e Paper Koran Madura 19 Januari 2015

SENIN

KORAN MADURA

1

SENIN 19 JANUARI 2015 |0328-6770024 No. 0527 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Sikat Habis Sindikat Narkotika Perang melawan sindikat narkoba benar-benar dibuktikan oleh TERKAIT pemerintahan Jokowi-JK. Enam Hal 2,3 terpidana mati kasus obat terlarang itu, Minggu (18/10) dini hari dieksekusi.

Banyak kalangan mendukung langkah tegas ini sekalipun kemudian berujung pada penarikan duta besar Brasil dan Belanda dari Indonesia.

EKSEKUSI MATI NUSAKAMBANGAN

BERITA

Ribuan Sporter Meriahkan Peluncuran Persepam g Taneyan Lanjan hal A

Mobil ambulans yang membawa jenazah terpidana mati Daniel Enemuo melintas di dermaga penyeberangan Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (18/1) dini hari. Eksekusi mati terhadap lima terpidana mati dilakukan di lapangan tembak Liwus Buntu, Nusakambangan pada Minggu (18/1) pukul 00.30 wib. Satu dimakamkan di Nusakambangan, Dua dikremasi di Banyumas dan dua lainya dikembalikan kepada keluarganya.

ant/idhad zakaria

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV

Persepam

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Tadi Persepam Madura Utama diluncurkan untuk memulai kembali perjuangan mencapai prestasi di belantara persepakbolaan nasional. Ada penyegaran perubahan menajemen dan kemungkinan juga pelatih, pemain, dan lainnya dalam menghadapi tahapan baru itu.

Di negara yang sudah maju sepak bolanya, dinamika menjadi nafas utama sepak bola. Setiap ada kemandegan, prestasi turun misalnya, kesadaran sebuah klub bergerak berubah menjadi keharusan. Tak aneh dalam dunia sepak bola modern pergantian pelatih misalnya, di tengah pelaksanaan kompetisi sering terjadi. Alasan utama mencairkan kemandegan prestasi.

Yang perlu dicermati, pencapaian prestasi dalam sepak bola modern bersifat integral; saling terkait satu dan lainnya. Sebut saja pengelolaan keuangan, pembinaan pemain, relasi pendukung, penyediaan prasarana termasuk juga bagaimana sebuah klub mampu memberikan kontribusi pada persepakbolaan nasional, berpengaruh pada pencapaian prestasi.

Deretan panjang faktor-faktor pencapaian prestasi itu menegaskan betapa kompleksitas pengelolaan klub sepak bola tidak mudah. Diperlukan sinergi seluruh kekuatan dari menegemen, tim, pendukung, termasuk juga partisipasi perusahaan-perusahaan melalui partisipasi pemasangan sponsor pada tim sepak bola.

Tidak salah jika klub sepak bola modern ingin sukses harus dikelola seperti perusahaan besar. Prinsip-prinsip menegemen modern, profesionalisme, loyalitas harus menjadi fondasi pengelolaan klub.

Pada titik lebih jauh, jika berbagai proses normatif dan profesional pengelolaan klub Sekecil apa pun per- berjalan baik, pelan tapi pasti hatian dan dukun- diharapkan akan membentuk gan masyarakat kekuatan budaya baru. Kecinpencinta Persepam taan dan partisipasi pendukung mewarnai atmosfir keseharian sangat berarti kehidupan. Klub menjadi ikon dan kebanggaan masyarakat daerah tempat klub itu berada.

Bukan hal aneh nantinya, karena kentalnya relasi klub dengan pendukung, yang membentuk atmosfir budaya baru, sebuah keputusan menegemen bersifat teknispun perlu mempertimbangkan masukan para pendukung.

Persepam memang tergolong masih sangat muda sebagai sebuah klub sepak bola. Namun dunia sepak bola nasional sempat pernah terpesona dengan kehadiran Persepam, yang lahir dari sebuah kawasan yang selama ini lebih dikenal kerapan sapinya. Sempat memberi sebuah kejutan menarik sehingga menambah ikon Madura, di samping kerapan sapi.

Lalu, apakah klub yang sudah mulai melekat sebagai kebanggaan masyarakat Madura harus dibiarkan menguap tanpa bekas? Dibiarkan menjadi memori padahal sudah sempat mewarnai persepakbolaan nasional?

Masyarakat Madura, yang memiliki kebanggaan dan marwah tentu tetap berprinsip sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Persepam diharapkan bangkit kembali menapaki belantara sepak bola nasional untuk mengukir pretasi lebih tinggi.

Kini tekad sudah dipancangkan, semangat mulai dikobarkan. Layar sudah dikembangkan dan pelan perahu mulai membelah lautan luas sepak bola nasional. Saatnya kebersamaan masyarakat Madura perlu digalang kembali jika mengimpikan Persepam mencapai prestasi hebat.

Yang sederhana adalah mewujudkan rasa cinta dengan kesediaan menghadiri pertandingan, memberikan semangat, serta perhatian pada perkembangan klub.

Sekecil apapun perhatian dan dukungan masyarakat pencinta Persepam sangat berarti. Apalagi jika itu terpancarkan dari seluruh masyarakat Madura, baik yang ada di Madura maupun di luar Madura: akan mewujud menjadi energi dahsyat. =

KORAN MADURA

Berita Utama

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV

2

EKSEKUSI MATI TERPIDANA NARKOBA

Duta Besar Belanda dan Brasil Dipanggil Pulang JAKARTA-Hubungan internasional antara Indonesia dengan Negara Brasil dan Belanda sedikit memanas. Pemicunya, sikap Pemerintah Indonesia mengabaikan permohonan kedua negara tersebut untuk mengampuni warganya yang dieksekusi di Nusakambangan, Minggu (18/1/2015) dini hari.

Buntutnya, kedua Negara pun secara resmi menarik Duta Besar (Dubesnya) dari Jakarta.

“Penggunaan hukuman mati, yang dikecam masyarakat internasional, memberi pengaruh buruk untuk hubungan kedua negara,” demikian pernyataan kantor presiden Brasil, yang dikutip kantor berita resmi negeri itu, Minggu (18/1/2015).

Seorang warga Brasil dan Belanda terdapat di antara enam terpidana kasus narkoba yang dieksekusi setelah permohonan grasi mereka ditolak Presiden Joko Widodo.

Presiden Brasil, Dilma Rousseff,

menyatakan menarik Dubesnya di Indonesia sebagai bentuk protes atas eksekusi mati tersebut.

“Hubungan antara kedua negara telah terpengaruh. Duta besar Brasil di Jakarta telah dipanggil,” kata Rousseff seperti dilansir dari BBC, Minggu (18/1).

Marco, kata Rousseff, merupakan warga negara pertama yang dieksekusi mati di luar negeri. Sebab itu, dia mengaku kecewa dan marah dengan pemerintah Indonesia.

Rousseff juga mengaku telah menghubungi presiden Joko Widodo terkait eksekusi mati Marco. Namun, presiden Joko Widodo menolak untuk membatalkan eksekusi tersebut.

Selain Brasil, pemerintah Belanda juga menarik Dubesnya di Indonesia. Penarikan tersebut juga terkait protes terhadap hukuman mati warganya, Ang Kim Soei.

Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders menolak tegas hukuman mati terhadap Ang. “Hukuman mati adalah hukuman yang kejam dan tak manusiawi yang mengabaikan kehormatan dan integrias seorang manusia,” katanya.

Presiden Joko Widodo mempertahankan keputusannya yang me-

nolak permohonan grasi untuk para terpidana mati itu. Dia memilih untuk memegang undang-undang yang berlaku dan menyatakan tak ada ampun bagi para terpidana kasus narkotika.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesai, Arrmanatha Nasir mengatakan pemerintah akan menghargai langkah kedua negara tersebut. Karena itu merupakan hak dari negera bersangkutan. “Pada dasarnya permintaan seorang duta besar untuk kembali ke negaranya guna melakukan konsultasi merupakan suatu hak pemerintahnya,” katanya.

Namun, pemerintah Indonesia berjanji akan tetap menjaga hubungan baik. Bahkan dia mengaku hubungan bilateral antara Indonesia dan negara sahabat tidak akan terganggu akibat proses eksekusi mati yang baru saja dilakukan. Pasalnya, proses eksekusi mati memang sudah menjadi ketentuan hukum di Indonesia. “Seperti yang sudah Pak Presiden dan pihak terkait katakan, mereka (terpidana) akan dihukum sesuai hukum di Indonesia,” jelasnya. =GAM/ABD

ant/aloysius jarot nugroho

EKSEKUSI MATI BOYOLALI. Mobil jenazah yang membawa jenazah terpidana mati kasus narkoba Tran Thi Bich Hanh keluar dari Markas Brimob Gunung Kendil, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (18/1) dini hari. Tran Thi Bich Hanh (37)dieksekusi mati karena terbukti menyelundupkan narkotika dari Malaysia ke Indonesia.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV SENIN 19 JANUARI 2015

No. 0527 | TAHUN IV

33

DUBES DITARIK PULANG

Indonesia Tak Perlu Khawatir

JAKARTA-Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Indonesia tak perlu mengkhawatirkan langkah Brasil dan Belanda menarik duta besarnya di Indonesia pasca eksekusi hukuman mati yang melibatkan warga kedua negara.

ant/jessica helena wuysang

BANJIR SANGGAU. Sejumlah warga menarik rakit yang ditumpangi pengendara motor di lokasi banjir yang menggenangi jalan negara menuju kawasan perbatasan Entikong di Kecamatan Beduwai, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Minggu (18/1). Pasca hujan deras yang turun di Kabupaten Sanggau sejak Minggu (18/1) pagi, mengakibatkan jalan negara menuju perbatasan Entikong terendam banjir hingga sulit dilewati para pengendara yang melintasi kawasan tersebut.

Negara Siap Melawan Sindikat Narkoba JAKARTA-Pemerintah Belanda dan Brasil mengutuk keras keputusan pemerintah Indonesia mengeksekusi mati enam terpidana kasus narkotika pada Minggu dini hari (18/1), dimana lima di antaranya merupakan warga negara asing. Tindakan tersebut merupakan bentuk kekejaman.

Namun pemerintah Indonesia tidak merespon protes kedua Negara tersebut.

Presiden Joko Widodo menegaskan perang terhadap mafia narkoba semakin digencarkan karena efek negatif narkoba telah merusak anak bangsa.

“Perang terhadap mafia narkoba tidak boleh setengah-setengah, karena narkoba benar-benar sudah merusak kehidupan baik kehidupan penggunanya maupun kehidupan keluarga pengguna narkoba,” tulis Jokowi dalam laman facebooknya, Minggu (18/1).

Jokowi mengungkapkan dampak dari narkoba tersebut. Menurutnya, tak ada kebahagiaan hidup yang didapat dari menyalahgunakan narkoba “Negara harus hadir dan langsung bertempur melawan sindikat Narkoba. “Indonesia Sehat, Indonesia tanpa

Narkoba” tegasnya Seperti diketahui, Kejaksaan Agung mengeksekusi 6 terpidana mati pada Minggu 18 Januari dini hari. 5 Terpidana mati dieksekusi di Pulau Nusakambangan, Cilacap dan 1 lainnya dieksekusi di Boyolali, Jawa Tengah.

Presiden Brasil Dilma Rousseff, menilai eksekusi hukuman mati terhadap salah satu warga negaranya di Indonesia karena kasus narkoba merupakan bentuk kekejaman. Dia juga mengatakan Moreira merupakan warga negara Brasil pertama yang dieksekusi mati di luar negeri dan memperingatkan hukuman itu akan ‘merusak’ hubungan dengan Indonesia. “Hubungan antara kedua negara akan terpengaruh,” kata Rousseff yang dikutip BBC, Minggu (18/1) Kutukan senada juga disampaikan Pemerintah Belanda. Menteri Luar Negeri Bert Koenders menyebut eksekusi mati tersebut merupakan hal yang tragis yang menimpa warga negaranya dan lima orang lainnya.

“Saya turut prihatin pada keluarga mereka.

Bagi mereka, ini merupakan sebuah akhir yang dramatis dari sebuah ketidakpastian selama bertahun-tahun,” ujar Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders atas eksekusi enam orang terpidana mati akibat kasus narkoba di Indonesia.

Menurut Bert Koenders, vonis hukuman mati terhadap Ang Kiem merupakan topik

pembahasan yang senantiasa muncul antara perwakilan Belanda dan rekan-rekan mereka di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini. Pemerintah Belanda kata Bert telah berupaya dengan segala cara (secara yuridis, diplomatis dan politis, baik di tingkat bilateral maupun Eropa) untuk membujuk pihak berwenang di Indonesia untuk membatalkan hukuman mati itu. =GAM/ABD

Inilah 6 Terpidana Mati Kasus Narkoba

1 2 3 4 5 6

Marco Archer Cardoso Moreira Warga Negara Brasil dieksekusi di Nusakambangan.

Rani Andriani alias Melisa Aprilia Warga Negara Indonesia Dieksekusi di Nusakambangan.

Tran Thi Bich Hanh Warga Negara Vietnam Dieksekusi di Boyolali.

Namaona Denis Warga Negara Malawi Dieksekusi di Nusakambangan.

Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou Warga Negara Nigeria Dieksekusi di Nusakambangan.

Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir Alias Tommi Wijaya (Warga Belanda) Dieksekusi di Nusakambangan.

“Pasca pelaksanaan hukuman mati, Brasil menarik Dubesnya di Indonesia untuk berkonsultasi, demikian juga pemerintah Belanda akan melakukan hal yang sama. Pemerintah Indonesia tidak perlu khawatir yang berlebihan atas tindakan ini,” katanya.

Dia meminta pemerintah Indonesia tidak lantas kendur dalam pelaksanaan hukuman mati untuk terpidana mati berikutnya. Menurut dia, penarikan mundur Dubes harus dipahami sebagai ketidak-sukaan negara sahabat terhadap kebijakan pelaksanaan hukuman mati.

Sedangkan anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Firman Subagyo meminta Brasil dan Belanda harus menjunjung tinggi proses hukum yang ada di negara masing-masing. Apalagi Pertimbangan dan keputusan pengadilan terhadap hukum mati sudahlah sangat tepat untuk kasus narkoba.

“Karena Narkoba adalah musuh bersama dan akan merusah generasi bangsa. Apakah Brasil dan Belanda akan rela kalau bangsanya dihancurkan karena narkoba?” ujarnya dengan nada Tanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menyatakan, pemerintah Belanda dan Brazil harus menghargai penegakan hukum di Indonesia terkait pelaksanaan hukuman mati terhadap enam pengedar narkoba.

“Kedua kepala negara (Belanda dan Brazil) juga harus menghargai bahwa pelaksanaan hukuman mati tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang berlangsung di Indonesia,” kata Tantowi melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.

Dia menyebutkan sebanyak 40 orang meninggal setiap hari akibat narkoba. =GAM/ABD/ANT

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV

KPK Diminta Segera Ungkap Bukti Kasus Budi Gunawan JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku memiliki dua alat bukti yang menjadikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut. Menurut pengamat hukum Maqdir Ismail, dua alat bukti tersebut, hingga sekarang, tidak pernah ada kejelasan. Dia meminta KPK mengungkapkan itu.

“Secara hukum, bukti permulaan cukup untuk menetapkan orang sebagai tersangka itu apa?” kata Maqdir dalam diskusi publik yang bertajuk ‘Membedah Kepentingan Politik, Kriminalisasi Hukum Dibalik Tameng Pemberantasan Korupsi oleh KPK, di Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (18/1).

Maqdir juga mempertanyakan perihal pencekalan Budi Gunawan dan anaknya untuk bepergian ke luar negeri. Sebab dua

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, pemerintah harus dapat memastikan efek dari penurunan harga BBM ini dirasakan oleh masyarakat kecil.

MIsalnya, tarif angkutan umum yang sebelumnya naik, bisa kembali turun “Agar efek penurunan harga BBM ini dirasakan oleh masyarakat bawah, maka pemerintah harus mengawal agar tarif angkutan umum turun,” ujarnya di Jakarta, Minggu (18/1).

Dia menjelaskan, jika harga BBM mengalami penurunan namun tidak diikuti oleh tarif angkutan umum, maka penurunan ini banyak akan dirasakan oleh masyarakat menengah ke atas yang memiliki kendaraan bermotor. “Karena kalau hanya BBM yang turun, itu hanya dirasakan oleh kelas menengah atas. Yang membeli BBM adalah yang punya kendaraan motor atau mobil, tetapi masyarakat pengguna kendaraan umum yang notabene masyarakat kelas bawah tidak merasakan karena tarif angkutan umumnya tidak turun atau harga kebutuhan pokok tidak turun. Ini yang menjadi ironis sekali,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dengan adanya keputusan untuk penurunan harga BBM ini, pemerintah seharusnya juga menyiapkan kebijakan yang bersinergi dengan tarif angkutan umum. “Kebijakannya harus sinergis, pemerintah juga harus bertanggungjawab setelah BBM turun roadmap tarif

orang tersebut berpotensi melarikan diri ke luar negeri. Lagi-lagi dia meminta kejelasan dua alat bukti, terkait pencekalan tersebut.

Senada dengan Maqdir, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan dari analisa pihaknya, dua alat bukti atau data menjadikan Budi sebagai tersangka, baru didapatkan dua hari sebelum pengumuman luas kepada publik. Neta menuntut pembentukan tim khusus atau investigasi guna meneliti dua alat bukti yang dimiliki KPK. “Kita meneliti dua alat bukti itu, ada atau tidak. Atau presiden minta bentuk komite kode etik dari semua komponen penegakan hukum,” ujarnya.

Lain halnya dengan Kisman Latumakulita. Dia meminta sejumlah tokoh independen untuk duduk bersama, meneliti dua alat bukti yang dimiliki KPK. “Segera bikin tim investigasi, yang anggotanya seperti Buya Syafii’i Maarif, Bagir Manan dan Jimly Ashiddiqie,” imbuhnya Kisman menduga kuat, penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, meru-

pakan pengaruh dominan oleh Asing. Terlebih tahun ini, Indonesia memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Propoganda adu domba ini, akan dinikmati oleh asing, karena Indonesia tidak siap.

Kondisi dalam negeri tengah diobok-obok oleh asing.

“Ada kepentingan asing yang dominan dalam penetapan budi gunawan sebagai tersangka. Apalagi MEA yang sekarang kita hadapi,” jelasnya.

Sebelumnya, Budi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi atas transaksi mencurigakan. KPK menjerat Budi dengan Pasal 12a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, atau Pasal 12B UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Tiga Jendral Lebih lanjut, Neta menuding polemik pergantian posisi Kapolri merupakan persekongkolan tiga jenderal polisi yang masih aktif hingga sekarang. Dia menye-

BAHAN BAKAR TURUN

Hari ini BBM Rp 6.600 per Liter JAKARTA-Pemerintah akhirnya secara resmi mengumumkan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar. Terhitung pukul 00.00 WIB, Senin, (19/1), harga premium turun dari Rp 7.500 per liter menjadi Rp 6.600 per liter. Sementara harga solar turun dari Rp 7.250 per liter menjadi Rp 6.400 per liter. Tak cuma menurunkan harga BBM, harga gas elpiji 12 kg juga diturunkan yang belum lama ini mengalami kenaikan. kendaraan umum bagaimana,” tandasnya.

Seperti diketahui, tak cuma menurunkan harga BBM, pemerintah juga menurunkan harga gas elpiji 12 kg menjadi Rp 129.000 (1 tabung 12 kg). Dengan kebijakan penurunan harga BBM, gas 12 kg, presiden berpesan agar kepala daerah ikut mendorong penurunan harga bahan pangan dan tarif angkutan.

Bersamaan dengan itu pula, Presiden Jokowi juga menurunkan harga semen yang diproduksi oleh perusahaan BUMN. “Harga semen turun Rp 3.000 per sack,” singkatnya.

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eni Sri Hartati menilai pemerintah tidak matang dalam menentukan harga BBM jenis Premium dan Solar. Hal

ini berdampak pada harga pangan, barang kebutuhan dan tarif transportasi yang masih tinggi. Ketika harga BBM naik, tarif angkutan dan harga barang kebutuhan di pasaran ikut naik. Namun setelah turun, harga di pasar tidak lagi turun. “Saya tidak bilang gegabah, tetapi kalkulasi tidak matang. Dari waktu dulu INDEF mendorong mengurangi subsidi, tapi di November dulu kita sarankan ditunggu sampai Januari bagaimana perkembangan minyak dunia,” ucapnya.

Akibat kebijakan Jokowi, saat ini harga barang kebutuhan dan tarif angkutan masih saja tinggi meski harga Premium sudah diturunkan jadi Rp 6.600 dan Solar jadi Rp 6.400 per liter. “Saya tidak setuju penurunan kali ini karena enggak ada efeknya terhadap penurunan harga.

butnya sebagai perang bintang. Salah satu dari tiga jenderal tersebut merupakan sosok yang mengaku lebih pantas menjabat Kapolri ketimbang Komjen Pol Budi Gunawan.

“Ada yang merasa dirinya lebih pantas jadi Kapolri ketimbang Budi Gunawan, karena dia merasa punya akses juga ke PDIP,” katanya.

Neta menambahkan satu orang jenderal lainnya juga memiliki hasrat tinggi terhadap jabatan polri. Sosok jenderal tersebut tengah menikmati konflik yang terjadi, dan berharap bak durian runtuh.

Dia hanya mengamati dari luar, dan juga bersengkokol dengan dua jenderal lainnya.

Satu jenderal terakhir ialah loyalis Jenderal Pol Sutarman. “Ada orang yang tidak rela Kapolri sekarang diganti,” imbuhnya.

Sayangnya, Neta enggan mengungkapkan sosok tiga jenderal tersebut. Namun yang jelas, tiga jenderal tersebut masih aktif dan bintangnya di atas bintang satu.

“Itu bagian dari tradisi polri. Dia muncul ketika menjelang pergantian kapolri.

Perang bintang tumbuh berkembang sikap diskriminatif yang tumbuh di kepolisian.

Sikap diskriminatif itu, misalnya ada konflik antarsuku. Adanya konflik antar angkatan. Antar akpol berapa dan akpol berapa.

Antar akpol dan non akpol. Antar laki dan perempuan,” terangnya.

Dia juga mengaku sempat menerima teguran dari salah satu jenderal bersangkutan. Kata dia, jenderal tersebut merasa keberatan. “Mereka ketika saya ngomong gini dan terpublikasikan? Mereka langsung telepon saya. ‘Jangan gitu dong’. Sudahlah, saya bilang. Abang bermain sini, ngapain sih,” pungkasnya. =GAM/ABD/AJI

Sebagai contoh penurunan harga pertama harga barang tetap mahal. Harusnya dipertimbangkan lagi penurunan kali ini karena harga barang dan tarif angkutan tidak akan turun,” tutupnya.

Secara terpisah, Ketua Umum DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena mengatakan akan melihat sejauh mana efek penurunan harga BBM tersebut terhadap tarif angkutan. “Organda akan melakukan evaluasi pengaruhnya terhadap biaya operasional,” ujarnya di Jakarta, Minggu (18/1).

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan bahwa tarif angkutan akan ikut turun mengikuti penurunan harga BBM. Namun keputusan itu masih harus dikaji oleh masing operator angkutan umum.

“Tidak tertutup kemungkin ada penyesuaian terhadap tarif kelas ekonomi namun masih perlu dilakukan perhitungan teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah,” lanjutnya.

Eka menyatakan untuk biaya angkutan barang bisa mengalami penurunan antara 4 persen hingga 8 persen. Namun untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) masih akan dihitung oleh operator. “Untuk angkutan barang tetap menggunakan mekanisme pasar, adanya penurunan harga BBM terhadap biaya operasional saat ini sebesar 8 persen,” tandasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 19 JANUARI 2015 SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV No. 0527 | TAHUN IV

55

INDUSTRI KEUANGAN

Sistem Keuangan seperti Peredaran Darah JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), menganalogikan sistem keuangan sebagai darah yang mengalir di tubuh manusia. Artinya, suatu negara bisa bergerak apabila sistem keuangannya bergerak dengan baik

ant/wahdi septiawan

PERMINTAAN TEMPE MENURUN. Pekerja membungkus tempe untuk difermentasi di sentra produksi Talang Banjar, Jambi Timur, Jambi, Minggu (18/1).

Pelaku usaha tahu dan tempe di daerah itu mengaku mengurangi jumlah produksi harian mereka antara 2-3 kuintal kedelai akibat menurunnya permintaan.

KPK Harus Usut Rekening Calon Dirjen Pajak Beberapa Calon Diduga Memiliki Kekayaan Tidak Wajar JAKARTA-Panitia Seleksi (Pansel) Calon Dirjen Pajak telah merekomendasikan empat nama ke Presiden Joko Widodo untuk dipilih menjadi Dirjen Pajak.

Beberapa calon tersebut diduga memiliki harta kekayaan yang tidak wajar. Karena itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan yang sama terhadap para calon Dirjen Pajak seperti yang dilakukan KPK terhadap Komjen Pol Budi Gunawan (BG).

“Kalau ada calon Dirjen Pajak yang diduga memiliki rekening gendut, bisa langsung seperti BG saja oleh KPK,” ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (17/1).

Menurutnya, langkah ini penting dilakukan agar jabatan setingkat Dirjen Pajak bebas dari korupsi dalam bentuk rekening gendut. Karena itu, dia meminta KPK bergerak cepat dan tidak mendiamkan saja soal calon Dirjen Pajak yang memiliki rekening gendut.

“Kalau KPK hanya mendiamkan saja, pasti opini publik akan menyerang KPK bahwa mereka tidak adil, tebang pilih dan bermain politik,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Zulkarnaen menjelaskan jika memang ada calon Dirjen Pajak yang memiliki harta terlalu banyak maka maka pengawas internal patut mempertanyakan. Karena jika harta yang didapatnya tidak sesuai profil maka ada didapatnya secara ilegal. “Kalau terlalu banyak, artinya ada yang patut dipertanyakan,” katanya.

Zulkarnaen juga menjelaskan, istilah rekening gendut sebenarnya bukan istilah hukum. Oleh karena itu jika ada seseorang yang memiliki rekening gendut namun saat mencari hartanya dengan legal tidak menja-

di masalah. “Hanya jika rekening gendut itu tidak sesuai profil itu yang akan didalami,” lanjutnya.

Meski begitu dia menjelaskan penelusuran rekening gendut yang menerpa peserta calon Dirjen Pajak sebenarnya bisa dilakukan internal Kementerian Keuangan yakni Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum). “Kalau itu mestinya dilakukan oleh internal mereka dulu untuk memeriksa setiap pegawainya apakah harta yang dimilikinya sesuai profil atau tidak. Gajinya dan penghasilannya berapa. Hartanya didapat dari mana saja, hibahnya dari mana,” tandasnya.

Kandidat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan mulai mengerucut menjadi hanya 4 orang. Sebelumnya disebutkan sempat ada 7 kandidat calon yang sudah lolos. Informasi yang diperoleh Koran Madura menyebutkan keempat nama yang sudah masuk ke meja Presiden adalah Catur Rini Widosari, Ken Dwijugiasteadi, Sigit Priadi Pramudito dan Suryo Utomo. =GAM

“Saya ini masih Ketua PMI (Palang Merah Indonesia), sering bergaul dengan darah. Sering saya padankan antara keuangan itu dengan darah, persis sama. Tubuh kita dialiri darah, sama dengan negeri ini, sama dengan perusahaan bergerak karena keuangan,” tutur JK seperti dikutip Minggu (18/1).

Menurutnya sirkulasi darah harus normal agar manusia sehat, begitu pula dengan negara. Sistem keuangan suatu negara harus berjalan normal agar negara tersebut bisa tumbuh dan berkembang.

“Kalau kita darah tinggi, sulit bergerak. Sama dengan keuangan yang terlalu tinggi, bisa panas negeri ini. Tetapi kalau tekanan darah kerendahan juga bahaya. Keuangan kalau keluarnya kerendahan, sulit juga,” ucapnya.

Karena itu jelas JK, industri keuangan harus diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas dan sektor industri lainnya. Mengistimewakan pertumbuhan kredit dan keuangan daripada sektor produktif akan membuat Indonesia ke arah keambrukan. Dia mengibaratkan Amerika Serikat (AS) yang mendahulukan sektor keuangan dari industri dan produksi.

“Akibatnya menggelembung.

Tetapi Tiongkok mendahulukan industri dan produksi. Ada basis riil.

Maka dari itu, Tingkok tumbuh dan cenderung stagnan, meski juga ada masalah pastinya,” ujarnya.

Pasca era globaliasi, lanjut JK, porsi transaksi keuangan berkembang menjadi sembilan kali lebih besar atau sebesar 95 persen dari total transaksi. Dengan demikian hanya sebesar 5 persen merupakan transaksi di sektor riil.

JK menilai, banyak pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari pergerakan kurs rupiah. Namun, jika produktivitas dalam negeri yang meningkat, seluruh pihak akan diuntungkan karena menimbulkan value effect yang besar. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV

BI RATE

LPS Tahan Suku Bunga Acuan JAKARTA-Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate 7,75 persen pada Januari 2015 ini.

Keputusan ini diambil untuk mengarahkan inflasi ke sasaran 4 persen plus-minus satu persen selama 2015 dan menurunkan defisit transaksi berjalan.

Keputusan bank sentral ini kemudian diikuti oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam keterangannya, LPS memutuskan untuk menahan suku bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di Bank Umum serta untuk simpanan dalam Rupiah di Bank Perkreditan Rakyat.

Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Samsu Adi Nugroho menjelaskan selama periode 15 Januari sampai dengan 14 Mei 2015, tingkat bunga penjaminan bank umum tetap 7,75 persen untuk simpanan Rupiah dan 1,5 persen untuk simpanan valas. Sementara untuk BPR, bunga penjaminan simpanan Rupiah tetap 10,25 persen.

“Penetapan tingkat bunga penjaminan tersebut telah mempertimbangkan pergerakan naik suku bunga pasar yang diprediksi bersifat sementara. Pertimbangan lainnya adalah kondisi likuiditas perbankan yang terus membaik seperti tercermin dari tren pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sesuai dengan target kebijakan Bank Sentral,” ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Sabtu (17/1).

Namun demikian, perbankan diminta untuk tetap memperhatikan kondisi likuiditas yang diperkirakan masih memiliki risiko mengetat.

Sesuai ketentuan LPS, jika suku bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan simpanan, maka simpanan nasabah tersebut menjadi tidak dijamin.

Berkenaan dengan hal tersebut, bank diharuskan untuk memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi dimaksud pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan. =GAM

ant/noveradika

PRODUKSI GERABAH MENURUN. Perajin menyelesaikan pembuatan gerabah di Sentra Pembuatan Gerabah Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (17/1). Menurut pengakuan perajin gerabah, akibat datangnya musim hujan produksi gerabah menurun sekitar 50 persen karena proses pengeringan yang mengandalkan sinar matahari menjadi semakin lama.

Indonesia Ajak Jepang Tingkatkan Investasi JAKARTA-Pemerintah Indonesia mengajak pemerintah Jepang agar meningkatkan investasinya di Indonesia. Selain memiliki banyak peluang investasi dan potensi sebagai mitra dagang berbasis produksi yang menjanjikan, Indonesia juga merupakan pasar terbesar di ASEAN. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Tokyo, Nagoya, dan Osaka, Jepang dilaksanakan pada 18-22 Januari 2015.

Mendag dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzō Abe di Tokyo, Jepang. Pertemuan ini dilakukan untuk meningkatkan hubungan ekonomi, dagang, dan investasi. “Melalui kunjungan kerja ini kami berharap Jepang dapat terus meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasinya di Indonesia. Jepang menjadi mitra dagang kedua setelah Tiongkok dan mitra investasi kedua setelah Singapu-

ra,” ujar Mendag, sekaligus menjadi utusan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan undangan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika ke-60 yang akan berlangsung pada 21-23 April 2015, di Jakarta Sabtu (17/1).

Berdasarkan data Kemendag, nilai total perdagangan Indonesia Jepang selama periode 2009-2013 mengalamai tren penurunan sebesar 12,66%, sementara itu, selama periode Januari-Oktober 2014, nilai total perdagangan mencapai USD 33,9 juta, atau menurun 12,58% dibanding periode yang sama tahun 2013. Nilai ekspor nonmigas utama Indonesia ke Jepang periode Januari-Oktober 2014 sebesar USD 12,07 juta dengan produk antara lain liquid natural gas (HS 2711110000), crude petroleum oil (HS 2709001000), bituminous coal: coking coal (HS 2701121000), nickel mattes (HS 7501100000), dan waste & scrap of oth precious metal (HS 7112999000). Sedangkan impor Indonesia dari Jepang periode Januari – Oktober 2014 sebesar USD 14,56 juta.

Menurutnya, hubungan diplomatik, perdagangan, serta investasi antara Indonesia dan Jepang telah terjalin selama 56 tahun.

Karena itu, Gobel juga akan menyampaikan

apresiasi dan penghargaan setinggi-tinginya atas peran serta Jepang selama ini dalam pembangunan perekonomian di Indonesia.

“Ke depan, kami berharap investasi Jepang ke Indonesia bisa lebih ditingkatkan lagi,” tuturnya.

Selain bertemu PM Shinzuo Abe, Mendag juga bertemu Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Investasi Jepang Yoichi Miyazawa.

Mendag menyampaikan upaya-upaya Pemerintahan selama lima tahun ke depan seperti tertuang dalam Nawacita, terutama di bidang perdagangan. “Jepang dapat berkontribusi terhadap semua rencana pembangunan nasional,” paparnya.

Selama kunjungannya, Mendag melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan perusahaan besar Jepang yang sudah menjalin kerja sama dengan Indonesia yaitu, Toyota, Mitsui, Itochu, Honda, dan Epson. Dalam pertemuan bilateral ini Mendag menyampaikan apresiasinya kepada perusahaan-perusahaan yang telah berinvestasi dan berkerja sama dengan Indonesia. “Dengan besarnya investasi Jepang di Indonesia, diharapkan nantinya Indonesia dapat menjadi negara manufaktur produk Jepang,” ujarnya. =GAM

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 77

KORAN MADURA

SENIN 19 JANUARI 2015

SENIN No. 19 JANUARI 2015 | No. 0527|IVTAHUN IV 0527 | TAHUN

PERDA RTRW

BKSDA Ingatkan Pemkab JEMBER - Pihak Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah III Jawa Timur mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk tidak melanggar Undang-Undang Kehutanan dalam rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Kami hanya memberikan perhatian dan penekanan terhadap dua hal penting dalam rancangan peraturan daerah (Perda) RTRW itu," kata Kepala BKSDA Wilayah III Jatim di Kabupaten Jember, Sunandar Trigunajasa, Minggu (18/1).

Dua hal tersebut menyangkut peta wilayah kawasan BKSDA dalam rancangan Perda itu terdapat sebaran penduduk dan rencana menjadikan kawasan Cagar Alam Nusa Barong sebagai kawasan pariwisata.

Peta itu ada di dataran tinggi Hyang Argopuro dan Curah Manis Sempolan. Di gambar peta wilayah berwarna merah, itu menandakan adanya sebaran penduduk di kawasan tersebut.

"Semoga itu diperbaiki karena kedua tempat tersebut merupakan kawasan konservasi yang tidak boleh jadi permukiman penduduk," tegasnya.

Selain itu, dalam rancangan Perda RTRW juga menyebutkan rencana pengembangan pariwisata di kawasan Cagar Alam Nusa Barong, padahal kawasan tersebut harus dlindungi.

"Jangan sampai ada pelabuhan atau transportsi khusus ke Nusa Barong karena kawasan itu memang bukan daerah pariwisata. Kalau perahu keliling Nusa Barong tidak bisa kami larang karena lautnya bukan kawasan konservasi. Sekali lagi kami hanya mengingatkan," paparnya.

Sunandar minta Pemkab selaku pembuat rancangan perda tersebut untuk tidak bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

"Atas persoalan itu, kami sudah mengirimkan surat kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten (Bapekab) dan diteruskan ke sejumlah pihak, termasuk DPRD Jember," katanya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mengatakan pihaknya sudah mengubah gambar peta wilayah yang disodorkan oleh pemkab setempat. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/adhitya hendra

MELEBIHI KAPASITAS MUATAN. Mobil bak terbuka membawa muatan berupa furniture dengan kapasitas yang berlebih, melintas di Jalan Raya Bangil, Pasuruan, Jatim, kemarin. Kondisi tersebut selain melanggar peraturan lalu lintas juga memiliki potensi kecelakaan yang membahayakan pengguna jalan lain.

Partai Gerindra Surabaya Terancam Pecah SURABAYA - DPC Partai Gerindra Kota Surabaya terancam pecah setelah sebanyak 23 Pimpinan Anak Cabang (PAC) menolak menghadiri rapat kerja (raker) partai lantaran Raker dihadiri oleh Ketua DPC Partai Gerindra, BF Sutadi yang dinyatakan sudah mengajukan pengunduran diri.

Ketua PAC Gerindra Kecamatan Krembangan, Joko Santoso mengaku menolak ikut Raker sebab, ketika BF Sutadi sudah menyatakan mundur, maka sudah tidak selayaknya untuk terlibat dalam kegiatan organisasi.

"Seharusnya, raker itu digelar ketika sudah ada ketua DPC definitif. Saat ini kan masih belum ada. Pengajuan pengunduran diri Sutadi masih diproses di DPP," katanya, Minggu (18/1).

Apalagi, lanjut dia, jika raker

itu nantinya akan menghasilkan keputusan strategis partai. Ketika raker ini tetap digelar, kata dia, maka agenda itu tidak sah karena dihadiri oleh orang yang sudah tidak punya kapasitas apapun di partai.

Dia menambahkan, pihaknya bersama dengan 23 PAC yang lain sudah menyampaikan masalah ini ke Fraksi Gerindra di DPRD Kota Surabaya. Nantinya, hasil raker tidak akan berdampak apapun.

Rekomendasi hasil raker juga tidak akan ditindaklanjuti oleh PAC yang menolak raker. "Sebenarnya, kami sudah mengajukan empat nama yang layak dipilih sebagai ketua DPC, di antaranya Aden Dharmawan, Edi Gunawan Santoso, Himawan dan juga Yayuk Puji Rahayu. Jadi saya kira, kalau Sutadi serius mundur, ya mundur saja. Jangan setengahsetengah," tandas Joko.

Sementara itu, Bendahara DPC Partai Gerindra Surabaya, Aden Dharmawan mengaku, dirinya tidak mendapat undangan acara raker yang digelar disalah

satu rumah makan di Jalan Manyar Kartika.

Dia tidak mengetahui atas alasan apa dia tidak diundang.

Namun, begitu, dia menyayangkan adanya kegiatan raker ini.

Sebab, BF Sutadi sudah mengundurkan diri sehingga dia tidak bisa ikut campur dalam kegiatan organisasi.

"Sejumlah PAC juga meminta saya untuk tidak mencairkan anggaran untuk kegiatan ini. Itu saya turuti dan kami tidak tahu uang dari mana untuk kegiatan raker itu," kata pria yang juga wakil ketua DPRD Kota Surabaya ini.

Menanggapi persoalan ini, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPD Partai Gerindra, Jawa Timur M Basuki menilai, meski BF Sutadi sudah menyampaikan surat pengunduran diri, namun hingga saat ini, DPP belum memutuskan siapa pengganti mantan asisten I Pemkot Surabaya itu.

Sehingga, lanjut dia, kehadiran Sutadi di raker tetap sah.

Raker yang diselenggarakan juga sah. "Secara legal formal, BF Sutadi masih menjabat sebagai ketua DPC Partai Gerindra. Mau tidak mau itu harus tetap diakui. Saya kira, persoalan ini kecil lah, dan itu wajar dalam partai. Jadi, kalau mau masuk partai, harus siap sakit hati," katanya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya, BF Sutadi enggan berkomentar banyak mengenai ancaman perpecahan ditubuh partai yang dibidani Prabowo Subianto ini.

Menurut dia, sepanjang DPP belum memutuskan ketua DPC definitif, dirinya masih punya hak dan kewenangan untuk terlibat dalam agenda-agenda penting partai, termasuk ikut dalam raker.

"Memang saya sudah mengajukan surat permohonan untuk mengundurkan diri. Tapi kan tidak lantas saya harus lari dari partai. Saya akan terus mengawal sampai nanti ditetapkan ketua yang baru," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527| TAHUN IV

SIMULASI BENCANA KETINGGIAN Anggota Vertical Rescue Indonesia bersiap mengajarkan cara menurunkan korban dalam kondisi bencana dalam kegiatan "Vertival Rescue Evacuation and First Aid Training di PMI Bandung, Jawa Barat, Minggu, (18/1). Acara yang diikuti Vertical Rescue Indonesia, KSR kota Bandung, Pemadam Kebakaran dan Polisi Satuan Brimob ini bertujuan untuk melatih kesiapan menghadapi kondisi bencana dalam medan yang sulit.

ant/agus bebeng

Anugrah Ariadi Terancam PAW Sekretaris DPC PDI Perjuangan: Anugrah Merusak Nama Baik Partai SURABAYA - Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan dari Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya Anugrah Ariyadi terancam akan diproses pergantian antarwaktu (PAW) setelah adanya dugaan pemerasan terhadap warga Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya Armuji kepada wartawan mengaku akan melaporkan perbuatan Anugerah ke DPD PDI Perjuangan Jawa Timur karena dinilai merusak citra partai.

"Saya ditelepon Pak Bambang (Ketua Badan Kehormatan DPD PDIP Jatim Bambang DH) disuruh bertindak tegas, karena kelakukan dia (Anugrah) merusak nama baik partai," katanya Armuji yang juga Ketua DPRD Surabaya, Minggu (18/1).

Menurutnya, meminta uang kepada orang yang rumahnya akan digusur termasuk pelanggaran berat sehingga partai akan memberikan sanski tegas.

Armuji berjanji dalam waktu dekat akan melakukan rapat internal DPC PDIP Surabaya dan hasil rapat itu akan disampaikan kepada DPD PDIP Jatim. Sejauh

ini, sudah memberitahukan secara lisan kepada DPD PDI Perjuangan Jatim.

"Saya kira ada arah ke PAW karena sudah keterlaluan, kami membela warga, kok malah Anugrah meminta uang dengan janji pembelaan secara hukum," tegasnya.

Armuji mengaku kecewa dengan perbuatan Anugrah yang diduga meminta uang sebanyak dua kali kepada warga yakni pertama menarik uang sebanyak Rp 5 juta, uang ini akan digunakan untuk pembelaan kasus agar rumah warga tidak digusur. Kedua, senilai Rp 3 juta akan diperuntukkan sebagai transportasi ke Jakarta.

"Mereka (warga) diintimidasi, tapi saya bilang mereka akan kita perjuangkan, BK (Badan Kehormatan) DPRD Surabaya kita tugasi melakukan langkah tegas," terangnya.

Anggota BK DPRD Surabaya Elok Cahyani mengaku sudah menerima laporan dari ketua dewan.

Laporan tersebut sudah dipelajari dan akan ditindak lanjuti. Pihaknya sudah melakukan rapat internal. Kemudian, dalam waktu dekat akan memanggil Anugrah Ariyadi untuk dilakukan klarifikasi.

Elok belum berani berkomentar banyak soal kasus tersebut.

"Nanti setelah kita panggil yang bersangkutan, saya berani memberkan kesimpulan yang bersangkutan melanggar kode etik dewan apa tidak," jelasnya.

Wakil Ketua BK, Baktiono menambahkan, sesuai dengan mekanisme, pihaknya akan memanggil ketua fraksi PDI Perjuangan untuk menggali data. Termasuk juga akan mendengarkan keterangan dari beberapa warga yang melaporkan perbuatan Anugerah.

"Hasil pemeriksaan tersebut bisa menguak perilaku Anugerah Ariyadi yang selama ini kerap dituding menerima uang dari masyarakat," katanya.

Informasi yang beredar di kalangan DPRD Surabaya, sebenarnya yang dituding menerima uang dari proses eksekusi lahan

seluas 10 hektare di Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo tidak hanya satu anggota dewan. Selain Anugerah Ariyadi, nama Ketua DPRD Surabaya juga disebut-sebut nerima uang.

Hanya saja, sejauh ini belum ada orang yang berani memberikan kesaksian, kecuali untuk Anugerah Ariyadi. Kesaksian yang cukup mengejutkan diakui oleh orang dekat Anugrah yang mewanti-wanti namanya tidak disebutkan.

Kala itu, Anugerah menghubungi Bu Mul, seorang warga Medokan Semampir untuk meminta uang. Dalam komunikasi tersebut disetujui, akhirnya mereka bertemu di daerah MERR II C untuk transaksi.

Tidak cukup hanya itu, perilaku Anugrah menerima uang kerap terjadi. Wakil ketua Komisi A ini juga pernah menerima uang senilai Rp 20 juta dari manajemen Penthouse.

"Yang ambil uangnya saya, saya disuruh ambil diparkiran dewan, kejadian persisnya saya lupa, cuma waktu itu kebetulan ada hearing Penthouse di Komisi A," katanya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anugrah Ariyadi sebelumnya membantah jika dirinya dituduh sebagai orang yang menarik uang ke warga. Dirinya siap dipanggil Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji, untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

"Saya tidak pernah meminta uang ke warga. Kalau yang kabarnya uang itu saya gunakan untuk biaya tiket pesawat ke Jakarta itu tidak benar. Saya ke Jakarta itu pakai uang APBD terkait dengan tugas kedewanan," bantahnya.

Jika memang ada yang mengadu ke Badan Kehormatan (BK) terkait masalah ini, dirinya mempersilahkan. Bahkan, dirinya juga mengaku tidak pernah main mata dengan kuasa hukum pemenang gugatan lahan.

"Nomor yang mengirim pesan singkat ke Yohanes (kuasa hukum pemenang gugatan) itu nomor siapa. Nomor saya atau nomor siapa. Janganlah sesama kader PDI-Perjuangan saling sikut-sikutan. Kan tidak bagus.

Silahkan nomor itu dilacak saja," katanya = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim PENDIDIKAN

Perguruan Tinggi Dapat Dukungan Menristek BANYUWANGI - Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Prof M Nasir menyatakan terus mendukung pengembangan perguruan tinggi swasta maupun negeri di Banyuwangi, Jawa Timur.

"Di Banyuwangi sudah ada PDD (Program Studi di Luar Domisili) Universitas Airlangga (Unair). Ke depan, jika perkembangannya baik, dalam waktu lima tahun bisa berubah menjadi Universitas Negeri Banyuwangi," ujarnya saat kunjungan kerja ke Banyuwangi, Minggu (18/1).

Saat ini, Unair Kampus Banyuwangi sudah beroperasi dengan empat program studi dengan perkuliahan perdana dilakukan pada September 2014. Pihaknya terus memonitor perkembangan kampus tersebut dan sejumlah kampus lainnya yang ada di Banyuwangi.

Nasir menambahkan, terealisasi atau tidaknya perubahan Unair Kampus Banyuwangi menjadi Universitas Negeri Banyuwangi tergantung pada komitmen semua pihak. Dengan kerja sama yang baik, dia yakin hal itu bisa diwujudkan.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya berterima kasih atas dukungan dari Kemenristek-Dikti.

"Semuanya akan disinergikan, pendidikan tinggi bisa berkembang bersama-sama di Banyuwangi," ujarnya.

Saat ini, Unair Kampus Banyuwangi sedang bersiap membangun kampus baru yang lebih terintegrasi.

"Bapak Menteri juga meminta Pemkab Banyuwangi mempersiapkan rumah sakit (RS) dengan baik. Jika RS sudah baik, beliau akan mendorong dibuka fakultas kedokteran di Banyuwangi," tutur Anas.

Terkait riset teknologi pertanian, Nasir mengatakan diarahkan untuk riset terapan yang sangat membantu pengembangan sektor pertanian. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

KORAN MADURA

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527| TAHUN IV

9

Dirut PDTS Belum Dapat Kewenangan Pengelolaan SURABAYA - Dirut Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya, Ratna Achjuningrum mengakui hingga tahun kedua belum mendapatkan kewenangan pengelolaan KBS dari Wali Kota Surabaya.

"Berdasarkan saran BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), penggunaan anggaran itu bisa dipakai setelah ada kewenangan yang diberikan kepada direksi oleh wali kota," kata kata Ratna Achjuningrum kepada wartawan di Surabaya, Minggu (18/1).

Belum dikeluarkannya kewenangan pengelolaan di PDTS KBS pada tahun kedua kepada Direksi, memantapkan langkah Ratna Achjuningrum untuk mundur dari posisi Direktur Utama.

Terlebih, Ratna menilai progres bisnis plan tahun ini, seharusnya manajemen PDTS KBS sudah melakukan pengelolaan fisik kandang satwa.

Sesuai dengan aturan Badan Pengawas (Bawas) PDTS KBS, proses pengajuan pengunduran diri Ratna Tertanggal 11 September 2014, akan berakhir pada 25 Januari 2015. Ini dikarenakan dalam peraturan Direksi bisa

mengajukan pengunduran diri setelah 25 bulan menjabat.

Sampai saat ini, kewenangan pengelolaan fisik sesuai program yang direncanakan belum juga dilakukan. Posisi tersebut membuat direksi dilema. Sebab, dalam tahun ini seharusnya pembenahan terhadap kandang peraga Satwa, serta fasilitas memasuki tahap eksekusi.

Apalagi, anggaran APBD Tahun 2015, untuk perbaikan Kebun Binatang Surabaya telah diberikan sebesar Rp10 Miliar. Dana itu, terbagi dalam beberapa pos anggaran pengelolaan di antaranya Rp 2,89 miliar untuk pengelolaan manajemen, Rp 2,2 miliar untuk pembangunan kandang satwa yang telah rusak, Rp 690 juta untuk pembenahan sarana dan prasarana fisik.

Hanya saja, jika penggunaan anggaran itu direalisasikan tanpa persetujuan Pemkot Surabaya, maka akan menjadi sorotan. Ia

menyatakan saat ini direksi tidak dapat leluasa berwenang dalam menjalankan program pembenahan KBS di tahun kedua.

"Saya menghormati keputusan wali kota, apalagi saat ini banyak problem dan tekanan diluar KBS kepada Pemkot Surabaya. Disisi lain, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk segera membenahi KBS," terang Ratna.

Terkait pengajuan pengunduran diri Ratna dari jabatannya sebagai Direktur Utama, kembali dievaluasi bersama Bawas KBS. Tapi, pengajuan tersebut belum mendapat restu dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Kabag Humas Pemkot Surabaya M. Fikser menerangkan hingga saat ini Pemkot Surabaya belum ada arahan siapa bakal calon pengganti Ratna. "Kalau soal pengunduran diri sah-sah saja dilakukan Bu Ratna. Itu hak personal. Namun, Pemkot belum ada persetujuan untuk itu. Apalagi, mencari bakal pengganti," kata dia.

Sampai saat ini, dikatakan Fikser, Pemkot Surabaya masih meminta pendapat dari BPKP soal revitalisasi pengelolaan KBS. Sehingga, hal itu menjadi alasan mengapa belum ada pemberian

kewenangan pada direksi untuk bertindak.

Sementara, sikap tersebut disayangkan Anggota Komisi B DPRD Surabaya Khusnul Khotimah. Sebab, proses pengelolaan dan pembenahan fisik kandang satwa dan perbaikan sarana dan prasarana KBS, tertunda.

"Sebaiknya harus ada kepastian dari Pemkot Surabaya. Karena jika belum ada kewenangan pengelolaan, maka kinerja Direksi tidak akan efektif," katanya.

Disisi lain, keseriusan Pemkot dalam pengelolaan KBS juga mendapat sorotan Ketua Komisi B DPRD Surabaya. "Sebenarnya Pemkot itu serius atau tidak soal pengelolaan KBS. Disisi lain anggaran yang sudah kami setujui dalam APBD 2015, justru tersandera dengan kewenangan dari Pemkot terhadap Direksi," katanya.

Awal pekan nanti, Komisi B berencana kembali mengagendakan pertemuan dengan Pemkot Surabaya bersama Direksi PDTS KBS. "Setelah data kami dapat dari kedua belah pihak, kami lakukan sidak ke lokasi," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/regina safr

KELAHIRAN ONTA BARU. Bayi Onta (Camelus dromedarius), Munaroh (satu bulan) bersama induknya, martha (6 tahun) di Kebun Binatang Gembiraloka, Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527| TAHUN IV

LIPSUS

‘Safety First’ dan Nyawa Seharga Tiket AirAsia SURABAYA - Siapa pun yang berkecimpung di dunia bisnis menginginkan usahanya sukses dengan semua diversifikasi produk maupun layanannya tetapi tak selamanya ekspansi bisnis harus menghalalkan segala cara, termasuk di sektor penerbangan.

Salah satunya tampak pada musibah jatuhnya Pesawat AirAsia QZ 8501 dengan rute Surabaya-Singapura dengan adanya maskapai berbiaya hemat "Low Cost Carrier" (LCC) menggaet penumpang melalui tiket promo.

Dampaknya banyak orang berminat untuk terbang dengan pesawat tersebut. Memang, tiket murah diperbolehkan selama maskapai penerbangan tidak mengabaikan sisi keselamatan penumpang "safety first".

Tapi, akibat kejadian AirAsia QZ 8501 itu, Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, membuat kejutan bagi pelaku bisnis penerbangan karena mengeluarkan kebijakan menghapus tarif murah. Ketentuan itu muncul lantaran pemerintah menengarai perkembangan bisnis penerbangan yang sangat pesat pada beberapa tahun terakhir.

Dengan begitu, menimbulkan persaingan ketat antarmaskapai sehingga mereka menggunakan strategi tiket murah untuk meningkatkan daya tarik penumpang.

Ada maskapai yang mengoperasikan pesawatnya di rute penerbangan Jakarta - Denpasar dengan waktu tempuh satu setengah jam menjual tiket dengan harga Rp300.000 - Rp400.000 per penumpang.

Ada pula tarif kereta api eksekutif Jakarta - Surabaya dengan lama tempuh 9,5 jam harga tiketnya lebih mahal atau Rp 350.000 – Rp 450.000 per penumpang.

Lagi-lagi, keputusan pemerintah yang di luar dugaan itu mendapat kritikan pedas dari kalangan pengusaha di Tanah Air. Khususnya mereka yang selama ini bergerak di industri pariwisata mengingat ada dampak berkelanjutan dari peristiwa tersebut.

Mereka menilai dengan menghapus tarif penerbangan murah,

ant/eric ireng

JENAZAH KORBAN AIRASIA DI KOTA BARU. Seorang petugas bandara memeriksa tiga peti jenazah korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ9501, di dalam pesawat CASA NC212 Skuadron Udara 600 Wing Udara I Puspenerbal, sebelum terbang ke Base Ops Lanudal Juanda Surabaya, di Bandara Gusti Sjamsir Alam, Stagen Kota Baru, Kalsel, kemarin.

Tiga jenazah tersebut dievakuasi oleh KP Sadewa milik Polisi Perairan (Polair) Polda Kalsel, usai ditemukan nelayan di wilayah Pulau Sembilan.

masyarakat menengah bawah yang selama ini mengunjungi berbagai objek wisata di Tanah Air dengan memanfaatkan pesawat LCC terpaksa menahan keinginannya.

Dalam perkembangan bisnis, antara industri penerbangan dan pariwisata ada banyak pihak yang terkait satu sama lain.

Misalnya mulai dari maskapai penerbangan itu sendiri, penumpang pesawat, dan perusahaan makanan minuman baik restoran maupun katering.

Tak ketinggalan, pelaku perhotelan, pusat perbelanjaan (ritel), hingga masyarakat yang membuka usaha oleh-oleh khas daerah di objek wisata tertentu dengan predikat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Imbas lainnya, muncul kekhawatiran pada masa mendatang pemerintah daerah di penjuru Nusantara yang sampai sekarang menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata harus merelakan pemasukannya.

Tapi, ada baiknya pemda itu mau melakukan upaya untuk mengantisipasi hal tersebut. Sejumlah pemda itu selaiknya kini mulai meningkatkan pendapatan di sek-

tor lain yang lebih potensial.

Selain itu, bagi perusahaan yang memfokuskan dirinya pada layanan publik sudah selaiknya mengutamakan keselamatan terlebih dulu, bukan mengejar keuntungan semata.

Pascakejadian jatuhnya Pesawat AirAsia QZ 8501 di Selat Karimata 28 Desember 2014, sontak sejumlah pemangku kepentingan menelusuri sebab-musabab musibah tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menduga terjadi pelanggaran izin terbang karena adanya kerja sama antara pihak maskapai penerbangan dengan si pemberi izin.

Jadwal resmi penerbangan Pesawat AirAsia QZ 8501 rute Surabaya- Singapura pada hari Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu.

Namun, musibah tersebut terjadi pada hari Minggu (28/12) dengan diawali hilangnya kontak pesawat jenis Airbus tersebut karena diduga armada itu terkena awan cumulunimbus.

Restrukturisasi Transportasi Akhirnya, melalui operasi yang dilakukan Badan SAR Nasional (Basarnas) dan tim gabungan

akhirnya menemukan bahwa pesawat itu jatuh di Selat Karimata.

Dari 162 penumpang, hingga kini sudah ditemukan 50-an jenazah dengan beberapa di antaranya telah dibawa keluarga korban ke kampung halaman dan lainnya masih dalam proses identifikasi Tim Disaster Victim Identifivation (DVI) Polda Jatim.

Meski begitu, akibat insiden itu sejumlah oknum yang terkait dengan izin penerbangan tersebut ditindak tegas dan direkomendasikan untuk dimutasi.

Namun, izin terbang QZ 8501 yang dianggap melanggar itu tidak diamini begitu saja oleh manajemen AirAsia Indonesia. Mereka tetap kukuh pada pendiriannya karena izin terbang pesawatnya legal dan sudah mendapat persetujuan resmi.

Menanggapi hal tersebut, Plt Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Djoko Murjatmojo, menyatakan telah merekomendasikan mutasi pejabat terkait insiden Air Asia QZ 8501. Rekomendasi mutasi ditujukan kepada pihak Angkasa Pura I dan ATC. Melalui kebijakan itu maka

petugas yang dianggap bertanggung jawab dalam insiden Air Asia QZ 8501 dari dua instansi tersebut diminta tidak lagi ditugaskan di bagian operasional.

Di lain pihak, rekomendasi Kemenhub terkait insiden AirAsia QZ 8501 belum ada tindak lanjut dari PT Angkasa Pura (AP) I selaku pengelola Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo.

Apalagi, General Manager AP I, Trikora Harjo, mengemukakan pihaknya belum mendapatkan perintah dari pimpinan perusahaan untuk melakukan mutasi tersebut mengingat upaya yang disampaikan Kemenhub sifatnya hanya rekomendasi.

Secara umum bisa dikatakan, untuk mengelola satu sektor bisnis terutama yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat memang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Perlu manajemen yang berkualitas, profesional, selalu mengedepankan mutu layanan, dan sekali lagi mendahulukan aspek keselamatan.

Dari musibah Pesawat AirAsia QZ 8501 yang membawa 155 penumpang dan tujuh kru AirAsia tersebut, Kemenhub juga menemukan bahwa lima maskapai melayani 61 rute penerbangan secara ilegal.

Untuk itu, Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub membekukan seluruh rute tersebut dengan alasan keselamatan penumpang.

Dari lima maskapai yang dibekukan, salah satunya Garuda Indonesia dengan latar belakang sebagai badan usaha milik negara (BUMN). Tapi akhirnya perseroan itu langsung mengajukan izin kembali ke pemerintah terhadap sejumlah rute penerbangan yang dinilai melanggar izin.

Melihat kondisi itu, saat ditemui di Surabaya (10/1), Presiden Joko Widodo berharap peristiwa AirAsia QZ 8501 menjadi momentum Indonesia untuk berbenah. Karena sektor penerbangan berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kini saat yang tepat baginya untuk restrukturisasi.

Akan tetapi bukan hanya pada kebijakan dan personel yang ditugaskan di sektor penerbangan.

Di Kemenhub ada bidang lain seperti angkutan darat baik kereta api maupun bus serta transportasi laut dan semuanya harus dibenahi secara menyeluruh.

Untuk pembenahan di lingkup BUMN, hal tersebut dinyatakan Menteri BUMN, Rini Soemarno, yang ketika itu menemani Presiden Joko Widodo berkeliling di beberapa BUMN di Kota Pahlawan.

Mulai awal tahun 2015, pemerintah berkomitmen siap mengevaluasi manajemen maskapai penerbangan Merpati Nusantara. = ANT/INDRA SETIAWAN/AYU CITRA SR

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV 19 JANUARI 2015 SENIN

MADURA

No. 0527 | TAHUN IV

Optimalisasi Tenaga Kerja

Salam Songkem

Bela Sungkawa

B

ela sungkawa tetap perlu diberikan pada lima penjahat yang telah dieksekusi 18 Januari.

Walaupun Indonesia tak memberi ampun atas terpidana kasus narkotika. Lima penjahat narkotika itu di antaranya Marco asal Brasil dan Ang Kim Soei dari Belanda.

Baik yang harus dieksekusi itu warga pribumi maupun mancanegara. Proses hukum yang berlaku di negeri ini memang harus ditegakkan.

Meskipun menuai protesan keras dari pihak-pihak yang tereksekusi.

Bahkan diprediksi hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara yang penduduknya terkena hukum eksekusi di Indonesia terganggu. Itu ditandai dengan penarikan duta besar (dubes) Brasil dan Belanda dari Indonesia.

Ketegangan hubungan bilateral itu terjadi sebagai konsekuensi dari penerapan eksekusi mati atas terpidana narkotika di Indonesia. Memang tak perlu disikapi berlebihan.

Apalagi negara ini sudah menentukan pilihan, lebih baik menegakkan hukum daripada mengampuni penjahat narkotika yang notabene simbol kelemahan supremasi hukum negara ini. Pilihan apa pun memang akan selalu mendatangkan risiko.

Sejatinya penegakan hukum eksekusi itu tidak hanya diberlakukan pada terpidana narkotika, melainkan pula perlu diterapkan pada terpidana korupsi kelas kakap. Pada masa-masa berikutnya perlu legalisasi formal penerapan eksekusi terhadap terpidana korupsi, karena korupsi dan narkotika merupakan dua bentuk kejahatan yang sama-sama berdampak sangat buruk bagi kehidupan bersosial, berbangsa, dan bernegara.

Hanya saja, tampaknya akan sulit mengeksekusi mati korupsi.

Kendalanya diprediksi akan mendapat banyak penolakan. Terutama oleh mereka yang terlibat korupsi, meskipun penolakannya itu dipublikasikan melalui corong orang atau organisasi ‘yang tergadai’, sedangkan mereka sendiri biasanya berteriak lantang mendukungnya, tak ubahnya koruptor yang meneriakkan dirinya siap digantung apabila terbukti korupsi jauh-jauh hari sebelum akhirnya ditetapkan juga sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Ini juga layak dibelasungkawai.(*)

I

C 11

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) merupakan gerbang awal kemajuan yang sedang gencar-gencarnya diperbincangkan di awal tahun 2015. Indonesia telah berkomitmen bersama negara-negara anggota ASEAN untuk memulai sebuah langkah integrasi negara melalui sektor perekonomian.

B

agi Indonesia sendiri, MEA seakan menjadi wadah untuk mengembangkan kualitas perekonomiannya di kawasan Asia Tenggara. Namun, hal ini perlu kesadaran pemerintah dan masyarakat, karena untuk menghadapi MEA membutuhkan usaha keras karena Indonesia akan bersaing dengan Negara-negara di kancah regional ASEAN. Apalagi negaranegara di Asia Tenggara memiliki perekonomian yang lebih maju dibandingkan Indonesia.

Yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi MEA bukan hanya kualitas sumber daya alam, tetapi juga tenaga kerja yang mumpuni. Karena itu, dalam menghadapi MEA, ketenagakerjaan Indonesia harus benar-benar dibenahi agar mampu bersaing dengan tenaga kerja negara tetangga. Sumber kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak akan berarti dan bermanfaat untuk menyejahterakan rakyat apabila tidak dikelola oleh tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas.

Perlu pencapaian tersebut, lantaran hingga kini masalah pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi sebagian besar

masyarakat Indonesia masih terus menjadi persoalan mendasar, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi dunia usaha dan masyarakat. Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) Februari 2014, rendahnya kualitas angkatan kerja terlihat dari perkiraan komposisi angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan SD ke bawah yang masih mencapai 55,3 juta orang (46,80%). Selain itu masih tingginya tingkat pengangguran terlihat berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2014 mencapai 5,70% atau menurun dari Agustus 2013 yang tercatat 6,17% .

Dari data yang disajikan dapat dijadikan sebagai tolok ukur bahwa kualitas angkatan tenaga kerja di Indonesia masih sangat perlu ditingkatkan. Maka keseimbangan antara kualitas alam yang dimiliki dan sumber daya manusia perlu distabilkan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai faktor pendorong bagi Indonesia untuk menjadi negara yang menguasai pasar bebas.

Pasalnya, kedatangan MEA akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukan kualitas produkproduk serta tenaga kerja Indonesia yang akan bersaing dengan negara-negara asing lain.

Hal ini tentu diperlukan adanya tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki peranan penting dalam persaingan di era globalisasi ini. Perlunya memerhatikan kualitas tenga kerja serta produksi-produksinya agar Indonesia dapat bersaing dengan negara asing lain. Maka dari itu, Indonesia harus mampu berperan yang kuat dalam mengahadapi MEA, selain Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, juga melalui kesiapan kualitas tenaga kerja (SDM).

Negeri 1001 Kekayaan Indonesia adalah salah satu negara terbesar populasinya yang ada di kawasan ASEAN. Masyarakat Indonesia adalah negara heterogen dengan ber-

bagai jenis suku, bahasa dan adat istiadat yang terhampar dari Sabang sampai Merauke.

Fenomena alam Indonesia yang dikatakan sebagai jamrud khatulistiwa, negeri yang gemah ripah loh jinawi, mengingat potensialnya lahan Indonesia diibaratkan tongkat bambu jadi tanaman. Di Indonesia, industri migas, kehutanan, perikanan, dan pertanian menyumbang hampir seperempat pendapatan negara. Bahkan, semua produk itu merupakan hampir setengah komoditas ekspor Indonesia.

Industri migas menyumbang sekitar 60% pendapatan negara dari sektor sumber daya alam Indonesia mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup bagus, pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia (4,5%) setelah RRT dan India. Ini akan menjadi modal yang penting untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menuju AEC pada tahun 2015 ini.

Untuk itu kita harus mampu meningkatkan kepercayaan diri bangsa Indonesia bahwa sebetulnya apabila Indonesia memiliki kekuatan untuk bisa bangkit dan terus menjaga kesinambungan stabilitas ekonomi kita yang sejak awal ini terus meningkat, angka kemiskinan dapat ditekan seminim mungkin, dan progres dalam bidang ekonomi lainnya pun mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Dengan hal tersebut banyak sekali yang bisa kita wujudkan terutama dengan merealisasikan ASEAN Economy Community 2015 saat ini. Stabilitas ekonomi Indonesia yang kondusif ini merupakan

sebuah opportunity Indonesia akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri, apalagi dengan sumber daya alam yang begitu besar, maka akan sangat tidak masuk akal apabila kita tidak bisa berbuat sesuatu dengan hal tersebut.

Seiring dengan pencapain positif tersebut, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu digalakkan oleh pemerintah. Kondisi semacam ini mengharuskan Indonesia untuk mencari terobosan dan pemecahan agar tenaga kerja sebagai aset bangsa tidak menjadi beban lagi di kemudian hari. Untuk itu, diperlukan strategi pembaruan dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia , terlebih dalam menghadapi MEA 2015. Strategi dimaksud yaitu dengan memperbaiki pola kerja institusi, maka peluangpeluang yang ada, dapat kita optimalkan, sehingga Indonesia memiliki kualitas dan daya saing yang kuat dalam menghadapi MEA. Dengan demikian, Indonesia harus lebih optimis untuk menjadi pelaku, bukan sekadar menjadi pasar. Indonesia tidak lagi dijadikan sebagai makanan untuk memperbesar usaha-usaha negara lain, melainkan dengan segala kelengkapan yang dimiliki, dapat dijadikan sebagai aset negara guna mencapai Indonesia yang sejahtera. Maka, intervensi negara dalam mengupayakan peningkatan kualitas tenaga kerja dan daya saing dalam mengahadapi MEA 2015 ini sangatlah dibutuhkan. Wallahu a’lam bil-Ashwab=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 19 JANUARI 2015 No. 0527 | TAHUN IV

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV

MADURA

12

PERDAGANGAN

Penataan Jadi Prioritas

KOTOR. Pemandangan Pantai Pulau Gili kurang menyejukkan mata karena banyaknya sampah berserakan.

Pantai Gili Ketapang Kotor Penuh Sampah, Lantaran Tidak Tersedia TPS PROBOLINGGO - Pulau Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo kotor. Sebab sepanjang bibir pantai berserakan sampah-sampah yang kurang dilestarikan, lantaran tidak tersedia Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

Sampah yang banyak dijumpai di pantai Gili Ketapang beragam.

Namun yang paling dominan yakni sampah plastik. ”Karena di daerahnya tidak tersedia TPS untuk membuang sampah. Sehingga masyarakat banyak yang membuangnya kelaut,” terang Suparyono, Kepala Desa Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, Suparyono, kepada wartawan. Minggu (18/1).

Menurutnya, sampah yang banyak dijumpai dibibir pantai kebanyakan sampah plastik. Na-

mun untuk sampah basah seperti daun, kertas jarang ada. Karena banyak kambing peliharaan warga yang memanfaatkannya untuk dijadikan makanan.

“Maklumlah pulau gili memang tidak ada rumput yang tumbuh. Jadi kambing peliharaan warga memakan sampah berupa kertas adan daun,” ujar Suparyono.

Dengan banyaknya kambing yang berkeliaraan milik warga, lanjut Suparyono, dengan tidak tumbuhnya rumput membuat

warga harus berwaspada. Tak jarang warga mengamankan buku sekolah anak-anaknya dan uang kertas yang dimiliki untuk aman dari buruan kambing.

“Kalau turun sembarang barang tersebut bisa ludes dimakan.

Secara otomatis sampah jarang ditemukan di pulau Gili,” jelasnya.

Selain mengeluhkan melubernya sampah di pantai yang berpenduduk lebih dari 10 ribu jiwa tersebut. Pihaknya mengatakan, masyarakat sangat membutuhkan mandi cuci kakus (MCK), sehingga banyak warga sembarangan membuang hajat.“Yang jelas pulau gili masih tergolong kumuh,” tandas Suparyono.

Menyikapi hal itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten

Probolinggo, Dewi Korina, tidak mengelak tentang kondisi Pulau Gili yang masih jauh dari lingkungan sehat. Salah satu tentang pengelolaan sampah yang kurang baik. Bahkan juga dilokasi tersebut memang belum terbangun MCK umum. “Pihaknya tetap akan mengupayakan untuk bisa menjadi lingkungan yang layak huni,” tegasnya.

Ketika ditanya tentang rencana pembangunan untuk pulau Gili, menurutnya, untuk tahun ini pihaknya belum mengarah untuk pola pembangunannya.

Namun pulau tersebut masih akan ditetapkan sebagai lokasi kumuh.

“Dipastikan tidak ada pembangunan untuk tahun ini,” papar Dewi Korina. =MAHFUD HIDAYATULLAH

PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo terus mematangkan penataan kawasan perdagangan. Sesuai RPJMP 2014-2019, arah kebijakan membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan. Yakni mengefektifkan dan mendorong upaya memperkuat daya saing produk lokal, dan upaya perlindungan pasar tradisional.

“Pemkot Probolinggo memprioritaskan penatanan kawasan perdagangan. Yakni memindahkan pedagang pasar Gotong Royong, penataan pasar tradisional Mangunharjo, pasar tradisional Triwung Kidul, penataan kawasan alonalon Kota Probolinggo sebelah utara,” ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Probolinggo, kepada wartawan, kemarin.

Mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo ini menambahkan, selain memprioritaskan pemindahan pedagang pasar Gotong Royong, juga berencana melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kopian Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, yang memanfaatkan lahan eks pengembang yang diserahkan kepada warga.

“Penataan PKL di ruang terbuka hijau (RTHKP) Maramis dan Semeru, dan penataan pasar buah Ketapang, dan pembangunan kios di Kelurahan Sukoharjo akan menjadi prioritas pemkot Probolinggo,” tandas Budi Krisyanto.

Selain itu, keberadaan pasar tradisional harus dijaga dan dipelihara karena pasar tersebut tidak hanya sebagai ajang transaksi konvensional tapi juga berfungsi sebagai sarana interaksi sosial sesuai dengan kearifan lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat setempat.

“Pasar yang terbentuk oleh komunitas masyarakat lokal sangat luas fungsinya.

Tidak saja sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli, tapi juga sebagai tempat interaksi sosial secara luas,” paparnya. =M.HISBULLAH HUDA

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV

13

JELANG BBM TURUN

Banyak SPBU Tutup

BAKAL DIKAJI. Salah unit Kantor PDAM Kabupaten Probolinggo.

Hutang Gendut, PDAM Bakal Dikaji

PROBOLINGGO – Setelah Presiden Joko Widodo kembali mengumumkan harga BBM bersubsidi turun kembali. Untuk BBM jenis premium di harga Rp.6.600 dan untuk solar Rp. 6.400 perliter, sejumlah SPBU di Kota Probolinggo justru banyak yang tutup, karena terjual habis, dan hanya terpasang papan nunggu kiriman.

Beberapa SPBU yang tutup terlihat di jalan Mastrip Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Bukan hanya SPBU di wilayah selatan, sejumlah SPBU yang ada di jantung kota juga menutup tempat usaha pengisian bahan bakarnya, seperti di SPBU Jalan KH. Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

“Saya sudah muter kemana-mana namun tidak tahu kenapa banyak sekali SPBU yang tutup, padahal saya sangat butuh premium untuk berpergian ke luar kota,” ujar Nanang (45) warga jalan Sunan Muria Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Salah seorang pengendara sepeda motor lainnya, Bambang, mengatakan, dirinya hendak mengisi bensin ke SPBU di

kawasan Jalan Mastrip, namun pihak SPBU tidak menerima dikarenakan stok BBM jenis premium habis. “Saya tidak tahu harga BBM akan diturunkan oleh pemerintah,” katanya.

Menurut petugas SPBU Mastrip, Zainal, mengatakan persedian BBM sudah habis terjual sejak pukul 07.30 WIB. Pemilik SPBU nampaknya takut jika nekat membeli sekarang mereka banyak menanggung kerugian karena harga BBM bersubsidi akan turun hingga seribu rupiah per liternya.

“Ya takutnya kalau dijual sekarang terus stok masih ada, kemudian harga baru menjadi turun diumumkan, akan menimbulkan kerugian. Insya’allah pukul 02.00 WIB persedian BBM di SPBU Mastrip akan terisi kembali, dan harganya sesuai yang ditetapkan pemerintah” katanya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi akan menurunkan harga BBM bersubsidi dari semula Rp 7.600 per liternya akan turun menjadi Rp 6.600, dan solar turun menjadi Rp 6.400 per liternya. Sementara turunnya harga BBM disebabkan karena harga minyak dunia yang juga mengalami penurunan harga. =M.HISBULLAH HUDA

Pembangunan SPAM Didanai APBD Sebesar Rp20 M PROBOLINGGO - Hutang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Probolinggo gendut. Nominal angkanya mencapai Rp20 Miliar yang belum terlunasi. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Probolinggo merencanakan akan melakukan pengkajian.

Menanggapi besaranya tunggakan hutang PDAM, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Probolinggo, Tanto Walono mengatakan. Hari ini pihaknya akan menggelar rapat untuk membicarakan tentang hutang PDAM yang terus membengkak. ”Rapat tersebut akan dihadiri oleh Wakil Bupati dan Sekretaris Daearah (sekda) Kabupaten Probolinggo,” terangnya kepada wartawan, Minggu (18/1).

Menurutnya, rapat yang akan digelar dikantor Sekretariat Pemkab di Kota Kraksaan tersebut, akan membicarakan tentang hutang termasuk tentang teknik penyelesaiannya. ”Apakah melalui meknisme penghapusan hutang, atau penyertaan modal,” jelas Tanto Walono.

Jalan yang terbaik untuk menyelasaikan permasalahan hu-

tang tersebut, lanjut Tanto Walono, alangkah baiknya mengajukan permohonan penghapusan hutang kepada pemerintah pusat.”

Namun kepastiannya yang jelas akan diketahui melalui rapat,” ujarnya.

Atau dengan cara lain, yakni dengan cara menghitung ulang seluruh pembangunan SPAM (Sistem Penyedia Air Minum) yang sudah dibangun selama 5 tahun terakhir ini yang bersumber dari APBD Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, seluruh pembangunan itu kemudian kompensasi hutang.

“Cara itu bisa dilakukan. Dengan kompensasi pembangunan yang sudah bangun sebagai pembayaran piutang pada pemerintah pusat,” tegas Tanto Walono.

Tanto Walono menambahkan, berdasarkan audit permulaan

APBD 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur, disebutkan, pembangunan SPAM di Kabupaten Probolinggo yang bersumber dari APBD mencapai Rp 28 miliar.

“Hutang yang menjadi tanggungan pemkab Probolinggo mencapai Rp 20 miliar kepada pemerintah pusat,” tandasnya.

Menanggapi besaran hutang tersebut, Direktur PDAM Kabupaten Probolinggo, Bambang Lasmono membenarkan perihal rencana rapat pembahasan skema pembayaran pitang PDAM itu.

Pihaknya tidak akan bergantung pada keuangan daerah untuk menyelasaikannya. “Kami akan diusulkan untuk melakukan penghapusan hutang kepada pemerintah pusat,” jelasnya.

Besarnya hutang tersebut, lanjut dia, mulai melilit PDAM sejak 1992 silam Rp 1,2 Milliar.

Tetapi sampai saat ini tunggakan tersebut masih belum terlunasi. ”Sehingga bunga dari pinjaman awal terus membengkak sampai dengan Rp 20 Miliar pada saat ini,” papar Banbang Lasmono. =MAHFUD HIDAYATULLAH

TUTUP. SPBU Jalan Mastrip tutup karena terjual habis membuat pembeli kebingungan mengisi BBM.

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV

SIDAK. Komisi C DPRD Kota Probolinggo didampingi DPU, BPBD, beserta Badan Lingkungan Hidup (BLH) melihat secara langsung lokasi yang menjadi penyebab langganan banjir.

Dewan Sidak Lokasi Langganan Banjir Normalisasi Dinilai Efektif PROBOLINGGO - Persoalan banjir tampaknya menjadi perhatian serius kalangan legislatif dan eksekutif. Saluran air yang dangkal dan pemukiman penduduk yang padat, di Jalan Soekarno Hatta, tepatnya di lingkungan Blok Kali Wangkal Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, bisa menjadi penyebab banjir.

Apalagi pada musim penghujan seperti sekarang ini. Kondisi tersebut menjadi sorotan Komisi C DPRD Kota Probolinggo, saat sidak ke lapangan, Jumat (16/1) kemarin.

Agus Riyanto, Ketua Komisi C DPRD Kota Probolinggo, disela sela sidak mengatakan untuk menanggulangi banjir langganan seperti di Kali Wangkal ini, saluran air harus segera diperbaiki.

Sebab saluran air sangat dangkal, sejumlah senderan juga sudah rusak. Sehingga menjadi tersumbat.

“Kawasan itu sering banjir, sehingga saya ingin melihat secara langsung kondisinya seperti apa,”

ujar Politisi PDIP ini.

Menurutnya, banjir di kawasan Blok Kali Wangkal dan Kali Kasbah seharusnya bisa diantisipasi sejak dini agar tidak terulang lagi. Selain itu, saluran air lebih jauh lebih rendah dari sungai, sehingga air tidak mengalir. Juga terdapat pipa saluran air, kabel dan Pemkot sendiri tidak tahu keberadaannya.

Namun, nyatanya saat hujan lebat genangan air kerap membuat kawasan itu banjir. “DPU ,Pengairan dan Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) harus segera mengatasi penyebab banjir

itu,” tegas Agus Riyanto.

Dari hasil sidak di kawasan rawan banjir itu, diketahui perlunya normalisasi saluran dan peninggian jembatan. Upaya pininggihan jembatan menunggu status keberadaan Jalan Soekarno Hatta yang menjadi wewenang pemerintah pusat.

“Pemkot sendiri sudah berupaya untuk melakukan tukar guling Jalan Lingkar Utara (JLU) Mayangan dengan Jalan Soekarno Hatta agar peninggian jembatan bisa dilakukan,” tandas Nurkhamdani, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Probolinggo.

Normalisiasi Dinilai Efektif Kegiatan normalisasi sungai di wilayah perkotaan dinilai efektif mencegah banjir. Terbukti, meski sempat diguyur hujan deras, beberapa hari ini, Kota Probolinggo tak lagi terkena banjir seperti halnya musim hujan awal tahun lalu.

Sejumlah warga pun mengapresiasi upaya normalisasi yang digiatkan Pemkot Probolinggo melalui aktivitas gotong royong kerja bhakti. Sebab, hasilnya bisa mereka rasakan saat musim hujan seperti sekarang ini.

“Melalui normalisasi, kedalaman sungai menjadi normal, tidak ada endapan lumpur dan sampah.

Selain itu, kondisi sungai juga kian bersih. Dan hasilnya, meski sempat diguyur hujan deras, beberapa hari kemarin, alhamdulillah air sungai tidak meluas, sehingga tidak terjadi banjir,” terang Abdul Aziz, Anggota Komisi C DPRD Kota Probolinggo.

Abdul Aziz bersyukur, karena peristiwa banjir yang sering melanda sejumlah titik di Kota Probolinggo tak terulang. Hal itu menjadi bukti efektifitas normalisasi dalam mencegah banjir. Air sungai tak lagi meluap saat hujan deras.

“Kami berharap, kegiatan normalisasi itu bisa dirutinkan.

Sebab, selain untuk mencegah banjir, kondisi sungai juga lebih sedap dipandang mata, tidak penuh dengan sampah. Warga sangat mendukung normalisasi, apalagi dilakukan dengan melibatkan masyarakat,” katanya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendesak Pemkot Probolinggo untuk menjadikan kegiatan normalisasi sebagai kegiatan rutin, minimal dikakukan secara periodik. Selain itu, berharap kegiatan tersebut dilakukan sampai ke hilir sungai, tidak hanya di muara sungai.

“Kami mengapresiasi program normalisasi ini, karena manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu, normalisasi harus menjadi kegiatan rutin, terutama melibatkan masyarakat,” ucap Abdul Aziz. =M.HISBULLAH HUDA

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 19 JANUARI 201519| JANUARI No. 0527 |2015 TAHUN IV SENIN

No. 0527 | TAHUN IV

15 15

LA LIGA SPANYOL

Atasi Bilbao, Villarreal Raih Poin Penuh VILLARREAL - Villarreal meraih poin penuh ketika menjamu Athletic Bilbao di El Madrigal, Minggu (18/1) dini hari WIB. Mereka menyikat tim tamu dengan dua gol tanpa balas. Ini adalah kemenangan pertama Villarreal di La Liga pada 2015. Pada dua laga pertama tahun baru ini, Villarreal hanya mampu bermain imbang --2-2 dengan Elche dan 1-1 dengan Malaga.

Pada laga tersebut, kedua gol Villarreal diciptakan oleh Denis Cheryshev (42’) dan penalti Bruno (83’). Bilbao sendiri sempat membuat beberapa peluang bagus sebelum akhirnya menelan pil pahit. Di 15 menit pertama pertandingan, setidaknya mereka mendapatkan dua peluang bagus lewat Mikel Balenziaga dan Aritz Aduriz. Namun, tendangan Balenziaga dan Aduriz masih bisa diamankan oleh kiper Villarreal, Sergio Asenjo.

Cheryshev akhirnya memecah kebuntuan untuk tuan rumah

tiga menit menjelang babak pertama selesai setelah menerima umpan dari Victor Ruiz. Setelah mengecoh kiper Bilbao, Gorka Iraizoz, Cheryshev pun melesakkan bola ke dalam gawang.

Sedangkan satu gol Villarreal lainnya tercipta dengan diawali oleh handball Oscar De Marcos di dalam boks penalti tim sendiri.

Bruno tidak membuang percuma menggetarkan lawan lewat sepakan penaltinya.

Dengan hasil ini, Villarreal mengoleksi 35 poin dan duduk di posisi kelima klasemen sementara. Sedangkan Bilbao berada di urutan ke-13 dengan nilai 19.

Pada laga lainnya, Valencia sukses menundukkan Almeria 3-2. Buat Valencia, kemenangan tersebut membuat mereka menorehkan empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir. Sebelumnya, pada pekan lalu, Valencia bermain imbang 1-1 dengan Celta Vigo. =espn/carol aji

Wasit Estrada Fernandez (tengah) memberikan hadiah penalti kepada Villareal setelah pemain Athletic Bilbao Oscar De Marcos melakukan handsball di dalam kotak penalti, Minggu (18/1) dini hari WIB. Villareal menang 2-0 atas Athletic Bilbao.

Striker AS Roma Mattia Destro (kanan) mencetak gol penyeimbang pada laga Palermo kontra AS Roma di Renzo Barbera, Minggu (18/1) dini hari. Roma ditahan imbang tuan rumah Palermo 1-1.

Rudi Garcia Kecewa PALERMO - Pelatih AS Roma Rudi Garcia kecewa dengan hasil imbang 1-1 saat melawan tuan rumah Palermo di Renzo Barbera, Minggu (18/1) dini hari, pada lanjutan Liga Serie A Italia.

Menurut Garcia, hasil imbang layak karena Francesco Totti dan kawan-kawan bermain buruk, terutama di babak pertama.

Hasil ini membuat jarak mereka dengan Juventus di puncak klasemen sementara semakin jauh lima poin, bila Juventus menang pada akhir pekan ini.

Selain itu, ini adalah hasil imbang kedua Roma dalam dua pekan terakhir, setelah pekan lalu ditahan imbang 2-2 oleh Lazio.

Pada laga dini hari kemarin tersebut, Roma langsung tertinggal di menit kedua gara-gara kesalahan Davide Astori dalam memberi umpan sehingga bola mampu direbut lawan yang berujung pada gol Paulo Dybala.

Tertinggal lebih dulu, bukannya bermain bagus, Serigala Hitam malah bermain makin buruk.

Mereka kerap kehilangan bola dan kesulitan menembus pertahanan lawan. Saking jeleknya penampilan mereka di babak ini, tak ada satupun tembakan tepat sasaran dicatatkan. Di awal babak kedua, Roma sukses menyamakan kedudukan lewat skema bola mati. Umpan tendangan bebas ditanduk Kevin Strootman untuk kemudian dibelokkan lagi ke gawang oleh Mattia Destro.

Pada paruh kedua ini, permainan Roma cenderung membaik. Mereka mulai lebih sabar memainkan bola dan tak cepat kehilangan penguasaan. Na-

SERIE A

Empoli Tahan Imbang Inter Milan EMPOLI- Inter Milan harus puas memetik satu poin saat melawan tuan rumah Empoli di Stadio Carlo Castellani, Minggu (18/1) dini hari WIB. Mereka bermain tanpa gol.

Pelatih Inter Roberto Mancini mengakui timnya bermain buruk sepanjang pertandingan ini. “Kami tidak banyak menciptakan peluang, bertahan terlalu dalam, dan terlalu takut di awal pertandingan. Kami tidak ber-

main dari belakang dan itulah kenapa kami berada dalam tekanan, karena kami tidak mempertahankan bola,” kata Mancini.

Hasil ini jadi sebuah kemunduran bagi Inter mengingat sebelumnya mereka tampil cukup baik dan menang 3-1 atas Genoa. Mancini menilai timnya butuh waktu membangun mentalitas yang tepat. Dia ingin anak asuhnya lebih berani memainkan bola bahkan sejak di area pertahanan sendiri.

“Saya pikir sebuah tim yang perlu waktu untuk tumbuh.

Bukan seolah-olah satu kemenangan mengubah segalanya.

Kemenangan itu penting dan akan bagus jika bisa mendapatkan tiga poin di sini demi naik klasemen ke posisi tiga. Tapi kami tahu itu akan sulit karena Empoli menampilkan permainan yang bagus. Kami tidak melakukan upaya yang cukup untuk menang,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, “Semuanya perlu melakukan sesuatu lebih. Bukan satu atau dua pemain, tapi mulai dari belakang agar memiliki keberanian untuk ambil risiko dan memainkan bola. Karena kami adalah Inter. Kesulitan karena tekanan lawan bukanlah gaya kami.” =Sky sports/ carol aji

mun begitu Francesco Totti dkk, masih kesulitan menciptakan peluang bagus. Garcia menilai anak asuhnya perlu memulai pertandingan dengan lebih baik, sekaligus lebih konsisten dalam bermain.

“Di atas segalanya, kami tidak bermain di babak pertama.

Kami terpaku di satu titik, tidak ada pergerakan, yang mana berbahaya melawan sebuah tim yang dalam performa bagus dan kami memberikan mereka hadiah setelah laga berjalan dua menit,” kata Garcia.

Dia menambahkan, “Para pemain harus mengerti setiap momen pertandingan itu penting, jadi tidak bisa kami menjalani laga dengan sebuah gol atau tim lain naik satu gir. Kami harus melatih konsistensi, karena performa kami kurang konsitensi sepanjang pertandingan. Semua pemain sungguh buruk di babak pertama.”=Sky sports/carol aji

16 RUDI

KORAN MADURA

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV

KORAN MADURA

GARCIA

KECEWA

16

SENIN 19 JANUARI 2015 No. 0527 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

Cristiano Ronaldo mengontrol bola dibayang-bayangi pemain Getafe pada pertandingan yang berlangsung di Coloseum Alfonso Perez, Minggu (18/1). Pada laga ini Ronaldo mencetak dua gol.

Madrid Libas Getafe 3-0 MADRID- Real Madrid meraih hasil positif dalam lawatannya ke Coliseum Alfonso Perez, Minggu (18/01). Bertanding melawan tuan rumah Getafe, skuat El Real menang tiga gol tanpa balas melalui brace Cristiano Ronaldo dan satu gol Gareth Bale.

Pertandingan sudah berjalan cepat sejak awal pertandingan. Getafe mencoba menguji konsentrasi Madrid dengan melakukan beberapa serangan kilat sejak menit pertama.

Namun Madrid tak butuh waktu lama untuk menguasai jalannya pertandingan. Los Blancos menajdi semakin dominan seiring berjalannya waktu namun belum bisa menjebol gawang lawan hingga babak pertama usai.

Menjelang babak pertama usai, gelandang asal Jerman Toni Kroos mencoba peruntungan dengan tembakan jarak jauh.

Sayang bagi Kroos, tembakannya hanya menghajar mistar gawang Getafe.

Pada babak kedua, serangan Madrid menjadi semakin berbahaya.

Berkali-kali para penyerang Madrid mampu mengalirkan bola ke area berbahaya Getafe. Gol pertama lahir pada menit ke-63.

Karim Benzema melakukan penetrasi brilian di kotak penalti lawan, mengelabui beberapa pemain dan melepas umpan tarik kepada Cristiano Ronaldo. Tanpa kesulitan, Ronaldo mampu menceploskan bola untuk membuka skor.

Hanya empat menit kemudian, Gareth Bale menambah keunggulan Madrid. Umpan jauh James Rodriguez dari sayap kiri dikejar dan mampu diarahkan Bale untuk mengelabui Codina. Madrid unggul dua gol.

Madrid semakin bersemangat menyerang. Ronaldo nyaris menambah keunggulan lewat tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter. Sayang, tendangan Ronaldo melenceng tipis di sisi kiri gawang Getafe.

Ronaldo yang meraih trofi Ballon D’Or 2014 beberapa waktu lalu, akhirnya benar-benar mencetak gol keduanya dalam laga ini. James kembali mengirim umpan silang dari sayap kiri. Umpan cantik itu berhasil dituntaskan Ronaldo dengan sundulan yang tak bisa diselamatkan Codina.

Keunggulan 3-0 Real Madrid ini bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Madrid untuk sementara unggul empat poin dari Barcelona di puncak klasemen sementara. Getafe, di sisi lain, masih tertahan di posisi 15 namun mereka rawan tergeser tiga klub di bawahnya. (*)

SENIN

Prestasi Busyro Tak Jelas

19 Januari 2015 No. 0527 | TAHUN IV

SUMENEP | e

KORAN MADURA

Demokrasi

pilkades serentak terancam molor

A

Disperindaktam Berdalih Terkendala Anggaran SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV

Bangkalan| L

SAMPANG | J

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Said Berjanji Gaji Pemain Takkan Nunggak Daftar Nama Pemain

Baca Hal. O

Busari Denny Rumba Sirvi Arvani Khoirul Mashuda Mubarok (masih seleksi) Tamsil Sijaya Jajang Paliama FX Yanuar Dwi Kuswanto Denny Arwin FX Erol Iba Rosi Noprihanis Anas Fitranto (seleksi) Gani Jaya Faris Qischil Gandrum Faris Aditama Deddy Santoso (seleksi Sandy Firmansyah (seleksi) Pemain Lokal Ach. Rifa'i Budi Hargianto Sokwan Rivaldi Syaiful Ari Aris Dayat Nanda

PAMEKASAN - Launching Persepam Madura Utama yang berlangsung di Pendopo Ronggosokowati Pamekasan, Minggu (18/01), dihadiri ribuan suporter se antero Madura. Perwakilan suporter dari Kota Salak Bangkalan Kaconk Mania, perwakilan dari suporter Trunojoyo Sampang, perwakilan suporter Taretan Mania dan Taretan Dibhi' Kabupaten Pamekasan, dan Peccot Mania Sumenep.

Ribuan suporter tersebut memadati Pendopo Ronggosokowati Pamekasan. Dari rencana awal launching akan dilakukan di lapangan Pendodopo Ronggosokowati Pamekasan. Hanya karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, launching Persepam Madura Utama dipindah ke Pendopo Ronggosokowati.

Sekalipun launching dipindah ke Pendopo Ronggoskowati, tidak

BERJABAT TANGAN. Manajer Persepam Madura Utama (P-MU) MH Said Abdullah (kemeja hitam) berjabat tangan dengan pelatih kepala P-MU Widodo C Putra pada acara Peluncuran Tim yang diselenggarakan di Pendopo Ronggosokowati Pamekasan, Minggu (18/01).

Persepam Madura Utama Diluncurkan

Ribuan Suporter Padati Pendopo Ronggosokowati mengurangi kemeriahan launching dan tidak menyurutkan suporter yang hadir ke Pamekasan untuk menyaksikan launching tersebut. Launching dihadiri jajaran Forpimda Pamekasan, Jajaran DPRD Pamekasan, dan sejumlah elemen sepak bola Madura.

Dalam Launching tersebut tersebut, seluruh perangkat manajemen dan pemain diperkenalkan ke suporter yang hadir

dalam kegiatan tersebut. Termasuk memperkenalkan Jersey yang akan dipakai pemain Persepam Madura Utama baik dilaga Home maupu Away saat menjalani kompetisi Divisi Utama PSSI. Dalam kesempatan itu manajer Persepam Madura Utama, Said Abdullah langsung memperkenalkan tim pelatih yang dikomandani Widodo Cahyono Putro, dan memperkenalkan 26 pemain yang

sudah dikontrak oleh Persepam Madura Utama.

Said Abdullah memberikan bukti tanda tangan kontrak Tim Pelatih yang diterima Widodo C Putro dan Kontrak Pemain yang diwakili Erol Iba sebagai Pemain senior, yang diprediksi akan menjadi kapten PMU dalam mengarungi kompetisi.

Di hadapan ribuan suporter Persepam Madura Utama, Said

Abdullah menyatakan apresiasinya kepada seluruh suporter dan elemen sepak bola Madura, yang telah memberikan dukungan yang luar biasa tehadap Persepam Madura Utama.

Ia menginginkan dukungan tidak hanya muncul saat launching Persepam Madura Utama, melainkan juga dapat hadir ke stadion saat Persepam Madura Utama melakoni kompetisi. Yang terpenting, menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP ini, dukungan doa kepada Tuhan Allah Swt, agar PMU selalu diberikan kemenangan dan lolos ke ISL. Said juga merangsang suporter yang hadir, agar dukungannya kepada PMU berangkat dari pengabdian dan kecintaan terhadap sepak bola Madura sehingga Madura bisa dilihat dengan kemajuan sepak bolanya. =FAKIH AMYAL/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

SENIN 19 JANUARI 2015 No. 0527 | TAHUN IV

KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI

Ada Pegawai Disperta Berulah?

Kondisi rumah dinas guru yang terdapat di Desa Brakas Kecamatan/Kepulauan Raas, Minggu (18/1).

FASILITAS ABDI NEGARA

Rumah Dinas Guru Kepulauan Memprihatinkan SUMENEP – Kondisi sejumlah rumah dinas (rumdis) khusus guru di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) yang bertugas di daerah kepulauan dikeluhkan. Pasalnya, kondisinya sangat memprihatinkan.

Kondisi rumdis yang ada di Desa Brakas, Kecamatan/Kepulauan Raas, sebagian gedungnya nyaris ambruk, kayu plafon nyaris jatuh karena dimakan rayap, sedangkan kondisi atapnya yang terbuat dari seng sudah mulai karat. Itu semua akibat termakan usia dan tidak pernah diperbaiki.

Informasinya, di Pulau Raas terdapat sebanyak delapan unit rumdis, yakni satu unit rumdis berada di belakang kantor kecamatan setempat, dan tujuh rumdis lainnya berada di belakang Kantor Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) Raas atau berada di samping kantor

koramil setempat. ”Delapan lokal itu ditempati sebanyak 20 guru, baik laki-laki maupun perempuan. Kondisi semua gedungnya sengat memprihatinkan, bisa dibilang sudah tidak layak untuk dihuni lagi,” kata Busanto, warga Desa Brakas, Kecamatan/Kepulauan Raas.

Menurut Pusanto, 20 guru yang tinggal di rumdis tersebut tidak hanya yang bertugas di Desa Brakas saja, melainkan juga ditempati sebagian guru yang bertugas di sujumlah desa yang lain. ”Ada sebagian guru yang bertugas di Desa Poteran yang menempati gedung itu. Namun,

sebagian besar adalah guru yang bertugas di Desa Brakas,” terangnya.

Oleh sebab itu, dirinya berharap agar pemerintah segera memperbaiki rumdis tersebut. ”Ini semua demi kenyamanan dan keberlangsungan dunia pendidikan, khususnya di Pulau Raas,” pintanya.

Kepala Disdik Sumenep, A. Shadik belum bisa memberikan kepastian terkait langkah yang akan ditempuh untuk memperbaiki rumdis tersebut. Sebab saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak aktif.

Sementara Sekretaris Disdik Kadarisman tidak merespons walaupun nada sambungnya terdengar aktif. Demikian pula saat dihubungi melalui pesan singkat (SMS), sampai berita ini ditulis juga tidak merespons. =JUNAEDI/MK

SUMENEP – Sumenep Corruption Watch (SCW) menengarai kelangkaan pupuk bersubsidi di Kota Sumekar, selain karena berkurangnya kuota dari pemerintah pusat juga karena ada pejabat yang melakukan kongkalikong.

“Penyebab kelangkaan pupuk itu bukan rahasia umum lagi. Kami curiga kelangkaan pupuk ini akibat ulah salah satu oknum yang melibatkan satker (satuan kerja) terkait,” kata Koordinator Tim Investigasi SCW, Junaidi.

Menurutnya, modus yang bisa dilakukan dengan cara menambah kuota jatah pupuk saat penyetoran RDKK (Rencana Detail Kebutuhan Kelompok). Yang mestinya wilayah tersebut hanya mendapatkan jatah sebanyak 20 ton persatu kali tanam, dalam RDKK membengkak sampai 2,3 sampai 2,5 ton per satu kali musim.

“Amatan kami selama ini, memperluas kebutuhan lahan untuk mendapatkan jatah pupuk lebih banyak sudah biasa dilakukan. Itu biasanya sudah ada kerja sama dari tingkat atas yakni oknum Disperta sampai titik pendistribusian di bawah.

Sehinga kelangkaan itu pasti terjadi, karena yang semestinya penyalurannya ke desa A malah diambil oleh daerah B,” ungkapnya.

Junaidi pesimis kelangkaan pupuk bisa ditekan, salama pejabat masih melakukan kongkalikong. “Ini perlu kekompakan dan keseriusan dari semua elemen, mulai dari penegak hukum, dari pihak legisliatif dan dari pihak eksekutif,” terangnya.

Menurut Junaidi, salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mengungkap permasalahan itu, legistaif terlibat langsung setiap kali pendistribisian, mulai dari distributor hingga ke kelompok tani (poktan) sebagai penyalur akhir.

“Kami harap pihak legislatif jangan hanya gencar melakukan sidak (inspeksi mendadak).

Namun benar-benar mengawasi mulai dari sistem sampai tahap pendistribusiannya,” pintanya.

Selain itu, pihak eksekutif harus membentuk tim pengawas independen. Sebab, walaupun saat ini sudah ada tim pengawas yakni Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), namun peran dan fungsinya tak banyak

memberikan manfaat.

Salah satu bukti, contohnya, sejak KP3 dibentuk hingga saat ini belum satu pun titik poin kelangkaan pupuk bersubsidi yang berhasil diungkap ke publik. Padahal, sejak awal pendistribusian pupuk sering bermasalah. ”Bukannya kami berburuk sangka, namun kenyataan di lapangan peran KP3 masih belum berjalan maksimal. Jika memang itu benar, seharusnya eksekutif segera mengambil tindakan tegas, jika perlu bubarkan saja tim itu, dan segera bentuk tim yang sekiranya benar-benar mempunyai iktikat mengawasi peredaran pupuk ini,” tegasnya.

Sementara Kepala Disperta Sumenep Bambang Heriyanto saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak merespons.

Sebelumnya, pihaknya mengatakan kelangkaan pupuk bersubsidi imbas dari pengurangan kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat.

“Kalau soal kelangkaan, itu bukan langka, namun kuotanya sedikit. Ini tidak hanya terjadi di Sumenep saja, melainkan di berbagai kabupaten yang lain juga seperti ini. Jadi, ini merupakan persoalan Indonesia raya," tegasnya.

Selain karena kuota yang sedikit, katanya, poktan dalam melakukan penebusan tidak sesuai ketentuan yang ada. Sehingga, menjadikan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani menjadi langka.

Sesuai peraturan yang ada, penebusan pupuk bersubsidi itu hanya boleh dilakukan selama dua kali musim dalam satu tahun. Yakni, dari bulan Januari hingga bulan Maret. Sedangkan di bulan Mei hingga bulan Juli tidak diperkenankan untuk melakukan penebusan. "Baru bisa dilakukan penebusan lagi di bulan Agustus hingga Desember," ungkapnya.

Untuk diketahui, kuota pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Sumenep sejak tahun 2012 lalu selalu mengalami pengurangan. Pada tahun 2012 Sumenep mendapatkan kuota sebanyak 31.988 ton, pada tahun 2013 medapatkan kuota sebanyak 25.890 ton, pada tahun 2014 mendapatkan jatah sebanyak 24.530 ton, dan pada tahun 2015 menjadi 24.153 ton. =JUNAEDI/MK

Sumenep Seremonial

Bupati Resmikan PLP EPC

KORAN MADURA

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV

C

Bangunan Tua Tak Jelas Statusnya Ada 1225 Objek Diduga Cagar Budaya SUMENEP - Ribuan bangunan, situs, struktur maupun bangunan tua yang diduga sebagai cagar budaya di Kabupaten Sumenep, sampai saat ini masih belum jelas statusnya. Yang berhak melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek yang diduga sebagai cagar budaya (ODCB) itu adalah tim cagar budaya. Sementara tim ahli cagar budaya di Sumenep masih belum terbentuk.

RESMIKAN. Ketua Tim Pengegrak PKK Kabupaten Sumenep Nur Fitriana Busyro Karim didampingi Bupati Sumenep A. Busyro Karim dan Direktur Eviera Permata Consultant Evi Febriani saat mengunting pita sebagai tanda peresmian PLP EPC.

SUMENEP – Bupati Sumenep A. Busyro Karim meresmikan Pusat Layanan Psikologi Eviera Permata Consultant (PLP EPC), Minggu (18/1) di kantor PLP EPC Sumenep di Perumahan Griya Alamraya C1 Babbalan, Kecamatan Batuan.

Acara peresmian itu ditandai penandatanganan prasasti peresmian oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim serta pengguntingan pita oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep, Nur Fitriana Busyro Karim.

Direktur Eviera Permata Consultant, Evi Febriani menjelaskan, PLP EPC untuk membantu masyarakat Sumenep. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir banyak gangguan psikologi yang menimpa masyarakat utamanya generasi muda. Seperti halnya pelecehan seksual dan sodomi. ”Untuk memberikan pelayanan yang prima, kami juga bekerja sama dengan pusat Psikologi Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Surabaya dan juga pusat Psikologi Universitas Muhammadiyah (UNMU) Malang,” katanya.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengaku mendukung semua program PLP EPC ke depan. ”Saya bangga dan kami akan selalu mendukung semua program PLP Eviera ke depan.

Oleh karena itu, kami harap PLP Eviera ke depan profesional dan mengutamkan kepentingan publik. Karena diakui atau tidak, PLP Eviera ini merupkan satu-satunya di Sumenep,” katanya. =ADV/ JUNAEDI

Berdasarkan data yang Koran Madura dapat dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep, setidaknya ada 1225 ODCB. Jumlah sebanyak itu terdiri dari benda, stuktur, situs dan bangunan. Namun, menurut Kasi Pembinaan Kebudayaan, Cagar budaya, dan Kepurbakalaan Disbudparpora Sumenep, Taufan Indra Purnama, jumlah tersebut masih perlu diklarifikasi lagi.

Taufan, sapaan akrab Kasi Pembinaan Kebudayaan, Cagar budaya, dan Kepurbakalaan Disbudparpora Sumenep mengatakan, sebenarnya ada data lain yang juga menunjukkan jumlah objek yang diduga secagai cagar budaya. "Kalau yang satunya, hanya sekitar 72 benda, situs dan bangunan (yang diduga sebagai cagar budaya, red.)," ucapnya.

Untuk itu, pihaknya memiliki rencana untuk melakukan pendataan ulang terhadap beberapa objek yang diduga sebagai cagar budaya. Dalam pelaksanaannya, pendataan akan dilakukan dengan dua cara, yakni masyarakat

yang memiliki atau menyimpan ODCB mendaftarkannya kepada dinas setempat, juga pihak Disbudparpora akan bergerak secara aktif mencari ODCB tersebut.

Tim pendaftaran ini juga berhak melalukan penyaringan kepada benda yang didaftarkan, layak atau tidak,"

Taufan Indra Purnama

Kasi Pembinaan Kebudayaan, Cagar budaya, dan Kepurbakalaan "Insya Allah pendaftarannya akan dimulai pada bulan Februari. Nanti akan kami sosialisasikan agar masyarakat secara sadar mendaftarkan benda, situs atau bangunan miliknya untuk didaftarkan sebagai cagar budaya. Selain itu, dari kami juga akan mencarinya," tandasnya.

Lebih lanjut, Taufan juga menjelaskan, mekanisme penetapan ODCB oleh Bupati harus melalui beberapa tahap. Pertama, menurutnya, harus didaftarkan terlebih dulu kepada tim pendaftaran yang dibentuk oleh Disbudparpora. "Tim pendaftaran ini juga berhak melalukan penyaringan kepada benda yang didaftarkan, layak atau tidak," jelasnya.

Setelah enam bulan di Tim Pendaftaran, lanjutnya, ODCB yang didaftarkan itu baru akan dilimpahkan kepada tim ahli cagar budaya untuk diteliti. "Setelah diselidiki, dan dinyatakan layak, baru diserahkan kepada Bupati untuk ditetapkan," kata Taufan.

Sedangkan saat disinggung mengenai kriteria suatu ODCB untuk bisa ditetapkan sebagai cagar budaya, menurutnya, OBCB itu usianya harus 50 tahun lebih.

Selain itu, juga harus memiliki arti penting bagi sejarah dan pengetahuan. "Jadi kalau sudah seperti itu, dan telah dinyatakan layak oleh tim ahli cagar budaya, baru bisa ditetapkan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, menurut Kadisbudparpora, Febrianto, pembentukan tim ahli cagar budaya di Kabupaten Sumenep masih terkendala sertifikat.

Pasalnya, menurut lelaki yang akrab disapa Totok itu, untuk membentuk tim ahli cagar budaya, orang-orangnya harus memiliki sertifikat khusus sebagai persyaratan. =FATHOL ALIF

Arya Mustafa Saffan Mukri Ayah Khalida Alfiana Isaura Direktur Keuangan Koran Madura

“Semoga Amal Ibadahnya diterima di sisi-Nya dan diampuni segala dosanya serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan”

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV

TAK BERIKAN PAD

Pasar Minggu Bakal Dikembangkan

JELANG PENURUNAN HARGA BBM. Pengendara mengisi bahan bakar di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Trunojoyo Sumenep, Minggu (18/1) petang. Menjelang penurunan harga BBM pada hari ini, sejumlah SPBU dan pengecer tak menjual bahan bakar.

BAHAN BAKAR MINYAK

Petani Tak Rasakan Penurunan Harga BBM SUMENEP – Petani pesimis, penurunan harga bahan bakar minyak sejak hari ini meringankan bebannya. Pasalnya, sekalipun beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo telah menurunkan harga BBM, mereka mengaku belum merasakan dampak penurunan harga BBM, selain harga bahan bakar yang turun.

Mahbub Ilahi, petani asal Desa/Kecamatan Kalianget, mengungkapkan, sejak BBM naik pada 18 November 2014, harga kebutuhan pokok dan ongkos buruh tani naik. Namun, meski telah turun pada pada 31 Desember 2014, sampai saat ini tak mengalami penurunan.

“Meski pemerintah saat ini menurunkan BBM lagi hingga dua kali percuma, sebab harga kebutuhan pokok dan ongkos buruh tani sudah naik dan tidak akan turun lagi,” paparnya,

Sabtu (17/1). Sejak hari ini, pemerintah akan kembali menurunkan harga bahan bakar minyak. Dari Rp 7600 menjadi Rp 6.600.

Menurutnya, sejak harga BBM naik, ongkos buruh tani yang dipekerjakan dalam mengolah sawah meningkat dua kali lipat. Sebelum harga BBM lalu, ongkos buruh tani setiap kali menanam bibit padi Rp 25 ribu, namun sejak BBM naik hingga saat ini tetap Rp 45 ribu sekalipun harga BBM telah turun.

“Bingungnya, kami se-

laku masyarakat kecil, setiap pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak dibarengi dengan kontrol yang jelas, utamanya di tingkat bawah.

Seolah pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap dampak dari kebijakan yang dikeluarkan tersebut,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah dan DPRD Sumenep mengontrol penurunan harga sembako setelah harga BBM turun. “Kami hanya bisa berharap pemerintah daerah dan wakil rakyat bisa memperjuangkan nasib petani yang tidak pernah tersejahterakan,” harapnya.

BBM Langka Menjelang penurunan harga BBM pada Senin (19/1) pukul 00.00, BBM kosong di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar min-

yak (SPBU) dan pengecer di Kabupaten Sumenep.

Hal itu sudah terjadi sejak kemarin siang.

Pengecer BBM di depan SPBU yang terletak di Jalan Trunojoyo mengungkapkan, BBM di SPBU kosong karena tidak minta kiriman. “Mereka takut rugi, sehingga gak minta kiriman BBM,” kata pengecer BBM yang enggan disebutkan namanya.

Pengendara yang hendak mengisi BBM di SPBU harus balik arah karena telah kosong sejak kemarin siang.

Sementara stok BBM eceran juga terbatas. Panelusuran Koran Madura, kemarin petang, pengecer BBM yang terdapat di pinggir jalan raya, dari Jalan Raya Bluto hingga Kota Sumenep kosong. =AHMAD SAI/MK

SUMENEP – Meski keberadaan Pasar Minggu belum memberi pemasukan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan mendapat sorotan dari Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten (setkab) Sumenep masih merencanakan pengembangan.

Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep, Moh. Hanafi menuturkan, pengembangan Pasar Minggu itu perlu dilakukan karena banyaknya pendaftar untuk berjualan, sementara stan yang tersedia tidak sebanding. Menurutnya, sejauh ini masih ada sekitar 25 sampai 30 pendaftar yang mengantre untuk berjualan.

“Pengembangan itu dilakukan untuk menyiasati 25 sampai 30 pendaftar yang masih mengantre berjualan. Dengan hanya 80 stan yang terletak di Jalan dr. Soetomo, itu tidak mencukupi untuk menampung pemesan yang banyak itu,” ujarnya.

Hanafi mengatakan, yang akan menjadi sasaran pengembangan Pasar Minggu nantinya adalah lapangan Gotong Royong. Direncakan, pengembangan Pasar Minggu itu bisa terealisasi tahun ini.

Terkait dengan mekanisme menempati stan di Pasar Minggu, menurut Hanafi, sesuai dengan tata tertib yang ada para pedagang harus minta izin terlebih dahulu, tiga hari sebelum Pasar Minggu buka. ”Pada hari Jum’at, pedagang sudah harus lapor,” tukasnya.

Sementara untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) binaan, menurutnya tidak dipungut biaya. “Mulai dari pemasangan tenda dan petugas kebersihan, serta keamanan itu semua biayayanya dianggarkan di Perekonomian,” jelasnya.

Hal itu dibenarkan oleh Kasi Kebersihan Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP), Mohamad Sadik. Menurutnya, biaya pasukan kuning (paskun) yang bertugas saat Pasar Minggu memang ditanggung Bagian Perekomian. ”Kalau tidak salah Rp. 20 ribu per orang selama kegiatan, satu minggu sekali,” katanya. =FATHOL ALIF

Stan Pasar Minggu di Jl. dr. Soetomo Sumenep, Minggu (18/1). Pemerintah akan mengembangkan pasar tersebut sekalipun tak memberikan PAD.

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV

E

MENJAMUR. Media luar ruang Bupati Sumenep A. Busyro Karim belakangan ini menjamur di beberapa sudut Kota Sumenep seperti yang terlihat di Kebunagung Sumenep, Minggu (18/1). Busyro selama lima tahun memimpin Sumenep dinilai tak benyak membawa perubahan.

SUMENEP – Bupati Sumenep, A Busyro Karim sejak dilantik pada 19 Oktober 2010 hingga menjelang akhir jabatannya pada Oktober nanti, prestasi yang dicapai dinilai belum jelas. Kota Sumekar selama lima tahun terakhir tak banyak mengalami perubahan.

Penilaian itu disampaikan Konvensi Rakyat Sumenep (KRS), Safrudin Budiman. “Selama ini Sumenep hanya casing-nya saja yang berubah, sedangkan substansinya masih belum,” katanya.

Menurutnya, pembangunan di Sumenep tidak jelas. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur dan pariwisata. "Yang jelas hanya pembangunan pertamanan saja. Sementara yang lain tidak," ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya

Prestasi Busyro Tak Jelas Konvensi Rakyat Sumenep: Kami Punya Figur Lain menyatakan tidak akan lagi mendukung A. Busyro Karim dalam bursa Pilkada 2015. "Yang jelas kami tidak akan mendukung Busyro lagi. Kami punya figur, dan itu akan berangkat melalui jalur independen," paparnya.

Dikatakan, saat ini yang masuk dalam seleksi figur terbaik ada 12 orang. Di antaranya, Zainal Abidin, Sahnan, Soengkono Sidik, Toha Shamadi, Dewi Kholifah, Safrudin Budiman, Aziz Salim Sabibi, Azasi Hasan, Badrus Samsi, Badrut Taman, Ihsan Rofie, dan yang terkahir Ilyasi Siraj.

Semua figur tersebut nantinya akan diseleksi hingga menjadi dua. Dua orang itu akan diusung dalam bursa Pilkada 2015 sebagai cabup dan satu orang akan diprioritaskan menjadi wakil bupati.

"Kami ingin pemimpin benarbenar orang yang mempunyai kredibilitas dan kapasitas yang mumpuni, tidak seperti pemimpin saat ini yang terkesan masih fokus terhadap pencitraan saja," terangnya.

Terpisah, anggota Komisi A DPRD Sumenep, Abrori Mannan mengungkapkan, berdasarkan amatannya, pembanguan yang telah dirancang oleh pemerntah daerah tanpa didasari konsep yang jelas. Sehingga, banyaknya pembangunan terkesan hanya sekadar menghabiskan anggaran.

Dia menconkan pengembangan wisata Pulau Gili Iyang, Kecamatan Dungkek. Selama ini, pemerintah hanya menginformasikan bahwa di pulau tersebut tergolong wilayah dengan kadar

oksigen terbaik di dunia.

Sementara konsep wisata yang ditawarkan oleh pemerintah tidak jelas. ”Mau dijadikan apa, sarana pendukungnya apa, selama ini kan tidak ada penjelasan secara detail oleh pemerintah,” kata politisi PKB itu.

Dikatakan, kalau memang pemerintah serius menangani permasalah itu, seharusnya persiapannya lebih maksimal. Misalnya penyediaan alat transportasi yang memadai, wisatawan yang menjadi sasaran, dan yang lainnya.

Menurutnya, banyak langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan hal itu.

Misalkan menjajaki kerja sama dengan daerah lain seperti Bali dan Kota Lombok di Pulau Nusa Tenggaran Barat (NTB). ”Kalau

nanti disediakan kapal wisata yang melayani rute Sumenep, Bali, dan Lombok akan lebih menarik. Bahkan, rute tersebut akan menjadi segitiga emas,” katanya.

Selain itu, wisata lain di kabupaten ujung timur di Madura itu juga kondisinya tidak jauh beda.

Seperti wisata Pantai Lombang di Kecamatan Batang-Batang.

“Seharusnya pemerintah memiliki konsep yang jelas. Sehingga proyek tersebut tidak terkesan hanya bisa menghabiskan anggaran,” tambahnya.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep, Hadi Soetarto belum bisa mengklarifikasi tuduhan tersebut. Saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak merespons. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 19 JANUARI 2015 No. 0527 | TAHUN IV

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV

MADURA

F

CURANMOR

Kapolres Harus Mampu Ungkap Pelaku

TERKENDALA CUACA. Sejumlah buruh memilah bibit rumput laut yang rusak untuk ditanam kembali, di Desa Tanjung, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Dalam dua pekan terakhir, petani rumput laut di daerah itu, mengaku tanaman rumput laut yang baru berumur satu bulan terpaksa dipanen lebih awal untuk kemudian ditanam lagi, karena rontok akibat tingginya curah hujan dan cuaca buruk.

Berkas Empat Korupsi Belum Juga Dilimpahkan Hingga Kini Enam Tersangka Belum Ada yang Ditahan PAMEKASAN - Setelah dirasa cukup dalam melakukan penyidikan di tahun 2014 lalu, pada awal tahun 2015 ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan sedang menyiapkan berkas-berkas empat perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang terjadi di Pamekasan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi ( PN Tipikor), Surabaya.

Masing-masing perkara korupsi pengadaan buku sekolah menengah (adhoc) di Dinas Pendidikan Pamekasan, dengan tersangka berinisial S dan R. Perkara korupsi pengadaan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa Bidang, Kecamatan Pasean, Pamekasan, dengan tersangka A dan R. Dua perkara berikutnya adalah penyelewengan beras masyarakat miskin, yang terjadi di Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Pamekasan, dengan tersangka ZA, dan yang terjadi di Desa Toket, Kecama-

tan Proppo, Pamekasan, dengan tersangka berinisial I. Kedua tersangka tipikor raskin ini merupakan kepala desa setempat.

Kepala Kejari Pamekasan, Sudiharto, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pindsus), Samiaji Zakaria mengatakan dari enam tersangka dalam empat perkara tersebut, belum ada satu pun yang ditahan oleh Kejari karena pertimbangan waktu masa penahan.

“Yang jelas sebelum berkas perkara ini kami limpahkan ke pengadilan tipikor, kami akan lakukan penahanan tersangka.

Dalam waktu dekat secara bertahap empat perkara ini mulai akan kami serahkan. Target kami akhir Januari, paling lambat awal Februari sudah kami limpahkan,” kata Samiaji.

Terangnya, saat ini berkas ke enam tersangka tersebut sudah rampung. Namun, pihaknya masih mempelajarinya kembali.

Sebab, diakuinya setelah berkas perkaranya dinyatakan rampung tidak bisa serta merta langsung dilimpahkan. Perlu dikoreksi dari awal kawatir ada lampiranlampiran yang terlupakan atau tidak disertakan dalam berkasnya. “Kalau kapan mereka (tersangka) ditahan, tunggu saja.

Kami yakin mereka tidak akan melarikan diri, karena mereka dalam pengawasan kami,” ungkapnya.

Dari empat perkara diatas, dua perkara merupakan hasil pengembangan paska sidang sebelumnya, yaitu perkara ad-

hoc dan pengadaan lahan TPA. Dalam perkara adhoc sudah ada dua orang sebagai terpindana, yaitu Ahmad Hidayat, mantan Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan, dan Salman Alfarisi, dari rekanan.

Kemudian, dalam perkara pengadaan lahan TPA, juga sudah ada dua orang yang dinyatakan bersalah oleh majelis hakim PN Tipikor, yaitu Sarwo Edi salah seorang PNS di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pamekasan dan Moh Riyadi warga Desa Batu Kerbuy, Kecamatan Pasean, Pamekasan yang bersetatus sebagai makelar tanah.

“Dua perkara raskin masih baru, sedang dua lainnya merupakan pengembangan, karena dalam fakta persidangan sebelumnya, para tersangka jilid dua ini, jelas ikut terlibat dalam tindakan melawan hukum dengan melakukan korupsi,” kata Samiaji. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Belum sepekan Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha menjabat di Pamekasan, kasus pencurian sepeda motor kembali terjadi di Bumi Gerbang Salam.

Kali ini menimpa H.Haryono, warga Jl Veteran, Kelurahan Barurambat Timur, Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Yamaha Mio, warna putih tahun 2012 nomor polisi M 2055 BF raib digasak maling saat diparkir di teras rumahnya.

Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa PamekasanMalang, Hasanuddin Lubis meminta Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha untuk segera mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang sudah merajalela dan merasahkan masyarakat Pamekasan itu.

Menurutnya, maraknya pencurian motor (curanmor) ini merupakan kesempatan dan tantangan bagi AKBP Sugeng Muntaha, untuk membuktikan kinerjanya terhadap masyarakat Pamekasan.

Ia menjelaskan angka curanmor di Pamekasan sangat tinggi. Pengungkapannya sangat rendah. Ia mendesak kapolres bisa memburu pelaku utama curanmor tersebut.

“Curanmor ini sangat meresahkan masyarakat, karena kejadiannya berulang-ulang sementara polisi belum bisa mengungkap,” katanya.

Sebelumnya, AKBP Sugeng Muntaha menyatakan akan memprioritaskan pengungkapan kasus curanmor di Pamekasan, tanpa mengabaikan tunggakan kasus yang lain.

Kapolres mengatakan dirinya akan mempelajari sekaligus mencari formulasi untuk segera menghentikan kejadian curanmor yang sangat meresahkan warga itu, sekaligus berupaya mengungkap dan menangkap para pelakunya.

Kajian tersebut kata Sugeng, lebih lebih difokuskan terhadap penyebab-penyebab belum terungkapnya kasus, faktor-faktor intern atau eksternnya, serta pemburuan terhadap pelaku curanmor. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV

G

ANTRE. Sejumlah warga yang akan mengurus paspor kunjungan keluar negeri di kantor Imigrasi kelas II Pamekasan, Jl Raya Panglegur, Pamekasan

Ratusan TKI Ilegal Dideportasi Ada Anggaran Rp 150 Juta untuk Tenaga Kerja Indonesia yang Dipulangkan PAMEKASAN - Selama kurun waktu tahun 2014 lalu, sebanyak 817 warga asal Pamekasan yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui jalur tidak resmi (ilegal) di berbagai negara dipulangkan (deportasi) ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan, Al Walid, melalui Kepala Bidang Penempatan Pelatihan Perluasan Produktivitas (Pentalatas), Supardi. Menurutnya, ratusan warga yang dideportasi itu karena melebihi batas tinggal di luar negeri, yang menjadi tempat Negara tujuan.

Semua warga Pamekasan yang dideportasi dari suatu negara, karena hanya menggunakan visa

kunjungan yang bersifat sementara dengan jangka waktu 3 bulan.

Sehingga jika dipergunakan bekerja jelas akan melanggar.

“Selama tahun 2014 ada 817 warga Pamekasan yang dideportasi, mayoritas dikeluarkan dari negara Malaysia dan ada yang Arab Saudi. Semuanya melebihi batas tinggal karena visa yang pakai hanya visa kunjungan,” kata Supardi.

Jumlah yang terbilang banyak itu, terangnya, berasal dari

13 kecamatan, hanya saja yang paling banyak dari warga bagian pantai utara (Pantura) Pamekasan, yang sudah tercatat sebagai lumbung-lumbung TKI asal Pamekasan.

Lanjut Supardi, wilayah yang warganya banyak menjadi TKI di luar negeri, dibagi menjadi dua tingkatan. Untuk tingkat I, yang paling banyak warga menjadi TKI adalah di Kecamatan Pegantenan, Batumarmar dan Pasean. Sedang untuk wilayah tingkat II berada di Kecamatan Palengaan dan Pakong.

“Umumnya mereka yang bekerja di luar negeri, karena didorong faktor ekonomi. Sebab di tempat asalnya tidak bisa mendapat penghasilan untuk biaya

hidupnya. Jadi mereka nekad jadi TKI walaupun lewat jalur tekong (illegal),” ungkapnya.

Dikatakan Supardi, adanya warga yang dideportasi itu, Pemkab Pamekasan, dalam hal ini Dinsosnaketrasn setempat tidak tinggal diam. Dengan melakukan pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan para mantan TKI itu. Agar mereka tidak kembali bertaruh nasib di negara orang lain dengan jalur yang salah.

Menurutnya, pada tahun 2015 ini terdapat anggaran Rp 150 juta untuk pelatihan mantan TKI yang dideportasi. Dengan dana itu, pelatihan akan dilakukan sebanyak dua tahap. Yang tiap tahap pesertanya berjumlah 20 orang.

“Dengan anggaran yang terbatas itu, pelatihan di dinsos ini diutamakan bagi bekasTKI yang masih umur produktif (muda).

Pelatihan yang diberikan berupa keterampilan menjahit dan membordil, pasca pelatihan mereka dapat bantuan dana stimulan untuk usaha mereka,” katanya.

Untuk itu, tambahnya, karena semuanya tidak bisa ditangani Dinsosnakertrans, maka pihaknya berkoordinasi dengan dinas terkait yang juga mempunyai program pemberdayaan masyarakat, seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat, agar mantan TKI itu bisa diberdayakan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV

Siapa Dalang di Balik Pencurian Beras Bulog?

Masih Menunggu Hasil Audit BPK PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan terus melakukan pengembangan dalam perkara tipikor hilangnya (pengadaan fiktif) 1.504 ton beras dari Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII Madura, setelah menetapkan 11 tersangka. Pengembangan dilakukan untuk mengungkap adanya keterlibatan pihak lain termasuk dalangnya.

PAGAN DIHANTAM OMBAK BESAR. Nelayan memperbaiki bagan di Pantai Talang Siring, Larangan, Pamekasan, Jatim.

Nelayan setempat terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan Rp 3 juta - Rp 5 juta guna memperbaiki bagan yang rusak akibat dihantam ombak besar dalam sepekan terakhir.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Sudiharto mengatakan hilangnya beras dari gudang Bulog di Jl Larangan Tokol, Pamekasan, tidak dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap dari tahun ke tahun. Para tersangka terdiri dari internal Bulog sendiri, pengawas internal Bulog, dan rekanan (mitra) pengadaan beras Bulog.

TAK EFEKTIF

SMK Banyak Jurusan Harus Ditutup PAMEKASAN – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Pasean di Kecamatan Pasean dinilai terlalu banyak membuka jurusan. Padahal jumlah peminatnya hanya sedikit siswa saja. sehingga yang sudah tidah efektif harus ditutup.

Hal itu disampaikan oleh Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik. Menurutnya, pihaknya mendapatkan beberapa jurusan di sekolah tersebut yang kekurangan siswa. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi.

Seharusnya tidak perlu membuka jurusan baru bila sudah diketahui kecil peminatnya.

Sebab sama halnya dengan membebani sekolah itu sendiri dan Pemerintah. Sehingga tidak hanya SMK di Kecamatan Pasean saja, namun juga SMK yang lain harus berpikiran yang sama.

“Beberapa jurusan disana (SMKN Pasean) sudah krisis siswa. Kalau ada jurusannya tapi

siswanya sedikit atau malah tidak ada, berarti harus dievaluasi keberadaan jurusan itu. Jangan-jangan jurusan banyak hanya sebagai alat untuk lebih banyak bantuan dari pemerintah,” kata Apik.

Di SMKN 1 Pasean terjadi hal yang ketidakseimbangan antar jumlah siswa dengan jurusan yang ada. Sebab dalam satu jurusan saja, ada yang siswanya tidak lebih dari 7 orang. Akibatnya, Kegiatan Belajar Mengajar yang berhubungan dengan praktikum tidak efektif dikerjakan.

Tidak hanya itu, masalah kalau terlalu banyak jurusan adalah kebutuhan tenaga pendidik.

Sebab, guru di sekolah kejuruan berbeda dengan sekolah umum, karena harus sesuai dengan bidang pada jurusan tersebut.

Dengan tidak ditutupnya jurusan yang minim pemintanya itu, bisa menambah beban kekurangan guru di Pamekasan, yang selama ini tidak seimbangnya kebutuhan guru dengan jumlah

rekrutmen.

“Kalau semisal output dari jurusan otomotif, Tata Boga atau Tata Busana tidak begitu menjanjikan di SMK pasean, kenapa tidak membuka jurusan Teknik kelautan yang punya potensi tinggi disana (Pasean), karena wilayahnya di pesisir,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan, Yusuf Suhartono mengatakan pihaknya tidak bisa serta merta menghapus jurusan di sekolah tersebut, pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi terlebih dahulu.

Pihaknya menilai bukan perkara mudah untuk membuka jurusan kalau harus tiba-tiba harus ditutup dan harus ada pertimbangan ketentuan yang ada.

Hasil evaluasi nantinya yang akan menentukan langkah selanjutnya.

“Tidak mudah buka-tutup jurusan itu dan tidak bisa tergesagesa, makanya kami akan lakukan evaluasi dulu,” kata Yusuf. =ALI SYAHRONI/RAH

Siapa pelaku utamanya atau otak hilangnya beras itu masih belum kami ketahui, karena sekarang masih proses penyidikan awal para tersangka. Tentu dalam penyidikan nanti akan diketahui peran masing-masing tersangka,” Sebelas tersangka masingmasing berinisial SUH (Mantan Kepala Bulog Sub Divre XII Madura), PRA (Mantan Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Madura), ESA (Petugas Adm Bulog Sub Divre XII Madura ), HAS (pengawas internal Bulog), SM (Mitra), P (penghubung), dan M (Mitra Bulog), KAD, IDP, NS, dan SUN (Mitra Bulog).

“Siapa pelaku utamanya atau otak hilangnya beras itu masih belum kami ketahui, karena sekarang masih proses penyidikan awal para tersangka. Tentu dalam penyidikan

nanti akan diketahui peran masing-masing tersangka,” kata Sudiharto.

Terangnya, penyidikan yang ia lakukan tidak akan sampai satu tahun, sebab perkara ini menjadi menjadi atensi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Untuk sebelas tersangka belum ada satupun yang ditahan karena pertimbangan waktu masa penahanan.

Total kerugian negara berdasarkan perkiraan sementara, mencapai angka lebih dari Rp 12 miliar. Untuk memastikan jumlah kerugian atas hilangnya beras tersebut, Kejari Pamekasan masih menunggu audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

“Kalau soal target kapan, kami tidak bisa memastikan.

Karena semua tergantung kondisi dan situasinya. Apalagi masih ada beberapa perkara korupsi lain yang juga tengah kami tangani. Yang jelas penyidikan secepatnya bisa diselesaikan. Agar perkara ini segera tuntas,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini menguap ke permukaan setelah adanya temuan dari pengawas Bulog Jawa Timur. Hasil pemeriksaan tersebut menemukan adanya kejanggalan stok beras di dalam gudang. Jumlah stok beras ternyata tidak sesuai dengan administrasi yang ada. Atas dasar itu kemudian Bulog Divre Jawa Timur melaporkan hal itu ke Kejaksaan Negeri Pamekasan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV

I

UJICOBA P-MU. Pesepakbola Persepam Madura Utama (P-MU) Rosi Noprihanis (kedua kanan) berusaha melewati hadangan pesepakbola Pamekasan Selection, saat ujicoba di Stadion R. Soenarto Hadiwidjojo, Pamekasan, Jatim. Pelatih P-MU Widodo C. Putro mengagendakan ujicoba dengan sejumlah klub lokal dan klub Divisi Utama (DU) serta klub Peserta Indonesia Super League (ISL) guna memantapkan skema tim sebelum berlaga dalam DU 2015.

Perda Basi Akan Dihapus Komisi I Berencana Panggil Bagian Hukum PAMEKASAN - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan akan menghapus peraturan daerah (perda) yang dinilai sudah basi dan tidak sesuai dengan realitas yang ada di Pamekasan saat ini. Termasuk perda yang belum terlaksana secara maksimal dan cenderung tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.

Ketua Komisi i DPRD Pamekasan, Ismail mengaku memiliki rencana untuk mengkaji ulang seluruh perda yang sudah diundangkan oleh DPRD maupun oleh Pemkab setem-

pat. Pihaknya juga akan memanggil bagian hukum, sebagai lembaga yang bertanggung jawab, terhadap produk hukum yang sudah dilahirkan di Pamekasan. Ia belum memasti-

kan kapan pemanggilan bagian hukum tersebut akan dilakukan. Sebab, untuk Januari ini agenda komisinya sudah padat.

Sehingga, masih akan dimasukkan dalam agenda pada Februari mendatang.

Ismail menambahkan, evaluasi sementara yang dilakukan komisinya atas laporan dari badan legislasi DPRD Pamekasan, ada beberapa perda sejak tahun 1994 hingga 2014, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan Pamekasan. sehingga, perlu dihapus. Meski

demikian ada beberapa perda yang perlu dipertahankan karena masih relevan dengan kondisi saat ini dan hanya perlu beberapa revisi.

Beberapa tahapan penghapusan dan pembaharuan akan dilakukan oleh Komisi I DPRD Pamekasan. Diantaranya, akan membedah satu persatu perda yang diundangkan bersama akademisi, tokoh masyarakat, ormas dan Pemkab Pamekasan.

Harapannya, bisa memberikan pertimbangan, apakah perda tersebut layak untuk hapus

atau masih layak dipertahankan.

Ismail menyatakan pengawasan terhadap perda yang selama ini ada masih sangat lemah.

Akibatnya, banyak perda yang tidak berjalan maksimal. Kedepan, diharapkan pemerintah tidak hanya mengusulkan perda, melainkan pula harus melakukan pengawasan dan penegakan terhadap perda yang ada agar tidak sia-sia melahirkan perda yang menghabiskan anggaran dari uang rakyat. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN J SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SENIN 19 JANUARI 2015 No. 0527 | TAHUN IV

Disperindagtam Berdalih Terkendala Anggaran Terkait Pemerataan Pembangkit Listrik Tenaga Surya SAMPANG – Usaha Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan (Disperindagtam) Sampang merealisasikan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ke setiap desa yang masih belum terjangkau jaringan listrik PLN terbilang rendah.

Pasalnya, banyak desa atau dusun yang masih belum mendapatkan bantuan program tersebut.

Kabid Pertambangan Disperindagtam Sampang M Suaidi Asikin mengatakan, pihaknya mengakui masih banyak desa atau dusun di setiap kecamatan belum teraliri PLTS, khusunya dusun yang belum terjangkau jaringan PLN.

Dusun terpencil sudah dipastikan tidak ada listrik dan masyarakat di daerah tersebut membutuhkan PLTS. Sementara setiap desa atau dusun yang masih belum mendapatkan PLTS kurang lebih 3 atau 4 dusun di 14 kecamatan yang ada di Sampang.

Pihaknya membutuhkan angggaran miliaran rupiah untuk merealisasikan PLTS ke dusundusun terpencil tersebut. Dan anggaran untuk PLTS tiap tahunnya tidak mencukupi untuk menyelesaikan secara keseluruhan.

“Rata-rata se-Kabupaten Sampang ada 3 atau 4 dusun yang masih belum teraliri PLTS. Sehingga kami antisipasi pengadaan tenaga surya karena potensinya energik hanya tenaga surya. Kalau setiap desa pasti sudah teraliri tetapi dusunya belum. Dan kami tidak bisa menyelesaikan secara serentak karena anggaran tidak mencukupi,” katanya, Jumat (16/1).

Diprediksi untuk memenuhi kebutuhan PLTS masyarakat yang ada di desa atau dusun terpencil, Disperindagtam membutuhkan anggaran Rp 20 sampai 30 miliar.

Sementra anggaran yang tersedia setiap tahunnya terbatas. Itu pun menggunakan Dana Alokasi Khusus.

“Langkah yang kami lakukan untuk menyelesaikan itu semua, mengajukan proposal bantuan ke Dinas ESDM Provinsi dan mengajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Disamping itu, kami juga mencari bantuan sosial sebagai dana tambahan.

Karena kalau ditangani pemerin-

J

tah daerah yang jelas tidak mampu dengan segala problem yang dialami. Makanya kami dalam menyelesaikan program tersebut mencari bantuan, apalagi program tersebut menggunakan DAK,” paparnya.

Namun untuk tahun 2015, kata Suaidi, anggaran untuk PLTS SAS dan komunal senilai Rp 3 miliar yang akan dialokasikan di dua desa, yakni Desa Pandan Kecamatan Omben dan Desa Batu Rasang Kacamatan Tambelangan.

Dengan rincian Rp 2,7 miliar akan dialokasikan di Desa Pandan dan Rp 300 juta di Desa Batu Rasang.

“Untuk anggaran PLTS SAS maupun komunal tahun 2015 senilai Rp 3 miliar yang akan dialokasikan di dua desa yang sudah saya sebutkan tadi, sebenarnya masih banyak desa terpencil yang masih belum tersentuh seperti perbatasan Banyuates dan Tambelangan, Sokoban, dan Karang Anyar. Nah, di desa itu potensi suryanya sudah memenuhi syarat.

Namun masih belum dianggrarkan, ” tutupnya. =CR3/LUM

KESEHATAN

Dinkes Bentuk Tim Khusus Tangani DBD SAMPANG - Dinas Kesehatan Sampang, Madura, Jawa Timur, membentuk tim khusus untuk menangani mewabahnya penyakit demam berdarah dengue di daerah itu.

“Tim yang kami bentuk merupakan gabungan dari petugas Dinas Kesehatan, puskesmas, dan puskesma pembantu,” kata Kepala Dinas Kesehatan Firman Pria Abadi, Sabtu.

Untuk daerah endemik, katanya, Dinkes melakukan penelitian epidemiologi untuk mengetahui kemungkinan penyebaran jenis penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk aedes aegepty itu.

Dinkes, kata Firman, melakukan pemeriksaan keluarga korban yang terserang DBD dan tinggal dalam satu rumah tangga.

“Ini untuk mengantisipasi kemungkinan adanya anggota keluarga yang terserang penyakit yang sama,” katanya.

Di Kabupaten Sampang sebanyak tiga orang meninggal dunia akibat terserang DBD sejak 1 Januari hingga 15 Januari 2015, katanya.

Jumlah warga meninggal dunia akibat terserang DBD ini sama dengan jumlah korban meninggal dunia akibat penyakit yang sama selama 2014, yakni tiga orang.

Sementara, jumlah total warga yang terserang DBD mulai 1 Januari hingga 15 Januari 2015 atau selama 15 hari sebanyak 30 orang dan tiga

Seorang petugas dari Dinas Kesehatan sedang melakukan fogging (pengasapan) sebagai salah satu upaya untuk memberantas Demam Berdarah.

diantaranya meninggal dunia.

Pada bulan yang sama tahun sebelumnya, yakni selama Januari 2014, jumlah warga Sampang yang terserang DBD sebanyak 41 orang. “Jadi jumlah penderita selama setengah bulan saja pada

bulan ini, hampir menyamai jumlah penderita selama satu bulan tahun lalu,” katanya.

Meski sebanyak tiga orang telah meninggal dunia, namun Dinkes Sampang belum menyatakan kasus DBD ini sebagai ke-

jadian luar biasa (KLB).

Alasannya, karena mewabahnya DBD di Bangkalan ini bukan di daerah endemis, akan tetapi di daerah baru.

“Itu dari Kecamatan Sreseh, Kedungdung dan Marengan,” kata

Firman.

Sedangkan, kata dia, kecamatan yang masuk daerah endemis DBD di Kabupaten Sampang adalah Kecamatan Camplong, Banyuates, dan Kecamatan Kota, Sampang. =ABD AZIZ/ANT

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV

Penahanan Agus Diperpanjang SAMPANG – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang akan mengajukan penambahan masa tahanan Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Sampang Agus Santoso. Pasalnya, tim penyedik masih belum tuntas melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit fiktif tahun 2013.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang Wahyu Triantono mengatakan, pihaknya mengaku masih belum tuntas melakukan pemeriksaan terhadap saksi terkait kasus pengadaan bibif fiktif di lingkungan Dinas Pertanian. Sehingga pihak tim penyidik akan mengajukan penambahan masa tahanan Kadisperta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 40 hari.

Kejari belum cukup bukti untuk melimpahkan berkas Agus Santoso ke PN Tipikor Surabaya.

“Pemeriksaan kepada saksisaksi belum tuntas dan masih ada kekurangan, jadi penahanan 20 hari kepada Kadisperta otomatis kurang. Maka dari itu tim penyidik akan mengajukan penambahan masa tahanan kepada JPU sekitar 40 hari,” katanya, Jumat

(16/1).

Menurut Wahyu, pihaknya belum melakukan pemeriksaan terhadap Agus Santoso yang saat ini masih ada dalam tahanan.

Karena dalam pemeriksaan selanjutnya berkas dan keterangan saksi-saksi harus lengkap. Apa lagi, kata Wahyu, pemeriksaan terhadap saksi belum tuntas.

“Jadi sebelum berkas Kadisperta diserahkan kepada PN Tipikor Surabaya harus lengkap. Nanti kalau sudah selesai berkas ini akan dilimpahkan,” akunya.

Diberitikan sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Agus Santoso ditahan tim penyidik Kejari pada tanggal 5 Januari 2015 pukul 16.15 Wib.

Agus ditahan setelah diduga terlibat melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait pengadaan bibit fiktif. Dalam pengadaan tersebut yang bersangkutan selaku pengguna anggaran. Kemudian, dia ditahan selama 20 hari ke depan.

Ada dua dasar dalam penahan Agus Santoso, yaitu subjektif dan objektif. Yang subjektif karena yang bersangkutan dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Sementara objektif dikhawatirkan mempengaruhi saksi-saksi lain. Karena saksi dalam kasus tersebut adalah orang-orang terdekatnya yang ada di lingkungan Disperta. =CR3/LUM

K

PERTANAHAN

PU Pengairan Akuisi Aset Provinsi SAMPANG - Pengalihan aset tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk jadi hak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang yang ada di lingkungan Dinas PU Pengairan setempat masih sedang berjalan.

Hal itu untuk mengakuisi aset PU Pengairan Provinsi Jatim menjadi hak milik PU Pengairan Sampang.

Saat ini aset tersebut dibangun tempat parkir mobil dinas (mobdin) PU Pengairan Sampang dengan status hanya mendapatkan izin untuk membangun di atas tanah dari pemiliknya. Secara kepemilikan aset tersebut masih atas nama PU Pengairan Provinsi Jatim.

Sekretaris PU Pengairan Sampang, Susanta mengatakan, secara aturan membangun gedung di luar kepemilikan aset daerah tidak diperbolehkan. Namun, aset tanah milik pemerintah provinsi tersebut sudah mendapatkan izin untuk dibangun tempat parkir mobdin.

Karena pemerintah daerah sebelum membangun tempat perkir itu sudah berkoordinasi dan meminta izin dan pemerintah provinsi mengizinkan.

“Lahan parkir itu masih milik pemerintah provinsi. Secara aturan tidak boleh membangun gedung atau tempat parkir.

Namun, kami sudah dapat izin dalam pembangunan tersebut.

Kami tidak serta-merta membangunan, Mas, karena ada prosedur yang harus diikuti,” katanya pada Koran Madura, Minggu (18/1).

Menurutnya, pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dengan provinsi untuk mengalihkan aset tanah tersebut agar segera menjadi milik kabupaten.

Namun, sebelum mengalihkan

aset itu, Susanta akan melakukan koordinasi dengan pihak Dispindaloka, untuk membahas pengalihan asat tersebut. Karena untuk mengalihkan aset agar jadi hak pemkab perlu ada persetujuan dari pihak Dispindaloka selaku pemegang aset daerah.

“Kami masih proses pengalihan aset tersebut dan sudah koordinasi dengan PU Pengairan Provinsi Jatim. Apa nanti dihibahkan atau dengan cara membeli masih belum diketahui. Karena sejauh ini masih belum ada pembahasan lanjutan dari dua pihak. Namun, kami akan segera rembuk bareng dengan Dispindaloka untuk membahas terkait pengalihan aset itu agar segara jadi hak Pemkab,” tuturnya.

Sejauh ini, kata Susanta, pembahasan pengalihan aset masih belum masuk pada pembahasan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) karena sampai saat ini hanya sebatas peminjaman tempat untuk dibangun lahan parkir mobdin PU Pengairan dan pembangunan parkir tersebut sudah selesai.

Kemudian, pemerintah daerah merencanakan aset provinsi yang sudah di tempati parkit tersebut menjadi milik pemkab seutuhnya.

“Pembahasan kami masih belum sampai ke NJOP karena masih menunggu respons pemerintah provinsi apa dihibahkan atau dengan cara lain. Ya kalau dihibahkan kan alhamdulilla, Mas. Ini rezeki buat pemkab. Jadi pengalihan aset tanah tersebut masih membutuhkan proses yang cukup lama.

Kalau kita semangat memperoses pengalihan itu akan tetapi yang memiliki aset belum tentu semangat,” imbuhnya. =CR3/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SENIN 19 JANUARI 2015 No. 0527 | TAHUN IV

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527| TAHUN IV

DEMOKRASI

Pilkades Serentak Terancam Molor

doni heriyanto/koran madura

MENJELASKAN. Saksi sekaligus rekan korban saat memberikan keterangan di depan penyidik terkait kronologis terjadinya peristiwa tabrak lari.

Penabrak Santri Masih Belum Terungkap Sanggupkah Polisi Menemukan Pelaku Tabrak Lari itu?

BANGKALAN - Pelaku tabrak lari yang menewaskan Yusuf Habibi (14), warga Jalan Antasan Kecil Timur nomor 26 Banjarmasin, Selasa (13/1) sekitar pukul 19.00 Wib hingga saat ini masih misterius. Tak ada satu pun saksi yang mengetahui secara pasti siapa pelaku yang telah merenggut nyawa santri Darus Sholah Desa Pakong Kecamatan Modung tersebut.

Apalagi pada saat itu pelaku langsung melarikan diri.

Menurut keterangan Murtadho (15), salah satu korban selamat yang juga rekan Yusuf, hanya mengetahui jenis mobil yang telah menabrak korban. Kata Murtadho, jenis mobil tersebut yakni pikap warna putih. Mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur ke arah barat. Pada saat tiba di tempat kejadi perkara (TKP), mobil itu menyambar korban serta tiga orang temannya yang sedang berjalan di sisi kiri bahu jalan.

Kerasnya benturan membuat empat orang santri yang berjalan beriringan langsung terpental.

Nahas, Yusuf yang berada di paling belakang di antara teman-temannya menjadi orang pertama yang dihantam mobil tersebut.

Kerasnya benturan membuat Yusuf mengalami patah tulang di bagian leher dan bahu. Tidak hanya itu saja, mulut, hidung, dan telinga banyak mengeluarkan darah segar. Sedangkan santri lainnya hanya menderita luka

ringan.

"Pada saat kejadian kami berempat jalan kaki mau main futsal. Tapi tiba-tiba ada mobil pikap yang menabrak kami dari belakang. Yusuf itu paling belakang, di depannya ada saya, Imam Syafii, dan Syarifuddin," ujar Murtadho di hadapan penyidik Laka Lantas saat dimintai keterangan.

Murtadho menuturkan seketika itu pelaku langsung melarikan diri ke arah barat.

Warga sekitar yang mengetahui adanya peristiwa itu langsung berhamburan memberikan pertolongan kepada empat santri yang telah tergeletak di pinggir jalan. Warga langsung membawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, Yusuf harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamrabu Bangkalan, karena banyak mengelu-

arkan darah.

"Yusuf tidak bisa diselamatkan dan meninggal di rumah sakit. Kalau yang lain tidak parah meskipun luka-luka," ucap Murtadho sedih.

Sementara itu, Kanit Laka Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo menyatakan saat ini kasus tersebut dalam proses penyidikan dan mengumpulkan keterangan-keterangan saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut.

Sebab,keterangan ini sangat membantu dalam mengungkit dan menemukan pelaku tabrak lari itu.

"Kami sudah meminta keterangan 2 teman korban. Posisinya sangat sulit karena mobil yang menabrak tidak diketahui nomor polisinya. Tapi kami akan terus berupaya agar semua bisa terungkap," terangnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Rencana untuk menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang diagendakan pada Pebruari tahun 2015 ini terancam molor. Pasalnya, draf Raperda pelaksanaan pilkades serentak belum rampung. Sebab, masih menunggu peraturan kementrian yang hingga saat ini masih belum ada.

"Kalau raperda-nya belum kita ajukan, tapi untuk jadwalnya sudah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda). Meskipun begitu, rancangannya sudah selesai 60 persen. Nanti, tinggal dicocokkan dengan kemendagri, mana yang perlu diperbaiki," terang Kabag hukum Setda Pemkab Bangkalan, Joko Supriyono, kemarin (18/1).

Dia menjelaskan, sesuai dengan jadwal Badan Musyawarah (Bamus) DPRD kabupaten Bangkalan bulan ini Raperda itu akan dibahas. Namun, sepertinya tidak bisa terlaksana, karena permendagrinya masih tidak ada. Sebab, dalam penyusuanan itu selain mengacu pada Undang-undang dan peraturan pemerintah, peraturan mentri juga wajib dalam penyusunan raperda.

"Rencananya sesuai jadwai bamus tanggal 22 Januari ini akan dibahas, dengan catatan peraturan menteri tentang tata cara pemilihan sudah terbit.

Kalau Permen itu belum terbit ya bisa ditunda lagi," jelasnya.

Sejauh ini, isi draf raperda tentang desa sifatnya masih meraba-raba, penyusunannya masih disesuaikan dengan UU dan PP, karena Permennya belum turun. Menurutnya, pembahasan raperda Pilkades serentak itu sudah diajukan ke legislatif bersama 9 Raperda lainnya. Itu yang akan dibahas pada tahun 2015, termasuk raperda tentang tata cara pencalonan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, raperda badan permusyaratan desa.

"Meskipun draf tentang pilkades yang kita disusun tanpa peraturan menteri. Ya jelas kita sudah mengalokasikan jadwal pembahasan raperda ke dewan," tuturnya. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527| TAHUN IV

PH Tersangka Pencabulan Mulai Mengancam Arif: Kesalahan Sangat Jelas dalam BAP BANGKALAN - Penasehat Hukum (PH) tersangka kasus pencabulan yang dilakukan Taufikurrahman (19), warga Desa Lajing Kecamatan Arosbaya terhadap bocah SD, akan melaporkan penyidik Polres Bangkalan ke Propam Polres setempat karena penyidik kasus tersebut diduga telah melanggar aturan saat proses penangkapan dan penyidikan terhadap tersangka. Bahkan juga disinyalir melakukan kekerasan pada saat penangkapan.

Menurut keterangan Arif Sulaiman, SH selaku PH tersangka, terdapat sejumlah poin yang menjadi bahan laporan. Di antaranya saat dilakukan penangkapan tidak ada surat pemanggilan

I dan II terlebih dahulu. Kemudian tersangka pada saat proses pemeriksaan tidak didampingi oleh pengacara. Semetinya untuk kasus yang diancam hukuman 5 tahun penjara wajib did-

PERTANIAN

Hasil Tanam Tebu Tak Manis Lagi BANGKALAN - Petani tebu di Kecamatan Klampis mengeluhkan kondisi pertanian mereka. Keuntungan yang diterima tidak sebanding dengan kerja keras yang mereka lakukan.

Selain rendemen tebu turun, harga gula juga tak manis lagi.

Meskipun sistem penanaman yang mereka lakukan berasal dari permodalan PTPN, tetapi keuntungan tidak bisa didapat tak sebanding dengan pekerjaan menanam tebu.

Selaku petani tebu di Desa Bulukangung Kecamatan Klampis, H Nasir mengaku akan beralih pada tanaman yang lain.

Sebab kondisi swasembada gula yang dijanjikan pada awal-awal penanaman tahun 2012 lalu sudah tak lagi bisa diharapkan.

Keuntungan petani tebu tak lagi bisa didapat. Meski sistem penanamannya menggunakan modal dari PTPN, hasil yang didapat tidak bisa diharapkan.

"Pada musim panen tahun 2013, hasil perolehan tebu yang saya tanam belum bisa dinikmati, karena belum dibayar. Alasannya, banyak gula yang masih ada dipabrik. Yang melatarbelakangi itu karena adanya gula rafinasi," jelas H Nasir yang juga sebagai ketua poktan Bahagia.

Dia menerangkan, peme-

rintah melakukan impor dari Thailand dengan harga Rp 5 ribu. Tentunya itu berdampak pada kondisi petani lokal. Petani tidak bisa menjual dibawah itu, karena biaya produksi yang sangat mahal. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa mencari solusi untuk petani lokal agar petani tidak menjadi sapi perah.

Apalagi, kondisi tanam ketiga rendemen tebu turun dan harga gula murah. Jika awal-awalnya bisa dihargai sebesar Rp 12 Ribu saat ini hanya Rp 9 ribu. Rendemen tebu adalah kadar kandungan gula di dalam batang tebu yang dinyatakan dengan persen.

Misalnya, bila dikatakan rendemen tebu 10 persen, artinya ialah bahwa dari 100 kilogram tebu yang digiling akan diperoleh gula sebanyak 10 kilogram.

Menurutnya, meski biaya operasional seluruhnya memakai dana modal dari PTPN. Dirinya menggarap lahan miliknya sendiri. Hasil perolehan nantinya, dikrus oleh PTPN setelah dikurangi modal pinjaman, pupuk, biaya pekerja, dan kendaraan pengangkut. Banyak lahan tebu yang sudah dibajak untuk ditanam tanaman lain. Padahal, masih tumbuh tanaman tebunya, karena petani kesal. = MOH RIDWAN/RAH

ampingi pengacara selama proses pemeriksaan.

"Kami akan laporkan penyidik Polres Bangkalan ke Propam. Sebab, dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat penangkapan asal tangkap saja, semestinya ada surat pemanggilan terlebih dahulu, jika tidak dihiraukan baru dijemput paksa," ujar Arif Sulaiman.

Arif mengungkapkan, kesalahan-kesalan itu sangat jelas di dalam Berita Acara Perkara (BAP).

Misalnya, penunjukan pengacara bagi tersangka baru dilakukan pada tanggal 19 Juli 2014, pada-

hal pemeriksaan dilakukan pada tanggal 16 Juli 2014. Seharusnya, penunjukan pengacara itu sebelum proses pemeriksaan. Yang sangat disayangkan petugas Polres yang menangkap tersangka diduga kuat telah melakukan kekerasan. Hal itu berdasarkan pengakuan tersangka.

"Tersangka mengaku disetrum dan dipukuli saat ditangkap. Parahnya, saat proses pemeriksaan tersangka dipaksa untuk onani oleh penyidik," sesalnya.

Menurutnya, tersangka terpaksa mengaku telah melakukan pencabulan, karena merasa ketakutan atas kekerasan yang diala-

M

minya. Padahal, tersangka belum sampai melakukan karena ketahuan orang terlebih dahulu. Hanya saja, tersangka sebatas meraba dan memegang tubuh korban.

Jadi perlu kiranya kasus dugaan pencabulaan ini diperjelas kebenarannya.

"Tersangka belum sampai melakukan pencabulan. Yang pertama ketahuan orang dan yang kedua korban teriak pada saat tersangka mau melakukan aksinya," paparnya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistyono mengaku tidak keberatan jika kasus tersebut dilaporkan. Sebab, anak buahnya diyakini telah bekerja secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang ditangani. Jadi tidak ada tahapantahapan yang dilanggar.

"Apa yg salah dengan prosesnya?. Itu kan kata dia, harusnya saat proses sidik kemarin dia protesnya, biar enak kami memberi penjelasan," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

MUSIBAH DI LAUT

Korban Kapal Tenggelam Perlu Diberi Santunan BANGKALAN - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Bangkalan berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat memberikan santunan terhadap korban tenggelamnya Kapal Layar Motor (KLM) Karya Utama yang terbalik akibat terhadang ganasnya ombak di sekitar perairan Masalembu, Sabtu (3/1) lalu.

Bantuan tersebut dinilai sangat membantu meringankan beban mereka. Apalagi pasca insiden itu, semua korban tak lagi memiliki mata pencaharian.

"Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang tertimpa musibah. Berapa pun yang diberikan pastinya sangat membantu para korban, karena mereka tak lagi bekerja," ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Mukaffi Anwar saat dikonfirmasi.

Menurut politisi PDIP itu, dengan memberikan bantuan kepada korban telah menunjukkan sisi kemanusiaan. Apalagi memang tugas pemerintah adalah membantu masyarakatnya. Mereka telah kehilangan sumber penghasilan yang selama ini menopang kehidupan sehari-hari. Tentunya, mereka memerlukan uluran tangan pemerintah untuk keberlangsungan hidup mereka kedepannya. Jangan sampai, mereka menderita karena tidak ada

Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang tertimpa musibah. Berapa pun yang diberikan pastinya sangat membantu para korban, karena mereka tak lagi bekerja,�

Mukaffi Anwar

Wakil Ketua Komisi D DPRD Bangkalan

kepedulian dari pemerintah.

"Sampai saat ini kan masih ada yang belum ditemukan. Pastinya mereka sangat sedih atas musibah ini. Jadi dengan adanya bantuan itu setidaknya bisa membuat mereka sedikit lega, sekalipun tidak bisa menghapus kesedihan yang dialami," tuturnya.

Bantuan itu kata Mukaffi bisa berupa materi atau apa saja yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para korban.

Musibah tersebut tentunya tidak pernah diharapkan oleh mereka.

Penderitaan yang saat ini dialami harus segera diakhiri. Yang terpenting, juga bagaimana bisa mengembalikan mereka untuk tidak lagi larut dalam kesedikan karena musibah tersebut. Musibah yang terjadi menjadi pukulan telak bagi mereka. "Kalau bukan pemerintah lantas siapa lagi yang akan membantu para korban," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan, WH. Hidayat belum bisa dimintai keterangan terkait bantuan kepada korban 12 Anak Buah Kapal (ABK) yang berasal dari Kecamatan Tanjung Bumi itu. Pasalnya, hingga berita ini diterbitkan belum ada jawaban saat dihubingi melalui telpon selulernya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Laporan Khusus SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527| TAHUN IV

Bangkalan N

SENIN 19 JANUARI 2015 No. 0527 | TAHUN IV

Perbaikan Ekonomi Bisa Capai Target Konsumsi Ikan PAMEKASAN – Sebagai sumber protein hewani, ikan kaya akan protein, vitamin, mineral, dan berkalori rendah, sehingga sangat efektif bagi tubuh untuk tetap menjaga atau mempertahankan kesehatannya.

Tidak hanya itu saja, dari beberapa makan yang manfaatnya baik bagi otak. Ikan ada pada urutan pertama karena ikan sangat baik untuk menutrisi otak. Di dalam tubuh ikan terdapat asam lemak omega 3, yang baik untuk kecerdasan otak anak.

Dari hasil temuan sejumlah penelitian itu, pemerintah pusat menargetkan daya konsumsi ikan nasional setahun 33 kilogram per orang. Tapi sayang untuk daya konsumsi ikan di Kabupaten Pamekasan, masih mencapai 24 kilogram per orang setahun.

Untuk itu, perlu kiranya digalakkan sosialisasi akan pentingnya mengkonsumsi ikan di masyarakat setempat. Sebab dengan informasi penting manfaat ikan itu, daya konsumsi masyarakat terhadap ikan akan meningkat.

Apalagi sebagai salah satu kabupaten di pulau Madura, untuk memperoleh ikan, masyarakat tidak cukup sulit, karena hasil laut yang di dapat nelayan di wilayah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pencapaian target konsumsi nasional.

Sosialisasi itu perlu didukung dengan perbaikan tingkat ekonomi masyarakat, sebab yang menjadi faktor pertama rendahnya daya konsumsi ikan adalah daya beli masyarakat terhadap ikan masih rendah.

“Sosialisasi memang perlu agar masyarakat tahu kalau ikan itu baik untuk kesehatan dan otak, tapi kalau mereka tidak mampu untuk membeli ikan, sama saja target konsum-

MELIMPAH. Hasil tangkapan ikan nelayan di Dusun Talang Siring, Desa Montok, Kecamatan Larangan, Pamekasan, beberapa bulan lalu.

si ikan sulit tercapai. Makanya perlu ada perbaikan ekonomi masyarakat,” kata Hosnan Ahmadi, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan.

Untuk bagaimana konsumsi ikan bisa tercapai bukan menjadi ranah Komisi II. Namun, jika dikaitkan dengan perekonomian yang menjadi tugas Komisi II, harus ada perbaikan kemampuan daya beli ikan.

Kegiatan gemar makan ikan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pamekasan, sudah baik untuk mendorong daya konsumsi masyarakat terhadap ikan. Untuk itu, perlu adanya dukungan faktor ekonomi agar kesehatan dan otak masyarakat Pamekasan jadi lebih baik dengan mengkonsumsi ikan.

“Saya kira hasil tangkapan ikan nelayan disini (Pamekasan) cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai target nasional. Sekarang yang harus di dorong itu daya beli agar

masyarakat bisa mengkonsumsi ikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DKP Pamekasan, Nurul Widiastuti, melalui Kepala Bidang Perikanan, Abd Wahid mengatakan pengetahuan tentang pentingnya mengkonsumsi ikan di masyarakat setempat masih sedikit, sehingga mempengaruhi terhadap daya konsumsi ikan di wilayah tersebut.

“Daya konsumsi ikan masyarakat kita masih belum memenuhi target nasional, banyak hal yang mempengaruhi hal itu, salah satunya itu tidak mengetahui manfaat besar protein yang terkandung dalam ikan,” kata Wahid.

Untuk itu, pihaknya akan terus mengupayakan dengan melakukan kegiatan yang bersentuhan dengan ikan seperti lomba gemar makan ikan yang pernah diselenggarakan olen DKP sebelumnya. Dan dalam kegiatan itu, sekaligus untuk memberikan sosialisasi akan pentingnya protein

ikan bagi tubuh.

Menurutnya, dengan membiasakan mengkonsumsi ikan akan juga lebih menekan biaya hidup, sebab saat memasak ikan tidak perlu waktu yang lama seperti memasak daging ayam atau sapi.

Sehingga sedikit dapat mengirit biaya dapur.

Tidak hanya itu, diakui Wahid, rendahnya konsumsi ikan di Pamekasan disebabkan karena belum meratanya pasokan ikan di wilayah tersebut, antara pesisir dan perbukitan. sehingga masyarakat yang yang jauh dari pesisir lebih memilih ikan (lauk) yang mudah di dapatkan disekitarnya seperti telur.

Melihat kondisi seperti itu, DKP Pamekasan juga akan mendekatkan ikan kepada masyarakat melalui program budidaya ikan tawar. Program tersebut diharapkan mempermudah membeli ikan bagi masyarakat yang berada jauh dari pesisir seperti di Kecamatan Pegantenan dan Pelangan.

ali syahroni/koran Madura

Sayang, saat ditanya terkait produksi ikan di Kabupaten Pamekasan, pihaknya tidak bisa menjelaskan angka pastinya. Namun, pihaknya memastikan hasil produksi ikan setempat cukup untuk memenuhi kebutuhan semua penduduk setempat sesuai target konsumsi nasional.

Dikatakannya, produksi ikan di Pamekasan setiap harinya tidak bisa di dipastikan, karena memang terkadang hasil tangkapan nelayan melimpah dan terkadang kurang sehingga harus mendatangkan ikan dari luar Pamekasan.

“Hasil tanggapan ikan nelayan dengan hasil budidaya ikan air tawar itu sangat cukup untuk memenuhi tartet 33 kilo per orang dalam satu tahun.

Hanya saja daya minat disini (Pamekasan) rendah, sehingga saat hasil tangkapan ikan melimpah nelayan mengirimkan ikannya ke luar Pamekasan,” ungkapnya. = ALI SYAHRONI/RAH

Madura Sport

KORAN MADURA

KORAN MADURA

SENIN 19 JANUARI 201519| JANUARI No. 0527 |2015 TAHUN IV SENIN

No. 0527 | TAHUN IV

O O

Pemain Incaran Perssu Merapat SUMENEP- Manajemen Perssu Sumenep rupanya tak ingin main-main menatap Divisi Utama yang akan segera digelar musim depan. Terbukti, beberapa pemain incaran mereka selama ini sudah berhasil dibujuk. Kabarnya, para pemain itu sudah ada yang merapat.

Media Officer Perssu Sumenep, M. Ali Humaidi mengaku, selama ini pihak manajemen memang mengincar beberapa pemain berkelas untuk menambah kekuatan Laskar Kuda Terbang

saat menjani laga di Divisi Utama Liga Indonesia. Menurutnya, beberapa pemain tersebut sudah mengaku siap bergabung dengan Perssu musim depan.

Malhum, sapaan akrab Officer

Media Perssu mengatakan, beberapa pemain yang menjadi incaran Perssu selama ini merupakan pemain yang kemampuannya mengolah si kulit bundar di atas lapangan sudah tak diragukan lagi. “Karena kami memang tidak mau main-main,” tukasnya saat dihubungi Koran Madura, Minggu, (18/01).

Selain memiliki skill mumpuni, para pemain itu, secara pengalaman sudah banyak makan asam garam. Pasalnya, dikatakan Malhum, beberapa pemain itu sudah pernah bermain di Divisi Utama. Bahkan, ada pula yang su-

dah merasakan atmosfer pertandingan di Indonesian Super League (ISL).

“Sekarang para pemain itu sudah ada di rumah salah seorang manajemen Perssu. Tapi kami masih belum bisa menyebutkan siapa saja mereka. Yang jelas, mereka sudah berpengalaman.

Karena ada yang sudah bermain di ISL,” ujarnya.

Saat ini, para pemain itu tinggal menunggu proses seleksi pemain yang dalam waktu dekat akan segera dilakukan oleh manajemen Perssu. “Seperti yang pernah saya katakan, yang berhak

menentukanlolos tidaknya pemain itu sepenuhnya tergantung sama pelatih, termasuk mereka.

Makanya mereka juga harus ikut proses seleksi,” tandasnya.

Saat disinggung mengenai pelatih Perssu, menurut dia, kepastiannya masih masih dalam proses. Namun, menurut Malhum, minggu ketiga atau keempat bulan ini sudah dapat diketahui. “Saat ini sudah mengerucut kepada dua atau tiga orang. Tapi saya juga tidak bisa menyebutkan siapa mereka,” pungkasnya. =FATHOL ALIF

KOMITMEN MANAJER PERSEPAM

Said Berjanji Gaji Pemain Tak Akan Nunggak PAMEKASAN - Kebiasaan klub sepak bola di Indonesia ialah sering tidak terbayarnya gaji pemain. Akibat rendahnya biaya operasional dalam tim tersebut.

Sehingga pemain sering menjadi korban tunggakan gaji. Bahkan banyak pemain yang harus beralih profesi karenanya.

Akan tetapi, tunggakan ini hampir dipastikan tidak akan dialami pemain Persepam Madura Utama. Sebab Manajer Persepam Madura Utama (Persepam-MU) Said Abdullah berkomitmen tidak akan menunggak pembayaran gaji pemain yang sudah terjalin kontrak, kata said Abdullah saat mengisi kegiatan ramah tamah manajemen Persepam Madura Utama dengan askap PSSI Pamekasan dan seluruh Klub, serta 26 Pemain Persepam Madura Utama.

Menurut Said, pihaknya akan sekuat tenaga memenuhi kewajibannya sebagai Manajer Persepam MU, terhadap pemain dan tim pelatih. dengan konsekuensi agar tim pelatih dan pemain mampu memenuhi keinginan manajemen yakni menjadi juara divisi Utama, dan tebus ke Indonesia Super liga pada musim Kompetisi tahun 2015 ini.

Lebih lanjut Said menjelaskan, dirinya tidak pernah main-main dalam menangani klub profesional termasuk Persepam Madura Utama. Sehingga target yang diinginkan tersebut harus tercapai. Tentu, harus dukungan seluruh pihak penggemar sebakbola madura.

Sementara mengenai fasilitas yang harus dipenuhi oleh managemen, seperti Bus Pemain.

Said Abdullah berjanji dalam

waktu dekat seluruh fasilitas akan dilengkapi oleh manajemen. Baik fasilitas transportasi maupun fasilitas lainnya.

Said mengaku memasrahkan

sepenuhnya kepada tim pelatih dan pengurus Persepam Madura Utama, untuk meracik tim sebaik mungkin. Hingga pada akhirnya Persepam Madura utana tembus

ke Indonesia Super Liga (ISL).

Said menyatakan pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap kinerja manajemen, Tim Pelatih, dan kualitas tim. Sehing-

ga biaya yang dikeluarkan oleh PT Jempol Madura Utama tidak siasia dan menghasilkan yang sempurna, untuk masyarakat Madura. =Fakih Amyal/RAH

P

KORAN MADURA

SENIN 19 JANUARI 2015 | No. 0527 | TAHUN IV

SENIN 19 JANUARI 2015 No. 0527 | TAHUN IV

P

KORAN MADURA

Pemain Persepam Madura Utama Erol Iba (depan) mengikuti latihan tim yang dilangsungkan di Stadion R. Soenarto, Pamekasan, beberapa waktu lalu. P-MU terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas tim untuk menghadapi kompetisi Divisi Utama 2015.

Selangkah Lagi, Qischil-Faris Didapat

P PEMAIN INCARAN PERSSU MERAPAT MADURA SPORT | O

SAID BERJANJI GAJI PEMAIN TAK AKAN NUNGGAK MADURA SPORT | O

AMEKASAN - Langkah manajemen dan tim pelatih Persepam Madura Utama (PMU) untuk mendatangkan Qischil Gandrumini dan Faris Aditama semakin terbuka. Pasalnya, klub lama kedua pemain tersebut, Persik Kediri dipastikan dicoret dari kompetisi ISL, sehingga status Qischil dan Faris mengambang.

Sebelum ini, status Qischil dan Faris masih digandoli oleh Persik Kediri. Upaya P-MU untuk menggaet kedua pemain itu pun jadi harus tertunda.

Seiring dengan kondisi klub kedua pemain itu yang sedang bermasalah, maka jalan untuk merekrut Qischil dan Faris kembali melebar.

Media Officer P-MU Nadi Mulyadi mengatakan, manajemen telah berhasil menjalin komunikasi yang lebih baik dengan kedua pemain tersebut. Tinggal menunggu waktu saja, Qischil dan Faris akan merapat ke markas

Laskar Sape Kerap.

Selain itu, Nadi juga menyebut saat ini pihaknya tengah mendekati dua nama lainnya, yakni Sandi Firmansyah (Borneo FC) dan Deddy (Persela Lamongan).

Sandi Firmansyah disiapkan untuk menambah kekuatan di bawah mistar gawang. Saat ini P-MU baru memiliki dua penjaga gawang. Untuk mengarungi kompetisi yang panjang, setidaknya tim harus mengontrak dua penjaga gawang lagi.

Adapun Deddy yang berposisi sebagai pemain belakang diproyeksikan untuk menggantikan posisi Aditya Putra Dewa yang hingga kini belum jelas statusnya.

Tetap Diseleksi Menurut Nadi Mulyadi, keempat pemain tersebut nantinya tetap harus mengikuti seleksi dari pelatih kepala P-MU, Widodo C Putro. Status akan dikontrak atau tidaknya sang pemain bergantung

pada keputusan tim pelatih.

Selain itu, pihaknya masih menunggu kepastian bergabung tidaknya Aldair Makatindu.

Meskipun sebelumnya dikabarkan sudah merapat ke P-MU, fak-

tanya sang pemain saat ini masih mengikuti seleksi di Borneo FC. Jika Aldair Makatindu tidak jadi bergabung, maka manajemen akan mengalihkan bidikan kepada striker lain. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH/DAR