Mojokerto bahwa pelaku yang berjumlah tiga orang berboncengan dengan mengendarai Honda CB nopol W 2793 VK berlari ke arah barat," ujar dia.

Setelah mendapatkan informasi itu, lanjut dia, polisi langsung melakukan pengejaran . Sesampai di jalan Raya Pungging kabupaten Mojokerto tepatnya di depan Puskesmas Pungging, seorang anggota polisi berhasil menabrak kendaraan pelaku dengan mobilnya. "Ketiga pelaku kemudian terjatuh namun berhasil melarikan diri, bahkan salah satu pelaku bersembunyi di gorong-gorong air dan berhasil diangkap setelah berhasil dilumpuhkan," ungkap dia.

Kombes Pol Awi menjelaskan, identitas pelaku yakni Agus (25) warga Grati Pasuruan mengalami luka tembak di paha kanan berhasil ditangkap pada Sabtu (16/11) pukul 20.30 WIB saat pengejaran.

Pelaku kedua bernama Sampurna (35) warga Sidoarjo mengalami luka tembak di punggung ditemukan pada Minggu (17/11/2013) di sawah Desa Pungging pukul 05.00 WIB saat penyisiran oleh Mojokerto. "Kedua pelaku masih dirawat di RS Mojosari Mojokerto sedangkan satu pelaku lainnya masih dalam proses pengejaran," pungkas dia. berdasarkan informasi tersangka, kelompo ini berjumlah 8 orang. Saat ini ada 4 orang yang menjadi TO. Daerah di Jawa Timur selama ini kerap menjadi target perampasan motor, terutama Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto dan Probolinggo.

Kombes Pol Awi menghimbau agar masyarakat hati-hati dalam mencari tempat yang aman untuk berhenti sekaligus memantau kaca spion saat berhenti.(ddy)

ara/koran madura

DIEVAKUASI. PSK yang ditemukan membusuk sedang dievakuasi oleh warga menjadi pusat perhatian warga sekitar.

DIDUGA KORBAN PEMBUNUHAN

PSK Dolly Tewas Membusuk SURABAYA - Vera Elievianti alias Elie (24) warga Nangakeo RT 005 RW 003 Desa Bheramari Kecamatan Nangpandan, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, Minggu (17/11).

Wanita yang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di kawasan Dolly tersebut ditemukan tewas dalam kondisi yang sudah membusuk di dalam kamar kos Jl. Dukuh Kupang Gunung Timur 7 No. 25 dengan keadaan pintu terkunci dari luar.

Kapolsek Sawahan, Kompol Manang Subekti ketika dikonfirmasi mengatakan, penemuan mayat tersebut pertama diketahui oleh warga sekitar pukul 14.00 WIB, yang kemudian dilaporkan kepada anggota piket Polsek Sawahan. Warga tidak bisa

masuk ke dalam kamar karena kondisi kamar terkunci.

"Warga mencium aroma busuk, setelah dicari, sumber aroma tersebut dari kamar Elie. Setelah warga melapor,

Ada beberapa kejanggalan dari kematian korban.

Kami menduga dia korban pembunuhan,”

Manang Subekti Kapolsek Sawahan

anggota datang dan mendobrak pintu kamar. Setelah pintu terbuka korban sudah terbujur kaku dengan posisi

terlentang dan sudah membusuk," kata Kompol Manang Subekti, Minggu (17/11).

Dia menambahkan, pihaknya curiga jika Elie adalah korban pembunuhan, pasalnya, saat korban ditemukan, pintu kamar terkunci dari luar, dan ada beberapa tanda kekerasan di tubuh korban.

"Ada beberapa kejanggalan dari kematian korban. Kami menduga dia korban pembunuhan," ujarnya.

Saat ini mayat korban dibawa ke RSUD dr. Soetomo Surabaya untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian korban.

Kasus ini, kata dia, masih dalam penyelidikan Polsek Sawahan dan Polrestabes Surabaya. "Kami belum bisa memastikan, apakah korban tewas karena dibunuh. Masih dalam peneyelidikan anggota," katanya. (ara)

ANAKNYA DIJEBAK POLISI

Seorang Ibu Lapor ke Propam Polda SURABAYA - Warsini, Perempuan lanjut usia mendatangi Propam Polda Jatim untuk melaporkan polisi Sidoarjo yang diyakini telah menjebak anaknya dalam kasus narkoba.

“Saya hanya ingin menuntut Hak Asasi anak saya untuk dapat mengenyam pendidikan kembali. Saya juga menuntut keadilan,supaya oknum polisi dari Polres Sidoarjo yang sudah menjebak anak saya dapat diproses hukum” Itulah kutipan wawancara yang keluar dari mulut Warsini (58), seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang anaknya menjadi terpidana kasus narkoba dan menjadi korban penangkapan dengan modus tukar kepala.

Ibu lima anak yang tinggal di Jalan Donorejo III Surabaya ini mendatangi ke Mapolda Jatim, untuk melaporkan tindakan semenamena dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah dilakukan anggota reskoba Polres Sidoarjo yang melakukan penangkapan terhadap Faris Anwar (19), putra kelimanya.

Dengan semangat, Warsini pun menjelaskan ikhwal tertangkapnya putranya yang masih duduk dibangku SMU ketika itu. Anak kelimanya itu ditangkap polisi 14 Oktober 2012 di sebuah warung kopi yang ada di Jalan Taman Apsari Surabaya.

“Anak saya ini ditangkap polisi bukan karena dia memang sudah menjadi target operasi karena tindakannya bergaul dengan narkoba, namun anak saya sudah menjadi korban kekejian anggota polisi yang selama ini membabi buta menangkap para tersangka narkoba, yang ternyata menggunakan modus tukar kepala, “ ujar Warsini.

Faris memang sudah menjadi korban tukar kepala oknum polisi reskoba Polres Sidoarjo yang belakangan diketahui bernama Rohelu.

Ada dugaan, awalnya polisi menangkap Aditya, mahasiswa Unesa semester VI yang menjadi guru magang di SMU 3, tempat Faris menuntut ilmu.

Namun, dengan kompensasi tertentu, akhirnya polisi melepas Aditya namun Aditya harus mencari penggantinya. Maka dipilihlah Faris untuk menjadi tumbalnya.

Lalu, bagaimana Faris akhirnya tertangkap polisi dan sekarang menyandang status terpidana?

Warsini pun melanjutkan ceritanya. Satu hari sebelum tertangkap, tepatnya tanggal 13 Oktober 2012, Aditya menghubungi Faris supaya datang menemuinya disebuah warung kopi yang ada di Jalan Taman Apsari Sura-

baya. Faris pun datang memenuhi panggilan sang guru olahraga ini, dengan diantar Gora, temannya. Ditengah perbincangan Faris dan Aditya, Faris kemudian dikenalkan dengan Rohelu.

“Keesokan harinya, anak saya ini kemudian diminta datang ke warung kopi tempat mereka bertemu satu hari sebelumnya. Begitu sampai, Faris kemudian diminta untuk mendatangi Rohelu yang saat ini ada di Mc Donal Basuki Rachmad.

Faris pun berangkat untuk menemui Rohelu, “ ujar Warsini.

Setibanya di tempat itu dan bertemu dengan Rohelu, lanjut Warsini, Faris kemudian diberi uang Rp. 450 ribu. Setelah menerima uang itu, Faris pun kembali ke tempat Aditya. DI sana, Aditya kemudian mengambil uang pemberian Rohelu itu sebesar Rp. 50 Ribu sehingga uang itu kini berjumlah Rp. 400 ribu.

Ternyata, kedatangan Faris sudah ditunggu Yos. Begitu tiba di sebuah warung kopi di Jalan Kapasari Surabaya, Yos pun datang menyongsong. Uang dari Aditya itu kemudian diberikan Faris ke Yos. Setelah menerima uang, Yos kemudian mengajak Faris pergi ke suatu tempat.

Faris dibawa ke Rabesen, yang selama ini dikenal sebagai kampung narkoba.

Namun, Faris hanya disuruh menunggu. Kurang dari 1 jam, Yos sudah datang dan menemui Faris. Yos kemudian menyerahkan dua bungkus kecil dan uang Rp. 200 ribu.

“Kata Yos, uang yang diberikan sebesar Ro. 400 ribu itu masih kembali Rp. 200 ribu. Lalu bungkusan kecil itu ternyata narkoba jenis sabu-sabu. Anak saya yang curiga, dilarang untuk membuka bungkusan itu.

Oleh Faris, bungkusan itu kemudian dimasukkan ke saku kirinya, “ cerita Warsini kembali.

Usai mengantarkan Yos kembali ke Jalan Kapasari, Faris pun kembali menemui Aditya di warung kopi yang ada di Jalan Taman Apsari Surabaya. Sesampainya di sana, Faris disongsong Rohelu dan langsung menanyakan dimana barang itu.

Faris yang masih kebingungan tidak mengerti maksud dari barang tersebut langsung digeledah.

Rohelu akhirnya menemukan dua bungkus kecil yang berisi narkoba dari saku celananya. Faris pun digelandang ke suatu tempat.

Bersamaan dengan itu, muncullah tiga orang yang belakangan diketahui sebagai teman Rohelu, sama-sama anggota reskoba Polres Sidoarjo. (ddy)

LINTAS JATIM

5

SENIN 18 NOVEMBER 2013 NO.0241 | TAHUN II

KREATIVITAS

The Body Shop Dukung Film Sokola Rimba SURABAYA - Perusahaan bahan-bahan kecantikan alami "The Body Shop" mendukung film "Sokola Rimba" karya Miles Films yang memperjuangkan nilai-nilai "Defend Human Rights" atau membela hak asasi manusia "Protect the Planet" atau melestarikan lingkungan.

"Kami mendukung film itu, karena kedua nilai itu juga merupakan nilai-nilai dasar perusahaan kami," kata Head of Corporate Communication 'The Body Shop Indonesia' Rika Anggraini dalam keterangan resmi, Minggu (17/11).

Menurut dia, Sokola Rimba bukan hanya sekadar ekspresi karya seni yang berfungsi sebagai hiburan semata, namun film itu sarat makna untuk edukasi bagi masyarakat.

"Film itu menunjukkan pentingnya pendidikan bagi masyarakat adat, pentingnya melindungi hutan dari penebangan yang merusak, dan pentingnya hak-hak masyarakat dalam mengelola hutan mereka," katanya.

Oleh karena itu, katanya, dukungan The Body Shop terhadap film Sokola Rimba itu merupakan perjuangan menegakkan nilai-nilai yang selama ini diyakini.

"Kami, terutama saya pribadi, turut bangga bisa menjadi bagian dari edukasi masyarakat agar kita semua mendukung pemenuhan hak asasi manusia, masyarakat adat, dan pelestarian lingkungan," katanya.

Ia menilai masyarakat adat merupakan elemen penting dalam pelestarian lingkungan, namun mereka selama ini terpinggirkan dari wilayahnya sendiri.

Untuk itu, pihaknya akan mendonasikan Rp5.000,- dari hasil penjualan setiap paket Natal dan Lip Butter dan mendonasikan hasil penjualan 1.000 buku autobiografi pendiri The Body Shop, Anita Roddick, serta mengajak pelanggan berdonasi langsung di kasir.

Film "Sokola Rimba" menceritakan perjuangan antropolog Marlina Manurung dalam mengajar Suku Anak Rimba Hutan Bukit Dua Belas, Jambi, yang sempat ditentang masyarakat pedalaman setempat yang menganggap pendidikan sebagai hal tabu dan mengancam tradisi. (ant/edy/dik)

PAW

Ketua DPRD Sesalkan Pernyataan Ketua PDS SURABAYA - Ketua DPRD Kota Surabaya M. Machmud menyesalkan pernyataan Ketua DPC Partai Damai Sejahtera setempat Tony Tamatompol yang berencana mengganti ketua fraksi dan melalukan pergantian antarwaktu saat dirinya dilantik sebagai anggota DPRD Surabaya pada 19 November.

“Belum masuk fraksi sudah melempar statemen seperti itu, tentu anggota jadi resah. Saran saya kepada pak Toni, jangan banyak bicara, diam saja,” katanya di Surabaya, Minggu (17/11), menanggapi rencana Tony mengganti ketua fraksi dan melakukan PAW untuk wakil ketua fraksi.

Menurut dia, pihaknya berharap Toni menciptakan situasi kondusif di DPRD Surabaya. “Kalau sudah masuk ke dalam fraksi dan beda pendapat itu urusan internal PDS. Sebaiknya utamakan kondusif, kalau bisa kompak kan enak, tidak ribut,” katanya.

Belum masuk fraksi sudah melempar statemen seperti itu, tentu anggota jadi resah. Saran saya kepada pak Toni, jangan banyak bicara, diam saja,”

M. Machmud Ketua DPRD Kota Surabaya

Soal rencana Toni yang akan melakukan reposisi dan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap Wakil Ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) Rio Pattiselanno, Machmud mengatakan pihaknya tidak mau mencampuri persoalan internal fraksi lain.

“Saya tidak ikut-ikutan konflik internal di FPDS, yang penting sesuai prosedur. Kalau prosedur dilalui ya saya tidak bisa menghambat. Tapi saya secara pribadi berharap tidak ada konflik di fraksi PDS maupun fraksi lainnya sehingga ke depan bisa fokus kepada masyarakat,” katanya.

Saat ditanya jika Toni mengajukan reposisi dan PAW tersebut, Machmud mengatakan pihaknya tidak bisa berandai-andai. “Saya tidak bisa mengandai-andai, semua nanti bisa dilihat,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPC

PDS Surabaya Toni Tamatompol menyatakan pihaknya akan mereposisi susunan kepengurusan Fraksi PDS salah satunya mengganti jabatan ketua fraksi dan melakukan PAW untuk wakil ketua fraksi.

“Setelah dilantik, tentunya saya harus menata fraksi, salah satunya pergantian ketua Fraksi PDS dan melakukan proses PAW terhadap anggota Fraksi PDS Rio Pattiselano yang menjadi caleg partai lain tanpa pemberitahuan,” kata Tony Tamatompol.

Menurut dia, sesuai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PDS disebutkan bahwa ketua DPC otomatis menjabat sebagai ketua fraksi. “Saya selaku ketua DPC punya tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan amanat partai,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Fraksi Damai Sejahtera (FPDS) DPRD Kota Surabaya Simon Lekatompesy mengatakan keputusan FPDS menyatakan bahwa Ketua FPDS tetap dipercayakan kepada Simon Lekatompessy dan Sudarwati Rorong sebagai Sekretaris FPDS yang sudah disahkan dalam rapat paripurna karena tidak adanya pengurus struktural DPC PDS Surabaya yang menjabat sebagai anggota DPRD Surabaya.

“Oleh karenanya, FPDS tidak akan mengakui suratsurat DPC karena terjadi kekosongan pimpinan di dalamnya,” katanya.

Mengenai ancaman Toni pascadilantik yang akan melakukan PAW terhadap Wakil Ketua Fraksi Pattiselanno karena menjadi caleg di Partai Gerindra, Simon mengatakan PAW sesuai dengan AD/ART PDS dilakukan dengan penetapan melalui SK DPP PDS yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM yang belum diubah sampai kini.

Hal ini dikarenakan saat ini telah beredar surat-surat yang ditandatangani oleh pengurus yang ilegal.“Sesuai dengan surat penegasan yang ditandatangani oleh ketua dan Sekjen DPP PDS yang sah pada 16 September 2013,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, pencalonan kembali sebagai anggota DPRD melalui partai lain sudah sesuai dengan SK Rapat Pimpinan Nasional IV/2013 yang menjadi kesepakatan bersama yang digelar pada 11-12 Februai 2013. (ant/dul/dik)

ant/aguk sudarmojo

PADI LAHAN BANJIR. Sejumlah buruh tani menanam padi di lahan yang biasa terendam air banjir luapan Bengawan Solo di Desa Padang, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Jatim, Minggu (17/11).

Para petani di daerah genangan banjir di daerah setempat selalu berspekulasi tetap menanam padi dengan perhitungan bisa panen kalau tidak banjir, tapi akan gagal panen kalau terjadi banjir.

Polri Instansi Terkorup SURABAYA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga negara terkorup tahun 2012.

Hal ini dinyatakan Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya, dr Gazalba Saleh SH, MH, saat menjadi pembicara pada peresmian kantor Komisi Yudisial (KY) penghubung Jawa Timur Jl Ngagel Jaya tengah III/8 Surabaya.

“Korupsi yang terjadi di kepolisian dengan cara penangguhan penahanan, atau pemberian pasal yang banyak menguntungkan tersangka,” terang humas Pengadilan Tipikor Surabaya,Gazalba Saleh.

Masalah seperti itu, merupakan jual beli pasal, yang tentunya ada nilai nominal yang disepakati kedua pihak.

Praktek semacam itu, saat ini sudah bukan menjadi rahasia umum dan dianggap sudah biasa. “Sedang parlemen menjadi urutan kedua yang disusul Pengadilan di urutan ketiga, Ini adalah hasil kesimpulan dari survey yang dilakukan Transparansi Indonesia International,” ” sambung Gazalba.

Hasil ini dianggap menjadi rahasia umum, namun tetap mengejutkam. “Tentunya hasil survey itu sangat mengejutkan dan membuat kita semua terperangah mendengarnya,” ujar Ghazalbah ketika menjadi satu diantara pembicara saat peresmian kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Timur.

Lebih jauh Ghazalbah menjelaskan, bahwa korupsi-korupsi yang terjadi di Polri terkait dengan masalah hukum, adalah penangguhan penahanan, atau dengan memberikan pasal-pasal yang

menguntungkan tersangka.

Sedangkan di lembaga peradilan, lanjut Ghazalba, tindak korupsi termasuk suap dan gratifikasi, cukup banyak modusnya. Misalnya saja pengenaan pasal dan hukuman yang ringan, atau naskah putusan Hakim yang sudah ditandatangani tetapi belum disam-

paikan kepada pihak-pihak berkepentingan.

“Atau putusan kasasi yang sudah di Mahkamah Agung tetapi belum diturunkan ke Pengadilan Negeri, adalah modus-modus yang seharusnya dibenahi agar peradilan yang bersih dapat diwujudkan,” kata Ghazalba.

Sementara itu, terkait pembukaan dan persmian kantor Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur di Surabaya, Dizar Al Farizi koordinator Komisi Yudisial (KY) Jawa Timur mengataan pem-

bukaan kantor Penghubung KY di Surabaya adalah upaya pendekatan pengawas hakim kepada masyarakat pencari keadilan.

Diharapkan masyarakat tidak perlu melaporkan keluhannya terkait persoalan Hukum ke Pusat atau Jakarta tapi di daerah saja. “Ada 3 laporan terhadap lembaga peradilan di Jawa Timur yang sudah kami terima. Satu di Pengadilan Negeri Surabaya dan 2 laporan di Pengadilan Negeri Sidoarjo,” tukas Dizar Al Farizi pada wartawan, Jumat (15/11/2013).

Komisi Yudisial (KY) Jawa Timur diresmikan 17 September 2013 beranggotakan Dizar Al Farizi, Ali Sakduddin, Ubed Bagus Razali dan Ragil Kusnaning Rini selaku asisten.

Peresmian kantor Komisi Yudisial Penghubung Jatim ini juga dihadiri perwakilan Kejaksaan, Pengadilan Negeri (PN), Kepolisian, TNI, praktisi hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pembukaan kantor KY di Surabaya, merupakan bentuk pendekatan pengawas hakim kepada masyarakat yang mencari keadilan. Jadi sekarang masyarakat tidak perlu melaporkan keluhannya ke Pusat (Jakarta),” terang Koordinator KY Jatim, Dizar Al Farizi.

Komisi Yudisial Jatim resmi didirikan pada 17 September 2013 dengan beranggotakan empat orang yakni, Dizar Al Farizi sebagai ketua penghubung, Ali Sakduddin, Ubed Bagus Razali dan Ragil Kusnaning Rini sebagai asisten. (ddy)

BENTROK

Polres Amankan 5 Pesilat MADIUN - Polres Madiun, Jawa Timur, mengamankan lebih dari lima orang anggota salah satu perguruan pencak silat karena diduga memicu bentrok dengan warga saat konvoi seusai melakukan kegiatan Suran Agung, Minggu (17/11).

"Ada lima orang yang diamankan. Mereka dicurigai sebagai pihak-pihak yang melakukan provokasi hingga terjadi bentrok dan pelemparan. Nanti di polres akan diperiksa lebih lanjut apakah terbukti atau tidak," ujar Kapolres Madiun AKBP Rahmad Setiyadi kepada wartawan di Madiun, Minggu (17/11).

Bentrok antara pesilat dengan warga yang diduga juga merupakan pesilat dari perguruan lain tersebut terjadi saat konvoi ribuan pesilat dari perguruan Persaudaraan Setia Hati (PSH) Tunas Muda Winongo berlangsung di Jalan Raya Madiun-Surabaya, tepatnya Desa Bagi, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun.

Diduga karena dihadang dan dilempari batu dari orang tak dikenal, maka kedua kubu tersebut terlibat aksi saling serang dan lempar batu.

Beruntung petugas Polres Madiun, Brimob, dan TNI yang diterjunkan langsung menghalau bentrokan dengan melakukan "sweeping" terhadap sejumlah pesilat. Polisi langsung mengamankan sejumlah pesilat yang diduga sebagai pemicu bentrokan. Untuk memberikan efek jera, petugas kepolisian juga melucuti pakaian para pesilat yang ditangkap dan kemudian membawanya ke Mapolres Madiun.

Dari tangan oknum pesilat tersebut, polisi juga berhasil menyita sejumlah pentungan, batu, dan juga ketapel. Polisi juga melakukan "sweeping" di sejumlah titik lokasi guna memburu massa lain yang melakukan penghadangan terhadap konvoi para pesilat tersebut.

Selain membuat warga sekitar panik, bentrok antarpesilat tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas Madiun-Surabaya macet hingga tiga kilo meter lebih.

Sementara, di Kota Madiun, konvoi pesilat Persaudaraan Setia Hati (PSH) Tunas Muda Winongo juga diwarnai dengan tindakan perusakan motor milik seorang pengguna jalan di kawasan simpang lima Jalan Diponegoro.

Tanpa sebab yang jelas, puluhan dari ribuan pesilat yang konvoi tiba-tiba merusak motor milik Fajar warga Ngawi yang sedang berboncengan dengan temannya.

"Korban adalah warga biasa, bukan pesilat. Korban sudah dimintai keterangan di mapolsek. Sedangkan konvoi pesilat terus melanjutkan perjalanan keluar Kota Madiun. Kami masih selidiki kasus ini," kata Kapolsek Kartoharjo Kompol Hery Sucahyo di lokasi.

Selain itu, seorang pesilat Persaudaraan Setia Hati (PSH) Tunas Muda Winongo bernama Andreas, juga menjadi korban pelemparan batu oleh orang tak dikenal saat ia dan pesilat lainnya melakukan konvoi di Jalan Soekarno-Hatta Kota Madiun. Andreas terpaksa menjalani perawatan di RSUD Kota Madiun karena patah tulang bahu. an, Didik Subiyanto. (ant/gus/dik)

TRAFFICKING

Polisi Gagalkan Pengiriman Dua Wanita Asal NTT ke Malaysia SURABAYA – Polisi gagalkan upaya perdagangan orang (Traffiking) ke Malaysia. Kali ini, korbannya adalah dua orang wanita asal Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu diantaranya bahkan masih di bawah umur.

Dua wanita asal Alor NTT yang hampir menjadi korban perdagangan manusia dengan modus pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) itu bernama Diana (23) dan Yanti (16).

Dalam pengungkapan kasus ini, Unit VI Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya juga mengamankan dua orang yang langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka yang tertangkap itu bernama Margaritha Pasanea (40), pemilik PT. Mana Saja yang berlokasi di

Kupang, NTT. Perusahaan ini bergerak dibidang pengerahan TKW, khususnya ke Malaysia. Polisi juga menangkap Mohammad Komaruddin alias Rudin alias Udin (42), warga Jalan Medokan Kampung gang Min Surabaya.

Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Suparti mengatakan, selain kedua orang tersangka yang tertangkap ini, masih ada satu lagi anggota sindikat ini yang hingga kini dalam pengejaran polisi.

Orang itu bernama Pak Toyo yang sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Komaruddin lah, lanjut Suparti yang akan menampung para calon TKW itu, termasuk kedua orang korban tersebut di rumahnya. Baru, beberapa hari kemudian, para calon TKW tersebut akan dit-

erbangkan ke Batam. Disana, Pak Toyo-lah yang bertugas menjemputnya.

Lalu, bagaimana kasus ini dapat terungkap? Perwira polisi yang pernah menjabat sebagai Kapolsek Asemrowo ini menjelaskan, ini berawal dari kaburnya kedua korban dari rumah tersangka Komarudin di Jalan Rungkut Surabaya.

“Begitu direkrut dari NTT, tersangka Margaritha kemudian menghubungi Pak Toyo. Kepada Pak Toyo, tersangka Margaritha minta supaya kedua korban ini dijemput di Surabaya. Lalu, Pak Toyo menghubungi tersangka Komaruddin untuk melaksanakan tugas penjemputan kedua korban di bandara Juanda. Untuk keperluan kedua korbannya berangkat ke Surabaya, Pak Toyo kemudian mengirimkan kode booking tiket Lion Air, “

ungkap Suparti.

Setibanya di Bandara Juanda, sambung Suparti, kedua korban ini kemudian dibawa ke rumah tersangka Komaruddin di Jalan Rungkut.

Di rumah inilah, kedua korban sempat menginap satu malam.

Baru tersangka Komaruddin menjelaskan kepada keduanya bahwa mereka akan dikirim ke Malaysia melalui Batam.

“Kedua korban yang awalnya mau untuk dikirim ke Surabaya dengan tujuan dicarikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Surabaya akhirnya kaget.

Kedua korban ini pun menolak untuk dikirim ke Malaysia, walaupun disana akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Namun, penolakan kedua korban ini tidak membuat tersangka Komaru-

din bergeming. Kedua korban tetap dipaksa untuk berangkat ke Batam dan akan dilanjutkan ke Malaysia, “ papar Suparti.

Masih menurut Suparti, kedua korban yang masih tidak terima akan dikirim ke Malaysia akhirnya menyusun rencana untuk kabur dari rumah tersangka Komaruddin. Begitu akan dibawa ke Bandara Juanda untuk diterbangkan ke Batam, kedua orang korban ini pun melarikan diri.

Sementara itu, Kanit PPA Polrestabes Surabaya, AKP. Suratmi menambahkan, modus yang digunakan tersangka Margaritha untuk membujuk kedua calon korbannya adalah akan mencarikan kedua korbannya ini pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji Rp. 800 ribu per bulannya. (ddy)

6

PROBOLINGGO

SENIN 18 NOVEMBER 2013 NO.0241| TAHUN II

BIROKRASI HARUS DITINGKATKAN

Malik : Pejabat Punya Peluang untuk Korupsi PROBOLINGGO - Para pejabat punya peluang untuk melakukan korupsi. Baik itu pejabat tingkat pusat, maupun di daerah. Itulah sebabnya, untuk mengantisipasi terjadinya korupsi itu, perlu adanya sebuah pengawasan yang lebih ketat di tingkat birokrasi.

Pernyataan ini terungkap saat dalam serasehan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sumberdaya Keuangan Desa saat reses anggota DPR RI di Kota Probolinggo, Sabtu (16/11) kemarin. “Salah satu cara untuk menanggulangi perbuatan korupsi itu hanya dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat,” kata anggota DPR RI, Abdul Malik Haramain.

GALANG CION UNTUK PHILIPINA. Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengadakan aksi galang koin, di Jalan Keboon Agung, Pasuruan, Jatim. Aksi galang koin tersebut, dilakukan untuk memberi bantuan bagi korban yang terkena badai topan Haiyan di Philipina, aksi tersebut dilaksanakan selama empat hari kedepan.

Banyak Uji Kir Angdes Kedaluarsa Dinas Perhubungan Belum Bisa Bertindak Tegas PROBOLINGGO- Angkutan pedesaan (Angdes) trayek Pajarakan-Krucil sedikit bermasalah.. Karena sebanyak 37 angdes yang melintas jalur tersebut sudah habis masa uji kirnya.

Tidak melakukan uji Kir kendaraanya para supir yang rutin melintas jalur Pajarakan-Krugil tersebut, mengaku kesulitan pembiayaan dalam mengurusnya. Karena penumpang yang menggunakan jasa angutan desa tersebut saat ini sudah mulai sepi peminat.

“Apalagi dengan kondisi itu, saya juga dikejar untuk memenuhi setoran pada pemilik Angdes. Sekarang ken-

daraan pribadi sudah mulai menjamur, jadi penumpang sangat sepi,” Kata Sulihan, Minggu (17/11).

Rata-rata penghasilan para supir Angdes tersebut, sebesar 25 ribu rupiah perharinya. Setelah dilakukan pemotongan biaya solar kendaraannya. Oleh karenanya Sulihan mengaku kesulitan dalam melakukan uji kir kedaraan yang dikemudikannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Agus Mukson mengakui banyaknya kendaraan yang ada di Kabupaten Probolinggo belum melakukan uji kir kendaraanya.

Padahal kata, Agus Mukson uji kir tersebut merupaan hal yang terpenting bagi kendaraan. Karena ini merupakan medical-check up bagi kendaraan. Lolosnya uji kir itu merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi kendaraan agar biasa beroperasi.

“Itu harus sesuai dengan dasar Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan,” terangnya.

Agus Mukson menam-

bahkan, beberapa point yang harus dipenuhi, yakni kondisi mesin, ban, setir dan hal lainnya. “Syarat tersebut harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat tersebut maka kendaraan tidak diperbolehkan dalam beroperasi,” tandas Agus Mukson.

Melihat kondisi tersebut, lanjut Agus Muhson, pihak Dishub belum dapat memberikan sanksi tegas. Karena dishub menilai sebelum melakukan upaya tersebut, pihaknya terlebih dahulu melakukan upaya pendekatan terhadap sopir angdes.

“Kami akan melakukan upaya pendekatan persuasif dulu sebelum diberikan

Pria yang juga dosen Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Kajian Internasional Universitas Indonesia (UI) itu menjelaskan, tidak sedikit pejabat yang mendekam dalam sel penjara karena melakukan korupsi.

Tidak terkecuali juga pejabat paling rendah, yakni Kepala Desa.

“Makanya, menjadi seorang Kepala Desa itu juga harus hati-hati dalam menggunakan anggaran desa, kalau tidak ingin masuk penjara,” tandasnya.

Pada tahun 2014 mendatang, Desa rencananya akan mendapatkan kucuran anggaran sebesar Rp. 1 milyar.

Besarnya anggaran desa itu terancang dalam Rancangan Undang-Undang yang kini masih dalam proses pembahasan. Mengingat besarnya anggaran tersebut, peran dan fungsi Badan Pemerintahan

Malik Haramain menambahkan, untuk mengembangkan pedesaan, kini memerlukan istilah “Desa Membangun”, bukan lagi “Membangun Desa’. Karena dengan Desa Membangun, maka Desa akan menjadi subyek atau pelaku untuk menjalankan program-program yang ada.

“Dengan begitu Desa akan mempunyai keleluasaan. Tetapi kalau “Membangun Desa”, selamanya desa itu akan menjadi obyek yang tidak mempunyai keleluasaan dalam menjalankan program-program yang ada,” katanya.

Dalam gelar serasehan tersebut, politisi dari PKB itu menjadi tempat wadul para Kepala Desa (Kades) dan BPD. Bahkan, mereka tidak segan-segan meminta agar kesejahteraan anggota BPD lebih ditingkatkan. Lebihlebih menyangkut soal anggaran desa yang selama ini dinilai sangat terbatas.

Terbatasnya anggaran di Desa tersebut, membuat Desa tidak banyak berbuat apa-apa. Padahal, untuk menjadi seorang Kades, tidak jarang seorang calonnya bisa menghabiskan dana sebesar Rp.500 juta. (ugi).

BUDAYA

PRESTASI KOTA SEHAT

Kota Probolinggo Kantongi Swasti Saba Wistara PROBOLINGGO - Kota Probolinggo mendapat penghargaan tingkat nasional Swasti Saba Wistara 2013.

Penghargaan yang diterima Wali Kota HM.Buchori, SH.Msi itu, merupakan penghargaan tertinggi untuk kategori Kota Sehat.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., M.P.H. kepada Wali Kota HM.Buchori, SH.M.Si, di Hotel Maelyn Park Jakarta, Kamis (14/11) malam. Penyerahan penghargaan yang dilakukan secara nasional tersebut bersamaan dengan Hari Kesehatan Nasional ke-

sanksi. Jika memang mereka terkendala persoalan biaya, kami akan berikan dispensasi,” tegasnya Menurutnya, saat ini, kendaraan sudah mulai melakukan ujir kir. Tetapi, bagi kendaraan yang membandel, pihak Dishub tidak akan segansegan mengambil tindakan kepada mereka . “Tentu kami punya batasan-batasan. Jika masih ada iktikad baik dari para sopir , kita berikan kemudahan. Tetapi untuk yang melanggar himbauan tersebut, kami akan berikan sanksi seperti melakukan penilangan dan mencabut ijin trakyeknya.,” pungkas Agus Muhson. (fud)

Besarnya anggaran desa itu terancang dalam Rancangan Undang-Undang yang kini masih dalam proses pembahasan.

Mengingat besarnya anggaran tersebut, peran dan fungsi Badan Pemerintahan Desa (BPD) sangat diperlukan.

Desa (BPD) sangat diperlukan.

“BPD itu setengah legeslatif. Lembaga itu tugasnya mengontrol dan mengawasi program dan anggaran yang ada di Desa,” timpal pria yang juga mantan Ketua PB PMII itu.

49.

“Kota Probolinggo mendapat penghargaan tertinggi (Wistara). Penghargaan ini yang ketiga kalinya, karena sebelumnya dapat dua kali penghargaan Kota Sehat,” ungkap Kepala Bappeda melalui Kabid Sosial dan Budaya Kota Probolinggo, M.Sonhadji, Minggu (17/11).

M.Sonhadji mengatakan, hal tersebut merupakan tugas berat bagi Kota Probolinggo untuk mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan Kota Sehat dengan menambah tatanan lain yang dibutuhkan masyarakat. Hal itu

menurutnya, menjadi tantangan bagi pembangunan Kota Probolinggo terutama bidang kesehatan.

“Dalam pelaksanaannya diperlukan kerja sama antara pemerintah dan Forum Kota Sehat dengan melibatkan peran serta dari semua lapisan masyarakat,” jelasnya.

Kabid Sosbud Bappeda Kota Probolinggo menambahkan, tahun 2009 Kota Probolinggo berhasil mendapat penghargaan Swasti Saba Padapa (empat tatanan), yang merupakan penghargaan Kota Sehat dengan tahap pemantapan.

Dikatakan, tahun 2011 Kota Probolinggo menambah tatanan ketahanan pangan dan gizi, sehingga menjadi lima tatanan dan mendapatkan penghargaan Swasti Saba Wiwerda (Kota Sehat dengan 3-4 tatanan). Karena itu, tahun 2013 Kota Probolinggo mendapat penghargaan Swasti Saba Wistara (5 tatanan ke atas).

Kota Probolinggo melaksanakan kebijakan Kota Sehat sejak 2008, lanjut dia, dengan dibentuknya Forum Kota Sehat periode I (2007). Tahun 2009, Kota Probolinggo melaksanakan 4 dari 9 tatanan Kota Sehat, yaitu Kawasan Permukiman Sarana Prasarana Sehat dan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri, kawasan industri dan perkantoran sehat, serta kawasan masyarakat sehat dan man-

diri, kawasan transportasi dan lalu lintas sehat.

Secara terpisah, Ketua Forum Kota Sehat Kota Probolinggo, M.Rukin, menjelaskan penghargaan yang diterima tidak lepas dari kerja keras semua pihak sehingga Kota Probolinggo berhasil meraih penghargaan di bidang kesehatan.

“Penghargaan ini karena usaha keras dari Walikota dan wakil walikota serta jajarannya, dan juga forum kota sehat, ditindaklanjuti Bappeda Kota Probolinggo yang menjadi leading sektor program, dan seluruh masyarakat juga media yang turut memberikan sumbangsi positif,” katanya.

Adapun, Kota Sehat Kota Probolinggo tahun 2013, ada beberapa kriteria penilaian antara lain Kawasan Permukiman Sarana Prasarana Sehat, kawasan industri dan perkantoran sehat, kawasan masyarakat sehat dan mandiri, kawasan transportasi dan lalu lintas sehat, kawasan ketahanan pangan dan gizi. Selanjutnya juga turut dinilai terkait kawasan kehidupan sosial sehat.

“Penghargaan ini dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan perilaku dan lingkungan sehat, sehingga pada akhirnaya dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kesejehteraan masyarakat,” pungkas M.Rukin.(hud).

Ribuan Warga Buang Sengkolo

PROBOLINGGO - Ribuan warga Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo menggelar ritual petik laut. Ritual tahunan itu dilaksanakan di desa setempat pada Minggu (17/11).

Saat menggelar ritual tersebut, warga melarungkan sesaji ke tengah laut dengan menggunakan kapal nelayan.

Sesaji itu berupa buah-buahan dan hasil panen bumi milik warga. Dengan tujuan untuk membuang “sengkolo” dan meminta agar rejeki mereka bertambah melimpah.

Sebelum dilarungkan ke tengah laut, sesaji itu diarak melalui jalan Desa. Tak heran, jika jalan Desa setempat pe-

nuh dengan hiruk pikuk kedatangan warga sekitar. Bahkan, ritual petik laut tersebut, tidak hanya didatangi warga setempat, namun juga warga yang berasal dari luar Desa Bayeman.

“Petik laut ini sudah menjadi tradisi turun temurun yang dilakukan oleh warga,” ujar seorang warga setempat, Suliman kepada wartawan.

Menurut dia, sesaji yang dilarungkan ke tengah laut itu, merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan, karena telah memberikan rejeki yang melimpah kepada masyarakat.

“Ini semua wujud rasa syukur kita kepada Tuhan agar kita selalu diberikan keselamatan

dan rejeki yang melimpah,” katanya.

Gelar ritual itu, tidak hanya dihadiri oleh ribuan warga, namun juga pejabat Pemkab Probolinggo. Kades Bayeman, Sumarto menjelaskan, petik laut yang hampir setiap tahun dilakukan oleh warga tersebut, merupakan warisan dari leluhur yang tidak bisa ditinggalkan.

“Petik laut itu warisan leluhur yang selalu dilakukan oleh warga Desa Bayeman,” katanya. Dengan digelarnya ritual petik laut itu, ia berharap desa yang dipimpinnya selalu kondusif dan warganya selalu diberikan rejeki yang melimpah.(ugi).

OPINI

Belajar dari Bolivia dan Venezuela

salam songkem

Pembelajaran Politik

P

embatasan alat peraga kampanye oleh KPU terus menuai protes. Karena pembatasan tersebut dinilai tidak membatasi pembelajaran politik terhadap masyarakat. perbedaan pendapat mengenai pembatasan peraga politik itu sepertinya sangat subjektif, dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing, baik para politisi maupun KPU. Sangat kentara penolakan terhadap pembatasan alat peraga karena pembatasan itu dinilai akan sangat merugikan para politisi. Sehingga mereka tidak lagi mempedulikan aspek efisiensi anggaran kampanye politik. Padahal selama ini tidak sedikit politisi menggembar-gemborkan biaya politik sangat mahal, sehingga diusulkan perlu ada perbaikan.

Biaya politik mahal yang menjadi sorotan beberapa politisi itu tampak pada pemilihan kepala daerah, baik bupati, gubernur, maupun presiden. Karenanya mereka menginginkan pemilukada dan pilpres itu dikembalikan pada pada wakil rakyat, tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, karena dinilai mengabaikan aspek efisiensi biaya politik.

Namun dalam pembatasan alat peraga kampanye legislatif yang sejatinya untuk efisiensi tersebut, justeru ditolak, dengan alasan tidak membatasi pembelajaran politik. Sebuah alasan yang kental dengan nuansa kepentingan pribadi. Maka tidak heran apabila masyarakat semakin meyakini sesungguhnya para legislator itu mayoritas lebih mewakili pribadi dan kepentinganya sendiri, bukan lagi mewakili rakyat. Apalagi sikap kenegarawanan, sepertinya sudah tidak lagi tertanam dalam diri mereka.

Kemudian dapat dipastikan, apabila legislatif di daerah hingga pusat dan pejabat publik di eksekutif (bupati, guberunur, presiden) sudah tidak lagi dihuni oleh para negarawan sejati, negera ini akan diarahkan sesuai kepentingan petinggi-petinggi negara tersebut, bukan lagi diarahkan untuk kepentingan negara. Kiranya inilah yang mendekati terjadi selama ini, sehingga negara ini tidak berdaya, terus menerus menjadi negara berkembang. Tak pernah menjadi negara yang maju di dunia.

Padahal apabila legislatif dan pejabat tinggi negara lainnya bekerja dengan kenegarawanan, maka diyakini negara ini akan segera bangkit dari posisi negara berkembang. Kemiskinan tak akan menderitakan rakyat. Ketimpangan status sosial perekonomian antara penduduk tidak akan terlalu menggurita. Akibat petinggi negara ini bekerja lebih banyak mewakili kepentingan pribadinya, maka mereka yang mendapat keuntungan dan rakyat jelata terus menerus menderita. Petinggi negeri ini menarinari di atas penderitaan rakyatnya sendiri. (*)

Spekulasi Calo

Bukan berlebihan jika kita mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Hasil alam melimpah, tanah subur—nenek moyang kita menyebutnya dengan gemah ripah loh jinawe— dan sumber daya manusia pun cukup mumpuni.

S

aking luar biasa dan banyaknya kekayaan yang dikandung negeri ini, membuat orang sulit menyebutkan suatu hal yang Indonesia tidak punya. Pertanyaannya, mengapa negeri ini masih terpuruk dan masih istiqomah dengan kemiskinan? Apakah negeri ini tidak mampu mensejahterakan penghuninya, padahal semua yang dibutuhkan, negeri menyediakan.

Amanat UUD bahwa bumi, air, udara dan kekayaan alam lainnya dikelola negara dan dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Namun, realita di lapangan sungguh tidak mencerminkan ketaatan konstitusi (inkonstitusi). Dari sini dapat disimpulkan bahwa penyelenggara negara tidak “konsisten” terhadap kebijakan dan mereka justru malah menghianati konstitusi yang mereka buat dan yang ditetapkan sendiri. Pertanyaannya, jika penyelenggara negara saja sudah memberikan teladan untuk “menghianati” konstitusi, lantas bagaimana dengan rakyatnya sendiri? Tentu bisa disimpulkan sendiri.

Belenggu Pihak Asing Enam puluh delapan sudah negeri

N

egara ini masih menjual mimpi. Hampir di semua sektor kehidupan dipenuhi tawaran keindahan yang semu. Proses penegakan hukum tak ubahnya tawaran calo, hanya memberi mimpi-mimpi. Padahal mimpi-mimpi indah itu tak selamanya menggambarkan kenyataan yang akan dijalani. Kadang-kadang justru yang dihadapi lebih pahit daripada mimpi yang ditawarkan para calo tersebut.

Di sektor ketenagakerjaan misalnya, banyak para TKI tergiur oleh mimpi yang dijanjikan para calo TKI. Mereka yang disodori iming-iming gaji tinggi menjadi terpikat jadi tenaga kerja di luar negeri. Sehingga mereka tergiur berangkat meski tanpa dibekali berbagai persiapan yang dibutuhkan. Mereka pun lantas mengabaikan resiko yang akan dihadapi, padahal sangat mengancam keselamatannya.

Karena tergiur mimpi yang disuguhkan para calo TKI itu, peringatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) cenderung tidak diindahkan. Padahal memerhatikan peringatan itu lebih bermanfaat terhadap kehidupan TKI di negeri seberang. Namun karena para TKI lebih terpikat pada tutur manis calo daripada BNP2TKI, maka tidak sedikit dari TKI di luar negeri justeru terjebak dalam kasus trafficking, masuk perangkap pelacuran, merampok, bahkan ada yang terancam hukuman pancung. Tidak sedikit juga yang pulang tinggal nama, karena nyawanya telah melayan.

Calo tidak hanya bergentayangan di sektor TKI, tapi juga di dunia pendidikan. Saat ini menghadapi pelulusan tes CPNS baik kategore dua dan CPNS umum, calo yang mengaku punya hubungan baik dengan panitia rekrutmen CPNS di pusat juga bergentayangan. Tentu calo PNS ini pun menawarkan mimpi pada semua peserta tes CPNS. Bila tidak berhati-hati, maka dapat dipastikan akan banyak di antara peserta tes CPNS yang masuk perangkap mimpi-mimpi yang dijanjikan para calo.

Padahal sejak semula sudah sering pemerintah mengingatkan agar tidak terpengaruh dengan calo, karena calo yang memperoleh manfaat dan menimbulkan kerugian bagi korban-korbannya. Namun peringatan pemerintah secara etik formal tersebut tampaknya tidak semanis mimpi yang ditawarkan para calo. Sehingga tawaran calo CPNS itu tak ubahnya calon TKI lebih diminati daripada peringatan pemerintah dan BNP2TKI. Para peserta CPNS yang berkeinginan lulus CPNS kadang-kadang mengabaikan keselamatannya, karena lebih memercayai calo, padahal calo tersebut sebenarnya berspekulasi. Sehingga tidak sedikit berjatuhan korban-korban calo CPNS selama ini.

Kejadian itu bila ditelusuri diakibatkan oleh sistem hukum di negeri ini, yang terlalu tumpul menjerat para calo. Atau mungkin karena calo terlalu pandai mengatur aksinya secara rapi sehingga tidak terlacak kekuatan hukum. Mestinya penindakan terhadap calo tidak perlu menunggu laporan terlebih dahulu dari korban, jika pemerintah memang menghendaki tidak terjadi percaloan di negeri ini. (*)

A

7

SENIN 18 NOVEMBER 2013 NO. 0241 | TAHUN II

ini terbebas dari penjajahan—melalui pengorbanan luar biasa yakni pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawa—hingga akhirnya para pejuang bangsa berhasil meraih kemerdekaan. Meraih kemerdekaan bukan berarti bebas dari segala ancaman dan penindasan, akan tetapi mempertahankan kemerdekaan justru jauh lebih berat dibandingkan meraih kemerdekaan. Terbukti, adanya berbagai bentuk perlawanan pasca kemerdekaan misalkan, peristiwa bandung lautan api—kota Bandung luluh lantah akibat serangan tentara Inggris.

Begitu para pendiri bangsa berjibaku sekuat tenaga untuk mempertahankan Indonesia dengan semangat luar biasa. Kini, kita tinggal meneruskan perjuangan dan cita-cita para pendiri bangsa--terwujudnya masyarakat adil dan makmur—tidak bisa mewujudkannya. Padahal, perjuangan saat ini sesungguhnya tidaklah sesulit zaman dahulu, sebab Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alam yang cukup untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun, kekayaan tersebut justru malah membuat Indonesia tidak berdaya (baca: belenggu asing).

Tidak Indonesia namanya jika semua lini tidak luput dari persolan.

Para penyelenggara negara yang harusnya menata negara justru malah merusaknya. Hal ini terbukti sampai detik ini mayoritas penduduk Indonesia masih istiqomah dengan kemiskin dan kebodohan. Harusnya, kondisi Indonesia saat ini semakin membaik.

Kita lihat saja Freeport telah mengeruk kekayaan bumi Indonesia; emas, perak, tembaga, dan lain-lain.

Berjuta-juta ton SDA telah dieksploitasi oleh Freeport. Namun, dalam konteks pembagian hasilnya, Indonesia hanya mendapatkan bagian kurang dari 10%. Tiadak hanya itu, PT Newmont yang mampu menghasilkan keuntungan kurang lebih Rp 2,6 triliun per hari, memberikan royalti selama 6 tahun hanya sebesar Rp 168,4 miliar.

Sungguh, ironis sekali kekayaan negeri ini dikeruk secara membabi buta oleh kekuatan-kekuatan kapitalis dari luar, sehingga mereka mendapatkan kelimpahan, sedangkan rakyat nege-

ri ini hanya menikmati bagian terkecilnya saja. Padahal konstitusi negara secara tegas menyatakan, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Lebih parah lagi, eksploitasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan asing, telah menyebabkan perubahan topografi pada daerah yang telah diambil sumber daya alamnya. Misalnya, yang terjadi di Pulau Buru, eksploitasi besar-besaran tersebut telah meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang luar biasa dan akhirnya menimbulkan keresahan masyarakat. (Ali Mahmudi, 2012).

Meneladani Bolivia dan Venezuela Belum lama ini tersiar kabar baik untuk negeri ini. Kekayaan yang lama di pangkuan pihak asing, kini akan kembali di pelukan bumi pertiwi. Kita diberikan kesempatan untuk mengelola sendiri kekayaam alam. Yang harus diperhatiakn bagi segenap jajaran pemerintahan dan pihak yang bersangkutan adalah memikirkan bagaimana caranya mengelola dan memanfaatkan kekayaan sediri dan harus mengambil sikap tegas menolak perpanjangan dengan pihak asing, sebab kontrak pihak asing selama ini atas blok-blok migas jelas mengabaikan konstitusi.

Disamping itu, pengelolaan blokblok migas oleh pihak asing juga terbukti relatif tidak menyejahterakan rakyat. Pihak yang diuntungkan hanya sedikit kelompok. Itulah para pemburu rente. Sementara rakyat kebanyakan sedikit sekali bisa menikmati manfaat ekonomi sumber daya migas ini. Buktinya, tingkat kemiskinan masih saja relatif tinggi.

Kini, perusahaan-perusahaan nasional—entah BUMN ataupun swasta—boleh diandalkan dalam mengelola lapangan migas. Mereka memiliki kemampuan teknis-teknologis maupun ekonomis. Terbukti, dalam mengelola sejumlah lapangan migas di dalam negeri atau bahkan di mancanegara.

Dalam konteks itu, mereka jelas

bersaing dengan perusahaan-perusahaan pertambangan milik raksasa kelas dunia seperti Total (Prancis), British Petroleum dan Shell (Inggris), juga Chevron dan ExxonMobil (Amerika Serikat). Jadi, sudah saatnya perusahaan-perusahaan nasional diberi kepercayaan melanjutkan pengelolaan blok-blok migas habis masa kontrak yang selama ini dikangkangi asing.

Sekali lagi, kesanggupan mereka untuk itu relatif sudah bisa diandalkan.

Ini sekaligus juga menjadi landasan untuk mengoreksi kekeliruan sejarah: pengelolaan lapangan migas tidak mengindahkan amanat konstitusi.

Dalam konteks itu, semangat nasionalisasi industri migas di Bolivia dan Venezuela bisa menjadi rujukan.

Bukan saja nasionalisasi itu berlangsung relatif lancar dan aman, melainkan nyata-nyata berdampak menyejahterakan rakyat.

Mungkin nasionalisasi industri migas ala Bolivia dan Venezuela tak bisa begitu saja kita tiru. Secara politis, langkah seperti kedua negara itu amat resisten mengundang tekanan negara-negara maju yang menjadi asal perusahaan-perusahaan asing pemegang kontrak blok-blok migas di negeri kita. Bagaimanapun, negaranegara itu jelas tak akan diam seribu bahasa jika kita melakukan nasionalisasi industri migas ala Bolivia dan Venezuela. Sementara posisi tawar kita sendiri dalam berhadapan dengan mereka, patut diakui, relatif lemah.

(Suara Karya, 29/10/2013).

Oleh sebab itu, pemerintah dalam kondisi seperti ini harus tanggap dan tegas. Kekuatan Indonesia yang kita punya saat ini sungguh luar biasa dan untuk mengelola kekayaan alam seperti diatas tentu hanya persoalan mudah. Tinggal bagaimana sikap dan keputusan pemerintah saat ini, apakah percaya pihak asing—yang akan merugikan negara, atau mempercaya kepada generasi muda asli Indonesia?

Kita tunggu saja. Wallau a’lam bi alshawab.= *) Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dan Ketua Gepak (Gerakan Pemuda Anti Korupsi)

Cara Baru Masuk Institusi Pendidikan

Diakui atau tidak, sistem meritokrasi adalah jurus manjur untuk menyulap sistem yang carut-marut. Memang demikian, bahasa mudahnya meritokrasi merupakan sistem yang lebih mengedepandan skill kemampuan.

H

al ini cukup wajar. Sekarang bukan saatnya hidup bergaya nepotisme. Hidup adalah sebuah kompetisi, jika sedikit melakukan kecurangan maka selamanya akan menemui kesukaran. Dalam hal ini hukum kausalitas prima berlaku.

Dengan demikian, wajar pula jika intitusi pendidikan mengotak-atik metode pembenahan, dengan wujud merekrut siswa bersistem unggul (meritokrasi). Toh intitusi pendidikan adalah tempat orang-orang terdidik.

Dan dengan mengacu nasib yang bersifat futuristik, nama baik almamater juga dijunjung tinggi. Jangan sampai lembaga ternodai gara-gara tangan kotor siswanya. Dan sekolah memiliki otoriter penuh atas hal ini.

Nah, yang paling hangat walaupun 2010 silam politisi fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang duduk di komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi Bambang Bayu suseno, telah mewacanakannya yaitu tentang tes keperawanan untuk masuk intitusi pendidikan.

Namun karena banyak yang kontra akhirnya wacana tersebut lenyap de-

ngan sendirinya. Walaupun niatannya mulia, untuk menekan angka kenakalan remaja yang kian merajalela.

Ya, prosentasi kenakalan remaja memang lambat tahun semakin meningkat tajam. Apakah mereka tidak malu dengan bangsa, negara, dan agama. Toh belum lama kemerdekaan diperingati. Persepsi mereka, hal semacam itu dianggap sebagai barang antik. Bagus tapi tidak cocok jika dipakai di masa sekarang. Hidup bergaya ala-baratlah yang dijadikan sebagai rujukan utama tren gaya hidup. Padahal, kearifan lokal yang menurut Gus Mus jelas-jelas mampu menuntun ke jalan yang benar justru dipinggirkan.

Ironis memang, hampir 60% siswa sudah tidak perawan. Dengan berbagai latar belakang, secara menyeluruh tetap saja catatan tersebut menodai moral bangsa dan citra pendidikan negara. Ada yang menjadi korban perkosaan, berarti Indonesia belum aman.

Ada yang beralasan korban tekanan ekonomi, berarti negara belum menjamin kesejahteraan rakyat. Ada yang kasusnya korban hidung belang, berarti premanisme belum mampu ditangani.

Atau hanya menjadi korban hawa nafsunya sendiri. Sangat disayangkan.

Dan semua mustahil jika yang dikambing hitamkan hanya pihak siswa.

Hakikatnya pemerintahlah yang paling bertanggung jawab. Indonesia memang negara demokrasi, artinya masyarakat diberi kebebasan penuh untuk berekspresi. Tapi bukan berarti bertindak menyimpang moral semaunya sendiri. Sebab, disamping orang memiliki hak asasi terhadap dirinya sendiri, dia juga mempunyai hak asasi untuk lingkungan sekitarnya.

Jika negara demokrasi, bukan berarti kebebasan total di tangan rakyat. Tetap saja pemerintah memiliki wewenang atau otoritas penuh untuk mengatur negara. Oleh karena itu, lazimnya pemerintah membuat, menetapkan, dan menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Bukan berarti hukum hanya dijadikan sebagai hiasan negara yang rapi, bagus, dan me-

nyeramkan tapi tidak dipergunakan.

Lucunya negeri ini.

Dengan demikian, menyoal kenakalan remaja yang menyangkut hak asasi kaum darah muda bebas berekspresi, peran pemerintah sangat diharapkan. Tes keperawanan pasti tidak ada jika kaum muda baik. Tidak ada pergaulan bebas sampai terbiasa free sex.

Problematika ini memang seperti lingkaran syetan. Semua bersangkutan, dan tidak ada satu pihak yang dapat disalahkan. Semua bertanggung jawab dan harus sadar akan hal ini.

Jalan Tengah Polemik Tes Keperawanan Setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra, dan itu memang fitrah semata. Walaupun kedua pihak sama kuat dalam segi alasan dan rasionalisasi, tapi kalau tidak ada kekuasaan, yang benar tetap bisa jadi kalah. Karena itu, benar kata Dr. Muhammad Nasih bahwa prinsip hidup itu harus pintar, kaya, dan berkuasa. Kalau hidup minimal mampu mendekati tiga prinsip tersebut, dijamin nasib bangsa dengan mudah jatuh di tangannya.

Dalam hal ini, wacana tes keperawanan jauh hari sudah mencuat, dan kini muncul kembali oleh Dinas Pendidikan Prabumuli Sumsel, sematamata sebagai wujud kepekaan terhadap realita lingkungan. Apalagi kalau bukan kenakalan remaja. Namun mau bagaimana lagi, Mendikbud Muhammad Nuh dengan tegas menolok kebijakan tersebut. Sebab, tes keperawanan akan berdampak terhadap kejiwaan dan pendidikan bagi yang tidak lolos.

Persepsi M Nuh memang ada benarnya. Bagi siswa yang dinyatakan tidak lolos maka akan mendapat beban sosial, karena telah diketahui tidak perawan dan akan dikucilkan di masyarakat. Dan mereka juga akan kehilangan hak belajar, toh yang bodoh saja masih harus dilayani. Padahal mencari ilmu mulai dari ayunan hingga liang lahat, masak gara-gara tidak perawanan hak belajarnya terpangkas.

Hakikatnya semua itu hanya garis besar dampak tes keperawanan masuk institusi pendidikan. Namun jika ditela’ah secara cermat, bahwa realita di lapangan kenakalan remaja semakin merajalela. Maka tes tersebut wajar jika diterapkan yang semata-mata untuk menaggulangi. Logikanya jika moral generasi bangsa rusak, maka masa depan bangsa tidak jelas nasibnya seperti apa. Apalagi kenakalan remaja dengan pendidikan ada hubungan yang kuat.

Seharusnya tidak perlu susah menanggapi polemik ini. Kasus banyaknya siswa yang sudah melakukan sek bebas, sama saja dengan banyaknya siswa yang mengkonsumsi narkoba. Jadi, jika sekarang kebijakan tes konsumsi narkoba ketika masuk institusi pendidiikan sudah berlaku, seharusnya tes keperawanan juga diberlakukan. Masalahnya ini menyangkut masa depan bangsa, untuk masalah tekhnis dapat diatur dengan rapi. Agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Masalahnya, orang tidak perawan pasti dilatarbelakangi oleh berbagai hal. Jika dibiarkan maka akan tambah merajalela, begitupun jika ditanggulangi dengan gegabah maka akan berdampak serius bagi si korban. Soalnya ini menyangkut kesehatan psikis, klinis serta kesehatan lingkungannya (lingkungan hidup), termasuk nasib bangsa.

Oleh karena itu, dari pihak institusi pendidikan jika ingin memberlakukan kebijakan tes keperawanan, maka tes hanya bersifat konseling.

Ini shock therapy sebagai upaya pencegahan, dan tidak ada sanksi.

Dengan demikian pantas jika ajang penyeleksian dikatakan sebagai wujud meritokrasi untuk negeri. Otakatik pembenahan pendidikan negeri memang selayaknya dicanangkan kemudian direalisasikan. Sebab, pendidikan adalah ruhnya bangsa.

Wallahu a’lam bi al-shawab.= *) Peraih Beasiswa Monash Institute

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

88 Sepakbola Indonesia Sudah Kondusif

OL AHRAGA SENIN 18 NOVEMBER 2013 NO. 0241 | TAHUN II

SENIN 18 NOVEMBER 2013

Pemain Brasil Maxwell (#14) saat melepas tembakan yang berbuah gol pada laga melawan Honduras di Stadion Sun Life, Miami Gardens, Florida (16/11).

PRESIDEN AFC Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa JAKARTA - Suasana persepakbolaan Indonesia dinilai sudah menunjukkan perubahan positif dan mulai kondusif. Sehubungan dengan itu, Konfederasi Sepakbola Asia atau (AFC) siap membantu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menuju arah yang lebih baik.

Demikian disampaikan Presiden AFC Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa seusai melakukan pertemuan dengan pengurus PSSI, sembari melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Sabtu (16/11) malam lalu. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat kondisi terbaru perkembangan dari sepakbola Indonesia.

Salman yang ditemani Sekretaris Jenderal AFC, Dato Alex Soosay, menganggap Indonesia sudah menunjukkan peningkatan yang bagus dalam membenahi sepakbola Indonesia. Baik itu level klub, maupun tim nasional. Salah satu bukti nyatanya adalah dari pencapaian timnas U-19 yang mampu menjuarai kampiun AF dan berhasil lolos ke putaran final Piala Asia di Myanmar tahun depan.

“Indonesia sudah menunjukkan tanda-tanda yang bagus, baik itu di level klub maupun timnas itu sendiri. Saya yakin Indonesia punya kesempatan yang sangat besar, dan bisa berkompetisi dengan negara lain,” ujar Sheick.

Namun untuk benar-benar mendapat kesempatan itu. Indonesia perlu melakukan pembenahan yang lebih lagi. Utamanya dalam membenahi stabilitas manajemen di PSSI itu sendiri. “Bagi kami, butuh waktu untuk membenahi itu semua.

Supaya hasil yang didapat juga lebih maksimal. Dan Indonesia bisa kembali ke track,” ujar Sheick.

Dia menambahkan, “Kami akan membantu PSSI untuk membenahi semua. Karena Indonesia memiliki passion yang sangat besar. Kami juga yakin Indonesia bisa lebih baik lagi. Tapi kami harus mengatur ini semua, dan mencari tahu apa yang dibutuhkan PSSI.” (aji)

Vicente Del Bosque Perpanjang Kontrak

Brasil Libas Honduras 5-0 Spanyol Hanya Menang Tipis atas Equatorial Guinea MIAMI - Dua tim raksasa dunia dari Amerika Latin dan Eropa yakni Brasil dan Spanyol memetik kemenangan atas lawan-lawannya pada laga persahabatan yang berlangsung terpisah pada Minggu (17/11) pagi WIB. Bedanya, Brasil menang dengan skor sangat telak 5-0 atas Honduras, sedangkan Spanyol hanya menang tipis 2-1 atas Equatorial Guinea.

Pada laga Brasil versus Honduras di Sun Life Stadium, Miami Amerika Serikat, Brasil membuka keunggulan di menit ke-22. Umpan Paulinho dari sisi kanan disambut sontekan Bernard yang berdiri tak terkawal. Kedudukan 1-0 bertahan hingga turun minum.

Pesta gol Brasil baru terjadi pada babak kedua. Mereka menambah empat gol pada babak ini. Brasil menambah keunggulan ketika laga babak kedua baru berjalan sepuluh menit

melalui sundulan bek Dante menyambut tendangan bebas Neymar yang bersarang di gawang Honduras.

Pada menit ke-66, Brasil mencetak gol ketiganya di pertandingan ini. Bola muntah hasil tendangan Paulinho disambar oleh Maicon tepat di depan gawang. Brasil makin menjauh di menit ke70. Umpan Hulk yang berhasil masuk ke kotak penalti Honduras dari sisi kiri diselesaikan dengan baik oleh Willian.

Hulk melengkapi pesta gol Brasil empat menit kemudian.

Menerima bola umpan tumit dari Robinho, Hulk melepaskan tembakan ke arah tiang jauh yang tak bisa dijangkau oleh Noel Valladares. Hingga laga usai, tak ada gol tambahan lagi yang tercipta. Skor 5-0 untuk Brasil bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.

Sementara itu pertand-

FRIENDLY MATCH

ingan di di Nuevo Estadio de Malabo, juara dunia 2010 lalu Spanyol hanya mampu menang tipis 2-1 atas tuan rumah Equatorial Guinea.

Spanyol mampu unggul di menit ke-13 setelah Santi Cazorla mencetak gol.

Equatorial Guinea mampu menyamakan kedudukan di menit ke-36 lewat gol yang dicetak Jimmy Bermudez. Tujuh menit berselang, tim ‘Matador’ mampu kembali unggul. Gol itu dilesakkan oleh Francisco Juanfran.

Pada laga ini, Spanyol tampil sangat dominan. Tim besutan Vicente Del Bosque itu menguasai bola sebesar 72 persen, 11 kali melakukan tendangan ke gawan dengan empat di antaranya tepat sasaran.

Sayang, Spanyol tak mampu menambah gol di babak kedua.

Skor 2-1 pun bertahan hingga laga bubar. (aji)

9 TOP RATING PAULINHO Pada laga ini, Paulinho menampilkan tipe gelandang dinamis.

Secara reguler, Paulinho ikut serta membantu penyerangan dan pertahanan.

Dibekali kecepatan berlari dan kemampuan melepas umpan crossing.

APA YANG DAPAT DIPELAJARI DARI LAGA INI? Brasil melanjutkan performa terbaik mereka dengan mengalahkan Honduras.

Neymar, Oscar, Hulk, Bernard, Willian, dll. memorakporandakan lini pertahanan Honduras. Berikut beberapa pembelajaran penting dari pertandingan tersebut: Pelatih timnas Spanyol Vicente Del Bosque telah menandatangi perpanjangan kontrak sebagai entrenador (pelatih) “La Furia Roja” selama dua tahun.

MADRID - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Spanyol Vicente Del Bosque mengumumkan bahwa dia sudah membubuhkan tanda tangan perpanjangan kontrak sebagai pelatih “La Furia Roja” selama dua tahun. Dengan perpanjangan ini, maka mantan pelatih Real Madrid itu akan melatih tim Matador hingga Piala Eropa 2016 mendatang.

Pengumuman itu disampaikan Del Bosque pada Jumat (15/11) menjelang laga persahabatan dengan Equator Guinea Jumat malam waktu setempat. Selasa pekan depan, mereka terbang ke Johannesburg untuk melawan Afrika Selatan. “Saya bisa mengkonfirmasi bahwa saya sudah menandatangani perpanjangan kontrak bersama Timnas Spanyol hingga 2016,” kata Del Bosque dalam jumpa pers tersebut.

Del Bosque yang kini berusia 62 tahun mengambil alih kursi pelatih Spanyol dari Luis Aragones yang mengundurkan diri setelah menjuarai Piala Eropa pada 2008 silam. Sejak itu, Del Bosque sudah mempersembahkan gelar juara Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan setelah mengalahkan Belanda di final dengan skor tipis 1-0 dan Piala Eropa 2012 di Polandia dan Ukraina tahun lalu dengan mengalahkan Italia 4-0 di final. Mereka juga tidak terkalahkan dalam turnamen empat tahunan tersebut.

Pada Juni 2013 lalu, Del Bosque juga membawa Spanyol hingga final Piala Konfederasi, sebelum dikalahkan 3-0 oleh tuan rumah Brasil. Ini adalah kekalahan ke-6 Spanyol dari 82 pertandingan Spanyol di bawah Vicente Del Bosque. Xavi Hernandez dan kawan-kawan mengemas 67 kemenangan selama dilatih pria berkumis tebal itu. (Sky Sports/aji)

TIM PALING MENJANJIKAN

FAKTOR NEYMAR

KLAIM BERNARD

starting XI Brasil.

Brasil saat ini menunjukkan performa paling menjanjikan.

Sejak kalah 1-0 dari Swiss pada Agustus lalu, Selecao telah memenangkan 5 pertandingan berturut-turut. Sementara itu, tim favorit lainnya seperti Jerman, Argentina, Italia, Inggris tampil dibawah form.

Neymar menjadi pusat perhatian pemain Honduras, terbukti dia sering menjadi objek pelanggaran. Namun, Neymar tidak terpengaruh dan tetap menampilkan performa yang apik. Tiga pemain Honduras mendapat kartu kuning atas taktik ini.

Scolari mulai menemukan formasi ideal untuk Brasil, dan pemain sayap Bernard mampu mengisi posnya dengan baik. Dengan performa yang dinamis dan kerjasamanya yang kompak dengan Neymar, Bernard mungkin akan jadi langganan

PERFORMA SOLID DANTE Selain Bernard, bek Bayern Dante juga menunjukkan permainan yang solid di lini belakang Brasil. Kekuatan fisiknya mampu meredam pemain Honduras yang mencoba permainan fisik.

Nigeria dan Pantai Gading Pegang Tiket ke Brasil CALABAR - Dua tim elite Benua Afrika yakni Nigeria dan Pantai Gading memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2014, setelah mengatasi lawan-lawannya pada pertandinga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Afrika atau CAF pada Minggu (17/11) pagi WIB. Nigeria yang adalah juara Afrika memetik kemenangan dua gol tanpa balas atas tamunya Ethiopia pada laga yang berlangsung di J. Esuene Stadium, Calabar. Setelah memetik kemenangan tipis 1-2 saat melakukan lawatan ke kandang Ethiopia, Super Eagles tinggal butuh hasil imbang saat melakoni laga kandang untuk memastikan satu tiket ke Piala Dunia.

Tapi, saat melakoni laga kandang, mereka malah menang dengan skor akir 2-0. Gol kemenangan Nigeria itu dilesakkan oleh Victor Moses lewat titik putih di menit ke-20 yang bertahan hingga turum minum. Gol kedua baru tercipta pada menit ke-82 oleh Obina. Dengan kemenangan dua gol tanpa balas ini, Nigeria pun

Penyerang Nigeria Victor Moses (hijau) berebut boloa dengan pemain Ethiopia Mekersa Asrat pada Kualifikasi Piala Dunia 2014, di Calabar (16/11).

melaju dengan mulus ke Brasil sebab menang agregrat 4-2.

Sedangkan, Pantai Gading hanya bermain imbang 1-1 atas Senegal. Tetapi hasil ini sudah cukup bagi mereka untuk memastikan satu tiket ke Brasil tahun depan.

Pada pertandingan yang berlangsung Stade Mohamed V, Casablanca, gol dari Salomon Kalou di menit-menit akhir pertandingan menyelamatkan Pantai Gading dari kekalahan. Senegal sebelumnya mampu unggul lebih dulu berkat gol Moussa Sow pada menit ke-77. Dengan hasil ini, Pantai gading pun dipastikan lolos setelah menang agregrat 4-2.

Sementara itu, Tim Nasional (Timnas) Prancis harus melakoni misi berat untuk meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2014. “Les Bleus” pun disebutkan bakal mengejar tiket ke Brasil hingga babak adu penalti.

Prancis menelan kekelalahan 0-2 saat melakoni babak playoff Piala Dunia ketika mel-

akukan lawatan ke kandang Ukraina. Gol-gol tuan rumah di Olympic Stadium, Kiev, Sabtu (16/11) dini hari WIB lalu, dilesakan oleh Roman Zozulya dan Andriy Yarmolenko. Dengan hasil ini, Prancis harus menang dengan selisih tiga gol tanpa kebobolan saat ganti menjamu Ukraina di Stade de France pada 19 November mendatang.

Sementara Ukraina hanya butuh hasil imbang atau kalah 0-1 untuk lolos ke Brasil.

Meski peluangnya tipis, mantan pemain tim ‘Ayam Jantan’ Bixente Lizarazu tetap optimistis Prancis bakal lolos ke putaran final Piala Dunia tahun depan.

Meskipun tiket itu harus diraih lewat adu tendangan penalti.

“Masih mungkin untuk menang dengan skor 2-0, memainkan babak tambahan waktu, dan lolos lewat babak adu penalti. Kami mempunyai kualitas untuk itu, tapi andai Ukraina mencetak satu gol, maka semua akan sirna,” kata Lizarazu. (aji)

Taneyan Lanjang

1

SENIN 18 NOVEMBER 2013 NO.0241 | TAHUN II

SENIN

9

18 NOVEMBER 2013

Setiap DPR Mendapat Rp 400 Juta?

Wakil Ketua DPRD Mengaku Tak Tahu BANGKALAN - Belakangan ini tersiar kabar setiap anggota legislatif mendapatkan dana Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) senilai Rp 400 juta. Namun, pimpinan DPRD Bangkalan mengaku tidak mengetahui dana ratusan juta itu. Sehingga ketidaktahuan pimpinan dewan menimbulkan kecurigaan beberapa kalangan terkait dana fantastis tersebut.

Ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, Munawar Cholil, wakil ketua 1 sekaligus juga juru bicara pimpinan DPRD Bangkalan, tidak tahu menahu soal program tersebut. Bahkan Munawwar menyatakan masalah dana jasmas bukanlah kewenangannya untuk menjelaskan hal itu. Apalagi dirinya mengaku benar-benar tidak mengetahui terkait dana yang ramai diperbincangkan itu. "Saya tidak tahu secara pasti mengenai dana jasmas," terang politisi PPP ini.

Lebih lanjut Munawwar mengatakan kewenangan untuk menjelaskan masalah dana Jasmas adalah porsi bagian keuangan. Sebab terkait keuangan secara keseluruhan di bawah naungan bagian keuangan. Sehingga sejauh ini dirinya tidak mengetahui.

"Kalau soal jasmas itu setahu saya porsinya bagian keuangan, Mas. Pimpinan belum tahu sejauh ini," ujarnya.

Munawwar mempersilakan wartawan menanyakan masalah penyaluran dana hibah melalu jasmas ini kepada bagian keuangan sekretariat dewan. (dn/rah)

TAWURAN PELAJAR

Bupati Angkat Bicara PAMEKASAN – Aksi tawuran pelajar yang mulai masuk Kabupaten Pamekasan tampaknya menjadi perhatian serius Bupati.

Orang nomor satu di Pemkab Pamekasan ini mulai angkat bicara. Menurutnya, tawuran terseubt sangat menciderai Pendidikan di daerah tersebut. Tak cukup hanya sekedar disesalkan, Achmad Syafii tapi harus diantisipasi agar Bupati Pamekasan tidak terulang lagi. Menurut Bupati, kepala sekolah, guru, dan aparat kepolisian harus tegas dalam menangani persoalan itu, agar kejadian serupa tidak terjadi di Pamekasan.

Kasus tawuran pelajar yang terjadi di salah satu lembaga pendidikan negeri di Pamekasan, kata Bupati, tidak bisa dianggap main-main. Karena itu, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban kepala sekolah atas kejadian itu.

"Saya kira kalau siswa sudah dibina dengan baik, mendapat ilmu agama yang cukup tidak akan ada tawuran. Contohnya saja di SD Negeri 3 Kowel, mereka sopan dan tidak clometan layaknya anak-anak," katanya.

Bupati menegaskan, tugas guru di sekolah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi harus mampu mendidik dengan menanamkan nilai moral.

Sehingga lulusan sekolah tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi memiliki kecerdasan spiritual dan berakhlak mulia. Seperti membiasakan siswa menjaga kebersihan, meskipun di sekolahnya sudah ada petugas kebersihan (cleaning service).

Lebih lanjut, Bupati menyatakan akan menambah porsi pendidikan keagamaan di sekolah. Upaya ini membutuhkan dukungan dari guru dan kasek agar bisa berperan aktif, guna mewujudkan hal tersebut.

Tawuran pelajar di Pamekasan sudah dua kali terjadi dalam sebulan terakhir. Peristiwa terbaru puluhan pelajar salah satu SMK di Kabupaten Pamekasan, Rabu (13/11) lalu, terlibat tawuran. Aksi tawuran pelajar ini tidak hanya di satu lokasi, tetapi berpindah-pindah hingga Jl Kabupaten atau di depan kantor bupati setempat. Semula aksi tawuran pelajar terjadi di Jl Raya Proppo atau di sebelah timur SMK Negeri 2 Pamekasan, namun berhasil dilerai warga.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Disdik Pamekasan Mohammad Tarsun mengatakan dalam pertemuan dengan para Kasek itu akan membahas banyak hal, kaitannya dengan pengetatan aturan dan tata tertib sekolah utamanya yang menjurus pada pembentukan karakter dan etika siswa.

Dia menjelaskan rencana mengumpulkan para Kasek ini atas instruksi sekretaris kabupaten (Sekab) Pamekasan Alwi Beik.

Sementara itu, pihak SMK Negeri 2 Pamekasan juga sudah melakukan langkah pemanggilan terhadap siswa dan wali muridnya yang diketahui melakukan tawuran di luar sekolah. Mereka sudah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Kepala SMK Negeri 2 Pamekasan Budi Sulistiyo mengatakan surat pernyataan yang dari keenam siswa yang terlibat tawuran di sekolahnya juga ditanda tangani wali murid. Dalam pernyataan itu juga ditegaskan bahwa mereka akan dikembalikan kepada orang tua atau diberhentikan dari SMK Negeri 2, jika mengulangi perbuatannya. (uzi/rah)

BERLOBEREN. Sejumlah masyarakat Langsar Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep melakukan ritual Berloberen untuk memohon turun hujan, Minggu (17/11).

junaedy/koran madura

BUDAYA

Berloberen, Ekspresi Rasa Syukur dan Doa SUMENEP – Masyarakat Langsar, Kecamatan Saronggi, memiliki tradisi unik untuk memanjatkan syukur atas hasil panen sekaligus memohon turun hujan. Berloberen adalah ritual yang sudah dilakukan secara turun temurun. Dilakukan saat meminta turun hujan, dan biasa dilakukan ketika terjadi musim kemarau panjang. Ritual tersebut dilakukan dengan mempersembahkan hasil bumi.

Puluhan warga mengikuti ritual tersebut di Gua Mandiliya, desa setempat. Pantauan Koran Madura, warga datang dengan membawa beraneka hidangan dari hasil panen bumi. Hasil panen yang telah diolah menjadi makanan itu mayoritas diambil dari hasil bumi yang didapat pada musim ini, seperti kelapa, jagung, padi, dan kacang kedelai. Makanan itu diletakkan di dalam gua.

Mereka duduk mengelilingi hidangan hasil panen. Memanjatkan doa secara bersama-sama. Mereka meminta kepada Tuhan untuk diturunkan hujan. Air dari langit yang diminta yang tidak sampai mendatangkan bencana. Dalam doanya, mereka juga memanjatkan

permohonan keberkahan harta nan berlimpah.

Usai berdoa, beberapa di antara mereka langsung menyantap hidangan yang sudah disediakan.

Sedangkan yang lain menari di luar gua. Tarian yang dilakukan merupakan tarian adat untuk menghormati leluhur. Tarian itu diiringi dengan musik gamelan. Tarian tersebut agar masyarakat tetap dilindungi, aman, dan sejahtera.

Moh. Ilyas, sesepuh warga setempat, menjelaskan, ritual ini merupakan ritual tahunan yang dilakukan warga Langsar, Kecamatan Saronggi. Tradisi tersebut bentuk tasyakuran dari hasil panen pertanian warga. ”Biasanya juga digelar sebelum masa tanam. Dan sekarang juga meminta hujan,” ungkapnya.

Tradisi berloberen itu sebagai ajang silaturahmi antar warga.

Semuanya berbaur. Tak kenal tua, muda dan anak-anak. Semua khidmat dalam lautan doa. ”Alhamdulillah budaya ini masih lestari.

Anak muda ternyata juga menyukai tradisi ini. Sehingga, kami cukup bangga,” ungkapnya.

Dia menuturkan, tradisi terse-

but merupakan peninggalan nenek moyang yang akan terus dipertahankan. Sesembahan itu sebagai rasa syukur dari hasil jerih payah warga yang dihasilkan dari panen mereka selama ini, dengan harapan untuk masa tanam selanjutnya masyarakat yang pada umumnya petani mendapatkan hasil panen melimpah. ”Ini merupakan peninggalan sesepuh, makanya kami terus pelihara sampai saat ini,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Desa Langsar Adyjandra.

Dia mengatakan, pada era modern tradisi ini tetap saja kental, masyarakat juga antusias mengikuti acara tersebut, sebab selain memberikan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, tradisi tersebut juga mempererat tali silaturrahmi antar sesama warga.

Di tempat acara ritual berloberen itulah masyarakat yang ada di desa itu bisa berkumpul bersama warga lain. “Tradisi itu memang kita perlu lestarikan sampai kapanpun, agar pemberian rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa akan semakin tinggi,” pungkasnya. (edy/yat)

PEMBATALAN KERJASAMA PENERBANGAN

Trans Nusa Belum Penuhi Panggilan Pemkab

ant/slamet hidayat

MENDARAT. Pesawat sedang medarat di lapangan terbang Trunojoyo Sumenep.

SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep beberapa waktu lalu telah menyurati pihak maskapai Trans Nusa. Perusahaan pesawat terbang itu diduga telah melanggar kesepakatan (MoU) antara pemkab dan Trans Nusa. Surat tersebut berisi pemanggilan kepada pihak Trans Nusa terkait pemutusan kerjasama penerbangan secara sepihak.

Beberapa waktu lalu, Trans Nusa memutuskan gagal beroperasi di Lapangan Terbang Trunojoyo Kabupaten Sumenep. Pembatalan tersebut diduga terjadi karena kesalahan komunikasi antara pihak pemkab dengan pihak perusahaan yang menaungi Trans Nusa. Pihak pemkab pun tidak tahu menahu le-

tak kesalahan komunikasi hingga berakibat pada pembatalan kerjasama. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu pemkab melayangkan surat ke Trans Nusa. Namun, hingga saat ini pihak Trans Nusa masih belum memenuhi panggilan pemkab.

Wakil Bupati Sumenep Soengkono Sidik menuturkan, sampai hari ini pihak Trans Nusa masih belum memenuhi panggilan pemkab. “Iya, sejak dipanggil oleh kami, mereka masih belum datang-datang, padahal kami memanggil mereka untuk mengklarfikasi kenapa mereka gagal beroperasi di Lapter Trunojoyo,” katanya kepada Koran Madura.

Namun, pihak pemkab tidak

mau pusing soal tidak beroperasinya Trans Nusa. Menurutnya, pihak bandara sudah mencari pesawat lain untuk bisa beroperasi di Lapter Trunojoyo. “Jadi, pihak bandara sudah mencari pesawat lain, semoga dalam waktu dekat sudah ada keputusan, dan bisa beroperasi di sini. Sebab selain Trans Nusa, pesawat seperti Lion/ Wing Air, Susi air juga punya pesawat besar yang seperti Trans Nusa,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih jauh terkait sikap tegas Pemkab terhadap Trans Nusa yang telah melanggar MoU, menurut Soengkono, MoU yang telah disepakati akan dibatalkan.

“Sebab, instruksi Bupati, jika tidak memenuhi panggilan kami, maka MoU itu harus dibatalkan,” timpalnya.

Bahkan kata Soengkono, surat pembatalan kontrak itu akan disampaikan kepada Kementerian Perhubungan. “Paling tidak, mereka sudah cacat dalam hal ini, sehingga akan menjadi pelajaran berharga untuk semuanya,” ucapnya.

Disinggung lebih lanjut apakah pembatalan itu merupakan salah satu sikap tidak kooperatifnya pihak Trans Nusa, Soengkono masih belum bisa memastikan apakah itu merupakan sikap yang tidak kooperatif. “Oleh karena itulah, kami memanggil pihak Trans Nusa untuk dimintai keterangan, tetapi sejauh ini masih belum kelihatan batang hidungnya,” tegasnya. (sym/yat)

Nabila

Jahitan Bela

K

Penjahit

eterampilan itu penting, sebab tak selamanya titel sarjana itu menjadi tolak ukur seseorang menjadi sukses. Iya, lewat keterampilan dan keahlian yang dimiliki, mereka mampu meraba masa depan. Seperti olah keterampilan yang ditekuni oleh Nabila, perempuan yang lahir diputaran kalender 16 Oktober 1992 asal Kalianget Timur menjadikan tangannya sebagai sebuah kekuatan besar, hingaa ia mampu menyulap rangkaian kain menjadi beragam model baju dengan bordir yang beraneka ragam.

Tusuk Balik, tusuk rantai dan tusuk tangkai itulah yang ia lakukan. Memang agak sulit dan butuh ketelatenan. Namun bagi perempuan berkulit kuning langsat tersebut bukanlah halangan, sebab semua hal itu bermula dari proses dan usaha keras. Sehingga tak heran jika kini, ia menjadi perempuan yang jago menjahit.

Ia bercerita bahwa kesukaannya pada dunia jahit menjahit tersebut dimulai sejak Tahun 2010. Bela, sapaan akrabnya, belajar jahit menjahit pada Ibunda tercinta. Sebab, selain ia punya impian menjadi desainer, ia juga ingin menjadi penerus Ibunya. Sehingga, kesadaran hidup mandiripun mulai tumbuh dalam dirinya.

“Selain hendak meneruskan perjuangan ibu, saya juga ingin hidup mandiri, karena saya tidak ingin biaya hidup selalu minta kepada orang tua. Paling tidak, melalui pekerjaan yang ibu ajarkan pada saya, ada rasa bangga beliau, bahwa anaknya juga bisa menjadi dirinya,” ungkapnya di sela-sela baca buku Novel.

Selain itu, ia mempunyai mimpi besar untuk mengembangkan jahitan dan bordirannya. Bahkan ia berencana hendak membuka pelatihan menjahit yang nantinya dijadikan lapangan pekerjaan bagi Ibu-Ibu di daerahnya. “Saya punya rencana besar untuk buka pelatihan jahit menjahit hingga nantinya menjadi lapangan pekerjaan bagi Ibu-Ibu di sini, karena berbagi pengetahuan untuk orang lain merupakan perbuatan yang mulia,” ujarnya dengan senyum tanggung di bibirnya.

Kini, ia benar-benar telah menjadi perempuan mandiri dengan usaha jahit menjahitnya. Lewat tangan kreatifnya itu, ia mampu menyulap berbagai model baju menjadi indah dan memukau. Sungguh, perempuan-perempuan muda lainnya perlu belajar banyak darinya; hidup mandiri. (Sym)

10

SUMENEP

SENIN 18 NOVEMBER 2013 NO. 0241 | TAHUN II

Kembali Diduga Pungli

PELAYANAN TAK MEMUASKAN

Bupati Mengkritik Layanan Rumah Sakit

UPT Sapeken Mengaku Pungutan Dana Kesda untuk Transportasi SUMENEP – Setelah dituding melakukan tindakan pungutan liar (pungli) dana BOS (bantuan operasional sekolah) di sejumlah sekolah SD di Kecamatan Sapeken. Kini, UPT Sapeken kembali diterpa dugaan pungli lain. Oknum UPT diduga melakukan pungli bantuan dana kesejahteran daerah (kesda).

Informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, baru-baru ini sejumlah guru dan penjaga sekolah di Kecamatan Sapeken menerima dana kesda. Nominal yang diterima itu masing-masing guru dan penjaga tidak sama. Ada yang terima Rp 300 ribu, ada pula yang terima Rp 350 ribu. Dari nominal itu diduga dipotong oleh oknum UPT masingmasing sebesar Rp 50 ribu.

Salah satu guru di Kecamatan Sapeken Buhari Muslim menjelaskan, keberadaan dana yang diterima guru dan lembaga seakan menjadi santapan empuk oknum UPT pendidikan. Sebab, hampir setiap ada bantuan diperkirakan selalu tidak sampai utuh. ”Tidak sampai utuh. Barusan ini dana kesda juga dipotong Rp 50 ribu per orang. Sangat disesalkan,”

ungkapnya.

Untuk itu, sambung dia, banyak guru sudah merasa kecewa dengan tindakan yang dilakukan pihak UPT. Sebab, dana yang diterima tidak selalu utuh. ”Banyak guru sudah kecewa. Padahal, masih baru menjabat. Ini sangat kami sesalkan. Mungkin banyak guru yang tidak berani mengungkapkan,” ujarnya.

Menurut guru GTT itu, pungutan yang dilakukan itu tidak jelas peruntukannya.

Sehingga, hal itu membuat tanda tanya besar bagi sejumlah penerima. ”Tiba-tiba saja, pihak UPT langsung melakukan pemotongan. Seandainya disampaikan dulu kepada penerima dan diserahkan kepada penerima mau ngasih atau tidak,” ucapnya.

Untuk itu, menurut Buhari Muslim, pihaknya meminta

UPT Sapeken dalam Pusaran Kasus Dugaan Pungli • Salah seorang guru menyatakan UPT Sapeken diduga melakukan pungli dana BOS. Pungli itu diduga dilakukan secara menyeluruh hampir di 29 sekolah dasar.

• Masing-masing sekolah diduga dipungut Rp 1,7 juta, ada juga yang dipungut Rp 2 juta hingga Rp 2,8 juta. Alasan pungutan itu untuk supervisi dan pembinaan, pembuatan proposal rehap, proposal kegiatan ramadhan, penyusunan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), pengadaan buku panduan pramuka, tim auditor dan untuk dipergunkan biaya operasional kantor UPT setempat.

• UPT Membantah melakukan pungli dana BOS itu. Dana itu kesepakan dengan pihak sekolah dengan menggunakan dana lain.

• Oknum UPT Pendidikan kembali diduga melakukan pungli dana kesda. Masing-masing penerima (penjaga dan guru) dipungut Rp 50 ribu. Sedangkan jumlah penerima lebih dari 100 orang.

• UPT mengakui namun itu untuk transportasi staf yang mengambil dana itu.

SUNAN

Diolah dari berbagai sumber oleh M. Kamil Akhyari

dinas pendidikan (disdik) untuk tegas kepada oknum UPT itu. Sebab, ini tidak hanya dilakukan satu kali. ”Kalau hanya satu kali mungkin hal yang biasa. Namun, kalau sampai diulangi itu sudah keterlaluan namanya,” ungkapnya dengan nada cukup tinggi.

Sementara Kepala UPT Kecamatan Sapeken Jailani

menjelaskan, pihaknya melakukan pengambilan dana kesda itu bukan untuk kepentingan pribadi. Sebab, untuk mengambil dana kesda itu membutuhkan transportasi. ”Staf saya mengambil dana Kesda itu bukan menggunakan kendaraan. Makanya, itu untuk transportnya la,” ungkapnya.

Mantan Pengawas Pendidikan Kecamatan Sapeken ini mengungkapkan, apabila memang sejumlah guru merasa keberatan dengan masalah itu. Untuk pencairan berikutnya pihakya tidak akan melakukan pengambilan saja. ”Kami sudah bekerja sesuai dengan aturan. Tapi, masih dikeluhkan silakan saja diambil sendiri berikutnya,” tuturnya.

UPT Sapeken tampaknya berada pada pusaran kasus pungli. Sebelumnya, UPT Sapeken diduga melakukan dana pungli BOS. Pungli itu diduga dilakukan secara menyeluruh hampir di 29 lembaga pendidikan SD. Pungutan yang ditarik ini mencapai Rp 1,7 juta, ada juga yang dipungut Rp 2 juta, hingga Rp 2,8 juta. Alasan pungutan itu, supervisi dan pembinaan, pembuatan proposal rehap, proposal kegiatan ramadhan, penyusunan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), pengadaan buku panduan pramuka, tim auditor dan untuk dipergunkan biaya operasional kantor UPT setempat. (edy/yat)

RITUAL BAR LOBARAN

SUMENEP - Pelayanan rumah sakit dr. H. Moh. Anwar menuai kritik dari Bupati A. Busyro Karim. Bupati mengakui pelayanan rumah sakit pelat merah itu belum maksimal.

Indikasinya, masih banyak keluhan masyarakat kepada pihaknya.

Orang nomor satu dilingkungan Pemkab Sumenep ini mengungkapkan, pelayanan rumah sakit memang perlu ditingkatkan. Supaya bisa memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada warga kabupaten ujung timur pulau Madura ini. ”Pelayanan perlu ditingkatkan, rumah sakit belum maksimal,” katanya.

Sebenarnya, sambung dia, tidak hanya pada pelayanan, perawatan gedung juga belum maksimal. Akhirnya, kepuasan pasien dan pengunjung tidak ada. ”Gedung masih banyak yang rusak. Kami tidak habis pikir dengan rumah sakit. Padahal, anggarannnya cukup besar,” ungkapnya.

Bupati menambahkan, berdasarkan hasil sidak dan survie bupati ketika melihat langsung kondisi rumah sakit, tampak jelas bangunan gedung yang mulai berlumut serta temboktembok RSUD yang kotor dan kumuh. ”Saya kadang heran kok bisa dengan anggaran yang ditambah, tetapi masih seperti itu,” ucapanya dengan ekspresi kecewa.

Menurut Busyro, perubahan nama RSUD menjadi BLUD bukan tanpa alasan dan tujuan. Menurutnya, hal itu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit agar lebih baik dan maksimal. Namun, ternyata, perubahan nama hanya sekadar formalitas. ”Padahal anggaran untuk peningkatan pelayanan rumah sakit sudah Rp 16 miliar, tetapi tak berpengaruh apa-apa. Seharusnya, itu adalah semangat utama agar pelayanan terhadap masyarakat makin membaik. Tetapi kok saya lihat tak ada perkembangan yang cukup berarti,” katanya.

Secara terpisah, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep Nur Asyur, mengaku sangat kecewa melihat pelayanan rumah sakit yang tak kunjung membaik. Sehingga tak heran ketika warga pulau malah memilih rumah sakit di Bali daripada rumah sakit Sumenep. “Sebab, inilah salah satu alasan kenapa warga pulau berobat ke Bali. Karena pelayanan rumah sakit tak kunjung membaik dan maksimal,” katanya.

Selain itu, menurut Nur Asyur, seringkali juga pihak medis, baik puskemas maupun RSUD tanpa banyak pikir dan menunggu lama dengan mudahnya menyuruh pasien langsung dirujuk ke rumah sakit Surabaya. “Memang tak ada yang salah, tetapi periksa dulu, jangan mengatakan bahwa puskesmas atau rumah sakit tak mampu mengobati,” kata politisi PKS. Mau tidak mau, sambung Nur Asyur, memang perlu ada reformulasi dan desain pelayanan di rumah sakit Sumenep, agar masyarakat tidak selalu menjadi korban. “Sebab pelayanan yang baik itu menjadi tolak ukur dari kesejahteraan masyarakat,” ucapnya singkat.

Sementara Direktur RSUD dr. Fitril Akbar mengaku berterima kasih dengan beberapa masukan. Pihaknya akan terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit. ”Soal perawatan gedung juga sudah kami pikirkan. Dananya memang sudah ada, tinggal melakukan perawatan saja. Insya Allah dalam waktu dekat,” katanya. (sym/yat)

ePaper

Terbit Siang!

Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

koranmadura/junaedy

Perempuan Desa Langsar, Kecamtan Saronggi, menyanggul sesajen ke gua Mandilia desa setempat untuk melaksanakan ritual Bar-Lobaran, Minggu (17/11). BERITA DI HAL. 9

DUGAAN PENYELEWENANGAN PENGADAAN SAPI

Kejaksaan Negeri Bakal Kaji Ulang SUMENEP – Kejaksaan Negeri Sumenep akan melakukan kajian ulang atas kasus dugaan penyelewenangan pengadaan sapi betina produktif di Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang.

Berkas kasus yang sudah menggelinding awal 2012 lalu beberapa waktu lalu sempat menghebohkan.

Berkas kasus penyelidikan dugaan penyelewenangan pengadaan sapi senilai Rp 499 juta hilang di kejari. Padahal, sebelumnya Korp Adhyaksa itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Ketua Poktan Sekar Wangi sudah pernah diperiksa. Tidak hanya itu, tim dari kejari juga sudah kroscek ke lapangan. Naifnya, berkasnya hilang. Akhirnya, penyelidikan kandas.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sumenep Sugianto menjelaskan, pihaknya belum menyatakan menghentikan

kasus dugaan penyelewenangan bantuan sapi di Desa Tamidung itu. Pihaknya masih melakukan kajian ulang terhadap kasus yang sudah diusut pejabat lama itu. ”Kami masih akan lihat secara utuh atas kasus itu. Apalagi, kasus itu masih dalam tahap penyelidikan,” ungkapnya.

Langkah pertama yang dilakukan, sambung dia, pihaknya akan mencari berkas penyelidikan yang sudah menghilang itu. Sebab, kalau harus melakukan penyelidikan ulang, itu masih akan memakan waktu yang cukup lama. ”Kami masih melihat penyelidikan terdahulu. Tentunya, dilihat pada berkasnya dulu,” ujarnya.

Apabila pihaknya tidak menemukan, berkas itu bisa jadi dilakukan penyelidikan ulang. Itu semua tergantung kepada kajian yang dilakukan kejari. ”Sebagian penyidik dari dugaan penyelewengan

sapi itu kan masih ada di Kejari. Tentunnya, lumayan mengetahui kasus itu,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat tidak berburuk sangka dulu kepada kejari.

Pihaknya masih melakukan serangkaian upaya untuk mengusut tuntas kasus itu. ”Ya, kami minta masyarakat tidak mengambil kesimpulan terlebih dahulu. Sebab, kami baru bertugas dan masih berupaya melanjutkan kasus lama,” ungkapnya.

Sementara Direktur Lembaga Demokrasi dan Kebangsaan (LemDek) Syafrawi meminta Kejari Sumenep tidak setengah hati dalam mengusut kasus itu. Sebab, kasus ini sejak dulu menjadi atensi dari semua pihak. ”Jadi, kami meminta kejari tidak main mata, hendaknya bisa mengusut secara tuntas kasus itu,” ungkapnya.

Ini, sambung dia, bukti lemahnya arsip administrasi

Kami tidak yakin berkas itu hilang, apa mungkin dihilangkan.

Makanya, kami menunjukkan dengan pengusutan secara tuntas kepada masyarakat

Sugianto

Kasi Pidsus yang ada di Kejari Sumenep. Katanya, sangat aneh apabila berkas itu hilang. ”Kami tidak yakin berkas itu hilang, apa mungkin dihilangkan. Makanya, kami menunjukkan dengan pengusutan secara tuntas kepada masyarakat,” ungkapnya dengan nada berapi-api.

Dugaan Penyelewengan bantuan sapi di Desa Tamidung, Kecamatan BatangBatang awalnya menggelinding di komisi B DPRD Sumenep. Bantuan itu melalui dana APBN 2011 senilai Rp 499.970.000. Bantuan itu diberikan kepada Kelompok Ternak Sekar Wangi. Hanya saja, bantuan itu diduga tidak disampai dalam bentuk barang. Bahkan, warga hanya mengaku mendapatkan Rp 500 ribu.

Selain itu, setelah menerima uang, sapi pribadi milik warga diklaim sebagai bantuan. Sapi itu kemudian diberi tanda anting. Dari sinilah warga protes dan melaporkan masalah ini ke DPRD Sumenep. Selanjutkan, kasus ini langsung menggelinding di kejari. Serangkaian penyelidikan dilakukan. Hanya saja, setelah memeriksa sejumlah saksi ternyata kasus ini lenyap. (yat)

Klik dan unduh di sini:

http://www.koranmadura.com/category/ epaper-koranmadura/

SUMENEP

11

SENIN 18 NOVEMBER 2013 NO. 0241 | TAHUN II

Tuntut Izin APMS Dicabut Buntut Kelangkaan BBM di Kepulauan SUMENEP – Belum tuntasnya masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di kepulauan, terus menuai kritik dari sejumlah warga kepulauan.

Bahkan, warga meminta Pertamina atau Pemkab Sumenep untuk mencabut izin beroperasinya agen premium minyak solar (APMS).

Tuntutan warga atas pencabutan izin akan dilayangkan jika muspika dan pemkab tidak mengabulkan lima poin tuntan warga selama 20 hari ke depan. Di antara tuntutan warga itu, Muspika Kecamatan Arjasa wajib mengawasi pengiriman BBM dari pelabuhan ke APMS hingga sampai ke tangki, melengkapi fasilitas APMS seperti kantor, dispenser, musala, dan lain-lain, APMS harus melayani penguna selama 24 jam, adanya transparansi kuota BBM kepada masyarakat, baik jenis premium maupun solar. ”Kami minta tuntutan itu dikabulkan. Apabila selama 20 hari ke depan tidak bisa, silakan cabut izin APMS. Sebab, tidak punya kontribusi nyata kepada masyarakat.

Itu dibuktikan dengan kelangkaan BBM yang semakin parah. Bahkan, kami juga akan melakukan penyegelan kantor Kecamatan,” kata Ali Wafa, koordinator masyarakat Pulau Arjasa.

Ancaman itu diutarakan saat warga menggelar aksi di depan kantor Kecamatan Arjasa, Sabtu (16/11). Aksi tersebut untuk menagih janji muspika untuk menyelesaikan 5 tuntutan yang disepakati pada aksi kedua kemarin. Karena muspika tidak punya niat baik untuk menyelesaikan, sehingga mereka datang lagi

dan mengepung kembali kantor Kecamatan Arjasa.

Ali Wafa menambahkan, sebenarnya pihaknya sudah mulai tidak percaya dengan muspika. Namun, masih tetap menunggu kebijakan dari muspika. ”Kami minta pemkab juga turun tangan dalam menangani kelangkaan dan mengabulkan tuntutan kami. Jadi, kami bisa kembali menggelar aksi yang lebih besar,” katanya.

Sementara Bupati A. Busyro Karim mengaku sudah menginstruksikan sekda agar membantu pihak muspika dalam menyelesaikan persoalan BBM di Kepulauan Arjasa.

“Iya, soal BBM kepulauan Arjasa, kami sudah instruksikan Sekda untuk membantu menyelesaikannya.

Termasuk, berkenaan dengan keluhan warga soal BBM subsidi pada motor dan kebutuhan rumah tangga lainnya,” katanya.

Bahkan Bupati sudah mengutus Sekda Hadi Soetarto berangkat ke Jakarta untuk menemui Dirjen Migas. Itu guna membicarkan tindak lanjut aturan baru yang telah dibuat. “Karena perlu kami informasikan terkait keputusan yang baru disepakati. Ada empat poin kesepakatan dan sudah ditandatangani kemarin oleh Gubernur Jatim bahwa di antara empat poin, salah satunya Bupati punya hak otoritas

ANCAM:

Puluhan warga saat melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kecamatan Arjasa, menuntut pencabutan izin agen premium minyak solar (APMS).

Foto: Syamsuni/ Koran Madura

membuat aturan baru terkait pendistribusian BBM khusus kepulauan. Oleh karena itu, sekda saya berangkatkan ke Jakarta untuk menemui Dirjen Migas dan Pertamina untuk memperjelas semuanya,” paparnya.

Disinggung soal APMS, mantan ketua DPRD Sumenep itu menyatakan ada kebijakan

jangka pendek dan ada jangka panjang. “Khusus jangka pendek, pendistribusian BBM dari pelabuhan ke APMS hingga tangki langsung Dishub. Itu sudah disepakati Gubernur,” tukasnya.

Tetap Krisis Sampai BBM ke Kepulauan Masalembu masih langka.

ALTERNATIF MEMBAJAK SAWAH

Bahkan, keberadaan BBM di Kepulauan Masalembu itu sudah mulai kosong. ”Sudah berbulan-bulan BBM di Masalembu mengalami krisis.

Namun, belum juga diatasi sampai detik ini,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumenep, H. Affandi Magribi.

Affandi menjelaskan, kel-

angkaan BBM di Kepulauan Masalembu itu hampir terjadi setiap tahun. Namun, tampaknya masalah ini terkesan dibiarkan. ”Pemkab seakan mandul. Tidak ada solusi untuk mengatasi masalah BBM. Masalah BBM saja tidak bisa diatasi. Masalah ini BBM ini juga bisa berdampak pada “perut” masyarakat,” katanya.

Menurut Affandi, salah satu penyebab kelangkaan BBM di daerah kepulauan itu, karena keterlambatan pengiriman yang dilakukan oleh APMS dari daratan Sumenep ke Kepulauan Masalembu. ”Ini sudah jelas jika pengiriman lamban, maka yang jelas stok akan habis,” terangyna. (sym/edy/yat)

SERING PADAM

Warga Keluhkan Listrik Padam SUMENEP – Sejumlah warga di Desa Batuputih Kenek, Kecamatan Batuputih, mengeluhkan pelayanan PLN (Perusahaan Listrik Negara). Sebab, PLN di desa tersebut sering padam. Akibatnya, banyak kegiatan masyarakat yang terganggu, termasuk aktivitas pendidikan.

Moh. Husnan, warga Desa Batuputih Kenek, menjelaskan, sudah hampir satu bulan masyarkat selalu diresahkan dengan pelayann PLN yang buruk itu. Sebab kerap kali terjadi pemadaman tanpa ada alasan yang jelas. ”Kami tidak tahu apa penyebabnya, hujan atau tidak, yang jelas hampir setiap malam listrik di sini selalu padam,” katanya.

Menurutnya, pemadaman itu kerapkali terjadi pada sore hari, yakni sekitar pukul 17.00. ”Pokoknya hampir setiap sore listrik padam, dan dipastikan hidup lagi ketika menjelang isyak. Tentunya padamnya listrik itu sangat mengganggu terhadap aktivitas warga, apalagi bagi pesantren,” terangnya.

Hal yang senada juga dikatakan oleh Farhah salah satu tokoh masyarakat setempat. Ia juga mengeluhkan seringnya adanya pemadaman listrik. Akibatnya, banyak warga yang harus menggunakan minyak tanah (tanah) sebagai pengganti. ”Kami sudah sangat resah.

Meski pakai lampu teplek,

tapi tetap saja rumah gelap,” ujarnya .

Oleh karena itu, dirinya meminta agar pihak PLN untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sebab, bayaran yang ditanggung tetap sama. ”Tindakan itu sudah nyata meresahkan warga. Maknya kami minta PLN tegas dalam mengawasinya,” tegasnya.

Sementara pihak PLN UPJ Sumenep Slamet belum bisa memberikan keterangan terkait pemadaman tersebut.

Sebab, pihaknya sedang berada di luar kota. ”Kami masih di jalan. Nanti akan kami kirim nomor petugas yang bertanggungjawab, setelah satu jam,” ungkapnya. (edy/yat)

PEMILIHAN UMUM

KPU Segera Rekrut 15 Relawan Demokrasi

koranmadura/ahmadsa’i

Warga Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, membajak sawah menggunakan tenaga manusia, Minggu (17/11). Warga setempat mengatakan sekalipun sudah ada mesin traktor, sejumlah petani masih menggunakan tenaga manusia untuk membajak sawah, karena jika menggunakan traktor atau sapi biaya yang dikeluarkan mencapai Rp. 60.000.

BENCANA ALAM

BPBD Hanya Terima Enam Laporan SUMENEP – Badan Penaggulangan Bancana (BPBD) Sumenep hanya mencatat sebanyak enam lokasi tempat bencana alam. Salah satunya Kecamatan Paragaan, Kalianget, Talango, dan Ambunten.

Kepala BPBD Sumenep Mohammad Fadilah menjelaskan, hingga sampai saat ini dari puluhan bencana yang menghantam puluhan rumah itu masih enam laporan yang telah masuk di BPBD, sementara yang lainnya masih belum ada. ”Yang jelas kami masih

menerima laporan sebanyak enam kejadian. Sebab, itu harus dilaporkan secara tertulis dari kepala desa setempat melaui camat,” katanya.

Laporan yang diberikan oleh camat itu, lanjutnya, akan menjadi acuan untuk diproses lebih lanjut. ”Ketika sudah menerima laporan, maka ada tim dari BPBD yang terjun ke lapangan untuk meninjaunya. Jadi nantinya akan diketahui besaran anggaran yang dibutuhkan,” terangnya.

Kendati demikian, pihaknya sampai saat ini

masih belum bisa memastikan besaran anggaran untuk bencana. ”Kalau besarannya kami tidak tahu, soalnya anggarannya tidak di BPBD,” tambanya.

Lebih lanjut, Fadilah mengatakan, BPBD walaupun secara struktur menjadi penanggung jawab menangani bencana dilingkup Kabupaten Sumenep, namun kalau dalam anggaran mengaku tidak tahu menahu. ”Anggaran itu sepenuhnya ada di Pemkab, yakni di DPPKA, karena memakai anggaran tidak terduga yang

tidak bisa dipastikan setiap tahunnya,” terangnya.

Sementara anggaran dana tak terduga untuk bencana itu, dianggarkan oleh Pemkab melalui DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Anggaran). ”Makanya kami meminta laporan tertulis, karena laporan itu kami masih diajukan kembali ke Bapak Bupati.

Baru bantuan itu diberikan kepada masyarakat setelah mendapat rekomendasi dari Bupati, termasuk besaran yang akan diterima itu,” tukasnya. (edy/mk)

Sumenep - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, segera merekrut 15 relawan demokrasi guna menyosialisasikan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014.

“Kami menargetkan rekrutmen relawan demokrasi di Sumenep selesai pada bulan ini juga,” kata komisioner KPU Sumenep Moh Ilyas.

Ia menjelaskan, rekrutmen relawan demokrasi merupakan instruksi dari KPU RI dan dilakukan di setiap daerah.

“Teknis rekrutmen relawan demokrasi, mulai dari seleksi administrasi dan wawancara, diserahkan sepenuhnya kepada KPU di daerah.

Namun, ketentuan umumnya diatur oleh KPU RI sebagai pedoman bagi KPU di masingmasing daerah,” ujarnya.

Fokus tugas relawan demokrasi, kata dia, ikut menyosialisasikan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 kepada semua elemen masyarakat.

“Relawan demokrasi dibentuk di masing-masing daerah untuk membantu KPU melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pemilih

pada Pemilu Legislatif 2014,” ucapnya.

Selain itu, keberadaan relawan demokrasi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya serta membangkitkan kesadaran dan kepercayaan publik atas proses demokrasi.

“Nantinya, relawan demokrasi akan turun langsung bertemu dengan warga

untuk menyosialisasikan segala hal yang terkait dengan Pemilu Legislatif 2014,” katanya.

Sesuai hasil evaluasi KPU RI, angka partisipasi pemilih secara nasional pada tiga pelaksanaan pemilu sebelumnya makin menurun, yakni pada Pemilu 1999 sebesar 92 persen, Pemilu 2004 sebesar 84 persen, dan Pemilu 2009 sebesar 71 persen. (ant/mk)

12

180 Kades Diingatkan Bupati: Kasus Hukum Harus Ditindak Tegas PAMEKASAN - Bupati Achmad Syafi’i mengingatkan para kepala desa di Pamekasan agar tidak menyewengkan bantuan Pemerintah, dalam bentuk apa pun. Khususnya bantuan yang bersentuhan langsung pada masyarakat, seperti bantuan rakyat miskin (raskin), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, dan bantuan lainnya.

Menurut Syafi’i, bantuan yang bersentuhan dengan masyarakat, seharusnya diberikan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan yang ada. “Yang saya ketahui, kepala desa yang bermasalah dengan hukum, mayoritas yang melaporkan adalah warga desa sendiri,” kata Bupati.

Bupait dengan tegas mengingatkan kepala desa di 180 desa di Pamekasan agar tidak bermain-main dengan seluruh bantuan, karena akan berhadapan dengan hukum.

“Keluhan paling banyak, adalah kasus raskin. Baik tidak diberikan kepada masyarakat, atau tidak tepat sasaran,” kata

PAMEKASAN

SENIN 18 NOVEMBER 2013 NO.0241| TAHUN II

politisi Partai Demokrat ini.

Pemerintah, kata Achmad Syafi’i tidak bisa mengintervensi aparat hukum, jika ada salah satu kepala desa yang bermasalah dengan hukum.

Karena proses hukum menjadi kewenangan penegak hukum untuk memprosesnya. Meskipun begitu, Bupati menginginkan semua yang melanggar hukum, termasuk dalam kasus penyelewengan bantuan, hendaknya ditelusuri dan diproses hukumnya. “Kepala desa yang bermasalah dengan hukum, saya pasrahkan sepenuhnya kepada proses hukum, dan kami tidak bisa mengintervensi,” jelasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, kepala desa yang tersangkut hukum diantaranya Kades Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Mustahep, 36. Dia sudah dijebloskan ke tahanan oleh penyidik Polres Pamekasan.

Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi beras untuk warga miskin (raskin) di desanya.

Penahanan ini bersamaan dengan penetapannya sebagai tersangka, Senin (28/10) pukul 19.00. Kejaksaan Negeri Pamekasan, Jawa Timur, juga menahan tersangka kepala desa Tanjung, Urip.

Kasus penggelapan raskin yang dilakukan Kades Tanjung, Kecamatan Pademawu, terjadi pada 2010 hingga 2012.

Jatah raskin di desa itu setiap bulan sebanyak 789 sak atau setara dengan 11,8 ton. Bantuan raskin itu untuk rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) yang tersebar di 10 dusun yang ada di

desa itu.

Sebelumnya, Polres Pamekasan telah menangkap Abd. Azis, kepala desa (Kades) Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, pada 25 Desember lalu. Penangkapan tersebut dilakukan karena yang bersangkutan diduga kuat tersandung berbagai kasus pidana.

Menurut AKP Siti Maryatun Kabag Humas Polres Pamekasan, kasus pidana tersebut di antaranya, penggelapan mobil, penipuan handphone, dan dugaan penggelapan raskin.

Dalam dugaan penggelapan raskin (beras untuk masyarakat miskin) pada 2011 lalu. Beberapa warga telah malapor ke Polres jika pada 2011 lalu, Abd. Azis dalam jabatannya sebagai Kades tidak menyalurkan raskin kepada warganya. ”Kamu masih akan terus melakukan pemeriksaan dalam kasus ini melalui unit tipikor (tindak pidana korupsi) satreskrim,” ujar Maryatun.(awa/rah)

Truk pengangkut semangka terguling di jalur pantura Desa Demangharjo, Kabupaten Tegal, Jateng. Truk pengangkut semangka tersebut terguling akibat diseruduk truk pengangkut motor dan mengakibatkan dua orang luka - luka-

PENERTIBAN ALAT PERAGA

Satpol PP Tak Perlu Menunggu Instruksi PAMEKASAN - Komisi A DPRD Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menyarankan agar petugas Satpol PP pemkab setempat tidak menunggu instruksi dari pihak panitia pengawas pemilu (Panwaslu) terkait penertiban alat peraga kampanye pemilihan umum yang melanggar aturan.

“Sebab, jika masih menunggu instruksi, maka alat peraga kampanye yang dipasang melanggar aturan, pasti akan semakin banyak,” kata Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Iskandar.

Sementara pihak Panwaslu Pamekasan hingga kini belum memberikan instruksi kepada Satpol PP setempat terkait penertiban alat peraga kampanye yang melanggar aturan itu.

Iskandar menjelaskan seharusnya penertiban alat peraga kampanye itu dilakukan setelah pemkab bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan menetapkan zona larangan pemasangan alat peraga kampanye.

“Setahu kami di komisi A, penetapan zona pemasangan alat peraga kampanye kan sudah ditetapkan sebulan lalu. Semestinya sejak saat itu, alat peraga kampanye yang dipasang melanggar aturan langsung bisa ditertibkan,” kata Iskandar.

Jika alat peraga kampanye yang terpasang semakin banyak, maka petugas nantinya jelas akan kewalahan dalam melakukan penertiban. Apalagi, sambung mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Is-

lam (HMI) Malang itu, di antara alat peraga yang terpasang tersebut banyak yang menggunakan media semi permanen.

Ketua Panwaslu Pamekasan Zaini sebelumnya berjanji akan melakukan penertiban alat peraga kampanye, mulai awal November 2013.

Menurut Zaini, pihaknya lambat melakukan penertiban, karena belum menyampaikan sosialisasi kepada pengurus partai politik peserta pemilu tentang ketentuan pemasangan alat peraga itu.

Akan tetapi, hingga minggu kedua November 2013, institusi pengawas pemilu legislatif 2014 ini belum juga menertibkan alat peraga kampanye yang dipasang melanggar ketentuan. (ant/rah)

MARAK PENCURIAN

Forum LSM Berencana Menyurati Kapolda Jatim PAMEKASAN – Maraknya pencurian sepeda motor (curanmor) belakangan ini membuat Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pamekasan berkirim surat ke Kapolda Jatim. Sebab selama ini Kepolisian di daerah tidak bisa diharapkan dan sangat lamban mengungkap kasuskasus pencurian yang terjadi.

Ketua Forum LSM Pamekasan, Heru Budi Prayitno mendesak kepolisian segera mengungkap kasus pencurian tersebut. Polisi juga didesak berupaya menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap petugas keamanan yang digaji dari uang rakyat itu melalui pemerintah tersebut.

Menurut Heru, seharusnya dari beberapa kejadian pencurian yang ada di Pamekasan, seperti pembobolan konter hand pone di parteker, pembobolan toko sembako, dan rentetan pencurian sepeda motor sudah terungkap. “Selama ini sering terjadi kasus pencurian di Pamekasan,namun yang terungkap dan tertangkap pelakunya hanya kasus pencurian hewan di Kadur,” jelasnya.

Jika Polres tidak secepatnya mengungkap kasus pencurian tersebut, kepercayaan masyarakat akan menurun kepada polisi.

Dan bukan tidak mungkin, masyarakat akan melakukan penindakan dengan caranya sendiri. “Saya khawatir nanti kalau ada maling tertangkap, masyarakat akan marah dan akan main hakim sendiri,” ucapnya.

Karena itulah, kata Heru, secara kelembagaan Forum LSM akan berkirim surat kepada Kepala Polisi Daerah (Polda) Jawa Timur. Surat itu berisi desakan agar Polda dan Polres Pamekasan, secepatnya mengungkap kasus pencurian yang telah meresahkan masyarakat Pamekasan. “Kami dalam waktu dekat akan berkirim surat ke Kapolda Jatim, isinya desakan agar dapat mengungkap pencurian, khususnya curanmor,” ujarnya.

Sementara Itu Wakapolres Pamekasan, Komisaris Polisi (Kompol) Ihwanuddin mengaku sudah membentuk tim khusus (timsus) yang bertugas memburu para pelaku pencurian.

Tim tersebut merupakan anggota terbaik Polres dari berbagai kesatuan. “Polres sudah bentuk timsus dan dikerahkan untuk memburu pelaku,” kata wakapolres Ihwanuddin.

Menurut Ihwanuddin, Polres akan bekerja secepat mungkin mengungkap kasus pencurian. Dirinya meminta masyarakat agar menyerahkan semua kasus pencurian kepada polisi dan jangan main hakim sendiri.

“Kami memiliki cara sendiri didalam mengungkap kasus pencurian, pasrahkan saja kepada polisi,” katanya.

Sebelumnya, Ihwanuddin meminta agar para pemilik kendaraan bermotor lebih

waspada ketika memarkir kendaraannya, pilih tempat yang aman. Selain itu, ia meminta agar semua unit perkantoran memperketat pengamanannya.

“Kami akan berusaha mengungkap kasus ini. Namun agar kasus serupa tidak terjadi lagi, pemilik kendaraan dan pimpinan kantor, baik pemerintah maupun swasta memperketat pengamanannya,” kata Ihwanuddin Tim Khusus Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman menjelaskan tim khusus yang dibentuk itu tidak hanya menangani masalah curanmor, tetapi semua jenis pengaduan pencurian termasuk pembobolan toko yang seringkali dilakukan pada malam hari. Tim khusus ini terdiri dari berbagai fungsi, seperti intel dan reskrim yang saat ini sudah mulai menjalankan tugasnya.

“Tim khusus ini bertugas untuk melakukan penyelidikan sekaligus penangkapan terhadap para pelaku pencurian,” katanya.

Terkait maraknya pencurian di lingkungan kantor, Kapolres menyatakan perlu memaksimalkan peran dan fungsi Satpam di masingmasing kantor. Menurutnya, Satpam di masing-masing kantor harus berperan aktif, agar pencurian tidak terjadi.

Dengan memperketat pengawasan keluar masuknya kendaraan. Kalau perlu, setiap kendaraan yang akan keluar dari lingkungan kantor atau sekolah harus menunjukkan STNK. Dengan demikian, setiap kendaraan yang keluar bisa diawasi dan aksi pencurian bisa diminimalisir.

“Satpam ini kan sudah dilatih, jika ada yang mencurigakan, bisa menegor dan menanyakan orang yang tidak dikenal itu,” katanya.

Pencurian kendaraan bermotor di lingkungan perkantoran selama seminggu terakhir marak terjadi. Dalam catatan Koran Madura, sedikitnya telah terjadi tiga kali kasus pencurian di ling-

kungan kantor, terhitung sejak 11 November lalu.

Satu motor dinas, milik Fatthorrahhman Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pamekasan, jenis Supra X bernopol M 3145 AP juga raib saat diparkir di Kantornya di Jl Raya Proppo Pamekasan, pada Senin (11/11) lalu.

Motor itu diketahui hilang saat pemiliknya hendak menghadiri rapat di Kantor Pemkab Pamekasan.

Agus Subagio, salah satu pegawai Dishutbun mengatakan, pencurian motor itu berlangsung singkat, karena pemiliknya hanya memarkir sebentar. Motor itu memang diparkir di dekat gerbang kantor, karena selain tempat parkir penuh, pemiliknya juga hanya mampir kantor sebentar, untuk menghadiri rapat di kantor pemkab.

Dua hari berikutnya, satu unit motor Yamaha Vega-R nopol M 3099 AU warna biru tahun 2009, milik Desi Sari Danawiyah warga kelurahan Lawangan Daya, Pademawu, Pamekasan, raib dicuri maling. Motor itu dicuri pelaku saat diparkir di Kantor Pelayanan Perbendahaarn Negara (KPPN) di Jl. Jokotole Rabu (13/11) lalu. STNK kendaraan tersebut berhasil dibawa lari pelaku karena disimpan di dalam jok motor.

Aksi pencurian motor masih berlanjut pada Kamis (14/11) lalu. Korbannya, Sutrisno warga Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, salah satu di SM Negeri 1 Pamekasan. Saat itu, Motor Yamaha Meo warna biru tahun 2008, nopol M 6307 AH yang diparkir di area Parkir SMP Negeri 1, diduga dicuri pelaku saat jam pelajaran berlangsung sekitar pukul 10. 30 WIB. Semua kejadian pencurian ini sudah dilaporkan ke Mapolres Pamekasan oleh para pemiliknya. Demikian juga pembobolan sejumlah pertokoan juga sudah ditangani jajaran Polres Pamekasan, namun belum ada satupun yang terungkap. (uzi/ awa/rah)

DAPATKAN INFORMASI SEBELUM BERINVESTASI KAMI SIAP MELAYANI ANDA! HUBUNGI KAMI DI KANTOR

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU JALAN JOKOTOLE NO. 143 KABUPATEN PAMEKASAN

DIPERSEMBAHKAN OLEH : KPPT KABUPATEN PAMEKASAN

PAMEKASAN

13

SENIN 18 NOVEMBER 2013 NO.0241| TAHUN II

KURANG BERFUNGSI

Balitbangda Direncanakan Dihapus PAMEKASAN - Setelah mendapatkan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bupati Pamekasan Ach. Syafi’i akan membahas penghapusan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) setempat, karena dinilai tidak berfungsi.

Dalam suatu kesempatan perbincangan ringan bersama Wakil Bupati Kholil Asy’ari dan Sekda Alwi, dirinya sudah menyampaikan keinginan untuk melakukan suatu perampingan lembaga yang ada di Pemkab setempat, dalam rangka menghemat anggaran.

Kepada sejumlah wartawan Bupati Pamekasan, Ach. Syafi’i mengatakan setelah selesai pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daearah (APBD) pihak akan mengevalusi semua instansi, termasuk Balitbangda yang diusulkan untuk dihapus karena hasilnya sudah tidak digunakan oleh instansi lain.

Dikatakan Bupati, evaluasi terhadap keberadaan Balitbangda pasti akan dilakukan, namun jika sudah mengacu pada penghapusan tentu akan melibatkan DPRD, karena akan menyakut pada aturan yang akan dijadikan landasan penghapusan instansi tersebut.

“Balitbangda akan kita pelajari bersama DPRD nanti, jika aturannya memungkinkan dan keberadaannya sudah dinilai tidak efektif

karena masing-masing SKPD melakukan penelitian perencanaan sendiri, ya mari kita lakukan perampingan lembaga di kita,” katanya.

Dalam suatu kesempatan perbincangan ringan bersama Wakil Bupati Kholil Asy’ari dan Sekda Alwi, dirinya sudah menyampaikan keinginan untuk melakukan suatu perampingan lembaga yang ada di Pemkab setempat, dalam rangka menghemat anggaran.

Apalagi, menurutnya, penilaian DPRD terkait keberadaan dan fungsi Balitbangda setempat memiliki dasar yang sangat kuat, namun untuk dilakukan penghapusan perlu melihat aturannya.

“Setelah diapus, pegawai yang ada di sana (Balitbangda) mau ditaruk di mana, itu juga yang nantinya akan dibahas, tentunya pada instansi yang membutuhkan penelitian perencanaan kedepan,” ungkapnya.

Sebelumnya, usulan untuk mengevaluasi keberadaan Balitbangda itu disampaikan oleh fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), pada Sidang Paripurna Pandangan Umum terhadap Draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2014, Senin (11/11) lalu.

Dalam kesempatan itu, Ketua fraksi PAN, Zainal Abidin mengatakan bahwa manfaat program yang dilakukan Balitbangda selama ini, masih kurang memberi manfaat yang maksimal terhadap pengembangan potensi daerah.

Selain itu masih belum ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Pamekasan yang menggunakan hasil penelitian lembaga tersebut karena masing-masing masih mengedepankan ego sektoral.(oni/rah)

LAPORAN KEUANGAN KAMPANYE

KPU Kontrak Jasa Akuntan PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan di Pulau Madura, Jawa Timur, mengontrak jasa akuntan dari Ikatan Akuntasi Indonesia (IAI) untuk membantu pengurus partai politik dalam mencatat laporan keuangan kampanye Pemilu 2014.

“Ada sebanyak tiga orang tenaga akuntan yang kami kontrak dan mereka nantinya bertugas membantu pengurus partai politik dalam mengarahkan membuat laporan keuangan yang benar,” kata anggota KPU Pamekasan Agus Kasianto.

Agus menjelaskan masing-masing tenaga akutansi itu nantinya bertugas memberikan pengarahan kepada pengurus dari empat partai politik peserta pemilu dalam membuat laporan keuangan.

Sehingga, sambung dia, dengan adanya tenaga ahli itu, maka laporan dana kampanye partai politik bisa benar dan lebih terarah.

“Sebab, kan sesuai dengan ketentuan, dana kampanye masing-masing partai politik itu kan harus diaudit,” kata Agus Kasianto menjelaskan.

Sedangkan sebagian pengurus partai politik di Pamekasan belum memiliki tenaga ahli dalam membuat laporan keuangan, terutama yang berkaitan dengan sistem pelaporan dana yang benar.

Dengan adanya tenaga ahli itu diharapkan proses pembuatan laporan dana kampanye, terutama berkaitan dengan dana sumbangan dan penggunaannya, akan lebih lancar.

“Kami telah menyampaikan gagasan ini kepada pengurus partai politik peserta pemilu di Pamekasan dan mereka umumnya setuju,” kata Agus Kasianto.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, semua anggaran untuk kepentingan pemilu yang digunakan partai politik harus transparan, baik dari sisi pendapatan ataupun dari sisi pengeluaran, dan tercatat dengan jelas.

Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, terutama adanya persaingan yang tidak sehat antarparpol. (ant/rah)

Sejumlah anggota Reserse bersiap melakukan penyergapan terhadap tersangka teroris dalam simulasi anti teror di halaman Mapolres Malang, Jawa Timur. Simulasi tersebut bertujuan melatih kesiapan anggota reserse yang bertugas di lapangan dalam menghadapi segala bentuk ancaman teror.

Seharusnya DPRD Tak Menerima Penjelasan Eksekutif 23 Dinas Dilaporkan ke KI Jawa Timur karena Dinilai Tidak Transparan PAMEKASAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mengaku puas dengan penjelasan Pemerintah Kabupaten (eksekutif) perihal penggunaan anggaran tahun 2013 beberapa waktu lalu. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam.

Menurutnya, penilaian transparansi penggunaan anggaran tergantung masingmasing kelompok. Tapi, di DPRD tidak ada satu pun fraksi yang merasa keberatan dengan penjelasan penggunaan anggaran tahun 2013 yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Alwi Beik beberapa waktu lalu.

LSM Kopajaa menilai peng-

gunaan anggaran di Pamekasan masih belum terbuka ke publik. “Kembalikan kepada LSM yang bersangkutan, bagaimana mengkategorikan transparasi itu. Kami menilai apa yang dilakukan eksekutif sudah tepat,” katanya.

Terkait sengketa yang sedang bergulir di KI itu, pihaknya menyerankan agar eksekutif meminta penjelasan

kepada LSM yang menyengketakan masalah itu, seperti apa yang dianggap terbuka kepada publik dan tidak, sehingga semuanya ada kepastian. “Tentunya LSM itu harus menyadari tugas dan fungsinya,” ungkapnya.

Rilis yang dikeluarkan oleh Fitra, Kabupaten Pamekasan memiliki nilai 34,87 persen dan nomor 10 se- Indonesia terbaik dalam mempublikasikan informasi anggarannya, penilaian itu berdasarkan penelusuran 193 website pemda di sembilan provinsi yang dilakukan pada awal September 2013.

Ada 23 Dinas di kabupaten Pamekasan yang dilaporkan ke KI Jawa Timur oleh Kopajaa

karena dinilai tidak transparan, yaitu Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Balitbangda), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Pamekasan.

Kemudian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), dan Dinas Pendidikan (Disdik).

Selanjutnya Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan

(Disporabud), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kantor Ketahanan Pangan (KKP), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Dispenduk Capil), Kantor Perizinan dan Pelayanan Terpadu, Inspektorat, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapemmas).

Selain itu, lima SKPD lain yang juga dilaporkan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pamekasan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Dinas Pertanian (Disperta), dan Dinas Peternakan (Disnak).

(Oni/rah)

SEREMONIAL

Bupati Mengapresiasi Pemberian Santunan Yatim

PAMEKASAN - 100 anak yatim dan 55 wanita jompo menerima santunan dari takmir Musholla Miftahul Ulum,

Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu Pamekasan, pada Jumat (15/11).

Penyerahan secara simbolis

dilakukan oleh Kabag Kesra Pemkab Pamekasan Amirus Saleh, mewakili Bupati Pamekasan Ach. Syafii, yang saat itu berhalangan hadir.

Penyerahan santunan kepada para penerima dilakukan dalam rangka merayakan 10 Muharam 1435 H. Amirus Saleh menyampaikan permohonan maaf Bupati Pamekasan Ach. Syafii, tidak bisa menghadiri langsung penyerahan santunan itu. Menurutnya, bupati sebenarnya sangat berkeinginan untuk bertatap muka langsung dengan pengurus Musholla Miftahul Ulum dan masyarakat sekitar, namun karena bersamaan dengan kegiatan dinas di luar kota yang tidak bisa diwakilkan, Bupati terpaksa mewakilkan

kepada dirinya.

Bupati sangat bangga dengan kegiatan sosial yang dilaksanakan pengurus musholla itu, karena masih ada kelompok masyarakat yang masih peduli kepada penyandang masalah sosial seperti anak yatim dan jompo.

Apalagi kegiatan itu dilaksanakan saat perekonomian masyarakat sedang labil.

Amirus Saleh menyatakan akan merespon kebutuhan masyarakat dengan mengupayakan untuk memberi bantuan selama dibutuhkan masyarakat.

Pihaknya juga berharap kegiatan sosial semacam itu terus dilakukan secara berkesinambungan karena sangat membantu masyarakat yang membutuhkan.

Ustad Moh. Saleh Basit,

pengurus Musholla Miftahul Ulum menyampaikan terimakasih atas perhatian dan apresiasi Bupati Pamekasan terhadap kegiatan sosial yang diadakan. Menurutnya, kegiatan santunan anak yatim oleh pengurus Musholla itu sudah berlangsung selama 4 tahun. Penyerahan santunan setiap tahunnya, terus meningkat berkat dukungan pemerintah setempat dan partisipasi dari masyarakat sekitar. Bahkan pada penyerahan santunan tahun ini bisa melebihi target yang dipatok panitia, sebanyak 75 anak yatim dan 50 wanita jompo.

Masing-masing anak yatim memperoleh Rp 100 ribu dan jompo Rp 50 ribu. Sedangkan dana yang terkumpul mencapai Rp 15 juta. (uzi)

14

SAMPANG

SENIN 18 NOVEMBER 2013 NO. 0241 | TAHUN II

KONFLIK SARA

Hentikan Penggusuran Masyarakat Syiah SAMPANG - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menginginkan agar berbagai ancaman untuk menggusur secara paksa masyarakat Syiah di Sidoarjo, Jawa Timur, segera dihentikan karena melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Kami memanggil para pejabat pemerintah di Republik Indonesia untuk segera menghentikan ancaman penggusuran paksa masyarakat Syiah di Sidoarjo," kata Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Untuk itu, ujar dia, peme-

rintah juga mesti menjamin keamanan, kesukarelaan dan kemartabatan pengembalian masyarakat Syiah ke rumah mereka masing-masing sesuai dengan keinginan mereka.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah dinilai harus memberikan bantuan sehingga memungkinkan bagi masyarakat Syiah tersebut untuk dapat

membangun kembali rumah yang rusak atau hancur.

"Apa yang menimpa komunitas Syiah jelas-jelas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Mengingat hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin dalam konstitusi Indonesia," kata Haris Azhar.

Ia memaparkan, Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dimana Indonesia merupakan negara anggota, menyatakan bahwa "hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan

Kami memanggil para pejabat pemerintah di Republik Indonesia untuk segera menghentikan ancaman penggusuran paksa masyarakat Syiah di Sidoarjo,"

Haris Azhar

Koordinator Badan Pekerja Kontras

atas pilihannya sendiri".

Disebutkan pula bahwa "Tidak ada satupun pihak yang harus tunduk pada paksaan yang mengganggu kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan tertentu atas pilihannya sendiri".

Sebagai negara yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Pemerintah Republik Indonesia juga berkewajiban untuk menjamin hak setiap orang untuk menikmati standar hidup yang layak termasuk perumahan yang layak (Pasal 11.1) dan

hak untuk menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental (Pasal 12).

Kontras menyatakan kekecewaan mendalam karena terdapat setidaknya 168 orang masyarakat Syiah di Jawa Timur yang harus menghadapi resiko penggusuran paksa dari tempat penampungan sementara.

Masyarakat Syiah tersebut mengungsi semenjak bulan Agustus 2012 setelah warga desa menyerang mereka di tempat tinggal mereka.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membantah telah melakukan upaya

pemindahan paksa terhadap warga pengungsi syiah Sampang dari Rumah Susun Jemundo Sidoarjo ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

"Tidak ada pemindahan diam-diam, apalagi dilakukan secara paksa. Upaya pemindahan kami lakukan secara baik dan jika ada yang tidak mau ya tidak apa-apa," ujar Asisten III Setdaprov Jatim Edy Purwinarto di Surabaya, Senin (11/11).

Ia mengatakan sebelum pemindahan telah melakukan dialog antara pengungsi dengan pihak terkait di Rusun Jemundo Sidoarjo pada 7 November 2013. (ant/mk)

PERUBAHAN MUSIM

Kesehatan Unggas Bisa Terganggu

TARI DUNGKREK. Penari dungkrek beraksi di sekitar Waduk Bening, Saradan, Kab. Madiun, Jatim, Minggu (17/11). Pementasan tari topeng khas Madiun tersebut untuk menghibur pengunjung waduk yang berada di kawasan hutan Saradan.

SAMPANG - Kesehatan hewan unggas bisa terganggu akibat peralihan cuaca. Untuk menjaga kesehatan unggas, kandang hewan perlu selalu dalam keadaan bersih dan dilakukan vaksinasi. Hal itu untuk menghidari serangan penyakit pada hewan.

Curah hujan yang tinggi sangat berpengaruh terhadap kesehatan unggas. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan unggas adalah memberikan vaksinasi untuk meningkatkan daya tubuh unggas terhadap serangan penyakit dan perubahan cuaca yang ekstrem.

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sampang melalui Kabid Kesehatan Hewan Halifatul Ummah mengatakan, cuaca yang terjadi akhir-akhir ini bisa mempengaruhi kesehatan unggas. Peternak ayam perlu memberikan vaksinasi. ”Kami mengimbau kepada para peternak agar di musim penghujan ini dapat memberikan vaksin kepada unggasnya agar terhindar dari penyakit yang mematikan ini,” ujarnya.

Halifatul berharap peter-

SUKSESI KEPEMIMPINAN DESA

DANA KAMPANYE

Pemdes Mulai Kebut Sisa Pilkades SAMPANG – Banyaknya kepala desa yang sudah memasuki masa akhir jabatan, membuat Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) mulai kebut pilkades yang tersisa.

Itulah yang menjadi PR bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pilkades meski sudah menjelang dalam masa akhir tahun.

Bahkan, kemungkinan besar tidak tuntasnya pelaksanaan pilkades akhir tahun itu akan berdampak pula dengan molornya pembentu-

kan P2KD sebagai langkah awal dalam pilkades. Padahal, melihat dari Perda Nomor 5 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kades, yang menyebutkan bahwa P2KD terbentuk minimal sudah empat bulan sebelum jabatan kades berakhir.

Kabag Pemdes Pemkab Sampang Didik Adi Pribadi mengatakan seperti dalam waktu dekat sejumlah desa mengaku sudah siap melak-

sanakan pilkades. Beberapa desa itu di antaranya terdapat Desa Batu Karang dan Desa Pengarengan yang sudah beberapa hari ini sudah menggelar pilkades. "Untuk tahun ini bila lancar, desa-desa yang menyatakan siap melaksanakan pilkades hingga kemarin sudah mulai menyiapkan semuanya. Kita hanya siap memberikan dukungan saja," ucapnya.

Sedikitnya kurang lebih masih tersisa sekitar 30 desa yang akan melaksanakan

pilkades pada tahun ini. Namun, karena hal ini terbentur dengan adanya pilgub dan juga permasalahan yang terjadi di setiap desa berbeda membuat kemungkinan sejumlah desa tersebut tidak dapat menggelar Pilkades tahun ini. “Ada 30 desa akan ada pilkades untuk saat ini, bisa jadi ini tidak dapat ikuti pilkadess tahun ini, kkitaa juga semuaa akan pasti bisa teralisiasi," ungkapnya.

Didik menambahkan, tak hanya berhenti disitu,

dimana seharusnya juga pemerintah desa harus bisa mengetahui tahapan dalam mempersiapkan pelaksanaan Pilkades yang baik. Yakni pembentukan P2KD selama empat bulan sebelum masa jabatan kades berakhir. "Pelaksanaan pilkades bukan lagi tanggung jawab masing-masing pemerintah desa. Sesuai rencana, untuk menyelenggarakan Pilkades harus dipersiapkan P2KD nya itu," imbuhnya. (ryn/lum)

PEMBATASAN ALAT PERAGA

janji-janji politiknya kepada masyarakat. Sehingga saat terpilih menjadi wakil rakyat mempunyai tanggung jawaban yang lebih besar karena telah bersentuhan langsung dengan para pemilik hak suara.

“PKPU yang baru yaitu mempunyai tujuan agar calon legislatif bisa menyampaikan langsung janji-janji politiknya kepada masyarakat.

Sehingga mempunyai amanah yang lebih kepada masyarakat karena sudah menyampaikan langsung,” ujarnya.

Untuk menegakkan PKPU tersebut, pihaknya bersama KPU Sampang akan terus melakukan edukasi terhadap peserta Pemilu 2014, dan jika nanti masih saja terdapat pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, pihak Satpol PP akan direkomendasikan guna melakukan penertiban.

“Kami terus berupaya untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tersta

Sampang - Sebagian besar partai politik peserta pemilu di Kabupaten Sampang, hingga kini belum menyerahkan nomor rekening bank untuk menampung dana kampanye Pemilu Legislatif 2014.

“Pengurus parpol yang menyerahkan nomor rekening dana kampanye untuk Pemilu Legislatif 2014 ke kami baru dari Partai Amanat Nasional (PAN)," kata anggota KPU Sampang Zahri Setiono, Minggu.

Sesuai ketentuan, semua jenis uang yang masuk dan digunakan oleh parpol harus tercatat,”

Zahri Setiono

Anggota KPU Sampang

Pembatasan alat peraga oleh Peraturan KPU dinilai membatasi pendidikan politik, karena sebagain masyarakat sampang masih banyak yang buta huruf. peserta pemilu, dan apabila masih terdapat pelanggaran

terhadap alat peraga maka kami akan merekomendasi-

kan pada Satpol PP,” tegasnya. (jun/lum)

Halifatul Ummah

Kabid Kesehatan Hewan nak unggas membersihkan kandanya secara rutin sehingga selalu dalam keadaan bersih. Sehingga, unggas tidak mudah tertular penyakit.

"Pembersihan kandang secara rutin itu juga perlu dilakukan sehingga ketika kandang sudah bersih maka akan sulit penyakit akan menyebar pada unggas, dan unggas yang mati disebabkan karena terserang penyakit agar segera di bakar biar tidak menyebabkan penularan pada unggas yang lain," imbuhnya. (jun/lum)

Parpol Belum Serahkan Rekening Bank

KPU Dinilai Membatasi Pendidikan Politik SAMPANG – Ketua DPRD Kabupaten Sampang Imam Ubaidillah menilai bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pembatasan Alat Peraga membatasi pembelajaran politik. Karena sebagian masyarakat masih buta huruf, sehingga kalau tidak dimunculkan gambar calon khawatir banyak tidak tahu dengan yang akan dipilih.

“Batasan tersebut yaitu membatasi pembelajaran politik pada masyarakat, karena masyarakat Sampang masih banyak yang buta. Sehingga, apabila foto calon legislatif tidak dimunculkan banyak warga yang tidak tahu dengan pilihannya sendiri,” ujarnya.

Namun hal itu dibantah panitia pengawasan pemilu.

Ketua Panwaslu Sampang Ahmad Rifto menjelaskan PKPU baru itu dibentuk di antaranya bertujuan agar para calon anggota lagislatif (caleg) menyampaikan secara langsung

Kami mengimbau kepada para peternak agar di musim penghujan ini dapat memberikan vaksin kepada unggasnya agar terhindar dari penyakit yang mematikan ini,”

Sedangkan dari 11 pengurus partai politik peserta pemilu lainnya, hingga kini belum menyerahkan nomor rekening dana kampanye.

Padahal, sesuai dengan ketentuan, semua partai politik peserta pemilu harus menyerahkan rekening dana kampanye ke KPU. Pihak KPU, kata Zahri Setiono, sebenarnya telah mengirim surat ke masing-masing pengurus partai politik peserta pemilu, agar secepatnya menyerahkan nomor rekening bank dimaksud.

Penyerahan nomor rekening bank untuk dana kampanye dari partai politik peserta

pemilu ke KPU, sebagai upaya transparansi pengelolaan dana pemilu.

"Sesuai ketentuan, semua jenis uang yang masuk dan digunakan oleh parpol harus tercatat," ucapnya seraya menyebutkan, dana kampanye semua parpol nantinya akan diaudit oleh auditor dari akuntan publik.

Menurut anggota KPU Sampang Zahri Setiono, sesuai dengan jadwal tahapan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU pusat, penyerahan nomor rekening dana kampanye oleh masing-masing partai politik paling lambat tanggal 2 Maret 2014.

"Jadi sebenarnya waktunya masih lama. Hanya saja, KPU perlu mendesak parpol agar secepatnya menyerahkan nomor rekening itu, karena hal tersebut berkaitan dengan pembinaan teknik pelaporan," katanya menjelaskan.

Ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar pijakan hukum terkait keharusan partai politik menyerahkan nomor rekening dana kampanye.

Antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, serta UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketentuan Sumbangan Dana Kampanye Bagi Partai Politik.

Menurut PKPU itu, parpol dilarang menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing dan pemerintah. Untuk mengetahui adanya aliran dana itu, KPU perlu mengetahui secara langsung rekening dana kampanye partai politik dimaksud. (ant/mk)

BANGKALAN

15

SENIN 18 NOVEMBER 2013 NO. 0241 | TAHUN II

RELAWAN DEMOKRASI

Target Rekrutmen Tuntas Akhir Tahun

LARUNG SESAJI. Sejumlah orang dengan menggunakan perahu membawa tumpeng dan sesaji setelah dikirab saat tasyakuran dan larung sesaji objek wisata Waduk Bening di Saradan, Kab. Madiun, Jatim, Minggu (17/11). Setelah dikirab sejauh sekitar 1 km, tumpeng dan sesaji dilarung ke waduk bersama beberapa ekor bebek untuk diperebutkan warga.

Pjs Kades Harus Segera Diatasi DPRD: Masalah Kosongnya Kades Definitif Sudah Sangat Akut BANGKALAN - Banyaknya kekosongan kursi jabatan definitif kepala desa (Kades) yang kosong di Bangkalan membuat DPRD semakin geram. Eksekutif menilai banyaknya Kades yang dijabat oleh Pjs merupakan permasalahan akut dalam struktur pemerintahan. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar segera dilakukan pemilihan kepala desa (Pilkades).

"Banyaknya kekosongan kursi definitif kepala desa di kabupaten Bangkalan merupakan masalah paling akut,"

kata Syafiuddin Asmoro, ketua komisi A DPRD Bangkalan.

Dia menjelaskan dari 281

desa dan kelurahan se kabupaten Bangkalan, 138 diantaranya belum mempunyai kepala desa definitif. Hal Ini merupakan kasus terbesar di Indonesia.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus mengakselerasi proses pemilihan kepala desa (pilkades) di ratusan desa tersebut dengan terus menekan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas), Kabag Pemerintahan Desa

(Pemdes), Kabag Hukum, dan Camat agar secepatnya dilakukan pemilihan. "Paling tidak, kami menargetkan 50 persen tuntas hingga akhir masa jabatan kami," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga berharap BPD yang sudah dibentuk harus segera menjalankan tugasnya, untuk membentuk panitia pilkades.

Karena berdasarkan Perda No 6 dan No 7, pelaksanaan

pilkades termasuk pembentukan panitia pilkadesnya adalah tanggung jawab BPD. Apabila BPD tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka sesuai dengan perda, BPD harus diberhentikan. Setelah itu, akan diambil alih oleh struktur pemerintahan di atasnya dalam hal ini camat. "Nah klausul ini harus masuk dalam perda.

Jadi harus ada revisi perda," ucapnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Komisi pung. Sebab untuk segera Pemilihan Umum Daerah bisa membantu kinerja (KPUD) Bangkalan menar- KPUD dalam rangka mengetkan rekrutmen relawan sosialisasikan Pemilu 2014," demokrasi (relasi) untuk me- jelas Syaiful. nunjang suksesnya sosialiUntuk petunjuk teknis sasi Pemilu 2014 di daerah (juknis), lanjutnya, perekruitu rampung pada akhir ta- tan dan yang berhubungan hun ini. Relasi yang berang- dengan organisasi, KPUD sugotakan berbagai elemen dah mendapatkan anggaran masyarakat itu dibentuk de- yang digunakan bersumber ngan tugas pokok membantu dari APBN. Dalam rekrutpenyelenggara pemilu me- men KPUD telah membenlakukan sosialisasi langsung tuk panitia yang tugasnya secara bertatap muka de- menyeleksi para relawan. ngan warga di daerah yang Sebab, secara ketentuan dari sulit dijangkau.

KPU Pusat dibatasi 25 orang "Pembentukan relawan saja. Namun, secara non forini dimaksudkan mal siapapun untuk meningberhak menjadi katkan partisipasi relawan unpemilih menggutuk mensosialnakan hak suarapemilu Pembentukan isasikan nya pada pemilu, tersebut. relawan ini sekaligus mene"Memang sedimaksudkan cara ketentuan kan jumlah golput untuk dengan merangdari KPU Pusat sang warga agar meningkatkan hanya 25 orang. datang ke tempat Akan tetapi, bagi partisipasi pemungutan susiapapun yang pemilih ara (TPS)," ung- menggunakan mau mensosialkap Komisioner hak suaranya isasikan pemilu KPUD Bangkalan, tidak pada pemilu,” sekalipun Sayiful Ismail. masuk pada daftRelawan yang ar KPUD itu tidak akan direkut oleh KPUD ada larangan. Kami justru Bangkalan, kata Syaiful, me- bersyukur karena hal itu sarupakan program KPU Pusat ngat membantu dalam meyang mewajibkan pemben- nyukseskan pesta demokrasi tukan relawan demokrasi di yang akan datang," ujar setiap daerah dengan masa Syaiful. tugas efektif Januari hingga Menurutnya, jumlah April 2014. Dengan demiki- anggota relawan sebanyak an, rekrutmen harus bisa 25 orang tersebut, akan bersegera rampung pada akhir tugas di setiap daerah petahun ini. Hal itu, sebagai milihan (dapil), sehingga upaya demi suksesnya pe- diharapkan tingkat pemilih nyelenggaraan pemilu 2014. untuk datang ke tempat pe"Perekrutan relawan mungutan suara (TPS) untuk demokrasi kami target akhir memberikan hak suaranya tahun ini semua sudah ram- dapat meningkat. (dn/rah)

PENGAWASAN PEMILU

Peraturan Harus Diutamakan

PENYAKIT MASYARAKAT

Gepeng- Pasangan Gelap Terjaring Razia BANGKALAN - Tim gabungan dari Dinsosnakertans, Satpol PP, Polres Bangkalan, dan Kodim 0829 melakukan razia bersama Sabtu malam (16/11) kemarin. Dalam razia yang menargetkan gelandangan dan pengemis (gepeng) serta pasangan mesum tersebut, belasan orang berhasil diamankan dari beberapa lokasi yang menjadi target operasi.

Beberapa titik lokasi yang menjadi sasaran razia gepeng dan pasangan mesum tersebut, diantaranya di halaman Stadion Gelora Bangkalan (SGB), Traffic Light Tangkel, Kecamatan Burneh, Traffic Light Junok, Alun-Alun, dan pasar Ki Lemah Duwur (KLD).

Dalam aksi razia yang tergolong mendadak itu, beberapa pasangan mudamudi tertangkap basah sedang bermesraan di kawasan remang-remang sekitar area SGB, dan Alun-Alun Bangkalan. Tanpa berpikir panjang petugas tim gabungan langsung menciduk mereka dan menggiringnya ke kantor Dinsosnakertrans setempat menggunakan truk yang sudah disiapkan sebelumnya.

DIAMANKAN. Salah satu pasangan mesum dan gepeng yang diamankan oleh petugas tim gabungan.

Di sela-sela pendataan hasil razia, Asisten Kesra Pemkab Bangkalan, Hasan Buchori mengatakan razia dilakukan

sebagai shokterapy bagi mereka yang dianggap melanggar azas kepatutan peraturan daerah kabupaten Bangkalan.

"Bangkalan kan dikenal dengan kota santri, karenanya praktek seperti mojok, atau aksi apapun yang dianggap

melanggar norma kesusilaan harus kami minimalisir," ujarnya.

Lebih lanjut mantan kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) ini mengatakan bagi pasangan muda-mudi setelah dilakukan pendataan akan memanggil orang tua masing-masing untuk menjemputnya. Demikian itu, agar menimbulkan efek jera dan para orang tua agar lebih bisa melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anakanaknya.

"Sedangkan untuk gepeng yang terjaring langsung akan dikirim ke Sidoarjo untuk dilakukan pembinaan, kami sudah berkoordinasi untuk itu.

Jika ditemukan ada wanita tuna susila (WTS), maka akan kami bawa ke Kediri untuk dilakukan rehabilitasi di pusat pembinaan WTS yang ada disana," papar Hasan Buchori..

Sementara itu dalam razia tersebut, sedikitnya 4 pasangan mesum diamankan.

Selain itu, 9 orang pengamen, 3 diantaranya masih anak di bawah umur juga turut diamankan oleh petugas gabungan. (dn/rah)

BANGKALAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bangkalan menyatakan dalam proses mengawal pelaksanaan pemilu 2014 mendatang, peraturan menjadi prioritas utama dalam pengawasan. Sebab dalam momen lima tahunan tersebut sangat berpotensi terjadinya kecurangan maupun pelanggaran.

Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemberlakuan peraturan secara ketat menjadi suatu keharusan.

Ketua Panwaslu setempat Fajar Harianto, SH mengatakan pihaknya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dalam semua tahapan proses berlangsungnya pesta demokrasi 2014 lebih mengutamakan pada peraturan yang ada. Karena dengan mengutamakan regulasi yang ada diharapkan dapat memenuhi segala harapan yaitu terciptanya pemilihan yang jujur dan adil.

“Dengan aturan itulah kami bisa bekerja sebaik mungkin, dengan memahami segala peraturan yang ada, maka kami dapat melihat dan membaca jika terjadi pelanggaran-pelanggaran saat pelaksanaan pemilu,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk mengetahui terjadinya pelanggaran pihaknya harus mengusai peraturan tentang pengawasan.

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi anggota panwaslu tidak mengetahui tentang peraturan No 1 tahun 2011 tentang peraturan badan pengawas pemilu. Dalam aturan itulah jenis-jenis pelanggaran diatur.

“Dalam perbawaslu no 1 tahun 2011 ada 3 jenis pelanggaran dan sengketa pemilu. Diantaranya, tindak pidana pemilu, pelanggran administrasi pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,” paparnya.

Selain itu, tambah Fajar, pihaknya sangat berharap kepada KPUD Bangkaan untuk bekerja sesuai rule yang ada. Sebab dalam semua tahapan proses pemilu itu sangat krusial. Sehingga membutuhkan kinerja yang profesional untuk menciptakan mekanisme check and balance antara panwas yang memiliki tugas untuk mengawasi dan KPUD sebagai pihak penyelenggara. (dn/rah)

LINGKUNGAN

Pembangunan Memicu Kerusakan Lingkungan BANGKALAN – Kabid Pencemaran Lingkungan BLH Bangkalan Hari Adji menyatakan pesatnya pembangunan berdampak pada kerusakan lingkungan. Pemicu paling besar disebabkan oleh faktor pertambangan dan juga pembangunan, baik pembangunan real esatate maupun jalan. ”Memang setiap meningkatnya pembangunan selalu diikuti dengan penurunan kualitas lingkungan,” kata Hari Adji Kabid Pencemaran Lingkungan BLH Bangkalan.

Selain itu, Hari mengatakan peran pemerintah merupakan kunci keberhasilan utama bagi perbaikan lingkungan dan sistem Tata Ruang Kota yang lebih baik, termasuk memperhatikan aturan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AM-

DAL). Oleh karena itu, sistem pengawasan pembangunan dan pelaksanaan AMDAL harus dilakukan secara benar, jujur, bertanggung jawab.

Upaya pencegahan dan meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan hidup dapat saja dilakukan, jika ada kepekaan dan sikap peduli terhadap lingkungan. Hanya saja peme¬rintah belum memiliki konsep pembangunan bersama yang dirancang secara partisipatif yang dikolaborasi

dengan sentuhan teknologi yang tepat dan ramah lingkungan serta sesuai karakteristik daerah.

Pertumbuhan wilayah dan pertambahan jumlah penduduk Bangkalan yang semakin pesat tersebut memang membutuhkan proses pembangunan perumahan dengan tidak mengesampingkan terjadinya kerusakan lingkungan. Setiap perusahaan harus tetap mematuhi (Uji Kelayakan Lingkungan) UKL maupun UPL (Uji Pengelolaan Lingkungan).

Jika pembangunan perumahan yang dilakukan tanpa menitikberatkan pada UKL dan UPL akan berakibat pada kerusakan alam. Hal itu merupakan salah satu pemicu

percepatan bencana dan kerusakan lingkungan hidup.

Menurutnya, adanya pembangunan itu juga mengubah fungsi resapan, makanya setiap perusahaan diwajibkan mempunyai dokumen lingkungan, UKL –UPL. ”Dokumen lingkungan itu bisa amdal dan dokumen lainnya,” tutur Hari Adji Dia menjelaskan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan, maka pihaknya tetap mempertahankan adanya daerah resapan. ”Masyarakat jangan sampai membuang sampah sembarangan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga,” katanya.

Oleh karena itu, setiap

terjadi perubahan lingkungan yang tidak sesuai, maka pihaknya akan menurunkan tim monitoring ke lapangan, hasilnya dilaporkan ke BLH provinsi. ”Setiap ada perubahan lingkungan kita melapor ke Kementrian Lingkungan Hidup dan BLH Provinsi,” ucapnya.

Selain itu, dengan berkurangnya lahan di kabupaten Bangkalan yang luasnya semakin menyempit akibat pembangunan, Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) setempat membuat dan mengajukan rancangan peraturan daerah (perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Rancangan Perda itu,

sengaja disusun untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan sekaligus untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan.

Rancangan Perda ini sudah dibahas di DPRD oleh Pansus III yang melibatkan lembaga-lembaga yang berkompeten seperti HKTI, Kelompok Tani dan LSM yang memang konsis di bidang pertanian dan lingkungan.

“Perda yang kami buat ini secara hirarki perundangundangan sudah ada payung hukumnya, yakni UU 41 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP No. 1/2011 tentang Penetapan dan Alih

Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan. Bahkan untuk Alih Fungsi Lahan Yang dilindungi harus mendapat rekomendasi Menteri Pertanian RI,” jelas Kasubag Program Dispertanak, Moh. Ridhwan.

Menariknya, dalam perda itu diatur soal sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, seperti sanksi administrasi, denda, bahkan pidana. ”Alih fungsi baru dapat dilakukan jika pihak yang meminta izin alih fungsi bersedia menyiapkan lahan pertanian pengganti, dan jika ini dilanggar bisa saja berujung pada sanksi pidana,” ucapnya. (ori/ rah)

Iklan dan berlangganan 0328-6770024 / 081931012753

16 16

Biro Sumenep 081939363544 Biro Pamekasan 087850600243 Biro Sampang 087775094464 Biro Bangkalan 087750670878 Biro Surabaya 081330903119 Biro Probolinggo 081336379769

SENIN 18 NOVEMBER 2013 NO.0241| TAHUN II

MUSIM PENGHUJAN

Proyek Box Culvert Dikebut

Polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga memprovokasi bentrok antara pesilat dengan warga di Dumpil, Kab. Madiun, Jatim, Minggu (17/11). Polisi mengamankan sejumlah orang di sebuah warung yang memicu bentrok saat ratusan pesilat berkonvoi pulang dari kegiatan silaturahmi Suran Agung di padepokan perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun.

Proses Pemulangan Pengungsi Asrama Haji Siap Tampung Pengungsi Syiah Surabaya - Badan Pengelola Asrama Haji (BPAH) Sukolilo Surabaya siap menampung pengungsi Syiah asal Sampang yang kini berada di Rumah Susun Pasar Puspa Agro, Jemundo, Taman, Sidoarjo untuk persiapan kembali ke kampung asal.

“Penampungan itu sebenarnya hanya sementara untuk persiapan kembali ke kampung asal mereka di Sampang, bukan relokasi, karena itu ada 19 dari 64 KK yang mendaftar,” kata Bendahara BPAH Surabaya HM Naim MAg kepada Antara di Surabaya, Jumat (15/11).

Rencananya, ke-19 KK itu berada di Asrama Haji Sukolilo Surabaya untuk berdialog dengan para ulama Sampang, kemudian hasilnya akan dibawa ke masyarakat Sampang agar

para pengungsi itu bisa kembali ke Sampang dengan penerimaan dari masyarakat.

“Tapi, rencana itu tibatiba batal, karena ke-19 KK yang sudah mendaftar itu menolak ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya, kami tidak mempersoalkan penolakan atas provokasi pihak lain iut, tapi Asrama Haji Sukolilo sebagai aset Kemenag siap menerima mereka,” katanya.

Sebelumnya (11/11), Pemerintah Provinsi Jawa

Timur juga membantah telah melakukan upaya pemindahan paksa terhadap warga pengungsi syiah Sampang dari Rumah Susun Jemundo Sidoarjo ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

“Tidak ada pemindahan diam-diam, apalagi dilakukan secara paksa. Upaya pemindahan kami lakukan secara baik dan jika ada yang tidak mau ya tidak apa-apa,” ujar Asisten III Setdaprov Jatim Edy Purwinarto.

Ia mengatakan rencana pemindahan itu diawali dengan melakukan dialog antara pengungsi dengan pihak terkait di Rusun Jemundo Sidoarjo pada 7 November 2013.

“Dari pertemuan tersebut, sejumlah pengungsi menyatakan keinginannya untuk

pulang kampung di Sampang, kemudian esoknya langsung didata satu per satu hingga disediakan bus untuk mengangkutnya,” katanya.

Rencananya, mereka disiapi angkutan bus untuk ke Sampang, namun mereka harus ke Asrama Haji Sukolilo untuk bertemu para ulama Sampang dan membuat pernyataan bisa hidup bertetangga dengan baik dan menjaga harmonisasi dengan kehidupan sosial setempat.

“Di Asrama Haji, kami ingin pastikan syarat itu dulu.

Nanti para ulama di Sampang juga memastikan dulu, apakah situasi di Sampang sudah kondusif dan bisa menerima kembali,” kata dia.

Pemprov Jatim dalam hal ini hanyalah fasilitator. Yang

berperan dalam upaya pemulangan yakni Kementerian Agama melalui Kanwil Kemenag Jatim dan Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya sebagai tim rekonsiliasi kasus Sampang.

Senada dengan itu, Ketua Tim Rekonsiliasi Syiah-Sunni Sampang, Prof Abdul A’la, menegaskan bahwa Menteri Agama RI Suryadharma Ali tidak bermaksud melakukan relokasi 19 KK ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

“Itu tidak benar, Pak Menteri (Menag) sudah bertemu mereka di Puspa Agro (7/11) dan menegaskan bahwa 19 KK itu tidak direlokasi, mereka hanya bertemu para ulama di Sampang agar tidak terjadi apa-apa di Sampang. Itu saja,” katanya. (ant/mk)

SURABAYA – Sejumlah kawasan di sekitar lokasi proyek pembangunan saluran air di Kota Surabaya terancam banjir. Pasalnya proyek yang dibawah kendali Pemerintah Kota Surabaya tersebut saat musim penghujan, air tidak bisa mengalir dengan sebagaimana mestinya.

“Sejak bulan Agustus lalu DPRD Surabaya sudah meminta Pemkot mempercepat pembangunan proyek saluran, namun tampaknya desakan itu dianggap angin lalu. Sementara sekarang pembangunannya mulai dikebut. Apa itu, nggak terlambat namanya, saya kira sudah terlambat,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Simon Lekatompessy, Minggu (17/11).

Simon mengatakan, langkah Pemkot terkait semua pembangunan proyek fisik selalu terlambat, utamanya soal pembangunan proyek saluran. Bahkan, imbauan dari DPRD kurang direspon oleh Pemkot Surabaya. “Saya heran, kok, baru sekarang dan mendekati masa akhir tahun anggaran, Pemkot sibuk mempercepat pembangunan saluran air, aneh kan,” tuturnya.

Simon mengungkapkan, umumnya, para pelaksana baru menjalankan pekerjaan setelah satu bulan lebih melakukan persiapan.

Akibatnya, proses pembangunannya tidak bisa selesai tepat waktu. Selain itu, soal material bangunan yang ditempatkan di pinggir jalan seringkali membuat penyempitan badan jalan.

Akibatnya, lalu lintas di jalan menjadi tersendat dan menimbulkan kemacetan.

“Itu yang terjadi selama ini. Anehnya, tidak ada solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Apalagi, keluhan seperti itu sering kami terima dari warga, makanya kami sejak awal kami meminta Pemkot mempercepat pembangunan proyek saluran di tepi jalan,” tegasnya.

Pemkot Surabaya sendiri

tampaknya sudah meminta semua kontraktor pelaksana proyek mempercepat penyelesaiannya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan, pihaknya saat ini meminta pengerjaan proyek saluran tidak hanya pada siang hari.

Melainkan, pada malam hari proyek harus tetap dikerjakan untuk mengejar penyelesaian.

“Kami sudah meminta percepatan pembangunannya. Bila perlu shift kerja malam atau kerja lembur di semua proyek saluran air telah dilakukan. Kami optimis percepatan pengerjaan bisa dilakukan secepatnya,” ujar Hendro.

Agar kualitas bangunan tetap terjaga, Pemkot bahkan melibatkan seluruh Camat dan Lurah yang di wilayahnya ada pembangunan proyek saluran air untuk ikut melakukan pengawasan dengan ketat.

“Terkait dengan masalah ini kami di Pemkot telah melibatkan semua pihak dalam rangka percepatan pengerjaan proyek saluran air,” tandas Hendro.

Selain itu, ungkap Hendro, Pemkot juga meminta kepada pelaksana Proyek untuk tertib administrasi.

Yakni, dengan memberikan laporan hasil pengerjaan proyek dan mengambil dana proyek. Ini dikarenakan masih banyaknya pelaksana proyek saluran air yang belum mengambil dana pembangunan. Hal itu berakibat pada rendahnya penyerapan anggaran proyek pembangunan.

“Kemungkinan saat ini penyerapan anggaran proyek masih di kisaran 50 persen, tapi kami yakin menjelang akhir tahun penyerapan proyek bisa mencapai di atas 90 persen. Jadi rendahnya penyerapan anggaran hanya karena masalah administrasi saja sebagai dampak pelelangan yang juga agak mundur pelaksanaannya,” jelasnya. (ara)

Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya membersihkan saluran air dari sampah dan pasir saat musim hujan di Jalan Gunungsari, Suabaya, Minggu (17/11)

Parpol dan Anggota DPD RI

Belum Setorkan Rekening Dana Kampanye SURABAYA – KPU Provinsi Jawa Timur terus mendorong partai politik (parpol) peserta pemilu 2014 di Jawa Timur dan juga 40 calon anggota DPD RI asal Jawa Timur, untuk segera menyerahkan rekeningnya, sebelum ditutup pada 23 November mendatang. Komisioner KPU Jawa Timur Agus Mahfud Fauzi saat dihubungi Koran Madura, kemarin mengatakan, hingga saat ini belum ada parpol yang menyerahkan rekening dana kampanyenya.

“Jika hingga batas waktu terakhir masih belum juga melaporkan rekeningnya, pihaknya akan mencoret parpol tersebut dalam keikutsertaan Pemilu 2014 nanti. Mereka bisa didiskualifikasi jika tidak melaporkan rekening dana kampanyenya,” tandas Agus.

Menurutnya, sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD pasal 138. Dalam pasal itu

dijelaskan apabila partai politik tidak menyetorkan rekening dana kampanye akan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Karena itu, hari ini (Senin (18/11) KPU Jatim pun bakal memanggil seluruh pimpinan Parpol dan DPD untuk menanyakan komitmen mereka mengenai kewajiban setor rekening dana kampanye itu.

Untuk diketahui, kewajiban melaporkan rekening dana kampanye ke KPU dimaksud untuk memudahkan dalam menelusuri sumber dana kampanye dan penggunaannya, termasuk apakah dalam dana itu terselip dana haram atau dana yang secara undang-undang tidak diperbolehkan. Pasalnya sumber dana yang diperbolehkan menurut peraturan KPU (PKPU) nomor 7/2013 dari perorangan hanya sebatas Rp 1 miliar, sementara sumbangan kelompok, perusahaan atau badan usaha hanya boleh Rp 7,5 miliar.(han)