e Paper Koran Madura 19 November 2014

RABU

19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

KORAN MADURA

RABU 19 NOVEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0488 | TAHUN III www.koranmadura.com

ant/yudhi mahatma

PARIPURNA PERDANA PASCA DAMAI. Ketua DPR Setya Novanto (kedua kanan) bersama Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kanan), Taufik Kurniawan (kiri), Fadli Zon (kedua kiri) memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). Rapat Paripurna pertama setelah kesepakatan damai KIH dan KMP mengagendakan pembacaan serta penyerahan nama-nama anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

KMP Mulai Menghadang Jokowi Nasional hal 3

JAKARTA- Rapat Paripurna DPR Selasa (18/11) mengokohkan islah atau perdamaian Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Kubu KIH akhirnya menyerahkan nama-nama anggotanya di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaikhul Islam menyambut baik kesepakatan damai itu.

Anggota Dewan asal Dapil Jatim I (Surabaya, Sidoarjo) itu pun meminta agar kesepakatan damai tidak formalitas belaka, tapi dijaga demi kemajuan bangsa dan negara. “Saya menyambut baik kesepaka-

KIH Akhirnya Setor Nama Komisi dan AKD tan damai antara KIH dan KMP hari ini.

Sudah saatnya DPR sebagai perwujudan aspirasi rakyat untuk kerja, kerja dan kerja.

Saya meminta semua kalangan untuk mendukung dan menjaga terus kesepakatan tersebut,” kata Syaikhul, di Jakarta, Selasa, (18/11).

Ia juga meminta agar semua kalangan, baik yang berasal dari KIH maupun KMP untuk meninggalkan politik adu kuat dan menang-kalah. “Rakyat di daerahdaerah bosan dengan kinerja DPR yang sampai saat ini belum move on.

Masyarakat sekarang butuh yang konkret, misalnya pangan dan kesejahteraan.

Bukan hiruk-pikuk politik elitis,” tegas fungsionaris DPP PKB itu.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR Utut Adianto menyampaikan nama

anggota fraksinya dalam Baleg dan BURT. Sementara di komisi, pihaknya berjanji akan segera memberikan dalam waktu secepatnya.

Begitu juga Hanura, hanya menyampaikan nama anggotanya ke BURT dan Baleg. Berbeda dengan NasDem dan PPP yang langsung menyerahkan nama ke seluruh komisi dari I sampai komisi XI, serta alat kelengkapan dewan lainnya seperti BKSAP, Banggar, Mahkamah Kehormatan Dewan.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Michael Wattimena menyayangkan sikap KIH yang belum seluruh fraksi menyerahkan nama ke selu-

ruh komisi dan alat kelengkapan dewan.

“Kesepakatan itu (islah KMP-KIH) termasuk syarat-syarat sudah ditandatangani semua, bukan saja KIH-KMP. Tapi juga diikuti pimpinan fraksi berarti tidak ada lagi dusta di antara kita,” kata Michael saat interupsi di paripurna DPR, Selasa (18/11).

Secara terpisah, Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung menegaskan, usulan nama anggota AKD saat ini tak terlalu mendesak dilakukan. Pihaknya hanya ingin DPR segera bekerja dan bisa berkomunikasi dengan baik satu sama lain. “Harapannya DPR bisa lakukan revisi UU MD3 sesuai target. Mudah-mudahan minggu depan selesai,” terang Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

Harga BBM Naik, Polri Tetapkan Siaga I JAKARTA- Demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) marak dilakukan seantero nusantara.

Kepolisian tidak mau kecolongan dengan menetapkan siaga I terkait keamanan di seluruh wilayah, paska pengumuman kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi.

“Sampai saat ini kondisi masih sangat kondusif. Aman dan terkendali,” ucap Kapolri Jenderal Sutarman di Istana Negara, Jalan Medan Utara, Jakarta Pusat, Selasa (18/11).

Meski demikian, Polri tetap siaga

dalam melakukan pengamanan. Sejak pengumuman Senin malam (17/11), Polri sudah menetapkan siaga I. Bahkan Polri telah menerjunkan personelnya di tiap-tiap SPBU untuk mengamankan warga yang mengantre membeli BBM. “Ya, siaga satu saya perintahkan dari kemarin. Setelah diputuskan, diperintahkan untuk siaga satu. Kita siap standby pada satuan masing-masing. Ada yang di pom bensin dan beberapa titik lainnya distrubusi termasuk pengiriman bahan bakar dari depo maupun ke SPBU yang ada di Indonesia,” terangnya.

Untuk pengamanan ini, Polri menerjunkan 2/3 kekuatan. “Jumlah personel 2/3 kekuatan kita yang ada. Jadi seluruh Indonesia cukup besar. Jumlahnya sampai dengan 50 ribu lebih yang kita siagakan,” tandasnya.

Senada dengan Kapolri, Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan, jajarannya sudah menetapkan skala prioritas dalam melakukan pengamanan unjuk rasa kenaikan

harga BBM. Seluruh tempat menjadi prioritas pengamanan. “Yang menjadi prioritas pengamanan seluruhnya dan kota-kota besar. Yang utama, Jakarta, Surabaya, Makassar kemudian Sumatera Utara di Medan,” ujar Badrodin di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/11).

Badrodin menjelaskan, penetapan status Siaga I bukan tanpa alasan. Sebab, kenaikan harga BBM ini berpotensi memicu gejolak di tengah masyarakat. “Bisa saja angkutan umum mogok kemudian ada unjuk rasa nelayan, elemen-elemen masyarakat yang lain, kan kami harus antisipasi itu,” jelas dia.

Selain itu, lanjut Badrodin, pihaknya juga telah melakukan pengamanan, terutama bagi para oknum yang melakukan penimbunan BBM. “Kita sudah terus melakukan hal tersebut. Bukan hanya saat diumumkan harga BBM, tapi beberapa bulan lalu juga sudah ada. Seperti di Batam, itu sudah ada pelakunya,” pungkasnya. =GAM/ABD

ant/jessica helena wuysang

MAHASISWA TUNTUT JOKOWI MUNDUR. Sejumlah mahasiswa dari beberapa universitas di Pontianak berunjukrasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), di Bundaran Digulis Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (18/11). Selain menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera turun dari jabatannya, mereka juga menyatakan bahwa kebijakan pro rakyat yang dikampanyekan oleh pasangan Jokowi-Jusuf Kalla selama ini hanya bohong belaka.

HARGA BBM NAIK

Jokowi: Uang Subsidi BBM Bisa Bangun 1.400 Waduk JAKARTA- Pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla telah mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis premium dan solar sebesar Rp 2.000 per liter. Beberapa pihak mencibir bahkan mempertanyakan dasar pemerintah menaikkan harga BBM di tengah harga minyak dunia yang sedang turun.

Namun, Presiden Jokowi membela diri.

Jokowi menjelaskan pemerintah tidak bisa terus-menerus membakar hampir Rp 800 triliun uang subsidi BBM setiap tahun. Karena itu, dana subsidi yang sangat besar itu lebih baik digunakan untuk hal-hal produktif dan terarah seperti untuk membangun infrastruktur yang dapat mempercepat realisasi swasembada pangan. “Subsidi selama ini, kalau dibuat waduk yang harganya Rp 400-500 miliar, bisa jadi 1.400 waduk,” ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan pembekalan kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan ke-51 dan ke-52 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11).

Karena itu, dia merasa heran selama ini Indonesia belum pernah membangun waduk baru lagi. Padahal, waduk sesuatu yang produktif karena menghasilkan keuntungan bagi rakyat.

“Membangun waduk memang mahal, tapi sangat produktif karena menghasilkan keuntungan bagi rakyat,” tuturnya.

Menurutnya, anggaran untuk subsidi BBM seharusnya bisa dialihkan ke sektor produktif lain yang pro rakyat, seperti membeli mesin kapal dan mesin pendingin bagi nelayan, subsidi pupuk dan benih bagi petani, dan suntikan modal bagi pelaku industri rumahan. “Di sektor perikanan, daripada anggaran untuk subsidi BBM, lebih baik dipakai untuk membeli pendingin (cold storage) untuk nelayan. “Sehingga semua saat berangkat ke laut. Ikannya bisa dimasukkan,” paparnya.

Adapun untuk sektor usaha mikro di desa, Jokowi berpandangan, perlu diberikan modal kerja yang baik dan terus-menerus. “Gini ratio kita merah, gap sudah 0,413 tahun 2013. Itu bahaya sudah,” ucap Jokowi.

Sementara itu, pengamat ekonomi Aviliani menilai kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter, tergolong angka yang kecil dan kemungkinan ke depan perlu dinaikkan kembali. “Naiknya Rp 2.000 per liter itu enggak lama (bertahannya),” kata Aviliani dalam acara Kinerja Industri Keuangan Indonesia Review 2014 dan Prediksi 2015, Jakarta, Selasa (18/11).

Menurut Aviliani, harga minyak dunia saat ini memang sedang mengalami penurunan antara 84 dollar AS sampai 87 dollar AS per barel. Akan tetapi ke depannnya, harga minyak dunia kembali mengalami kenaikan. “Apakah minyak dunia akan terus turun, enggak lah. Pasti akan naik lagi di angka 100 dollar AS. Jadi nanti harga BBM bisa naik lagi,” ucap Aviliani. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III RABU 19 NOVEMBER 2014 No. 0488 | TAHUN III

33

SIKAPI KENAIKAN BBM Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (tengah) dan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kiri) serta sejumlah anggota Fraksi PD memaparkan pendapat mengenai kenaikan harga BBM yang dimumkan Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Selasa (18/11). Fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa menaikkan harga BBM saat ini tidak tepat karena harga minyak mentah dunia menurun tajam, jauh di bawah harga asumsi dalam APBNP 2014, yaitu sebesar 105 US dolar per barel. ant/yudhi mahatma

KMP Mulai Menghadang Kebijakan Jokowi JAKARTA-Lima fraksi di DPR mulai menggalang kekuatan politik untuk mengajukan hak interpelasi guna mempertanyakan kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Interpelasi ini dilakukan karena keputusan pemerintah mencabut subsidi BBM menyengsarakan rakyat kecil. Kelima fraksi itu adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN. “Itu nanti akan kita tanyakan ke anggota per fraksi. Kalau dari Fraksi Gerindra pasti akan menggunakan hak konstitusi kita,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/11).

Seperti diketahui Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM jenis premium sebesar Rp 2.000. Guna mengan-

tisipasi permasalahan goncangan dari kenaikan BBM itu, Jokowi sebelumnya telah meluncurkan kartu saktinya yaitu KIS, KIP, dan KKS. Fadli menyerahkan sepenuhnya kepada fraksi terkait penggunaan hak interpelasi.

Namun dia yakin 80 anggota Fraksi Gerindra akan setuju menggunakan hak interpelasi. “Nanti itu di fraksi lah ya,” imbuhnya.

Senada dengan Fadli, anggota DPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tidak berlandaskan UU Nomor 12 tahun 2014 tentang perubahan APBN. Karena itu, Jokowi telah menyalahi konstitusi. “ Pada Pasal 14 ayat 13 ditegaskan anggaran untuk subsidi energi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah,” kata Jazuli kepada wartawan di kompleks gedung parlemen Senayan Jakarta, Selasa (18/11).

Menurutnya, langkah inkonstitusional Jokowi dalam kenaikan BBM layak menjadi perhatian DPR. PKS sendiri akan mempertanyakan dasar kebijakan yang diambil Jokowi ini. “Fraksi PKS akan mengambil

dan menggalang langkah-langkah konstitusional. Seperti mendorong menggunakan hak interpelasi,” terangnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menilai tak tepat jika Jokowi menaikkan harga BBM saat harga minyak dunia turun. Dalam UU APBN-P 2014, pemerintah berhak menaikkan harga BBM jika minyak dunia 15 persen di atas USD 105 per barel. Sementara saat ini, harga minyak dunia turun di bawah USD 80 per barel. “Juga tidak tepat karena defisit anggaran castflow dalam keadaan aman.

Apalagi tahun lalu BBM baru dinaikkan sementara 2014 ini tarif dasar listrik dan BBG juga mengalami kenaikan. Keadaan ini akan membebani masyarakat karena harga barang kebutuhan pasti mengalami kenaikan akan terjadi inflasi di masyarakat,” ujar Ibas di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/11).

Meski pemerintah memiliki kewenangan untuk menaikkan harga BBM, kata dia, Fraksi Partai Demokrat meminta agar presiden dan pemerintah menjelaskan alasannya kepada rakyat mengapa harga dinaikkan tahun ini.

Senada dengan fraksi-fraksi anggota Koalisi Merah Putih (KMP) lainnya, Fraksi

Partai Golkar (FPG) juga memprotes kenaikan harga BBM bersubsidi. Fraksi terbesar kedua di DPR itu berencana menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan pemerintah terkait kebijakan tersebut.

“Fraksi Partai Golkar akan menggunakan hak-hak konstitusionalnya,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komaruddin di Jakarta, Selasa (18/11).

Ade mengatakan, kebijakan pemerintah ini sulit diterima dengan logika dan akal sehat. Pasalnya, harga minyak dunia saat ini turun dari USD 105 per barel, menjadi USD 73,5 per barel atau lebih kecil 30 persen dari target asumsi Indonesian Crude Price di APBN 2015.

Selain itu, lanjutnya, FPG tidak melihat ada konsep yang jelas dari pemerintah terkait kompensasi untuk warga tidak mampu. Tiga program “kartu sakti” yang baru-baru ini diluncurkan Presiden Joko Widodo dinilai tidak tepat lantaran cacat hukum.

Padahal, tambah Ade, sebelum BBM naik harga-harga kebutuhan pokok sudah melambung. Karena itu, kenaikan harga BBM dipastikan semakin menambah beban masyarakat. “Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Joko Widodo sudah mengingkari janji-janji kampanyenya pada saat pemilihan presiden serta tidak memilliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat,” katanya.

Senada dengan Ade, Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan fraksinya akan mengajukan hak interpelasi terhadap pemerintah atas kenaikan harga BBM. “Karena ini menyangkut kebijakan yang penting, strategis, dan berdampak luas bagi masyarakat banyak,” pungkasnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

TRIWULAN III-2014

ULN USD292,3 Miliar JAKARTA-Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir September 2014 tercatat sebesar USD292,3 miliar, meningkat USD6,1 miliar atau 2,1% dibandingkan dengan posisi akhir triwulan II-2014 sebesar USD286,2 miliar.

Peningkatan ULN tersebut terutama dipengaruhi meningkatnya kepemilikan nonresiden atas surat utang yang diterbitkan oleh sektor publik (USD4,3 miliar), pinjaman luar negeri sektor swasta (USD2,3 miliar), dan simpanan nonresiden di bank domestik (USD1,7 miliar) yang melampaui turunnya pinjaman luar negeri sektor publik (USD2,2 miliar).

“Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 34,00% pada triwulan II-2014 menjadi 34,68% pada September 2014,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Tirta Segara di Jakarta, Selasa (18/11).

Sementara itu, jelasnya debt service ratio (DSR), yaitu rasio total pembayaran pokok dan bunga ULN relatif terhadap total penerimaan transaksi berjalan meningkat dari 44,29% pada triwulan sebelumnya menjadi 46,16% pada September 2014. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, posisi ULN meningkat USD29,4 miliar atau 11,2% dari USD262,9 miliar.

“Peningkatan tersebut terutama disumbang oleh kenaikan pinjaman luar negeri sektor swasta (USD8,6 miliar) serta surat utang sektor publik (USD14,5 miliar) dan sektor swasta (USD4,9 miliar),” imbuhnya.

Menurutnya, posisi ULN Indonesia pada akhir September 2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD132,9 miliar (45,5% dari total ULN) dan ULN sektor swasta USD159,3 miliar (54,5% dari total ULN). Posisi ULN kedua sektor tersebut masing-masing meningkat 1,0% dan 3,1% dibandingkan dengan posisi akhir triwulan II-2014 sebesar USD131,7 miliar dan USD154,5 miliar.

Berdasarkan jangka waktu asal, jelasnya posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN berjangka panjang (83,3% dari total ULN). ULN berjangka panjang pada akhir September 2014 mencapai USD243,4 miliar, meningkat USD6,0 miliar atau 2,5% dibandingkan dengan posisi akhir triwulan II-2014 sebesar USD237,4 miliar. =GAM

ant/reno esnir

SURVEI INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK. Ketua KPK Abraham Samad (tengah), Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardana (kiri), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kiri), Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Moeloek (kedua kanan) dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (kanan) mengangkat tangan bersama seusai memberikan keterangan tentang hasil survei integritas pelayanan publik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/11). Survei yang dilakukan KPK tersebut menunjukkan bahwa layanan izin angkutan Pariwisata di Kementerian Perhubungan dan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama memiliki nilai paling rendah.

KPK Rilis Survei Integritas Sektor Publik 2014 JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil Survei Integritas Sektor Publik 2014 di hadapan sejumlah pimpinan kementerian/lembaga.

Secara umum, Indeks Integritas Unit Layanan di Kementerian/ Lembaga pada 2014 mencapai 7,22, di atas standar minimal yang ditetapkan oleh KPK, yakni 6,00. Indeks ini terdiri dari indeks pengalaman integritas dan indeks potensi integritas.

Meskipun indeks integritas sudah melampaui nilai yang ditetapkan, unit layanan tetap perlu memperbaiki dan memberikan layanan optimal bagi pengguna layanan. Caranya, bisa dengan edukasi anti korupsi dan pengelolaan pengaduan masyarakat; mengomunikasikan untuk memanfaatkan sarana media yang ada; meningkatkan pemanfaatan

teknologi informasi; dalam rangka menciptakan Pelayanan yang transparan; serta upaya yang lebih serius dalam menghilangkan praktik gratifikasi dalam layanan.

Ketua KPK Abraham Samad berharap, hasil penilaian ini mampu memberikan motivasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan pada indikatorindikator yang dinilai masih lemah di tingkat kementerian/lembaga. “Sehingga program peningkatan integritas layanan publik dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan,” katanya di Jakarta, Selasa (18/11).

Survei Integritas kali ini dilakukan terhadap 40 unit layanan di 20 Kementerian/ Lembaga di wilayah Jadebotabek. Hal ini menyesuaikan dengan Rencana Strategis KPK, terutama menyangkut national interest. Sebanyak 1.200 responden survei merupakan pengguna langsung unit layanan. Pengambilan data primer dilakukan melalui proses wawancara tatap muka yang dilaksanakan pada Mei hingga September 2014.

Pemilihan Unit Layanan yang disurvei memiliki kriteria; Layanan Publik pada Kementerian/Lembaga Strategis yang menjadi fokus renstra KPK; Terkait dengan National Interest; serta Menyangkut hajat hidup orang banyak.

Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat.

Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian yang didasarkan dari pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut.

Survei ini telah dilakukan sejak tahun 2007 dan bertujuan untuk memetakan tingkat integritas unit layanan pada organisasi publik seperti Kementerian/Lembaga. Hasil survei kemudian digunakan sebagai dasar pijakan bagi kegiatan perbaikan integritas dan anti korupsi di sektor layanan publik oleh KPK maupun unit layanan/intansi terkait.

Menurut Abraham, KPK akan bekerjasama dengan Ombudsman dalam rangka pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang melaksanakan pelayanan publik, termasuk dalam kegiatan Survei Integritas.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam perang melawan korupsi ini memang tidak serta-merta langsung melenyapkan korupsi di Indonesia. Namun, melalui usaha yang terus-menerus dan dengan dukungan dari berbagai pihak, niscaya visi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi bukanlah hal yang mustahil. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi

55

KORAN MADURA

RABU 19 NOVEMBER 2014 RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III No. 0488 | TAHUN III

PERBANKAN

Lembaga Keuangan Sektor Terbesar Fraud JAKARTA-Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia, khususnya di industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya perlu diakselerasi lagi. Global Fraud Survey 2014 menunjukkan bank dan lembaga keuangan tetap menjadi sektor terbesar terjadinya fraud (penipuan).

Dengan demikian, kesadaran untuk penerapan GCG secara efektif di industri jasa keuangan perlu dilakukan secara lebih sistematis, terus menerus, dan pada inisiatif yang menunjukkan manfaat nyata, implementatif, dan tidak hanya ditataran konsep atau peraturan lagi.

“Belajar pengalaman yang dapat diambil dari beberapa krisis keuangan tahun 1990an dan 2001an, maka muncul kesadaran global termasuk di Indonesia bahwa terlalu mahal biaya yang harus dibayar untuk sebuah kegagalan penerapan GCG, baik di sektor komersial maupun di sektor publik dan seluruh pihak, pelaku industri, profesi, konsumen, pemerintah, dan regulator-supervisor sektor keuangan,” ujar Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad, dalam acara pembukaan Risk and Governance Summit 2014, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (18/11).

Hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa institutional capital yang pada prinsipnya merupakan bentuk dari penerapan prinsip-prinsip good governance di masyarakat adalah modal terpenting bagi keberhasilan pembangunan suatu bangsa, industri, maupun institusi.

Namun demikian, data justru menunjukkan bahwa pembangunan institutional capital sebagai bentuk penerapan governance di Indonesia masih perlu terus diperbaiki bahkan perlu akselerasi. Data Transparansi Internasional (TI) bersumber dari hasil assessment nya menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2013 berada di peringkat 114 dari 177 negara, begitu juga data governance indicator World Bank menunjukkan indeks governance Indonesia masih rendah yaitu di level 37 dari level maksimal 100.=GAM/ABD

ant/andika wahyu

KENAIKAN TARIF ANGKUTAN UMUM. Penumpang berjalan di antara deretan mikrolet di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Selasa (18/11).

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan tarif angkutan umum boleh dinaikkan dengan batas maksimal 10 persen pasca keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Tarif Angkutan Barang Diusulkan Naik 25% JAKARTA- Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia/Indonesian Trucking Association (Aptrindo/ITA) mengumumkan usulan kenaikan ongkos angkut barang dan peti kemas diwilayah Indonesia sebesar 25% sebagai konsekuensi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi.

Harga solar bersubsidi saat ini Rp 7.500/ liter dari sebelumnya Rp.5.500/liter, atau naik Rp 2.000/liter atau sekitar 36,6%.

Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan mengatakan kenaikkan ongkos angkutan barang dan peti kemas sebesar 25% itu diputuskan setelah melalui rapat kordinasi pengurus dan anggota asosiasi di kantor DPP Aptrindo. “Sudah diputus-

kan kenaikan (ongkos angkut) barang dan peti kemas 25% dari sebelumnya. Selanjutnya kami akan sosialisasikan kepada pengguna jasa di pelabuhan dan provinsi seluruh Indonesia, kami harapkan akhir pekan ini sudah bisa diberlakukan tarif baru tersebut,”ujarnya pada konprensi pers Aptrindo, hari ini, Selasa (18/11).

Gemilang didampingi Mustajab Basuki, Ketua Bidang Organisasi Aptrindo, dan Sekretaris Aptrindo, Harry. F.Lumongdong Dia mencontohkan, jika selama ini tarif angkut barang maupun peti kemas untuk pulang-pergi/satu ritase (untuk jarak 100 KM) Rp.1,9 juta menjadi Rp.2,5 juta untuk peti kemas ukuran 20 kaki.

Gemilang juga mengatakan, prosentase komponen tarif angkutan itu relatif kecil,yakni hanya sekitar 2,3% dari total biaya logistik yang melalui Pelabuhan.

Sesuai dengan UU.No:22 tahun 2009, tentang lalu lintas angkutan barang, ujar dia, bahwa tarif angkutan barang mesti disetujui oleh pengguna jasa. “Kami akan sampaikan ke pengguna jasa logistik,antara lain dengan ALFI, Ginsi dan GPEI,karena ini

sifatnya b to b,”paparnya.

Dasar perhitungan yang dilakukan Aptrindo ini, berdasarkan aturan standar yang diatur oleh Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.

Gemilang yang juga menjabat Ketua Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) DKI Jakarta itu mengatakan, asosiasi ini membawahi para pengusaha yang beroperasi dari dan ke pelabuhan maupun diluar pelabuhan seluruh Indonesia. “Aptrindo mendukung kebijakan pemerintah terkait pengurangan subsidi BBM dalam rangka memperluas ruang gerak fiskal demi timbuhnya ekonomi nasional,” ucapnya.

Aptrindo juga menyatakan tidak akan melakukan aksi mogok nasional menyikapi kenaikan BBM subsidi tersebut. “Anggota kami di seluruh pelabuhan termasuk di Pelabuhan Priok tidak akan setop operasi merespon kenaikan BBM ini,” paparnya.

Gemilang mengungkapkan, eksistensi Aptrindo diperlukan sebab selama ini Organda hanya mengakomodir kepentingan moda angkutan penumpang ketimbang angkutan barang.=GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

ant/ekho ardiyanto

TAMBANG EMAS ILEGAL. Sejumlah perempuan melakukan aktivitas penambangan emas secara tradisional di Tahi Ite, Poleang, Bombana, Sulawesi Tenggara, Senin (17/11). Kegiatan tambang emas tradisional ilegal di kawasan tersebut belum mendapat tindakan tegas dari pemerintah setempat yang membuat kerusakan lingkungan semakin bertambah dan dalam sehari para penambang meraup dua gram emas per orangnya.

PPATK Terima 3.398 Laporan Mencurigakan Turun 14,3% dari Bulan Oktober JAKARTA- Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima sebanyak 3.398 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) selama Oktober 2014 dengan rata-rata penerimaan 165 laporan per hari (1 bulan=20 hari).

Jumlah laporan LTKM itu turun 12,7% dibandingkan bulan sebelumnya atau turun 14,3% dibandingkan pada Oktober 2013.

Kepala PPATK Muhammad Yusuf menjelaskan, berdasarkan jenis industri Perusahaan Jasa Keuangan (PJK) pelapor selama Januari 2014 hingga Oktober 2014, yang sebanyak 282 pelapor, terdapat 58,7% LTKM di antaranya disampaikan oleh bank dan 41,3% disampaikan oleh nonbank. “Sebagian besar TKM terjadi di

Jakarta, (48,6%), dan Jawa Barat (13,2%),” ujar Yusuf di Jakarta, Selasa (18/11).

Sementara itu, berdasarkan profil terlapor dalam LTKM selama Januari sampai Oktober 2014, terdapat 89,7% terlapor adalah perorangan, sedangkan 10,3% adalah korporasi.

Mayoritas terlapor perseorangan adalah Laki-laki (66,7%), dengan pekerjaan utama sebagai Pengusaha/Wiraswasta (28,3%), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (66,6%).

Yusuf mengatakan, berdasarkan LTKM selama Januari 2014 sampai Oktober 2014, hanya sebanyak 39,6% LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 60,4% LTKM tidak terisi/ mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (54,6%), Korupsi (19,7%), dan Perjudian (9,9%). =GAM

PERBANKAN

JK: Bunga Perbankan RI 13%, di China Cuma 2% JAKARTA-Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla menyindir industri keuangan dan perbankan nasional yang menetapkan bunga tinggi.

Bunga perbankan di Indonesia rata rata di level 13 persen. Sedangkan di China tak lebih dari 3 persen.

Dalam pandangan JK sapaan akrabnya, perbankan dan industri keuangan dalam negeri membuat daya saing Indonesia rendah. Masih ada faktor lain yang membuat daya saing Indonesia terpuruk dibanding negara lain.

“Bunga perbankan kita masih 12-13 persen. Anda sendiri di bank menyebabkan ini. Padahal keuangan China cuma 2-3 persen dan daya saing China bagus.

Selain itu memang ada masalah listrik, infrastruktur dan birokrasi,” ucap JK dalam membuka acara Risk and Governance Summit yang diselenggarakan OJK di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (17/11).

Meski daya saing Indonesia masih rendah, JK tetap optimis pasar bebas ASEAN akan membawa dampak positif buat Indonesia. Pasar akan membesar dan industri manufaktur dalam negeri akan tumbuh positif. Dengan catatan, efisiensi harus terus diperbaiki dan lebih baik dari Malaysia dan Thailand.

“Ini menguntungkan asal kita lebih efisien dari Malaysia dan Thailand. Myanmar sekarang masih konflik. Ini positif apabila kondisi kita dalam kebersamaan, atasi bersama sama. Tidak mungkin pemerintah sendiri saja,” tegasnya.

Untuk memperbaiki ini semua, JK mengajak semua kalangan untuk bekerja keras dan menciptakan nilai tambah di produk maupun perekonomian Indonesia. “Bagaimana membangun bangsa ini dan pemerintah butuh orang bekerja, menciptakan revenue dan pemerintah membuat aturan yang menciptakan nilai tambah,” tutupnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Salam Songkem

Sektor Produktif eskipun ditentang rakyat, Presiden RI Joko Widodo tetap menaikkan harga BBM, bensin yang semula Rp 6500 menjadi Rp 8500, juga solar naik Rp 2000 hingga menjadi Rp 7500 dari harga awal Rp 5500. Kenaikan BBM itu itu dilakukan oleh pemerintah dengan alasan untuk mengalihkan subsidi yang dihabiskan untuk sektor konsumtif kepada sektor produktif sehingga manfaatnya lebih dirasakan oleh lebih banyak orang. Sektor produktif yang dimaksud pemerintah adalah pembangunan infrastruktur dan pendidikan serta kesehatan.

Bila program ini benar dan berjalan optimal memang lebih berguna daripada dana subsidi itu dihabiskan terbuang untuk membiayai bahan bakar berupa bensin dan solar yang lenyap seketika seiring penggunaan BBM. Sedangkan bila digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terasa manfaatnya bertahan lebih lama dan lebih prospektif. Hanya saja permasalahannya, program pengalihan ke sektor produktif ini harus dikawal ketat oleh sejumlah elemen kekuatan rakyat agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyelewengan.

Kekuatan subsidi BBM selama ini cukup besar, nilainya mulai tahun 2011 hingga 2014 mencapai Rp 846,3 triliun. Rinciannya 2011 sebesar Rp 213,7 T, 2012 sebesar 211,9 T, 2013 sebanyak Rp 210 T, dan tahun ini (2014) sebanyak 210, 7 M. Dana ratusan triliun itu sungguh sangat siasia ketika habis hanya untuk membakar bensin dan solar, manfaatnya sekejap dan dirasakan segelintir orang yang memiliki kendaraan bermotor dan orang-orang bermodal. Sedangkan harga sejumlah barang tetap saja tinggi sehingga rakyat miskin menjerit.

Apalagi harga BBM naik di era Joko Widodo-JK, akibat pencabutan subsidi BBM, yang dipastikan berimbas pada naiknya sejumlah bahan produk niaga, akan membuat rakyat yang telah menjerit semakin menderita. Jadi, pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif ada manfaat dan mudaratnya. Bahkan mudaratnya lebih banyak terutama bagi warga miskin yang tidak terdata dalam program tiga kartu sakti Joko Widodo-JK, KKS, KIP, dan KIH. (*)

KORAN MADURA

Opini

RABU 19 NOVEMBER 2014 No. 0488 | TAHUN III

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488| TAHUN III

77

Revitalisasi Tafsir Sosial KH. Ahmad Dahlan Seratus tahun bukanlah perjalanan usia yang sebentar bagi perserikatan Muhammadiyah (lahir 18 November 1912).

Dalam rentang waktu seribu lebih putaran purnama itu, motivasi utama dan sumber gagasan besar KH. Ahmad Dahlan yang melatari munculnya Muhammadiyah berpeluang mengalami pengikisan seiring dengan semakin panjangnya ruas waktu yang memisahkan.

B

ahkan, tidak menutup kemungkinan pula nilainilai profetik yang dianut KH. Ahmad Dahlan belum sepenuhnya bisa dipahami secara utuh oleh penerus Muhammadiyah, baik yang berada di tataran struktural atas maupun mereka yang berada di akar rumput.

Peluang ini muncul karena menurut Piotr Sztompka, ide sebagai kekuatan perubahan merupakan faktor tak teraba dalam sejarah. Oleh karena itu, ide utama yang mendorong aksi-aksi perubahan sosial KH. Ahmad Dahlan sangat memungkinkan mengalami distorsi dalam berbagai bentuknya.

Karena itu, upaya revitalisasi adalah hal mutlak yang harus dilakukan, bukan sekedar untuk menyegarkan namun juga untuk menghidupkan kembali gagasan utama sang pendiri Muhammadiyah. Hal ini menjadi

penting karena “rasa” berMuhammadiyah tidak akan berarti apa-apa dikala spirit religius yang dimiliki KH. Ahmad Dahlan ternyata tidak dimiliki pula oleh para penerusnya, dan jika ini dibiarkan maka masa depan Muhammadiyah sudah mulai terancam. Disinilah letak urgensi revitalisasi spirit ideologi berorganisasi.

Akar Tindakan Profetik Dalam ranah sosiologi, setiap tindakan sosial yang dimotori oleh aktor individual tidak muncul begitu saja ke permukaan. Ada seperangkat nilai yang menjelma menjadi sumber motivasi yang mendorong terbingkainya tindakan sosial.

Maka untuk mengetahui setiap tindakan harus dilakukan pelacakan terhadap akar tindakan tersebut, mengurai motivasinya maupun membongkar acuan nilai yang dianut dalam bertindak. Hal ini juga berlaku dikala berupaya menyingkap kembali akar dari semua tindakan sosial KH. Ahmad Dahlan.

Salah satu dasar teologis yang melatari hampir semua aksi kemanusiaan KH. Ahmad Dahlan adalah kemampuannya dalam mengurai hubungan antara iman dan amal saleh.

Antara implementasi praktik ibadah ritual yang berdimensi ketuhanan dengan tindakan profetik nyata yang lebih mengarah pada relasi kemanusiaan.

Pendek kata, kualitas keimanan seseorang sebenarnya dapat dilihat dari kontribusi kualitas peran yang dimainkan dalam kehidupan orang lain. Maka pada konteks aksi-aksi sosial KH. Ahmad Dahlan, kemampuannya dalam menafsirkan surat Al-Ma’un adalah pijakan utama dari serangkaian tindakan yang dilakukannya.

Secara lengkap surat tersebut berbunyi, Aro’aita al-ladzi yukadzdzibu bi al-diin (1) fadlaalika al-ladzi yadu’u’u al-yatiim (2) wa laa yahudhdhu ‘alaa tho’aami almiskiin (3) fawailun lilmusholliin (4) al-ladziina hum ‘an sholaatihim saahuun (5) alladziina hum

yuraauun (6) wa yamna’uuna al-maa’uun (7). Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? (1) Itulah orang yang menghardik anak yatim (2) dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (3) Maka celakalah orang-orang yang sholat (4) yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya (5) orang-orang yang berbuat riya (6) dan enggan menolong dengan hal-hal yang berguna (7).

Tujuh ayat inilah sebenarnya ruh dari kesalehan sosial KH. Ahmad Dahlan yang pada akhirnya terwujud dalam beragam bentuk aksi kemanusiaan. Lantas yang perlu dipertanyakan saat ini adalah, apakah semua kader dan pengurus Muhammadiyah telah memiliki ruh kesalehan sosial sebagaimana yang dimiliki KH. Ahmad Dahlan? Apakah kepekaan sosial yang dimiliki KH. Ahmad Dahlan juga telah dimiliki oleh semua penerus tonggak perjuangan Muhammadiyah?

Atau jangan-jangan, semakin bertambahnya anggota Muhammadiyah dari waktu ke waktu hanya sekedar bertambah secara kuantitas tanpa diiringi perbaikan kualitas? Bahkan bisa saja, program-program dakwah sosial yang dijalankan selama ini bukan berangkat dari kesadaran teologis individu namun sekedar implementasi rutinitas dari program kerja yang terbingkai dalam sebuah sistem organisasi.

Terlepas dari benar tidaknya beragam kecurigaan tersebut, harus disadari bahwa menghidupkan kembali sebuah ide

perubahan yang terpendam dalam lipatan massa bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Terlebih ide yang dimaksud merupakan endapan penafsiran dari sebuah teks suci yang kemudian melahirkan tindakan. Tidak mudah memang menyebarkan akar tindakan yang berasal dari kemampuan menangkap pesan di balik teks karena itu merupakan hasil olah pikir dan olah rasa yang tidak sebentar.

Namun, demi menjaga ruh dan spirit berMuhammadiyah maka revitalisasi tafsir sosial KH. Ahmad Dahlan adalah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi, baik untuk kehidupan saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Maka benar jika KH. Ahmad Dahlan pernah berucap (dalam film Sang Pencerah), jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah tapi hidup-hidupilah Muhammadiyah=

Atau jangan-jangan, semakin bertambahnya anggota Muhammadiyah dari waktu ke waktu hanya sekedar bertambah secara kuantitas tanpa diiringi perbaikan kualitas?

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

RABU 19 NOVEMBER 2014 No. 0488 | TAHUN III

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

BBM NAIK

Pertamina Pastikan Stok BBM Cukup SURABAYA - PT Pertamina (Persero) memastikan ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah kerjanya cukup pascapengumuman pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi Senin malam (17/11).

"Untuk menghadapi kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi itu, kami imbau agar masyarakat tidak panik karena semua stok cukup," kata Asisstant Manager External Relations Pertamina Marketing Operation Region V, Heppy Wulansari dihubungi di Surabaya, Selasa (18/11).

Ia menyatakan, saat ini stok BBM untuk wilayah Marketing Operation Region (MOR) V dalam kondisi aman walaupun pengumuman kenaikan harga dilakukan pemerintah dalam waktu relatif singkat. Namun, lonjakan konsumsi menjelang pemberlakukan harga baru dapat diantisipasi dengan baik oleh perusahaan minyak dan gas bumi itu.

"Sesuai pantauan penyaluran harian dalam tiga pekan terakhir, terjadi peningkatan konsumsi harian BBM bersubsidi di MOR V," ujarnya.

Ia mencontohkan, konsumsi premium naik delapan persen dari semula 15.511 KL per hari menjadi sekitar 16.967 KL per hari. Kemudian solar dari 7.245 KL per hari menjadi sekitar 8.803 KL per hari atau naik 22 persen.

"Tren kenaikan tersebut juga pernah terjadi pada saat menjelang pengumuman kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada tahun 2013," katanya.

Oleh sebab itu, tambah dia, Pertamina telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan pasokan BBM bagi masyarakat tetap aman. Misal dengan membentuk Posko Satgas Kenaikan Harga BBM di Kantor Pusat.

"Lalu, di Kantor Region Pertamina dan seluruh Terminal BBM untuk memantau dan memastikan kehandalan pasokan BBM," katanya.

Di sisi lain, sebut dia, untuk memastikan keamanan dan kelancaran masyarakat dalam mendapatkan BBM bersubsidi,

8

Kenaikan BBM Diprediksi Picu Inflasi 3,22 Persen JEMBER - Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyebutkan kenaikan harga bahan bakar minyak diprediksi memicu angka inflasi pada November 2014 di kabupaten setempat mencapai 3,22 persen.

"Dengan kenaikan BBM bersubsidi yang dilaksanakan November 2014, maka Jember diperkirakan akan mengalami inflasi sebesar 3,22 persen," kata Sekretaris I Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jember, M. Thamrin, Selasa (18/11).

Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi pada Senin (17/11) malam di Istana Negara dengan kenaikan jenis premium dan solar sebesar Rp 2 ribu per

liter yakni harga premium dari Rp6.500 menjadi Rp 8.500 per liter, sedangkan harga solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter terhitung Selasa pukul 00.00 WIB. "Naiknya harga BBM tentu berpengaruh pada naiknya sejumlah bahan pokok yang menjadi komoditas dalam indeks harga konsumen (IHK), sehingga dipastikan laju inflasi akan tinggi," tuturnya.

Selain itu, kata dia, beberapa

faktor yang memengaruhi tingginya inflasi di Jember pada November 2014 antara lain kenaikan tarif dasar listrik tahap ketiga dan menurunnya produksi tanaman hortikultura akibat berakhirnya masa panen raya.

"Untuk itu, TPID memberikan rekomendasi untuk melakukan mitigasi dampak lanjutan terhadap kenaikan BBM dengan penguatan stok komoditas strategis," ucap Thamrin yang juga Asisten II Pemkab Jember itu.

Musim kemarau yang cukup panjang, lanjut dia, juga berdampak pada laju inflasi di Jember, sehingga TPID memberikan rekomendasi untuk efisiensi penggunaan air dan mengintensifkan "system rice intensivica-

tion" (SRI) dengan optimalisasi penggunaan pompa air.

"Kami juga memberikan rekomendasi stabilisasi harga pangan dengan membuat MoU antar daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1979, sehingga diharapkan angka inflasi bulan November dapat ditekan," katanya.

Sebelumnya, inflasi Jember pada bulan Oktober 2014 sebesar 0,12 persen yang merupakan angka inflasi terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Timur.

Angka inflasi Jember juga lebih rendah dibandingkan inflasi Jatim sebesar 0,44 persen dan inflasi secara nasional sebesar 0,47 persen. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/m risyal hidayat

ANTREAN SPBU SURABAYA. Pengguna kendaraan bermotor mengantre untuk membeli BBM bersubsidi di salah satu SPBU Surabaya, Jatim, Senin (17/11) malam. Pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi jenis premium Rp 2.000 menjadi Rp 8.500/liter dan jenis solar naik Rp 2.000 menjadi Rp 7.500/liter mulai Selasa (18/11) pukul 00.00 WIB.

Pertamina juga berkoordinasi dengan Kepolisian RI dan TNI untuk pengamanan SPBU dan objek vital lainnya.

"Pasca pemberlakuan harga baru, kami menginstruksikan

ke seluruh SPBU agar menjaga stok BBM di level aman. Untuk SPBU yang stoknya kritis karena adanya rush menjelang kenaikan harga, kami minta segera melakukan penebusan BBM," katanya.

Selain mengawasi ketersediaan BBM bersubsidi, pihaknya juga memastikan stok Bahan Bakar Non Subsidi (BBK) seperti Pertamax dan Pertamina Dex dalam kondisi cukup. Hal itu

sebagai bentuk antisipasi adanya peralihan konsumen mengingat disparitas harga yang semakin mengecil antara BBM Subsidi dan Non Subsidi. = ANT/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

9

Jatim Miliki Banyak Daerah Industri SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Seokarwo menyatakan jika Provinsi Jawa Timur saat ini memiliki banyak daerah industri yang bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi dari sekarang.

"Saat ini Jatim memiliki banyak daerah industri yang bisa dikembangkan di antaranya adalah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Caruban, Banyuwangi, Probolinggo, dan beberapa daerah potensial lainnya sesuai dengan karakteristik wilayahnya," katanya saat mendampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Jatim, Selasa (18/11).

Dalam kesempatan terse-

but dirinya meminta kepada petugas P2T untuk melengkapi peta daerah investasi untuk diletakkan di kantor pelayanan setempat.

"Peta daerah investasi harus ditempatkan pada "front line" atau kantor depan, supaya calon investor memahami setiap wilayah di Jatim yang memiliki potensi untuk dilakukan investasi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menpan-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan, "front line" menjadi sentral utama dari informasi lay-

Seokarwo

Gubernur Jawa Timur anan potensi investasi terutama bagi investor.

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

OJK Catat 2.971 LKM Jatim Berbadan Hukum SURABAYA - Otoritas Jasa Keuangan Wilayah III mencatat sebanyak 2.971 lembaga keuangan mikro atau LKM di Jawa Timur telah berbadan hukum, seiring mulai meningkatnya kesadaran untuk mendaftarkan usaha tersebut secara legal.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.224 LKM memilih status sebagai koperasi, 350 LKM menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) dan 76 LKM berbadan hukum Badan Perkreditan Rakyat (BPR)," kata Ketua Badan Otoritas Jasa Keuangan Wilayah III yang meliputi Jatim, Bali dan NTB, Yunno Kusumo, di Surabaya, Selasa (18/11).

Pada acara Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM dan Peraturan Pelaksanaan Kabupaten/Kota se-Jatim itu, ia menjelaskan tujuan pendirian LKM untuk memberikan kemudahan akses dan mendapatkan pinjaman modal mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota.

"Akan tetapi, peminjam modal harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain mendaftarkan lebih dulu jenis usahanya sebagai badan usaha," ujar Yunno.

Masyarakat yang tidak mempunyai badan usaha atau belum terdaftar, tidak akan mendapatkan bantuan modal. Sampai seka-

rang pinjaman modal di tingkat desa/kelurahan sebesar Rp 50 juta.

"Kemudian, pinjaman modal di tingkat kecamatan Rp 100 juta dan tingkat kabupaten/kota mencapai Rp 500 juta," tambahnya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.224 LKM memilih status sebagai koperasi, 350 LKM menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) dan 76 LKM berbadan hukum Badan Perkreditan Rakyat (BPR),�

Yunno Kusumo

Ketua Badan Otoritas Jasa Keuangan Wilayah III Kegiatan sosialisasi peraturan LKM yang berlangsung selama dua hari (18-19 November) diikuti 140 orang peserta dari tingkat kabupaten/kota, perwakilan dinas, badan, dan lembaga di Pemprov Jatim.

Yunno menambahkan peratusan tersebut telah diber-

lakukan pemerintah sejak 8 Januari 2013, namun LKM diberikan waktu selama dua tahun untuk mematuhi ketentuan tersebut.

"Apabila mereka tidak atau belum mendaftar maka usaha yang beroperasi tersebut akan ditutup atau mendapat teguran," katanya.

Sebanyak 2.971 LKM di Jatim saat ini sudah dilengkapi tiga surat kerja bersama dari tiga menteri, yakni Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Koperasi dan UKM, serta surat dari Gubernur Bank Indonesia.

Pada kesempatan sama, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menyarankan pemerintah kabupaten/kota untuk memfasilitasi pengembangan LKM guna mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil.

"Jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jatim saat ini mencapai 6,82 juta unit. Dari angka itu, sekitar 95 persennya adalah usaha skala mikro yang membutuhkan dukungan pembiayaan murah," katanya.

Dengan pemberlakuan UU Nomor 1/2013, Wagub mendorong agar LKM diinventarisasi untuk selanjutnya diberi dukungan dana melalui bantuan pemerintah kota/kabupaten. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

"Front line harus menguasai setiap wilayah investasi di Jatim.

Mereka harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas," katanya.

Menurutnya, tidak hanya "front line" yang membekali dirinya dengan pengetahuan dan wawasan tentang potensi investasi di Jatim. Namun, petugas keamanan hingga "cleaning" jika ada yang bertanya bisa menjelaskan secara general kepada calon investor.

Dirinya juga memuji layanan perizinan yang ada di Jatim karena bisa melayani masyarakat yang akan mengurus perizinan tidak lebih dari satu jam.

"P2T Jatim ini dapat membantu masyarakat untuk men-

gurus perizinan usaha, sertifikat pendidikan, izin kerja hingga investasi ditempatkan terpusat satu atap," katanya.

Inspeksi dilakukan bertujuan untuk melihat secara langsung kinerja aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat dengan baik, profesional dan ramah. Kami juga ingin memastikan informasiinformasi yang diperlukan oleh masyarakat tersedia dengan baik.

"Kami telah melihat P2T Jatim sesuai dengan keinginan pemerintahan Jokowi-JK bahwa proses pelayanannya bisa dilakukan dalam tempo sesingkatsingkatnya dan tidak perlu antri," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

DEMAM BERDARAH

Warga Diimbau Waspadai DBD JEMBER - Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengimbau warga untuk mewaspadai penyakit demam berdarah, terutama selama musim hujan.

"Musim hujan sudah datang dan saatnya warga mewaspadai penyebaran penyakit yang disebabkan nyamuk Aedes Aegypti itu," kata Humas Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember Yumarlis di Jember, Selasa (18/11).

Menurut dia, jumlah penderita DB di beberapa kecamatan masih belum ada peningkatan yang signifikan selama awal November ini, namun kemungkinan jumlah penderita DB diprediksi meningkat pada bulan Desember 2014 - Januari 2015.

"Sebagian besar kasus DB berada di kawasan kota yang padat pemukiman, namun tidak menutup kemungkinan kawasan pinggiran dapat menjadi daerah endemis DB karena masyarakat kurang peduli terhadap lingkungannya," tuturnya.

Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) secara rutin,

satu kali dalam sepekan.

"Sarang nyamuk Aedes Aegypti bisa berkembang di tempat-tempat yang tergenang air, sehingga warga harus melakukan gerakan 3M yakni menutup, mengubur dan menimbun di sekitar rumah mereka," paparnya.

Yumarlis meminta masyarakat juga mewaspadai gejala DB seperti demam tinggi selama tujuh hari, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri persendian dan bintikbintik merah pada kulit.

"A p a b i l a ada gejala seperti itu, harus segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, supaya dapat diobati lebih dini dan terhindar dari risiko kematian," ujarnya.

Selama tahun 2013 tercatat jumlah kasus DB di Jember sebanyak 1.053 kasus dan lima penderita di antaranya meninggal dunia, dengan penyebaran penderita di sejumlah kecamatan yakni Kecamatan Wuluhan, Ambulu, dan beberapa kecamatan di kawasan kota seperti Sumbersari, Kaliwates, dan Patrang. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

Jadilah Wartawan yang Terhormat BONDOWOSO - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Akhmad Munir meminta para insan pers agar menjadi wartawan yang bermartabat dan terhormat dengan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.

"Kalau Anda mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik, maka Anda akan dicari oleh narasumber, karena produk jurnalistik Anda menyebarkan kebaikan bagi banyak orang," katanya saat berbicara pada Sosialisasi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Selasa (18/11).

Kepala Biro Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Jawa Timur itu mengemukakan memang tidak mudah menjalankan kode etik jurnalistik itu karena semuanya akan kembali kepada hati nurani masing-masing.

"Bunyi Pasa 1 Kode Etik Jurnalistik itu salah satunya adalah tidak beriktikad buruk dalam menulis berita. Wartawan harus menghasilkan berita yang akurat dan berimbang," kata pria asal Sumenep, Madura, ini.

Mengenai standar ijazah minimal sebagai wartawan yang sempat ditanyakan dalam forum itu, Munir menyatakan syarat minimal anggota PWI adalah diploma, namun seyogyanya mereka yang memilih profesi itu harus menyelesaikan pendidikan strata satu atau sarjana.

"Profesi wartawan itu adalah

profesi yang bermartabat dan saya bangga dengan profesi ini. Saya lebih bangga lagi ketika membaca pengumuman media-media besar yang akan merekrut wartawan, syaratnya sangat ketat, yakni S1 dengan indeks prestasi (IP) minimal 3, harus bisa berbahasa Inggris dan aktif berorganisasi. Itu berat sekali dan karena itu kalau sudah lolos sangat membanggakan," katanya.

Bagi mereka yang sudah menjadi wartawan, namun tidak memiliki ijazah S1, kata dia, seharusnya bisa menunjukkan kualitasnya sebagai seorang jurnalis andal yang "kelas kerja" serta produk jurnalistiknya tidak kalah dengan yang lulusan S1.

"Jadi, kita harus menunjukkan karya dan kehormatan sebagai seorang wartawan yang profesional.

Kalau bukan masyarakat pers,

LIMBAH PUSKESMAS

UMK 2015

SURABAYA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya menyatakan banyak puskesmas di Kota Pahlawan yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya drg Febria Rachmanita mengakui jumlah puskesmas yang memiliki IPAL memang sedikit, namun pihaknya terus berupaya agar setiap puskesmas nantinya memiliki IPAL. "Puskesmas yang memiliki IPAL memang baru 17 unit. Khusus untuk puskesmas rawat inap, semuanya sudah memiliki IPAL dan sudah beroperasi sejak beberapa waktu lalu," katanya, Selasa (18/11).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surabaya, sekarang ini jumlah puskesmas mencapai 62 unit. Dari jumlah tersebut, yang memiliki IPAL hanya 17 puskesmas.

Adapun puskesmas yang sudah memiliki IPAL di antaranya adalah Puskesmas Manukan Kulon, Tanjungsari, Balongsari, Kali Kedinding. "Memang untuk saat ini yang kami utamakan yang memiliki IPAL adalah puskesmas yang melayani rawat inap. Alasannya karena limbah puskesmas rawat inap lebih banyak dibandingkan puskesmas biasa," katanya.

Menurut dia, sesuai rencana tahun depan pihaknya akan membangun lagi IPAL di puskesmas.

SURABAYA - Asosiasi Pengusaha Indonesia(Apindo) menilai sejauh ini kenaikan Upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Jatim) nyaris tidak pernah sesuai mekanisme. Seperti kenaikan UMK tahun lalu juga dilakukan secara sporadis, tanpa memperhatikan rumusan dan mekanisme yang ditetapkan.

Apindo Jatim setuju kenaikan UMK 2015 sebesar 11% atau sesuai rumusan. Kesepakatan itu tidak lepas dari adanya dua usulan kenaikan UMK di sejumlah kota di Jawa Timur yang belum menemui titik terang.

Hal ini diungkapkan, Koordinator Bidang Pengupahan Apindo Jatim, Johnson Simanjutak. Dia mengatakan, saat ini masih terdapat dua usulan tentang besaran kenaikan UMK. Usulan yang pertama datang dari Apindo sebesar Rp 2,2 juta, sedangkan usulan Serikat Pekerja (SP) Rp 2,8 juta.

“Bila semua usulan tidak ada titik temu, maka kita kembalikan kepada mekanisme awal. Yakni, besaran UMK eksisting dikalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, maka ketemunya 11%,” kata dia.

Surabaya (18/11).

Dia menjelaskan, jika rumusan ini menetapkan besaran kenaikan UMK di Surabaya

Banyak Puskesmas Belum Punya IPAL

drg Febria Rachmanita Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Diperkirakan ada lima puskesmas tahun depan yang akan dibangun IPAL. "Yang membangun nanti adalah Dinas Cipta Karrya dan Tata Ruang.

Untuk anggaran pembangunan IPAL sekitar Rp 300 juta hingga Rp 400 juta. IPAL ini mampu mengolah limbah medis yang dihasilkan oleh puskesmas," katanya.

Ia mengatakan kapasitas IPAL di puskesmas ini tak besar karena sesuaikan dengan kondisi yang ada. Untuk rumah sakit yang dimiliki Pemkot Surabaya yaitu RSUD dr Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada, sudah terpasang IPAL sejak berdiri. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

siapa lagi yang akan menjaga martabat jurnalis ini. Karena itu PWI terus mendorong profesionalitas jurnalis, antara lain lewat program sertifikasi wartawan," katanya.

Pada kesempatan itu ia mengemukakan sesuai UU dan kemudian dikuatkan dengan Surat Edaran Dewan Pers, semua lembaga pers harus memiliki badan hukum dengan tiga pilihan, yakni perseroan terbatas (PT), koperasi atau yayasan.

Namun, kata dia, Dewan Pers menyarankan lebih ideal pilihan badan hukum itu adalah PT, karena untuk koperasi dan yayasan akan menyulitkan ruang gerak lembaga itu sendiri.

Ia mengemukakan lembaga pers yang tidak memiliki badan hukum, ketika menghadapi sengketa terkait berita yang disiar-

kan tidak bisa menggunakan UU Pers, melainkan akan dimasukkan dalam ranah pidana umum sehingga sangat memberatkan.

"Kalau kita memiliki badan hukum, maka jika memasuki sengketa, aparat hukum akan menggunakan UU Pers. Selain itu, dengan memiliki badan hukum, lembaga pers akan mudah menjalin kerja sama terkait pemberitaan maupun bisnis dengan pihak lain," katanya.

Ia juga mengingatkan ketika lembaga pers itu sudah memiliki badan hukum, maka ia terikat oleh ketentuan-ketentuan yang mengikutinya, seperti gaji wartawan dan karyawan, memiliki nomor pokok wajib pajak dan mematuhi ketentuan gaji minimal setara upah minimum kabupaten/ kota. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

Apindo Setujui Naik 11 Persen sebsar 11%. Bila dihitung sesuai rumusan, UMK eksisting di Surabaya sebesar Rp 2,2 juta dikalikan 11%. Maka, kenaikan untuk UMK tahun 2015 di kota Pahlawan mencapai Rp 2,4 juta.

Angka tersebut dianggap Apindo Jatim sudah memenuhi Kebutuhan Layak Hidup (KHL)

Bila semua usulan tidak ada titik temu, maka kita kembalikan kepada mekanisme awal. Yakni, besaran UMK eksisting dikalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, maka ketemunya 11%,”

Johnson Simanjutak

Koordinator Bidang Pengupahan Apindo Jatim

di Surabaya sebesar Rp 1,8 juta.

Sedangkan dari pihak Serikat Pekerja, KHL di Surabaya minimal Rp 2,5 juta.

Kendati demikian, Johnson tidak mempersoalkan bila kenaikan UMK tahun 2015 tersebut lebih besar dari usu-

lan SP, selama masih berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Yang penting sesuai mekanisme. Jangan asal menetapkan.

Bisa-bisa kami yang gulung tikar,” tegas dia.

Hal senada juga disampaikan Bendahara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apindo, Tony Towoliu. Dia mengatakan, jika pihaknya berharap kenaikan UMK tahun 2015 ditetapkan oleh tiga unsur, yakni Pemerintah, Serikat Pekerja, dan Pengusaha.

Pria yang juga menjabat sebagai Industrial Relationship Head Bank Central Asia (BCA) ini menyatakan, saat ini sudah banyak pengusaha yang berencana merelokasi industri ke luar daerah. Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai UMK di kota-kota besar.

“Sudah ada, tetapi saya tidak ingat jumlah dan nama indsutrinya,” terang dia.

Dia menambahkan, meskipun saat ini memang belum terlihat sejumlah industri yang sudah merelokasi ke luar dari kawasan Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Pasuruan. Dia memerkirakan dalam dua atau tiga tahun kedepan akan terlihat sejumlah industri yang tiba-tiba berdiri di luar darah, tetapi masih di Jatim. = AGUS SETYAWAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

11

INSPEKSI

DPRD Sidak Pasar Buah Koblen SURABAYA - Sejumlah anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya melakukan sidak ke pasar buah Koblen untuk mengetahui kondisi pasar sebagai tindak lanjut keluhan para pedagang.

"Kami sudah mendengarkan pernyataan dari para pedagang.

Mayoritas mereka tetap ingin berdagang di sini karena mereka sudah mapan dan sudah punya pelanggan tetap," kata Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansur.

Lebih lanjut politisi asal PKB itu menyatakan pihaknya bakal mensupport keinginan pihak pengelola dan pedagang untuk pengurusan izin keberadaan pasar buah Koblen.

Hal ini, lanjut dia, karena masalah ini sudah berlarutlarut sejak 4 tahun yang lalu.

"Hingga kini belum ada kejelasan perihal izin yang diajukan oleh pihak pengelola ke Pemkot. Demikian pula Pemkot juga belum menunjukkan sinyal akan menerbitkan izin," kata Mazlan.

Menurut Mazlan, yang menjadi masalah izin tersebut belum turun karena dari dinas terkait menyatakan bahwa pihak pengelola belum memenuhi persyaratan SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota). Adapun persyaratan yang belum dipenuhi yakni perihal luasan lahan yang belum diukur.

Sedangkan untuk kawasan Pasar Buah sendiri yang merupakan Cagar Budaya Tipe C, Mazlan menyatakan bahwa hal itu tidak ada masalah karena cagar budaya tipe C boleh dibangun secara kondisional.

"Kita juga berharap pengelola bisa melengkapi berkasnya dan bisa mendapatkan izinnya," katanya.

Sementara itu, Direktur PT Dwi Budi Jaya, Wayan Arcana, selaku pengelola Pasar Koblen menuturkan bahwa pihaknya berharap komisi B dapat mendukung upayanya untuk mendapatkan izin.

"Kita sudah mengajukan izin yang sudah diperbarui pada Februari lalu. Hingga kini belum keluar. Kami lapor ke Komisi B," ujar Wayan Arcana disela-sela mendampingi sidak anggota Komisi B. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

agus setyawan/koran madura

JALANI PERSIDANGAN. Terdakwa Nuri Subagyo didampingi Hans Edward Hehakaya selaku kuasa Hukumnya menjalani persidangan di PN Surabaya.

Sidang Staf Sekwan DPRD Diwarnai Kejanggalan Pengakuan Anggota Polsek Berbeda dengan Rekaman CCTV SURABAYA - Persidangan kasus narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan terdakwa Nuri Subagyo, yang merupakan salah satu staf Sekretariat Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, diwarnai sejumlah kejanggalan.

Salah satu kejanggalan tersebut adalah keraguan Majelis Hakim PN Surabaya, terhadap kesaksian anggota Kepolian Sektor (Polsek) Genteng selaku penangkap Nuri Subagyo. Keraguan ini bermula setelah Majelis Hakim melihat rekaman dari Closed Circuit Television (CCTV) yang berada di parkiran DPRD Surabaya.

Permintaan untuk memutar CCTV tersebut, berawal dari keterangan Budijono, selaku komandan pleton Pengamanan Dalam (Pamdal) DPRD Surabaya, yang menjadi saksi dalam persidangan tersebut.

“Posisi saya mobile keliling

dari satu tempat ke tempat lain.

Jadi tidak tahu persis apa yang terjadi di sepeda motor (milik terdakwa Nuri) yang berada di parkiran. Dan posisi motor tersebut, tidak terjangkau CCTV secara langsung,” kata dia, Selasa (18/11).

Setelah mendengar kesaksian itulah, Majelis Hakim kemudian meminta jaksa Oja Miasta selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memperlihatkan rekaman CCTV yang berada di parkiran gedung DPRD Surabaya, yang disita sebagai barang bukti.

Melalui laptop ukuran 10 inci, majelis hakim bersama jaksa, pengacara, dan terdakwa

bersama-sama menyaksikan rekaman tersebut.

“Siapa itu pria yang mondar-mandir di parkiran dan dekat dengan sepeda motor terdakwa?,” tanya Hakim Tinuk Suhartati, selaku Ketua Majelis Hakim.

Pertanyaan tersebut dijawab oleh pengacara terdakwa, yang mengatakan bahwa pria tersebut adalah Brigadir Polisi Kepala (Bripka) Andi Yulianto, anggota Polsek Genteng yang terlibat dalam penangkapan terhadap Nuri.

Terkait hal ini, penasehat hukum terdakwa, Hans Edward Hehakaya meminta supaya Majelis Hakim menghadirkan Bripka Andi Yulianto. Sebab, dalam kesaksiannya pada sidang sebelumnya, Bripka Andi Yulianto mengaku tidak berada di parkiran.

“Tapi dari CCTV, terlihat bahwa dia ada di parkiran cukup lama. Ini bagaimana keterangannya? Makanya harus dimintai

keterangan lagi dalam persidangan,” tandas dia.

Sekedar diketahui, Nuri Subagyo yang merupakan salah satu staf Sekwan DPRD Surabaya, ditangkap saat hendak pulang dari gedung lembaga legislatif Kota Pahlawan pada 11 Agustus lalu.

Saat dihentikan di jalan dekat Taman Prestasi, ditemukan narkoba golongan I jenis sabusabu (SS) yang disembunyikan di dalam helm. Saat ditangkap, warga Gunung Sari tersebut masih dalam keadaan mengenakan seragam lengkap.

Sejak saat itu, terdakwa langsung ditahan di Polsek Genteng. Nuri Subagyo sempat menggugat Polsek Genteng karena merasa banyak kejanggalan. Tapi, gugatan itu ditolak oleh PN Surabaya karena dinilai semua proses penangkapan dan penyidikan polisi sudah sesuai dengan prosedur. = AGUS SETYAWAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 19 NOVEMBER 2014 No. 0488 | TAHUN III

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

MADURA

12

Jasa Transportasi Naik Imbas Naiknya Harga BBM PROBOLINGGO - Pemerintah telah menetapkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 2.000 perliternya. Dengan kenaikan tersebut, banyak kalangan masyarakat yang merasakan dampaknya. Bahkan jasa tranportasi juga tergerak untuk naik.

Rawit harganya tembus Rp 45 perkilogramnya. Harga sebelumnya, hanya berkisar Rp 25 ribu perkilogramnya.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, Sidik

Wijanarko mengatakan kebijakan tentang kenaikan harga BBM bukan kewenangan pemerintah daerah. Namun kebijakan tersebut, merupakan kebijakan pemerintah pusat.

“Kalau BBM sudah mulai naik

Rp 2000 perliternya, maka secara otomatis harga barang akan naik.

Kenaikan harga yang terjadi dikalangan masyarakat untuk menyesuaikan kenaikan BBM,” katanya singkat. =Mahfud Hidayatullah

ingkat dari tahun ke tahun. Namun batasannya, hanya sampai kepada penyediaan stok garam dan tidak sampai iodisasi. Sebab itu merupakan kewenangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperidag),” jelas Dedy Isfandi.

Pengembangan usaha garam rakyat di wilayah Kabupaten Probolinggo, lanjut Dedy Isfandi, tersebar di Desa Randutatah Kecamatan Paiton, Desa Kebonagung, Sidopekso, Kalibuntu dan

Asembagus di wilayah kecamatan Kraksaan, Desa Penambangan dan Sukokerto di wilayah kecamatan Pajarakan, dan Desa Klaseman, Pesisir, Gending, Pajurangan dan Curahsawo di wilayah kecamatan Gending.

“Luas lahan sentra garam di Kabupaten Probolinggo tahun 2014 mencapai 382,235 hektar.

Dengan jumlah petambak garam 538 orang. Mereka tergabung dalam 60 kelompok,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

“Secara otomatis jasa tranportasi menjadi naik,” kata salah satu sopir MPU, Junaedi, kepada wartawan Selasa (18/11).

Menurutnya, kenaikan tarif untuk angkot berkisar Rp 1.000 – Rp 1.500 perorangnya.

Awalnya Rp 3.000 kini sudah mencapai Rp 4.500 perorangnya.

Ia menilai menaikkan tarif tersebut akibat naiknya BBM sudah wajar. “Biaya BBM sudah naik, apalagi masih harus membayar biaya setor kendaraannya,” jelas Junaidi.

Tidak hanya angkot yang mulai menaikkan ongkos jasanya.

Namun juga jasa angkutan umum lainnya seperti bus dan truk. “Biasanya untuk mengirim barang ke kota Malang sebesar Rp 750 ribu. Saat ini, sudah menaikkan menjadi Rp 850 ribu perharinya,” tandasnya.

Dengan naiknya BBM, tidak ada pilihan lain untuk bisa mencari penghasilannya selain menaikkan jasa angkutan. Secara otomatis, semua kebutuhan pokok dan barang lainnya harganya akan menjadi lebih mahal. “Kunci naik tidaknya barang juga disebabkan karena naiknya biaya transportasi untuk angkot barang,” ucap Junaedi.

Sejumlah komoditas di pasaran mulai tampak terjadi kanaikan. Seperti harga Cabai

GARAM

Produksi Garam Rakyat Meningkat PROBOLINGGO - Produksi dan kualitas garam rakyat dari tahun ke tahun tidak mengalami perkembangan yang berarti.

Mengingat harga garam petambak tidak pernah mengalami perubahan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petambak telah menunjukkan hasil yang mengembirakan bagi petambak garam melalui program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Hasilnya, hingga Oktober tahun 2014 mencapai 18.254 ton. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 11.515 ton.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Probolinggo, Dedy Isfandi, mengungkapkan, program Pugar dilaksanakan mulai tahun 20112014. Keberhasilan yang dicapai selama empat tahun tersebut adalah tidak ada lagi garam impor untuk konsumsi. “Tetapi

untuk industri masih impor. Program ke depan adalah tidak ada lagi impor garam untuk industri,” ujarnya, kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, sebelum adanya program Pugar, pemberdayaan garam rakyat dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. Hal ini yang membuat produksi garam rakyat di wilayah Kabupaten Probolinggo tidak stabil.

“Setelah ada program Pugar, usaha garam rakyat terus men-

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488| TAHUN III

13

INFORMASI PUBLIK

Pemohon Tak Prosedural Ditolak PROBOLINGGO - Meski keterbukaan informasi publik sudah diatur oleh undang.

Namun pemohon yang menginginkan informasi tersebut tidak prosedural alias legalitasnya di pertanyakan, maka terancam akan ditolak.

Sebab syarat untuk mendapatkan informasi publik memang harus mengikuti prosedural yang ada. Karena informasi publik juga berkaitan dengan dokumen penting negara. ”Tidak semena-mena semua dokumen negara itu bisa diperoleh dengan mudah,” terang Kepala Bagian Komunikasi dan Informasi Pemkab Probolinggo, Yulius Cristian melalui Kasubag Pengelolaan Data Elektronik, Rahmad Subagiyanto, kepada wartawan, Selasa (18/11).

Menurutnya , sesuai

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, bahwasanya semua dokumen negara yang berkaitan dengan publik tidak semuanya harus diketahui pubilk secara detail. “Ada informasi yang sifatnya tidak untuk umum,” kata Rahmad Subagiyanto.

Dalam pemerintahan informasi tersebut, dikelola oleh pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID).

Pihaknya mengaku, kalau PPID terbagi menjadi dua golongan.

Yakni PPID utama dan PPID pelaksana. “Kalau PPID utama berada di bagian Kominfo.

Sementara untuk PPID pelaksana ada di satuan kerja terkait,” jelasnya.

Mengenai informasi yang sifatnya umum, seperti halnya mengenai besaran APBD Kabupaten Probolinggo setiap tahunnya. Besaran tersebut akan diumumkan melalui

webside resmi pemerintah daerah sampai dengan besaran pagu anggaran program.

“Untuk perincian anggaran dimasing-masing satker dari pagu anggaran yang ada tidak ditampilkan secara

umum,” tandas Rahmad Subagiyanto.

Untuk mendapatkan informasi publik yang diinginkan, maka masyarakat atau lembaga terkait harus mengikuti prosedural yang ada.

Mereka harus mengisi formulir serta tujuan tentang

data yang butuhkannya. ”Setelah itu dipenuhi, pemkab akan menindak lanjuti maksud dari pemohon. Tidak serta merta ingin mendapatkan data publik,” tegasnya. =Mahfud Hidayatullaah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

Sederet Parpol Tak Ajukan SPJ Batas Maksimal 31 Desember PROBOLINGGO - Sejumlah Partai politik (Banpol) yang menerima bantuan politik tahun 2014 tak kunjunng menyerahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada pemerintah daerah. Padahal syarat untuk mendapatkan banpol 2015 harus dilampiri SPJ paling lambat 31 Desember mendatang.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) Kabupaten Probolinggo, Agus Mukson, mengatakan parpol yang menerima banpol diantaranya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PPP, PKNU, Goklar, Partai

Barnas, Republikan, Hanura, Demokrat, PDI Perjuangan, dan Gerindra. “Mereka tak satupun yang mengajukan SPJ kepada kami,” terangnya kepada wartawan, Rabu (18/10).

Padahal menurutnya, SPJ tersebut merupakan kewajiban

parpol untuk segera melaporkan penggunaan dana sepanjang tahun ini. Apalagi, saat ini sudah hampir memasuki bulan terakhir dalam tahun 2014. ”Ya kami tunggu sampai tanggal 31 Desember paling lambat SPJ harus sudah masuk,” kata Agus Mukson.

SPJ tersebut tidak diserahkan sampai dengan batas maksimal yang ditetapkan pemerintah, lanjut Agus Mukson, maka parpol tersebut tidak akan menerima banpol tahun 2015. “Kalau SPJ tahun ini tidak bisa diselesaikan maka kon-

sekuensinya. Banpol tersebut tahun depan tidak bisa dicairkan Karena SPJ syarat mutlak,” tandasnya.

Dikatakan, parpol penerima Banpol tahun 2015 mendatang tidak akan sama dengan pada tahun 2014. Sebab tahun ini merupakan parpol yang menang dalam pemilu 2009 lalu.

Dari hasil pemilu legsilatif 9 April kemarin parpol yang akan mendapatkan jatah Bamnpol yakni Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa PPP,, Partai Goklar, Gerindra, partai Hanura, Partai Demokrat dan PDI

Perjuangan, “Parpol tersebut merupakan pemenang dan mendapatkan keterwakilan di DPRD,” tandasnya.

Mananggapi hal itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), Tanto Walono, menegaskan pihaknya tidak bisa melakukan proses pencairan.

Apabila parpol yang menerima dan Banpol 2014 tidak ada SPJ meski proposalnya sudah ada.

“SPJ itu merupakan kewajiban penerima banpol yang harus dilampirkan oleh parpol,” katanya singkat. =Mahfud Hidayatullah

MUSIM HUJAN

Petani di Lereng Bromo Mulai Tanam Kentang PROBOLINGGO Petani kentang di wilayah Kabupaten Probolinggo nampaknya tidak menyia-nyiakan dengan turunnya hujan beberapa minggu terakhir. Mereka mulai melakukan pe-

nanaman kentang di ladang yang dimilikinya, setelah lama lahan tanamnya dikeringkan.

Samsul (35) salah satu petani kentang asal Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten

Probolinggo, mengatakan musim hujan banyak petani yang mulai melakukan penanam bibit kentang. Sebab sangat pas, jika di segerakan untuk melakukan penanaman.

“Tanah yang sudah dibiarkan lama sudah mulai bagus jika ditanami kentang,” jelasnyanya kepada wartawan Selasa (18/11).

Menurutnya, pertanian kentang di wilayahnya memang ter-

golong besar. Sebab salah satu daerah penghasil kentang selain kecamatan Sukapura, yakni kecamatan Sumber. Sebuah daerah yang sangat cocok ditanami tanaman yang bejenis umbi-umbian ini.

“Untuk area tanam kentang, petani di wilayahnya memang tergolong besar. Bahkan ratusan hektare, petani menanamnya,” kata Samsul.

Salah satu petani kentang lainnya, Yudi (45), mengatakan tanaman kentang yang dipilih petani berasal dari bibit kentang yang jelas keturunannya. “Bukan bibit kentang sembarangan yang ada di masyarakat. Kalau bibit tidak ada sertifikatnya petani enggan untuk membelinya,” ucapnya.

Lanjutnya, bibit yang diperoleh oleh kalangan petani di wilayah Kecamatan Sumber, biasanya bibit diperoleh dari Balai Pembibitan milik Pemkab Probolinggo, yang ada di daerah Desa Cepoko Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo. “Karena pembenihan bibit kentang di daerah itu tergolong baik dan sudah teruji varietasnya,” papar Yudi.

Jika beruntung, dalam satu hektare sawah saat panen petani bisa menghasilkan kentang sekitar 15-20 ton. Untuk harga jual kentang, minimal seharga Rp 6.000 perkilogramnya.

“Untuk besaran harga, tergantung dari kualitas panen kentang yang dimiliki petani. Kalau baik, maka harganya akan lebih mahal dibanding dengan kentang berkualitas sedang,” tandasnya. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

RABU 19 NOVEMBER | No. 0488 |2014 TAHUN III RABU2014 19 NOVEMBER

No. 0488 | TAHUN III

15 15

Absen di Liga Champions

Penghasilan MU Turun Tajam MANCHESTER - Manchester United (MU) mengalami kerugian antara 38 juta hingga 48 juta pound dari setiap pertandingan dan hak siar setelah gagal bermain di Liga Champons musim ini. Kerugian ini berkurang sekitar 8,77 persen sampai 11 persen dari total pendapatan mereka musim lalu yang mencapai 433 juta pound.

Ketua Asosiasi Sepakbola Inggris (footbal Association (FA) Greg Dyke mendesak seluruh anggota Komite Eksekutif FIFA untuk menyelamatkan masa depan FIFA.

SEPAKBOLA

Ketua FA Minta Selamatkan FIFA LONDON - Ketua Asosiasi Sepakbola Inggris atau Football Association (FA) Greg Dyke mendesak semua anggota Komite Eksekutif Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA untuk melakukan langkah penting guna memastikan laporan tentang pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022 diterbitkan ke publik secara utuh. Cara ini penting untuk menyelamatkan FIFA yang reputasinya terus menurun.

Desakan itu disampaikan Dyke secara tertulis kepada setiap anggota Komite Eksekutif. Dalam suratnya itu, Dyke menegaskan bahwa kepercayaan publik kepada FIFA terus merosot karena mereka terus mencaricari alasan agar hasil investigasi pengacara yang berbasis di New York, Amerika Serikat, Michael Garcia, tidak diterbitkan secara utuh ke publik.

Laporan ini antara lain berisi dugaan penyuapan terhadapa para pejabat FIFA dalam pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2018 yang kemudian dimenangkan rusia dan Piala Dunia 2022 yang akhirnya dimenangkan Qatar.

“Anda semua mungkin sudah tahu bahwa reputasi FIFA sudah berada di titik nadir di Inggris dan hampir semua negara Eropa.

Kegagalan menerbitkan laporan tuan Garcia menyebabkan kepercayaan publik kepada FIFA merosot tajam. Kami tidak ingin hal seperti ini terus berlangsung.

Dibuka saja selebar-lebarnya aksi

kecurangan dari negara-negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022, termasuk Inggris,” tulisnya.

Dia menambahkan, laporan berbagai media massa tentang FIFA dan proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2022 yang dimenangkan Qatar tidak boleh diabaikan begitu saja seperti dilakukan Presiden FIFA Sepp Blatter Juni lalu. “Saya yakin beberapa di antara Anda percaya bahwa reputasi FIFA yang melorot di Inggris adalah akibat hubungan yang buruk antara media-media Inggris dengan FIFA dan saya tahu tuan Blatter melihat laporan media-media itu sebagai serangan yang adil terhadap organisasi yang dipimpinnya,” tegas Dyke.

Dia meneruskan, “Tetapi di Inggris, kami melihatnya secara lain. Laporan-laporan media itu, yang disertai dengan bukti-bukti yang kuat perihal kejanggalan dalam proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia, sebagai sesuatu yang benar. FIFA tidak boleh menyederhanakan laporan itu sebagai sebuah serangan bersifat rasis kepada FIFA seperti dilukiskan tuan Blatter di Brasil.”

Sehubungan dengan itu Dyke mendesak supaya segera diambil langkah guna membangkitkan kembali kepercayaan publik kepada FIFA terutama di Inggris.

“Menurut FA, langkah awal untuk itu adalah dengan menerbitkan secara utuh laporan tuan Garcia,” tutupnya. =SKY SPORTS/CAROL AJI

Musim lalu, saat bermain di Liga Champions, Setan Merah mendapatkan penghasilan dari setiap pertandingan dan hak siar. Aturan Financial Fair Play menyebutkan, mulai musim 2013-2014 setiap tim mendapatkan 19,3 juta pound dari setiap laga putaran grup. Artinya, MU minimal kehilangan 35,7 juta pound dari setiap pertandingan pada fase grup.

Musim lalu, MU mendapatkan 20 juta pound dari 10 laga Liga Champions. Pendapatan terbesar mereka selama bermain di Liga Champions berasal dari hak siar. Semua itu sirna pada musim ini.

Pengumuman pengurangan pendapatan ini terlihat dalam laporan keuangan klub yang disampaikan dalam jumpa pers Selasa (18/11) sore oleh Wakil Chairman MU Ed Woodward dalam jumpa pers bersama para investor. Mereka juga akan mengumumkan bagaimana

pihak manajemen mensiasati pendapatan mereka dengan absen di Liga Champions maupun Liga Europa musim ini dengan meningkatkan pendapatan dari pihak sponsor.

Laporan keuangan ini juga memperlihatkan, pengeluaran klub musim ini mengalami peningkatan seiring dengan belanja jor-joran pelatih Louis van Gaal pada jendela transfer musim panas lalu untuk mendatangkan sejumlah pemain seperti Angel Di Maria, Daley Blind, dan Radamel Falcao.

Daley Blind sendiri sedang mengalami cedera otot ligamen pada lututnya saat membela Timnas Belanda pada laga melawan Latvia Senin (17/11) dini hari WIB lalu. Menurut pelatih Belanda Guus Hiddink, cedera mantan pemain Ajax Amsterdam ini cukup parah. Akibatnya, dia tidak bisa membela MU dalam beberapa pekan ke depan.

Daley sendiri tidak menangisi cedera yang dialaminya itu. Dalam akun facebook-nya dia mengaku bangga sudah 25 kali membela “De Oranje”. “Saya bangga pada 25 pertandingan saya bersama Tim Nasional Belanda, tetapi saya sedang mengalami cedera. Saya tetap berpikir positif dan kembali lebih kuat,” tuslinya.

Pelatih MU Louis van Gaal sendiri sudah memperhitungkan kerugian dari jeda internasional ini untuk timnya. Cederanya Blind memperpanjang daftar pemain MU yang cedera.

Sebelumnya mereka kehilangan Michael Carrick dan David De Gea yang cedera saat berlatih bersama Spanyol. Sebelumnya lagi Radamel Falcao absen akibat cedera.

Dengan makin banyak pemain yang cedera, performa MU dikhawatirkan akan makin menurun. Padahal mereka tampil terseok-seok sejak awal musim dan sekarang baru bertengger di peringkat ketujuh klasemen sementara dengan 16 poin. Musim ini, Van Gaal memasang target kembali ke Liga Champions musim depan guna mengembalikan pendapat yang hilang dari Liga Champions sepanjang musim ini. =ESPN/CAROL AJI

Tampak luar salah sah satu sisi stadion Old Trafford, markas klub Manchester United.

16BACA

KORAN MADURA

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

JUGA

Ketua FA Minta Selamatkan FIFA HALAMAN | 15

Terancam Absen Empat Bulan

Modric terkapar cedera saat menunaikan tugas membela negara dalam laga melawan Italia. Dia harus ditarik keluar pada menit ke-27 kala menjalani laga Kualifikasi Piala Eropa 2016 kontra Italia di San Siro, Senin (17/11) dini hari WIB. Perkiraan awal yang dirilis tim medis tim nasional Kroasia, Modric menderita masalah pada otot adductor-nya.

Modric sendiri bakal butuh istirahat selama enam sampai delapan pekan.

Namun, berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan oleh para

16

RABU 19 NOVEMBER 2014 No. 0488 | TAHUN III

Madrid DITINGGAL Modric

Cedera yang diderita gelandang internasional Kroasia Luka Modric memberi pukulan besar bagi klub Real Madrid. Pasalnya, Modrid diperkirakan harus absen tiga sampai empat bulan.

KORAN MADURA

dokter Madrid di klinik Sanitas La Moraleja, vonis cedera Modric malah lebih parah. Hasil pemindaian MRI pada paha kirinya menunjukkan adanya robekan pada urat daging rectus femoris kirinya.

“Setelah menjalani tes yang dilakukan oleh departemen medis Real Madrid pada Luka Modric, sebuah robekan pada urat daging rectus femoris kiri telah ditemukan. Menunggu evaluasi pengobatan,” bunyi keterangan di situs resmi Madrid.

Dengan kondisi tersebut, pemain berusia 29 tahun itu setidaknya harus menepi hingga 12-16 pekan atau tiga sampai empat bulan. Modric tidak akan memperkuat Real Madrid hingga Februari 2015. Dia akan melewati pertandingan melawan Eibar, Malaga, Celta Vigo, Almeria dan Sevilla di La Liga. Di Liga Champions, eks pemain Tottenham Hotspur itu tidak akan bermain melawan FC Basel dan Ludogorets juga melawan Cornella di Copa del Rey. Absennya Modric jelas menjadi kehilangan besar bagi skuat Los Blancos.

Sejauh ini, duetnya bersama Toni Kroos di lini tengah Real Madrid selalu menjadi andalan pelatih Carlo Ancelotti.

Modric tercatat sudah bermain dalam 10 laga di La Liga dengan satu gol dan dua assis. Setiap laga, rata-rata dia membuat 1,8 operan kunci dan 1,6 intersep.

“Ini benar-benar pukulan telak bagi kami karena ia bermain hampir di setiap pertandingan dan ia sedang dalam bentuk permainan yang sangat baik,” ujar Toni Kroos, duet Modric di lini tengah Real Madrid.

“Saya tak tahu situasinya secara menyeluruh atau selama apa ia harus beristirahat, namun cedera Modric merupakan kehilangan besar untuk tim karena dia bermain sangat bagus. Saya berharap dia bisa kembali bermain secepatnya,” ucap Toni Kroos sebagaimana dilansir Marca.=DAR

RABU 19 NOVEMBER 2014 No. 0488 | TAHUN III

DKPP SETENGAH HATI KEMBANGKAN PPI

KORAN MADURA

NETER G N KOLENA

SAMPANG | J

NP

HALAMA

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

AIRIN SALSABILA Tak Ada Yang Abadi

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

SANDERA. Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pamekasan menghentikan secara paksa mobil tangki Pertamina, Selasa (18/11).

Serentak Tolak Kenaikan BBM BERITA TERKAIT HALAMAN B, I, M fakih amyal/koran madura

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 19 NOVEMBER 2014 No. 0488 | TAHUN III

Harga Ikan Langsung Naik

TOLAK BBM. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep berorasi di Jalan Raya Trunojoyo, Selasa (18/11) menolak pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

PMII: Jokowi Mengkhianati Rakyat SUMENEP – Keesokan hari setelah Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Senin (17/11) malam sekitar pukul 21.30 Wib di Istana Negara, harga ikan di Sumenep langsung ikut naik.

Pedagang ikan melayani pembeli, Selasa (18/11) di Pasar Anom Baru Sumenep. Pada hari pertama kenaikan harga BBM naik, harga ikan juga langsung ikut naik.

Penelurusan Koran Madura di Pasar Anom Sumenep, Selasa (18/11), semua jenis ikan ratarata mengalami kenaikan harga Rp 1000, seperti harga ikan tongkol, kakap putih, kakap merah, pindang, dorang, serta jenis ikan lainnya.

Harga ikan tongkol, misalnya, yang sebelumnya Rp 7500 per ekor sekarang naik menjadi Rp

8500 per ekor. Besaran kenaikan harga disesuaikan dengan biaya operasional, karena jika tidak penjual ikan akan merugi.

Hozaima, pembeli ikan, mengaku langsung merasakan dampak kenaikan harga BBM, karena kebutuhan pokok juga ikut naik.

Sehingga harus menambah anggaran belanja setiap harinya.

“Karena kebutuhan pokok

seperti ikan sudah mesti di setiap harinya, dan sejak dinaikkannya BBM ini anggaran belanja ditambah dan pembelian ikan dikurangi demi penghematan. Sebab masih banyak kebutuhan lainnya selain kebutuhan ikan,” ujar ibu rumah tangga tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumenep, Syaiful Bahri mengatakan, sejumlah komoditas lain juga mengalami kenaikan harga. “Kenaikannya bermacam-macam. Untuk cabai rawit sampai 400 persen, ada komuditas yang lain 30 persen, ada yang 20 persen,” jelasnya kepada Koran Madura.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di antaranya, daging sapi, daging ayam, cabai merah besar, cabai merah kecil, cabai rawit, dan telur ayam ras. “Ada juga yang turun, yaitu bawang merah dan bawang putih,” ujarnya.

Tak Merakyat Merespons kebijakan kenaikan harga BBM sebesar Rp 2000, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep mempertanyakan keberpihakan Presiden Joko Widodo kepada rakyat. Kebijakan menaikkan harga BBM dinilai semakin menam-

bah beban rakyat.

Mahasiswa menuding, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM yang mulai diberlakukan sejak kemarin sebagai kebijakan tak populis pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, kenaikan harga BBM berbarengan dengan turunnya harga minyak dunia.

Hal itu disampaikan dalam demonstrasi, kemarin. Dalam aksinya, para mahasiswa tidak sekadar berorasi. Mereka juga membagi-bagikan selebaran kepada para pengguna kendaraan bermotor yang melintas di sepanjang Jl. Tronojoyo. Selebaran tersebut berisi seruan moral agar pemerintah memperhatikan nasib rakyat.

PMII Cabang Sumenep menganggap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM telah menyandera kehidupan masyarakat kecil. Naiknya harga BBM dinilai akan berakibat fatal kepada sektor perekonomian rakyat. Pasalnya, harga kebutuhan pokok, berupa sandang dan pangan, selalu menyesuaikan dengan harga BBM. Selain itu, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dinilai bukan solusi tepat untuk mengatasi persoalan ekonomi di Indonesia. Sebaliknya, kenaikan harga BBM akan menjadi persoalan ekonomi baru, yaitu akan me-

nambah beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehariharinya.

Koordinator aksi, Zainullah dalam orasinya meneriakkan, Presiden Jokowi yang selama ini disebut-sebut sebagai pemimpin negeri yang lahir dari kalangan rakyat kecil ternyata tidak dapat menunjukkan kesetiaannya kepada rakyat. “Katanya Jokowi lahir dari kalangan rakyat, kenapa dia justru mengkhianati rakyat,” teriaknya.

Pantauan Koran Madura, massa menggelar aksinya dengan cara berjalan kaki di sepanjang jalan Trunojoyo Sumenep. Sebelumnya, mereka bergerak dari Kantor Cabang PMII Sumenep di Jl. Sludang menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakan Umum (SPBU) yang ada di Desa Kolor, Kecamatan Kota. Dari situ, mereka kembali ke utara menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep.

Untuk diketahui, pada Senin malam, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM di Istana Negara. BBM jenis premium yang sebelumnya Rp. 6.500 naik menjadi Rp. 8.500. Sedangkan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. =AHMAD SAI/FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488| TAHUN III

SUMENEP – Upaya Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep agar petani tidak bergantung pada pupuk kimia dengan melakukan uji coba pertanian organik di beberapa daerah dinilai belum membuahkan hasil. Mengingat petani masih bergantung pada pupuk kimia.

”Walaupun sudah dilakukan uji coba (pertanian organik), namun pola pikir petani masih tetap seperti dulu, yakni masih mengantungkan pada pupuk berbahan kimia,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Juhari, Selasa (18/11).

Pada akhir tahun 2013, Disperta telah melakukan uji coba pupuk organik untuk tanaman padi dan jagung. Uji coba dilakukan di Kecamtan Dasuk dengan komoditas jagung dan padi, dan Kecamatan Dungkek dengan komoditas padi. ”Kami kira, kalau hanya mel-

C

Petani Bergantung pada Pupuk Kimia Pemerintah Mendapat Tambahan Kuota Pupuk Bersubsidi akukan uji coba itu sangat mudah, namun kalau tidak diimbangi dengan konsistensi perubahan yang dilakukan, maka uji coba itu percuma dilakukan,” terangnya.

Mestinya, kata politisi PPP itu, setelah Disperta melakukan uji coba melakukan pendampingan terhadap petani. Sehingga, dana yang telah digelontorkan oleh pemerintah tidak terkesan hanya untuk menghabiskan anggaran. ”Kalau memang mempunyai tekad untuk membangkitkan petani yang lebih baik, itu harus dilakukan. Namun fakta dilapangan tidak. Malah setelah uji coba selesai, daerah itu langsung ditinggalkan begitu saja. Kan kegiatan itu jadi percuma dilakukan,” ungkapnya.

Kepala Disperta, Bambang

Heriyanto mengatakan, tahun ini Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapatkan tambahan kuota pupuk bersubsidi, khusus pupuk Urea. Tambahan kuota tersebut akan mencukupi kebutuhan pupuk masyarakat. Sehingga, kelangkaan pupuk bersubsidi diyakini tidak akan terjadi tahun ini.

Hal itu menyikapi keluhan petani yang mengaku mulai kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Sementara pupuk bersubsidi yang ada di sebagian kios, harganya di atas harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah (Koran Madura, 17/11).

Terkait dengan penilaian uji coba pertanian organik sia-sia, katanya, peluncuran program baru terebut sudah direspons baik petani. Berdasarkan pantauan-

PASANG IKLAN

Bayangkan, untuk tahap pertama saja setiap hektarenya bisa menghasilakan sebanyak 8-9 kuintal. Sedangkan jika memakai pupuk kimia diperkirkan hanya bisa menghasilkan sebanyak 4-5 kuintal setiap hektarenya,””

Bambang Heriyanto Kepala Disperta

nya, saat ini sudah banyak petani yang beralih pupuk dari kimia menggunakan pupuk organik.

Menuturnya, hasil uji coba yang dilakukan, hasil panen lebih melimpah menggunakan pupuk organik dibandingkan pupuk kimia. ”Bayangkan, untuk tahap pertama saja setiap hektarenya bisa menghasilkan sebanyak 8-9 kuintal. Sedangkan jika memakai pupuk kimia diperkirkan hanya bisa menghasilkan sebanyak 4-5 kuintal setiap hektarenya,” katanya.

Bahaya penggunaan pupuk kimia, ujar Bambang, dapat mematikan holtikultura tanah. Sehingga, mengakibatkan kesuburan tanah semakin berkurang dan pada akhirnya akan mati. ”Ini (program pertanian organik) merupakan langkah kami agar petani tetap bisa berproduksi ke depannya,” terangnya. =JUNAEDI/MK

BPRS Bhakti Sumekar Gelar Silaturahmi

KORAN MADURA Advertorial Berita Kehilangan Iklan Baris Bergambar Display

Abd. Rahman 081 934 942 499 KEHILANGAN STNK sepeda motor merek Happy HP S 200 Tahun 2009 Nopol P 4548 SH a/n. Subairi d/a. Dsn. Mandigu RT/ RW: 01/11 Desa Suco, Mumbulsari, Jember.

DISUMPAH. Bupati Sumenep A. Busyro Karim saat mengambil sumpah terhadap 534 PNS, Selasa (18/11). Kepala BKPP Titik Suryati (foto insert).

534 PNS Disumpah SUMENEP – Sebanyak 534 pegawai negeri sipil (PNS) diambil sumpahnya, Selasa (18/11) oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim. Busyro Karim mengingatkan kepada abdi negara yang baru agar lebih profesional dalam menjalankan tugas. ”Kami tidak ingin PNS terkesan hanya menjalankan kegiatan rutinitas setiap harinya, namun harus lebih kreatif dan inovatif lagi ke depannya,” kata Bupati Sumenep A. Busyro karim dalam sambutannya.

Sementara Kepala BKPP Sumenep Titik Suryati mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan terhada PNS agar menjadi aparatur negara dan abdi masyarakat yang taat pada Pancasila dan UUD 1945, negara dan pemerintah. =ADV/JUNAEDI

KHIDMAT. Komisaris BPRS Bhakti Sumekar, Hadi Soetarto (tengah) saat memberikan sambutan dalam acara Silaturrahim BPRD Bhakti Sumekar dengan Bendahara SKPD, Selasa (18/11).

S

UMENEP – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar menggelar silaturahmi dengan bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPB) Pemerintah Kabupaten Sumenep, Selasa (18/11).

Acara itu diikuti 120 bendahara SKPD. Dalam acara tersebut juga tampak hadir Komisaris BPRS Bhakti Sumekar Hadi Soetarto yang juga sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep.

Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar Novi Sujatmiko menjelaskan, digelarnya acara tersebut untuk mempererat tali persaudaraan antara petinggi BPRS Bhakti Sumekar dengan sejumlah mitra strategis, yakni bendahara yang berada diberbagai SKPD yang ada.

Sebab diakui atau tidak, ujarnya, sekitar 75 persen perkembangan BPRS

Bhakti Sumekar berkat peran serta para PNS (pegawai negeri sipil) yang berada di lingkungan kabupaten Sumenep. ”Dari acara ini kami mengharapkan agar kerja sama ke depannya, baik secara emosional dan lainnya lebih ditingkatkan lagi. Sehingga, keberadaan bank ini menjadi idaman bagi seluruh masyarakat Sumenep,” terangnya.

Pantauan di lapangan, sejumlah mitra BPRS Bhakti Sumekar yang hadir diperkenankan mengajukan pertanyaan seputar perkembangan badan usaha milik daerah itu terhadap komisaris BPRS Bhakti Sumekar, Hadie Soetarto.

Selain berdiskusi, peserta juga diperkenankan menyampaikan kritik membangun demi masa depan BPRD yang lebih baik ke depannya. =ADV/JUNAEDI

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pemkab Tak Mampu Bangun TPI SUMENEP - Setiap tahunnya, para nelayan di Sumenep, baik daratan maupun kepulauan, mampu menghasilkan tangkapan ikan dari semua jenis sebanyak 45. 736 ton.

Meski begitu, ternyata Sumenep hanya memiliki satu Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumenep, Muhammad Djakfar melalui staf Bidang Agribisnis, Joni Hariyanto, mengatakan, jenis ikan tangkapan nelayan yang paling banyak adalah cakalan. Dikatakan, nelayan mampu menangkap ikan Cakalan mencapai 4. 900 ton setiap tahun.

Sementara jenis ikan terbanyak kedua hasil tangkapan

nelayan adalah ikan Kakap.

Menurut Joni, hasil tangkapan ikan Kakap dalam setiap tahun mencapai 4. 351 ton. Sedangkan berada di urutan ketiga adalah ikan Teri. "Kalau teri, dalam tiap tahunnya mencapai 3. 278 ton," terangnya, Selasa (18/11).

Saat disinggung mengenai jenis ikan termahal yang ada di perairan Sumenep, menurut Joni adalah ikan Teripang. Menu-

rutnya, jenis ikan Teripang per kilogramnya bisa mencapai Rp1.

500.000. Dikatakan, dalam tiap tahunnya, para nelayan biasanya mampu menangkap jenis ikan ini sebanyak 1.270 ton.

Joni mengatakan, keberadaan ikan Teripang di Sumenep ialah di Kepulauan Raas, Kangean, dan Giligenting, Sapeken, Masalembu dan Nonggunong. "Jenis ikan termahal kedua adalah ikan Kakap merah," katanya.

Selain itu, Joni juga menuturkan, jumlah nelayan di Kabupaten Sumenep mencapai 40. 200. Kesemuanya tersebar di daratan dan kepulauan. Dari sekian banyak jumlah nelayan

tersebut, ternyata mereka hanya mengoperasikan 7. 367 perahu berbagai jenis.

Namun demikian, pihaknya menjelaskan, di Kabupaten Sumenep masih belum ada pabrik pengolahan ikan menjadi sarden (pengalengan ikan, red.). Menurutnya, di Sumenep hanya ada tempat pengolahan ikan menjadi terasi dan rajungan, yang merupakan industri rumahan.

Selain itu, Joni juga mengaku bahwa di Sumenep hanya memiliki satu tempat pelelangan ikan (TPI). Satu-satunya TPI di Sumenep ada di Kecamatan Pasongsongan. "Tapi kalau

tempat pendaratan ikan, di semua pesisir di Sumenep sudah ada," jelasnya.

Terkait TPI, Kepala DKP Kabupaten Sumenep, Muhammad Djakfar membenarkan bahwa keberadaan TPI di Sumenep hanya ada di Kecamatan Pasongsongan. Menurutnya, penambahan TPI di Sumenep itu tidak mungkin, jika dananya hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep. "Satu bangunan TPI itu bisa menghabiskan biaya puluhan miliar. Sehingga masih harus meminta bantuan ke pusat," katanya. =FATHOL ALIF

PENDIDIKAN

Buku K-13 Mengendap di Kankemenag

BELAJAR INTERNET. Sejumlah anak Sekolah Dasar SD Negeri Muara saat belajar mengenal internet, di Muara, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu. Sejumlah siswa dibimbing oleh mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) melakukan bimbingan pengenalan internet kepada para siswa yang berlokasi di pedalaman desa.

SUMENEP – Sebagian buku bahan ajar Kurikulum 2013 (K13) di madrasah yang ada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep belum sampai di madrasah, padahal implementasi kurikulum tersebut hampir berlangsung selama satu semester.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi-Pendma) Kankemenag Sumenep, Muh. Rifa'i Hasyim.

Menurutnya, buku yang belum terdistribusi untuk madrasah yang ada di daerah kepulauan.

Ia berharap, bahan ajar tersebut bisa segera sampai ke lembagalembaga pendidikan di bawah naungan Kankemenag.

Mengenai jumlah lembaga pendidikan yang masih belum mengambil buku K-13 di Kankemenag, pihaknya tak dapat memastikan dan memerinci jumlahnya. "Kalau secara umum, MI (madrasah ibtidaiyah) kalau di Sapeken saja sekitar 30-an.

Kemudian di Arjasa juga lumayan banyak," tuturnya, Selasa (18/11).

Rifa'i menjelaskan, salah satu kendala yang menyebabkan buku K-13 masih mengendap di Kankemenag karena kendala transportasi. "Kalau kebetulan ada kapal, kami kirimkan. Karena untuk kepulauan kami sudah serahkan kepada PPAI-nya.

Kita sudah bekerja sama dengan baik," jelasnya.

Selain itu, Rifa'i menambahkan, di akhir tahun ini pihaknya tidak hanya fokus kepada persoalan buku. Karena, ia menceritakan, kegiatan Kankemenag sangat padat. Sehingga, tambahnya, PPAI sudah menyatakan siap, maka untuk persoalan buku langsung dipasrahkan.

Terkait hal itu, salah seorang kepala madrasah di Kepulauan Kangeyan yang identitasnya tak mau dipublikasikan mengaku, lembaganya masih belum mendapat buku K-13 itu. Menurutnya, yang menjadi kendala ialah transportasi. Keterbatasan transportasi membuatnya kesulitan mengambil buku K-13 di Kankemenag.

Selebihnya, ia mengatakan K-13 kurang efektif diimplementasikan di lembaga-lembaga pendidikan kepulauan.

Pasalnya, fasilitas di kepulauan tidak sama dengan daratan.

"Yang paling jelas ialah soal listrik. Kalau di kepulauan listrik tidak 24 jam. Selain itu, di sini juga masih jarang internet," tuturnya, Selasa (18/11).

Untuk itu, agar implementasi K-13 bisa maksimal di kepulauan, ia mengharap pemerintah segera memenuhi fasilitas penunjang yang dibutuhkan masyarakat kepulauan. "Agar bantuan yang diberikan, seperti proyektor dan semacamnya itu bisa kita gunakan," tutupnya. =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488| TAHUN III

E

REKRUTMEN CPNS

SDM Peserta CPNS Lemah SUMENEP – Sumber daya manusia (SDM) peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2014 lemah. Dari jumlah total peserta tes CPNS sebanyak 3.940 orang, hanya sekitar 600 peserta yang dinyatakan memenuhi standar penilaian, sementara sebanyak 3.340 orang dinyatakan tidak lulus. ”Ratusan peserta itu berasal dari beberapa formasi yang ada, seperti tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis,” kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Sumenep, Titik Suryati, Selasa (18/11).

Data Jumlah Peserta CPNS Total Peserta

:

Tidak Hadir

:

Tidak Lulus

:

Dikatakan, batasan nilai yang harus dikumpulkan peserta secara kumulatif minimal mencapai 271 dari berbagai materi. Rinciannya, tes kemampuan minimal mencapai 126, tes intelegensia 75, dan tes wawasan kebangsaan (TWK) minimal mencapai 70. ”Ambang batas kelulusan itu sesuai dengan Menpan-RB,” terangnya.

Menurut mantan Kabag Hukum Setkab Sumenep itu, selain nilai yang dihasilkan tidak mencapai batas, peserta yang dianggap gugur karena tidak hadir pada pelaksanaan tes.

Jumlah peserta yang tidak mengikuti tes CPNS mencapai sekitar 222 orang. ”Sementara untuk peserta yang tidak memenuhi secara otomatis gugur,” terangnya.

Sementara peserta yang dinyatakan memenuhi syarat, akan diproses kembali oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). ”Saya rasa tidak ada seleksi lagi. Mekanismenya bisa dengan ranking. Tapi, itu tetap menunggu ketetapan Panselnas,” lanjutnya.

Titik menjelaskan, secara umum pelaksanaan tes CPNS berlangsung sukses. Bahkan, beberapa persoalan teknis yang terjadi selama pelaksanaan tes dianggap tidak mengurangi seleksi CPNS di Sumenep.

Pada rekrutmen CPNS tahun ini, Kabupaten Sumenep hanya mendapatkan jatah sebanyak 43 orang; 13 untuk guru, 10 tenaga kesehatan, dan 20 orang untuk tenaga teknis.

Untuk formasi guru dan tenaga kesehatan semuanya akan ditempatkan di kepulauan. =JUNAEDI/MK

SELEKASI CPNS. Sejumlah peserta mengikuti tes CPNS, di Serang, Banten, beberapa waktu lalu. Sebanyak 3.624 peserta tes akan memperebutkan 180 formasi dalam seleksi yang menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) itu.

Fraksi PKB Kuasai Jabatan Strategis

JABATAN ANGGOTA FRAKSI PKB Pimpinan Herman Dali Kusuma Ketua DPRD

Mohammad Hanafi: Kapan Saja Bisa Berubah SUMENEP – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menguasai sejumlah jabatan strategis, dari ketua DPRD hingga sekretaris komisi.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang menduduki jabatan strategis di antaranya, Herman Dali Kusuma (Ketua DPRD), A Hamid Ali Munir (Wakil Ketua Komisi A), Risnawi (Sekretaris Komisi B), Dul Siam (Ketua Komisi C), dan Imran (Sekretaris Komisi D).

Fraksi PKB memiliki 11 kursi, terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (7 kursi), Partai Nasdem (2 kursi), dan Partai Hanura (2 kursi) [Koran Madura, 9 September 2014].

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengatakan, hal itu hasil rapat paripurna. ”Sebagaimana yang telah disepakati dalam rapat paripur-

na, untuk pimpinan komisi, anggota paripurna sepakat untuk tidak dikocok ulang. Artinya tetap struktur yang lama,” katanya, Selasa (18/11).

Wakil Ketua DPRD Mohammad Hanafi mengatakan, dirinya pernah mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan struktur komisi.

Hanya saja, permohoan tersebut tidak dikabulkan. ”Memang kami mengajukan beberapa saat lalu. Namun tidak diterima dengan alasan karena sudah diparipurnakan,” ujarnya.

Walaupun struktur komisi tidak berubah, kata politisi Demokrat itu, bukan berarti akan bertahan sampai akhir

masa jabatan. Sebab dalam peraturan struktur komisi tetap bisa berubah, namun dalam jenjang minimal 2,5 tahun. ”Ini kalau tidak ada permasalahan yang signifikan, ya kalau ada permasalahan kapan saja itu bisa berubah,” terangnya.

Sementara penetapan pimpinan Badan Kehormatan (BK) dan Badan Legislasi (Baleg) hingga saat ini belum rampung. Kemarin, rapat paripurna yang diagendakan menetapkan pimpinan dua alat kelengkapan itu kembali ditunda.

Alasan penundaan itu karena anggota dewan tidak konsentrasi untuk menentukan pimpinan. Sebab, para wakil rakyat sedang mempersiapkan kunjungan kerja (kunker). Dijadwalkan, penetapan pimpinan akan dilaksanakan pada Senin (24/11). =JUNAEDI/MK

Komisi A A Hamid Ali Munir Wakil Ketua Komisi

Komisi B Risnawi Sekretaris Komisi

Komisi C Dul Siam Ketua Komisi

Komisi D Imran Sekretaris Komisi

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 19 NOVEMBER 2014 No. 0488 | TAHUN III

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

MADURA

F

PMII Tolak Kenaikan Harga BBM Presiden Dinilai Telah Mengkhianati Rakyat PAMEKASAN - Satu jam sebelum BBM bersubsidi resmi naik, puluhan aktivis PMII Cabang Pamekasan langsung melakukan perlawanan. Mereka turun ke jalan pada Senin malam (17/11). Mereka mengawali aksi dari perempatan Jalan Trunojoyo Kelurahan Kangenan, Kecamatan Kota, dengan tujuan SPBU Jalan Trunojoyo, yang hanya berjarak 100 meter dari perempatan tersebut.

Aksi mereka dihalangi beberapa aparat kepolisian, yang tengah berjaga di SPBU yang penuh dengan kendaraan bermotor untuk antre mengisi BBM bersubsidi sebelum naik tepat pada pukul 00.00 WIB. Aparat menghalanginya karena mereka kedapatan membawa banyak ban bekas untuk dibakar, sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan Presiden. Dengan alasan keamanan, untuk menghindari terjadinya kebakaran. Beberapa aparat berpakaian preman melobi massa, dengan memperbolehkan membakar ban bekas, asal tidak mendekat ke SPBU, dan untuk tetap di titik perempatan tersebut. Sedangkan beberapa aparat berseragam mengatur laju lalu lintas di titik tersebut.

Karena tak boleh mendekati SPBU, massa akhirnya melakukan aksi blokade jalan di empat penjuru perempatan itu. Hal ini mengakibatkan sejumlah kendaraan, baik roda dua dan roda empat ataupun lebih, dari arah utara (arah Sumenep), dari arah selatan (arah Surabaya, dari arah barat, dan arah timur tak bisa melintas.

Aparat meminta semua kendaraan itu untuk putar balik dengan mencari alternatif jalur lain.

Sementara di tengah perempatan, sejumlah ban bekas sudah dibakar massa.

Selama aksi tersebut, tak terlihat truk Dalmas Polres Pamekasan dikirim untuk menurunkan personel, sebagaimana biasa dilakukan untuk pengamanan aksi demonstrasi. Menurut salah satu aparat di lokasi, aksi ini adalah aksi mendadak dan spontan dilakukan PMII Pamekasan. Sehingga belum ada laporan ke Polres, dan personel Dalmas tidak siap untuk melakukan pengamanan, karena memang tidak tahu sebelumnya jika akan ada aksi.

Akan tetapi pihaknya mengaku sudah menghubungi Mapolres, untuk segera mengirimkan personel Dalmas. Namun hingga aksi usai pukul 00.10 WIB, Selasa (18/11), personel Dalmas tak terlihat datang ke lokasi. Dalam aksi itu pula, massa sempat menyan-

dera satu mobil Toyota Innova pelat merah nopol M 6 VP, yang datang dari arah Surabaya.

Menurut korlap aksi, Zainul Hasan, pelat merah ini adalah simbol dari pemerintah. Sementara pemerintah yang dipimpin Jokowi, baru saja telah mengkhianati rakyat, dengan secara sepihak menaikkan BBM bersubsidi.

Penyanderaan itu tidak berlangsung lama, setelah sopir mengaku sedang mengangkut orang sakit.

Di mobil itu hanya ada dua orang,

seorang laki-laki di kursi sopir dan seorang perempuan di kursi tengah. Atas permintaan dari sopir dan aparat, penyanderaan diakhiri, namun mobil itu tetap diminta tidak melintasi blokade massa. Akhirnya mobil itu balik arah.

Dalam orasinya, Hasan mengatakan bahwa aksi PMII Pamekasan saat itu sebagai bentuk mosi tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi-JK. Sebab telah menaikkan harga BBM bersubsidi, tanpa memikirkan dampak negatifnya bagi rakyat kecil. Bila BBM bersubsidi naik, akan diikuti oleh naiknya harga-harga sembako.

Hal inilah yang bakal mencekik rakyat kecil, tanpa disadari oleh Presiden Jokowi. Padahal saat kampanye dulu, Jokowi berjanji akan selalu memihak pada rakyat kecil. Tapi dengan telah menaik-

kan BBM bersubsidi ini, dia sudah tidak lagi memihak rakyat kecil. “Apakah Presiden Jokowi sudah lupa akan janjinya saat kampanye. Padahal baru satu bulan dilantik sebagai Presiden. Jokowi telah mengkhianati rakyat kecil,� teriak Hasan.

PMII Pamekasan akan tetap konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Sebagaimana selalu disuarakannya dalam beberapa hari terakhir ini.

Hingga detik akhir pun, saat BBM bersubsidi akan naik, mereka tetap dengan tegas menolaknya.

Meskipun malam hari dan gerimis, mereka terus semangat menyuarakan aspirasi lewat aksi sebagai pembelaan terhadap rakyat kecil. Bahkan meskipun BBM ini sudah resmi naik, mereka akan terus mengecamnya. Mereka menyatakan tidak percaya lagi

kepada Jokowi karena di awal menjabat sebagai Presiden telah mengkhianati rakyat kecil, maka akan terus seperti itu ke depan.

PMII akan terus mengecam Presiden Jokowi hingga akhir.

Aksi itu mereka akhiri setelah harga BBM bersubsidi resmi naik. Mereka membubarkan diri Selasa (18/11) pukul 00.10 WIB. Saat mereka bubar, api dari ban bekas yang dibakar masih terus berkobar. Hal ini membuat aparat memadamkan api tersebut dan membersihkannya, hingga jalur lalu lintas di sana kembali bersih.

Untuk diketahui, sejak kemarin pukul 00.00 WIB, BBM bersubsidi masing-masing naik Rp 2.000. Premium yang sebelumnya Rp 6.500 naik menjadi Rp 8.500 dan solar yang sebelumnya Rp 5.500 naik menjadi Rp 7.500. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488| TAHUN III

G

ASPIRASI PETANI GARAM

Mengapa Ibu Menteri Tak Jadi Berkunjung?

PAMEKASAN - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dipastikan gagal berkunjung ke Pamekasan.

Dengan pembatalan kunjungan kerja ini, sejumlah petani garam yang sudah berniat untuk menyampaikan keluhannya kepada menteri, terpaksa mengurungkan niat.

Selama ini, yang menjadi keluhan petani garam adalah terkait harga garam rakyat yang tidak pernah sesuai dengan Harga Pokok Pemerintah (HPP) garam, kemudian juga soal Over Stok di perusahaan garam akibat impor garam, sehingga serapan garam rakyat rendah dan harganya mudah dipermainkan pemilik modal.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pamekasan, Nurul Widiastuti mengatakan informasi yang didapat dari bagian Protokol Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), rencana kedatangan Susi Pudjiastuti ke Pamekasan gagal. Padahal kehadirannya sangat diharapkan oleh para petani garam.

Menurut Nurul, pihaknya diundang dalam acara konferensi nasional di Surabaya (19/11). Dalam acara tersebut, kemungkinan besar Menteri Susi akan hadir, sehingga pihaknya akan menyampaikan aspirasi pertani garam yang pihaknya terima.

“Setelah konfernas, pada tanggal 20 sampai 22 itu juga ada acara lokakarya garam di Surabaya. Pada kesempatan itu, kami bisa menyampaikan semua persoalan petani garam, agar nasib petani garam di sini (Pamekasan) lebih baik,” katanya.

Salah satu keinginan petani garam itu adalah agar mendapatkan bantuan dalam program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar).

Pasalnya dengan bantuan pugar tahun ini berupa teknologi uli filter (TUF) dan Geomembran pada ladang garam membuat kualitas garamnya lebih baik.

Kelompok petani garam yang belum mendapatkan bantuan tersebut bisa juga mendapatkan bantuan yang sama. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

SUMRINGAH. Pencairan bantuan kompensasi BBM dalam program BLSM tahun 2013 lalu di Kantor Pos Jalan Mesigit Pamekasan

Penerima BLSM Jadi Penerima PSKS Sistem Pendistribusian Bantuan Masih Sama PAMEKASAN - Pemerintah menjanjikan kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi warga miskin melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Data penerima PSKS di Pamekasan masih menggunakan data lama atau penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahun 2013 lalu. Padahal data penerima tersebut banyak ditolak oleh kepala desa di wilayah itu, karena dianggap tidak tepat sasaran dan hanya menimbulkan kecemburuan sosial antara warga yang lebih berhak menerima bantuan berupa uang tunai tersebut.

Dalam catatan Koran Madura terdapat 4 kepala desa yang sempat menolak bantuan serupa di tahun 2013 lalu, yaitu Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan, Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, dan Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Pamekasan.

Kepala Kantor Pos Pamekasan, Ade Ahadiyat mengatakan penerima bantuan PSKS di Kabupaten

Pamekasan sebanyak 86.381 rumah tangga sasaran (RTS), yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di wilayah itu.

“Penerimanya masih sama pada program BLSM. Kami sudah siap untuk secepatnya melakukan pendistribusian, tapi kami masih berkoordinasi dengan pihak pemkab untuk sosialisasi jadwal pencairannya pada masing-masing kecamatan,” katanya.

Menurut Ade, sistem pendistribusian bantuan tersebut juga masih sama dengan sistem yang digunakan saat pendistribusian BLSM, yaitu petugas Kantor Pos mendatangi masyarakat penerima bantuan. Menurutnya, cara tersebut sebagai antisipasi terjadinya kericuhan akibat saling rebutan antara penerima.

Pada pemberian kompensasi BBM saat ini, setiap RTS akan menerima uang sebesar Rp 200 ribu per bulan, sehingga pada pencairan nanti penerima akan mendapatkan Rp 400 ribu untuk 2 bulan, yaitu November dan Desember.

“Desa atau kelurahan yang dekat dengan kantor pos, kami cairkan di kantor pos. Kalau yang jauh nanti kami akan datangi ke desanya. Kami berharap pada tanggal 21 November sudah bisa mulai mendistribusikan. Minimal di Kecamatan Kota,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Ka-

bupaten (Sekkab) Pamekasan, Alwi Beiq mengatakan pihaknya akan mengumpulkan para camat untuk melakukan sosialisasi jadwal yang telah ditentukan pihak kantor pos. Sebab yang lebih tahu kondisi di bawah adalah camat yang bersangkutan, termasuk soal lokasi pendistribusian bantuan tersebut.

Diakuinya bantuan sosial seperti ini rawan terjadi aksi pemotongan. Pihaknya berharap hendaknya penerima bantuan berani melaporkan kejadian itu, baik kepada pihak kecamatan, maupun ke kepolisian.

“Malam nanti (18/11) kami masih akan mengumpulkan semua camat, agar jadwal itu bisa segera diterima desa. Kami berharap tidak ada pemotongan yang dilakukan oknum tertentu, tapi kalau itu terjadi, penerima segera melaporkan hal itu,” kata Alwi. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

HIV/AIDS Merebak di Gerbang Salam 27 Warga Positif Terjangkit dan 2 Penderita Meninggal Dunia PAMEKASAN - Virus mematikan yang belum didapati obatnya, yaitu Human Immonodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) sudah merebak di Pamekasan. Terbukti saat ini terdata 27 warga Pamekasan sudah positif terjangkit HIV/AIDS. Para penderita dalam pengawasan ketat Dinkes Pamekasan. Upaya ini dilakukan agar tidak menulari warga Pamekasan lainnya. Sedangkan dua penderita lainnya sudah meninggal dunia, kata Bupati Pamekasan Achmad Syafii kemarin (18/21).

Dirinya mendapatkan angka ini dari hasil pendataan terbaru Dinkes Pamekasan. Sedangkan Dinkes mendapatkan data tersebut dari Puskesmas-Puskesmas dan dari RSUD dr Slamet Martodirdjo. Diakuinya tidak menutup kemungkinan masih ada penderita lain yang belum terdata.

Namun Syafii berharap angka

penderita HIV/AIDS ini minim di Pamekasan.

Meski demikian, Syafii mengungkapkan para penderita terjangkit virus tersebut bukan di Pamekasan. Tapi mereka terjangkit di luar Pamekasan, yaitu di kota atau kabupaten lain, saat mereka merantau. Setelah terinfeksi, mereka pulang kembali

Pamekasan. Mereka pun masih terdaftar sebagai Penduduk Pamekasan.

“Sebagian besar dari para penderita itu sebelumnya bekerja keluar kota. Seperti ke Bali dan Jakarta. Mereka terjangkit di sana,” ucap Syafii.

Syafii menerangkan ada di antara mereka yang tertular akibat penggunaan narkoba. Tertular dari penderita sebelumnya karena pergaulan bebas dan seks bebas.

Ada juga yang tertular karena jarum suntik yang dipakai berulangulang beda orang, juga silet cukur yang dipakai bergantian.

Langkah yang diambil Pemkab terhadap para penderita dengan memberikan pembinaan dan pengertian tentang penyakit yang dideritanya itu. Pemkab juga telah menggandeng Badan Narkotika Kabupaten (BNK)

untuk ikut terlibat aktif dalam pembinaan terhadap penderita HIV/AIDS di Pamekasan. Dalam pencegahan dan mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di masyarakat, BNK dipimpin langsung Wabup Pamekasan Khalil Asyari.

Sementara menurut Kepala Dinkes Pamekasan, Moh. Ismail Bey, sepanjang 2014 di antara para penderita itu, terdapat dua orang dilaporkan telah meninggal dunia. Rata-rata masih dalam usia produktif, yaitu masih di bawah usia 40 tahun.

Pihaknya mengakui peredaran penyakit mematikan ini sulit dikendalikan karena penularannya sangat mudah. Orang yang tidak pernah berinteraksi dengan penderita secara langsung, bisa juga tertular. Seperti melalui perantara benda yang dipakai

secara bergantian. Apalagi yang berinteraksi secara langsung, melalui pergaulan bebas. Karena itu pihaknya meminta warga Pamekasan di mana pun berada, apakah ada di dalam Pamekasan atau di luar Pamekasan, sebaiknya menjaga pergaulannya demi menjaga keselamatan masing-masing dari penularan HIV/AIDS. “Kita semua saling menjaga saja. Bila menemukan warga atau keluarga yang sudah terinfeksi, segera melapor ke puskesmas, rumah sakit, atau Dinkes. Agar bisa segera dicegah untuk tidak menular ke warga atau keluarga lainnya. Tidak usah malu. Ini demi menjaga keberlangsungan hidup saudara-saudara kita lainnya, yang ada di sekitar kita,” tukas Ismail Bey. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

itu, namun pelaksanaan lelang proyek tetap menjadi kewenangan ULP Pemkab Pamekasan.

Saat ini proyek tersebut sedang berlangsung dan diperkirakan akan selesai akhir tahun 2014.

“Saya pikir ini aksi yang bagus, karena untuk mengawasi

pelaksanaan proyek supaya tidak ada praktik korupsi dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Sekarang proyeknya sedang berlangsung sebagai langkah untuk penanganan pasca bencana banjir perkotaan,” katanya. =ALI SYAHRONI/RAH

PROYEK PENANGANAN BANJIR

Demo Diwarnai Aksi Tutup Mulut PAMEKASAN – Sejumlah aktivis di Pamekasan melakukan unjuk rasa ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dengan aksi tutup mulut pada hari Selasa (18/11). Mereka mempertanyakan penanganan banjir di wilayah tersebut. Dalam demo itu dilakukan dengan aksi tutup mulut.

Pelaksana proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melakukan perbaikan sejumlah bronjong sungai dan saluran pembuangan air dengan nilai Rp 10 miliar ditengara ada yang janggal Salah satunya, Sertifikat Badan Usaha (SBU) milik pelaksananya tidak diperbaharui alias out of date. SBU milik PT Pembangunan Makmur Santoso selaku pemenang tender itu mengerjakan 6 paket pembangunan bronjong dan 1 paket perbaikan saluran pembuangan air.

Pembangunan bronjong di antaranya terdapat di sungai yang melintasi Kelurahan Kangenan, Patemon, Jungcangcang, belakang Gor Jungcangcang, Gladak Anyar, dan Bugih.

Sementara pembangunan saluran pembuangan air berupa pemasangan box cluvert dilakukan di Kelurahan Barurambat, tepatnya di Jalan Jokotole Pamekasan.

Peserta demonstrasi yang sedang melakukan aksi tutup

mulut itu tidak mau diwawancarai. Mereka hanya membagikan selebaran yang berisi tentang pernyataan sikap dan tujuan melakukan aksi tersebut. Mereka juga mengancam akan melaporkan masalah itu ke Kejaksaan karena dinilai sarat dengan praktik persekongkolan.

Selain itu, mereka mendesak agar pihak DPRD Pamekasan mempertanyakan sinkronisasi program yang bersumber dari APBN itu. Mereka juga meminta kepada Bupati Pamekasan memperhatikan masalah tersebut dan meminta aparat penegak hukum untuk segera memeriksa pejabat yang diduga telah melakukan rekayasa lelang.

Aksi tersebut didorong atas kekecewaan mereka setelah mempertanyakan masalah itu kepada Kabag Pembangunan Basri Yulianto, selaku penanggung jawab Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Pamekasan. Sebab lelang tersebut dianggap sah karena menggunakan sistem gugur setelah proses kualifikasi, sehingga dengan SBU mati pun bisa mengajukan lelang.

Sementara itu, Kepala BPBD Pamekasan, Budi Irianto mengatakan pihaknya berterima kasih atas koreksi tersebut. Sebab menurutnya masih ada pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap proyek yang anggaran-

nya bersumber dari APBN itu.

Mengenai masalah pelelangan, Budi enggan menjawab dengan alasan bukan menjadi kewenangannya.

Kendati sebagai penerima anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488| TAHUN III

I

SEBELUM TERBIT PERGUB

Dishubkominfo Larang MPU Naikkan Tarif

Polisi berjaga-jaga di SPBU yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Selasa (18/11). Sementara petugas SPBU hanya duduk santai menanti pengisi bahan bakar. Pada hari pertama pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, pengisi bahan bakar sepi karena sebagian pengendara telah mengisi BBM pada Senin malam sebelum pukul 00.00. (Berita terkait Hal. B)

Kecewa BBM Naik Mahasiswa Sandera Mobil Tangki Pertamina PAMEKASAN - Kecewa terhadap sikap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang tetap menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), aktivis mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan, Selasa,(18/11) menyandera mobil tangki Pertamina yang tengah melintas di Jalan Raya Panglegur, Pamekasan.

Mobil tangki yang mengangkut premium tersebut dihentikan paksa oleh mahasiswa. Setelah menyandera aktivis ini langsung naik ke atas tangki Pertamina dan berorasi di atas tangki menyuarakan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Setelah 15 menit berorasi akhirnya polisi meminta mahasiswa untuk segera turun dari mobil tangki dan meminta agar mobil Pertamina tersebut dilepas untuk kembali mengirimkan premium ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pamekasan.

Pada saat yang bersamaan, aktivis ini juga memblokade jalan pertigaan Jalan Raya Cegug, pintu masuk Bus AKDP ataupun AKAP ke Terminal Ronggosukowati, Pamekasan.

Tidak hanya blokade jalan,

mahasiswa juga membakar ban mobil bekas di tengah-tengah jalan raya. Asap pun mengepul dan mengganggu pengguna jalan yang tengah melintas di kawasan tersebut dan mengakibatkan kemacetan. Polisi berusaha untuk mengalihkan beberapa jalur, sambil berusaha menghalau mahasiswa ke pinggir jalan, agar tidak terjadi kemacetan yang cukup panjang.

Koordinator aksi, Musfikul Khoir menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintahan Jokowi-JK, karena telah menaikkan harga BBM. Akibatnya, harga seluruh kebutuhan pokok melambung tinggi. Sementara pendapatan masyarakat semakin hari, semakin berkurang. “Jokowi yang katanya pro rakyat kecil, wong cilik ternyata tidak terbukti. Sebaliknya pemerintahan Jokowi tidak mempedulikan rakyat kecil, buktinya tetap

menaikkan BBM,� ungkapnya saat berorasi di atas tangki Pertamina.

Menurut Musfik, seharusnya Jokowi lebih gencar melawan mafia perminyakan di Indonesia.

Bukan justru sebaliknya menaikkan harga BBM. Sehingga kesannya Jokowi melindungi mafia perminyakan ketimbang masyarakat kecil.

Musfik berharap sekalipun BBM naik, pemerintah minimal mampu mencegah terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok.

Dengan cara menyediakan stok sembako sebanyak-banyaknya dan rajin menggelar pasar murah sehingga harga sembako tetap stabil.

Sebelumnya, aksi serupa menolak kenaikan harga BBM juga dilakukan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pamekasan dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang melakukan aksi demonstrasi ke Gedung DPRD Pamekasan. Aksi ini nyaris bentrok dengan aparat kepolisian di wilayah itu. Penyebabnya anggota DPRD Pamekasan enggan menemui peserta aksi. Sehingga mahasiswa mulai bersikap beringas. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkab Pamekasan melarang seluruh Mobil Penumpang Umum (MPU) baik bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) ataupun Bus Mini jurusan Pamekasan-Sumenep ataupun Pamekasan-Kamal menaikkan tarif, sebelum terbit Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur tentang perubahan tarif setelah kenaikan harga BBM. Kepala Dishubkominfo Pamekasan, Moh. Zakir Melalui Bidang Perhubungan Darat, Dishubkominfo Pamekasan, Aziz Jamil mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari Gubernur Jawa Timur, tentang kenaikan tarif MPU, sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Dengan demikian, seluruh sopir MPU dilarang menaikkan tarif, sebelum terbit aturan baru. Jika pada akhirnya pergub tersebut terbit, maka pihaknya akan segera mensosialisasikan kepada sopir MPU. Sekalipun demikian, Dishubkominfo Pemkab Pamekasan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pemilik MPU yang menaikkan tarifnya.

Sebab kewenangan memberikan sanksi, sepenuhnya dari Dishub dan LLAJ Jawa Timur. Semen-

tara Dishubkominfo Pamekasan hanya berhak mengarahkan dan mensosialisasikan pergub dimaksud.

Salah satu sopir Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Slamet mengaku belum berani menaikkan tarif, sekalipun sudah ada kenaikan harga BBM. Alasanya, belum ada aturan yang memperbolehkan untuk menaikkan tarif MPU. Tarif untuk PamekasanSurabaya, kelas ekonomi masih berkisar Rp 30 ribu. Sementara untuk kelas eksekutif ataupun patas Rp42 ribu. Harga tersebut merupakan harga lama dan belum ada kenaikan.

Hafil, salah satu sopir MPU, mengaku sudah mulai menaikkan tarif. Kenaikan hanya berkisar antara Rp1000 hingga Rp 2000. Untuk jurusan Pamekasan-Kamal harga semula Rp 14 ribu, kini mengalami kenaikan menjadi Rp 15 Ribu. Sementara untuk Pamekasan-Sumenep, harga sebelumnya Rp10.000 kini naik menjadi Rp11 ribu hingga Rp12 ribu.

Kenaikan tarif tersebut dipicu akibat naiknya harga BBM. Sehingga dirinya harus menyesuaikan dengan harga BBM yang ada dan setoran yang harus diberikan kepada pemilik MPU. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PROTES. Sejumlah sopir MPU saat melakukan aksi mogok menolak larangan MPU masuk kota.

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

RABU 19 NOVEMBER 2014 No. 0488 | TAHUN III

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

MADURA

DKPP Setengah Hati Kembangkan PPI SAMPANG - Keberadaan pelabuhan tempat pelelangan ikan di Dusun Lebbek, Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, kondisinya sangat memprihatinkan, Selasa (18/11).

Beberapa fasilitas seperti atap dan plengsengan yang berada di sekitarnya sudah ambruk. Padahal, PPI di wilayah pantura sangat dibutuhkan para nelayan untuk dijadikan tempat berjualan hasil tangkapannya.

Moh Saleh (45), nelayan asal Dusun Lebbek Ketapang Barat saat ditemui di lokasi PPI, mengungkapkan, kondisi PPI Ketapang sudah lama rusak parah. Menurutnya, PPI itu hampir lima tahun tak terjamah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.

Selain itu, Saleh menuturkan, PPI di daerahnya sangat membu-

tuhkan renovasi, bahkan dirinya menginginkan adanya pembangunan gedung baru untuk keperluan para nelayan yang ada di pantura.

“Kurang lebih lima tahun yang lalu PPI ini direhab, tapi hanya sebagian saja. Padahal para nelayan di sini membutuhkan bangunan yang lebih besar dan tangkis laut yang bisa dijadikan tempat berlabuh oleh para nelayan. Namun kenyataannya, Pemkab hanya setengah hati memberikan bantuan,” ujarnya, Selasa (18/11).

Hal senada juga diungkapkan Simo (50), nelayan lainnya saat

berada di lokasi PPI. Simo mengeluhkan kerusakan tangkis laut PPI Ketapang. Sebab, menurutnya, kerusakan tersebut sangat membahayakan, baik pengguna PPI maupun gedung PPI sendiri.

Menurutnya, ombak di pantai utara lebih besar dari pantai lainnya sehingga dapat merusak apa pun, tak terkecuali tangkis laut yang kualitasnya kurang bagus.

“Atap PPI yang rusak itu akibat terjangan angin saat angin dari barat,” paparnya.

Selain itu, bangunan PPI kurang memadai, sebab ketika para nelayan tengah mendapatkan hasil tangkapa ikan, maka pengguna PPI harus berdesakan.

“Jadi saya berharap kepada Pemkab untuk selalu memperhatikan keperluan masyarakat untuk membantu menunjang kehidapan para nelayan pantura,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Ke-

lautan) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang Mahfud menjelaskan, status PPI di Ketapang merupakan pemberian dari aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, dikatakan bahwa lokasi PPI Ketapang sangat tidak memungkinkan jika dilakukan pengembangan terutama untuk dibangun PPI yang lebih besar.

Sebab menurutnya, lokasi PPI di Ketapang berdekatan dengan pemukiman warga.

“Kami sudah lakukan perbaikan, tapi hanya sebatas perbaikan tangkis laut saja. Tahun 2009 lalu, kami sudah lakukan pembenahan pada lantai, plengsengan, dan atap PPI dengan anggaran Rp 200 juta. Akan tetapi untuk dilakukan pengembangan itu tidak memungkinkan, sebab akses jalan PPI di Ketapang sangat tidak mendukung,” tuturnya.

J

mohammad muhlis/ koran madura

RUSAK. Warga menunjukkan kondisi tempat pelelangan ikan di wilayah pantura, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Selasa (18/11).

Ketika ditanya langkah ke depannya dari DKPP, Mahfud menjelaskan bahwa alternatif untuk pengembangan PPI di Ketapang yaitu adanya relokasi seperti di daerah Rabiyen, Ketapang Barat, dan Ketapang Timur.

Akan tetapi, pihaknya tidak bisa memastikan kapan realisasi reloaksi PPI tersebut. Sebab menurutnya, untuk melakukan relokasi membutuhkan anggaran yang lebih besar dan perencanaan yang matang.

“Tahun 2013 lalu, kami sudah ajukan ke pemerintah pusat, namun sampai sejauh ini masih belum ada tanggapan. Jadi untuk tahun 2015 nanti pihak DKPP masih belum bisa menyentuh PPI Ketapang, karena DKPP masih mempunyai tanggungan lain yaitu lebih memfokuskan pada pengerjaan PPI di Camplong,” dalihnya. =MOHAMMAD MUHLIS

Sampang

KORAN MADURA

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

Polisi-TNI Bantu Korban Bencana Alam Sampang - Anggota polisi dari Polsek Jrengik, Kabupaten Sampang, dan anggota TNI dari Koramil setempat, Selasa (18/11), bergotong royong membantu memperbaiki rumah warga yang menjadi korban bencana alam puting beliung, Senin (17/11).

Mereka membantu memperbaiki genteng dan peralatan bangunan rumah yang berantakan akibat musibah angin puting beliung. Rumah warga yang dibantu polisi dan TNI ini adalah rumah Yoyon, warga Dusun Nyiburan, Desa Penyepen, Kecamatan Jrengik.

“Kalau polisi dan prajurit TNI ini kan tidak punya dana operasional untuk membantu korban.

Jadi satu-satunya cara adalah membantu dengan tenaga,”

AKP Harifi

Kapolsek Jrengik

“Kalau polisi dan prajurit TNI ini kan tidak punya dana operasional untuk membantu korban.

Jadi satu-satunya cara adalah membantu dengan tenaga,” kata Kapolsek Jrengik AKP Harifi.

Angin kencang diserta hujan deras menimpa Desa Panyepen,

Kecamatan Jrengik, Sampang, Senin (17/11) dan menyebabkan sebuah pohon besar tumbang hingga menimpa rumah warga di Dusun Nyiburan di desa itu.

Kapolsek menuturkan, pohon besar yang tumbang awalnya menimpa kabel listrik, tapi karena kabelnya tidak kuat, pohon langsung roboh ke rumah warga hingga rumah itu ambruk dan nyaris rata dengan tanah.

Saat kejadian, keluarga Yoyon, yakni istri dan anaknya memang berada di dalam rumah, akan tetapi keduanya berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan akibat tertimpa material bangunan.

“Kemarin mereka langsung dilarikan ke puskesmas terdekat dan sudah mendapatkan perawatan medis,” tuturnya.

Angin puting beliung yang terjadi di Kecamatan Jrengik, Sampang itu merupakan kali kedua dalam sepekan terakhir ini.

Sebelumnya pada tanggal 13 November 2014, hujan deras disertai angin kencang juga terjadi di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

Akibat kejadian itu, sebanyak tiga bangunan milik warga setempat roboh.

Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Sampang masih melakukan pendataan kerugian material akibat musibah angin puting beliung yang terjadi di dua desa itu. =ABD AZIZ/ANT

Punya Barang Mau Dijual?

Raperda APBD 2015 Salin-Tempel?

SAMPANG – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sampang menunda pertemuan dengan eksekutif untuk membahas draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Isi draf raperda itu ditengarai salin-tempel (copy-paste).

Demikian disampaikan Anggota Bamus DPRD Sampang Abdul Mannan Ali, Selasa (18/11).

Menurutnya, draf R-APBD 2015 ketika ditelaah tidak ada bedanya dengan R-APBD tahun sebelumnya, sehingga anggota sepakat menunda jadwal pembahasan dan rapat pertemuan dengan eksekutif. ”Draf itu tampak seperti salinan, maka anggota Bamus sepakat menunda rapat pertemuan dengan eksekutif,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (18/11).

Untuk memastikan apakah R-APBD itu memang salin-tempel, pihaknya masih ingin mengkaji secara bersama-sama di internal Bamus. Setelah itu akan mengambil sikap tegas. ”Kami ingin berhati-hati dalam menelaah draf Raperda APBD 2015 ini, jika memang nantinya draf yang masuk benar adanya copy paste, dengan tegas kita akan kembalikan untuk di-

PASANG IKLANNYA DISINI!

mohammad muhlis/koran madura

BAKTI SOSIAL

K

PAJANG. Salah satu draf Raperda tahun 2015 yang diperlihatkan, Selasa (18/11).

revisi,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adima mengatakan, dari sekian program di draf R-APBD tidak mengalami perubahan dari draf R-APBD tahun sebelumnya. Ia mencontohkan di Dinas Pendidikan, semua PU, Dinas Kesehatan, dan SKPD lainnya.

Draf yang masuk program SKPD tersebut hampir mirip bahkan seperti salinan.

”Jika memang draf yang masuk bukan salinan, tentu ada program yang dikembangkan atau ada program yang tidak dilanjutkan. Namun kalau draf sekarang ketika dibandingkan dengan draf sebelumnya hampir sama dan bahkan menyerupai. Untuk itu kami tegaskan sebelum dibahas agar dilakukan revisi dan evaluasi,” terangnya kepada awak media. =MOHAMMAD MUHLIS

Untuk Pemasangan Iklan Display Atau Advertorial di

KORAN MADURA Dapat Menghubungi BAGIAN IKLAN

KORAN MADURA

HUBUNGI 03286770024

HOTLINE: 0328-6770024 EMAIL: koranmadura@gmail.com

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

KEKERASAN

Wartawan Sebaiknya Gunakan Pengenal SAMPANG - Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho Sugianto saat diminta tanggapan mengenai kekerasan terhadap jurnalistik di Makassar mengimbau kepada semua awak media, terutama para jurnalis yang ada di Kabupaten Sampang hendaknya selalu memakai kartu pengenal (ID card) untuk menghindari kejadian serupa.

Menurutnya, penganiayaan kepada wartawan yang terjadi di Makassar, kemungkinan para personel kepolisian masih belum mengenali wajah-wajah para jurnalis. Oleh sebab itu, dengan pemakaian kartu pengenal dapat menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

“Mungkin karena rekan-rekan wartawan memakai pakaian premanan dan juga berada di tengah-tengan para demonstran untuk mengambil gambar, pas ketika ada bentrok ya jadi ikut kena dari aparat,” duganya.

Ia mengimbau kepada para wartawan ketika melakukan peliputan, terutama ketika ada aksi unjuk rasa hendaknya menggunakan ID card. “Sehingga saat terjadi suasana genting kejadian yang tidak diinginkan bisa terhindarkan,” ucapnya kepada awak media, Selasa (18/11).

Ketika ditanya adakah jaminan terhadap keselamatan awak media saat meliput aksi demonstrasi, dirinya mengaku tidak bisa memastikan karena jumlah wartawan banyak, aparat yang bertugas juga banyak.

“Kalau jaminan keselamatan saya rasa sulit. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada wartawan hendaknya selalu memakai ID card, dan kalau bisa gunakan kamera yang bisa shoot dari jauh. Dan saya rasa polisi tidak bermusuhan dengan wartawan karena media merupakan mitra yang harus dijaga sebagai penyampai informasi kepada masyarakat,” tegasnya. =MOHAMMAD MUHLIS

HIMBAU. Kapolres Sampang AKBP Yudo Nugroho Sugianto saat diwawancarai terkait kekerasan terhadap jurnalis di Makassar, Selasa (18/11)

DARI JAUH. Pejalan kaki melintas di depan kantor PDAM di Jl Rajawali Kota Sampang, beberapa waktu lalu

Ketua Dewan: PDAM Penyakit Pemkab SAMPANG - Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sampang, terus menuai sorotan, baik dari pelanggan, LSM, bahkan juga dari dewan. Meski demikian, sorotan yang dihujamkan kepada BUMD itu hanya tampak seperti kritikan yang masuk dari telinga sebelah kanan kemudian keluar dari telinga sebelah kiri.

Hal itu dikarenakan sampai sejauh ini pihak PDAM masih belum ada perubahan yang mengarah pada perbaikan kinerjanya. Selain itu, informasinya, pihak PDAM hingga saat ini belum bisa memberi kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang menjadi gerah dan angkat bicara.

Ketua DPRD Kabupaten Sampang Imam Ubaidilah mengkritik keras terhadap salah satu BUMD milik Pemerintah Daerah Sampang ini. Menurutnya, PDAM merupakan penyakit kronis ditubuh Pemerintah Daerah, karena setiap tahun hanya menyedot anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sementara pendapatannya minim.

“PDAM itu hanya seperti penyakit saja di Pemerintah Kabupaten Sampang. Karena selama ini tidak pernah dengar jika PDAM itu mendapatkan laba yang jelas di PAD kita. Yang ada itu hanya setiap tahun pemerintah selalu menambah anggaran ke PDAM,” kritiknya kepada awak media, Selasa (18/11).

Bahkan Imam menyarankan agar Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi dan penanganan PDAM diserahkan kepada pihak ketiga agar mampu meningkatkan PAD Sampang.

“Jika ada mitra kerja pemerintah

daerah yang sanggup mengelola PDAM, ya lebih baik dipihakketigakan supaya pemerintah daerah mendapatkan PAD. Dan seharusnya pemerintah dalam hal ini Bupati Sampang jeli karena BUMD itu tidak pernah sehat, dan pemerintah harus megevaluasi Direktur PDAM (Robert Balbut),” tegasnya.

Menanggapi kritik keras tersebut, Direktur PDAM Sampang Robert Balbut menyatakan tidak keberatan karena kondisi yang ada memang benar adanya.

Dijelaskannya, minimnya pendapatan PDAM sendiri diakibatkan banyak hal, salah satunya banyaknya kebocoran pipa hingga minimnya sumber air sehingga sumplai ke pelanggan tidak maksimal. ”Itu hak dewan dalam menilai, kami akui memang ada sebagian yang perlu pembenahan, salah satunya pipa yang bocor. Ya dimaklumi saja karena pipa yang banyak bocor saat ini merupakan pipa peninggalan Belanda,”ucapnya.

Robert mengatakan, PDAM bukanlah perusahan yang mengacu pada profit oriented melainkan lebih menekankan pada pelayanan. Selain itu dia menegaskan jika salah satu faktor rendahnya PAD juga terkait tarif yang dinilai paling rendah di antara PDAM yang ada di Madura. ”Sejauh ini kami belum berani menaikkan tarif PDAM, karena bagi kami PDAM

Sampang tidak hanya menekankan pada keuntungan tapi pada pelayanan. Namun perlu diketahui kami sudah rutin menyetor PAD ke Pemkab setiap tahunnya,” terangnya.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2013, PDAM Sampang menanggung tunggakan cicilan hutang ke Pemkab Sampang. Tercatat sampai saat ini PDAM mempunyai bunga pinjaman atas kesepatakan bersama antara Bupati Sampang dengan Direktur PDAM nomor 116/634.013/2003-856/ PDAM/2003 Tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp 250.000.000 dalam jangka waktu 10 Tahun dengan bunga 10 persen dan jatuh tempo pada Desember 2013.

Namun kenyataannya PDAM hanya mampu menyicil bunga 7 bulan Rp 14.533.333, setelah itu PDAM tidak lagi membayar, sehingga bunga pinjaman atas kesepatakan itu PDAM mempunyai tunggakan Rp 237.500.000.

Pada tahun berikutnya, PDAM kembali mendapat dana pinjaman, sesuai kesepatakan bersama antara Bupati Sampang dengan Direktur PDAM Nomor 050/731/434.013/2004050/252/434.501/2004 tanggal 1 September 2004 sebesar Rp 350.020.000 dalam jangka waktu 10 tahun dengan bunga 8 persen dan jatuh tempo pada tanggal 1 Septembe 2014.

Pada kenyataan PDAM pada masa jatuh tempo sama sekali tidak pernah membayar cicilan bunga segaligus modal awal. Sehingga total bunga pinjaman atas kesepatakan itu yaitu sebesar Rp 252.230.400. =MOHAMMAD MUHLIS

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

RABU 19 NOVEMBER 2014 RABU 19 NOVEMBER 2014| |TAHUN No. 0488 |IIITAHUN III No. 0488

HARGA BBM NAIK

Warga Menyemut di SPBU BANGKALAN – Warga yang berada di Kabupaten Bangkalan memadati stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) saat pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Senin (17/11) malam hari. Warga juga mengaku kaget dengan naiknya harga Bahan BBM tersebut. Terlebih kenaikan harga BBM dari harga Rp 6.500/liter menjadi Rp 8.500/ liter dan solar dari harga Rp 5.500/liter naik menjadi Rp 7.500/liter terhitung mulai 18 November.

Pantauan Koran Madura, SPBU yang dipadati masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi, di antaranya SPBU yang berlokasi di Junok. Antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat tak terhindarkan. Bahkan antrean tersebut mencapai 500 meter. Praktis kondisi demikian, membuat arus lalu lintas menjadi tersendat. Apalagi jalan di SPBU Junok merupakan akses utama menuju kota Bangkalan.

Pengemudi kendaraan roda empat dan roda dua harus rela mengantre cukup lama untuk membeli BBM bersubsidi jenis premium. Mereka tampak bersabar dan berjejer menunggu petugas SPBU melayani mereka.

Ada juga yang merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut.

Sebab antrean sampai meluber dan menyebabkan kemacetan di jalan.

“Saya kaget tadi waktu lihat TV katanya BBM mau naik jam 24.00 WIB. Makanya saya langsung pergi ke pom bensin biar full sebelum naik,” ucap Rahman (30) warga Kelurahan Pangeranan.

Agar tidak mengganggu kendaraan lain yang melintas, setidaknya 20 petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bangkalan, langsung mengurai kendaraan. Petugas nampak sibuk mengatur kendaraan yang sangat membeludak. Bahkan petugas yang berpakaian preman juga turut membantu mengatur lalu lintas.

“Tidak ada pilihan lain, Mas, selain mengantre. Kalau beli pas naik kan beda, kalau sekarang bisa langsung isi full. Keluarga semua tak suruh antre,” terang Andi (29) warga Socah. = DONI HERIYANTO/RAH

MENOLAK. Para aktivis GMNI bertelanjang dada sebagai bentuk protes terhadap kebijakan menaikkan harga BBM, Selasa (18/11).

doni heriyanto/koran madura

GMNI Aksi Telanjang Dada Tolak dan Batalkan Kenaikan BBM! BANGKALAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam barisan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bangkalan menggelar aksi unjuk rasa dengan bertelanjang dada. Mereka dengan tegas menolak keputusan Presiden RI, Joko Widodo, yang menaikkan harga BBM subsidi. Selain berorasi, mereka memblokade jalan dan melakukan aksi teaterikal dan membakar ban bekas, sebagai sikap protes terhadap kebijakan yang dinilai semakin menyengsarakan rakyat.

Dalam orasinya, Ketua DPC GMNI Bangkalan, Divo Kurniawan Jayadi mengatakan kenaikan harga BBM semakin membuat rakyat gelisah dan menjerit. Sebab, dalam situasi seperti ini rakyat tak hentihentinya dipukul dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kian menghimpit dan dengan penderitaan yang berlipat-lipat.

Kebijakan pemerintah tersebut, tentu saja akan menyebabkan

rakyat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup seharihari.

"Keputasan Presiden yang resmi menaikkan harga BBM harus segera dicabut, karena akan menyengsarakan rakyat," ujar Divo Kurniawan.

Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Wahidi menambahkan, alasan negara menaikkan harga BBM sangatlah tidak tepat.

Apalagi alasan pembenaran yang

dilakukan pemerintah dengan mengalokasikan subsidi ke bidang kesehatan dan pendidikan hanyalah omong kosong dan pembodohan.

"Pemerintah dengan berbagai alasan untuk tetap menjalankan kebijakan yang menindas rakyat, maka kami menyatakan sikap menolak dan batalkan keputusan presiden," teriak Wahidi.

Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari petugas polres Bangkalan. Terlebih mereka melakukan aksi teaterikal dan membakar ban di samping Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Selain itu, mereka memblokade jalan dan menggalang dukungan masyarakat dengan membubuhkan tanda tangan sikap penolakan di atas banner yang telah disediakan.

Setelah puas berorasi di jalanan, mereka bergerak menuju

kantor DPRD setempat untuk menyampaikan aspirasinya.

Setelah sampai di kantor dewan, mereka mendesak ketua DPRD segera keluar menemui mereka.

Namun pimpinan tidak ada di tempat. Massa GMNI tidak percaya begitu saja, mereka berniat melakukan sweeping, namun dihalangi oleh petugas dan salah satu unsur pimpinan yang mencoba menemui mereka.

Situasi sempat memanas, lantaran Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Abd Latif Amin Imron dan salah satu anggota dewan dari partai Gerindra, Kholifi bersikap tidak layaknya sebagai anggota perwakilan rakyat yang terhormat. Keduanya, nampak emosi karena massa GMNI tidak percaya jika pimpinan tidak ada.

Patut disesalkan, kedua wakil rakyat ini melontarkan kata-kata kasar yang tak sepatutnya diucapkan. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

JALAN KEMBAR AKSES MARTAJAZAH

Pemilik Tanah Masih Belum Bisa Melepas Hak Milik

moh ridwan/koran madura

SERAHKAN. Simbolisasi rapor merah yang diberikan oleh gabungan LSM dan OKP kepada Kajari Bangkalan.

Kajari Bantah Pernyataan Mandul Wartawan Dituding Adu Domba dengan LSM BANGKALAN - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangkalan, Joeli Sulistyanto membantah pernyataan yang pernah disampaikan pada acara temu wartawan di pendopo Agung Bangkalan, Rabu lalu (12/11). Dirinya mengaku tidak pernah melontarkan apa yang ditulis di media cetak. Bahkan dirinya merasa diadu antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan dirinya.

"Gak ada kata-kata mandul itu. Boleh cek di rekaman gak ada kata-kata mandul. Yang saya bilang, selama saya disini jarang menerima berkas dari LSM. Bukan mandul. Jadi saya ini diadu dengan LSM," kelitnya di hadapan awak media.

Dirinya berdalih, apa yang disampaikan pada kegiatan lalu mempunyai maksud agar LSM ini banyak memberikan masukanmasukan terhadap institusinya.

Mengenai desakan mundur yang diminta oleh massa, dirinya mengaku hal itu merupakan kewenangan Kejaksaan Agung.

"Laporan itu jarang, kalau di Palembang itu tiap hari. Kemarin saya bilang gak ada kata-kata mandul. Maksud saya untuk merangkul LSM supaya mau kerjasama dengan kita," ujarnya.

Sementara itu, desakan Kajari mundur terus mencuat dari gabungan LSM dan Organisasi Kepemudaan (OKP). Sebab pernyataan yang diungkapkan di depan publik menyakiti para aktivis di Bangkalan. Dua hari lembaga yang berlogo timbangan tersebut diduduki oleh massa. Para demonstran mendesak agar Kajari segera hengkang dari Bumi Bang-

kalan.

"Kajari harus mundur, kita buktikan siapa yang mandul. Ada 9 kasus yang telah dilaporkan tapi semuanya mangkrak," kata korlap aksi Nanang Hidayat.

Selain itu, massa memberikan rapor merah kepada Kajari sebagai simbol atas peranannya di Bangkalan yang telah gagal dalam menuntaskan kasus. Mereka menyebut banyak kasus yang mangkrak. Bahkan mereka mengancam akan menduduki Kejati jika permintaan mereka tidak diindahkan melalui pesan yang telah dikirim melalui faksimili ke Kejati Jatim.

"Setelah disepakati, kami akan mengirimkan perwakilan ke Kejati Provinsi Jatim besok (hari ini, red). Kita juga akan mengirimkan pesan ke Kejaksaan Agung agar mencopot Kajari," kata Syukur, Direktur Madura Coruption Watch (MCW) yang juga berada di lokasi. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Pembangunan jalan kembar akses menuju Martajazah diperkirakan akan mengalami hambatan dalam waktu yang cukup lama, sebab hingga detik ini pemilik tanah belum juga menerima harga yang ditentukan oleh aprisial.

Padahal, proses konsinyasi sudah dilakukan ke pengadilan oleh pemkab Bangkalan selaku pembeli tanah. Namun, pemilik tanah, H Yasin belum juga menerima harga yang ditawarkan karena dinilai masih separuh harga dari harga pasaran.

Dalam pembangunan jalan tersebut sempat ada penghadangan oleh pihak pemilik tanah. Lahan seluas 3.982 meter persegi itu tidak boleh dibangun sebelum adanya kesepakatan. Sebab jika diteruskan, pemilik menilai itu melanggar hukum. Termasuk pemilik akan menggugat proses konsinyasi yang telah dilakukan untuk menemukan harga.

"Saya juga hadang para pekerja di lokasi, karena masuk tanah saya. Sebab permasalahannya masih belum beres.

Proses konsinyasi itu masih belum titik, karena masih ada sidang. Belum sidang saja, ini sudah mau dikerjakan lahannya. Bisa ke arah pengrusakan.

Jadi saya akan menuntut secara hukum pengrusakan dan penyerobotan," kata Pemilik tanah, H Yasin saat dikonfirmasi Koran Madura, kemarin (18/11).

Permasalahan yang terjadi selama ini, antara penjual (H Yasin) dan pembeli (Pemkab Bangkalan) belum ada kata kesepakatan bersama, sehingga pemkab Bangkalan melakukan konsinyasi ke pengadilan dengan menitipkan uang sebesar Rp 2,059 Miliar.

Harga tersebut diakui sudah berdasarkan ketentuan aprisial.

Tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum dan dibangun jalan kembar menuju pasarean Martajazah.

"Antara penjual dan pembeli belum ada titik temu. Sebab, ini merupakan jual beli yang tidak ada kesepakatan. Negara ini menganut asas hukum, oleh karena itu akan di bawa ke jalur hukum supaya juru adil yang akan menyelesaikan nantinya," ungkapnya.

Dirinya mengaku belum mau nerima harga konsinyasi tersebut, karena masih separuh harga. Menurutnya, belum apa-apa tanah tersebut sudah dikerjakan pekerjaan jalannya.

Tentunya hal itu harus ditemukan titik temu terlebih dahulu, karena ini belum ada kesepakatan.

"Harga yang ditawarkan pemkab Rp 2,059 Miliar. Padahal, harga pasar minimal Rp 4 miliar. Jadi masih separuh, makanya belum ada kesepakatan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala PU Bina Marga dan Pengairan Taufan Zariansyah mengaku sudah melakukan pembangunan jalan sesuai prosedur. Tanah itu sudah melalui proses konsinyasi dan diputuskan di pengadilan pada tanggal 8 Oktober. Sedangkan uang konsinyasinya sudah ada di pengadilan. Oleh karena itu, pembangunan jalan akan tetap dilanjutkan.

"Kalau pemilik meminta lebih, itu merupakan prosedurnya H Yasin. Kita sesuai prosedur yang sudah dilakukan. Uangnya sudah di pengadilan, Mas," terang Taufan. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

INFRASTRUKTUR. Jalan kembar akses menuju Martajazah yang masih belum menemui kesepakatan.

KORAN Bangkalan MADURA

Industri Lokal

Bangkalan OO

KORAN MADURA

RABU 19 NOVEMBER 2014 RABU 19 NOVEMBER 2014| |TAHUN No. 0488 |IIITAHUN III No. 0488

ali syahroni/koran madura

MENJAHIT. Jauhari (53), warga Kelurahan Bugih, Kecamatan Kota, Pamekasan, saat terampil menjahit kaos olahraga yang dipesan oleh salah satu sekolah.

Usaha Pembuatan Kaos Prospektif PAMEKASAN - Keterampilan menjahit cukup mudah untuk mendapatkannya, baik dengan sekolah di kejuruan atau melalui kursus. Hal itu terbukti banyak usaha jahit (tailor) yang tumbuh semakin banyak. Namun dari sekian banyak usaha tersebut, hanya sebagian kecil yang melakukan usaha pembuatan kaos olahraga, sehingga peluangnya masih besar.

Kondisi itu, juga didukung dengan banyaknya sekolah yang baru berdiri, karena yang menjadi target pasar pembuatan kaos adalah sekolah, yang setiap tahunnya selalu ada siswa baru yang membutuhkan kaos olahraga. Sedang di sisi lain semakin banyak sekolah itu tidak dibarengi dengan banyaknya usaha pembuatan kaos.

Hal itu yang kemudian menyadarkan Jauhari, 53, warga Kelurahan Bugih, Kecamatan Kota, Pamekasan, untuk melakukan usaha pembuatan kaos olahraga.

Sehingga Jauhari yang dulu-

nya bekerja serabutan kini fokus pada usaha yang dimulainya sejak 8 tahun lalu atau tahun 2006.

Pria yang hanya lulusan STM bangunan ini, saat ini sudah mempunyai penghasilan sekitar Rp 300 ribu per hari, dengan usaha pembuatan kaos olahraga. Padahal saat pertama kali membuka usaha tersebut Jauhari hanya berbekal pengetahuan menjahit yang didapatkannya melalui kursus dan mesin jahit manual, yang jika diperkirakan tidak akan menghabiskan modal Rp 2 juta.

Diceritakan Jauhari, awalnya

dia membuka tailor, membuat baju-baju. Tapi usahanya tidak menjanjikan. Dengan kesabarannya dan sambil bekerja serabutan, usahanya itu tetap dia kerjakan di kala ada orang yang akan menjahitkan baju. Hingga dia bertemu dengan temannya yang mempunyai lembaga pendidikan, yang memintanya untuk menjahitkan kaos olahraga.

Dengan keberanian yang tinggi dan modal pas-pasan, Jauhari berangkat ke Surabaya untuk membeli bahan kaos dengan warna yang diinginkan, dengan pesanan kaos olahraga yang tidak sampai 100 kaos itu, Jauhari berhasil menjahit kaos tersebut dengan hasil yang memuaskan.

“Sejak itu, dia (temannya) banyak membawa orang yang ingin membuat kaos olahraga.

Semakin hari semakin banyak orang yang tahu kalau saya melayani pesanan pembuatan kaos,

dengan usaha ini saya kehidupan ekonomi saya lebih baik dari sebelumnya,” kata Jauhari sambil menjahit kaos.

Saat ini, lanjut Jauhari, lembaga pendidikan yang memesan kaos olahraga pada dirinya hampir merata di pulau Madura, mulai dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Bahkan, yang paling banyak memesan kaos buatannya sekolah dari pulau Raas, Kecamatan Kangean, Sumenep.

Hingga saat ini sudah ada 5 orang yang berkerja di usahanya itu.

Dijelaskan Jauhari, bahan yang dibelinya itu ditimbang kiloan di pasar Kapasan, Surabaya.

Dalam 1 kilogram kain kaos itu harganya beragam tergantung pada jenis bahan. Bahan kaos paling murah itu Rp 50 ribu per kilogram dan paling mahal Rp 100 ribu.

Bahan-bahan kaos yang sering dia gunakan itu jenis Lu-

tto, Catton, Btn, Kh, Daivit, dan untuk pesanan jaket olahraga menggunakan bahan jenis Diadora. Dalam 1 kilogram bahan kaos itu bisa menghasilkan 2 sampai 3 kaos olahraga ukuran dewasa, sedang kalau untuk ukuran kecil atau siswa TK bisa menghasilkan 4 sampai 5 kaos.

Dalam satu setel pakaian olahraga, yang terdiri dari pakaian dan celana itu dia lepas dengan harga Rp 25 ribu sampai Rp 105 ribu, tergantung pada jenis bahan yang digunakan dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya.

“Harga satu stel pakaian olahraga anak TK itu Rp 25 ribu, SD harganya 35 ribu, sedang untuk ukuran dewasa saya patok Rp 60 ribu, tapi kalau bahannya pakai diodora atau catton harganya bisa Rp 105 ribu ukuran dewasa.

Kalau jaket harganya Rp 60 ribu, karena tanpa celana,” ungkapnya. = ALI SYAHRONI/RAH

R

KORAN MADURA

RABU 19 NOVEMBER 2014 No. 0488 | TAHUN III

RABU 19 NOVEMBER 2014 | No. 0488 | TAHUN III

P

KORAN MADURA

Airin Salsabila

Tak Ada yang Abadi

Hidup di dunia ini hanya sementara.

Tak ada yang abadi. Keabadian hanya ada di alam lain kelak setelah mati.

Karena itu tak perlu muluk-muluk dalam menjalani hidup. Cukup lakukan saja yang menjadi kewajiban hidup di dunia ini. Setelah itu pasrahkan segalanya kepada yang di atas.

H

al inilah yang mejadi renungan Airin, setiap saat. Lebih-lebih di tahun baru Islam ini (Bulan Muharram). Dengan bergantinya tahun, itu berarti hidup kita semakin pendek. Karena umur bertambah, itu artinya kematian semakin dekat. Karena itu, mumpung masih ada umur, dia semakin menggiatkan dan mengkhusyukkan diri untuk beribadah.

Menurutnya belum tentu dirinya akan disampaikan kembali pada tahun baru yang akan datang.

"Saya sadar, segalanya itu tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah komunikasi kita pada Yang Maha Kuasa," ucapnya.

Dia mengungkapkan, segala aktivitas dan profesi apa pun yang digeluti harus tetap ingat kepada Allah. Artinya sesibuk apa pun dalam bekerja, jangan sampai lupa kewajiban kita dalam

Nama

: Airin Salsabila Tetala : Pamekasan, 12 Agustus 1988 Alamat : Jalan Raya Kanginan Pamekasan Pekerjaan : Wiraswasta Hobi : Jalan-jalan

Usaha Pembuatan Kaos Prospektif Keterampilan menjahit cukup mudah untuk mendapatkannya, baik dengan sekolah di kejuruan atau melalui kursus.

Hal itu terbukti banyak usaha jahit (tailor) yang tumbuh semakin banyak.

Selengkapnya INDUSTRI LOKAL | Hal. O

beribadah. Dan dari tahun ke tahun usahakan terus ada peningkatan. Karena dari tahun ke tahun itu ajal kita semakin dekat.

Tidak salah jika sering kita mendengar kalimat bijak, Yang abadi adalah perubahan. Bahkan seringkali perubahan itu terjadi begitu cepat tidak seperti yang kita inginkan. Namun ketika kita berada dalam posisi tertekan, perubahan yang terjadi terasa sangat lambat. Sehingga banyak orang tidak sabar melampauinya lalu memangkas jalannya perubahan itu.

Dalam mengembangkan diri juga tidak terlalu sulit, asal kita mau membuka diri dan mempunyai niat. Membuka diri adalah hal yang perlu dilakukan agar kita jangan tebelenggu dalam suasana pembenaran diri, karena hal itu menghambat pemgembangan diri kita. Namun jangan terlalu dibuka, karena akan berbahaya jika tidak ada penyaringnya, kita akan salah arah jika tidak menyaring masukan yang kita terima. "Intinya, kapan pun, di mana pun, ingatlah pada mati," tukasnya. =SUKMA FIRDAUS/RAH