e Paper Koran Madura 19 November 2013

1

SELASA 19 NOVEMBER 2013 NO.0242 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

19 NOVEMBER 2013

g PAMANGGHI

Kabut Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

PERADABAN macam apa yang akan terwujud jika institusi hukum sudah kehilangan kepercayaan? Ini jelas bukan pertanyaan pesimisme namun lebih merupakan semacam alarm tentang nilai penting tertib hukum dalam proses pembangunan peradaban manusia.

Tak pelak hukum merupakan kunci utama mencapai peradaban tertinggi bagi umat manusia. Sehebat apapun kualitas intelektual komunitas manusia, lebih membuka kemungkinan terbentuk hegemoni intelektual hingga terbentuk otoritarianisme intelektual bila tanpa hukum. Pelan tapi pasti intelektualitas manusia akan membentuk piramida terbalik hingga terbentuk: keterbelakangan mayoritas yang tertindas minoritas elite intelektual.

Jika intelektualias tanpa hukum potensial menghancurkan peradaban masyarakat, bagaimana dengan kompetisi kekuasaan berbungkus demokrasi dan aktivitas keuangan? Sudah tentu lebih mengerikan.

Lihatlah pameran anarkis di Mahkamah Konstitusi belum lama ini. Sebuah warna buram mulai melumuri jagad peradaban negeri ini. Jelas ini bukan kekhawatiran “lebay” tentang masa depan peradaban negeri ini.

Apa yang terjadi di MK sejatinya merupakan isyarat buram tentang bibit anarkisme horizontal. Sebab yang berada di sana bukanlah satu dua pesakitan yang berhadapan vonnis hakim lantas bergegas masuk hotel prodeo. Yang datang ke sana adalah sekumpuDiperlukan lan harapan yang sedang tumbal berpacu mengeluarkan besar untuk keringat, uang, darah dan menghalau air mata untuk apa yang kabut ketakper- disebut manisnya kekuacayaan itu saan. Nafsu, emosi, lebih mengemuka. Dan jangan lupa, yang berkumpul di sana atas nama sebuah dukungan yang bisa ratusan, ribuan, puluhan ribu bahkan jutaan. Tentu saja, ketika ketakpuasan yang terbentuk, lalu diikuti ketidakarifan yang lebih memikirkan ambisi kekuasaan ketimbang kekhawatiran darah dan air mata menetes; yang lebih mungkin terwujud adalah konflik horizontal.

Tak salah jika Mantan Ketua MK Mahfud MD sangat “emosional” saat mendengar Ketua MK tertangkap tangan KPK. Kegelisahan dan kekhawatiran tokoh kelahiran Madura itu bukan tanpa alasan. MK -paling tidak saat ini- merupakan peradilan dengan penyelesain sengketa yang melibatkan begitu banyak pendukung. Ketakpuasan bila merebak, melibatkan begitu banyak faktor dan juga juga banyak manusia. Sangat dasyat dampaknya.

Yang ditangkap memang pribadi Ketua MK. Namun posisi Akil Mochtar jelas tak lepas dari MK sebagai institusi. Karena itu, sungguh tak mudah mengembalikan kepercayaan dari institusi penyelesaian masalah yang melibatkan banyak orang. Ketika MK sedang berada di garis lurus saja, potensi konflik akibat ketakpuasan yang melibatkan banyak orang sangat terbuka.

Apalagi ketika atmosfir ketakpercayaan membungkus setiap keputusan MK. Diperlukan tumbal besar untuk menghalau kabut ketakpercayaan itu, jika bangsa ini tak ingin terjebak konflik berkepanjangan. =

Inggris

Bertekad Kalahkan

Jerman

ant/widodo s. jusuf

ISLAH KASUS SAMPANG. Sejumlah anggota Tim Islah Kasus Sampang melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11). Mereka meminta negara memperhatikan proses rekonsiliasi yang sesuai dengan prinsip warga negara, mendorong secara politik keberlanjutan islah di kalangan akar rumput dan pengungsi Syiah di rusunawa Jemundo Sidoarjo dipulangkan tanpa syarat.

Australia Menyadap 9 Pejabat Indonesia JAKARTA-Aksi penyadapan kembali mengguncang Istana Kepresidenan Indonesia. Senin (18/11) beberapa media di Australia memberitakan bahwa negeri kanguru itu menyadap setidaknya 9 pejabat Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dokumen rahasia yang dibocorkan oleh whistleblower AS Edward Snowden dan diperoleh oleh Australian Broadcasting Corporation dan surat kabar The Guardian menyebutkan nama presiden dan sembilan orang dalam lingkarannya sebagai target pengintaian dan penyadapan sejak semester kedua 2007. Uniknya, laporan The Guardian ini lengkap dengan merek handphone yang disadap.

Mereka yang disadap adalah Presiden SBY, Ibu Negara Kristiani Herawati. Keduanya menggunakan gadget Nokia E90-1. Di urutan ketiga adalah Boediono dengan BlackBerry Bold 9000.

Selanjutnya berturut-turut adalah Jusuf Kalla dengan handphone Samsung SGH-Z370, Dino Patti Djalal yang kala itu menjadi Juru Bicara Kepresidenan untuk Urusan Luar Negeri dengan BlackBerry Bold 9000.

Di urutan keenam ada Andi Mallarangeng yang kala itu masih Juru Bicara Kepresidenan untuk Urusan Dalam Negeri dengan handphone Nokia E71, Hatta Ra-

jasa yang kala itu menjadi Menteri Sekretaris Negara dengan handphone Nokia E90-1, Sri Mulyani dengan handphone Nokia E90-1, Widodo AS yang kala itu menjadi Menkopolhukam dengan handphone Nokie E66 dan Sofyan Djalil, Menteri BUMN, dengan handphone Nokia E90-1.

Aksi penyadapan ini menyulut kemarahan pihak Istana Kepresidenan. Aksi ini berpotensi mengganggu hubungan baik kedua ne-

gara. Bahkan Kementerian Luar Negeri Indonesia memanggil pulang Duta Besar untuk Australia di Canberra sebagai jawaban kekecewaan atas insiden penyadapan terhadap Kepala Negara. “Kami memanggil pulang Duta Besar untuk Australia di Canberra guna melakukan konsultasi dan memperoleh informasi tentang apa yang terjadi di Australia,” kata Menteri Luar Negeri Marty Na-

9 Pejabat

talegawa saat konferensi pers di Jakarta, Senin (18/11).

Menurut Marty, Indonesia telah mempertimbangkan pemanggilan tersebut karena menilai dubes tidak akan dapat melakukan tugas dengan baik di tengah isu penyadapan yang beredar.

“Pemerintah Australia perlu klarifikasikan hal ini ke Pemerintah Indonesia. Ini penting untuk menjernihkan suasana. Adanya berita tersebut saja sudah berpotensi mengganggu hubungan,” kata dia.

Ketua DPR RI Marzuki Alie pun tak kalah berangnya. Selain melanggar konvensi hukum internasional, penyadapan itu merupakan pelanggaran yang bisa mengancam kedaulatan bangsa dan negara ini. Karena itu, pemerintah harus klarifikasi langsung terhadap kedua negara tersebut.

Menurut politisi Demokrat itu, pemerintah harus menuntaskan persoalan ini secara tegas. Misalnya kepala negara meminta penjelasan langsung kepada kedua kepala negara tersebut sekaligus membangun kesepakatan baru secara bilateral serta komitmen untuk menghentikan penyadapan.

“Kepentingan diplomasi tidak menjadi alasan untuk mengesampingkan kedaulatan negara. Untuk itu, DPR mendukung langkah Menlu untuk memanggil kuasa usaha kedutaan besar kedua negara tersebut. DPR mendukung langkah Menlu RI untuk memanggil kuasa usaha ad interim Kedubes Amerika Serikat, dan Australia sekaligus meminta penjelasan mengenai isu penyadapan ini,” kata Marzuki. (gam/abd)

VULKANOLOGI

Merapi Keluarkan Asap Tebal dan Hujan Abu

Berita di hal 8

Soto Ayam Matrawi baru saja menyampaikan sambutan pertamanya sebagai Bupati. Begitu turun dari mimbar, wartawan langsung memburunya.

Wartawan : Pak banyak isu menyebutkan bahwa ijasah sampeyan palsu, bagaimana sampeyan menanggapinya?

Matrawi : Kalo ijasah saya asli, saya bukan cuma jadi bupati, tretan...

Cak Munali

BOYOLALI- Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta mengeluarkan suara gemuruh, asap tebal, dan terjadi hujan abu di wilayah Boyolali hingga ke Solo, Senin pagi.

Peristiwa keluarnya asap tebal dari puncak Merapi tersebut menyebabkan terjadinya hujan abu di wilayah Cepogo, Musuk Boyolali.

Bahkan, hujan abu juga terjadi hingga ke wilayah Kota Solo.

Sejumlah kendaraan roda empat yang melintas dari Boyolali ke Solo, juga terlihat terkena abu Merapi cukup tebal.

Sebagian warga yang mulai beraktivitas ke luar rumah atau berangkat bekerja di wilayah Boyolali banyak mengenakan jas hujan guna menghindari abu.

Yulianto salah satu warga Boyolali, mengatakan peristiwa hujan abu

dari puncak Merepi terjadi sekitar pukul 06.00 WIB. Menurut Tumar (45) seorang tokoh masyarakat Desa Jrakah Selo Boyolali, bahwa peristiwa Merapi

yang mengeluarkan asab tebal disertai suara gemuruh keras terjadi dari puncak sekitar pukul 05.00 WIB. Namun, kata dia, karena kejadian masih pagi sehingga puncak Merapi

Korban Penyadapan Australia

SB. Yudhoyono Presiden Indonesia

Ani Yudhoyono Isteri SBY

Budiono

Wakil Presiden RI

Jusuf Kalla

Wakil Presiden RI ke-5

Dino Patti Djalal

Mantan Jubir Kepresidenan

Andi Mallarengen

Mantan Sekretaris Negara

Sri Mulyani

Mantan Menteri Keuangan

Widodo AS

Mantan Menteri Pertahanan

Sofyan Djalil

Mantan Menteri BUMN

terlihat tidak begitu jelas dengan kasat mata.

Warga lereng Merapi mendengar suara gemuruh dan merasakan getaran seperti gempa bumi dari puncak.

Mereka banyak yang keluar rumah melihat kondisi puncak Merapi.

“Warga Jrakah mendengar suara gemuruh dan merasakan terjadi gempa yang berpusat dari puncak Merapi,” kata Tumar.

Peristiwa tersebut kemudian terjadi hujan abu di daerah Selo, Cepogo, dan Musuk di Boyolali.

Namun, warga sekitar lereng Merapi tetap melakukan kegiatan seperti biasa ke ladangnya untuk bercocok tanam sayur-sayuran.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Merapi di Jrakah, Aswar NurManaji, mengatakan, dari pantauan kasat mata di Pos Pengamatan Gunung Merapi di Jrakah, terjadi asap tebal sekitar pukul 05.00 WIB. Namun, pihaknya belum bisa memastikan terjadi adanya guguran lava dari puncak karena tidak terlihat dari Pos Jrakah. (ant/dwi)

2

NASIONAL

SELASA 19 NOVEMBER 2013 NO.0242 | TAHUN II

Indonesia Panggil Pulang Dubes Najib Riphat JAKARTA-Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menilai tindakan Australia menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan beberapa pejabat negara lainnya sebagai tindakan yang tidak bersahabat. Aksi mata-mata ini merusak hubungan baik yang selama ini dikembangkan oleh kedua negara.

Karena itu, pemerintah Indonesia memutuskan memanggil pulang Duta Besar (Dubes) di Australia sebagai bentuk protes atas aksi spionase. “Ini tindakan yang tidak bersahabat. Unfriendly act. Mereka merusak hubungan persahabatan yang selama ini sudah kita bina,” kata Marty dalam konferensi pers di Gedung Kemenlu, Jakarta, Senin (18/11).

Laporan sejumlah media asing menyebutkan, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden SBY, Ani Yudhoyono istrinya, dan sejumlah menteri dalam kabinet SBY. Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation ( ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia.

Menurutnya, tindakan tersebut juga melanggar privasi antar bangsa dan negara. Setiap negara memilik privasi masing-masing yang tidak bisa diketahui oleh negara lain. Dan setiap negara harus menghormati privasi tersebut. “Terlepas dari hubungan antarbangsa, kita mendambakan hak privasi.

Kita tidak ingin pembicaraan yg kita lakukan disadap oleh siapapun juga. Apalagi kalau kita bicara hubungan antarbangsa,” lanjut Marty.

Karena itu, Indonesia akan melakukan berbagai langkah terukur untuk menyikapi penyadapan yang

dilakukan oleh Australia ini dengan harapan kejadian seperti ini tidak terjadi kembali.

Sedikitnya, Indonesia akan melakukan tiga langkah terkait tindakan Australia tersebut. “Pertama, memanggil Duta Besar Australia Untuk Indonesia, Greg Moriarty.

Namun yang bersangkutan berhalangan hadir sehingga akan diwakilkan oleh Wakil Dubes, David Engel. “Nantinya David akan dimintai keterangan mengenai benar atau tidaknya penyadapan tersebut,” imbuh dia.

Ini tindakan yang tidak bersahabat.

Unfriendly act.

Mereka merusak hubungan persahabatan yang selama ini sudah kita bina

Marty Natalegawa Menteri Luar Negeri

Kedua, Duta Besar Indonesia Untuk Australia Najib Riphat Kesoema akan dipulangkan ke Indonesia untuk dimintai keterangan mengenai informasi-informasi yang didapatkannya selama mengemban tugas disana.

“Kalau untuk berapa lamanya dia akan disini, belum bisa kita pastikan,” lanjut Marty.

Langkah ketiga, pemerintah Indonesia juga akan mengkaji ulang hubungan bi-

lateral antara Indonesia dan Australia. “Kita akan kaji ulang kebijakan-kebijakan kita dengan Australia selama ini.

Kita akan membuat garis di atas pasir,” kata Marty.

Sementara itu, Wakil ketua Komisi I DPR ( F PDIP), TB Hasanudin meminta pemerintah Indonesia melakukan protes keras kegiatan penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia.

Bahkan dia yakin, pemerintah mampu melakukan upaya yang membuat jera kedua negara tersebut agar tidak mengulangi penyadapan terhadap petinggi negara Indonesia.

Menurutnya bila pemerintah tidak melakukan protes keras terhadap Amerika Serikat dan Australia, intelijen kedua negara tersebut dapat bertindak seenaknya membongkar persoalan-persoalan sensitif yang mungkin dibicarakan petinggi negara.

“Kalau kita tidak melakukan protes keras, kepada Amerika dan Australia, dia akan membongkar pelan-pelan semua yang disadap. Bisa jadi nanti menyangkut hal-hal yang sangat sensitif. Kontrol kita pemerintah, dan pemerintah banyak cara sebetulnya kalau mau melakukan upaya agar mereka jera untuk tidak dilakukan penyadapan itu,” kata TB Hasanudin di gedung DPR, Senin (18/11).

TB Hasanudin menambahkan spionase atas negara lain dilarang dalam konteks internaisonal. Sehingga sangat naif kalau persahabatan antar negara dibarengi dengan sikap saling mengintai.

“Lalu apa alasannya sekarang kalau kita diam saja, kita bukan bagian Australia dan Amerika, kita bukan sub ordinat mereka dan punya kedaulatan sendiri yang sama seperti mereka jadi tidak ada alasan untuk tidak protes keras. Ini masalah kebangsaan dan rasa nasionalisme kita,”pungkas dia. (gam/aji/ abd)

SKANDAL SUAP BEA CUKAI

Tiga Analis PPATK Menelusuri Rekening Heru-Yusron JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menambah tiga analis untuk menelusuri lebih lanjut transaksi dalam rekening tersangka kasus suap dan pencucian uang Ditjen Bea Cukai Heru Sulastyanto dan Yusron Arif.

“Ada tiga orang tambahan, mereka analis dan suratnya telah kami terima Jumat (15/11),” kata Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto saat konferensi pers di Mabes Polri, Senin.

Arief mengatakan tiga analis tambahan yang dikerahkan tersebut merupakan komitmen PPATK untuk kembali menganalisis transaksi tersangka untuk memperkuat pembuktian.

“Analisis transaksi yang ada, Jumat lalu kami terima surat dari PPATK, untuk mendukung kami mengkaji kasus yang ada dan bisa komprehensif dan kuat pembuktiannya. ‘Endingnya’ kan penerimaan uang, berhubungan dengan kegiatan importasi ini bisa memperkuat pembuktian,” katanya.

Dia juga mengatakan telah menyita dokumen, termasuk berbentuk elektronik di Gedung A Pusat Data dan Arsip Ditjen Bea dan Cukai dan lima perusahaan Yusron untuk memperoleh kembali informasi-informasi terkait importasi yang berujung pada kasus suap dan pencucian uang tersebut.

“Dari dua bukti, dokumen dan elektronik, kami akan kaji

kegiatan importasi saudara YA dan hubungan tugas saudara HS,” katanya.

Arief menuturkan banyak info yang diperoleh, antara lain barang yang diimpor, kapan, dari mana, nilai, penetapan bea, sehingga memunculkan indikasi adanya

Dari dua bukti, dokumen dan elektronik, kami akan kaji kegiatan importasi saudara YA dan hubungan tugas saudara HS

Arief Sulistyanto Direktur Tipideksus Bareskrim Polri

penyiapan.

Kasus suap tersebut berawal dari pengusaha Yusron Arif (YA) yang juga komisaris PT Tanjung Jati Utama diduga memberikan gratifikasi berupa polis asuransi atas perannya dalam mengaburkan hasil kekayaan agar tidak teraudit oleh Ditjen Bea Cukai.

Melalui staf keuangan perusahaan, Siti Rosida, YA memberikan uang kepada Heru

dalam bentuk polis asuransi yang dicairkan, setelah dicairkan uang tersebut kembali ditransferkan ke rekening orang lain. Rekening tersebut atas nama Siti Rosida yang ditansferkan kepada Anta Widjaya (AW), “office boy” yang bekerja di perusahaan Yusron.

Setelah uang masuk ke rekening AW, uang kemudian ditransaksikan dalam bentuk polis asuransi atas nama HS. Dari transaksi tersebut, ditemuka dua polis asuransi masing-masing bernilai Rp200 juta.

Kemudian dari rekening BCA lainnya, atas nama Siti Rosida mentransferkan uang ke rekening istri muda Heru, Widya Wati (WW).

Sebelum polis asuransi itu jatuh tempo dicairkan dalam bentuk uang tunai kemudian ditransfer ke rekening Widya Wati di rekening Mandiri.

Totalnya Rp11,4 miliar dari 11 transaksi.

Heru dan Yusran telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini, dengan sangkaan Pasal 3 dan 6 UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Heru dan Yusran juga dikenakan sangkaan Pasal 3 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Merkeka dikenakan pula sangkaan Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 dan 56 KUHP. (ant/wit/beth)

ant/satua baty

KECELAKAAN MINI BUS. Sejumlah petugas melakukan evakuasi korban mini bus yang terjatuh ke Jurang, di kawasan pantai Suluban, Uluwatu, Bali, Senin (18/11). Mini Bus milik Happy Bali Travel dengan nopol. DK 9251 A mengangkut 15 penumpang, 13 warga negara China, 1 sopir dan 1 tour Guide.

Akibat kecelakaan ini, 5 orang tewas dan sisanya luka-luka.

JELANG PILPRES 2014

Tokoh Tua Sulit Dijual Jadi Capres JAKARTA-Partai politik (Parpol) harus berpikir ulang terkait munculnya tokoh tua dalam bursa calon presiden (capres) 2014 mendatang. Faktanya, capres dari kalangan muda ternyata lebih disukai publik ketimbang tokoh senior.

“Calon yang senior-senior itu akan sulit laku. Pokoknya siapa saja, yang senior sulit laku,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan, Jawa Barat TB Hasanudin, saat dialog “Menyoal Rekrutmen Ideal Kepemimpinan Nasional’ di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Senin (18/11).

Hanya saja, Hasanuddin tidak mau menyebutkan siapa tokoh-tokoh senior yang dimaksud akan tetap mengajukan diri sebagai capres 2014.

Meski diakui ada calon dari PDI Perjuangan yang paling kuat, lagi-lagi mantan ajudan era Presiden Megawati ini belum memberikan pernyataan soal pencalonan Jokowi.

Dia beralasan, semua itu perlu strategi. “Kalau dalam taktik perang, meski semua peralatan tempur sudah siap, pasukan cukup, dan amunisi banyak, tapi semua itu perlu timing, perlu waktu yang tepat sehingga benar-benar memenangkan pertempuran.

Jadi, kami begitu, cari waktu yang tepat soal capres itu,” ujarnya Menurut Hasanuddin, berbicara soal pemimpin itu

selalu menarik, karena pemimpin itu lahir dan dilahirkan.

Karena itu harus ada rekrutmen yang baik, berjenjang, bertingkat, dan seharusnya dari bawah seperti di militer.

“Tapi, di parpol ini masih semrawut, karena banyak yang tiba-tiba menjadi sekretaris jenderal, ketua umum, bendahara umum, dan sebagainya. Jadi, proses rekrutmen itu yang mesti diperbaiki,” terangnya.

Lebih jauh kata dia, capres 2014 nanti setidaknya memiliki tiga syarat kepemimpinan; kredibilitas, mampu mengendalikan emosi, dan kompeten.

“Kredibilitas seorang pemimpin itu tak bisa dibangun dalam sekejap, melainkan dari bawah, sehingga dia merupakan seorang yang jujur, visioner, cerdas, tegas, ikhlas, dan tekun. Sebab, kalau tidak, maka rakyat yang dipimpinnya tak akan percaya kepada pesan yang disampaikan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari menegaskan Capres 2014 harus jelas (clear) secara ideologi dan bersih

(clean) dari korupsi. Bahkan kalau ada orang yang pernah menjadi saksi dari suatu kasus korupsi pun sudah termasuk tidak layak.

Menurut dia, bersih dari korupsi itu sangat penting, karena korupsi itulah yang menjadikan program pembangunan tidak berjalan.

“Korupsi itu menjadi primakausa, penyebab utama hancurnya negara ini. Bisa dibayangkan, APBN pasca reformasi ini mencapai Rp 1.800 triliun, padahal sebelumnya di akhir pemrintahan Orde Baru 1998 hanya Rp 190 triliun, dan 2004 Rp 395 triliun. Jumlah APBN terus membengkak, tapi pembangunan yang dihasilkan tidak signifikan karena banyak dikorupsi,” tandas Hajriyanto.

Karena itu lanjut Hajriyanto, Capres 2014 harus jelas ideologinya dan bersih dari korupsi. Sebab, kalau tidak, maka pemimpin itu tak akan memiliki wibawa dalam memimpin bangsa. Dan, petningnya ideologi tersebut menyadari bangsa ini sangat besar, beragam, majemuk, bhinneka tunggal ika, dan sebagainya, sehingga tidak terjebak lagi dalam persoalan dan perdebatan masalah suku, agama, ras, dan antar golongan.

“Bangsa Indonesia ini sangat dan tidak memimpin kebesaran itu,” kata dia. (gam/abd)

SIMULATOR SIM

DPR Juga Harus Diusut JAKARTA-Indonesia Police Watch (IPW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar jangan melupakan pengusutan kasus dugaan korupsi aliran dana korupsi Simulator SIM ke Itwasum Polri, Prikompol maupun ke sejumlah anggota DPR. Sejauh ini KPK sepertinya terkesan tidak berniat mengusut aliran dana tersebut, sehingga muncul isu sudah ada deal tertentu bahwa kasus Simulator SIM hanya sebatas pada Irjen Djoko Susilo.

“KPK harus menjawab isu ini dengan aksi nyata, yakni segera menetapkan tersangka baru, untuk menuntaskan kasus aliran dana korupsi Simulator SIM ini,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan pers, Senin (18/11).

Menurut Neta, KPK tidak bisa begitu saja melupakan kasus ini, mengingat fakta-fakta di persidangan Tipikor sudah terungkap adanya aliran dana ke Itwasum Polri, Primkopol maupun kalangan DPR. (gam/abd)

POLITIK

PDIP Endus Tim Perusak Nama Jokowi J A K A R TA - M o n c e r n y a nama Joko Widodo alias Jokowi sebagai bakal capres 2014 tampaknya memantik kecemburuan kelompok politik atau kandidat capres lain yang bertarung di ajang pilpres 2014 mendatang itu. Untuk itu, sejumlah pesaing Jokowi mulai memakai berbagai macam cara merusak reputasi Jokowi.

Bahkan, mereka mencari kelemahan mantan Wali Kota Solo itu, termasuk menemukan jejak dosanya sampai ke daerah Solo, Jawa Tengah. Hal itu terendus oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahyo Kumolo.

“Orang-orang yang berkepentingan politik terus melakukan upaya men-downgrade Gubernur DKI Jokowi, sampai ke daerah asalnya di Solo. Bahkan ada yang sampai menelusuri ke Solo cari kesalahan Jokowi. Sampai-sampai ada yang membentuk tim,” tegas Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (18/11).

Tim tersebut lanjut Tjahyo, bertugas mencari kesalahan mantan Wali Kota Solo tersebut langsung dari daerah

asalnya. Yaitu, membentuk tim men-downgrade sampai mendatangi Solo, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/setingkat kepala dinas-red) Solo, camat dicari, apa kesalahan Jokowi selama ini sebagai Wal Kota dan seterusnya. “Kalau memang dikehendaki rakyat, siapapun akan menjadi presiden, termasuk Jokowi. Sehingga tidak perlu melakukan

pencarian kesalahan orang.

Juga upaya men-downgrade Jokowi secara sistematis.

Kalau manuver politik soal Pak Jokowi itu manuver saingan.

Itu saja partai belum putuskan capres, sudah diserang dan langsung ada yang cari kelemahan Jokowi dan Ibu Mega,” tambah Tjahjo prihatin.

Selain itu menurut Tjahjo ada yang menggunakan baha-

sa intelijen. “Ada upaya yang dilakukan secara sembunyisembunyi untuk menjatuhkan kredibilitas Jokowi, Mega, dan PDI Perjuangan secara umum.

Yaitu, ada kontra intelijen yang men-downgrade. Seolah mau mencari tsunami yang bisa memporak-porandakan PDI Perjuangan, ini memang menganggu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tjahjo kembali menegaskan tidak ada perjanjian antara partainya dan Partai Gerindra yang menyatakan PDI Perjuangan harus mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2014. “Kalau ada isu itu harus disampaikan kepada kami. Apa perjanjiannya? Mana buktinya? Saya ingin lihat. Yang saya pahami tidak ada (perjanjian) itu,” kata Tjahjo.

Tjahjo meyakini tidak ada isi perjanjian yang menyatakan PDI Perjuangan harus mendukung Prabowo pada Pemilu 2014, karena dirinya ikut mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ketika partainya dan Partai Gerindra bekerja sama pada 2009. (gam/aji)

EKONOMI

3

SELASA 19 NOVEMBER 2013 NO.0242 | TAHUN II

Pengusaha Properti Indonesia Bakal Tersingkir JAKARTA-Pengusaha properti di Indonesia bakal tersingkir dan hanya menjadi penonton bila perdagangan bebas ASEAN atau Asean Economic Community (AEC) mulai berlaku di pengujung 2015.

Sektor properti di Tanah Air diperkirakan bakal dikuasai oleh perusahaan-perusahaan dari Singapura yang akan didukung oleh dana murah melimpah dari perbankan di negara tersebut.

Sementara itu, pengusaha properti dalam negeri masih bergulat dengan suku bunga tinggi serta berbagai regulasi yang menghambat pertumbuhan sektor properti.

“Kami mengkhawatirkan pengusaha properti Indonesia akan jadi penonton karena dominasi pengusaha dari Singapura dan kawasan ASEAN lainnya,” kata Ketua

Umum organisasi pengusaha properti di Indonesia, Real Estate Indonesia (REI), Setyo Maharso, ketika berbicara pada seminar yang diselenggarakan Bank BTN di Hotel Four Season, Jakarta, Senin (18/11).

Setyo mengungkapkan keheranannya dengan kebijakan Bank Indonesia (BI) yang terus menaikkan BI Rate hingga kini

sudah mencapai 7,5 persen. Ini adalah kenaikan suku bunga acuan keenam kalinya dalam enam bulan terakhir. Sementara, suku bunga pinjaman di negara-negara tetangga tergolong rendah.

Suku bunga yang rendah tersebut kata dia membuat perusahaan properti negara tetangga lebih kuat dan ekspansif dalam menggarap pasar properti di Tanah Air. “Mereka akan jadi KPR House di sini DAN memberikan pendanaan dengan katakanlah bunga 3-5 persen. Kalau itu terjadi, kami akan mati,” kata Setyo Maharso.

Karena itu, Setyo mengharapkan pemerintah maupun BI menyiapkan regulasi untuk mengantisipasi ini.

Kami mengkhawatirkan pengusaha properti Indonesia akan jadi penonton karena dominasi pengusaha dari Singapura dan kawasan ASEAN lainnya

Setyo Maharso Ketua Umum REI

“Saya tidak mengkhawatirkan pengaruh penyelenggaraan Pemilu tahun depan terhadap bisnis properti. Yang saya

khawatirkan adalah kita tidak punya regulasi menghadapi pengusaha properti dari luar,” tutur dia.

Setyo juga meminta BI untuk tidak terburu-buru mengklaim bahwa telah terjadi bubble atau penggelembungan di sektor properti.

“Kita perlu duduk bersama dengan BI. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan bubble. Sebab tidak perlu ada bubble karena kebutuhan akan properti itu masih besar. Kalau dikatakan ada orang yang membeli properti lima biji lalu disewakan, itu bukan spekulasi. Regulasinya saja yang belum cukup,” tutur dia.

Sementara itu, Direktur Utama Bank BTN, Maryono, mengatakan bisnis properti

khususnya perumahan tahun depan akan tumbuh di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak. Hal itu terlihat dari pertumbuhan perumahan dalam tiga tahun terakhir yang luar biasa. Meski diakuinya, Indonesia mengalami kekurangan rumah.

“Perumahan masih cukup baik di tahun depan meski Indonesia kekurangan rumah sebanyak 13,5 juta per tahun,” ujarnya saat acara “Outlook Ekonomi 2014: Menghadapi Ketidakstabilan Ekonomi” di Jakarta, Senin (18/11).

Menurutnya, sektor perumahan juga memberikan pengaruh besar terhadap 127 sektor lainnya sehingga jika sektor perumahan merosot dipastikan 127 sektor lain-

nya juga akan mengalami hal yang sama. “Sektor perumahan ini kan menyangkut industri keramik, semen, itu kan berdampak pada perumahan belum lagi semua pakai bahan lokal,” jelas dia.

Tentunya pernyataan Maryono bertentangan dengan Konsultan asing, Cushman & Wakefield menyampaikan bahwa kenaikan suku bunga dan tindakan Bank Indonesia dalam menerapkan aturan baru terkait LTV (loan to value ratio) akan memberikan tekanan yang tinggi pada pasar perumahan di 2014. Tahun depan akan menjadi tahun yang lebih berat bagi pengembang dan akan berdampak pada pertumbuhan pasokan. (gam)

RUPIAH BARU

BURSA SAHAM

Diluncurkan Tahun 2014

Pasar Modal Indonesia Tumbuh Cukup Baik

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) akan meluncurkan rupiah dengan desain baru di 2014.

Uang baru yang bertuliskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini paling lambat akan keluar 17 Agustus 2014. Bahkan BI memastikan rupiah baru akan makin sulit dipalsukan.

Deputi Gubernur BI, Ronald Waas menjelaskan rupiah baru akan berbeda desain dengan rupiah saat ini. Namun tetap ada bergambar pahlawan nasional. “Jadi nanti ada tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap ada gambar pahlawan tapi yang tanda tangan di rupiah baru itu adalah Gubernur BI dan Menteri Keuangan,” jelas dia di Jakarta, Senin (18/11).

Ronald menjelaskan nantinya mata uang yang saat ini beredar akan digantikan dengan desain baru. Menurut dia pergantian desain mata uang ini sudah berdasarkan UU paling telat keluar di 17 Agustus 2014. Nantinya mata uang lama akan ditarik secara bertahap.

“Pecahannya semua mata uang.

Amanahnya, mata uang NKRI sudah harus keluar tanggal 17 Agustus 2014. Uang lama akan tetap berlaku tapi ditarik secara bertahap,” jelas dia.

Ronald Waas menyebutkan ciri-ciri sampai kekurangan rupiah baru ini. Salah satu keunggulan mata uang baru ini adalah tahan lama, sedangkan kekurangannya adalah akan mudah kusut.

“Plusnya itu, pertama ya katanya, tahan lama. Cuma minusnya orang kita kadangkadang ada uang kusut dikit, disikat langsung menempel dia,” jelas Ronald.

Selain itu mata uang ini bertandatangan menteri keuangan. Di desain rupian sebelumnya hanya bertandatangan Gubernur Bank Indonesia. Selain itu menurutnya rupiah baru akan makin sulit dipalsukan. (gam)

JAKARTA-Perkembangan dunia pasar modal Indonesia saat ini sangat baik. Namun masih membutuhkan lebih banyak lagi investor domestik.

Pasalnya saat ini jumlah investor domestik masih sangat kecil, yakni 0,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

“Jumlah investor domestik yang terbatas membuat pasar Indonesia menjadi sensitif terhadap investor asing,” kata Kepala Eksekutif, Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida, di

Jumlah investor domestik yang terbatas membuat pasar Indonesia menjadi sensitif terhadap investor asing

Nurhaida

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

ant/dedhez anggara

AKSI BURUH MIGAS. Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi teaterikal saat berunjukrasa di depan kantor Dinsosnaker, Indramayu, Jawa Barat, Senin (18/11). Massa menuntut kenaikan Upah Minimum Sektor Migas (UMKS) naik sebesar25 % dan menghapus sistem kerja kontrak.

sela-sela seminar “Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia 2014” di Jakarta, Senin (18/11).

Menurutnya, Indonesia sangat terbuka terhdap investor asing. Meski begitu Indonesia tetap membutuhkan peran investor domestik.

“Kalau suatu waktu investor asing menarik dananya, kita tetap punya penyangga terhadap itu karena ada investor domestik. Ini tantangan kita ke depannya,” ucapnya.

Untuk itu kata dia, OJK merumuskan program khusus terkait pasar modal. Langkah yang ditempuh adalah meningkatkan ketersediaan produk dan jumlah investor. “OJK juga akan, meningkatkan stabilitas dan likuiditas pasar modal, menciptakan kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum,

menyediakan infrastruktur yang kredibel serta meningkatkan peran asosiasi di pasar modal,” jelas dia.

Nurhaida menyebut persebaran investor reksa dana tidak merata dan terpusat di Pulau Jawa, diantaranya DKI Jakarta dengan 45 ribu lebih pemegang unit dan Jawa Barat sekitar 20 ribu pemegang unit. Jumlah emiten Indonesia merupakan yang paling sedikit di antara negara tetangga dengan 479 emiten.

Sementara itu Thailand memiliki 577 emiten, Malaysia 909 emiten, Singapura 782 emiten dan yang terbanyak ialah India dengan 5.267 emiten. “Terbatasnya jumlah emiten, membuat pasar kurang berkembang,” ujarnya.

Untuk menjawab beberapa tantangan tersebut, OJK telah menyiapkan beberapa program, diantaranya menyederhanakan ketentuan Initial Public Offering (IPO) supaya memudahkan perusahaan yang hendak masuk ke pasar modal dan meningkatkan pemahaman pasar modal kepada investstor.

Nurhaida mengatakan jika dilihat dari kapitalisasi pasar, perkembangan pasar modal Indonesia cukup baik.

Pada 2009 menyentuh angka Rp 2019 triliun dan tumbuh lebih dari dua kali lipat per 1 November 2013 mencapai Rp 4.360 triliun.

Sementara itu, Citi Country Officer Indonesia Tigor M. Siahaan, menunjukkan optimisme terhadap pertumbuhan pasar modal Indonesia. “Pasar modal di tahun 2014 akan sangat menarik dan membuka banyak peluang. Tren investasi masih sangat baik.

Banyak nasabah multinasional dan lokal Citi yang merasa bahwa investasi di Indonesia masih menguntungkan dan banyak yang ingin melakukan investasi dan akuisisi,” pungkas dia. (gam)

SKANDAL KORUPSI

Wawan Tersangka Korupsi Alat Kesehatan Tangerang JAKARTA-Kondisi industri keuangan di Indonesia sangat baik sehingga dipastikan akan terus tumbuh dan berkembang pada masa mendatang. Bahkan, perlu diapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah terkait rating yang diberikan oleh Fitch.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan, sejauh ini perlu diapresiasi kebijakan Fitch Ratings terkait langkahnya menyematkan rating yang baik bagi Indonesia. Hal itu baik karena menandakan otoritas di Indonesia sudah melakukan kebijakan yang baik terkait kondisi ekonomi. “Saya membaca Fitch Ratings Indonesia tetap sebagai negara investment grade. Otoritas dinilai merespon berbagai macam kebijakan baik dari luar maupun di dalam dengan baik”,

kata Muliaman, dalam acara Outlook Ekonomi 2014 dengan tema ‘Menghadapi Ketidakstabilan Ekonomi 2014, di Jakarta, Senin, (18/11).

Seperti diketahui, embaga pemeringkat internasional Fitch Ratings melakukan afirmasi sovereign credit rating Republik Indonesia di tingkat BBB-/stable outlook.

Fitch menyatakan bahwa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi bagi sovereign credit rating Indonesia adalah kebijakan pengelolaan ekonomi yang baik terutama dalam menghadapi gejolak perekonomian global terkini.

Begitu pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat dan berkelanjutan, utang sektor publik yang terjaga didukung oleh pengelolaan fiskal yang berhati-hati, dan sektor perbankan dengan permodalan yang kuat. “Jadi, ini penting

karena industri keuangan Indonesia tidak lagi industri yang ada pada tahun 2008 atau 1998 lalu. Sekarang sudah jauh lebih kuat. Tidak jadi persoalan. Mudah-mudahan menjadi solusi untuk menghadapi berbagai persoalan kita”, jelas Muliaman Sementara itu, tingkat melek keuangan masyarakat Indonesia masih jauh dari memuaskan.

Tingkat literasi keuangan yang bisa dilihat dari akses keuangan baru menyentuh angka 20%, di bawah negara-negara ASEAN lainnya.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S. Soetiono mengatakan, pihaknye tengah menyiapkan Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, untuk meningkatkan melek keuangan masyarakat di Tanah Air. “Latar belakang strategi literasi ke-

unagan diawali berbagai survei dari berbagai pihak seperti Bank Dunia, bahwa Indonesia punya tingkat literasi yang rendah dibandingkan dunia maupun global,” ujarnya.

Menurutnya, tingkat literasi atau akses keuangan Indonesia cuma 20%, di bawah Filipina 27%, Malaysia sekitar 66%, Thailand di angka 73%, dan masih sangat jauh bila dibandingkan dengan Singapura yang tingkat melek keuangannya mencapai 98%.

“Indonesia punya program finansial inklusif, disertai dengan program literasi keuangan, sebagai salah satu faktor yang mendorong agar finansial inklusif berhasil diikuti masyarakat. Mengikuti India, Amerika Serikat yang punya strategi literasi keuangan, agar finansial inklusifnya tercapai dan sustain,” kata Kusumaningtuti. (gam)

4

LINTAS JATIM

SELASA 19 NOVEMBER 2013 NO.0242 | TAHUN II

KREDIT MACET

Kalangan Perbankan Butuh Perlindungan Hukum SURABAYA - Kalangan perbankan di Indonesia sangat membutuhkan adanya kepastian perlindungan hukum seiring beragam kasus kredit macet yang kian menjadi masalah nasional.

"Kini persoalan kredit macet bukan hanya merupakan masalah perbankan semata. Akan tetapi ikut menghambat perkembangan perekonomian di Tanah Air," kata Perwakilan Bank Indonesia, Titien Sumartini di Seminar Nasional bertema Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Perbankan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan, di Universitas Surabaya, Senin (18/11).

Apalagi, ungkap dia, lembaga perbankan yang selama ini melayani nasabah di penjuru Nusantara juga bertindak selaku pemegang agunan. Khususnya jaminan atas sejumlah dana yang dipinjam masyarakat melalui program penyaluran kredit. "Namun, ketika terjadi kredit macet maka bank yang mempunyai kedudukan sebagai kreditur pemegang hak tanggungan pertama punya hak untuk menjual obyek jaminan Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri," ujarnya.

Salah satunya, jelas dia, melalui pelelangan umum dan pihaknya berhak mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Hal itu juga berlaku saat debitur dalam keadaan pailit seperti diatur pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang jo Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

"Aturan itu menunjukkan bahwa undang-undang mengakui hak separatis bagi kreditur pemegang hak tanggungan. Sementara, pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan merupakan konsekuensi logis dari penandatanganan atas perjanjian kredit oleh kreditur/bank dengan debitur/penanggung hutang saat manakala debitur 'wanprestasi'," tuturnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Kurnia Ratna Cahyati membenarkan dalam perjanjian kredit maka bank selalu menghendaki agar nasabah selaku penanggung/penjamin hutang dapat mengembalikan hutang pokok serta bunganya tepat waktu.

"Meski begitu, sampai sekarang yang sering terjadi justru ada sejumlah tunggakan pembayaran dari pihak nasabah dengan berbagai alasan," ucapnya.

Akibatnya, tambah dia, jumlah utang pokok maupun bunga penanggung utang semakin meningkat dibandingkan pinjaman dana awal.

Kondisi itu yang memunculkan kredit tidak lancar atau kredit macet. "Untuk mengantisipasi kredit macet, idealnya kalangan perbankan selektif dalam menyalurkan kredit," tukasnya.

Bahkan, kata dia, perlu menerapkan prinsip kehatihatian saat menganalisa calon debiturnya yakni meliputi karakter, kapasitas, modal, kondisi, dan jaminan.

Prinsip itu dijelaskan pada pasal 2 jo penjelasan pasal (8) UU Perbankan dan idealnya diterapkan oleh bank sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kredit antara kreditur dengan pihak nasabah. (ant/yat/dik)

ari armadianto/koran madura

UNJUK RASA. Puluhan massa yang tergabung dalam Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Jatim menggelar aksi unjuk rasa menuntut UMK Surabaya tertinggi dan hapus outsourching, di depan Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (18/11).

Apindo Bandrol UMK Rp 1,914 Juta SURABAYA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur mendesak Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jatim 2014 untuk ring I maksimal Rp1,914 juta. Angka tersebut merupakan hitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ditambah inflasi ditambah satu atau dua persen angka dari inflasi.

"Jadi kami inginnya ya UMK lama ditambah 9 sampai 10 persenlah, nilainya maksimal Rp1,914 juta," ujar Ketua Apindo Jawa Timur, Alim Markus kepada wartawan di kantornya, Senin (18/11).

Menurut Alim Markus, proses usulan UMK Jatim 2014 lebih gila dibandingkan tahun lalu. Saat itu, UMK di ring satu Jawa Timur rata-rata hanyalah Rp1,2 juta. Saat itu, dengan alasan Tsunami UMK DKI,

UMK di Jawa Timur lantas naik lebih dari 30 persen menjadi Rp1,7 juta.

"Padahal Pakde Karwo sudah jabat tangan dengan saya, sepakat UMK hanya Rp1,550 juta, tapi diubah jadi Rp1,7 juta," ujar tambah CEO Maspion Group ini,.

Bahkan, kesepakatan UMK Rp1,5 juta ini, juga telah ditandatangani dan bahkan dibawa ke pengadilan untuk dapat legitimasi hukum sehingga tak bisa lagi diingkari.

Faktanya, saat itu, UMK ternyata tetap saja ditetapkan di

TAKUT DIANGGAP MENCURI BAYI

“Ibu anak ini meminta saya, agar merawat bayinya dan diperkenankan menjenguk sewaktu-waktu, terus dia (ibu bayi) langsung pergi dengan menggunakan taxi," Lanjutnya.

Menurut Kanit Reskrim Polsek r AKP M Robby, Afifah melapor menerima bayi tersebut dari perempuan yang mengaku bernama Rani, usia diperkirakan 22 tahunan. Diperkirakan bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap,” ujar AKP M Robbi.

AKP Robbi menambahkan bahwa saat ini sudah ada tim yang diterjunkan untuk mencari pemilik bayi tersebut. “Saat ini kami sudah menerjunkan anggota kelapangan untuk memburu perempuan dari bayi tersebut, semoga dalam waktu dekat kami bisa mengungkap kasus tersebut,” Lanjut mantan Kanit Intel Polsek Bubutan tersebut. (ddy)

das, jadi masak kalah dengan Jokowi yang dulu mantan Walikota Solo," tegasnya.

Untuk diketahui, beberapa daerah di ring satu yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan dan Mojokerto mengusulkan kenaikan UMK hingga dikisaran angka Rp2,3 juta.

Padahal UMK DKI Jakarta, saat ini hanya dipatok Rp2,4 juta.

UMK Jakarta saat ini ditetapkan adalah dengan mempertimbangkan inflasi sekitar 9 persen. Artinya UMK ditingkat sebesar 9 persen dari UMK tahun sebelumnya. (ara)

PEGAWAI NEGERI

Ibu Melapor ke Polisi SURABAYA –Afifah (32) warga Sido Kapasan melapor ke Mapolsek Simokerto, setelah diberi bayi oleh orang tidak dikenal, Senin (18/11). Ibu dua anak yang datang seorang diri tersebut mengaku takut dianggap mencuri bayi.

"Waktu saya di pasar kapasan (tawarkan barang) minggu (3/11) sekitar pukul 14.30 WIB, ada perempuan datang dan menawarkan bayi perempuan ke saya, ibu muda itu selain menyerahkan anak ini, dia juga memberi uang 400 ribu, susu, thermos, serta gendongan," ujar sales minuman tersebut.

Afifah mengaku bingung saat menerima bayi, belum sempat berfikir jernih, pemilik bayi langsung pergi meninggalkan dirinya yang masih terbengong-bengong.

Saat itu afifah yang bekerja sebagai sales minuman sedang menawarkan dagangannya di pasar tersebut.

luar kesepakatan.

"Akibatnya, tahun lalu kan banyak yang tidak bisa bayar UMK karena di luar kesepakatan," katanya.

Atas ketidakwajaran usulan nilai UMK saat ini, pihaknya meminta Soekarwo lebih cerdas dalam menyikapi kegilaan yang dialami para bupati/ walikota. Padahal, inflasi yang terjadi di Jawa Timur, dipastikan tidak sebesar yang terjadi di Jakarta.

"Pakde Karwo itu jangan kalah dengan Jokowi. Pakde Karwo itu gubernur yang cer-

Seorang PNS Tewas di Kamar Hotel

ddy/koran madura

SIMULASI. Dua pilot dan instruktur saat melakukan simulasi penerbangan di ruang Naval Aviation Combat Simulator.

PERKUAT KEAMANAN PERBATASAN

KRI-Pesud TNI AL Latihan Bersama

SURABAYA – Indonesia sebagai negara kelautan membutuhkan kekuatan armada maritim yang mumpuni. Sebagian besar perbatasan Indonesia dengan negara lain merupakan lautan, untuk itu, guna memperkuat keamanan daerah perbatasan laut, personil Kapal Republik Indonesia (KRI) dan Pesawat Udara (Pesud) TNI AL Surabaya Gelar latihan gabungan selama lima hari.

Pangarmatim TNI AL Surabaya, Laksamana Muda Agung Pramono mengatakan latihan yang digelar rutin setiap ta-

hun ini, untuk meningkatkan kemampuan prajurit, dan komunikasi antara personil KRI dan Pesud TNI AL. Selain itu, untuk memperkuat penjagaan daerah perbatasan dari serangan musuh.

"Latihan melibatkan semua ABK KRI dan para awak pesawat udara TNI AL. Ini juga demi terwujudnya kemampuan komando, kendali, komunikasi, komputer dan intelijen (K4I) secara optimal," kata Laksamana Muda Agung Pramono kepada wartawan, Senin (18/11).

Dalam latihan kerjasama taktis tersebut, akan melibat-

kan KRI Hasanudin, 1 unit pesawat CN235, 2 Unit pesawat Nomad, 1 Unit pesawat Casa, 1 helikopter jenis Bolkow, dan 1 unit heli Belt.

Sebelum latihan di perairan laut jawa, para awak pesawat udara melakukan simulasi penerbangan terlebih dahulu di gedung Naval Aviation Combat Simulator (NACS) wing udara 1 Pusbenerbal.

Latihan tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan personil menghadapi berbagai kemungkinan ancaman dari pihak luar negeri. (ddy)

SURABAYA - Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan (Kalsel), Nor Imansyah (54) ditemukan sudah tidak bernyawa di kamar nomor 102 hotel Fortuna Surabaya.

Warga Jl. Surapati Komp Melati 1 no 4 Banua Jingah, Barabai, Kalsel tersebut ditemukan tewas di dalam kamar nomor 102 hotel Fortuna Jl.Darmokali No.25 – 27 Surabaya. Nor Imansyah ditemukan dalam posisi tengkurap di tempat tidur, dengan hanya berbalut handuk putih.

Berdasarkan keterangan saksi yang berhasil dihimpun oleh aparat kepolisian, Nor Imansyah diketahui memiliki riwayat penyakit jantung.

Kapolsek Wonokromo, AKP Roman Smaradhana Elhaj mengatakan, Nor Imansyah diketahui meninggal oleh temannya sekitar pukul 18.30 WIB. Sebelumnya teman korban sudah berulang kali mengetuk pintu kamar Nor Imansyah namun tidak ada jawaban dari dalam.

"Setelah Ashar pintu

kamar 102 diketuk temannya, tapi tidak ada jawaban.

Teman-temannya mengira Nor masih tidur. Kemudian setelah magrib diketuk lagi namun tidak ada jawaban lagi," kata AKP Roman kepada wartawan.

Roman menambahkan bahwa teman Nor Imansyah merasa khawatir segera meminta bantuan room boy untuk membukakan pintu kamar. "Saat pintu dibuka, mereka mencoba membangunkan Nor, namun korban tidak bergerak sama sekali.

Teman Nor langsung melapor ke Mapolsek," ujarnya.

Dia menambahkan, Nor Imansyah bersama empat rekan lainnya masuk hotel sekitar pukul 14.11 WIB. Korban langsung menempati kamar No. 102 sendirian.

Saat ini jenazah dibawa ke RSUD dr. Soetomo Surabaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

"Dugaan sementara korban meninggal secara wajar karena sakit. Tidak ada tanda-tanda kekerasan ditubuh korban. Untuk memastikannya, jenazah diperiksa di RSUD dr Soetomo," pungkasnya.(ddy)

JELANG PEMILU 2014

Pangdam V/Brawijaya Ingatkan Prajurit Bersikap Netral

ddy/koran madura

MELAPOR. Afifah saat melapor ke Polsek Bubutan sambil membawa bayi yang diterimanya.

SURABAYA - Panglima Daerah Militer V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo mengingatkan prajurit TNI Angkatan Darat untuk netral dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2014.

"Seluruh prajurit agar bersikap netral dan tidak melibatkan diri kedalam politik praktis dalam menghadapi tahun politik 2014," ujarnya di sela Upacara Bendera bulan November di Lapangan Makodam V/Brawijaya di Surabaya, Senin (18/11).

Tahun depan, ada dua

pesta demokrasi terbesar lima tahunan di Tanah Air. Sesuai jadwal, 9 April digelar Pemilihan Umum Legislatif dan 9 Juli dilaksanakan pemungutan suara memilih presiden serta wakil presiden.

Pihaknya mengharapkan seluruh satuan jajaran TNI AD terus mengikuti setiap perkembangan berikut kecenderungan yang mungkin terjadi agar mampu menyiapkan langkah-langkah antisipatif sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Sementara itu, Jenderal

bintang dua tersebut dalam amanat Kepala Staf Angkatan Darat yang disampaikannya mengatakan agar para masing-masing pimpinan satuan kerja mengecek kembali pelaksanaan program kerja dan anggaran satuannya.

Tidak itu saja, pihaknya juga mengungapkan, sejalan dengan kebijakan pembangunan prajurit maka TNI AD berkomitmen terus melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista). "Selain itu, tetap berkomitmen membangun prajurit TNI AD yang profesional,

modern, berdisiplin, dicintai dan mencintai rakyat, yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan dan teknologi modern," katanya.

Ediwan Prabowo juga mengingatkan bahwa menjadi prajurit TNI bukan hanya sekedar mencari nafkah untuk hidup. Namun, lebih dikarenakan tuntutan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Menjadi prajurit merupakan panggilan hati nurani dan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia. Jangan jadikan sekedar mencari nafkah hidup saja, se-

hingga lebih bertanggung jawab terhadap negara," kata dia.

Mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI itu juga berharap prajurit TNI untuk selalu dan semakin dengan rakyat, serta membangun citra prositif di tengah lingkungan masyarakat. "Prajurit harus ingat digaji dengan uang rakyat, jadi berikanlah contoh dan tauladan yang baik kepada masyarakat. TNI harus mampu mempertanggungjawabkan pengabdian dan kinerja kepada rakyat," kata dia. (ant/fqh/dik)

LINTAS JATIM

5

SELASA 19 NOVEMBER 2013 NO.0242 | TAHUN II

Dewan Pengupahan Kembalikan Usulan 5 UMK SURABAYA – Dewan Pengupahan Jawa Timur mengembalikan usulan Upah Minimun Kabupaten/ Kota (UMK) lima daerah. Usulan lima daerah tersebut dikembalikan karena tidak ada tanda tangan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

“Jadi dalam rapat terakhir di Dewan Pengupahan Jawa Timur kelima usulan itu dikembalikan karena tidak ada tanda tangan Apindo,” ujar Wakil Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur, Johnson Simanjuntak, Senin (18/11).

Johnson mengatakan, kelima usulan yang sudah dikembalikan itu adalah Surabaya, Gresik, Pasuruan, Mojokerto dan Sidoarjo. Apindo tidak menandatangani usulan tersebut karena dianggap kenaikan UMK sudah tidak wajar. ”Nggak wajar dong kalau naik segitu dan kita sudah komitmen Apindo tidak akan

tanda tangan. Kalau dibiarkan naik segitu tentunya akan menyengsarakan pengusaha dan bisa bangkrut kami,” tambah Wakil Ketua Bidang Pengupahan Apindo Jatim tersebut.

Johnson menandaskan, pihaknya masih menunggu revisi usulan dari kelima daerah tersebut. Setelah itu Apindo akan resmi menyikapi kenaikan jumlah UMK tersebut karena menurutnya kemampuan pengusaha untuk menaikkan UMK 2014 di Jatim hanya sampai kisaran 9-10 persen saja. ”Kami masih menunggu berapa besarnya usulan perbaikan tersebut. Kalau me-

mang kenaikannya tidak wajar pokoknya kami nggak akan tanda tangan,” jelasnya.

Sekadar diketahui, dari kelima daerah tersebut, usulan UMK Kabupaten Mojokerto adalah yang tertinggi yakni sebesar Rp 2.426.000.

Sedangkan, wilayah di ring I yang merupakan kawasan industri usulan UMK-nya masih di bawahnya yakni Kabupaten Gresik telah menyodorkan UMK sebesar Rp 2.376.918, sementara diurutan berikutnya Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 2.348.000, lalu Kabupaten Pasuruan mengusulkan sebesar Rp 2.311.689, dan Surabaya mengusulkan Rp 2.200.000.

Sebelumnya, usulan kabupaten Mojokerto yang diusulkan ke Dewan Pengupahan Jawa Timur ada dua versi yakni menurut buruh dan pengusaha. Usulan pertama Mojokerto itu sebesar Rp 2.426.000.

Sedangkan, usulan dari pengusaha lebih rendah hanya sebesar Rp 1,7 juta.

Gubernur Jatim Soekarwo menganggap tidak etis bila UMK daerah lain terutama di wilayah Ring I lebih tinggi nilainya dari pada UMK Surabaya, meski tidak ada aturan hukum yang membatasinya, namun gubernur menyiratkan UMK Surabaya akan tetap yang tertinggi nantinya.

Sementara juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur, Jamaluddin mengatakan agar Dewan Pengupahan Jawa Timur bertindak bijak menyikapi draft UMK 2014.

Pasalnya, kalau sampai selisih angka tersebut dibiarkan maka akan terjadi disparitas antara ring I dengan wilayah Mojokerto.”Harus bijak menyikapi usulan tersebut,” ujarnya. (ara)

ari armadianto/koran madura

PEMBANGUNAN PASAR MODERN

KETUA DPRD MENYESAL

Stop Izin Pendirian Toko-toko Retail SURABAYA - DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah kabupaten/kota untuk membuat regulasi yang membatasi pembangunan toko retail seperti Indomaret dan Alfamart atau sejenisnya karena mematikan usaha kecil seperti toko kelontong dan pracangan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Titik Indrawati kepada Koran Madura, di Surabaya, Senin (18/11) kemarin.

“Pertumbuhan toko-toko retail ini sudah tidak bisa ditolerir lagi karena membunuh usaha kecil lain yang sudah lama eksis. Mereka masuk hingga ke gang-gang sempit.

Jika tidak ada regulasi yang ketat, maka ini akan menjadi persoalan baru dalam masyarakat," tandas Titik.

Yang memprihatinkan, kata Titik, pemerintah daerah memberi ruang yang luas kepada toko-toko retail ini untuk mengembangkan usahanya, tanpa mempertimbangkan efeknya. Hal ini terjadi sejak otonomi daerah diberlakukan di Indonesia. Kabupaten/ kota berhak mengatur sendiri wilayahnya, termasuk memberikan ijin pendirian tokotoko retail tersebut. "Namun sekali lagi, ini kebablasan, karena akibat gampangnya perijinan, pracangan atau tokotoko kelontong perlahan-lahan kolaps dan mati," urai anggota Fraksi Demokrat tersebut.

Kondisi ini diperparah lagi dengan sikap konsumen yang lebih memilih kenyamanan saat berbelanja. Toko-toko retail yang ada hingga dimulut gang dilengkapi dengan pend-

Titik Indrawati

Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur ingin ruangan. Meski tidak berbelanja, konsumen yang hanya sekadar 'ngadem' tidak dilarang. Malah disambut dengan kata-kata yang manis

dari pelayan toko.

Senada dengan Titik, Sosiolog Universitas Airlangga Surabaya DR Bagong Suyanto mengatakan hal yang sama.

Menurutnya, Alfamart atau sejenisnya disukai masyarakat karena memberikan pelayanan yang berbeda dengan toko-toko pracangan. "Kalau kita masuk di Alfamart atau Indomart, pelayan tokonya langsung menyambut dengan ucapan salam. Tapi kalau di warung, jangan harap demikian. Sudah tokonya panas, pemilik warungnya juga tidak ramah dan penampilannya berantakkan. Bagaimana konsumen tidak lari ke retail," kata Bagong kepada Koran Madura kemarin.

Namun, toko retail tersebut tidak bisa seenaknya mengembangkan usahanya.

Karena mematikan usaha tradisional masyarakat. Ia kemudian menyampaikan hasil penelitiannya di Madura. Pada saat jembatan Suramadu belum beroperasi, toko-toko pracangan warga di Madura hampir kolaps. "Begitu jembatan Suramadu jadi, banyak toko pracangan yang tutup.

Ini benar-benar memprihatinkan," ujar Bagong.

Karena itu, pemerintah daerah perlu mencari solusi yang terbaik, agar perekonomian masyarakat tidak mati. Kalau mati, angka kemiskinan pasti akan bertambah. Seharusnya, pemerintah kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur meniru pemkab Jombang dibawah kepemimpinan (mantan) Bupati Suyanto yang berani menolak ijin pendirian toko-toko retail tersebut. (han)

MINIM ALAT PENGAMAN. Sebuah perahu tambang menyeberang Bengawan Solo di tambangan Desa Trucuk, menuju Kota Bojonegoro, Jatim, Senin (18/11).

Meskipun sudah ada imbauan pemkab setempat mengenai pentingnya keselamatan penumpang, tetapi perahu tambang yang beroperasi di sejumlah lokasi masih minim dilengkapi peralatan pengaman, seperti pelampung atau sejenisnya. ant/aguk sudarmojo

WISATA PERTANIAN

Wali Kota Dukung Pembangunan Agrowisata Bangkingan SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendukung wacana pembangunan kawasan wisata pertanian atau agrowisata di Bangkingan Timur, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri Surabaya.

"Ada wacana dari warga di sini yang menghendaki seperti itu, mudah-mudahan bisa terwujud. Saya yakin warga di sini bisa kompak untuk mewujudkan rencana itu," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat Panen Raya Semangka di Bangkingan, Senin (18/11).

Menurut dia, dirinya mendukung wacana tersebut sebab jika agrowisata di Bangkingan itu terwujud, yang tumbuh bukan hanya sektor pertanian, tetapi juga sektor UKM dan parkir.

"Yang penting komitmen

untuk bekerja dan tidak pernah mengeluh. Saya yakin kita bisa kalau kita punya niat," katanya.

Pada saat panen semangka berlangsung, wali kota turun langsung ke areal sawah seluas satu hektare untuk memanen semangka didampingi Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya Sigit Sugiharsono dan Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser.

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini mengaku senang dengan hasil panen semangka organik di Bangkingan. Apalagi, semangka berwarna merah dan kuning itu rasanya lebih manis dibandingkan dengan semangka yang selama ini ada di pasaran. "Rasanya nijmat," ujar wali kota.

Tri Rismaharini

Wali Kota Surabaya Padahal, lanjut wali kota, dulu warga Bangkingan merasa tanahnya tidak subur dan tidak bisa ditanami meskipun luas. Apalagi, ketika musim kemarau, sempat kekurangan air.

"Dengan sedikit peran

teknologi dan bantuan Dinas Pertanian, serta memotivasi warga, sekarang Alhamdulillah tanahnya produktif. Tuhan itu kan menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia," katanya.

Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya, Sigit Sugiharsono mengatakan, selain semangka, areal sawah seluas satu hektare tersebut juga ditanami tomat. Termasuk juga kolam untuk ternak ikan mas dan ikan nila.

Ke depan, Sigit menyebut akan memperluas areal sawah yang akan ditanami. "Kita kasih bibit tomat. Ini ke depan bisa dikembangkan lebih luas lagi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Bangkingan Maju Jaya, Mujiono, mengatakan dirinya berharap di Bang-

kingan ada semacam wisata pertanian di mana ada area untuk pembibitan, panen dan peternakan ikan.

"Tetapi itu masih wacana.

Nanti kami akan konsultasikan dengan dinas," ujarnya.

Dikatakan Mujiono, semangka Bangkingan yang dulunya sempat disebut semangka Inul, rasanya lebih manis dan warnanya lebih merah. Selain karena varietasnya, juga dikarenakan lahan di Bangkingan memiliki kandungan unsur Kalium (K) dan Posfor (P) yang tinggi.

Potensi lahan kaya unsur K dan P ini yang tidak dimiliki daerah lain. "Pernah kita uji rasanya dengan semangka di daerah lain yang varietasnya sama, rasanya masih lebih manis punya kita," katanya. (ant/ dul/dik)

Tony Tamatompul Membuat Kondisi Tidak Kondusif SURABAYA - Ketua DPRD Kota Surabaya M. Machmud menyesalkan pernyataan Tony Tamatompul yang mengancam akan mereposisi Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) setelah dirinya dilantik sebagai anggota DPRD Kota Surabaya. Pasalnya, sikap Tony yang rencananya akan dilantik pada hari ini, Selasa (19/11), bisa membuat kondisi internal DPRD Surabaya menjadi tidak kondusif.

Tony Tamatompul adalah Ketua DPC PDS Surabaya yang akan dilantik setelah Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Jatim turun untuk menggantikan Immanuel Lumoindong yang telah meninggal dunia.

“Seharusnya tidak terburu-buru komentar seperti itu karena bikin suasana resah.

Saran saya jangan bermanuver kontroversi sampai dilantik,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya berharap Tony Tamantompul bisa menciptakan situasi kondusif di DPRD Surabaya. “Kalau sudah masuk ke dalam fraksi dan beda pendapat itu urusan internal PDS. Tapi sebaiknya bisa menciptakan suasana kompak dan kondusif,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPC PDS Surabaya Toni Tamatompol menyatakan pihaknya akan mereposisi susunan kepengurusan Fraksi PDS. Salah satunya mengganti jabatan ketua fraksi dan melakukan PAW untuk wakil ketua fraksi.

“Setelah dilantik, tentunya saya harus menata fraksi, salah satunya pergantian ketua Fraksi PDS dan melakukan proses PAW terhadap anggota Fraksi PDS Rio Pattiselano yang menjadi caleg partai lain tanpa pemberitahuan,” kata Tony Tamatompol.

Sementara itu, rencana pelantikan Toni Tamantompul sebagai anggota DPRD Surabaya nampaknya akan terganjal. Pasalnya, Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) DPRD Kota Surabaya menganggap penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim menggunakan dasar yang salah.

Ketua Fraksi PDS Simon Lekatompessy, mengatakan dirinya sangat setuju jika posisi yang ditinggalkan Emmanuel Lumindong segera diisi. Namun pihaknya tak ingin penetapan itu berdampak pada masalah hukum dan keabsahan. ”Ada ganjalan yang harus benarbenar diperhatikan agar tidak ada dampak konsekuensi hukum di kemudian hari,” katanya.

Simon Lekatompessy menjelaskan, beberapa kesalahan Gubernur Jatim dalam menerbitkan SK pelantikan Toni Tamatompol karena menggunakan

M. Machmud

Ketua DPRD Surabaya surat Ketua DPRD Surabaya yang lama tertanggal 5 Februari 2013 dan surat Walikota Surabaya pada 15 Februari 2013, dimana pada saat itu fakta hukum menyebutkan Toni belum mencalonkan diri dan memiliki KTA dari partai lain.

Namun, pada 22 April 2013 pada saat Partai Hanura mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Toni terdaftar sebagai calon anggota legislator daerah pemilihan (dapil V) Surabaya dan sudah ber-KTA Partai Hanura. Sementara SK Gubernur tertanggal 1 November 2013 dan pelantikannya pada 19 November 2013. “Artinya Gubernur dalam menerbitkan SK tidak memperhatikan hal ini,” sambung Simon Lekatompessy.

Seharusnya tidak terburuburu komentar seperti itu karena bikin suasana resah. Saran saya jangan bermanuver kontroversi sampai dilantik,” Tapi Simon mengaku tetap menghormati SK Gubernur yang sudah terlanjur keluar untuk dilaksanakan DPRD Surabaya dalam melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Surabaya periode 20092014. ”Tapi kami dari FPDS tetap menganggap bahwa Toni bukan lagi sebagai kader PDS dan juga bukan lagi sebagai Ketua DPC PDS Surabaya,” katanya.

Simon Lekatompessy mengatakan pihaknya sudah melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada KPU Surabaya dan dinyatakan bahwa benar adanya jika Toni sudah ber-KTA Partai Hanura.

“Biar Pengadilan yang akan memutuskan atau menjadi wasit, apakah pelantikan 19 November mendatang itu sah atau batal demi hukum,” katanya.(han)

6

PROBOLINGGO

SELASA 19 NOVEMBER 2013 NO.0242| TAHUN II

GAGAL PANEN

25 Persen Petani Jamur di Gunung Bromo Gagal PROBOLINGGO - Sebagian petani jamur yang ada di lereng gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo mengalami gagal. Bahkan, sebanyak 25 persen petani hingga terjerat hutang di bank.

Hal ini diungkapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri daerah (Kadinda) Kabupaten Probolinggo, Cipto Santoso kepada wartawan, Senin (18/11).

Menurut dia, di wilayah Kabupaten Probolinggo sebanyak 286 petani jamur yang berada dibawah naungan Kadinda. 25 persen dinyatakan gagal, sedangkan 75 persen petani jamur yang dinyatakan berhasil.

Untuk mengatasi sebagian petani yang terlilit hutang di bank, Kadinda Kabupaten Probolinggo memberikan solusi dengan membentuk tim supervisi. Tujuannya, untuk membantu mereka yang kesulitan membayar kereditan di bank.

“Kadinda sudah membentuk tim dengan menggandeng bank Indonesia untuk membantu mereka,” tandas Sucipto.

Para petani di lereng gunung Bromo beralih menanam jamur, lantaran terjadi erupsi beberapa tahun lalu.

KEPRIHATINAN, Aksi puluhan sejawat dokter memakai pita hitam di lengan kanan selama tiga hari yang menolak kriminalisasi.

Akibatnya, banyak lahan pertanian yang tidak berfungsi.

Untuk menyambung hidup para petani lereng gunung Bromo pada saat itu, Kadinda Kabupaten Probolinggo kemudian melakukan pembinaan agar mereka beralih bercocok tanam jamur. Karena budidaya jamur jenis kancing (campignon) bisa dilakukan di dalam ruangan.

Untuk melakukan pendampingan terhadap para petani, Kadinda kemudian membentuk Bromo Camp Commonity (BCC). Namun upaya pendampingan tersebut dinilai gagal. Sehingga Kadinda terpaksa harus turun tangan sendiri.

“Salah satu faktor sebagian petani bisa merugi karena intervensinya BCC, sehingga Kadinda yang harus turun tangan sendiri,” kata Cipto Santoso.

Oleh karena itu, imbuh dia, BCC tidak akan dilibatkan lagi untuk melakukan pendampingan terhadap petani. Sehingga ke depan para petani jamur yang ada di lereng gunung Bromo berada dibawah binaan Kadinda Kabupaten Probolinggo. (ugi)

Dokter Menolak Kriminalisasi Resiko dan Komplikasi Medis Bukan Tindakan Malpraktek PROBOLINGGO – Puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Probolinggo prihatin atas kriminalisasi terhadap profesi dokter di Sulawesi Utara. Ketua IDI Cabang Kota Probolinggo dr. M. Amarusmana, Sp.M. dalam pernyataan sikap yang menyatakan organisasinya menolak upaya kriminalisasi terhadap profesinya.

Ia sangat prihatin dan menyesalkan kejadian penuntutan, penangkapan dan penahanan sejawat dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani Sp.O.G sebab resiko dan komplikasi medis bukan tindakan malpraktek, karenanya mereka menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap dokter.

“Ditangkap dan ditahannya dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani Sp.O.G. oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sejak tanggal 8 November 2013 berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 365/K/Pid/2012 tak dapat diterima karena dapat menimbulkan

dampak tidak baik bagi profesi ini ke depan,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, Senin (18/11).

Menurutnya, keputusan dan tindakan seperti ini dapat menimbulkan keresahan, keraguan, dan ketidaktenangan di antara kalangan dokter dalam menunaikan tugas mereka, karena adanya kekhawatiran akan tuntutan dan kriminalisasi yang dapat menimpanya.

“Dokter dalam menjalankan profesinya senantiasa mengedepankan kepentingan pasien dan berupaya mem-

berikan yang terbaik dengan selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan nilai-nilai etika,” terang dr. M. Amarusmana, Sp.M. dr. M. Amarusmana, Sp.M mengakui jika sering kali dokter dihadapkan keadaan ketidakpastian dan kegawatdaruratan atas kondisi pasien yang secara medis sangat kecil harapan untuk bisa tertolong.

“Dalam kondisi tersebut, dokter secara etika dan secara profesional tetap memiliki kewajiban berupaya semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya.

Mengerahkan segala kemampuan dan keahlian yang dimilikinya memberikan pertolongan terhadap pasien tersebut,” tuturnya.

Namun, lanjutnya, terkadang pertolongan dokter tak berhasil menyelamatkan jiwa pasien atau meninggalkan kecacatan pada diri pasien.

Kejadian ini serta-merta menimbulkan tudingan dok-

ter melakukan kesalahan, tak berhasil menyelamatkan jiwa pasien, ataupun tidak berhasil menyembuhkan pasien secara sempurna tanpa ada kecacatan sedikit pun.

Sudut pandang dan pemahaman inilah yang menurut dr. M. Amarusmana, Sp.M keliru. Sebab, upaya dokter dalam menunaikan tugas seharusnya diukur lewat tindakan yang dilakukan dokter berdasarkan standar etika dan standar profesi (inspanning verbintenis), bukan diukur dengan hasil dari sebuah tindakan pengobatan dan perawatan yang harus sempurna (resultante verbintenis).

Terlebih lagi, banyak fakta yang terjadi bahwa dokter cenderung dikriminalisasi atau disalahkan, apabila tidak berhasil menyelamatkan jiwa pasien ataupun tidak berhasil menyembuhkan pasien tanpa ada kecacatan sedikitpun. Padahal, kejadian tak diinginkan

bisa disebabkan karena faktor kefatalan penyakitnya atau karena faktor risiko dari suatu tindakan medis yang tidak bisa dihindari.

“Memang harus dan tidak ada pilihan lain tindakan medis yang dilakukan untuk menolong dan menyelematkan jiwa pasien” tandas dr. M. Amarusmana, Sp.M. Usai memberikan pernyataan sikap, dr. M. Amarusmana, Sp.M, menyerukan kepada seluruh sejawat dokter untuk memakai pita hitam di lengan kanan selama tiga hari sejak hari Selasa (19/11) sebagai ungkapan rasa duka yang mendalam atas kejadian tersebut.

“Kami meminta seluruh anggota IDI Cabang Kota Probolinggo tetap menjalankan tugas secara profesional dan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien,”pungkasnya berharap. (hud).

MENGEJAR WTP

Pemkab Bersikap Profesional PROBOLINGGO– Untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), pemkab Probolinggo harus bekerja ekstra keras. Karena untuk meraih bukanlah hal yang mudah

Hal itu dikatakan,oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Moch. Nawi.

Menurutnya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel adalah hal yang harus diwujudkan, bukan sekedar sebagai slogan semata.

Salah satu indikatornya adalah opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saat ini Pemerintah Kabupaten Probolinggo sedang dalam program road to WTP, melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan opini

WTP, Wajar Tanpa Pengecualian dari hasil pemeriksaan BPK,” terang H. Nawi, usai sosialisasi penilaian aset di ruang pertemuan Tengger Setda Kabupaten Probolinggo, Senin (18/11).

H.Nawi mengungkapkan,

pengelolaan barang milik daerah yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian penting dari program road to WTP. Pemerintah Kabupaten Probolinggo secara serius bekerja keras menertibkan pengelolaan barang milik daerah antara lain melakukan kerja sama dengan BPKP Provinsi Jawa Timur melalui pembentukan tim fokus dalam rangka penataan administrasi aset dengan aplikasi SIMDA BMD. “Bukan hal mudah melaksanakan tata kelola barang milik daerah yang berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Hal inilah yang menjadi dasar dilaksanakannya sosialisasi penilaian aset bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur,” jelasnya.

Penilaian aset menjadi sangat penting dipahami oleh satuan kerja perangkat daerah, lanjut dia, mengingat penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. “Artinya kontribusi penilaian aset pada tersusunnya neraca Pemerintah Daerah cukup signifikan,” pungkas H.Nawi. (fud)

PERTANIAN JAMUR, Produksi Jamur petani lereng Gunung Bromo gagal karena terlilit hutang.

Pemanfaatan Sumber Mata Air

Dewan Soroti Pemanfaatan Air Ronggo Jalu PROBOLINGGO- Pemanfaatan sumber mata air Ronggo Jalu, oleh pihak pemerintah Kota Probolinggo, menjadi sorotan DPRD Kabupaten Probolinggo.

Karena dinilai pemkot belum menerima konstribusi penghasilan atas pengelolaaan sumber tersebut.

Terkait pengelolaan Sumber Air Ronggo Jalu, DPRD Kabupaten Probolinggo mendesak kepada Pemkab Probolinggo agar memperoleh penghasilan atas pengelolaan sumber air itu..

“Isu ini sudah lama dilontarkan pemerintah daerah. Tapi hingga kini Pemkab belum melakukan langkah kongkrit,” ujar Anggota DPRD Achmad Santoso dalam rapat paripurna seputar pandangan umum fraksi-fraksi, Senin (18/11).

Santoso menjelaskan, seharusnya pemerintah segera membuat Mou atau perjanjian dengan pemkot Probolinggo. Supaya pengelolaan sumber air itu bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Probolinggo juga. Jika hal itu dibiarkan begitu saja menurut Santoso, secara materi Pemkab bisa merugi. “Sumber mata air itu milik Kabupaten Probolinggo, dan itu dimanfaatkan daerah lain,” terangnya.

Menurutnya, Pemkab Probolinggo tidak mendapat kontribusi sama sekali dari Sumber Air Ronggo Jalu Di Kecamatan Tegal Siwalan tersebut. “Oleh sebab itu, kami fraksi-fraksi didewan, mendesak, agar pemkab segere merencanakan kerjasama dengan Pemkot

Probolinggo,” jelas Santoso.

Menaggapi hal itu, Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari membenarkan perihal belum mendapat kontribusi dari Pemkot Probolinggo. Hanya saja, maksud tidak mendapat kontribusi itu terkait kerja sama bagi hasil antara Pemkab Probolinggo dan pemkot. “Kami belum dapat timbal balik dengan pemkot.

Karena sejauh ini, kami masih terus berkoordinasi,” terangnya.

Sementara untuk pajak, sesuai dengan Perda 10 tahun 2010 tentang Pendapatan Daerah. PDAM Kota Probolinggo telah membayar pajak pos air tanah.

“Jadi untuk pajak, pihak luar sudah dibayarkan ,”ucap Puput Tantriana Sari.

Meski demikian, beberapa upaya telah dilakukan Pemkab Probolinggo. Salah satunya, telah menyusun draf awal MoU pengelolaan Sumber Mata Air. “Saat ini, draf itu sudah siap. Tinggal nanti komunikasi dengan pemkot,” terangnya.

Selain itu, atas bagi hasil dari Pemkot itu, nantinya juga akan dikaitkan dengan Perda tentang Kerja Sama Antar Daerah. “Karena Perda Kerja Sama antara Daerah baru disahkan, jadi kami sudah punya cantolah hukumnya,” jelas Puput Tantriana Sari.

Puput Tantriana Sari mengaharapkan, pada 2014 nanti, Pemkab sudah bisa menandatangai MoU dengan Pemkot Probolinggo. “Saya rasa, tahun depan, upaya itu sudah membuahkan hasil.

Nanti akan kita matangkan dengan SKPD,” tandasnya. (fud)

OPINI

Eskalasi Ekonomi Syariah di Madura

salam songkem

Cinta Harga Diri

H

arga diri tidak bisa terbeli oleh apa pun. Tidak hanya manusia, prajurit pun akan mempertahankan harga dirinya. Sebab ketika harga diri sudah tercoreng moreng, maka aib yang didapat. Bahkan kepercayaan rakyat pun beruntuhan. Hidup terasa tak ada nilainya lagi. karena itulah, untuk menjaga martabat ini, apa pun akan dilakukan.

Karena harga diri prajurit sudah dipermalukan di hadapan rakyat, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen Ediwan Prabowo memecat secara tidak hormat tiga prajurit TNI Angkatan Darat dari Kodam V/Brawijaya. Ketiganya adalah Pelda Kusna NRP 540768 Baminvetcaddam V/Briwijaya, Serda Susanto NRP 31980571620197 Danru Mori Tonban Ki B Yonif 500/R, dan Praka Irvan Fauzi NRP 31020657800982 Taban Sangkakala Pok Koki Kima Yonif 500/R. Sebab ketiganya terlibat kasus penyalahgunaan narkoba.

Pristiwa purnawira prajurit tersebut akan bermakna ketika menjadi suatu komitmen yang kuat. Tidak sematamata pemecatan tersebut dilakukan karena telah terungkap ke publik. Komitmen yang kuat untuk memerangi segala bentuk penyempangan yang dapat menghancurkan martabat prajurit, akan berdampak pada pemberhentian yang terlibat, sekalipun kasus tersebut tidak terungkap ke publik. Jika tidak ada komitmen, maka sanksi menjelatakan kembali prajurit hanya dilakukan ketika rakyat sudah mengetahui penyempangan tersebut, namun tidak dilakukan pada pelanggaran yang belum terekspose.

Apa yang dilakukan Pangdam V/Brawijaya memang layak diapresiasi. Semua prajurit yang telah terlibat penyalahgunaan narkoba memang harus diberhentikan. Karena tindakan itu tidak hanya mempermalukan militer Indonesia, namun negara ini dan semua penduduknya pun menerima dampaknya. Mereka telah merongrong kewibawaan tanah air. Sehingga layak apabila mereka dihadiahi sebuah sanksi pemecatan.

Bahkan keberanian Pangdam V/Brawijaya semestinya juga dilakukan di tempat lain, misalnya di Satpol PP, Kepolisian, KPK, Kejaksaan, Disdik, Kemenag, dan instansi lain. Pejabat pemerintah yang menerima gaji dari uang rakyat di berbagai tempat itu seharusnya memang ditindak tegas dengan pemecatan apabila memang terbukti melakukan tindak kejahatan yang dapat menodai citra profesi masing-masing.

Selama ini, di dunia pendidikan, betapa banyak kasus guru PNS yang diadukan melakukan perbuatan yang dapat mencoreng profesi guru, misalnya pencabulan terhadap siswinya. Juga di Kemenag telah diwarnai berbagai pengaduan penyempangan tindak pidana korupsi. Namun mereka tidak mendapat sanksi tegas, apalagi sampai diberhentikan, sehingga sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera, bahkan tidak menimbulkan rasa takut pada orang lain untuk melakukan penyempangan serupa.

Untuk menimbulkan efek jera dan rasa takut, pemecatan terhadap pegawai negeri, baik yang ada di Satpol PP, Kepolisian, KPK, Kejaksaan, Disdik, Kemenag, TNI, dan instansi pemerintahan, yang melakukan penodaan terhadap frofesi masing-masing, merupakan suatu keniscayaan. Dengan demikian, diharapkan, akan tercipta pegawai negeri sipil yang benar-benar menjunjung tinggi profesi dan martabat negeri ini. (*)

Salah satu halaman Koran Madura, Senin 18 November 2013, memberitakan tentang Ekonomi syariah di Indonesia, dengan judul berita lumayan provokatif, “SBY Canangkan Gres!, Jadikan Indonesia Kiblat Ekonomi Syariah Dunia”.

Hal ini tentu benar-benar mengejutkan. Dikarenakan, eksistensi ekonomi syariah di Indonesia, bisa dikatakan belum lama kehadirannya, bila dibandingkan dengan sistem ekonomi lain.

M

emang harus diakui, secara nasional, eskalasi perbankan syariah sebagai bagian ekonomi syari’ah cukup tinggi.

Data yang dilansir koran Kompas, 18/11/2013, pertumbuhan perbankan mencapai 38 persen per tahun. Lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan nasional, yang hanya 18 persen per tahun. Aset perbankan tahun 2008, berjumlah 51 triliun. 2009, meningkat 33 persen, sejumlah 68 triliun. 2010, naik 47 persen, dengan jumlah 100 triliun.

2011, naik lagi 49 persen, menjadi 149 triliun. 2012, naik lagi 34 persen, dengan jumlah aset 199 triliun. Di tahun

ejak 2003 lalu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, mencanangkan ikon Gerbang Salam. Ikon itu ternyata ditanggapi berbeda, ada yang menyatakan ikon itu merupakan seruan moral semata, namun ada juga yang menilai ikon tersebut hakikitnya refleksi pemberlakuan syariat Islam di wilayah tersebut. Kontradiksi itu tampaknya mengindikasikan bahwa penerapan syariat Islam di Jantung Kota Madura itu masih menjadi masalah krusial.

Ikon tersebut memang lebih menghendaki semangat penerapan syariat Islam, bukan sekedar seruan moral.

Terbukti ikon tersebut dilengkapi dengan pembentukan Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Pamekasan. Karena memang tidak mungkin ada LP2SI apabila tidak dimaksudkan untuk mengawal proses pemberlakuan syariat Islam.

Meskipun mengalami kesulitan penerapan syariat Islam, LP2SI sudah berupaya, salah satunya dengan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Baca Tulis Al-Quran. Usulan Raperda ini pun tampaknya akan berjalan tidak mulus, karena diprediksi akan ada pihak-pihak yang menentangnya. Sebab memang tidak mungkin kesulitan menerapkan syariat Islam kemudian diperdakan, apalagi setiap muncul masalah lantas dibuatkan perdanya.

Terlepas kepentingan masing-masing yang berselisih pendapat, pembentukan Perda Baca Tulis Al-Quran tampaknya memang menjadi harapan, sesuai dengan semangat ikon Gerbang Salam, sebagai bagian terkecil dari manifestasi pemberlakuan syariat Islam. Bahkan bila perlu dibuatkan secara tegas perda Syariat Islam. Sebagai pedoman pemberlakuan syariat Islam di Pamekasan, Madura. Sebab itulah, Pamekasan dapat menuai tertawaan apabila penduduknya tidak dapat membaca dan menulis Al-Quran. Sehingga raperda baca tulis Al-Quran itu pun sejatinya merupakan upaya mengantisipasi ketimpangan tersebut.

Pemerintah, juga LP2SI, tidak perlu merasa minder apabila upayanya ditanggapi miring. Karena perbedaan pendapat akan selalu ada dalam setiap keputusan apa pun. Barangkali yang perlu dipertegas kini adalah Pamekasan ingin menerapkan syariat Islam, ataukah hanya ingin mengawal gerakan moral semata. Pemerintah setempat lebih baik segera menentukan sikap tegas mengenai perdebatan semangat ikon gerbang salam tersebut.(*)

A

ini, aset perbankan syariah naik 35 persen, dengan jumlah aset yang kian besar, 269 triliun.

Data dan perkembangan yang signifikan ini mengindikasikan, bahwa kepercayaan masyarakat secara nasional cukup baik dan ekonomi syariah kian mendapat respon positif. Agus DW Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia, menyatakan, bahwa ditengah pertumbuhan ekonomi global yang cenderung lambat, ternyata eksistensi industri keuangan syari’ah telah menunjukkan kemampuan bertahan dari krisis. Ekonomi syariah oleh beberapa kalangan, dianggap dapat mengurangi kerentanan perekonomian Indonesia.

Realitas yang cukup mengembirakan ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari berbagai daerah yang juga menopang terhadap pertumbuhan ekonomi syariah secara nasional. Madura sebagai daerah kepulauan, diakui atau tidak, turut pula memberikan sumbangsih bagi perkembangan ekonomi nasional. Artinya, keberadaan Madura tidak boleh dikesampingkan dan perlu untuk juga diurai, perihal eskalasi ekonomi syariah di Indonesia. Tentu pula dengan kesadaran, bahwa ulasan ini, sebagai upaya pula untuk membaca diri dan keberadaan diri, sebagai orang Madura.

Bagi saya, di Madura, diskursus tentang ekonomi syariah mengalami pasang surut yang berarti.

Tidak menemukan kejelasan pasti.

Ini berangkat dari realitas keseharian masyarakat Madura yang masih banyak yang tidak mengenal keberadaan ekonomi Islam. Terutama, hal ini terjadi di masyarakat pedesaan Madura.

Satu sisi, ini memperihatinkan.

Apalagi masyarakat Madura dikenal agamis. Sementara, konsepsi teologis ekonomi syariah berasal teks-teks keislaman. Dan pula, berkaitan dengan ini, maka orang-orang Madura

yang dikenal agamis, sudah selayaknya pulalah untuk lebih tahu tentang konsepsi Islam mengenai ekonomi.

Nyatanya yang berlaku, bukanlah demikian adanya. Ekonomi syariah ini malah menjadi diskursus dan kesadaran di tingkat perguruan tinggi yang bersifat “negeri”. Terbukti, misalnya dengan terbitnya buku, Abdur Rohman, M.E.I., berjudul Ekonomi Al Ghazali, Menelusuri Konsep ekonomi Islam dalam Ihya’ Ulumuddin, pada tahun 2010. Ini kenyataan yang tidak boleh dikesampingkan dan mesti diakui keberadaannya.

Pada tataran praktisnya pula, ekonomi syari’ah lebih banyak yang hanya dilakukan dengan skala kecil. Itupun dengan tidak maksimal.

Di Madura, banyak dilakukan dengan mendirikan BMT, koperasi dan minimarket yang “memakai” label syariah. Di beberapa daerah, yang ditemui, terdapat BMT Sidogiri dan sebagian lagi BMT NU. Untuk koperasi dan minimarket, terlihat di beberapa kecamatan dan pasar, lagilagi hanya label syariah yang ada, ya dari sidogiri. Walaupun, ada sebagian bank-bank lain yang berlabel syariah, seperti BPRS, dan bank-bank yang telah lama dikenal konvensional, mulai menyertakan label syariah di dalamnya.

Kenyataan dari eskalasi yang

tak mengalami fluktuasi berarti ini, disebabkan oleh tingkat pengetahuan, kesadaran dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank.

Masyarakat desa banyak yang belum tahu akan adanya sistem syariah dalam perbankan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan modal yang dikembangkan, masih banyak yang meminta jasa terhadap rentenir. Akibatnya, kemiskinan masyarakat semakin terawat, bahkan bertambah, bila usaha yang dijalankan gagal, sementara “bunga” dari utang ke rentenir kian besar.

Sementara kesadaran masyarakat pun juga lemah. Kesadaran ini memang berkait kelindan dengan pengetahuan. Sadar bahwa mereka bisa keluar dari kemiskinan. Sadar bahwa akan ada solusi barupa sistem ekonomi Islam di Indonesia. Ini tentu memperihatinkan.

Yang paling miris, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank. Bank apapun bagi masyarakat dianggap sama saja. Sama-sama njelimet, ribet dan memiliki bunga yang tinggi. Keberadaan bank syari’ahpun dianggap sama saja dengan yang lain. Bahkan hanya menggunakan label syari’ah untuk mendapatkan legitimasi dan kepercayaan berarti di masyarakat.

Tentu, kenyataan-kenyataan ini, perlu untuk diperhatikan. Bahwa, bank-bank syariah bukan hanya mengalami tantangan di dalam, berupa sistem, regulasi, instrumen dan sumber daya manusia, melainkan juga resistensi yang perlu diselesaikan.= *) Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari’ah INSTIK Annuqayah, sekaligus berkhidmat sebagai ketua I PMII Cabang Sumenep.

Indonesia dan Ketimpangan Politik Ekonomi

Perda Syariat

S

7

SELASA 19 NOVEMBER 2013 NO. 0242 | TAHUN II

Dalam memahami posisi Indonesia dalam politik ekonomi dunia, secara sepintas perlu disinggung perekonomian dunia, tentang dominasi perekonomian dunia, khususnya tentang dominasi kekuatan adidaya Amerika dalam perekonomian dunia.

H

al ini diperlukan, karena sebagai negara, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai itentitas ketergantungan yang cukup tinggi, terutama pada dua negara maju Amerika Serikat dan Jepang. Akibat dari ketergangtungan itu, berbagai kebijakan dalam hampir semua bidang dipengaruhi oleh kepentingan negaranegara maju tersebut. Pengaruh itu menjadi lebih terasa, setelah tujuan negara maju terutama Amerika Serikat memaksakan kehendaknya dibanyak negara-negara berkembang.

Hubungan yang terjadi antara Amerika Serikat dengan negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah hubungan yang dalam ekonomi politik disebut asimetris, yaitu hubungan antara utara atau negara maju dengan negara selatan atau negara berkembang. Hubungan ini selalu menguntungkan negara-negara yang kuat dari pada negara yang lemah.

Negara-negara berkembang termasuk Indonesia lebih berfungsi mengakomodasi negara maju seperti Amerika dari pada sebaliknya. Hubungan yang asimentris berbeda dengan hubungan simetris atau seimbang dalam

hal ini masing-masing pihak saling menghormati kepentingan pihak lain.

Dalam literature ekonomi politik, hubungan yang demikian cendrung dianggap sebagai penjajahan atau imperealisme bentuk baru.

Dalam hubungan ekonomi, negara-negara berkembang berfungsi sebagai negara satelit yang bertugas melayani kebutuhan akan bahan mentah dan bahan baku yang diperlukan negara-negara maju, dan sekaligus juga menjadi pasar bagi hasil industri negara-negara tersebut. Singkatnya, perekonomian negara-negara berkembang tergantung kebutuhan dan fluktuasi permintaan dari negaranegara maju.

Dalam bidang budaya, negaranegara berkembang cendrung menggunakan negara maju sebagai referensi. Pengalaman negara maju pada masa lampau, nasehat dan pendapat para ahli dari negara-negara tersebut dianggap sebagai sesuatu yang selalu benar dan harus diikuti. Uniknya, meskipun yang dihadapi mungkin lebih dikuasai oleh para ahli dalam negeri, namun yang dianggap paling benar adalah meraka yang berasal dari negara-negara maju. Keadaan ini dapat dilihat ketika para ahli ekonomi dari IMF memberikan nasehat tentang strategi ekonomi dalam menghadapi krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi tahun 1997.

Sudah diketahui bahwa apa yang terlihat sebagai masalah seringkali tidak tampak di permukaan. Karena itu hanya para ahli yang mendalami sesuatu paham tentang masalah yang ada dibalik sesuatu kejadian. Paham tentang kejadian secara umum, belum tahu tentang masalahnya. Sebagai contoh dapat disebutkan pada krisis tahun 1997-an. Keterpurukan pada waktu itu antara lain bersumber pada advis yang keliru dari para ahli IMF. Mereka hanya melihat semua permasalahan sekadar sebagai masalah moneter, padahal masalahnya tidak sedangkal yang diperkirakan mereka Ketidakmampuan bangsa Indonesia keluar dari krisis tersebut sampai sekarang memberi petunjuk bahwa

Ketidakmampuan bangsa Indonesia keluar dari krisis tersebut sampai sekarang memberi petunjuk bahwa masalahnya jauh lebih besar daripada apa yang terlihat di permukaan. masalahnya jauh lebih besar daripada apa yang terlihat di permukaan. Besarnya jumlah hutang dan lemahnya kemampuan untuk membayar, menunjukkan bagaimana mudahnya kita mengambil keputusan untuk berutang dan betapa tidak siapnya kita dalam memanfaatkan utang itu.

Hal ini tidak saja menunjukkan kelemahan kebijakan ekonomi dan kesalahan hitungan dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga terkait dengan pandangan hidup dan pola pikir kita sebagai bangsa.

Kelemahan ini antara lain bersumber dari tidak adanya penghargaan pada sumber dana pembangunan yang seringkali tidak mudah memperolehnya dan pelecehan kepentingan rakyat banyak dan kepentingan generasi yang akan datang.

Singkatnya, kecerobohan kita sebagai bangsa yang mencakup banyak sudut dari kehidupan.

Tingkat utang harus ditanggung bangsa ini sudah tak terbayangkan lagi untuk menggunakan kriteria normal. Secara umum disepakati bahwa tingkat utang suatu negara dikatakan sudah memasuki “perangkap utang” atau “debt trap”. Bersamaan dengan perbaikan yang mulai ada, timbul kebijakan-kebijakan yang kontroversial dalam tahun-tahun terahir antar lain berkaitan dengan terorisme dan divestasi atau privatisasi BUMN. Kontroversi pertama, terjadi karena masyarakat masih menganggap penanggulangan terorisme lebih diwarnai rekayasa untuk memojokkan kekuatan politik Islam menjelang

pemilihan umum pada waktu itu (th 2004). Kontroversi kedua, mulai meledak pada saat divestasi salah satu Bank, kemudian muncul kembali pada saat divestasi salah satu BUMN. Penjualan asset-aset negara dengan alasan sekedar untuk menutup devisit APBN tiap tahun, secara logika dapat dipandang sebagai tindakan yang sangat dhaif. Masalahnya, defisit APBN adalah situasi yang dibuat dengan memilih sistem anggaran yang demikian, sementara besaran dari angka-angka tersebut bukan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan.

Mengapa kemudian harus diatasi dengan tindakan yang seolahseolah terpaksa harus dilakukan?

Banyak kelemahan dari penjualan asset-asset negara itu yang terpaksa harus ditanggung pemerintah, seperti besarnya bunga obligasi yang cukup besar yang masih tetap harus dilunasi pemerintah setiap tahun, seperti yang terjadi dalam kasus divestasi saham salah satu Bank. Demikian juga dalam penjualan saham salah satu BUMN yang strategis dan menguntungkan kepada investor luar negeri. Akibatnya, kontroversi politik tidak dapat dihindarkan.= *) Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi dan Bankir Bank BUMN.

Menerima tulisan dalam bentuk opini, puisi, cerpen, dan resensi buku. panjang tulisan 6000 karakter (opini dan cerpen) dan 4000 karakter (resensi buku). Tulisan dikirimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@ gmail.com

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OL AHRAGA

88

SELASA 19 NOVEMBER 2013 NO. 0242 | TAHUN II

SELASA 19 NOVEMBER 2013

Inggris Bertekad Kalahkan Jerman LONDON - Striker Tim Nasional (Timnas) Inggris Wayne Rooney yakin, “The Three Lions” akan memetik kemenangan saat menjamu Tim Panser Jerman pada laga persahabatan Rabu (20/11) dini hari WIB nanti di Stadion Wembley.

Kemenangan atas Jerman akan sangat penting guna memulihkan tingkat kepercayaan diri tim Tiga Singa yang anjlok setelah menelan kekalahan 0-2 dari Cile pada akhir pekan lalu di tempat yang sama. Selain itu, pertemuan ini adalah ujian yang bagus guna mengukur kekuatan Inggris.

Pertemuan nanti adalah yang pertama sejak perjumpaan kedua tim di turnamen resmi Piala Dunia 2010 lalu di Afrika Selatan. Saat itu, Inggris kalah 1-4 dari Jerman.

“Sangat menyenangkan bisa mengalahkan tim mana pun, teristimewa Jerman. Selalu bagus ketika mengalahkan tim sekelas Jerman karena mereka adalah tim besar. Ketika kami mengalahkan Brasil pada Februari lalu, kami sangat percaya diri. Begitupun saat menahan imbang mereka di Rio de Jeneiro pada Juni silam. Tentu saja ini hasil-hasil yang bagus untuk kami,” kata penyerang Manchester United (MU) itu.

Dia melanjutkan, “Penting sekali bagi kami untuk

memetik kemenangan pada laga ini, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kami melakukan apa yang diminta pelatih di atas lapangan. Waktu melawan Cile, kami melakukan sesuatu yang bagus, tetapi mereka mengejutkan kami dengan gaya bermain mereka. Tetapi itu sudah lewat dan kami harus menatap ke depan pada laga hari Selasa.”

Menurut Wayne Rooney, pertandingan melawan Jerman akan sangat berbeda dari Cile. Pasalnya permainan Timnas Jerman sama dengan laga-laga Liga Utama Inggris. “Mereka tim besar dan memiliki sejumlah pemain hebat. Ini ujian besar buat kami. Hal paling besar yang mereka miliki adalah bahwa mereka bermain sebagai sebuah tim. Masingmasing pemain paham apa yang harus dikerjakan. Itulah yang membuat mereka menjadi sebuah tim yang sulit ditaklukkan,” papar Rooney.

Sementara itu, menjelang laga ini, pelatih Inggris Roy Hodgson mengaku pernah ditawari untuk melatih Jerman pada 1990-an. Tetapi karena masih terikat kontrak dengan Blackburn Rovers, dengan sangat berat hati, Hodgson menolak permintaan tersebut. Selain itu, gagalnya Hodgson melatih Jerman karena ditentang oleh legenda sepakbola negara itu Franz Beckenbauer.

“Teman saya Franz Beckenbauer sangat yakin bahwa seorang pelatih asing tidak akan membantu program latihan Jerman maupun pengembangan pelatih-pelatih muda

Erick Thohir Gantikan Massimo Moratti

SUPREMO INTERNAZIONALE. Erick Thohir dipilih sebagai presiden Inter Milan menggantikan Massimo Moratti.

MILAN-Setelah menguasai mayoritas saham Inter Milan, pengusaha muda asal Indonesia Erick Thohir akirnya didapuk sebagai Presiden Inter Milan menggantikan Massimo Moratti yang sudah 18 tahun duduk sebagai presiden klub tersebut. Pemilik Mahaka Group ini menduduki jabatan presiden setelah terpilih dalam rapat dewan luar biasa pada Jumat (15/11) pekan lalu.

Meski sudah terpilih Jumat, Thohir baru menyampaikan hal tersebut saat tampil dalam sebuah acara televisi Italia, RAI TV pada Minggu (17/11).

Moratti mengambil alih kepresidenan saat ia membeli klub itu pada 1995. Selama masa kepemimpinannya, Inter meraih lima gelar juara liga Italia dan meraih Liga Champions dan Piala Italia pada 2010. Erick bersama Rosan Roeslani dan Handy Soetedjo memiliki 70% saham juara 18 kali Serie A Liga Italia itu.

“Dalam kurun waktu 10 tahun kedepan hanya 10 klub yang akan diingat di dunia.

Mereka adalah yang berhasil menjadi juara, enak untuk ditonton dan sehat secara finansial. Inter harus dan akan menjadi salah satu dari 10 klub itu. Dengan manajemen yang baru ini, dan tujuan yang jelas serta kolaborasi dari semua pihak, kami yakin Inter akan berada di 10 klub

tersebut,” ujar Erick.

Ia juga menyatakan pentingnya bagi klub berjuluk “La Beneamata” untuk melebarkan ekspansinya ke Asia dan Amerika Serikat. Menurutnya, fans merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan suatu klub.

“Grup (manajemen) yang baru ini harus kreatif dalam menjaring fans dari Asia dan Amerika Serikat. Kreatif dalam membangung skuat yang berjiwa pemenangan.

Dan, dengan pelatih Walter Mazzari, kami sudah berada di jalur yang benar,” tegasnya.

Moratti secara resmi mengakhiri tugasnya sebagai Presiden Inter Milan saat melawan Livorno pekan lalu. Ia juga mengatakan sangat terkesan dengan Erick. “Ia (Erick) antusias dan sangat senang untuk melakukan ini semua. Ia cepat mengerti dan sangat menyenangkan dalam berhadapan dengan setiap orang,” kata Moratti di situs resmi klub.

Selain Inter Milan, Erick juga memiliki sebagian saham klub tim bola basket Amerika Serikat, Philadelphia 76 persen, dan DC United. Erick memiliki tugas berat untuk mengembalikan kejayaan Inter yang meraih trofi terakhir di ajang Piala Italia pada 2011 lalu. Saat ini, “Nerazzurri” berada di peringkat keempat Serie A dan tertinggal tujuh poin dari pimpinan klasemen sementara AS Roma. (aji)

DATA DAN FAKTA • Jerman kali terakhir memang melawan Inggris di Piala Dunia 2010 dengan skor telak 4-0.

• Inggris sendiri pernah membabat Jerman 5-1 pada tahun 2001.

• Sebelum melawan Chile, Roy Hodgson dan Inggris tak pernah kalah di Wembley.

• Jika dimainkan saat melawan Jerman nanti, Steven Gerrard akan menyamai rekor 109 caps Sir Bobby Moore.

• Sami Khedira dipastikan absen selama enam bulan akibat cedera lutut saat melawan Italia.

PERKIRAAN PEMAIN Inggris: Hart; Cole, Jagielka, Cahill, Johnson; Cleverley, Gerrard, Townsend, Lallana, Wilshere; Rooney Jerman: Weidenfeller; Schmelzer, Mertesacker, Hummels, Jansen; S. Bender, L. Bender; Reus, Gotze, Draxler; Muller Jerman. Adalah sebuah kehormatan ketika Braun telepon saya, tetapi saya masih terikat kontrak dengan Blackburn Rovers saat itu. Karena itu nama saya pernah tercantum dalam daftar calon pelatih yang dipegang sang presiden. Ini saja merupakan sebuah kehormatan besar,” kata Hodgson kepada “The Mirror”.

Kini Hodgson kagum karena pelatih lokal Jerman

sudah sangat membantu perkembangan sepakbola negara itu. Berkat kerja pelatih lokal, mereka bersama Brasil dan Spanyol menjadi kandidat kuat menjuarai Piala Dunia tahun depan. Meski demikian, Inggris juga bisa memberi kejutan bagi tim mana pun pada turnamen empat tahunan tersebut.

“Kami sedang dalam masa transisi. Kami memiliki banyak pemain muda dan sudah memiliki pengalaman mengikuti turnamen. Saya kira kami akan memperlihatkan kemampuan kami di Brasil nanti.

Ada tiga tim yang sangat difavoritkan, termasuk Argentina karena tim-tim Amerika Latih diuntungkan dengan iklim. Jerman sudah menemukan gaya barunya dalam sepakbola pada 2006,” papar Hodgson lagi.

Dia melanjutkan, “Saya menaruh hormat pada Juergen Klinsmaan dan Joachim Loew karena apa yang mereka kerjakan di Timnas Jerman.

Banyak timnas meniru apa yang mereka lakukan. Mereka fokus pada pemain-pemain muda dan mengubah gaya sepakbolanya menjadi sangat agresif.

Saya menyaksikan permainan tim-tim Jerman di Liga Champions.

Dortmund, Bsayern, Schalke, dan Leverkusen sangat impresif. Bukan hanya para pemain yang sangat berkualitas, tetapi daya juang dan fokus pada taktik. Bundesliga sudah mengembangkan dirinya dengan cara yang baik.” (Sky Sports/espn/aji)

PERTEMUAN TERAKHIR Jerman

50-50

Inggris

27/06/2010 Jerman 4 - 1 Inggris 20/11/2008 Jerman 1 - 2 Inggris 22/08/2007 Inggris 1 - 2 Jerman 02/09/2001 Jerman 1 - 5 Inggris

23

MARIO GOMEZ Striker Jerman

?

Siapa Lebih Tajam

Wayne Rooney saat ini sedang berada dalam performa terbaiknya. Bersama Manchester United, Rooney menjadi seorang striker tajam untuk klubnya itu. Mampukah dia melanjutkan ketajamannya di level timnas?

Striker Jerman Mario Gomez juga akan membuktikan ketajamannya di laga ini.

10 WAYNE ROONEY Striker Inggris

Kualifikasi Piala Dunia Zona Afrika

Kamerun Lolos ke Brasil YAOUNDE - Kamerun menyusul Nigeria dan Pantai Gading ke Piala Dunia tahun depan di Brasil setelah menghantam Tunisia 4-1 dalam pertandingan leg kedua playoff Zona Afrika di Stade Omnisport, Minggu (17/11) waktu setempat.

Ini menjadi Piala Dunia keenam Kamerun dalam tujuh penyelenggaraan terakhir. Mereka mengikuti jejak Pantai Gading dan Nigeria yang sudah lebih dulu memastikan terbang ke Brasil tahun depan.

Afrika masih menyisakan dua tiket lagi ke Piala Dunia yang akan diperebutkan antara Ghana melawan Mesir dan Burkina Faso menghadapi Aljazair. “Brasil, kami datang,” ucap kapten Kamerun Samuel Eto’o yang menganulir keputusannya untuk pensiun dari timnas dan bermain di babak playoff ini.

Tampil dihadapan 60.000

suporter sendiri, Kamerun langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga.

Usaha mereka berbuah manis ketika laga baru menginjak usia empat menit. Pierre Webo membuka keunggulan timnya melalui sepakan keras kaki kiri dari dalam kotak penalti.

Benjamin Moukandjo menggandakan keunggulan Kamerun pada menit ke-29. Ia berhasil melewati pemain bertahan Tunisia hingga kotak 16 sebelum melepaskan tembakan yang mengarah ke pojok gawang Tunisia. Namun, tim tamu tidak mau menyerah begitu saja. Ahmed Akaichi sempat menghidupkan harapan Tunisia pada menit ke-51 lewat sepakan volinya. Tunisa pun hanya membutuhkan satu gol untuk gantian meraih peluang ke Brasil lewat keunggulan gol tandang.

Tunisia semakin gen-

car mencecar pertahanan tuan rumah. Mereka sempat mengklaim penalti ketika pergerakan Fakhreddine Ben Youssef dihentikan AssouEkotto di dalam kotak terlarang. Akan tetapi, wasit tidak menilai itu sebagai sebuah

pelanggaran.

Terus menyerang membuat sisi pertahanan Tunisia terbuka. Pada menit ke66, Jean Il Makoun berhasil memanfaatkan longgarnya barisan belakang tim lawan.

Berawal dari umpan silang

Assou-Ekotto, Makoun meneruskannya dengan tandukan yang mengarah ke tiang dekat. Empat menit jelang waktu normal tuntas, Makoun semakin menegaskan keunggulan timnya lewat gol keduanya. (espn/aji)

Ancelotti Ramalkan Ronaldo Raih Ballon d’Or MADRID - Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti yakin pemain bintangnya Cristiano Ronaldo bakal meraih pengahargaan Ballon d’Or tahun ini, setelah pemain ini tampil gemilang bersama Real Madrid musim ini baik di kompetisi domestik Spanyol maupun di Eropa.

Gol demi gol yang dilahirkan Ronaldo menempatkan dirinya sebagai top skor sementara La Liga Spanyol dan Liga Champions.

Ronaldo bersama gelandang serang Bayern Muenchen asal Prancis Franck Ribery mengancam Lionel Messi yang sudah meraih gelar tersebut dalam tiga tahun terakhir. Dalam tiga tahun itu pula, Ronaldo selalu kalah dari Messi yang musim ini lebih banyak dililit cedera. Meski demikian, Messi masih menjadi salah satu calon kuat peraih gelar pemain terbaik dunia terse-

but. Bila terpilih kembali, Messi akan meraihnya untuk keempat kali secara berturut-turut.

“Cristiano melakukan banyak hal secara luar biasa.

Apakah dia akan mendapat Ballon d’Or? Menurut saya sudah seharusnya. Dia akan meraih gelar tersebut. Dia sungguh seorang profesional yang memperhatikan setiap

hal detail permainannya,” kata Ancelotti kepada Radio Deejay.

Pada bagian lain, mantan pelatih AC Milan, Chelsea, dan Paris Saint-Germain

(PSG) itu berbicara tentang bek mudanya asal Prancis Raphael Varane yang tampil tidak terlalu bagus saat melawan Juventus di Liga Champions. “Varane seorang pemain muda berbakat. Dia mungkin melakukan beberapa kesalahan kecil saat melawan Juventus, tetapi dia seorang pemain hebat. Dia absen selama empat sampai lima bulan akibat cedera lutut, tetapi dia memiliki semua kualitas untuk menjadi seorang bek hebat,” kata Ancelotti.

Sedangkan soal rumor bahwa Ancelotti akan mendatangkan Andre Pirlo ke Santiago Bernabeu, Ancelotti memastikan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi.

“Apakah Pirlo akan datang ke Madrid? Saya kira tidak.

Walaupun dia masih menjadi salah satu pemain terbaik di dunia,” tutup mantan bos Pirlo di AC Milan. (espn/aji)

Taneyan Lanjang SELASA 19 NOVEMBER 2013 NO.0242 | TAHUN II

SELASA

19 NOVEMBER 2013

1 9

PEMBUNUH ULAMA

Bisa Dihukum Seumur Hidup

syamsuni/koran madura

TENGGELAM. Salah satu siswa saat menunjukkan salah satu perahu yang tenggelam di perairan Slopeng, Senin (18/11). Perahu tersebut tenggelam setelah dihantam angin kencang.

Menulis dan Menari

M

enulis dan menari sekilas dua hal yang berbeda. Namun hal itu tidak berlaku bagi Ratna Dela Putri.

Baginya, menulis dan menari adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Sama-sama seni.

Gadis belia kelahiran 20 Januari 1994, selain menulis juga sedang menekuni dunia tari. Ia tak berasa terbebani menekuni dunia tulis-menulis dan tari. Ia merasa enjoy menekuni dua-duanya, yang penting bisa membagi waktu dengan baik.

“Kuncinya adalah membagi waktu dengan baik. Kapan kita harus menulis, kapan pula kita menari, sehingga seberat apapun aktivitas yang kita jalani, pasti terasa mudah kita lewati. Sebab, 24 jam itu banyak,” ucapnya di sela-sela ia santai sembari menulis cerpen.

Perempuan semester 3 itu, kini juga sedang aktif di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Di luar dua kegiatan tersebut, juga aktif di organisasi ekstra kampus. Katanya, memang ada rasa lelah, tetapi bagi Dela, panggilan sahabat-sahabatnya itu tidak menjadi halangan, yang penting bisa berproses dan menambah wawasan keilmuan.

Sebab, guru terbaik adalah pengalaman. (sym)

Dua Perahu Tenggelam BMKG Minta Nelayan Tidak Melaut SUMENEP - Cuaca ekstrem yang melanda Sumenep berdampak terhadap dua perahu tenggelam, Minggu (17/11) malam. Perahu tersebut milik Supahri (40) dan Satnawi (50), masing-masing warga Desa Beluk Raja, Kecamatan Ambunten. Perahu itu tenggelam setelah dihantam angin kencang.

Kejadian itu bermula saat dua perahu itu ditambatkan di Pangkalan 2 Pantai Slopeng, Kecamatan Dasuk, Minggu. Namun, tidak disangka Minggu malam itu menjadi kelabu. Angin berhembus cukup kencang. Setelah itu, angin menghantam perahu itu ke tengah laut dan menyebabkan perahu itu tenggalam.

Perahu itu diketahui tenggal oleh pemiliknya Senin (18/11) sekitar pukul 06.00 WIB. Sebab, saat perahu ditambatkan, dua pemiliknya tidak mengecek lagi. Perahu Supahri terseret arus hingga 7 kilometer dari tempat semula. Sedangkaan perahu milik Satnawi terdampar hingga di perairan Dasuk Timur, Kecamatan Dasuk.

Pantauan Koran Madura, Senin (18/11), perahu milik Supahri belum dievakuasi oleh pemilik perahu dan aparat kepolisian. Kini masih berada di tempat semula, Pangkalan 2 Slopeng.

Kondisi perahu tersebut masih dalam keadaan tenggelam. Sebab, selain om-

bak besar, perahu tersebut karam di tengah lautan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Koran Madura dari warga setempat, ternyata tidak hanya dua perahu milik Supahri dan Satnawi yang tenggelam. Angin kencang Minggu malam itu juga menenggelamkan empat perahu.

Moh. Fahrul, warga Desa Beluk Raja, Kecamatan Ambunten, mengatakan, perahu itu diketahui hilang saat pemilik perahu hendak melihat perahunya. ”Namun, sesampainya di pangkalan, ternyata perahunya sudah dalam kondisi karam. Lebih sial adalah perahu milik Satnawi, sebab perahunya hilang entah kemana, meski akhirnya ditemukan," katanya kepada wartawan saat di lokasi kejadian.

Kini, dua perahu yang tenggelam itu diperkirakan mengalami kerugian sampai Rp 50 juta. Itu karena perahu mesin jalan, mesin lampu, jaring, dan segala peralatan lain yang harganya

PENETAPAN RAPBD 2014 kurang lebih puluhan juta rupiah. Belum lagi kerusakan yang terjadi pada tubuh perahu.

Gagal Berangkat Di tempat terpisah, kapal cepat Ekspres Bahari 3 C dengan jurusan Kangean dan sejumlah pulau lainnya gagal berangkat. Pasalnya, kondisi cuaca ekstrem. Sehingga, pihak kapal tidak berani mengambil risiko. ”Kapal gagal berangkat, karena angin sangat kencang, dan kami tidak mau ambil risiko,” kata Barata Kurniawan, Senin (18/11).

Kendati demikian, pihaknya belum memastikan kapal Ekspres Bahari itu bisa diberangkatkan. "Saya masih belum bisa memastikan, tetapi yang jelas akan berangkat ketika cuaca kembali normal," jelasnya.

Sementara Badan Meteoreologi dan Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau kepada seluruh nelayan agar tidak melaut dulu. Sebab, kondisi cuaca di perairan Kabupaten Sumenep masih ekstrem.

Kepala BMKG Kalianget, Joko Sulistiyo, menyatakan, kondisi cuaca di perairan Sumenep tergolong buruk. ”Ketinggian ombak saat ini sudah mencapai 2 meter. Jadi, saya mohon bersabar dulu,” tegasnya (sym/yat)

LINGKUNGAN KOTOR

Piala Adipura Bangkalan Terancam

Ratna Dela Putri Penulis dan Penari

BANGKALAN - Piala Adipura yang telah diperoleh Pemkab Bangkalan setiap tahun, kini terancam. Sebab masyarakat masih kurang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Hal itu dibuktikan dengan masih maraknya masyarakat membuang sampah di sembarang tempat.

Kebiasaan buruk tersebut menimbulkan keindahan dan kebersihan kota yang menjadi salah satu penilaian dalam piala Adipura menjadi tercemar.

“Kita butuh peran dari RT dan RW hingga kelurahan untuk menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Kerja sama dalam bentuk menyadarkan masyarakat itu sangatlah penting,” terang Kabid Kebersihan, BLH Bangkalan, H. Imam Syafri, Senin.

Menurutnya, saat ini memang sebagian masyarakat telah membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS), akan tetapi, mereka belum bisa memilah antara sampah organik dan un-organik. Padahal dengan memilah kedua jenis sampah tersebut dapat meminimalisir penumpukan sampah. Sebab sampah organik bisa dimanfaatkan melalui daur ulang menjadi barang yang bernilai.

“Seharusnya sebelum membuang sampah ke TPS, harus dipilah dulu, antara sampah kering dan sampah

doni heriyanto/koran madura

TUMPUKAN SAMPAH. Salah satu tumpukan sampah akibat kurang sadarnya masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. basah, karena sampah kering bisa dimanfaatkan dengan daur ular atau jika tidak bisa langsung dibakar biar tidak terjadi penumpukan,” jelasnya.

Apalagi, lanjut Imam, apabila sampah plastik dicampur dengan sampah basah, maka akan sulit untuk diurai. Maka dari itu, keduanya harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dibuang ke TPS. Hal itu juga dapat memudahkan para petugas dalam mengolah kembali sampah yang telah dibuang.

Mengingat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya ada satu di kawasan Desa Bu-

SAMPANG - Tersangkan pelaku pembunuh ulama Habib Alwi asal Sampang bakal terancan hukuman penjara seumur hidup, kata Kapolres AKBP Imran Edwin Siregar, Senin (18/11).

"Tersangka kami jerat dengan Pasal 55 Junto Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," terang Kapolres.

Tersangka yang terancam hukuman seumur hidup itu merupakan pelaku ketiga dari sebanyak enam pelaku pembunuhan ulama Sampang. Pelaku bernama Sayeri.

Ia ditangkap tim khusus Polres Sampang di salah satu warung di Jakarta Utara pada tanggal 9 November 2013 sekitar pukul 08.00 WIB. Menurut Kapolres, saat petugas hendak menangkap, pelaku berupaya melakukan perlawanan kepada petugas.

"Karena hendak melawan, terpaksa kami lumpuhkan," tutur Kapolres.

Selain menangkap tersangka, tim gabungan Polres Sampang juga mengamankan barang bukti berupa sebilah celurit yang diduga digunakan tersangka membacok ulama Sampang, Madura Habib Alwi itu.

Menurut Kapolres, celurit yang berhasil disita petugas itu masih terdapat bercak darah yang sudah mengering.

Hasil penyidikan yang dilakukan tim penyidik Polres Sampang menyebutkan, jumlah pelaku dalam kasus pembunuhan ulama Sampang, Madura yang bernama Habib Alwi itu sebanyak enam orang.

Dari jumlah itu sebanyak tiga diantara telah berhasil ditangkap petugas, yakni Matluki, Mattawi dan Sayeri.

Matluki telah divonis bersalah oleh pihak pengadilan sedangkan Mattawi masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sampang. (ant/mk)

luh Kecamatan Socah. “Ya, memang perlu adanya pemberitahuan semacam sosialisasi, jika sampah plastic itu sulit diurai, makanya harus dipisahkan,” tuturnya.

Untuk tetap menjaga kebersihan di Bangkalan, kata Imam Syafri, BLH telah menyediakan fasiltas mulai dari TPS, grobak, dan pengangkutan. Sebab banyaknya sampah yang dihasilkan harus segara diangkut dan tidak boleh dibiarkan menumpuk terlalu lama. Selain merusak pemandangan juga dapat menimbulkan penyakit dan mencemari lingkungan. (dn/rh)

Target Tuntas Akhir Desember PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menargetkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014 diHalili Yasin target selesai seKetua DPRD belum tahun angPamekasan garan 2014. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan, bisa terlaksana dengan baik sesuai peraturan daerah (Perda) yang baru.

Halili Yasin, ketua DPRD Pamekasan saat dimintai konfirmasi soal pembahasan RAPBD 2014 mengatakan tahapan pembahasan RAPBD saat ini sudah memasuki tahapan jawaban Bupati atas pandangan umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD Pamekasan. Selanjutnya, RAPBD itu akan dibahas di tingkat fraksi yang biasanya melibatkan pengurus partai politik (parpol) masing-masing fraksi.

Selanjutnya, raperda RAPBD itu akan dibahas ditingkat komisi-komisi bersama SKPD mitra dilanjutkan pembahasan di badan anggaran untuk mengakomodir pembahasan di tingkat fraksi dan komisi untuk dirumuskan juga dilakukan pembahasan dengan tim anggaran eksekutif untuk dilaporkan di parpiurna internal.

Setelah itu, raperda RAPBD itu akan dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Dalam proses evaluasi itu, DPRD Pamekasan bisa menetapkan RAPBD 2014 yang ditarget pada akhir Desember 2013.

"Target kami akhir Desember sudah ditetapkan. Sehingga pada Januari 2014, semua program Pemkab Pamekasan, bisa mengacu pada Perda yang baru," katanya.

Dia menjelaskan, keuatan APBD 2014 memang mengalami penurunan dibanding 2013 lalu. Penurunan itu biasa terjadi diawal tahun anggaran, karena terdapat beberapa keuangan yang belum masuk ke kas daerah. Seperti bantuan keuangan provinsi dan dana hibah yang bisa dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Namun secara keseluruhan, APBD Pamekasan ada kecenderungan bertambah.

Sementara itu, Kepala DPPKA Pamekasan Taufikurrahman membenarkan adanya dana dari pusat yang belum diketahui besaran perolehannya, sehingga belum dimasukkan ke RAPBD. Jika jumlahnya diperoleh pada saat pembahasan berjalan, nantinya dapat dimasukkan dalam RAPBD 2014. Namun jika DPRD sudah menetapkan, pihaknya akan mengacu pada ketentuan yang lama. Diantaranya dana yang belum masuk yaitu Tunjangan Profesi Guru (TPG). (uzi/rah)

10

SUMENEP

SELASA 19 NOVEMBER 2013 NO. 0242 | TAHUN II

DARI SUMENEP

ANGGARAN PEMELIHARAAN TAK TERSERAP

Dana RP 1,2 Miliar RSUD Dipertanyakan

AMBRUK. Salah satu bangunan mini market rata dengan tanah setelah dihantam puting beliung, Senin (18/11) dini hari.

Puting Beliung Hantam Gudang Papan Reklame Bergambar Capres-Cawapres Tumbang SUMENEP – Angin puting beliung merobohkan bangunan mini market swasta yang berada di Kecamatan Bluto, Senin (18/11) sekitar pukul 04.00 dini hari. Pengelola mini market memperkirakan kerugian mencapai puluhan juta.

Kronologi kejadian tersebut, Minggu (17/11) malam sekitar pukul 22.00 terjadi hujan deras. Hujan yang turun disertai halilintar dan angin yang cukup kencang. Angin terus berlangsung hingga pukul 3.00 dini hari. Sekitar pukul 4.00, angin menderu dan menghantam mini market. Akibatnya, mini market itu rata dengan tanah.

Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Saat angin puting beliung menghantam sedang tidak ada orang sama sekali. Fasilitas dari mini market itu juga belum ada. Sehingga, kerugian material hanya pada gedung saja. Pihak pengusaha harus membangun kembali dari awal.

Heri, salah satu saksi mata, menjelaskan, kejadian itu terjadi secara beruntutan, yakni sampai tiga kali yang pada akhirnya membuat mini market itu rata

Itu tidak hanya satu kali yang dikena angin, bahkan sampai tiga kali.

Angin cukup parah menghantam saat dini hari hingga gedung itu ambruk

Heri

Saksi Mata dengan tanah. ”Itu tidak hanya satu kali yang dikena angin, bahkan sampai tiga kali. Angin cukup parah

menghantam saat dini hari hingga gedung itu ambruk,” tuturnya.

Penjual bakso di sekitar lokasi itu tidak menyangka angin puting beliung sampai akan merobohkan mini market yang baru saja dibangun.

Hujan yang mengguyur Kecamatan Bluto itu memang berlangsung lama, sekitar 3 jam lebih. ”Kejadian itu datang secara seketika, ketika hujan deras yang disertai halilintar mengguyur Kecamatan Bluto,” terangnya.

Dia mengungkapkan, sampai detik ini belum ada petugas dari mini market yang datang ke lokasi. Mungkin saja tidak mengetahu adanya gedung yang runtuh itu. ”Belum ada. Kami setiap saat di sini.

Gedung ini memang belum ditempati,” ujarnya.

Tumbang Sementara di Jalan Raya Sumenep-Pamekasan, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, sebuah papan reklame berukuran besar tumbang akibat puting beliung. Papan reklame bergambar calon presiden dan wakil presiden yang baru dibangun itu diduga tidak kuat menahan embusan angin yang sangat kencang.

Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun papan reklame tersebut sempat mengganggu pengguna jalan karena tumbang ke tengah jalan. Senin pagi, petugas sudah mengevakuasi reklame tersebut. (edy/yat)

DITUDUH MENCURI KAYU

Jaksa Penuntut Umum Tuntut 8 Bulan Penjara SUMENEP – Sidang lanjutan terhadap terdakwa Nahrudin bin Sahuri (54), warga Desa Sepanjang, Sapeken, kembali dilanjutkan, Senin (18/11). Sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sumenep mengagendakan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU).

Jaksa menuntut delapan bulan penjara kepada kakek yang dituduh pencuri kayu jati berukuran 110 x 19.

Jaksa juga meminta kakek itu membayar denda Rp 652 ribu atau subsider tiga bulan penjara. Tuntutan itu dibacakan Susmiyati Pengadilan Negeri (PN) Sumenep. Sedangkan majelis hakim dipimpin Deni Indrayana, dengan didampingi dua anggota. Terdakwa mengikuti persidangan

tanpa didampingi kuasa hukum. Keluarganya juga tidak hadir. Kakek tua renta itu tertunduk sipu mendengar tuntutan JPU itu.

JPU melayangkan tuntutan hukuman selama 8 bulan karena terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian berupa kayu jati. Fakta dipersidangan memang mengarah kepada perbuatan dimaksud. Sehingga, terdakwa dianggap melanggar pasal 78 UU RI No. 4I Tahun 1999 tentang Kehutanan. ”Dengan ini, kami menuntut terdakwa dengan delapan bulan penjara dan denda Rp 652 ribu atau subside tiga bulan penjara,” kata JPU Susmiyati, saat membacakan

tuntutannya.

Sementara terdakwa Sahuri, saat ditanyakan majelis soal tuntutan JPU, Sahuri hanya menjawab pasrah saja. ”Ya, saya pasrah,” katanya dengan bahasa Madura.

Namun terdakwa mengaku tidak bersalah. Sebab, saat mengambil kayu milik perhutani yang ada dihutan dekat rumahnya itu sudah seizin petugas setempat. ”Kami tidak berbuat apaapa. Apalagi, kayu yang kami ambil tidak begitu banyak, hanya satu kayu itupun ukurannya tidak sampai 1 meter.

Demi Allah, kami sudah izin,” ujarnyna usai sidang.

Sidang yang digelar di PN Sumenep itu dimulai sekitar pukul 14.00 hingga 14.30. Sidang yang digelar

itu hanya mendengarkan tuntutan JPU saja. Setelah tuntutan selesai dibacakan majelis hakim langsung menunda sidang pada Senin (25/11) mendatang. Dengan agenda vonis majelis hakim kepada terdakwa. ”Majelis hakim masih butuh berpikir soal vonis terdakwa, makanya pekakn depan langsung akan divonis.

Sebab, terdakwa juga butuh keadilan,” kata Ketua Majelis Hakim Deny Indrayana.

Kejadian pencurian kayu jati itu bermula saat Nahrudin yang sudah tiga tahun bekerja sebagai perawat areal hutan jati milik perhutani itu pada 6 Agustus 2013 membersihkan areal hutan jati di petak dua yang baru saja ditebang. Saat itu

ePaper

Terbit Siang!

Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Klik dan/atau unduh di sini:

http://www.koranmadura.com/category/epaper-koranmadura/

dia menemukan kayu jati berukuran 110 x 19 sentimeter di antara ranting pohon yang akan dibersihkan.

Melihat kayu tersebut, Nahrudin kemudian berinisiatif mengambilnya untuk memperbaiki pintu rumahnya yang rusak. Namun, karena tahu jika kayu tersebut milik perhutani akhirnya dia meminta izin kepada mandor yang selama ini menjadi pimpinanya. Setelah mendapatkan izin dari mandor dia langsung membawa kayu tersebut pulang.

Tapi sial, saat membawa kayu tersebut, dirinya malah ditangkap sejumlah petugas polisi hutan (polhut). Selanjutnya diproses ke meja hijau.

Dan, saat ini sudah masuk tuntutan. (edy/yat)

SUMENEP – Direktur Madura Network Hambali mempertanyakan dana pemeliharaan RSUD dr. Moh. Anwar yang cukup besar, namun realisasinya tidak maksimal. Hal itu menyusul kritik bupati terhadap pelayanan rumah sakit.

Dana pemeliharaan yang dipertanyakan itu salah satunya diperuntukkan untuk perawatan gedung, seperti pengecetan, AC, kamar mandi yang rusak, dan toilet kumuh. Informasinya, dana untuk perawatan itu mencapai Rp 1,2 miliar. Namun, rumah sakit kelihatan masih kumuh.

Menurut Hambali, alokasi anggaran yang cukup besar seharusnya menjadikan rumah sakit lebih baik. ”Alokasi anggaran yang sangat besar kemana, kok tidak jelas. Gedung rumah sakit masih terlihat cukup kumuh,” ucapnya, Senin (18/11).

Akibat tidak maksimalnya pengunaan anggaran, pelayanan rumah sakit menjadi tidak maksimal. Masyarakat banyak mengeluhkan ketidaknyamanan saat berada di rumah sakit. ”Gedung yang baik bisa mempengaruhi pelayanan yang baik.

Kalau gedungnya kumuh bagaimana bisa prima. Bisa tidak betah pasien,” ujarnya.

Pihaknya menuding pihak rumah tidak siap untuk mempercantik rumah sakit. Buktinya, dana sebanyak itu malah terkesan dibiarkan. ”Harusnya sudah menjelang masa akhir anggaran, Alokasi anggaran dana itu sudah habis untuk yang sangat besar perawatan gedung dan lainnya. kemana, kok tidak Nasib masyarakat harus diperhajelas. Gedung tikan,” ungkapnya. rumah sakit masih Sementara Direktur BLUD terlihat cukup Moh. Anwar Fitril Akbar menjelaskan, dana pemeliharaan itu kumuh memang belum terserap semua.

Pihaknya masih membicarkan Hambali soal teknis untuk merealiasikan Direktur Madura dana untuk perawatan itu.”Dari Network total anggaran yang ada, baru sekitar 10 persen yang terserap.

Yakni, sekitar Rp 120 juta,” katanya.

Dia mengungkapkan, dana pemeliharaan awalnya hanya mendapatkan Rp 300 juta, lalu di PAK pihaknya mendapatkan suntikan dana lagi, sehingga berjumlah 1,2 miliar. ”Kemungkinan perawatan itu akan tuntas dalam tahun ini. Sebab, mekanismenya sudah diproses. Sebab, sistem ini swakelola,” ungkapnya.

Lambannya realisasi itu, sambung dia, pihaknya juga sulit mendapatkan tim teknis. Sebab, pihaknya masih harus berkoordinasi dengan instansi yang lain. Misalnya, dengan Cipta Karya dan Tata Ruang. ”Teknisnya yang banyak tahu dinas lain. Maka agak lama pelaksanaannya. Tapi, realisasinya dalam waktu dekat sudah jalan,” ungkapnya. (edo/yat)

MEMBOLOS

3 PNS Terjaring Razia

KENA. PNS yang terjaring razia satpol PP langsung dibuatkan surat pernyataan oleh pihak penegak perda.

SUMENEP- Dalam razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep terhadap pegawai negeri sipil (PNS) pada saat jam kerja, Senin (18/11), tiga PNS terjaring razia.

Satpol PP menangkap tangan tiga PNS yang tengah berbelanja di salah satu pasar tradisional. Tiga PNS itu langsung diciduk dan didata oleh Satpol PP. Hasil pendataan PNS bolos itu akan diserahkan ke instansi terkait untuk diberikan sanksi.

Kabid Operasional Satpol PP Moh. Saleh mengatakan, razia yang dilakukan oleh pihaknya merupakan razia rutin. Razia PNS ini dilakukan ke sejumlah pasar dan tempat yang ditengarai menjadi tongkrongan. ”Ternyata betul masih menemukan PNS yang keluyuran saat jam kerja,” katanya.

Saleh menuturkan, ada salah satu PNS yang sempat menolak untuk didata oleh

petugas saat tertangkap tangan di pasar. “Bahkan ia mencoba kabur dari petugas, tetapi petugas berhasil menciduknya. Dan ternyata setelah dimintai keterangan, pejabat yang satu ini adalah pegawai di Puskesmas Kota,” jelasnya.

Menurut Saleh, para pejabat yang terjaring razia kali ini, kemudian diamankam lalu diserahkan ke dinasnya masing-masing untuk diberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. “Jadi, kami hanya mendata, soal sanski silakan instansi terkait yang melakukan pembinaan,” tuturnya.

Setelah Satpol PP melakukan razia di Pasar Burung, belakang Masjid Jamik, kemudian tim gabungan terus beranjak ke sejumlah pasar lain, yakni Pasar Bangkal dan Pasar Anom. Di dua pasar tersebut, Satpol pulang tidak menemukan PNS ketahuan sedang berbelanja. (sym/yat)

SUMENEP

Ratusan Warga Belum Menikmati Aliran Listrik SUMENEP - Sebanyak 350 warga di Dusun Patean Barat, Desa Patean, Kecamatan Batuan, hingga saat ini masih belum menikmati aliran listrik. Padahal secara geografis, desa tersebut dekat dengan perkotaan.

Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengatakan, ratusan warga yang belum menikmati listrik tersebut diketahui saat pihaknya melakukan reses di Desa Patean dan Babbalan, Kecamatan Batuan.

“Hasil reses kami menunjukkan realitas dan fakta seperti itu. Ada ratusan warga yang masih belum menikmati aliran listrik,” katanya, Senin (18/11).

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, dirinya menemukan sekitar 85 KK

11

SELASA 19 NOVEMBER 2013 NO. 0242 | TAHUN II

dari 350 jiwa yang berada di Dusun Patian Barat, belum bisa menikmati listrik.

Manurut Bambang, Dusun Patean memang masuk kategori tidak mampu, dan mereka terkesan tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

“Aliran listrik itu bagian dari pelayanan terhadap masyarakat. Bahkan kini, listrik sudah menjadi kebutuhan. Apa karena mereka hidup miskin sehingga tidak layak menikmati aliran listrik, hingga dianggap tidak

Saya pun tak tahu kenapa, dan terjadi masalah, yang jelas kini 4 tiang yang sudah berdiri hanya tinggal tiangnya, namun tak ada aliran listrik

Bambang Prayogi Ketua Komisi B

perlu penerangan,” ucapnya dengan nada tanya.

Selain di Desa Patean, fakta serupa juga terjadi di Desa Babbalan, Kecamatan

Batuan. Menurut Bambang, di desa tersebut memang ada tiangnya, tetapi belum teraliri listrik. “Saya pun tak tahu kenapa, dan terjadi masalah, yang jelas kini 4 tiang yang sudah berdiri hanya tinggal tiangnya, namun tak ada aliran listrik,” jelasnya.

Ketika ditanya terkait kondisi sehari-hari warga dalam mendaptkan listrik, warga memilih menyantol (menyambung listrik) ke orang lain demi mendapatkan penerangan. “Tetapi beresiko, apalagi pada musim pemghujan kali ini, sangat berbahaya. Belum lagi, jarak mereka nyantol itu relatif jauh. Ini rawan untuk keselamatan,” pungkasnya.

Bambang mendesak pemerintah segera mengatasi persolan listrik.

Jika

pun persoalannya pada dana, pemerintah sangat mampu, bahkan ia menyarankan agar pemerintah mengambil dari dana corporate social responsibility (CSR) instansi-instansi terkait. Sebab menurut Bambang, instansi-instansi terkait seperti PLN, bank, dan instansi lainnya ada dana CSR-nya.

“Jadi, hampir semua perusahaan besar seperti PLN maupun bank-bank itu pasti ada CSR-nya. Nah, jika persoalannya pada dana, maka kumpulkan saja para CSR perusahaan, kemudian wujudkan untuk memberikan penerangan pada dua desa dengan ratusan warga miskin itu. Malu kan relatif dekat dengan Kota, tetapi tidak ada aliran listrik,” tandasnya dengan kecewa. (sym/mk)

Prakiraan Cuaca

Pulau Madura Selasa 19 November 2013 SUMENEP

PAMEKASAN Hujan Ringan

Hujan Ringan Suhu Kelembaban

Suhu Kelembaban

: 25°c - 31°c : 71% - 92%

BANGKALAN

SAMPANG

Hujan Ringan

Hujan Ringan Suhu Kelembaban

: 25°c - 31°c : 75% - 93%

: 25°c - 31°c : 75% - 93%

Suhu Kelembaban

: 25°c - 31°c : 75% - 93%

MEMASUKI MUSIM TANAM

Disperta Pastikan Stok Pupuk Mencukupi SUMENEP - Menjelang musim tanam musim hujan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sumenep memastikan stok pupuk urea di wilayah setempat mencukupi kebutuhan petani.

Kepala Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep Kurratul Aini menjelaskan, realisasi pupuk urea hingga akhir Oktober 2013 sebesar 14.269,8 ton. Sedangkan persediaan pupuk sesuai alokasi untuk Kabupaten Sumenep sebanyak 25 ribu ton.

“Berarti kan masih ada sisa 10 ribu ton lebih. Belum semuanya terserap. Stok pupuk di Sumenep mencukupi,” katanya.

Dia optimis jatah pupuk urea untuk Kabupaten Sumenep akan habis terserap dalam 2 bulan ini, karena para petani saat ini mulai masuk masa tanam.

“Mestinya MH-1 (musim tanam musim hujan) itu mulai September. Tapi karena anomali cuaca, jadi mundur ke bulan November. Sekarang kan mulai turun hujan. Jadi petani juga mulai siap-siap tanam,” ujarnya.

Lebih lanjut Kurratul memaparkan, ketersediaan untuk pupuk di Sumenep dipastikan tidak ada masalah. Selain memang belum seluruhnya terserap, saat ini sejumlah petani mulai beralih ke pupuk organik.

“Tapi memang untuk total organik rasanya sulit ya? Selain pola pikir masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung, juga dari unsur hara dalam tanah di Kabupaten Sumenep tidak bisa murni menggunakan organik. Harus disuplai dengan pupuk an organik,” terangnya.

Berdasarkan data di Disperta Sumenep, tercatat sebanyak 3271 kelompok tani yang tersebar di 27 kecamatan. 2757 di antaranya merupakan kelompok tani, dan 514 lainnya merupakan kelompok wanita tani. (edy/mk)

Disdik Gelar Seleksi Akademik Calon Pengawas dan Kasek RUSAK PARAH: Beberapa penumpang hendak naik kapal di Pelabuhan Banbaru, Desa Gili Raja. Fasilitas di pelabuhan ini rusak berat dan tak kunjung diperbaiki

INFRASTRUKTUR

Dermaga Banbaru Dibiarkan Hancur SUMENEP - Kerusakan infrastruktur di Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligenting, memprihatinkan. Warga menganggap perhatian pemerintah terhadap perbaikan infrastruktur Dermaga Banbaru di Desa Gili Raja belum pernah.

Syaiful, warga setempat, mengatakan, kerusakan dermaga itu sudah berlangsung lebih dari 30 tahun. Bahkan plengsengan sudah hancur berantakan hingga meluber beberapa meter ke pinggir

pantai dan diabirkan hancur begitu saja.

“Sejak saya lahir hingga dermaga ini digunakan, belum sekali pun pembangunan dermaga yang itu diperbaiki.

Padahal ini salah satu akses transportasi laut masyarakat kepulauan Gili Raja menuju Kota Sumenep, selain Pelabuhan Cangcang Gili Raja,” keluhnya kepada Koran Madura.

Dia menyesalkan sikap pemerintah yang acuh tak acuh terhadap perbaikan

dermaga tersebut. Padahal, pelabuhan Banbaru yang mengalami kerusakan fatal terjadi pada bagian ujung dermaga tersebut. Sehingga, hampir 4 tahun ujung dermaga tersebut tidak mendapatkan proyek perbaikan.

Warga kepulauan merasa sangat kesulitan untuk menggunakan fasilitas pelabuhan itu lantaran dermaga tersebut rusak parah. Semestinya, lanjut Syaiful, sarana vital transportasi laut tersebut

lebih diprioritskan. Sebab, menyangkut kebutuhan masyarakat kepulauan secara menyeluruh.

Dijelaskan, untuk bisa naik ke perahu tersebut masyarakat kepulauan merasa sangat kesulitan. Sebab, untuk bisa merapat ke dermaga itu, kerusakan itu sudah terlanjur parah hingga beberapa meter di pinggir pantai.

“Ini pada kemana dewan perwakilan rakyat, terutama

yang berangkat dari kepulauan. Masak dermaga rusak dibiarkan begitu saja. Hasil resesnya gimana sih? Saya khawatir tidak pernah ada survei ke pulau ini hingga kerusakan dermaga itu diobiarkan begitu saja,” tukas Syaiful.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Heri Kuntjoro Pribadi belum bisa dikonfirmasi. Saat Koran Madura menghungi telepon genggamnya tidak diangkat. (edo/mk)

KASUS SMAN 1 BATUAN

Kejaksaan Target Selesai Akhir Tahun SUMENEP – Penanganan kasus dugaan mark up pengadaan lahan SMAN 1 Batuan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep terus digenjot.

Kejari menargetkan kasus tersebut selesai dipenutupan tahun 2013.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sugianto mengatakan, dirinya menargetkan kasus yang telah masuk di kejari sejak dua tahun terakhir itu bisa terselesaikan pada penghujung tahun 2013 mendatang. ”Kasus ini sudah lama ditangani kejari, makanya ini harus segera diselesaikan. Sehingga tidak terkesan kasus

itu menumpuk di Kejari,” katanya, Senin (18/11).

Menuru Sugianto, dirinya terus akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi kunci. Hal itu merupakan bagian dari serangkaian penyelidikan yang pada akhirnya akan membuka tabir penentuan tersangka. ”Kami tidak akan mainmain dalam menangani kasus ini. Kami akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Karena saksi itu merupakan kunci utama. Yang jelas kami akan upayakan tahun 2014 sudah selesai semuanya,” terangnya.

Lebih lanjut, Sugianto

mengaku, untuk membuka tabir adanya dugaan mark up itu, dirinya telah berhasil memeriksa lebih dari 10 saksi.

Termasuk di dalamnya orang nomor satu di lingkup Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, yakni A. Shadik. ”Dalam satu bulan terakhir kami telah berhasil memeriksa saksi lebih dari 10 saksi. Baik dari pihak panitia pelaksana maupun petinggi Disdik,” katanya tanpa memberikan penjelasan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Oleh sebab itu, dirinya akan terus melakukan pemeriksaan terhadap se-

mua saksi kunci. Termasuk mantan Kepala Disdik Ach. Masuni yang sekarang sedang menjabat sebagai Kepala BNP & KB. ”Yang jelas semua yang terlibat kami pasti diperiksa.

Apalagi pengguna anggaran, yang pasti keterangannya kami sangat dibutuhkan,” tegasnya Kendati demikian, cepat dan lambannya penyelesaian kasus itu, pihaknya masih menggantungkan terhadap kehadiran semua saksi. ”Kalau memang saksi yang dipanggil itu selalu menghadap, yang jelas kasus itu cepat selesai. Namun kalau selalu mangkir mungkin bisa molor

lagi. Itu semua tergantung saksi nantinya. Kendati kami tetap pastikan akhir tahun sudah selesai,” tukasnya Penyidiakn dugaan mark up SMAN 1 Batuan dilakukan sejak 2012 lalu. Pembebasan lahan SMAN 1 Batuan terindikasi mark up. Dalam kasus itu diduga ada penggelambungan anggaran pembebasan lahan, yakni tidak sesuai NJOP (nilai jual objek pajak). Di mana NJOP hanya Rp 50 ribu permeter. Sementara dalam laporannya lahan SMA seharga Rp 175 ribu permeter. Sehingga anggaran pengedaan lahan SMA Batuan, mencapai Rp 1,7 miliar. (edy/yat)

SUMENEP –Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep menggelar Seleksi Akademik Calon Pengawas atau Calon Penilik dan Calon Kepala Sekolah (Kasek) SD, Senin (18/11) di Hotel Utami setempat. Acara itu diikuti sebanyak 150 orang. Rincianya, 105 peserta dari calon kasek dan 45 calon pengawas.

Mereka mengikuti seleksi yang nantinya akan diambil 100 guru untuk diikutkan ke lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) dan 5 guru akan diikiutsertakan dalam diklat keguruan tahun 2014 mendatang. Sementara 45 pengawas akan diikutkan diklat yang akan diselenggarakan di Surabaya pada tahun 2014. ”Kami harap, bagi yang lulus dalam seleksi ini bisa mengemban amanat dengan baik dan mampu membawa perjalanan pendidikan ke arah yang lebih baik,” kata Kepala Disdik A. Shadik. (*/edy/yat)

LOWONGAN KERJA Grup PJTKI resmi, terbesar & terpercaya butuh banyak tenaga :

1. KONSTRUKSI / BANGUNAN (Tukang & Helper) 2. PENATA RUMAH TANGGA (PRT), BABY SITTER & PERAWAT LANSIA 3. SUPIR, CLEANING SERVICE & BEBERAPA POSISI LAIN KETENTUAN

• Tujuan TIMUR TENGAH (ARAB SAUDI, Qatar Dubai, dll), SINGAPORE, HONGKONG & TAIWAN • TANPA BIAYA/GRATIS (2), Biaya Proses (1 & 3) dapat dibayar 3X • Uang Saku PRT (2) Rp 2 s/d 7 juta ( TERBESAR !!!)

• Berkesempatan ibadah HAJI (1 & 3) Pendaftaran: 021-8366 6869 / 0815 85 696969 / 0823 12 116116

Butuh banyak Perekrut/Sponsor daerah

12

PAMEKASAN

SELASA 19 NOVEMBER 2013 NO.0242| TAHUN II

KASUS CURWAN

Mat Selor Tersangka Tunggal

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi teatrikal saat berunjukrasa di depan kantor Dinsosnaker, Indramayu, Jawa Barat, Senin (18/11). Massa menuntut kenaikan Upah Minimum Sektor Migas (UMKS) naik sebesar25 % dan menghapus sistem kerja kontrak.

Sidang Mediasi Kembali Gagal Penggugat Tak Menghadiri Sidang karena Kunker ke Jombang PAMEKASAN - Sidang mediasi gugatan dua anggota DPRD Pamekasan dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) terhadap DPC PKNU setempat, Senin (18/11), kembali gagal dilaksanakan. Penggugat dalam sidang tersebut, Makmun dan Baharuddin tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Seyogyanya, mediasi tersebut dilakukan untuk mencari titik temu, antara penggugat dan tergugat. Sehingga terjadi kesepakatan damai dan sidang gugatan tidak dilanjutkan.

Sekretaris DPC PKNU Pamekasan, Fathurrahman menuturkan sekalipun Majelis Hakim menyarankan untuk dilakukan mediasi, hal tersebut tidak mengganggu proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap keduanya.

“Perganitan Antar Waktu itu sedang menunggu surat dari Gubernur Jatim. Dan

upaya damai ini tidak sertamerta menggagalkan proses tersebut,” katanya.

Saat dihubungi melalui telepon selulernya, Baharuddin mengaku tidak bisa menghadiri sidang tersebut karena sedang mengikuti kegiatan kunjungan kerja DPRD Pamekasan ke Kabupaten Jombang.

Ia menyatakan sudah mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadirannya ke Pengadian Negeri setempat. Karenanya Bahar yang kini pindah ke Partai Gerindra menyatakan pasrah terhadap keputusan sidang.

Berita sebelumnya, sidang pertama gugatan Makmun dan Bahar terhadap Dewan Pengurus Cabang PKNU Pamekasan di Pengadilan Negeri setempat ditunda. Penundaan sidang gugatan atas keputusan PAW (Pergantian Antar Waktu) tersebut, karena hakim yang dipimpin Heri kurniawan dengan anggota Bambang Setiawan dan Juanto meminta pemohon dan DPC PKNU selaku termohon melakukan perdamaian dengan batas waktu 40 hari, sejak sidang perdana.

Tim mediator pemohon dan termohon sama-sama menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memfasilitasi persoalan kedua belah pihak. Sementara sidang lanjutan masih akan menunggu ketetapan hasil mediasi.

Pemohon Makmun men-

gaku kecewa terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh DPC PKNU Pamekasan, yang melakukan PAW terhadap dirinya dan rekannya Bahar. Padahal dia merasa sudah mengikuti perintah DPP PKNU untuk pindah ke Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Ia mengaku yakin akan memenangkan gugatan tersebut. Sebab dirinya sudah menyiapkan bukti-bukti untuk memperkuat gugatannya.

“Saya optimis akan menang dalam gugatan di Pengadilan Negeri,” katanya.

Disinggung soal kompensasi yang sudah menjadi kesepakatan Muktamar PKNU, Makmun mengaku dirinya sudah memenuhi kewajiban setiap bulan sebagai kader partai. Sehingga tidak perlu ada kompensasi yang harus dia berikan kepada partai. (awa/muj/rah)

PAMEKASAN - Pengembangan kasus percobaan pencurian dua ekor sapi di Dusun Kon-Kokon, Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Pamekasan, sampai saat ini belum membuahkan hasil.

Rafii alias Mat Selor, warga Dusun Gunung Pote, Desa Pragaan Dajah, Kecamatan Pragaan Sumenep, masih menjadi tersangka tunggal dalam kasus curwan dan penganiayaan menggunakan bondet pada pemiliknya.

Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP. Siti Maryatun menjelaskan Mat Selor sampai saat ini masih bungkam dan tetap tidak mau mengatakan siapa saja temannya yang terlibat dalam aksi pencurian sapi di wilayah perbatasan PamekasanSumenep. Dalam pengakuannya, Selor selalu mengatakan hanya sendiri, dan baru sekali melakukan aksi curwan dengan menggunakan bom rakitan atau bondet itu.

Menurut Maryatun, polisi masih terus melakukan proses pengembangan ke tersangka lainnya. Meski Selor masih bungkam, namun penyidik tidak menyerah begitu saja dan terus melakukan upaya dengan cara yang sudah disiapkan khusus.

“Sampai saat ini masih satu tersangka, tetapi kami akan terus melakukan upaya untuk membongkar jaringan pelaku curwan yang meresahkan masyarakat ini,” katanya.

Sementara itu, Ahmad, warga Kecamatan Kadur meminta aparat kepolisian serius dan tidak main mata dengan kawanan maling sapi itu. Ia khawatir, aparat sengaja mengendorkan upaya pemburuan pelaku lainnya, karena telah berhasil menangkap Selor.

Ahmad yakin, pelaku curwan itu tidak sendiri, melainkan ada pihak lain yang

terlibat. Kalau polisi serius kawanan maling yang kerapkali menjalankan aksinya pada malam hari itu bisa terungkap semuanya, karena korban pada kejadian pembondetan itu melihat ada beberapa orang di TKP, yang salah satunya kemudian terungkap nama Mat Selor.

“Kami dengar keluarga Selor ini sudah jual sapi 12 ekor, setelah penangkapan itu. Entah uang sapi itu mau dipakai untuk apa. Cuma saya harap, aparat tidak masuk angin dan betul-betul berdiri diatas ketenangan masyarakat,” katanya.

Selor yang juga dikenal sebagai si Raja Sawer ini masih menjalani masa tahanan di Mapolres Pamekasan dan dapat dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian hewan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman penjara di atas lima tahun.

Selain berusaha membongkar jaringan pelaku curwan, polisi juga masih berupaya untuk melakukan pengembangan terhadap penyedia bondet yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Sebab dari keterangan tersangka, bondet itu dipasok dari Probolinggo melalui temannya di wilayah Pamekasan.

Kepolisian berhasil menemukan tempat persembunyian Selor, sembilan hari paska pencurian dua ekor sapi Milik Armuji Dusun Kon-Kokon, Desa Kertagena Tengah, Kadur. Ia bersembunyi setelah berhasil melukai pemilik sapi dengan bondet.

Saat ditangkap 31 Oktober lalu, Selor mengenakan pakaian wanita guna mengelabui petugas. Namun petugas yang sudah mengintai persembunyian pelaku tidak terkecoh sehingga berhasil ditangkap. Proses penangkapan Selor berlangsung cukup

sulit, karena ia bersumnyi di medan yang sulit dilalui kendaraan bermotor dan terdapat banyak tebing. Bahkan saat hendak ditangkap, Selor masih berupaya melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam di kedua tangannya.

Selor berusaha menerobos kepungan polisi sambil menebar ancaman akan membunuh petugas dengan sajam itu. Karena petugas terancam, tersangka akhirnya dilumpuhkan dengan timah panas yang mengenai betis kiri dan kaki kanannya.

Saat itu, tersangka langsung ambruk dan menyerahkan diri sambil minta ampun agar tidak ditembak lagi.

Setelah berhasil ditangkap, Matselor diketahui dalam keadaan terluka akibat ledakan bondet yang mengenai diri sendiri. Ia mengalami luka bakar di bagian dada, kedua lengan, dan tangan, serta kedua matanya membengkak. Luka bakar bondet itu terjadi saat tersangka berusaha melarikan diri setelah melukai Armuji dengan bondet. Dalam upaya pelariannya, Mat Selor diduga terjatuh sehingga sisa bondet yang digendong dalam tasnya meledak hingga tiga kali ledakan dan mengenai tubuhnya sendiri.

Pelaku percobaan pencurian ini terungkap berdasar barang bukti (BB) berupa milik pelaku yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) HP yang sudah dalam keadaan rusak akibat ledakan bondet itu ternyata tidak merusak kartu sim (SIM Card) sehingga bisa diaktifkan dan dilakukan pengecekan nomor HP. Saat itu, beberapa warga mencoba untuk memanggil nomor itu, hingga akhirnya terdapat warga yang menyimpan nomor pelaku, hingga tampil nama Mat Selor. (uzi/ rah)

PNS NAKAL

DPRD Minta SKPD Tidak Lempar Tanggung Jawab PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan menyatakan tidak bisa melakukan razia terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Pamekasan, yang kedapatan berada di luar lokasi tugas dengan berbelanja di sejumlah pasar pada saat jam kerja.

Kepala Satpol PP Pamekasan, Masrukin menyatakan lembaganya tidak bisa langsung melakukan razia terhadap PNS tersebut, karena belum ada kesepakatan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat setempat.

“Pol PP belum bisa

melakukan eksekusi, karena sebelumnya harus ada kesepakatan bersama dengan BKD dan Inspektorat,” katanya.

Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan kedua lembaga tersebut sehingga jika kembali ditemukan PNS yang berada di luar tempat tugas tanpa ada alasan yang dibenarkan, lembaganya bisa melakukan eksekusi.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam meminta agar Satpol PP, BKD, dan Inspektorat segera melakukan koordinasi dan segera melakukan tindakan

tegas kepada PNS yang nakal tersebut.

“Harus segera dilakukan langkah konkret, karena PNS yang tidak disiplin itu bisa mengganggu layanan publik.

Mereka pasti melalaikan tugas dan tanggungjawabnya,” kata Khairul Kalam.

Kesejahteraan PNS yang diberikan oleh pemerintah, jelas dia, sudah maksimal. Seharusnya para PNS tersebut melaksanakan tugas dan pengabdiannya dengan baik.

Sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap tugas yang diberikan.

Menurut Khairul, Satpol

PP tidak boleh menunggu waktu untuk melakukan razia. Demikian pula dengan BKD dan Inspektorat.

Kedua lembaga itu juga harus melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan tugas di masing-masing lembaga pemerintah.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyatakan akan memberi sanksi terhadap PNS di lingkungan pemerintahannya yang nakal.

Pegawai yang diketahui berada di luar tempat kerja pada jam kerja efektif tanpa ada alasan yang dibenarkan akan dikenakan sanksi. (awa/ muj/rah)

Tersangka spesialis pencurian hewan ternak sapi, Rafii (41) alias Mat Selor (tengah) warga Desa Peragaan Daja, Peragaan, Sumenep, saat digelandang Polisi ke Mapolres Pamekasan, Jatim. Tersangka yang kerap melukai pemilik sapi dengan bom rakitan saat melakukan aksinya itu, ditangkap di Desa Peragaan Daja, Sumenep.

DAPATKAN INFORMASI SEBELUM BERINVESTASI KAMI SIAP MELAYANI ANDA! HUBUNGI KAMI DI KANTOR

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU JALAN JOKOTOLE NO. 143 KABUPATEN PAMEKASAN

DIPERSEMBAHKAN OLEH : KPPT KABUPATEN PAMEKASAN

PAMEKASAN

13

SELASA 19 NOVEMBER 2013 NO.0242| TAHUN II

KENDARAAN DINAS

Lelang Mobdin Terganjal Kelengkapan Dokumen

Tak Layak Pakai Kendaraan Dinas Milik Pemkab Pamekasan, Akan Segera Dilelang.

Gerbang Salam Diperdebatkan Bupati Perlu Mempertegas Maksud Ikon Tersebut PAMEKASAN - Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris menyatakan ikon Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islam) yang digunakan Kabupaten Pamekasan merupakan seruan moral dan bukan pemberlakuan syariat Islam di wilayah itu.

Sehingga, menurut Suli, ikon tersebut tidak dapat dijadikan landasan pelarangan terhadap hiburan pentas seni di wilayah tersebut, karena dianggap akan mengundang kemaksiatan.

Suli menilai hingga saat ini ikon tersebut belum memiliki isi yang mengikat atau mengatur hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup).

Sehingga selama pentas seni memiliki izin hiburan dan layak, masih bisa ditampilkan di Pamekasan.

Suli Faris menjelaskan gerbang salam yang diproklamirkan pada tahun 2003 itu awalnya bertujuan agar setiap program pembangunan di wilayah tersebut mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam. Namun, lanjut dia, dalam perkembangannya ikon

tersebut mengalami kesulitan teknis dalam tataran penerapan dan operasionalnya, karena tidak adanya wujud dan rambu-rambu jelas yang akan diatur dan batasan batasannya.

“Akibatnya terjadi perbedaan pandangan karena adanya penafsiran yang berbeda. Ada yang menganggap gerbang adalah formalisasi Islam, ada yang menganggap hanya gerakan moral dan ada pula yang menganggap gerbang salam adalah penegakan syariat Islam di bumi Pamekasan,” kata Suli.

Untuk itu, meminta Bupati setempat, Achmad Syafii membicarakan hal tersebut dengan semua elemen masarakat Pamekasan meru-

muskan makna sebenarnya dari ikon tersebut serta langkah kongkrit yang akan dilakukan.

Hasilnya, bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan apakah ikon tersebut akan dikuatkan dengan peraturan sehingga penerapannya menjadi mudah dan jelas.

Menurutnya, dalam sistem yang demokratis siapapun boleh memperjuangkan apa saja yang menjadi keinginan, aspirasi dan kepentingannya sepanjang dilakukan dengan cara cara yang damai, demokratis dan konstitusional (sah menurut hukum yang berlaku).

Ia yakin, apabila Gerbang Salam memiliki konsep yang

berbentuk aturan, tidak akan pernah menimbulkan perbedaan pemahanan dan tidak akan merugikan masarakat yang mayoritas beragama Islam atupun terhadap kebebasan bagi umat yang beragama lain.

Sementara itu, salah satu budayawan Pamekasan, Syaifuddin Miftah mengatakan, jika terjadi pelarangan terhadap hiburan dan pentas seni di wilayah itu, akan menyebabkan budaya Madura tidak berkembang dan mati.

“Kebudayaan Madura hanya akan menjadi sebuah cerita dan generasi yang akan datang tidak akan pernah tahu bentuknya seperti apa,” katanya. (oni/muj/rah)

PAMEKASAN - Pelelangan sejumlah kendaraan dinas yang tidak layak pakai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan segera digelar. Diantaranya mobil berbagai jenis, seperti Phanter, Carry, dan Mitshubisi serta sejumlah motor milik sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemkab setempat.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkab Pamekasan, Taufikurrahman menjelaskan kendaraan dinas yang dilelang itu belum didaftarkan ke kantor lelang negara, karena masih menunggu kelengkapan dokumen, termasuk harga taksiran yang akan dilelang.

Jika semua perlengkapan sudah siap, maka akan segera didaftarkan ke kantor lelang dan diumumkan melalui media massa.

“Yang menentukan harga nanti ada penilai independen, bukan dari kami. Jadi taksirannya nanti disesuaikan dengan kondisi barang,” katanya.

Setelah lelang digelar, pihaknya akan mengevaluasi kembali, terhadap kendaraan yang tidak laku dijual.

Evaluasi itu akan mengecek semua kondisi kendaraan sehingga bisa menentukan langkah lebih lanjut. Jika penyebabnya karena harga terlalu tinggi, pihaknya akan menaksir ulang disesuaikan dengan kondisi barang.

Namun jika tetap tidak ada peminat, maka kendaraan dinas itu akan ditawarkan kepada pedagang besi tua.

Jumlah mobil yang akan dilelang sebanyak empat buah, dua diantaranya jenis panther dan dua mobil jenis station. Keempat mobil yang

akan dilelang itu diparkir di halaman Kantor Pemkab Pamekasan di Jl Kabupaten.

Kondisinya memperihatinkan karena bodi dan interior mobil rusak. Demikian juga kondisi ban gembos dan aki mobil tidak ada.

Sebelumnya, dua mobil dinas jenis panther sudah laku dilelang, masing-masing seharga Rp 26 juta. Demikian juga dua motor masing-masing jenis honda win dan honda grand sudah laku.

Honda win laku Rp 800 ribu sedang honda grand laku Rp 400 ribu.

Jumlah kendaraan dinas yang akan dilelang ini diperkirakan bertambah karena usulan masing-masing SKPD yang memiliki kendaraan dinas tak layak pakai belum diusulkan. Kendaraan tidak layak pakai itu harus dilelang, karena membutuhkan biaya perawatan tinggi yang bisa memboroskan anggaran.

Dapat diberitakan kendaraan dinas berupa motor honda win yang digunakan kepala desa sampai saat ini masih tercatat sebagai aset pemkab. Kendaraan itu masih membebani keuangan daerah karena masih menanggung beban pajak kendaraan setiap tahunnya.

Pihak DPPKA belum memastikan rencana peralihan status kepemilikan kendaraan itu, apakah akan dihibahkan ke desa atau akan dilelang kepada pihak ketiga.

Pantauan di lapangan, kondisi kendaraan dinas itu sudah tidak layak pakai, karena rusak termakan usia.

Ada juga kendaraan dinas yang tidak dipakai untuk kepentingan dinas tapi digunakan untuk berbisnis oleh salah satu pendukung kades. (uzi/rah)

PEMBELIAN DITUTUP

Tembakau Terserap 5.452 Ton PAMEKASAN – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan memastikan seluruh tembakau produksi tahun ini telah terserap. Hal itu disebabkan minimnya produksi tembakau di wilayah itu pada musim tahun ini.

Data Disperindag Pamekasan menyebutkan total serapan tembakau tahun ini sebanyak 5.452 ton. Rinciannya, PT Gudang Garam menyerap sebanyak 761 ton, PT Djarum sebanyak 1.979 ton, perwakilan Gudang Garam di Sumenep menyerap 36 ton, Wismilak 307 ton, dan PT Sandhana Arifnusa (Sampoerna) membeli sebanyak 1.840 ton. Sedang sisanya, sebanyak 529 ton hasil pembelian sembilan gudang kecil milik pribadi yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Kepala Disperindag Pamekasan, Budi Iriayanto mengatakan dengan jumlah serapan itu, berarti jumlah produksi tembakau di Pamekasan melebihi dari perkiraan semula sebanyak 4 ribu ton dari luas lahan 3.500 ton.

Budi mengatakan saat ini seluruh gudang yang merupakan kuasa pembelian tembakau milik sejumlah pabrik rokok sudah menutup

pembelian. Meski demikian masih ada gudang-gudang milik pengusaha lokal yang masih melakukan pembelian.

Meski demikian masih ada gudang-gudang milik pengusaha lokal yang masih melakukan pembelian.

“Ada yang masih melakukan pembelian tembakau, yakni gudang-gudang milik pribadi. Sehingga dimungkinkan jumlah serapan akan lebih besar,” katanya.

Hanya saja, kata Budi, harga yang berlaku untuk saat ini jauh lebih rendah dari sebelumnya. Bahkan saat ini harga komoditas tersebut turun drastis menjadi Rp 20 ribu perkilogram, padahal sebelumnya mencapai Rp 45 ribu perkilogram.

“Penurunan harga itu karena saat ini sudah mulai memasuki musim hujan,” katanya. (oni/muj/rah)

14

SAMPANG

SELASA 19 NOVEMBER 2013 NO. 0242 | TAHUN II

PROYEK PEMBANGUNAN

Diduga Banyak Tak Dilengkapi UKL-UPL

KORUPSI PESANGON. Sembilan orang mantan anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 1999 - 2004 saat mengembalikan uang dana pesangon ke kas negara melalui Bank Jatim setempat.

Sembilan DPRD Menyicil Kembalikan Uang Pesangon SAMPANG - Sedikitnya sembilan orang mantan anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 19992004 mengembalikan uang dana pesangon milik negara, Senin (18/11) sekitar pukul 12.00 WIB, melalui Bank Jatim yang berada di Jalan Wahid Hasim Kelurahan Gunung Sekar Kec/Kota Sampang.

Sembilan anggota dewan tersebut mengembalikan uang negara dengan menyicil.

Kejaksaan Negeri Sampang membatasi pengembalian uang negara tersebut sampai 30 Desember mendatang.

Sembilan mantan anggota dewan yang mengembalikan uang negara adalah Kurdi Said, KM Faidol Mubarok, KH Abdul Qowi S, Moh Bakir, Asadullah, Umar Faruk, Sudarmadji, Agus Sudihardjo, dan Jumal M Dawi.

Pudi Raharjo, mantan anggota DPRD yang mengembalikan uang negara dengan cara menyicil, mengatakan, sembilan orang anggota itu memang sudah mengembalikan dana pesangon dengan cara dicicil.

Per orang rata-rata melakukan

pembayaran senilai Rp 10 juta.

"Kalau saya kan sudah dibayar sejak dulu. Sedangkan sembilan orang ini belum lunas jadi dibayar cicil. Insya Allah ini bisa lunas sebelum batas masa akhirnya pada 30 Desember dalam melakuan pembayaran. Totalnya dari ini semuanya ada Rp 100 juta, setiap orang rata - rata bayar 10 juta," ucapnya sembari memasuki bank.

Dikatakan Pudi, hal ini dilakukan agar bisa mengurangi nilai negatif serta tidak sampai ke tahap penyidikan oleh pihak Kejari. Pasalnya, dirinya dan beberapa anggota lainnya telah mempunyai iktikat baik.

"Mudah-mudahan ini tidak sampai ke tahap penyidikan

dan mengurangi hal yang negatif karena kita semua punya itikat baik," jelasnya.

Demikian juga disampaikan oleh Faidol Mubarok. Ia menuturkan sesuai dengan kesepakatan dan solidaritas bersama dari para anggota lainnya untuk mengembalikan dana pesangon periode 19992004 tersebut senilai Rp 50 juta per orang yang masih terpotong pajak kepada rekening kas negara.

"Saya tidak ada iktikat jelek karena mau mengembalikan, intinya kan ini kesalahan adminitrasi. Apalagi karena memang ada kesepakatan saya mengembalikannya," tuturnya didampingi Pudi Raharjo.

Ditanya apakah pembayaran itu kaitan dengan bidikkan kejari, Faidol menepisnya.

Sebab, jika memang dirinya akan dilakukan penyidikan dari pihak kejari. Dirinya dipastikan siap secara koperatif. Hanya saja, jika berbicara keadilan dirinya berharap agar

PENGADAAN ALAT KESEHATAN

Proyek Alkes Belum Terealisasi

Humas Rumah Sakit dr Yuliono ketika mendampingi PPTK Proyek Alkes dr. Qim Aguinaldo di ruangan RSUD. SAMPANG - Proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun 2013 yang anggarannya mencapai Rp 3,5 ,iliar hingga bulan November masih belum terealisasi. Pasalnya, pada tahap pertama, dua rekanan masih belum memenuhi syarat, dan pada tahap kedua empat CV juga belum memenuhi syarat administrasi dan teknis.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sampang melalui Bagian Humas dr. Yuliono yang didampingi PPTK dr Qim Aguinaldo mengatakan, yang menyebabkan penundaan itu karena pada waktu launching mereknya banyak yang dari China, sehingga sempat ramai menjadi pembicaraan.

Selain itu, pada tahap pertama proses lelang yang melakukan penawaran hanya dua dari sekian yang mendaftar. Sedangkan pekerjaan-

nya, menurutnya, sangat sulit.

Kurang lebih hampir 200 item alkes dan pada tahap pertama minimal harus tiga rekanan yang melakukan penawaran. dr Qim melanjutkan, pada tahap ke dua juga banyak yang mendaftar dan yang melakukan penawaran sebanyak 4 proyek. Namun, tidak lolos secara administrasi dan teknis, namun hal ini masih belum bisa dinyatakan gagal karena mereka masih belum menerima pernyataan apa-apa dari direktur rumah sakit.

"Peralatan alkes itu memang banyak yang impor dan butuh waktu sekitar tiga bulan, sehingga yang menjadi pertimbangan yaitu kebutuhan alkes masih kita tunda dan masih memanfaatkan peralatan yang ada dengan catatan bahwa ditahun 2013 segera di mulai," ujarnya kepada wartawan.

Menanggapi hal itu anggota

Komisi C DPRD Sampang Moh Anwar mengatakan, sangat menyayangkan dengan keterlambatan proyek alkes yang masih belum terealisasi karena pada waktu pengusulan berupaya agar anggaran tersebut difungsikan semaksimal mungkin ternyata belum dimaksimalkan, dan ini merupakan salah satu bentuk ketidakprofesionalan RSUD Sampang.

"Kalau nanti memang tidak terpakai maka harus dikembalikan ke kasda dan itu sangat disayangkan apabila anggaran tidak dimaksimalkan dengan baik. Padahal, proses lelang sudah diambang pintu dan ini berpotensi tidak terealisasi. Ini merupakan kesalahan dari pemerintah daerah yang lamban dalam meluncurkan proyek, dan tidak hanya alkes saja. Bahkan proyek lain juga banyak yang molor," tandasnya. (jun/lum)

pihak kejari tidak tebang pilih.

"Tidak ada kaitanya dengan bidikan Kejaksaan. Kalau memang ada penyidikan saya juga siap asalkan jangan tebang pilih kita semua pasti

SAMPANG - Banyak proyek pembangunan gorong-gorong di Kabupaten Sampang diduga kuat tidak dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Hal itu disampaikan oleh Forum Komunitas Hijau (FKH) Sampang.

Penilaian FHK didasarkan pada aktivitas proyek pembangunan di Kabupaten Sampang yang dilaksanakan oleh beberapa pihak, seperti Dinas PU Cipta Karya, PU Bina Marga, maupun Dinas BLH. Sangat memprihatinkan banyaknya kerusakan pada vegetasi di sepanjang jalan protocol akibat tidak adanya UKL dan UPL. Padahal, seharusnya dokumen UKL dan UPL itu sebagai dokumen lingkungan atas dasar yang dikaitkan dengan pembangunan berwawasan lingkungan.

Sehingga, setiap dampak proyek pembangunan bisa diantisipasi untuk tidak merusak pada penghijauan kota.

Anggota Forum Komunitas Hijau Sampang Puji Raharjo mengatakan, adanya dampak pengrusakan itu seperti penebangan pohon Bintaro, pohon Dodokan, dan pohon Sono Kembang yang seharusnya sebagai peneduh jalan di setiap jalan protocol. Kini telah rusak dan habis setelah ditebang untuk melaksanakan proyek pembangunan goronggorong.

"Kami memang peduli dengan kelestarian lingkungan dan mendukung adanya pembangunan sebagai kualitas sarana dan prasarana, tapi banyak pohon ditebang di Jalan Wahid Hasyim, Tronojoyo, Barisan Indah, dan tempat lainnya.

Saya yakin 50 persen pasti dinas terkait itu tidak ada dokumen UPL, UKL, Amdal dalam melakukan ini," ucapnya.

Mestinya, lanjut pria yang juga Ketua Forum Sampang Sehat (FSS) itu, ketika pohon untuk vegetasi jalan telah ditebang, minimal harus ada penggantinya.

Hal itu dilakukan sebagai bukti tuntutan adanya upaya konkret untuk kompensasi atas kegiatan proyek pembangunan.

Dirinya berharap dinas terkait bisa segera melengkapi dokumen UKL, UPL, Amdal dalam melakukan pembangunan tersebut.

"Nah agar tidak melangggar peraturan perundangundangan lingkungan hidup.

Paling tidak harus ada penggantinya paling tidak sesama pohon. Kalau satu pohon ditebang gantinya 40 pohon," tutur Pudi.

Pudhi menambahkan, surat pernyataan tersebut rencananya akan diberikan kepada pihak dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti.

Jika tidak, dari dinas terkait harus bisa mengambil tindakan sebagai tanggung jawab penerbit izin lingkungan.

"Tujuan kita kan mau mengingatkan agar tanggung jawab dari dinas terkait atas penerbit ijin lingkungan.

Dalam hal ini harus mengawasi. Kalau dibiarkan bisa habis pohon-pohonnya apa lagi nunggu pohon dengan diameter besar kan butuh waktu cukup lama," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sampang Faisol Ansori saat dikonfirmasi wartawan Koran Madura, sedang tidak ada di kantor.

Katanya, masih menghadiri diklat di Jakarta. (ryn/lum)

mau, dan kami menerima dengn catatan tidak melanggar prosedur hukum, kalau bicara keadilan ya harus adil jangaan teksnya saja," ungkapnya. (ryn/lum)

PROYEK RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Petugas RTLH Bakal Dilaporkan ke Polres SAMPANG – Komisi C DPRD Sampang berencana melaporkan penyelewengan proyek rumah tangga layak huni (RTLH) tahun 2013 ke Polres setempat. Sampai saat ini, mereka masih melengkapi data-data dari hasil investigasinya.

Anggota Komisi C DPRD Moh Anwar mengatakan, proyek RTLH tahun 2013 yang berjumlah 1932 syarat dengan penyelewengan dan anggarannya per unit sebesar Rp 7.500.000. Hasil dari percepatan pembangunan dan hasil investifigasi yang mereka lakukan, jumlah anggaran yang digunakan berkisar Rp 2.000.000 yang diberikan kepada yang hak, sehingga mereka merencanakan akan melaporkan penyelewengan tersebut ke polres.

“Dalam waktu dekat ini kami akan melaporkan proyek RTLH tahun 2013 ke Polres Sampang, karena pelaksanaanya syarat dengan penyelewengan, dan kami masih mengumpulkan data-data yang sudah kami lakukan investifigasi ke bawah. Dan yang kami temukan dalam sementara ini per unit penerima diberikan semen berjumlah 10 sak, pasir 1 truk, dan batu bata setengah truk. Dan hasil kalkulasi kami rata-rata anggaran yang dipakai sekitar kurang lebih Rp 2 juta,” ujarnya kepada Koran Madura.

Sebelumnya, komisi C sudah memanggil dinas PU Cipta Karya untuk mem-

berikan keterangan masalah proyek RTLH tahun 2013.

Namun, mereka tidak berani menyampaikan dengan alasan kabid yang menangani program tersebut tidak bisa hadir. Bahkan, dari beberapa panggilan yang sudah dilakukan, kabid yang menangani tidak pernah hadir dengan beberapa macam alasan.

Dalam waktu dekat ini kami akan melaporkan proyek RTLH tahun 2013 ke Polres Sampang,”

Moh Anwar

Anggota Komisi C Sebagaimana diberitakan Koran Madura, Kepala PU Cipta Karya Sampang melalui Sekretaris Moh Suri mengatakan, memang program tersebut bukan wewenangnya, akan tetapi ada kabid khusus yang menanganinya dan setelah ditanya jumlah keseluruhan tentang program tersebut dia tidak berani berkomentar dengan alasan takut salah.

“Untuk program RTLH 2013 bukan wewenang kami dan itu tanggung jawab Kabid, dan kami tidak bisa memberikan jawaban karena khawatir salah dan kami memang tidak tahu apa-apa tentang program tersebut,” tandasnya. (jun/lum)

ROBOH. Pagar rumah warga di Jalan Tronojoyo roboh akibat proyek pembangunan gorong-gorong.

AKIBAT GALIAN DRAINASE

Pagar Rumah Roboh SAMPANG - Akibat galingan drainase saat berlangsungnya proyek pembangunan gorong-gorong, sedikitnya tiga pagar rumah warga di Jalan Tronujoyo, Kelurahan Rongtengah Kec/Kota sampang roboh, Senin (18/11).

Hingga kini proyek pembangunan itu masih belum selesai. Tidak kuatnya menahan pondasi pagar membuat pagar rumah warga ambruk sampai ke dalam lubang sekitar 1 meter di galingan gorong-gorong tersebut.

Gunawan (38), warga Jalan Trunujoyo Kelurahan Rongktengah Kec/Kota Sampang mengatakan, kondisi galingan drainase yang sudah hampir mencapai 2 minggu itu tidak ada perhatian sekali, baik dari pihak pengelola maupun pihak terkait. "Warga sini sebenarnya resah dengan adanya galingan. Ya mau gimana lagi warga pasrah saja, kalau pagar sudah ambruk gini gimana solusinya," ucapnya kepada Koran Madura.

Lanjut pria yang punya toko di sekitar lokasi, kejadian ambruknya pagar rumah miliknya itu lantaran tingginya curah air hujan di kawasan rumahnya. Apalagi, galingan goronggorong hingga kini masih belum terselesaikan.

Galingan drainase itu tak hanya mengakibatkan ambruknya pagar milik warga. Tiang listrik yang berada di depan juga sempat menimpa rumah tetangganya. "Ternyata bukan ini saja yang ambruk. Tiang listrik saja pernah ambruk menimpa rumah warga, apalagi ini disertai hujan. Tinggi jadi tidak bisa menahan beban tanah dibawahnya," tururnya di lokasi.

Hal senada juga disampaikan oleh Ahmad Ghozali (50).

Warga setemapat menuturkan, hingga kini warga di sekitar galingan drainase berharap agar dari pihak pengelola nantinya bisa membayar ganti rugi pagar milik warga. "Ya saya maunya ingin ganti rugi semoga pihak pengelola juga bisa tau lah," ungkapnya. aktivitas galingan itu berdampak terhadap pendapatan hasil dari usaha membuka tembel ban di depan rumahnya.

Sehingga, penghasilannya hanya bisa terbayar untuk jerih payah dirinya. "Setelah ada galingan ini dampaknya kepada usaha tambel ban juga, mau gimana kalau lokasinya sudah di gali seperti ini," jelasnya.

Menanggapi itu, Ahmad Bahrawi, pengelola galingan drainase tidak bisa dimintai keterangan. Sebab, nomor telepon yang biasa digunakan tidak bisa dihubungi. (ryn/lum)

BANGKALAN

15

SELASA 19 NOVEMBER 2013 NO. 0242 | TAHUN II

PERTANIAN

Produksi Padi Ditarget Naik Dua Persen BANGKALAN - Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Bangkalan menargetkan produksi padi 2013 meningkat 2 % dari hasil produksi 2012. Dengan demikian, total produksi padi di daerah itu tahun ini ditargetkan menjadi 2622.902,97 ton, karena total produksi padi pada 2012 berjumlah 2596.409,01 ton. Target tersebut sehubungan dengan ketersediaan lahan pertanian padi secara keseluruhan yang mencapai 27.207 ha.

"Target produksi padi naik karena

sesuai ramalan BMKG Stasiun Klimatologi Karang Ploso Malang, curah hujan tahun ini normal," kata Kepala Dispertanak Bangkalan, Ir. Puguh Santoso melalui Kepala Divisi Tanaman Pangan, Imam Hidayat.

Alumnus Fakultas Pertanian UTM ini berharap target produksi tersebut tercapai seperti target tahun sebelumnya. Saat ini petani padi di sejumlah daerah setempat sudah mulai melakukan persemaian atau pembibitan padi.

Menurutnya, peningkatan produksi

padi didukung oleh sejumlah faktor seperti curah hujan, ketersediaan pupuk, dan obat-obatan pembasmi hama, serta pendampingan yang dilakukan petugas penyuluh lapangan (PPL).

"Ya, kita manfaatkan PPL dan mantri tani untuk melakukan pembinaan terhadap petani bagaimana cara meningkatkan produksi padi, seperti mengatur jarak tanaman dengan tanaman lainnya. Sebab, jarak tanaman sangat berpengaruh pada peningkatan

produksi," jelas Imam.

Selain menetapkan target produksi padi, Imam juga meminta para petani harus waspada dan tanggap terhadap iklim ekstrem serta merespons cepat atas setiap gangguan produksi.

Apabila tanaman padi terkena hama penyakit, petani harus cepat merespon dengan melaporkan kepada mantri tani maupun PPL. Sehingga dengan cepat dapat segera teratasi dan tidak sampai menjadi penghambat pada target produksi.

Bagi Hasil Migas Tak Transparan

"Petani juga harus bisa berperan aktif dengan berkordinasi melalui mantri tani maupun PPL jika tanaman padi terindikasi diserang hama penyakit. Hal itu, untuk memudahkan penanggulangan. Sehingga target produksi tetap tercapai," paparnya. (dn/rah) Salah satu petani padi, Sumito (50), warga Socah saat membajak sawahnya untuk pembibitan padi.

KINERJA KEAMANAN

Kepolisian Harus Menguak Kasus PHE WMO Hingga Saat ini Tak Memberikan Kontribusi pada Peningkatkan PAD Kejahatan BANGKALAN - Dana bagi hasil dari sektor migas yang diterima Kabupaten Bangkalan hanya berkisar Rp 4 miliar. Dari jumlah tersebut tidak diketahui secara pasti rinciannya. Sebab disinyalir tidak ada transparansi penerimaan bagi hasilnya.

"Hanya Rp 4 miliar, itu pun kita tidak pernah tahu hitunghitungan matematisnya," kata Eddy Moeljono, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, saat dikonfirmasi, kemarin (18/11).

Salah satu perusahaan migas yang beroperasi di perairan Sepulu Bangkalan Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO), hingga saat

ini belum memberikan kontribusi positif bagi peningkatan PAD Bangkalan. Cost Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat Bangkalan yang terdampak pengeboran juga belum terlihat nyata.

"Ada bantuan CSR dari WMO beberapa waktu lalu kepada masyarakat maupun Pemda Bangkalan berupa bantuan mo-

bil ambulans dan perbaikan sarana prasarana penunjang pembangunan," jelasnya.

Akan tetapi, lanjutnya, untuk tahun ini CSR masih belum ada. Idealnya, CSR ini tidak hanya bantuan berupa bantuan fisik semata. Namun bantuan berupa peningkatan pembangunan sumber daya manusia juga merupakan faktor fundamental yang harus juga diperhatikan.

Hal ini penting mengingat kebutuhan akan SDM berkualitas menjadi kebutuhan mendasar Kabupaten Bangkalan menghadapi tantangan

pembangunan kedepan yang semakin kompleks.

"Memang kesannya tidak langsung bermanfaat pada saat itu juga. Tidak seperti bantuan fisik seperti jalan dan bangunan yang bisa langsung dinikmati masyarakat," kata Eddy Moeljono.

Namun dalam lima hingga sepuluh tahun kedepan diharapkan SDM Maduralah yang menjadi pelaku pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Untuk itu kedepan SKK Migas dan Perusahaan eksplorasi yang bergerak di wilayah Perairan Bangkalan meningkatkan ku-

alitas bantuan CSR-nya. "Hal itu sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Madura," terang Eddy.

Sementara itu, kalangan eksekutif menilai harus ada perda mengenai CSR sehingga kontribusi perusahaan bisa terlihat secara nyata, karena ada aturan yang mengikat kepada masyarakat dalam pemberian CSR. "Harus ada perda mengenai CSR dan bagi hasil dari perusahaan, khususnya migas yang beroperasi di Bangkalan," kata Mukaffi Anwar, Ketua Komisi C DPRD Bangkalan. (ori/rah)

DIDUGA DIRAMPOK

Pedagang Ayam Ditemukan Tewas di Sawah BANGKALAN - Pedagang ayam ditemukan tewas di area persawahan di desa Budden, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Pada saat ditemukan korban mengalami luka di bagian tengkuk dan kepala bagian belakang. Diketahui korban bernama Marji (70), warga kampung Masjid, Desa Budden Laok, Kecamatan Tanah Merah.

Naasnya, sebelum dibunuh,

korban dirampok terlebih dahulu oleh para pelaku. Berdasarkan keterangan tetangga korban, Mukledi, pagi itu korban ditemukan tewas pada saat akan membeli ayam dari para petani untuk dijual ke pasar Tona'an Kecamatan Burneh.

"Kalau berangkat ke pasar korban biasanya membawa keranjang, dan membawa uang untuk modal membeli ayam warga," ujarnya.

Kalau berangkat ke pasar korban biasanya membawa keranjang, dan membawa uang untuk modal membeli ayam warga,"

Kematian korban ini, lanjut Mukledi, sempat membuat kaget para tetangga, karena Marji terkenal baik dan pendiam di kalangan warga desa Budden.

"Biasanya kalau ke pasar uangnya dibawa semua, namun pada saat ditemukan harta bendanya sudah tidak ada semua," ucapnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bangkalan Iptu Andi purnomo menyatakan

kasus ini masih dalam tahap lidik pihak kepolisian.

"Berdasarkan keterangan saksi, korban mengalami luka di bagian kepala yang disebabkan benda tumpul, dugaan sementara adalah perampokan," terangnya.

Sedangkan jenazah korban langsung dilarikan ke kamar mayat RSUD Syarifah Ambami Rotoh Ebu Bangkalan untuk diotopsi. (ori/rah)

BANGKALAN – Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Syafiuddin Asmoro menyatakan banyaknya kasus kejahatan yang mangkrak harus bisa diungkap oleh aparat kepolisian. Hal itu penting agar kondisi keamanan di dalam masyarakat bisa terjaga. Selain itu, bisa tercipta kepercayaan terhadap pihak keamanan dalam menjaga kondusifitas Bangkalan. Oleh karena itu, polisi diminta untuk tidak hanya sekedar menjemput bola dalam menangani setiap kasus kejahatan.

"Pihak kepolisian tidak hanya sekedar jemput bola, melainkan harus keras terjun ke lapangan," kata Syafiuddin Asmoro, ketua Komisi A DPRD Bangkalan, kemarin (18/11).

Dia menjelaskan salah satunya peranan intelejen harus lebih diberdayakan.

Sebab dalam menyelesaikan sebuah kasus tidak mungkin bisa dilakukan melalui peranan saksi.

Sebab banyak saksi juga yang takut untuk menyuarakannya. Meskipun saksi sangat diperlukan dalam menguak kasus kejahatan.

"Intelejen harus bisa

Syafiuddin Asmoro Ketua Komisi A DPRD Bangkalan

berbaur kepada masyarakat, dengan keahlian menyamar yang dimiliki intelejen harusnya bisa mengungkap kejahatan yang sering terjadi," harapnya.

Salah satunya, kasus pembobolan brankas di SMAN 3 Bangkalan. Tentunya tidak akan bisa terungkap tanpa peranan intelejen yang dalam hal ini ahli menyamar. Selain saksi yang menjadi kunci terjadinya sebuah kasus kejahatan.

"Jika kejahatan tidak bisa terselesaikan, tentunya masyarakat tidak akan simpati lagi terhadap pihak keamanan," ucapnya. (ori/rah)

GEPENG

Tak Gentar Dirazia, Pengamen Turun ke Jalanan BANGKALAN - Pasca dilakukan razia besar-besaran terhadap anak jalanan dan pengemis oleh tim gabungan Dinsosnakertrans, Satpol PP, dan Polres Bangkalan serta Kodim 0829, di berbagai lokasi, Sabtu (16/11) malam hari lalu, ternyata kini anak jalanan mulai marak lagi ditemui di sejumlah tempat di Bangkalan. Mereka tak menghiraukan penangkapan tersebut. Beberapa pengamen terlihat melakukan profesinya di beberapa traffic light, meminta-minta kepada para pengendara yang melintas.

Beberapa titik lokasi yang menjadi sasaran razia beberpa waktu lalu, diantaranya di halaman Stadion Gelora Bangkalan (SGB), Traffic Light Tangkel Kecamatan Burneh, Traffic Light Junok, Alun-Alun, dan Pasar Ki Lemah Duwur (KLD), sudah mulai didatangi gepeng lagi.

Dalam aksi razia yang tergolong mendadak itu,

belasan pengamen dan anak jalanan berhasil diamankan dan langsung diciduk serta digiring petugas ke kantor Dinsosnakertrans setempat menggunakan truk yang sudah disiapkan untuk dilakukan pendataan.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Kesra Hasan Buchori mengatakan mereka yang terjaring razia ini pasca pendataan

TETAP DI JALAN. Kendati sudah dilakukan razia beberapa waktu lalu, gepeng dan anjal masih banyak ditemui di Bangkalan. identitas mereka akan dilakukan pembinaan agar tidak lagi menggantungkan hidupnya di jalanan "Jadi razia ini sebagai efek jera kedepan. Gepeng

yang terjaring langsung akan dikirim ke Sidoarjo untuk dilakukan pembinaan, kami sudah berkoordinasi untuk itu," papar Hasan Buchori.

Sayangnya, hanya selang 2 hari pasca razia, anak-anak jalanan yang meminta-minta di jalanan kembali bertebaran di beberapa simpang jalan.

Bahkan pantauan Koran Madura, penyebaran anjal tersebut semakin meluas hingga ke perempatan petapan labang, akses menuju Suramadu. (dn/rah)

Iklan dan berlangganan 0328-6770024 / 081931012753

16 16

Biro Sumenep 081939363544 Biro Pamekasan 087850600243 Biro Sampang 087775094464 Biro Bangkalan 087750670878 Biro Surabaya 081330903119 Biro Probolinggo 081336379769

SELASA 19 NOVEMBER 2013 NO.0242| TAHUN II

OBAT-OBATAN TERLARANG

Pengedar Narkoba Antar kabupaten Ditangkap

Dua pelajar kelas XII SMA N 2 kudus, Meitri (kiri) dan Okta (kanan) menunjukan zat karbon aktif di Kudus, Jateng, Senin (18/11). Dua pelajar tersebut berhasil menemukan karbon aktif berbahan baku pelepah daun pisang yang mampu mengurangi karbon monoksida sekitar 60 persen setelah diaplikasikan pada kendaraan bermotor serta telah berhasil memenangkan juara II Karya Ilmiah Remaja (KIR) Lembaga Penelitian Pelajar Indonesia (LIPI).

Pelajar Wajib Melek Al-Quran LP2SI Mengusulkan Raperda Wajib Bisa Baca Tulis Al-Quran PAMEKASAN - Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Pamekasan akan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Baca Tulis Al-Quran bagi siswa di lembaga pendidikan negeri maupun swasta di Pamekasan.

Ketua LP2SI, Mohammad Sahid menyatakan Rancangan Perda itu mengatur klasifikasi wajib baca tulis Al-Quran di setiap jenjang pendidikan. Sehingga kewajiban penguasaan baca tulis disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ada.

Lembaga tersebut sudah menyiapkan naskah akademik Rancangan Perda yang akan diusulkan itu. Dalam waktu dekan usulan Raperda itu akan segera diajukan ke Pemerintah

Daerah dan DPRD setempat untuk dibahas.

Sahid menyatakan di Pamekasan sudah memiliki Perda yang di dalamnya mengatur soal baca tulis AlQuran. Namun sangat bersifat umum sehingga tidak ada target khusus dan aturan tentang penjenjangan.

“Usulan yang kami ajukan, jika tidak memungkinkan dijadikan Perda sendiri, bisa dijadikan acuan untuk perbaikan Perda yang sudah ada

yang mengatur soal baca tulis Al-Quran,” katanya.

LP2SI juga mengusulkan Raperda yang mewajibkan kepada semua intansi negeri dan swasta, untuk tidak melaksanakan kegiatan apapun pada saat dilaksanakan sholat Jumat. Usulan itu sudah diajukan, namun belum mendapat tanggapan dari pemerintah setempat.

Ketua Forum LSM, Heru Budi Prayitno mengatakan sekalipun ia mendukung rencana tersebut, namun juga meminta agar LP2SI mengevaluasi kinerjanya sendiri, yang belum maksimal sebelum mengusulkan Rancangan Perda, yang menurutnya, akan mengundang perbedaan pandangan

di masyarakat.

LP2SI dinilai belum sepenuhnya melakukan program dengan baik terutama dalam rangka menanamkan nilai-nilai keagamaan di masyarakat.

Menurut Heru, penyusunan Rancangan Perda baca tulis Al-Quran belum menjadi sebuah solusi untuk mendorong kemampuan siswa dalam baca tulis Al-Quran.

Sebab, menurut dia, yang terpenting adalah rekomendasi LP2SI terhadap strategi kebijakan pemerintah daerah.

LP2SI harusnya memiliki strategi yang bisa dijadikan rekomendasi pemerintah untuk pengambilan kebijakan, misalnya, setiap sekolah

diwajibkan memiliki waktu khusus untuk mendidik siswanya yang belum mampu membaca dan menulis AlQuran.

“Jangan semua yang dianggap masalah lalu jalan keluarnya selalu dengan Perda. Orang tidak sholat lalu diterbitkan Perda wajib solat. Orang tidak puasa lalu ada Perda wajib puasa,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam menyatakan mendukung rencana tersebut. Namun ia menyarankan agar LP2SI menyusun konsep rancangan tersebut secara matang kemudian mempertimbangkan dampak yang mungkin akan timbul. (awa/ muj/rah)

Sampang - Jajaran Polres Sampang berhasil menangkap pengedar narkoba jenis sabu-sabu antar kabupaten di Pulau Garam itu, yang selama ini meresahkan masyarakat setempat.

“Ada dua orang yang berhasil kami tangkap, seorang diantara merupakan pengedar, sedangkan satunya lagi pengguna,” kata Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar, Senin (18/11).

Tersangka pengedar narkoba yang berhasil ditangkap tim Polres Sampang itu bernama Muadi warga Tanjung Bumi, Bangkalan, serta seorang lagi Rahmat Efendi warga Kota Sampang.

Dari hasil penangkapan itu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 gram narkoba jenis sabu-sabu dan sebanyak 79 pil double L atau yang sering disebut “pil koplo”.

“Tersangka yang dari Bangkalan inilah yang menurut hasil penyidikan tim merupakan pengedar narkoba, sedang satunya lagi adalah pengguna,” kata Kapolres Imran Edwin Siregar menjelaskan.

Menurut Kapolres, penangkapan pengguna dan pengedar narkoba itu beberapa waktu lalu, setelah sebelumnya petugas melakukan pengintaian selama sekitar satu bulan lebih atas aktivitas keduanya.

Muadi dan Rahmat, sambung Kapolres, memang menjadi target operasional (TO) polisi, berdasarkan hasil pengembangan kasus narkoba yang telah ditangkap petugas Polres Sampang sebelumnya.

“Jadi atas dasar pengembangan penyidikan pada beberapa tersangka narkoba sebelumnya itulah terungkap bahwa pengedar narkoba antarkabupaten, yakni Kabupaten Sampang dan Bangkalan yang bernama Muadi itu,” katanya menambahkan.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu, polisi menjerat tersangka dengan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara, serta Pasal 196 Junto Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang tindak pidana kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Di Bangkalan selama ini memang dikenal sebagai salah satu kabupaten yang menjadi pusat peredaran narkoba jenis sabu-sabu.

Belum lama ini tim Narkoba Polda Jatim berhasil membongkar keberadaan kampung narkoba di kabupaten paling barat di Pulau Garam Madura itu. (ant/mk)

Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar (kanan) memperlihatkan barang bukti berupa sabu seberat 500 gram dan dua Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia, saat rilis kasus di Direktorat Reserse Narkoba (Dit Reskoba) Polda Kalbar.

SEREMONIAL

Bupati A. Fannan Hasib

Terima Penghargaan Kabupaten Sehat

SAMPANG- Bupati Sampang A Fannan Hasib menerima piala Swasti Saba Pandapa dari Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi di hotel Merlyn Park, Jakarta, Kamis (14/11) malam. Piala tersebut sebagai imbalan atas kerja keras Pemkab Sampang yang berhasil menciptakan lingkungan sehat hingga dinobatkan sebagai salah satu dari 40 kabupaten sehat se-Indonesia.

Turut serta dalam penerimaan piala bergengsi tersebut,

Kepala Dinas Kesehatan Sampang Firman Pria Abadi dan aktivis Lingkungan Sampang Puji Raharjo. Untuk diketahui, Buapti Sampang A Fannan Hasib telah menerima sedikitnya dua penghargaan bergengsi selama kurun waktu kurang dari satu tahun masa kepemimpinannya.

Sebelum menerima penghargaan kabupaten sehat ini, mantan Wabup Sampang tersebut telah menerima penghargaan Anuge-

rah Aksara 2013. Itu tentu menjadi bagian dari catatan baik di awal kepemimpinannya.

Atas nama Bupati Sampang, Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono mengaku sangat bangga menerima penghargaan sebagai kabupaten sehat 2013. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan kerja sama yang baik di lingkungan Pemkab Sampang. ”Penghargaan seperti ini menjadi semacam cambuk penyemangat bagi Pemerintah Sampang untuk terus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ini keberhasilan kita bersama,” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (18/11).

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sampang Firman Pria Abadi menjelaskan, keberhasilan Sampang dinobatkan sebagai kabupaten sehat tidak lepas dari adanya Bank Sampah dan Bank Tikus. Itu menjadi entri poin penilaian dewan juri hingga Sampang ditetapkan sebagai kabupaten sehat. ”Unsur yang juga tak kalah pentingnya adalah adanya sarana kesehatan mandiri dan sarana prasarana pemukiman kesehatan,” tuturnya.

Puji Raharjo yang juga ikut dalam rombongan mengaku sangat bangga Kabupaten Sampang dinobatkan sebagai Kabupaten Sehat. Sebagai aktivis lingkungan, dia menganggap penghargaan itu bisa menjadi penyemangat bagi dia dan komunitasnya untuk memperjuangkan lingkungan sehat. ”Masyarakat juga harus ikut andil untuk mempertahankan kondisi lingkungan sehat ini,” tandasnya. (adv/lum)