KAMIS
18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000
KORAN MADURA
KAMIS 18 DESEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0509 | TAHUN III
1
koranmadura@gmail.com
ant/anis efizudin
JASAD KORBAN LONGSOR. Sejumlah relawan membawa jasad korban tanah longsor untuk dimakamkan di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jateng, pada hari ke-6 Selasa (16/12). Pada hari ke-6 pencarian, tim gabungan berhasil menemukan lima belas jasad korban longsor sehingga jumlah korban ditemukan berjumlah 79 jasad.
Pencarian Korban Akan Berlanjut Dandim: 83 Jenazah Korban Longsor Sudah Ditemukan
BANJARNEGARA - Komandan Komando Distrik Militer 0704/ Banjarnegara Letnan Kolonel Infanteri Edy Rochmatullah mengatakan bahwa 83 jenazah korban longsor Dusun Jemblung, Desa Sampang, telah ditemukan. “Hari ini, kami berhasil menemukan 19 jenazah, tiga di antaranya ditemukan di sungai. Dengan demikian, jumlah jenazah yang telah ditemukan mencapai 83 orang, lima di antaranya belum teridentifikasi,” katanya di Posko Induk Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara yang berlokasi di Kantor PGRI-KPRI Kecamatan Karangkobar, Rabu malam. Ia mengatakan bahwa pencarian korban pada hari ke-6 (Kamis, red.) akan difokuskan ke arah sektor II yang berdekatan dengan Desa Slatri dengan tetap melakukan pencarian di sektor I. Menurut dia, hal itu dilakukan karena dalam pencarian beberapa hari terakhir, jenazah korban banyak ditemukan di sektor II. Selain itu, kata dia, saat kejadian longsor pada tanggal 12 Desember, material longsoran mengarah ke Slatri. “Besok
(Kamis, red.), kami akan lakukan pencarian di sektor II,” kata dia selaku Komandan Operasi Pencarian Korban Longsor Dusun Jemblung. Terkait penanganan jalan provinsi yang tertimbun longsor di Dusun Jemblung, dia mengatakan bahwa ruas jalan penghubung Banjarnegara-Karangkobar itu berhasil ditembus. Akan tetapi, kata dia, pihaknya bakal menyempurnakan kondisi jalan tersebut agar tidak licin. “Jalan sudah tembus tapi besok akan disempurnakan dengan cara disemprot dengan air agar tidak licin,” jelasnya. Sementara itu, Wakil Bupati Ban-
jarnegara Hadi Supeno mengatakan bahwa pembukaan jalan yang tertimbun longsor tersebut dapat selesai dalam dua hari sehingga lebih cepat dari yang ditargetkan, yakni lima hari. “Besok, pukul 08.00 WIB, akan dilakukan pembukaan jalan secara simbolis dengan cara menyemprotkan air menggunakan mobil pemadam kebakaran,” katanya. Saat ditanya kemungkinan pembukaan jalan untuk lalu lintas masyarakat akan mengganggu proses evakuasi, dia mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya mengantisipasinya dengan cara memberi batas antara jalur evakuasi dan jalan yang boleh dilalui warga. =ANT/SUMARWOTO
2
KORAN MADURA
Berita Utama
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
ant/andika wahyu
PELANTIKAN WAGUB DKI JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) memimpin acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kanan) di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Rabu (17/12). Wagub Djarot Saiful Hidayat menggantikan posisi Basuki Tjahaja Purnama yang kini menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.
LSI: 84% Publik Ingin Pilkada Langsung JAKARTA-Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil penelitiannya soal persepsi masyarakat terhadap sistem pemilihan kepala daerah. Hasilnya, mayoritas publik menginginkan agar mekanisme pilkada digelar secara langsung. “Sebanyak 84% menginginkan pilkada secara langsung hanya 5,8% yang menginginkan pilkada lewat DPRD, dan 6,8 % mengatakan tidak masalah apakah pilkada diadakan secara langsung atau sebaliknya,” ujar peneliti LSI Dodi Ambardi saat memaparkan hasil riset LSI di kantornya, Jalan Lembang Terusan, Menteng, Jakarta Rabu (17/12). Survei ini dilakukan dengan metodologi stratified random sampling terhadap WNI berusia 17 tahun ke atas sebanyak 2000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dengan tingkat MoE (margin of error)
di 2.1% dengan tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan data survei lapangan berlangsung 25 Oktober 2014 – 3 November 2014. Dilihat dari afiliasi politik pasca Pemilihan Presiden 2014, temuan yang relatif sama juga didapatkan LSI. “Dengan angka riil, delapan dari 10 orang menghendaki pilkada langsung,” katanya. Menurut Dodi, hasil survei ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan hasil survei serupa yang juga dilakukan LSI pada 2012. Namun diakuinya, ada penurunan hasil dari survei sebelumnya yang mendukung pilkada langsung sebesar 87,6 persen menjadi 84,1 persen, meski tidak signifikan. “Artinya aspirasi rakyat tidak berubah, ingin pilkada langsung,” jelasnya. Hasil tersebut, kata Dodi, tidak berbanding lurus dengan suara elite yang terbelah terhadap isu yang sama. Selanjutnya, dilihat dari afiliasi politik pasca pemilihan presiden 2014, penemuan yang relatif sama juga didapatkan oleh LSI. “Sebanyak 89 persen dari pemilih Joko Widodo (Jokowi) lebih menginginkan pilkada langsung. Be-
gitupun dengan pemilih Prabowo Subianto ada sebanyak 78 persen menginginkan pilkada langsung,” urainya. Temuan itu jelasnya membuktikan mayoritas pemilih pilkada langsung tidak peduli dengan afiliasi politik. Meskipun sebagian kecil partisan mereka menginginkan pilkada tidak langsung tetapi secara absolut memilih pilkada langsung. “Hasil tersebut tidak berbanding lurus dengan suara elite yang terbelah terhadap isu yang sama,” imbuhnya. Dodi melanjutkan, apabila sikap di tingkat elite terbelah terhadap mekanisme pilkada tidak demikian dengan publik. Terdapat 91 persen publik memilih pilkada langsung yang merupakan pendukung Koalisi Indonesia Hebat. Begitu juga dengan pendukung Koalisi Merah Putih, ada 81 persen yang menginginkan pilkada langsung. Hal yang kurang lebih sama juga didapatkan dari massa pemilih Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. Di mana, terdapat 83 persen yang menginginkan pilkada langsung. “Jadi, secara umum,
mayoritas publik juga setuju pilkada diadakan secara langsung. Tidak peduli dukungan politiknya,” ujarnya. Hasil survey juga menyebutkan sebagian besar masyarakat tidak percaya jika praktik politik uang tidak akan terjadi jika pilkada dijalankan oleh DPRD. Bahkan tingkat perbedaan antara yang tidak percaya dengan percaya politik uang dapat berkurang di DPRD sangat jauh. “52,3 Persen masyarakat tidak percaya bahwa sistem pilkada melalui DPRD akan dapat mengurangi praktik politik uang. Jumlah ini cukup besar bila dibandingkan dengan mereka yang percaya bahwa pilkada tidak langsung dapat mengatasi politik uang, sebanyak 28,9 persen,” ucapnya. Tetapi, Dodi mendapat temuan menarik terhadap persentase pendukung dua pasangan calon. Menurut dia, hasil survei menunjukkan persentase antaran pendukung Jokowi-JK dengan Prabowo-Hatta yang tidak percaya pilkada oleh DPRD dapat mengurangi praktik politik uang berada di posisi sama yaitu 52 persen. “Meskipun yang percaya jumlahnya cukup berbeda, 28 persen kubu Jokowi-JK dan 33 persen kubu Prabowo-Hatta,” ungkapnya. Lebih lanjut, Dodi menyimpulkan publik membantah argumen yang menyebut praktik politik uang sebagai dasar dilaksanakannya pilkada oleh DPRD. “Alasan dianggap kurang meyakinkan,” pungkasnya. =GAM/ABD
KORAN PROBOLINGGO NASIONAL
MADURA
KORAN MADURA
Nasional
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III KAMIS 18 DESEMBER 2014
No. 0509 | TAHUN III
Partai Beringin Tak Kunjung Mendingin F-Golkar Minta DPR Kembalikan Surat Kubu Agung JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin meminta pimpinan DPR mengembalikan surat pergantian pimpinan Fraksi Partai Golkar yang dikirimkan Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta Ibnu Munzir. “Kami mendesak pimpinan DPR dan pihak kesekjenan DPR segera mengembalikan surat tersebut kepada pengirimnya,” kata Ade Komarudin di ruang rapat Fraksi Golkar DPR, Nusantara I, Jakarta, Rabu. Dia mengatakan Fraksi Golkar tidak ingin DPR sebagai lembaga tinggi negara masuk dalam konflik kepentingan sekelompok orang yang haus kekuasaan dengan menabrak peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut dia, langkah sekelompok orang
yang mengatasnamakan DPP Partai Golkar yang mengirimkan surat pergantian pimpinan Fraksi Partai Golkar kepimpinan DPR adalah tindakan keliru. “Tindakan itu keliru dan memalukan DPP Partai Golkar yang sah dan diakui pemerintah,” ujarnya. Ade Komarudin mengatakan keputusan Kemenkumham terkait dualisme di internal Golkar menyerahkan ke internal partai sehingga tugas sosial politik Golkar mengacu pada Munas Golkar di Riau 2009. Hal itu menurut dia apapun langkah PG yang dipandang benar secara hukum adalah hasil Munas Riau 2009. “Artinya kepemimpinan di bawah Aburizal Bakrie sebagai ketua umum pada Munas Riau 2009 yang diakui pemerintah,” katanya. Dia menegaskan berdasarkan surat Kemenkumham itu berarti pimpinan Fraksi Golkar di DPR yang diakui negara adalah pimpinan fraksi yang ditunjuk pimpinan Golkar di bawah ARB. Menurut dia, atas dasar itu pihaknya meminta pimpinan DPR untuk tidak me-
nanggapi surat yang diajukan Golkar versi Munas Jakarta. “Surat yang diajukan itu (dari kubu Agung Laksono) tidak ada dasar hukumnya karena DPR merupakan lembaga negara. Ada aturan yang berlaku dan harus dihargai,” ujarnya. Sebelumnya Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi hasil Munas Jakarta Ibnu Munzir menemui pimpinan DPR untuk menyampaikan surat kepengurusan mengenai Fraksi Golkar di DPR dan MPR. “Kami mau menyampaikan ketua fraksi yang kami tunjuk, Ketua Fraksi DPR yaitu Agus Gumiwang dan Ketua Fraksi Golkar di MPR Agun Gunandjar,” kata Ibnu Munzir di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu. Dia menjelaskan kedua kubu (Agung Laksono dan Aburizal Bakrie) tidak ada pengesahan dan kepengurusan lama sudah mati secara hukum oleh Munas di Bali dan Jakarta. Ibnu Munzir mengatakan masyarakat harus melihat psikologis mayoritas anggota Fraksi Golkar menolak Munas Jakarta karena mendapatkan tekanan. =ANT/IMAM
ant/muhammad adimaja
SOSIALISASI LARANGAN MOTOR DI THAMRIN. Petugas melarang pengendara sepeda motor memasuki kawasan MH Thamrin saat uji coba larangan sepeda motor melintas jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka di kawasan Bunderan HI, Jakarta, Rabu (17/12). Uji Coba dan sosialisasi tersebut dilakukan guna menerapkan larangan dan sistem pengalihan arus bagi pengendara sepeda motor yang akan melintas di kawasan MH Thamrin hingga Jalan Merdeka Barat, uji coba tersebut berlangsung dari 17 Desember - 17 Januari 2015.
33
KASUS SUAP FUAD AMIN
KPK ‘Garap’ 5 Petinggi PD Sumber Daya JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengintensifkan pengembangan kasus dugaan suap jual beli gas alam untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Bangkalan, Jawa Timur yang menjerat Ketua DPR Bangkalan, Fuad Amin Imron sebagai tersangka penerima suap. Untuk itu, lima petinggi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Sumber Daya digarap penyidik lembaga superbody ini. Dari lima petinggi, tiga diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut). Mereka yakni, Chairil Saleh, Abdul Razak, dan Chairil Anwar. Sementara dua petinggi lainya diketahui menjabat sebagai direktur. Keduanya yakni Afandy dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Cholil Solihin. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, kelimanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonio Bambang Djatmiko (ABD) “Benar, mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ABD,” ujar Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (17/12). PD Sumber Daya merupakan sebuah perusahaan daerah Kabupaten Bangkalan yang diketahui pada 2007 lalu bekerja sama dengan PT Media Karya Sentosa (MKS) dalam pembangunan jaringan pipa gas dari blok eksplorasi West Madura Offshore untuk menghidupkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Gresik dan Bangkalan. Fuad Amin Imron yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bangkalan turut menandatangani kontrak kerja sama eksplorasi PD Sumber Daya dan PT Media Karya Sentosa. Namun, hingga kini pembangunan PLTG dan pembangunan jaringan pipa gas di kedua daerah tak juga direalisasikan Selain para petinggi PD Sumber Daya, KPK juga menjadwalkan memeriksa Fuad Amin Imron dan seorang sopir Antonio bernama Suryanto. Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk Antonio. “Keduanya jadi saksi untuk ABD,” katanya. =GAM
4
KORAN MADURA
Nasional
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
SSS: Tahun 2014, Tahun Arogansi Politik JAKARTA-Lembaga Kajian Politik, Soegeng Sarjadi Sindicate (SSS) memberi label tahun 2014 sebagai tahun arogansi politik. Arogansi yang terjadi baik di parlemen pusat, maupun daerah, merupakan dampak dari dendam persaingan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 yang tidak tuntas. “Saat Pemilu dan khusunya Pilpres yang lalu, kontestasi terjadi amat runcing bahkan melebihi pemilu-pemilu sebelumnya yang membuat kontestasi politik berlanjut meski Pemilu 2014 sudah usai. Itu yang menyebabkan arogansi politik contohnya ada 2 kubu yakni KMP dan KIH sampai ke DPR,” kata pengamat politik SSS, Toto Sugiarto dalam diskusi bertajuk ‘2014: Tahun Arogansi Politik’, di Wisma Kodel, Jakarta, Rabu (17/12). Dia mengatakan dua kekuatan politik KIH dan KMP menyebabkan terbelahnya parlemen yang jelas merugikan rakyat, karena hanya berkutat dalam konflik. “Arogansi politik di parlemen membuat fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran nyaris tidak bisa berjalan,” katanya. Selain itu jelas Toto, arogansi politik
juga terindikasi dari terbelahnya kepengurusan sejumlah partai politik seperti PPP dan Golkar. Di PPP dua kubu yang bersaing dari kelompok Romuharmuziy dan Djan Faridz, sementara di tubuh Golkar terjadi perebutan legitimasi antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Toto mengatakan, kontestasi ketika Pilpres lalu syarat dengan persaingan dan kampanye yang tidak sehat. Ia mencontohkan, kampanye Pilpres banyak sekali yang mengarah ke personal masing-masing calon. “Di media sosial itu banyak sekali terjadi kampanye yang mengarah sangat personal. Untuk calon yang satu dalam kampanyenya foto sama istrinya tapi yang satu lagi foto sedang mencium kuda. Ini sangat tajam dan berpotensi menimbulkan kekerasan,” ujar dia. Akibatnya, lanjut dia, persaingan antar kedua kubu pengusung berlanjut hingga kini. Arogansi politik antar kedua kubu sangat terlihat ketika parlemen yang seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat, kini terbelah dan saling membela masing-masing kubu. “Kontestasi masih berlanjut sampai sekarang, pembelahan itu masih ada. Meskipun DPR sudah menyatakan menjadi satu, tapi pengkubuan itu ada. Itu akibat kampanye yang mengarah ke lawannya secara personal, timbulnya menjadi dendam politik dan dendam personal,” beber dia. Oleh karena itu, Toto mengharapkan persaingan dan arogansi politik yang terbawa hingga kini bisa segera diselesaikan dan sama-sama bertujuan untuk memban-
MINUMAN KERAS
gun bangsa, bukan saling arogan untuk balas dendam. “Seharusnya usai Pilpres kita sama-sama membangun bangsa ini, bukan persaingan politik dan arogansi politik yang ditunjukkan,” tandas Toto Sugiarto. Sementara itu, Chairman SSS Sukardi Rinakit, selain faktor pileg dan pilpres, ada empat hal lain yang menyebabkan terjadi arogansi politik pada tahun 2014. Pertama mengenai keberadaan konglomerasi politik, di mana bersatunya kekuatan modal dengan politik. Hal ini terlihat dari langkah ketua umum partai politik yang maju kembali atau menguasai partai. Konglomerasi politik itu menimbulkan faktor penyebab arogansi politik yang kedua yakni patronase politik, di mana lahir seseorang yang merasa dihormati dan omongannya selalu didengar. Faktor ketiga, karena tokoh-tokoh politik konglomerasi yang tak mau dikalahkan oleh orang-orang baru. Contohnya, kata dia, KMP tidak mau menerima Jokowi, karena merasa tidak mau kalah dari sosok Jokowi yang berasal dari kampung. “Di sini ada ego personal politik merasa lebih pandai. Pengusaha level konglomerat, kok dikalahkan tukang kayu, tinggal di pinggir sungai dan kurus,” nilai dia. Faktor keempat, yakni politisi yang menjadi arogan karena merasa mendapatkan dukungan publik yang kuat. Sukardi memandang, arogansi politik ini akan sirna tahun depan, karena peta politik mulai berubah akibat penyelenggaraan pilkada. =GAM/ABD
ant/andika betha
BIMA GALANG DANA BANJARNEGARA. Anggota TNI Kopka CPM Partika Subagyo melakukan aksi penggalangan dana bantuan bencana sembari mengenakan kostum tokoh pewayangan Bima, di perempatan Ngapeman, Solo, Jateng, Rabu (17/12). Dana yang terkumpul selanjutnya akan disumbangkan ke korban bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Satu Lagi, Tewas karena Oplosan SUKABUMI-Seorang juru parkir yang sering mangkal di Lapang Merdeka, Kota Sukabumi Jawa Barat ditemukan tewas setelah meminum minuman keras oplosan. “Korban ditemukan tidak bernyawa di Seketariat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Cabang Kota Sukabumi yang berada di komplek Lapang Merdeka,” kata Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Diki Budiman kepada Antara di Sukabumi, Rabu. Menurutnya, dalam mengungkap kasus ini pihaknya cukup kesulitan karena pihak keluarga korban yang diketahui bernama Yuda warga Kampung Baru, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi tidak mau jasad Yuda dilakukan autopsi. Namun, pihaknya sudah mengambil barang bukti di lokasi tewasnya korban berupa minuman keras oplosan jenis ciu yang dicampur dengan serbuk suplemen. Barang bukti itu sudah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Polda Jabar untuk dilakukan penelitian dan mengetahui apa zat yang terkandung dalam minuman itu. “Kami juga belum mengetahui dari mana korban membeli minuman keras oplosan ini, karena keterangan dari saksi, korban membeli minuman itu sendiri dan mengaku sakit serta ingin istirahat tetapi curiga korban tidak bangun lagi dan ternyata sudah meninggal dunia,” tambahnya. Sementara, salah seorang saksi, Indra Gunawan mengatakan ada yang aneh terhadap rekannya itu, karena biasanya korban mendengkur saat tidur, setelah mencoba dibangunkan ternyata sudah meninggal dunia. Sebelum meninggal, korban sempat minum minuman keras jenis ciu yang dibelinya dari suatu tempat. “Yuda sempat pesta minuman keras itu pada Senin malam, namun setelah menenggak minuman itu ia mengaku sakit dan ingin istirahat, tetapi tidak bangun lagi,” katanya.=ANT/ADITYA
KORAN PROBOLINGGO
MADURA
KORAN MADURA
Ekonomi
KAMIS 18 DESEMBER 2014 KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III No. 0509 | TAHUN III
55
ant/rosa panggabean
PEMANGGILAN PETRAL. Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri (ketiga kiri) bersama Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir (ketiga kanan) dan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas lainnya (kiri kanan) Djoko Siswanto, Agung Wicaksono, Darmawan Prasodjo, dan Fahmy Radhi memberi keterangan pers tentang pemanggilan petinggi Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/12). Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain proses pengadaan minyak mentah di dalam Petral.
Rupiah Anjlok Kelewatan? Jokowi: Ini Beda dengan Krisis Ekonomi 1998 JAKARTA- Rupiah bergerak melemah hingga nyaris menyentuh level terendah dalam 16 tahun terakhir setelah meningkatnya volatilitas di pasar keuangan di seluruh dunia. Itu lantaran dana global terus ditarik keluar dari aset negara-negara berkembang. Ekonom Standard Chartered Bank, Eric Sugandhi menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang saat ini menyentuh level Rp 12.700 kelewatan dan sudah tidak wajar. Namun Presiden Joko Widodo menegaskan jangan membandingkan pelemahan rupiah saat ini dengan anjloknya rupiah pada masa 1997 dan 1998 karena keadaannya memang berbeda. “Pelemahan rupiah ini tidak ditanggapi dengan sebuah kecemasan atau kekhawatiran yang amat sangat. Semua negara mengalami ini, dan jangan dibandingkan dengan 1997 dan 1998 karena
keadaannya memang berbeda. Saya mengalami sendiri saat itu,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas Perekonomian di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/12) pagi. Rapat Terbatas bidang perekonomian itu antara lain dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto, Menko Perekonomian Sofyan Jalil, dan Kepala Bappenas Andrinov Chaniago Sebagaimana diberitakan sebelumnya, seiring dengan pelemahan mata uang negara-negara lain, nilai tukar rupiah sejak beberapa hari terakhir mengalami
pelemahan. Terakhir, pada perdagangan kemarin menurut kurs tengah Bank Indonesia (BI), nilai tukar rupiah tercatat Rp 12.900 terhadap dolar AS. Presiden Jokowi kembali meminta masyarakat agar tidak terlampau cemas merespon pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi beberapa hari terakhir. Diperkirakan, anjloknya mata uang garuda tidak akan berlangsung lama. Pasalnya, dari sisi fundamental, ekonomi Indonesia sangat baik. “Sebenarnya dari sisi fundamental ekonomi tidak banyak hal yang perlu dikhawatirkan karena memang semua negara sekarang ini mendapatkan pelemahan nilai tukarnya. Kita melihat bahwa sebetulnya negara kita kalau dibandingkan dengan Jepang, Malaysia, apalagi dengan Rusia, kita berada pada posisi yang masih sangat baik,” urainya.
Menurutnya, justru kesempatan seperti ini (menguatnya mata uang dollar AS) harusnya dari industri didorong. “Harus diberikan insentif agar industriindustri yang berorientasi ekspor itu bisa lebih cepat sehingga bisa mengambil keuntungan dari posisi pelemahan nilai rupiah ini,” ujarnya. Sementara itu, Eric Sugandhi menilai pemicu pelemahan rupiah karena faktor fundamental dan kepanikan pasar. “Depresiasi rupiah Rp 12.700 per dolar AS itu sudah kelewatan. Ada beberapa faktor yang menjadi masalah, sifatnya fundamental dan psikologis karena pasar panik,” ujarnya di Jakarta, Rabu (17/12). Lebih jauh Eric menilai, pasokan likuiditas dari dolar AS kurang banyak dan penyebarannya kurang merata. Dalam catatannya, valas masih didominasi masuk ke-15 bank-bank besar dunia, sementara bank kecil sulit
mendapatkannya. “Ke-15 bank besar tersebut tentu nggak mau jual dolar AS dengan harga murah, apalagi ada permintaan tinggi dari korporasi menjelang akhir tahun,” ungkapnya. Menurut dia, kepemilikan asing di Surat Utang Berharga Negara (SBN) sudah mencapai 38 persen pada posisi 15 Desember ini. Sehingga menyebabkan yield mengalami kenaikan dan cenderung memicu kepanikan. “Akibatnya rupiah tertekan, tapi menurut saya harusnya nggak selemah sekarang karena sudah ada upaya menyehatkan fiskal dengan kenaikan harga BBM subsidi,” paparnya. Dia menambahkan, pemerintah harus fokus pada efektifitas belanja negara, bukan saja penyerapan anggaran. Selain itu, mengurangi rasio utang melalui reformasi anggaran dari non produktif ke produktif. “Kita kayak kejar setoran mengejar penurunan defisit anggaran di bawah target sehingga hanya angka penyerapan anggaran yang dilihat tanpa ada upaya menggenjot pengeluaran. Jadi spending harus efektif,” pungkasnya. =GAM
6
KORAN MADURA
Ekonomi
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
EKSPOR
Targetkan Ekspor Naik 300% JAKARTA-Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memperkuat pasar nontradisional untuk mencapai target peningkatan ekspor hingga 300% selama lima tahun ke depan.
ant/widodo s. jusuf
RAPAT KABINET EKONOMI. Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago (kiri) berbincang dengan Menperin Saleh Husin (tengah) dan Mendag Rahmat Gobel (kanan) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas bidang perekonomian di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12). Rapat tersebut membahas di antaranya soal stabilitas nilai tukar rupiah, strategi pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
BPH Migas Yakin Kuota BBM Tidak Jebol JAKARTA-Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Andy Noorsaman Someng menegaskan kuota BBM bersubsidi sampai akhir tahun tidak akan jebol. Meski PT Pertamina mengatakan pada akhir minggu bulan Desember habis, namun Andy optimis pemerintah bisa mempertahankan kuota karena ada kenaikan harga BBM bersubsidi.
”Enggak ah belum tentu jebol, kan udah ada kenaikan harga,” ujar Andy di kantor Kementerian ESDM, Rabu (17/12). Sebelumnya, Pertamina memperkirakan di akhir tahun akan ada kekurangan satu juta KL dari kuota yang ditetapkan. Jumlah ini mengalami pengurangan setelah Pertamina mendapat sumbangan BBM bersubsidi dari AKR sebanyak 300 ribu barel. Sementara harga minyak dunia terus menurun dan hari ini tercatat menyentuh level USD59 per barel. Selain kenaikan harga BBM bersubsidi,
Andy memaparkan masih banyak faktor yang bisa mempertahankan kuota BBM bersubsidi. Pelarangan kapal mengkonsumsi BBM bersubsidi diatas 30 GT dan penurunan harga minyak dunia juga menjadi faktor kuota BBM bersubsidi tidak jebol. “Ada harga minyak turun, ada nelayan di atas 30 GT juga sudah enggak boleh,” kata Andy. Mengenai subsidi tetap BBM yang ditawarkan oleh Kementerian Keuangan, Andy mengaku masih digodok Kementerian Keuangan. Rencananya BPH Migas menawarkan opsi subsidi tetap dikisaran Rp 1500 sampai Rp 2000. “Masih dibicarakan di Kemenkeu. Dari BPH angkanya antara Rp 1500-Rp2000,” jelas Andy. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengakui, skema tersebut tengah dikaji oleh pemerintah. Namun selain itu, ada juga skema lain yang juga tengah dibahas guna mendapatkan jalan keluar yang terbaik dalam memperbaiki kebijakan subsidi BBM. “Kami sedang pikirkan policy apa yang tepat menghadapi persoalan subsidi BBM ini. Ada beberapa opsi, salah satu opsinya subsidi tetap. Opsi lain itu nanti lah,” ujar Sofyan. Dia menjelaskan, dalam menentukan skema subsidi BBM ke depannya, ada beberapa aspek yang patut dipertimbangkan, seperti besaran penghematan yang bisa dilakukan dan dampak terhadap masyarakat. “Pokoknya kami cari kebijakan yang paling tepat, yang
subsidinya tidak terlalu besar, sehingga lebih banyak uang yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sektor produktif lain, tetapi tanpa membebani masyarakat,” lanjutnya. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Naryanto Wagimin menilai rencana pemerintah untuk segera menerapkan subsidi tetap untuk BBM tertahan oleh tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belakangan ini. “Kita sedang kaji subsidi tetap tapi dolarnya naik, itu yang jadi masalah. Sekarang itu rata-rata Desember Rp 12.700 per dolar AS,” katanya Jakarta, Rabu (17/12). Kendati pihaknya bersama Kementerian Keuangan fokus mengkaji penerapan subsidi tetap. Namun, Naryanto mengungkapkan, Presiden Joko Widodo tetap memegang dua opsi lain terkait pembiayaan penyediaan BBM. “Kita ajukan tiga opsi yaitu subsidi tetap, penurunan harga dan floating subsidi sesuai fluktuasi,” ujar dia. Dia menambahkan, penurunan harga minyak dunia pernah membawa BBM RON 88 atau premium menyentuh harga keekonomian sebesar Rp 6.500 per liter. Menurutnya, Jokowi bakal memutuskan mekanisme subsidi BBM awal tahun depan. “Iya januari, kalau harganya tetap turun dan dolarnya juga turun. Itu diputuskan Presiden,” pungkasnya. =GAM
Salah satu pasar non-tradisional potensial yang dibidik adalah Negara Oman. Negara Oman dipilih karena termasuk negara yang pertumbuhan ekonominya meningkat sehingga terdapat peluang pasar baru. Oleh karena itu, bekerja sama dengan Kedutaan Besar RI untuk Kesultanan Oman, Direktorat Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) memperkuat pasar ekspor nontradisional mengadakan misi pembelian (buying mission) dengan 24 importir anggota Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Ilbri, Provinsi Dharirah Kesultanan Oman yang dipimpin Ketuanya, Ali Saleh Al-Kabani. Duta Besar RI untuk Oman, Sukanto, memimpin secara langsung Delegasi Oman ini ke Jakarta. Plh. Direktur Jenderal PEN Partogi Pangaribuan mengatakan langkah ini merupakan salah satu kesempatan memenangkan persaingan di pasar global. “Pemerintah Indonesia telah menetapkan untuk mengambil langkah diversifikasi produk dan pasar yang direalisasikan melalui upaya penetrasi ke negara-negara prospektif. Oman termasuk negara yang pertumbuhan ekonominya sangat baik,” ujar Partogi saat membuka kunjungan Misi Pembelian dan Forum Bisnis dengan Delegasi Oman di Kantor Kemendag, di Jakarta, Rabu (17/12). Berdasarkan data statistik, Oman memang salah satu negara prospektif yang menyediakan potensi pasar besar. Hubungan perdagangan Indonesia dan Oman telah mengalami peningkatan yang cukup baik, dengan total perdagangan tahun 2013 tercatat sebesar USD 462,34 juta. Pada 2013 nilai ekspor Indonesia ke Oman mencapai USD 209,38 juta yang didominasi ekspor produk nonmigas yang mencapai 99%. Pertumbuhan ekspor selama lima tahun terakhir sebesar 26,45%. =GAM
KORAN PROBOLINGGO
MADURA
Lintas Jatim
KORAN MADURA
KAMIS 18 DESEMBER 2014
KAMIS 18 DESEMBER 2014 || TAHUN No. 0509 | III TAHUN III No. 0509
77
PENYAKIT DBD
Tujuh Warga Meninggal
ant/ari bowo sucipto
SAMBUT HARI IBU. Seorang pengajar memperagakan cara membatik dalam Pameran Seni Hati Anak Indonesia untuk menyambut Hari Ibu di Anjungan Ken Arok, Malang, Jawa Timur, Rabu (17/12). Pameran yang berlangsung selama enam hari tersebut menampilkan berbagai karya batik anak-anak dan remaja dari keluarga prasejahtera yang telah memperoleh pelatihan membatik.
Penyandera Anak Ditembak Dokter : Korban Sandera Dirawat Khusus GRESIK - Tim Buser Polres Gresik menembak mati seorang pelaku penyanderaan anak di Jalan Veteran, di depan Kantor Kodim Gresik, Jawa Timur, Rabu (17/12). Kasi Personel Kodim 0817 Gresik, Kapten Arh Suwanto mengatakan, peristiwa penyanderaan terjadi selama kurang lebih dua jam, dan mengakibatkan pelaku bernama Fuad asal Lombok, Mataram, tewas setelah tim buser Polres menembak pelaku sebanyak dua kali. "Drama penyanderaan itu terjadi selama kurang lebih dua jam, dan pelaku sempat meminta sejumlah syarat, salah satunya diantar pulang ke Mataram," kata Suwanto menceritakan, peristiwa penyanderaan kepada seorang anak SD kelas 4 bernama Syahriani Putri Agustin itu terjadi secara tiba-tiba di depan Kantor Kodim 0817 Gresik, sekitar pukul 09.00 WIB. Awalnya, ada seorang tak dikenal teriak-teriak di depan kantor Kodim Gresik dan meminta bertemu Komandan Kodim (Dandim) Letkol Awang Pramila Loviantara. Sementara itu petugas kea-
manan SD Negeri 2 Tlogopatut, Gresik, Gunawan mengatakan penyanderaan terhadap korban terjadi saat jam pulang sekolah. Saat itu, korban hendak keluar gerbang sekolah tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang tak dikenal, lalu dirangkul dan ditodongkan pisau pada bagian dadan oleh pelaku penyanderaan. Mengetahui peristiwa itu, Gunawan kemudian memanggil petugas Kodim 0817 Gresik yang lokasi kantornya dekat dengan sekolah untuk bernegosiasi dan menyelamatkan korban. Setelah menunggu beberapa menit kedatangan Dandim, pelaku langsung berlari ke depan kantor Kodim yang berdekatan dengan SD Negeri 2 Tlogopatut dan melakukan penculikan serta menyandera seorang siswa dari SD itu. "Dalam peristiwa itu pelaku langsung merangkul dan mengacungkan pisau kepada salah satu siswa, sehingga masyarakat seki-
tar sekolah berteriak," kata Suwanto. Pelaku kemudian meminta petugas Kodim mengantar dengan mobil menuju pelabuhan sambil mengancam korban. Dan di saat pelaku lengah dalam perjalanan petugas menarik sandera dan membawa keluar dari mobil. "Itu terjadi saat berada di lampu merah kawasan Jalan Veteran. Dan korban saya tarik keluar dari mobil kemudian petugas buser yang membuntuti mobil langsung melakukan tembakan dua kali," katanya. Akibat peristiwa itu, pelaku tewas di lokasi kejadian, sementara korban berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. "Untuk korban hanya luka sedikit di bagian dada, dan mengalami depresi akibat peristiwa itu," kata salah satu petugas Kodim yang membawa korban ke rumah sakit. Korban Dirawat Khusus Sementara Zyahriani Putri Agustin (9), siswi kelas 4A SD Negeri 2 Tlogopatut, Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang menjadi
korban penyanderaan di wilayah itu perlu perawatan khusus, kata Dokter Psikologi Rumah Sakit Semen Gresik dr Tholib Bahasuan. "Saat ini korban masih dalam perawatan intensif, dan ini perlu terapi khusus untuk mengembalikan kejiwaan korban, karena korban mengalami trauma akibat peristiwa itu," kata Tholib di Rumah Sakit Semen Gresik. Tholib mengatakan, saat kali pertama korban tiba di rumah sakit kondisinya lemas karena mengalami trauma psikologi, sementara untuk luka hanya mengalami sedikit goresan di dada korban akibat todongan pisau pelaku penyanderaan. Ia mengatakan, perawatan khusus yang dilakukan kepada korban sangat memerlukan peran serta bantuan orang terdekat seperti keluarga, agar trauma itu bisa dilupakan secara perlahanlahan. "Bantuan orang terdekat untuk mengembalikan kejiwaan sangat diperlukan, karena korban tertekan akibat peristiwa itu, sehingga sangat membutuhkan dukungan pihak keluarga," tuturnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK
JEMBER - Sebanyak tujuh warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur, meninggal dunia akibat penyakit demam berdarah, sejak Januari hingga pertengahan Desember 2014. Kepala Dinas Kesehatan Jember Bambang Suwartono di Jember, Rabu mengatakan jumlah penderita demam berdarah (DB) sejak Januari hingga pertengahan Desember 2014 mencapai 829 orang dan tujuh di antaranya meninggal dunia. "Tujuh penderita yang meninggal dunia berada di wilayah Puskesmas Kecamatan Mayang, Kalisat, Gladakpakem, Patrang, dan Jember Kidul," tuturnya. Kendati demikian, lanjut dia, jumlah penderita DB yang meninggal dunia tersebut menurun dibandingkan pada periode yang sama tahun 2013. "Tahun lalu tercatat sebanyak 11 penderita yang meninggal dunia dari total 1.017 penderita yang tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten Jember," tuturnya. Penderita demam berdarah terbanyak berada di Kecamatan Sumbersari sebanyak 106 orang, diikuti Kaliwates 84 orang, dan Kecamatan Wuluhan sebanyak 82 orang. Bambang menjelaskan biasanya pasien DB yang meninggal dunia karena pihak keluarga terlambat membawa ke rumah sakit (RS) atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). "Dokter dan perawat akan kesulitan menangani pasien DB yang kondisinya sudah parah, sehingga hal itu menyebabkan kematian bagi penderita yang terkena gigitan nyamuk Aedes Aegypti," paparnya. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk segera membawa penderita DB, dengan gejala demam tinggi, timbul bintik merah, mual dan pusing ke pelayanan kesehatan terdekat. "Apabila gejala DB sudah terlihat, maka pihak keluarga harus membawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, supaya mendapat pertolongan sejak dini," tuturnya menjelaskan. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK
8
Lintas Jatim
KORAN MADURA
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
BPLS Siagakan Sebelas Pompa Hadapi Hujan SIDOARJO - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menyiagakan sebelas unit pompa untuk mengantisipasi terjadinya banjir di sekitar Jalan Raya Porong, saat awal musim hujan seperti sekarang ini. Humas BPLS Dwinanto mengatakan, saat ini ada dua unit pompa yang disiagakan di sisi utara tanggul penahan lumpur. "Selain itu kami juga menyiagakan dua pompa di tanggul sisi sebelah selatan serta sisanya berada di sebelah barat Jalan Raya Porong," ucapnya, Rabu (17/12).
Ia mengemukakan, dengan menyiagakan pompa tersebut diharapkan mampu mengurangi debit air di luar kolam penampungan Lumpur Lapindo saat terjadi hujan di lokasi tersebut. "Hujan yang terjadi di lokasi tersebut akhir-akhir ini memang sempat membuat debit air di
saluran air yang ada di luar tanggul penahan lumpur meningkat," ujarnya. Kondisi tersebut, kata dia, jika terus dibiarkan akan mengancam rel kereta api dan juga Jalan Raya Porong. Namun, kondisi tersebut masih dalam batas yang aman dan bisa diatasi dengan menyiagakan pompa. "Sementara itu, untuk kondisi luapan lumpur yang ada di dalam tanggul penahan lumpur saat ini masih tergolong aman, menyusul debit air di dalam kolam penam-
DANA BAGI HASIL
pungan yang menyusut," tuturnya. Ia mengatakan, saat ini pihaknya juga berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Sidoarjo, terkait warga yang mengungsi akibat rumahnya yang terendam Lumpur Lapindo. "Kami juga memberikan bantuan berupa makanan selama tiga kali sehari dan juga bantuan air bersih untuk warga yang berasal dari Gempolsari, Tanggulangin tersebut," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK
ant/suryanto
EVAKUASI AKIBAT LUMPUR. Warga berada didalam rumahnya yang terendam air dan lumpur lapindo saat evakuasi di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (16/12) malam. Warga Desa Gempolsari terpaksa dievakuasi akibat luapan lumpur bercampur air pasca terjadinya hujan deras di kawasan tersebut.
Bojonegoro Belum Menerima DBH Migas 2014 BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, belum menerima dana bagi hasil (DBH) migas dari Kementerian Keuangan untuk triwulan ke empat yang diperkirakan mencapai Rp 100 miliar lebih dan DBH migas 2012 sebesar Rp 53 miliar. "Sampai hari ini kami belum menerima DBH migas triwulan keempat dan kekurangan DBH migas 2012 dari Kementerian Keuangan," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo di Bojonegoro, Rabu (17/12). Ia mengaku tidak tahu penyebab belum disalurkannya DBH migas triwulan keempat dan kekurangan DBH migas 2012, meskipun uang dari hasil produksi minyak di daerahnya itu sudah ada. "Uang DBH migas itu jelas sudah ada di Pemerintah Pusat, sebab produksi minyak daerah kami sudah terjual," katanya. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Kementerian Keuangan segera menyalurkan DBH migas triwulan keempat dan sisa penyaluran DBH migas 2012, dengan pertimbangan tahun anggaran 2014 hanya tinggal beberapa hari lagi. "Kalau Kementerian Keuangan tidak segera menyalurkan DBH migas, maka pemkab akan gagal membayar sejumlah proyek skala besar," ujarnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK
PENGAIRAN BOJONEGORO
Normalisasi Kali Sugihan Mampu Redam Banjir BOJONEGORO - Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, optimistis normalisasi Kali Sugihan di Kecamatan Temayang, sepanjang 2,3 kilometer yang sudah dilaksanakan tahun ini, mampu meredam banjir bandang yang biasa terjadi di sejumlah desa selama musim hujan. "Kami optimistis normalisasi Kali Sugihan mampu meredam banjir bandang yang biasa melanda Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, dan sekitarnya
yang bisa terjadi enam sampai tujuh kali selama musim hujan," kata Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan (OP) Dinas Pengairan Bojonegoro Mashadi di Bojonegoro, Rabu (17/12). Ia menjelaskan normalisasi Kali Sugihan sepanjang 2,3 kilometer tersebut dengan biaya Rp880 juta dari APBD 2014. Normalisasi yang dilakukan, melebarkan Kali Sugihan yang semula hanya sekitar 3 meter menjadi 8 meter. Selain itu, Kali Sugihan,
juga dikeduk hingga kedalamannya berkisar 4-5 meter yang semula hanya berkisar 1-2 meter. "Kali Sugihan mengalami pendangkalan dan menyempit, karena faktor terjadinya kerusakan kawasan hutan di daerah setempat," paparnya. Menurut dia, terjadinya banjir bandang yang disebabkan meluapnya Kali Sugihan, disebabkan penampang Kali Sugihan menyempit terutama yang masuk ke Waduk Pacal, selain pedangkalan.
"Dampaknya setiap di daerah atasnya terjadi hujan deras terjadi banjir bandang yang bercampur lumpur," jelasnya. Namun, menurut dia, adanya normalisasi Kali Sugihan tersebut, apabila terjadi curah hujan tinggi di wilayah setempat maka air hujan mampu tertampung di Kali Sugihan, yang selanjutnya masuk ke Waduk Pacal. "Selama musim hujan tahun ini Kali Sugihan sama sekali tidak menimbulkan banjir bandang,
padahal di wilayah selatan hujan yang terjadi cukup deras dalam beberapa hari terakhir ini," tuturnya. Meski sudah ada normalisasi Kali Sugihan, katanya, di Kali Sugihan tetap dipasang peralatan peringatan dini banjir yang lokasinya di jembatan Kali Sugihan. "Peralatan peringatan dini datangnya banjir di Kali Sugihan, saat ini masih berfungsi normal," ucapnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK
Lintas Jatim
KORAN MADURA
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
Perkara Narkoba Staf DPRD Nuri Subagyo Dituntut 5,6 Tahun Penjara dan Denda Rp 800 Juta SURABAYA - Nuri Subagyo, staf Sekretariat Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, yang merupakan terdakwa perkara kepemilikan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) jenis sabu-sabuu (SS), dituntut lima tahun enam bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, JPU I Wayan Oja Miasta menyatakan, Staf Sekwan DPRD Surabaya ini terbukti bersalah memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu seberat 0,03 gram di dalam helm miliknya saat ditangkap oleh anggota Reserse Kriminal (Reskrim) dari Kepolisian Sektor (Polsek) Genteng pada 11 Agustus 2014 lalu.
Menuntut terdakwa dengan hukuman 5 tahun dan 6 nulan penjara serta denda sebesar Rp 800 Juta subsider tiga bulan kurungan,”
I Wayan Oja Miasta JPU
Oleh Jaksa I Wayan Oja Miasta, terdakwa Nuri Subagyo dianggap melanggar Pasal 112 Undang-undang Repubik Indonesia (UU RI) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain menjatuhkan tuntutan penjara, JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya ini juga menuntut terdakwa Nuri Subagyo membayar denda sebesar Rp 800 juta. Dan bila tidak dibayar, maka denda tersebut bisa digantikan dengan hukuman kurungan
selama tiga bulan. “Menuntut terdakwa dengan hukuman 5 tahun dan 6 nulan penjara serta denda sebesar Rp 800 Juta subsider tiga bulan kurungan,” kata JPU I Wayan Oja Miasta, saat membacakan surat tuntutannya di ruang sidang Candra, PN Surabaya, Rabu (17/12). Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Hans Hekakaya mengaku akan melakukan pembelaan yang sedianya akan dibacakan pada Senin (22/12). “Kami ajukan pledoi hari Senin,” ujar dia, diakhir persidangan yang diketuai Majelis Hakim Tinuk Kushariyanti. Seperti diketahui, Nuri Subagyo ditangkap oleh anggota Reskrim dari Polsek Genteng pada 11 Agustus 2014, di sekitar Taman Prestasi, Surabaya. Saat ditangkap, petugas menemukan Narkoba jenis SS seberat 0,03 gram di helm terdakwa. Penangkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang menghubungi SPKT Polsek Genteng. Dalam informasi tersebut, si pemberi informasi memberikan ciri ciri terdakwa maupun sepeda motor milik terdakwa. Lantas, info tersebut ditindaklanjuti Reskrim Polsek Genteng. Setelah dilakukan pengintaian di lapangan, petugas akhirnya menemukan Staf Sekwan DPRD Surabaya dengan ciri yang sama, yakni Nuri Subagyo. = AGUS SETYAWAN
9
DHARMA WANITA PERSATUAN
DWP Diminta Siap Hadapi MEA SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta kepada seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) provinsi setempat siap dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sukardi mengatakan, MEA merupakan gagasan dari sepuluh negara Asia Tenggara untuk mewujudkan perekonomian yang lebih baik pada tahun 2015. "Keberadaan MEA tidak dapat dilepaskan dari partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam terselenggaranya integrasi yang berkelanjutan sehingga Asia Tenggara menjadi kawasan yang strategis dalam bidang perekono-
mian," katanya, saat Ulang Tahun ke-15 Dharma Wanita Persatuan di Surabaya, Rabu (17/12). Ia mengemukakan, peranan pemerintah memang yang paling penting dalam meningkatkan kualitas SDM, supaya tenaga kerja ini memiliki kemampuan yang dapat disetarakan dengan negaranegara lain. "Namun, dalam upaya meningkatkan kualitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Tapi perlu disadari bahwa efek dari MEA akan dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu tanggung jawab bersama untuk berpartisipasi dan mempersiapkan diri menjelang 2015," ucapnya. Ia mengatakan, MEA bisa diibaratkan seperti pisau bermata
dua. Di satu sisi, era ini membuka peluang yang luas bagi perkembangan ekonomi. Karena bila perdagangan bisa menjangkau pasar sembilan negara ASEAN lainnya dengan lebih mudah. "Namun di sisi lain, persaingan pasti akan semakin ketat di pasar dagang ASEAN, bahkan di dalam negeri. Apabila siap maka ini akan menguntungkan, tapi jika tidak, maka akan kurang menguntungkan," ujarnya. Ia mengatakan, dalam menghadapi era masyarakat ASEAN nanti akan terjadi arus keluar masuk orang dan barang atau jasa antarnegara ASEAN dengan bebas, dan membanjirnya produkproduk impor yang masuk. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK
agus setyawan/koran madura
PENANDATANGANAN. Deputi BI Jatim, Ronald Waas menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polda Jatim untuk penanganan tindak pidana sistem transaksi Valas.
AWASI PELANGGARAN TRANSAKSI VALAS
BI Teken MoU dengan Polda Jatim SURABAYA - Untuk mengantisipasi dan penanganan tindak pidana di bidang sistem pembayaran, seperti transaksi Valuta Asing (Valas), Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Timur (Jatim) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepolisian Daerah (Polda) Jatim, Rabu (17/12). Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh Kepala BI Perwakilan Jatim, Ronald Waas dengan Kapolda Jatim, Irjen Pol Anas Yusuf, disaksikan Kepala Bagian Reserse Kriminal (Kabareskrim) Markas Besar (Mabes) Polri, Komjen Suhardi Alius, dan Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Saifullah Yusuf.
“Kami siap melakukan penindakan jika ada pelanggaran di bidang transaksi sistem pembayaran di Jatim,” ujar Kapolda Jatim, Irjen Pol Anas Yusuf. Hal senada juga ditegaskan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Suhardi Alius. Dia menyatakan, pihaknya akan melakukan proses pidana apabila ada masyarakat yang melakukan transaksi dengan mata uang asing. “Masyarakat yang bertransaksi tidak menggunakan rupiah akan dikenakan denda Rp200 juta dan pidana kurungan satu tahun sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Valuta Asing. Ru-
piah harus menjadi tuan rumah di negara sendiri,” tegas mantan Kapolda Jabar ini. Sementara itu, Deputi Gubernur BI, Ronald Waas mengatakan, tujuan kerjasama ini dilakukan untuk menekan potensi kriminalitas dalam sistem pembayaran, sehingga penanganan terhadap dugaan tindak pidana terhadap uang rupiah perlu dilakukan secara intensif. “Dengan adanya MoU ini diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir berbagai tindak kejahatan di bidang sistem pembayaran, juga memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan,” pungkas dia. = AGUS SETYAWAN
10
Lintas Jatim
KORAN MADURA
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
JELANG PILWALI 2014
BENCANA ALAM
PAN Jagokan Rismaharini SURABAYA - Tim Delapan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Surabaya menjadikan Tri Rismaharini sebagai pilihan utama bakal calon Wali Kota Surabaya periode 2015-2020. Koordinator Tim Delapan DPD PAN Surabaya Hamka Mudjiadi Salam di Surabaya mengatakan, berdasar penilaian yang dilakukan, kepemimpinan Tri Rismaharini di Kota Surabaya cukup sukses hingga sekarang ini. "Gaya dan sepak terjangnya sebagai Wali Kota Surabaya menunjukkan ciri khas Arek Suroboyo yang ulet, keras, tidak sombong, pekerja serta pemikir hebat. Ini dibuktikan dengan keberhasilan
Kota Surabaya meraih berbagai predikat dan penghargaan dari Indonesia maupun dari mancanegara," katanya. Menurut dia, PAN kota Surabaya mulai menjalankan tahapan pemilihan Calon Wali Kota Surabaya, salah satunya dengan meminta pendapat kader PAN dan warga kota Surabaya terhadap sosok Tri Rismaharini untuk diusung dalam Pilkada 2015 untuk masa jabatan 2015-2020. Oleh karena itu, lanjut dia,
saat ini nama Tri Rismaharini masih menjadi pilihan utama dari DPD PAN Surabaya untuk diusung sebagai Cawali Surabaya. Hal itu nantinya akan ditindaklanjuti dengan meminta DPC (dewan pimpinan cabang) dan DPRt (dewan pimpinan ranting) se-Surabaya untuk memberi pendapat dan laporan tentang pilihan utama Tri Rismaharini sebagai calon wali kota. "Ini langkah awal dari Tim Delapan DPD PAN Surabaya menyambut Pilkada Surabaya. Kami tegas akan mengusung bu Risma menjadi Wali Kota Surabaya jabatan kedua kalinya," katanya. Mengenai persyaratan men-
gusung Cawali dalam Pilkada Surabaya, kata Hamka, DPD PAN siap melakukan koalisi dengan partai lain. Ini setelah jumlah perolehan kursi PAN di DPRD Surabaya hanya empat sedangkan persyaratan untuk bisa mengusung Cawali sebanyak 10 kursi. "Kami untuk bisa mengusung Bu Risma siap berkoalisi dengan partai lain. Dan itu bukan menjadi soal," kata Hamka. Seperti diketahui sebelumnya, sejumlah partai politik di Kota Surabaya meskipun belum secara terbuka siap mengusung Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya yang kedua kalinya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK
SABU DALAM PRINTER. Petugas kantor Bea dan Cukai Soekarno Hatta berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu yang diselundupkan di dalam cartridge printer, Tangerang, Banten, Rabu (17/12). Sabu tersebut di selundupkan dari Hongkong dengan tujuan Surabaya yang dikirim melalui paket 20 catridge printer dengan berat 7.500 gram, estimasi nilai mencapai 10 miliar lebih.
ant/luc ky r
KRIMINALITAS
Pelaku Penggelapan Ditangkap MADIUN - Petugas Polsek Kartoharjo, Polres Madiun Kota, Jawa Timur, menangkap seorang wanita yang diduga melakukan penggelapan karena menggadaikan dua unit sepeda motor yang disewanya. Kepala Unit Reskrim Polsek Kartoharjo, Ipda Timbul Muryanto mengatakan, tersangka adalah Tutik Prastiwi (48), warga Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. "Tersangka ditangkap berdasar-
kan laporan pemilik motor. Korban tidak menemukan motornya saat hendak menagih uang sewa motor di rumah tersangka. Selain itu, saat ditagih, korban juga berbelit-belit," ujar Ipda Timbul kepada wartawan, Rabu (17/12). Merasa curiga motornya dijual, korban lalu melaporkan ibu beranak tiga tersebut ke kantor polisi. Tersangka akhirnya ditangkap polisi kemarin saat menjemput anaknya pulang sekolah. Benar saja, kepada polisi korban
mengaku telah menggadaikan dua unit sepeda motor yang disewanya, yakni satu unit Yamaha Mio dan satu unit Honda Beat. Motor-motor tersebut ia gadaikan ke warga Ngawi bersama dengan temannya. "Sesuai pengakuan tersangka, kedua motor tersebut digadaikan seharga Rp6 jutaan di Ngawi bersama temannya yang masih menjadi buruan. Beruntung, motor korban sudah berhasil kami dapatkan kembali," kata Ipda Timbul. Polisi masih menyelidiki kasus
tersebut lebih lajut, termasuk melakukan pengejaran terhadap teman tersangka dan penadahnya. "Kasus ini masih dikembangkan untuk mencari teman tersangka. Tersangka juga masih menjalani pemeriksaan intensif," tambah Timbul. Akibat perbuatannya, tersangka akan dikenai Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan ancaman pidana penjara selama empat tahun. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK
Tanah Longsor Terjang 6 Rumah KEDIRI - Tanah longsor menerjang enam rumah milik warga di Desa Belimbing, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, setelah hujan yang turun semalam. Sekretaris Kecamatan Mojo Jiwo mengatakan, rumah warga yang rusak terkena bencana itu berada di Dusun Tumpak Ampel, Desa Belimbing, Kecamatan Mojo. Tingkat kerusakan rumah mereka bervariasi antara sedang dan ringan. "Tingkat kerusakan variatif, ada yang sedang dan ringan. Tembok rumah mereka rusak diterjang tanah longsor," ungkapnya, Rabu (17/12). Ia mengatakan, rumah warga yang terkena bencana itu di antaranya adalah Basori (37). Bagian ruang tamu rumahnya jebol terkena tanah longsor. Bahkan, tanah itu juga merusak sejumlah perlengkapan di rumah itu seperti lemari. Selain Basori, adalah rumah Antoro (28). Dinding dapur rumahnya juga rusak akibat terjangan tanah longsor itu. Warga lainnya adalah Agus (35), tembok di kamarnya rusak akibat musibah itu. Warga lainnya adalah Katomo (44), di mana fondasi rumahnya rusak dan sejumlah material bahan bangunan juga ikut terbawa air hujan. Selain itu, juga Saruni (50), papan rumahnya jebol dan warga lainnya adalah Misni, yang rumahnya rusak di bagian dapur. Menurut dia, pihaknya sudah mendata rumah warga yang rusak tersebut. Data itu akan dilaporkan ke pemerintah kabupaten. Sampai saat ini, juga masih dihitung berapa kerugian akibat musibah tanah longsor tersebut. Sementara itu Agus, salah seorang warga yang rumahnya terkena musibah tanah longsor itu mengatakan, saat kejadian ia tidak ada di rumah. Ia masih bekerja dan baru tahu jika dinding rumahnya jebol terkena tanah longsor. "Saya sedang bekerja dan baru tahu jika dinding rumah jebol saat tiba di rumah," ucapnya. = ANT/DESTYAN HS/DIK
12
Probolinggo
KORAN MADURA
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
HINDARI MUSIBAH
Warga Gelar Rabu Bungkasan
MENJAMUR. Pembangunan untuk rumah kos-kosan di wilayah Kabupaten Probolinggo, mulai berkembang pesat.
Tak Ada Perda, Rumah Kos Menjamur Banyak Disalahgunakan Sebagai Tempat Mesum PROBOLINGGO - Pembangunan untuk rumah kos-kosan di wilayah Kabupaten Probolinggo, mulai berkembang pesat. Seiring dengan ditetapkannya Kraksaan sebagai ibukota Kabupaten Probolinggo. Namun sayangnya, dengan berdirinya kos-kosan masih belum ada perda yang mengaturnya. Kepala Satpol PP Kabupaten Proolinggo, Ahmad Aruman mengatakan, kalau di daerahnya mengakui pertumbuhan kos-kosan sangat pesat. Bahkan pihaknya tidak jarang menemukan pasangan bukan suami istri yang sedang melakukan mesum di kamar kos. “Kami sering temukan pasangan tersebut berduan di dalam kamar,” terangnya kepada wartawan, Rabu (17/12). Menurutnya, seharusnya pemkab sudah memiliki perda yang mengatur khusus tentang kos-kosan. Sehingga yang kurang patut untuk tidak ditiru tidak lagi terjadi. Bahkan pihaknya banyak menerima laporan dari warga.
Kalau di beberapa daerah yang berdiri kos-kosan banyak dikeluhkan, soalnya kerap kali dibuat untuk mesum. “Adanya Perda ini saya kira penting, sehingga kos-kosan bisa terkontrol dengan baik,” kata Ahmad Aruman. Jika pemkab nantinya bisa memiliki perda kos-kosan, lanjut Ahmad Aruman, maka secara otomatis orang yang menjadi penguhuni di lokasi itu bisa diatur oleh perda. Mereka tidak mudah untuk berbuat hal yang kurang layak untuk ditiru, apalagi untuk pacaran. “Hanya untuk perda larang berbuat prostitusi, pemkab sudah menelorkan Perda Nomor
05 tahun 2015. Ini sangat penting adanya perda kos-kosan,” tandasnya. Menanggapi tentang tidak adanya perda tentang kos-kosan, Ketua Badan Legislasi (Banleg) Kabupaten Probolinggo, Sugianto, mengatakan kalau memang pemkab belum memiliki perda tersebut, maka pihaknya akan segara berkoordinasi dengan satuan kerja (satker) terkait.“Karena kos-kosan memang sudah banyak berdiri di Kabupaten Probolinggo,” jelasnya. Pihaknya menilai, jika perda tentang kos-kosan itu tidak segara dibuat dan ditetapkan, maka akan bisa menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Karena banyak laporan kos-kosan dijadikan tempat untuk memadu kasih oleh pasangan yang bukan suami istri. “Insyaallah, tahun depan Perda kos-kosan sudah mulai direncanakan dan ditetapkan oleh dewan,” tegas Sugiato. =MAHFUD HIDAYATULLAH
PROBOLINGGO – Untuk menolak bencana seperti musibah tanah longsor yang terjadi di Banjarnegara Jawa Tengah, ratusan santri Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo menggelar tradisi pawai obor Rabu Bungkasan di bulan Safar yang konon di sejarah Islam di akhir bulan Sapar banyak terjadi bencana atau azab, Selasa (16/12) malam. Dalam acara tersebut, warga meminum air suci yang diambil dari tujuh mata air. Diharapkan dengan digelarnya ritual itu, wilayah Kota Probolinggo terhindar berbagai bencana. Meski terlihat tradisi sederhana, namun ratusan anak-anak dan warga terlihat khidmad mengikuti pawai tersebut. Bahkan tak ketinggalan para orang tua wali santri mengikuti pawai. Disepanjang perjalanan tak henti-hentinya warga mengumandangkan sholawat serta doa-doa. Arti dari tradisi Rabu Bungkasan sendiri adalah tradisi syukura diahkir bulan Safar yang jatuh pada hari Rabu Bungkasan sendiri berarti pamungkas. Tradisi semacam ini, sebenarnya adalah tradisi umat islam pada jaman nabi. Namun sekarang ini tradisi yang merupakan warisan nabi tersebut, sudah jarang ditemui. Konon di sejarah islam pada bulan Safar merupakan bulan yang banyak
diturunkan adzab dari sang pencipta. Seperti bencana alam dan penyakit pada umat manusia yang banyak melakukan perbuatan dosa. Untuk itu, memasuki penghujung bulan Safar ini warga mewujudkan ungkapan syukur dengan menggelar tradisi pawai obor Rabu Bungkasan. ”Tujuannya sendiri, agar di bulan-bulan selanjutnya. Negeri ini terhindar dari segala musibah bencana alam, dan buruknya cuaca laut,” ujar Lailatul Nurulnia, salah satu santri yang mengikuti pawai obor ini. Menurut Ulama setempat, Ustadz Mukhlis, mengatakan tradisi Rabu Bungkasan saat ini jarang ditemui lagi. Padahal tradisi tersebut, merupakan tradisi islam pada jaman dahulu yang sekaligus wadah siar agama. “Saya berharap, dengan digelarnya tradisi Rabu Pungkasan ini warga dapat terhindarkan dari segala musibah. Utamanya bencana banjir, tanah longsor seperti yang terjadi di Banjarnegara Jawa Tengah, dan lain sebagainya,” pintanya. Acara kemudian diakhiri dengan membaca doa, yang dipimpin ulama setempat, serta meminum air suci dari tujuh mata air. Hasilnya warga langsung berebut air yang sudah di beri doa-doa, termasuk juga anak-anak. =M.HISBULLAH HUDA
TRADISI. Ratusan santri Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo menggelar pawai obor Rabu Bungkasan di bulan Safar.
Probolinggo
KORAN MADURA
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509| TAHUN III
13
CSR
Menuai Tanda Tanya PROBOLINGGO - Tidak adanya akses keterbukaan informasi dalam distribusi CSR yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo menuai tanda tanya dari sejumlah kalangan. Kondisi jauhnya kesejahteraan warga Probolinggo, serta manfaat dari penggunaan CSR yang jauh dari harapan semakin memperparah kondisi tersebut. Suut Budiharto warga Probolinggo menyesali sikap CSR yang tidak memberikan akses informasi bagi setiap warga.Bagi suut, ditengah upaya perbaikan regulasi keterbukaan informasi, seharusnya pihak CSR tidak lagi menutupi penggunaan dananya. “Banyak CSR tidak pernah menyentuh kebutuhan warga secara kesuluruhan, CSRnya hanya di gunakan tanpa ada aspirasi dari warga sekitar,” ujar Suut ketika di reses Mukhammad Misbakhun anggota Komisi XI DPR/MPR Republik Indonesia di desa Paiton Kecamatan Paiton.
MEMPRIHATINKAN. Hanya malam hari, listrik mengalir di pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo.
Prihatin di Pulau Gili Ketapang Listrik Menyala Hanya Dua Belas Jam PROBOLINGGO - Nasib warga pulau Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo sangat memprihatinkan. Sebab, sampai saat ini listrik hanya bisa dirasakan dalam waktu 12 jam. Pemkab Probolinggo masih berharap pemerintah pusat bisa merealisasikan pengajuannya untuk listrik bawah laut untuk pulau tersebut. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina membenarkan tentang kebutuhan listrik yang ada di pulau Gili Ketapang. Memang saat ini listrik hanya dinikmati di malam hari. Sementara di siang hari listrik masih belum menyala. “Kami sudah ajukan kepada Kementerian BUMN melalui PLN untuk
mengajukan listrik bawah laut,” terangnya kapada wartawan, Rabu (16/12). Menurutnya, tahun 2012 pengajuan tentang listrik pulau Gili Ketapang memang sudah direspon oleh pemerintah pusat. Tetapi sampai saat ini masih belum ada tindak lanjutnya. “Pemkab berharap listrik pulau Gili Ketapang segera terwujud,” tandas Dewi Korina.
Dewi Korina mengaku, biaya pembangunan untuk listrik bawah laut, memang tergolong besar. Sehingga untuk melakukan pembangunan menggunakan dana APBD dinilai tidak mencukupi. “Sehingga untuk pembangunan listrik bawah laut membutuhkan bantuan dari kementrian,” katanya. Dia menambahkan, hal itu sulit untuk bisa terwujud. Maka pemkab akan melakukan pencarian tenaga pembangkit listrik secara alternatif. Untuk saat ini, pembangkit yang ada di pulau Gili Ketapang hanya mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). “Namun hanya bisa dihidupkan malam hari,” ucapnya. Salah satu warga Gili, Mustofa
(47) mengatakan dengan kondisi tidak maksimalnya mendapatkan aliran listrik, secara otomatis penduduk Gili Ketapang sangat kesulitan mendapatkan informasi dari media elektronik pada siang hari. “Padahal infomasi sangat dibutuhkan warga. Namun dengan kondisi itu rakyat gili sangat ketinggalan tentang isu atau berita yang aktual,” jelasnya. Bahkan untuk menikmati listrik disiang hari sangat dibutuhkan warga sekitar selain untuk melihat informasi. Untuk alat yang menggunakan listrik warga belum bisa menerimanya. ”Kami berharap agar pemkab juga segera melakukan pembangunan untuk listrik bisa dinikmati 24 jam sehari semalam,” harapnya Mustofa. =MAHFUD HIDAYATULLAH
Misbakhun menambahkan, manfaat CSR harus benar benar dinikmati warga.bukan segelintir orang. Tanpa menyentuh warga, amat sulit tujuan penggunaan CSR tepat sasaran. Menyikapi hal itu, anggota komisi X1 DPR RI, Mukhammad Misbakhun, saat melakukan dialog kepada warga Paiton, disela program reses mengaku akan mengusahakan adanya keterbukaan informasi dalam setiap penggunaan CSR. “Idealnya CSR dinikmati warga. Jika CSR tidak lagi dirasakan warga, distribusi tersebut perlu dikaji ulang,” tandas politisi Golkar, Rabu (17/12) kemarin. Misbakhun menambahkan, manfaat CSR harus benar benar dinikmati warga.bukan segelintir orang. Tanpa menyentuh warga, amat sulit tujuan penggunaan CSR tepat sasaran. =MAHFUD HIDAYATULLAH
Lintas Jatim
KORAN MADURA PROBOLINGGO 14KORAN MADURA Olahraga
KAMIS 18 DESEMBER 2014 No. 0509 | TAHUN III
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
PAMEKASAN – Presiden K-Conk Mania, Fathorraman Said alias Jimhur Saros menyatakan siap melorengkan stadion, baik di kandang sendiri maupun saat Persepam Madura United (PMU) berlaga di stadion luar Madura. K-Conk Mania merupakan komunitas suporter PMU asal Kota Salak Bangkalan. Jimhur memastikan K-Conk Mania akan mendukung penuh perjuangan tim berjuluk Laskar Sapeh Kerap, pada kompetisi Liga Indonesia musim 2015 mendatang. Komunitasnya akan bahumembahu dengan seluruh elemen suporter PMU untuk memberi dukungan memompa semangat para pemain dari tribun. “Kami siap mendukung PMU, baik pada laga kandang maupun tandang, terutama saat bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bangkalan (SGB),
14
SUPORTER PMU
K-Conk Mania Siap Melorengkan Stadion “ katanya. Dukungan bagi PMU akan terus didengungkan selama Persepam masih menggunakan nama Madura. “Selama ada embelembel Madura United, kami harus bersatu mendukung Persepam Madura United,” ungkapnya. Selain itu, pihaknya berharap ke depan PMU bisa berprestasi dan menjadi tim yang disegani lawan. Lebih dari itu, PMU bisa mengukir prestasi dan menjadi juara sehingga bisa kembali ke kasta tertinggi ISL. Untuk diketahui, pendukung PMU terdiri dari empat elemen di Madura. Masing-masing Tretan Mania, K-Conk Mania, Laskar Trunojoyo, dan Pecot Mania.
Namun saat ini tim asal Madura lainnya, Persatuan Sepakbola
Sumenep (Perssu) sudah memastikan lolos Devisi Utama pada musim depan.
Kebangkitan P-MU Sementara di Pamekasan, Manajemen PMU berjanji akan merangkul seluruh elemen suporter di Madura untuk memberikan dukungan demi kebangkitan kesebelasan asal Pamekasan itu. Asisten Manager PMU, Nadi Mulyadi mengaku sudah menemui sejumlah elemen suporter di Madura, diawali dari Kabupaten Bangkalan. Dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan dengan perwakilan suporter di Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Komunikasi penting dilakukan untuk menyatukan tekad agar suporter Madura solid
dalam memberikan dukungan kepada PMU. Khusus di Kabupaten Pamekasan, pihaknya akan secepatnya berkoordinasi dengan pembina Yayasan Taretan Mania, Khairil Utama. Mantan Ketua Cabang GMNI Bangkalan ini menambahkan, hampir seluruh elemen suporter menyatakan siap untuk kembali memberikan dukungan terhadap PMU. Suporter Taretan Galis Mania Persepam, Abdurrahman Fauzi berharap manajer Persepam, Said Abdullah, bisa berbuat banyak untuk kemajuan Persepam di kancah sebakbola nasional. = A. FAUZI M/FAKIH AMYAL/RAH
Olahraga
KORAN MADURA
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509| TAHUN III
Chelsea Berpeluang Juarai Piala Liga LONDON-Chelsea berpeluang menjuarai Piala Liga Inggris musim ini setelah tim dari London Barat itu memastikan satu tempat di semifinal menyusul kemenangan telak 3-1 atas tuan rumah Derby County pada laga di Ipro Stadium, Selasa (16/12) malam waktu setempat atau Rabu (17/12) dini hari WIB. Bukan hanya itu. Anak-anak asuh Jose Mourinho itu masih bisa menjuarai Liga Utama Inggris, Piala FA, dan Liga Champions. Di Liga Utama Inggris, Chelsea masih kokoh di puncak klasemen sementara, meski jarak dengan Manchester City di peringkat kedua semakin tipis. Sedangkan di Piala FA, anak-anak asuh Jose Mourinho itu masih akan bertarung melawan Watford di putaran ketiga. Sementara di Eropa, mereka akan menantang Paris Saint-Germain (PSG) di babak 16 besar Liga Champions. Keseriusan Chelsea merebut gelar ini terlihat dari skuat yang diturunkan pelatih Jose Mourinho melawan tim dari Divisi Championship itu. Pelatih asal Portugal ini menurunkan para pemain inti seperti John Terry, Cesar Azpilicueta, Cesc Fabregas, Eden Hazard, dan Nemenza Matic sejak awal. Di bawah mistar gawang, Mourinho memasang Petr Cech, sedangkan di lini depan Didier Drogba menjadi pilihan utama.
Belum lagi pemain-pemain seperti Andre Schurrle dan John Obi Mikel juga dipasang sejak awal. Meski dengan kekuatan penuh, Chelsea tidak mudah menjebol gawang anak-anak asuh Steve McClaren itu. John Terry dan kawankawan baru bisa menjebol gawang Lee Grant pada menit ke-23 melalui Eden Hazard. Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, bek asal Brasil yang lebih sering duduk di bangku cadangan sejak didatangkan dari Atletico Madrid pada musim panas lalu, Filipe Luis, memperlebar keunggulan timnya pada menit ke-56. Tetapi Darby County sempat memperkecil ketinggalan mereka berkat gol Craig Bryson pada menit ke-71. Untung bagi Chelsea karena Derby County bermain dengan 10 orang sejak menit ke-78 menyusul kartu merah yang diberikan wasit J Moss kepada Jake Buxton. Kelebihan jumlah pemain dimanfaatkan Chlesea dengan lahirnya gol ketiga dari Andre Schurrle
pada menit ke-82 sekaligus mengunci kemenangan klub milik taipan minyak asal Rusia Roman Abramovich itu. Pelatih Jose Mourinho memuji penampilan anak-anak asuhnya. Menurut dia, para pemain Chelsea bermain dengan sangat profesional, meski melawan tim lemah. “Kami bermain dengan cara yang sangat profesional dan mengontrol jalannya pertandingan sepanjang 90 menit,” kata mantan pelatih Real Madrid dan Inter Milan tersebut. Sementara pada laga lain, Shefield Wednesday sukses membekuk Southampton dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Shefield dicetak oleh Marc McNulty pada menit ke-63. Kekalahan Southampton ini juga “dilengkapi” dengan kartu merah yang diterima bek Florin Gardos pada menit ke-90. Ini adalah kekalahan kelima Southampton secara beruntun. Sebelumnya mereka menelan empat kekalahan beruntun di Liga Utama Inggris. Rentetan kekalahan tersebut seakan menghapus penampilan mengesankan anak-anak asuh Ronald Koeman itu pada awal musim ini. =ESPN/CAROL AJI
SEPAK BOLA
Home Base PMU Tetap di SGB PAMEKASAN - Manajemen Persepam Madura United (P-MU) memastikan bahwa laga kandang PMU selama 7 bulan akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan (SGB), karena berkaitan dengan belum selesainya pembangunan sport center yang di dalamnya terdapat stadion sepak bola di Pamekasan. Selanjutnya, jika sport center sudah siap ditempati, maka home base PMU akan dilaksanakan di Pamekasan, di Desa Cegug, Kecamatan Tlanakan. Media Officer PMU, Nadi Mulyadi menjelaskan manajemen sudah berkoordinasi dengan pengelola SGB tentang persiapan menjelang musim kompetisi diputar. Pilihan SGB karena stadion tersebut memiliki kualifikasi stadion kelas Asia. Selain itu, kualitas rumput dan lampu SGB sudah memenuhi standart PT. Liga Indonesia. “Semua fasilitas di SGB sudah lengkap. Jadi pilihan manajemen tetap seperti pada kompetisi sebelumnya di
SGB,” kata pria yang akrab dipanggil Nadi ini, Rabu (17/12). Agar SGB tidak terlalu lama menjadi home base PMU, manajemen sudah berkoordinasi dengan Pemkab Pamekasan agar sport center segera dituntaskan pembangunannya. Dengan demikian, Taretan Mania, sebutan supporter PMU, dari Kabupaten di Madura bagian timur, tidak terlalu jauh untuk mendukung timnya ke SGB. Terkait dengan pembangunan sport center, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan lelang proyeknya sudah dilakukan pertengahan bulan ini. Jika tidak ada hambatan, maka pada bulan Februari mendatang sudah bisa dikebut pembangunannya. “Jika pemenang tendernya segera ditentukan dan proses administrasinya cepat, maka Februari pembangunan sport center sudah dimulai. Stadion sepak bola perlu didahulukan,” terang Syafii. =A. FAUZI M/RAH
15
16
KORAN MADURA
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
KORAN MADURA
Chelsea Berpeluang Juarai Piala Liga
16
KAMIS 18 DESEMBER 2014 No. 0509 | TAHUN III
Halaman | 15
Ancelotti Sesumbar Kami Siap Hadapi Siapa Pun di Final MARRAKECH - Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menegaskan, mereka siap melawan siapa pun di final Piala Dunia Antarklub Sabtu (20/12) mendatang setelah timnya lolos ke final.
Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menaklukkan klub Meksiko Cruz Azul, juara Liga Champions CONCACAF, dengan skor telak 4-0. pada laga semifinal di Stade de Marrakech, Maroko, Selasa (16/12) malam waktu setempat atau Rabu (17/12) dini hari WIB. Keempat gol “Los Blancos” itu masing-masing dicetak oleh Sergio Ramos, Karim Benzema, Gareth Bale, dan Isco. Sedangkan Cristiano Ronaldo kali ini absen mencetak gol untuk Madrid. Meski demikian, Ronaldo cukup berperan besar pada laga tersebut karena memberi dua umpan untuk gol Gareth Bale dan Isco. Juara Liga Champions Eropa itu menunggu San Lorenzo, juara Copa Libertadores, atau Auckland City, juara Oceania yang akan saling berhadapan pada laga semifinal lainnya yang berlangsung Rabu (17/12) malam atau Kamis (18/12) dini hari tadi. “San Lorenzo lebih berpengalaman dari Auckland, tetapi dalam sepakbola semua hal bisa terjadi. Kami mempersiapkan diri untuk laga final dengan sangat baik, siapa pun lawan kami,” kata mantan pelatih AC Milan itu seusai laga. Menurut dia, mengalahkan Cruz Azul tidak mudah. Kemenangan diraih karena timnya bermain sangat bagus. “Kemenangan ini tidak pernah mudah. Untung kami bermain sangat bagus dan akhirnya menang. Sekarang kami akan mem-
persiapkan diri untuk laga final sambil menunggu siapa lawan kami di final,” ujar pelatih yang didatangkan dari Paris Saint-Germain (PSG) itu. Pada laga tersebut, Real Madrid unggul cepat ketika pertandingan baru berjalan 15 menit melalui sundulan bek Sergio Ramos dari sebuah sudut sempit memanfaatkan bola lambung hasil tendangan bebas Toni Kroos. Karim Benzeme menambah keunggulan “Los Blancos” pada menit ke-36. Menerima bola umpan Daniel Carvajal di dalam kotak penalti, pemain internasional Prancis itu melepas tendangan kaki kanan ke tengah-tengah kotak penalti yang tidak bisa dihentikan kiper Cruz Azul, Jose Corona. Kedudukan 2-0 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-50, Gareth Bale memperlebar kemenangan Madrid menjadi 3-0. Menyambut umpan silang Cristiano Ronaldo, Bale menyundul bola dari jarak enam meter ke tengah-tengah kotak penalti yang tidak bisa dihentikan Corona. Kemenangan anak-anak asuh Carlo Ancelotti itu akhirnya ditutup oleh gol Francisco “Isco” Alacorn pada menit ke-72. Kali ini, Ronaldo lagi-lagi menjadi pelayan. Umpannya diteruskan Isco dengan tendangan kaki kanan dari tengah kotak penalti ke pojok kiri bawah gawang Corona. Cruz Azul mendapat peluang emas mencetak gol ketika wasit asal Cile Enrique Osses memberi hadiah tendangan penalti pada menit ke-40. Sayang, kapten tim, Gerardo Torrado, yang ditugasi sebagai algojo gagal menjalankan tugasnya dengan baik, setelah tendangannya berhasil diselamatkan oleh kiper Real Madrid Iker Casillas. Ancelotti menilai, penyelamatan Casillas ini sangat krusial. “Dengan kedudukan 2-0, praktis pertandingan berakhir. Tetapi bila bisa mencetak satu gol, maka peluang akan kembali terbuka. Untung dia melakukan penyelamatan yang sangat bagus,” puji Ancelotti kepada Casillas. Dia meneruskan, “Tinggal satu pertandingan lagi untuk mendapatkan sebuah kesempatan baru. Kami sudah siap 100 persen. Saya kira tim ini sangat layak meraih gelar ini.” = ESPN/CAROL AJI
KAMIS 18 DESEMBER 2014 No. 0509 | TAHUN III
KORAN MADURA LIMA KECAMATAN RAWAN KETUA DEWAN TAGIH PILKADES MASALIMA MENGETUK KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509DUNIA | TAHUN III BENCANA LONGSOR DENGAN MEMBACA JANJI POLITIK BUPATI DINILAI CACAT HUKUM BANGKALAN | L
SAMPANG | J
SUMENEP | C
A
NETER KOLENANG | P
Taneyan Lanjang KORAN MADURA
SEGEL. Sejumlah petugas gabungan saat menyegel Resto Zurin di Jalan Halim Kusuma, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kota Sumenep, Rabu (17/12).
SUMENEP – Tim gabungan menutup paksa rumah makan yang dialihfungsikan menjadi kafe, Rabu (17/12) siang. Sebelumnya sempat dihalang-halangi gerombolan pegiat LSM yang diduga menjadi pelindung pendirian kafe di Sumenep. Kafe ilegal yang ditutup, yaitu Kafe Malioboro di Jalan Arya Wiraraja, Desa Gedungan, Kecamatan Kota Sumenep; Resto Zurin di Jalan Halim Kusuma, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kota Sumenep; Kafe Putri Ayu di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget; dan Kafe Galaxi di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Karang Duak, Kecamatan Kota Sumenep. Pantauan Koran Madura, sebelum tim gabungan yang terdiri dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Satpol PP, Polres, dan Kodim 0827 Sumenep, melakukan penutupan, sekitar pukul
Empat Kafe Ditutup Paksa 10.00 berkumpul di kantor Satpol PP Sumenep, Jl. Dr.Wahidin. Pemilik Resto Zurin, H. Subaidi sempat melakukan perlawanan kepada petugas yang hendak memasang papan penyegelan. Bahkan, kedatangan tim gabungan disambut oleh pagiat LSM dan sejumlah wartawan mingguan. Saat tim gabungan masuk ke Resto Zurin yang serba tertutup dan dilengkapi dengan sound system serta alat musik DJ, terjadi perdebatan antara H. Subaidi dengan tim yang dikomandani oleh Kasi Ops Satpol PP Sumenep, Moh. Saleh. Bahkan, pada saat itu
hampir terjadi percekcokan. ”Kami terpaksa berontak, karena tidak ada bukti autentik yang disodorkan oleh pemerintah, moro-moro tim itu datang dan melakukan penutupan terhadap usaha kami tanpa ada pemberitahuan sebelumnya,” kata H. Subaidi. Karena kewalahan, tim langsung balik dan melakukan koordinasi kembali. Baru sekitar pukul 15.30, tim yang dipimpin oleh Kepala Satpol PP, Abd Madjid, dan Kepala BPPT Sumenep, Herman Puernomo, kembali sekaligus malakukan penutupan secara permanen dengan cara memasang papan dan stiker.
Aksi penutupan kedua kalinya ini tanpa ada perlawanan sedikitpun dari pemilik warung makan yang dinilai telah dialihfungsikan itu. "Jadi empat titik itu sudah ditutup. Ini bukan hanya Satpol PP, tapi semua tim juga ikut bergerak," kata Madjid, Kepala Satpol PP Sumenep. Pada saat penutupan berlangsung, petugas Satpol PP juga menemukan dua pasangan, yang diduga sedang pesta miras di salah satu kafe. Dua pasang yang diduga penghuni kafe dan barang buktinya berupa satu bungkus minuman beralkohol tinggi diamankan oleh petugas.
junaedi/koran madura
Madjid mengatakan, penutupan kafe tersebut imbauan langsung dari Bupati Sumenep, A. Busyro Karim. “Alasannya itu karena mereka tidak berizin. Izinnya rumah makan tiba-tiba ada tempat dugemnya di belakang," ujarnya. Pihaknya mengaku akan terus memantau tempat hiburan malam itu agar tidak meresahkan warga sekitar. Penutupan paksa yang dilakukan oleh tim gabungan juga didasarkan kepada laporan warga yang mengaku resah dengan adanya tempat hiburan malam yang melayani jasa minuman keras serta pekerja seks komersial. Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumenep, Indra Wahyudi mengapresiasi tindakan tegas petugas gabungan yang menutup paksa tempat karaoke. “Kalau memang ada penyalahgunaan izin, tak perlu menunggu lama untuk melakukan tindakan tegas. Kami berharap tindakan tegas tersebut dilakukan secara konsisten oleh para pihak terkait,” tukasnya. = JUNAEDI/ANT
KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
MADURA
PERAYAAN NATAL
Polisi-Pengurus Gereja Bahas Pengamanan Natal Sumenep - Kepolisian Resor Sumenep, Rabu (17/12), mengundang pengurus tujuh gereja setempat untuk membahas persiapan pengamanan perayaan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 di masing-masing gereja. "Kami ingin mengetahui jadwal kegiatan di masing-masing gereja dan estimasi jumlah jemaatnya. Ini akan menjadi pedoman bagi kami dalam rangka pengamanan di gereja," kata Kabag Operasional Polres Sumenep Kompol Edy Purwanto di Sumenep. Ia menjelaskan, pengamanan di gereja merupakan salah satu fokus kegiatan dalam Operasi Lilin Semeru 2014 yang akan digelar dalam waktu dekat. "Kami memiliki prosedur tetap untuk memastikan kegiatan warga berlangsung aman dan lancar. Koordinasi dan sinergi dengan pelaksana kegiatan merupakan hal penting, seperti yang kami lakukan pada Rabu ini dengan mengundang pengurus gereja," ujarnya. Melalui pertemuan tersebut, kata dia, pihaknya ingin mengetahui lebih awal jadwal kegiatan dan estimasi jumlah jemaatnya di masingmasing gereja. "Kami mengundang pengurus tujuh gereja di Sumenep. Dalam pertemuan itu, pengurus di enam gereja sudah memastikan akan melaksanakan kegiatan untuk merayakan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 sekaligus menyerahkan jadwal kegiatan dan jumlah jemaatnya," ucapnya, menerangkan. Edy juga mengemukakan, waktu kegiatan dan jumlah jemaat yang menghadiri kegiatan di gereja akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan jumlah personel pengamanan. "Dalam mengamankan kegiatan di gereja, kami akan melibatkan personel dari instansi samping, seperti TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Sumenep," katanya, menambahkan. Tujuh gereja di Sumenep berada di dua kecamatan, yakni enam gereja di Kecamatan Kota dan satu di Kalianget. =ABD AZIZ/ANT
Sumenep
KAMIS 18 DESEMBER 2014 No. 0509 | TAHUN III
Tim Monitoring PNPM Ditengarai Tebang Pilih Terkait Dana Pinjaman Bergulir di Desa Banmaleng SUMENEP – Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh tim monitoring Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Jawa Timur, terhadap dua Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Desa Banmaleng, Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligenting, disoal oleh warga setempat. Kelompok yang dilakukan sidak pada saat itu, yakni Kelompok SPP Jamilah Solawat Al Hasimi dan Kelompok SPP Gili Indah. Dua kelompok tersebut berdomisili di Desa Banmaleng. Tujuan sidak yang dilakukan itu, dikarenakan dua kelompok tersebut mempunyai tunggakan. Yakni, untuk kelompok SPP Jamilah Solawat Al Hasimi sebesar Rp 62 juta, sedangkan kelompok SPP Gili Indah sebe-
sar Rp 90 juta. Hanya saja, monitoring yang dipimpin oleh PJOK PNPM Jatim Jusuf itu, dinilai tebang pilih. Sebab, dari dua kelompok yang sama-sama memiliki tunggakan tersebut, hanya satu yang dimintai surat jaminan. Yakni, kelompok Jamilah Solawat Al Hasimi. Sedangkan kelompok Gili Indah terkesan dibiarkan. Sementara jaminan yang diberikan oleh kelompok Jamilah Sol-
awat Al Hasimi adalah sertifikat rumah ketua sekaligus sertitifikat tanah yang bersangkutan. ”Kami hanya meminta ketegasan dari petugas PNPM. Jika, saat kelompok dimintai jaminan, maka kelompok yang lain juga harus diminta jaminan pula,” kata Syaiful Anang, tokoh pemuda Desa Banmaleng. Sebab, kata Syaiful, di pulau yang terdiri empat desa itu, tidak hanya dua kelompok SPP yang mempunyai tunggakan, melainkan beberapa kelompok yang lain juga memiliki tunggakan. ”Ini lah yang kami sesalkan, padahal informasi yang kami terima, banyak kelompok lain yang punya tunggakan, bahkan informasinya banyak uang pinjaman itu yang tidak sampai
kepada anggotanya, melainkan hanya dipakai oleh pengurus harian. Sedangkan kelompok yang benar-benar dipakai anggota, malah ditarik jaminan, ini kan sudah tidak masuk akal,” terangnya. PJOK PNPM Jatim Jusuf masih belum bisa memberikan kejelasan, sebab saat dihubungi melalui telepon selulernya sedang tidak aktif. Begitu pula dengan FK PNPN Kecamatan Giligenting, H. Imran. UPK PNPM Kecaman Giligenting saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak merespons walaupun nada sambungnya terdengar aktif. Begitu pula saat dihubungi melalui pesan singkatanya, sampai berita ini ditulis belum ada jawaban. =JUNAEDI/MK
PJOK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Jatim saat melakukan inspeksi mendadak di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting.
KORAN MADURA
Sumenep
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
C
Seremonial
BKPP Luncurkan KLIK BKPP RESMI. Bupati Sumenep A. Busyro Karim sedang menggunting pita sebagai tanda diresmikannya layanan KLIK BKPP, Rabu (17/12).
S
Ramliyanto, warga Desa Masalima Kecamatan Masalembu, memperlihatkan berkas kepala desa terpilih yang dinilai janggal. Ia menyatakan persoalan tersebut akan dibawa ke PTUN.
Pilkades Masalima Dinilai Cacat Hukum Warga Ancam Bawa Persoalan ke PTUN SUMENEP – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Masalima, Kepulauan Masalembu, pada 1 Desember lalu disinyalir cacat hukum. Salah satu indikasinya, proses administrasi calon kepala desa terpilih diduga melanggar Peraturan Bupati (Perbup) No 31/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap Dua Tahun 2014. DS, Kades Masalima terpilih, ditengarai belum berdomisili di desa tersebut selama satu tahun. Dalam Perbup No 31/2014 Pasal 19 bagian G, cakades harus berdomisili selama satu tahun. Sementara kartu tanda penduduk (KTP) DS diduga baru dibuat tiga hari sebelum pendaftaran ditutup. ”Berdasarkan penelitian yang kami lakukan terhadap berkas cakades itu, hasilnya KTP yang bersangkutan baru dibuat tiga hari sebelum pen-
daftaran ditutup, yakni pada tanggal 7 Oktober 2014. Sementara pendaftaran cakades panitia resmi menutup pada tanggal 10 Oktober lalu,” kata warga Masalima, Ramliyanto. Dengan temuan tersebut, Ramliyanto menengarai hasil pelaksaan pilkades tersebut cacat hukum. Sehingga, dirinya dalam waktu dekat akan membawa persoalan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). ”Ini yang kita soal. Bukan kami (mewakili calon kades
yang kalah) tidak menerima atas kekalahan tersebut. Melainkan karena dalam proses pendaftaran calon yang tidak memenuhi persyaratan justru diloloskan panitia pilakdes. Ini ada apa?” terangnya, Rabu (17/12). Bukti kejanggalan lainnya, NIK yang bersangkutan tidak sama dengan tanggal lahirnya. Tanda tangan di KTP tidak sama dengan ijazah dan surat lamaran. Selain itu, KTP terbit lebih awal dari KK, padahal seharusnya KK yang terbit duluan. ”KTP-nya tertera 7 Oktober, KTP-nya 9 Oktober,” ungkapnya. Ketua Panitia Pilkades Masalima, Hasbullah menuturkan, lolosnya verifikasi kades terpilih karena yang bersangkutan memang asli putra daerah. Hal itu dibuktikan dengan
surat keterangan domisili dari yang bersangkutan. ”Terkait dengan NIK yang tidak sama, setelah saya cek di online ternyata benar keluar nama yang bersangkutan. Soal perubahan NIK itu urusan Dispendukcapil,” pungkasnya. Ditambahkan, tidak ada patokan tanda tangan harus sama kecuali cap jari. Sebab tanda tangan bisa berubahubah. Soal KTP yang lebih awal terbit dari KK, dia berdalih hal itu ada kesalahan pada KK sehingga harus diubah KK-nya, makanya KTP-nya terbit duluan. Apalagi dalam proses verifikasi itu sudah terbuka yang dihadiri Sekcam, Polsek, Koramil, Sekdes, BPD dan PPAI. Sehingga jika memang ada kejanggalan bisa langsung dikoreksi. =JUNAEDI/MK
UMENEP – Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Sumenep, meluncurkan Klinik Layanan dan Informasi Kepegawaian (KLIK BKPP), Rabu (17/12) di halaman kantor BKPP Sumenep Jl. dr. Cipto. Peresmian ditandai dengan pemukulan gong, pemotongan tumpeng, dan gunting pita oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim. Tampak juga hadir Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep, Hadi Soetarto, Asisten II Setkab Sumenep, Aminullah, dan juga unsur pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kepala BKPP Sumenep Titik Suryati menjelaskan, layanan KLIK BKPP itu untuk memperbaiki pelayanan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat Sumenep pada umumnya, dalam mengakses semua informasi seputar program BKPP. KLIK BKPP mempunyai 30 progam, salah satunya program siaga sistem apsensi bagi abdi negara yang berada di lingkungan Pemkab Sumenep. =ADV/JUNAEDI
Pasang Iklan di KORAN
MADURA
Advertorial Berita Kehilangan Iklan Baris Bergambar Display
Abd. Rahman 081 934 942 499
D
KORAN MADURA
Sumenep
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
KEI Mencari Formula Penyaluran CSR
Pembentukan Forum CSR Tunggu Perda
SUMENEP – Pembentukan Forum Corporate Social Responsibility (CSR), masih menunggu perda tentang CSR. Kalau hanya ada forum CSR sementara perdanya belum ada, yang akan terjadi hanya sebatar kumpul-kumpul. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto. “Kalau kita memiliki perda, kita akan leluasa untuk melakukan koordinasi,” tuturnya, Rabu (17/12) Terkait dengan beberapa CSR perusahaan, Hadi menuturkan telah meminta kepada masingmasing perusahaan, termasuk perbankan. Hanya saja, untuk tahun 2015 ada sebagian yang tidak dialokasikan di Kabupaten Sumenep. “Nanti kalau data-data itu sudah terkumpul, kami informasikan lebih lanjut,” tukasnya kepada Koran Madura. Menurut Hadi, alasan dimintanya CSR kepada masingmasing perusahaan itu agar programnya bisa sinergi dengan program Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Sumenep. “Kalau perbankan itu, kalau tidak keliru saya sudah menerima dari empat perusahaan. Tapi ratarata masih nihil untuk tahun 2015. Ya mungkin kalau kita sudah memiliki perda kita bisa lebih leluasa untuk mengatur berkaitan dengan distribusi sekaligus sasarannya,” ujarnya. Akibat tidak adanya perda yang mengatur tentang CSR, pihaknya selama ini tidak memiliki otoritas dalam menentukan sasaran CSR perusahaan yang ada di Sumenep. Sehingga, lanjutnya, terkait penggunaan CSR diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan bersangkutan dalam menentukan sasarannya. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bap-
peda) Sumenep, R. Idris mengatakan hal yang sama. Pihaknya masih menunggu perda CSR untuk membentuk forum CSR. Sementara terkait dengan pembuatan perda CSR itu sendiri, Idris mengatakan, inisiatif pembuatan nanti akan dimunculkan melalui Komisi B DPRD Sumenep yang memang membidanginya pada tahun 2015. Hanya saja, ia tak dapat memastikan, apakah perda CSR tersebut akan dibuat di awal, pertengahan, atau akhir tahun 2015. “Silakan itu ditanyakan kepada Komisi B,” tukasnya, kemarin. KEI
Sementara Kangean Energi Indonesia (KEI) masih mencari formula agar program sosial perusahaan (corporate social responsibilty/CSR) lebih mengena kepada kebutuhan masyarakat. Peniliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Saharudin menuturkan, pihaknya saat ini menjalin kerja sama dengan KEI untuk mengevaluasi program CSR KEI.
Hal itu sampaikan saat melakukan social mapping di kantor Komisi B DPRD Sumenep, Selasa (16/12). Baharudin mengakui, program CSR KEI belum maksimal. Kalaupun ada, imbuhnya, program CSR KEI selama ini hanya dalam bidang bendidikan dan listrik. “Tapi, apakah program itu sudah dapat membantu masyarakat atau tidak, itu yang sedang kami evaluasi,” lanjutnya. Oleh karenanya, pihaknya menjalin kerja sama dengan KEI untuk membantu dalam menyusun program CSR. “Karena kita dari IPB memang selalu bekerja sama dengan swasta dan pemerintah daerah. Hasil dari kegiatan kita itu nantinya akan kita sounding dengan (program, red.) pihak pemerintah daerah,” tukasnya. Sementara itu, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Nurus Salam mengatakan, para peneliti dari IPB tersebut memang sedang melakukan kajian sosial dampak dari adanya KEI di masyarakat dan beberapa program CSR yang
telah dibuatnya. Pihaknya telah merekomendasikan agar para peneliti dari IBP yang bekerja sama dengan KEI itu dalam menyusun program CSR KEI nantinya benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat Sumenep, terutama di sekitar lokasi eksploitasi minyak dan gas (migas) yang dilakukan oleh KEI. “ Agar masyarakat kita itu tidak seperti ayam yang mati di ladang padi, atau masyarakat miskin di ladang emas,” ujarnya. Uyuk, panggilan akrab Nurus Salam, mencontohkan daerah Bogor. Menurutnya, meski Bogor bukan merupakan daerah penghasil migas, namun kebutuhan masyarakatnya dalam hal pemenuhan migas sudah masuk ke dapurnya masing-masing. “Sementara masyarakat kita di Sumenep yang merupakan daerah penghasil migas masih menggunakan LPG. Jadi saya juga merekomendasikan agar apa yang dilakukan di Bogor juga bisa diterapkan di Sumenep,” tandasnya. =FATHOL ALIF
KECELAKAAN
Mobil Wakil Rakyat Tabrak Petani Hingga Tewas SUMENEP - Mobil milik salah seorang anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menabrak seorang petani yang sudah berumur 70 tahun hingga tewas. Kecelakaan itu terjadi pada Selasa (16/12) lalu sekitar 09.30 pagi. Berdasarkan informasi yang Koran Madura dapatkan dari kepolisian, kejadian itu berawal saat mobil Toyota Yaris dengan nomor polisi W 1697 XY yang dikemudikan oleh Nofal Isman Fatahillah melaju dengan kecepatan sedang dari arah barat ke timur di Jalan Raya PUD, Desa Keles, Kecamatan Ambunten. Sementara di bahu jalan yang ada di sebelah selatan ke utara berjalan seorang petani yang umurnya sudah mencapai 70 tahun, Tino, warga Dusun Keles Bara, Desa Keles, Kecamatan Ambunten. Diduga, pengemudi mobil tidak konsentrasi ke arah depan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sehing-
ga menabrak Tino di badan jalan sebelah utara. “Karena saat itu keadaan cuaca stabil, dalam artian waktunya siang hari, cuacanya cerah, kondisi jalannya pun lurus dari arah barat menuju arah timur, hanya sedikit menurun. Selain itu, juga kondisi jalan waktu sepi,” kata Kasatlantas Polres Sumenep, AKP Musa Bachtiar, Rabu (17/12) Menurut Musa, dalam kecelakaan tersebut satu orang menjadi korban meninggal dunia. Lebih lanjut ia menuturkan, korban kecelakaan tidak meninggal di tempat, melainkan sempat dibawah ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep. “Jadi korban meninggal di RSUD Sumenep,” tukasnya. Dikatakan Musa, saat ini pihaknya sudah menyita mobil Toyota Yaris yang merupakan milik salah seorang anggota DPRD Sumenep, Rozah Ardhi Kautsar yang dikemudikan oleh Nofal Is-
man Fatahillah. Dalam kejadian itu, lelaki yang akrab disapa Ardi itu bertindak sebagai penumpang. Selain menyita mobil leng-
kap dengan STNK-nya, menurut Musa pihaknya saat ini juga sudah mengamankan pengemudi Toyota Yaris itu di Mapolres Sumenep.
“Ya jelas lah, pasti kita proses itu. Apalagi sampai ada korban,” tutupnya. =FATHOL ALIF
KORAN MADURA
Sumenep
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
E
DALAM PENGERJAAN. Pengendara melintas di belakang Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP-KB yang masih dalam pengerjaan di Jalan Seludang, Rabu (17/12). Proyek senilai Rp 4,5 miliar tersebut ditengarai tidak sesuai spek.
GEDUNG DINKES DAN BPMP KB
Proyek Rp 4,5 M Tak Sesuai Spek? SUMENEP – Dua mega proyek senilai Rp 4,5 miliar diduga tidak sesuai spek. Proyek yang dimaksud yaitu pembangunan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan (BPMP) dan Keluarga Berencana (KB) Sumenep. Dua bangunan yang didanai APBD tahun 2014 itu, kedalaman pondasi tiang pancangnya ditengarai hanya sekitar satu meter, mestinya kedalaman pondasinya itu lebih dari satu meter, sebab gedung tersebut didesain berlantai dua. Selain itu, kualitas gedungnya sangat jelek, sebab dikerjakan secara terburu-buru. ”Bayangkan
plesteran dinding yang masih basah langsung diplamir dan dicat, pasti itu cepat mengelupas nantinya,” kata Koordinator Suara Masyarakat Sumenep (SMS), Ainur Rahman. Penggunaan plafon atapnya diduga tidak sesuai dengan juknis yang ada. ”Saya acungi jempol dengan penggunaan galvalum itu, tapi sayangnya galvalum
yang dipakai itu, diduga galvalum campuran, yakni sebagian pakai galvalum K1, sebagian dicampur galvalum K3,” terangnya. Pelaksana proyek juga melanggar peraturan, yakni tidak tidak ada papan namanya. Sehingga pelaksanaan proyek tersebut terkesan disembunyikan. Padahal, sesuai Peraturan Presiden (Pepres) No 70 tahun 2012 dan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, setiap pekerjaan proyek harus dipasangi papan nama selama pekerjaan proyek berlangsung. ”Saya sadar, jika semua proyek tidak bisa diartikan
tidak akan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang ada. Tapi kalau dua proyek itu sudah sangat keterlaluan,” terangnya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep dr. A. Fatoni mengaku tidak tahu menahu terkait proses pembangunan kantor tersebut. Sebab, semua perencanaanya dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setkab Sumenep. ”Itu bukan dinas yang menanganinya, semua RAB-nya berada di bagian Tapem Pemkab,” katanya singkat. Untuk diketahui, sesuai kesepakatan antara pemerintah
daerah dengan pihak rekanan, dua proyek tersebut harus selesai maksimal 28 Desember. Jika tidak, rekanan akan diputus kontrak. Hal itu mengacu terhadap Perpres Nomor 70 tahun 2012. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sumenep, Arman Effendy optimis pembangunan dua gedung tersebut selesai tepat waktu. Mengingat saat ini pekerjaan dua gedung tersebut sudah hampir selesai seratus persen. ”Insya Allah asalkan kontraktor mengerjakan sesuai perencanaan,” tuturnya. =JUNAEDI/MK
KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO
Pamekasan
KAMIS 18 DESEMBER 2014 No. 0509 | TAHUN III
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
MADURA
F
TAHUN BARU
Pusat Kota Bebas Kendaraan
AUDIENSI. Sejumlah mahasiswa sedang serius mengikuti audiensi di Kantor Pol PP Pamekasan
Mahasiswa Desak Pol PP Tutup Tempat Karaoke Pengunjung Bawa Miras Dibiarkan Saja PAMEKASAN - Tempat karaoke di Pamekasan masih banyak yang melanggar Peraturan Bupati (Perbup) 28 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Hiburan Karaoke. Sehingga sejumlah aktivis mahasiswa mendatangi kantor Pol PP. Mereka meminta agar seluruh tempat karaoke di Pamekasan ditutup. Juru bicara mahasiswa, Elly Andika mengatakan dari empat karaoke yang mengantongi izin, semuanya melanggar. Sebab mereka belum menerapkan ketentuan dalam Perbup dimaksud teruma pasal 5 tentang penyelenggaraan hiburan. Dalam pasal itu disyaratkan tempat karaoke berupa bilik atau kamar harus bersifat karaoke keluarga, Maksudnya hanya boleh digunakan oleh pengunjung yang memiliki hubungan keluarga. Harus menggunakan lampu yang cukup terang dan permanen, menggunakan pintu kaca yang tembus pan-
dang, tidak menyedikan alkohol dan narkoba serta pemandu karaoke harus berpenampilan sopan. Jam buka tutup mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Kenyataannya, banyak ditemukan tempat karaoke digunakan oleh pengunjung yang tak memiliki hubungan keluarga, lampu tidak terang, tidak permanen, bahkan seringkali dimatikan, sehingga di dalam bilik karaoke yang bersinar hanya kompoter operasional. Kaca yang ada dalam bilik karaoke tidak tembus pandang. Bahkan hanya kecil dan tidak semua
orang bisa melihat aktivitas yang berada di dalam bilik. Elly menambahkan, dirinya bersama rekan mahasiswa lainnya pernah memergoki pengunjung yang membawa miras, tapi dibiarkan oleh pemilik karaoke. Termasuk pemandu karaokenya tidak berpakaian sopan, hanya menggunakan celana pendek. Sementara untuk jam buka tutupnya, ada tempat karaoke yang dengan sengaja memampang dengan spanduk jam buka tempat karaoke hingga pukul 23.00 WIB, padahal ketentuanya hanya sampai pukul 22.00 WIB. Dari temuan tersebut, ia meminta Pol PP dan KPPT tegas dalam memberikan sanksi. Jika perlu sanksi penutupan hingga pencabutan izin. Kepala Satpol PP Pemkab Pamekasan, Didik Haryadi berjanji akan melakukan evaluasi kembali terhadap keberadaan tempat karaoke di Pamekasan.
Sebab dirinya sudah aktif melakukan pemantauan terhadap kondisi tempat karaoke. Pihaknya sudah berkali-kali melakukan sidak, tapi belum ditemukan tempat karaoke yang melanggar Perbup. Hanya ada beberapa kekurangan, yang pemiliknya bersedia untuk memperbaikinya. Pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan pemerintah jika ditemukan pelanggaran. Lembaganya bertugas memberikan peringatan kepada pemiliknya. Jika melanggar lagi, ada surat peringatan kedua, dan memberi sanksi penutupan jika melanggar hingga tiga kali, bahkan hingga bisa sanksi penutupan paksa dan pencabutan izin operasional. Mekanisme tersebut harus dilalui, sebab lembaganya juga berhak memberikan pembinaan kepada pengelola karaoke, yang melanggar ketentuan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan akan memberlakukan car free night (malam bebas kendaraan) di sekitar bundaran taman Arek Lancor, pada malam pergantian tahun baru, Rabu (31/12). Pemberlakuan car free night ini sama seperti tahun lalu untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan dan kemacetan. Bupati Pamekasan, Ach Syafii mengatakan secara teknis pada malam pergantian tahun baru nanti masih sama dengan tahun lalu. Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar kegiatan yang kurang baik bisa ditertibkan. “Prinsip masih sama, kawasan Arek Lancor steril dari kendaraan. Di samping itu juga di area-area yang dijadikan pesta-pesta yang sangat tidak sesuai atau di luar kepantasan nanti akan kami minta untuk ditertibkan, baik oleh polisi atau Satpol PP,� katanya. Kegitan serupa seperti tahun lalu, pemkab juga akan menggelar istigasah di Masjid As-Syuhada yang lokasinya berhadapan langsung dengan taman Arek Lancor. Sehingga diperkirakan, yang akan datang ke lokasi itu, bukan hanya didominasi kaum remaja, namun juga warga yang mengikuti kegiatan malam tahun baru dengan istigasah. Sementara itu, Kasatlantas Polres Pamekasan, AKP. AH. Mudi Arif mengatakan pengamanan jelang natal dan tahun baru menjadi agenda penting dalam tutup tahun 2014. Polres Pamekasan telah menyiapkan 500 personel untuk menggelar Operasi Lilin Pengamanan Natal dan Tahun Baru. Dia jelaskan sebanyak 500 personel itu ditempatkan di sejumlah titik persimpangan. Termasuk empat jalan utama menuju taman Arek Lancor akan ditutup dan dialihkan ke jalan lainnya. Jalan yang akan ditutup antara lain Jl Jokotole, Agus Salim, Diponogoro, dan Jl Trunojoyo. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH
Pamekasan
KORAN MADURA
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509| TAHUN III
G
BERBENAH. Stadion R Soenarto Hadiwijoyo siap digunakan untuk seleksi pemain PMU.
PAMEKASAN - Pemain sepakbola asal Madura, mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan pelatih anyar Persepam Madura United (PMU) Widodo Cahyono Putro, di Stadion R. Soenarto Hadiwijoyo, Pamekasan. Manajemen PMU di bawah kendali PT Jempol Madura Utama memberikan peluang seluas-luasnya kepada pecinta sepakbola Madura, untuk bersaing dan berkiprah bersama PMU di musim kompetisi musim depan. Media officer PMU, Nadi Mulyadi mengatakan manajemen sudah mengirimkan surat permintaan kepada Askap PSSI yang ada di empat kabupaten di Ma-
Widodo Jajal Kemampuan Pemain Madura 19 Jatah Pejuang PMU dari Luar Pulau dura agar ditindaklanjuti kepada klub-klub sepakbola di bawah binaan Askab PSSI untuk bisa mengikuti seleksi pemain. Ia mengatakan semua pemain akan diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan pelatih. Baik dari sisi kecepatan, skil individu, kemampuan dalam membawa bola, kemampuan bertahan, hingga teknik mengolah bola. Coch Widodo C Putro akan ditemani oleh beberapa asistennya untuk mengetahui kualitas pemain. Hingga pada akhirnya
memberikan kesimpulan, pemain lokal yang layak dan akan disodori kontrak untuk memperkuat PMU. Jajaran manajemen tidak diperkenankan untuk memilih salah satu pemain. Sekalipun dalam seleksinya terlihat cukup baik. Sebab pemilihan pemain menjadi kewenangan penuh tim pelatih PMU. Manajemen hanya ingin melihat dan mengevaluasi kinerja tim pelatih dalam pemilihan pemain lokal. “Tidak ada persyaratan khusus yang harus dilengkapi oleh peserta seleksi pemain PMU. Manajemen memberi kesempa-
tan kepada siapa saja yang akan mengikuti seleksi. Dan jumlahnya tidak dibatasi,� katanya. Nadi tidak menyebutkan jumlah pemain yang sudah mendaftar untuk mengikuti seleksi pemain lokal. Ia hanya menyebutkan kebutuhanya minimal empat pemain. Sementara sisanya yakni 19 pemain akan diambilkan dari pemain luar Madura. Beberapa pemain luar Madura yang sudah dijajaki oleh manajemen PMU, di antaranya Sirvi Arfani mantan penyerang Persita Tanggerang, Okto Maniani bekas pemain timnas dan
Persidafon, Irol Iba bekas pemain Sriwijaya FC. Sisanya mantan pemain PMU musim lalu. Di antaranya Deny Rumba, Firly Apriansyah, Issac Jobber, Firmasyah, Khoirul Mashuda, Ade Suhendra, dan beberapa pemain top lainnya. Secara teknis panitia seleksi sudah menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan, terutama pembenahan Stadion R. Soenarto Hadiwijoyo. Mulai dari pemotongan rumput, hingga penambalan lapangan yang tidak rata dan dipadatkan dengan alat berat. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
H
Pamekasan
KORAN MADURA
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
DITUTUP. Salah satu tempat Karaoke, Jl Raya Tlanakan, Pamekasan, karena tidak mengantongi izin dari Pemkab Pamekasan
Pemkab Diminta Tidak Gamang DPRD: Tidak Boleh Seenaknya Menutup Usaha Rakyat PAMEKASAN - Desakan sejumlah kelompok masyarakat agar Pemkab Pamekasan segera menutup sejumlah tempat karaoke mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Dewan menyarankan agar Pemkab bertindak sesuai aturan dan perundangundangan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris. Menurutnya, tempat karaoke merupakan usaha masyarakat yang diatur dalam perundang-undangan. Termasuk juga di Pamekasan, yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup).
Untuk itu, tuntutan dari masyarakat yang mendesak penutup usaha karaoke harus disikapi bijak. Sebab dalam Perbup yang ada, terdapat dua jenis usaha karaoke yang diperbolehkan di Pamekasan, yaitu karaoke keluarga dan terbuka. “Satpol PP selaku penegak
peraturan daerah harus bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Apalagi, yang diinginkan kelompok masyarakat untuk ditutup tidak jelas jenis yang mana, yang keluarga atau yang terbuka,” kata politis PBB ini. Setiap masyarakat diperbolehkan membuka usaha karaoke, dengan catatan harus mendapatkan izin dari pemerintah. Sehingga tempat karaoke yang sudah mengantongi izin tidak bisa ditutup oleh pemerintah secara membabi buta. “Kita perlu memilah dan memilih terhadap usaha karaoke yang ada di Pamekasan. Kalau su-
dah ada izin, maka Pemkab harus menyelidiki. Apakah ada ramburambu yang dilanggar. Selama tidak melanggar ketentuan yang dipersyaratkan, Pemkab harus bijak. Tetapi bila sudah melanggar rambu, maka Pemkab harus bertindak tegas,” ungkapnya. Suli mengakui DPRD Pamekasan belum merampungkan peraturan daerah (Perda) yang berisi tentang pengaturan usaha tempat karaoke. Sebab dalam perda tersebut juga melibatkan sejumlah pengaturan bidang lainnya yang berhubungan dengan karaoke seperti Perda Hiburan, Seni, dan Budaya.
Perda tersebut sangat rumit, utamanya soal hiburan, sehingga raperda yang akan mengatur pertunjukan dan pentas seni di Kota Gerbang Salam ini harus kembali menjalani proses Rapat Umum Dengar Pendapat (RUDP) untuk ketiga kalinya, karena terdapat beberapa pasal yang masih diperdebatkan. “Soal Perda ini, kami masih melakukan sejumlah komunikasi dengan para ahli terkait Perda ini. Selama perda ini belum disahkan, keputusan tidak harus berdasar dari desakan, tapi bersumber dari aturan yang ada,” katanya. =ALI SYAHRONI/RAH
Pamekasan
KORAN MADURA
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509| TAHUN III
Dewan Mulai Mengancam
SOSIAL
Program Lanjutan PKH Belum Jelas
Anggaran Bakal Dihapus jika Proyek Sport Center Tak Tuntas Tahun ini PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mengancam akan menghapus usulan anggaran untuk sport center, apabila pemerintah tidak berhasil menuntaskan pekerjaan proyek sport center pada tahun ini. Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan sudah meminta kepastian agar sport center harus segera dituntaskan tahun ini. Menurutnya, anggaran sport center selain Rp 27,5 miliar untuk finising tribun, pembangunan lapangan sepak bola dan beberapa fasilitas lainya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui bagian pembangunan juga mendapat dana segar pada tahun 2015 sebesar Rp 5 miliar. Anggaran tersebut direncanakan untuk pengadaan lampu sport center. Belum jelas, apakah lampu dimaksud untuk lampu ruangan atau lampu lapangan. Sebab jika anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk pengadaan lampu lapangan diperkirakan. Tidak akan mencukupinya. Karena anggarannya diperkirakan mencapai Rp 8 miliar hingga Rp 10 miliar untuk menuntaskan pengandaan lampu
tersebut. Halili berencana akan mengklarifikasi ke bagian pembangunan, apakah pengandaan lampu yang dimaksud, hanya lampu pendukung sport center, atau lampu besar yang biasa menyinari pertandingan sepakbola saat bertanding malam hari. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii memastikan pembangunan akan dilaksanakan awal tahun ini dan diperkirakan akan tuntas pada Juli 2015 mendatang. Sehingga sport center tersebut nantinya sudah bisa dipakai. Sport center tersebut direncanakan akan menjadi lapangan olahraga nasional, yang tidak hanya stadion sepakbola, melainkan akan dilengkapi sirkuit, panjat tebing, atletik, bola volli, renang, dan taman rekreaksi keluarga. Sejak awal, kata Syafii, pemer-
intah akan membangun sport center, tetapi karena terbatasnya anggaran, pemerintah hanya membuat DED stadion sepakbola. Akhirnya pada tahun 2013, pemerintah menggandeng. BPKP Jawa Timur untuk memberikan pendampingan terhadap mega proyek tersebut. Setelah dilakukan audit, akhirnya lembaga itu mengeluarkan rekomindasi agar tidak melanjutkan pembangunan sport center, sebelum tuntasnya lima dokumen pendukung pembangunan. Lima dokumen tersebut yaitu izin mendirikan bangunan (IMB), analisis dampak lingkungan (amdal), visibility study (study kelayakan), master plan (Rencana Induk), dan detail engineering desaings (DED). Lima dokumen tersebut saat ini sudah tuntas pada Agustus 2014 yang lalu. Tetapi, ada kendala lain yang kembali menghambat pembangunan, yakni belum keluarnya Sertifikat Izin Usaha. Sehingga pekerjaan kembali tertunda pada Januari tahun 2015 ini. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
WAKIL RAKYAT
DPRD Gagal Dirikan Gedung Baru PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan gagal mendirikan gedung baru yang respresentatif. Sebagai penggantinya, wakil rakyat hanya berencana membangun beberapa ruangan di atas parkir kendaraan operasional anggota DPRD Pamekasan. Dalam perencanaannya, bangunan tersebut untuk ruangan alat kelengkapan DPRD Pamekasan. Misalnya, ruang Rapat Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, dan ruang khusus pertemuan tamu DPRD Pamekasan. Ketua DPRD Pamekasan, Halili membenarkan rencana pembangunan gedung baru yang diwacanakan tersebut, tidak bisa direalisasikan. Sebab hingga saat ini perencanaannya belum sepenuhnya matang. Belum ada lokasi yang tepat untuk dijadikan lokasi
Gedung DPRD Pamekasan. Menurut Halili, gedung DPRD Pamekasan yang saat ini ada sangat tidak layak. Selain ruang fraksi dan alat kelengkapan DPRD Pamekasan yang bersekak serta tidak memiliki ruang tamu yang representatif. DPRD Pamekasan terpaksa memanfaatkan ruang sidang paripurna sehingga para tamu harus menunggu lama. Pembangunan tambahan ruangan tersebut diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp 3 miliar. Tetapi rencana itu akan terealisasi pada tahun 2016 mendatang. Sebab di APBD 2015 tidak tercantum anggaran tersebut. Untuk perencanaan detail pembangunan gedung sudah dianggarkan sebesar Rp100 juta yang akan mulai ditangani pada pertengahan tahun 2015 mendatang. Dipastikan untuk perencanaan tidak akan dilelang karena
I
anggarannya tidak lebih dari Rp 200 juta dan sudah dimasukkan dalam RAPBD 2015 yang kini menunggu pengesahan. Sebelumnya, diwacanakan DPRD Pamekasan akan membangun gedung baru. Sebab gedung yang saat ini ada yangsudah tidak layak dan tidak sebanding dengan jumlah Anggota DPRD Pamekasan yang ada. Ada beberapa lokasi yang sebelumnya diwacanakan menjadi lokasi pembangunan Gedung DPRD Pamekasan. Di antaranya, Desa Cegug, Desa Panglegur, Desa Dasok Kecamatan Pademawu, hingga di lahan bekas RSUD Pamekasan di Jl Kesehatan. Wacana pembangunan gedung DPRD Pamekasan muncul sejak tahun 2006. Namun hingga 3 pereode pimpinan DPRD Pamekasan belum terealisasi. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
PAMEKASAN - Program Keluarga Harap (PKH) dari Kementerian Sosial untuk tahun 2014 di Kabupaten Pamekasan telah selesai didistribusikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Namun dengan pergantian kepemimpinan, untuk tahun 2015 belum jelas apakah program tersebut dilanjutkan atau dihentikan. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan, Al Walid mengatakan belum ada surat pemberitahuan yang diterimanya terkait kelanjutan program tersebut untuk tahun 2015 mendatang. “Dalam program ini kami sifatnya administrasi saja. Untuk tahun 2015, kami belum terima suratnya. Kalau ada surat perintah lanjut, tentu akan kami lanjutkan. Sekalipun ada kemungkinan sasarannya masih keluarga yang sama, hanya mungkin ada pengurangan jumlah penerima saja,� kata Al Walid. Perkiraan adanya pengurangan penerima itu, berdasarkan hasil evaluasi yang berlangsung dalam pendistribusian bantuan berupa program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (BLBT) tahun 2014 ini. Dari tahap I hingga tahap 4 cenderung mengalami penurunan. Selama tahun 2014, pada pendistribusian tahap I di Pamekasan, jumlah KSM yang mendapat bantuan sebanyak 20.652 keluarga, yang tersebar di 13 kecamatan di wilayah itu. Dengan nilai anggaran sebesar
Rp 6.537.500.000. Kemudian pada pendistribusian tahap II jumlah penerima mengalami penurunan menjadi 20.575 penerima, dengan nilai anggaran Rp 11.424.821.000. Selanjutnya, pada pendistribusian tahap III kembali terjadi pengurangn jumlah KSM menjadi 20.536 dengan anggaran yang didistribusikan sebesar Rp 6.478.187.500. Begitu juga pada pendistribusian tahap IV, yang terjadi penurunan jumlah penerimanya menjadi 20.012 KSM, dengan nilai anggaran Rp 6.184.637.500. “Pengurangan itu terjadi karena adanya perbaikan ekonomi, sehingga jumlahnya terus menurun dari sebelumnya yang masuk kategori keluarga sangat miskin, sekarang keluarga yang bersangkutan secara ekonomi sudah membaik,� ungkapnya. Dalam aturannya, nilai bantuan PKH beragam dengan nilai paling kecil sebesar Rp 550 ribu dan paling besar Rp 2.800.000. Jumlah itu disesuaikan dengan jumlah keluarga penerima. Semakin banyak jumlah keluarga yang ditanggung, maka semakin besar bantuan yang akan diterima. Pihaknya memastikan tidak terjadi pemotongan selama pendistribusian bantuan tersebut. Sebab uang berupa simpanan itu, langsung masuk ke rekening giro pos atas nama penerima yang bersangkutan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH
KORAN MADURA KORAN Bangkalan J MADURA Sampang
Bangkalan J
KAMIS 18 DESEMBER 2014 No. 0509 | TAHUN III
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
Ketua Dewan Tagih Janji Politik Bupati SAMPANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Imam Ubaidillah, menagih janji politik Bupati A Fannan Hasib. Pasalnya, visi-misi menata kota dan membangun desa yang dijanjikan tidak terealisasi. Imam Ubaidillah mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan visimisi pasangan Bupati Sampang dan Wakil Bupati Sampang yang tidak realisasi dengan baik. Terbukti, di daerah utara kondisi infrastuktur sangat memprihatinkan bahkan sudah terlihat tidak layak diakses oleh pengguna jalan. “Saya menyesalkan visi misi Bupati bahwa menata kota membangun desa, semantara anggaran yang diusulkan ke DPRD fokus pembangunan di kota saja,” sesalnya, Rabu (17/12). Dengan visi-misi tersebut, pembangunan yang ada Kabupaten Sampang seharusnya seimbang, baik di perkotaan maupun di desa. Namun kondisi di daerah utara saat ini pembagunan infrastrukturnya sudah sangat memprihatinkan. Mestinya pemerintah membangun infrastuktur tidak hanya di perkotaan saja. Daerah yang paling memprihatinkan pembanguanan infrastrukturnya, kata dia, di Desa Tolang, Olor dan Larlar. “Kalau mau tahu silakan saja ke daerah. Waduh, jangankan mobil, mungkin kuda saja ketika lewat di desa tersebut terperosot,” kata Imam sambil bercanda dengan awak media saat diwawancarai di Ge-
dung DPRD Sampang. Menurutnya, Daerah Sokobanah, Katapang dan Banyuates perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan infrasturktur, karena daerah tersebut merupakan daerah yang paling pelosok dan kondisi infrastrukturnya sangat parah. Kemudian, kondisi pendidikan perlu ditingkatkan lagi oleh pemerintah daerah. Kedua poin tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat untuk lebih meningkatkan kemajuan kedepan. “Pemerintah daerah harus imbang membanguan infrastruktur perkotaan dan pedesaan, agar semuanya juga merasakan,’ paparnya. Ketika mendapatkan penghargaan Adipura, berarti pembangunan sudah bagus. Tapi kalau pemerintah fokus ke Adipura sementara pemerataan pembangunan kota dan desa tidak ada maka pemerintah salah menilainya. “Menurut saya, Adipura bukan satu satunya penghargaan, tapi menjadi ukuran kalau dapat Adipura pembangunan sudah bagus, namun kalau pembangunan fokus pada Adipura saja semenatara pemerataan bangunan tidak ada, itu salah,” kritiknya. = CR3/LUM
cr3/koran madura
Amin Arif Tirtana, Ketua Komisi IV saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media terkait perlunya regrouping sekolah yang dinilai sudah tidak aktif.
REGROUPING
SDN 2 Banjarsokah Disarakan Digabung SAMPANG – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menyarankan agar SDN 2 Banjarsokah digabung ke sekolah terdekat. Pasalnya, sekolah tersebut terdengar sudah tidak aktif dan jumlah siswanya sangat sedikit. Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Amin Arif Tirtanan mengatakan, SDN 2 Banjarsokah perlu digabung ke sekolah terdekat, apalagi sekolah tersebut dinilai tidak aktif seperti biasanya. Namun, juga perlu dilihat dan dipikirkan dulu karena ditakutkan siswa yang digabungkan tidak masuk. “Sekolah yang jumlah muridnya sedikit memang perlu digabung kepada sekolah terdekat, tetapi kedakatan sekolah tersebut harus dipertimbangkan dulu, karena dikhawatirkan ketika digabung siswa tersebut tidak masuk, makanya perlu
dipertimbangkan untuk kenyamanan siswa,” katanya kepada Koran Madura, Kamis (17/12). Terjadinya sekolah yang tidak berjalan sebagaimana mastinya, kata Amin, membuktikan bahwa pengawasan Dinas Pendidikkan dan pembinaan ke bawah kurang serius. Kejadian itu sangat berdampak ke semua penyelenggara pendidikan khusunya yang ada di Sampang. “Kalau memang hal seperti itu terjadi, saya lebih sepakat digabung ke sekolah terdekat dengan pertimbanagan untuk kenyamanan siswa, agar siswa ketika dipindah masuk dan aktif seterusnya, atau dilanjutkan siswa yang masih tersisa untuk dimaksimalkan. Akan tetapi kalau sudah tidak memungkinkan kelas satunya jangan menerima lagi di tahun ajaran selanjutnya,” jelasnya. Ketika ditanya apakah sekolah tersebut hanya mencari keuntun-
gan, pihaknya tidak mengarah ke sana, karena pendataan murid sudah cukup bagus. “Saya tidak mengarah ke sana kerana pendataan murid di Sampang sudah cukup bagus yang dilakukan oleh Disdik, ketika siswa sudah masuk usia sekolah Disdik langsung mendatanya,” ujarnya. Selain itu, Amin menilai kinerja Disdik Sampang secara umum masih kurang fantastis karena masalah pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang masih lemah dan paling buruk dibandingkan dengan bidang yang lain, bahkan pendidikan masih belum mampu memberantas buta huruf yang cukup besar. “Kinerja Dinas Pendidikan masih kurang fantastis, masih banyak di Sampang siswa yang putus sekolah dan juga angka buta huruf yang masih tinggi, dan hal ini perlu Disdik perhatikan ke depan,” ungkapnya. = CR3
Sampang
KORAN MADURA
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
K
Pelayanan PDAM Belum Maksimal Operasi SWRO Tak Sampai 24 Jam SAMPANG – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sampang belum mampu memberi pelayanan maksimal di Pulau Mandangin. Pasalnya, alat penyuling air asin menjadi air tawar (Sea Water Reverse Osmosis/SWRO) yang ada di pulau tersebut belum beroperasi selama 24 jam. Direktur Utama PDAM Sampang Robert Balbut mengatakan, SWRO yang ada di Pulau Mandangin masih belum bisa beroperasi dengan baik, karena masih terkendala dengan kekuatan listrik yang ada di wilayah itu. Pengoperasian hanya bisa dilakukan kurang lebih lima jam, dan itu dilakukan di malam hari. “Pengoperasiannya sudah baik, akan tetapi tidak bisa beroperasi selama 24 jam, karena masih terkendala volume listrik yang kurang baik,” akunya. Menurutnya, produksi air asin menjadi air tawar membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga kalau hanya lima jam hasil produksi hanya mendapatkan tiga tandon. Dan itu sangat minim untuk didistribusikan kepada pelanggan. Sementara di pagi hari tidak bisa memproduksi dengan baik karena kekuatan listrik di pagi hari tidak maksimal memproduksi air tersebut. ”Saya mengakui alat penyuling air asin menjadi air tawar masih belum bisa beroperasi
selama 24 jam. Dan produksi itu dilakukan pada malam hari hingga pagi, kemudian didistribusikan pada pelanggan,” paparnya. Katanya, kendala listrik tidak bisa diganti dengan solar, karena hasilnya beda. “Kadang kalau listrik tidak normal memakai solar. Akan tetapi hasilnya tidak maksimal karena tidak kuat,” kilahnya. Lebih lanjut dia memaparkan, pelanggan yang aktif saat ini mencapai 500 orang. Namun dari jumlah itu masih banyak pelenggan yang nunggak, bahkan sudah ada yang dicabut dari daftar pelenggan karena tidak membayar selama tiga bulan. Pelanggan yang masih nunggak kurang lebih 100 pelanggan hingga saat ini masih belum terbayar. “Setiap pelenggan membayar Rp 25-30 ribu per bulan, namun kesadaran masyarakat untuk membayar masih kurang baik, harga itu sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 23 tahun 2006 tentang Tarif Air Minum dan Tata Cara Pengelolaanya,” ujarnya. = CR3/LUM
ant/m risyal hidayat
DAMPAK RUPIAH MELEMAH. Perajin tempe menyelesaikan proses pembuatan kedelai mejadi tempe di Sentra Industri Rumahan Tempe di kawasan Banyu Urip, Surabaya, Jatim, Rabu (17/12). Akibat rupiah bergerak di kisaran Rp 12.650-Rp12.938 per dollar Amerika, harga kedelai impor menengah naik dari Rp7.500 menjadi Rp 8.200 per kilogramnya membuat perajin tempe mengurangi ukuran tempe yang diproduksi.
Asyiknya Ruang SMK Potensial Setelah Direhab
miftahul ulum/koranmadura
MENTERENG. Kepala SMK Potensial Badrul Huda, Afadli Malaut (pakai topi) saat menunjukkan ruang kelas yang sudah direhab, Rabu (17/12).
SAMPANG - SMK Potensial Badrul Huda merehab sejumlah ruang kelasnya menjadi lebih asyik. Sejumlah ruang kelas di sekolah kejuruan yang terletak di Desa Taman Sareh itu tampak lebih elok dan kondusif sebagai ruang belajar siswa. Kepala SMK Potensial, Badrul Huda Afadli Malaut mengatakan, rehabilitasi gedung tersebut sebagai upaya untuk mendukung kondusifitas kegiatan belajar mengajar (KBM) di SMK yang dipimpinnya. Dengan perbaikan tersebut, dia berharap para siswa
bisa lebih nyaman belajar sehingga bisa meningkatkan prestasi. ”Kalau gedungnya sudah bagus dan nyaman sebagai tempat belajar maka kami berharap bisa meningkatkan prestasi,” katanya kepada Koran Madura, Rabu (17/12). Menurut Malaut, para siswa tampak senang melihat ruang kelasnya menjadi lebih bagus dan lebih asyik dari sebelumnya. Mereka tampak lebih betah berlama-lama di dalam kelas. Hal itu juga membuat para guru dan semua stakeholder SMK Potensial ikut bangga. ”Kami sekarang lebih optimis karena para
siswa lebih kerasan di dalam kelas. Mungkin karena sudah direhab jadi lebih asyik,” ujarnya. Mantan Ketua MKKS SMP swasta se-Kabupaten Sampang itu berharap, dukungan infrastruktur yang telah memadai itu bisa menjadi penyemangat bagi para siswa dan guru yang ada di lingkungan SMK Potensial Badrul Huda agar bantuan dari pemerintah tersebut bisa berlanjut. ”Semoga bantuan itu bisa jadi berkah bagi sekolah kami (SMK Potensial Badrul Huda),” harapnya. = ADV/MIFTAHUL ULUM
KORAN MADURA KORAN L
Bangkalan
KAMIS 18 DESEMBER 2014 No. 0509 | TAHUN III
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
Warga Diharap Meningkatkan Kewaspadaan BANGKALAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangkalan menyatakan pada musim penghujan tahun ini, setidaknya ada lima Kecamatan di wilayah Kabupaten setempat yang berpotensi terkena bencana tanah longsor. Lima kecamatan tersebut berada di lokasi dataran tinggi ataupun perbukitan. Penduduk yang bermukim di daerah perbukitan untuk lebih waspada saat hujan turun.
L
Lima Kecamatan Rawan Bencana Longsor "Yang perlu diwaspadai oleh masyarakat terjadi tanah longsor itu yang banyak berbukitannya, seperti di wilayah Kecamatan Geger, Kokop, Konang, Galis, dan Tanah Merah. Rata-rata memang daerahnya banyak perbukitan," ujar Kepala BPBD Kabupaten Bangkalan, Wahid Hidayat. Kendati demikian, kata pria yang akrab disapa Dayat itu, struktur tanah perbukitan yang ada di wilayah paling barat pulau Madura ini tidak seperti di Banjarnegara, Jawa Tengah yang tertimpa bencana longsor beberapa waktu lalu. Sebab berbukitan di lima kecamatan tersebut bukan
doni heriyanto/koran madura
MADURA
Wahid Hidayat
Kepala BPBD Bangkalan
tanah murni, melainkan bercampur batu kapur. Sehingga perbukitan itu lebih kuat dibanding dengan yang tanah murni. "Hanya berpotensi kecil, kalau sampai kejadian seperti di Banjarnegara itu kalau di Bangkalan saya rasa tidak ada, karena semua berbukitan yang ada ratarata tanah kapur. Tapi tetap harus waspada jangan sampai lengah. Bencana alam bisa mengancam keselamatan jiwa. Tentunya jangan sampai ini terjadi," ungkapnya. Menghadapi intensitas hujan yang begitu tinggi pada beberapa waktu terakhir, Dayat meminta
masyarakat apabila terjadi bencana alam segera melapor agar cepat ditindaklanjuti. Segala kemungkinan bisa saja terjadi tanpa diketahui sebelumnya. Sebab datangnya bencana alam tidak mengenal waktu. Namun gejala adanya bencana itu bisa dirasakan, seperti terjadinya hujan deras yang disertai angin kencang. "Kalau untuk wilayah Bangkalan, bencana alam yang paling berpotensi yaitu banjir seperti di kawasan kecamatan Blega dan bencana angin puting beliung. Ya harapannya semoga tidak terjadi bencana apa pun," ujarnya. =DONI HERIYANTO/RAH
yang tidak terserap. Pengadaan pakaian dinas anggota Dewan memang menjadi agenda rutin tiap tahunnya. "Kami hanya menyediakan fasilitas anggaran saja. Terkait pagu anggaran itu mau diserap atau tidak tergantung dari kesepakatan para anggota. Intinya tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku," jelas Tommy. Sementara itu, pengadaan pakaian dinas tersebut mendapat sorotan dari Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Bangun Madura (FKMBM), Dasuki Rahmad, SH. Menurutnya, pengadaan tersebut dinilai tidak begitu penting. Apalagi setiap tahun
anggota dewan mendapatkan seragam yang baru. Sehingga hal ini terkesan buang-buang anggaran saja. Alangkah lebih bijak, jika dialokasikan kepada program yang bisa membantu masyarakat. "Coba bayangkan jika satu kali pengadaan menguras dana Rp 140 juta, maka tinggal kalikan lima. Masa bhakti anggota itu kan selama lima tahun. Mending diprogram dalam masa jabatan hanya mendapatkan seragam dinas sebanyak dua kali. Ini akan menjadi mubadzir, karena setiap tahun dapat empat seragam, kalau lima tahun berarti setiap anggota memiliki 20 seragam," kritiknya. =DONI HERIYANTO/RAH
doni heriyanto/koran madura
MAHAL. Seragam dinas yang dipakai anggota dewan terhormat menguras dana APBD senilai Rp 140 juta.
PAKAIAN DINAS DPRD
Dana APBD Terkuras Ratusan Juta BANGKALAN – Pengadaan seragam dinas anggota DPRD Bangkalan periode 2014-2019 menguras dana APBD. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai Rp 140 juta. Dana sebesar itu dialokasikan untuk membeli seragam 50 anggota legislator. Masing-masing mendapat dua jenis pakaian berbda. "Anggarannya memang sudah tertuang dalam APBD tahun 2014 tentang pengadaan pakaian dinas anggota dewan. Dana sekitar Rp 140 juta itu juga termasuk pajak, dan sisanya kami kembalikan ke kas daerah. Sebab dana yang ada tidak terserap semua," kelit Sekretaris DPRD kabupaten Bangka-
lan, Tommy Friyanto. Menurut mantan Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH) ini, setiap anggota mendapatkan dua jenis seragam. Sebut saja, pakaian sipil harian (PSH) dan pakaian sipil harian (PSR). Kedua seragam tersebut digunakan pada saat kegiatan yang berbeda. Misalnya, PSH biasanya dipakai saat menjalankan rapat-rapat komisi atau pada acara alat kelengkapan dewan lainnya. Sedangkan PSR digunakan pada momen rapat paripurna penetapan rancangan peraturan daerah (Raperda) ataupun ketika memperingati hari-hari besar nasional.
"Dalam satu tahun setiap anggota mendapatkan empat seragam. Dua seragam PSH dan dua seragam PSR. Pengadaan pakaian dinas ini enam bulan sekali. Satu stel baju PSH harganya 1.165.000. Kalau PSR 1.440.000. PSR lebih mahal karena modelnya lengan panjang," imbuhnya. Yang jelas, kata Tommy, dalam setiap pengadaan kebutuhan anggota dewan itu penyediaan dana selalu berpedoman terhadap kekuatan anggaran. Semisal para anggota tidak bersedia untuk pengadaaan seragam yang baru, maka dana yang sudah ada akan dikembalikan ke kas daerah sebagai anggaran
Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Burneh Beserta Segenap Jajaran Mengucapkan
Selamat Memperingati Hari Guru Nasional ke-20 & HUT PGRI ke-69 tahun 2014 Kabupaten Bangkalan "Wujudkan Revolusi Mental Melalui Penguatan Peran Strategis Guru" SYAMSURI Kepala UPT
Bangkalan
KORAN MADURA
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
M
Fuad Masih Kendalikan Gerindra Akan Ada PAW setelah Ditetapkan Terdakwa BANGKALAN - Tersandung kasus hukum dalam dugaan suap migas, bukan masalah bagi ketua Dewan Pimpinan Cabang -DPC Gerindra Bangkalan, RKH Fuad Amin. Apalagi partai berlambang Garuda itu masih mendukung pimpinannya tersebut. Kebijakan partai itu masih dipegang oleh Fuad Amin. Walaupun yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi-KPK. "Tidak ada kekosongan jabatan. Beliau masih mengkomando DPC Gerindra Bangkalan. Tetap bisa komunikasi, meski saya pribadi masih belum lakukan komunikasi. Namun, anggota DPC sudah ada yang melakukan komunikasi," kata Sekretaris Jendral DPC Partai Gerindra Bangkalan, Imron Rosyadi, kemarin (17/12). Dia menjelaskan, meski telah menjadi tahanan KPK, Fuad Amin masih bisa melakukan komunikasi. Komunikasi langsung masih bisa dilakukan saat ini, karena Ketua DPC Partai Gerindra sudah bisa dijenguk. Memang komunikasi yang dilakukan tidak begitu intens, tetapi menyangkut kebijakan partai masih dibawah perintah Fuad Amin. "Kita boleh jenguk beliau pada Senin dan Kamis. Komunikasi tidak setiap hari kan," jelasnya. Oleh karena itu, partai Gerindra sampai saat ini belum melakukan langkah-langkah untuk proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap ketua DPRD setempat, Fuad Amin Imron. Belum ada langkah untuk memproses PAW tersebut, karena sampai saat ini Fuad Amin masih sebatas tersangka. Dalam tatib DPRD, siapa yang berhalangan hadir selama 30 hari itu baru akan dilakukan pemberhentian sementara. "Belum ada rencana dan mekanisme PAW, sampai dinyatakan terdakwa. Setelah itu baru bisa dilakukan mekanisme PAW. Ketua DPC Gerindra sampai sekarang masih menjabat ketua DPRD dan belum ada ketentuan hukum tetap dari KPK, kok sudah nanyak proses PAW. Kan masih proses penyidikan. Meskipun beliau sudah ditahan dan belum ada pemecatan karena masih sebatas tersangka dan belum menjadi terdakwa,"
terangnya. Imron menambahkan, untuk proses hukum, dirinya mengaku tetap akan mendampingi. Sebab Fuad Amin masih menjabat sebagai ketua DPC Partai Gerindra. Pihaknya mengaku masih menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Saat disinggung mengenai tidak adanya tahanan KPK yang lepas dari hukum, dirinya berkeyakinan semua bisa terjadi. "Bisa saja menjadi sejarah baru, walau tahanan KPK tak bisa lepas dari hukum," ujarnya. Saat ditanya mengenai pernyataan sikap Pimpinan Partai, Prabowo Subianto dalam akun twiternya yang akan menindak tegas semua kader yang terlibat dalam korupsi. Imron menilai hal itu jika benar-benar sudah dinyatakan sebagai terdakwa. Sebab mekanisme hukum masih terus berlanjut sampai ke meja persidangan. "Itu pernyataan kalau sudah terbukti. Ini kan masih belum. Kita harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," ujarnya. Dalam pemberitaan sebelumnya, Fuad Amin ditangkap KPK sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK dalam dugaan kasus gratifikasi jual beli gas. Fuad Amin yang pada tahun 2007 menjabat sebagai Bupati Bangkalan diduga menerima hadiah dari PT Media Karya Sentosa agar terus mendapatkan suplai gas yang dialirkan untuk pembangkit listrik. Fuad Amin ditangkap, Selasa 2 Desember dini hari lalu. KPK juga telah menetapkan status tersangka pada Fuad Amin. Dari tangan Fuad Amin, KPK menyita sejumlah barang bukti seperti uang yang mencapai sekitar Rp 4 miliar. =MOH RIDWAN/RAH
WARGA. Proses pencoblosan pilkades di Desa Batobelle Kecamatan Geger, Rabu (17/12).
moh ridwan/koran madura
PENGAMANAN PILKADES
Batobelle Dijaga Ratusan Personel BANGKALAN - Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) Batobella Kecamatan Geger mendapat pengawalan ketat aparat gabungan TNI dan Polri. Sebanyak 125 personel gabungan terdiri dari 92 personel Polres Bangkalan dan 23 anggota Kodim 829 Bangkalan mengamankan proses pemilihan. Pengamanan juga dibantu 20 orang personel dari Satuan Polisi Pamong Praja dan 20 anggota Dinas Perhubungan. Proses pengamanan sengaja diketatkan untuk mengantisipasi terjadinya gesekan antar pendukung pada pemilihan kepala desa. Sebab di daerah lain tak sedikit terjadi kekacauan di setiap pilkades. "Kita terjunkan 125 personel gabungan Polres Bangkalan dan Kodim 0829 Bangkalan. Untuk mengamankan pelaksanaan pilkades Desa Batobella Kecamatan Geger. Kalau melihat jalannya pencoblosan yang berjalan tertib, aman, dan lancar. Saya berharap pada penghitungan suara nanti juga berjalan kondusif," ujar Kapolres Bangkalan, AKBP Soelistiyono saat berada di lokasi, kemarin (17/12). Saat dikonfirmasi, Camat Geger, Agus Eka Leandy menerangkan jumlah masyarakat
yang mempunyai hak suara pada pilkades Batobella kali ini sebanyak 2.628 warga. Berasal dari Dusun Langleber, Dusun Perkoning 1, Dusun Perkoning 2, Dusun Dengarah, Dusun Cangkreng, Dusun Lok-polok dan Dusun Kelompang. Ada 3 kandidat yang bersaing dalam pilkades Batobella di antaranya H.Ismar dengan simbol nanas, Muksin dengan lambang jambu mente, dan Abdulloh dengan lambang buah mangga. "Hasil penghitungan suara yang berakhir pukul 17.00, H.Ismar dengan tanda gambar nanas terpilih sebagai calon kades Batobella. Setelah berhasil mengumpulkan suara terbesar yakni sebanyak 996 suara," terangnya. Sementara itu, Bupati Bangkalan Muh Makmun Ibnu Fuad mengapresiasi pelaksanaan pilkades yang berlangsung aman dan kondusif. Apalagi antusiasme masyarakat desa dalam menghadiri dan mengikuti pelaksanaan pelaksanaan pilkades merupakan indikator bahwa tingkat kesadaran demokrasi masyarakat masih tinggi. Oleh karena itu semangat partisipasi segenap komponen warga itu perlu ditumbuh kembangkan.
"Saya apresiasi pelaksanaan pilkades Batobella yang berjalan aman dan tertib. Pilkades yang kita laksanakan untuk mewujudkan kedewasaan demokrasi masyarakat desa," ungkapnya. Dia menerangkan, dalam penyelenggaraan pilkades, warga dapat belajar bagaimana tata cara memilih pemimpin yang dipilih secara demokratis melalui satu proses pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Terkait dengan hal itu, nantinya konsekuensi yang harus diterima oleh setiap calon berkaitan dengan menang atau kalah. Setiap pendukung dan calon kades harus siap dan ikhlas menerima setiap keputusan demokrasi. Selanjutnya, segala perbedaan dan persaingan yang berlangsung selama pelaksanaan pilkades, jangan sampai terbawa pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa di masa mendatang. "Seandainya salah seorang cakades yang saat ini sedang berkompetisi terpilih. Maka seluruh cakades dan seluruh warga yang telah menyampaikan aspirasinya harus dapat menerima dengan penuh ikhlas dan mendukung kades terpilih," harapnya. =MOH RIDWAN/RAH
KORAN MADURA KORAN N MADURA Laporan Khusus KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
KAMIS 18 DESEMBER 2014 No. 0509 | TAHUN III
N
Ebola Runtuhkan Pertumbuhan Ekonomi 3 Negara Afrika JAKARTA - Ketika penyakit itu menewaskan seorang anak lelaki yang berusia dua tahun dan bernama Emile di bagian tenggara Guinea pada Desember 2013, tak seorang pun mengenalnya. Tapi kini ekonomi tiga negara yang paling terpengaruh -Guinea, Liberia dan Sierra Leone- telah mengalami kemunduran mencolok dan memerlukan perhatian mendesak masyarakat global di luar penanganan kasus terakhir Ebola, kata Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon di Markas PBB, New York, pada Jumat (5/12). Penyakit tersebut juga mulai merambah ke luar Benua Afrika sampai Amerika Serikat dan Eropa. Sekretaris jenderal PBB tersebut berbicara di Dewan Sosial dan Ekonomi PBB (ECOSOC) mengenai ancaman Ebola terhadap pembangunan yang berkesinambungan, yang diselenggarakan di Markas PBB, New York, AS. Menurut Ban, ekonomi ketiga negara Afrika tersebut --yang pernah membaik-- kini melambat. Sementara itu Bank Dunia menyatakan ketiga ekonomi itu bersemangat dan tumbuh dengan cepat dalam beberapa tahun belakangan, dan memasuki semester pertama tahun ini. Proyeksi pertumbuhan di Liberia kini adalah 2,2 persen sedangkan sebelum krisis pertumbuhan tersebut mencapai 5,9 persen dan 2,5 persen pada Oktober. Proyeksi pertumbuhan 2014 di Sierra Leone kini mencapai empat persen, dibandingkan degan 11,3 persen sebelum krisis dan delapan persen pada Oktober. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan 2014 di Guinea sekarang adalah 0,5 persen, padahal proyeksi tersebut sebesar 4,5 persen sebelum krisis dan 2,4 persen pada Oktober. Pemimpin PBB itu, sebagaimana diberitakan Xinhua, mengatakan meskipun virus Ebola telah menewaskan lebih dari 6.000 orang, banyak orang telah meninggal karena sistem kesehatan yang rapuh telah ambruk. Keuntungan berupa perdamaian, yang diraih dengan susahpayah, telah terkikis parah. Virus mematikan itu juga diberitakan telah mengganggu pendidikan, pertanian, industri dan bahkan perdagangan. Banyak keluarga telah kehilangan mata pencarian, sedangkan lebih dari 3.300 anak telah menjadi yatim-piatu.
VIRUS EBOLA. Petugas sedang menangani pasien yang terpapar virus Ebola
Ban mengatakan dampak sosial dan ekonomi akibat Ebola telah meluas dan bertambah dalam. Dampak tersebut diperkirakan akan terus ada sekalipun wabah Ebola bisa ditaklukkan. "Penghasilan merosot, harga telah melambung, pasar kekurangan stok dan rakyat kelaparan," kata Ban, sebagaimana dikutip Xinhua. "Itu sebabnya mengapa penting kita mulai memusatkan perhatian pada pemulihan dan pada saat yang sama kita berusaha mengakhiri wabah Ebola. "Pemerintah dan rakyat Guinea, Liberia dan Sierra Leone telah sangat menderita dan memperlihatkan keuletan mereka, yang sangat besar," katanya. "Mereka mengandalkan masyarakat internasional untuk mengakhiri wabah Ebola dan mendukung pemulihan mereka secara cepat dan penuh." Sementara itu Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Margaret Chan menyatakan di Manila, Filipina, wabah Ebola di Afrika Barat merupakan krisis kesehatan paling akut pada zaman modern ini. Chan juga mencemaskan penyebaran wabah tersebut ke benua lain. Kekhawatiran pemimpin WHO itu amat beralasan; sebab dari Amerika Serikat dilaporkan kasus pertama penularan Ebola lewat kontak langsung dengan pasien. Seorang perawat dari Texas dinyatakan positif tertular Ebola, diperkirakan akibat melanggar standar keamanan penangan penyakit menular dan mematikan. Perempuan perawat yang dirahasiakan namanya menjadi
orang kedua yang tertular virus Ebola di luar Afrika. Sebelumnya seorang perempuan perawat asal Spanyol juga tertular lewat kontak langsung dengan pasien yang tertular di Afrika. Modus penularan diduga juga sama, yakni melanggar standar keamanan baku. Direktur pusat pencegahan dan penanggulangan penyakit Amerika Serikat (CDC) Thomas Frieden dilaporkan menegaskan ia akan melakukan pemantauan dan memeriksa sejumlah perawat lain yang menangani kasus Ebola di rumah sakit Dallas, tempat pasien yang tertular di Liberia dirawat, yang akhirnya meninggal. "Penyelidikan juga akan melacak di mana letak kesalahan protokol," ujar Frieden sebagaimana diberitakan. Lewat perjalanan Sulit untuk mengatakan dengan tepat, apakah wabah Ebola di Afrika Barat akan meluas ke bagian lain dunia. Tapi model dalam komputer dilaporkan bisa memperkirakan banyak hal, misalnya, kota mana yang berisiko paling besar. Perjalanan yang dilakukan orang menyebabkan penyakit menyebar lebih cepat. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru. Ketika orang masih mengadakan perjalanan dengan berjalan kaki, penyakit juga sudah tersebar. Tetapi pada zaman sekarang, alat transportasi yang makin canggih mengakibatkan penyebarannya lebih cepat lagi. Dirk Brockmann dari Universitas Humboldt di Berlin, dan Dirk Helbing dari Institut Teknologi Federal di Zurich membuat model komputer yang bisa membuat
ant/reuters
perkiraan, bagaimana kuman menyebar secara geografis, dan kota mana yang terjangkau pertama kali. Pada masa lalu, mereka telah membuat simulasi antara lain bagi H1N1 dan SARS. Sekarang mereka menyesuaikan program untuk penyebaran Ebola di Afrika Barat. Brockmann, yang juga bekerja untuk WHO, mengatakan kebiasaan orang melakukan perjalanan adalah kunci untuk menentukan pola penyebaran virus, bukan spesifikasi virus itu sendiri. Sejauh ini, simulasi yang dibuat peneliti menunjukkan jika dibandingkan dengan kota lain, Paris mungkin menjadi titik penyebaran Ebola di Eropa, kalau pelabuhan udara Conakry di Guinea menjadi pangkalnya. Jika pangkalnya Freetown di Sierra Leone, maka London dengan pelabuhan udara Gatwick dan Heathrow paling terancam. Brockmann menambahkan beberapa negara Eropa masih mempunyai banyak penerbangan ke negara-negara bekas koloninya. Pada 10 Desember 2014, Margaret Chan mengatakan situasi telah membaik di beberapa wilayah negara yang paling terpengaruh, tapi memperingatkan agar orang tidak cepat puas. Risiko bagi dunia "selalu ada", sementara wabah tersebut masih ada, katanya. Ia mengatakan WHO dan masyarakat internasional gagal bertindak dengan cukup cepat untuk menangani wabah itu. Jumlah korban jiwa di Guinea, Liberia dan Sierra Leone mencapai 6.331, sementara lebih dari
17.800 orang telah terinfeksi, kata WHO. Di Liberia, kemajuan dilaporkan sudah dicapai, terutama di Kabupaten Lofa di dekat tempat pertama kali wabah tersebut muncul dan di Ibu Kotanya, Monrovia. Kasus Ebola di Guinea dan Sierra Leone "tak terlalu parah" dibandingkan dengan kondisinya dua bulan sebelumnya, tapi Dr Chan mengatakan, "Kita masih menyaksikan sangat banyak kasus". Namun WHO menyatakan jumlah resmi tidak memperlihatkan seluruh gambaran mengenai wabah tersebut. Pada Agustus jumlahnya "sangat diremehkan", karena orang tak melaporkan penyakit yang mereka derita dan kematian akibat Ebola. Tapi Dr Chan mengatakan kualitas data telah membaik sejak itu, sekalipun masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ia mengatakan bagian terpenting untuk bisa mengendalikan wabah tersebut ialah memastikan bahwa masyarakat mengerti Ebola. Ia menambahkan tim yang pergi ke beberapa daerah masih diserang oleh masyarakat yang ketakutan. "Ketika mereka melihat orang dengan pakaian antariksa memasuki desa mereka untuk membawa pergi orang yang mereka cintai, mereka sangat ketakutan. Mereka menyembunyikan keluarga mereka yang sakit di rumah, mereka menyambunyikan mayat keluarga mereka," kata pemimpin WHO itu. Dalam kesempatan terpisah, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB David Nabarro, yang menghadiri pertemuan ECOSOC di Markas PBB pada 5 Desember dan baru kembali dari negara Afrika Barat yang terpengaruh pada 4 Desember, mengatakan saat perjuangan untuk menghilangkan Ebola berjalan, dunia mesti memberi perhatian untuk menolong masyarakat yang terpengaruh membangun kembali apa yang telah hilang dari mereka. "Pemulihan jangka panjang akan memerlukan sumber daya penting dan komitmen yang berkelanjutan dari masyarakat internasional dan sistem PBB. Wabah Ebola telah membuat lemah kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan sumber penghasilan," kata Nabarro, yang dikutip oleh Xinhua. "Pada saat yang sama pengeluaran telah melonjak sampai sebesar 30 persen di Guinea, Liberia dan Sierra Leone akibat Ebola." Arnaz = ANT/CHAIDAR ABDULLAH/DIK
KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep
Opini
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 |KAMIS TAHUN III 18 DESEMBER 2014
MADURA
No. 0509 | TAHUN III
Upaya Sistemik Pendidikan Antikorupsi
Salam Songkem
Tumpang Tindih
P
erundang-undangan di negeri ini kacau balau. Meskipun sudah dilakukan pembenahan, masih saja tumpang tindih. Ini terjadi karena revisi perundang-undangan sudah dilumuri oleh kepentingan. Sehingga berdampak negatif bagi keberlangsungan penegakan hukum. Para pemilik otoritas dalam menyusun atau memperbaiki perundangundangan sejatinya mengabaikan kepentingan, maka akan diperoleh rumusan undang-undang yang mendapatkan legitimasi rakyat. Akan tetapi, kepentingan para pemilik otoritas telah memporak-porandakan pondasi perundang-undangan yang ada dan menimbulkan penolakan keras dari rakyat. Bila dicontohkan UU Ormas. UU/ 17/2013 ini hingga kini masih menimbulkan gejolak. Banyak kalangan kurang puas dengan rumusan perbaikan UU/8/1985 itu. Prokon UU Ormas memang pasti ada, namun setidak-tidaknya penolakan membuktikan UU Ormas hasil revisi itu tidak lebih baik daripada UU sebelumnya. UU Ormas dinilai telah mengebiri kebebasan berserikat dan berkumpul serta merugikan. Permasalahan terletak pada proses pembentukannya, implementasinya menimbulkan kerancuan, sejarah yang membawa paradigma bermasalah, mengedepankan pendekatan politik, serta kerangka hukum yang tumpang tindih. Tentu saja di pihak yang pro memiliki argumentasi sendiri sesuai kepentingannya. Carut-marut perundang-undangan tidak hanya terjadi di UU Ormas, melainkan juga terjadi dalam perundang-undangan lainnya. Ini juga yang berakibat penegak hukum tak bisa berbuat maksimal karena terbentur perundang-undangan lain. Misalnya dalam kasus suap pembelian gas alam yang menjerat mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin dan melibatkan Koptu Darmono dari Batalyon Angmor (angkatan bermotor) di Jakarta. KPK hanya bisa membidik Fuad, namun tak bisa menindak Darmono, karena terganjal peraturan. Darmono pun seharusnya berurusan dengan KPK, namun prajurit TNI itu hanya diserahkan kasusnya pada Pusat Komando Polisi Militer TNI AL. (*)
I
OC
Dewasa ini salah satu problem akut yang dihadapi Bangsa Indonesia adalah korupsi. Perilaku korupsi sudah mencapai titik nadir, mulai dari pejabat negara hingga rakyat biasa gemar melakukan perbuatan yang merugikan rakyat tersebut. Sehingga tidak mengherankan jika fenomena korupsi telah membuat masyarakat Indonesia begitu rendah diri serta malu di hadapan bangsa-bangsa lain. Karena perilaku korupsi yang telah menggurita itulah yang pada akhirnya menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Pasifik.
B
enar yang dikatakan Bung Hatta bahwa “korupsi sudah membudaya di antara bangsa Indonesia”. Kalau diamati secara cermat, korupsi di Indonesia terjadi hampir di semua lapisan masyarakat, serta di segala bidang kehidupan. Hal itu diperparah dengan masalah pemberantasan korupsi yang masih terkesan tebang pilih dan tidak serius. Pendek kata, korupsi masih menjadi potret buram bagi bangsa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1991), korupsi memiliki arti busuk; palsu; dan suap. Korupsi juga bisa diartikan sebagai kebejatan; ketidakjujuran; tidak bermoral; penyimpangan dari kesucian (The Lexicon Webster Dictionary, 1978). Sedangkan dalam pandangan hukum korupsi merupakan “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan
sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain” (Kamus Hukum, 2002). Dari pengertian di atas korupsi bisa didefiniskian sebagai sebuah tindakan yang dapat menyebabkan sebuah negara menjadi bangkrut dengan efek yang sangat merugikan seperti hancurnya perekonomian rakyat, rusaknya sistem pendidikan, buruknya layanan pemerintahan, minimnya pelayanan kesehatan serta yang paling parah tentu semakin menjamurnya pengangguran dan kemiskinan yang akhirnya akan berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas. Pengertian korupsi juga bisa dijabarkan lebih luas lagi, seperti berkata bohong, perbuatan tidak jujur, mark up dana, memberi hadiah sebagai (gratifikasi) dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya tindakan korupsi merupakan sekumpulan kegiatan menyimpang dan dapat merugikan orang lain. Jika kita perhatikan dengan seksama, hampir di semua aspek kehidupan bangsa ini sering terlibat dengan kegiatan korupsi. Mulai dari lembaga pendidikan sampai lembaga keagamaan sekalipun sering melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Di lingkungan pendidikan (sekolah) misalnya sangat banyak ditemui praktik-praktik korupsi, baik yang dilakukan oleh siswa maupun oleh para guru. Contoh yang paling konkret dan sederhan, korupsi yang dilakukan oleh siswa adalah mencontek ketika ulangan, berbohong, atau pun melanggar aturan sekolah. Sedangkan korupsi yang dilakukan oleh guru dapat berbentuk mempersingkat waktu mengajar, kurang disiplin, terlambat datang ke sekolah sampai menggelapkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) maupun uang beasiswa yang bernilai puluhan juta rupiah. Jika sendi-sendi pendidikan telah terkontaminasi oleh
perilaku korupsi, maka besar kemungkinan akan lahir para koruptor kelas teri maupun kelas kakap yang berpendidikan. Karena mereka merupakan alumni dari sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi yang notabenenya harus mengajarkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Dengan demikian untuk mencegah perilaku korupsi di tengah-tengah masyarakat, langkah awal yang harus dilakukan adalah menanamkan pendidikan antikorupsi di sekolah maupun di kampus. Untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang bersih dari perilaku korupsi, maka diperlukan sebuah sistem pendidikan antikorupsi yang di dalamnya berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan, pelaporan serta pengawasan terhadap segala bentuk tindakan korupsi. Pendidikan yang seperti itu harus ditanamkan sedini mungkin secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Karena pendidikan antikorupsi ini akan berpengaruh pada perkembangan psikologis peserta didik. Sebagai wujud nyata penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik dalam lembaga pendidikan adalah dengan cara keteladanan. Sebagai contoh guru dan kepala sekolah merupakan teladan bagi siswa di sekolah. Oleh sebab itulah sebagai seorang teladan maka perkataan, sikap dan juga perilaku dari seorang guru harus baik karena akan dicontoh oleh anak didiknya.
Di tingkatan perguruan tinggi keteladanan patut diberikan oleh dosen dan pejabat kampus terhadap mahasiswanya. Misalnya dosen tidak korupsi waktu serta disiplin dalam mengajar, melarang plagiarisme, melakukan penelitian yang jujur, serta senantiasa mengedapankan idealisme. Sedangkan pihak dekanat maupun rektorat bisa berperan dalam transparansi keuangan pengelolaan kampus, hal itu dilakukan agar mahasiswa dapat belajar mengelola keuangan di lembaga kemahasiswaan dengan baik dan benar. Setidaknya ditanamkannya pendidikan antikorupsi kepada peserta didik dengan tujuang, pertama, untuk menanamkan semangat antikorupsi kepada setiap peserta didik baik di tingkatan sekolah maupun perguruan tinggi. Harapannya semangat anti korupsi akan tumbuh dalam sanubari, dapat dijiwai oleh setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Kedua, agar timbul kesadaran bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, maupun LSM anti korupsi melainkan juga menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa. Maka dari itulah lembaga pendidikan sebagai salah satu sarana untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral serta karakter sangat tepat dijadikan sebagai katalisator untuk menanamkan pendidikan antikorupsi=
Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.
KORAN MADURA
PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.
WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER
KORAN MADURA
KAMIS 18 DESEMBER 2014 No. 0509 | TAHUN III
KAMIS 18 DESEMBER 2014 | No. 0509 | TAHUN III
Nur Aini Dewi
KORAN MADURA
R
Tahu karena MEMBACA Buku adalah Jendela Dunia. Begitulah kalimat yang dapat mewakili maksud bahasa yang ingin disampaikan oleh Nur Aini Dewi. Dengan membaca akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, senang membaca dapat mengusir sepi.
Nama : Nur Aini Dewi Tetala : Pamekasan, 26 Desember 1995 Pekerjaan : Mahasiswi Alamat : Jalan Bagandang, Kelurahan Jungcangcang, Pamekasan Riwayat Pendidikan = SDN Bicorong 2 Pakong = MTs Sumber Bungur, Pakong = SMA 1 Pamekasan = S1 Unira Pamekasan
Program Lanjutan PKH Belum Jelas Program Keluarga Harap (PKH) dari Kementerian Sosial untuk tahun 2014 di Kabupaten Pamekasan telah selesai didistribusikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Namun dengan pergantian kepemimpinan, untuk tahun 2015 belum jelas... Selengkapnya PAMEKASAN | Hal. I
M
unurut gadis berparas ayu ini, membaca merupakan salah satu media belajar yang sangat efektif di dalam dunia pendidikan, karena akan memperoleh sesuatu ilmu yang tidak mungkin dimiliki orang yang tidak suka membaca. Dengan membaca pula seseorang akan banyak mendapatkan pengetahuan dalam berbagai bidang. Bahkan, kata gadis yang mengidolakan BJ Habibi ini, dengan membaca juga bisa mengasah kemampuan menulis sesorang, mendapatkan kekayaan ide. “Saya pernah baca, bahwa membaca adalah cara terbaik untuk mengurangi stres. Dan membaca buku bahkan lebih baik dari mendengarkan musik, bermain game, atau berjalan-jalan dalam mengurangi stres,� kata gadis berusia 19 tahun ini. Menurut gadis yang beralamat di Jl Bagandan ini, orang suka membaca adalah orang yang siap cerdas. Hanya dengan mengunjungi perpustakaan, maka sudah bisa membaca buku apa pun yang ingin dinikmati. Hanya saja, tidak semua orang dapat melakukannya. Membaca bukanlah hal yang menyenangkan bagi sebagian orang, walaupun sesungguhnya mereka mengetahui bahwa membaca adalah hal yang berguna. Semangat membaca boleh tinggi. Citacita pun boleh digantung di atas menara langit. Apa pun itu tetap saja bergantung pada pribadi masing-masing. Akan tetapi, gadis yang kini kuliah di Universitas Madura ini tidak muluk-muluk. Dia ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dengan kemampuan yang dia punya. Itu cita-cita tertingginya saat ini. =ALI SYAHRONI/RAH
ANGELIA DEWIYANTI
Kecantikan Wanita Bukan dari Luar Wanita itu indah. Apa yang dipakainya bisa membuat aura kecantikannya bertambah. Tetapi satu yang pasti, belum tentu cantik bila dikenakan oleh orang yang berbeda. Pertanda kecantikan sebenarnya nisbi. Inilah yang oleh orang-orang disebut relatif. Ini juga yang menjadi petunjuk bahwa kecantikan menyembul dari dalam setiap individu. Kalaupun unsur luar terlihat makin mempercantik dan memperindah, itu anugrah lain yang sebatas melengkapi.
T
idak sedikit wanita menilai kecantikan hanya dari penampilan luar sesamanya. Sehingga kerapkali meniru pakaian orang lain. Padahal unsur luar itu sejatinya tidak
terlalu berpengaruh signifikan. "Akan jauh lebih menguntungkan apabila mengasah kecantikan dari dalam hati daripada sekadar berdandan dengan baik," ujar Angelia Dewiyanti.
Kecantikan dari dalam itu menyembul melalui karakter setiap orang. Baik tutur kata maupun prilaku sehari-harinya senantiasa menyejukkan. Bersamanya tak ubahnya mengalirkan keteduhan hidup. Inilah yang semestinya ditiru. Agar kerinduan itu tertanam dalam hati orang lain. "Alangkah indahnya jika hati ini yang mencerminkan kecantikan seorang perempuan. Bukan pakaian yang membalut lantas kita dinilai cantik," tuturnya. =Doni Heriyanto/RAH
P