JUMAT
KORAN MADURA
JUMAT 19 DESEMBER0328-6770024 2014 | No. 0510 | TAHUN III koranmadura@gmail.com
19 DESEMBER 2014 | No. 0510 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000
1
Tanpa Busyro KPK Tetap Bertaring Berita Utama hal 2
Negara Menyita Seluruh Aset Lapindo Pemerintah Talangi Sisa Ganti Rugi Korban Lumpur Rp 781 M JAKARTA-Pemerintah akhirnya membeli aset PT Minarak Lapindo setelah perusahaan yang sebagian sahamnya milik Aburizal Bakrie itu tidak mampu membayar sisa ganti rugi terhadap korban lumpur senilai Rp 781 miliar. Konsekwensi dari keputusan ini, seluruh aset Lapindo disita pemerintah sebagai jaminan. “Diputuskan rapat tadi pemerintah akan membeli itu (aset Lapindo). Sisan-
ya Rp 781 miliar, Lapindo menyatakan tidak ada kemampuan untuk beli tanah itu. Akhirnya diputuskan pemerintah akan beli tanah itu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono di Istana Kepresidenan, Kamis (18/12). Pembayaran utang Lapindo itu akan menggunakan pos BA99 (dana taktis) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2015. Meski ditalangi pemerintah,, Lapindo tetap harus melunasi kewajibannya itu. Sebab, pemerintah juga turut menyita seluruh aset Lapindo sebagai jaminan. “Lapindo diberi waktu 4 tahun, kalau mereka bisa lunasi Rp 781 miliar
kepada pemerintah, maka itu dikembalikan ke Lapindo. Kalau lewat maka disita,” ungkapnya Presiden Jokowi meminta pembelian aset itu harus seluruhnya diberikan kepada pemerintah. Hal itu agar Lapindo membayar kerugian tersebut langsung kepada pemerintah bukan pada penduduk setempat. “Lapindo harus menyerahkan semuanya tanah yang ada di peta berdampak,” ujar Basuki. Sebab, selama ini penduduk setempat yang terkena dampak lumpur Lapindo sudah sangat sengsara, tidak juga dilunasi ganti rugi oleh PT Minarak Lapindo. Pertimbangan ini diputuskan lebih kepada kesejahteraan rakyat yang dalam
hal ini penduduk yang terkena dampak lumpur yang dirugikan. “Tujuannya pemerintah tidak membeli tanah tetapi untuk membantu masyarakat. Gunanya dengan semangat itu supaya nanti kalau sudah diberikan semua ke pemerintah berkas-berkas tanah sebesar Rp 3,03 triliun, “ ujarnya. Basuki mengaku CEO Lapindo Brantas Inc Nirwan Bakrie sepakat dengan persyaratan yang diajukan pemerintah terhadap pembelian aset PT Minarak Lapindo. Basuki mengatakan pemerintah akhirnya menyepakati membeli sisa aset Lapindo Rp 781 miliar namun dengan syarat perusahaan Aburizal Bakrie itu harus menyerahkan seluruh aset tanahnya kepada pemerintah. “Saya telepon Nirwan, beliau setuju, kalau Lapindo bisa bayar 20 persen (sisa ganti rugi korban lumpur Lapindo) semua kita kembalikan,” ujarnya. Basuki mengatakan tanah yang berada di area terdampak lumpur senilai Rp 3,8 triliun. Minarak Lapindo sudah membayar ganti kerugian sebesar Rp 3,03 triliun, namun sisanya Rp 781 miliar belum dibayarkan dengan alasan tidak ada lagi dana.=GAM/ABD