e Paper Koran Madua 19 Juni 2013

1

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

19 JUNI 2013

Rp 155 M dari APBN-P 2013 untuk Lapindo

g PAMANGGHI

Defisit Oleh : Muhammad Fadillah

Kepala Pelaksana BPBD Sumenep

JAKARTA-PDI Perjuangan kecolongan dengan adanya anggaran bantuan penanganan lumpur Lapindo senilai Rp 155 miliar, dalam RAPBN-P 2013.

Hal itu terjadi karena PDI Perjuangan terlalu fokus pada anggaran untuk BLSM.

batas waktu penyelesaian dampak lanjutan,” jelas Basarah.

Dalam APBN Perubahan, salah satu poin yang disepakati oleh fraksi-fraksi di DPR adalah alokasi anggaran sebesar Rp 155 miliar untuk membantu korban lumpur Lapindo.

Anggaran itu akan digelontorkan pemerintah untuk korban lumpur Lapindo.

Pasal 9 ayat 1 RUU APBN 2013, disebutkan “untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur “Kita agak kecolongan, pem- Sidoarjo, alokasi dana pada Badan bahasan RAPBN-P kemarin fokus Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada naik atau tidak naiknya harga (BPLS) tahun anggaran 2013 dapat BBM,” kata Wakil Sekjen PDI Per- dipergunakan”.

Selanjutnya, dalam Pasal 9 Ayat juangan yang juga anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah di Gedung 1 poin (a), dijelaskan alokasi dana Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa bantuan diperuntukkan bagi pelunasan pembayaran pembelian (18/6).

Dalam APBN-P 2013 yang di- tanah dan bangunan di luar peta sahkan pada rapat paripurna DPR area terdampak di tiga desa; Desa Besuki, Desa Kedungtercantum anggaran cangkring, dan Desa PejaLapindo sebesar Rp 155 BERITA rakan. Dan juga alokasi Miliar. Sejumlah kalanTERKAIT anggaran untuk rukun tegan menyebut dugaan tangga di tiga kelurahan penambahan anggaran Halaman 12 yakni Kelurahan Siring, Lapindo itu sebagai barKelurahan Jatirejo, dan ter untuk mendapatkan dukungan Golkar terhadap rencana Kelurahan Mindi.

Selain itu, dalam Pasal 9 ayat pemerintah menaikkan harga BBM 1 APBN 2013 poin (b) itu pemerdalam APBN-P 2013 Ketua Fraksi Hanura Syariffudin intah diharuskan menanggung Sudding mengatakan RUU APBN- pembangunan kontrak rumah, P 2013 masih mengakomodir pe- pembayaran pembelian tanah dan nyelamatan akibat tanggul lumpur bangunan di luar area terdampak untuk warga di Kelurahan Mindi, Lapindo.

Kalau soal Lapindo mendapat Kelurahan Gendang, Kelurahan Poperhatian, lanjut Basarah, pasal rong, Desa Pamotan, Desa Kalitenyang berkaitan dalam APBNP bisa gah, Desa Gempolsari, Desa Gladibahas lebih lanjut, khususnya gaharum, Desa Besuki, Desa Wunt, soal kejelasan batasan soal wilayah Desa Ketapang.

Pemerintah diharuskan mengberdampak.

“Seharusnya ada batasan yang jelas mengenai damp- gelontorkan Rp 155 miliar untuk ak. Saat dampak meluas pada beban ‘menangani’ bencana di area bisAPBN akan terus berlanjut, sampai nis milik Aburizal Bakrie itu. “Pagu kapan negara untuk dampak. Perlu paling tinggi sebesar Rp 155 miliar,” otoritas negara, kepastian tentang bunyi Pasal 9 ayat 2. (gam/cea/abd)

antara foto/wahyu putro a

TOLAK KENAIKAN BBM. Mahasiswa Universitas Bung Karno melakukan aksi dengan membakar ban di Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (18/6). Aksi yang diikuti puluhan mahasiswa tersebut untuk menolak rencana pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

JELANG PEMILU 2014

Tak Lapor Dana Kampanye, KPU Bakal Coret Parpol JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 bagi partai politik yang tidak melaporkan besaran dana kampanye. Langkah yang akan ditempuh penyelenggara Pemilu ini dinilai sejalan dengan peraturan yang berlaku.

“Laporan awal tidak dipenuhi, parpol akan dibatalkan sebagai partai peserta Pemilu. Kalau laporan akhir tidak dipenuhi, parpol tidak menyerahkan dan ada calonnya yang terpilih, maka akan dibatalkan,” kata Anggota KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Selasa (18/6).

Dengan demikian, lanjut Hadar, KPU kembali mengingatkan kepada partai peserta Pemilu untuk tidak melewatkan tahap pelaporan dana kampanye ke KPU. Dia menegaskan, undang-undang sudah secara jelas mewajibkan kepada setiap partai untuk melaporkan anggaran politik atau dana kampanye kepada KPU. Terkait dengan sanksi yang berat tersebut, jelas Hadar, partai

Hadar, KPU tengah mematangkan pembahasan draf peraturan KPU tersebut.

“Kalau PKPU itu selesai pada bulan Juli nanti, maka partai politik harus menyerahkan laporan awal dana kampanyenya pada bulan Oktober,” terangnya.

politik diminta untuk tidak dengan sengaja atau pun alpa untuk melaporkan dana kampanye. “Ini salah satu ancaman yang paling kencang, paling serius dan paling menyeramkan dalam Pemilu kalau tidak menyerahkan laporan awal dan akhir,” paparnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, sanksi yang tidak kalah ekstrem juga terkait dengan praktik politik uang yang berupaya

menggiring publik untuk memilih salah satu partai tertentu.

Bila terbukti ada calon legislatif (caleg) yang melakukan politik uang, kata Hadar, maka individu tersebut akan dibatalkan sebagai caleg, meski sudah melaporkan dana kampanye.

“Kalau persoalan money politic itu, tentu saja yang dibatalkan adalah calon per calon.

Ini pastinya sebagai sanksi yang

menyeramkan bagi calon anggota legislatif,” tuturnya.

Hadar menyebutkan, sanksi pembatalan kepesertaan Pemilu 2014 akan dimasukkan ke dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye. Dia mengatakan, partai politik sudah bisa menyerahkan berkas tersebut tiga bulan setelah Peraturan KPU tentang Dana Kampanye tersebut disahkan. Sejauh ini, menurut

Berkala Sebelumnya, Anggota KPU lainnya, Ida Budhiati menjelaskan, KPU akan secara berkala meminta laporan dana kampanye kepada peserta Pemilu. Dalam draf PKPU memang tertera bahwa selama tiga bulan sekali partai politik wajib melaporkan dana kampanyen.

Ida menerangkan, saat ini partai mempunyai tiga kewajiban, yakni harus melakukan pembukuan dana kampanye, mencatat sumbangan dan mencatat pengeluaran. Kewajiban kedua, lanjut dia, menyampaikan laporan awal dana kampanye dan yang ketiga adalah menyampaikan laporan akhir.

“Sebagaimana penjelasan di KPU, itu merupakan spirit untuk lebih mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu KPU meminta kepada partai politik sebelum sampai pada laporan akhir itu menyampaikan laporan secara periodik,” katanya. (gam/ bud/abe)

Menyebut defisit, biasanya yang tergambar dalam pikiran terkait keuangan; ketika pemasukan lebih kecil dari pengeluaran.

Bahasa populernya, tekor. Atau, kata pepatah, besar pasak dari pada tiang.

Diluar soal fulus itu, sebenarnya defisit bisa terkait pemikiran. Ini terjadi ketika pikiran negatif lebih mengemuka ketimbang pikiran positif. Pikiran buruk lebih mendominasi ketimbang pikiran baik. Biasanya, secara psikologis jika itu menyangkut pribadi, ada bayang-bayang ketakutan pada berbagai kemungkinan buruk sikap dan perilaku orang lain. Disebut kemungkinan, ya itu tadi, karena pikiran buruk. Pikiran negatif.

Belum dalam bentuk tindakan.

Jika terkait pada negara, biasanya yang dirisaukan adalah ancaman dari luar. Khawatir diserbu negara lain.

Khawatir ada intervensi, penyusupan, masuknya kekuatan pemikiran asing yang dapat menggangu. Walhasil lebih mengambarkan adanya berbagai kemungkinan buruk dari luar.

Defisit pemikiran ini, jika sebatas berpikir masih bisa dimaklumi. Namun menjadi masalah serius jika masuk tataran sikap dan mengemperilaku. Bisa berbahaya bangkan jika sudah kemampuan berwujud tindiri, sebenarnya dakan. Sanjuga merupakan gat mungkin upaya berwujud membangun tindak krimikekuatan nal.

Kasus menghadapi pembunuhan lawan Tito misalnya, bisa jadi merupakan ekspresi riil dari defisit pemikiran.

Bersikap buruk pada buruh pada kasus pabrik wajan, merebaknya premanisme contoh riil lain defisit pemikiran.

Negara juga sangat mungkin terjebak dalam tindakan buah pikiran defisit.

Bisa berbentuk penyiapan berlebihan kekuatan tentara dan senjata. Ada yang pada rakyatnya bersikap represif. Keras dan kaku. Semua bisa merupakan bentuk kekhawatiran alias defisit pikiran.

Sebenarnya sah saja, dalam benak manusia ada pikiran negatif sebagai bentuk kewaspadaan. Katakanlah semacam keseimbangan. Seperti juga ada pemasukan, tentu juga ada pengeluaran. Ada pikiran positif, ada pikiran negatif, tentu dalam tanda kutip. Yang terpenting, di sini yang harus lebih dominan adalah pikiran positif.

Memang tak mudah mengembangkan pikiran positif. Diperlukan kematangan, kekuatan dan terutama kesadaran diri.

Kematangan dan kekuatan lebih terkait pada pemahaman bahwa yang terbaik adalah berbenah diri, mengembangkan potensi diri, ketimbang lebih berpikir tentang orang lain. Ya semacam memperkuat ketahanan diri, kemampuan diri.

Kesadaran diri dikembangkan sebagai “alarm” pemikiran agar tak lebih banyak berpikir tentang orang lain.

Apalagi bila pemikiran yang bersifat negatif. Energi terbuang percuma dan berakibat ketahanan diri terabaikan.

Dalam konteks negara, jauh lebih penting meningkatkan ke-sejahteraan masyarakat ketimbang berpikir tentang kekhawatiran pertahanan dan keamanan.

Berpikir dan berupaya keras mewujudkan kesejahteraan berarti juga memperkuat ketahanan diri yang nantinya bisa menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan.

Jadi, berpikir positif mengembangkan kemampuan diri, sebenarnya juga merupakan upaya membangun kekuatan menghadapi lawan. Bedanya, berpikir positif lebih menekankan semangat konsolidasi internal yang tentu saja, juga bisa berarti kesiapan diri menghadapi kekuatan luar. =

Cak Munali

2

SUMENEP

RABU 19 JUNI 2013 NO. 0141 | TAHUN II

Pakar Geologi: Ada Sungai Bawah Tanah Kondisi Kesehatan Pengungsi Mulai Terganggu SUMENEP - Pakar Geologi Petrus Mariono mengatakan, amblesnya tanah di Dusun Karongkong, Desa Matanair, Rubaru, dan Dusun Kecer Laok, Desa Kecer, Dasuk, gejala alam yang berbeda dengan di daerah lain disejumlah daerah.

Konsultan BNPB Kajian terbelah dan ambles itu memResiko Bencana menjelas- bentuk dinding. Kedalamannkan, longsor biasanya terjadi ya sekarang sekitar 5-6 meter. di daerah dengan kemiringan Ini cukup mengkhawatirkan. tinggi. Namun, di Sumenep, Sewaktu-waktu bisa ambruk. yang terjadi justru tanah am- Semakin hujan turun lebat, bles dan terbelah. Di dua dae- maka tanah akan semakin cerah yang ambles itu kondisi pat bergerak hingga ambruk,” tanahnya landai. Jadi yang ter- ujarnya. jadi justru bukan longsor, naSaat ini pihaknya tengah mun ambles, sehingga mendeteksi, kemungkisulit diprediksi. nan pergerakan tanah ‘’Kami harus cek, tersebut sampai kapan. di bawah tanahnya ini Dia juga sedang memada apa, kok bisa mebuat peta kerawanan di nyebabkan amblesnya Kabupaten Sumenep.

LAPORAN “Saat ini kami sedang tanah yang cukup sigKHUSUS nifikan.

Berdasarkan menggali lebih lanjut, hasil pemetaan geologi yang potensi serupa itu terjadi dimatelah kami lakukan, di Desa na saja. Kalau di Dusun KarongKecer dan Matanair ada aliran kong itu, lokasi pergerakan tansungai bawah tanah yang ny- ahnya melingkar membentuk ambung. Jadi ada rongga yang tapal kuda. Kalau yang di Kecer, rawan menyebabkan gerakan Dasuk, membentuk garis lurus,” tanah terbelah. Semakin hari tambahnya. gerakan tanah ini makin parSebelumnya, kejadian ah. Awalnya, kedalaman hanya alam terjadi di dua lokasi di 20 cm, sekarang kedalaman Sumenep secara bersamaan, tanah yang ambles mencapai yaitu di Dusun Kecer Laok, 6 meter,” kata Petrus, di Sume- Desa Kecer, Kecamatan Dasuk, nep, Selasa (18/6). dan Dusun Karongkong, Desa Dia memaparkan, melihat Matanair, Kecamatan Rukedalaman amblesnya tanah baru. Tanah di dua lokasi itu yang semakin parah, pihaknya tiba-tiba terbelah dan ambles. mengkhawatirkan tebing am- Beruntung tidak ada korban bles itu akan ambruk. Kondisi dalam peristiwa tersebut. Natersebut akan semakin parah mun lahan-lahan pertanian apabila turun hujan dengan milik warga rusak dan ambles. volume tinggi. “Tanah yang Kepala BPBD Sumenep M.

Fadillah menambahkan, amblasnya dua tanah tersebut saling berhubungan satu sama lain. Tanah di dua desa itu akan terus bergerak. “Kami pastikan bergerak cepat,” tuturnya.

Pantauan Koran Madura, beberapa rumah di Desa Matanair terancam ambruk. Dindingnya retak-retak terkena imbas getaran tanah sebelum terbelah dan ambles. Dan sebagian warag sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Mengungsi Data yang dilansir dari tim Tanggap Bencana (Tagana) BPBD Sumenep, Selasa (18/6), korban yang mengungsi berjumlah 142 jiwa dengan jumlah kartu keluarga (KK) 36.

Pengungsi diprediksi akan terus bertambah, karena data yang dikumpulkan BPBD belum menyeluruh.

“Untuk sementara menurut data kami, sudah terdapat sekitar 142 jiwa dengan 36 KK yang sudah mengungsi,” kata, Mohammad Toha, anggota Tagana BPBD Sumenep Kepada wartawan.

Warga yang dinggal di Posko I mulai mengeluh.

Pasalnya, posko yang didirikan berada di aliran air tersebut tidak efektif, sehingga ketika hujan datang poskonya dialiri air. “Di posko pertama, kalau ada hujan dialiri air, karena letaknya berada di tempat hulu hilir aliran air hujan,” ujar Su’i, salah satu pengungsi di Posko 1.

Menanggapi keluhan dari

SEKOLAH AMBRUK

Konstruksi Bangunan SMA 1 Kalianget Tidak Standar

para pengungsi di Posko 1, Mohammad Toha mengatakan, pihaknya berencana akan mengevakuasi kembali. Karena selain berada di aliran air hujan, posko pertama letaknya masih kurang aman. “Makanya kami masih mencari tempat lokasi baru yang lebih layak dan lebih aman dan nyaman,” jelasnya.

Kesehatan Kondisi kesehatan warga di tempat pengungsian sudah mulai terganggu. Banyak warga yang mulai sakit, hingga membuat tim medis harus diterjunkan kelosi untuk memeriksa keadaan para pengungsi. Bahkan kini, sudah terdapat satu warga yang mengalami pingsan, yakni Sakdiyah.

“Kesehatan para pengungsi akan terus kami cek dan pantau untuk mengetahui kesehatannya. Memang, kini, keadaannya kurang baik, yakni rata-rata tensi darahnya naik,” ujar tim medis di lokasi pengungsian, Nouval, Selasa (18/6).

Nouval menambahkan, terdapat 21 pengungsi yang sudah menjalani pemerikasaan lebih lanjut oleh tim medis karena tensi darahnya yang mulai naik. Menurutnya, naiknya tensi darah tersebut disebabkan karena mengalami shok dengan adanya bencana tersebut.

Selain itu, para pengungsi juga disebabkan dikurang istirahat dan kecapean, hingga membuat Sakdiyah mengala-

mi pingsan saat berada di posko pengungsian.

“Rata-rata setelah dicek oleh kami, penyebab menurunnya kesehatan warga yang mengungsi adalah, selain tempat pengungsian, juga diakibatkan tekananan psikologis, mereka shok dengan bencana yang menimpa mereka,” kata Amrati, Bidan desa Matanair yang ikut turun ke lapangan.

Dia menambahkan, ratarata penyakakit yang dideritanya adalah batuk dan pus-

ing. “Rata-rata penyakit yang diderita mereka adalah batuk dan pusing,” tambahnya.

Tempat pengungsi juga tidak aman dari binatang berbisa. Sudah terdapat salah satu warga yang sampai digigit oleh kalajengking, sehingga harus mendapatkan perawatan serius dari tim medis yang berada dilokasi pengungsian.

“Kami hanya untuk sore hari berada di pengungsian ini, sebab masih ada pasien yang lain yang menunggu,

akan tetapi kesesokan harinya kami akan kembali lagi untuk mengecek dan memantau kesehatan para pengungsi,” terang Amrati.

Dan 21 pengungsi yang dapat perawatan dari tim medis antara lain adalah Sakdiyah, Sunawa, Ainurrahman, Sunaini, Maliyah, Ghazali, Sumawan, Arwani, Jumarti, Mursalim, Sumar’a, Wasid, Warid, Sudani, Busiye, Umlani, Sinab, Sa’nawi, Munib, Ansori dan Misrujim. (athink/rif/sym/mk)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN LAMBAN

Pencairan Gaji Terkendala Permenkeu SUMENEP – Pencairan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil/Calaon Pegawai Negeri Sipil tahun tahun 2012, sampai saat ini masih belum bisa direalisasikan. Hal ini dikarenakan terkendala lambannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI. Dana Rp. 41.140.585.991 milliar untuk 11.362 PNS/ CPNS di Kabupaten Sumenep, sampai saat ini masih mengendap di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), dan

sudah siap untuk dicairkan.

Kepala DPPKA Kabupaten Sumenep Carto mengatakan, pihaknya tidak bisa mencairkan dana tunjangan terhadap ratusan PNS /CPNS sebelum mendapatkan surat yang dikeluarkan oleh Kemenkeu RI. ”Jadi, sebelum ada pijakan yang jelas pada kami, kami (DPPKA) tidak bisa untuk mencairkannya,” ungkapnya, Selasa (18/6).

Carto memastikan, sesuai ketentuan yang diterimanya, pencairan gaji ke-13 itu tidak

bisa dilaksanakan bulan ini, namun pihaknya berupaya Juli mendatang bisa direalisasikan. “Juli ini kami upayakan sudah terealisasi, sehingga kebutuhan para pegawai, terutama yang ingin menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi bisa memanfaatkan gaji tersebut,” terangnya.

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ini mengatakan, pemberian gaji ke-13 dilakukan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan dan memacu kinerja pegawai negeri.

Adapun besaran gaji ke13 variatif, bergantung besarannya yang sama dengan gaji satu bulan, meliputi haji pokok, tunjangan kesejahteraan, tunjangan jabatan dan tunjangan umum lainnya.

“Pastinya gaji bulan ke-13 ini tidak meliputi tunjangan beras. Besarannya tidak sama antara masing-masing PNS, sesuai gaji yang diterimanya dalam satu bulan,” pungkasnya. (edy/mk)

ANGGARAN PENDIDIKAN

Anggaran Dinas Pendidikan Perlu Diaudit

SUMENEP - Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep Moh Subaidi menilai, konstruksi bangunan SMA 1 Kalianget yang ambruk tidak standar. Ambruknya ruang kelas tersebut bukan hanya disebabkan intensitas hujan dan angin yang menimpa sekolah tersebut. Menurutnya, tidak mungkin bangunan yang dibangun pada tahun 2011 dari APBD II itu ambruk cuma karena tergenag air.

“Hasil temuan dari tim bahwa ternyata bangunan ini sangat tidak layak. Seharusnya, kan, ada rumus-rumus tertentu yang sesuai dengan kondisi tanah dan luas lahan, misalnya ketinggiaanya berapa, di bawah juga ukurannya berapa, dan yang lainnya.

Tetapi ketika kami lihat, bukan dari faktor alam, ini benar-benar disebebakan human error,” jelasnya.

Saat melihat bangunan yang ambruk itu, Selasa (18/6), ia mengaku prihatian atas kejadian tersebut. Pihaknya meminta Dinas Pendidikan Sumenep untuk mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut dalam memilih rekanan.

“Karena hal tersebut akan menyangkut jiwa orang banyak ketika kejadian seperti ini terulang lagi,” ucapnya.

Menurut politisi PPP

ini, disdik harus memanggil rekanan pelaksana pembangunan gedung tersebut, sebab robohnya gedung itu murni kesalahan rekanan, tidak ada kaitannya dengan bencana alam yang disebabkan intensitas hujan yang tinggi. ‘’Rekakan harus dipanggil oleh Disdik. Rekanan harus dimintai bertanggung jawab atas semua ini. Disdik jangan toleran terhadap rekanan yang tidak bekerja dengan baik. Kalau perlu rekanan itu diberi sanksi,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, gedung yang dibangun melalui dana APBD 2 itu, harus secepatnya diberi ganti. Disdik harus membangun gedung baru guna mengganti gedung yang ambruk itu agar siswa tidak terlantar karena gedung itu digunakan untuk proses KBM bagi kelas X. Jika Disdik tidak secepatnya membangunnya, dipastikan sekolah akan kekurangan local, apalagi sebentar lagi pendaftaran siswa baru. ‘’Disdik kan punya file rekanan, di situ bisa dilihat dan Disdik jangan kerjasama lagi dengan renakan itu sebagai bentuk sanksi yang harus diterimanya. Kalau masih kerjasama dengan rekanan yang membangun sekolah asalasalan itu, dipastikan akan ada

korban selanjutnya,’’ ungkapnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil Disdik dan memberi rekomendasi agar segera membangun kembali dan dilarang kerja sama lagi dengan rekanan tersebut.

“Kalau disdik tidak tegas, rekanan akan sewenangwenang dalam membangun dalam pembangunan apapun di Sumenep ini. Makanya kami akan beri dua rekomendasi yaitu disdis segera bangun kalas baru dan dilarang kerjasama lagi dengan rekanan yang membangun gedung SMAN Kalianget yang ambruk itu,’’ ungkapnya.

Kepala SMA 1 Negeri Kalianget Syaiful Rahman berharap, jika nantinya dibangun lagi harus sesuai dengan standar pembangunan kelas yang seharusnya.

“Ini sudah jadi pelajaran, kalau nantinya akan dibangun lagi maka harus yang baguslah, dan sesuai dengan rumus yang ada. Jadi, ini sudah jadi catatan dan menjadi pelajaran berharga sebab ini menyangkut jiwa anak. Mujur robohnya bangunan itu tidak terjadi saat proses belajar mengajar berlangsung,” harapanya. (sym/rif/mk)

SUMENEP – Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dulsiam menilai, ditemukannya rincian kegiatan anggaran (RKA) yang tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya karena disdik kurang serius dalam menyusun anggaran.

Menurutnya, jika disdik serius tentu saja bisa melahirkan program inovatif, sehingga programnya tidak hanya menoton seperti tahun-tahun sebelumnya. ”Kalau RKA-nya sama dengan tahun sebelumnya berarti tidak berkreasi,” ungkapnya, Selasa (18/6).

Dengan begitu, sambung

dia, disdik hanya berfikir yang penring ada anggaran, dan bisa dihabiskan untuk masa anggaran. Tapi, tidak memikirkan dampak dari penganggaran itu. ”Manfaatnya besar atau tidak.

Kami curiga anggaran yang besar malah dipertahankan, misalnya, ini, kan, cukup memalukan,” ujarnya.

Harusnya, sambung dia, setiap akhir masa anggaran ada evaluasi menyeluruh kepada program yang sudah dilaksanakan. Apabila memang tidak baik efeknya kepada dunia pendidikan, tidak usah dilanjutkan. ”Progres reportnya

itu harus ada, bukan hanya meng-copy saja yang penting tuntas,” ungkapnya.

Ketua fraksi PKB ini mengusulkan untuk diadakan audit menyeluruh. Bahkan, kalau perlu tidak hanya dilakukan oleh BPKP (badan pemeriksa keuangan dan pembangunan), tapi oleh auditor independen. ”Hasilnya, dipublikasikan biar publik tahu. Sehingga, bisa mengevaluasi program yang sudah berjalan,” tuturnya.

Sementara Kepala Disdik A. Shadik sampai berita ini diturunkan belum bisa

dikonfirmasi. Saat Koran Madura menghubungi ponselnya tidak diangkat, meski nada sambung pribadinya aktif.

Namun, dalam keterangan sebelumnya, Shadik menuturkan, penganggaran yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahkan, program dan anggarannya sudah sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Sumenep. ”Kami siap mempertanggungjawabkan.

Penganggaran dan realisasinya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkapnya. (yat)

BAHAYA! Pengendara becak motor membawa beberapa orang anak, ketika melintas di Jalan Gedung Arca, Medan, Selasa (18/6). Kurangnya kesadaran warga akan keselamatan berkendara dapat membahayakan diri dan penumpang.

Fotografer: ant/Irsan Mulyadi

SUMENEP

3

RABU 19 JUNI 2013 NO. 0141 | TAHUN II

Dewan Dukung Pembebasan Lahan Lapangan Terbang Trunojoyo SUMENEP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumenep berharap, pemerintah segera memproses pembebasan lahan Bandara Trunojoyo.

Sehingga semua steakholder, pemilik lahan maupun pihak Kementrian Perhubungan tidak kecewa gara-gara kurangnya syarat administrasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan perpanjangan runway.

Anggota Komisi C DPRD Iskandar menjelaskan, pihaknya telah mendukung instansi terkait untuk segera merealisasikan proses pembebasan lahan sebagai syarat administrasi fisik dalam mendapatkan bantuan kementrian perhubungan dalam perpanjangan runway. “Itu, kan, syarat, jadi harus kami support,”tuturnya, Selasa (18/06).

Politisi PAN itu berharap, Kementrian Perhubungan dapat membantu mewujudkan terealisasinya perpanjangan runway sebagaimana syarat yang dibutuhkan maska-

pai penerbangan yang telah berkomitmen melakukan penerbangan Sumenep-Surabaya.

Komersialisasi bandara, katanya, sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumenep ke depan, karena akan membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Selain itu, pihaknya juga optimis terealisasinya penerbangan itu nantinya akan mempercepat pengembangan yang akan direncanakan. Sebab, kendala utama pengembangan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi, dari keadaan lalu lintas pergerakan transportasinya.

Sementara saat ini proses pembebasan lahan Bandara Udara Trunojoyo yang masih menunggu kepastian rekomendasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kini sudah menemukan titik terang.

Lahan seluas kurang lebih 3 hektare yang akan digunakan untuk memperpanjang landasan pacu (run way) itu sudah menjadi kewenangan Pemkab, melalui panitia yang tergabung dalam Tim 9.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep Hery Koenjtoro menjelaskan, memang dalam aturan yang baru pada Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Aturan Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diamanatkan pembebasan lahan Bandara melalui Tim Pemprov melalui izin lokasi dari gubernur.

Pihakanya mengirim surat pengajuan agar pembebasan lahan tersebut bisa ditangani oleh pemerintah

daerah. “Memang dengan aturan baru kalau pemebebasan lahan itu kewenangan dari Pemprov, tapi hal itu bisa saja dilimpahkan ke pemerintah daerah,”paparnya.

Dalam waktu dekat, pemerintah daerah melalui Tim 9 segera melakukan pengukuran lahan yang dibebaskan untuk dibuat peta bidang penambahan panjang pacu, kemudian selanjutanya akan melakukan sosialisasi dengan disaksikan oleh Forum Pimpinan Daerah agar target pembebassan lahan tersebut segera terealisasikan.

Pihaknya berharap dalam pembebasan lahan yang akan digunakan untuk memperpanjang landasan pacu, agar berjalan lancar tanpa mengalami hambatan apapun, sehingga dapat segera terealisasikan, sebab penambahan panjang pacu bandara itu akan menjadi prasyaratan utama sebagai penerbangan pesawat komersial. (athink/mk)

DUGAAN PEMOTONGAN BSPS

ANGGARAN KESEHATAN

Dewan Akan Panggil UPK dan TPM SUMENEP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait untuk memintai klarifikasi terkait dengan dugaan pemotongan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kalianget Timur. Yang sudah dimintai klarifikasi Bapedda dan Kepala desa Kalianget Timur.

Ketua Komisi C DPRD Hari Ponto mengatakan, pihaknya telah berkomitmen sejak beredarnya isu pemotongan tersebut untuk mengusut, ditambah adanya aksi dari masyarakat setempat yang merasa dirugikan.

“Kami telah panggil semua pihak yang bersangkutan untuk dimintai keteran-

gan soal dugaan pemotongan BSPS di Desa Kalianget Timur.

Dalam waktu dekat, kami juga akan panggil beberapa pihak, seperti UPK dan Tim Pendamping Masyarkat (TPM) dari desa setempat untuk dimintai keterangan langsung,” paparnya, Selasa (18/6).

Sementara, Kabid Sosial dan Budaya Mohammad Siddik mengatakan, pihaknya memang dikumpulkan untuk mencari titik terang terkait dugaan adanya pemotongan BSPS dari penerimanya di Desa Kalianget Timur. “Karena ketua meminta kami menjelaskan secara rinci, ya saya jelaskan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, sesaui petunjuk juklak, pemerintah

dalam merealisasikan bantuan itu dibantu oleh Unit Pengelo Kegiatan (UPK) dan Kelompok penerima yang SKnya langsung ditandatangani oleh bupati.

“Jadi UPK bersama kelompok penerima sama-sama membeli bahan bangunan yang dibutuhkan oleh MBR. Dan pemerintah memberikan bantuan itu untuk rehab rumahnya, bukan uangnya yang dikasihkan. MBR mencairkannya lewat rekeningnya sendiri, kemudian bersama UPK dan TPM yang membelanjakan,”tegasnya.

Dia menambahkan, proses realisasi pencairan uang MBR yang mengusulkan memang dari UPK dan TPM kepada

Bapedda. Setelah diverifikasi kemudian hasilnya diajukan kepada Kemenpera dan pencairannya diturunkan 50 persen kepada nomor rekening BRI setiap MBR. Sedangkan sisanya, baru dikeluarkan lagi setelah bangunan fisik mencapai lima puluh persen.

Siddik kembali menegaskan, Bapedda tidak pernah menginstruksikan melakukan pemotongan, baik kepada UPK, TPM maupun kepala desa setempat. Bantuan BSPS tersebut, menurutnya, murni bantuan rehab kepada penerima.”Tapi untuk jelasnya, Insya Allah Kamis depan pihak UPK dan TPM akan dimintai keterangan,” tukasnya (athink/mk)

Pasar murah mulai dibuka selama beberapa hari ke depan sebagai upaya untuk membantu masyarkat miskin dan menekan inflasi daerah yang ditimbulkan melambungnya harga sembako jelang Ramadhan dan Hari Raya

NEPOTISME

Bappeda Bantah Ada Titipan Beasiswa SUMENEP - Kabag Sosbud Badan Perencanaan dan Pembangun Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep Moh Sidik membantah jika lembaganya tebang pilih dalam menyalurkan beasiswa miskin. Ia mengaku sudah bekerja sesuai aturan.

“Mereka yang sudah berapa kali tidak dapat jatah bantuan dikarenakan tidak memenuhi syarat adminstrasi. Berdasarkan hasil verifikasi kepada semua mahasiswa yang mengajukan, rata-rata mereka tidak memenuhi syarat administrasi, seperti surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, termasuk juga nilai mereka tidak me-

menuhi standar aturan yang ada,” katanya, Selasa (17/6).

Dari 1.300 mahasiswa yang saat ini mengajukan beasiswa ke Bappeda, yang dipastikan tidak lolos administrasi berjumlah 600 orang lebih. “Itu bisa jadi, karena ada banyak mahasiswa yang nilainya belum mencukupi target. Berapa kalipun mengusulkan jika belum diperbaiki, maka tidak akan dapat.

Karena dalam aturan, kan, sudah jelas, untuk negeri standar nilai minimal 2,7, sedangkan untuk swasta adalah minimal 3,00,” jelasnya.

Sidik menambahkan, beasiswa tahun ini akan segera dikucurkan. “Insya Allah bu-

lan Juli, paling lambat adalah awal Agustus. Dan akan segera cair, baik lokal maupun interlokal,” ucapnya.

Ketua PC IPNU Sumenep Syaiful Harir mengatakan, titip menitip beasiswa mahasisa miskin memang agak sulit dibuktikan, tapi ada. “Ada banyak mahasiswa yang nilainya memenuhi standar dan mendapat keterangan kurang mampu dari kepala desa, tetapi tetap saja tidak dapat. Bahkan, ada mahasiswa bercerita ke saya bahwa dirinya sudah empat kali mengusulkan, tetapi sampai hari ini belum juga dapat jatah,” jelasnya.

Ia berharap, Bappeda benar-benar selektif dalam

PEMBEBASAN LAHAN Bandara Trunojoyo merupakan langkah penting untuk mempercepat pengembangan lapangan terbang yang terletak di Kabupaten Sumenep.

memilih mahasiswa yang akan mendapat beasiswa.

“Sebab tak sedikit bantuan beasiswa untuk mahasiswa miskin kurang tepat sasaran.

Kasihan mereka yang benarbenar tidak mampu, tetapi harus gigit jari lantaran kalah start terhadap mereka yang lebih dulu mengusulkan lewat jalur dalam,” katanya.

Pada tahun ini, mahasiswa miskin yang akan mendapat bantuan berjumlah 350 orang, dan masing-masing mahasiswa akan menerima beasiswa Rp 2.000.000. beasiswa tersebut dikucurkan langsung melalui rekening mahasiswa yang bersangkutan. (sym/mk)

Kadinkes: Monggo Jika Dewan Akan Memangkas SUMENEP – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep tidak ketir dengan ancaman dewan untuk memangkas anggaran kesehatan, jika pelayanan rumah sakit di daerah tersebut tidak kunjung diperbaiki.

Kepala Dinas Kesehatan Sumenep Rizka Anugerah Rahadi mengatakan, pihaknya tidak sedikitpun akan terpengaruh terhadap jumlah anggaran yang ada. “Monggo jika dewan akan melakukan pemangkasan terhadap anggaran berikutnya,” katanya, Senin (17/6).

Pihaknya tidak bisa menjamin untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Bahkan, jika pemangsan itu benar-benar dilakukan, pelayanan kesehatan akan semakin terpuruk. “Jika itu benar diterapkan, maka pelayanan akan semakin jauh dari kesempurnaan,” tegasnya.

Dalam memberikan kesehatanyang prima, katanya, sangat bergantung terhadap anggaran yang ada. Sebab, kualitas pelayanan itu bergantung terhadap jumlah besar kecilnya jumlah amunisi.

Dia mencontohkan, Seperti kualitas obat-obatan dan juga kualita sumber daya manusia (SDM) yang mampuni. “Ini, kan, semua butuh anggaran. Jadi jika anggaran yang sudah diprediksikan tidak cukup, terpaksa kami akan melakukan efisiensi lagi,” terangnya.

Menurut Rizka, selama ini, pihaknya telah memberikan pelayanan yang maksimal terhadap semua pasien.

Bahkan, pihaknya menya-

takan tidak akan tebang pilih dalam memberikan pelayanan kesehatan.

“Menurut kami (Dinkes), selama ini telah memberikan pelayanan yang maksimal. Namun, jika masih belum memuaskan terhadap masyarakat, mugkin itu kekurangan yang ada pada diri kami, dan kami akan terus berusaha memberikan yang terbaik pada masyarakat. Utamanya dalam pelayanan kesehatan ke depan,” tukasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dulsiam mengatakan, pelayan yang diberikan oleh dinkes saat ini masih jauh dari harapan. Bahkan pihaknya merasa kurang dihargai, sebab dinkes terkesan tidak menghiraukan terhadap terguran dan masukan yang ia lakukan. Sehingga dirinya

mengatakan akan melakukan pemangkasan terhadap anggaran untuk dinkes pada tahun berikutnya.

Hal ini dilakuka sebagai upaya untuk mengubah pelaynan agar bisa semakin baik ke depannya. “Apa perlu dikurangi anggaran tahun berikutnya, agar pelayanan kesehatan juga semakin baik?,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Anggaran Khusus Sementara terkait dengan pelayanan kesehatan yang masih buruk di daerah kepulauan, kata Rizka, karena kesejahteraan dokter tidak terpenuhi. Tunjangan yang diterima dokter yang bertugas di kepulauan tidak sama dengan tunjangan dokter yang berada di daratan. ”Tunjangan untuk dokter yang berada di kepulana sangat sedikit. Seperti BTT saja, selisihnya 250 dengan dari BTT yang ada di daratan,” ungkapnya, Selasa (18/6).

Dulsiam juga tidak membantah buruknya pelayanan kesehatan di daerah kepulauan karena kekurangan anggaran, sehingga dokter enggan bertugas di kepulauan. ”Saya kira, bukan dokternya yang tidak ingin bertugas di daerah kepulaun, melainkan terkendalnaya masalah tunjangan yang diberikan masih sama dengan dokter yang ada di daerah kepulauan,” terangnya.

Ia berharap ada tunjangan khusus untuk dokter yang bertugas di kepulauan. ”Jadi, seharusnya tidak samalah perolehan dan pendapatannya dengan dokter yang berada di daratan Sumenep dengan yang berada di kepuluan sumenep. kan biayanya juga lebih mahal,” pungkasnya. (edy/mk)

4

PAMEKASAN

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141| TAHUN II

SK PAK

LP2M Menduga Pemalsuan Melibatkan Pegawai Disdik

AKSI SOLIDARITAS WARTAWAN. Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Pati melakukan aksi solidaritas di depan Mapolres Pati, Jateng, Selasa (18/6).

Dalam aksinya mereka mengecam tindakan kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh oknum Polisi di Ternate dan Jambi serta mendesak jajaran Kepolisian segera menindak pelaku.

Buku Kerja Pemerintah Salah Cetak PAMEKASAN - Buku kerja untuk pejabat di lingungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan diketahui salah cetak. Kesalahan itu cukup fatal, karena berkaitan dengan nama Bupati setempat dan visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati.

Di antara kesalahan itu, nama Bupati Pamekasan yang seharusnya tertulis Drs. H Akhmad Syafii, MSI, tertulis Moh. Syafii, MSI. Begitu pula dengan visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang seharusnya Bersama Wujudkan Perubahan, di buku itu tertulis Bangkit Bersama Sejahtera Berkualitas yang merupakan visi pasangan bupati dan wakil bupati sebelumnya.

Anggota Komunitas Parlemen Jalanan Mahasiswa (Kopajaa), Abdul Hamid mengatakan kesalahan itu terlihat sepele, namun itu jelas menunjukkan Pejabat Pembuat Komitnen dalam pembuatan buku kerja itu tidak bekerja dengan profesional.

“Saya kira ini kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam mencetak buku itu. Dalam hal ini tentu Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip,” katanya.

Meskipun buku yang sudah

Ia menjelaskan, kontrak dengan perusahaan percetakan terjadi pada Januari lalu dengan nilai kontrak sebesar Rp 62 juta untuk 1.550 buah

buku. Ia mengaku belum bisa menentukan langkah setelah penarikan tersebut.

“Kami masih akan melakukan evaluasi terlebih dahulu

baru akan menentukan langkah apakah akan melakukan cetak ulang, atau menunggu hingga akhir tahun anggaran,” katanya. (CR-1/muj/rah)

kadung menyebar itu sudah ditarik kembali, namun kasus itu sudah menimbulkan kerugian terhadap keuangan daerah, karena dana yang digunakan untuk mencetak buku itu menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Pamekasan, Mohammad Zaini mengakui kejadian salah cetak tehadap buku kerja itu dan menyatakan telah menarik semua buku yang sudah terlanjur beredar.

“Kami sudah menariknya sejak pekan lalu setelah ada protes dari pejabat yang menerima buku itu,” kata Zaini.

Ia mengaku belum mengetahui proses pencetakan buku itu, karena proses itu dilakukan sebelum ia menjabat di Kantor Perpustakaan dan Arsip. Karenanya, ia akan melakukan evaluasi atas kejadian tersebut.

PAMEKASAN - Lembaga Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Pamekasan menyatakan ada dugaan kasus pemalsuan Surat Keputusan (SK) Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk 129 orang guru di Pamekasan melibatkan oknum pegawai dinas Pendidikan (Disdik) setempat. Sebab, tidak mungkin jika pemalsuan itu dilakukan oleh pihak di luar instansi tersebut, karena formatnya mirip dengan SK PAK yang asli.

Ketua LP2M, Heru Budi Prayitno, Selasa (18/6), mengatakan saat ini lembaganya tengah melakukan penggalian data atas kasus tersebut. Penyelidikan mendalam itu difokuskan pada dugaan keterlibatan oknum pejabat Disdik sebagai pihak yang pertama kali memberi informasi kepada guru tentang program PAK. Jika ada keterlibatan pegawai di instansi pemerintah yang mengurusi pengembangan pendidikan itu, LP2M meminta Inspektorat Kabupaten Pamekasan memberikan sanksi yang tegas. Ia juga meminta agar uang yang diterima dari pengurusan SK PAK itu dikembalikan.

“Ini bukan sekedar merugikan para guru, tapi sudah sarat dengan unsur penipuan. Harapan guru untuk menerima kompensasi atas diterimanya SK itu, menjadi sia-sia,” kata Heru.

Ia meminta agar guruguru yang menjadi korban penipuan itu untuk memberi data yang lengkap ke lembaganya agar proses investigasi yang dilakukannya berjalan lancar dan cepat.

Saat ini, lembaganya tengah mengumpulkan data usulan guru yang mengajukan SK PAK. Setelah pelaku dan modus kasus tersebut terungkap dengan disertai buktibukti yang jelas, Heru akan melaporkan kasus itu dan pelakunya ke Kepolisian

dan Kejaksaan, selain akan menuntut agar Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga menerapkan sanksi yang tegas.

LP2M menduga, SK PAK itu sengaja dipalsukan oleh oknum pegawai Disdik untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menarik uang dari guru yang ingin mendaptkannya.

Ini bukan sekedar merugikan para guru, tapi sudah sarat dengan unsur penipuan.

Harapan guru untuk menerima kompensasi atas diterimanya SK itu, menjadi sia-sia,

Lembaga itu juga tidak menepis kemungkinan keterlibatan pejabat di lingkungan Disdik Pamekasan. Sebab, tidak mungkin SK palsu itu bisa beredar ke ratusan guru jika tidak ada yang melindungi.

“Bisa jadi ada keterlibatan pimpinan Disdik. Kami masih akan terus melakukan investigasi agar kasus ini bisa terungkap secara jelas dan utuh,” katanya.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii berjanji menindaklanjuti temuan itu dengan memanggil dengan melakukan klarifikasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bupati juga menyatakan akan memberi sanksi yang tegas, apabila ada oknum pegawai Disdik yang melakukan pemalsuan tersebut. (awa/muj/rah)

MENJELANG PENETAPAN DCT

KPU Belum Menerima Laporan Adanya Bakal Caleg Bermasalah

IBADAH

Pemangkasan Jamaah Haji Mencapai 90 Orang PAMEKASAN - Jumlah Jamaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Pamekasan yang dipastikan batal berangkat ke tanah suci akibat kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang memangkas kuota jamaah haji sebesar 20 persen mencapai 90 orang jamaah.

Kondisi tersebut tidak

namun juga membuat cemas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

“Di tingkat Jawa Timur, akan ada pemangkasan hingga 6.833 jamaah, sedang untuk Kabupaten Pamekasan sebanyak 90 jamaah,” kata Sekretaris Forum KBIH Pamekasan, Lukman Hakim, Selasa (18/6).

bat pemangkasan kuota oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu nantinya akan berdampak terhadap pengurangan Jemaah Calon Haji di 24 KBIH di Pamekasan. Apalagi, sampai saat ini pembahasan mengenai sistem pemangkasannya belum dilakukan. ”Mudah-mudah pen-

hanya menimbulkan keresahan di kalangan jamaah,

Jumlah jamaah yang dipastikan batal berangkat aki-

dekatan yang dilakukan oleh Pemerintah RI terhadap

Pemerintah Arab Saudi berhasil, sehingga jemaah yang masuk dalam Estimasi Kode Porsi 1300314849, bisa berangkat secara keseluruhan dan tidak ada yang dibatalkan,” kata Lukman.

Dengan jumlah jamaah yang batal akibat kebijakan itu, maka Jamaah Calon Haji asal Kabupaten Pamekasan yang dipastikan batal berangkat tahun ini mencapai 200 orang. Rinciannya, 110 jamaah batal berangkat karena belum bisa melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) hingga batas waktu yang ditentukan sedang 90 jamaah lainnya merupakan jamaah yang tidak bisa berangkat akibat pamangkasan kuota.

Forum KBIH Pamekasan, kata Lukman, saat ini tengah berupaya untuk mengendalikan keresahan calon jemaah mereka dengan menumbuhkan keyakinan, jika mereka tetap akan berangkat, meskipun harus tertunda ke tahun depan.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Juhedi, mengatakan Kemenag

akan menindaklanjuti semua kebijakan yang telah menjadi keputusan perintah, termasuk pemangkasan jumlah Jamaah Calon Haji.

Ia memastikan, jamaah yang batal berangkat ke tanah suci akibat kebijakan itu, akan berangkat tahun depan jika persyaratan mereka terpenuhi.

“Kami di sini hanya sebagai pelaksana atas kebijakan pemerintah. Kami juga senantiasa berharap agar pendekatan yang dilakukan Pemerintah terhadap Kerajaan Arab Saudi berhasil, sehingga rencana itu batal dilakukan,” kata Juhedi Pemerintah Arab Saudi melakukan pengurangan kuota jamaah haji karena terjadi keterlambatan penyelesaian perbaikan dan perluasan Masjidil Haram. Perbaikan itu menyebabkan berkurangnya daya tampung masjid tersebut hingga dilakukan pengurangan terhadap kuota jamaah haji sebesar 20 persen. Besar pengurangan itu didasarkan atas kesepakatan dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI/persatuan negara-negara Islam se dunia). (awa/muj/ rah)

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan menyatakan hingga hari kelima paska pengumuman Daftar Caleg Sementara (DCS), belum menerima masukan masyarakat tentang adanya Bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang bermasalah.

Anggota KPU Pamekasan, Didin Sudarman mengatakan sesuai tahapan Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg), tanggapan masyarakat itu masih terbuka hingga Kamis (27/6) mendatang. Oleh karenanya, KPU masih menunggu masukan masyarakat itu sebelum DCS itu ditetapkan menjadi Daftar Caleg Tetap (DCT).

Dia jelaskan, masukan masyarakat ini sangat diperlukan sebagai salah satu pertimbangan KPU dalam menetapkan DCT. Meski demikian, masukan masyarakat itu tidak akan diputus sepihak, tetapi akan dikoordinasikan dengan partai politik (Parpol) pengusungnya.

Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian KPU dalam menetapkan DCT, untuk menghindari kesalahan. Sebab bisa jadi, masukan masyarakat itu dilakukan tidak berdasar fakta dan hanya bertujuan untuk menjatuhkan salah satu Bakal Caleg.

“Kami tentu tetap berkoordinasi dengan Parpol pengusungnya dan tidak sembarangan mencoret.

Tapi kalau memang faktanya ada, tentu kami akan menentukan sikap sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya.

Dia jelaskan beberapa hal

yang bisa menggugurkan DCS untuk ditetapkan sebagai DCT diantara yang berkaitan dengan persyaratan administratif, seperti kesehatan serta tersangkut tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Menurut Didin, kelengkapan administrasi, para Bakal Caleg yang ditetapkan sebagai DCS sudah lengkap. Namun dalam perihal kesehatan, bisa dipertimbangkan lagi jika ada masukan masyarakat, karena bisa jadi calon yang sudah ditetapkan DCS, mengalami sakit parah dan tidak memenuhi syarat kesehatan.

Sedangkan calon yang pernah menyandang status narapidana, saat ini hanya satu orang namun yang bersangkutan memenuhi syarat, karena hanya ancaman hukumannya empat tahun penjara.

Dia adalah Mudakkir, Bakal Caleg Partai Golkar (PG) daerah pemilihan (Dapil I) meliputi Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Tlanakan. Ia merupakan mantan narapidana dalam kasus penipuan jual beli soal dalam pelaksanaan tes rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS 2009).

Meski demikian, Ia dinyatakan tidak masalah dalam pencalonannya, karena sudah memasang pengumuman di media massa, sebagai salah satu persyaratan administratif.

Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 dan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan. (uzi/ muj/rah)

PAMEKASAN

Aktivis Galang Tandatangan Tolak Penaikan Harga BBM PAMEKASAN - Puluhan aktivis Mahasiswa Pemuda Menggugat (MPM) Pamekasan, Selasa (18/6), melakukan aksi penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Mereka merupakan gabungan dari lima elemen mahasiswa dan pemuda, yaitu Satuan Aksi Mahasiswa Revolusi (Samar), Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM), Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (Kalam), Gerakan Pemuda Ronggosukowati (GPRS), dan Komunitas Parlemen Jalanan (Kopaja).

Aksi dilakukan dengan menggalang tanda tangan yang dibubuhkan pada kain putih sepanjang 110 meter yang dibentangkan di sisi selatan kawasan Monomen Arek Lancor Pamekasan.

Dalam aksinya, para mahasiswa dan pemuda ini sambil berorasi mengecam rencana penaikan harga BBM serta mengajak masyarakat yang melintas untuk membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk penolakan.

Masyarakat yang keberatan dengan rencana penaikan harga BBM ini langsung membubuhkan tanda tangan dengan sukarela.

Siti Makkiyah, salah satu pengendara yang berpartisipasi menandatangani penolakan itu mengatakan rencana penaikan harga BBM ini dinilai memberatkan masyarakat meski sudah disiapkan kompensasi oleh pemerintah.

Namun ia menilai kompensasi itu hanya sebagai imingiming kepada masyarakat, karena kompensasi itu tidak akan membawa dampak positif terhadap masyarakat bawah. Ia juga khawatir dana kompensasi itu hanya untuk memperkaya kelompok-kelompok tertentu karena rawan diselewengkan seperti pemberian bantuan

langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah beberapa waktu lalu.

“Saya sepakat ditolak, saya punya anak sekolah dan kuliah di luar kota. Sampai sekarang biaya pendidikan tetap mahal, kalau BBM masih dinaikkan lagi, bisa mati saya,” katanya.

Dalam aksi penggalangan tanda tangan kali ini, aktivis MPM mencegat sejumlah pejabat setempat yang mengendarai kendaraan plat merah.

Beberapa di antaranya nampak kesal dengan membunyikan klakson, serta tidak mau membuka kaca dan tidak mau turun dari mobilnya.

Namun karena mahasiswa tak kunjung bergeser dari depan kendaraan, sejumlah pejabat itu akhirnya membubuhkan tangan. Kondisi sempat menimbulkan kemacetan arus lalulintas di jalur itu, meski tidak berlangsung lama.

Juru bicara aksi Zaini Wer Wer mengatakan penolakan terhadap penaikan harga BBM yang akan segera diberlakukan ini menjadi suatu keharu-

san, karena alasan pemerintah dinilai tidak berdasar dan cenderung membohongi rakyat.

Menurutnya, tidak seharusnya pemerintah menaikan harga BBM karena masih ada sektor lain yang bisa digarap untuk menyelamatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Seperti menaikan pajak kendaraan serta pajak-pajak yang yang tidak menambah penderitaan masyarakat kecil.

Ia menilai kebijakan pemerintah ini tidak populis dan layak dipertanyakan.

Sebab alasan untuk mengurangi beban hutang negara dinilai tidak rasional karena masih memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem).

“Saya pikir ini pembodohan untuk memuluskan rencana busuk pemerintah, yang pada akhirnya akan menambah penderitaan rakyat. Makanya selama masih ada celah tetap kami tolak,” katanya.

Sementara itu, Direktur Kalam Pamekasan, Elman-

DAMPAK MUSIBAH ALAM

BPBD Belum Ketahui Kerugian Banjir duro mengatakan pemerintah harus memahami kondisi masyarakat yang akan menanggung beban cukup berat jika subsidi BBM ini dikurangi apalagi dicabut. Ia menilai rencana pemerintah ini tidak pro rakyat sehingga harus ditolak bersama.

Ia menduga rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM ini sebagai langkah pemerintah untuk menghapus subsidi BBM yang tak lepas dari intervensi pihak asing untuk menguasai sektor minyak dan gas (migas), dari hulu ke hilir. Padahal, migas yang terkandung di bumi Indonesia seharusnya dikuasai negara dan dimanfaatkan demi kepentingan rakyat.

Setelah menggalang tanda tangan di Arek Lancor, MPM berencana untuk melanjutkan aksinya ke Kantor DPRD dan Kantor Bupati Pamekasan Rabu (19/6) hari ini. Selanjutnya, mereka akan berangkat bersama ke Jakarta untuk menyampaikan hasil penolakan tersebut. (uzi/muj/rah)

PERUSAHAAN DAERAH

Ribuan Galon Air di PDAM Hilang

PAMEKASAN - Ribuan buah galon air minum milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan hilang. Perusahaan itu mengaku rugi hingga ratusan juta rupiah akibat hilangnya galon air merek Adeni, air kemasan yang diproduksi PDAM Pamekasan.

Selasa (18/6), sejumlah

aktivis Kesatuan Aksi Pemuda Anti Korupsi (Kapak) Pamekasan, menemui pimpinan perusahaan milik Pemerintah Daerah setempat itu untuk menanyakan kebenaran hilangnya ribuan galon air minum itu. Mereka khawatir ribuan galon itu sengaja dihilangkan oleh oknum tertentu di perusahaan tersebut.

“Berdasar data yang kami peroleh, galon air Adeni yang hilang sudah mencapai 4.713 buah. Ini bukan jumlah yang kecil karena bila diuangkan nilainya mencapai jutaan rupiah,” kata koordinator Kapak, Elly Andika.

Menurutnya, jika dihitung dengan harga galon Adeni Rp 33 ribu, maka perusahaan itu

telah kehilangan uang sekitar Rp 200 juta.

Elly mengatakan saat ini jumlah galon Adeni yang ada di distributor maupun di gudang hanya tinggal 6 ribu galon dari semula 10.731 galon.

Jumlah itu merupakan hasil pemeriksaan tim dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan pada Septermber

tahun lalu.

Data yang dimiliki Kapak menyebutkan galon itu dibeli beberapa kali, antara lain sejak 2003 hingga 2008 sebanyak 7.423, tahun 2009 1.080, tahun 2010 sebanyak 2.000 dan tahun 2011 sebanyak 200 buah dengan menggunakan modal dari pemerintah.

Selain itu, kata Elly, kelompoknya juga menemukan data hilangnya kardus dan gelas air kemasan sebanyak 437 kemas yang jika dikalikan dengan harga Rp 9 ribu, nilai uang yang hilang mencapai Rp 3,9 juta.

Para pemuda itu meminta pimpinan PDAM dan Perusahaan Adeni bertanggungjawab atas kasus kehilangan itu karena kasus itu yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kerugian di perusahaan milik Pemkab Pamekasan itu.

Direktur PDAM Pamekasan, Agus Bakhtiar membatah tuduhan Kapak. Ia menegaskan, tidak ada kasus kehilangan galon air seperti yang mereka sampaikan. Ia menegaskan, semua galon itu masih lengkap dan tidak ada satu pun yang hilang.

Agus menduga munculnya kabar hilangnya galon karena ada beberapa oknum di PDAM yang tidak suka dengan kepemimpinannya. Karenanya, ia menyatakan siap untuk dilakukan audit terhadap perusahaan yang dipimpinnya.

“Semua lengkap, bahkan galon yang rusak juga masih ada di perusahaan karena semuanya merupakan aset yang harus dilaporkan,” kata Agus Bakhtiar. (CR-1/muj/rah)

ADVERTORIAL

Forikan Ajak Masyarakat Gemar Makan Ikan

PAMEKASAN - Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Pamekasan, Selasa (18/6), mengkampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Pendopo Ronggosukowati.

Kampanye Gemarikan ini diikuti sebanyak 290 peserta un-

5

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141| TAHUN II

tuk berbagai kegiatan.

Kegiatan yang dilaksanakan itu antar lain, lomba memasak berbahan baku ikan, lomba mewarnai, serta Sosialisasi Gemarikan dengan peserta anak TK dan Tim Penggerak PKK kecamatan se-Pamekasan.

Lomba memasak berbahan baku ikan tawar ini diikuti sebanyak 24 peserta dari tim penggerak PKK kecamatan dengan dua jenis masakan. Yaitu menu keluarga dan menu Kudapan sehingga total yang dilombakan sebanyak 48 masakan. Sedangkan, lomba mewarnai bertema “Aku Cinta Ikan” diikuti anak-anak TK se Pamekasan.

Dari berbagai lomba ini nantinya akan dipilih juara 1, 2, dan 3, serta dipilih juara favorit. Mereka akan memperebutkan tropi serta uang pembinaan.

Ketua Forikan Pamekasan Anni Syafii mengatakan kampanye Gemarikan ini dimaksudkan untuk memotivasi masyarakat secara luas agar mengkonsumsi ikan secara teratur. Sebab mengkonsumsi ikan dalam jumlah yang disyaratkan bagi kesehatan bisa membentuk manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan kuat.

“Peningkatan dan pemerataan mengkonsumsi ikan ini, mempunyai dua peran yang sangat strategis. Yaitu pendorong produksi perikanan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkat sumber daya manusia melalui peningkatan asupan protein melalui konsumsi ikan,” katanya.

Ia menjelaskan, tingkat konsumsi ikan masyarakat Pamekasan saat ini masih tergolong rendah karena berada pada kisaran 24,18 kg pertahun. Jumlah ini masih jauh di bawah konsumsi nasional yang mencapai 33,89 kg pekapita pertahun.

Minimnya tingkat konsumsi ini disebabkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya mengkonsumsi ikan sejak dini, terutama dalam menunjang kecerdasan dan kesehatan.

Jika dibandingkan dengan prosuksi ikan di Pamekasan, tingkat konsumsi masayarakat pada ikan ini sangat rendah. Sebab, produksi perikanan di kabupaten tersebut mencapai. 21. Ribu ton lebih pertahun pada tahun lalu.

Rinciannya, penangkapan 20 ribu ton lebih pertahun dan hasil budidaya mencapai 650 ton pertahun.

Oleh karenanya, Forikan Pamekasan mendorong masyarakat untuk meningkatkan jumlah konsumsi ikan dalam jumlah yang cukup yang dimulai dari keluarga, lingkungan, hingga bisa diterapkan oleh masyarakat luas.

Gerakan ini berlaku secara nasional dan berkesinambungan dari tingkat pusat, provinsi sampai ke kabupaten/kota, untuk menggugah masyarakat agar menyiapkan menu yang sehat dan bergizi. (adv/uzi/muj/ rah)

PAMEKASAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan, Madura, Jawa Timur, hingga kini belum mengetahui jumlah kerugian material akibat musibah banjir yang melanda kawasan itu beberapa hari lalu.

Akibat kejadian itu, para petani menderita kerugian material hingga mencapai miliaran rupiah.

Kepala BPBD Pemkab Pamekasan Iskandar, Selasa, menjelaskan pendataan kerugian material akibat musibah banjir tersebut hingga kini belum rampung dan masih menunggu data-data pendukung di lapangan agar nantinya bisa segera dilaporkan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Kemungkinan pekan depan kami baru bisa mengetahui jumlah kerugian material akibat musibah banjir yang terjadi di Pamekasan beberapa waktu lalu itu,”

kata Iskandar.

Iskandar menjelaskan yang hanya diketahui saat ini hanya jumlah kepala keluarga yang terkena musibah banjir.

Menurut Iskandar, berdasarkan pendataan yang dilakukan petugas BPBD Pemkab Pamekasan jumlah KK terdampak banjir sebanyak 2.500 KK, tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pademawu.

Selain merendam rumahrumah warga, banjir yang berlangsung selama dua hari, yakni pada Selasa (11/6) hingga Rabu (12/6) juga menggenangi sejumlah lembaga pendidikan dan merendam kantor pemerintahan, yakni kantor Dinas Pertanian Pamekasan.

Banjir yang terjadi di Pamekasan akibat luapan sungai Kalisemajid ini juga menjebol tambak udang vaname di Dusun Talang Siring, Desa Montok, Kecamatan Larangan, Pamekasan.

Akibat kejadian itu, para petani menderita kerugian material hingga mencapai miliaran rupiah.

Tidak hanya itu saja, banjir yang terjadi di Pamekasan beberapa hari lalu itu juga merusak tanaman tembakau sehingga hampir semua tanaman tembakau milik petani Pamekasan mati karena terendam banjir. (ant/rah)

KASEK

Guru MAN Minta Adik Kandung Normaluddin Dipindah PAMEKASAN - Puluhan guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pamekasan minta pemerintah mengganti Taufiqi sebagai kepala madrasah tersebut. Mereka beralasan, pengangkatan adik kandung mantan Kepala Kantor Kemenag Pamekasan, Normaluddin itu tidak sah.

Permintaan mereka disampaikan saat bertemu pimpinan dan anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (18/6), di Ruang Komisi D. Dalam pertemuan itu, salah satu guru yang menjadi juru bicara mengatakan pengambilan kebijakan yang dilakukan Taufiqi sebagai Kepala Madrasah, menyerupai yang biasa dilakukan Normaluddin saat memimpin Kantor Kemenag Pamekasan.

Mantan guru di Kabupaten Sampang itu dinilai tidak pernah berkoordinasi dalam mengambil kebijakan dan seringkali mengeluarkan pernyataan yang menyinggung perasaan guru dan siswa di sekolah tersebut.

“Sebagai kepala sekolah, dia juga tidak mampu menerapkan kurikulum yang berlaku di MAN. Sehingga, kegiatan belajar dikhawatirkan akan mengalami kemunduran,” katanya sambil meminta agar media tidak menyebut namanya dalam pemberitaan.

Para guru menduga, pengangkatan Taufiqi sebagai Kepala MAN Pamekasan sarat dengan permainan

antara mantan Kepala Kemenag Pamekasan dengan pimpinan di Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. Karenanya, ia meminta agar Komisi D menfasilitasi tuntutan mereka ke Kanwil Kemenag Jawa Timur agar mengembalikan Taufiqi ke sekolah asal tempat dia mengajar di Kabupaten Sampang.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Makmun berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut ke Inspektorat Kementrian Agama RI. Sebab, jika diduga pengangkatan itu karena ada kerjasama dengan Kanwil Kemenag Jatim, maka tuntutan para guru itu harus disampaikan ke lembaga di atasnya, yakni Kemenag RI. Meski demikian, Komisi D tetap akan melakuan koordinasi dengan Kemenag Jawa Timur untuk mengevaluasi pergantian Kepala MAN Pamekasan, serta menanyakan alasan pergantian dan pemilihan figur dalam pergantian tersebut.

Selain menyampaikan tuntutan, para guru itu juga memberikan data dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh mantan Kepala Kemenag Pamekasan Normaluddin serta sejumlah oknum kepala madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.

Data tersebut, juga diberikan para guru ke Kepala Kemenag Pamekasan, Mua’rif disertai tuntutan agar temuan tersebut ditindaklanjuti. (awa/muj/rah)

6

SAMPANG

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141| TAHUN II

BANTUAN SISWA MISKIN

24.350 Siswa Terima BSM

Massa aksi yang menamakan dirinya Aliansi pemulihan hak-hak rakyat berusaha menerobos pagar Mapolres Gorontalo, kabupaten Gorontalo.

Massa menuntut agar Kapolres Gorontalo mundur dari jabatannya karena dinilai berpihak pada Perusahaan Gula Tolangohula, terkait sengketa lahan dengan warga Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo.

Lapangan Karapan Sapi di Karang Dalam Terbengkalai SAMPANG – Proyek pembangunan Stadion Kerapan Sapi di Kampung Kesenah, Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Kota Sampang, hingga sekarang belum tuntas. Bahkan, dibiarkan terbengkalai sehingga belum bisa difungsikan.

Pantauan Koran Madura, Selasa (18/6), di lokasi proyek.

Tidak ada aktivitas apapupun terkait dengan penyelesaian pembangunan stadion. Jalan menuju stadion kondisinya memprihatinkan, becek.

Ketua Gerakan Peduli Rakyat Sampang (GPRS) menyayangkan terbengkalainya proyek tersebut. Menurutnya, sangat miris jika Pemerintah Kabupaten Sampang hingga saat ini masih belum memiliki stadion karapan sapi. “Yang saya ketahui, untuk mengadakan karapan sapi di Kabupaten Sampang harus menyewa lapangan kara-

pan sapi milik pribadi,” tuturnya, Selasa (18/6).

Pembangunan Stadion Karapan Sapi itu sudah dimulai pada tahun 2011. Namun, hingga pertengahan tahun 2013 lapangan tersebut terbengkalai. Ia mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembangunan stadioan tersebut.

“Jika pembangunannya dibiarkan, bisa mengendorkan semangat pecinta karapan sapi. Bahkan, yang paling disayangkan adalah pihak dinas pengelola yang terkesan tutup mata dalam permasalahan

ini,” ucapnya.

Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Sampang A. Rochim Mawardi menjelaskan, proyek tersebut diakui memang belum rampung seratus persen, karena kendala proyek ada pada pihak rekanan sebagai pelaksana, yakni CV Laras Imbang.

Menurutnya, mestinya, berdasarkan kontrak, proyek tersebut sudah selesai tahun 2012 dan bisa digunakan. ”Kami juga menginginkan hal yang sama dengan keinginan masyarakat atau LSM. Namun, prediksi penyelesaian pembangunan di luar dugaan,” ucapnya.

Sedangkan total anggaran proyek tersebut Rp 1.207.322.600.

Rinciannya, tahun 2011 Rp 148.630.600,

tahun 2012 Rp 1.058.692.000. ”Untuk tribun dan pagar sudah selesai, tinggal pengurukan tanah yang belum. Tapi anehnya hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2013 ternyata masih ditemukan sejumlah pekerjaan yang masih belum diselesaikan oleh pihak rekanan.

Pada tahun ini Disbudparpora mengangarkan kembali untuk pembangunan tribun penonton, papan nama stadion dan pengurukan. Sedangkan untuk akses jalan masuk dan tempat parkir, akan dianggarkan pada tahun 2014.

“Jika rencana ini mulus, tidak ada kendala, maka sudah bisa dipastikan stadion karapan sapi tersebut akan rampung sepenuhnya pada tahun 2014 mendatang,” jelasnya. (hol)

Sampang - Sebanyak 24.350 siswa sekolah dasar negeri dan swasta di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mendapat bantuan siswa miskin (BSM) pada tahun ini.

“Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pelajar dari kalangan keluarga miskin, serta untuk meringankan beban hidup orang tua mereka,” kata Kasi Pembiayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Yayuk Sri Wahyuni, Selasa.

Selain itu, kata Yayuk, bantuan dalam program BSM itu sebagai salah satu program pemerintah dalam berupaya menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun serta untuk menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Sampang.

Yayuk menjelaskan, bantuan BSM ini langsung diserahkan kepada yang bersangkutan melalui kantor

pos mulai Juni hingga Juli ini, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Penyerahan bantuan serta teknis pengambilan di kantor Pos telah diatur secara langsung oleh pihak kantor pos,” katanya menjelaskan.

Menurut Yayuk, besaran dana bantuan yang akan diterima masing-masing siswa penerima bantuan berbeda.

Untuk siswa kelas 1 hingga kelas 5 mendapat akan mendapatkan jatah bantuan sebesar Rp360.000.

Sementara itu, untuk siswa kelas 6 yang jumlahnya lebih kecil, yakni setengah bagian dari jumlah dana yang diterima siswa kelas 5.

“Kelas 6 hanya mendapatkan jatah bantuan sebanyak Rp180.000,” katanya.

Selain untuk menekan angka anak putus sekolah, BSM juga sebagai salah satu bentuk kompensasi dari pengurangan subsidi BBM yang

dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Sampang jumlah anak putus sekolah di wilayah itu masih tinggi, yakni mencapai 120 anak. Mereka itu merupakan anak usia sekolah, yakni antara umur 7 hingga 15 tahun.

Secara terpisah, Kabid Hubungan Industri Dinsosnakertrans Sampang, Bisrul Hafi, menjelaskan umumnya anak-anak yang putus sekolah itu terpaksa bekerja untuk membantu orang tuanya, karena alasan ekonomi.

“Makanya kami saat ini membuat program terpadu bersama Disdik Sampang ini salah satunya adalah program keluarga harapan yang muaranya nanti adalah berupaya menekan adanya anak putus sekolah,” katanya menjelaskan. (ant/mk)

MENJELANG KENAIKAN BBM

Disperindag Sidak ke Pasar

SAMPANG – Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Sampang, Selasa (18/6), melakukan sidak ke Pasar Srimangunan untuk melihat bahan makanan yang mengandung zat berbahaya.

Tak ditemukan makanan yang mengandung zat ber-

bahaya. Namun, sejumlah bahan pokok mengalami lonjakan harga.

Kasi Penyaluran dan Perdagangan (Disperindag) Sampang Busar Wisono mengatakan, dari hasil sidak hanya ditemukan harga telur mengalami kenaikan signifikan,

yakni dari harga Rp 16 ribu saat ini menjadi Rp 18 ribu.

Sidah tersebut selain untuk melihat dampak dari rencana kenaikan BBM, juga untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang mengandung zat berbahaya.

“Ini tidak menutup kemungkinan harga bahan sembako kembali akan naik juga.

Tentunya menjelang bulan Puasa dan Hari Raya mendatang,” terangnya.

Busar mengimbau masyarakat tidak panik.

Sebab, pemerintah sudah mengantisipasi lonjakan harga jelang isu kenaikan BBM. Salah satunya, mengantisipasi dengan akan memberikan bahan pokok murah terhadap masyarakat.

“Oleh sebab itu kita dirikan pasar murah sejak (15/6) kemarin hingga (05/7) mendatang yang dilaksanakan di depan pasar untuk membantu masyarakat Sampang,” pungkasnya. (ryn)

DUGAAN KORUPSI

Ahmadi Menyayangkan Penetapan Dirinya Sebagai Tersangka

CUACA EKSTREM

Petambak Khawatir Gagal Panen SAMPANG- Petani tambak di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang sedang gelisah karena khawatir tidak bisa memproduksi garam. Lahan yang sudah diperbaiki belum kering dan masih bercampur lumpur akibat diguyur hujan belakangan ini.

Petambak sudah berusaha mengais lumpur di tengah lahannya yang sudah lama diperbaiki dan dikeringkan.

Namun lahan mereka sudah dikeringkan terus diguyur air hujan, dan bercampur dengan lumpur sehingga sulit untuk bisa memproduksi garam.

Imam (48), ketika mengais lumpur ditambaknya, menjelaskan, lahan tersebut sudah lama dikeringkan karena untuk memproduksi garam harus menyediakan tempat yang sudah dikeringkan. Tetapi setelah dikeringkan, masih saja diguyur hujan sehingga lahannya terisi dengan air yang dingin dan becampur dengan lumpur.

“Kami membersihkan lumpur yang sudah ada di tengah lahan yang sudah saya keringkan, karena untuk memproduksi garam prosesnya tidak mudah, harus

mengeringkan beberapa lahan dulu. Kalau sudah betul-betul kering, maka nanti tinggal kami atur untuk dialiri dengan air,” jelasnya kepada Koran Madura, Selasa (18/6).

Hal sama diungkapkan oleh Solihin (37). Setelah memperbaiki tanggul agar mudah dilewati dan mengeringkan lahan sampai sekarang masih belum bisa memproduksi garam, karena yang paling berat ketika mau memulai dan harus sudah mempersiapkan air yang akan dijadikan garam, akan tetapi karena cuacanya tidak stabil

sehingga tidak bisa mengolah air dalam ukuran yang standar maka sulit akan memproduksi garam.

“Kalau cuacanya tetap seperti ini besar kemungkinan tidak bisa memproduksi garam karena yang paling sulit ketika mau memulai, seperti harus memperbaiki lahan, mengeringkan dan mengelola air. Sementara sampai sekarang masih belum bisa kami lakukan karena faktor cuaca yang tidak mendukung dan ini butuh waktu yang sangat lama,” ujarnya. (jun)

SAMPANG – Kabid Sumberdaya Pertanian Dinas Pertanian Sampang Ahmadi menyayangkan tindakan Kejaksaan Negeri setempat yang dinilai terlalu terburu-buru menetapkan dirinya sebagai tersangka terkait dugaan korupsi bantuan kelompok tani pada tahun 2012.

Ahmadi saat didatangi dikantornya mengatakan sangat terkejut mendengar dirinya ditetapkan sebagai tersangka terkait dana dekonsentrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang penyalurannya langsung pada rekening kelompok tani.

“Adapun program tersebut ada dua program, yakni bantuan kontigensi dengan sasaran penerima 40 kelompok tani (poktan) dan masing-masing poktan menerima Rp. 57.400.000. Sedangkan yang kedua namanya program demfram dengan sasaran 8 poktan dengan jumlah anggaran Rp.51.246.250. Semua itu langsung melalui rekening poktan, tidak melalui saya selaku Kabid Sumberdaya Pertanian,” klarifikasinya, Selasa (18/6).

Ahmadi pada tanggal 15 Mei 2013 memang dipanggil Kejaksaan Negeri Sampang.

Ia diminta keterangan seputar program tersebut. Dalam pemeriksaan tersebut dirinya juga menjelaskan pemegang kebijakan.

“Saya berharap, proses hukum ini akan berjalan dengan adil. Sebagai warga negara yang baik, saya akan menjalankan sesuai proses hukum yang ada. Memang saat saya menanyakan pada kejaksaan terkait nama LSM yang melaporkan, hingga saat ini masih belum dibuka,” .tuturnya dengan nada kecewa.

Beberapa waktu lalu, Ketua Kelompok Tani Pangilen Bakti Desa Pangilen Kecamatan Kota Sampang Buhari mengungkapkan, kelompok taninya tidak pernah menerima bantuan berupa uang tunai dari Dinas Pertanian Sampang. Ia mengaku hanya menerima bantuan berupa peralatan pertanian, pupuk, dan bibit padi melalaui manteri atau petugas Dinas Pertanian.

Beberapa waktu lalu, Ketua Kelompok Tani Pangilen Bakti Desa Pangilen Kecamatan Kota Sampang Buhari mengungkapkan, kelompok taninya tidak pernah menerima bantuan berupa uang tunai dari Dinas Pertanian Sampang.

Ia mengaku hanya menerima bantuan berupa peralatan pertanian, pupuk, dan bibit padi melalaui manteri atau petugas Dinas Pertanian.

“Adapun bantuan tersebut diantaranya berupa 1 unit mesin traktor, gerobak traktor, pompa air dan selangnya, pupuk organik dan pupuk non organik sebayak 3 pik-up, obat hama 15 botol, 30 saset organik cair, 1 unit mesin panen padi, dan bibit padi sebanyak

150 kilogram, semua bantuan peralatan tersebut digunakan untuk kepentingan kelompok kami yang berjumlah 20 orang. sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Kejari Sampang Danang Purwoko melalui Kasie Pidsus A Fauzan mengatakan, kaus Achmadi masih terus diselidiki dan dalam pengembangan tim penyidik Kejari Sampang. Itu untuk memastikan jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut. Selain itu, pengembangan kasus tersebut tidak menutup kemungkinan akan menyeret pihak lain yang masih belum terungkap. ”Kami masih belum menghitung secara pasti (kerugian negara).

Sampai saat ini kami masih sedang bekerja. Tapi, kerugiannya jelas di atas Rp 100 juta,” kata Fauzan kepada Koran Madura, Senin (17/06).

Hanya saja, Fauzan mengaku belum akan menahan tersangka Achmadi. Sebab, sampai saat ini, menurut Fauzan, tersangka belum perlu ditahan. Itu lantaran tersangka dianggap kooperatif dan tidak mempersulit proses penyidikan. ”Belum ada rencana untuk menahan tersangka. Sekarang masih sedang memeriksa saksi-saksi. Sudah lebih dari sepuluh saksi yang diperiksa, dan akan terus bertambah,” ujarnya sambil menunjukkan data-data pemeriksaan.

Selanjutnya tersangka Achmadi dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika pasal yang disangkakan tersebut nantinya terbukti maka tersangka Achmadi sudah pasti dijebloskan ke dalam hotel prodeo. (hol/lum)

BANGKALAN

7

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141 | TAHUN II

Puluhan Jurnalis Gelar Aksi Solidaritas

ant/wahyu putro a

TOLAK KENAIKAN BBM: Petugas kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi mahasiswa Universitas Bung Karno, di Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (18/6). Aksi yang diikuti puluhan mahasiswa tersebut untuk menolak rencana pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

BAHAN BAKAR MINYAK

SBPU dan Distribusi BBM Dijaga Ketat BANGKALAN - Kapolres Bangkalan AKBP Sulistyono mengatakan sejumlah SPBU di wilayah setempat akan dijaga ketat untuk mengantisipasi adanya penimbunan bahan bakar minyak (BBM) setelah kenaikan harga BBM disetujui oleh DPR RI melalui sidang paripurna DPRRI mengenai perubahan RAPBN-P 2013.

"Kami sudah melakukan rapat kordinasi yang dipimpin oleh Kapolda terkait pengamanan kenaikan harga BBM," ungkapnya.

Menurut Sulistyono,

pihaknya menerjunkan tiga personel untuk malakukan pengamanan. Kebetulan SPBU yang ada di wilayah Bangkalan berjumlah sembilan SPBU. Pengamanan tersebut telah dilakukan sejak tanggal 17 Juni kemarin atas kesepakatan pada saat rapat kordinasi.

"Selain menempatkan tiga personel, pengamanan juga didukung oleh patroli dari Sabhara dan petugas lalu lintas," imbuhnya.

Pengamanan maupun penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kata Sulistyono, tidak hanya pada

AKBP Sulistyono Kapolres Bangkalan

SPBU saja. Akan tetapi, pendistribusian pada setiap SPBU melalui mobil tangki juga mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan.

Mengenai batas waktu penjagaan maupun pengamanan, menurut Sulistyono, belum bisa dipastikan terkait batas waktunya, namun akan terus dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

"Kami tidak bisa memastikan sampai kapan dilakukan, yang jelas pengamanan di SPBU dan pendistribusian akan dikawal ketat," tandasnya.(dn/rah)

BANGKALAN - Puluhan wartawan media cetak dan elektronik di Kabupaten Bangkalan mendatangi Kantor Kapolres setempat, Selasa (18/6). Mereka menggelar aksi solidaritas tertembaknya kontributor Trans 7, saat meliput aksi penolakan penaikan harga BBM di Jambi.

dilindungi Undang-Undang "Kami juga sangat menyesalkan peristiwa ini dan kita ambil hikmahnya," kata Sulistyo.

Jika melihat pada situasi

Sejumlah perwakilan wartawan melakukan audiensi dengan pihak Polres mengecam tindakan polisi yang dinilai lalai saat mengamankan aksi demonstrasi.

Mereka pun menuntut aparat kemanan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali khususnya di wilayah Bangkalan. Atas kelalaian pihak kepolisian saat bertugas sehingga mengakibatkan korban seorang wartawan.

Reporter JTV wilayah Bangkalan Buyung Pambudi yang sekaligus ketua Komunitas Wartawan Bangkalan (KWB) mengatakan kejadian yang dialami kontributor Trans 7 di Jambi yang terluka kena pecahan peluru gas air mata mengindikasikan kelalaian dalam upaya pengamanan dari polisi saat aksi unjukrasa penolakan penaikan harga BBM. "Kami mengecam kejadian

Kami mengecam kejadian tertembaknya kawan sesama jurnalis yang ada di Jambi, karena bentuk kelalaian dalam bertugas,”

tertembaknya kawan sesama jurnalis yang ada di Jambi, karena bentuk kelalaian dalam bertugas," kata Buyung.

Senada dengan Buyung, wartawan harian Duta Masyarakat Moh. Amin mengatakan bahwa kekerasan terhadap insan pers seringkali terjadi saat menajalankan tugas. Oleh sebab itu, kejadian seperti ini harus menjadi pelajaran dan perhatian yang serius dari pihak keamanan.

Dengan harapan, agar petugas kemanan lebih berhati-hati dalam bertugas. "Kami sangat prihatin terhadap kejadian ini," tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP. Sulistyo mengaku prihatin dan menyesalkan kejadian yang dialami kontributor Trans 7. Seluruh Jajaran Pimpinan Polri , kata Sulistyo, selalu menekankan bahwa jurnalis adalah mitra yang sama-sama bekerja

Buyung Pambudi Reporter JTV Bangkalan

saat terjadinya aksi penolakan kenaikan harga BBM, lanjut Sulistyo, pihaknya menilai bahwa tidak ada unsur kesengajaan dari pihak kepolisian untuk melukai kawan-kawan jurnalis. Hanya saja, Karena kondisi sudah anarkis, mungkin itulah resiko yang harus diterima. "Kami yakini bahwa sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melukai," tandasnya.(dn/rah)

PENERIMAAN SISWA BARU

Disdik Belum Tentukan Kuota PSB BANGKALAN - Menjelang Penerimaan Siswa Baru (PSB) tingkat SMA dan SMK sederajat Dinas Pendidikan Bangkalan belum menentukan pagu kuota siswa. Disdik berjanji akan segera menentukan kuota pada ajaran baru 2013-2014.

Kepala Dinas Pendidikan Moh. Mohni melalui kepala bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan Drs. Abdullah Muad mengatakan untuk kuota penerimaan siswa baru disesuikan dengan kebijakan masing-masing se-

kolah. “Kita sesuaikan kuota, didasarkan ruang belajar (rumbel) yang teersedia,” ujarnya.

Menurut Muad, pihaknya berharap kepada seluruh kepala sekolah negeri di Bangkalan agar dalam penerimaan siswa dapat mengakomodir semua siswa yang mendaftar. Tentunya dengan syarat disesuaikan dengan kondisi internal sekolah.

“Yang tahu kapasitas rumbel adalah masing masing sekolah, tapi kita sarankan jangan terlalu berlebihan,

sesuikan dengan kapasitas,” imbuhnya.

Jika nantinya sekolah negeri sudah banyak pendaftar dan melebihi kuota siswa, masih ada sekolah swasta yang bisa menampung siswa.

Tentunya keberadaan sekolah swasta sama dengan sekolah negeri tidak ada perbedaan.

“Jika sekolah negeri sudah tidak bisa menampung alternatif harus sekolah di swasta,” ungkapnya.

Saat ditanya mengenai kuota penerimaan siswa baru untuk tingkat SMA dan SMK.

Disdik belum menentukan.

Pihaknya hanya menyarankan sekolah bisa mengakomodir. Dan yang lebih paham adalah sekolah untuk tahu tentang kuota. “Kita belum tentukan kuota penerimaan baru, tapi yang jelas kita akan segera melakukan rapat kordinasi,” janjinya.

Lebih lanju, dia mengatakan bahwa setiap rumbel kapasitas siswa harus diisi 32 siswa. Dan hal ini sudah disarankan kepada masing masing masing sekolah.(dn/ rah)

doni heriyanto/koran madura

AUDIENSI: Puluhan wartawan media cetak dan elektronik di Kabupaten Bangkalan saat beraudiensi dengan Kapolres setempat, Selasa (18/6) kemarin.

MENGONSUMSI NARKOBA

Janda Dituntut 5 Tahun Penjara

RAPAT: Sejumlah Bidan Desa saat melakukan rapat untuk proses pendistribusian kartu Sehati, Selasa (18/6) kemarin.

ori/koran madura

BANGKALAN - Seorang janda beranak tiga, Amelia Andriati Ningrum (26), warga Surabaya yang terlibat peredaran narkoba jenis sabu-sabu dituntut hukuman 5 tahun penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan, Selasa (18/6). Karena terdakwa dengan sah dan meyakinkan terbukti memiliki dan menyediakan narkotika golongan satu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suharto, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan menuntut janda berumur 26 tahun ini dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider 2 bulan.

Tuntutan tersebut didasarkan pada perbuatan terdakwa yang telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal 112 ayat 1 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu,” kata Suharto.

Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu,”

Suharto

Jaksa Penuntut Umum Dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim Fitriya berlangsung sangat singkat.

Mendengar tuntutan yang

cukup berat ini, wajah terdakwa terlihat pucat dan selalu menunduk. Hakim mempertanyakan terkait tuntutan JPU kepada terdakwa. “Bagaimana dengan tuntutan JPU apakah saudari terdakwa menerima,” tanya Fitriya.

Mendengar pertanyaan hakim, terdakwa mengatakan sangat menyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, terdakwa meminta agar tuntutan dapat dikurangi dengan alasan ingin membesarkan ketiga buah hatinya yang masih kecil. “Saya sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi,” ucapnya sambil tertunduk.

Sementara itu, sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Juni mendatang di PN Bangkalan.(dn/rah)

PROGRAM KEPALA DAERAH

Kartu Sehati Rawan Kecurangan BANGKALAN - Penggunan kartu Sehati (Sehat Bersama Bupati) yang diprogramkan pemerintah daerah (Pemda) Bangkalan diduga rawan kecurangan. Oleh karena itu, sejumlah lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta agar penggunaannya tepat sasaran.

“Ada kekhawatiran penggunaan Sehati yang tak tepat sasaran. Sehingga adanya kemungkinan kecurangan di bawah. Oleh karena itu kita akan terus memantau,” kata Maskur Hasyim, Sekjen LSM PBB, yang juga selaku Tim pendamping distribusi Sehati.

Dia menjelaskan men-

genai alur pendistribusian yang sudah dilakukan. Dinas Kesehatan (Dinkes) mendistribusikan kartu Sehati dengan sistem terpusat kepada puskesmas yang ada di Bangkalan. Setelah itu, puskesmas akan membagikan langsung kepada bidan-bidan desa yang ada.

“Yakni sebanyak 281 desa yang ada di Bangkalan, dengan total keseluruhan sebanyak 550 ribu jumlah penerima kartu Sehati,” terangnya.

Saat ditanya mengenai jumlah penerima pada masing-masing desa dan kecamatan, dirinya mengaku tidak mengetahui akan perin-

cian jumlah sasaran. Dirinya beralasan, kalau yang berwenang adalah dinas kesehatan selaku instansi terkait.

Akan tetapi, dari peninjauan di lapangan, pihaknya belum menemukan praktek kecurangan yang terjadi.

Pihaknya mengaku semuanya masih berjalan lancar.

“Meski ada kekhawatiran dari bidan-bidan desa, kalau nanti distribusi kartu Sehati akan diminta oleh kepala desa. Serta, kekkawatiran tidak disampaikan pada yang berhak. Kami akan berkomitmen untuk terus mengawasi.

Selain itu, kami siap menjadi mitra bidan-bidan desa untuk membantu kelancaran distri-

busi Sehati sampai ke penerima,” ucapnya.

Saat dikonfirmasi kepada salah satu penerima distribusi kartu Sehati yakni Puskesmas kecamatan Kamal.

Melalui salah satu staf dinas setempat, Shadiqin, Pihaknya mengaku sedang melakukan pemantapan dengan melakukan koordinasi lanjutan dengan Dinkes Bangkalan.

“Saat ini kepala puskesmas sedang melakukan rapat dengan Dinkes. Kalau tidak salah, ada jeda waktu tiga hari sebelum kartu Sehati tersebut didistribusikan kepada masyarakat melalui bidanbidan desa penerima kartu Sehati,” terangnya. (ori/rah)

doni heriyanto/koran madura

TERTUNDUK: Amelia Andriati Ningrum (26) warga Surabaya terdakwa kasus narkoba tertunduk saat mendengarkan tuntutan JPU di PN Bangkalan, Selasa (18/6) kemarin.

8

BANGKALAN

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141 | TAHUN II

BBM

Pengecer Bensin Padati SPBU

ori/koran madura

PEMOTRETAN: Calon Jamaah Haji saat melakukan pemotretan di Aula Kemenag Bangkalan, Selasa (18/6) kemarin.

Tempat Pemotretan Paspor Dinilai Sempit BANGKALAN - Sebanyak 686 calon jamaah haji (CJH) asal Bangkalan yang akan berangkat untuk menunaikan ibadah rukun kelima dalam agama Islam, sudah dalam tahap pembuatan paspor. Hal itu dilakukan sebagai syarat dalam pemberangkatan calon jamaah. Meskipun begitu, dalam proses pemotretan dinilai masih belum maksimal. Sebab, tempat yang digunakan kurang representatif.

Dalam pembuatan paspor CJH tersebut, pihak Kemenag Bangkalan tidak memungut biaya, seperti apa yang pernah disosialisasikan waktu lalu oleh kepala Kemenag saat mengundang CJH. Pihaknya tidak merealisasikan permintaan sumbangan sebesar Rp 75 ribu lantaran dinilai biaya haji sudah mencukupi hal itu. Dalam pelaksanaan pembuatan paspor massal terse-

but, pihak Kemenag mendatangkan petugas imigrasi ke Bangkalan.

Adapun petugas yang didatangkan berjumlah 21 orang. CJH yang mengurus paspor sebanyak 686 orang dari 808 calon jemaah yang sudah dipastikan berangkat.

Sebelumnya, jumlah CJH yang terdaftar sebanyak 865 orang, sedangkan sisanya sebanyak 57 orang dinyatakan gagal

berangkat, karena belum melunasi Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji (BPIH). Selain itu, ada 3 orang yang dinyatakan meninggal dunia.

Para CJH melakukan proses pemotretan di aula Kemenag Bangkalan dengan bantuan petugas imigrasi.

Proses pemotretan paspor diperkirakan akan selesai hanya satu hari. Bagi yang belum melaksanakan pemotretan, rencananya akan digabung pada daerah lain seperti Sampang atau diantar ke Surabaya.

“Memang sebelumnya kami pernah mensosialisasikan tentang pemungutan biaya tambahan. Namun, setelah menkonsultasikan secara internal, kami tidak merealisasikan. Sebab, biaya

Pemberangkatan Ibadah Haji (BPIH) sudah memenuhi semua pembiayaan,” terang Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Bangkalan, Abdul Hamid, kepada wartawan, kemarin (18/6).

Dia menjelaskan, hal itu dilakukan supaya tidak menjadi persoalan pada kemudian hari, dalam pemotretan paspor. Saat ditanya mengenai waktu pemberangkatan CJH asal Bangkalan, Hamid mengaku belum tahu secara pasti. Masih belum ada pengundian dari pusat yang mengatur akan keberangkatan CJH. Namun, dirinya memberitahukan kalau pemberangkatan kloter pertama embarkasi Juanda akan diberangkatkan pada tanggal 9 September 2013 mendatang.

“Belum dilakukan pengundian, kapan waktu pemberangkatan untuk CJH asal Bangkalan,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu CJH yang sedang mengikuti prosesi pemotretan paspor, Ishak Hafiah, menilai tempat yang dijadikan lokasi pemotretan paspor dinilai kurang layak, karena keadaannya yang tidak terlalu luas. Dirinya berpendapat, seharusnya Kemenag menyewa tempat yang lebih besar seperti gedung Ratoh Ebuh.

“Pemotretan paspor tidak jadi dimintai biaya tambahan, seperti apa yang pernah diberitahukan Kemenag waktu lalu. Mungkin, karena sudah masuk dalam BPIH. Kita bayar Rp 35 juta lebih kepada Bank,” ucapnya. (ori/rah)

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota masih multi tafsir.

Dalam PKPU dijelaskan, memang mengharuskan bakal calon legislatif (caleg) mengundurkan diri dengan mengisi form BB4 apabila yang bersangkutan sebagai kepala daerah, wakil kepala dearah, PNS, anggota TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada BUMN/ BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Akan tetapi, kata dia, KI bukan subjek dari Peraturan KPU Itu. Oleh karena itu ia menganggap tidak perlu men-

BAPPEDA

Laju Pertumbuhan Ekonomi Lambat

gundurkan diri sebagai anggota KI, kendati mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif.

Karenanya dalam waktu dekat dia akan mendatangi Panwaslu dan KPU Bangkalan untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.

Bacaleg dari PKPI Aliman Haris ini merupakan satu dari 12 bacaleg yang dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat administratif, sehingga terpaksa harus dicoret dari pencalonan dan tidak masuk dalam daftar calon sementara (DCS).

Secara terpisah Ketua KPU Bangkalan Fauzan Djakfar mengatakan kebijakan KPU mencoret Aliman Haris itu berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU Provinsi Jatim. (ant/rah)

kewalahan menerima pasien.

Kala itu, katanya, memang belum ditentukan lokasi rumah sakit yang dijadikan sebagai rumah sakit berstandar internasional itu, apakah di sekitar Suramadu atau di wilayah Kota Bangkalan.

Hal pokok yang perlu dipersiapkan untuk rumah sakit berstandar internasional ialah IRD (Instalasi Rawat Darurat) atau sekelas GRIU (Gedung Rawat Inap Utama Graha Amerta) yang taksiran kebutuhan dananya mencapai Rp100 miliar.

“Kalau IRC kita sudah ada dan telah diresmikan beberapa waktu lalu. Dari sisi ketentuan, sebenarnya telah memenuhi standar dan tinggal menunggu hasil penilaian JCI,” kata Makmun Ibnu Fuad. (ant/rah)

TARIF ANGKUTAN UMUM: Sejumlah angkutan umum menaikkan penumpang di Terminal Blok M, Jakarta, Selasa (18/6). Dinas Perhubungan akan membatasi kenaikan tarif terkait rencana pemerintah untuk menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Bacaleg yang Dicoret Tidak Menerima Keputusan KPU pirkan surat pengunduran diri, katanya, maka anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri lagi semestinya juga harus mundur, kendati tidak pindah partai.

Sebab, menurut Aliman, KPU beralasan, surat pengunduran diri sebagai anggota KI perlu dilampirkan, karena yang bersangkutan bekerja pada lembaga negara.

“Kalau alasannya bekerja pada lembaga negara, maka anggota DPRD dan menteri itu kan juga bekerja pada lembaga negara,” katanya.

Lebih lanjut ia menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 07 Tahun 2013 yang direvisi menjadi PKPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

harga lama yaitu Rp4.500/ liter.

"Kalau sekarang saya beli Rp4.500, besok saya jual Rp7.000/ liternya, ya, lumayan untungnya, kan setiap jerigen isinya 30 liter," kata Siri.

Sementa itu, petugas SPBU Handoko mengaku kesulitan melarang pedagang bensin eceran. Untuk itu ia hanya menunggu perintah dari atasannya.

"Yang penting, saya dahulukan pembeli yang menggunakan kendaraan, kalau pedagang tunggu intruksi dari bos," kata Handoko.

Banyak pedagang eceran yang membeli bensin menjelang kenaikan harga BBM, juga terpantau di sejumlah SPBU di Kabupaten Sampang.

Sementara di Pamekasan tidak ada antrean karena petugas menolak dengan tegas setiap pembelian premium yang dilakukan warga dengan menggunakan jeriken.

Tidak hanya itu saja, petugas gabungan dari jajaran Polres Pamekasan dan TNI Kodim 0826 Pamekasan selain mengawasi juga melarang pembelipremium dengan menggunakan jerigen. (ant/rah)

BANGKALAN - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Bangkalan, Saad Asjari mengatakan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah itu relatif lambat.

“Pertumbuhan ekonomi Bangkalan masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang mencapai 7,24 persen pada 2012,” katanya di Bangkalan, Selasa.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan rata-rata 6,37 persen saja. Hal itu terjadi karena struktur ekonomi agraris menjadi sektor ekonomi utama. Berbeda, dengan sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan, restoran dan perhotelan.

Bidang ini, tambahnya, memang cenderung mulai ada peningkatan, akan tetapi belum dominan. Oleh karenanya, pelan tapi pasti pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu berupaya menggiring adanya perubahan perilaku, dari masyarakat agraris menjadi pedagang dan industrialisasi.

“Ini perlu direspon oleh pemerintah untuk melakukan tindak pelatihan dan pendidikan secara optimal bagi masyarakat. Seiring dengan pengembangan kawasan Suramadu,” kata Saad.

POLITIK

BANGKALAN - Bakal calon legislatif yang dicoret dalam daftar calon sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan melayangkan protes dan menilai keputusan institusi itu tidak tepat.

“Saya menilai kebijakan KPU mencoret saya sebagai bacaleg PKPI tidak tepat, hanya dengan alasan tidak mengisi form pengunduran diri sebagai anggota Komisi Informasi (KI),” kata bacaleg Aliman Haris, dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), itu di Bangkalan, Selasa.

Menurut dia, dirinya tidak perlu melampirkan surat pengunduran diri saat pendaftaran caleg di KPU karena tidak pindah partai.

Jika ia diwajibkan melam-

BANGKALAN - Para pedagang bensin eceran Senin malam memadati sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bangkalan, Madura, karena beredar selentingan bahwa pemerintah pada Selasa pukul 00.00 WIB menaikkan harga premium dan solar bersubsidi.

Hampir semua SPBU di Bangkalan Senin (17/6) malam dipadati para pedagang eceran. Mereka datang ke SPBU dengan membawa jerigen berukuran besar antara lain ke SPBU Junuk, Kelurahan Tonjung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Para pedagang ini sengaja mengantre premium menjelang detik-detik kenaikan harga BBM yang kabarnya akan diumumkan pemerintah pukul 00.00 WIB. SPBU dipenuhi dengan jerigen yang berjejer di sela-sela kendaraan yang mengisi bahan bakar.

"Tidak apa-apa kami antre berjam-jam, yang penting dapat jatah bensin, karena besok harganya sudah naik," kata salah satu pedagang bensin eceran, di Kecamatan Burneh, Moh Siri.

Siri mengaku, sengaja membeli bensin jenis premium, karena sekarang harganya masih menggunakan

Ia mengatakan, upaya mendorong prilaku ekonomi masyarakat Bangkalan dari agraris ke perdagangan dan industri perlu dilakukan agar masyarakat Bangkalan ke depan tidak hanya menjadi penonton saja, akan tetapi juga menjadi pelaku aktif.

Kepala Bappeda Saad Asjari lebih lanjut menjelaskan, sesuai dengan data primer jumlah penduduk miskin, di Kabupaten Bangkalan juga masih tergolong tinggi.

Ia menjelaskan, pada 2012, jumlah rumah tangga sangat miskin di Kabupaten Bangkalan sebanyak 65.532 RTSM atau 403.251 jiwa.

Jumlah ini setara dengan 44 persen penduduk Bangkalan berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan relatif cukup tinggi karena disebabkan beberapa faktor. Salah satu penyebabnya yakni belum optimalnya pemberdayaan keluarga miskin, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin yang juga belum optimal.

“Kemudian masih rendahnya kemampuan dan keterampilan keluarga miskin. Terakhir, aksesibilitas keluarga miskin dalam rangka usaha skala mikro juga masih sangat rendah,” katanya. (ant/rah)

KESEHATAN

RS Ajukan Akreditasi Rumah Sakit Internasional BANGKALAN - Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, mengajukan uji akreditasi Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebuh sebagai rumah sakit berstandar internasional.

Direktur di rumah sakit itu drg Yusro di Bangkalan, Selasa mengatakan pengajuan akreditasi sebagai rumah sakit berstandar internasional itu telah disampaikan ke “Join Comission Internasional” (JCI) dan kini masih dalam peninjauan.

“Pengajuan akreditasi sebagai rumah sakit berstandar internasional ini dimaksudkan untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan di Madura secara khusus dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya,” katanya.

Ia menjelaskan, pihakn-

ya telah melalui tahapan uji simulasi dalam upaya mendapatkan akreditasi dari JCI. Ia menjelaskan, sistem penilaian akreditasi yang pernah dilakukan JCI, dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pasien.

Pasien dan keluarga pasien yang dirawat di RS Syarifah Bangkalan juga bisa memberikan penilaian dan memberikan masukan kepada JCI. “Jika kami bisa meraih akreditasi sebagai rumah sakit berstandar internasional, maka pelayanan di RS Bangkalan ini sudah tergolong berstandar internasional dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai SOP medis Internasional,” katanya.

Sementara Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad mengatakan upaya untuk memiliki

rumah sakit berstandar internasional itu sebenarnya merupakan program utama pemkab dalam meningkatkan pelayanan medis.

“Ini juga sebagai program tindak lanjut dari program pemberian kartu “Sehati” (Sehat Bersama Bupati) yang telah kami luncurkan pada 14 Juni,” katanya.

Selain itu, kata dia, upaya Pemkab Bangkalan untuk menjadikan Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebuh meraih standar internasional, sebagai bentuk program terintegrasi dengan keinginan pemerintah pusat yang ingin membangun rumah sakit berstandar internasional di Madura.

Pascaoperasional Jembatan Suramadu, Pemprov Jatim memang berupaya menam-

bah fasilitas penunjang lain agar Madura diminati investor asing. Salah satunya agar memiliki rumah sakit berskala internasional.

Hal ini dilakukan, katanya, karena keberadaan fasilitas kesehatan merupakan salah satu pertimbangan investor ketika mau menanamkan modal. Keberadaan rumah sakit modern berskala internasional dibutuhkan agar masyarakat yang nantinya terlibat industri di Madura tak perlu ke Singapura atau Surabaya untuk berobat.

Ia menjelaskan bahwa Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jatim belum lama ini merilis, rumah sakit berstandar internasional tersebut nantinya juga bisa membantu operasional RSUD dr Soetomo yang kini sering

ant/wahyu putro a

SURAMADU

9

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141 | TAHUN II

BPK Lamban Audit Kasus Bimtek

PARPOL

PKB ‘Semprit’ Masduki Toha

Polisi Siap Limpahkan Berkas ke Kejaksaan SURABAYA- Kasus Gratifikasi Bimbingan Tekhnis (Bimtek) oleh anggota DPRD kota Surabaya menemui babak akhir ditubuh kepolisian. Namun, mesti lelet disebabkan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tak kunjung usai. Sontak, audit khusus yang melamban untuk pengungkapan kasus yang merugikan negara hingga 3,7 milyar itu ngendon dan hingga kini masih belum dapat terungkap. Mengendonnya kasus ni disebabkan sejak terkuak 2010 lalu lalu oleh unit Tipikor, Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya hingga kini, kasus tersebut, terus saja mengalami stagnasi di audit BPK. AKBP Farman, Kasatreskrim Polrestabes Surabaya saat dihubungi, Selasa (18/6),kemarin, mengatakan, Hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit dari BPK. Kasus ini, kata dia, sebetulnya sudah selesai penyelidikannya. Namun untuk menambah kelengkapan alat bukti, pihaknya membutuhkan hasil audit BPK."Sama dengan yang kemarin, mas.

Kita masih nunggu hasil BPK," ujarnya.

Dia menjelaskan, apabila dari pihak BPK telah cepat memberikan hasil audit. Maka, pihaknya pun akan sesegera mungkin melimpahkan berkas tersebut ke Kejaksaan. Dalam hal ini, sambungnya, kasus ini telah usai dalam penyelidikan oleh pihaknya. Terbukti atau tidaknya hasil audit tersebut oleh pihak BPK atas kerugian negara, sambungnya, pihaknya sudah siapkan bukti-bukti hasil penyelidikan kepolisian yang lainnya. Dimana beberapa bukti telah ditemukan, bahwa memang ada dugaan korupsi dari pelaksanaan bimtek tersebut. "Untuk tersangkanya, tetap mas. Tak ada penambahan lagi," tandasnya sembari mengakhiri percakapan.

Dari data yang dirangkum soal kasus ini, dalam sebuah diskusi antara jurnalis dan kepolisian beberapa waktu lalu.

Oleh AKBP Farman, WW atau Wishnu Wardhana selaku Ketua DPRD Kota Surabaya saat itu disebutnya telah menjadi tersangka dan bakal menyeret nama-nama lain sebagai tersangka kasus tersebut.

Satuan Reskrim Polrestabes Surabaya saat masih dipimpin AKBP Anom Wibowo, berhasil mengungkap kasus Bimtek dan hingga saat ini, dalam prosesnya, AKBP Anom Wibowo pun dipindah menjadi KaSPKT Polda Jatim dan digantikan AKBP Indarto (kini Kapolres Blitar Kota) menjadi Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya.

Dibawah pimpinan AKBP Indarto, peluang publik untuk segera mengetahui siapakah dalang korupsi berjamaah dari bimtek DPRD Surabaya.

Pasalnya, ditangan AKBP Indarto, sedikitnya, 42 orang saksi baik dari saksi ahli dan saksi-saksi dari beberapa lokasi ke 12 Bimtek itu digelar. Termasuk sejumlah anggota DPRD Surabaya antara lain, Musyafak Rouf (PKB), Eddie Budi Prabowo (Golkar), Djunaedi (Demokrat),

Masduki Toha (PKB), M. Mahmud (Demokrat), Armudji (PDIP), Sachirul Alim Anwar (Demokrat), Agustin Poliana anggota komisi B DPRD Surabaya, fraksi PDIP, Herlina Nyoto anggota komisi C DPRD Surabaya fraksi partai demokrat, Kartika Pratiwi Damayanti (Maya) anggota komisi B DPRD Surabaya dari fraksi partai Demokrat, Mazlan Mansur anggota komisi B DPRD Surabaya dari fraksi PKB, Ivi Juana komisi B fraksi Partai Demokrat, Subiantoro komisi D fraksi Partai Demokrat, Syaifudin Zuhdi komisi D ketua fraksi PDIP dan Lutfia komisi A fraksi Apkindo (Gerindra).

Tak hanya itu Plt Sekwan Harry Sulistyowati berserta stafnya juga telah diperiksa bersamaan dengan Kepala Bagian TU Halim Kamajaya dan Kepala Bidang Protokol Kumbang M. Kabar. "Semua bukti sudah kami kumpulkan, tinggal sekali lagi gelar perkara," tutur Indarto kala itu. Jabatan Kasat Reskrim pun kembali berganti, AKBP Farman didapuk melanjutkan kasus yang menimbulkan dugaan kerugian Negara sebesar 3,7 miliar itu.

Ditangan AKBP Farman, terhitung, sudah 5 kali polisi melakukan gelar perkara atas kasus ini, polisi telah melakukan penggeledahan kantor Sekwan dalam pencarian bukti. Bahkan, dalam keterangan beberapa saksi sebelumnya menyebut. Kegiatan yang dilakukan hanya satu hari, padahal anggarannya senilai tiga hari, bahkan ada juga sejumlah anggota dewan yang hanya titip absen dan tidak hadir dalam pelaksaaan bimtek. Namun tetap saja, kasus korupsi ini tak pernah berujung. (mag/kas)

ant/septianda perdana

DEMO BBM MEDAN: Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Raden Heru Prakoso (kanan) bersama Kapolresta Medan AKBP Nico Afinta (kiri) memperlihatkan sejumlah alat bukti yang digunakan para demonstran saat unjukrasa BBM, di Mapolresta Medan, Sumut, Selasa (18/6). Dalam peristiwa tersebut pihak polisi menangkap 85 orang mahasiswa yang diduga terlibat bentrokan dan pengrusakan restoran cepat saji serta sejumlah fasilitas umum lainnya, 14 diantaranya sudah berstatus tersangka.

DUKUNG BBM NAIK

Bupati Pamekasan: Harga BBM Memang Harus Dinaikkan PAMEKASAN - Bupati Pamekasan Achmad Syafii berpendapat harga bahan bakar minyak (BBM) harus dinaikkan sebagai upaya pemerintah mengurangi beban yang terlalu tinggi dalam APBN. "Saat saya menjadi anggota Badan Anggaran di DPR RI, alokasi dana untuk menyubsidi BBM sudah Rp 300

triliun lebih. Sedangkan konsumsi BBM terus meningkat seiring dengan makin banyaknya warga memiliki kendaraan bermotor," kata Achmad Syafii kepada wartawan di Pamekasan, Jawa Timur, Senin malam.

Bupati Pamekasan mengemukakan hal ini menanggapi kebijakan pemerintah pusat mengurangi

subsidi BBM. Jika, subsidi BBM tidak dikurangi, maka anggaran pendapatan dan belanja negara berpotensi jebol, katanya.

Di samping itu, kata dia, orang-orang yang menikmati subsidi BBM selama ini, justru orang yang kaya.

Sebab yang memiliki kendaraan bermotor umumnya memang orang mampu.

"Saya memahami kebijakan pemerintah pusat, karena saat saya pernah menjadi anggota DPR RI di badan anggaran," terang Syafii.

Bupati juga menjelaskan sebenarnya pengurangan subsidi BBM bukan berarti mencabut subsidi untuk rakyat melainkan mengarahkan ke yang lebih tepat.

Salah satunya dengan cara

memberikan bantuan langsung masyarakat, ataupun berbagai jenis kebijakan program lainnya yang prorakyat miskin.

Kendatipun kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM ini untuk mengarahkan pola subsidi untuk masyarakat yang lebih tepat sasaran, akan tetapi sebagian masyarakat ada yang

tidak setuju, bahkan mereka berunjuk rasa untuk meminta pemerintah menggagalkan kebijakan itu.

Di Pamekasan unjuk rasa menolak kenaikan BBM digelar oleh Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM) dengan menggelar aksi berpakaian pocong di area monumen Arek Lancor, Pamekasan. (ant/rah)

SURABAYA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya, akhirnya melayangkan Surat Peringatan (SP) kepada Masduki Toha, karena dinilai sudah tidak patuh terhadap arahan partai.

Anggota legislatif DPRD Surabaya dari Fraksi PKB tersebut telah di ‘warning’ per tanggal 17 Juni kemarin.

Hal ini diungkapkan Ketua DPC PKB Surabaya, Syamsul Arifin. Dirinya mengatakan jika SP tersebut sudah layak di layangkan kepada Masduki Toha, karena dinilai sudah tidak patuh lagi terhadap arahan partai. “Betul, sudah kita SP dn sudah saya tandatangani per tanggal 17 Juni, kemarin,” ungkap dia (Selasa 18/6),kemarin.

Dirinya menambahkan, jika SP tersebut dilayangkan tidak serta-merta karena PAW Musyafak Rouf yang tergolong molor. Namun, karena banyak hal sehingga anggota Komisi D DPRD Surabaya tersebut layak untuk diberi peringatan. “Terkait dengan PAW Musyafak Rouf, saya menyayangkan sikap dan arogansi Masduki Toha di Rapat Badan Musyawarah (Banmus).

Namun, Surat Peringatan (SP) tersebut bukan atas dasar itu, melainkan banyak hal,” tambah dia.

Dirinya memaparkan, jika beberapa kali Masduki Toha mangkir atau tidak hadir saat di undang maupun dipanggil oleh DPC PKB Surabaya.

Sehingga, atas dasar beberapa hal yang menjadi pertimbangan tersebut, akhirnya DPC PKB Surabaya memutuskan untuk melayangkan SP kepada Masduki Toha. “Kita sudah undang yang bersangkutan ke rumah makan Nur Pasifik tidak datang. Lalu kita undang ke sekretariat DPC PKB juga tidak hadir. Padahal, dalam undangan maupun pemanggilan tersebut membahas agenda penting partai,” ujar dia.

Pria yang akrab di panggil Gus Syamsul ini menegaskan, jika sampai SP 2, SP 3 hingga Tabayyun, Masduki Toha tetap tidak mengindahkan arahan partai maka DPC PKB tidak segan-segan mencoretnya dari Daftar Caleg Sementara (DCS). Bahkan, dirinya dengan tegas menghimbau kepada Masduki Toha untuk mundur dari keanggotaan partai jika sudah tidak mengindahkan arahan partai.

Padahal, yang bersangkutan adalah caleg incumbent yang sudah dua periode duduk di kursi lembaga parlemen Surabaya. (wan/kas)

DUKUNGAN PILGUB

PERKARA NARKOBA

Hasyim Muzadi Serahkan Dualisme Dukungan Ke Khofifah-Herman

Aspidum Bakal Periksa Jaksa dan Dokter

Surabaya Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi menyerahkan sepenuhnya urusan teknis tentang dualisme dukungan dua partai politik dalam kepada Khofifah Indar Parawansa dan Herman Sumawiredja selaku kandidat dalam Pilkada Jatim 2013.

“Untuk urusan teknis, termasuk dualisme dukungan partai politik nonparlemen, saya menyerahkan kepada kandidat. Saya tidak mencampuri urusan teknis seperti itu,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela nonton bareng film Sang Kiai di Surabaya bersama Khofifah dan pengurus Muslimat NU, Selasa.

Sampai saat ini, dua partai politik nonparlemen, yakni Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK) masih diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim untuk diputuskan mana yang sah dan berhak mendukung salah satu pasangan, apakah Khofifah-

Herman atau SoekarwoSaifullah Yusuf.

Hasyim Muzadi yang merupakan tim senior pasangan Khofifah-Herman mengaku dirinya hanya mengurusi masalah keumatan dan lebih bersifat makro.

Ketika ditanya jika Khofifah tidak lolos dalam pleno penetapan pasangan calon, mantan calon wakil presiden pendamping Megawati Soekarnoputri dalam Pemilihan Presiden 2004 tersebut enggan berkomentar karena belum tahu yang akan diputuskan ke depan.

“Saya tidak bisa membayangkan dulu bagaimana langkahnya, karena hal itu kan memang belum terjadi.

Kalau sudah terjadi, baru dipikirkan,” kata dia.

Hasyim Muzadi mengaku, pihaknya tetap akan berusaha dan menyerahkan lobi-lobi kepada tim hukum Khofifah terkait permasalahan dukungan parpol nonparlemen.

“Kami tetap berusaha, dan itu bukan soal optimistis atau pesimistis. Saya

minta KPU Jatim bekerja pada bidangnya masingmasing secara proporsional dan tidak melakukan dengan beban ganda,” katanya.

Sementara itu di tempat yang sama, Khofifah Indar Parawansa tetap optimistis bisa lolos. Ia mengaku saat ini sudah ada tim yang dibentuk dan mengurusi segala macam persyaratan yang diperlukan oleh KPU dalam rangka verifikasi calon Gubernur Jawa Timur periode 2014-2019.

“Saya yakin bisa lolos karena saya selalu berpedoman pada hadis Qudsi yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung tanpa perantara malaikat, yang bunyinya Allah itu percaya dengan sangkaan hambaNya,” kata dia.

Ketua Umum PP Muslimat NU tersebut mengungkapkan, dirinya tetap konsentrasi melayani dan menyapa umat. Segala tugas tentang adminitrasi dan teknis, sehingga dirinya tidak perlu terjun langsung. (ant/mk)

SURABAYA- Tidak seperti perkara-perkara narkoba lainnya, seperti terpidana H Muhammad, Santoso Tedjo, Kasus Narkoba dengan terdakwa Jimmy Mekabox bisa dibilang aneh. Jaksa yang biasanya bersepakat dengan putusan rehab, kini malah berbalik menyerang. Padahal, sebelumnya oleh Jaksa, Jimmy dituntut dengan pasal 127, 112 dan di amini oleh hakim PN Surabaya. Sehingga menimbulkan tanda tanya, ada apa dengan banding yang dilayangkan Jaksa Eko Nugroho sehingga Pengadilan Tinggi (PT) Jatim menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara terhadap Jimmy.

Ironisnya, melenggangnya Jimmy Soetarso dari rutan Medaeng meski berstatus tahanan, bakal terus melebar.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim bukan hanya meminta keterangan kepada jaksa penuntut umum (JPU). Dokter yang merawat terhadap terdakwa kasus narkoba itu selama menjalani rehabilitasi juga akan dimintai keterangan.

Asisten Pidana Umum Kejati Jatim Pathor Rahman mengatakan, sejati nya pemeriksaan terhadap JPU terkait kasus tersebut dilangsung kan kemarin. Hanya saja, agenda itu

berbenturan dengan rapat lain yang sekupnya lebih besar. ”Saya minta JPU besok bikin laporan tertulis,” katanya.

Menurut dia, laporan itu akan dipelajari sendiri tanpa melibatkan tim lain. Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik itu mengatakan, pendalaman itu terkait dengan teknis penanganan perkara.

Hasil pemeriksaan akan diserahkan ke Kepala Kejati Jatim Arminsyah untuk diteliti.

Nantinya, Arminsyah yang akan menilai apakah hasil pemeriksaan itu perlu ditindaklanjuti bidang pengawasan atau tidak. ”Tergantung nanti penilaiannya seperti apa,” ucapnya.

Pathor kembali menegaskan bahwa, jika selesai menjalani rehabilitasi di rumah sakit dan diizinkan pulang, maka kembalinya ke rutan, bukan ke rumah. Sebab ada masa hukuman yang harus dijalani. Dalam kasus Jimmy, dia berstatus tahanan rutan sehingga seharusnya tidak berada di rumah.

Bukan hanya itu, Pathor bakal mendalami proses rehabilitasi yang dilakukan Jimmy selama ini. Dia akan meneliti apakah selama menjalani rehabilitasi Jimmy berada di

rumah sakit, atau di rumah.

Sebab ada informasi yang menyebut bahwa Jimmy berada di rumah sakit ketika malam. Sedangkan siangnya jalan-jalan.

Pria berdarah Madura itu juga mengaku pernah mendengar bahwa residivis narkoba itu jalan-jalan ke

Yang lucu, ini rehabilitasi setahun, dua minggu sudah pulang ke rumah.

Ini juga yang masih didalami,”

Pathor Rahman

Asisten Pidana Umum Kejati Jatim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya saat menjalani rehabilitsi. ”Yang lucu, ini rehabilitasi setahun, dua minggu sudah pulang ke rumah. Ini juga yang masih didalami,” ungkapnya.

Dia menegaskan, rehabilitasi harus dilakukan di dalam rumah sakit dan tidak boleh keluar selama belum sembuh. Bahkan untuk menguatkan data yang ada, Kejati akan menanyakan ke dokter

yang merawat Jimmy selama menjalani rehabilitasi. Hal itu dilakukan untuk menguatkan data pemeriksaan.

Ditanya langkah terhadap Jimmy yang masih berstatus tahanan rutan, Pathor belum berani memberikan kepastian. ”Itu yang nanti perlu dibahas, bisa dimasukkan (ke Rutan, Red) lagi atau tidak,” jelasnya.

Yang jelas, lanjut dia, masa rehabilitasi yang sudah dijalani akan dikurangkan dari masa hukuman yang ada.

Sementara itu, Wakil Panitera PN Surabaya Soedi Wibowo menegaskan dalam berkas banding yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi (PT) Jatim tertera bahwa Jimmy berstatus tahanan rutan. Termasuk soal penetapan. ”Saya ada tembusannya. Yang kirim PT bukan kami. Rutan saja dapat penetapannya,” kata Soedi kepada wartawan.

Seperti diketahui, kasus Jimmy kembali menjadi sorotan. Kali ini terkait keberadaannya di rumah. Padahal dalam berkas upaya hukum banding, jaksa menyebut Jimmy ditahan jenis tahanan rutan. Bahkan majelis hakim PT Jatim memperpanjang masa penahanannya hingga dua kali. (kas)

10

LINTAS JATIM

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141 | TAHUN II

Draft LKPJ Pemkot Surabaya Asal-asalan SURABAYA – Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang saat ini dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Surabaya terbilang molor atau lambat. Padahal, pembahsan LKPJ tahun anggaran 2012 seharusnya dilakukan pada awal Mei lalu.

Bahkan, kalangan legislator dan anggota Pansus menilai LKPJ Pemkot Surabaya masih terkesan tidak berkualitas atau asal-asalan.

Hal ini diungkapkan Ketua Pansus LKPJ Pemkot Surabaya, Blegur Prijanggono. Dirinya mengatakan, jika dalam draft LKPJ Pemkot tersebut tidak ada pembanding hasil, sehingga akan terlihat bagus-bagus saja. Padalal, sampai saat ini

proses pembangunan yang dilakukan Pemkot Surabaya lebih mengutamakan kuantitas dari pada kualitas.“Betul, Pemkot masih lebih mengutamakan kuantitas daripada mengutamakan kualitas pembangunannya. Sehingga

jumlah program pembangunannya yang dikebut, tapi kualitasnya kurang memperoleh perhatian,” ungkap dia.

Selasa (18/6).

Dirinya menambahkan, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini terbilang terlambat dalam menyerahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMP) Surabaya dan LKPJ Pemkot Surabaya.

Selain itu, dalam draf yang diserahkan Walikota ke Pansus di DPRD Surabaya isinya masih tidak berkualitas atau asal-asalan.“Jika melihat draft yang diserahkan Walikota ke Pansus, bisa dibilang seperti itu,” kata dia.

Hal senada juga disam-

paikan, oleh Staf Ahli DPRD Surabaya, Prof. Eko Sugitario. Dalam pandanganya ke Pansus saat pembahasan LKPJ Pemkot Surabaya mengatakan, jika LKPJ Walikota tersebut lebih mengutamakan kuantitas dibanding kualitas.

Selain itu, draft LKPJ tersebut tidak adanya pembandingnya, sehingga menjadikan tim ahli kesulitan dalam melakukan penilaian.

“Suatu laporan kinerja kalau tidak ada pembanding tentu hasilnya semuanya baik, itu yang terjadi dalam LKPJ Walikota Surabaya. Padahal, kalau ada pembandingnya, pasti diketahui mana yang kurang baik dan mana yang

sudah baik,” papar dia.

Dirinya juga menjelaskan, jika dalam draft LKPJ Walikota tersebut juga tidak menyebutkan sisi kendala apapun dalam setiap program yang dijalankan. Semua program yang dijalankan laporanya sukses dan berhasil tanpa kendala. Seperti program pendidikan yang berhasil menerima dan menampung semua anak usia sekolah sehingga tidak ada anak yang putus sekolah. Padahal, jika dilihat dari sisi keberhasilan terkait kualitas dari program pendidikan tersebut masih terbilang nol besar. Contohnya, seperti hasil Ujian Nasional (UN) tingkat SMA. Di-

mana Surabaya masih kalah dengan daerah lain. Bahkan, urutannya berada di urutan ke-9 dari daerah lain. “Itu salah satu contoh yang barubaru ini terjadi,” ujar dia.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto menyatakan, keberadaan item pertanggungjawaban Walikota menunjukan kemunduran kinerja. Misalnya soal penanganan banjir. Dirinya memaparkan, jika Pemkot Surabaya menargetkan tinggi genangan maksimal 20 cm, dan capaian penangananya setinggi 19 cm.

Itu artinya, lebih buruk dari target 2011. Karena di 2011 target tinggi genangan 20 cm,

dan progres penanganan 18 cm. “Soal upaya Pemkot menangani banjir di Surabaya, justru menunjukan ada kemunduran kinerja soal penanganan banjir. Saya melihat ada tolak ukur kinerja penanganan banjir yang terlihat rancu,” kata dia.

Seperti diketahui, saat ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMP) Surabaya tahun anggaran 2013 dan LKPJ Pemkot Surabaya tahun anggaran 2012 yang derahkan Walikota, Tri Rismaharini masih dibahas oleh Pansus DPRD Surabaya. Padahal, seharusnya LKPJ tersebut diserahkan dan di bahas pada awal Mei yang lalu. (wan/kas)

PETAHANA CAGUB JATIM

Ogah Tanggapi Dualisme Dukungan SURABAYA- Masalah dualisme dukungan oleh dua kubu partai non parlemen PPNUI dan Partai Kedaulatan (PK) nampaknya tidak akan diambil pusing oleh Gubernur Jatim, Soekarwo yang kini tengah maju kembali sebagai pasangan Incumbent bersama Syaifullah Yusuf ( Gus Ipul,red). Seusai menjalani Psikotes di Graha Amerta, Surabaya, Gubernur incumbent ini menyatakan, tidak akan mengambil pusing urusan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada kedua partai tersebut. “ Saya serahkan semuanya kepada kedua partai kalau persoalan tersebut,” terangnya, Selasa (18/6), kemarin.

Terpisah, psikotes dan wawancara yang diikuti pasangan KarSa jauh lebih singkat , yakni hanya memakan waktu 4 jam 15 menit dibandingkan waktu yang dilalui tiga Bacagub lainnya, yang berlangsung hingga 7 jam.

Hal ini sudah diprekdisikan sebelumnya oleh Cagub dari jalur perorangan atau independen, Eggy Sujana."pasti ada diskriminasi atau per-

bedaan perlakuan yang diberikan ke incumbent,"ujar Eggi saat usai melakukan wawancara, (13/6) lalu.

Sementara, Direktur RSU dr Soetomo dr Dodo Anando mengatakan, dalam psikotes ini,Pasangan KarSa diminta menjawab 560 pertanyaan MMPI. Ratusan pertanyaan tersebut, untuk mengetahui personality keduanya. Setelah itu, psikologi Cagubcawagub tersebut di tes oleh tim dokter. " Nantinya, pada tes terakhir baru tes wawancara," ujar Dodo, disela-sela tes.

Sehari sebelumnya, Pakde Karwo dan Gus Ipul menjalani tes kesehatan.

Pemeriksaan kesehatan melibatkan 20 tim dokter spesialis, yang dipimpin Wadir Pelayanan RSU dr Soetomo, dr Kohar SpAn. Sekedar diketahui, Gubernur Jatim Soekarwo sebagai cagub incumbent tidak mau terpancing dengan upaya perlawanan dari DPW PKB Jatim yang menuding KPU Jatim tidak netral. Hal ini terkait keputusan KPU Jatim yang menilai tidak memenuhi syarat (TMS) atas

dukungan PPNUI dan Partai Kedaulatan (PK) terhadap pasangan calon (paslon) Khofifah-Herman dan Karsa.

Sehingga, menyebabkan peluang Khofifah-Herman lolos menjadi sangat berat.

Terkait tudingan pihak lain yang menyebutkan adanya upaya yang masih menjegal pasangan calon lain, Pakde Karwo juga menanggapi dingin dan santai saja.

"Mau nuduh itu terserah, itu hak mereka untuk menuduh dan hak mereka juga untuk menjelaskan dan yang penting saya nggak (melakukan intervensi, red)," tegasnya kepada wartawan usai menerima Duta Besar Singapura di gedung negara Grahadi Surabaya.

Dia kembali menegaskan bahwa yang memiliki otoritas penuh itu adalah KPU Jatim.

Ini karena KPU Jatim itu adalah wasit yang punya aturan main perundang-undangan yang jelas. "Ibarat pemain bola, saya hanya bertugas main bola, perkara aturan mainnya ya KPU yang jadi wasitnya," tukasnya. (mag/ kas)

TERTUNDEUK: Terdakwa Aknes Rima Widyaningrum, Mucikari SMP ini terlihat tertunduk sambil mendengarkan disaat Jaksa Membacakan dakwaannya, kemarin.

kas/koran madura

TERANCAM MINIMAL 3 TAHUN

Hakim Meralat Sidang Mucikari SMP SURABAYA - Majelis hakim yang diketuai Fatur Rachman meralat sidang mucikari siswi SMP, Aknes Rima Widyaningrum (15), yang semestinya digelar secara tertutup tapi digelar secara terbuka.

Ralat itu dikatakan Fathur, usai Jaksa membacakan surat dakwaan yang digelar diruang sidang tirta PN Surabaya,kemarin.”Karena jaksa mencantumkan pasal 88 jadi persidangan ini dinyatakan tertutup,”kata Fathur dan meminta pengunjung sidang untuk meninggalkan ruang persidangan,kemarin.

Sidang ini pun terkesan seperti dagelan, hal ini beralasan, sebelum persidangan itu digelar, Jaksa Henry Prabowo terlihat tidak siap dengan surat dakwaan nya, sampai sampai jaksa dari Kejari Surabaya ini pun meminjam surat dakwaan yang ada dalam berkas Hakim.

Lucunya, sebelum membacakan dakwaan yang asli , Hakim Fathur salah meminjamkan berkas, sehingga Jaksa Henry pun juga salah dalam membacakan dakwaanya, hingga membuat pengunjung sidang tertawa.

Usai Sidang, Jaksa Henry mengaku keberatan jika

dianggap faktor kelalaian hakim.”Hari ini itu sebenarnya agendanya penunjukan Pengacara bukan dakwaan dan saya tidak siap karena hari ini ada 12 perkara yang akan saya sidangkan,”jelas Henry.

Terpisah, Sementara dalam dakwaan Jaksa menjelaskan jika pelajar SMP itu dijerat pasal alternatif, yakni pasal 2. Jo pasal 17 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang dan pasal Pasal 88 UU RI No 23 Tahun 2002 ancaman hukuman 3 tahun tentang perlindungan anak.”Ancaman hukumannya minimal 3 tahun penjara,”jelas Jaksa Henry usai sidang Seperti diberitakan sebelumnya, Aknes Rima Widyaningrum (18) siswi SMP kelas IX salah satu sekolah swasta di Bendul Merisi, Surabaya ini terjerat kasus perdagangan manusia karena melacurkan teman satu sekolahnya yang berinisial HH Dalam nota dakwaan, disebutkan jika gadis asal Sleman itu melakukan pelacuran dengan cara merekrut, menerima mangsanya dengan cara disertai kekerasan.

Ia juga disebut-sebut mel-

akukan penculikan, penyekapan dan penipuan terhadap korbannya. Korban yang dimaksud, yakni HH (16) siswi yang juga bersekolah bersama dengan terdakwa.

Rima sendiri diketahui menjual HH setelah dirinya berkenalan dengan seorang pria hidung belang yang diketahui bernama Ahmad. Saat itu, Ia yang tahu hendak ditiduri oleh pria hidung belang tersebut sontak menolak dan berjanji akan memperkenalkan teman satu sekolahnya yang masih perawan. Kesepakatan pun terjadi, dan pada 6 Juli 2012 lalu, Ia mengantar HH ke tempat yang telah dijanjikan.

Bersama Ahmad, Rima meminta tarif Rp 500 ribu untuk sekali kencan dengan temannya yang dilacurkan. Namun seiring dengan adanya kesepakatan, terdakwa lalu meminta tambahan uang Rp 350 ribu yang juga disetujui Ahmad.

Entah mengapa, setelah berhasil dituduri, HH justru menuntut kakak kelasnya yang beda setahun di bangku sekolah itu, dengan melaporkannya ke polisi.“Saya malu dan tidak perawan,” kata Jaksa Henry menirukan keterangan HH dalam dakwaan. (kas)

DIVONIS: Dua Terdakwa Kredit Fiktif Bank Jatim saat mendengarkan putusan vonisnya di Pengadilan Tipikor, Selasa (18/6) Kemarin.

kas/koran madura

KORUPSI KREDIT FIKTIF

Hakim Vonis Mantan Kacab Bank Jatim 12 Tahun Penjara SURABAYA - Terdakwa korupsi kredit fiktif Bank Jatim cabang HR Muhammad yang juga mantan Kepala Cabang (Kacab) Bank Jatim H.R. Muhammad, Bagoes Soeprayogo, dan mantan Penyelia pemasaran kredit Tony Baharawan, terpaksa harus tertunduk lemas mendengar putusan Majelis Hakim, M Yapi yang menjatuhkan vonis masingmasing 12 tahun penjara.

Dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim, M Yapi, Selasa (18/6),kemarin, hakim menyatakan kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah karena mengeluarkan kredit sebesar Rp 52,3 miliar tanpa prosedur resmi. “Ke dua terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) dan subsidair Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ujarnya.

Sidang yang berlangsung di ruang Candra Pengadilan Tipikor PN Surabaya ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yapi dan dibantu Hakim anggota Bandung, Supriyono, Gazalba dan Sangadi, serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Hari Cs dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Selain itu, dalam persidangan kedua terdakwa didampingi masing-masing Penasehat Hukumnya (PH). Terdakwa I,

Bagoes didampingi PH nya yakni, Soenarno Edi Wibowo, sementara terdakwa II, Tony, didampingi PH, Yunus Susanto, Dedy prihambudi.

Sebelumnya, kedua terdakwa oleh JPU dituntut 15 tahun penjara karena dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) dan subsidair Pasal 3 Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan Pasal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap kedua terdakwa. “Memutuskan, memberi hukuman kepada kedua terdakwa dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 100 juta, subsider 3 bln penjara jika tidak dibayar,” papar M Yapi diakhiri ketok palu, Selasa (18/6).

Atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim, keduanya langsung menyatakan banding. “Kami akan mengajukan banding,” Ujar kedua terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya masing-masing. Sementara itu, PH ke dua terdakwa akan mengajukan banding. “Kita akan langsung mengajukan banding hari ini juga,” sambungnya.

Sekedar diketahui, kasus ini bermula pada tahun 2005, saat itu Yudi Setiawan selaku Direktur PT Cipta Inti Parmindo sesuai akta No 17

tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh notaris Fikry Said, mengajukan permohonan kredit kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang HR Muhammad.

Permohonan pengajuan kredit ke Bank Jatim oleh Yudi Setiawan, selain membawa nama PT Cipta Inti Parmindo juga menggunakan sebanyak 7 nama perusahaan lain yang didirikan Yudi Setiawan sendiri dan dipimpin oleh karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Adapun ke tujuh perusahaan yang dimaksud yakni, CV Aneka Karya Prestasi, CV Aneka Pustaka Ilmu, CV Bangun jaya, CV Cipta Pustaka Ilmu, CV Kharisma Pembina Ilmu, CV Media Sarana Pustaka, CV Visi Nara Utama.

Dana yang dicairkan ke 8 perusahaan termasuk PT Cipta Inti Parmindo sebesar Rp 52,3 miliar, dimana pengajuan kredit yang dilakukan oleh Yudi Setiawan dan kelompok usahanya tersebut sebanyak 28 permohonan, dan kredit tersebut jenis Kepres dengan jaminan berupa proyek yang sedang ditangani oleh perusahaan milik Yudi Setiawan yang berasal dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD maupun Blockgrant (hibah) yang ter-

diri dari beberapa Kabupaten/ Kota se Jawa timur.

Kredit dengan jenis Kepres adalah salah satu jenis kredit umum terhadap debitur yang bersifat temporary (pengembalian pembayaran melalui sistem termin) untuk pembiayaan proyek pemerintah maupun swasta dan dalam pelaksanaan proses pemberian kreditnya mengagunkan standar operasional prosedur (SOP) kredit umum.

Prosedur yang berlaku dalam pemberian kredit modal kerja pola Kepres (SOP) adalah sesuai surat keputusan Direksi Bank Pembangunan Jawa Timur No 043/031/KEP/ DIR/KRD tanggal 28 februari 2005. Namun dalam proses pencairan kredit kepada debitur yang merupakan kelompok usaha Yudi Setiawan, Bagoes Soeprayogo selaku Kacab Bank Jatim HR Muhammad dan Tony Baharawan, selaku penyelia tidak pernah menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam surat keputusan Direksi Bank jatim.

Diantaranya Sk No 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pembruari 2005, Surat DireksiBank Jatim 043/39/ KRD/ tanggal 7 Oktober 2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No 046/152/KEP/ DIR/PRN tanggal 7 Nopember 2008 poin 6.4 huruf a (1). (kas)

PELUNASAN STAN

Pedagang Pasar Turi Mengadu ke Dewan SURABAYA – Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin tersebut cocok jika kita melihat kondisi yang saat ini menimpa para pedagang yang saat ini berjualan di Tempat Penamapungan Sementara (TPS) pasca terbakarnya Pasar Turi akhir tahun lalu.

Pasalnya, saat ini para pedagang tersebut di paksa oleh pihak investor untuk melunasi uang muka stand secara tunai. Bahkan, pihak investor pembangunan Pasar Turi, memberikan deadline hingga 26 Juni 2013 mendatang.

Hal ini diungkapkan wakil Tim Pemulihan Pasca Pasar Kebakaran (TPPK), Koping.

Dirinya mengatakan, jika para pedagang saat ini tidak mampu untuk melunasi uang muka

stan secara tunai. Bahkan, saat ini para pedagang tersebut bisa dibilang ‘sekarat’ akibat tekanan dari pihak investor terkait pelunasan uang muka stan. “Kami, pedagang sudah sekarat, jika dipaksa bayar uang muka stan secara tunai, jelas tidak mampu,” keluh dia.

Selasa (18/6).

Menyikapi kondisi tersebut, pihaknya meminta bantuan dan mengadu kepada para wakil rakyat yang duduk di DPRD Surabaya, untuk memperjuangkan nasib mereka terkait desakan pelunasan uang muka stand dan berharap pelunasan stan bisa dibayar dengan cara diangsur.

“Kami optimistis, jika DPRD yang melobi perbankan akan ada yang mau memberi kredit

pada pedagang untuk bayar uang muka beli stan,” jelas dia.

Selain itu, dirinya juga mengungkapkan adanya ancaman dn intervensi dari investor kepada para pedagang yang tidak membayar uang muka secara tunai hingga sekitar tanggal 26 Juni mendatang, yakni pihak investor akan menjual stan mereka ke pihak lain. Kabijakan investor tersebut tentu saja sangat meresahkan para pedagang. “Coba bayangkan, dengan kondisi jualan di TPS (Tempat Penampungan Sementara) sangat sepi pedagang dipaksa bayar tunai, dari mana kita dapat uang tunai itu,” ungkap dia.

Menyikapi pengaduan dari TPPK Pasar Turi, Ketua DPRD Surabaya, Moch. Machmud, berjanji akan berusaha untuk

membantu dan memperjuangkan nasib para pedagang tersebut. Bahkan, dirinya akan meminta Komisi yang ada DPRD Surabaya untuk menindaklanjuti permintaan para pedagang tersebut.“Kami akan minta komisi di DPRD menindaklanjuti permintaan pedagang pasar Turi ini,” kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Rio Patiselano mengatakan, jika pihaknya akan memanggil investor Pasar Turi terkait kebijakan yang dinilai memberatkan pedagang. Khususnya, terkait dengan ancama tentang pemindahtanganan stand yang sudah menjadi hak para pedagang, jika tidak bisa melunasi uang muka secara tunai. (wan/kas)

LINTAS JATIM

11

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141 | TAHUN II

DAMPAK KENAIKAN BBM

Harga Obat-obatan Naik SURABAYA - Fenomena harga komoditas yang belakangan merangkak naik, ikut memicu lonjakan harga barangbarang farmasi, seperti obat-obatan. Ketua Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi Jatim, Paulus Totok Lucida, memprediksi harga obat-obatan di Jatim dari berbagai merek dan jenis akan membengkak hingga kisaran 10 sampai 20 %. Namun, harga tersebut tidak berpengaruh pada obatobatan generik.

Menurutnya, kenaikan harga obat-obatan tersebut sebenarnya sudah terasa sejak disahkannya kenaikan upah minimum regional (UMR) pekerja tahun 2013 di sejumlah kabupaten/kota di Indonesia. Hanya saja, naiknya harga obatobatan tersebut tetap terkontrol melalui penetapan harga yang tertera dalam e-catalog obat dari Kementerian Kesehatan RI. "Jadi ada kecenderungannya, produsen tidak ingin merugi dengan kondisi tersebut. Yang berat konsumen kelas menengah ke bawah. Mereka akan kesulitan menjangkaunya.

Tapi, itu tidak bisa dihindari,” katanya.

Dikatakan, kewenangan terhadap harga obat-obatan yang terdaftar dan beredar di Indonesia tetap menjadi kewenangan pemerintah untuk tidak dan menaikkan harga obat. Namun, ia tidak menampik, obat-obatan yang memiliki merek dagang akan terpicu dengan kenaikan harga komoditas maupun BBM. Meski demikian, ia meyakini, pada 2013 ini, tidak ada kenaikan secara drastis dari harga obat-obatan yang beredar di Jatim.

Sebab, pasokan obat di Indonesia, termasuk Jatim sudah tersedia sesuai dengan harga yang tercatat dalam e-catalog.

“Harganya ditentukan pusat melalui tender yang diikuti para supplier obat. Sementara, daerah tinggal membeli sesuai daftar harga yang ada,” tuturnya.

Hal ini senada dengan salah satu partai yang menolak kenaikan BBM yakni Partai Gerindra. Melalui, Wakil Ketua Partai Gerindra DPD Jatim, Hendro T. Subiyantoro, menuturkan, bahwa pengesahan perubahan APBN akan berimbas pada kesengsaraan rakyat. APBN tidak memiliki asaz yang kuat, sebab, melihat dari asumsi APBN sendiri menunjukan bahwa lebih Pro atau bijak terhadap kebijakan asing. Hal ini, kata dia, sangat berbanding terbalik dengan Indonesia sebagai salah satu penghasil minyak mentah di Dunia malah terpengaruh dengan adanya kenaikan harga BBM Internasional. “ Secara asumsi APBN sendiri telah menyepakati menyesuaikan terhadap kebijakan asing. Maka, dari itu setiap ada kenaikan BBM Internasional harga BBM Indonesia juga harus ikut naik,” kata dia, Selasa (18/6).

Menurut dia, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) saat ini menolak keras dengan adanya kenaikan harga BBM. Seharusnya, pemerintah lebih menitik beratkan paham ekonomi negara pada ekonomi pancasila atau ekonomi kerakyatan dibanding Ekonomi Liberal. Sebab, posisi dari ekonomi liberal cukup berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan negara yang ikut serta dalam paham tersebut. Indonesia, seharusnya bisa mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan asing. “ Kenaikan BBM saat ini dikarenakan paham Ekonomi kita adalah Liberal bukan paham Ekonomi Pancasila atau kerakyatan. Kita lihat saja, semua perusahaan yang megelola minyak di Indonesia semuanya milik asing. Secara pembagiannya 90 persen minyak milik asing dan pertamina hanya memiliki kuota sebesar 10 persen. Maka, ini harus dirubah dengan menggunakan Ekonomi Pancasila dan jelas pengaruh kenaikan tak terelakan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dengan adanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pun tidak menjamin terhadap kelangsungan perbaikan ekonomi masyarakat. Pasalnya, dalam BLSM hanya memberikan sebesar Rp. 150.000 /bulan/ RTS selama empat bulan setelah disahkannya kenaikan BBM oleh pemerintah. Kompensasi kepada masyarakat yang bersifat sementara itu pun, berupa voucher, juga tidak manusiawi.

Disebabkan, proses penukaran nantinya pun masyarakat harus menukarkan kekantor pos setiap bulannya. “ BLSM tidak memanusiakan, membodohkan rakyat dan masyarakat tidak menjadi produktif,” tegasnya. (mag/kas)

BERANDA PERJUANGAN

ant/andika wahyu

APBNP 2013 DISAHKAN: Beberapa perwakilan buruh berorasi memprotes hasil voting Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6) kemarin. APBNP 2013 yang didalamnya temaktub kenaikan harga BBM bersubsidi akhirnya disahkan setelah 5 fraksi menerima dan 4 fraksi menolak rancangan APBNP tersebut.

APBN Indonesia Memihak Ekonomi Liberal SURABAYA- Rencana Anggaran Pembelanjaan Negara Perubahan (RAPBN-P) yang dalam sidang Paripurna anggota DPR RI mengesahkan adanya perubahan terkait persoalan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke masyarakat untuk dihapus. Niscaya, kenaikan BBM pun nantinya tidak akan terelakan. Namun, mengenai hal ini beberapa partai pun menolak keras dengan adanya rencana Pemerintah melalui pertimbangan anggota DPR RI itu.

Wakil Ketua Partai Gerindra DPD Jatim, Hendro T. Subiyantoro, menuturkan, bahwa pengesahan peruhan APBN akan berimbas pada kesengsaraan rakyat. APBN tidak memiliki asaz yang kuat, sebab, melihat dari asumsi APBN sendiri menunjukan bahwa lebih Pro atau bijak terhadap kebijakan asing. Hal ini, kata dia, sangat berbanding terbalik dengan Indonesia sebagai salah satu penghasil minyak mentah di Dunia malah terpengaruh dengan adanya kenaikan harga BBM Internasional.“ Asumsi

APBN sendiri telah menyepakati menyesuaikan terhadap kebijakan asing. Maka, dari itu setiap ada kenaikan BBM Internasional harga BBM Indonesia juga harus ikut naik,” kata dia, Selasa (18/6).

Menurut dia, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) saat ini menolak keras dengan adanya kenaikan harga BBM. Seharusnya, pemerintah lebih menitik beratkan paham ekonomi negara pada ekonomi pancasila atau ekonomi kerakyatan dibanding Ekonomi Liberal. Sebab, posisi dari ekonomi liberal

Menuju Grahadi untuk Jawa Timur Jempol

MH Said Abdullah Blusukan di Kabupaten Gresik

JEMPOL: Cawagub Jatim Jempol, Said Abdullah di sela-sela Car Free Day Jl. Jaksa Agung Suprapto, Gresik.

JEMPOL: Cagub & Cawagub Jatim Jempol, BambangSaid acungkan Jempol bersama para kader DPC PDI Perjuangan Kab. Gresik.

BERJABAT TANGAN: MH Said Abdullah (Cawagub Jatim) berjabat tangan dengan pedagang di pasar Krempyeng Gresik.

ZIARAH: Cawagub Jatim Jempol, Said Abdullah ziarah ke makam Syech Maulana Malik Ibrahim, Gresik.

ZIARAH: Cawagub Jatim Jempol, Said Abdullah ziarah ke makam Sunan Giri, Gresik.

cukup berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan negara yang ikut serta dalam paham tersebut. Indonesia, seharusnya bisa mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan asing.“ Kenaikan BBM saat ini dikarenakan paham Ekonomi kita adalah Liberal bukan paham Ekonomi Pancasila atau kerakyatan. Kita lihat saja, semua perusahaan yang megelola minyak di Indonesia semuanya milik asing. Secara pembagiannya 90 persen minyak milik asing dan pertamina hanya memiliki kuota sebesar 10 persen. Maka, ini harus dirubah dengan menggunakan Ekonomi Pancasila dan jelas pengaruh kenaikan tak terelakan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dengan adanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pun tidak menjamin terhadap kelangsungan perbaikan ekonomi masyarakat.

Pasalnya, dalam BLSM hanya memberikan sebesar Rp. 150.000 /bulan/RTS selama

empat bulan setelah disahkannya kenaikan BBM oleh pemerintah. Kompensasi kepada masyarakat yang bersifat sementara itu pun, berupa voucher, juga tidak manusiawi.

Disebabkan, proses penukaran nantinya pun masyarakat harus menukarkan kekantor pos setiap bulannya.“ BLSM tidak memanusiakan, membodohkan rakyat dan masyarakat tidak menjadi produktif,” tegasnya.

Sebetulnya, kata dia lagi, pemerintah lebih memberikan upaya-upaya produktif terhadap masyarakat indonesia secara merata. Bukan hanya yang menjadi tepat sasaran seperti adanya wacana BLSM tersebut. Upaya produktif yang dimaksud ialah “ Padat Karya” yakni melibatkan seluruh warga di Indonesia diseluruh desa untuk bekerja lebih produktif. Buka dengan bantuan yang nantinya malah membodohkan masyarkat.“ Pemerintah harus melakukan upaya-upaya produktif

dan bisa memberikan langkah kongkret untuk kesejahteraan rakyat. Gerindra tidak bisa memberikan dikarenakan terganjal oleh para penguasa besar di negara ini,” ungkapnya.

Hal senada pun diungkapkan, Ketua FSPMI Jatim, Jamaluddin, bahwa dengan adanya BLSM itu sama saja dengan membdohi rakyat. Dikarenakan, naiknya itu bisa dihitung bahwa setiap anggota keluarga yang mendapatkan hanya Rp. 1.250 per hari. Sementara diketahui, bahwa semua harga baik sembako, transportasi. Bahkan, disemua lini perekonomian juga ikut naik.“ Pemberian BLSM itu sama saja bohong dan membodohi masyarakat Indonesia terutama buruh.

Jika iini naik kami akan memilih demo besar-besaran dan pastinya kami tidak akan lagi mendukung Pak De dalam Pilgub Jatim Agustus mendatang, karena Pak De gagal menaikan Upah Sektoral kota,” tukasnya. (mag/kas)

KORUPSI LAPTER

Di Tingkat Banding, Hukuman Mantan Bupati Banyuwangi Diperberat SURABAYA - Mantan Bupati Banyuwangi, Ratna Ani Lestari tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur yang menghukum lebih berat pada dirinya, ia langsung menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas hukuman penjara enam tahun tersebut.

Terdakwa kasus pembebasan lapangan terbang (lapter) ini melalui penasehat hukumnya, Rahmanu Wijaya mengungkapkan, pihaknya memang mengajukan kasasi ke MA setelah mendapat pemberitahuan dari PT Jatim pada 4 Juni lalu. "Dalam putusan itu, klien kami mendapat hukuman lebih berat atau enam tahun penjara," jelasnya kepada wartawan di Pengadilan Tipikor, Selasa (18/6) ,kemarin.

Berdasarkan vonis yang ada, Bupati wanita berjilbab ini dinyatakan bersalah dalam kasus pembebasan lapter, dengan jeratan pasal 3 jo pasal 18 UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ini membuat majelis hakim PN Surabaya pada 11 Februari 2013 lalu memvonis lima tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan.

Keberatan dengan vonis PN Surabaya, Ratna kemudian banding ke PT Surabaya.

Namun majelis hakim punya pertimbangan hampir sama dengan PN, sehingga pada 29 Mei lalu, Ratna divonis de-

ngan hukuman enam tahun penjara dengan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan.

"Kami baru diberitahu putusan ini pada 4 Juni lalu," terangnya.

Bertambah beratnya hukuman untuk Ratna, rupanya tak diterimanya. Pihaknya kemudian mengajukan kasasi ke MA pada 14 Juni atau pasca ada pemberitahuan dari PT Surabaya, karena jangka waktu pernyataan memori kasasi maksimal 14 sejak ada putusan. "Kami keberatan dengan putusan PT karena masa pemidanaan semakin berat," tuturnya.

Namun, proses pengajuan kasasi itu sedikit tersendat, karena sampai saat ini pihaknya belum menerima salinan putusan itu. Makanya, pihaknya menunggu salinan itu turun hingga 28 Juni, atau batas terakhir pengiriman memori kasasi ke MA. "Kami masih menunggu salinan putusan agar memori kasasi bisa diproses," tegasnya.

Sedangkan Humas PT Jatim, Celine Rumansi menuturkan, salinan putusan akan dikirim ke PN Surabaya dalam 1-2 hari ini. Pengiriman salinan ini memang terlambat karena Panitera Pengganti (PP) sedang sakit. "Makanya, setelah PP masuk ke kantor, ini akan diketik. Kemungkinan Rabu (19/6/) atau Kamis (20/6) akan dikirim," katanya.

Kasus ini bermula saat Ratna menjadi Ketua Tim Panitia Pembebasan Lahan Lapangan Terbang. Oleh dia, harga lahan ditetapkan Rp 60 ribu per meter persegi. Pada 2007, harga lahan berubah menjadi Rp 70 ribu per meter persegi. Padahal harga tanah di daerah itu hanyalah Rp30 ribu pada 2006 dan Rp35 ribu pada 2007.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa penetapan harga lahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Penetapan harga dinilai tidak berdasarkan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan tanpa tim penaksir. Akibat ulah Ratna dan beberapa kerabatnya, negara diugikan sekitar Rp 19,7 miliar. Majelis hakim menilai kebijakan Ratna dengan melepas lahan dianggap merugikan negara dan memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sempat menjerat Ratna dengan pasal berlapis yakni Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsider pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. JPU menuntut dengan hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta, subsider enam bulan penjara. (kas)

12

NASIONAL

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141 | TAHUN II

UU PENGEMBALIAN ASET NEGARA

Butuh Segera Diterbitkan JAKARTA-Pemerintah dan DPR diminta berinisiatif membentuk undang-undang (UU) yang mengatur perlindungan dan pengembalian aset negara. UU tersebut akan memudahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan otoritas keuangan untuk bekerja maksimal dalam mengembalikan keuangan Negara.

ant/rahmad

SEMBAKO MURAH HADAPI RAMADHAN. Pembeli mengambil Minyak Goreng (Migor) curah bungkusan 1 kg yang dijual murah dari harga pasar di lapangan Rancong, Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selasa (18/6). Pasar murah yang dibuka selama beberapa hari kedepan upaya pemerintah setempat membantu masyarkat miskin dan menekan inflasi daerah yang ditimbulkan melambungnya harga sembako jelang Ramadhan dan Hari Raya.

APBN PERUBAHAN 2013

Awasi Penggunaan Dana Bansos Rp26 Triliun J A K A RTA- M a s y a r a k a t perlu mengawasi secara cermat pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp26 triliun yang terdapat di 10 Kementerian. Pasalnya, 10 kementrian yang mengelola bansos ini dipimpin orang partai politik. “Dari 10 kementerian tersebut, anggaran terbesar dipegang Kementerian Agama Rp 11,31 trilun, yang meningkat sebesar 103,5 % dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp 5,56 triliun,” kata Direktur Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan (KUAK) Negara, Roy Salam di Jakarta, Selasa (18/6).

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), tren alokasi dana hibah dan bantuan sosial setiap tahun di desain meningkat menjelang pemilu. Pada 2009, dana bansos dalam APBN Perubahan 2009 mencapai Rp 74,93 triliun. “Bertambah sekitar 52 % atau sebesar Rp 25,52 triliun dibandingkan bansos tahun 2007 sebesar Rp 49,41 triliun,” tambahnya Catatan KUAK, menjelang pemilu 2014, dana bansos dalam APBN terus bertambah

jumlahnya. Pada UU APBN 2011 dana bansos sebesar Rp 59, 18 triliun, lalu bertambah Rp 18,63 triliun atau 31 % menjadi Rp 77,81 triliun pada APBN Perubahan 2011.

Sedangkan dana bansos pada UU APBN 2012 awalnya hanya sebesar Rp 43,76 triliun lalu bertambah 87 % menjadi Rp 82,03 triliun.

Dana bansos tahun ini, dalam UU APBN 2013 ditetapkan sebesar Rp 69,61 triliun atau lebih tinggi dua % sam-

pai dengan 59 % dibandingkan alokasi bansos pada UU APBN dua tahun sebelumnya. “Karena pada bansos APBN Perubahan 2013, berkisar antara Rp 91,19 triliun sampai dengan Rp 139,17 triliun,” ungkapnya Data KUAK, menyebut 10 Kementerian pengelola dana bansos itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengelola Rp 70,21 miliar (0,3 % dari APBN 2013), Kementerian Kehutanan Rp 200 miliar (1 % dari APBN), Kementerian Koperasi dan UKM Rp 146,28 miliar (2 %), Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp 608,60 miliar (2 %), Kementerian Kelautan dan Perikanan mengelola Rp 728 miliar (3 %), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Rp 1,21 triliun (5 %), dan Kementerian Perumahan Rakyat mengelola Rp 2,22 triliun (8 %). Kemudian Kementerian Agama Rp 11,31 triliun (43 %), Kementerian Pertanian Rp6,04 trilun (23 %), dan Kementerian Sosial Rp 3,35 triliun (13 %).

Sementara itu, Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR

RI Sumarjati Arjoso mengatakan, perlu ada pengaturan khusus soal dana bantuan sosial (Bansos). Dalam telaah BAKN dengan sejumlah pakar terungkap, bahwa bansos ternyata tidak memberikan daya ungkit ekonomi.

“BAKN sudah mengadakan pertemuan. Sudah mengadakan rapat konsultasi juga.

Dana bansos ini sudah mencapai ratusan triliun rupiah.

Jadi perlu ada aturan khusus,” katanya Menurut Sumarjati, perlu ada telaah mendalam bersama BPK. Sebab, bantuan sosial diduga salah sasaran. “Karena itu, bansos sebaiknya dalam bentuk penciptaan lapangan kerja. Sehingga bansos memberikan kontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan,” tambahnya.

KUAK Negara menyampaikan, menjelang pemilu 2014, dana hibah dan bansos yang ada di setiap kementerian meningkat tajam. Apalagi, saat ini bansos akan bertambah dengan adanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). (gam/cea)

“Sekarang ini PPATK memiliki beberapa persoalan yang perlu dilakukan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Salah satunya adalah sosialisasi perlunya undangundang pengembalian aset negara,” kata Kepala PPATK, Muhammad Yusuf Selasa (18/6).

Menurut dia, pembentukan UU ini sangat diperlukan. Hal ini mendung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap sejumlah kasus korupsi.

“Misalnya kasus Irjen DS (Djoko Susilo), kasus Elnusa senilai 100 miliar rupiah, kasus pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan 74 miliar rupiah,” imbuh dia.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng PPATK melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laudring) dan pendanaan terorisme. Kerjasama kedua institusi ini meliputi pertukaran informasi, penyusunan ketentuan hukum dan pedoman, koordinasi pemeriksaan, edukasi dan sosialisasi, hingga melakukan riset dan pengembangan sistem teknologi informasi.

“Soal pertukaran informasi,

atas dasar inisiatif sendiri dan permintaan PPATK, maka OJK dapat memberikan informasi ke PPATK mengenai hasil tugas dan kewenangan OJK,” ujar Ketua OJK, Muliaman Hadad di Jakarta, Selasa (18/6).

Sementara itu, lanjut dia, kerjasama di bidang penyusunan hukum akan dipublikasikan dalam bentuk permintaan saran dari masing-masing pihak. “Di bidang audit, OJK dan PPATK saling berkoordinasi dalam rangka audit kepatuhan atas kewajiban pelaporan PJK oleh OJK dan audit khusus yang dilakukan PPATK,” ujar Muliaman.

Muliaman menambahkan, kerjasama di bidang edukasi dan sosialisasi akan lebih fokus memberi pemahaman kepada PJK dan lembaga jasa keuangan. “OJK dan PPATK akan melakukan pendidikan dan pelatihan secara mandiri maupun secara bersama-sama. Selain itu, kami juga bisa saling memberi tugas kepada masing-masing pegawai di dua institusi ini,” tutur dia.

Muliaman mengaku akan membawa institusi Pusat Kajian Anti Pencucian Uang (PK-APU) ke dalam organisasi OJK. PK-APU merupakan organisasi yang terbentuk

atas kerjasama BI dan PPATK. Namun saat ini pusat kajian yang ada di bawah kendali BI tersebut tidak berjalan optimal karena ada sejumlah kendala yang harus dihadapi terkait dengan upayanya menciptakan industri keuangan yang kondusif. “Usaha BI dan PPATK untuk mencegah dan memberantas money laundering melalui PK-APU tidak berjalan efektif. Karena itu, kami berkeinginan membentuk pusat-pusat anti money laundering, karena yang ada selama ini sedikit mengalami hambatan. Kami akan mencari cara agar pusat riset ini bisa membantu otoritas dalam menumbuhkan awareness di masyarakat,” imbuh dia.

Seperti pembentukan PKAPU antara BI dan PPATK, menurut Muliaman, lembaga riset ini juga akan menggandeng lembaga akademik.

“Kami akan mendorong sejumlah universitas untuk bekerja sama di sini, seperti Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bekerja sama dalam terbentuknya pusat riset sebelumnya,” terang Muliaman.

“Waktu zaman Pak Yunus Husein (Kepala PPATK sebelumnya), bersama saya waktu sebagai Deputi Gubernur BI, sudah ada usaha-usaha mencegah dan memberantas pencucian uang. Sekarang ini, OJK bersama Kepala PPATK yang baru (Muhammad Yunus) akan mengevaluasi lagi pusat kajian ini dan akan memaksimalkan perannya di OJK,” kata Muliaman.,” pungkas dia. (gam/bud)

LEGISLASI

DPR Kebut Revisi UU KUHP Selesai 2013 JAKARTA-Komisi III DPR yang membidangi hukum akan mengebut Rancangan revisi Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP). Mereka optimis, revisi akan rampung pada akhir masa sidang 2013 mendatang.

Revisi tersebut sangat penting, karena selama ini Indonesia belum memiliki satu kodifikasi dan unifikasi (kumpulan dan penyatuan hukum pidana). “Penyatuan delik pidana inilah yang menjadikan Komisi III DPR RI optimis akan mampu menyelesaikan revisi UU KUHP sampai akhir masa sidang 2013. Tapi, yang harus disepakati adalah fondasi kerangka acuan revisi UU KUHP sendiri, karena dari kerangka itu akan diketahui mana delik yang menjadi prioritas,” kata anggota Komisi III F-PPP DPR RI , Ahmad Yani dalam diskusi RUU KUHP bersama Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum dan HAM Wahiduddin Adams di Jakarta, Selasa (18/6).

Menyinggung hukuman mati dalam revisi KUHP tersebut, Yani menegaskan F-PPP sangat mendukung hukuman mati bagi pemerkosa, narkoba, teroris, pembunuh, dan koruptor. Namun anehnya dalam DIM (daftar inventarisasi masalah) yang diajukan pemerintah masih ada kesan penghalusan bahasa dalam hukuman mati tersebut,

dengan menyebut sebagai pidana istimewa atau kekhususan tertentu. “Penghalusan ini untuk mengakomodir kelompok-kelompok yang anti terhadap hukuman mati,” ujarnya Demikian pula dengan hukum adat lanjut Yani, DPR RI sangat menghargai hukum adat yang sudah ada dan berkembang selama ini.

Karena itu, DPR dan pemerintah tak boleh menghalangihalangi hukum adat yang berlaku.

Apalagi, sambung Wakil Ketua Fraksi PPP ini, mengingatkan bawah sumber hukum Indonesia ini ada tiga, yaitu perdata, agama, dan adat.

Misalnya soal pernikahan.

“Menurut agama, keyakinan dan adatnya pernikahan atau perkawinan antara lelaki dan perempuan itu sesuai aturan yang berlaku, maka KUHP ini tak boleh mengintervensi hukum yang sudah berlaku tersebut,” terangnya.

Dikatakan Yani, DPR harus hargai hukum adat ini. KUHP tetap menghargai kearifan lokal, dan itu tak bisa ditempatkan dalam tindak pidana KUHP, sehingga materi ini

masuk ke dalam unifikasi hukum.

Terkait adanya pasal maker, menurut Yani, menebarkan rasa kebencian, dan penghinaan terhadap kepala negara asing harus dijelaskan maksudnya secara konkret dalam KUHP ini, agar tak mudah menjerat rakyat ini ke dalam kriminalisasi. “Kalau begitu, kenapa penghinaan dan kebencian itu hanya kepada presiden? Tidak demikian dengan pejabat tinggi negara seperti DPR RI, karena sama-sama pejabat tinggi negara? Untuk itu, pasal makar ini harus dikaji secara mendalam,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsudin mengatakan Komisi III akan mengundang beberapa akademisi untuk mencari pendalaman dari sisi yang lebih komprehensif lagi mengenai RUU KUHAP dam KUHP yang menjadi sorotan publik.

Aziz mengatakan, salah satu yang menjadi bahan pertimbangan DPR di RUU KUHP mengenai pasal penghinaan terhadap presiden. Menurutnya, pasal penghinaan itu tergantung kesepakatan antarpemerintah dan legislatif. Di beberapa negara, dia mencontohkan, ada semacam kesepakatan supaya pasal seperti ini ditetapkan.

“Tergantung kesepakatan pemerintah dan legislatif,”

kata Aziz.

Aziz melanjutkan, di beberapa negara cukup panjang pembahasan soal penghinaan presiden. Dia mencontohkan, seperti yang ada di Jerman, perlu kehendak dari presiden untuk menetapkan pasal seperti ini. Sedangkan, di Jepang, soal penghinaan presiden ini tergantung dari Perdana Menterinya yang menghendaki.

Azis mengatakan kategori penghinaan telah tersedia di pasal 80 RUU yang sama. “Itu ada katagorinya ada pasal 80 dalam RUU ini, tapi perlu dikaji lagi,” jelasnya.

Selain pasal penghinaan, Komisi III juga masih mempertimbangkan adanya pasal mengenai santet. “Yang menarik dari Pak Prof Nitibaskara itu pasal (santet) itu untuk mencegah orang yang menjanjikan memberikan harapan kepada seseorang berkaitan dengna kekuatan gaib,” ucapnya Sementara itu, Wahiduddin, menilai Revisi UU KUHP ini memang bukan UU biasa, tapi merupakan kodifikasi pidana, dan unifikasi tindak pidana, dalam rangka mengumpulkan dan menyatukan delik-delik pidana yang bertebaran di mana-mana. “Maka nantinya semua delik pidana itu menginduk ke kodifikasi dan unifikasi KUHP serta bagaimana pemberlakuannya,” pungkasnya. (gam/cea)

ant/andika wahyu

RUU KUHP. Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani (kiri) didampingi Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Wahiduddin Adams menyampaikan pendapatnya saat diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6). Rapat tersebut menyoroti perkembangan RUU KUHP yang sedang dibahas DPR dan Pemerintah.

PERGANTIAN KETUA MPR

Pengganti Taufiq Harus Didukung Semua Parpol JAKARTA-Pimpinan MPR akan menyurati Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada waktu dekat, agar segera mengajukan nama calon pengganti almarhum Taufiq Kiemas (TK) sebagai Ketua MPR. “Fraksi dan kelompok anggota MPR meminta fraksi PDI Perjuangan untuk dengan semangat kebersamaan dan konsensus mengusulkan nama calon bersama anggota dan pimpinan parpol, agar calon pengganti Taufiq Kiemas mendapatkan legitimasi tinggi dan dukungan luas,” kata Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari, usai menggelar rapat tertutup dengan pimpinan MPR dan ketua fraksi di DPR, membahas calon pengganti TK di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selas (18/6).

Menurut Hajriyanto, Fraksi PDI Perjuangan di DPR memiliki waktu sisa dua minggu untuk mengajukan nama

calon pengganti TK. Berdasarkan tata tertib MPR menyebutkan 30 hari sejak wafatnya Taufiq Kiemas, fraksi asal Ketua MPR menyerahkan calon pengganti. Namun karena dalam suasana duka, maka MPR mengirimkan surat kepada Fraksi PDI Perjuangan pada minggu kedua Taufiq wafat. “Masih cukup waktu, fraksi PDI Perjuangan keluarga besar PDI Perjuangan waktu dua minggu untuk lebih memikirkan penggantinya,” tambahnya.

Kalau Fraksi PDI Perjuangan tidak menggunakan hak politiknya, lanjut Hajriyanto, maka posisi Ketua MPR selanjutnya akan DIbahas dalam rapat yang melibatkan seluruh pimpinan DPR ditambah ketua fraksi, dan ditetapkan dalam paripurna DPR. Lebih jauh kata Hajriyanto, menjadi ketua MPR merupakan hak politik. Bila Fraksi PDI Perjuangan tidak memanfaatkan hak politiknya

maka akan terjadi kekosongan jabatan karena aturan yang ada tidak mengakomodirnya. “Kalau tidak ada dari PDI Perjuangan maka akan ada kevakuman. Maka ada pembicaraan dengan fraksi,” tegasnya Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengaku semua Wakil Ketua MPR bersama dengan Ketua Fraksi, menggelar rapat tertutup guna membahas pelaksanaan tata tertib MPR perihal kekosongan jabatan ketua MPR, Selasa 18 Juni 2013. “Membahas dan putuskan PLT Ketua MPR sampai dengan batas 30 hari masa waktu untuk diisi kekosongan itu,” terangnya Yang jelas, batasan waktu untuk menentukan pengganti Taufiq Kiemas adalah tanggal 8 Juli 2013 yang sementara dijabat oleh PLT. “Perlu ada PLT ketua untuk keperluan protokoler dan syarat administratif,” tuturnya. (gam/abd)

NASIONAL

13

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141 | TAHUN II

SERANG POLISI. Sejumlah mahasiswa melempar batu ke arah polisi saat terjadi bentrokan ketika berlangsungya aksi menolak kenaikan BBM di depan kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (17/6). Bentrokan terjadi ketika petugas keamanan berusaha membubarkan demonstran sehingga mengakibatkan sejumlah mahasiswa dan polisi mengalami luka-luka. Sementara itu di Senayan DPR sudah memutuskan pengesahan APBN-P 2013 yang dirancang dengan asumsi kenikan harga BBM. Kenaikan harga BBM sendiri tinggal menunggu proses administrasi saja. Diperkirakan Presiden akan segera mengumukannya dalam pakan ini.

Kenaikan Harga BBM Tunggu Administrasi JAKARTA-Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menunggu penyelesaian administrasi Undang-undang APBN-P 2013 di tingkat pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mengingat, di dalam postur anggaran tersebut memuat alokasi dana kompensasi pasca kenaikan harga BBM. “Hasil persetujuan (RAPBN-P 2013) itu harus diundangkan. Namanya juga RUU (APBN-P 2013), itu kan rancangan, ada proses administrasi baik di parlemen, pemerintah, Kementerian hukum dan HAM,” kata Menteri Keuangan, Chatib Basri dalam konferensi pers tentang Pokok-Pokok Kesepakatan APBN-P 2013 di Jakarta, Selasa (18/6).

Dia menegaskan, meski RAPBN-P 2013 selesai dibahas, namun kenaikan harga BBM bersubsidi tidak bisa serta merta diimplementasikan. Mengingat, masih ada tahapan selanjutnya untuk

dapat menyetujui besaran anggaran kompensasi yang terdiri atas, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), beras untuk rumah tangga miskin (raskin), beasiswa untuk siswa miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Setelah proses administrasi selesai, lanjut Chatib, maka kementerian yang memiliki DIPA (daftar pelaksaan/isian anggaran) baru bisa mencairkan untuk anggaran kompensasi. Terutaman, kata dia, pencairan dana BLSM, selanjutnya diikuti dengan kebijakan menaikkan harga BBM. “Saya

sudah memberikan paraf saya dalam UU Perubahan APBN 2013. Jadi tidak ada upaya men-delay (menunda kenaikan harga BBM subsidi), tetapi lebih pada proses administrasi,” ujarnya.

Chatib menambahkan, sering kali terjadi anggapan yang menyesatkan terkait dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini dengan menilai bahwa ada tanggal 17 Juni 2013 kemarin itu harga sudah akan naik.

Padahal, terang dia, pada tanggal tersebut adalah batas akhir dari pembahasan RAPBN-P 2013, karena pengajuan RUU APBN-P dilakukan pemerintah pada 17 Mei 2013 dan memiliki batas waktu pembahasan dengan anggota dewan selama 30 hari. “Tanggal 17 Juni itu bukan harga BBM naik, tetapi itu tanggal Sidang Paripurna DPR. Setelah diketok, akan butuh proses administrasi.

Tanggalnya, nanti Bapak

Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) yang umumkan,” paparnya.

Lebih lanjut Chatib mengungkapkan, saat ini pemerintah semakin optimistis bahwa kenaikan harga BBM akan mampu meningkatkan daya tahan Indonesia di tengah kondisi perekonomian global yang masih bergejolak. “Kenaikan harga BBM menjadi sangat penting, karena sekarang ini kita dalam kondisi global yang sangat tidak pasti. Kita lihat rupiah terpengaruh gejolak global belakangan ini, juga di pasar keuangan,” ucapnya.

Menurutnya, isu kenaikan harga BBM bersubsidi bisa dianggap solusi kemenangan tiga kali lipat. Kenaikan harga BBM bersubsidi telah membuka ruang fiskal, sehingga memungkinkan untuk penyusunan anggaran lebih baik. “Saya percaya ini akan lebih baik, karena ada redistribusi dari kalangan

JELANG KENAIKAN HARGA BBM

Pertamina Akan Beri Sanksi Bagi SPBU Nakal JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengancam akan memberikan sanksi terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tidak melayani pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjelang keputusan kenaikan harga. Perseroan mengaku, sanksi yang akan diberikan berupa penutupan paksa SPBU selama satu bulan.

“Kalau SPBU-nya ditutup, itu juga akan rugi sendiri. Dan, kalau kami menemukan ada SPBU yang tutup, maka akan diskors dan tutupnya kami perpanjang satu bulan,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya di Jakarta, Selasa (18/6).

Menurut Hanung, sejauh ini Pertamina sudah melakukan antisipasi terjadinya lonjakan konsumsi BBM sebelum penerapan kenaikan harga.

Dia menambahkan, saat ini Pertamina telah menambah pasokan premium di seluruh SPBU dari rata-rata 80 ribu kiloliter per hari menjadi 91 ribu kiloiter per hari. “Kami mengakui ada peningkatan permintaan sekita tiga sampai empat persen di atas kebutuhan normal dalam beberapa hari terakhir,” katanya.

Guna menjamin stabilitas harga bahan bakar, menurut Hanung, Pertamina juga terus memasok persediaan elpiji tiga kilogram dan 12 kilogram.

Langkah yang ditempuh Pertamina ini, tentunya tidak terlepas dari adanya kenaikan harga gas elpiji yang signifikan untuk tabung ukuran 12 kilogram.

Hanung mengatakan, jika pihaknya menemukan agen elpiji Pertamina yang menaikkan harga tidak wajar, maka pihaknya akan memutus ker-

ant/sahrul manda tikupadang

atas ke bawah. Keuntungan kedua adalah konsumsi energi fosil berkurang. Selain itu, adanya perlindungan sosial

untuk rakyat miskin,” tutur Chatib.

Harga Naik Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ecky Awal Mucharam

menjelaskan kenaikan harga BBM akan berujung pada kenaikan harga barang dalam dua putaran. Yakni enam bulan pertama dari Juli sampai dengan Desember 2013 dan semester pertama 2014. Konsekuensinya, ujar Ecky, penurunan daya beli masyarakat akan terjadi karena kenaikan harga-harga umum. “Ini akan mendorong perlambatan ekonomi karena variabel konsumsi dalam negeri yang menjadi motor pertumbuhan menurun,” kata Ecky.

Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi dalam UU APBNP 2013 disepakati sebesar 6,3 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan usulan pemerintah kepada parlemen yaitu 6,2 persen.

Sedangkan pada kuartal I 2013, pertumbuhan berada di angka 6,02 persen atau lebih rendah dibandingkan kuartal IV 2012 6,11 persen.

Di dalam APBNP 2013, terdapat lima program

kompensasi kenaikan harga BBM yaitu program keluarga harapan (PKH), beras untuk masyarakat miskin (raskin), bantuan siswa miskin (BSM), bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dan pembangunan infrastruktur dasar. Mitigasi resiko yang akan dirasakan masyarakat bawah harus dengan cermat dan serius dilakukan.

Khusus untuk BLSM, Ecky mengharapkan agar bantuan tersebut tidak menimbulkan gejolak sosial baru seperti 2009 lalu. “Konflik horizontal harus dicegah,” kata Ecky.

Selain itu, menurutnya, pemerintah perlu memberikan insentif fiskal kepada industri jasa transportasi.

Di sisi lain, program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) harus benar-benar dilaksanakan. “Namun yang paling penting adalah kuota BBM agar bisa di bawah alokasi 48 juta kiloliter,” ujar Ecky. (gam/bud/abe)

PEMERINTAHAN

Direktoran Jenderal Pajak Minta Tambahan 5000 Pegawai Setiap Tahun JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu meminta penambahan 5 ribu pegawai tiap tahun untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal ini dilakukan karena rasio terget penerimaan pajak dengan pegawai pajak tidak seimbang.

jasama keagenannya. “Kalau susah mencari elpiji, datanglah ke SPBU. Pertamina telah siapkan elpiji dengan harga seusai pasar di SPBU,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan juga memastikan, selama 18 hari ke depan akan beroperasi penuh. Bahkan, dia menjamin seluruh SPBU akan memiliki ketersediaan pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami peningkatan menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi. “Depo sudah beroperasi 24 jam setiap hari.

Stok sudah kami perbanyak 10 persen dari sebelumnya,” kata Karen di Jakarta, Selasa (18/6).

Bahkan, jelas Karen, dalam beberapa hari ke depan Pertamina juga akan meningkat-

kan intensitas distribusi BBM dengan menambah jumlah truk pengangkut BBM menuju

kalau kami menemukan ada SPBU yang tutup, maka akan diskors dan tutupnya kami perpanjang satu bulan

Hanung Budya

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina SPBU. “Kami mengetahui, memang belum ada pengumuman kenaikan harga. Tetapi, mobil-mobil sudah memenuhi

tangkinya dengan BBM,” ucap Karen.

Meski demikian, menurut dia, Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi tersebut, sebelum pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM. “Kami sadar bahwa masyarakat menunggu kenaikan harga BBM diumumkan,” kata Karen.

Sebagaimana diketahui, kemarin (17/6) Rapat Paripurna telah memutuskan untuk mengundangkan RUU APBN-P 2013 yang didalamnya mengalokasikan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Anggaran tersebut, sedianya akan disalurkan kepada 15,5 juta rumah tangga miskin pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. (gam/bud)

Realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Sementara itu, jumlah Wajib Pajak terdaftar juga bertambah banyak, dari 15 juta lebih ditahun 2009 menjadi sekitar 24,8 juta di Tahun 2012. Namun, jumlah pegawai dari ahun 2006 sampai dengan 2012 tidak ada peningkatan signifikan,” ujar Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak, Chandra Budi, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (18/6).

Menurut dia, jumlah pegawai tahun 2006 berjumlah 30.196 pegawai dan pada tahun 2012 jumlahnya hampir tetap yaitu 31.408. Malah dibandingkan dengan tahun 2011, jumlah pegawai menurun dari berjumlah 31.733 pegawai menjadi 31.408 pegawai di tahun 2012.

Demikian juga, untuk anggaran yang disediakan bagi Ditjen Pajak. Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan trend menurun. Tahun 2009 anggaran Ditjen Pajak sebesar 5,3 triliun rupiah turun menjadi 4,9 triliun rupiahdalam APBN-P 2013 ini.

“Sementara, target penerimaan pajak terus dinaikkan,” kata dia.

Apabila dibandingkan dengan target penerimaan

pajak, maka cost collection ratio Indonesia sangat rendah yaitu 0,49 persen atau secara sederhana dapat dikatakan setiap 100 rupiah uang pajak yang dihimpun, hanya membutuhkan biaya 0,49 rupiah. Bandingkan dengan Jepang yang tax cost collection rationya 1,4 persen atau setiap 100 yen pajak yang dikumpulkan dibutuhkan biaya 1,4 yen. Juga, kriteria yang ditetapakan standar Internasional yaitu tax collection ratio 1 persen atau setiap 100 rupiah pajak yang yang dikumpulkan, maka biaya yang masih diperkenankan sebesar 1 rupaih. Sehingga, masih dimungkinkan untuk menambah biaya Ditjen Pajak hingga 2 kali lipat dari sekarang atau kalau dikonversi ke jumlah pegawai masih dimungkinkan untuk menambah pegawai Ditjen Pajak.

Selain itu, berdasarkan perbandingan antara jumlah pegawai dan jumlah penduduk di negara-negara lain, maka setiap satu pegawai pajak di Indonesia harus melayani sekitar 7.500 penduduk. Kalau di Australia, setiap satu pegawai pajaknya hanya melayani 1.000 penduduk. Malah di Jerman, setiap satu pegawai pajak hanya melayani sekitar 700 penduduk. Tentunya, tambahan pegawai masih

memungkinkan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan.

Belum Optimal Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia, Sasmito Hadinegoro mengatakan upaya pemerintah meningkatkan target penerimaan pajak belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Padahal, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dibutuhkan jumlah petugas pajak yang cukup banyak sehingga mampu mengawasi langsung kepada wajib pajak.

“Sebagai contoh, DJP mau nambah pegawai sejak 2 tahun ini sulit luar biasa.

DJP butuh 5000 tambahan pegawai tetapi faktanya nambah hanya 250 pegawai.

Padahal yang pensiun lebih dari 250 pegawai. Sejak 2006, pegawai DJP jumlahnya 32000 dengan penerimaan pajak 450 triliun rupiah. Tahun 2012 lalu, penerimaan DJP mencapai 835 trilun rupiah. Di tahun 2013 ini dengan pegawainya 31500, penerimaan pajaknya harus mencapai 1.042 triliun tupiah. Kita harus akui, jumlah pegawai pajak kita kurang banyak.

Sehingga menyulitkan pemerintah mencapai target pajak yang telah ditetapkan,” ujar Sasmito di Jakarta, Selasa (18/6).

Sasmito membandingkan negara Jepang yang penduduknya hanya separuh dari Indonesia mempunyai pegawai pajak 66 ribu atau 2 kali lipat Indonesia. (gam/ abd/abe)

14

TAPAL KUDA

RABU 19 JUNI 2013 NO.0141| TAHUN II

BBM NAIK

Bensin Eceran Berangsur Naik PROBOLINGGO - Meski kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belum resmi dilakukan, sejumlah pengecer kios bensin atau premium di Kota Probolinggo mulai menaikkan harga.

Jika sebelumnya berkisar Rp 5.000 per liter, kini sudah ada yang mematok harga eceran Rp 7.000 – Rp. 8.000 perliter. “Sudah dua hari ini mas menaikan harga, karena harga BBM akan naik,” ujar Adi, pengecer bensin di Jalan Cokroaminoto Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo, Selasa (18/7).

Adi mengatakan kenaikan harga bukan hanya dipicu rencana kenaikan BBM. ‘’Saat ini para pengecer cukup kesulitan mendapatkan stock dari SPBU, meskipun jarak tempuh dari SPBU dekat menjadi perhitungan, besar kecilnya harga premium eceran,’’ucapnya.

Ungkapan yang sama, disampaikan Slamet, pengecer bensin di Jalan KH, Hasan Genggong Kota Probolinggo, mengatakan harga bensin eceran hanya Rp 6.000- Rp.7.000 perliter.

‘’Nah, kalau jarak SPBU sudah cukup jauh, bisa lebih tinggi ada yang mencapai Rp7.500 hingga Rp 8.000 perliternya,”katanya.

Rakyat Berteriak Sejumlah warga mengeluhkan tingginya harga bensin ditingkat pengecer. Karena harga bensin mencapai Rp 7.000 hingga Rp.8.000 perliter yang semula Rp 5.000 perliternya.

“Kami berharap kepada instansi terkait untuk bisa memberikan tindakan maupun penertiban terhadap segala kemungkinan permainan minyak jenis bensin. Dengan adanya kenaikan harga bensin ditingkat pengecer, sudah memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat,” ujar Herman, salah satu warga Kelurahan Wonoasih Kota Probolinggo.

Herman menyebut, bensin merupakan sangat penting dalam kendaraan bermotor. Apalagi alat transportasi ini yang banyak digunakan masyarakat, yaitu sepeda motor. Untuk itu keberadaan minyak

bensin sangatlah penting.

“Sepeda motor menjadi alat transportasi bagi masyarakat banyak. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban karena tidak bisa membeli bensin. Harganya sudah tidak terjangkau lagi dari harga biasa,” tuturnya.

Hal yang sama juga disampaikan Budianto, warga Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, menyesalkan bila harga bensin naik. Dipastikan semua harga kebutuhan pokok juga akan berangsur naik.

“Yang paling parah adalah sudah harga bensin naik untuk mendapatkannya saja susah ditemukan. Sudah harganya naik, untuk mendapatka nya saja sulit terkadang harus mencari ketempat yang lain,”ucapnya.

Mahalnya harga ditingkat eceran, lanjut dia, dikarenakan sulitnya mendapatkan pengisian di SPBU. “Keberadaan SPBU yang ada juga sering mengalami kehabisan stok, akibatnya berimbas kepada masyarakat,”pungkas Budianto. (hud).

PASANGAN BAKAL CALON WALIKOTA

Calon Walikota Jalani Tes Kesehatan PROBOLINGGO - Empat pasangan bakal calon walikota dan calon wakil walikota selesai menjalani tes kesehatan di ruang medical check up RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Pemeriksaan dilakukan tim dokter yang beranggotakan 17 orang.

Komisionaris KPU Kota Probolinggo, Yahya Ulumuddin, SE, dihubungi mengatakan pemeriksaan yang dilakukan hari kedua ini merupakan tes jasmani yang tidak menggunakan alat medis khusus.

Empat pasangan yang melakukan tes kesehatan, yakni pasangan Hj.Rukmini Buchori – HM. Suhadak (HARUS PAS), H. Zulkifli Khalik – H. Maksum Subani (ZAM-ZAM), Dewi Ratih – As’ad Anhari ( DERAS), dan Habib Hadi Zainal Abidin – H. Kusnan (HANDALANKU).

“Hari pertama, Senin (17/80) pemeriksaan kesehatan rohani, yakni pesikotes berupa soal tertulis sebanyak 620 digit soal, dan wawancara. Sedangkan hari kedua, Selasa (18/60) pemeriksaan dari jantung, paru-paru, tensi darah, THT, mata, neuro, ronsen tulang, jiwa, dan pemeriksaan fisik lainnya,” katanya, Selasa (18/6).

Yahya Ulumuddin, mengatakan dua hari pemeriksaan kesehatan bakal calon berjalan dengan baik dan sukses. Selanjutnya, pihak KPUD Kota Probolinggo tinggal menunggu hasil rumusan tim dokter RSUD Dr. Soetomo Surabaya. “Direncanakan hari Kamis, dan hari Jum’at sudah ada hasil,”tandasnya.

Ia berharap semua pasangan calon lolos pemeriksaan

kesehatan, dan hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada tim dokter RSUD Dr. Soetomo Surabaya. “Kalau masih ada yang tidak memenuhi syarat, silakan tim dokter yang menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan.

Harapannya, tim dokter bekerja dengan baik,”ucap Yahya Ulumuddin.

Dua hari pemeriksaan kesehatan bakal calon berjalan dengan baik dan sukses. Selanjutnya, pihak KPUD Kota Probolinggo tinggal menunggu hasil rumusan tim dokter RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Probolinggo, Putut Gunawarman, menilai pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berjalan dengan baik. Prosedur yang ditetapkan oleh tim dokter RSUD Dr. Soetomo Surabaya, yang diketuai Dr. Hartono, hasilnya sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Hanya kendala kecil, soal koordinasi saja terkait penggunaan ruangan yang dibedakan.

Sudah tidak

ada masalah, karena sudah diklarifikasi oleh pasangan calon,”katanya.

Selanjutnya, ia berharap hasil pemeriksaan kesehatan cepat diketahui, dan secepatnya diberikan kepada KPUD Kota Probolinggo.”Semoga empat pasangan calon lolos semua, karena prosedur yang ditetapkan tim dokter RSUD Dr. Soetomo Surabaya sudah dilewati dengan baik,”terang Putut Gunawarman.

Tak Lolos, Partai Bisa Ganti Calon Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Probolinggo memberi kesempatan bagi partai politik yang akan mengusung bakal calon Walikota dan Wakil Walikota jika nanti pasangan yang mereka usung tidak lolos dalam pemeriksaan kesehatan.

“Jika nanti pada pemeriksaan medis tidak lolos, partai bisa ganti calon lainnya,” kata Ketua KPUD Kota Probolinggo, Sukirman, WHP, disela-sela pemerikasaan tes kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo, di RSUD. dr. Soetomo, Surabaya.

Dalam hal ini para partai yang nanti calonnya tidak lolos uji kesehatan, maka mereka masih punya waktu dua minggu. “Jika nantinya belum ada calon yang diusung oleh Parpol belum juga mendaftar, dianggap gugur,”ucapnya.

Diperbolehkannya mengganti calon ini rupanya akan menjadi pekerjaan rumah bagi partai yang akan mengusulkan calon, hal ini menyebabkan para partai harus mengantisipasi hal tersebut mulai dari sekarang.(hud).

LONG MARCH, Puluhan wartawan yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Wartawan Probolinggo menuntut atas tertembaknya dua rekan Jurnalis saat melakukan peliputan Kenaikan BBM.

Tuntut Penembakan Jurnalis Diusut Tuntas PROBOLINGGO – Solidaritas Wartawan Probolinggo mengecam keras kasus kekerasan jurnalis yang terjadi Senin (17/6), disela-sela kegiatan jurnalistik meliput demonstrasi penolakan kenaikan BBM oleh mahasiswa dan masyarakat.

“Solidaritas Wartawan Probolinggo mengutuk keras peristiwa kekerasan yang menjadikan jurnalis sebagai targetnya. Apalagi, bila benar aksi kekerasan pada jurnalis itu benar dilakukan oleh polisi,” ujar Koordinator Radfan Faisal, saat menggelar aksi damai menuntut Polri bertanggung jawab atas tertembaknya dua rekan Jurnalis saat melakukan peliputan Kenaikan BBM, di Mapolres Probolinggo Kota, Selasa (18/6).

Radfan Faisal mengingatkan kasus kekerasan terhadap terhadap jurnalis selalu berulang karena Negara melalui aparat penegak hukum terus melakukan praktik impunitas yang membuat para pelaku tidak tersentuh hukum.

“Akibatnya, tidak ada efek jera. Semakin lama, orang menjadi semakin abai bahwa jurnalis adalah profesi yang dilindungi,” kata Koordinator solidaritas wartawan Probolinggo.

Informasi yag di dapat Solidaritas Wartawan Probolinggo, aksi kekerasan terhadap Jurnalis kembali terjadi. Kali ini menimpa Nugroho Anton, salah satu wartawan Trans7 di Jambi Propinsi Sumatera Selatan, dan Roby Kereley, wartawan sekaligus Fotografer Harian Lokal Mata Publik, di Ternate Propinsi Maluku Utara tertembak oleh senjata polisi.

Keduanya menderita luka serius masing-masing di bagian pelipis mata dan paha kiri,

sewaktu polisi melepaskan tembakan saat mengamankan aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM di kedua daerah tersebut.

Tertembaknya Nugroho Anton, berawal saat Jurnalis Trans 7 itu melakukan peliputan aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Jambi menolak kenaikan BBM. Saat kondisi aksi tak terkendali, polisi melepaskan tembakan gas air mata kearah demonstran yang didalamnya ada sejumlah Jurnalis, termasuk Nugroho Anton dari Trans 7. Saat itu juga, Nugroho yang tidak menyangka akan tembakan itu, tersungkur dengan luka serius di pelipis mata hingga berdarah. Saat ini Nugroho Anton sedang dalam perawatan di ruang operasi RSUD Mat Tahir Jambi.

Sementara tembakan yang diderita Roby Kereley, terjadi ketika polisi dan demonstran terlibat bentrok. Polisi yang merasa dilempari pendemo, terpaksa menembaki dengan gas air mata. Tak hanya itu, polisi juga menembaki peluru karet kearah pendemo. Korban pun berjatuhan akibat tembakan tersebut.

Roby Kereley terkena tembakan saat dirinya tengah meliput peristiwa tersebut.

Ia yang tengah berada ditengah kerumunan pendemo, tiba-tiba merasakan kakinya mengeluarkan darah. Kemu-

dian Roby Kereley dilarikan ke RSUD Chasan Bousari Ternate karena luka tembakan di paha kiri.

“Kami mengecam tindakan ini, karena sudah sangat keterlaluan dan harus segera ditangani secara serius oleh aparat kepolisian yang sangat sering melakukan kekerasan terhadap Jurnalis saat melakukan peliputan,”tegas Radfan Faisal.

Gelar Teatrikal Aksi damai puluhan wartawan itu digelar sekitar pukul 09.00 Wib. Dengan melakukan Long March, sambil membentangkan poster bertuliskan “Usut Tuntas Pelaku Penembakan, Jurnalis Bukan Target Kekerasan, Save Journalist, Jangan Bungkam Kami Dengan Senjatamu, Tidak Ada Berita Seharga Nyawa”.

Lokasi pertama menuju Tugu Seribu Taman dengan menggelar Aksi Teatrikal. Arif Mashudi, wartawan harian lokal berperan sebagai Nugroho Anton, wartawan yang menjadi korban penembakan polisi saat berusaha mengambil gambar kericuhan.

Berlangsung sekitar lima belas menit, aksi teatrikal yang diperankan Arif Mashudi sebagai Nugroho Anton membuat pengguna jalan Panglima Sudirman banyak mengabadikan gambar. Tak hanya itu, pengendara mobil dan motor langsung turun untuk menyampaikan rasa simpati dan keprihatinannya atas penembakan kepada Jurnalis.

“Saya ikut bersimpati dan mengutuk keras atas penembakan kepada Jurnalis Trans 7 saat meliput aksi demonstrasi kenaikan BBM di Jambi. Teruskan perjuangan saudara-saudara sebagai aset

pilar meencerdaskan bangsa.

Selamat berjuang kawankawan, jangan sampai pernah berhenti,”ujar Suhermanto, warga Surabaya yang hendak ke Banyuwangi.

Usai melakukan teatrikal, aksi long march berlanjut ke Mapolres Probolinggo Kota untuk menyerahkan Pernyataan Sikap Solidaritas Wartawan Probolinggo, atas peristiwa tertembaknya dua rekan Jurnalis.

Koordinator Solidaritas Wartawan Probolinggo, Radfan Faisal, meminta untuk menyerukan kepada aparat kepolisian segera bertanggungjawab dan menangkap pelaku penembakan karena sudah membahayakan dan melanggar UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 pasal 4 tentang Kebebasan Pers. Selanjutnaya, menyerukan kepada seluruh organisasi Pers untuk melawan siapapun yang melakukan tindak kekerasan dan menghalangi tugas Jurnalistik.

“Kami meminta Kapolres Probolinggo Kota, AKBP. Tulus Pamudji, untuk meneruskan pernyataan sikap ini pada Mabes Polri,”teriak Radfan Faisal.

Menanggapi hal itu, Wakapolres Probolinggo Kota, Kompol Parijono, menyatakan semua anggota Polri tidak ada yang kebal hukum. Semuanya akan di proses sesuai prosedur melalui Propam. ”Jika persoalan itu terjadi di wilayah Kota Probolinggo, akan segera kita tangani secara prosedur melalui Propam.

Kami sudah mendapat informasi, kasus tersebut sudah ditangani Polda Jambi, dan hasilnya langsung diteruskan ke Mabes Polri,”pungkas, Pria yang dekat dengan wartawan ini.(hud).

PENINGGALAN PERANG

Polisi Temukan Mortir Peninggalan Belanda

PENINGGALAN BELANDA. Sejumlah wisatawan domestik menikmati pemandangan bekas Pelabuhan Buleleng di Singaraja, Bali. Bekas pelabuhan peninggalan Belanda itu setelah mengalami perubahan dan penataan, saat ini difungsikan sebagai obyek wisata andalan di Bali utara.

GRESIK - Aparat Kepolisian Sektor Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menemukan sebuah mortir diduga kuat peninggalan masa perang Belanda di perumahan Dukuh Gumantar, Kelurahan Gending.

Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor (Polsek) Kebomas Ipda Suparmin, Selasa mengemukakan bahwa penemuan mortir yang diduga masih aktif itu langsung dilaporkan ke Tim Gegana Polda Jatim untuk diamankan dari lokasi.

“Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan meledaknya mortir, maka penemuan itu langsung kami amankan dengan meminta bantuan tim Gegana dari Polda Jatim,” kata dia

menjelaskan.

Sementara itu, salah satu warga Suwandi mengatakan bahwa awal penemuan mortir itu sekitar pukul 08.00 WIB, yakni saat dirinya menggali tanah untuk membuat pondasi rumah.

“Saya kaget ketika ada benda keras terkena cangkul saat akan menggali tanah untuk membuat pondasi rumah. Karena itu kemudia langsung saya laporkan ke polisi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata dia.

Suwandi mengatakan bahwa benda yang ditemukan saat menggali tanah itu memiliki panjang sekitar 40 cm dan berdiameter sekitar 15 cm.

Usai menemukan adanya benda yang ternyata mortir itu, saya kemudian tidak melanjutkan aktivitas menggali pondasi rumah, dan saya tunggu kepolisian untuk datang ke lokasi,

“Usai menemukan adanya benda yang tern-

yata mortir itu, saya kemudian tidak melanjutkan aktivitas menggali pondasi rumah, dan saya tunggu kepolisian untuk datang ke lokasi,” kata dia menjelaskan.

Sementara Kepala Satuan Resrkim Polres Gresik AKP Nur Hidayat mengatakan bahwa untuk melakukan identifikasi lebih lanjut terhadap penemuan mortir itu pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada tim Gegana Polda Jatim.

“Kami dari Polres Gresik tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan identifikasi penemuan mortir itu, dan saya serahkan sepenuhnya pada Polda Jatim,” kata Nur Hidayat menegaskan. (ant/rah)

OPINI

15

RABU 19 JUNI 2013 NO. 0141 | TAHUN II

Jurus Balsem

salam songkem Pemanfaatan Lapter

P

erjuangan warga Sumenep melalui Pemkab setempat untuk memiliki lapangan terbang masih panjang. Masyarakat Sumenep dan sekitarnya memang harus bersabar. Sebab satu-satunya lapter di Sumenep, Bandara Trunojoyo memang sudah cukup lama dibangun, bila tidak salah mulai tahun 1970an, namun hingga kini masih mengalami kevakuman . Tak ada aktivitas transportasi udara yang memanfaatkan lapter tersebut. Kerugian tentu sudah pasti, kecuali lapter tersebut dikembangkan dan dapat dimanfaatkan.

Akumulasi pemikiran para pemangku kekuasaan pemkab Sumenep untuk memfungsikan landasan udara tersebut akhirnya mengkerucut pada upaya meneruskan pembangunan dan mengkomersialkan bandara tersebut yang dimulai pada tahun 2012 lalu.

Dana yang disiapkan melalui APBN sebesar Rp 6,4 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana. Sedangkan APBD setempat mengucurkan dana Rp 6 miliar untuk pembebasan lahan. Pembebasan lahan dilakukan pada tahun 2011 dengan luas 5,4 hektar yang dilakukan dengan dua tahap. Saat ini landasar pacu pesawat di bandara Trunojoyo sepanjang 905 meter dengan lebar 23 meter. Semua itu dilakukan untuk komersialisasi bandara tersebut agar membawa manfaat dan menambah incame PAD Sumenep.

Akan tetapi, upaya tersebut tampaknya tidak juga membawa hasil yang signifikan. Sejauh itu masih belum ada perusahaan pesawat terbang yang bersedia menggunakan bandara Trunojoyo. Upaya Wabup Sumenep Soengkono menemui pihak manajemen Lion Air masih menemui kendala.

Memang, pihak Lion Air melalui anak perusahaannya Wings Air bersedia melakukan penerbangan udara dengan menggunakan bandara itu, namun masih mengajukan syarat harus ada perluasan landasan pacu menjadi 1.400 meter. Itu artinya, landasan pacu di bandara Trunojoyo masih dianggap tidak layak untuk dioperasikan.

Untuk mencukupi persyaratan sebagai bandara layak pakai, maka tidak boleh tidak pemkab setempat harus menambah luas pacuan sesuai standar. Setidak-tidaknya sesuai kebutuhan perusahaan Wings Air yang siap melakukan penerbangan Sumenep-Surabaya dengan jadwal regular.

Perlu ada pembebasan lahan di sekitar lapter. Masalah pembebasan lahan bukan urusan mudah. Perlu ada lobi-lobi dengan para pemilik lahan. Agar mereka bersedia menjual lahannya untuk kepentingan pelebaran lapter di bandara Trunojoyo.

Persiapan pembebasan lahan dan perluasan bandara membutuhkan dana banyak. Dana yang diusulkan pemerintah melalui perubahan APBD 2013 mencapai Rp 3,5 miliar.

Sebuah penambahan dana yang tidak sedikit, hanya akan digunakan untuk penambahan lahan seluas 5,4 hektar.

Pemkab dan legislatif harus bersinergi untuk mempermudah pembebasan lahan di sekitar bandara. Agar bandara ini bisa lebih cepat terselesaikan.

Adanya lapter sebagai sarana transpotasi udara akan sangat menunjang perekonomian di Madura terutama di Sumenep, melengkapi transportasi darat dan laut. (*)

Oleh: Carrol Aji | Wartawan Koran Madura Jakarta

P

emerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna mengurangi subsidi dan mengendalikan defisit anggaran negara. Defisit APBN sudah mendekati ambang batas toleransi sesuai dengan amanat APBN 2013 dibawah angka 3%. Dan ini sangat berbahaya karena menyangkut kesehatan anggaran kita.

Memang melum ada keputusan final. Tetapi langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak terbendung lagi mengambil kebijakan ini. Meskipun, salah satu mitra koalisinya yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga BBM. Seiring dengan itu, pemerintah juga sudah menyiapkan paket kompensasinya dalam bentuk penambahan beras untuk rakyat miskin, menambah jumlah beasiswa bagi anak keluarga miskin dan penambahan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) senilai Rp 150.000 per keluarga.

Hal ini bukan sesuatu yang baru.

Setelah terpilih dalam pemilu 2004, Presiden SBY memperkenalkan istilah Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Hasilnya, dia terpilih lagi pada pemilu 2009. Pada 2012, istilah ini digantikan dengan BLSM menjelang kenaikan harga BBM pada 1 April 2012 silam. Ketika itu, pemerintah memberi Rp 150.000 per keluarga selama sembilan bulan, April-Desember 2012 kepada 18,5 juta keluarga. Total dana yang disiapkan untuk paket program ini sebesar Rp 25,6 triliun. Luar biasa besar.

Pada 2013 ini, pemerintah akan memberikan BLSM kepada 15,5 juta rumah tangga sangat miskin. Jumlah ini termasuk dalam 24 juta rumah tangga miskin berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS). Kepada mereka akan diberikan BLSM selama lima kali dengan total dana Rp 11,6 triliun. Belum lagi ditambah beras untuk orang miskin sebesar Rp 4,3 trililun, Bantuan Siswa Miskin Rp 8,2 triliun, dan Program Keluarga Harapan sebesar Rp 730 miliar. Jadi,

total untuk dana kompensasi kenaikan harga BBM tahun ini mencapai Rp 24,830 triliun.

Bantuan ini memang populis dan menyenangkan rakyat. Di tengah himpitan ekonomi yang mencekik, uang sebesar Rp 150.000, apalagi kalau ditambah, terasa sangat membantu. Tetapi tanpa disadari, bantuan ini tidak bisa menentramkan rakyat secara permanen. Begitu dana BLT atau BLSM itu habis, penyakit miskin rakyat kambuh kembali.

Dengan tingkat kebutuhan yang tinggi, uang sebesar itu akan habis hanya dalam hitungan jam atau paling lama sehari. Beli beras, beli ikan, beli pulsa, dan kebutuhan lainnya.

Besoknya, rakyat kembali hidup dengan mata nanar.

Karena itu, kebijakan BLSM sama sekali tidak mendidik rakyat. Program ini tidak mengangkat rakyat dari jurang kemiskinan. Sebaliknya, membiarkan rakyat terninabobo dalam kemiskinan. Rakyat miskin malah dilecehkan karena seolah-olah pemer-

intah meminta rakyat untuk tidak takut hidup miskin karena pemerintah akan memberi dana penghibur seperti ini.

Ibarat obat, BLSM ini tak ubahnya dengan balsem. Dia dipakai hanya untuk mengurangi rasa sakit sesaat.

Sama sekali tidak melenyapkan penyakit dasarnya. Lebih dari itu, paket BLSM ini adalah pelecehan yang luar biasa terhadap rakyat miskin.

Padahal tugas Utama pemerintah adalah bagaimana mengangkat rakyat keluar dari kemiskinan secara permanen. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru sampai di tingkat desa. Bukan hanya di kotakota besar. Ini jauh lebih bermartabat dan lebih berjangka panjang dibandingkan hanya memberi dana cash. Caranya, dengan membangun infrastruktru jalan, jembatan, irigasi dan lain-lain agar roda perekonomian rakyat di kampung-kapung berjalan bagus.

Tetapi repotnya, hitungan lo-

gis seperti ini selalu tidak sejalan dengan hitungan politis pemerintah dan sekutunya di DPR. Mereka berhitung, bagaimana mereka dipilih kembali pada pemilu mendatang. Maka suara rakyat dibeli sejak dini dengan paket BLSM. Apalagi program seperti ini sudah ampuh mengeruk suara rakyat seperti pada pemilu sebelumnya.

Karena kebijakan seperti ini selalu dikeluarkan menjelang pemilu, maka sulit terhindarkan kesan bahwa pemerintah dan pendukungnya di DPR mencari dukungan rakyat dengan program jalan pintas seperti ini. Belum lagi disertai dengan niat busuk bagaimana dana BLSM itu dicuri untuk kepentingan kampanye nanti.

Bila rakyat cerdas, partai pemerintah dan partai-partai politik yang mendukung program ini tidak layak dipilih pada pemilu tahun depan.

Sebab mereka telah melecehkan dan mengolok-olok rakyat miskin. Repotnya, pendidikan politik rakyat agar mereka cerdas tidak berjalan.

Partai politik berkepentingan agar rakyat tetap bodoh. Sehingga, program bodoh seperti ini pun tetap dinilai baik oleh rakyat pemilih yang mayoritas miskin.

Ketika peran pendidikan rakyat partai politik tidak berjalan, seharusnya tugas media massa untuk mencerdaskan rakyat. Sayangnya, belum apa-apa, media massa sudah dikooptasi. Para pemimpin media dikumpulkan di Bali dalam sebuah acara Forum Pemred. Kabarnya, acara ini disokong oleh para pengusaha yang mendukung pemerintah.

Tujuannya, tentu saja untuk mengamankan kepentingan pemerintah dan para pengusaha yang mendanai kegiatan tersebut.

Padahal, program BLSM ini jelas-jelas tidak mendidik dan membuat rakyat ternina bobo dalam kemiskinan. Ibarat obat, sakit miskin yang akut itu hanya diobati oleh balsem dalam bentuk BLSM pemerintah yang jelas-jelas tidak akan menyembuhkan. =

Suara DPR

K

enaikan BBM yang diusulkan pemerintah mendapat dukungan lima fraksi dan ditolak oleh empat fraksi di senayan. Kelima fraksi itu adalah Fraksi Demokrat, Golkar, PPP, PKB dan PAN yang mendukung pengesahan RAPBN-P. Sedangkan empat fraksi yang menyatakan menolak di antaranya Fraksi PDI-Perjuangan, PKS, Gerindra dan Hanura. Bahkan ketika diambil keputusan melalui voting, mayoritas DPR RI mendukung pengesahan RAPBN-P, yang berarti kenaikan BBM tak terelakkan lagi.

Masing-masing fraksi, baik yang mendukung maupun yang menolak menyatakan pilihannya itu merupakan upaya dukungan untuk rakyat. Seolah-olah pernyataan para legislatif di Senayan itu refresentasi seutuhnya suara rakyat Indonesia. Padahal sesungguhnya pernyataan mereka itu hanyalah mewakili segelintir rakyat Indonesia, bahkan bisa jadi hanya mewakili dirinya sendiri. Suara DPR di Senayan sudah bukan lagi suara mayoritas rakyat Indonesia.

Karena itulah, penolakan rakyat terhadap keputusan RAPBN-P yang melegalisasi harga BBM jenis bensin dan solar naik diprediksi tidak akan berhenti. Berbagai elemen penduduk negeri ini yang merasa didhalimi oleh pemerintah dan para wakil rakyat di Kantor Kura-Kura itu akan terus melakukan perlawanan. Bila Presiden RI SBY benar-benar merealisasikan penaikan harga BBM. Memang, pemerintah dan sebagian besar fraksi yang notabene pengejawantahan rakyat Indonesia mengupayakan dan menyetujui rencana penaikan BBM karena APBN terus jebol akibat pemberian subsidi. Hingga tidak boleh tidak, pemberian subsidi harus dikurangi bahkan bila perlu dicabut.

Otomatis konsekuensinya harga BBM terpaksa dinaikkan.

Meski akan membuat mayoritas rakyat negeri ini menderita dan kemiskinan akan terus bertambah banyak lagi.

Sebenarnya bobolnya APBN tidak semata-mata disebabkan oleh pemberian subsidi, melainkan juga karena sering mengalir ke rekening para koruptor. Oleh sebab itu, mencabut subsidi dengan dengan alasan karena dianggap sebagai sumber bobolnya APBN tidaklah tepat. Sebab masih ada korupsi yang lebih kuat menjadi sumber bobolnya APBN. Setelah sidang paripurna pengesahan RAPBNP disetujui oleh mayoritas legislatif pusat, tak ada pilihan lain bagi rakyat, kecuali menunggu saat-saat susah yang akan semakin mendera. Sebab dalam teori ekonomi, kenaikan BBM akan berdampak pada naiknya harga sembako dan bahan lainnya di pasaran. Sehingga mayoritas rakyat Indonesia akan mengalami peceklik di musim hujan. Hanya sebagian kecil saja dari warga negara yang tidak terhimpit oleh naiknya harga bahan bakar minyak yang berimbas pada melonjaknya harga barang di pasaran itu.

Sebab itulah, dapat dipastikan sebagian besar penduduk negeri ini kecewa dengan wakil-wakil mereka yang duduk anteng di kursi senayan karena telah menyetujui penaikan harga BBM yang diusulkan SBY.(*)

A

Hukum Rimba di Negara Hukum

Muhammad Najib

Pengajar di Chamdan Foundation

D

ewasa ini, kekerasan seakan menjadi menu harian di negeri ini. Hari-hari diisi dengan kemarahan dan kebrutalan massa.

Agaknya, peristiwa memalukan tersebut semakin mengikis martabat Indonesia sebagai negara yang ramahtamah dan menjunjung tinggi hukum.

Entah “karma” apa yang melanda bangsa ini. Hampirdalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tak luput dari persoalan. Ada guru seharusnya menjadi teladan malah menyuruh murid bertindak asusila, ada penegakan hukum yang seharusnya menegakkan prinsip keadilan malah berkerja sama dengan narapidanyanya, ada kepada daerah seharusnya mensejahterakan rakyat malah menyikat hak rakyat. Dan tak kalah pentingnya adalah ketika ada aparat kepolisian seharusnya ikut serta dalam menciptakan perdamaian justru malah ikut-ikutan tawuran.

Seperti yang telah diberitakan di berbagai media cetak maupun elektronik terkait maraknya tindak kekerasan ahir-ahir ini merupakan fakta riil bahwa masyrakat kita dang-

kal dalam menyikapi sebuah persoalan. Bagaimana tidak? Hukum tidak lagi dihormati justru kekeutan otot dijadikan sebuahsolusi ahir. Lantas berangkat dari situasi seperti itu, pantaskah Indonesia dikatakan sudah menganut hukum rimba?

Beberapa rentetan kekerasan yang mengusik ketenangan warga Indonesia itu bukan tanpa alasan.

Dibalik peristiwa tersebut sesungguhnya tersimpan berbagai spekulasi, mengingat para petinggi negara kerap mempertontonkan berbagai hal negatif, mulai dari ketidakadilan hukum, mafia anggran semakin marak, korupsi semakin akut dan banyak yang merangkap jabatan lain sebagainya. Ditengah situasi dimana rakyat membutuhkan perhatian mengingat kemiskinan, pengangguran, penganiayaan dan nasib TKI masih saja belum ada solusi konkrit.

Nah, dengan kondisi rakyat kian terlupakan itu, masyarakat kecewa dan pelampiasan rasa kecewa tersebut adalah dengan membakar gedung milik negara.

Dan peristiwa tersebut semakin tidak terkendalikan lagi memngingat para petinggi negara masih saja sibuk dengan urusannya sendiri.

Tak heran peristiwa kekerasan semakin menjadi-jadi. Tentu masih ingat dibenak kita beberapa peristiwa mengerikan itu, misalnya, di Jakarta belum lama berselang terjadi pemerkosaan di angkutan kota muncul polisi menembak mati perampok SPBU, beberapa hari lalu Markas Polres Ogan Komering Ulu (OKU) diserbu anggota TNI yang tak puas atas proses hukum penembakan anggota TNI oleh anggota polisi.Dan tentunya masih hangat difikiran kita berita pengroyokan massa tehadap Kapolsek Dolok Pardamean Andar Siahaan dan ppem-

bantaian empat tahanan di LP Cebongan, Sleman, mereka diserbu gerombolan bersenjata.

Bahkan, beberapa kota yang selama ini terkenal sebagai daerah yang tenang dan nyaman sekarang ini dihantui berbagai macam tindak kekerasan. Artinya, dinamika negatif itu perlu dicermati secara serius.

Rentetan kekerasan itu mengindikasikan sebuah “kartu Merah” sebagai peringatan keras bahwa Indonesia memasuki era bahaya! Kekerasan semakin lama menjadi jalan yang semakin banyak ditempuh sebagian kalangan di negeri ini.

Secara riil dapat dikatan bahwa hukum rimba sudah mulai menjangkiti nmasyarakat kita. Artinya, dengan kekerasan, sebagian masyarakat kini percaya bahwa mereka dapat menyelesaikan persoalan. Dengan kekerasan pula, mereka telah menganggap persoalan jauh lebih dapat dituntaskan jika dibandingkan dengan jalan lain lebih beradab yang semestinya dapat ditempuh.

Diakui maupun tidak, rentetan kekerasaan yang terjadi saat ini indikator bahwa negara “gagal” menjadi benteng terhadap kekerasan.

Meminjam kesimpulan When States Fail: Causes and Consequences (editor Robert I Rotberg, 2003),bahwa negara gagal adalah negara yang tidak mampu memberikan kebajikan umum kepada warga, khususnya keamanan atas harta benda, jiwa dan raga.

Kita harus katakan bahwa proses penegakan hukum di Indonesia masih “baik hati”. Hal ini terbukti beberapa fakta membuktikan bahwa antara orang “beruang” dengan orang tidak memiliki uang jika di penjara akan ditempatkan berbeda.

Padahal secara bobot kesalahan lebih berat akan tetapi realitanya menunjukkan bahwa penjara bagi oaranga kaya seperti “surga” sedangkan bagi orang tak punya seperti “neraka”.

Untuk itu diperlukan solusi untuk mengentaskan berbagai masalah tersebut. Nah, dalam konteks ini SBY sebagai kepala negara harus bertindak cepat dan tegas, memerintahkan aparatnya untuk membongkar insiden berdarah yang sangat memalukan dan lebih-lebih maslah ini sudah menyebar ke dunia internasional.

Oleh karena itu, rakyat membutuhkan solusi konkrit atas permaslahan yang terjadi selama ini sehingga rasa aman di negri ini kondusif lagi. Kita tidak butuh rasa prihatin dan hanya menginstruksikan pejabat keamanan mengungkap kasus tersebut. Rakyat menuntut Presiden sebagai pemimpin tertinggi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan Indonesia tetap sebagai negara hukum, bukan negara hukum rimba. Bagaimanapun juga hukum diciptakan guna mengatur kehidupan menuju arah bahagia bukan sengsara. Wallahu a’lam bi alShawab. =

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini maupun resensi buku. panjang tulisan 5000 karaketer (opini dan cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16

RABU 19 JUNI 2013 NO. 0141 | TAHUN II

Bale Patenkan Selebrasi Golnya

TAK KUASA. Kiper Tahiti Xavier Samin mencoba menghadang laju penyerang Nigeria Brown Ideye pada laga Piala Konfederasi di Estadio Mineirao

Nigeria Lumat Tahiti NIGERIA BELO HORIZONTE - Juara Nigeria melumat juara Oceania Tahiti tanpa ampun pada laga perdana mereka di Grup B Piala Konfederasi 2013 di Estadio Mineirao, Belo Horizonte, Brasil, Senin (17/6) waktu setempat atau Selasa (18/6) dini hari WIB. John Obi Mikel dan kawan-kawan menghancurkan Tahiti dengan skor sangat mencolok 6-1.

Striker Nnamdi Oduamadi menjadi bintang dalam laga ini setelah melesakan tiga gol alias hat-trick. Torehan tiga angka mengantar Nigeria naik ke posisi teratas klasemen Grup B dengan poin tiga. Jumlah nilai mereka sejatinya sama dengan Spanyol, yang menundukkan Uruguay 2-1, tetapi Nigeria jauh unggul dalam produktivitas gol.

Tahiti dianggap tim terlemah dalam pagelaran Piala Konfederasi tahun ini. Negara berpenduduk sekitar 200.000 jiwa ini berhasil menuju Brasil usai mengalahkan New Caledonia pada partai final turnamen sepakbola di zona Oceania setelah tim favorit New Zealand terhenti di semifinal.

Menghadapi fakta itu, Nigeria langsung mengambil inisiatif serangan. Al-

6-1

TAHITI

hasil, laga baru berjalan empat menit, tim “Elang Super” sudah berhasil membuka keunggulan. Tendangan jarak jauh yang dilepaskan Elderson Echiejile’s membentur kaki seorang pemain belakang Tahiti dan masuk ke gawang.

Enam menit berselang, Nigeria berhasil menggandakan keunggulan.

Menanfaatkan kelengahan barisan belakang Tahiti, Oduamadi menyontek bola di dalam kotak penalti dari hasil sepak pojok .

Nigeria semakin jauh unggul ketika laga memasuki menit ke-25. Oduamadi kembali menjadi aktor terciptanya gol ketiga timnya setelah berhasil memaksimalkan umpan silang.

Nigeria pun menutup babak pertama dengan keunggulan tiga gol tanpa balas.

Namun, Tahiti mampu memperkecil kedudukan pada menit ke-53. Berawal dari tendangan sudut Vahirua, Jonathan Tehau meneruskannya dengan tandukan tajamnya.

Namun, sial bagi Tahiti. Alih-alih mencetak gol tambahan, mereka harus kembali kebobolan pada menit 68. Tehau yang mencetak satu gol justru melesakan gol bunuh diri setelah membelokkan umpan silang Oduamadi.

Pada menit 76, Oduamadi menyelesaikan sebuah serangan kilat timnya sekaligus menciptakan hat-trick. Striker

22 tahun yang dimiliki AC Milan itu menjadi pemain kesembilan yang mampu mengemas tiga gol atau lebih sepanjang sejarah Piala Konfederasi. Pesta kemenangan Nigeria ditutup Echiejile sepuluh menit berselang melalui sepakan kaki kanan menyusul sebuah kemelut di dalam kotak penalti Tahiti, dan sekaligus menutup pertandingan dengan skor 6-1.

Menyikapi hasil yang didapat timnya, pelatih Tahiti Eddy Etaeta menyatakan tetap bangga dengan anak-anak asuhnya. Etaeta mengakui para pemainnya memang kesulitan menghadapi laga ini. Akan tetapi, ia tetap bangga dengan para pemain Tahiti yang melakukan debut pertama kali di Piala Konfederasi. “Saya sangat terharu, hampir menangis. Kami menonton Piala Dunia di TV. Hari ini kami pelakunya. Penduduk Tahiti menonton. Presiden kami mengirim pesan dan menunda rapat kabinet untuk pertandingan ini,” ujar Etaeta.

Menurutnya, Tahiti kesulitan dan sangat tertekan dalam memulai laga.

“Di lima belas menit terakhir, sangat sulit bagi kami secara fisik karena kami belum pernah mengalami pertandingan sesulit ini sebelumnya. Saya ingin memberi penghormatan untuk para pemain, mereka luar biasa,” tandasnya. (espn/ FIFA.com/aji)

Corinthians Bantah Incar Kaka Claudio Marchisio Tidak Dijual TURIN - Direktur Umum Juventus Beppe Moratta membantah berbagai laporan yang menyebutkan bahwa mereka akan menjual pemain gelandangnya Claudio Marchisio pada jendela transfer Juni ini.

Juara Liga Utama Inggris Manchester United (MU) dan klub kaya raya baru Prancis, Moncao, dilaporkan tertarik menggunakan jasa pemain tengah Tim Nasional Italia ini.

Menanggapi berita-berita ini, Marchisio yang sedang membela “Gli Azzuri” pada Piala Konfederasi 2013 di Brasil mengaku bangga diminati oleh klub lain. Untuk itu, dia akan berbicara dengan Juventus terakit masa depannya.

Tetapi Juventus sama sekali tidak akan membiarkan pemain 27 tahun itu pergi. Moratta pun yakin, kontrak baru yang disodorkan kepada Marchisio tahun lalu menjadi jaminan bahwa dia akan bertahan di Juventus Arena untuk mempertahankan gelar juara Seri A musim mendatang.

“Kami tidak akan menjualnya. Apalagi dia sudah menandatangani kontrak baru pada September 2012 lalu yang berakhir pada 217. Dalam kontrak itu, gajinya pun sudah dinaikkan. Kami hanya akan melihat kembali situasi bila ada penawaran sangat sensasional yang masuk ke kami, yang tidak sesuai dengan pasar.

Tetapi hingga saat ini belum ada penawaran seperti itu,” tegas Moratta.

Gelandang Juventus lainnya Emanuele Giaccherini juga mengaku masih betah di Turin. Meskipun pembicaraan kontrak baru dengan klub itu

belum dilakukan. Agen sang pemain Furio Valcareggi menegaskan bahwa Giaccherini menikmati berada bersama juara Liga Seri A Italia tersebut dan karena itu mantan pemain sayap Cesena ini belum mau pindah.

“Masa depannya sudah pasti masih berada bersama Juventus. Tidak pernah ada masalah dengan klub itu dan tidak ada alasan baginya untuk pergi,” kata Valcareggi kepada Calciomercato.it.

Pemain 28 tahun yang sedang membela Timnas Italia pada Piala Konfederasi 2013 di Brasil itu selalu berjuang untuk masuk dalam skuat

utama Antonio Conte dalam dua tahun terakhir. Kontraknya masih tersisa dua tahun di Turin dan karena itu belum diperlukan diskusi dengan para pejabat Juventus tentang perpanjangan kontrak. “Kami belum mendiskusikan pembaharuan kontrak karena menurut kami hal itu belum penting. Sebab kontraknya masih tersisa dua tahun. Bos Antonio Conte puas dengan denganya dan dia sangat senang dengan Bianconeri. Dia sudah menjuarai dua liga dalam dua msuim, tampil lebih dari 20 kali pada musim terakhir. Kami senang dengan itu,” kata Valcareggi.

Sementara itu, klub elit Brasil Corinthians membantah spekulasi yang menyebutkan bahwa mereka ingin memboyong Ricardo Kaka dari Real Madrid pada jendela transfer musim panas ini. Sejak hengkang ke Madrid dari AC Milan pada 2009 silam, Kaka gagal bersinar. Dia tidak masuk dalam skuat utama Jose Mourinho sejak menjadi pelatih klub itu pada 2010-2013.

Penurunan performa ini membuat dia juga tersingkir dari Tim Nasional Brasil dan digosipkan akan segera meninggalkan Santiago Bernabeu.

Musim panas tahun lalu dan Januari 2013 lalu, Kaka digosipkan kembali ke AC Milan.

Tetapi proses transfer itu tidak terwujud.

Sekarang, media-media Spanyol memberitakan bahwa Corinthians tertarik untuk mendapatkan tanda tangan mantan pemain muda Sao Paulo ini. Tetapi Direktur klub Duilio Monteiro Alves membantah pemberitaan-pemberitaan tersebut. “Sama sekali tidak benar. Itu hanya spekulasi. Saya tidak tahu berita-berita itu datang dari mana, tetapi yang pasti bukan dari Corinthians,” kata Alves.

Dia melanjutkan, “Sangat tidak diragukan lagi bahwa Kaka adalah seorang pemain yang luar biasa. Tetapi kami belum melakukan pembicaraan dengannya.”

Agen Kaka, Tadeu Cruz juga membantah rumor bahwa Corinthians berminat merekrut Kaka. “Tidak ada peluang. Berita-berita itu sama sekali tidak benar,” tegasnya. (sky sports/aji)

LONDON - Gelandang serang Tottenham Hotspur Gareth Bale melakukan terobosan dengan mempatenkan gaya selebrasi golnya sebagai “merk dagangnya” atau trade mark. Setiap kali selesai mencetak gol, Bale membentuk hati dengan jari jempol dan telunjuk kedua tangannya yang dia abadikan untuk kekasihnya.

Kantor Hak Kekayaan Interlektual (HAKI) Inggris mengatakan, mereka menerima pendaftaran logo “Eleven of Heart” dari Bale yang rencananya akan dia pasang pada pakaian, sepatu, pernak-pernik yang digunakan di kepala dan perhiasan-perhiasan dari emas dan sejenisnya.

Di dalam logo itu terdapat angka 11 yang merupakan nomor punggung Bale di Tottenham Hotspur. Angka itu terdapat di tengah kedua tangannya yang membentuk hati. “Belum ada keputusan terkait pendaftaran ini,” bunyi pernyataan kantor Hak Kekayaan Intelektual.

Pada musim 2012-2013, Gareth Bale dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Utama Inggris dan pemain muda terbaik Liga Utama Inggris versi Professional Footballers Association (PFA) dan pemain terbaik Liga Utama Inggris versi Asosiasi Penulis Bola Inggris.

Pemain ini sedang diincar Real Madrid dan klub bertabur bintang dari Spanyol itu menyiapkan dana dalam jumlah besar untuk membawanya ke Santiago Bernabeu. Tidak tanggung-tanggung, mereka bersedia membayar 80 juta pound untuk

mendatangkan Bale.

Pada 2010 lalu, Bale mengungkapkan bahwa selebrasi gol yang membentuk hati dengan kedua jari telunjuk dan jempolnya itu ditujukan kepada kekasihnya Emma yang tahun lalu melahirkan seorang putri untuk Bale. (aji)

INFORMASI KLUB Nama lengkap Gareth Frank Bale Tanggal lahir 16 Juli 1989 (umur 23) Tempat lahir Cardiff, Wales Tinggi 1.86 m (6 ft 1 in) Posisi bermain Gelandang sayap Bek kiri

Klub saat ini Nomor

Tottenham Hotspur 11

Karier senior Tahun 2006–2007 2007–

Tim Southampton Tottenham Hotspur

Mourinho Ingin Kerjasama Baik dengan Emenalo LONDON - Pelatih Chelsea Jose Mourinho menegaskan bahwa dia akan menatap ke depan terkait kerja samanya dengan Direktur Teknik Chelsea Michael Emenalo pada periode keduanya di Stamford Bridge.

Kehadiran Emenalo sebagai staf teknis “The Blues” sudah lama menjadi persoalan di klub itu.

Salah satu faktor kepergian Jose Mourinho ke Inter Milan karena konfliknya dengan Emenalo.

Kedekatan pria asal Nigeria itu dengan sang pemilik klub, Roman Abramovich selama ini menjadi pusat konflik hampir semua pelatih dengan sang pemilik di klub itu. Tetapi sebelum mulai melatih Chelsea, Mourinho berbicara dengan hangat soal kerja samanya dengan Emenalo.

“Michael bekerja bagus.

Penting bagi saya memiliki orang-orang di sekitar saya yang bisa memberi informasi terbaik, khususnya soal pemantauan pemain berbakat di klub atau negara lain yang sangat sulit dilakukan oleh seorang seperti saya. Saya tidak bisa bepergian karena saya memiliki hal-hal yang lebih penting di dalam klub. Saya juga tidak bisa bepergian, karena kalau lakukan itu, semua orang tahu saya bepergian. Semua orang tahu siapa saya, semua orang tahu pemain-pemain yang saya butuhkan, semua orang mulai dengan spekulasi besar,” papar

pria yang menyebut diri The Special One. Pria 50 tahun ini melanjutkan, “Anda tidak bisa menemukan seorang pemain ketika dia sudah 24, 25, 26 tahun dan dia sedang berada pada moment terbaik kariernya. Kita harus mulai jauh sebelum itu dan tidak bisa dilakukan tanpa struktur. Dalam soal ini, klub sudah bekerja dengan sangat bagus. Michael dan stafnya akan memasok informasi-informasi yang saya butuhkan.”

Mourinho juga berbicara tentang departemen yang dibentuknya di klub pada periode pertamanya di Chelsea yang masih melayani klub dengan sangat bagus hingga saat ini. “Saya dengar, seorang pelatih di sini, saya kira Luis Felipe Scolari, saat dia datang ke Chelsea bilang, ‘Saya tidak

pernah melihat sebuah klub dengan organisasi seperti ini dalam bidang departemen analisisnya. Saya tidak pernah melihat para pemain yang bekerja dengan penuh etika’.

Itu dua atau tiga tahun setelah saya dan saya bilang kepada diri saya dan para asisten saya bahwa meskipun dia tidak pernah menyebut nama saya, pernyataan itu sudah merupakan sebuah pengakuan yang hebat,” lanjut mantan pelatih Inter Milan tersebut.

Pelatih yang baru meninggalkan Real Madrid ini meneruskan, “Dia tidak harus menyebut nama saya karena hal itu bukan etika kerja saya.

Mereka adalah para pemain saya, departemen analisis saya dan persiapan pertandingan.

Itulah kerja saya dan kunci kesuksesan.” (espn/aji)

HARI ULANG TAHUN PERSEBAYA

Seorang suporter kesebelasan Persebaya Surabaya, Bonek mengibarkan spanduk bergambarkan logo ketika pawai di Surabaya, Jatim, Selasa (18/6). Pawai dalam menunjukkan kreatifitas tersebut ikut memeriahkan di HUT Persebaya Surabaya ke-86