1
SELASA 19 MARET 2013 NO.0078 | TAHUN II Koran Madura
SELASA
Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-
19 MARET 2013
g PAMANGGHI
Hukum Oleh : Miqdad Husein
Kolumnis tinggal di Jakarta
“
ant/nyoman budhiana
POTONG GIGI. Sejumlah laki-laki dan perempuan Bali menjalani ritual “Metatah” atau potong gigi masal di Puri Satria Denpasar, Bali, Senin (18/3). Ritual diikuti 850 umat Hindu yang sudah menginjak dewasa itu diyakini dapat menghilangkan 6 sifat buruk manusia dengan cara meratakan 6 gigi atas.
PBB Resmi Menjadi Peserta Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Putuskan Bernomor 14 JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengambil keputusan terhadap nasib Partai Bulan Bintang (PBB) yang selama ini belum ditindaklanjuti terkait putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Dengan demikian, PBB secara resmi menjadi partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) pada 2014 mendatang. Sebelumnya, permohonan PBB menjadi peserta Pemilu 2014 telah dikabulkan Majelis Hakim PTTUN dengan putusan gugatan dengan nomor perkara 12/G/2013/PT.TUN. JKT setelah gagal pada sidang ajudikasi di tingkat Badan Pengawas Pemilu. PBB ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2014 dengan mendapatkan nomor urut 14 setelah 10 nomor urut diberikan kepada Parpol Senayan, di antaranya Partai NasDem (1), Partai Kebangkitan Bangsa (2), Partai Keadilan Sejahtera (3), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (4), Partai Golkar (5), Partai Gerindra (5), Partai Demokrat (7), Partai Amanat Nasional (8), Partai Persatuan Pembangunan (9) dan Par-
tai Hanura (10). Sementara tiga nomor urut Pemilu pada 2014 mendatang. “Kami sudah selanjutnya diberikan kepada partai lokal lakukan banyak pertimbangan dan sampai kepada kesimpulan bahwa putusan PTTUN Provinsi Aceh. Ketua KPU Husni Kamil Manik, men- dilakukan kasasi atau menerima permogatakan, setelah melakukan pendalaman honan PBB. Jika ternyata pilihanya adalah terkait putusan PTTUN akhirnya KPU kasasi, maka akan ada proses yang berlangmengambil sikap secara resmi dan menya- sung. Namun, dari itu semua kami akhirnya takan PBB menjadi partai politik peserta menyimpulkan untuk mengabulkan permoPemilu 2014. Dalam rapat pleno yang di- honan PBB”, jelas Husni. Dijelaskan oleh Husni, bila KPU mellakukan itu, semua komisioner diberi kesempatan untuk menyampaikan pandan- akukan kasasi kepada MA, maka akan ada tahapan yang terlewatkan dan gannya atas putusan PTTUN dan justru membuat kerusakan langkah apa yang akan ditempuh BERITA pada proses penyelenggaraan oleh KPU. “KPU sudah mempertimPemilu pada 2014 mendatang. bangkan sampai pada kesimpulan TERKAIT Dengan pertimbangan diantara bahwa KPU menindaklanjuti puHalaman 12 hal tersebutlah yang membuat tusan PTTUN dengan menerbitkan seluruh komisioner setuju untuk keputusan bahwa PBB menjadi parmengabulkan permohonan PBB tai politik peserta Pemilu 2014. Ini kami lakukan berdasarkan keputusan yang maju menjadi peserta Pemilu 2014. “Penkami lakukan dan ini menjadi sikap KPU”, daftarran calon anggota DPR dan DPRD kan berlangsung dari tanggal 9-22 April 2013. kata Husni, di Jakarta, Senin (18/3). Husni menceritakan, dalam rapat pleno Kalau kita bandingkan dengan waktu bila itu ada berbagai macam pertimbangan yang KPU melakukan kasasi, maka akan ada kermuncul dan pembahasan yang begitu men- ancuan dalam prosesnya. Karenanya, KPU dalam terkait putusan PTTUN. Bahkan, ada memutuskan bahwa nomor urut peserta dua opsi yang muncul dalam rapat terse- pemilu PBB berada dinomor urut 14”, pungbut, yakni apakah KPU melakukan kasasi ke kas Husni. Mahkamah Agung (MA) atau menindaklanjuti putusan PTTUN dengan mengabulkan Bersyukur permohonan PBB untuk menjadi peserta Sementara itu, Ketua Majelis Syuro PBB
Pedagang Pasar Turi Tolak Bayar Stan Surabaya- Sejumlah pedagang menolak pembayaran stan Pasar Turi Baru Kota Surabaya yang kini dalam proses pembangunan hingga 80 persen jika tidak ada bank penjamin. “Seharusnya proyek dibangun dulu sampai jadi oleh Investor. Nanti dua bulan sebelum terima stan baru bayar,” kata Sekretaris Tim Pemulihan Pascakebakaran (TPPK) Pasar Turi Kemas A. Chalim, di Surabaya, Senin. Menurut dia, selama ini pedagang dibuat bingung dengan keputusan yang berubahubah investor. Apalagi saat ini investor pembangunan Pasar Turi yang masuk dalam PT Gala Bumi Invesment (GMI) jo telah pecah. Kemas mengatakan pedagang mempunyai hak bersuara sehingga jika tidak diindahkan pihaknya akan melakukan perlawanan. “Kembalikan Pasar Turi, Siapa yang membuat permainan akan berhadapan dengan pedagang,” katanya. Sebelumnya, kata dia, pedagang juga akan melapor ke Presiden RI atas kondisi Pasar Turi yang tidak kunjung membaik. “Tidak ada jalan lain dalam menyikapi masalah pembangunan Pasar Turi baru yang tak jelas kapan selesainya, kecuali lapor presiden. Ya, kan, mau demo kasar salah, demo damai tak digubris,” katanya. Menurutnya, banyak jalan yang ditempuh pedagang Pasar Turi agar pasarnya segara dibangun, namun banyak pula kendalanya, sehingga sampai sekarang pembangunannya belum tuntas. (ant/kim/beth)
Yusril Ihza Mahendra, mengaku bersyukur akhirnya KPU menetapkan PBB sebagai partai politik peserta Pemilu 2014. Bahkan, dirinya mengaku sudah mengetahui hal tersebut jauh-jauh hari. Dinilai dirinya keputusan KPU untuk menetapkan PBB sebagai partai politik peserta Pemilu 2014 sebagai bukti bahwa KPU mengaku kalah kepada PBB dan tunduk terhadap perintah PTTUN untuk segera menerbitkan Surat Keputusan yang memasukkan PBB. “Saya sudah tahu sebenarnya. Akhirnya KPU mengaku kalah juga. Sudah saya bilang kalau KPU itu hanya melakukan perlawanan yang sia-sia. Itu semua kan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia”, jelas Yusril, di Jakarta. Menurutnya, sudah sewajarnya bila KPU menyatakan PBB menjadi partai politik peserta Pemilu pada 2014. Sebab, pada pasal 269 ayat 6 dan 11 UU Pemilu ditegaskan bahwa KPU wajib melaksanakan putusan PTTUN. Karenanya, dirinya mengapresiasi langkah KPU yang tidak mengambil sikap untuk mengambil jalan kasasi ke MA. Alasannya, upaya hukum yang diambil KPU itu akan sia-sia dan tidak akan membuahkan hasil. “Kalau sampai kasasi yang diambil, KPU hanya lakukan hal yang sia-sia dan buang-buang waktu saja. Apalagi, ajuan kasasi atas putusan PTTUN tidak ada dasar hukumnya”, jelas Yusril. (gam/abd)
KEMUNGKINAN IMPOR BAWANG
Wamentan Kunjungi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
yuyun/koranmadura
TINJAU PELABUHAN. Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan (kanan) melakukan sidak pada peti kemas yang berisi bawang putih impor asal China di Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, Senin (18/3) SURABAYA – Pemerintah segera melepas 293 kontainer bawang putih impor yang tertahan di terminal peti kemas Surabaya (TPS) untuk menstabilkan harga bawang putih yang terus melambung di pasaran. Meski demikian, upaya pengentasan kelangkaan bawang putih di Jawa Timur ini akan sedikit sulit karena aturan yang sudah dibuat tidak dapat dilanggar. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan kepada wartawan saat melakukan kunjungan ke
Terminal Peti Kemas (TPS) Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Senin (18/3). “Sebisa mungkin kami akan berupaya untuk mengatasi kelangkaan bawang khususnya bawang putih di Jawa Timur. Namun, bagaimana caranya agar 293 kontainer bermuatan bawang putih impor ini keluar dari Pelabuhan Perak tanpa melanggar aturan, itu yang sedang kami carikan solusinya,” papar Rusman. Dia menjelaskan, kendalanya untuk mengeluarkan ratusan kontainer tersebut
antara lain persoalan dokumen. “Sebagian besar kontainer yang ditahan disini karena tidak memiliki dokumen lengkap seperti alamat jelas pengimpor atau pengekspor. Lagipula, meski dokumen lengkap, kami tetap harus melakukan uji keamanan terhadap muatan,” terang Rusman. Tapi dia berjanji, jika semua dokumen sudah dilengkapi dan uji keamanan telah dilakukan, ratusan kontainer bermuatan bawang putih impor dari China itu akan segera diijinkan keluar TPS. “Kalau memang semua prosedur sudah dilaksanakan, dalam waktu dekat bawang-bawang putih impor ini bisa segera dilepas ke pasaran,” katanya seraya menyatakan bahwa proses uji keamanan dan dokumentasi akan akan dilakukan secepatnya. Sementara itu, bantuan bawang yang dijanjikan Pemprov Jatim dari luar pulau Jawa belum terealisasi. Bahkan, bebas izin impor 14 jenis barang komoditas melalui Pelabuhan Tanjung Perak yang dibuat Pemprov Jatim dinilai beberapa pihak tidak solutif dan perlu dikaji ulang. Hal ini, karena komoditi bebas izin impor tersebut harus melalui jalur merah yaitu jalur untuk beras, garam dan gula impor dan jalur hijau untuk komoditi lain termasuk bawang. Jalur merah adalah barang impor yang menjadi prioritas, sementara jalur hijau adalah untuk komoditi impor yang dianggap tidak terlalu penting. (neu/han/beth)
Hakim itu bukan mulut UU,” tegas Mantan Hakim Agung Bismar Siregar. Ungkapan terkenal itu memberi paparan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya menjadikan UU sebagai pegangan baku. Hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek; termasuk kondisi korban, disamping terdakwa. Lalu, masih kata Bismar, dari berbagai kajian dalam proses persidangan, hakim kemudian memutuskan atas dasar keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu saja, ungkapan Bismar itu tak berarti hakim dapat ke luar dari UU. UU tetap merupakan pijakan keputusan hakim. UU merupakan parameter kongkrit seluruh keputusan hakim. Adalah hakim, yang merupakan perwujudan atau representasi penegasan pelaksanaan UU yang dalam teori Trias Politika disebut sebagai kekuatan Yudikatif. Karena itu mengejutkan ketika ada pernyataan Ketua Mahkamah Agung yang cenderung memberi ruang pada hakim untuk memutuskan perkara tidak mengacu pada UU khususnya terkait hukuman mati. “Itu susah, ada hakim yang berpendapat yang berhak mencabut nyawa adalah Tuhan. Ada yang berpendapat bisa dijatuhi hukuman mati karena sudah ada aturannya,” kata Ketua MA Hatta Ali, di Bogor, Jawa Barat. Ini jelas aneh bin ajaib. UU terkait tindak pidana negeri ini masih memberlakukan hukuman mati. UU itu menjadi salah satu standar pengambilan keputusan hakim. Jika seorang bersedia menjadi hakim, ia harus melaksanakan salah satu ketentuan pidana itu. Jika tidak, seorang hakim bisa terseorang hakim jebak memutidak bisa tuskan hukum membebaskan bukan atas dia hanya atas dasar pertimdasar persepsi bangan keadidan sikap lan tetapi lebih mengedepanpribadinya kan pendapat pribadi. Pedomannya bukan UU atau hati nurani tapi persepsi pribadi. Seorang yang bersedia menjadi hakim di negeri ini, selama ketentuan hukuman mati masih menjadi hukum positif harus melaksanakan pasal itu. Tak ada alasan karena persepsi pribadi keberatan dengan hukuman mati, lalu hakim memutuskan perkara tidak memberikan hukuman mati karena persepsi pribadinya. Jika seorang terdakwa berdasarkan UU dan juga nurani hakim, harus dihukum mati, seorang hakim tidak bisa membebaskan dia hanya atas dasar persepsi dan sikap pribadinya yang tak setuju hukuman mati. Jelas pernyataan Ketua MA itu merupakan tragedi hukum yang luar biasa: hakim memutuskan atas dasar selera pribadi. Sangat mungkin di lain waktu atas dasar kepentingan pribadi. Sah saja sebenarnya seorang hakim tidak menjatuhkan hukuman mati jika memang berdasarkan standar UU ditambah dengan pertimbangan kondisi latar belakang terdakwa serta tentu saja yang utama, berdasarkan hati nurani sebagai suara keadilan Tuhan. Itu artinya si terdakwah berdasarkan keadilan memang tidak layak dihukum mati. Tetapi sekali lagi, jika hanya atas persepsi pribadi, putusan itu benar-benar bukan putusan hakim profesional dan bermoral. Di dunia ini, berbagai upaya dilakukan agar seorang hakim benar-benar independen –tidak tergantung pada apa pun- agar tidak terpengaruh dalam menjalankan UU pada saat mengambil keputusan. Namun ironis, di negeri ini Hakim Agung justru diberi kelonggaran bersikap berbeda bahkan sangat mungkin melanggar UU terkait putusan hukuman mati. UU yang masih berlaku boleh diabaikan atas dasar persepsi dan sikap pribadi. Alamak. Pantas saja banyak keputusan hakim, termasuk Hakim Agung di negeri ini, yang aneh-aneh. Ini semua karena persepsi, pertimbangan dan mungkin juga kepentingan pribadi yang lebih mengemuka. Bukan keputusan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; bukan atas dasar
Cak Munali