1
JUMAT 19 APRIL 2013 NO.0100 | TAHUN II Koran Madura
JUMAT
Harga Eceran Rp 2.500,- Langganan Rp 50.000,-
19 APRIL 2013
g PAMANGGHI
POLITIK
Gubernur Jatim Persilahkan Wishnu-Agus Menggugat SURABAYA-Gubernur Jawa Timur Soekarwo mempersilahkan Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana dan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Agus Santoso menggugat secara hukum menyikapi keluarnya SK pemecatan dari gubernur terhadap keduanya pada 17 April 2013. “Permasalahan Wishnu Wardhana dan Agus Santoso sudah selesai dan sudah ada surat keputusannya. Jika masih keberatan, silahkan menggugat karena itu haknya,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (18/4). Ia mengakui surat keputusan yang dikeluarkannya memiliki dasar hukum kuat dan bertindak sebagai gubernur yang memang bertugas mengangkat dan bisa memberhentikan ketua DPRD kabupaten/kota. Di samping itu, gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut mengatakan bahwa saat ini “bola” sudah di Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. “Sudah di wali kota dan tinggal menunggu tindak lanjut beliau. Yang pasti urusan di gubernur sudah selesai,” kata Ketua DPD Partai Gubernur Jatim tersebut. Pakde Karwo menjelaskan, dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 171.436/113/011/2013 tentang pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kota Surabaya maka hak-hak Wishnu Wardhana dan Agus Santoso sebagai anggota dewan juga hilang. Sebelumnya DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Permasalahan mendesak pemsetempat Wishnu dan Agus kot sudah selesai dan mencabut hakberupa sudah ada surat hak fasilitas dan gaji keputusannya. yang selama ini Jika masih diterima Wishnu keberatan, Wardhana dan silahkan Agus Santoso menggugat usai keluarnya SK pemecatan dari Gubernur Soekarwo Jatim terhadap Gubernur Jawa Timur keduanya pada 17 April 2013. “Hasil rapat antarfraksi DPRD Surabaya kemarin (17/4) malam, Kamis ini akan melakukan audensi dengan Wali Kota Surabaya untuk memohon mencabut hak-hak Wishnu dan Agus,” kata anggota Fraksi Demokrat DPRD Surabaya M. Anwar. Hal sama juga diungkapkan Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Dadik Risdaryanto yang menyatakan bahwa rapat antarfraksi DPRD Surabaya pada Rabu (17/4) malam dihadiri perwakilan Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS dan Fraksi PKB. “Sedangkan tiga fraksi lainnya (Fraksi PDIP, Fraksi PDS dan Fraksi Gabungan Apkindo) tidak hadir. Tapi di antara mereka sudah menyatakan setuju menindaklanjuti SK Gubernur Jatim itu,” katanya. Sementara itu, Wishnu Wardhana dan Agus Santoso akan menggugat Gubernur Jatim karena dinilai melanggar hukum dengan telah mengeluarkan SK pemecatan terhadap dirinya. Karena itulah pihaknya akan menggugat keputusan Gubernur Jatim tersebut. (ant/fqh/dar)
Autisme Oleh : Abrari Alzael
Pemimpin Redaksi Koran Madura
M
ant/teresia may
MUSIKAL GITA CINTA. Penyanyi Sita RSD beradu akting dengan pemeran Ratna, Andrea Miranda (kanan) dalam gladi bersih musikal Gita Cinta di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu, (17/4). Drama musikal yang mengangkat kisah cinta Galih dan Ratna dari novel Edy D Iskandar yang terkenal di tahun 80-an tersebut akan digelar 18-21April 2013 di Graha Bakti Budaya.
SBY Jatuhkan Citra Istana Negara JAKARTA-Penggunaan Istana Negara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk kepentingan Partai Demokrat menuai kritikan. Politisi PDI Perjuangan, Pramono Anung menilai langkah SBY tersebut menurunkan citra istana. “Ini betul-betul hal yang berkaitan dengan sebuah partai tertentu. Seyogyanya dibicarakan di luar Istana, karena Istana merupakan simbol dari pemerintahan dan negara. Sehingga kalau ini dibiarkan, sebenarnya menurunkan citra dan marwah Istana,” jelas Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (18/4). Seperti diberitakan, pada Rabu malam (17/4), SBY menggelar jumpa pers mendadak di Istana Kepresidenan Jakarta. Jumpa pers itu tentang pernyataan SBY yang dituduh menawarkan jabatan kepada putri Presiden Keempat Gur Dur, Yenny Wahid menjadi wakil ketua umum Demokrat. SBY pun membantah. Menurut SBY tidak ada transaksi politik saat dirinya bertemu Yenny. Menurut Pramono, partai politik memang harus diurus. Namun memanfaatkan istana sebagai tempat klarifikasi menimbulkan pro kontra pun masyarakan. “Memang dari sisi perundang-undangan memang tidak ada yang dilanggar. Akan tetapi, penggunaan Istana untuk melakukan konfrensi pers hal yang berkaitan
dengan partai, menurut saya tidak ada urgensinya berkaitan dengan urusan pemerintah dan negara,” papar dia. Pramono mendesak, seharusnya kalau SBY mau membicarakan urusan internal Partai Demokrat, tidak dilakukan di Istana Negara. “Harusnya dilakukan di kantor partai atau tempat yang sebaiknya digunakan, bukan di Istana,” tuntas dia. Tak hanya Pramono, politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mencibir langkah SBY ini. “Ini bukan kali pertama presiden offside. Menyampaikan urusan partai di istana negara dan pada jam kerja,” ungkap dia. Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan, pernyataan SBY tersebut tidak sesuai dengan janji yang selalu didengungkan para petinggi Partai Demokrat. “Mereka mengatakan bahwa presiden hanya mengurus partai pada hari libur dan bukan di Istana,” tegas dia. Ketidakkonsistenan ini semakin menunjukan pengelolaan negara makin bias dan tidak fokus. Bambang memperkirakan intensitas SBY membahas urusan partai di Istana akan semakin meningkat menjelang pemilu 2014. “Kita tentu berharap pemerintah segera berbenah diri dan kembali fokus bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkas dia. Namun Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menilai penggunaan istana untuk kepentingan partai merupakan hal yang wajar. “Mungkin karena ditanya wartawan, itu secara resmi. Kalau menjawab wartawan kan boleh, masa dia harus tutup mulut, jadi hal-hal kecil yang diangkat ke permukaan harus
DUGAAN KORUPSI UN
KPK Gandeng Itjen Kemendikbud JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui bahwa pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Inspektorat Jendral Kemendikbud untuk menelusuri dugaan terjadinya korupsi pengadaan Ujian Nasional (UN) SLTA tahun 2013. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya akan menunggu hasil investigasi internal pihak Irjen Dikbud untuk menjadi bahan telaah guna mencari dua alat bukti yang menguatkan terjadinya tindak pidana korupsi. “Perlu diinformasikan bahwa KPK sudah berkoordinasi dengan Irjen Diknas (Dikbud) berkaitan dengan ini,” kata Johan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/4). Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Bambang Wijayanto mengaku banyak menerima laporan dari masyarakat terkait penyimpangan anggaran di Kemendikbud. Johan juga mengatakan, pihaknya menyambut positif laporan masyarakat atas dugaan penyimpangan tersebut. Tak hanya itu, lanjutnya, KPK pun berjanji akan mengusut tuntas kasus itu jika memang ditemukan indikasi korupsi. “Informasi ini tentu akan
ditelaah lebih jauh baik di tingkat pengaduan maupun di tingkat kajian,” tegasnya. Johan juga memastikan tak akan terjadi konflik kepentingan dalam terkaih investigasi Irjen Dikbud tersebut. “Mereka berjanji akan melakukan investigasi yang hasilnya akan disampaikan ke KPK,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), M Nuh menunjukkan rasa malunya terkait kekacauan pelaksanaan UN. “Ini adalah sebuah peristiwa yang memprihatinkan. Kami tidak minta siapa pun untuk mundur, tapi timbulkanlah budaya malu. Budaya di
ada substantifnya,” ujar Max saat dihubungi, Kamis (18/4). Max menambahkan, pernyataan SBY soal batalnya Yenny Wahid gabung ke Partai Demokrat di Istana Negara, tak perlu dipermasalahkan. “Kalau urusan kenegaraan dia kan jawab. Kalau bisa dilakukan di sela-sela pekerjaan yang ini bukan suatu hal yang dipermasalahkan,” papar dia. Anggota Komisi I DPR RI ini, juga menyatakan, soal adanya tawaran SBY kepada Yenny untuk mendapatkan jabatan tertentu di kepengurusan Partai Demokrat merupakan sebuah tuduhan. “Kita tidak bicara pak SBY menawarkan, kalau itu sebuah tuduhan. Ini saya tidak bicara pertimbangkan usulan untuk menempatkan Yenny di mana, kita nggak pernah itu. Ini kan sesuatu SBY yang tawarkan,” tuntas dia. Staf Khusus Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga mengatakan penggunaan istana kepresiden lumrah dan penting. Sebab ada yang harus diklarifikasi tentang tuduhan pengingkaran janji. SBY perlu mengirim pesan yang jelas kepada publik untuk menegaskan sikap hormat SBY pada niat baik Ibu Yenny untuk memajukan Indonesia atas dasar ikatan idealisme yang mengikat persahabatan di antara kedua belah pihak,Yenny dan SBY. “Ini sama sekali bukan soal partai atau politik. Apa yang disampaikan Presiden SBY merupakan pernyataan diri yang sangat personal tentang bagaimana integritas di antara ucapan dan tindakan memperoleh pembelaan yang sewajarnya,” jelas Daniel di Jakarta, Kamis (18/4). (gam/abd)
mana orang bertanggung jawab, budaya malu,” kata Nurhayati di Jakarta, Kamis (18/4). Lebih jauh kata Nurhayati, Presiden tidak perlu turun tangan meminta pertanggungjawaban Mendikbud. Namun demikian Mendikbud mau menunjukkan sikap kepemimpinannya dan berani bertanggung jawab atas ketidakmampuannya menjalankan UN. “Tunjukkan leadership-nya, tunjukkan bertanggung jawab,” tegasnya Nurhayati meminta Mendikbud untuk segera menyelesaikan kekacauan pendistribusian soal dengan tepat. Sebagai partai pendukung pemerintah, Demokrat meminta Mendikbud tidak menjadi beban bagi Presiden. “Harus cepat selesai, jangan sampai jadi beban pemerintahan, apalagi Pak SBY sebagai kepala pemerintahan,” tuturnya. Sementara itu, anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati meminta Mendikbud untuk tidak memaksakan pelaksanaan UN ke depan. Hal ini menyusul amburadulnya produksi dan distribusi naskah soal dan lembar jawaban yang berujung pada penundaan UN di 11 provinsi di Indonesia. Namun, Mendiknas M Nuh menegaskan, UN merupakan penentu kelulusan para siswa dari sekolah.
“(Kalau tidak dilanjutkan) terus anak-anak mau ujian pakai apa? Kalau enggak ujian susulan, mereka mau lulus pakai apa?” tanyanya Oleh karena itu, kata mantan Rektor ITS ini, UN menjadi instrument penting di dunia pendidikan nasional. “Harus ujian, kalau enggak gimana? Ujian dong, ini diusahakan secepatnya,” tegasnya. Sebelumnya, Reni mengatakan, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI sudah merekomendasikan agar pelaksanaan UN ditunda pasca-kunjungan ke Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (17/4). Dalam kunjungan tersebut, diketahui sebanyak 155 sekolah se-Kaltim belum menerima soal. Namun, lanjut Reni, Nuh tetap memilih melanjutkan agar UN tetap dilaksanakan pada hari ini dengan menggunakan soal fotokopian. Untuk daerah-daerah lainnya, Reny meminta Menteri mendengarkan keluhan atau kesulitan di lapangan jika situasi dan kondisinya sama dengan Kaltim. Menunda pelaksanaan UN, lanjutnya, adalah keputusan yang tepat. “Mendikbud harus berbesar hati dan legowo dengan menerima situasi sulit ini. Jangan memaksakan keadaan yang kemudian akan merugikan siswa dan masyarakat,” kata Reny. (gam/abd)
embaca koran sesaat sebelum take off di Cengkareng, ada berita cukup menggelitik. Seorang anggota DPRD tiba-tiba berurusan dengan polisi di Jatim. Ia diduga memiliki 9 istri, ABG pula. Sebagai anggota dewan yang terhormat dari partai yang berasaskan agama, lelaki itu dihujat, di internet. Salah satu yang mengomentari Hasan Ahmad yang kerap disapa Ra Hasan itu agar kemaluannya dipotong saja karena dianggap telah menodai agama, keluarga, dan partai. Mungkin, Hasan, sarjana pendidikan Islam itu keliru. Tetapi bagaimana caranya menempatkan seseorang yang mungkin dan belum tentu bersalah, tentu butuh kearifan. Kehadiran agama di dekat penganutnya, pastilah menyejukkan, mendamaikan, dan menyelematkan. Bila pemeluk agama tidak membuat kedamaian bagi penganut agama lainnya, maka memotong sesuatu yang terhormat, akan menghilangkan kehormatan itu sendiri. Di sinilah Hasan perlu dibela pada satu sisi dan pada sisi yang lain ia butuh pendidikan yang layak dan mencerahkan, bukan menjerembabkan. Di depan teman-teman yang bukan Madura, di bandara, saya dicecar banyak pertanyaan tentang tradisi Madura apakah seperti yang diduga dilakukan Hasan. Sebagai Madura, terlepas ia benar-benar salah atau tidak, tetapi dari sisi saya Hasan harus dibela. Saya hanya menyampaikan kepada temanteman yang menanti pesawat karena delay, Hasan juga manusia. Dalam satu keranjang salak, ditemukan satu salak yang sepet, tidak serta merta sekeranjang salak itu semuanya sepet. Pada cerita yang lain, yang belum terungkap, tidak menutup kemungkinan masih banyak orang lain yang prilakunya melampaui Ra Hasan tetapi lolos dan masih diselamatkan gelap. Hasan hanya ketiban sial dan saya yakin ia bukan penganut Eyang Subur seperti yang dituduhkan salah seorang melalui account di internet. Jika ia jujur, niatnya sangat mulia agar tidak terjadi zinah dan karenanya menikahi 9 orang perempuan dalam waktu yang berbeda-beda. Dari sisi fisik, ia termasuk pejantan tangguh karena jumlah istri yang dimiliki melebihi jumlah hari-hari dalam seminggu. Dari aspek penataan jadwal dan scheduling, ia juga manajer yang (mungkin) baik karena bisa membagi waktu. Dengan jumlah istri 9, dapat dipastikan jika adil adalah sama rasa sama rasa, maka Hasan membagi waktunya 24 jam x 7 hari = 168 jam. Jika 168 jam dalam seminggu ini dibagi rata ke 9 istrinya, maka setiap istri memiliki jatah waktu 18,6 jam sehari. Tetapi pada umumnya, adil dalam poligami tidak sama namun proporsional versi suami. Oleh karena itu suami dianggap fasis dan otoriter dalam kasus ini, patriarkhis. Domain yang bisa dikotak-kotak ini seharusnya dibuat berkotak agar tidak bercampur aduk. Dulu, saat Aceng Fikri menikah dengan seseorang yang hanya berlangsung kurang dari 4 hari, publik meracau. Aceng sebagai Bupati Garut saat itu dibuat terpojok sampai parlemen mengajukannya sebagai bupati yang kacau. Sehingga pengadilan terhadap Aceng seakan-akan politik meski delik masalahnya soal etis dan biologis. Belakangan, Eyang Subur dan begitu pula Rhoma Irama, dianggap sebagai kader PPPGL, Pria Pemuja Perempuan Gitu Loh. Tetapi, jarang atau hampir tidak ada yang mengatakan agar kemaluan Rhoma dan Eyang dipotong saja. Lalu mengapa kepada Hasan berani menyatakan hal yang serupa itu, yang barbar dan mengandung pendidikan dengan penyiksaan? Padahal, di luar hal ini masih banyak yang lebih urgen dan seolah terlupakan. Soal hukum, korupsi, dan karutmarut politik. (*)
CITA-CITAKU Dua orang maling sedang menjalani sidang. Maling 1 mencuri Ayam Pak RT, Vonis 2 tahun Penjara. Maling 2 membawa lari anak Pak RT, vonis 2 bulan penjara. Maling 1 protes : “Ini tidak adil, masa aku cuma mencuri ayam dihukum 2 tahun, sedangkan Maling 2 yang membawa lari anak RT cuma dihukum 2 bulan penjara.” Hakim : “Kamu tahu ga kenapa Maling 2 dihukum 2 bulan? Itu karena dia mau bertanggung jawab, dan mau menikahi anak Pak RT. Nah, apa kamu mau bertanggung jawab menikahi ayam...!?”
Cak Ayik