Koran Madura

SELASA

1

SELASA 19 PEBRUARI 2013 NO.0059 | TAHUN II

@KoranMadura

Koran Madura

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

19 PEBRUARI 2013

g PAMANGGHI

Lanun Oleh : S. MIla

Pemerhati sosial di Madura

T

ant/r. rekotomo

AMANKAN WASIT. Polisi berupaya mengamankan wasit Ridwan Pahala dari aksi protes para pemain Persitara Jakarta Utara, pada pertandingan lanjutan sepak bola Divisi Utama Liga Indonesia antara PSIS Semarang melawan Persitara, di Stadion Jatidiri Semarang, Jateng, Senin (18/2). Pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan PSIS Semarang.

PEMERINTAHAN

Rindu GBHN, Pimpinan MPR Gelisah JAKARTA-Desakan perlunya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinilai sebagai bentuk kegelisahan pimpinan MPR. Alasannya sistem yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) sudah berbeda.

“Saya kira ini hanya bentuk kegelisahan atau kekhawatiran saja dari pimpinan MPR, karena kewenangan MPR sudah dipangkas sejak amandemen UUD 45,” kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Syamsuddin Haris dalam dialog ‘Urgensi dan relevansi GBHN Kini” bersama Wakil Ketua MPR RI H. Lukman Hakim Saifuddin dan pengajar UI Maswadi Rauf di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (18/2).

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefuddin, menyerukan untuk menghidupkan lagi GBHN dan mengembalikan wewenang MPR untuk menetapkannya.

Menurut Guru Besar Riset ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) ini sama dengan GBHN. Hal ini menjadi konskuensi amandemen UUD NRI 1945, yang tak lagi menjadikan presiden sebagai mandataris MPR RI. “Karena itu rakyat harus memilih presiden dengan memahami visi, misi dan plat form politik pembangunan lima tahun,” tambahnya.

Masalahnya sekarang ini, sambung Syamsuddin lagi, tinggal evaluasi dan kontrol yang baik dari DPR RI dan lembaga tinggi negara yang lain. Namun sayangnya, faktor kepemimpinan itu yang belum menentukan efektifitas kebijakan. “Kebetulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini tak tegas, yang dibuktikan dengan 50 % lebih instruksinya tidak efektif dan tak dijalankan, maka tak relevan ada isu perlu GBHN. GBHN ini bukan solusi, tapi design pemerintah hasil pemilu perwakilan ini memang tak efektif,” tandasnya Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefuddin mengatakan justru yang dibutuhkan saat ini semacam “GBHN”.

Di mana pelaksnaaan pemerintahan ini bisa dievaluasi setiap tahun. Dan, itu bisa dengan apa yang disebut RPJPN yang berlaku mulai 2005-2025.

“Hanya saja bagaimana mengevaluasi pencapaian-pencapaian kinerja pemerintah dalam setiap tahunnya itu, agar arah pembangunan ini jelas dan tidak menyimpang dari konstitusi. Baik di bidang politik, ekonomi, hukum, lingkungan, budaya, nilainilai lokal, dan revisi KUHAP saja belum jelas,” tambah Wakil Ketua Umum DPP PPP ini.

Diakui Lukman, pihaknya khawatir, kalau hanya bergantung pada visi dan misi presiden terpilih, makna dan pelaksanaan arah pembangunan itu hanya akan dijalankan sesuai dengan kepentingan kelompoknya. (cea/abe)

Akhirnya, Angelina Sondakh Dipecat Marzuki: PDtidak Ingin Dihukum Publik JAKARTA-Majelis Tinggi Partai Demokrat akhirnya sepakat untuk memberhentikan salah satu kadernya yang terlibat perkara korupsi, Angelina Sondakh, dari keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemecatan Angie, sapaan Angelina, ini merupakan salah satu upaya bersih-bersih Partai Demokrat. “Permintaan majelis tinggi semua dibersihkan. Angie akan diPAW (pergantian antar-waktu),” ujar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie, di Jakarta, Senin (18/2).

Angie saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR dan duduk di Komisi X. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis berupa hukuman 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider kurungan enam bulan kepada Angelina Sondakh alias Angie. Hakim menilai, Angie terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan menerima pemberian berupa uang senilai total Rp 2,5 miliar dan 1.200.000 dollar AS dari Grup Permai.

Meski sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor, perempuan yang kerap disapa Angie itu masih berstatus sebagai anggota DPR nonaktif dan terima gaji meski tidak pernah kerja karena tinggal di penjara. “Ada permintaan majelis tinggi agar Angelina di-PAW,” kata dia.

Dia menjelaskan, partainya akan melakukan tindakan tegas jika terbukti korupsi.

Angelina Sondakh sudah divonis 4,5 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Selama ini, Partai

Demokrat berdalih tidak memecat Angie lantaran belum ada keputusan hukum yang tetap. Hal ini pun disadari Marzuki.

Meski partainya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, kata Marzuki, PD juga tidak ingin dihukum publik. “Selama ini tidak diproses sehingga lambat. Sebenarnya kami ingin ada asas praduga tak bersalah tapi jangan sampai kami dihukum publik,” kata Ketua DPR itu.

Sejak menjadi tersangka sampai akhirnya divonis, Angie masih menjadi anggota DPR. Angie pun masih menerima gaji pokok anggota Dewan sebesar Rp 15,9 juta setiap bulannya.

Badan Kehormatan DPR tidak bisa memberhentikan Angie lantaran belum ada keputusan hukum tetap. Pemberhentian Angie hanya bisa dilakukan jika Fraksi Partai Demokrat menggantikan Angie dengan kader Demokrat lainnya.

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI Siswono Yudhohusodo menegaskan, pemecatan Angelina Sondakh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru akan dilakukan setelah putusan hukum yang dijatuhkan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde. Saat ini, terpidana kasus dugaan penerimaan suap kepengurusan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional itu

masih diberhentikan sementara oleh BK. “Angie diberhentikan sementara sebagai bentuk hormat legislatif ke yudikatif. Kita menunggu hukum tetap, setelah itu baru dihentikan,” pungkas dia. (aji)

NARKOTIKA

Mahasiswi Tertangkap Selundupkan Bahan Narkotik

PEKANBARU-Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pekanbaru menggagalkan penyelundupkan narkotika metam-

phetamine seberat 512 gram dari Malaysia yang dibawa seorang mahasiswi berinisial RF di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Provinsi Riau.

“Status tersangka RF adalah mahasiswi salah satu universitas di Riau,” kata Kepala Kantor BC Pekanbaru, Aminuddin, di Pekanbaru, Senin.

Aminuddin menjelaskan, penangkapan RF terjadi pada hari Minggu lalu (17/2) sekitar pukul 14.30 WIB. Metamphetamine yang disita berbentuk kristal bening seberat 512 gram, yang biasa digunakan untuk bahan baku dari narkotika jenis sabu dan ekstasi.

“Estimasi nilai barang kurang lebih sekitar Rp768 juta,” katanya.

Mengenai kronologis penangkapan, Aminuddin mengata-

kan petugas BC di Bandara Pekanbaru mencurigai gerak-gerik tersangka RF yang baru mendarat dari Kuala Lumpur, Malaysia, menggunakan pesawat maskapai Air Asia dengan nomor penerbangan AK 1340. Kecurigaan petugas diperkuat dengan hasil pemindaian X-ray terhadap koper milik perempuan itu, yang dicurigai ada barang disembunyikan di dinding samping koper.

“Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, ternyata ditemukan dua paket bungkusan berisi kristal bening diduga narkotika yang disembunyikan pada dinding koper,” ujarnya. (ant/zita/beth)

ahun 1998 lalu di mana awal reformasi dimulai, Taufiq Ismail menulis puisi; Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada dekan, dekan takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, dan presiden takut pada mahasiswa.

Di lingkaran setan lainnya; Raja minta upeti ke patih, patih cari ke punggawa, punggawa minta ke pengusaha, pengusaha adalah orang dekat raja.

Setelah reformasi 15 tahun lamanya, upeti nyaris tidak terdengar meski bukan berarti hal itu tidak ada. Ia ada karena raja telah menjadi segalanya; pengusaha, punggawa, patih, dan bisa menjadi apa saja karena raja berkuasa.

Cerita raja yang seperti ini juga pernah terjadi saat Raja Nebukadnezar, seorang pemimpin dari Kasdim, kekaisaran yang juga dikenal sebagai Neo Babilonia, dan tercatat sebagai penjahat besar dalam Alkitab melalui militer tiada banding serta kekuatan politik tak terkalahkan selama 70 tahun. Nebukadnezar menganggap dirinya sebagai Ketua Majelis Tinggi, meminjam bahasa SBY. Nebukadnezar yang penjahat, lakilaki, dan ternyata Setelah tidak semua penja- reformasi hat itu maskulin. Tao 15 tahun Jing, gadis 20 tahun lamanya, asal Provinsi Yunnan, upeti selatan China, ini nyaris tidak menggegerkan me- terdengar dia internasional saat meski menjadi terpidana bukan mati termuda sepanjang sejarah peradilan berarti hal modern Negeri Tirai itu tidak Bambu. Dia dicokok ada. polisi pada awal 1991 lantaran membawa narkotika dalam jumlah besar dalam tas plastik di bandar udara Beijing. Perempuan cantik ini dihukum mati, ditembak saat fajar datang lebih pagi.

Ada juga Patricia Hearst cucu dari Randolph Hearst. Perempuan itu membingungkan, karena berhasil mengecoh meski sebenarnya perampok bank paling menggegerkan Amerika Serikat di tahun 1970-an. Ia terpantau kamera merampok dua bank di San Fransisco sambil menenteng senapan mesin.

Ada juga Heather Johnston dan Ashley Miller asal Achworth, Georgia, Amerika. Karena butuh uang, mereka merancang perampokan dan bekerjasama dengan kasir bank di kota mereka supaya penggarongan uang berjalan lancar. Begitu pula Monique Awoki, ketua Geng Pirang Brasil. Ia hebat, supaya tidak mencurigakan, Awoki mengharuskan anggota gengnya tampil cantik dan cerdas. Tidak sedikit anak buahnya mampu berbicara lebih dari tiga bahasa.

Beberapa diantaranya bahkan lulusan kampus ternama. Tetapi akhirnya, ia ditangkap polisi di Sao Paulo saat hendak kabur ke luar negeri.

Terakhir, Bonnie Elizabeth Parker, perampok dan pembunuh berantai, namanya diabadikan dalam banyak novel, komik, serial televisi, dan film.

Bonnie Parker bersama kekasihnya Clyde Barrow merampok puluhan bank di Amerika selama masa depresi ekonomi pada 1931-1934. Usianya saat aktif merampok di seantero Amerika baru 19 tahun. Meski wajahnya ayu dan terlihat lemah lembut, Bonnie tidak segan membunuh orang. Tercatat sembilan polisi dan belasan warga sipil tewas saat mereka merampok. Petualangan Bonnie berakhir pada 1934 di Negara Bagian Lousiana. Polisi menembak mati.

Pendek kata, lanun itu tidak harus kere tetapi ia bisa cantik, seorang putri, gagah dan kaya. Bisa raja, (oknum) serdadu, polisi, jaksa, hakim atau siapa saja dengan bentuk yang berbeda-beda dalam menggarong. Seperti Putri Solo yang kaget ketika harus dipanggil KPK karena raja di sampingnya melakukan pekerjaan yang tidak biasa. =

Kiblat Suatu sore Matrawi yang baru datang dari Mekkah itu shalat di dalam kamarnya sendirian dengan cara yang aneh; ia menghadap ke selatan.

“Lho kek kok menghadap ke selatan, kiblat kan di barat” tegur cucunya yang mau berangkat ke mushalla.

“Ah, kamu ini anak kecil tahu apa.. asal kamu tahu aja di Mekkah sana shalat ya kadang ke utara, kadang juga ke selatan”. jawab Matrawi tanpa ragu.

Cak Munali

2

SUMENEP

SELASA 19 PEBRUARI 2013 NO.0059 | TAHUN II

TRANSPORTASI UDARA

Komersialisasi Bandara Trunojoyo Molor

ant/dedhez anggara

KESULITAN BAHAN BAKU. Sejumlah pekerja menjemur kerupuk ikan di sentra produksi kerupuk, Kenanga, Indramayu, Jawa Barat, Senin (18/2). Pengusaha kerupuk ikan mengeluhkan sulit mendapat bahan baku ikan remang dari nelayan akibat dampak cuaca buruk beberapa waktu lalu.

DATA KEPENDUDUKAN

Perekaman e-KTP Tak Ganggu Pilgub SUMENEP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep mengklaim proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang berlangsung hingga 31 Oktober 2013 tidak akan mengganggu pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Timur yang akan berlangsung pada bulan Agustus 2013.

“Kami jamin proses perekaman e-KTP tidak akan mengganggu jalan proses pesta demokrasi di Pilgub mendatang. Sebab, kami telah memiliki data yang selalu siap jika dibutuhkan untuk keperluan Pilgub Jatim tersebut,” ujar Plt Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Sumenep Ahmad Zaini, Senin (18/2).

Zaini mengaku, pihaknya terus melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk Pilgub Jatim. Saat ini sudah tercatat sebanyak 967 ribu

pemilih di Sumenep pada pemilihan Pilgub Jatim.

“Kami setiap hari terus melakukan pengecekan dan validasi data yang telah ada.

Jika ditemukan data yang ganda langsung dicoret dan dihapus dari daftar calon pemilih,” jelasnya.

Pihaknya saat ini hanya menunggu petunjuk teknis dari Jawa Timur terkait dengan Pilgub yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. “Ya, saat ini, kami tengah menunggu petunjuk dari Provinsi Jawa Timur mengenai teknis terkait dengan Pilgub tersebut,” paparnya.

Sebelumnya, Disdukcapil telah menghapus ribuan data ganda, dan mayoritas warga Kepualauan Kangean. Sebab di daerah ini masyarakatnya banyak yang menjadi TKI di luar negeri sehingga seringkali memperbarui data meski orangnya tetap sama. (sai/ mk)

KECELAKAAN

Bus Masuk Sungai Akibat Rem Blong JAWA TIMUR - Bus Rosalia Indah jurusan Tangerang-Madiun terjun dari jembatan dan masuk ke sungai sedalam lebih dari lima meter akibat rem blong di Jalan Raya NgawiMagetan, Desa Keras Wetan, Kecamatan Geneng, Ngawi, Jawa Timur, Senin (18/2).

Bus bernomor polisi AD-1505-CA itu tercebur ke sungai setelah menghindari motor dan mobil yang hendak menyeberang di pertigaan jalan tersebut. Arus lalu lintas di pertigaan yang juga dekat dengan pasar itu terpantau cukup ramai terutama pagi hari. Petugas polisi lalu lintas polres setempat juga selalu mengatur arus lalu lintas saat pagi.

“Saya sudah memberi aba-aba untuk menyeberangkan motor dan mobil dulu, namun bus tetap melaju. Akibatnya bus oleng dan keluar dari jembatan lalu masuk sungai,” ujar petugas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Ngawi yang mengatur arus lalu lintas setempat, Brigadir Kepala Sukamto.

Menurut Bripka Sukamto, diduga bus tetap melaju akibat rem blong. Sebab di lajur jalan bekas laju bus tidak ditemukan bekas pengereman sama sekali.

“Saya sempat melihat sopirnya bingung mengendalikan laju bus. Akhirnya ia banting setir ke kiri dan tercebur ke sungai,” terang Sukamto.

Beruntung bus tidak melaju dengan kecepatan tinggi karena akan melewati pertigaan.

Kecepatannya diperkirakan hanya sekitar 60 kilometer per jam.

Tidak ada korban jiwa

dalam kejadian ini, namun sejumlah penumpang bus mengalami luka ringan dan berat, termasuk sang sopir dan kondektur. Korban luka dirawat di beberapa tempat, yakni Puskesmas Geneng, RSUD dr Soeroto Ngawi, dan Rumah Sakit Widodo Ngawi.

Saat kejadian bus mengangkut sekitar 25 penumpang.

Dugaan rem bus yang mengalami blong juga dibenarkan oleh kondektur bus nahas tersebut, Nurdiwanto.

Menurutnya, sang sopir sudah berusaha mengerem namun bus tetap melaju.

“Sudah direm berkalikali tapi tidak bisa, mungkin remnya blong,” tutur Nurdiwanto saat dirawat di Puskesmas Geneng, Kabupaten Ngawi.

Sementara, salah satu penumpang bus, Suharti, mengatakan saat kejadian ia dalam kondisi setengah tertidur. Saat itu bus melaju pelan.

“Jalannya bus cukup pelan, namun tiba-tiba langsung melewati pembatas jembatan dan tercebur ke sungai,” ujar Suharti yang merupakan penumpang dari Tangerang tujuan Madiun ini.

Hal yang sama dikatakan saudara Suharti, Asri. Setelah tahu bus masuk sungai, ia berusaha keluar dari salah satu pintu bus. Dirinya juga sempat tertindih kursi dan penumpang lain.

Asri dan dua saudaranya sedang dalam perjalanan pulang kampung ke Trenggalek.

Rencananya, dari Madiun mereka melanjutkan perjalanan ke Trenggalek. Beruntung mereka selamat dan hanya mengalami luka lecet. (ant/mk)

DPRD Akan Berlakukan Raperda Pengawas PNS SUMENEP — Komisi D DPRD Sumenep akan segera memberlakukan raperda pengawas pegawai negeri sipil (PNS). Untuk mengontrol dan menindak PNS yang melanggar nantinya akan ada polisi khusus.

Anggota Komisi D Nur Asyur menjelaskan, raperda tersebut sebagai satu cara untuk meminimalisir halhal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh PNS. Menurutnya, banyaknya PNS yang berbuat tidak terpuji karena obsesi mereka sebagai PNS pada awalnya hanya demi tujuan karir dan keamanan hidupnya semata. Mereka kurang memiliki komitmen moral dan kemanusiaan yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai kinerjanya masingmasing.

Selain dengan raperda tersebut, ia mengimbau penambahan sejumlah PNS sebaiknya dilakukan secara bertahap sesuai pengabdian maupun golongannya.

“Tahapan-tahapan tersebut nantinya tetap menjadi acuan dan pola yang tidak melunturkan komitmennya setelah diangkat sebagai PNS. Sebab umumnya seseorang yang ingin jadi PNS tujuannya lebih banyak gengsi dari pada mengamalkan keilmuan atau keahlian yang dimilikinya,” katanya, Senin (18/2).

Ditempat berbeda Plt Sekrataris Daerah (Sekda) Hadi Soetarto menjelaskan,

bahwa untuk mendongkrak kinerja birokrasi pihaknya memiliki parameter yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Setiap tahunnya, menurut Hadi, pemerintah melakukan evaluasi kinerja yang dibagi kepada kelompokkelompok SKPD. Baik dinas, badan, kantor, UPT kecamatan, kesehatan, pendidikan.

Dari evaluasi kerja tersebut, pemerintah tahu SKPD mana yang memiliki kinerja baik dan sebaliknya. “SKPD yang berkinerja baik akan mendapat reward (penghargaan), yang tidak akan didorong agar memiliki kinerja baik,”jelasnya, Kamis (14/02) kepada Koran Madura.

Ia menambahkan untuk menuju reformasi birokrasi, lebih dulu pemerintah harus melakukan revitalisasi semua aspek. Menurutnya, revitalisasi tersebut ialah dimulai dari kelembagaan, mengurai tugas pokoknya, kemudian revitalisasi dari distribusi sejumlah PNS sesuai dengan kinerjanya masing-masing.

Keberadaan PNS tetap didasarkan kepada analisa jabatan (ANJAB) dan analisa beban kerja (ABK). Dari hasil

ANJAB maupun ABK tersebut PNS didistribusikan ke tiaptiap SKPD. “ANJAB maupun ABK selama ini sudah dimiliki pemerintahan Sumenep.

Keduanya sebagai salah satu instrumen pengukur baik dan tidak baiknya suatu SKPD” ungkapnya.

Ia menyebutkan dari hasil analisa ANJAB, sebetulnya masih banyak unsur di SKPD yang membutuhkan staf. Sebab SKPD di Sumenep masuk dalam kategori maksimal sesuai Permendagri no 47 tahun 2007. Kreteria jumlah maksimal ada tiga yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan dukungan APBD. SKPD yang tambun nantinya akan didistribusikan kepada SKPD yang kurus.

Karena hanya dengan cara begitu, menurutnya, semua tugas maupun wewenang masing-masing SKPD akan bisa selesai dengan baik.

Sampai akhir tahun 2012, jumlah PNS di Kabupaten Sumenep tidak kurang dari 12 ribu orang, termasuk guru, setara dengan 1, 25 persen dari hampir populasi 1.041.915 jiwa penduduk Sumenep yang luas wilayahnya 2.093,45 km².

Angka tersebut belum termasuk tenaga honorer, baik K1 maupun K2 yang secara bertahap akan segera diangkat sebagai calon PNS. (athink/mk)

SUMENEP – Pengoperasian komersialisasi Bandar Udara Trunojoyo di Kabupaten Sumenep molor dari jadwal yang di rencanakan.

Selain panjang landasan pacu yang tidak memenuhi standar, juga terkendala harga tiket yang terlalu tinggi. Target komersialisasi penerbangan yang semula direncakanan akhir tahun 2012 lalu hingga saat ini belum melayani penerbangan.

Kepala Dinas Perhubungan Sumenep Hery Koentjoro Pribadi kepada wartawan menjelaskan, saat ini panjang run way atau landasan pacu yang ada hanya 1.160 meter dan hanya bisa di landasi pesawat dengan kapasitas penumpang di bawah 20 orang.

Kondisi ini, menurut Hery, memaksa pihak Pemkab untuk menambah panjang runway menjadi 1400 meter agar bisa di landasi pesawat jenis ATR 72 dengan kapasitas penumpang di atas 70 penumpang dan hal ini akan berdampak pada harga tiket. “ Hal ini akan menekan tingginya harga tiket Sumenep–Surabaya butuh uang 200 ribu. Kami tidak ingin membebani masyarakat dengan harga tiket yang terlalu mahal,” katanya di ruang

kerjanya Senin (18/2).

Heri menambahkan, saat ini ada satu maskapai penerbangan yang sudah menandatangani kontrak dengan Pemkab, yakni Wings Air dengan pesawat jenis ATR 72 yang bersedia mengoperasikan armadanya dari Bandara Trunojoyo Sumenep.

“Namun, permintaan pihak Wings Air memberikan syarat pada kami, yaitupemanjangan landasan pacu menjadi 1400 meter,” katanya.

Ia menjelaskan, Pemkab Sumenep di awal tahun 2013 ini akan kembali menambah panjang runway menjadi 1400 meter. “Kami targetkan bulan Juni pembebasan lahan untuk perpanjang runway harus sudah selesai,” imbuhnya.

Selain itu, Pemkab Sumenep juga tengah menjalin komunikasi dengan kabupaten lain seperti Gresik dan Banyuwangi untuk menggagas konsep penerbangan perintis yang melibatkan tiga kabupaten.

“Karena belum bisa melayani rute komersial, saat ini Bandara Trunojoyo hanya difungsikan sebagai tempat latihan terbang para siswa sekolah penerbangan,” jelasnya. (edy/mk)

ant/yusran uccang

PERTUMBUHAN JUML AH PENUMPANG. Dua anak laki-laki melambaikan tangan ke arah pesawat yang melintas di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel, Minggu (17/2). PT Angkasa Pura I (Persero) memproyeksikan jumlah penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin pada 2015 mencapai 13 juta orang per tahun.

PILKADES SERENTAK

Pilkades akan Dilaksanakan Dua Tahap SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep memutuskan pelaksanaan pemilihan kepada desa (pilkades) tahun 2013 akan dilaksanakan dua tahap. Tahap pelaksanaan pilkades dibagi ke daratan dan kepulauan.

Demikian disampaikan Kasubag Pemdes Pemerintah Kabupaten Sumenep, Supardi, saat hearing dengan Komisi A DPRD setempat, Senin (18/2). Keputusan tersebut hasil pertemuan Bupati Sumenep KH. A. Busyro Karim dengan jajaran polisi resort setempat saat membicarakan pengamanan pilkades beberapa waktu lalu.

Pemkab sudah mengirimkan surat edaran tersebut kepada sejumlah desa yang akan melakukan pilkades. Namun, keputusan tersebut, menurut Supardi, bisa berubah.

“Perubahan tersebut berubah ketika Bapak Bupati Sumenep melakukan rapat dengan pihak kepolisian. Menurutnya, pelaksanaan untuk sementara

waktu dibagi menjadi dua bagian, yaitu darat dan kepulaun. Sebab, keterbatasan personel dari kepolisian dalam melakukan pengaman disaat pelaksanaan mendatang,” kata Supardi.

Tidak memungkinkannya pilkades dilakukan secara serentak dalam satu hari, menurut Supardi, karena keterbatasan personel kepolisian yang akan melakukan pengamanan yang hanya berjumlah 450.

Sementara untuk memastikan keamanan pelaksanaan

pilkades, Bupati meminta setiap tempat pelaksanaan pilkades minimal dijaga oleh sepuluh aparat kepolisian.

Pada tahun ini akan ada 215 desa yang akan menggelar pilkades. Sebagaimana dalam surat edaran, 191 desa akan melakukan pemilihan kepala desa pada tahap pertama, yaitu pada bulan Mei, sedangkan sisanya akan melaksanakan pilkades pada bulan Oktober.

Ketua Komisi A DPRD Sumenep, Abrori Mannan,

mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Menurutnya, jika pelaksanaan pilkades serentak hanya karena keterbatasan aparat keamanan, bisa dicarikan jalan keluar dengan meminta bantuan kepada daerah luar Sumenep.

“Kiranya kalau hanya masalah keamanan, kita bisa bekerjasama dengan kepolisian dari tiga kabupaten di Madura,” katanya.

Selain itu, menurutnya, pemilihan kepala desa serentak merupakan perihal yang harus dilakukan. “Ka-

sai/koran madura

HEARING. Perwakilan dari Kasubag Pemdes Pemerintah Kabupaten Sumenep saat hearing dengan Komisi A DPRD Sumenep terkait persiapan rencan pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Sumenep, Senin (18/2).

rena ini adalah hal sangat signifikan, maka harus dilakukannya,” jelasnya.

Anggota Komisi A DPRD Sumenep Khozaini Adhim dan Abd Hamid Ali Munir menilai kebijakan tersebut menyalahi ketentuan.

Mengeluarkan kebijakan penjadwalan pilkades tanpa ada koordinasi dengan legislatif. ”Kita merasa dilecehkan.

Padahal, kami selaku pihak legislasi yang telah menganggarkan pelaksanaan pilkades serentak tersebut, tahu-tahu pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan pilkades malah tidak serentak,” kata Khozaini.

Karena hearing tersebut tidak dihadiri langsung kepala bagian kabag pemdes, Abrori mengaku akan memanggilnya kembali.

“Kami dalam waktu dekat akan mengundang semua elemen untuk duduk bersama menyelasaikan persoalan pilkades serentak ini. Termasuk diantaranya dari pihak kepolisian selaku aparat pengamanan yang meminta agar pilkades tidak dilakukan serentak dalam satu hari dengan alasan keterbatasan personel. “ ungkapnya. (sae/edy/mk)

SUMENEP

Sekolah di Kepulauan Minim Fasilitas

KURIKULUM 2013

SUMENEP – Sejumlah sekolah di daerah kepulauan kekurangan fasilitas pendidikan. Seperti Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam di Pulau Sepudi. Sekolah hanya memiliki empat ruang kelas sehingga waktu masuk sekolah harus giliran, pagi dan siang. ant/ regina safri

SOSIALISASI KURIKULUM BARU. Ratusan guru menyimak penjelasan Mendikbud Muhammad Nuh tentang kurikulum 2013 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bantul.

Tiga SMA Jadi Lokasi Sosialisasi Kurikulum SUMENEP - Tiga sekolah menengah atas di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, bakal menjadi lokasi sosialisasi kurikulum 2013 bagi semua guru di daerah tersebut.

“Hingga sekarang memang belum ada jadwal pasti pelaksanaan sosialisasi. Namum, informasi dari pihak terkait di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sosialisasi akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep A Masuni di Sumenep, Senin (18/2).

Tiga lokasi yang ditetapkan untuk sosialisasi kurikulum 2013 adalah SMAN 1 Sumenep di Kecamatan Kota, SMAN 1 Kalianget di Kalianget, dan SMAN 1 Bluto di Bluto.

“Seluruh guru SMA akan diundang untuk mengikuti sosialisasi kurikulum 2013.

3

SELASA 19 PEBRUARI 2013 NO.0059 | TAHUN II

Pelaksanaan sosialisasi masih menunggu informasi dari Kemendikbud,” ujarnya.

Ia menjelaskan, personel tim yang akan menyosialisasikan materi kurikulum 2013 langsung dari Kemendikbud.

“Kami memang masih menunggu informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan sosialisasi kurikulum 2013, baik bagi sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), maupun SMA, dari Kemendibud,” ucapnya.

Masuni juga mengemukakan belum menetapkan lokasi sosialisasi kurikulum 2013 tingkat SD dan SMP. “Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait di Kemendikbud, karena sosialisasi kurikulum 2013 dipastikan dilakukan per daerah. Kapan pun jadwal sosialisasinya, kami siap,” kata Masuni. (ant/ mk)

Guru MI Nurul Islam Syukron menuturkan, sejak berdiri pada tahun 1998 sekolahnya belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Gedung sekolah yang merupakan bekas bangunan pondok pesantren sampai saat ini belum diperbaiki.

Kekurangan fasilitas dan sarana prasarana mengakibatkan sekolah tidak bisa menggunakan buku paket sesuai dengan kurikulum saat ini.

“Seperti buku yang masih memakai buku lama, ruang baca bagi siswa tidak ada, tidak adanya penyediaan WC dan kamar mandi,” tuturnya, Senin (18/2).

Hal senada juga disampaikan tenaga pengajar asal Desa Ketupatan Kecamatan Raas, Kholis. Ia mengatakan, sejak dia mengajar hingga sekarang, pengadaan fasilitas pendidikan untuk sekolah masih jauh dari harapan, walaupun masalah bantuan kadang memang juga ada. “Tetapi jika ada hubungannya dengan infrastruktur pendidikan maka akan banyak alasan,” katanya.

Dia menambahkan, tidak hanya infrastruktur pendidikan yang merasa dianaktirikan, tetapi sejumlah akses jalan baik di Kecamatan maupun pedesaan terlihat banyak yang rusak. Ada banyak ja-

lan tidak layak pakai. “Potret kepulauan begitulah, Mas. Ini fakta bukan hanya buat-buat, sering dianaktirikan,” ujarnya.

Hal serupa juga terjadi di Kepualauan Sepudi, bahkan bisa dikatakan lebih parah.

Ada banyak gedung-gedung sekolah yang hampir roboh, atapnya bocor dan lantainya becek. “Bahkan kalau ada angin, murid dibawa keluar khawatir gedung itu roboh,” kata Salam, wali murid di Desa Nunggonong.

Mereka semua meminta pemerintah daerah mengakomudir harapan warga kepulauan tersebut guna mendungkung peningkatan pendidikan dan perekonomian masyarakat kepulauan.

Pemerintah dalam mengatagasi ketimpangan tersebut pada tahun 2013 menggagarkan dana sekitar Rp 88 miliar untuk infrastruktur kepulauan. (sym/mk)

ant/m agung rajasa

LABA PENDAPATAN PELINDO. Warga melintas dengan sepeda berlatarbelakang kapal yang bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (18/2). PT Pelindo II (Persero) mencatat kenaikan pendapatan signifikan pada tahun 2012 sebesar Rp 5, 632 triliun, naik 27% dibanding pendapatan tahun 2011.

KEBAKARAN

Rumah Warga Terbakar Diduga Akibat Tungku SUMENEP - Rumah milik warga Desa Marengan Laok, Kabupaten Sumenep Abdurrahman, Senin (18/2), terbakar diduga akibat tungku yang masih berisi sisa kayu pembakaran.

“Itu baru dugaan. Istri pemilik rumah memang sempat memasak di tungku dan membiarkan sisa kayu pembakarannya menyala atau tidak disiram air hingga padam,” kata Kapolsek Kalianget AKP Suwardi di Sumenep, Jawa Timur.

Rumah milik pasangan Abdurrahman-Haruna itu merupakan bangunan “panggung” yang dindingnya berbahan dasar kayu.

“Rumah tersebut terbakar

sekitar pukul 10.15 WIB dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut,” ujarnya.

Ketika rumahnya terbakar, kata dia, pemiliknya sedang berada di rumah anaknya yang sedang menggelar syukuran.

“Hampir seluruh bagian rumah dan isinya terbakar, termasuk uang sekitar Rp5 juta yang diletakkan di bawah kasur,” paparnya.

Satu mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Sumenep berada di lokasi rumah terbakar dan melakukan pembasahan di tempat kejadian perkara.

“Kami masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti terbakarnya rumah tersebut sekaligus nilai kerugian materialnya,” kata Suwardi. (ant/mk)

SUMENEP - Puluhan hektar tanaman padi di pulau Kangean Kabupaten Sumenep terancam gagal panen karena terserang hama. Kemunculan hama tersebut diduga akibat dari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan.

Puluhan hektar lahan persawahan yang terserang hama itu tersebar di tujuh desa, yaitu Desa Angon-angon, Gelaman, Kolo-kolo, dan Desa Buddi, Kecamatan Kangaian.

Selain itu, kawasan Desa Angkatan dan sawah Sumur juga terserang hama.

Kabid Sumberdaya dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sumenep, Qurratul Aini mengatakan, penyebab serangan hama itu diantaranya dikarenakan para petani sejak awal musim tanam tidak memperhatikan budi daya tanaman sehat, semisal pengolahan tanah yang kurang baik, penggunaan pupuk kimia yang terlalu banyak, salurun irigasi yang kurang baik, dan juga pemilihan bibit yang kurang selektif.

“Seharusnya petani dari awal sudah melakukan antisipasi sehingga tanaman padi tidak mudah diserang hama.

Dan petani dapat menikmati hasil panen padi tahun dengan sempurna,” ujarnya,

Senin (18/2).

Disinggung apakah tanaman padi tersebut masih bisa diselamatkan, Qurratul Aini mengaku tidak bisa memastikan. Namun, sekitar enam persen sudah gagal, sedangkan sisanya tergantung pada petani dengan mempertimbangkan apakah lebih menguntungkan diobati atau malah dibiarkan.

“Kalau padinya sudah hampir menguning, ya percuma untuk diobati, tapi jika masih kecil lebih baik diobati,” imbuhnya.

Qurratul meminta petani tidak tergantung pada bantuan pemerintah, melainkan bisa mengatasi sendiri serangan hama tersebut, diantaranya untuk hama penggerek batang bisa diaobati dengan pestisida pansel, dengan ukuran masing-masing hektar 1 liter pestisida, sedangkan untuk santo monas, bisa diobati dengan nordok.

“Ketersediaan padi di Sumenep selama ini sepertiganya dipasok dari Pulau Kangean, karena dari 24 ribu hektar lahan padi produktif di Sumenep, 6.000 hektar diantaranya berada di pulau Kangean.” pungkasnya (sai/ rif/mk)

Sejumlah Sekolah Masih Terendam Banjir

Calon Kepala Desa Mulai Tebar Simpati tersebut sudah menjadi buah bibir di masyarakat, walaupun menurut informasi, pilkades masih akan dilaksanakan pada bulan Mei, tetapi suhu politik jelang pesta demokrasi tingkat desa sudah terlihat memanas,” kata HU, Senin (18/2).

Demikian juga di Desa Dungkek, Kepala Desa Fudaili sudah menggadang-dagang untuk mencalonkan istrinya karena sudah dua periode menjabat sebagai kepala desa.

Zali yang pada pemilihan sebelumnya mendukung Fudaili, saat ini siap meranaikan bursa pemilihan kepada desa.

Dan Ahmad Su’ud yang pada pemilu sebelumnya kalah pada Fudaili.

Pengamatan Koran Madura, disejumlah desa yang akan menggelar pilkades mulai membuka pendaftaran.

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Dungkek Abd Kafi menjelaskan, saat ini panitia belum membuka pendaftaran karena masih membahas anggaran pelaksanaan pilkades.

“Tapi tetap akan dilaksanakan pada 20 Mei,” tuturnya, Senin (18/2). (sym/mk)

Puluhan Hektar Padi Terserang Hama

BANJIR

PILKADES

SUMENEP - Calon kepada desa yang akan berlaga pada pemilihan kepala desa Mei mendatang, saat ini sudah mulai menarik simpati masyarakat. Suhu politik mulai memanas antar calon yang akan berebut jadi orang nomor satu di desanya.

Seperti yang terjadi di desa Gapura Timur Kecamatan Gapura. Incumbent Qusyairi yang diwacanakan akan mencalonkan kembali sebagai kepala desa sering menggelar silaturahmi dengan masyarakat setempat.

Menurut penuturan warga yang meminta namanya disamarkan menjelaskan, tidak sesering ahkir-akhir ini kepala desa bersilaturahmi dengan masyarakata.

Sementara lawan politiknya, Hozairi yang juga akan meramaikan pemilihan kepala desa Gapura Timur mulai inten mengadakan istighasah sebagai sarana komunikasi dengan warga.

Namun, menurut warga setempat, diantara mereka belum ada yang secara terangterangan untuk mencalonkan diri. “Desa saya dua calon

PERTANIAN

sai/ koran madura

HANGUS. Sejumlah warga sedang memeriksa sisa-sisa harta benda yang bisa diselamatkan dari bangunan rumah Abdurrahman yang hangus terbakar di Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget, Senin (18/2).

JAWA TIMUR - Luapan Bengawan Solo di Bojonegoro, Jatim, Senin, masih merendam sejumlah gedung SDN, namun pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan termasuk pelaksanaan “try out”.

“Pelaksanaan ‘try out’ tetap berjalan, setelah para siswa kerja bakti membersihkan ruangan yang baru surut dari banjir,” kata seorang guru di SDN Mulyoagung, Kecamatan Kota Sunaryo, Senin (18/2).

Hanya saja, lanjut dia pelaksanaan “try out” tidak bisa berjalan tepat waktu karena para guru di SDN setempat datang agak terlambat, sebab baru pulang rekreasi.

“Pelaksanaan ‘try out’ agak siang,” ujarnya.

Di SDN setempat, air luapan Bengawan Solo masih merendam pekarangan sekolahan’ sehingga para siswa yang masuk ke ruangan terpaksa harus mencopot sepatunya.

“Air banjir sempat masuk ruangan sekitar 15 centimeter, tapi tidak ada barang inventaris yang rusak,” jelas Sunaryo didampingi petugas kebersihan di SDN setempat.

Di SDN Banjarjo di Desa Banjarjo, Kecamatan Kota para siswa yang sudah datang ke sekolahan terpaksa pulang kembali, karena pekarangan sekolahan setempat masih terendam air banjir.

Di pintu gerbang yang tertutup menempel kertas yang berisi tulisan siswa diliburkan dan masuk kembali, Selasa (19/2).

“Pelaksanaan ‘try out’ ditunda tidak apa-apa diperbolehkan kok,” jelas seorang guru di SDN Banjarjo, Rini.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro Husnul Quluq dan Kepala Bidang TK, SD Disdik Akhyar yang dihubungi melalui telepon selularnya beberapa kali tidak berhasil.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro Machmuddin menjelaskan, SDN yang terendam air banjir luapan Bengawan Solo sebanyak 17 SDN. Meski masih terendam air banjir, menurut dia pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar termasuk pelaksanaan “try out” tetap berjalan.

“Di sebagian SDN genangan air banjir mulai surut, tapi pelaksanaan ‘try out’ tetap jalan,” ucapnya.

Lampaui Tanggul Tinggi air akibat banjir Bengawan Solo di Bojonegoro, Jatim, Senin, mulai melampau tanggul Grape di Kecamatan Kanor, namun warga dengan jajaran muspika setempat berusaha mengamankannya dengan menutup karung yang diisi tanah.

“Tanggul Bengawan Solo di Grape yang mengalami penurunan itu tercatat sepanjang 50 meter, tapi sejak Senin dini hari tanggul yang terkena luberan air Bengawan Solo panjangnya sudah mencapai tujuh meter,” kata Camat Kanor, Darmawan.

Saat ini, jelas dia, jajaran muspika dengan warga berusaha mengamankan luberan air itu dengan cara tanggul ditutup dengan karung plastik yang diisi tanah.

“Penutupan tanggul di Grape dengan karung plastik yang diisi tanah sudah menghabiskan 1.000 karung, karena masih kurang kami minta tambahan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2.000 karung,” jelasnya.

Menurut dia, kalau tanggul di Grape jebol air banjir akan merendam pemukiman warga dan areal tanaman padi di sejumlah desa di Kecamatan Kanor, bahkan air bisa menjangkau wilayah Kecamatan Baureno.

“Tanaman padi di sejumlah desa di Kecamatan Kanor rata-rata baru mulai tanam,” ucapnya.

Ia menambahkan, di tanggul Grape yang mengalami penurunan itu, ketinggian air Bengawan Solo, hanya berkisar 20-30 centimeter.

Secara terpisah, Sekretaris BPBD Bojonegoro, MZ. Budi Mulyono, mengaku, menerima laporan air banjir Bengawan Solo mulai melimpas di tanggul Grape yang mengalami penurunan.

“Petugas sudah kami perintahkan untuk mengirimkan 2.000 lembar karung ke Kanor,” jelas dia.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkab Bojonegoro, Machmuddin, menjelaskan, warga korban banjir luapan Bengawan Solo di daerah setempat, yang mengungsi diperkirakan jumlahnya mencapai 3.700 jiwa.

Para korban banjir itu, lanjutnya, mengungsi di sejumlah lokasi, di antaranya di Gedung Serbaguna, juga tanggul negara di Kecamatan Kalitidu dan Dander.(ant/mk)

4

PAMEKASAN

SELASA 19 PEBRUARI 2013 NO.0059 | TAHUN II

ANGIN KENCANG

GAS

BPBD Umumkan Lima Rumah Warga Nyalabu Rusak

DPRD Belum Temukan Penyebab Harga Elpiji Naik

PAMEKASAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, kemarin (18/2), mengumumkan jumlah bangunan yang rusak akibat angin kencang yang terjadi di Desa Nyalabu Daja, Kecamatan Pamekasan pada Jumat (15/2).

Berdasar data yang dimiliki BPBD Pamekasan, bangunan yang rusak akibat peristiwa angin kencang di desa itu sebanyak lima rumah dan dua dapur milik warga serta satu buah mesjid. Dari jumlah itu, satu diantaranya rusak berat.

Kepala BPBD, Iskandar Syah, mengatakan jumlah bangunan rusak itu diperoleh setelah anggotanya melakukan pendataan langsung ke lokasi musibah, beberapa saat setelah peristiwa itu terjadi.

“Ini adalah data yang diperoleh dari pendataan bersama antara BPBD, petugas kecamatan dan aparat pemerintahan di desa yang terkena musibah. Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan jumlah bangunan yang rusak mencapai puluhan,” kata Iskandar.

Dengan data itu, kata dia, pihaknya akan segera mengajukan bantuan berupa sembako ke BPBD Jawa Timur.

Iskandar menjelaskan, saat ini yang bisa diupayakannya masih sebatas bantuan kebutuhan pokok. Dimungkinkan bantuan itu akan segera tersalurkan dalam jangka waktu dekat.

Sementara untuk bantuan perbaikan rumah dan bangunan yang rusak, BPBD tidak bisa memastikan. Lembaga yang dipimpinnya hanya melakukan pendataan dan melaporkannya ke pemerintah setempat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami tidak berhak menentukan bentuk bantuan dan siapa yang berhak mendapat bantuan.

Kami hanya melakukan pendataan dan merekomendasikan untuk mendapatkannya,” katanya.

Peristiwa angin kencang terjadi Jumat pekan lalu dan melanda sejumlah kawasan di Pamekasan. Diantara yang terkena musibah itu adalah Kecamatan Larangan, Palengaan dan Kecamatan Pamekasan.

Dalam peristiwa itu, selain rumah dan bangunan warga yang rusak, sebuah papan reklame di Kecamatan Larangan rubuh dan menimpa dua bangunan warga, puluhan pohon tumbang dan satu diantaranya menimpa kendaraan pengangkut pelajar SMP Negeri Pademawu serta sejumlah bangunan milik warga di Desa Nyalabu Daja dan Larangan Badung rusak. (afa/muj)

fakih amyal/koran madura

AMBRUK. Salah satu rumah warga yang rata dengan tanah akibat diterjang angin kencang, nampak sejumlah warga sedang memantau kondisi bangunan tersebut.

ant/ arif firmansyah

KERANJANG UNTUK EKSPOR. Seorang perajin menganyam keranjang sayur di jalan raya Cifor, Batuhulung, Bubulak, Kota Bogor, Jabar, Senin (18/2). Keranjang sayur dari bahan bambu tali yang didatangkan dari Leuwiliang dan Pelabuhan Ratu ini, mampu dibuat sebanyak 5000 keranjang seminggu untuk memenuhi pesanan dari negara Taiwan dengan harga Rp 2.200/keranjang.

BKD Pelajari Formasi Rekrutmen CPNS PAMKASAN - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan menyatakan formasi kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kabupaten itu belum final. Sehingga, sampai saat ini lembaga tersebut masih melakukan pendataan untuk diajukan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) untuk ditetapkan.

Kepala Sub Bidang Data Formasi dan Pengembangan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Abdul Malik, kemarin (18/2) mengatakan, sampai saat ini belum diperoleh angka pasti kebutuhan CPNS di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sebab dari 76 SKPD dan UPTD yang ada di kabupaten itu, baru 50 SKPD yang sudah menyerahkan data kebutuhan pegawai ke Badan Kepegawaian.

Malik menjelaskan, pihaknya menargetkan pengumpulan data kebutuhan pegawai itu akan dituntaskan pekan ini karena data itu harus sudah diserahkan ke Menpan sebelum memasuki bulan Maret.

“Kami sedang berupaya agar

data itu bisa dituntaskan minggu ini agar bisa segera dikirim ke pusat,” katanya.

Dijelaskan, kebutuhan PNS tahun ini diperkirakan cukup banyak.

Sebab, setiap tahun terjadi pengurangan jumlah pegawai hingga diatas 250 orang, karena purna tugas dan meninggal dunia.

Pengurangan terbanyak dari tenaga guru sekolah dasar (SD), mengingat 2/3 PNS di Pamekasan merupakan tenaga kependidikan.

Sehingga, pada rekrutmen nanti, kebutuhan tenaga kependidikan diprediksi tetap mendominasi pada rekrutmen CPNS tahun ini.

Sejak diberlakukannya moratorium (penghentian sementara) rekrutmen CPNS, di kabupaten itu

kekosongan tenaga akibat pengurangan itu belum terisi. Moratorium itu berakhir pada Desember tahun lalu.

Selanjutnya, penerimaan CPNS tahun ini diperkirakan akan dilaksanakan pada Agustus-September mendatang, setelah pemerintah menuntaskan seleksi penerimaan CPNS Tenaga Honorer Kategori II yang akan dilaksanakan pada Juli mendatang.

Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara nasional setiap anggaran ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), dengan memperhatikan pendapat dari Menteri Keuangan (Menkeu) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Sedangkan formasi tiap unit organisasi sampai pada tiap kantor dan satuan kerja harus sudah diserahkan kepada Menteri PAN paling lambat satu bulan setelah berlakunya tahun anggaran tahun berjalan, yakni Bulan Februari. (uzi/ muj)

ADVERTORIAL

Bupati Lantik 12 Kepala Sekolah PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Dr. KH. Kholilurrahman, mengukuhkan 12 Kepala Sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Senin (18/02).

Dari 12 Kasek tersebut, 10 orang mengisi jabatan Kepala Sekolah Dasar dan dua lainnya Kepala Sekolah Menengah Pertama.

Dalam pelantikan itu, Kepala SMPN 4 Pamekasan Sugeng Hari widodo yang selama ini mendapat penolakan dari sejumlah guru dan muridnya. Sugeng bertukar posisi dengan Kepala SMPN 3, Akhmad Mansur.

Sedangkan sepuluh kepala tingkat SD yang dilantik, akan memimpin SDN Bugih II dan SDN Gladak Anyar II di Kecamatan Pamekasan, SDN Kadur II, Kecamatan Kadur, SDN Samatan, Kecamatan Proppo, SDN Gugul III dan SDN Taro’an I, Kecamatan Tlanakan, SDN Tampojung Tengghina dan SDN Waru Timur III, Kecamatan Waru, serta SDN Batokerbuy IV dan SDN Dempo Barat II, Kecamatan Pasean.

Bupati Kholilurrahman dalam sambutannyamenngatakan, mutasi dan rotasi jabatan kepala sekolah ada-

lah hal yang biasa dalam birokrasi untuk meningkatkan prestasi kerja di masingmasing sekolah.

Dengan demikian, setiap kepala sekolah bisa terukur kemampuan dan kinerjanya dalam mengelola lembaga pendidikan yang dipimpinnya.

Jabatan baru yang diberikan kepada para kepala sekolah itu, kata bupati, merupakan amanat yang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sehingga dalam

tugas yang dijalankan, dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan kepada masayrakat.

Bupati meminta, para pimpinan sekolah itu hendaknya mendahulukan profesionalisme seorang guru sekaligus sebagai pimpinan di sekolah. Keberadaan seorang kepala sekolah di lingkungan yang baru hendaknya

taufik rahman/koran madura

NAHKODA BARU. Bupati Pamekasan melantik 12 kepala sekolah di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan, kemarin (18/2). Bupati meminta agar para pimpinan sekolah itu meningkatkan prestasi di sekolah yang dipimpinnya.

memberikan kenyamanan.

Sehingga proses belajar mengajar di sekolah tersebut bisa berjalan dengan baik.

“Bagi kepala sekolah yang berprestasi, maka yang bersangkutan bisa dipertahankan sampai dua kali periode kepemimpinan di sekolah itu. Jika selama dua kali periode yang bersangkutan terus menunjukkan prestasi yang baik, maka bisa digeser ke skeolah yang lain dan seterusnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ungkap Kholil.

Ia mengingatkan dalam menjalankan tugas, pasti akan bertemu dengan hambatan dan gesekan dengan rekan kerja. Hal itu sudah lumrah terjadi dalam sebuah lembaga dan organisasi.

Karenanya, ia meminta agar figur yang dilantik sebagai pimpinan sekolah itu bisa mengatai setiap hambatan dan permasalahan, tanpa menimbulakan masalah baru.

“Anda dipilih karena dipandang memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengatasi masalah. Karenanya, tunjukkan kemampuan itu dan kami akan memberikan perngharaan atas kemampuan tersebut,” katanya. (adv/teef/uzi/muj)

PAMEKASAN - Harga gas elpiji tabung isi tiga kilogram di Pamekasan, mulai naik.

Di sejumlah kios dan agen, harga bahan bakar tersebut mencapai Rp. 15 ribu hingga Rp. 16 ribu pertabung. Para pemilik kios mengaku, belum tahu penyebab kenaikan, namun harga kulak mereka ke agen juga mengalami kenaikan.

Sejumlah anggota Komisi D DPRD Pamekasan yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama sejumlah instansi pemerintah ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di kabupaten itu juga tidak menemukan kejanggalan dan masih akan melakukan pengkajian lanjutan.

Ketua Komisi D, Hosnan Ahmadi, kemarin (18/2) mengatakan, keluhan kenaikan harga gas elpiji bersubsidi ini banyak di sampaikan warga di wilayah utara Pamekasan, sejak beberapa hari terakhir.

Lonjakan harga ini dinilai perlu disikapi karena kenaikannya mencapai Rp. 3. 250, diatas harga pokok pemerintah (HPP) sebesar Rp. 12. 750 per 3 kg. Namun setelah melakukan pengecekan ke PT Gas Madura Pratama, di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan, pihaknya tidak menemukan kejanggalan, karena distribusi dari pertamina tidak terjadi pengurangan.

Dijelaskan, dari sidak itu, pihaknya belum bisa menenukan penyebab lonjakan harga gas elpiji, karena perolehan kouta dan alur distribusi di SPBE Tlanakan masih normal. Berdasar data yang diperoleh, kouta gas elpiji bersubsidi masih normal sebanyak 52. 080 kg perhari dan didistribusikan ke 31 agen dan dealer masingmasing 1. 680 kg.

Oleh karenanya, inspeksi akan dilanjutkan ke agen dan pangkalan gas elpiji, karena dimungkinkan terjadi permainan atau memang terjadi peningkatan jumlah kebutuhan masyarakat di tingkatan agen dan dealer elpiji.

“Selain ada permainan, faktor lain yang mungkin terjadi, karena animo masyarakat pada penggunaan gas elpiji meningkat.

Sehingga hukum pasar berlaku. Makanya kami akan mengecek ke bawah untuk memastikan,” katanya.

Jika memang terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat pada gas elpiji ini, pihaknya akan merekomendasikan kepada pihak terkait untuk mengajukan tambahan kouta gas epiji ke Pertamina.

Sementara itu, Kabag Administrasi Perekonomian Pamekasan, Khairul Hidayat, mengaku belum memiliki data pasti kenaikan harga gas elpiji di pasaran. Pemerintah sudah menerjunkan tim melakukan monitoring kondisi di lapangan.

Tim itu, selain untuk memastikan harga gas eceran, juga melakukan pendataan ulang jumlah agen dan pangkalan bahan bakar bersubsisi tersebut termasuk jumlah kebutuhannya.

Jika memang terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat, kata Khairul, pemerintah akan mengajukan penambahan kouta ke Pertamina atas persetujuan DPRD setempat.

“Kalau tidak ada data pasti, kami tidak bisa mengajukan tambahan kouta gas elpiji. Sebab jika datanya tidak valid, maka peluang penyimpangan akan semakin banyak,” pungkasnya. (uzi/ muj)

OLAHRAGA

Karate Siapkan 14 Atlet Hadapi Piala KSAD J A W A TIMUR Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Jawa Timur menyiapkan sebanyak 14 atlet untuk menghadapi kejuaraan nasional Piala KSAD di Batam, Kepulauan Riau, pada 28 Februari hingga 3 Maret 2013.

Ketua Umum Pengprov FORKI Jatim Totok Lusida di Surabaya, Senin (18/2), mengatakan ke-14 karateka tersebut, seluruhnya atletatlet muda, termasuk tiga karateka yang kini bergabung di Pelatnas SEA Games 2013, yakni Angga Lesmana, Hirga Yoga Ludiana dan Yuswinda Eka Puspitasari.

“Kami tidak membebani target khusus kepada anak-anak, tapi diharapkan mereka bisa tampil semaksimal mungkin. Ajang ini juga untuk menambah pengalaman kepada atlet-atlet muda,” katanya.

Menurut Totok, sebagian di antara karateka tersebut adalah atlet-atlet junior yang diproyeksikan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX tahun 2016 di Jawa Barat.

“Mulai sekarang FORKI Jatim sudah menyiapkan atlet untuk PON 2016 dengan mengirimkan mereka ke berbagai kejuaraan agar kemampuannya lebih terasah, baik teknik maupun mental,” tambah pengusaha properti itu.

Pada PON 2012 di Riau,

karateka Jatim hanya mampu merebut satu medali emas, satu perak dan lima perunggu, atau meleset dari target dua medali emas yang dibebankan KONI Jatim.

Selain ke-14 atlet tersebut, lanjut Totok Lusida, masih banyak karateka Jatim yang berlaga di kejuaraan Piala KSAD, tetapi mereka mewakili perguruan masing-masing, seperti halnya yang dilakukan karetaka senior Umar Syarief.

“Kalau memang nantinya ada karateka potensial dari perguruan, FORKI Jatim siap memanggil mereka untuk bergabung dalam pemusatan latihan daerah jangka panjang,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar FORKI Hendardji Soepandji saat melantik kepengurusan FORKI Jatim, Sabtu (16/2), mengatakan bahwa kejurnas Piala KSAD yang diikuti karateka dari berbagai daerah, akan menjadi ajang pemantauan dan seleksi atlet ke Pelatnas.

“Bahkan, seluruh atlet yang kini berada di Pelatnas wajib ikut, karena ini ajang untuk evaluasi dan promosi degradasi bagi mereka. Hanya atlet peringkat pertama dan kedua di Piala KSAD akan dipanggil mengikuti Pelatnas SEA Games,” ujarnya. (ant/mk)

PAMEKASAN

5

SELASA 19 PEBRUARI 2013 NO.0059 | TAHUN II

Pola Baru Distribusi Raskin Dinilai Tak Selesaikan Masalah PAMEKASAN - Tim Pemantau Raskin Pamekasan, menilai rencana perubahan pola pendistribusian beras untuk warga miskin yang semula melalui kepala desa diganti melalui kelompok masyarakat (Pokmas) tidak akan menyelesaikan masalah.

Sebab, saat ini raskin masih dinilai sebagai salah satu ladang untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi sebagian pihak. Sehingga orang-orang yang terlibat dalam pokmas itu adalah pilihan dari kepala desa.

Anggota Tim Pemantau Raskin, Heru Budi Prayitno, kemarin (18/2), mengatakan

perubahan pola distribusi itu, belum menjamin dapat menghentikan penyimpangan raskin jika pokmas yang digunakan masih dibentuk oleh kepala desa.

Ia mencontohkan beberapa program pemerintah yang penyalurannya dilakukan dengan menggunakan kelompok masyarakat, namun pada

prakteknya yang paling banyak berperan di dalam pokmas itu adalah kepala desa dan orang-orangnya.

“Saya berpikir, masalah raskin ini bukan ada pada kepala desa semata, tapi sudah menyangkut sistem lokal. Siapapun yang menjadi penyalur, jika sistem lokal ini tidka dibenahi, masalahnya tidak akan selesai,” katanya.

Ketua Lembaga Pengkajiand an Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) ini menjelaskan pedoman konsep distribusi bantuan beras itu sudah disusun secara matang

dan apabila dilaksanakan dengan baik, dapat mengurangi masalah.

Jika akan didistribusikan melalui pokmas sesuai dengan wacana yang berkembang maka jelas konsep tersebut harus dipikirkan secara matang, supaya konsep baru itu tidak menambah persoalan baru.

Setidaknya, kata dia, harus ada pengawalan yang ketat terhadap proses pembentukan pokmas agar kelompok tersebut benarbenar berfungsi seperti yang diharapkan dan bukan ben-

tukan pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari raskin.

Kepala Badan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pamekasan, Munafik, mengatakan, pihaknya mendukung atas wacana perubahan pola pendistribusian itu dan menilainya sangat baik untuk mengurangi masalah yang terjadi.

“Kami berharap dalam jangka waktu dekat bisa segera melakukan kajian untuk mewujudkan rencana itu,” katanya. (afa/muj)

ant/fanny octavianus

FENOMENA CUACA. Bocah bermain di pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan Kalibaru, Jakarta Utara, yang dinaungi awan gelap, Senin (18/2). Pakar Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi menyebut fenomena cuaca Madden Julian Oscillation (MJO) akan membentuk gugus awan yang terbawa ke wilayah Indonesia sehingga mengakibatkan curah hujan cukup tinggi 2 pekan ke depan.

PENGELOLAAN SAMPAH

Warga Keluhkan Kondisi TPA Angsanah

a fauzi m/koran madura

TAK BERMANFAAT. Seorang warga melihat kondisi alat pengolah sampah yang rusak dan tidak bisa digunakan di TPA Angsanah, Pamekasan, kemarin (18/2). TPA itu dikeluhkan warga karena menimbulkan bau.

PAMEKASAN -Tempat Penampungan Akhir (TPA) di Desa Angsanah, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Madura dikeluhkan warga sekitar.

Sebab tempat pembuangan sampah itu terkesan tak terurus dan mengganggu ketenangan warga karena menimbulkan bau tak sedap.

Muhammad, 46, salah satu warga di sekitar lokasi pembuangan sampah itu mengaku sangat terganggu dengan keberadaan TPA itu.

Sebab tumpukan sampah yang diangkut dari beberapa tempat pembuangan sementara (TPS), ke lokasi itu tidak dilakukan pengolahan sehingga menimbulkan polusi udara.

Warga kawatir, tumpukan sampah itu berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.

Selain menimbulkan bau tak sedap, pada saat turun hujan, banyak sampah yang ter-

bawa aliran air hingga masuk ke permukiman. Selain itu, lalat menyerang perkampungan di sekitar lokasi TPA. “Terutama setelah hujan, di sini pasti banyak lalat dan sangat mengganggu ketenangan kami,” kata Muhammad.

Ia meminta instansi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah itu segara melakukan penanganan TPA tersebut karena terkesan tak terurus. Bahkan alat penghancur sampah yang ada di lokasi mangkrak tidak dioperasikan.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pamekasan, Didik Hariyadi, membantah tidak melakukan pengelolaan sampah karena instansinya sudah melakukan penyemprotan vaksin dua kali seminggu.

Penyemprotan dilakukan secara rutin selama musim hujan untuk membunuh jamur

dan kuman yang bisa menimbulkan bau.

“Setiap hari, staf selalu bekerja mengurusi sampah di TPA itu agar tidak mengganggu permukiman warga,” kata Didik.

Didik Haryadi menjelaskan, TPA Angsanah saat ini masih tahap penyempurnaan setelah memperoleh kucuran dana sebesar Rp 230 juta dari APBD. Dana itu akan digunakan untuk pembuatan dan pengerasan jalan, renovasi dan pemeliharaan gedung serta untuk pemeliharaan dan pengelolaan sampah untuk dijadikan kompos.

“Sementara ini sampah hanya diolah dan dihancurkan. Nantinya, barang yang sudah tidak dipakai itu akan diolah menjadi kompos sehingga akan bermanfaat untuk warga sekitar,” katanya. (uzi/muj)

RAMBU LALU LINTAS

Sejumlah Pengemudi Abaikan Rambu Larangan Parkir PAMEKASAN - Sejumlah pemilik kendaraan mengabaikan larangan parkir di sejumlah titik jalan protokol Kabupaten Pamekasan. Mereka memarkir kendaraannya di titik itu meski sudah terpasang rambu larangan parkir.

Beberapa titik itu antara lain di depan Kantor Bank BCA di Jalan Jokotole, Bank Mandiri di Jalan Diponegoro dan di depan Bank BNI, Jalan Kabupaten.

Petugas dari Dinas Pergubungan Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Pamekasan, beberapa kali harus mindahkan kendaraan yang diparkir itu ke tempat lain dengan cara mendorong karena ditinggal pengemudinya.

Kepala Seksi Angkutan Darat Dishubkominfo, Achmad Hairi, mengatakan di lokasi larangan parkir itu, selain terdapat rambu juga sudah dipasang spanduk yang berisi himbauan agar para pengemudi tidak memarkir kendaraannya di lokasi tersebut. Namun, himbauan itu tidak diperhatikan.

Menurutnya, ada dua kemungkinan diabaikannya larangan parkir tersebut.

Pertama, karena pengemudi yang tidak memperhatikan rambu di sekitarnya dan kemungkinan kedua di tempat yang disediakan sebagai lokasi parkir sudah penuh sehingga

kendaraan menumpuk di tempat yang merupakan lokasi larangan parkir.

“Seharusnya, meskipun di tempat parkir sudah penuh, para pengemudi mencari loka-

fakih amyal/koran madura

TERTIBLAH!. Salah satu petugas dishubkominfo melakukan penertiban kendaraan yang parkir sembarangan di Jalan Kabupaten Pamekasan. Rambu larangan parkir di jalan tersebut diabaikan pengemudi.

si lain yang tidak ada rambu larangan,” kata Hairi, kemarin (18/2).

Diantara kendaraan yang banyak melanggar rambu parkir itu, adalah kendaraan pengangkut barang yang akan melakukan bongkar muatan ke toko-toko yang ada di sejumlah titik larangn tersebut.

Karenanya, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pemilik toko, agar kendaraan yang akan melakukan bongkar muatan tidak berhenti di tempat larangan parkir.

Sejauh ini Dishubkominfo belum menentukan sangsi apapun terhadap kendaraan yang melanggar rambu tersebut. Sebab, sampai saat ini belum ada perintah untuk penerapan sangsi itu.

Diantara sangsi yang disiapkan adalah penggembosan ban bagi kendaraan yang tercatat beberapa kali melanggar dan sudah sering diperingatkan.

“Kami masih diperintahkan untuk mengutamakan pendekatan personal dengan pengemudi kendaraan. Sehingga sangsi belum kami terapkan,” katanya. (afa/muj)

APBD

DPRD Nilai Usulan Musrembang Tak Maksimal JAWA TIMUR - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menilai usulan pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tidak maksimal karena sebagian besar usulan tidak terlaksana.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Agus Santoso, Senin (18/2) mengatakan selama ini, banyak aspirasi maupun usulan warga tidak pernah ditindaklanjuti oleh Pemkot Surabaya.

“Banyak pengurus RT/ RW yang tidak mengerti mekanisme pengusulan di musrembang. Sehingga, banyak usulan pembangunan yang melebihi anggaran yang ditetapkan pemkot,” katanya.

Menurut dia, Pemkot Surabaya harus membentuk tim khusus yang bertugas menerima, menindaklanjuti dan merealisasikan aspirasi warga. Tim tersebut bersifat lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk di dalamnya ada unsur DPRD. Agus menilai selama ini semua usulan warga terkait pembangunan fisik jarang yang dikabulkan pemkot. Padahal warga melalui RT, RW dan kelurahan sudah menyampaikan usulan melalui musrenbang.

Semua usulan yang ditampung dari 160 kelurahan di 31 kecamatan, lanjut dia, masuk ke Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) untuk diverifikasi.

Bappeko mendistribusikan lanjut usulan ke dinas terkait yang membidangi.

Mekanisme seperti ini, kata dia, dinilai tidak efisien karena banyak warga yang mengusulkan diluar batas kewajaran sehingga tidak direspons dinas terkait. “Lama-lama proposal usulan

warga menumpuk, akhirnya tidak terealisasi,” katanya.

Keberadaan tim khusus, kata Agus, membuat pemkot bisa dengan cepat menyikapi usulan. Jika usulan warga memerlukan dana besar, maka anggaran bisa dimasukan ke SKPD yang membidangi.

Sebaliknya, jika kecil bisa dikoordinasikan dengan pihak DPRD, memanfaatkan program jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) yang tiap anggota dewan nilainya dipatok Rp1 miliar.

“Jadi dengan adanya tim khusus ini, tidak semua usulan warga ditampung melalui musrenbang. Melainkan langsung ke SKPD yang membidangi melalui tim khusus tersebut,” katanya.

Usulan melalui tim khusus, ujar Agus, membuat pemkot bisa memetakan besaran sekaligus kebutuhan anggaran. “Yang perlu diingat, untuk menindaklanjuti usulan warga lewat musrenbang, pemkot hanya mengalokasikan anggaran maksimal Rp1 miliar per kelurahan,” katanya.

Selama ini seringkali ada satu kelurahan yang nilai usulannya lebih dari Rp1 miliar. Kalau sudah semacam ini pasti tidak terealisasi, karena anggarannya terlalu besar.

Pemkot sendiri lemah dalam melakukan sosialisasi bahwa nilai usulan warga melalui musrenbang tidak bisa lebih dari Rp1 miliar per kelurahan.

“Kalau ada tim khusus kan bisa melakukan verifikasi usulan. Jika nilai usulan besar, maka tim berkoordinasi untuk meminta SKPD menindaklanjuti. SKPD memasukan anggaran usulan warga melalui Rancangan APBD dan atau Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). (ant/mk)

BANTUAN POLITIK

Dua Parpol Tak Lolos Verifikasi Dapat Banpol JAWA TIMUR - Partai Kebangkitan Nasional Ulama dan Partai Damai Sejahtera yang memiliki keterwakilan di DPRD Kota Surabaya masih mendapat dana bantuan politik (banpol) 2013 meski kedua parpol itu tidak lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2014.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Pemkot Surabaya Soemarno menegaskan pada prinsipnya semua parpol yang mendapat kursi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2009 tetap berhak mendapat dana banpol.

“Dengan catatan, kedua partai itu tidak melebur dengan partai lain atau dengan kata lain masih eksis dengan panji partainya. Normalnya, kesepuluh parpol di Surabaya itu berhak atas dana banpol hingga pelantikan hasil Pemilu 2014,” kata Soemarno di hadapan perwakilan parpol dan KPU di ruang rapat Bakesbanglinmas, Senin (18/2).

Namun, lanjut dia, jika ada partai yang merger, pihaknya akan berkonsultasi ke pemerintah pusat. “Kami konsultasikan dulu apakah jatahnya hilang atau tidak?” katanya.

Sementara itu, Soemarno menjelaskan bahwa mekanisme banpol pada tahun anggran 2013 adalah 60 persen adalah wajib digunakan untuk pendidikan politik, sedangkan anggaran banpol tahun ini masih tetap sama dengan tahun 2012, yakni Rp644.208.000.

“Nominal banpol masih sama dengan tahun 2012 karena perhitungannya mengacu hasil Pemilu 2009,” katanya.

Menurut dia, tiga parpol teratas penerima banpol paling banyak masih dihuni Partai Demokrat Rp226.376.000, PDI Perjuangan Rp137.230.000, dan PKS Rp47.453.000.

Soemarno menggarisbawahi yang perlu mendapat perhatian, yakni adanya perubahan mendasar tentang aturan penggunaan banpol.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Pasal 9 Ayat (3) disebutkan bahwa terhitung mulai tahun anggaran 2013, parpol wajib menggunakan 60 persen dana banpol untuk pendidikan politik.

“Sisanya untuk kegiatan operasional sekretariat,” ujarnya.

Adapun yang dimaksud pendidikan politik jika merujuk Permendagri No. 24 Tahun 2009 adalah kegiatan yang mencakup peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

“Gampangnya bisa berupa kegiatan pengayaan, pematangan kader, seminar, pemantapan pengetahuan politik, dan pelantikan. Ini memang peraturan baru, sebelumnya tidak ada ketentuan seperti itu,” katanya. (ant/mk)

6

DPRD Siapkan Rp 300 Juta untuk Pelantikan Bupati SAMPANG – DPRD Sampang diam-diam telah menyiapkan dana sebesar Rp 300 juta untuk pelantikan Bupati Sampang terpilih KH. Fannan Hasyib dan Fadhilah Budiono (Al-Falah), jika tidak ada perubahan, akan dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari 2013. Ketua DPRD Bangkalan KH Imam Ubaidillah mengungkapkan anggaran pelantikan kepala daerah Bangkalan tersebut kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin (18/2).

Imam Ubaidillah menerangkan dana dari APBD tahun 2013 sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) itu akan dialokasikan untuk segala macam perlengkapan dan konsumsi untuk tamu yang akan hadir dalam prosesi lima tahunan tersebut.

Menurut Imam Ubaidillah, prosesi pelantikan pasangan KH. Fannan Hasib dengan H.

Fadhilah Budiono sebagai pasangan Bupati terpilih, tidak jauh dengan prosesi pelantikan pasangan Bupati Bangkalan lima tahun silam, yaitu Bupati Noer Tjahja dengan wakilnya KH. Fannan Hasib.

Sedangkan saat ditanyakan perbandingan dana pelantikan saat ini dengan lima tahun silam, KH. Imam Ubaidillah enggan menjelas-

kan dengan rinci. Namun dengan senda gurau menjawab kurang lebih sama dan langsung meninggalkan wartawan Koran Madura, dengan alasan ada rapat mendadak.

Perlu diketahui pula, kemenangan pasangan Bupati Alfalah atau KH. Fannan Hasib dengan Fadhilah Budiono dalam pemilukada Sampang tanggal 12-12-2012 lalu, cukup mendapat perhatian masyarakat luas karena kemenangan Alfalah diperoleh cukup menegangkan.

Dari hasil perhitungan suara secara cepat oleh desk pemilukada dan sejumlah lembaga survei menunjukkan hasil yang sama. Yaitu pasangan Alfalah unggul dari lima pasang calon yang lain, dengan suara 32%. Sementara perolehan suara terban-

yak kedua pasangan nomer urut enam Hejaz atau Hermanto Subaidi dan KH. Jakfar Sodik dengan perolehan suara 29%. Karena tidak puas, kemudian Hejaz menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan dalih kemenangan Alfalah syarat kecurangan.

Namun gugatan Hejaz tersebut hanya sia-sia, karena dinilai kurang cukup bukti.

Dengan tegas tanggal 8 Januari 2013 silam, MK memutus sidang gugatan dengan kemenangan pasangan Alfalah sebagai pemenang pemilukada Sampang. Imam Ubaidillah menjelaskan, sesuai dengan surat keputusan (SK) KPUD Sampang untuk melantik Bupati terpilih, DPRD Sampang akan melanjutkan SK KPUD Sampang ke Gubernur Jawa Timur dan Menteri Dalam

Negeri (Mendagri).

Anggaran pelantikan kepala daerah Bangkalan terpilih tahun 2013 yanag mencapai tiga ratus juta tersebut menuai tanggapan dari berbagai pihak. Diantaranya, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sekoci Kabupaten Sampang, Achmad Bahri menyarankan DPRD Sampang harus merevisi ulang anggaran dana pelantikan yang sangat besar tersebut, karena hanya seremonial saja. Terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat. Sebab itu, menurut Bahri, DPRD Bangkalan seharusnya memangkas anggaran tersebut sebaik mungkin.

Hal itu penting dilakukan karena masih banyak hal untuk kepentingan rakyat luas yang membutuhkan dana tersebut. (man/rah)

KRISIS KESEJAHTERAAN

BPKP Sayangkan Koperasi Unit Desa Macet SAMPANG – Salah satu staf Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang juga menjadi penyuluh pertanian Torjun kabupaten Sampang, Syamsul (43) menyayangkan eksistensi Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di pedesaan di wilayah Kabupaten Sampang macet, padahal keberadaan KUD tersebut sangat menunjang keberhasilan masyarakat pedesaan dalam mencapai kesejahteraan.

“KUD inilah yang bisa membantu kesulitan masyarakat desa, yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Semoga di masa mendatang KUD ini dapat dikelola dengan baik, sehingga manfaatnya benarbenar dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Syamsul.

Menurut dia KUD adalah salah satu solusi yang paling bisa menjawab kebutuhan petani, terutama kebutuhan pupuk. Dia menceritakan pengalaman kerjanya waktu memberikan penyuluhan ke desa-desa, rata-rata petani mengeluhkan tentang pupuk yang kuran dan harganya terus beranjak naik.

Dalam pemanfaatannya koperasi unit desa dapat mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Akan tetapi, manfaat KUD itu yang kini tidak bisa lagi dinikmati oleh masyarakat desa Torjun, karena macetnya Koperasi Unit Desa di desa tersebut.

Syamsul mengatakan, yang tersisa dari KUD adalah papan lapuk dan gedung yang kosong tanpa penghuni seperti yang ada di kantor KUD Pembangunan desa Torjun.

Selain itu, Saheri (55), mantan anggota yang juga memiliki usaha penggilingan beras ini mengatakan, sudah hampir 2 tahun KUD Pembangunan tidak beroperasi dan dia juga tidak tahu sebabnya, karena pada waktu itu dia hanyalah menjadi anggota.

“Sudah hampir 2 tahun kantor KUD ini tutup, saya tidak tahu mengapa, karena pada waktu itu saya hanyalah sebagai anggota,” tutur Saheri.

Demikian juga dengan keterangan Tuki (46), warga desa Kaseran, yang dulu per-

mendukung pelaksanaan PNPM di wilayahnya tersebut.

“Saya harap, lapisan masyarakat, terutama bapakbapak yang hadir di sini, yaitu bapak anggota DPRD Sampang, bapak kepala Bappeda,

Pelantikan Bupati pada 26 Pebruari SAMPANG Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang, Madura, mengagendakan pelantikan bupati terpilih pada 26 Pebruari 2013, sesuai dengan akhir masa jabatan bupati sebelumnya. “Ini sesuai dengan hasil koordinasi KPU dengan DPRD serta Pemprov Jatim beberapa waktu lalu,” kata komisioner KPU Sampang Hernandi Kusuma Hadi, Jumat.

Ia menjelaskan, rencananya pelantikan bupati terpilih di Kabupaten Sampang itu pada 27 Pebruari, akan tetapi karena Gebernur Jatim Soekarwo berhalangan hadir, maka pelantikan tetap diagendakan sesuai dengan jadwal semula.

Menurut informasi dari bagian Humas dan Protokoler Pemprov Jatim, pada 27 Pebruari itu, gubernur akan ada kegiatan tugas dinas di luar Surabaya. “Makanya, DPRD dan Pemkab Sampang lalu menyepakati agar pelaksanaan tetap pada tanggal 26 Pebruari dan tanggal itu, memang merupakan akhir masa jabatan bupati sebelumnya,” kata Hernandi Kusuma Hadi.

Pemilukada di Kabupaten Sampang digelar pada tanggal 12 Desember 2012, bersama dengan pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Bangkalan.

Saat itu ada enam pasangan calon bupati dan calon

wakil bupati yang bersaing memperebutkan dukungan masyarakat.

Keenam pasangan itu masing-masing pasangan calon bupati KH Fannan Hasib-Fadhilah Budiono dengan nomor urut 1, KH Achmad Yahya-HM Faidol Mubarrak dengan nomor urut 2, pasangan Noer Tjahja-Heri Purnomo dengan nomor urut 3, dan pasangan Haryono Abdul BariHamiduddin Iskhak dengan nomor urut 4.

Selanjutnya pasangan calon bupati KH Faisol Muqoddas-Tryandi Husnul Yaqin dengan nomor 5 dan terakhir adalah pasangan bupati Hermanto Subaidi dan KH Jakfar Sodiq dengan nomor urut 6.

Dari enam pasangan cabup/cawabup itu, pasangan KH Fannan HasibFadhilah Budiono dengan nomor urut 1 yang berhasil meraih dukungan suara terbanyak sehingga akhirnya ditetapkan sebagai bupati terpilih di Kabupaten Sampang periode 2013-2018.

Fannan-Fadhilah menguasai suara di delapan kecamatan, yakni Kecamatan Kota, Sokobanah, Jrengik, Torjun, Pangarengan, Banyuates, Tambelangan, dan Kecamatan Karang Penang dengan jumlah perolehan sebesar 163.483 atau sebesar 31,44 persen. (ant/rah)

Deklarasi CawaliCawawali PDIP Belum Ada Kepastian

TAK TERURUS. Sebuah papan nama Koperasi Unit Desa yang rusak tak terurus di depan sebuah gedung KUD yang ada di pedesaan di wilayah Kabupaten Sampang.

nah menjadi anggota KUD. Dia mengaku banyak manfaat yang diterimanya dari KUD, misalnya dulu di saat dia butuh pupuk, atau butuh uang

untuk perawatan sawah, dia meminjam ke KUD. “Dulu saya tidak bingung waktu saya butuh pupuk. Saya pinjam ke KUD. Maklumlah

petani kan harus kerja dulu, baru setelah panen bisa mendapat hasilnya. Kalau sekarang saya agak susah,” tutur pria 2 anak ini. (Cyo/rah)

Kecamatan Sreseh Terima Dana PNPM 3 Miliar

SOSIALISASI. Berbagai elemen masyarakat dan pejabat pemerintahan serta anggota wakil rakyat sedang mengikuti suatu acara PNPM di Kecamatan Sreseh.

PENETAPAN KPU

POLITIK

PEMBANGUNAN 2013

SAMPANG – Kecamatan Sreseh menerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar 3 miliar tahun 2013. Camat Sreseh Heru Cahyono mengharap seluruh lapisan masyarakat

SAMPANG

SELASA 19 PEBRUARI 2013 NO.0059 | TAHUN II

bapak Asisten II, dan LSM untuk senantiasa mendukung dan mendampingi berjalannya PNPM di kecamatan Sreseh ini, agar berjalan sesuai dengan aturan dan harapan,” ucap Heru pada hari Senin (18/02).

Tahun ini kecamatan Sreseh mendapatkan dana PNPM sebesar 3 miliar rupiah untuk kemudian dibagi ke 12 desa yang berada di kecamatan Sreseh. Dalam perencanaan di setiap desa didominasi oleh pembangunan fisik yang mencapai hampir 95%. Sisanya adalah pembangunan non fisik dan swadaya.

“Dalam perencenaannya di setiap desa rata-rata didominasi oleh pembangunan fisik. Sedangkan selebihnya adalah non fisik dan swadaya,” tutur Heru.

Heru menyontohkan desa Labbuen yang mendapat pagu untuk pembangunan fisik sebesar Rp. 226. 800. 000, non

fisik Rp. 238. 737. 000, dan swadaya Rp. 1.455. 000.

Musrenbacam 2013 kecamatan Sreseh ini juga dihadiri oleh bapak Kepala Dinas Bapedda Ir. Tony Moerdiwanto. Msi. Dia berharap bahwa PNPM ini tidak disiasiakan. “Semoga di kecamatan Sreseh ini berjalan sesuai aturan dan harapan masyarakat, kami pasti senantiasa mendampingi dan mendukung,” tutur Tomy.

Hadir juga dalam acara ini LSM Kecerdasan Bangsa dari kecamatan Sreseh, Nuruddin (62). Ia mengatakan, bahwa dalam pelaksanaanya setiap desa harus sesuai dengan aturan dan transparan. “Kami berharap para pelaksana yaitu kepala desa, benar-benar melaksanakan program ini sesuai aturan, agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata pensiunan PNS ini.

Para hadirin yang mengikuti Musrenbacam ini sem-

pat kecewa karena wakil dari DPRD yang diundang tidak kunjung dating. Tetapi, sebelum pembacaan hasil rapat perencanaan, salah seorang anggota DPRD mudai tiba di kantor kecamatan Sreseh yang menjadi tempat Musrenbacam.

Hudai menjelaskan bahwa keterlambatannya dikarenakan jalan menuju kecamatan Sreseh, yaitu di pasar Blega mengalami kemacetan. “Maaf, saya dan rombongan terlambat, di pasar Blega macet,” jelas Hudai.

Hudai berharap seluruh elemen yang bertanggungjawab atas pelaksanaan PNPM ini melaksanakan dengan sungguh-sungguh karena program ini untuk kesejahteraan bersama. “Saya sangat berharap, pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan dengan baik. Masyarakat mendukung berjalannya progran ini,” tutur Hudai.(Cyo/rah)

JAWA TIMUR - Deklarasi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang yang diusung PDI Perjuangan Sri Rahayu-Priyatmoko Oetomo yang bakal bertarung dalam pemilihan kepala daerah (Pemilukada) 23 Mei mendatang masih belum ada kepastian.

“Setelah surat rekomendasi turun, kami masih melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh elemen partai, baru kita tentukan kapan deklarasi sekaligus pendaftarannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang,” tegas Sri Rahayu di Malang, Senin.

Surat rekomendasi Sri Rahayu-Priyatmoko Oeotomo sebagai Cawali-Cawawali Kota Malang dari PDI Perjuangan turun sehari sebelum pendaftaran cawali-cawawali ke KPU yang dibuka Senin (18/2) hingga 25 Pebruari mendatang.

Rekomendasi bernomor 3256/IN/DPP/II/2013 itu baru turun setelah berbulan-bulan ditunggu sejak didaftarkan DPC PDIP Kota Malang pada pertengahan 2012. DPC PDIP mendaftarkan tiga calon ke DPD Jatim dan diteruskan DPP, yakni Sri Rahayu dan Heri Puji Utami sebagai cawali dan Priyatmoko Oetomo sebagai Cawawali.

Lebih lanjut Sri Rahayu yang juga anggota Komisi IX DPR RI itu menegaskan, meski rekomendasi dari DPP jatuh ke tangannya, dirinya tetap akan merangkul rivalnya ketika sama-sama menunggu surat rekomendasi, yakni Heri Puji Utami.

Bahkan, kata Sri Rahayu

yang kerap dipanggil Yayuk itu, Peni Suparto yang sudah dinonaktifkan sebagai ketua DPC PDIP Kota Malang pun juga tetap akan diajak bicara.

“Beliau kan sahabat saya, bahkan guru saya dalam perpolitikan,” ujarnya.

Selama detik-detik menjelang turunnya rekomendasi dari DPP PDIP, suhu politik internal PDIP mulai memanas. Bahkan, Peni Suparto yang saat itu masih menjabat Ketua DPC PDIP Kota Malang secara tegas menyatakan jika dirinya tidak akan mendaftarkan calon yang direkomendasi, namun tidak sesuai dengan kehendak rakyat.

Bahkan, Peni juga tidak takut dipecat dari partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri tersebut. Rekomendasi Cawali-Cawawali PDIP itu akhirnya berbuah penonaktifan Peni Suparto dan Widjianto dari jabatan masing-masing di DPC PDIP sebagai ketua dan sekretaris.

Dengan turunnya rekomendasi DPP PDIP tersebut, saat ini ada empat pasangan calon yang positif bakal bertarung dalam Pemilukada Kota Malang. Keempat pasangan tersebut adalah Dwi Cahyono-M Nur Udin dan Ahmad Mujais-Yunar Mulya dari jalur perseorangan, bahkan kedua pasangan itu sudah mendaftar ke KPU. Sedangkan pasangan dari parpol yang sudah mendapatkan rekomendasi adalah pasangan Moch Anton-Sutiaji dari PKB yang berkoalisi dengan Gerindra dan PDIP Sri Rahayu-Priyatmoko Oetomo. (ant/rah)

SAMPANG

7

SELASA 19 PEBRUARI 2013 NO.0059 | TAHUN II

KORUPSI

KECELAKAAN KERJA

Supriono Pertanyakan Statusnya Sebagai Tersangka JAWA TIMUR - Ketua DPC PDIP Tulungagung, Jawa Timur, Supriyono mempertanyakan statusnya yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi dana hibah PSSI oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung I Made Murtika, Jumat (15/2).

Ia merasa telah menjadi korban buruknya tata pengelolaan anggaran daerah setempat, sehingga dirinya disangka menyelewengkan dana PSSI tahun 2010 sebesar Rp 1,75 miliar.

“Padahal ini menjadi rentetan kepengurusan sebelum saya yang memiliki hutang organisasi hingga ratusan juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sebagai (ketua) pengurus baru, saya harus membenahinya tapi kenapa sekarang saya yang justru dipersalahkan,” kata Supriyono saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon seluler, Minggu (17/2) malam.

Ketua Pengurus Cabang PSSI Tulungagung sebelum Supriyono adalah Edy Suyanto, pejabat kepala Dinas Pendapatan Daerah saat itu.

Menurut keterangan Supri, saat dia mengambil alih pucuk pimpinan di Pengcab PSSI Tulungagung tahun 2010, kepengurusan Edy Suyanto meninggalkan kebocoran anggaran sebesar Rp 540 juta.

Sebagai pejabat yang baru dilantik, Supriyono bersama Sekretaris Pengcab yang juga anggota DPRD Tulungagung Edi Tetuko serta Bendahara Pengcab Aang Pungky Riyanto (dua orang ini juga dijerat kasus serupa) mengaku diminta untuk membenahi masalah keuangan warisan Edi Suyanto.

“Saya memiliki semua bukti itu. Semua kerugian negara merupakan warisan Ketua pengcab sebelumnya. Pada saatnya nanti semuanya akan saya buka ke publik,” tegas Supriyono.

Informasi yang berkembang, kebocoran anggaran PSSI semasa kepengurusan Edy Suyanto mengalir untuk kepentingan pemilihan kepala daerah setempat yang digelar tahun 2008.

Namun soal ini Supriyono enggan berkomentar terlalu jauh, namun ia membenarkan bahwa ke-

bocoran anggaran terjadi sejak tahun 2006 atau dua tahun sebelum pemilukada yang dimenangkan pasangan petahana, Heru Tjahjono-M Athiyah.

“Soal apakah dana tersebut digunakan untuk kepentingan pemilukada saat itu, saya tidak bisa berkomentar,” kata Supriyono.

Atas dasar fakta hukum tersebut, Supriyono mengaku dirinya telah berkoordinasi tim advokasi DPD PDIP Jatim.

“DPP PDIP telah berkoordinasi dengan DPD PDIP Jawa Timur untuk menyiapkan advokasi hukum guna membantu saya dan pak Edy Tetuko dalam menghadapi fitnah ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Tulungagung resmi menetapkan Ketua DPC PDIP Tulungagung, Supriyono, sebagai tersangka korupsi dana hibah PSSI setempat tahun 2010, sebesar Rp 1,75 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, I Made Murtika, Jumat (15/2) mengungkapkan, penetapan Supriyono sebagai tersangka sebenarnya telah dilakukan sejak tanggal 5 November 2012 namun baru dilakukan pemeriksaan saksi-saksi awal pertengahan Pebruari ini karena alasan pemilukada.

Tidak sendirian, Sekretaris Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI Tulungagung, Edy Tetuko juga ikut terseret pusaran kasus korupsi yang sama.

Keduanya bersamaan ditetapkan menjadi tersangka manipulasi penggunaan anggaran PSSI tahun 2010 sebesar Rp 1,75 miliar sebagaimana surat perintah penyidikan yang dikeluarkan Kejari Tulungagung nomor Print-02/05.27/ Fd.1/11/2012 dan nomor Print-03/05.27/ Fd.1/11/2012.

Keduanya dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian uang negara sebesar Rp 532 juta.

Informasi peningkatan status dua petinggi jajaran DPC PDIP Tulungagung tersebut, Supriyono dan Edy Tetuko, sempat beredar luas melalui pesan singkat (SMS) dan BBM (Blackberry Massanger) berantai. (ant/ rah)

ant/ M Risyal Hidayat

PEMALSUAN DOKUMEN. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Tri Maryanto (kanan) bertanya kepada tersangka pemalsuan dokumen ketika gelar kasus di Mapolrestabes Surabaya, Jatim, Senin (18/2).

Jajaran Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan 12 tersangka sindikat pemalsuan dokumen berupa setifikat tanah, KTP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Penerapan K3 Perusahaan Masih Lemah

Cahyo Wuriyanto/Koran Madura

PERBAIKAN. Petugas PDAM sedang memperbaiki pipa saluran air yang bocor di kota Sampang.

PDAM Janji Pelayanan Air akan Lebih Baik SAMPANG - Koordinator Pelayanan Pelanggan PDAM Sampang Arif Wahyudi mengatakan akan melakukan berbagai perbaikan, bukan hanya pipa yang bocor di sejumlah wilayah, namun juga akan ada pengadaan meteran air dan upaya pemeliharaan sumber yang rusak.

“Kita akan memperbaiki sejumlah pipa yang mengalami kebocoran dan perbaikan di sumber-sumber mata air di seluruh Sampang,” kata Arif, Senin (18/02).

Akhir-akhir ini banyak keluhan dari masyarakat masalah pelayanan PDAM Sampang, mulai dari masalah sering tersendatnya pendistribusian air dan banyaknya kebocoran pipa.

Menyikapi keluhan masyarakat yang terus bermunculan itu, Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Trunojoyo mulai berjanji

akan segera memperbaikinya. Selain itu PDAM juga berjanji akan lebih memperhatikan sumber-sumber yang ada di daerah rawan kekurangan air.

Koordinator Tehnik Miftakim PDAM Sampang memimpin pelaksanaan perbaikan beberapa pipa yang bocor yang ada di kota Sampang. Tahun ini sesuai dengan perintah Direktur PDAM, pihaknya akan berkonsentrasi dalam perbaikan pelayanan. “Perbaikan ini kami lakukan secara bertahap. Tahun ini kita

sudah komitmen akan melakukan perbaikan pelayanan untuk memperkecil keluhan dari pelanggan dan itu akan kami lakukan juga di daerah lainnya, tidak hanya di Sampang kota,” kata Miftakin.

Masyarakat menyambut baik komitmen dari PDAM Sampang ini. Mereka sangat berharap bahwa komitmen tersebut bukanlah isapan jempol belaka.

Taufik (32), warga Jalan Syamsul Arifin, berharap kesungguhan dari PDAM Sampang, Dia berharap tidak ada lagi alasan kemarau hingga air tidak bisa tersuplai dengan baik. “Saya harap PDAM benar-benar memperbaiki kinerja dalam pelayanannya, apalagi air ini adalah kebutuhan pokok bagi manusia,” tutur pria yang sehari-hari mengajar di SMK Negeri 1 Sampang.(Cyo/rah)

CAWALI

DPP PDIP Pilih Sri Rahayu-Priyatmoko JAWA TIMUR - Dewan Pimpinan Pusat PDIP telah menjatuhkan pilihannya kepada Sri Rahayu dan Priyatmoko Oetomo sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang periode 2013-2018 dalam pemilihan kepala daerah itu.

Surat Keputusan (SK) penetapan pasangan calon tersebut dibacakan oleh Sekretaris DPD PDIP Jatim Kusnadi di hadapan ratusan simpatisan, para ketua PAC dan Ranting PDIP di seluruh wilayah Kota Malang, Minggu petang.

Surat penetapan pasangan calon tertuang dalam Nomor 3256/IN/DPP/II/2013 itu ditandatangani oleh Sekjen PDIP Tjahyo Kumolo dan disetujui oleh Ketua Umum DPIP Megawati Soekarnoputri tertanggal 16 Pebruari 2013.

Setelah dibacakan di hadapan ratusan kader dan simpatisan PDIP, langsung diserahkan kepada Calon Wali KOta (Cawalai) dan Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Malang Sri Rahayu dan Priyatmoko Oetomo.

“Dengan adanya surat rekomendasi ini, Sri Rahayu dan Priatmoko resmi menjadi wakil PDIP yang akan berkompetisi pada Pemilukada Kota Malang 23 Mei mendatang. Hal itu diputuskan setelah DPP melihat perkembangan PDIP di Kota Malang,” ujar Kusnadi.

Surat rekomendasi tersebut,

lanjut Kusnadi, DPP PDIP sekaligus menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Malang agar mendaftarkan keduanya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota.

“Surat rekomendasi ini juga diserahkan pada DPC, sehingga DPC PDIP Kota Malang harus mendampingi kedua calon untuk mendaftar,” katanya, menambahkan.

Dalam surat rekomendasi tersebut, DPP PDIP juga menginstruksikan pada seluruh jajaran partai untuk mengamankan Pemilukada Malang, dan memperjuangkan calon dari PDIP agar menang dalam Pemilukada yang digelar 23 Mei mendatang.

“DPP juga memperingatkan kepada kader partai yang tidak mengindahkan instruksi dari DPP akan diberi sanksi organisasi,” katanya.

Turunnya rekomendasi untuk Sri Rahayu (anggota Komisi IX DPR RI yang juga istri Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji) itu secara otomatis istri Wali Kota Malang Peni Suparto, yakni Heri Pudji Utami tak bisa maju sebagai calon wali kota dari PDIP. Surat rekomendasi tersebut turun dan diumumkan sehari sebelum pendaftaran Cawalicawawali Kota Malang yang dibuka mulai 18-25 Pebruari 2013.(ant/rah)

JAWA TIMUR - Penerapan tanggap darurat kecelakaan standar keselamatan dan ke- kerja. Mobil tersebut batuan celakaan kerja (K3) perusa- dari Kementerian Tenaga haan di Kabupaten Malang, Kerja dan Transmigrasi.

Jawa Timur, masih lemah, “Mobil ini dilengkapi debahkan persentasenya men- ngan sejumlah fasilitas cangcapai 60 persen dari seban- gih, yakni alat untuk mengyak 708 perusahaan yang ada etahui penyebab kecelakaan di daerah itu. kerja serta pengukur kebis“Akibat lemahnya pen- ingan,” ujarnya. erapan K3 di perusahaan, Menanggapi masih tingangka kecelakaan kerja ginya angka kecelakaan kerja masih cukup tinggi meski tersebut, Sekretaris Asosiasi pada tahun 2012 sudah ada Pengusaha Indonesia (Appenurunan jika dibanding- indo) Kabupaten Malang kan dengan angka kasus Samuel Molindo mengatatahun sebelumnya,” kata kan bahwa mayoritas peruKepala Dinas Tenaga Kerja sahaan sudah menerapkan dan Transmigrasi (Disnaker- standar K3. trans) Kabupaten Malang “Memang penerapanDjaka Ritamtama di Malang, nya masih kurang sempurna Senin. dan manajemennya masih Ia mengemukakan, lemah. Akan tetapi, hampir pada tahun 2011, angka ke- seluruh perusahaan yang ada celakaan kerja mencapai 240 di Kabupaten Malang sudah kasus dan tahun 2012 menu- menerapkan K3,” katanya run menjadi 215 kasus. Se- menegaskan. bagian besar terjadinya keMenurut dia, ketidakcelakaan kerja sempurnaan tersebut bemanajemen rada di jalan K3 ada di beatau di luar berapa perulingkungan sahaan kelas kantor (perumenengah ke sahaan). bawah sebab Akibat lemahnya M e s k i ketidaksempenerapan K3 angka kepurnaan berdi perusahaan, celakaan sumber dari angka kecelakaan ketidakmamkerja tersekerja masih cukup puan perusabut masih tinggi meski pada relatif cukup haan mementahun 2012 sudah uhi semua tinggi akibat item K3 yang lemahnya ada penurunan merujuk pada penerapan jika dibandingkan K3 di perusa- dengan angka kasus sejumlah aturan yang dikehaan. Namun, tahun sebelumnya. luarkan oleh pihaknya Menakertrans tidak bisa dan Menteri menjatuhkan Kesehatan sanksi pada perusahaan karena tidak ada (Menkes).

Menakertrans, kata aturan (sanksi) yang mengikat bagi pelanggar K3 terse- dia, mewajibkan perusahaan memeriksa kesehatan but.

Undang-Undang Nomor pekerjanya sebelum bekerja, 1 Tahun 1970 tentang Kes- pemeriksaan berkala, dan elamatan Kerja, lanjut dia, pemeriksaan kesehatan khutidak memiliki peraturan sus.

Namun, ada peraturan operasional turunannya, termasuk peraturan pemerin- lagi yang memberikan syarat tah (PP) sehingga Disnaker- K3, seperti dalam pemakaian trans hanya bisa mengimbau lift listrik untuk pengangagar perusahaan menerap- kutan orang dan barang, K3 kan standar kelengkapan K3 pada konstruksi bangunan, secara bersungguh-sungguh. syarat-syarat pemasangan Djaka mengaku siap dan pemeliharaan alat pemmembantu bagi perusahaan adam api ringan, kewajiban untuk membangun manaje- melaporkan penyakit akimen K3, apalagi saat ini Dis- bat kerja, tentang Instalasi nakertrans sudah memiliki Alarm Kebakaran Otomatik. mobil unit reaksi cepat dan (ant/rah)

8

BANGKALAN

SELASA 19 PEBRUARI 2013 NO.0059 | TAHUN II

PENUTUPAN RUANG DIREKTUR RSUD

PENGAMANAN

PMII Minta Maaf pada RSUD Syamrabu

200 Personel Lindungi 4 Titik Lokasi Demonstrasi

BANGKALAN - Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan, kembali mendatangi Rumah sakit Syarifah Ambami Rato Ebuh (Syamrabu) Bangkalan, kemarin (18/2). Mereka datang untuk meminta maaf atas penyegelan yang dilakukan mereka pada Jum’at (15/2) lalu.

Tindakan penyegelan yang dilakukan oleh aktivis PMII pada Jum’at itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap direktur rumah sakit yang sulit ditemui.

Pada saat itu Direktur dr.Yusro sedang tidak ditempat karena ada acara pernikahan putrinya dan sudah mendapatkan ijin dari Bupati Bangkalan Fuad Amien.

Kordinator aksi Arif Rahman Hakim yang melakukan penutupan paksa ruang direktur RSUD Syamrabu dalam aksinya kali ini menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Direktur RSUD setempat.

Menurut pengakuannya, apa yang mereka lakukan benar-benar tidak mengetahui bahwa dr.Yusro mempunyai hajatan penikahan putrinya dan telah mendapat ijin dari Bupati Bangkalan.

“Kami benar-benar minta maaf kepada ibu selaku direktur RSUD Syamrabu atas tindakan yang telah kami lakukan kemarin karena ketidaktahuan

kami. Sungguh kami tidak mengetahui jika ibu punya acara hajatan pernikahan dan sudah mendapat izin dari Bupati,” ungkapnya penuh sesal di hadapan dr.Yusro.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkalan dr.Yusro menerima permintaah maaf atas kesalahan yang telah dilakukan oleh aktivis PMII. Menurutnya, sangat disayangkan tindakan yang dinilai terlalu gegabah tanpa mengtahui sebab ketidakhadirannya pada hari Jum’at.

Akan tetapi peristiwa seperti ini mengandung pelajaran yang sangat berharga untuk perbaikan pada hari-hari yang akan datang.

“Ya kami harap kepada seluruh elemen masyarakat terutama PMII untuk proaktif membantu kinerja pihak rumah sakit, agar pelayanan semakin memuaskan masyarakat.

Sesungguhnya peristiwa kemarin tidak perlu terjadi jika teman-teman lebih bersabar dan mempertanyakan atasan kenapa saya tidak masuk kemarin,” ujar Yusro.

Harapannya, untuk kedepan pelayanan akan semakin baik tentunya dengan peran serta masyarakat. Kritikan dan saran akan selalu kami tampung sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan demi terciptanya kepuasaan para pasien.(dn/rah)

KRIMINALITAS

Pemuda Clurit Bapak dan Kakek JAWA TIMUR - Polisi menangkap seorang pemuda di Trenggalek, Jawa Timur, yang tega membacok ayah dan kakek kandungnya sendiri dengan menggunakan sebilah clurit, sehingga kedua korban kritis akibat mengalami luka parah di bagian kepala, tangan, dan beberapa bagian tubuh.

Kasubbag Humas Polres Trenggalek AKP Siti Munawaroh, Senin mengungkapkan, pelaku saat ini ditahan dan telah dilakukan pemeriksaan kejiwaan. “Hasil pemeriksaan sementara berdasarkan juga keterangan saksi korban maupun lainnya, pelaku memang memiliki riwayat kelainan jiwa.

Mungkin sakitnya kambuh, tapi kami masih mencoba mengembangkan penyelidikan,” terangnya.

Siti menjelaskan insiden penyerangan terhadap ayah dan kakek kandung tersebut terjadi di Desa Ngares, Kecamatan Trenggalek, sekitar pukul 22.00 WIB. Pelaku pembacokan, Winarto (26), saat itu tibatiba mengamuk dan menyerang ayah, Kadiran (55) dan kakeknya, Sidi (70), hingga keduanya terkapar bersimbah darah.

Warga yang mengetahui kejadian itu tak berani langsung melerai, karena pelaku yang kalap masih memegang sebilah clurit.

Kedua korban bisa dievakuasi, setelah beberapa warga berinisiatif mematikan lampu penerangan rumah dan jalan. “Setelah korban dibawa ke rumah sakit, warga baru melaporkan kejadian ini ke polisi, sehingga kemudian dilakukan penyergapan,” terang Siti Munawaroh.

Karena ada indikasi kelainan jiwa, polisi sejauh ini belum menetapkan pelaku sebagai tersangka.

Namun, jika analisa psikiater memastikan pelaku mengalami gangguan kejiwaan saat penganiayaan terjadi, Winarto kemungkinan akan segera dirujuk ke rumah sakit jiwa (RSJ) Lawang, Malang.

“Kami belum menemukan motif penyerangan tersebut.

Tapi menurut keterangan saksi korban dan tetangganya, pelaku ini baru pulang dari tempat pengobatan kejiwaan tradisional di Desa Notorejo, Kecamatan Gondang Tulangagung. Artinya dia memang ada masalah kejiwaan,” kata Siti menganalisa. (ant/rah)

ori/ koran madura

RAPAT KECIL. Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad tampak sedang berbincang dengan para pejabat tinggi di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Bupati Terpilih Janji Tertibkan Mafia Tanah BANGKALAN – Bupati Bangkalan yang akan segera dilantik Makmun Ibnu Fuad berjanji akan menertibkan secara tegas mafia tanah yang beraksi di areal wilayah Bangkalan. Para mafia tanah tersebut ditengarai menguasai beberapa tanah di wilayah Suramadu sehingga mengganggu proses pengembangan wilayah tersebut.

Makmun Ibnu Fuad mengatakan, Pemkab Bangkalan akan menertibkan pelaku yang melakukan hal itu dan akan melakukan pembebasan lahan di area Suramadu untuk menjadi wilayah industri di kaki

Suramadu. ”Mereka ini yang menyebabkan harga tanah di sana mahal. Kami akan tertibkan dalam waktu dekat karena pembangunan rest area wilayah Suramadu harus cepat

terealisasi. Ini demi kemajuan bagi warga Madura. Jadi kalau ada yang mau bermain-main misalnya mafia tanah akan kami tertibkan,” ungkap Ra Momon. Menurut putera Fuad ini, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Madura bisa sejahtera setelah adanya Suramadu. Masyarakat bisa melakukan kegiatan ekonomi agar dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. ”Saya akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk mempercepat pengembangan Suramadu,” ucapnya pada wartawan koran ini. (ori/rah)

Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Antisipasi Banjir mengantisipasi mampetnya saluran air yang dapat berpotensi menyebabkan banjir. “Ini kegiatan rutin, namun juga untuk antisipasi banjir,” ungkapnya, kemarin (18/2).

Lebih lanjut Hasan mengungkapkan pihaknya harus rutin melakukan pembersihan di lokasi tersebut karena banyak enceng gondok dan tanaman lain yang berpotensi menghambat laju air yang ditakutkan dapat menimbulkan banjir, terutama di musim hujan, di wilayah sekitarnya.

Agar tidak terjadi penyumbatan dan mengakibatkan banjir maka kami harus membersihkannya. “Seperti enceng gon-

unjuk rasa yang dibatalkan akibat banyaknya kegiatan demonstrasi. Mereka yang semula meminta pengamanan di Kantor Bulog tak jadi melakukakan aksi,” kata Kapolres Bangkalan AKBP Endar Priantoro.

Menurutnya, demi kenyamanan terhadap proses unjuk rasa, pihaknya sudah memaksimalkan pengamanan.

Termasuk meminta bantuan dari KP3 Tanjung Perak sebanyak satu pleton. Pihaknya mempunyai tugas yang sama dalam pengamanan aksi. ”Tidak ada yang mana yang lebih utama dalam setiap penjagaan. Sebab, Kami mempunyai kewajiban yang sama untuk pengamanan,” tuturnya.

Meskipun begitu, Endar menjelaskan prioritas pengamanan bergantung potensi kerawanan yang akan ditimbulkan, mengingat demo tersebut terjadi di tempat yang berbeda. ”Sebanyak 150 pengamanan dari Polres Bangkalan sendiri, selebihnya kita meminta bantuan KP3 Tanjung Perak Surabaya,” terangnya. (ori/rah)

TES URINE

SOSIAL

BANGKALAN – Puluhan petugas dari Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bangkalan membersihkan saluran pembuangan air (Afur Baru) yang terletak di sepanjang Jalan Halim Perdana Kusuma Bangkalan untuk mengantisipasi terjadinya banjir dari aliran irigasi yang tersumbat. Hasan (36), salah seorang petugas lapangan yang memantau langsung proses pembersihan tersebut mengatakan, langkah pembersihan tersebut sebenarnya merupakan program rutin.

Namun karena saat ini musim penghujan maka langkah tersebut juga diambil untuk

BANGKALAN – Pergerakan demonstrasi dalam jumlah besar pada Senin (18/2) kemarin membuat Polres Bangkalan melakukan pengamanan ekstra ketat. Dengan kondisi tersebut, Polres Bangkalan tak segan meminta bantuan KP3 Tanjung Perak dalam pengamanan. Sebab, demo tersebut dikhawatirkan akan terjadi kerusuhan, mengingat ada agenda unjuk rasa yang akan dilikuti salah satu calon Bupati dan Cawabup yang kalah dalam perhelatan pemilukada tahun lalu.

Dalam aksi tersebut terdapat empat agenda demonstrasi yang dilakukan kelompok massa. Karenanya ratusan aparat keamanan tersebut disiagakan di empat titik, yakni di depan RSUD Syamrabu Bangkalan, Kantor MUI di jalan Sultan Abd Kadirun, Kantor Kemenag Bangkalan, dan DPRD Bangkalan. Penempatan aparat kepolisian di empat titik tersebut karena laporan yang masuk pada pihak kepolisaan massa akan melakukan aksi di empat tempat tersebut. ”Meski ada satu agenda

dok dan lumut harus dibersihkan,” ungkapnya.

Terkait dengan target proses pembersihan lokasi tersebut, Hassan mengatakan sesuai jadwal pengerjaan pembersihan akan selesai kemarin.

Sebab, pemebersihan tidak membutuhkan waktu lama karena kami kerjakan bersamasama sehingga prosesnya akan cepat. “Hari Ini selesai, Mas,” ungkapnya. Dalam pantauan wartawan koran ini ternyata yang dilakukan pembersihan tidak hanya di lokasi tersebut, bahkan sejumlah lokasi lain di wilayah kota juga dilakukan proses pembersihan yang sama.(dn/rah)

doni/ koran madura

KERJA BAKTI. Petugas dari Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bangkalan sedang melakukan pembersihan di saluran pembuangan air di Jalan Halim Perdana Kusuma agar tidak terjadi banjir di Bangkalan.

50 Perwira Polisi Tes Narkoba JAWA TIMUR - Sebanyak 50 perwira polisi di jajaran Kepolisian Resor Ponorogo, Jawa Timur, Senin menjalani tes urine untuk mengetahui ada atau tidak adanya kandungan narkoba dalam tubuh mereka.

Pengambilan sampel urine secara mendadak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya itu membuat sejumlah perwira kaget karena kegiatan pemeriksaan dilakukan di tengah acara rapat analisa dan evaluasi keamanan daerah dan mendapat pengawalan ketat dari sejumlah polisi provost.

“Polda Jatim sudah mencanangkan zero narkoba. Ini merupakan salah satu bentuk implementasi dalam mewujudkan semangat tersebut dengan sasaran para perwira kepolisian,” kata Kapolres Ponorogo AKBP Yuda Gustawan.

Layaknya tes narkoba saat razia, para perwira ini harus antre satu demi satu sambil membawa botol sampel untuk

masuk ke salah satu kamar mandi di Mapolres Ponorogo.

Menurut Yuda, hasil pemeriksaan itu sementara tidak ada perwira yang urinenya mengandung narkoba. Yuda mengatakan, tes narkoba akan digelar secara bertahap dengan sasaran berbeda-beda. “Setelah tes kepada perwira ini ke depan tes narkoba akan dilaksanakan secara selektif. Polres akan melihat data dari satuan propam (profesi dan pengamanan) serta dari satuan intelijen,” katanya.

Pemeriksaan bahkan tidak melulu dilakukan di lingkungan polres atau polsek, tetapi juga akan digelar di tempat umum, terutama di lokasi tempat anggota ditemui atau di tempat hiburan malam.

“Waktunya mendadak, tibatiba. Bisa saja kita lakukan di lokasi di mana anggota yang mungkin terindikasi narkoba berada,” kata Kapolres Yuda. (ant/rah)

NARKOTIKA DI RUTAN

LP Bongkar Sindikat Peredaran Narkoba JAWA TIMUR - Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tulungagung, Jawa Timur, membongkar sindikat/jaringan peredaran narkoba di lingkungan rumah tahanan itu.

“Kami menangkap delapan narapidana dan tahanan yang diidentifikasi sebagai pengedar sekaligus pengguna narkotika jenis dobel L,” kata Plh Kepala LP Kelas IIb Tulungagung, Manap, Senin.

Ia menjelaskan kedelapan narapidana kasus narkoba yang diidentifikasi sebagai pengedar pil dobel-L di dalam LP itu kasusnya kini telah dilimpahkan ke kepolisian.

“Kejadian ini diketahui ketika salah seorang sipir kami mencurigai salah satu napi bernama Dimas dan setelah kami geledah kedapatan menyimpan 40 butir pil double-L, yang disimpan dalam bungkus rokok dan disimpan di bawah kasurnya,” terang Manap.

Dari temuan itu, pihak LP kemudian melakukan interogasi dan pengembangan penyelidikan ke ruang tahanan/ napi lain.

Hasilnya, Dimas diketahui mendapatkan barang terlarang tersebut dari napi lain bernama Andrean dan Luki.

Tidak berhenti sampai di situ, petugas kembali menggeledah kamar tahanan dan napi di blok A2 yang diperuntukkan khusus tahanan dan narapidana kasus narkoba. Setelah digeledah, petugas menemukan puluhan butir dobel-L lagi milik tahanan/ napi atas nama Deby, Imam, Sulis, dan Dody. Keempat tahanan dan napi ini ketika diinterogasi mengakui jika pil tersebut diperoleh dari Mukmin Ansori.

Informasinya, Mukmin merupakan tersangka pengedar pil doubel-L yang sudah beberapa kali tertangkap basah memasukkan barang ke dalam LP. Ia diduga bekerja sama dengan jaringannya yang menyusup sebagai pembezuk “Tersangka sudah beberapa kali ketahuan maka ancaman hukuman berat menantinya,” ujarnya.

Secara terpisah, Kasat Narkoba Polres Tulungagung AKP Soegiharjo mengatakan pihaknya sudah memeriksa para tersangka.“Mereka semua terjerat dengan pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara,” tegasnya.(ant/rah)

BANGKALAN

9

SELASA 19 PEBRUARI 2013 NO.0059 | TAHUN II

PENANGANAN KESEHATAN

APK dan DKR Protes Pelayanan RSUD Syamrabu

ori/ koran madura

TIDAK PUAS. Salah satu kandidat bupati yang kalah bersaing dalam pemilukada Bangkalan berbaur dengan para demonstran yang menyatakan perlawanan pada karena merasa didhalimi oleh penguasa.

KRPKK : Bupati Terpilih Tak Layak Jadi Pemimpin BANGKALAN - Ribuan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pembela Kebenaran dan Keadilan melakukan demonstrasi mengenai foto mesum yang diduga mirip bupati Bangkalan terpilih, kemarin siang (18/2).

Mereka mendatangi kantor Majelis Ulam Indonesia (MUI) dilanjutkan menuju kantor Kementrian Agama dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat setempat.

Mereka menilai bupati kabupaten Bangkalan pasangan Makmun Ibnu Fuad dan Mondir Rofii yang dijadwalkan akan dilantik awal bulan Maret 2013, masih menyisakan masalah serius dengan beredarnya foto mesum orang yang mirip bupati terpilih.

Kasus itu dapat merusak nama baik Kabupaten Bangkalan yang dikenal agamis dengan sebuah julukan kota santri.

Beredarnya foto mesum di dunia maya (facebook) serta berita online yang diduga milik bupati Makmun Ibnu Fuad itu telah meresahkan masyarakat setempat.

Menyikapi peredaran foto mesum tersebut, dalam aksinya yang dimulai dengan berorasi di depan kantor Majelis Ulama Indonesia yang bersebelahan dengan Masjid Agung Bangkalan, koordinator aksi Mahmudi Ibnu Khotib menuntut MUI Bangkalan segera mengeluarkan fatwa terkait beredarnya foto mesum tersebut.

Ia mengatakan, beredarnya foto mesum sangat mencoreng nama baik masyarakat dan menginjak-injak martabat kaum perempuan. Menurutnya, ironis sekali seorang calon pemimpin yang juga masih dalam keluarga pesantren melakukan adegan syur dengan seorang perempuan yang diduga bukan muhrimnya. Sangat disayangkan, orang yang diduga sebagai pelaku dalam foto-foto tersebut sampai detik ini masih bungkam tanpa memberikan klarifikasi.

“Dengan beredarnya foto mesum ini, sungguh sangat memalukan dilakukan oleh seorang putra kiai yang akan memimpin masyarakat Bangkalan. Hal itu, telah menginjak-injak martabat kaum perempuan dan mencoreng nama baik kota Bangkalan sebagai kota santri. Jika kasus ini dibiarkan pasti akan meamncing rekasi masyarkat dan berdampak luar biasa terhadap kepemimpinan Kabupten Bangkalan. Dengan demikian, kami minta kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa terhadap permasalahan yang telah mencoreng nama baik kita bersama,” teriak Mahmudi dalam orasinya.

Namun sayang, apa yang menjadi tuntutan aksi tidak dapat dipenuhi. Sebab, ketua MUI Bangkalan KH. Syarifudin

Damanhuri sedang tidak ada di tempat.

Massa tampak emosi karena mereka tidak percaya jika dikatakan ketua MUI tidak ada di tempat. Sebagian perwakilan demonstran kemudian memaksa masuk melakukan aksi sweeping kantor untuk memastikan keberadaan para penghuni kantor. Setelah dipastikan tidak ada satu pun perwakilan MUI yang ada, massa akhirnya melakukan long march menuju kantor Kemenag.

Sepanjang perjalanan, Mahmudi tak henti-hentinya menyuarakan kepada masyarakat sekitar bahwa bupati terpilih sangat tidak layak untuk menjadi seoarang pemimpin. Karena apa yang telah dilakukan oleh Makmun (momon) sangat mengusik kondisi Bangkalan. Dalam perjalanan menuju kantor Kemenag, mereka juga menunjukan foto-foto yang diduga mirip Makmun serta tulisan-tulisan yang mengecam.

“Masyarakat Bangkalan bagaimana jika kita dipimpin oleh seorang pemimpin mesum? Saya yakin kedepannya moralitas yang ada di kota santri akan semakin tersisihkan. Kita harus sadar moral harus dijunjung tinggi bukan lantas berbuat mesum seperti yang dilakukan oleh Makmun yang jelas melangggar etika dan nilai-nilai agama,” ucapnya dengan nada berkelakar.

Ribuan massa yang mengunakan 30 mobil, akhirnya sampai di Kantor Kemenag.

Mereka menuntut hal yang sama seperti tuntutan saat di kantor MUI. Para demonstran mendesak kepala Kemenag untuk mengeluarkan fatwa terkait beredanya foto tersebut. Kepala Kemenag Amin Mahfud mendatangi para demonstran dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

“Kami akan berbicara dengan orang yang waras,” ungkap Amin.

Sontak pernyataan itu membuat ribuan massa marah dan nyaris terjadi bentrokan.

Mereka menilai perkataan itu menyinggung peserta aksi.

Sebab, menurut mereka Amin Mahfud menganggap para peserta aksi tidak waras. Keributan nyaris terjadi, tampak beberapa orang merangsek ke depan. Namun, dengan begitu sigap aparat keamanan dapat mengkondisikan suasana yang sempat memanas.

“Amin Mahfud telah mengatakan kita tidak waras.

Bagaimana dengan Momon yang telah melakukan

perbuatan mesum dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Jika pihak Kemenag tidak bisa memberikan fatwa, maka kami masyarakat Bangkalan akan menyatakan sikap mosi tidak percaya terhadap Kemenag Bangkalan dan meminta Amin segera mundur dari jabatannya.

Kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi,” ancam Mahmudi dengan raut wajah yang tampak emosiaonal.

Amin Mahfud tidak diberi kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Mahmudi menilai percuma karena pihak Kemenag di bawah pengaruh Bupati Fuad Amien sehingga tidak berani menyatakan sikap. Bahkan telah menyingung perasaan masyarakat yang telah hadir dan ikut menyampaikan aspirasi di kantor Kemenag.

Merasa tidak puas dengan apa yang telah mereka alami di kantor Kemenag, massa melanjutkan perjalanan ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam perjalanan, mereka terus melakukan orasi secara bergantian.

Nasih Aschal yang tidak lain menantu dari KH. Imam Buchori, calon bupati yang dicoret oleh KPU, juga melakukan orasi mengimbau kepada seluruh masyarakat Bangkalan agar tidak takut untuk terus melakukan perubahan. Ketakutan tidak akan menghasilkan apa-apa, justru semakin membuat masyarakat tertindas dan didzolimi oleh penguasa Bangkalan.

Ia menegaskan, Makmun Ibnu Fuad telah melakukan perbuatan yang jelas melanggar norma agama dan tidak layak untuk menjadi pemimpin masa depan.

“Jangan pernah takut untuk menyerukan kebenaran.

Kebanaran akan mengalahkan kebathilan. Kita harus yakin bahwa apa yang telah kita lakukan hari ini akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk perubahan Bangkalan kedepannya,” tegas Nasih.

Di depan kantor DPRD, massa menuntut agar ketua DPRD H. Ali Wahdin untuk mengambil langkah konkrit dan tegas sebelum pelantikan Makmun Ibnu Fuad sebagai bupati Bangkalan.

Jika pelantikan dipaksakan maka akan terjadi pelanggaran UU dan etika kepatutan serta melanggar sumpah jabatan seperti yang telah diatur dalam pasal 110 dan pasal 28 huruf (f) Undang-Undang No 32 tahun 2004.

“Jika pelantikan ini tetap dilanjutkan maka kami dan segenap jajaran masyarakat Bangkalan akan memboikot setiap kebijakan yang diambil oleh Bupati terpilih karena telah melanggar etika dan sumpah jabatan,” ancam Nasih.

Menanggapi tuntutan massa, wakil ketua DPRD Munawar Cholil mencoba untuk mem-

berikan tanggapan terkait tuntutan mereka. Akan tetapi, sebelum mengucapkan sepatah kata, massa tidak mengijinkan Munawar untuk memberikan tanggapan. Karena yang diinginkan oleh massa adalah kedatangan ketua DPRD bukan yang lainnya.

Selang beberapa lama, pada pukul 13.28 WIB, massa dikejutkan dengan kedatangan Imam-Zein, pasangan calon yang didiskualifikasi oleh KPU saat pemilukada. Praktis membuat massa pendukung Imam-Zein tampak begitu terharu dengan meneteskan airmata. Di tengah-tengah peserta aksi Imam mengajak seluruh masyarakat untuk terus berjuang tanpa mengenal lelah untuk mendapatkan keadilan. Ia merasa telah didholimi oleh Bupati Fuad.

Selain itu Imam membacakan surat terbuka di tengahtengah kerumunan massa yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan Fuad Amin.

“Wahai Fuad, sepuluh tahun sudah Kau mencengkramkan kemarut di Bangkalan, menebar teror tidak hanya di lingkungan pegawai negeri sipil dan birokrasi, namun juga di tengah-tengah masyarakat.

Engkau beli para pelaku politik, engkau bayar para penegak hukum, engkau ancam para pegawai negeri dan birokrasi. Kamu batasi pergerakan teman-teman LSM, bahkan kamu telah melakukan apapun dengan menghalalkan segala cara hanya demi untuk melanggengkan jabatan sebagai bupati.

Selama ini kau telah bisa melakukan itu semua. Sampai kini pun kau masih melakukan dengan cara memakai tangan anak kamu yang mesum sebagai bupati terpilih. Tapi ingatlah Fuad tidak ada pesta yang tidak berakhir, saat ini saya tegaskan selama nyawa masih di kandung badan, perlawanan akan terus saya lakukan.

Ketahuailah bahwa saya Imam Buchori tidak akan pernah takut pada ancamanmu Fuad dan tidak akan pernah bisa dibeli untuk melanggengkan kepantinganmu,” tegasnya saat membacakan surat terbuka yang dibuat untuk terus menyuarakan perlawanan atas kedholiman yang dirasakan.

Imam juga berjanji akan terus bersama-sama mengawal untuk mendapatkan keadilan demi terwujudnya perubahan Bangkalan ke arah yang lebih arif dan bijaksana.

Sementara itu, aksi ini merupakan aksi Koalisi Rakayat Pembela Kebenaran dan Keadilan, Koalisi Rakayat Peduli Perubahan (KORPP), aliansi LSM dan Mahasisiwa Peduli Perubahan Bangkalan(ALMPB), Kaukus Perempuan Anti Pornografi (KPA-P), Kaukus Santri Bangkalan (KSB), dan Poros Pemuda Bangkalan (PPB). (dn/ rah)

BANGKALAN – Dua kelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Kesehatan (APK) dan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Bangkalan menggelar aksi unjuk rasa di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh (Syamrabu), kemarin (18/2). Mereka menuntut sikap manajamen rumah sakit agar memberikan pelayanan yang berkualitas pada keluarga pasien, terutama pada pasien yang sangat membutuhkan penanganan yang tepat dari petugas kesehatan di rumah sakit tersebut.

Kedua kelompok massa menilai pelayananan pihak rumah sakit yang diberikan kepada masyarakat selama ini sangat lemah. Sebagai buktinya terdapat banyak pasien yang dirujuk ke rumah sakit Surabaya yang berasal dari RSUD Syamrabu. Selain itu, mereka menemukan adanya pasien yang meninggal, setelah penanganan yang dilakukan petugas kesehatan di RSUD Syamrabu tersebut. ”Dalam dua minggu terakhir ini, ada pasien penderita difteri meninggal sehari pasca dipulangkan dari RSUD dan ini menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita semua. Apa sebenarnya penyebab pasien meninggal.

Ada dugaan pasien meninggal akibat dipulangkan sebelum sembuh total,” terang korlap aksi dari APK, Arif Rahman.

Menurutnya, manajamen RSUD Syamrabu harus serius dalam penanganan pasien.

Mereka mendesak manajemen RSUD Syamrabu diperbaiki. Pejabat tinggi di lingkungan RSUD Syamrabu seharusnya berani menindak tegas oknum doker spesialis

yang sering mangkir dari tugas. Selain itu, mereka juga harus bisa menindak petugasnya yang sering bersikap arogan terhadap pasien. Rumah sakit jangan lagi menomorduakan pelayanan terhadap pengguna Jamkesmas, dan Jampersal. ”Kami menuntut manajemen harus menindak petugas RSUD Syamrabu yang melakukan pungli. Manajemen harus memberikan uang jasa pada dokter, perawat, dan petugas RSUD lainnya sesuai yang telah diatur,” tegasnya.

Setelah perwakilan dari massa Aliansi Peduli Kesehatan diminta memasuki ruangan direktur RSUD Syamrabu, kembali demo susulan yang berjumlah puluhan orang terjadi. Kali ini, demonstran susulan yang datang ke RSUD Syamrabu mengatasnamakan massa dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Bangkalan. Kedatangannya untuk menyampaikan tuntutan yang sama dengan tuntutan demonstran APK. Di bawah korlap aksi Muhyi, pulahan massa dari DKR Bangkalan melakukan orasi dengan membawa poster bertuliskan nada protes pada pelayanan RSUD Syamrabu yang dianggapnya sangat buruk. Mereka berorasi di pintu masuk RSUD Syamrabu dengan mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian polres Bangkalan.

Meski sempat memanas akibat adanya orang yang dianggap sebagai preman, tetapi aksi tetap berlanjut dengan perwakilan DKR yang diajak beraudiensi langsung dengan pimpinan manajamen rumah sakit. Mereka bergabung de-

ngan massa dari APK untuk menyampaikan aspirasi.

Sementara itu, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Syamrabu Bangkalan Badrus Zaman saat menemui pendemo mengatakan, hingga saat ini rumah sakit masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut. ”Terbukti sampai saat ini, kami kekurangan ekstra bed.

Itu terjadi lantaran jumlah pasien banyak. Hal tersebut menjadi catatan kami untuk meningkatkan pelayanan,” ujar Badrus Zaman pada perwakilan demonstran dari APK dan DKR. Sementara itu, Direktur RSUD Syamrabu, Yusro meminta agar masyarakat, terutama pihak yang peduli terhadap kesehatan di Bangkalan agar menyampaikan setiap keluhan yang terjadi di rumah sakit secara bertahap. Artinya penyampaian kasus dan keluhan tidak dilakukan sekaligus.

Dia menambahkan, pihaknya tengah berupaya menjadi rumah sakit rujukan se-Madura, termasuk tengah memproses akreditasi internasional. Proses tersebut dilakukan bukan semata-mata untuk kebanggaan. Akan tetapi, itu upaya meningkatkan pelayanan rumah sakit agar dapat melayani masyarakat dengan baik ”Silahkan melaporkan langsung petugas kesehatan yang mana yang dikeluhkan. Penyampaian keluhan seharusnya dilakukan secara case by case agar penyelesaiannya bisa dilakukan secara bertahap,” pintanya. (ori/rah)

ori/ koran madura

BEJIBUN. Kelompok massa yang terdir dari dua kelompok yaitu APK dan DKR yang menuntut RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh (Syamrabu), kemarin (18/2).

DATA PEMILIH

DP4 Pemilu Legislatif 212.412 Orang JAWA TIMUR - Jumlah data pemilih dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) pilihan legislatif 2014 yang tercatat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri, Jawa Timur, mencapai 212.412 orang.

“Kami masih lakukan verifikasi DP4 untuk pemutakhiran data. Sejuah ini, kami cek ada yang tinggal di luar kota atau beda kecamatan,” kata Komisioner Divisi Data dan Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Kediri Nurul Mamnun di Kediri. Ia menyebut, DP4 itu didapat dari data yang diserahkan ke KPU Kediri. Dari jumlah itu, untuk di Kecamatan Mojoroto ada 80.188 pemilih, Kecamatan Pesantren ada 63.041 pemilih, dan di Kecamatan Kota ada 69.183 pemilih.

Dengan jumlah pemilih itu, lanjut dia, dimungkinkan kursi yang diperebutkan dalam Pemilu Legislatif 2014 mendatang di Kediri tetap, yaitu 30 kursi, yaitu di Kecamatan Mojoroto 12 kursi, Kecamatan Kota, 10 kursi, dan di Kecamatan Pesantren hanya delapan kursi.

“Jumlah kursi itu disesuaikan dengan jumlah penduduk. Untuk jumlah agregat penduduk yang masuk ada 260.018 pemilih, tapi tetap verifikasi lagi,” ucapnya.

Mamnun mengatakan, untuk tahapan pemilu legislatif ini memang dibuat lebih dahulu daripada pemilukada Kediri atau Pemilukada Jatim yang justru berlangsung pada 29 Agustus 2013 mendatang.

Kedua pemilukada itu sengaja dibuat bersamaan, karena memang untuk Pemilukada Kediri juga diselenggarakan pada 2013 ini.

Untuk data pemilih di Pemilukada Kediri dan Pemilukada Jatim sampai saat ini datanya belum masuk ke KPU Kediri. Pemkot belum menyerahkan DP4 pemilukada. Untuk saat ini, tahapan pemilukada itu masih sosialisasi dan belum terbentuk PPK (panitia pemilihan kecamatan) atau PPS (panitia pemungutan suara). Sesuai dengan jadwal, untuk pemilihan PPK dan PPS yang diperuntukkan agenda Pemilukada Kediri dan Pemilukada Jatim akan dimulai pada akhir Pebruari ini

tepatnya pada 23-25 Pebruari.

Pada 14 Maret 2013 mendatang, akan langsung diumumkan PPK dan PPS guna membantu agenda pemilukada.

Namun, lanjut dia, untuk PPK dan PPS pemilu legislatif belum terbentuk. Sesuai dengan tahapan, pemilu legislatif lebih panjang, sehingga dimungkinkan akan dibentuk akhir 2013 mendatang.

Sementara itu, sampai saat ini sejumlah baliho calon anggota legislatif sudah mulai bertebaran di Kota Kediri.

Baliho dari berbagai partai itu terpasang di sejumlah lokasi strategis di Kota Kediri.

Selain itu, baliho calon yang bertarung dalam Pemilukada Kediri juga sudah banyak bertebaran. Sejumlah baliho yang bergambar pejabat kini baik Wali Kota Samsul Ashar ataupun Wakil Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar jelas terpampang.

Isu yang berembus, keduanya tidak akan bersatu lagi menjadi pasangan dalam pemilukada Kediri mendatang, dan masing-masing berniat untuk merebut kursi kepala daerah. (ant/rah)

10

LINTAS JATIM

SELASA 19 PEBRUARI 2013 NO.0059 | TAHUN II

KECELAKAAN

Truk Tangki Air Masuk Sungai

S

hanadiman/koranmadura

Kajari Surabaya. Mohammad Dhofir menunjukan surat pengajuan penundaan eksekusi yang diajukan ketiga terpidana gratifikasi japung melalui pengacaranya, George Handiwiyanto dan Ricard.

Soekamto dkk Abaikan Panggilan Kejaksaan SURABAYA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya terkesan melunak terhadap keluh kesah berupa surat yang dilayangkan tiga terpidana gratifikasi dana jasa pungut (japung), Yakni Sekkota, Soekamto Hadi, Mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolahan Keuangan, Purwito dan Assiten II Sekkota Muhlas Udin melalui dua pengacaranya, yaitu George Handiwiyanto dan Ricard yang meminta Kejaksaan supaya memberikan waktu penundaan eksekusi, Senin (18/2) kemarin.

George dan Ricard mendatangi Kejari Surabaya sekitar jam 11.15 Wib dengan mengendarai mobil Toyota Alphard warna hitam. Saat turun dari mobilnya dua pengacara trio terpidana gratifikasi japung itu langsung menemui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Surabaya, Nurcahyo Jungkung Madyo, dengan membawa surat permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi, "Kita minta waktu penundaan eksekusi, alasannya belum ada kesiapan mental dari pak Soekamto dan pak Muhlas Udin, sedangkan pak Poerwito masih dalam kondisi sakit,"ujar dia usai menemui Kasipidus di lantai 2 Kantor Kejari Surabaya Jalan Sukomanunggal.

Saat ditanya apakah, kliennya masih bersikap koopertaif , seperti janji tiga terpidana gratifikasi japung

itu yang sebelumnya berjanji akan menyerahkan diri pada 18/2 kemarin,"sejauh ini kita kooperatif, kita selalu mendatangi panggilan Kejaksaan. Dan masalah janji itu bukan dipastikan datang tapi diusahakan datang. Ya karena tekanan pskikis itulah mereka kurang mengontrol omongan,"pungkas dia Lantas, kapan mereka akan menyerahkan diri terkait status hukumnya?,"kita tidak mau berandai andai,kalau sudah waktunya pasti anda akan tau," kelit dia pada sejumlah awak media yang sejak pagi telah berada di Kejari Surabaya.

Sementara, saat ditanya sanksi hukum internal PNS apakah yang telah dijatuhkan ke kliennya baik berupa pencopotan jabatan hingga pemecatan,"saya belum tau dan itu bukan menjadi kewenangan saya untuk

menjelaskan,"kelit dia.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Mohammad Dhofir mengakui telah menerima surat permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi itu.

Diakui Dhofir, surat permohonan merupakan sikap kooperatif dari ketiga birokrat tersebut,"sudah, kami sudah menerima surat permohonannya dari Pak George. Bagi kami mereka masih dibilang kooperatif,"kata Dia sambil menunjukkan tiga lembar surat dari tiga terpidana grtifikasi Japung.

Saat ditunjukan surat tersebut oleh Dhofir , para awak media sangat dikejutkan alasan penundaan pelaksanaan eksekusi tersebut yang menyebutkan akibat pemberitaan media menyebabkan dampak psikis bagi keluarga trio terpidana itu, "yang jelas disini dikatakan 'menyikapi banyaknya pemberitaan kami yang ada baik dimedia cetak maupun media elektronik menimbulkan dampak kondisi psikologis isteri dan anakanak kami yang semakin tidak siap untuk menghadapi hal ini. Dan untuk itu saya mohon kepada Bapak agar diberikan kelonggaran waktu kepada saya agar saya dapat meyakinkan dan memberikan pengertian ke-

pada keluarga saya terkait permasalahan ini',"jelas Dhofir saat membacakan isi surat dari Soekamto.

Saat ditanya kepastian jadwal eksekusinya, Dhofir mengaku tak akan memberikan janji kepada media,"saya tidak akan berjanji, andai tadi mereka datang ya sudah kita ekseksui,"kata Dhofir sambil menyatakan prilaku, Soekamto,Poerwito dan Muhlas Udin berbeda dengan Musyafak Rouf (terpidana yang lebih dulu di eksekusi).

Sementara, Praktisi Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, I Wayan Titip Sulaksana menyatakan keprihatinan terhadap alasan trio terpidana gratifikasi japung itu. Pasalnya bagi pria kelahiran Klungkung Bali tersebut, Media merupakan jembatan informasi yang tidak pantas untuk disalahkan, "ini kan sangat lucu, kok pemberitaan media dijadikan alasan kesiapan psikis, kenapa waktu melakukan gratifikasi tidak dipikir dulu. kalau sudah begini baru mereka malu. Media itu dilindungi undang undang lho kok sekarang disudutkan hanya untuk kepentingan pribadi,"kata Wayan saat dikonfirmasi melalui Ponselnya kemarin.

Seperti diketahui, panggilan eksekusi yang tidak di-

PEMILUKADA JATIM

hadiri Soekamto dkk merupakan panggilan ke 2 yang dilayangkan Kejari Surabya atas pelaksanaan putusan kasasi MA. Dalam putusan nomor 1465 K//Pid.Sus/2010, tiga majelis hakim tingkat kasasi di MA yang terdiri dari hakim agung Prof Rehngena Purba, Suwardi dan Imron Anwari. menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan terhadap Soekamto, Muhlas dan Purwito. Selain itu mereka juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 5 bulan kurungan Soekamto, Purwito dan Muhlas Udin terbukti melanggar pasal 3 undangundang pemberantasan tindak pidana korupsi. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Soekamto dkk telah memberikan uang jasa pungut sebesar Rp 720 juta kepada Musyafak Rouf.

Pemberian itu menyalahi ketentuan karena sesuai peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004, anggota dewan hanya diperbolehkan menerima uang represen-

tasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan panitia anggaran, tunjangan komisi, tunjangan badan kehormatan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Pemberian itu dilakukan tanpa melalui rapat dewan atau peraturan daerah, melainkan meminta secara lisan uang japung itu ke walikota melalui Muhlas Udin.

Dari Rp 720 juta yang diberikan itu, sebanyak Rp 470 juta diberikan oleh Soekamto Hadi dan digunakan untuk Musyafak pribadi. Sementara Rp 250 juta diberikan oleh Muhlas Udin yang kemudian oleh Musyafak dibagi-bagikan ke anggota DPRD Surabaya lainnya.

Ketika persidanganya digelar di peradilan tingkat pertama yakni PN Surabaya pada Maret 2012, Majelis hakim yang diketuai IGN Astawa menyatakan perbuatan Soekamto, Muhlas Udin, Purwito tidak terbukti dan dibebaskan secara murni atau istilah hukum disebut vrispracht.

Namun putusan bebas tersebut mendapatkan perlawanan dari Kejari Surabaya dalam bentuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung hingga akhirnya Kejaksaan menang, Soekamto dkk dinyatakan terbukti korupsi. (kas)

DPRD Surabaya Pertanyakan Anggaran Kebersihan Pemkot Rp.135,9 M SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2013 ini menganggarkan dana sebesar Rp 135,9 miliar untuk bidang kebersihan. Perinciannya , untuk sapu jalan saja nilainya mencapai Rp. 26,8 miliar, pengangkatan sampah di saluran air sebesar Rp. 26 miliar, pengerukan sedimen Rp 26 miliar dan penghapusan sampah yang kini ditangani PT. Sumber Organik (SO), mencapai Rp 57,1 miliar.

Kalangan DPRD Kota Surabaya menilai anggaran tersebut terlalu besar dan terkesan memboroskan anggaran. Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Sudirjo kepada Koran

Madura mengatakan, pemkot terkesan menghambur-hamburkan anggaran. Padahal, penanganan masalah kebersihan belum tertata dengan baik. “Kondisinya saat ini masih seperti itu dan menurut kami itu boros.

Kami nilai masih tidak tersistematis dengan bagus. Ke depan kami akan mempertanyakan kembali pola tersebut ke Pemkot Surabaya. Harapan kami ada pengelolaan sampah yang tersistematis agar lebih irit anggarannya,” ungkapnya, Senin (18/2).

Dirinya juga menambahkan, pos penggunaan anggaran terbanyak ada pada pengelolaan sampah, dimana

nantinya sampah ini akan diolah menjadi gasifikasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Sayangnya sampai saat ini belum ada penjelasan ke DPRD Surabaya. “Maksud kami, apakah PT. SO benar-benar mengelola sampah di TPA Benowo atau tidak. Mestinya sejak Januari 2013 lalu sudah harus ada pengelolaan sampah di TPA Benowo oleh PT SO. Tapi, kalau masih belum ada, maka itu yang patut dipertanyakan,” tambahnya.

Tidak hanya itu, pendistibusian alokasi anggaran untuk penyapuan jalan di Surabaya juga tidak tersistem dengan baik, ini bisa terlihat dari pemetaan areal penyapuan yang

ada di e-controlling dan Lelang Pengadaan Secara Elektornik (LPSE) di Pemkot Surabaya. Sudirjo mencontohkan, salah satunya adalah penyapuan jalan untuk wilayah Surabaya Pusat I, dan Surabaya Pusat II. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya, telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4 miliar dan Rp. 3,8 miliar per tahun, Totalnya mencapai Rp 7,8 Miliar. Sedangkan penyapuan jalan untuk wilayah Surabaya Utara hanya mendapat jatah anggaran Rp 3,2 miliar per tahun. Hal ini cukup ironis, mengingat wilayah Surabaya Utara merupakan daerah

IDOARJO – Kusno (34) asal Desa Wotan Sumberejo Dayang RT 02 RW 01 Bojonegoro, ketiban sial.

Gara-gara menghindari kecelakaan dengan mobil yang berada di depannya, truk tangki Nopol W 8194 UD yang dikemudikannya terjun ke sungai di Desa Lajuk Porong, Senin (18/2).

Peristiwa itu terjadi saat truk bermuatan air ini melaju dari arah timur (Porong) ke arah barat Krembung dengan kecepatan sedang. Setelah melewati SPBU dan berada di tikungan petuangan depan lesehan Wahyu Desa Lajuk, truk yang dikemudikan Kusno berpapasan dengan mobil travel jenis APV. berpapasan dengan mobil travel jenis APV di tikungan petuangan depan lesehan Wahyu Desa Lajuk.

Saat berpapasan itu, korban kaget dan banting setir ke kiri hingga terjun ke sungai. Beruntung peristiwa kecelakaan tersebut tidak menelan korban jiwa. “Untungnya saya bisa berenang dan bergegas naik ke daratan,” tutur Kusno setelah berenang ke tepi sungai, Senin (18/2).

Sayangnya, Mobil APV yang menyebabkan Kusno tercebur ke sungai ternyata malah melarikan diri. Kontan, peristiwa ini mengundang perhatian masyarakat terutama pengguna jalan yang berhenti untuk melihat peristiwa ini menyebabkan terjadi kemacetan.

Saat dikonfirmasi mengani hal ini, Unit Laka Lantas, Bripka SY Suratmanto, di lokasi kejadian menyatakan, menurut keterangan saksi, kecelakaan ini diakibatkan mobil APV yang berpapasan dengan korban, terlalu ke kanan, dan sopir truk tidak menguasai kemudi hingga tercebur.

“Sayangnya pengemudi APV melarikan diri. Syukur tidak ada korban dari kecelakaan ini,” tutur Bripka Suratmanto. (yun)

dengan pendistribusi sampah terbesar dan area terluas di Surabaya.

“Itu yang kami pertanyakan, kenapa untuk pusat total anggaran penyapuan jalannya bisa lebih besar dari wilayah utara, padahal kan sampah terbanyak dari utara” paparnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi C Agus Santoso. Dirinya menilai, bahwa pengelolaan sampah di Surabaya hanya sebatas itu-itu saja.

“Selama ini kan yang dikerjakan hanya keruk-keruk sedimenatasi saluran, sapu sampah dan mengakut sampah, tapi pengelolaannya masih dipertanyakan banyak pihak,”ungkapnya. (wan/han)

KPU Siap Gelar Pemilukada SURABAYA - Memasuki Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Jawa Timur 29 Agustus 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim sudah memiliki agenda perhelatan pesta politik terbesar di Jatim ini.

Diungkapkan sekretaris KPU Jatim, Jonathan Judianto yang ditemui di kantornya Senin (18/2) kegiatan penyelenggaraan Pemilukada meliputi tiga kegiatan yaitu ; persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. “tahapan pilkada dimulai Januari dari penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih), pendaftaran penyusunan, penelitian dan penetapan pasangan calon. Lalu kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan,” papar dia seraya menambahkan bahwa bulan Februari, agendanya adalah pembentukan PPK, PPs, dan P2DP. Pada pelaksanaanya, lanjut Jonathan, mulai 7 – 11 April adalah jadwal pengumuman pendaftaran, pengambilan formulir, dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. “sementara pada tahapan pencalonan yaitu verifikasi dokumen dukungan oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/ kota untuk bakal calon perseorangan, dilakukan mulai April hingga Mei. Begitu pula dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan partai politik, partai politik gabungan atau perseorangan,” katanya.

Dijelaskan pria yang akrab disapa Jo ini, untuk 14 hari masa kampenye para calon pasangan dimuali pada 12 – 25 Agustus secara bergantian. “masa tenang 3 hari dimulai pada 26 - 28 Agustus. Nantinya, tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara sampai pelantikan diselenggarakan mulai Juli, Agustus, hingga Februari 2014,” ujar Jonathan.

“Terakhir, pada tahapan penyelesaian kegiatannya meliputi penyampaian perselisihan hasil pemilu, menyampaikan hasil pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, hingga laporan KPU Provinsi kepada KPU pusat, pembubaran PPS, PPK, dan KPPS, serta pemantauan atau evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran pemilu kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,” tuturnya. (neu)

LINTAS JATIM

11

SELASA 19 PEBRUARI 2013 NO.0059 | TAHUN II

Korupsi Dana Japung

Polda Janji Ungkap Peran Bambang DH SURABAYA- Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Kriminal Khusus (ditreskrimsus) Polda Jatim berjanji akan membuka kembali proses penyidikan terhadap Bambang Dwi Hartono yang ketika itu menjabat sebagai Walikota Surabaya dan mengeluarkan Perwali Japung. Perwali tersebut akhirnya dinilai melanggar hukum oleh penyidik Polda Jatim dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara pada tiga mantan pejabat Pemkot Surabaya Soekamto Hadi, Muhlas Udin, dan Purwito karena dinilai terbukti melakukan korupsi dana jasa pungut sebesar Rp 720 juta akibat melaksanakan Perwali yang dibuat Bambang DH. Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Jatim, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Suhartoyo menjelaskan, adanya rekomendasi dari Kejaksaan Agung pada Polda Jatim untuk membuka kembali proses penyidikan terhadap Bambang DH sedang diupayakan.

“Langkah penyidik saat ini adalah mendapatkan salinan putusan MA itu.

Setelah itu, akan kami pelajari isinya. Lalu, bagaimana penyidik harus bersikap setelah mempelajari salinan putusan MA atas terpidana Sukamto Hadi Cs itu, harus dilakukan gelar perkara, “ ungkap Suhartoyo.

Jika gelar perkara itu jadi dilaksanakan, lanjut Suhartoyo, beberapa pejabat di Mapolda Jatim tentu saja akan diundang

dan dimintai pendapatnya tentang bagaimana penyidik harus bersikap.

“Nantilah akan saya kabari bagaimana perkembangan selanjutnya. Untuk permasalahan ini, saya harus tanya dulu ke penyidik Tindak Pidana Korupsi, termasuk penyidik akan menjadikannya tunggakan perkara atau perkara yang harus diselesaikan, “ tandas Suhartoyo.

Sementara kuasa hukum Sukamto dkk George Handiwiyanto mengatakan, pihaknya tidak menunjuk secara personal siapa yang harus bertanggungjawab.

Namun yang jelas kata George kliennya dalam menjalankan tugas acuannya adalah Perwali, jadi apa yang dilakukan kliennya ada payung hukumnya. “ Klien saya kan menjalankan tugas berdasarkan perwali, itu kan payung hukum.

Jadi harus dibawa dulu ke PTUN,” ujar dia di Kejari Surabaya usai menyerahkan pengajuan penundaan permohonan eksekusi Soekamto Hadi, Poerwita dan Muhlas Udin, Senin (18/2) kemarin.

Penyidik Polda dalam kasus ini dinilai memaksakan untuk membawa kasus ini ke ramah hukum.

Harusnya, Polda harus mempunyai acuan bahwa Perwali yang digunakan payung hukum oleh ketiga kliennya tidak benar atau melanggar aturan. “ Kalau memang melanggar peraturan, batalkan dulu di PTUN. Gugat secara class action, baru dilakukan penyidikan,” tambah dia. (kas/han)

ericireng/ant

PERSIAPAN PILKADA. Wagub Jatim, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menunjukkan salah satu bentuk cindera mata bergambar pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf, saat jumpa pers di Surabaya, Rabu (6/2). Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) menyatakan akan kembali maju dalam Pemilukada Jatim 2014.

Gubernur Kumpulkan Bupati-Wakil Bupati Pemenang Pilkada SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf, Senin (18/2) mengumpulkan para kepala daerah pemenang pilkada di Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Acara yang dikemas dalam bentuk silaturahmi tersebut disebut-sebut sebagai bentuk sosialisasi terselubung dari pasangan yang maju kembali dalam pilgub 2013 mendatang.

Beberapa bupati dan wakil bupati terpilih yang menghadiri pertemuan diantaranya Bupati Bojonegoro Suyoto dan wakilnya Setyo Hartono, Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad dan

Wakilnya Mondir Rofi’i, Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko dan Bupati Sampang Fanan Hasib dan Wakilnya Fadilah Budiono.

Usai pertemuan Soekarwo kepada wartawan mengatakan, meski para bupati dan wakil bupati terpilih ini belum dilantik, pihaknya tetap harus menjaga silaturahmi antara gubernur dengan pemimpin daerah. “Kita

kecelakaan

Warga Prambon Tewas saat Perbaiki Jembatan SIDOARJO – Gara-gara tak hati-hati saat memperbaiki jembatan, Samsul Arifin (38) warga RT 2 RW 1 Desa Simogirang Kec. Prambon, Sidoarjo, ditemukan mengapung tak bernyawa di sungai Purboyo desa setempat, Senin (18/2). Dusun Simocoyo Desa Simogirang Kec Prambon,Sidoarjo, pun mendadak gempar.

Ceritanya, saat memperbaiki jembatan, korban sendirian tanpa dibantu dengan warga lainnya. Setelah

jatuh tercebur ke sungai, korban lantas terseret sekitar lima meter dari jembatan.

“Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban ada yang mengetahui sedang membetulkan jembatan penyeberangan di depan rumahnya, dan terjatuh,” ujar Mustofa (40), warga setempat.

Korban pertama kali ditemukan Mukoir (38) warga Dusun Cangkring RT 4 Rw 1 Cangkringturi Prambon.

Melihat keberadaan korban,

saksi lansung melaporkan apa yang dilihatnya ke warga Simogirang dan warga setempat kemudian berbondong-bondong mendatangi lokasi.

Namun, korban kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi kejadian dan berhasil diangkat ke daratan dan diantarkan ke rumah korban.

“Berdasarkan pengakuan keluarga, bahwa korban mempunyai riwayat penyakit ayan,” imbuh warga

lain yang enggan disebut namanya saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Kapolsek Prambon, AKP Wagiran, membenarkan kronologis peristiwa ini. Diduga korban terjatuh dan tersert arus air. Selain itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, korban sebelumnya mempunyai riwayat penyakit ayan. “Masih diselidiki dengan menunggu hasil otopsi, jika keluarga korban tidak keberatan,” aku Wagiran. (yun)

PROYEK

Pelebaran Jalur Lingkar Timur Segera Digarap SIDOARJO – Setelah direncanakan tahun lalu, akhirnya pelebaran jalan Lingkar Timur segera dilaksanakan. Rencananya, jalur Lingkar Timur sepanjang 1,6 kilometer bakal menjadi double way atau empat lajur dengan dua arah mulai desa Prasung hingga Candi.

Hal ini diakui oleh Kepala Dinas PU Bina Marga, Ir Sigit Setiawan, Senin (18/2).

Menurut Sigit, double away ini secara teknis terbagi dua jalur arah Utara ke Selatan dan dua jalur dari arah Selatan ke Utara yang dipisah dengan median jalan. Panjang jalur lingkar timur yang dilebarkan nanti mencapai 1,6 km.

“Lebar lahan untuk jalan itu 20 meter dan telah siap untuk pengerasan. Tahun anggaran kemarin pengerasan hanya selebar 7 meter,’’ terang Sigit Setyawan, Senin (18/2).

Sebagai penunjang untuk pelebaran jalan di wilayah tersebut, pihaknya dalam waktu dekat juga akan melakukan perbaikan atau pemeliharaan jalur lingkar timur yang dirasa perlu. Yakni, meninggikan dan memperlebar jalan mulai Candi hingga desa Prasung sekitar 8,88 km.

“Seluruh anggarannya kita siapkan dari APBD 2013,” sahut Sigit.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Jalan Lingkar Timur yang masuk dari PT Maspion II Buduran sudah dipisahkan dengan median jalan hingga Desa Prasung.

Namun, dari perempatan Prasung hingga Candi atau di sebelah utara Polsek Candi tidak ada median jalan.

Akibatnya, kerap terjadi kecelakaan akibat tidak ada median jalan sebagai pemi-

sah antara lajur dari selatan dan lajur dari utara.

Sementara itu, untuk peningkatan Jalan Lingkar Timur Sidoarjo sepanjang 3 km, anggarannya diambilkan dari APBN. Karena selama ini jalan itu memang diproyeksikan untuk mengurai kepadatan di Sidoarjo.

Sebelumnya, akhir tahun lalu Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah, S.H.,M.Hum, menyatakan pihaknya telah meminta dana bantuan kepada pemerintah pusat melalui APBN untuk pelebaran jalan di wilayah tersebut sebesar Rp 9 milyar. ’’Wiayah lingkar timur memang rawan kecelakaan.

Makanya saya telah meminta bantuan dana kepada pemerintah pusat untuk membuat jalur tersebut double way (dua jalur, red),’’ terang Bupati Sidoarjo ,yang ditemui di Hotel

Utami, Senin (11/12).

Menurut Kepala Dinas PU Bina Marga, Sigit Setyawan, dana yang diminta oleh Pemkab Sidoarjo kepada ke balai besar pelaksana jalan nasional kementerian PU untuk proyek lingkar timur 2013 bernilai Rp 9 milyar. Dana ini nantinya diperuntukkan untuk’’Dana ini hanya cukup untuk meninggikan saja, belum sampai diperlebar apalagi jadi dua jalur,’’ ungkap Sigit.

Mendengar hal ini, Bupati Sidoarjo pun memberikan usulan. ’’Kalau begitu sebaiknya diberi marka dan pembatas jalan saja di tengah untuk mengurangi angka kecelakaan di wilayah lingkar timur. Paling berapa sih, tidak membutuhkan banyak dana,’’ sahut Bupati. Mendengar itu, Sigit pun menyanggupinya. (yun)

kan selalu komunikasi. Agar terjalin silaturahmi yang baik dan menyamakan visi dan misi dalam memimpin masyarakat Jatim. Bupati dengan wakil bupatinya harus kompak,” paparnya menambahkan bahwa hal ini merupakan kebiasannya sejak menjabat Gubernur.

Untuk persiapan pencalonannya, Karwo memastikan bahwa dirinya akan mendeklarasikan diri bersama partai koalisi pada pertengahan Maret.

Tak tanggung-tanggung, pria yang akrab disapa Pakde ini mengklaim telah mengantongi dukungan banyak parpol antara

lain Golkar, Hanura, PKS, Gerindra, PAN, PPP, PDS dan aliansi parpol non parlemen.

Bahkan, Karwo juga mengklaim bahwa saat ini dirinya dan Syaifullah Yusuf telah mendapat restu dari Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU) yang selama didekati juga oleh pesaing kuat Karwo Khofifah Indar Parawansa. “kita terus melakukan komunikasi dan berharap dukungan secara resmi itu secepatnya diberikan,”ungkap dia.

Sementara itu, kepada dua partai lainnya yaitu PDIP dan PKB yang belum menyatakan dukungan karena dikabarkan akan me-

majukan kadernya sendiri, Karwo mengatakan pihaknya juga masih melakukan pendekatan.

Ironisnya, meski Karwo mengaku beberapa partai besar sudah memberikan dukungan kepadanya, baru partai Hanura yang secara resmi mengirimkan surat pernyataan dukungan.

Bahkan, ketua DPD Partai Golkar Martono dan ketua DPW PKNU Arief Junaidi terang-terangan berkata bahwa secara aturan partai, dukungan resmi baru akan diberikan 3 bulan sebelum pemilihan melalui rekomendasi berdasarkan survey elektabilitas internal partai. (neu)

KERJASAMA

Timor Leste Gandeng Unair Cetak Dokter Spesialis

SURABAYA - Kementerian Kesehatan Republik Demokratis Timor Leste menggandeng Universitas Airlangga (Unair) Surabaya untuk mencetak dokter spesialis dan menjajaki kerja sama dalam bidang lainnya.

Kerja sama itu ditandangani Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Republik Demokratis Timor Leste (Bidang Etika dan Pelayanan) Natalia de Araujo SKM dengan Rektor Unair Rektor Prof Dr H Fasich Apt di Gedung Rektorat Unair Surabaya, Senin (18/2).

"Mudah-mudahan kerja sama ini ke depan akan melahirkan manfaat untuk pengembangan kedua belah pihak, karena masyarakat Timor Leste itu saudara kita juga," kata Prof Fasich dalam penandatangan MoU yang disaksikan Direktur Nasional Sumberdaya Kementerian Kesehatan Timor Leste, Duarte Ximenes.

Dalam acara itu yang juga dihadiri Wakil Rektor III Unair Prof dr Soetjipto MS PhD dan Dekan FK Unair Prof Dr dr Agung

Pranoto MSc SpPD K-EMD FINASIM itu, ia menjelaskan Unair dengan pemerintah Timor Leste sepakat mencari peluang kerja sama dalam studi penelitian.

"Juga kerja sama dalam pendidikan kesehatan, khususnya untuk pendidikan dokter spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga," katanya dalam acara yang juga dihadiri Dekan FKG Unair Prof drg HRM Coen Pramono D SU Sp.BM(K).

Namun, katanya, tidak menutup kemungkinan juga ada kerja sama bidang lain, misalnya ke fakultas lain (non-FK), program pertukaran budaya, pertukaran bahan penelitian, publikasi dan informasi, serta pengembangan program pendidikan dan kurikulum untuk Timor Leste.

Di sela-sela acara yang juga dihadiri Ketua International Office and Partner (IOP) Unair I Gusti Agung Ketut Satrya Wibawa MCA, Wamenkes Timor Leste, Natalia de Araujo, menjelaskan pihaknya memilih Universitas Airlangga karena PTN Badan Hukum (PTN-BH) itu me-

getty images

FAKULTAS KEDOKTERAN UNAIR. Tak henti-hentinya fakultas ini menciptakan dokter-dokter handal.

miliki kualitas.

"Apalagi, akreditasinya sangat diakui negara dan semua program keahlian kedokteran yang dibutuhkan Timor Leste ada di Unair. Namun, kami juga sudah menjalin kerja sama dengan UI, UGM, Unpad, Udayana, dan IIK Kediri," katanya.

Bahkan, untuk pendidikan dokter di luar negeri, pihaknya juga sudah menjalin kerja sama dengan pemerintah Kuba dan sudah ratusan dokter belajar di sana.

Dalam mengawali kerja sama dengan Unair, Timor Leste mempersiapkan 20 orang dokter umum untuk ditugaskan belajar menempuh studi dokter spesialis di FK Unair, misalnya dokter spesialis penyakit dalam, kebidanan, bedah umum, anak, dan spesialis lain.

"Hingga kini, di Timor Leste baru ada sekitar 600-an orang dokter umum dan 14 orang dokter spesialis, karena itu kami berharap dari kerja sama dengan Unair itu akan membantu kami dalam memenuhi kebutuhan di bidang pembangunan kesehatan, baik untuk jangka pendek, menengah dan panjang," katanya.

Ia menambahkan kondisi kesehatan masyarakat di Timor Leste sudah berangsur membaik, karena saat ini ada satu rumah sakit kelas nasional, lima buah rumah sakit swasta, 13 rumah sakit tingkat kabupaten, 65 puskesmas tingkat kecamatan, dan 120 Puskesmas Pembantu desa-desa.

"Harapan kami, semua desa di Timor Leste sudah ada seorang dokter pada tahun 2015," katanya. (ant/mk)

12

ant/andika wahyu

RAPIMNAS PARTAI DEMOKRAT. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) menerima dokumen pakta integritas yang diserahkan anggota Dewan Pembina PD EE Mangindaan (kanan) disaksikan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum (kedua kiri) saat Rapimnas partai tersebut di Jakarta, Minggu (17/2). SBY membantah isu perpecahan dirinya dengan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum.

Majelis Tinggi PD “Gantung” Nasib Anas Rapimnas Demokrat Simpan Bom Waktu JAKARTA-Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tidak akan menjadi solusi atas pertentangan di internal partai. Selain tidak ada hasil konkret, forum tersebut berpotensi menyimpan konflik yang tidak terselesaikan karena hanya menggeser persoalan sekarang ke masa yang akan datang sehingga berpotensi menjadi bom waktu bagi partai berlambang mercy ini.

“Rapimnas tidak banyak membawa perubahan terhadap pertentangan di dalam Partai Demokrat. Ini seolah seperti menyapu dan menyimpan sampah ke bawah karpet karena persoalan yang sebenarnya belum tuntas,” ujar Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Maswardi Rauf usai menjadi narasumber dalam diskusi bertema GBHN: Urgensi dan Relevansinya di Masa Kini di Gedung MPR Jakarta, Senin (18/2).

Menurutnya, Kehadiran Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ketua Umum, Anas Urbanin-

NASIONAL

SELASA 19 PEBRUARI 2013 NO.0059 | TAHUN II

grum lebih bersifat simbolis.

Selain itu, kehadrian SBY juga membuat para kader menahan diri sementara karena masih menghormati figur Presiden RI tersebut.

Sebagaimana diberitakan, kelompok pendukung Anas masih tidak menerima pengambilalihan kewenangannya sebagai Ketua Umum karena hal itu melanggar AD/ ART. Sementara kelompok pendukung SBY lebih melihat Anas sebagai faktor penyebab penurunan elektabilitas partai sehingga Majelis Tinggi perlu mengambilalih kewenangannya.

Maswardi menilai, pe-

ngambilalihan kewenangan Ketua Umum oleh Majelis Tinggi pada saat Ketua Umum masih menjabat merupakan kejadian pertama dalam perpolitikan nasional. Menurutnya, preseden yang belum pernah terjadi tersebut akan membuat program dan kegiatan partai sulit untuk dijalankan. “Satu-satunya kompromi yang bisa dicapai adalah Anas mundur, tapi Anas tidak mau.

Hebatnya, ketentuan untuk memberhentikan Anas tidak ada,” ujarnya. Terkait kondisi demikian, Maswardi menegaskan sangat penting bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempercepat mengeluarkan putusan apakah Anas jadi tersangka atau tidak dalam kasus dugaan korupsi.

Maswardi juga khawatir kalau dalam dua atau tiga bulan ini persoalan tersebut tidak selesai maka citra Partai Demokrat akan terus merosot.

Pasalnya, pada April mendatang semua parpol peserta

pemilu sudah harus menyerahkan daftar nama calon anggota legislatif sementara yang harus ditandatangani Ketua Umum partai.

Menggantung Majelis Tinggi Partai Demokrat (MT-PD) benarbenar tak rela menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Anas Urbaningrum sebagai Ketua umum Partai Demokrat.

“Jadi, kita sudah sepakat kalau elektabilitas PD mencapai angka sedikitnya 15 %, maka kewenangan akan dikembalikan ke Ketua Umum DPP PD,” kata Sekretaris Majelis Tinggi PD, Jero Wacik di Jakarta, Senin (18/2).

Menurut Jero, MT-PD memberikan syarat berat agar Anas mampu mengembalikan citra partai seperti sebelumnya. “Nanti, lihat 15 % dulu.

Sebab, PD kini benar-benar terpuruk di mata rakyat,” tandasnya.

Oleh sebab itu majelis tinggi mengambil alih kendali PD, sambung Jero lagi,

karena sebelum diambil alih majelis tinggi, 60 % responden mengelak dari PD. “Betapa beratnya kita. Ya saya yakin semua kader PD mengikuti pakta integritas dan disosialisasikan kepada rakyat itu agar elektabilitas akan terus naik,” katanya berharap.

Selain itu, majelis tinggi juga mempersiapkan restrukturisasi internal PD. Namun saat ini fokusnya pada pakta integritas. Pakta integritas tersebut kata Jero Wacik, itulah yang digunakan untuk meyakinkan rakyat terkait komitmen anti korupsi PD. “Organisasi selalu ada perubahan, tapi pelan-pelan semua ikut dulu pakta integritas. Soal tidak boleh korupsi ini, kalau nggak mau ya keluar,” tantang Jero Wacik lagi.

Sebagai tindak lanjut dari Rapimnas menurut Didi, seluruh elemen partai siap menjalankan 8 butir penyelamatan partai dan Pakta Integritas yang dimulai oleh ketua majelis tinggi. Perlu kerja keras dan kebersamaan seluruh kader PD untuk mensukseskannya. “Itu yang bisa selamatkan partai. Kami juga mendukung sepenuhnya Ketua Majelis Tinggi SBY memimpin dan mengambil alih PD sebagaimana keputusan majelis tinggi,” tegasnya.

Positif Sementara itu Gede Pasek Suwardika berpendapat Rapimnas itu positif. “Peningkatan soliditas dan konsolidasi. Ya artinya dari ini kita ke titik naik. Kita ingin lahir kembali, loncat ke ideal masyarakat. Setelah gejolak internal dan penurunan elektabilitas yang luar biasa, PD bisa kembali diterima oleh masyarakat. Tentu ini menjadi tanggung jawab semua kader partai untuk mensukseskan program penyelamatan yang dipimpin Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat,” katanya.

Menurut Pasek, Rapimnas juga bukan ajang untuk mengukur siapa yang diuntungkan dan siapa yang tidak, kubu mana yang menang atau tidak.

Rapimnas hanya bagian dari ritual organisasi.

“Tidak ada menang-menangan. Rapimnas adalah ritual organisasi untuk membahas hal strategis dan politis.

Selesai sudah dan akan lebih baik lagi. Ini tentang kemenangan PD. Diharapkan semua kembali ke Pak SBY dan Anas.

Pemegang mandat hasil kongres untuk fokus kepada hal produktif,” ungkapnya. (gam/ cea/beth)

KASUS IMPIR DAGING

Mentan Suswono Penuhi Panggilan KPK JAKARTA- Menteri Pertanian, Suswono, pada Senin (18/2) akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus impor daging sapi atas tersangka, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Suswono tiba di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan sekira pukul 13.18 WIB. “Sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa kalau KPK membutuhkan keterangan atau memerlukan keterangan dari saya, saya siap untuk hadir untuk menyampaikan apa yang diminta KPK dan hari ini,” kata Suswono yang datang menggunakan batik di Jakarta, Senin (18/2). Entah karena lelah atau gugup menghadapi cecaran penyidik, raut wajah pria berkacamata itu tampak pucat. “Saya siap untuk hadir menyampaikan apa yang diminta KPK,” jelas dia.

Selain memanggil Menteri Suswono, KPK memeriksa sejumlah saksi kunci dalam kasus suap Rp1 miliar itu. Mereka adalah Maria Elizabeth Riman, Direktur Utama PT Indoguna Utama, Elda Devianne Adiningrat selaku Direktur PT Radina Niaga Mulia sekaligus Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia, serta dua pihak swasta Jerry Roger dan Soewarso Martomihardjo.

Suswono yang berwenang membagikan kuota impor daging sapi ke perusahaan importir, salah satunya PT Indoguna Utama. Dari hasil operasi tangkap tangan atas kolega Luthfi, Ahmad Fathanah, di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, 29 Januari lalu, PT Indoguna memberi Rp 1 miliar dengan harapan bisa turut ambil bagian proyek impor daging sapi di kementerian tersebut.

Uang Rp1 miliar diberi melalui Juard Effendy dan Arya Abdi Effendy selaku dua petinggi PT Indoguna dan diduga baru sebatas uang panjar dari Rp 40 miliar yang dijanjikan.

Nah, Menteri Suswono diduga kuat ikut berlibat dalam transaksi suap tersebut.

Sebab, beberapa hari sebelum Ahmad Fathanah ditangkap, Luthfi pernah menggelar pertemuan empat serangkai antara Menteri Suswono, Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, dan Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia, Elda Deviane Adiningrat di Medan, Sumatera Utara.

Dalam kasus suap izin impor daging sapi, KPK telah menahan Luthfi Hasan. Dia disangka terlibat transaksi suap antara koleganya, Ahmad Fathanah dengan Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi. Menurut Suswono yang datang dengan kendaraan SUV bernopol B 1709 RFW ini, dirinya selalu siap memberi keterangan selengkap-lengkapnya terkait kasus dugaan suap impor daging sapi yang menyeret koleganya di PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. “Ya, Saya diundang untuk dimintai keterangan,” tambahnya Dalam pemanggilan KPK ini, Suswono diperiksa sebagai saksi untuk empat tersangka impor daging. Tak ada keterangan lebih lanjut yang disampaikan Suswono soal kasus ini saat dicecar wartawan. “Nanti ya, nanti ya,” jawabnya sambil berlalu.

Kirim Surat Sementara itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan KPK sudah berkirim surat untuk kedua kalinya kepada Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminudin.

Karena pada pemanggilan pertama tak hadir. “Saya dapat info, akan dikirim surat panggilan (kedua) pekan ini,” tuturunya. Namun, kata Johan lagi, kalau surat pemanggilan kedua ini berjalan lancar, maka pemeriksaan terhadap Ridwan kemungkinan dilakukan pada pelan depan. “Mungkin pekan depan diperiksanya,” tegasnya.

Lebih lanjut Johan menambahkan sejauh ini dirinya belum tahu apa alasan ketidakhadiran Ridwan di panggilan pertama. KPK akan menunggu Ridwan datang di panggilan kedua. Bila tidak hadir, maka KPK berhak untuk memanggil secara paksa. “Jika panggilan kedua tidak dihiraukan, panggilan ketiga akan disertai dengan upaya panggil paksa,” jelas Johan. Ridwan Hakim telah resmi dicegah KPK pada tanggal 8 Februari 2013. Namun, yang bersangkutan diketahui terbang ke Turki sehari sebelum pencegahan. (cea/beth)

PEMILUKADA JABAR

LUMPUR LAPINDO. Kondisi pusat semburan lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo, Jatim, Jum’at (15/2).

PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) diwajibkan membayar ganti rugi terhadap korban lumpur Lapindo sebesar Rp3,830 triliun, sejauh ini MLJ sudah membayar Rp2,91 triliun, dan masih tersisa Rp918 miliar

Rieke: Jangan Tukar Suara dengan Selembar Baju BANDUNG-Calon Gubernur Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka melakukan kampanye di pesisir Pantai Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat. Di hadapan 3 ribu pendukungnya, Rieke berpesan agar tidak menukarkan suaranya hanya dengan selembar baju atau sembako. Rieke yang berpasangan dengan Teten Masduki ini mengaku tak jarang dihadapkan dengan masyarakat yang meminta kaos. Dia pun mengaku sedih dengan kondisi itu.

Meski tak memiliki banyak uang, bukan berarti mantan komedian ini mencari uang dalam pemerintahan jika nanti terpilih. Rieke justru ingin membangun Jabar secara bersama-sama.

Komitmennya sejak awal yakni mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, sehingga anggaran Pemprov Jabar bisa sampai tepat sasaran untuk rakyat Jabar.

Tak lupa, Kartu Jabar Bangkit yang dijanjikan juga dibawanya. Dengan kartu tersebut Rieke menyebut semua masyarakat akan mendapat pelayanan meliputi kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.

Sementara itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Unpas, calon gubernur Dede Yusuf menempati posisi teratas dan paling banyak dipilih

masyarakat, jika Pilgub Jabar dilaksanakan pada 14 Februari 2013.

Pasangan Dede Yusuf-Lex Laksamana berada di posisi teratas dengan 32,7 persen, disusul pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar dengan 21,6 persen. Di posisi

ketiga ditempati pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki dengan 15,9 persen.

Sementara, calon yang diusung Golkar, Irianto MS Syafiuddin alias Yance-Tatang Farhanul Hakim menempati posisi keempat dengan 14,6 persen dan di posisi buncit diduduki pasangan independen, Dikdik MulyanaCecep NS Toyib dengan 9,5 persen. “Ini adalah hasil ketika ditanyakan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur jika Pilgub dilaksanakan pada 14 Februari

2013,” kata Ketua Tim Survei, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Pasundan (Unpas), Edy Kusnadi di Bandung, Senin (18/2).

Survei dilakukan pada 28 Januari hingga 14 Februari 2013. Survei dibagi ke dalam dua tahap yakni survei saat pra kampanye (28 Januari-6 Februari) dan tahap kedua 7-14 Februari 2013.

Metode yang digunakan dalam survei tersebut adalah sample cluster random sampling atau dengan cara acak.

Jumlah sampel seluruhnya dari masing-masing zona sebanyak 1400.

Jumlah tersebut terdiri dari responden di pedesaan 527, daerah transisi 450 dan perkotaan 420 dengan primary sampling unit (PSU) 10 persen. Sementara margin of error sebesar 4,9 persen.

“Setelah data cleaning responden yang dapat dianalisis sebanyak 1250 responden,” jelasnya.

Dia menambahkan, survei tersebut juga mencari tahu soal tingkat kepedulian masyarakat terhadap Pilgub Jabar. Hasilnya, 76,3 persen menyatakan akan ikut Pilgub Jabar, tidak ikut 15,2 persen dan tidak menjawab 8,5 persen. Dari angka tersebut diprediksi angka golput pada Pilgub Jabar sebesar 23,7 persen. (aji/abe)

ant/dwi agus setiawan

LINGKUNGAN

Presiden Kembali Ingatkan Bahaya Lumpur Lapindo JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengingatkan soal bahaya luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur menyusul masih tingginya curah hujan saat ini. “Untuk kawasan lumpur Sidoarjo juga harus tetap diawas-awasi, diamat-amati. Jangan sampai dengan curah hujan tinggi menimbulkan luapan yang baru,” katanya ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (18/2).

Lebih jauh Kepala Negara meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pihak terkait lain untuk waspada dan siap menangulangi bencana alam. Pasalnya banjir dan tanah longsor

masih bisa terjadi. “Saya ingatkan apa yang saya sampaikan minggu lalu, Indonesia belum aman,” tambahnya Malah Presiden juga menyinggung banjir dan longsor di Manado yang menewaskan 10 orang. Begitu pula bencana di Jambi dan daerah lain. Presiden mengaku sudah menghubungi para kepala daerah yang daerahnya terjadi bencana agar segera mengatasi bencana. “Saya tahu BNPB telah bekerja. Namun, terus waspada dan melakukan tindakan preventif untuk kurangi jatuhnya korban,” ungkapnya Ditempat terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menegaskan pernyataan Presiden SBY soal Lumpur Lapindo

bukan ditujukan untuk menyerang Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical. “Tidak ada hubungannya dengan Ical. Ical tidak berada dalam manajemen (PT Minarak Lapindo) itu walau tentu saja langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada perusahaan yang bisa dikatakan dipimpin keluarga Bakrie,” katanya Mantan Ketua DPR ini menambahkan pernyataan Presiden itu murni ditujukan kepada PT Minarak Lapindo Brantas yang belum memenuhi kewajibannya kepada warga Porong. Hal itu membuktikan Presiden mengikuti perkembangan ganti rugi semburan Lumpur Lapindo.

Menurut Akbar, penun-

tasan kewajiban tentu akan berdampak pada citra PT Minarak Lapindo Brantas yang dimiliki keluarga Bakrie. Selain itu, hal tersebut juga dapat berdampak pada ketidakpuasaan masyarakat atas kinerja Presiden. “Dampaknya langsung kehidupan lahir batin dan akherat,” ucapnya Maka menjadi hal yang wajar, kata Akbar lagi, Presiden SBY terus mengingatkan pelunasan kepada korban lumpur Lapindo yang belum dibayar.

“Karena itu (Presiden mengingatkan Lapindo) jangan sampai merugikan masyarakat karena akan berdampak pada kehidupan. Dampaknya langsung kehidupan lahir batin dan akherat,” pungkasnya. (cea)

EKONOMI

13

SELASA 19 PEBRUARI 2013 NO.0059 | TAHUN II

Bank Danamon Raih Laba Bersih Rp 4 Triliun JAKARTA- Bank Danamon Indonesia berhasil meraih laba bersih setelah pajak konsolidasi (NPAT) sebesar Rp 4,01 triliun untuk tahun 2012, yang merupakan peningkatan 22% dibandingkan dengan laba bersih setelah pajak untuk tahun 2011, sebesar Rp 3,29 triliun. Peningkatan NPAT ini didukung oleh pertumbuhan kredit yang kuat di segmensegmen mass market, usaha kecil menengah (UKM) dan Komersial.

Sementara itu, giro dan tabungan (Current and savings account/ CASA) membukukan pertumbuhan sebesar 18% dan biaya dana turun menjadi 4,7% pada akhir tahun 2012.

Selain itu, rasio biaya terhadap pendapatan (cost-to-income) mengalami penurunan menjadi 50,8% dari 51,8% pada tahun 2011. “Pada tahun 2012, iklim perekonomian Indonesia tetap kondusif, disebabkan oleh kuatnya permintaan dalam negeri yang mampu menepis dampak dari penurunan perekonomian global.

Hal ini memungkinkan industri perbankan Indonesia untuk menjaga pertumbuhan yang positif, dan Danamon adalah salah satu yang mendapatkan

manfaat dari kondisi ini, seperti yang tercermin dalam kinerja tahun 2012 kami,” kata Presiden Direktur Danamon, Henry Ho di Jakarta, Senin (18/2).

Menurut dia, total kredit Danamon pada akhir tahun 2012 mencapai Rp 116,4 triliun atau tumbuh sebesar 14% dari Rp101,7 triliun pada akhir tahun 2011. Dari total kredit Danamon (standalone), 66% merupakan kredit untuk sektor produktif. Kredit pada segmen mass market, yang mencakup 57% dari total portofolio kredit Danamon, mencatatkan pertumbuhan sebesar 11% menjadi Rp 66,1 triliun. Kredit mass market mencakup kredit kepemilikan kendaraan ber-

Paparan Kinerja. Henry Ho, Dirut Danamon (tengah) bersama Vera Eve Lim, Direktur dan CFO (kanan) dan Fransiska Oei, Direktur Kepatuhan Danamon (kiri) berbincang-bincang usai umumkan kinerja Danamon full year 2012. Laba bersih meningkat 22% menjadi sebesar Rp 4,01 triliun dibanding laba bersih setelah pajak tahun 2011 yang sebesar Rp 3,29 triliun. Peningkatan laba didukung pertumbuhan kredit yang kuat di segmen-segmen mass market, usaha kecil menengah (UKM) dan Komersial. Kredit segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh 19% dan berkontribusi sebesar 31% dari total kredit Danamon. Total kredit Danamon hingga akhir tahun 2012 mencapai Rp 116,4 triliun atau tumbuh sebesar 14% dari Rp 101,7 triliun pada akhir tahun 2011. motor, perabotan rumah tangga (durable goods), kredit kepada nasabah wirausahawan kecil (self-employed mass market) dan Solusi Emas Syariah, yang merupakan pembiayaan syariah beragun emas.

Sementara itu, pada tahun 2012, kredit UKM dan Komersial Danamon mencatatkan pertumbuhan sebesar 26% menjadi Rp 30,5 triliun yang didukung oleh kinerja positif dari unit bisnis ABF (Assets Based Financing) dan trade finance. Kredit UKM dan Komersial mencakup 26% dari total portofolio kredit Danamon. ”Kredit untuk segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh sebesar 19%,

PERBANKAN

Gubernur BI Harus Berintegritas Tinggi JAKARTA-Nama pengganti Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution yang saat ini memasuki masa pensiun sudah mulai muncul ke permukaan.

Namun kalangan ekonom menyarankan agar gubernur BI mendatang harus diisi oleh figur yang memiliki kredibilitas tinggi.

Hal itu amat penting karena bank sentral menjadi pilar utama simbol kredibilitas perbankan nasional di mata internasional.”Saya kira, syaratnya adalah integritas tinggi, kapabilitas tinggi dan sudah terbukti,” ujar pengamat perbankan Paul Sutaryono di Jakarta, Senin (18/2).

Seperti diketahui, Gubernur BI Darmin Nasution akan mengakhiri masa jabatannya pada Mei mendatang. Mengacu pada Undang-Undang BI, nama calon tersebut harus diserahkan ke DPR paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur BI. Artinya, DPR harus sudah menerima usulan presiden paling lambat 22 Februari 2013.

Sementara itu beredar kabar bahwa calon-calon yang kini mulai dibicarakan adalah Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, dan Wakil Kepala PPATK Agus Santoso.

Paul tidak mempersoalkan, apakah kandidat gubernur bank sentral ini harus diisi oleh orang dalam atau orang luar BI. “Selama

memenuhi kriteris itu, saya kira sama saja,” jawab dia.

Berbeda dengan Paul, pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewo menyarankan agar calon Gubernur BI berasal dari internal BI. Pasalnya, orang dalamlah yang akan lebih tahu permasalahan di Bank Sentral.

“Ya sebaiknya dua orang dari pihak internal dan satu orang dari eksternal karena lebih mengerti masalah perbankan dan moneter serta BI. Tetapi, saya belum tahu siapa nama calonnya,” imbuh dia.

Meskipun begitu, Purbaya menyebut bahwa tugas Gubernur BI yang baru lebih ringan karena adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan Bank Sentral hanya berwenang menetapkan kebijakan moneter.

“Tugas Gubernur yang baru nanti lebih ringan karena berkurang kewenangannya beralih ke OJK jadi otomatis lebih ringan dari sebelumnya,” jelas dia.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi mengatakan Komisi XI DPR masih menunggu surat dari pemerintah untuk calon pengganti. “Kemungknan

Komisi XI akan memilih 1 Deputi Gubernur BI dan 1 lagi untuk Gubernur BI,” kata dia.

Hal ini dilakukan karena DPR dibatasi hanya memilih 2 Dewan Gub BI dalam 1 tahun. “Tetapi, sebaiknya dari dalam BI, agar chemestrynya langsung nyambung,” jelas dia.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz mengatakan akan memanggil semua stakeholder yang berhubungan dengan proses penggantian Darmin Nasution. Jawaban inilah yang akan mempengaruhi pengganti Gubernur BI yang baru. “Kita akan panggil semua, dari industri perbankan, pengamat perbankan dan lainnya untuk memberi masukan,” ujar dia.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmansyah mengatakan, SBY akan segera memberikan nama-nama calon Gubernur BI kepada DPR, namun sejumlah nama tersebut masih dalam pertimbangan. “Sedang dipertimbangkan. Nanti memang ada mekanisme yang akan seperti biasanya dari kita akan memberikan surat kepada DPR terkait hal tersebut,” kata Firmansyah di Jakarta belum lama ini.

Dia memastikan, penyampaian nama-nama itu tidak akan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan dan mekanisme pemilihan akan berjalan sesuai aturan. (gam/bud)

istimewa

Gubernur BI. Hingga saat ini Presiden belum menyetorkan nama-nama calon pengganti gubernur BI ke DPR. Pergantian ini mendapat sorotan dari banyak pihak, terutama pelaku bisnis dan pengamat ekonomi. Banyak di antara mereka yang berpendapat bahwa Gubernur BI yang baru harus orang yang benar-benar memiliki integritas.

dan berkontribusi sebesar 31% dari total kredit Danamon,” kata Direktur dan Chief Financial Officer Danamon, Vera Eve Lim. Segmen Wholesale yang berkontribusi sebesar 11% dari total portofolio kredit Danamon, membukukan pertumbuhan kredit sebesar 1% pada tahun 2012 menjadi Rp 12,6 triliun. Sementara itu kredit dari segmen Consumer Banking tumbuh sebesar 26% menjadi Rp 7,1 triliun yang didukung oleh pertumbuhan yang kuat pada kredit mortgage serta pertumbuhan stabil pada kartu kredit dan kredit personal.

Dalam segmen pembi-

ayaan kendaraan bermotor, kredit kendaraan bermotor melalui Adira Finance tumbuh sebesar 10% menjadi Rp 45,6 triliun, yang didorong oleh pertumbuhan sebesar 26% pada segmen kendaraan roda empat, sementara segmen kendaraan roda dua stagnan.

Industri kendaraan roda dua secara keseluruhan terkena dampak dari regulasi down payment.

“Kami tetap dapat meningkatkan kualitas aset, meskipun portofolio kredit tumbuh secara signifikan di semua lini bisnis sepenjang tahun,” ungkap Vera Eve Lim. Pada akhir 2012, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loans/NPL)

gross membaik, menjadi 2,3% dibandingkan 2,5% pada akhir 2011.

Total pendanaan Danamon tumbuh 3% menjadi Rp107,6 triliun pada tahun 2012 yang didukung oleh pertumbuhan pesat pada layanan giro dan tabungan (CASA), yang tumbuh sebesar 18% menjadi Rp 43 triliun. Giro tumbuh sebesar 22% menjadi Rp 15,9 triliun dan tabungan tumbuh sebesar 16% menjadi Rp 27,3 triliun. Sementara itu, deposito turun 6% menjadi Rp48,6 triliun. “Pertumbuhan pada CASA dan penurunan pada deposito merupakan bagian dari strategi pendanaan untuk mengurangi dana mahal.

Selain itu, biaya dana turun menjadi 4,7% dari 5,6% pada tahun 2011,” tambah Vera Eve Lim. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) konsolidasian naik dari 17,6% pada tahun sebelumnya menjadi 18,9% pada akhir tahun 2012.

Rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga (Loan to Deposit Ratio) turun menjadi 100,6% dari 103,5% pada kuartal ketiga tahun 2012. Sementara itu, Rasio kredit terhadap total pendanaan, yang memperhitungkan dana jangka panjang, berada pada posisi 89,2% dibandingkan 86% pada tahun 2011. (gam)

PERUSAHAAN ASURANSI

Joint Venture Asuransi Asing Harus Diperketat

J A K A RTA- P e m e r i n t a h harus memperketat ijin usaha asuransi ke pihak asing, termasuk mengontrol asuransi asing yang melakukan joint venture dengan asuransi di dalam negeri. Kontrol yang ketat harus dilakukan agar usaha asuransi tidak dijadikan ajang bagi asuransi asing mengeruk dana pihak ketiga (DPK) yang dikumpulkan nasabah asuransi. “Kita ini penduduknya 250 juta jiwa.

Memang tidak semua sadar dengan pentingnya asuransi.

Tetapi, kalau 50 juta orang saja aware terhadap pentingnya asuransi, ini kan salah satu cara asing ingin menarik uang dari Indonesia untuk disimpan di tempat lain,” ujar anggota Komisi XI DPR, Melki Mekeng di Jakarta, Senin (18/2).

Menurut dia, potensi pertumbuhan asuransi di Indonesia masih menjanjikan karena pertumbuhan kalangan kelas menengah yang relatif cepat. Pesatnya pertumbuhan kelas menengah ini membuat usaha asuransi asing diminati asing. “Sekarang, banyak asuransi asing yang melakukan joint venture dengan asuransi di dalam negeri,” jelas dia.

Karena itu, pemerintah mesti membatasi dari sisi portofolio investasi asing ini. Hal ini penting agretifitas asuransi asing yang terus mencari dana di Indonesia. “Sudah kaya, diperkaya lagi. Padahal, tidak ada hubungannya dengan bisnisnya dia. Tetapi, dia buat asuransi. Nanti, saat klaim diminta, dia mulai bertingkah dan tidak dibayar. Yang rugi nanti masyarakat kita,” tegas dia.

Dia menilai, kontrol terhadap keberadaan asuransi asing ini masih sangat lemah.

Akibatnya, semua DPK bisa ditarik dengan segala macam cara untuk dibawa ke luar negeri. “Kita saja, BPD didaerah, menarik deposito dari masyarakat di daerahnya. Itupun kita pertanyakan. Jangan menarik uang dari Sumatra, tetapi kreditnya diberi ke Kalimantan. Ini kan sama saja bohong. Padahal yang mesti dihidupkan adalah ekonomi didaerah tersebut. Jangan sampai menarik dana dari daerah lain, terus dikreditkan ke daerah lain,” ujar dia.

Dan pola semacam ini lanjut dia juga bisa dilakukan pihak asuransu asing.

“Duitnya nggak ada masalah.

Duitnya masuk ke perusahaan, setelah dia masuk, kita tidak bisa kontrol ke dalam manajemennya dia, duit itu dia investasikan ke luar. Nah, bagaimana kita mengontrol ini,” tegas dua.

Persoalannya kemudian jelas Mekeng, jika suatu saat, asuransi asing ini default.

“Siapa yang melakukan bail out? Jadi, kita harus hati-hati,” urai dia.

Sudah kaya, diperkaya lagi.

Padahal, tidak ada hubungannya dengan bisnisnya dia. Tetapi, dia buat asuransi.

Nanti, saat klaim diminta, dia mulai bertingkah dan tidak dibayar.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Bidang Lembaga Keuangan Non-bank, Firdaus Djaelani mengaku, investor asing akan meningkatkan agresivitasnya untuk meram-

bah industri perasuransian Indonesia pada tahun. Hal ini tampak dari tingginya minat investor yang diterima OJK. “Sekarang ini kita akan mulai banyak kedatangan investor asing untuk masuk ke industri asuransi. Mereka sudah mulai mencari-cari tempat, namun itu masih sebatas omongomongan saja,” kata dia.

Perkiraan bakal maraknya investor asing tersebut, jelas Firdaus, ke depan Indonesia akan marak perusahaan asuransi joint venture. “Bisa saja perusahaan-perusahaan asuransi kecil untuk menjual sahamnya ke investor asing itu,” kata Firdaus sembari menjelaskan, saat ini jumlah perusahaan asuransi di Indonesia merupakan yang terbanyak di banding Malaysia dan Jepang.

Guna meningkatkan peran perusahaan asuransi bermodal kecil, kata Firdaus, OJK juga tengah mengupayakan untuk menggalakkan kegiatan asuransi mikro. “Nantinya asuransi mikro itu akan diarahkan pada daerah pertanian dan nelayan dengan wilayah cakupan yang lebih kecil. Jenis kegiatan ini sukses di India dan Filipina” pungkas dia. (gam/bud)

14

OPINI

SELASA 19 PEBRUARI 2013 NO. 0059 | TAHUN II

salam songkem Etika Manusiawi

M

anusia hidup di muka bumi akan lebih bermakna apabila diimbangi dengan etika manusiawi. Etika manusiawi ini tidak terbatas pada tata cara pergaulan sesama manusia semata, tetapi juga lebih universal karena menyangkut sikap dan prilaku antar sesama makhluk tuhan, baik berwujud manusia, binatang, maupun tumbuhan, dan sebagainya.

Hanya selama ini etika manusiawi ini cenderung terbatasi oleh perilaku seseorang kepada orang lain, terutama yang lebih muda kepada yang lebih dewasa. Tetapi, kadang-kadang yang terjadi sebaliknya, kerap yang lebih dewasa kurang begitu beretika pada yang lebih muda sehingga tidak ada cerminan ketauladanan perilaku yang bila ini dibiarkan cukup potensial merusak tatanan karakter kehidupan yang beradab.

Terutama etika manusiawi antar sesama makhluk tuhan juga lebih penting mendapat porsi perhatian sejak sekarang dan masa mendatang. Berbagai pihak berkewajiban memikirkan etika manusiawi ini untuk menciptakan keamanan hidup bersama sesama makhluk tuhan di muka bumi. Manusia tidak lagi berprilaku biadab pada binatang dan tumbuhan.

Akan tetapi selama ini tampaknya etika manusiawi hanya berlaku pada sesama manusia, walaupun cenderung pincang, karena yang lebih tua tidak mentauladankan keluruhan etika pada yang lebih muda. Sedangkan etika manusiawi kepada binatang dan tumbuhan cenderung disepelehkan, bisa dilihat pada maraknya illegal logging, pengerukan pasir, pencambukan pada sapi kerapan dan pada binatang lainnya yang seharusnya dijaga keamanannya.

Untuk menjaga etika manusiawi itu, elemen masyarakat yang dimotori para ulama, ustadz, pengurus yayasan, dan lembaga keagamaan lainnya perlu terus mengefektifkan seruan etika manusiawi ini. Apalagi sudah ada angin segar dari kepala pemerintahan provinsi dengan adanya Instruksi Gubernur Jatim No 1/Ins/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan.

Instruksi tersebut sebenarnya merupakan suatu iktikad baik pemerintah provinsi dalam menanamkan etika manusiawi pada rakyat terutama masyarakat Jawa Timur. Setidak-tidaknya pemerintah juga sebenarnya sudah memiliki kemauan yang selaras dengan para pemuka agama untuk mencegah penyiksaan terhadap binatang.

Tidak hanya itu, pemerintah provinsi sebenarnya juga sudah menghendaki warga Jawa Timur agar memiliki rasa etika manusiawi kepada tumbuhan dengan tidak melakukan penebangan pohon secara liar.

Secara spesifik kerapan sapi memang sejatinya merupakan budaya. Melaksanakan kerapan sapi hakikatnya mempertahankan kebudayaan. Kendati pun dengan alasan melestarikan budaya, maka kekerasan atas hewan merupakan tindakan penyiksaan terhadap makhluk tuhan juga. Pelakunya dianggap tidak memiliki etika manusiawi dan juga terancam dengan azab tuhan di akhirat, bagi orang muslim tentu mempercayai keyakinan ini.

Tentunya, penanaman etika manusiawi pada generasi muda, terutama rakyat Madura, menjadi suatu kewajiban. Etika manusiawi mengintegrasikan rasa kasih sayang yang mengedapankan aspek keamanan pada kehidupan manusia dan sesama makhluk tuhan (seperti hewan), tanpa membatasi seseorang melestarikan kerapan sapi sebagai budaya Madura. =

Utamakan Kesehatan

K

esehatan sangat penting. Siapa pun pasti mengerti ini. Tetapi tidak semua orang bisa mengutamakan kesehatan. Justeru yang banyak melalaikan kesehatan. Kelalaian menjaga kesehatan bisa terjadi, kendati dilakukan secara tidak sadar. Apalagi menyangkut kehidupan orang lain, apalagi tidak ada ikatan darah, tentu bukan hal berat mengabaikan kesehatan ini.

Padahal seharusnya kesehatan, baik diri sendiri, maupun orang lain, tetap menjadi prioritas utama. Paradigma semacam ini harga mati, perlu diupayakan oleh siapa pun, oleh personal maupun tim profesi, seperti petugas kesehatan yang ada di dinas kesehatan dan instansi di bawahnya.

Akan tetapi, ini yang sering terjadi, kesehatan seorang pasien, terutama yang masuk program jampersal, jamkesmas, jamkesda, dan SPM, diakui atau tidak, sering mendapat pelayanan sangat rendah dari tim profesi kesehatan, baik di tingkat puskesmas sampai di rumah sakit rujukan.

Dalam kasus ini, kesehatan seorang pasien yang menggunakan program jaringan pengaman sosial tidak menjadi prioritas utama.

Tentunya sikap menomorduakan kesehatan pasien semacam ini sudah meresahkan dan membuat rakyat takut memanfaatkan program kesehatan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah.

Memang, pemerintah menyediakan layanan kesehatan untuk warga miskin ini sejatinya wujud kepedulian bagi kesehatan, tetapi bila tidak diimbangi dengan petugas kesehatan yang mengutamakan kesehatan pasien, maka program jaringan sosial seperti jamkesda, jampersal, jamkesma, dan SPM tersebut, hanyalah membuat gamang masyarakat yang bisa berujung pada ketidakpercayaan pada program tersebut.

Persoalan semacam ini tentu tidak tepat bila dijadikan alasan untuk mencabut program jaringan sosial itu. Suatu yang menjadi penting dilakukan adalah mengoptimalkan peran dokter, bidan, suster, perawat, dan petugas kesehatan lainnya, terutama menanamkan etos layanan dan fungsi profesi mereka yang lebih mementingkan kesehatan pasien.

Tentu, menanamkan etos layanan dan fungsi profesi dokter dan sejenisnya yang mengedepankan kesehatan pasien bukan tugas yang mudah, apalagi pemikiran pragmatisme mulai menjalari sebagian besar mereka. Meski tidak dipungkiri banyak juga dokter dan rekan seprofesinya yang tidak pragmatis. Tetapi, secara general, barangkali banyaknya aksi demonstran yang menyuarakan ketidakpuasan atas layanan kesehatan seperti yang terjadi di RSUD Syamrabu di Bangkalan dan di tempat lain, menjadi bukti konkret adanya petugas kesehatan yang tidak memprioritaskan kesehatan pasien.

Selain itu, sikap tidak mengutamakan kesehatan sering juga menimpa warga lintas usia. Adanya produsen narkotika, pengedar, dan pengguna barang haram tersebut, apa pun alasannya, juga jadi bukti nyata tentang kesehatan masih belum menjadi yang utama dalam kehidupan semua orang. Padahal dampak dari penggunaan narkoba tersebut sangat membahayakan diri dan orang lain. Ancaman pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, belum jadi solusi yang efektif. =

A

Pergulatan Regulasi Rokok Oleh: M. Laili Munashir | Ketua Umum Forum Mahasiswa Madura (FORMAD) se-Jabodetabek Bagi pengusaha rokok, Indonesia merupakan surga industri rokok. Di sisi lain, rokok telah membunuh sekitar 400.000 jiwa dan jutaan orang sakit dan tidak produktif setiap tahunnya.

M

enurut data Kompas, 01 Februari 2012, Indonesia adalah negara peringkat ketiga perokok terbanyak di dunia setelah China dan India, naik satu tingkat dari tahun 2009 di mana Indonesia menempati peringkat keempat setelah China, Amerika Serikat, dan India. Sekitar 70 juta perokok aktif dan 60-70 persennya adalah pria dewasa di Indonesia saat ini.

Ada tiga penyebab utama mengapa rokok merajalela di Indonesia. Pertama, keserakahan industri rokok. Kedua, iklan dan promosi rokok yang dibiarkan massif. Ketiga, lemahnya komitmen politik.

Akibat ketiga faktor tersebut, konsumsi rokok sangat tinggi, negara harus menanggung kerugian makro ekonomi total terkait konsumsi rokok mencapai 255 triliyun. Angka ini di antaranya akibat kehilangan waktu produktif karena sakit, disabilitas, dan pembelian rokok 138 triliyun. Sementara negara hanya menerima 56 trilyun dari cukai rokok.

Walhasil kerugian negara akibat rokok empat kali lipat dibandingkan penerimaan dari cukai rokok.

Efek lain, Indonesia juga terancam kehilangan bonus demografi jika kecenderungan meningkatnya konsumsi rokok dibiarkan. Menurut perhitungan kondisi ini akan terjadi pada 2020-2030 di mana perokok remaja saat ini yang berusia 15-19 tahun dan sekitar 4 juta perokok dewasa awal (20-24 tahun) akan

menyesaki pasar kerja pada tahun 2020-2030. Karena panen penyakit rokok akan datang setelah 15 tahun mengkonsumsi rokok.

Di sini jelas, rokok lebih banyak mendatangkan kemudlaratan dari pada manfaat, lebih banyak mendatangkan keburukan dari pada kebaikan. Baik dari sisi kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Pergulatan Panjang Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi kesehatan dimaksudkan untuk melawan tren meningkatnya industri rokok dan mengurangi korban kematian akibat merokok. Pasal 49 mengatur adanya kawasan tanpa rokok, diantaranya di fasilitas layanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermaim, tempat ibadah, angkutan umum, dan tempat lain yang ditetapkan.

Pergulatan untuk mulai meregulasi rokok di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Regulasi pengendalian tembakau pertama di Indonesia adalah PP Nomor 81 Tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan saat masa pemerintahan Presiden BJ Habibie. PP ini membatasi iklan rokok hanya boleh di media cetak dan media luar ruang serta mewajibkan adanya peringatan bahaya merokok dibungkus rokok.

Sayangnya, PP tersebut tak berumur lama. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tak lama setelah muktamar Nahdlatul Ulama di Kota Kediri, kota pusat industri rokok Gudang Garam, PP tersebut diamandemen dan iklan rokok diizinkan lagi tayang di televisi pada malam hari.

Amat banyak kisah yang menunjukkan kuat lobi industri rokok,

baik multinasional maupun nasional yang memengaruhi kebijakan politik dan regulasi rokok. Misalnya laporan wartawan di istana Presiden yang mengungkapkan adanya mobil RollsRoyce milik bos semua perusahaan rokok nasional di istana presiden.

Dalam buku Tembakau, Negara, dan Keserakahan Modal Asing, regulasi rokok justru dipandang untuk melemahkan pasar tembakau lokal dan nasional. Dengan kecerdikannya pengusaha rokok internasional mampu menguasai dan menunggangi negara dengan instrument konstitusi. Perusahaan tersebut adalah Altria/Philip Morris, British American Tobacco, Japan Internasional Tobacco, dan Imperial Tobacco yang di antaranya telah mengambil alih PT. Sampoerna dan mengakuisi Bentoel.

Achmad Sujudi, mantan Menteri

Ada tiga penyebab utama mengapa rokok merajalela di Indonesia. Pertama, keserakahan industri rokok. Kedua, iklan dan promosi rokok yang dibiarkan massif. Ketiga, lemahnya komitmen politik Kesehatan yang aktif merancang FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) dilarang berangkat ke markas WHO di Geneva, Swiss, oleh Presiden Megawati Soekarnoputri karena desakan petani tembakau di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah pada 2003 silam. Akibatnya Indonesia adalah satu-satunya negara di

Asia Pasifik yang belum meratifikasi FCTC. FCTC ini dicanangkan WHO pada 2003 di antaranya mengatur promosi atau iklan rokok, melarang perokok merokok di tempat umum, dan membatasi konsumsi rokok dengan menaikkan cukai rokok.

Namun, meski Indonesia kemudian meratifitasi FCTC, hal ini tidak akan mendatangkan segudang harapan positif. Mengingat kubu pro rokok terus berupaya dengan berbagai cara untuk memengaruhi regulasi rokok di Indonesia.

Setelah gagal menghilangkan ayat yang mengatakan tembakau sebagai zat adiktif pada UU Kesehatan Tahun 2009. Kubu pro rokok mencoba memasukkan Rancangan UndangUndang (RUU) Tembakau baru ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan disponsori perusahaan rokok multinasional yang telah membeli industri rokok nasional, organisasi masyarakat tembakau, dan seorang dosen ekonomi universitas negeri. Jika RUU ini sampai lolos dan dibahas di DPR, tidak mustahil UU Kesehatan No.36/2009 dan PP No. 109/2012 akan dimentahkan.

Di luar hiruk pikuk perdebatan regulasi tembakau dan kerugian negara akibat tembakau. Petani tetap menanam tembakau meski harganya sangat rendah, bandingkan dengan tahun 2000-an di mana harga rokok berkisar lima sampai sepuluh ribu perbungkus, dan sekarang rokok sudah ada yang mencapai 15 ribu perbungkus dan harga tembakau masih sama bahkan lebih rendah. Di tengah gelapnya tata niaga industri tembakau, masih ada petani yang berharap bisa pergi haji dengan penghasilan daun emas ini.

Akhirnya, apa yang bisa diharapkan petani tembakau dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), pemerintah, pengusaha tembakau, dan pemilik industri rokok? =

Mencari Keadilan Pembangunan di APBD Oleh: Hidayaturrahman, MIKom | Magister Ilmu Komunikasi UnItomo Surabaya Saat ini, keadilan menjadi barang mahal atau bahkan langka di negara sebesar Indonesia. Tak hanya di pusat, di daerah keadilan juga belum menjelma dalam bentuknya yang paling sederhana. Jangankan bentuknya, rasa keadilan itu sendiri masih belum dapat dirasa oleh rakyat kebanyakan. Bentuk keadilan yang paling sederhana bisa dilihat pada postur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang ada di setiap kabupaten/kota.

R

asa keadilan itu masih belum terasa dalam ramuan APBD di daerah, yang bisa dilihat pada realitas berikut. Sebagian besar APBD yang ada di kabupaten/ kota yang ada di Indonesia rata-rata 50-60 persen habis untuk biaya rutin dan belanja pegawai negeri sipil dan para pejabat. Sedangkan sisanya, 40 persen baru untuk belanja pembangunan.

Di mana letak ketidakadilannya, yaitu pada asas proporsionalitas yang sama sekali tidak tercermin secara nyata. Coba perhatikan angka berikut, dari data yang ada, secara nasional jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia hanya berjumlah 2,2 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut jika dirinci lagi dengan para PNS dan pejabat di daerah sebetulnya tak lebih dari 10 persen.

Artinya apa? Jika APBD satu daerah berjumlah Rp 1 triliun, maka Rp 600 miliar sudah habis untuk belanja rutin dan gaji para pejabat serta PNS. Sementara sisanya Rp 400 miliar baru untuk belanja pembangunan.

Jika penduduk satu kabupaten/ kota berjumlah 1 juta jiwa, dengan

APBD sebesar Rp 1 triliun, maka dana APBD Rp 600 miliar habis untuk memenuhi kebutuhan 10 persen warganya yang menjadi pejabat dan PNS yang jumlahnya paling banyak hanya sekitar 100 ribu jiwa.

Adapun 900 ribu jiwa menikmati dana pembangunan hanya dari Rp 400 miliar. Apakah betul begitu?

Masih belum tentu, kenapa? Karena dari Rp 400 miliar yang merupakan belanja pembangunan masih dikurangi dengan biaya-biaya lain.

Apa itu? Isunya adalah, setiap proyek pembangunan yang ada harus dikeluarkan sebesar 10 persen untuk para pejabat atau pemangku kebijakan.

Jika benar, maka anggaran untuk belanja pembangunan hanya tersisa Rp 360 miliar. Sudah utuhkah itu?

Masih belum. Sebab ada kabar yang menyebut bahwa pengusaha pemenang tender proyek tidak langsung mengerjakan proyek yang didapat, namun menjual kembali proyek tersebut ke pihak lain, atau biasa lebih dikenal dengan melakukan sub proyek.

Artinya apa? sebelum bekerja, ada oknum pengusaha yang mendapat proyek akan mengambil keuntungan apakah itu 10 atau 20 persen.

Apakah itu sudah cukup? Ternyata masih belum. Pelaksana proyek di lapangan, juga pasti akan mengambil keuntungan minimal 10 persen dari proyek yang dikerjakan. Jadi yang terlaksana hanya relatif Rp 320 miliar dikurangi 10 persen atau Rp 30 miliar, dan menjadi Rp 290 miliar.

Lebih menarik lagi jika ada pengusaha sub yang kemudian mengesubkan lagi proyek yang diperoleh. Biaya tersebut tentu saja akan dikurangi honor para konsultan perencana dan konsultan pengawas.

Misalnya saja tidak begitu, berarti rakyat hanya mendapat Rp 300 miliar dari total APBD yang berjumlah Rp 1 triliun. Jika anggaran Rp 300 miliar itu harus dibagi rata

ke 900 ribu jiwa maka setiap orang hanya mendapat jatah Rp 3.334.000 per tahun atau hanya Rp 277.834 per bulan.

Namun realitasnya, anggaran yang ada tidak diberikan dalam bentuk uang cash kepada setiap rakyat, namun sebagian besar dalam bentuk pembangunan fasilitas dan sarana prasana umum, mulai dari jalan, sekolah, jembatan, dan lain-lain. Apakah jembatan, jalan dan lain-lain itu hanya boleh dinikmati oleh rakyat?

Realitasnya tidak.

Sebab, fasilitas dan sarana prasarana itu ternyata tak hanya dinikmati oleh rakyat di luar pejabat dan PNS, namun fasilitas pembangunan juga dinikmati secara bersama-sama oleh para pejabat dan PNS. Mereka juga menggunakan jalan yang sama seperti yang digunakan oleh rakyat. Begitu pula dengan fasilitas lain secara bersama-sama dinikmati oleh rakyat dan pejabat serta PNS.

rakyat hanya bisa berharap para pejabat dan PNS yang mendapat jatah lebih besar dari APBD memberi pelayanan maksimal kepada rakyat yang membutuhkan pelayanan.

Lalu bagaimana rasa keadilan pembangunan dalam APBD? Semakin kecil biaya belanja dan rutin pejabat serta PNS, maka semakin besar rasa keadilan pembangunan bagi rakyat. Lalu bagaimana keadilan itu bisa mewujud tak hanya rasanya saja? Saat APBD itu hanya tinggal 10

persen untuk belanja rutin pejabat dan PNS yang jumlahnya hanya 10 persen dari total penduduk suatu kabupaten/ kota. Sedangkan 90 persen sisanya adalah untuk biaya belanja pembagunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan hajat hidup rakyat kebanyakan.

Jika itu masih belum mewujud, rakyat hanya bisa berharap para pejabat dan PNS yang mendapat jatah lebih besar dari APBD memberi pelayanan maksimal kepada rakyat yang membutuhkan pelayanan. Apakah itu di rumah sakit, di puskesmas, di kantor kecamatan, di kantor kelurahan, di kantor dinas, atau di tempat-tempat lain yang merupakan tempat pelayanan publik. Sebab dengan begitu, rakyat akan merasa paham, mengapa para pejabat dan PNS mendapat porsi lebih besar, karena tugas dan tanggung jawabnya jauh lebih besar dari rakyat biasa.

Namun jika masih saja ada pejabat dan PNS yang ingin dilayani oleh rakyat, atau malah mempersulit rakyat yang membutuhkan pelayanan, atau bahkan tidak mau melayani kalau tidak mendapat “bayaran� tambahan dari pelayanannya, maka bersiap-siap saja mendapat doa dan kutukan dari rakyat.

Dan semestinya, pimpinan tertinggi di satu daerah berani menindak tegas para pejabat atau PNS yang tidak serius atau bermain-main dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Beranikah?

Lihat saja buktinya, banyak pengaduan mengenai hal itu baik langsung maupun melalui media massa, namun tidak sebanding dengan sanksi dan tindakan tegas yang diberikan kepada oknum pejabat dan PNS yang mangkir atau nakal. Kalau begitu, kapan rakyat akan mendapat keadilan dari pembangunan ini? Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. =

Pimpinan Redaksi Abrari. Redaktur Ahli M. Husein. Redaktur Pelaksana Abdur Rahem. Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah. Tata Letak Zeinul Ubbadi, Hariri Em-Noer. Desain Grafis Ahmed David, M. Farizal Amir, Ach. Sunandar. Redaktur Website M. Kamil Akhyari. Sumenep Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi. Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal. Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Ryan H, Cahyo Wuriyanto Rahmat. Bangkalan R. Aditya (Kepala) Doni Harianto, Moh. Ridwan. Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan. Sidoarjo Yuyun. Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko. Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy. Manajer Pemasaran Djunaidi. Accounting Eksekutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang). Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) | Penerbit PT. Koran Madura. Komisaris Rasul Djunaidi. Direktur Utama Abrari. Direktur Keuangan Fety Fathiyah. Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, Telepon/Faks. (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

TAPAL KUDA

15

SELASA 19 PEBRUARI 2013 NO. 0059 | TAHUN II

PROGRAM ZERO NARKOBA

Satlantas Tes Urine Pemohon SIM

PROBOLINGGO–Mulai hari ini, Senin (18/2) Satlantas Polres Kota Probolinggo menerapkan aturan baru. Setiap pemohon surat ijin mengemudi (SIM) baru maupun yang perpanjangan diwajibkan melakukan pemeriksaan kencing (tes urine).

Aturan tersebut merupakan program yang dicanangkan Polda Jatim dan diberlakukan ke seluruh Polres dan Polresta se Jawa Timur.

Program Polda Jatim yang diberi titel Zero Narkoba tersebut, tidak hanya diberlakukan kepada masyarakat umum, anggota Polresta pun akan dites kencingnya, jika mengurus SIM. Tes seperti itu, menurut Kasat Lantas AKP Ariek Indra Sentanu, akan diadakan seminggu sekali. Hanya saja ia tidak menyebut kepastian harinya.

Tujuan dari pemberlakuan program Polda Jatim itu, kata Kasat Lantas, untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan narkoba.

Selain itu untuk mendukung program umum rencana keselamatan. Di mana dalam rencana program tersebut, salah satu poinnya mengutamakan keselamatan bagi pengendara.

Diharapkan, dengan tes urine ini, para pengendara terbebas dari pengaruh narkoba. Sehingga saat mereka menjalankan kendaraan di jalanan, dapat mengoperasikan kendaraannya dengan

koranmadura/agus purwoko

TES URINE. Tim kesehatan Polresta Probolinggo memberikan gelas plastik berukuran kecil kepada pemohon SIM untuk keperluan tes urine, yang dilakukan sebelum tes teori dan praktek. Aturan baru ini mulai diberlakukan oleh Satlantas Polres Kota Probolinggo terhitung sejak Senin (18/2). hati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. “Pengendara yang kondisi fisiknya prima, dalam menjalankan kendaraannya, patuh dan tertib,” kata AKP Ariek Indra Sentanu.

Tes kencing ini dilaksanakan sebelum pemohon SIM menjalani tes teori dan praktek. Pemeriksaan urine dilakukan oleh tim kesehatan kepolisian yang dibantu dua pegawai. Para pemohon oleh petugas diberi gelas kecil plastik untuk tempat kencingnya. Selanjutnya, air

seni tersebut diperiksa menggunakan speedytest.

Air kencing yang diwadahi gelas kecil itu, dicelupi one step strip style methamphetamin (Shabu-shabu) buatan Kanada. Di ujung atas alat test pack yang besarnya seperti lidi itu ada dua buah tanda berbentuk strip atau garis melintang. Jika kedua strip tersebut berwarna merah, maka pemohon dikatakan negatif dari narkoba dan minuman keras.

Begitu sebaliknya. Jika salah satunya yang merah,

maka pemohon dikatakan positif narkoba dan miras.

“Saat ini belum ada pemohon yang positif. Semuanya masih negatif,” ujar Sony Arifin, tim kesehatan Polda yang ditugaskan di kantor Satlantas Kota Probolinggo, usai memeriksa urine pemohon SIM. Aiptu Slamet Jasuli, Kepala Baur SIM mengatakan, pemohon yang diketahui positif narkoba, dinyatakan tidak lolos dan tidak berhak mendapatkan sim. Selanjutnya, mereka yang positif

akan dilakukan pembinaan dan diarahkan ke satuan narkoba. “Akan dilakukan pembinaan,” terang Aiptu Slamet.

Sementara Supasil (52), pemohon SIM asal Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Mayangan, kota setempat mengaku kaget dengan aturan baru tersebut. “Awalnya kaget, karena tidak seperti biasanya. Tapi saya sangat setuju ada tes seperti ini.

Pengaruh narkoba atau miras sangat fatal bagi pengendara,” ujar Supasil. (pur/dar)

PRESTASI POLISI

10 Anggota Polisi Dapat Penghargaan P RO B O L I N G G O -At a s keberhasilan mengungkap kasus, sepuluh anggota Satlantas Polres Probolinggo mendapat reward dari Kapolres Probolinggo. Penghargaan diserahkan oleh AKBP Gatot Soegeng Soesanto melalui Wakapolres Kompol Irfan Soesanto, di halaman Mapolres Probolinggo Senin (18/2).

Sepuluh petugas itu berhasil menyita 1 unit mobil Honda Jazz No. Pol : AB-1205-BA (dalam kasus curanmor), 1 unit mobil Toyota Camry No. Pol K-14-AY (hasil penggelapan/ penadahan), serta mampu mengungkap kasus lainya.

Wakapolres Probolinggo, Kompol Irfan Soesanto, mengatakan untuk membangun kultur polisi sipil guna mewujudkan visi Polri maka diperlukan serangkaian program yang terintegrasi dan berkelanjutan yang dijabarkan dalam Grand Strategi Reformasi Polri.

Seluruh sumberdaya yang dimiliki Polri harus diarusutamakan secara simultan dalam proses reformasi Polri sehingga setiap sumber daya mampu berkontribusi positif bagi pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

“Salah satu sumber daya dalam organisasi Polri yang dapat dikelola untuk mencapai tujuan reformasi kultural Polri adalah sistem dan metode yang di dalamnya antara lain adalah sistem reward atau sistem pemberian penghargaan bagi anggota,” ujarnya.

Hasil kerja keras penuh semangat tinggi sekaligus diimbangi dengan keberhasilan mengungkap segala bentuk kejahatan, kata Kompol Irfan Soesanto, ternyata membuahkan penghargaan dari pimpinan. Pihaknya akan terus memberikan reward kepada anggotanya yang berhasil mengungkap kasus.

“Kami tetap mengharapkan kerja keras anggota dengan penuh tanggungjawab tetap diperlukan dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Atas keberhasilan itu, Kasat Lantas AKP Warih Hutomo meminta anggotanya untuk perlu mempertahankan hasil kinerja itu. Apalagi bisa ditularkan kepada anggota yang lain. “Tanamkan dan ciptakanlah semaksimal mungkin, biar semuanya mengalir layaknya air yang akan menembus batu,”ungkapnya. (hud/dar)

koranmadura/hud

REWARD. Wakapolres Kompol Irfan Soesanto memberikan penghargaan kepada anggota polisi.

ASPIRASI

UNJUK RASA PELANGGAN

Madura Jadi Ibukota Negara Harga Mati

PLN Diluruk Pelanggan

PROBOLINGGO - Munculnya perdebatan pemindahan ibukota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke kota lain yang lebih representatif terus muncul.

Jakarta yang belakangan ini dirundung persoalan banjir menjadi antiklimaks dari hiruk pikuk dari berbagai permasalahan yang kompleks di ibukota negara republik ini. Wacana pemindahan ibukota negara itu kembali menggelinding dan mendapat respon beragam Hasan Aminuddin dari sejumlah pejabat, poliBupati Probolinggo tikus dari berbagai propinsi di Indonesia.

Seperti Bupati Hasan Aminuddin, yang akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 20 Pebruari 2013, menegaskan kalau Madura siap menjadi ibukota negara Republik Indonesia. Optimisme itu bukan tanpa pertimbangan.

Pasalnya, Madura memiliki beberapa potensi sebagai nilai tambah untuk kesiapan menjadi ibukota baru Republik Indonesia. Ungkapan itu disampaikan Bupati Hasan di hadapan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Timur dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Kabupaten Probolinggo, di Gedung Islamic Center Kraksaan, Senin (18/2).

Menurutnya, ibukota negara sebaiknya dibangun pada wilayah yang tepat berada di tengah Indonesia, seperti Madura. Alasannya, geografis Madura terbuka. Dari jalur darat, jalur laut, hingga jalur udara terbuka atau bisa diakses dari provinsi lain. “Ibukota sekarang ini, siapapun Presidennya tidak akan mampu menyelesaikan kemacetan di Jakarta.

Sampai kiamat tetap akan macet,” tandasnya.

Bupati hasan berpendapat, jika dilihat dari sisi geografis Madura ada di tengah-tengah antara pulau Jawa, Bali, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Apalagi Madura dekat dengan Bandara internasional/domestik, dan mempunyai Jembatan Suramadu. Lebih strategis lagi untuk kawasan tapal kuda bisa lebih singkat jarak tempuhnya dari Probolinggo ke Sampang, serta Situbondo ke Sumenep.

“Butuh waktu tiga tahun membangun infrastruktur.

APDESI harus gugat ke Mahkamah Kontitusi (MK) untuk perjuangkan ibukota negara pindah ke Madura,” tegas Bupati Hasan Aminuddin.

Persoalan banjir di Madura, lanjut dia, dijamin tidak akan terjadi karena Madura ada di ketinggian permukaan air laut. “Ini kajian, jangan dianggap banyolan. Pekerjaan rumah untuk DPD APDESI Jawa Timur,” imbuhnya.

Nampaknya dukungan itu diamini oleh Ketua DPD APDESI Jawa Timur, H. Muhammad Nizar Zuhri, SH.MPd. Pekerjaan rumah yang diamanahkan oleh Bupati Hasan Aminuddin.

Menurutnya optimisme itu bukan tanpa pertimbangan.

Madura memang memiliki beberapa potensi sebagai nilai tambah untuk kesiapan menjadi ibukota negara yang baru.

“Yang jelas kami siap mengawal amanah itu. Satu sampai tiga bulan ke depan kita akan melakukan kajian secara struktur soal usulan Madura jadi ibukota negara, namun harus juga dilandaskan pada Amdal yang baik,” pungkasnya. (hud/dar)

PROBOLINGGO - Pemilik PT Batu Jajar, H. Zulkifli Khalik, mendatangi kantor UPJ PLN Kota Probolinggo, Senin (18/02) siang. Dia didampingi Fernanda Zulkarnaen, putra ketiganya dan Ferina Churun Inin, salah satu anggota DPRD, setempat.

Mereka bertiga ke kantor UPJ PLN yang beralamatkan di jalan DR Sutomo itu, untuk menanyakan dan meminta ketegasan penyelesaian permohonan perubahan tarif, yang hingga kini belum terselesaikan. Padahal, permohonan tarif listrik yang awalnya bertarif bisnis dan dirubah

juga yang dialami Ferina Churun Inin. Politikus dari Partai Golkar ini menyebut, sudah empat kali menanyakan langsung permasalahan tersebut, saat bertatap muka.

Akibat berlarut-larutnya penyelesaian permohonan tarif tersebut, Nanda mengaku merugi sekitar Rp 120 juta rupiah selama delapan bulan.

Perinciannya, ia merugi Rp 20 juta setiap bulannya. Sebab ada selisih sekitar 10 hingga 15 persen setiap bulannya, antara tarif bisnis dengan industri.

“Ya, kami rugi Rp 20 juta,” jelas Nanda.

Menurut Nanda, pada Juni

INAUGURASI Sempat terjadi ketegangan dalam pertemuan antara manajer listrik dengan H. Zulkifli yang berlangsung di lantai dua kantor UPJ PLN. Hudono mengatakan kalau pengajuan tarif adalah kewenangannya kantor pusat PLN Pasuruan. “Ya kami tahu.

Mestinya bapak yang mengusahakan ke Pasuruan. Kami kan rakyatnya bapak,” terang Nanda.

Usai pertemuan yang cukup alot itu, kemudian Hudono memproses sendiri permohonan tersebut. Kepada sejumlah wartawan ia mengungkap akan segera mem-

koranmadura/hud

SERIUS. Pertemuan antara H. Zullkifli Khalik dan rombongannya dangan Manajer PLN UPJ Probolinggo, yang sempat tegang dan diwarnai perang mulut. menjadi tarif industri itu, sudah diajukan sejak Juni tahun yang lalu (2012).

H. Zulkifli Khalik, mendatangi PLN, lantaran ia telah bosan menunggu. Padahal seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi. Yang menyakitkan, kata Zulkifli, saat dirinya beberapa kali menghubungi seluler manajer PLN UPJ Probolinggo, Hudono.

“Hanphonenya tidak pernah diangkat,” aku H Zulkifli.

Hal senada juga dialami Fernanda Zulkarnaen. Perjaka yang akrab disaba Nanda ini, mengaku kesal dengan sikap Hudono, yang tidak pernah merespon saat Nanda menghubungi selulernya. Begitu

tahun lalu, ia mengajukan permohonan tarif listrik di perusahaannya. Kala itu, perusahaannya masih berskala kecil dengan nama UD Asia. Karena bentuk perusahaannya masih UD, petugas PLN menyarankan listrik berkapasitas 200 KVA atau bertarif bisnis. Saran itu diiyakan oleh pria yang pernah kuliah di Boston, Amerika Serikat ini.

Setelah perusahaannya bertambah besar, Nanda mengubah bentuk perusahaannya menjadi perseroan terbatas.

Karenanya, ia mengajukan permohonan penurunan tarif listrik dari tarif bisnis ke industri. Rencananya, listrik akan dinaikkan menjadi 700 KVA.

proses pengajuan PT Batu Jajar, perusahaan pengolah kayu itu. “Akan kami proses secepatnya,” ungkap Hudono, usai pertemuan.

Menurutnya, surat pengajuan perubahan daya tertanggal 22 Juni itu belum selesai karena terkendala dengan survei kejelasan status perijinan. Saat perusahaan pengolahan kayu itu masih bernama UD Asia, permohonan perubahan tarif tidak dapat diproses. “Karena sekarang sudah berganti nama PT Batu Jajar, maka permohonannya sudah bisa diproses.

Karena satu persil atau lokasi, aturannya tidak boleh ada tarif sama,” pungkasnya. (pur/dar)

DPC APDESI Probolinggo Dilantik PROBOLINGGO - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Probolinggo periode 20132018 resmi dilantik oleh Ketua DPD APDESI Provinsi Jawa Timur, H.Muhammad Nizar Zahro, SH.M.Pd, di Gedung Islamic Center (GIC) Kraksaan, Senin (18/2).

Dalam kepengurusan tersebut, Ketua DPC APDESI Kabupaten Probolinggo dijabat oleh Abdul Qodir. Pelantikan ini diawali dengan pembacaan SK pengurus DPC APDESI Kabupaten Probolinggo oleh Sekjend DPD APDESI Jawa Timur Abd. Hadi.

Ketua DPC APDESI Kabupaten Probolinggo Abdul Qodir dalam sambutannya mengatakan APDESI merupakan mitra kerja dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka membantu pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

“Kami memohon doa restu mudah-mudahan kami diberi kelancaran untuk menjalankan kepengurusan APDESI lima tahun ke depan. Dan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kami juga akan segera menggelar musyarawah kerja untuk menyusun program kerja ke depan,”ujarnya.

Sementara Ketua DPD APDESI Provinsi Jawa Timur Muhammad Nizar Zahro mengungkapkan APDESI merupakan wadah konsolidasi dan

pemersatu para Kepala Desa (Kades) dalam memperjuangkan aspirasi Kades, terkait tugasnya sebagai pelaksana pemerintahan di desa.

“Kita tahu bahwa bangsa ini butuh pengaruh dan keberanian yang kuat untuk mengubah kehidupan masyarakat Indonesia. Saya yakin di dalam jiwa dan sanubari pengurus APDESI tertanam jiwa kebangsaan yang kuat. Jika semua itu ada, maka negara akan adil, makmur dan kuat,” ujarnya.

Ia meminta agar pengurus APDESI selalu memimpin organisasi dengan akhlakul karimah. Sebab dengan akhlak yang baik, maka desa akan sejahtera dan Negara akan kuat.

Secara terpisah, Bupati Hasan Aminuddin, M.Si dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya pengurus DPC APDESI Kabupaten Probolinggo dengan harapan dapat segera melaksanakan program kerja dengan baik untuk dapat menopang pelaksanaan pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

“Ujung tombak dan ujung tombok Negara Kesatuan Republik Indonesia ada di desa.

Jika desa makmur, maka makmurlah Negara ini. Jadikanlah lembaran kemarin sebagai pembelajaran. Apapun yang dilakukan oleh APDESI adalah untuk pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya. (hud/ dar)

koranmadura/hud

PENYERAHAN. Ketua DPD APDESI Jawa Timur, H.Muhammad Nizar Zahro menyerahkan tongkat pimpinan kepada Ketua DPC APDESI kab. Probolinggo.

16

OLAHRAGA

SELASA 19 PEBRUARI 2013 NO.0059 | TAHUN II

PIALA FA

Kasari Reeves, David Luiz Minta Maaf

L

Photo by: Getty Images

PERTAHANKAN GELAR. Victoria Azarenka memenangkan Qatar Terbuka dua tahun berturut-turut setelah mengalahkan Serena Williams 7-6 2-6 6-3 dalam partai final.

Azarenka Juarai Qatar Terbuka Nadal Raih Trofi di Brasil DOHA- Petenis terbaik Belarus Victoria Azarenka akhirnya menjuarai turnamen tenis Qatar Terbuka setelah menjungkalkan petenis nomor satu dunia asal Amerika Serikat Serena Williams dalam laga final yang berlangsung di Doha, Qatar, Minggu (17/2) malam waktu setempat atau Senin (18/2) dini hari WIB. Mantan petenis nomor satu dunia itu mengalahkan Serena dengan tiga set 7-6(6), 2-6, 6-3 dalam waktu dua jam dan 28 menit.

Azarenka sebenarnya berada dalam posisi tidak diunggulkan di partai final, menyusul catatan pertemuan kedua petenis yang terlihat timpang. Serena menang head-to-head 11-1 atas Azarenka. Namun, perempuan cantik ini tidak mau menyerah begitu saja. Perjuangan Azarenka terlihat pada set pertama.

Meskipun akhirnya kalah

7-6 (6), petenis 23 tahun ini menunjukkan permainan yang menjanjikan dengan merepotkan Serena melalui pukulan drive bertenaganya.

Serena akhirnya benarbenar dibuat repot oleh sang lawan. Di set kedua, servis yang dilakukan Azarenka kerap membuat Serena kewalahan. Di akhir pertandingan, Azarenka mencatatkan 80 persen servis pertama yang sukses.

Hal itu menjadi kunci bagi Azarenka meraih gelar juara tahun ini.

Kemenangan ini juga berarti Azarenka mempertahankan rekor belum terkalahkan pada 2013 ini.

Meski gagal di final, Serena masih boleh bangga pada turnamen ini. Pasalnya, dia berhasil kembali sebagai petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal Qatar Terbuka. Serena mencatatkan diri sebagai petenis putri tertua (31 tahun) yang menempati ranking satu dunia sejak diperkenalkan ranking komputerisasi pada 1975.

Sementara dari Brasil dilaporkan, mantan petenis nomor satu dunia asal Spanyol Rafael Nadal menjuarai turnamen tenis Brasil Terbuka yang berlangsung di Sao Paulo Brasil, Senin (18/2) dini hari. Ini adalah trofi pertamanya sejak Juni 2012, menyusul cedera pa-

rah yang dialaminya.

Di final Nadal mengalahkan David Nalbandian dengan dua set langsung 6-2 6-3. Meski Sempat tertinggal 0-3 di set pertama, ia menyudahi pertandingan hanya dalam waktu 78 menit.

Pengoleksi 11 titel Grand Slam itu mengaku masih dalam proses pemulihan dari cedera paha yang berkali-kali menyergapnya.

Itu sebabnya ia memilih tampil di Brasil karena turnamen clay court adalah favoritnya.

Nadal pernah menjuarai turnamen di Sao Paulo di tahun 2005, di tahun ketika figurnya mulai melejit ke level top, antara lain dengan memenangi Prancis Terbuka pertamanya. Di sepanjang tahun 2005 Nadal meraih 15 gelar juara dan mendudu-

ki peringkat ketiga dunia.

"Brasil akan selalu di hatiku.

Ini kali kedua aku berada di sini. Di 2005, hal-hal besar mulai terjadi buatku setelah menang di sini. Dan kuharap kali ini juga begitu, bahwa ini awal sesuatu yang bagus," ujarnya seusai laga tersebut.

Walaupun mengaku kondisi lututnya belum 100 persen pulih, Nadal berencana melanjutkan comeback-nya dengan mengikuti turnamen Meksiko Terbuka di Acapulco bulan depan.

Target terbesarnya adalah mengikuti Prancis Terbuka di bulan Mei. Sedangkan dari tenis ABN Amro di Belanda, petenis Argentina Juan Martin del Potro memastikan gelar juara setelah mengalahkan Julien Benneteau pada final yang berlangsung, Senin

(18/2) dini hari WIBdengan skor 7-6 (2), 6-3. Kemenenangan ini juga terasa spesial bagi Del Potro karena pada tahun lalu dia kalah dari Roger Federer yang dikalahkan Benneteau di perempat final.

Meskipun berhasil mengungguli Del Potro dua kali di set pertama, Benneteau masih tidak mampu memaksakan pertandingan ke tie break, sehingga akhirnya menyerah 7-2. Set kedua, Del Potro kemudian unggul 3-0 lebih dulu.

Namun, sang lawan enggan menyerah dan mengamankan empat match point dari servisnya. Akan tetapi, Del Potro kembali menunjukkan penampilan gemilangnya dan memastikan gelar juara jatuh ke tangannya dengan menutup pertandingan 6-3. (sky sports/aji)

ONDON - Bek Chelsea asal Brasil David Luis meminta maaf kepada pemian Brentford, Jake Reeves yang mengalami cedera karena dilanggarnya pada laga putaran kelima Piala FA yang berlangsung di Stamford Bridge, Minggu (17/2) waktu setempat.

Pada laga tersebut, Chelsea menang telak 4-0.

Pelatih Brentford Uwe Rosler mengungkapkan bahwa David Luiz datang ke ruang ganti Brentford setelah pertandingan tersebut untuk meminta maaf kepada Jake Reeves. “Pemain (Luiz) datang ke ruang ganti kami dan dia meminta maaf keada Jake. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya tidak melihat secara jelas peristiwanya di lapangan sehingga tidak bisa membuat pernyataan sekarang, tetapi Jake tidak lagi mempermasalahkannya. Dia ingin terus bermain, tetapi staf medis kami mengatakan lebih baik dia berhenti karena keselamatan harus menjadi nomor satu,” kata Rosler.

Sementara itu, masa depan pelatih Chelsea Rafael Benitez kembali menjadi bahan perbincangan menyusul kehadiran mantan pelatih Chelsea Avram Grant di Stamford Bridge pada laga tersebut. Lebih istimewa lagi karena pelatih asal Israel itu “nonton bareng” dengan pemilik klub Roman Abramovich dari sebuah ruangan yang khusus untuk sang taipan minyak dari Rusia itu.

Grant pernah membawa Chelsea hingga final Liga Champions sebelum kalah melalui adu tendangan penalti di final pada 2008. Grant dikhabarkan akan menjadi pelatih permanen Chelsea mulai musim panas mendatang.

Sementara itu Benitez menjadikan Piala FA sebagai prioritas utamanya untuk mempersembahkan trofi bagi Chelsea musim ini.

Pasalnya peluang mereka menjuarai liga sangat sulit karena tertinggal jauh dari

pemimpin klasemen sementara Manchester United.

Sedangkan di Liga Champions, mereka sudah tersingkir lebih awal. (espn/aji)

La Liga Spanyol

Liga Utama Inggris

Mourinho Rayakan Partai Ke100 Bersama Madrid dengan Kemenangan

Pasukan Rodgers Bantai Mantan Timnya

MADRID - Pelatih Real Madrid Jose Mourinho memahkotai laga ke-100nya bersama Real Madrid dengan memetik kemenangan penting 2-0 atas Rayo Vallecano pada laga lanjutan La Liga Spanyol pada Minggu (17/2) malam waktu setempat atau Senin (19/2) dini hari WIB. Lebih mengesankan lagi karena kemenangan ini diraih dengan 10 orang pemain, menyusul kartu merah yang diterima bek Sergio Ramos pada menit ke-18.

Mourinho mendarat di Santiago Bernabeu setelah mempersembahkan tiga gelar di Inter Milan yaitu juara Seri A, Piala Italia, dan Liga Champions pada 2010. Pelatih asal Portugal ini mengawali kiprahnya bersama Madrid dengan hasil 0-0 melawan Mallorca.

Pada laga dini hari kemarin, Madrid yang unggul kualitas pemain mengendalikan pertandingan sejak awal laga.

Madrid bahkan sudah unggul ketika laga baru berusia dua menit. Pemain muda Madrid Alvaro Morata berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari aksi Ricardo Kaka di lini tengah dan mengirim umpan kepad Mesut Ozil.

Gelandang asal Jerman ini ke-

mudian memberikan passing kepada pemain 20 tahun yang dengan tenang melepaskan tembakan ke gawang Ruben.

Kaka nyaris menggandakan keunggulan pada menit keenam usai menerima umpan Ronaldo, tapi sepakan pemain asal Brasil masih melebar di sisi kanan gawang. Demikian juga dengan sodoran Khedira kepada Ozil di sisi kanan yang dengan mudah dihalau Ruben .“El Real” akhirnya bisa menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke12. Ozil mengarahkan bola ke dekat gawang saat mengeksekusi tendangan bebas, kemudian Ramos menyundul si kulit bundar yang tidak mampu dihentikan Ruben.

Tetapi, ketika tuan rumah mmbayangkan akan menang dengan skor sangat telak, tiba-tiba Madrid mendapat bencana dengan diusir keluarnya Sergio Ramos setelah menerima kartu kuning kedua karena secara sengat menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti. Ramos pun mengaku kecewa dengan hukuman dari wasit ini. “Saya kecewa dengan situasi ini. Tidak normal bagi saya diusir keluar lapangan tidak lebih dari dua menit. Saya tidak melakukan

pelanggaran keras, atau perbuatan kasar. Sungguh mudah mengusir saya dan itu mengkhawatirkan,” kata Ramos.

Vallecano kemudian memanfaatkan kelebihan pemain dengan terus menggempur pertahanan tuan rumah. Tetapi tetap tidak bisa menembus gawang Madrid. Hal ituu terjadi karena Mourinho mengorbankan Morata dan memasukkan Raul Albiol demi menambal celah di barisan belakang. Kehilangan pemain tidak membuat Madrid mengendurkan tempo permainan. Ozil memberikan umpan untuk Ronaldo, tetapi tendangan dari posisi sulit masih bisa diantisipasi Ruben. Kemudian akselerasi Kaka di sisi kiri berhasil disambut Ozil, tetapi Vallecano kembali menyelamatkan gawang. Skor 2-0 pun bertahan hingga laga berakhir.

Kemenangan ini berhasil memangkas jaraknya dengan Barcelona yang menang 2-1 atas Granada sehari sebelumnya dengan 16 poin. Kemenangan ini juga menjaga jarak emmpat poin dengan rival sekotanya, Atletico Madrid yang berada di tempat kedua klasemen sementara. (espn/aji)

LIVERPOOL - Pasukan Brendan Rodgers, Liverpool, akhirnya bangkit dengan memetik kemenangan besar 5-0 atas bekas tim yang dilatihnya Swansea City dalam pertandingan lanjutan Liga Utama Inggris di Stadion Anfield, Minggu (17/2). Pada Senin (11/2) lalu, “The Reds” takluk dari West Bromwich Albion di Anfield dengan skor 0-2.

Kemenangan ini tidak lepas dari perjudian yang dilakukan pelatih Swansea Michael Laudrup yang mengistirahatkan tujuh pemain andalannya, termasuk topskor mereka, Michu. Keputusan pelatih asal Denmark itu diambil guna menjaga peluang mengangkat trofi Piala Liga Inggris pekan depan, saat mereka harus meladeni Bradford City di partai final.

Liverpool membuka keran gol pada menit ke-39, melalui eksekusi penalti Steven Gerrard menyusul pelanggaran kepada Luis Suarez yang dilakukan Kemy Agustien di kotak terlarang. Gerrard yang dipercaya menjadi algojo sukses memperdaya Vorm untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Padahal pekan lalu, Gerrard gagal mengeksekusi penalti ke gagang West Bromwich Albion.

Babak kedua praktis milik Liverpool. Philippe Coutinho menjadi aktor utama gol kedua tuan rumah sesaat setelah laga dimulai, setelah mantan

pemain Inter Milan ini memperlihatkan keterampilan priadinya yang berhasil menjebol gawang Mikel Vorm.

Tidak lama berselang, Jose Enrique semakin membawa Liverpool jauh unggul.

Pada menit ke-56, Suarez membawa timnya semakin tidak terkejar melalui golnya usai memaksimalkan umpan Stewart Downing. Pesta gol “The Kop” ditutup oleh eksekusi penalti Daniel Sturridge menyusul handball yang dilakukan Wayne Routledge.

“Kepala para pemain sudah berada di Wembley (final Piala Liga Inggris). Tapi, kami

harus menerima hasil ini dan ini tidak baik bagi kami,” kata Laudrup.

Sementara itu, striker Liverpool Daniel Sturridge bertekad membantu Suarez untuk meraih sepatu emas musim ini. Pundi-pundi gol Suarez kini berjumlah 18 dengan satu gol ke gawang Swansea tersebut. Suarez kini hanya berjarak satu gol dari rival terdekatnya yaitu striker Manchester United Robin van Persie, dan unggul tiga gol dari Michu (Swansea) dan empat gol dari Demba Ba (Chelsea).

“Aku tidak melihat kenapa itu tidak bisa. Masih ada 11

pertandingan tersisa untuk kami jadi aku yakin dia bisa.

Aku akan mencoba membantu dia untuk mendapatkannya dan memberikan dia banyak kesempatan. Selalu bagus mendapatkan kesuksesan pribadi sebagai seorang pemain karena ada hal-hal yang akan Anda ingat di akhir karier Anda dan mengatakannya kepada cucu-cucu Anda bahwa Anda lah pencetak gol terbanyak di musim itu,” kata Sturridge.

Dia menambahkan, “Aku yakin dia punya ambisi ke arah itu dan aku akan mencoba membantu dia mencapainya.” (espn/aji)

Photo by: Getty Images

PESTA GOL. Luiz Suarez mencetak gol keempat Liverpool setelah memanfaatkan umpan Stewart Downing