1
JUMAT 19 JULI 2013 NO.0163 | TAHUN II Koran Madura
JUMAT
Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-
19 JULI 2013
Khofifah Optimis Menang
NAPI KABUR
Presiden: Tangkap Semua! JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara tegas menginstruksikan jajaran Kepolisian dan pihak terkait untuk menangkap seluruh narapidana yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Batam, Kepulauan Riau maupun Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. “Bapak Presiden telah menerima laporan kejadian di Lapas Kelas II Batam. Pemerintah telah meminta pihak kepolisian segera bekerja untuk menangkap dan mengembalikan mereka yang melarikan diri dari lapas di Batam,” kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha di Jakarta, Kamis (18/7).
Menurut Julian, pasca peristiwa yang terjadi di Lapas Tanjung Gusta, Presiden menginstruksikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan pengamanan di seluruh lapas. Mengingat kejadian serupa kerap terjadi di lapas, kata dia, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan lapas. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto menegaskan bahwa harus ada evaluasi pengelolaan di dalam lapas, seperti waktu pergantian sipir, waktu istirahat sipir dan istirahat napi. Bahkan, lanjut Joko, bisa saja dilakukan penambahan jumlah sipir. “Kami prihatin dengan apa yang terjadi di Batam. Saya sudah berikan instruksi kepada Pak Amir Syamsuddin (Menteri Hukum dan HAM) sejak kejadian di Tanjung Gusta. Agar, meningkatkan kewaspadaan di seluruh lapas. Instruksi itu sudah berjalan. Yang jelas, yang lari dikejar,” kata Djoko. (gam/cea)
Hari ini BerKah Layangkan Gugatan SURABAYA – Tim hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa- Herman S Sumawiredja (BerKah), hari ini Jumat, (19/7) mengirimkan gugatannya ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN), terkait perlakuan berbeda kandidat pasangan calon (paslon) peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
ant/fabianus riyan adhitama
AIR KATA KATA DI JAKARTA. Salah satu tetua adat dari Papua turut serta menari dalam pentas tari berjudul “Air Kata-Kata” di Teater Kecil komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (17/7). Pentas Tari ini diselenggarakan dalam rangka tugas akhir mahasiswa jurusan Tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Kesenian Jakarta (IKJ).
“Ada perlakuan berbeda, yang seharusnya netral, profesional dan imparsial ternyata itu dilampaui. Ada keganjilan yang vulgar, dan hasil telaah, tim hukum pasangan BerKah kemudian menyusun gerakan untuk menempuh langkah hukum. Karena negara ini memberikan ruang untuk itu, sesuai dengan undang-undang,” ujar Khofifah, Kamis (18/7). Meski ditanyakan tidak lolos, Khofifah mengaku optimis dengan apa yang diperjuangkannya itu berjalan lancar. Sebab, selain pendukung dan tim, semua pihak juga terus berdatangan memberikan dukungan untuk terselenggaranya Pilkada Bersih di Jatim. “Insya Allah optimisme saya dan tim tidak akan padam. Karena kemungkaran itu akan terus merajalela jika kita biarkan. Dan, saya tegaskan tidak ada pengadilan dukungan atau take over, termasuk juga tidak ada kompromi politik, untuk kemungkaran,” tandasnya. Sementara itu, Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Achmad mengatakan, pasangan BerKah masih memiliki kesempatan untuk ikut sebagai peserta Pil-
gub. Dengan catatan, gugatannya dikabulkan oleh PTUN. “Masih ada peluang bagi Ibu Khofifah, asalkan putusan PTUN keluar sebelum surat suara dicetak. Tapi putusan PTUN itu kan tidak bisa diprediksi, kadang cepat kadang menunggu lama. Kalau Pilgub sudah dilaksanakan, ya tidak bisa, kalau gugatan itu dimenangkan di tingkat PTUN sebelum surat suara dicetak, Ibu Khofifah masih bisa dimasukkan sebagai peserta Pilgub,” ujar Andry. Hingga saat ini, pasca putusan pleno KPU Jatim pada 14 Juli lalu, Khofifah Indar Parawansa mengklaim kalau semua elemen pendukung dan timnya tetap solid. Dan mereka mengaku belum lelah berjuang melawan ketidakadilan yang mereka terima, tersingkir di Pilgub Jatim 2013. Bahkan Ketua Umum PP Muslimat NU ini menegaskan mengharamkan suara wanita Muslimat NU di Jatim untuk diberikan kepada pasangan nomor urut 1. Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa). “Saya tidak ingin suara Muslimat NU di Jatim untuk pasangan itu (KarSa). Kalau mau golput silahkan, atau ke calon lain”, tegasnya. Hal senada juga disampaikan Ketua Tim Pemenangan BerKah yang juga pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Salahuddin Wahid yang melarang pendukungnya menyumbangkan suara untuk KarSa. Hal tersebut dibenarkan, Ahmad Milah Hasan, anggota tim pemenangan Khofifah. Untuk diketahui, pasangan BerKah akhirnya dicoret oleh KPU karena terganjal dualisme dukungan dari Partai Kedaulatan (PK) dan PPNUI. Sehingga, dari 15,55 persen suara dukungan yang semula dikantongi BerKah berkurang menjadi 14,81 persen. (ara)
KONTROVERSI PP 99/2012
Anggota FPPP Mendesak SBY Pecat Wamenkum Ham JAKARTA- Kontroversi seputar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi terpidana korupsi, narkoba dan teroris ternyata belum juga surut. Anggota Komisi III DPR RI FPPP Ahmad Yani mendesak Presiden SBY memecat Wakil Kementerian Hukum dan HAM Denny Indrayana karena telah menjerumuskan SBY dengan menerbitkan PP 99/2012. “Kehadiran Denny justru menambah masalah dan tak pernah menyelesaikan masalah. Dia ini masih berpikiran Napi itu harus dipenjara, dan bukannya dibina,” kata Ahmad Yani dalam diskusi ‘Kerusuhan Lapas Tanjung Gusta, Siapa Bertanggungjawab?” bersama mantan Menkum dan HAM Patrialias Akbar dan Mantan Napi, Anton Medan di Jakarta, Kamis (18/7) Menurut dia, keberadaan PP 99/2012 ini sangat memprihatinkan karena bertentangan dengan UU dan aturan lain yang mengatur soal Napi. “Untuk itu harus dirubah atau dicabut, dan kalau tidak maka pemerintah harus mengembalikan
Jadwal
17:30
Putus Asa Sementara itu, Mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan aturan pengetatan remisi yang ada pada PP 99 Tahun 2012 harus dievaluasi lebih rinci agar tidak terjadi diskriminasi. Sebab jangan sampai narapidana yang telah berbuat baik selama menjalani hukuman tidak menda-
patkan remisi. “PP itu banyak yang harus dievaluasi. Ada yang bisa digunakan, ada yang tidak. Itu memang harus dirinci. Jadi jangan orang yang sudah bertekad berbuat baik, sudah tobat, tapi negara tidak memberikan penghargaan,” jelas Patrialis. Patrialis menambahkan, dalam pembuatan dan rancangan PP ini, pejabat struktural setingkat Dirjen pun tidak sepakat dengan pembuatan aturan ini. Namun, PP tetap disahkan karena yang inisiasi adalah Denny Indrayana. “Saya dengar juga pembuatan PP ini kawan-kawan dari Dirjen Kemasyarakatan dan Dirjen PP tidak diindahkan. Karena yang memimpin kehadiran PP ini adalah Wamen,” tandasnya.(gam/abd/cea)
KASUS LAPAS CEBONGAN 1434 H
Maghrib
Lapas seperti penjara di masa kolonial, di mana tak ada binaan bagi Napi, juga tak ada remisi, tak ada asimilasi dan lainnya,” jelasnya Lebih memprihatinkan lagi lanjut Yani, Presiden SBY tak tahu masalahnya ketika menandatangani PP 99 tersebut. Padahal kasus kaburnya Napi di Lapas Tanjung Gusta itu diantaranya akibat PP ini. “Jadi, Denny sengaja atau tidak, justru memberi ‘racun’ yang menabrak UU dan menyesatkan pemerintah. Langkah itu kan sama dengan mempermalukan Presiden SBY sendiri,” tambahnya. Yani bahkan menuding bahwa Denny
tidak tahu menahu soal posisinya di kementrian. Karena itu, dia meminta agar Denny dipecat saja. “Denny itu harusnya sudah dipecat, karena dirinya mubazir berada di lembaga kementerian, orang tidak tahu apaapa masih dipertahankan,” kata dia. Menurut politisi PPP ini, Denny hanya berjalan di tempat dalam hal penanganan berbagai kisruh di Lapas. Hal tersebut, sebagai tanda ketidakpahamannya terhadap akar persoalan yang ada selama ini. “Secara naluri Denny itu tidak cocok berada di lembaga kementerian, dia pasnya di lembaga jalanan seperti LSM,” sindir Yani.
Isya
Imsak
Subuh
18:44
04:13
04:23
*Untuk Surabaya dan sekitarnya
Pemeriksaan Saksi Bersamaan Dipertanyakan YOGYAKARTA- Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Muhammad Arif Setiawan menilai pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam sidang kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dikhawatirkan mempengaruhi independensi saksi. “Cara pemeriksaan saksi lebih dari satu yang diperiksa secara bersamaan dalam kasus ini dapat mempengaruhi keterangan saksi satu dengan saksi lainnya,” kata Arif di Yogyakarta, Kamis. Ia mengatakan saksi seharusnya dipanggil ke ruang sidang satu per satu menurut pertimbangan hakim ketua. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar para saksi
tidak terpengaruh untuk memberikan keterangan yang menyimpang dari yang sebenarnya terjadi. Menurut dia, hal itu perlu untuk diantisipasi, karena
keterangan saksi satu dengan saksi lainnya sebenarnya bisa berbeda. “Pemeriksaan saksi secara bersama-sama dalam persidangan bisa saja mengun-
tungkan, atau bahkan merugikan terdakwa,” kata dia yang juga direktur Pendidikan Khusus Profesi Advokad (PKPA) Universitas Islam Indonesia (UII) ini. Selanjutnya, kata dia, apabila kondisi tersebut terbukti mempengaruhi saksi, maka telah melanggar hukum acara pidana peradilan militer yang diatur dalam Pasal 152 (1) dan Pasal 154 (1) b Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. “Dalam hukum acara tersebut, hakim berkewajiban meneliti apakah semua saksi yang dipanggil sudah hadir, dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan sebelum memberi keterangan dalam persidangan,” katanya. (ant/ luq/beth)
Listrik Sedang enak-enaknya mengemudikan motor butut yang baru dibeli, Matrawi tibatiba di hentikan oleh petugas di perempatan jalan. “Prit... Berhenti, selamat malam pak. Mohon maaf mengganggu sebentar!” kata petugas kepolisian sopan. “Iya, Pak.” jawab matrawi singkat. “Kenapa malam-malam begini lampu motornya tidak dinyalakan?” Matrawi kaget. Mukanya mulai terlihat bingung. ia baru sadar lampu motornya mati. “Maaf, Pak. Saya nunggak tagihan listrik empat bulan. Jadi listriknya diputus.” Jawab Matrawi sekenanya. “Baiklah, kalau begitu Motornya letakkan di poslantas, nanti akan saya kasih meteran listrik yang baru dari PLN” kata sang petugas sembari meminta konci dan surat-surat motor yang dikendarainya. Baru kali ini Matrawi mati akal.
Cak Munali