e Paper Koran Madura 19 Desember 2013

1

KAMIS 19 DESEMBER 2013 NO. 0264 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

19 DESEMBER 2013

PENGAMANAN PEMILU

Polri Minta Dana Rp 3,5 T JAKARTA- Polri mengajukan permohonan anggaran pengamanan pemilihan umum 9 April dan pemilihan presiden 9 Juli 2014 kepada DPR sebesar Rp 3.597.350 juta atau Rp 3,5 triliun. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat jika dibanding anggaran pengamanan Pemilu 2009.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan jumlah ini sudah direncanakan Polri untuk pengamanan pilpres hingga dua putaran.

Sebelumnya, beberapa anggota komisi II DPR menganggap anggaran pengamanan terlalu besar.

Dari rekapitulasi anggaran pengamanan pileg saja terkait pengerahan kekuatan jumlahnya di seluruh Indonesia, Polda dan Polres Rp 1.286.692 juta (Rp 1,28 triliun)

Boy Rafli Amar

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri

Bahkan, Komisi II akan menggelar rapat bersama dengan Polri untuk meminta penjelasan secara terperinci mengenai komponen anggaran.

Menurut Boy, jika pelaksanaan pilpres hanya satu putaran maka kelebihan anggaran akan dikembalikan ke kas negara. Namun, apabila dua putaran anggaran tersebut dapat dicairkan sesuai tahapan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

“Anggaran pengamanan kami siapkan untuk pilpres

dua putaran,” kata Boy di Mabes Polri, Rabu (18/12).

Boy merincikan, anggaran Rp 3,5 triliun itu akan digunakan untuk pengamanan pileg mulai kampanye, masa tenang hari pemungutan suara.

Kemudian, pada saat penghitungan, penetapan hasil pemilu, penetapan jumlah kursi dan calon terpilih serta pengucapan sumpah janji. “Dari rekapitulasi anggaran pengamanan pileg saja terkait pengerahan kekuatan jumlahnya di seluruh Indonesia, Polda dan Polres Rp 1.286.692 juta (Rp 1,28 triliun),” ujar Boy. Tahapan pilpres anggarannya digunakan mulai dari pengamanan tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, penetapan pasangan capres dan cawapres.

Kemudian, masa kampanye, masa tenang dan pemungutan suara, penghitungan dan penetapan suara terpilih putaran pertama. “Total rekapitulasi biaya pengamanan pemilihan presiden Rp 1.146 miliar (1,14 triliun),” ujarnya.

Dia mengatakan, penyiapan bahan bakar minyak kendaraan operasional Polda sampai Polsek di seluruh Indonesia butuh Rp 597,98 miliar. Dan, dukungan BBM untuk satuan kerja Mabes Polri termasuk Bawah Kendali Operasi jika harus mengirim Anggota Brimob atau fungsi lain ke daerah-daerah disesuaikan dengan kebutuhan nantinya, mencapai Rp 75,099 miliar. (gam/abd/adji)

ant/andika wahyu

PRESIDEN TANGGAPI PERPPU MK. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Wapres Boediono (keempat kanan), Menko Polhukam Djoko Suyanto (ketiga kanan), Menko Perekonomian Hatta Rajasa (kedua kanan), dan Mensesneg Sudi Silalahi (kanan) memberikan keterangan pers seusai menghadiri acara Puncak Peringatan ke-85 Hari Ibu di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Rabu (18/12). Presiden membantah rumor yang menghubung-hubungkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) MK dengan UU Pilpres yang tengah diuji materi di MK karena dinilai merupakan hal yang sama sekali tidak berkaitan. Berita di halaman 2

KPK Terus Memburu “Harta Karun” Atut JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan melacak aset Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Termasuk aset-aset orang nomor wahid di Banten itu yang ditengarai berasal dari tindak pidana korupsi.

Rah

m

Pela ad D tih T imn arma as I ndo wan nes ia

Langkah tersebut memang sudah menjadi kebiasaan KPK setelah menetapkan seorang menjadi tersangka, termasuk menetapkan politisi Golkar tersebut sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten.

Dalam melakukan penelusuran aset Ratu Atut, KPK juga menelusuri transaksi mencurigakan dari aset miliki Atut yang ditenggarai hasil korupsi. Penelusuran transaksi mencurigakan tersebut dilakukan KPK dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Ya akan dilakukan. Iya (otomatis setelah ditetapkan menjadi tersangka),” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Rabu (18/12).

Gubernur Banten, Ratu Atut

Chosiyah, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi semasa dipimpin Akil Mochtar.

Atut dinilai berandil dalam pemberian Rp 1 miliar bersama-sama adiknya Tubagus Chairi Wardan kepada Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Lebak, Banten. Penyuapan diduga berkaitan dengan gugatan hasil Pilkada Lebak yang diajukan calon bupati Partai Golkar, yakni Amir Hamzah dan Kasmin bin Saelan.

KPK sejauh ini belum menyimpulkan Ratu Atut melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua KPK, Abraham Samad sebelumnya memastikan jika pihaknya tak akan berhenti mendalami dugaan suap terkait penanganan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekali pun, KPK telah menjerat Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten.

Sementara itu, pengamat politik Gun Gun Heryanto menyakini dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah tak lama lagi bakal ambruk. Kasus Atut juga bakal melemahkan suara Partai Golkar di Banten.

Gun Gun yakin, Atut tak bermain sendiri. Korupsi di dunia politik, menurut dia, cenderung dilakukan secara berjamaah. “Akan ada tersangka lain di lingkaran Atut,” ujar Gun Gun. Gun Gun menilai, kasus Atut juga bakal berdampak negatif buat Golkar. Bisa jadi pula kasus ini menyeret kader partai lain, karena mereka berada dalam lingkaran pertemenan, kolega, dan rekan bisnis Atut. (gam/abd)

PENJUALAN MANUSIA

Polisi Bekuk Sindikat Trafficking JAKARTA-Badan Reserse Kriminal Mabes Polri kembali berhasil membekuk seorang perempuan yang sering memperdagangkan wanita (human trafficking) di Nusa Tenggara Barat, Selasa (17/12). Perempuan bernama Vita ini diduga merupakan jaringan sindikat penjualan manusia illegal ke luar negeri.

“Vita saat ini tengah dibawa penyidik ke Jakarta untuk dimintai keterangan,” kata Kasubdit Human Trafficking Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pol Agung Yudha di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (18/12).

Menurut dia, praktek perdagangan manusia ini terungkap berdasarkan laporan yang diberikan Konsulat Jenderal RI di Penang, Malaysia kepada Polri. Polri mendapat laporan jika seorang anak di bawah umur bernama Romana de Yesus (14) telah menjadi korban perdagangan manusia ilegal.

“Setelah menerima surat, Kapolri kemudian meminta agar surat tersebut ditindaklanjuti,” ujar Agung.

Vita diketahui bertindak sebagai sponsor yang bertugas untuk mencari orang yang dapat disalurkan sebagai tenaga kerja di luar negeri. Vita bertugas untuk mencari korbannya ke daerah-daerah pelosok yang memiliki penduduk miskin dan berpendidikan rendah. (gam/abd)

SKANDAL KORUPSI HAMBALANG

Yulianis Kecewa Disebut Aneh oleh Ketua KPK

Indonesia Harus Berman Lepas Berita di hal 8

Menikah Matrawi yang sudah hampir 30 tahun merasa gelisah, sebab ia tak kunjung bertemu jodohnya. Suatu saat ia mendatangi khadijah dan meminta untuk bersedia menikah dengannya.

Matrawi : Khadijah, sudilah kiranya kau menikah denganku. Aku pasti selalu menyayangimu.

Khadijah : Nggak Mas, Aku masih mau sekolah.

Matrawi : Oh, gak papa, nanti sepulang dari sekolah ya. Aku tunggu Khadijah : #*8#$*=# Cak Munali

JAKARTA- Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis menyatakan kekecewaannya kepada Ketua KPK Abraham Samad yang menyebutnya aneh dalam acara Refleksi Akhir Tahun Pekan Politik Kebangsaan di kantor International Confrence of Islamic Scholars (ICIS), Jakarta, Kamis (12/12).

Menurut Samad, bekas anak buah mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin itu tidak pernah menyebut nama Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab dipanggil Ibas selama pemeriksaan di KPK sehingga KPK tidak pernah memanggil putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Akan tetapi, Yulianis mengungkapkan kepada wartawan dan di persidangan bahwa Ibas mendapatkan uang sebesar 200.000 dolar AS dari

perusahaan milik Nazaruddin itu saat persidangan “Itu membuat saya kecewalah karena kan saya sudah tiga tahun memberikan kesaksian tanpa dibayar. Kalau Pak Samad bilang saya aneh, jadi tiga tahun kes-

aksian saya itu menjadi seperti apa?” kata Yulianis saat menyambangi Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Yulianis mengatakan bahwa kedatangannya ke Gedung KPK untuk menyerahkan surat pernyataan keke-

cewaanya kepada Samad.

Yulianis yang mengenakan jilbab bercadar berwarna hijau meminta agar Samad memeriksa catatan kesaksiannya dalam berita acara pemeriksaan. Setelah itu, mengklarifikasi pernyataan Samad ke media.

“Karena menyangkut masalah integritas Bapak sebagai pimpinan KPK dan saya juga tidak akan tinggal diam membela integitas saya sebagai manusia,” ujar seraya menunjukkan suratnya kepada wartawan.

“Kalau menurut Pak Samad saya belum pernah dipanggil untuk hambalang, nih saya ada buktinya,” tambah Yulianis yang membawa kumpulan surat-surat panggilan pemeriksaan untuk berbagai kasus dari KPK. Namun, meskipun dia mengaku telah kecewa terhadap Samad, Yulianus menyatakan tetap bersedia memberikan kesaksian kepada KPK apabila dibutuhkan karena persoalannya ini murni urusan pribadi dengan Samad. (ant/mon)

2

NASIONAL

KAMIS 19 DESEMBER 2013 NO. 0264 | TAHUN II

DPR Tolak Perppu Soal Mahkamah Konstitusi JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Namun 6 fraksi DPR memutuskan menolak Perppu ini. Presiden SBY pun menghormati sepenuhnya sikap DPR karena DPR punya hak setuju atau tidak setuju untuk Perppu MK ini.

“Adalah menjadi hak konstitusional DPR RI apakah bersetuju, atau tidak setuju dengan Perppu yang telah dikeluarkan oleh Presiden. Ini adalah ketentuan dalam konstitusi kita UUD 1945. Yang perlu saya sampaikan adalah dengan pengantar itu, bahwa mengapa Perppu tentang

MK itu saya terbitkan,” kata SBY di Gedung Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Rabu (18/12).

Menurut SBY, Perppu MK ini sangat penting untuk mengembalikan krisis keperceyaan publik. Pihaknya pun mendapat masukan dan desakan untuk penerbitan

Perppu MK ini. “Oleh karena itulah, waktu itu setelah saya berkonsultasi dengan pemimpin lembaga negara.

Setelah saya juga berkonsultasi melalui menteri tertentu dengan partai-partai politik yang ada di DPR yang itu bagian koalisi dari pemerintah. Dan setelah saya melalui menteri terkait, mendengarkan, saran, pandangan dan masukan banyak pakar tata negara kita susunlah Perppu itu,” jelas SBY. Namun enam fraksi di Komisi III DPR RI dengan tegas menolak Perppu ini.

Keenam fraksi tersebut adalah PDI Perjuangan, Golkar, PKS,

Adalah menjadi hak konstitusional DPR RI apakah bersetuju, atau tidak setuju dengan Perppu yang telah dikeluarkan oleh Presiden

SB Yudhoyono Presiden RI

Hanura, PPP dan Gerindra.

Anggota Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat menyatakan tidak memberikan persetu-

juan terhadap Perppu MK untuk dijadikan UU. “Perppu itu bagus, tapi Gerindra menolak dan tidak menyetujui Perppu itu dijadikan UU,” tambah Martin.

Ketua Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding menegaskan tindakan reaktif Presiden SBY mengeluarkan Perppu MK telah melanggar konstitusi. “Tindakan itu jelas tidak bijaksana,” tegasnya.

Bila Perppu MK diterapkan tanpa memenuhi syarat Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 serta keadaan objektif sesuai paramter kegentingan yang memaksa, maka hal itu akan membahayakan sistem hukum

DPR Minta Boediono Ksatria

Golkar Tunggu Keputusan Mendagri

JAKARTA-Survei terakhir Reform Institute memperlihatkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia tidak puas dengan kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama hampir lima tahun terakhir. Dari 1.500 responden yang dilibatkan dalam survei tersebut, sebanyak 83,73 persen responden mengaku tidak puas dengan periode kedua pemerintahan SBY. Demikian diungkapkan peneliti Reform Institute Zaim Saidi dalam pemaparan hasil survei lembaganya di Jakarta, Rabu (18/11). “Kabinet SBY periode kedua ini bisa dikatakan hampir kehilangan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Zaim mengatakan, bidang ekonomi (39,93 persen) dan penegakan hukum (25,53 persen) menempati porsi teratas sebagai penyebab utama kekecewaan rakyat terhadap kinerja pemerintah. Secara kultural, katanya, masyarakat Jawa paling tinggi tingkat kekecewaannya di bidang ekonomi (53,35 persen). “Se-

etapkan pasal-pasal dalam Perppu tersebut. Untuk itu, “Kami tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas UU No 24 tahun 2003 tentang MK menjadi UU.” Sementara itu, Partai Demokrat melakukan lobilobi kepada fraksi-fraksi lain agar menyetujui Perppu MK itu dijadikan UU. “Kita terus lakukan lobi-lobi agar memiliki pandangan yang sama dengan Presiden SBY tentang Mahkamah Konstitusi dengan dikeluarkannya Perppu,” ujar Ketua FPD DPR Nurhayati Ali Assegaf. (gam/abd)

SKANDAL CENTURY

ATUT TERSANGKA

JAKARTA-Partai Golkar masih akan menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri dan Presiden menyusul status Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap.

“Partai Golkar belum akan bersikap sebelum adanya keputusan dari Menteri Dalam Negeri dan Presiden,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, sebagai tersangka kasus suap Pilkada Lebak dan mark up atau penggelembungan dana pengadaan alat kesehetan.

Menurut Priyo, Partai Golkar menghargai asas praduga tak bersalah, sehingga tidak bisa segera menonaktifkan Ratu Atut dari kepengurusan DPP Partai Golkar.

Pengurus DPP Partai Golkar, kata dia, baru akan membicarakannya untuk mengambil langkah terbaik menyikapi persoalan hukum yang dihadapi Ratu Atut Chosiyah. “Tunggu saja, tidak bisa terburu-buru,” kata Wakil Ketua DPR RI ini.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari menyatakan, Ratu Atut, memberikan kontribusi besar terhadap DSPP Partai Golkar.

Karena itu, kata dia, Partai Golkar kurang baik jika menonaktifkan Ratu Atut, setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka.

Menurut dia, akan lebih bijak jika Ratu Atut dengan kesadaran sendiri menyatakan non aktif untuk sementara, saat menghadapi proses hukum. (ant/riz/beth)

dan demokrasi. Sebab itulah, Hanura menolaknya untuk disahkan menjadi undangundang.

Menurut Yani, Perppu itu memang merupakan kewenangan Presiden. Tapi, DPR punya hak untuk menolaknya. “Dalam UUD NRI 1945 Pasal 22 ayat 2 berbunyi, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut,” kata Yani.

Menurut dia, Presiden SBY telah melanggar konstitusi terkait penerbitan Perppu MK tersebut. Sebab, Presiden tidak meminta pandangan kepada DPR dalam men-

JAKARTA-Wakil Presiden (Wapres) Boediono sudah mengirim surat jawaban secara resmi kepada DPR terkait permintaan Tim Pengawas Bank Century (Timwas) untuk menghadiri rapat dengan Timwas Century hari ini, Rabu (18/12). Dalam suratnya, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu mengkonfirmasi tidak bisa hadir memenuhi undangan Timwas Century.

Anggota dan Ketua Tim Kecil Timwas Century Fahri Hamzah mengatakan dari delapan point yang dituliskan Boediono dalam suratnya, nampak bahwa dia keliru memahami arti dibentuknya Timwas Century. Sebagaimana fungsi pengawasan DPR umumnya, pengawasan Dewan bisa hanya berupa pertanyaan tapi juga bisa berupa penyidikan melalui angket.

Timwas harus mencari tahu bahkan kalau bisa melakukan penyelidikan kembali kenapa penegakan hukum kasus Century tidak selesai

Fahri Hamzah

Ketua Tim Kecil Timwas Century

ant/lucky. r

PELANTIKAN WALIKOTA TANGERANG BATAL. Suasana tenda tempat dimana walikota Tangerang terpilih pasangan Arif R.Wismansyah dan Syahrudin akan dilantik di pusat pemerintahan kota Tangerang, Tangerang, Banten, Rabu (18/12). Pelantikan walikota terpilih yang semestinya dilantik Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah mendadak batal lantaran mengaku sakit.

“Terkait kasus bailout Bank Century, fungsi pengawasan DPR tidak bisa dibatasi sebatas menonton proses yang tidak kunjung selesai setelah lima tahun kasus ini terjadi.

Timwas harus mencari tahu bahkan kalau bisa melakukan penyelidikan kembali kenapa penegakkan hukum kasus Century tidak selesai. Lalu, apa juga yang menyandera semua proses penuntasannya,” ujar Fahri di Jakarta Selasa, (17/12).

Sebelumnya, Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat memastikan Boediono tetap tidak akan menghadiri pang-

KEPEMIMPINAN NASIONAL

Periode Kedua Pemerintahan SBY Belum Maksimal mentara masyarakat Maluku dan Papua lebih concern terhadap persoalan penegakan hukum,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi ekonomi memang menjadi persoalan yang disorot oleh masyarakat Indonesia. Hal ini juga tergambar saat masyarakat ditanya soal kondisi perkembangan ekonomi keluarga dalam lima tahun terakhir. Menurut Zaim, sebanyak 41 persen responden mengatakan tidak ada perubahan dan 14,4 persen lainnya mengatakan semakin memburuk.

“Tren ini terjadi di pedesaan dan perkotaan. Sementara, mereka yang menjawab (kondisi ekonomi) sedikit membaik dan semakin membaik alias yang merasa nyaman itu yang berpendapatan Rp 5 juta ke atas. Jadi, di masa pemerintahan terakhir SBY ini

masyarakat miskin semakin menderita,” jelasnya.

Kekecewaan kondisi ekonomi

terhadap tersebut,

menurut Zaim, juga diperparah dengan masalah pemer-

ataan dan keadilan ekonomi.

Ia mengatakan sebanyak 82,20 persen responden menilai pemerataan dan keadilan ekonomi belum tercapai. Bahkan, 13,93 persen menyatakan semakin tidak merata dan tidak adil.

Pada bagian lain survei itu Zaim Saidi menjelaskan, tingkat elektabilitas Partai Golkar dan PDI Pejuangan pada pemilu 2014 hanya beda tipis. Bila pemilu digelar sekarang, Golkar memenangi pemilu dengan perolehan suara 20,53 persen, sedangkan, PDI Perjuangan berada sedikit di belakangnya dengan 20, 13 persen atau hanya selisih 0,40 persen “Partai Golkar menduduki urutan pertama, disusul PDI Perjuangan dengan persentase yang berimpitan,” papar Zaim Saidi.

Selain Golkar dan PDI Perjuangan, menyusul beberapa

gilan Timwas Century. Alasannya, pemanggilan itu bisa mengganggu proses penegakan hukum di KPK. “Dan tak ingin proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terganggu oleh intervensi politik apapun,” kata Yopie.

Namun kata Fahri, tidak ada satu lembaga pun yang boleh lepas dari pengawasan DPR. Konstitusi dan UU No 27/2009 Pasal 72 dengan tegas dan jelas mengatur bahwa semua orang wajib hadir jika dipanggil oleh DPR. Menolak panggilan berarti bisa dikenakan pemanggilan paksa.

Pembelaan Boediono kepada independensi KPK, lanjut politisi PKS itu, tidak ada hubungannya dengan keharusan Boediono untuk hadir dalam undangan rapat Timwas. Dengan alasan tersebut, katanya, Boediono hanya ingin menjadikan KPK sebagai alasan padahal DPR hanya perlu mendengar keterangan darinya. “Saya mengimbau agar Pak Boediono menjaga suasana yang baik,” demikian Fahri.

Sementara itu, anggota Timwas Bank Century Bambang Soesatyo menilai, rencana ketidakhadiran Boediono menambah kecurigaan publik tentang siapa yang menggelontorkan dana penyelamatan Bank Century sebesar Rp6,7 triliun. “Ketidakhadiran Boediono justru memperkuat kecurigaan publik dan terkesan lari dari tanggung jawab,” ujarnya.

Anggota DPR dari Partai Golkar ini berujar, seharusnya Boediono bersikap kesatria dan menunjukkan itikad baik untuk mengungkap siapa seharusnya yang bertanggung jawab. (gam/beth)

partai politik lain, yaitu Partai Gerindra (9,87 persen), Partai Demokrat (9,27 persen), Partai Hanura (6,47 persen), Partai Nasdem (4,8 persen), PKS (4,67 persen), PPP (4,53 persen), PAN (4,2 persen), dan PKB (4 persen). Sementara itu, dua parpol lainnya, yaitu PBB memperoleh 0,8 persen dan PKPI memperoleh 0,07 persen. Meski begitu, Zaim menjelaskan bahwa survei tersebut menemukan fakta bahwa massa mengambang (swing voters) masih cukup besar.

Menurutnya, 43,47 persen responden mengaku belum menentukan pilihannya terhadap partai politik. Sementara sisanya, yaitu 52,60 persen responden yang sudah menentukan pilihannya, 54,47 persen di antaranya mengatakan pilihan tersebut masih bisa berubah. “Ini kan survei tentang persepsi. Jadi di sisa empat bulan ini menjadi penting bagaimana partai-partai merebut pemilih swing voters dengan mengubah persepsi mereka,” ujarnya. (gam/aji)

EKONOMI

3

KAMIS 19 DESEMBER 2013 NO. 0264 | TAHUN II

PERBANKAN

BI Minta Bank Siapkan Dana Cadangan JAKARTA-Bank Indonesia (BI) meminta perbankan meningkatkan permodalan dan menyiapkan dana pencadangan kredit bermasalah atau non perfoming loan (NPL).

Hal ini tidak terlepas dari kemungkinan bakal meningkatnya NPL yang dipengaruhi situasi ekonomi global dan domestik. “Memang ada situasi, mungkin untuk profitability perbankan dalam jangka pendek tertekan. Karena ada kenaikan bunga, mungkin marjin akan turun dan mungkin juga bisa ada kredit bermasalah yang juga meningkat,” ujar Deputi Gubernur

Yang penting adalah bahwa bank harus cukup pencadangan untuk kredit bermasalahnya.

Ini bukan masalah dimana kredit bermasalah naik dari 2 persen menjadi 10 persen

Mirza Adityaswara

Deputi Gubernur Senior BI Senior BI, Mirza Adityaswara di Gedung BI Jakarta, Rabu (18/12).

Namun demikian, ungkap Mirza, industri perbankan di Indonesia sudah mengalami permasalahan serupa pada 2005 dan 2008. “Problem seperti ini setelah ada respon berupa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal bisa diatasi,” ucapnya.

Kebijakan yang sudah dilakukan BI dan pemerintah, kata Mirza, berupa kenaikan BI Rate dan kenaikan harga BBM bersubsidi serta bebera-

pa paket kebijakan moneter dan fiskal lainnya. “Kalau sudah ada respon kebijakan moneter dan fsikal itu, nanti kalau ada kejelasan mengenai tapering, maka situasinya akan kembali kepada situasi normal. Nah, saat ini perbankan Indonesia dalam masa penyesuaian,” tutur Mirza.

Mirza mengatakan, saat pemerintah dan BI melakukan pengetatan di 2005 dan 2008, memang terjadi kenaikan NPL. “Yang penting adalah bahwa bank harus cukup pencadangan untuk kredit bermasalahnya. Ini bukan masalah dimana kredit bermasalah naik dari 2 persen menjadi 10 persen. Misal NPL 2 persen, kalau provisi sudah 100 persen, maka kalau terjadi kenaikan NPL di atas 2 persen tentunya sudah tercover,” terangnya.

Secara industri, kata Mirza, saat ini rasio kecukupan modal (CAR) perbankan masih kuat di kisaran 17-18 persen. “Makanya penting untuk mencukupi pencadangan terhadap kredit bermasalah,” kata Mirza sembari menyebutkan bahwa sejauh in bank besar dan menengah sudah memiliki coverage ratio NPL di atas 100 persen.

Mirza menyatakan, saat ini roadmap permodalan bank di seluruh dunia sudah mengarah pada Basel III, sehingga tren bank di luar negeri ada pada upaya penambahan modal. “Karena Basel III memang meminta permodalan yang lebih tinggi. BI juga akan menyesuaikan dengan Basel III. Jadi, pasti perbankan harus memenuhi Basel III,” tegasnya. (gam)

ANCAMAN KRISIS PERBANKAN

DPR: Bank Gagal Bisa Hancurkan Reputasi OJK JAKARTA-Kondisi perbankan nasional ternyata masih rentan terhadap krisis. Bahkan anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait mengendus adanya bank gagal berdampak sistemik di awal 2014. Jika ini terjadi maka reputasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan hancur. “Saya bayangkan, apabila Januari 2014 tidak siap dan ada bank yang jebol, maka saya kira reputasi OJK bisa segera hancur. Apalagi Pak Agus Martowardojo (Gubernur Bank Indonesia) sudah menyampaikan, ke depan keadaan ekonomi Indonesia berat,” papar Maruarar di Jakarta, Rabu (18/12).

Belakangan ini, berkembang spekulasi tentang adanya bank yang tengah berada dalam pengawasan BI, yakni eks Bank Century atau PT Bank Mutiara Tbk. Sejauh ini BI disebut-sebut telah mengirimkan surat ke Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sebagai pemegang saham Bank Mutiara.

Surat yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Pengawasan Perbankan BI tersebut berisi permintaan suntikan dana yang tidak kurang dari Rp1,5 triliun.

Tambahan modal itu diperlukan Bank Mutiara untuk menjaga kelangsungan usaha.

Bunyi surat tersebut antara lain: “Kebutuhan tambahan modal untuk memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) sesuai profil risiko 14 persen adalah sebesar Rp922,51 miliar. Disamping itu Saudara perlu mengantisipasi potensi kerugian terkait kewajiban perpajakan serta permasalahan lainnya sebesar Rp603,53 miliar.”

Menurut dia, bukan hal yang mudah bagi OJK untuk menerima fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI yang efektif pada 1

Januari 2014. “Sebagai politisi, kami sudah belajar melihat yang tidak terlihat bagus dan mendengar yang tidak terdengar. Tetapi, BI dan OJK masih menganggap tabu untuk mengungkapkan akar masalah sebenarnya,” tuturnya.

Maruarar mengatakan, penyelesaian berbagai persoalan yang masih tersisa di masa peralihan tugas ini tergantung pada efektivitas komunikasi antara Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad. “Di sini perlu kenegarawanan.

Sehingga, tidak perlu terjadi lagi persoalan mengenai adanya karyawan yang sudah dikirim (ke OJK), akhirnya ditarik kembali, seperti waktu di Bapepam-LK,” katanya.

Sementara itu, Gubernur BI, Agus Martowardojo menolak untuk berkomentar terkait ada atau tidaknya bank yang sedang berada di bawah pengawasan intensif bank sentral.

“Saya tidak bisa berkomentar,” kata Agus.

Menjelang beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tegas Agus, saat ini secara umum semua bank dalam kondisi terkendali. “Tentu kalau ada yang mempunyai tantangan likuiditas atau kredit bermasalah, kami selesaikan di tiap bank,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai bank-bank yang saat ini memiliki NPL tinggi, Agus menegaskan, dirinya tidak bisa merincikan masing-masing bank. “Individu bank, kami tidak bisa bicara. Tetapi secara umum (industri perbankan) sehat,” imbuhnya.

Saat ini, kata Agus, rasio kecukupan modal (CAR) perbankan sebesar 18 persen dan NPL net di bawah 1 persen.

“Jadi yang perlu diwaspadai adalah LDR (loan to deposit ratio) yang ada di kisaran 90 persen,” ucapnya. (gam/abd)

ant/dedhes anggara

HARGA BERAS NAIK. Pedagang menunggu pembeli di kios beras pasar Induk, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (18/12). Harga beras di pasar tersebut mengalami kenaikan seperti beras kualitas 1 naik dari harga Rp 8.500 per kilo naik menjadi Rp 9.500 per kilo. Kenaikan harga tersebut akibat pasokan beras dari petani berkurang karena musim panen yang tidak merata.

Waspadai Agenda Terselubung IMF Pemerintah Diminta Jangan Ikuti Semua Saran Asing JAKARTA- Pengamat ekonomi Hendri Saparini meminta pemerintah untuk mewaspadai resep yang ditawarkan lembaga keuangan internasional, baik Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dalam menyelematkan ekonomi Indonesia. Pasalnya, ada agenda tersembunyi (hidden agenda) dibalik saran kedua lembaga internasional tersebut.

Seperti diketahui, IMF menyarankan perlunya pemerintah memperkuat sektor manufaktur. Resep yang serupa juga disampaikan Bank Dunia. Namun kata Hendri, saran tersebut harus ditolak. Sebab, jika hal itu terjadi pasokan bahan pangan akan dikuasai lima perusahaan multinasional raksasa.

“Mereka (IMF) sedang membelokkan kita. Jadi pangan ini mau dikuasai.

Sekarang pangan dunia sudah dikuasai lima perusahaan transnasional, Cargill dari AS, Bunge Ltd, Archer Daniels Midland, Marubeni dan The Noble Group,” ujarnya kepada wartawan selepas mengisi diskusi “Pembelajaran dari Pengelolaan Ekonomi

JAKARTA- Delapan bank menandatangani Mini MRA (Master Repo Agreement) transaksi repo antar bank sehingga mempermudah pelaksanaan transaksi antar bank di pasar uang rupiah. Implementasi Mini MRA dimaksudkan untuk mendukung pendalaman pasar uang rupiah dengan cara mendorong penggunaan kontrak standar dalam transaksi repo antar bank, sehingga mempermudah dan meminimalkan potensi risiko pelaksanaan transaksi repo antar bank.

“Dengan kemudahan bertransaksi diharapkan pasar repo antar bank akan lebih berkembang, mendorong terciptanya pasar uang antar bank yang lebih dalam dan resilience terhadap gejolak, sekaligus memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas,” jelas Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo di Gedung BI, Jakarta, Rabu (18/12).

Delapan bank yang terdiri atas Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Central Asia, Bank Panin, Bukopin, Bank DKI, dan Bank Jabar Banten.

Dia berharap agar kesepakatan penggunaan kontrak perjanjian standar yang disepakati oleh 8 bank akan diikuti oleh perbankan secara luas sehingga market line repo antar bank dapat segera terbentuk.

2013” di Gedung SME, Jakarta, Rabu (18/12).

Dalam jumpa pers IMF di Bank Indonesia, kemarin, Selasa (17/12), Deputi Senior IMF Benedict Bingham

Kita seolah-olah diberi saran yang baik untuk pindah ke manufaktur.

Sehingga kemungkinan besar Indonesia tinggalkan sektor pertanian

Hendri Saparini Direktur Eksekutif CORE Indonesia

menyatakan perkembangan harga komoditas dunia dirasa masih stagnan.

Sehingga produk-produk primer unggulan Indonesia, seperti pertanian dan hasil pertambangan, perlu segera dialihkan ke sektor manufaktur.

Ekspor Indonesia selama ini 45 persen disumbangkan oleh komoditas primer. Bingham menuturkan perlunya ada diversifikasi produk un-

tuk dijual ke luar negeri. “Indonesia harus mendiversifikasi ekspor seperti mengekspor barang-barang manufaktur untuk memperbaiki neraca perdagangan,” kata Bingham.

Bila saran itu dituruti begitu saja oleh pemerintah, Hendri percaya pasokan pangan dari dalam negeri akan semakin berkurang. Semakin berkurangnya lahan pertanian saban tahun, menurutnya sudah menjadi bukti.

“Kita seolah-olah diberi saran yang baik untuk pindah ke manufaktur. Sehingga kemungkinan besar Indonesia tinggalkan sektor pertanian, karena tidak ada supply dalam negeri lagi. Apa kita mau begitu,” kata Direktur Eksekutif CORE Indonesia ini.

Dari perhitungan Hendri, Indonesia tetap harus mempertahankan sektor pertanian. Bahkan, ditinjau dari sumber daya yang ada, negara ini sebetulnya mampu menjadi salah satu pemain utama global dalam hal produksi komoditas pangan.

Malah tidak masuk akal bila pemerintah begitu saja melepaskan sektor pertanian hanya karena ingin menyeimbangkan neraca perdagangan dalam jangka pendek. “Indonesia itu sebenarnya pusat pertanian, kita ada di wilayah tropis, kita punya berbagai keuntungan di sini, masa kita mau melepaskan sektor itu,” pungkasnya.(gam/abd)

TRANSAKSI ANTAR BANK

Delapan Bank Sepakati Transaksi Repo Rp2,3 Triliun

Pembentukan market line diharapkan akan lebih mudah dan lebih homogen karena evaluasi counterparty akan lebih didasarkan pada kualitas surat berharga yang digunakan dalam tran-

saksi dibandingkan dengan faktorfaktor lainnya. Selain itu, diharapkan Mini MRA mendorong transaksi repo dengan underlying instrumen pasar uang lainnya, sehingga mendukung

SIKAPI BASEL III

Bukopin Berencana Tambah Modal JAKARTA-PT Bank Bukopin Tbk berencana menambah modal perusahaan di 2015 untuk memehuhi kebutuhan permodalan pada 2016.

Hal ini seiring dengan rencana Bank Indonesia (BI) yang akan mengimplementasikan Basel III (Basel Committee on Banking Supervision).

“Pada 2015 kami pikirkan lagi buat menambah modal untuk 2016. Karena, BI bilang mau implementasi Basel III. Kami harus siap-siap dari sekarang,” kata Direktur Keuangan dan Perencanaan Bank Bukopin, Tri Joko Prihanto di Gedung BI Jakarta, Senin (18/12).

Menurut Joko, saat ini rasio kecukupan modal (CAR) Bank Bukopin sebesar 15 persen dan diperkirakan pada 2014 dan 2015 akan berkisar 16-17 persen. “Jadi kami di 2014-2015 tidak butuh biaya lagi untuk rencana bisnis,” kata Jokoi.

Guna memenuhi Basel III, BI akan mewajibkan perbankan nasional memiliki CAR minimum 10,5 persen dari level 8 persen saat ini. Seperti diketahui, sejumlah risiko yang dapat menggerogoti CAR bank adalah risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar.

Sejauh ini, kata dia, Bank Bukopin hanya memikirkan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang sudah disepakti.

“Kami juga tidak akan terlalu ekspansif, karena imbauan BI juga. Tetapi, kami sudah lebih tenang dalam dua tahun ke depan,” tuturnya. (gam)

upaya pendalaman pasar keuangan yang lebih luas. “Maraknya perkembangan pasar repo antar bank juga diharapkan dapat memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia guna mencapai stabilitas harga,” jelasnya.

Dia mengatakan, delapan bank telah menyepakati mini MRA senilai Rp2,3 triliun yang diinisiasi bank sentral. “Inisiatif ini sebenarnya sudah lama. Paling tidak transaksi-transaksi antarbank sudah dilaksanakan 20 tahun lalu, tetapi repurchase antarbank ini dilakukan secara bilateral,” katanya.

Sejauh ini, menurut Agus, kondisi pasar uang di Indonesia relatif belum dalam dan berkembang, dengan karakteristik uncollateralized (tanpa jaminan) dan cenderung bertenor pendek (kurang dari 1 bulan). Pasar uang masih didominasi oleh transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dengan ratarata transaksi harian di tahun 2013 mencapai Rp10,7 triliun dengan tenor sebagian besar overnight (55,8%).

Sementara transaksi repo rata-rata harian hanya sebesar Rp132 miliar.

PUAB yang uncollateralized cenderung rentan terhadap shock di pasar uang, akibat meningkatnya ketidakpastian dan risiko kredit sementara hal tersebut dapat diminimalkan apabila bank menggunakan transaksi repo (collateralized). (gam)

4

LINTAS JATIM

KAMIS 19 DESEMBER 2013 NO.0264 | TAHUN II

Dewan Desak Pemprov Realisasikan Double Track SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim diminta segera merealisasikan double track atau rel ganda jurusan SurabayaBanyuwangi. Pasalnya, rencana pembangunan kereta jalur ganda tersebut sudah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Timur sejak setahun yang lalu.

“Dalam Pasal 24 Ayat 2 Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW kan sudah disebutkan pengembangan jalur kereta api ganda ke timur dari Surabaya ke Banyuwangi,” tegas anggota Komisi D DPRD Jatim Irwan Setiawan, Rabu (18/12).

Dia mengaku heran dengan mandeknya pembangunan rel ganda tersebut. Pasalnya, pembebasan lahan untuk jalur kereta api seharusnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Seharusnya pada tahun 2013 pembangunan rel ganda itu sudah bisa dimulai. “Justru pembangunan rel kereta api ganda itu mestinya lebih mudah dibandingkan dengan jalan tol. Kenapa kok sampai sekarang ini belum ada progress sama sekali,” tambahnya.

Menurut, pembangunan double track SurabayaBanyuwangi tersebut akan meningkatkan perekonomian di Jatim. Sebab, dengan adanya jalur tersebut perjalanan kereta api yang biasanya memakan waktu 6 jam bisa dipangkas menjadi 3 jam saja.

“Pembangunan ini sebagai alternatif angkutan untuk penumpang dan barang.

Jarak tempuh dari Surabaya ke Banyuwangi jika ada jalur double trackdiharapkan hanya

bisa memakan waktu 3 jam,” jelasnya.

Memang, jarak antara Surabaya-Banyuwangi dengan kereta 300 kilometer (km). Waktu tempuh enam jam itu dengan asumsi kecepatan rata-rata 60 km/jam.

Pembangunan jalur double track itu sendiri dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dalam Pasal 24 Ayat 2 Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW kan sudah disebutkan pengembangan jalur kereta api ganda ke timur dari Surabaya ke Banyuwangi,”

Irwan Setiawan

Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Diperkirakan, proyek pembangunan rel double track itu menghabiskan dana sekitar Rp 4 triliun. Sedangkan, Pemprov Jatim bertugas menyiapkan lahannya.

Irwan menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh data pasti mengenai progres pembangunan jalur ganda tersebut. Pembebasan

lahan jalur itu juga masih simpang siur karena tidak adanya data pendukung yang masuk ke instansinya. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang instansi terkait guna mengetahui progres pembangunan jalur ganda itu. ”Kita ingin agar pemerintah pusat segera merealisasikannya agar transportasi di Jatim menjadi semakin lancar,” tegasnya.

Sekadar diketahui, nantinya jalur double track Surabaya-Banyuwangi ini sendiri akan menyambung di sepanjang pantai utara Jawa.

Jika ditotal, panjang lintasan double track dari Jakarta ke Banyuwangi nanti mencapai hampir 800 km. Saat ini pengerjaan proyek tersebut baru menyentuh jalur Surabaya-Bojonegoro.

Sementara, jika ditotal, panjang double track Jakarta-Surabaya yang mencapai 725 kilometer, jalur Bojonegoro-Surabaya hanya punya panjang 120 kilometer saja. Sementara sisanya terbagi di beberapa spot seperti Cirebon-Brebes, Pekalongan-Semarang, dan Semarang-Bojonegoro. Setelah pembangunan jalur double track di pantai utara Jawa rampung, pemerintah pusat dikabarkan akan melakukan pengadaan kereta api baru. (ara)

ant/sahlan kurniawan

JEMBATAN PUTUS TULUNGAGUNG. Sejumlah warga melihat jembatan yang putus akibat banjir di Desa Sembon, Karangrejo, Tulungagung, Jawa Timur. Jembatan Sembon merupakan salah satu jembatan alternatif penghubung Kediri - Trenggalek.

JELANG NATAL-TAHUN BARU 2014

PLN Pastikan Pasokan Listrik Aman

ddy/koran madura

JUMPA PERS. Suasana acara Jumpa Pers jelang acara Srawung Seni Rakyat di Makodam V Brawijaya.

KESENIAN

Apresiasi Srawung Seni SURABAYA - Sebagai bentuk apresiasi terhadap kesenian yang ada di Jawa Timur, Kodam V Brawijaya akan menyelenggarakan sebuah panggung seni yang bertajuk "Srawung Seni Rakyat: Sang Brawjaya".

Pertunjukkan yang akan digelar Sabtu (21/12) pukul 15.30 - 22.00 WIB di lapangan Makodam V Brawjaya ini akan menampilkan seni budaya asli Jawa Timur seperti Reog Ponorogo, Ludruk, musik Kereta Daul Madura, Jaranan Campur Sari Tulung Agung, dan masih banyak lainnya.

Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya (Kapendam V/Brawijaya), Kol. (Arm) Totok Sugiharto mengatakan pagelaran selain untuk memperingati HUT Kodam V Brawijaya ke 65, juga merupakan upaya untuk terus mempererat hubungan dengan para seniman, dan terus melestarikan budayabudaya lokal.

"Dulu kodam dikenal sangat dekat dengan para seniman, oleh karena itu kami tidak inggin mata rantai tersebut putus.

Mata rantai apresiasi terhadap kesenian tradisional tersebut akan kami jaga," kata Totok Sugiharto kepada wartawan, Rabu (18/12).

Dia menambahkan, dalam acara tersebut juga akan dilakukan penyematan penghargaan terhadap seniman yang telah mengabdikan dirinya dalam menjaga kelestarian seni tradisonal di Jawa Timur. Rencananya, acara tersebut akan me-

nampilkan seniman-seniman ternama seperti Renny Djajoesman, Cak Kartolo, Ratna Listy, Angnes Monica, Piyu, Rere Drumer, dan seniman lokal Jatim lainnya.

Selain itu, nantinya Pangdam juga dijadwalkan akan tampil dengan membawakan sebuah puisi di atas panggung.

Sementara itu, Renny Djajoesman mengatakan, konsep pertunjukan ini berawal dari keinginan Mayjen TNI R. Ediawan Prabowo Pangdam V Brawiijaya untuk dekat dengan masyarakat dan mengangkat budaya-budaya Jatim.

"Pagelaran ini berawal dari semboyan Bersama Rakyat TNI Kuat. Sehingga masyarakat, TNI, dan seniman akan membaur jadi satu dalam acara Srawung Seni Rakyat Sang Brawijaya ini," kata Renny.

Dia menambahkan, untuk persiapan sangat singkat. Akhir November pihaknya baru memikirkan konsep pertunjukkan seperti apa yang akan dipertontonkan. "Kali ini saya sengaja memunculkan artis-artis lokal Jawa Timur, untuk lebih menonjolkan potensi seniman lokal," ujarnya.

Renny berharap, kesenian Jatim terutama Ludruk, tetap bisa eksis di Jatim, di dalam negeri bahkan luar negeri. Selain itu lebih ingin melihat para seniman semakin dekat dengan masyarakat, TNI, dan para seniman itu sendiri.(ddy)

SURABAYA – Jelang Natal dan Tahun Baru 2014, kebutuhan listrik dipastikan meningkat, namun PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Timur menjamin keamanan atas ketersediaan pasokan listrik.

“Kami jamin jelang perayaan Natal maupun pergantian tahun baru nantipasokan listrik tetap kondusif,” terang Deputi Manager Komunikasi Bina Lingkungan PT PLN Distribusi Jatim, Arkad Matulu, Rabu (18/12).

Arkad menambahkan, PLN Jatim secara berkesinambungan melakukan pengecekan seluruh jaringan tenaga listrik (JTL) dan siap menurunkan petugas selama 24 jam penuh, untuk menjaga kenormalan listrik jelang perayaan Natal dan pergantian tahun.

“Tetapi tidak munutup kemungkinan, jika ternyata nanti terjadi listrik padam karena keadaan tidak terencana.

Seperti gangguan pada sistem jaringan tenaga listrik dan bencana alam. Oleh karena itu kami berharap masyarakat agar tetap menjaga jalur kabel listrik dengan baik agar tidak terjadi kerusakan yang mengakibatkan listrik padam,” ungkapnya.

Selama tahun 2012 lalu PLN Jatim mendapatkan tambahan jumlah pelanggan baru sebesar 567 ribu. Sementara diakhir tahun 2013 ini, pihak opotimis bisa menambah pelanggan 600 ribu pelanggan di Jatim.

“Tahun 2011 lalu rasio elektrifikasinya di kisaran 72 persen. Kita akan terus menggenjot peningkatan rasio elektrifikasi ini, mengingat jika dilihat dari rasio desa berlistrik telah mencapai 99,6 persen dari total 8.506 desa di Jatim,” terangnya. Sementara itu, pendapatan PLN Distribusi Jatim di tahun 2012 tercatat mencapai Rp 19,119 triliun. Pencapaian tersebut naik dibanding tahun 2011 yang mencapai sekitar Rp 17 triliun dan di 2010 sebesar Rp 14 triliun.

Dari pendapatan tersebut, kontribusi terbesar disumbang oleh pelanggan industri yang

mencapai Rp 8,753 triliun atau sekitar 45,8 persen. Disusul pelanggan rumah tangga (RT) sebesar Rp 5,946 triliun atau sekitar 36,7 persen dan pelanggan bisnis sebesar Rp 2,946 triliun atau sebesar 11 persen. “Sisanya disumbang oleh pelanggan kategori sosial, publik dan layanan khusus,” terangnya lebih lanjut.

Walaupun akan ada kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di tahun ini, Arkad optimistis dengan pendapatan hingga akhir tahun 2013 nanti akan meningkat signifikan. “Soal angka nanti saja kita tetap menunggu dari keputusan dari pusat saja,” tandasnya.(ddy)

ddy/koran madura

BERIKAN KETERANGAN. Deputi Manajer Komunikasi Bina Lingkungan PT PLN Distribusi Jatim Arkad Matulu saat memberikan keterangan.

KASUS ABORSI TERBONGKAR

NU Mulai Angkat Bicara PROBOLINGGO - Terbongkarnya kasus aborsi dengan tersangka Mbok Yam alias Senenti (65) asal warga Desa Semendi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo menjadi sorotan sejumlah kalangan. Bahkan, NU Kabupaten Probolinggo turut angkat bicara.

Pasalnya, perbuatan aborsi itu merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah.

"Aborsi itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah," tandas Ketua NU Kabupaten Probolinggo, KH. Syaiful Hadi kepada wartawan, Rabu (18/12).

Untuk menyikapi masalah tersebut, KH. Syaiful Hadi tidak hanya menyayangkan perbuatan tersangka, namun juga mendesak kepada aparat penegak hukum agar lebih serius dan tegas menangani kasus tersebut. "Aparat harus tegas menangani persoalan ini," tandasnya.

KH. Syaiful Hadi menjelaskan, perbuatan aborsi itu sama saja dengan perbuatan membunuh. Apalagi janin yang dikandungnya tidak tahu apa-apa. "Makanya Allah sangat melaknat perbuatan aborsi itu," tukasnya.

Dengan terbongkarnya kasus aborsi tersebut, dia berharap agar ke depan kasus serupa tidak terulang lagi. Oleh karena itu, dengan ditahannya tersangka di Mapolresta Probolinggo, bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak mel-

KH. SYAIFUL HADI

Ketua NU Kabupaten Probolinggo akukan perbuatan keji itu.

"Saya berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, jajaran Polresta Probolinggo berhasil membongkar kasus aborsi dengan tersangka Mbok Yam alias Senenti. Terbongkarnya kasus itu, saat tersangka melakukan aborsi terhadap salah seorang korban dan mengalami pendarahan.

Kini kasus itu terus diselidiki oleh polisi. Dari temuan sebanyak tujuh janin, kini bertambah menjadi sepuluh janin yang ditemukan polisi. Janin-janin itu dikubur di belakang rumah Mbok Yam. Bahkan, Mbok Sulastri, seorang pembantu Mbok juga diperiksa oleh petugas penyidik untuk dimintai keterangannya. (ugi).

GUNAKAN UMK LAMA

PT KJT Paksa Karyawannya Terima UMK 2013 SURABAYA - PT Kayan Jaya Tanjung, Surabaya memaksa karyawannya agar mau menerima keputusan manajemen perusahaan untuk tetap menggunakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2013 pada tahun 2014 mendatang.

Padahal perusahaan yang berlokasi di Jalan Margomulyo Indah Blok D2 No 1-3 tersebut merupakan salah satu perusahaan pengekspor kayu terbesar dengan omzet yang tinggi di Surabaya.

Seorang karyawan yang meminta agar namanya dirahasiakan, kepada Koran Madura kemarin mengungkapkan, perusahaan bergerak bidang furniture ini sudah

mulai mensosialisasikan niat buruknya tersebut. Tapi manajemen tidak turun tangan sendiri. Mereka justru 'memakai' jasa kepala bagian untuk menyebarkan surat yang harus ditandatangani para karyawan.

"Jumlah buruh di perusahaan kami sekitar 1.000 orang. Kami semua resah karena perusahaan maunya tetap menggunakan UMK 2013 pada tahun 2014 nanti," katanya sembari meminta agar namanya tidak dikorankan.

Ia kemudian menceritakan pengalaman pada penerapan UMK Kota Surabaya Tahun 2013. Perusahaan tersebut

Jumlah buruh di perusahaan kami sekitar 1.000 orang.

Kami semua resah karena perusahaan maunya tetap menggunakan UMK 2013 pada tahun 2014 nanti,” mau membayar sesuai UMK, namun dengan syarat mereka harus bekerja ekstra 1 jam.

“Karyawan dituntut bekerja lebih ekstra 1 jam.

8 jam kerja sesuai aturan UU Tenaga Kerja plus 1 jam

kerja loyalitas. Sayangnya, loyalitas itu dihitung gratis,” ujarnya.

Padahal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Dinaskertransduk) memberikan kesempatan perusahaan untuk mengajukan penangguhan UMK dengan batas akhir tanggal 21 Desember mendatang.

Dari 7 perusahaan yang mengajukan keberatan dengan besaran UMK yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Timur tersebut , PT. Kayan Jaya Tanjung, Surabaya tidak ada di dalamnya.

Perusahaan yang men-

gajukan penangguhan, dua diantaranya telah melengkapi berkasnya adalah PT Bintang Barisan Tujuh di Sidoarjo dan PT Rekoko Kabupaten Pasuruan. Sedangkan 5 lainnya diminta untuk melengkapi persyaratan. Perusahaanperusahaan yang mengajukan keberatan ini berasal dari ring I seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan Pasuruan.

Untuk diketahui, syarat pengajuan penangguhan UMK sangat ketat. Selain melampirkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, perusahaan juga harus melampirkan neraca keuangan yang nantinya akan diaudit oleh auditor independen. (han)

LINTAS JATIM

5

KAMIS 19 DESEMBER 2013 NO.0264 | TAHUN II

NATAL-TAHUN BARU

Pertamina Menyiapkan Cadangan BBM SURABAYA - PT Pertamina Region V menyiapkan cadangan persediaan premium dan solar sebesar 5 persen untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada saat perayaan hari raya Natal dan Tahun Baru 2014 mendatang.

Hal tersebut Assistant Manager External Relation Pertamina Marketing Operation Region V Heppy Wulansari Assistant Manager External Relation Pertamina Marketing Operation Region V Heppy Wulansari di Surabaya, Rabu (18/12) kepada wartawan di Surabaya, Rabu (18/12).

Menurut Heppy, penambahan tersebut diperkirakan lebih dari cukup mengingat pada Natal dan Tahun Baru sebelumnya peningkatan konsumsi premium dan solar di Region V masing-masing sebesar 3 persen dan 1 persen dari konsumsi normal.

"Sehingga untuk antisipasi lonjakan kebutuhan pada saat Natal dan Tahun Baru, pada bulan Desember ini kami alokasikan stock hingga 5 persen dari penyaluran normal atau sekitar 481.449 Kilo Liter untuk Premium dan 229.356 Kilo Liter untuk Solar," papar Heppy.

Terkait penyaluran BBM Bersubsidi di wilayah Jawa Tengah dan DIY, Heppy Wulansari menyampaikan bahwa utk saat ini penyaluran masih cukup aman dan sisa kuota diperkirakan bisa mencukupi hingga akhir tahun. Sampai dengan bulan November 2013 tercatat untuk realisasi premium di Region V mencapai 5.043.754 Kilo liter atau 88 persen dari kuota 2013 sebesar 5.761.601 kiloliter, sedangkan untuk solar realisasi tercatat 2.402.781 kilo liter atau sekitar 87 persen dari kuota sebesar 2.760.149 kiloliter.

Selain antisipasi kebutuhan BBM, Pertamina juga melakukan antisipasi lonjakan kebutuhan LPG 3 kg dengan menyiapkan penambahan stock sebesar 7 persen dari konsumsi rata-rata bulanan.

"Pada bulan Desember ini elpiji 3 kg kami siapkan antisipasi penyaluran sebesar 91.893 metrik ton atau meningkat 7 persen dari rata-rata konsumsi bulanan sebesar 85.591 metrik ton. Antisipasi ini juga kami perkirakan cukup mengingat tahun lalu peningkatan konsumsi LPG 3kg sebesar 4 persen atau sekitar 79.942 metrik ton dari konsumsi normal sebesar 76.142 metrik ton," pungkasnya. (han)

NARKOTIKA

Polisi Sidoarjo Tangkap Pengedar Ganja SIDOARJO - Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sidoarjo menangkap pengedar ganja berinisial NR, warga Lemah Putro, Kota Sidoarjo.

Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sidoarjo Ajun Komisaris Polisi Chotib Widianto saat dikonfirmasi di Sidoarjo, Rabu (18/12), mengatakan, tersangka yang berhasil ditangkap ini merupakan residivis narkoba.

"Pada tahun 1997 silam, tersangka ini sudah pernah ditangkap petugas Kepolisian Sektor Kota Sidoarjo terkait dengan kepimilikan ganja," katanya.

Ia mengemukakan, kemudian pada tahun 2000 tersangka juga ditangkap dengan kasus serupa oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Wilayah Kota Surabaya.

"Baru kemudian tersangka kembali kami tangkap dengan barang bukti tidak hanya berupa ganja tetapi juga ada barang bukti lainnya seperti sabu-sabu dan juga pil koplo," katanya.

Ia mengatakan, penangkapan tersangka ini berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan kalau tersangka ini sering mengkonsumsi ganja.

"Dan memang benar-saat kami lakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan petugas berhasil menyita barang bukti berupa gagang

ganja kering yang siap edar," katanya.

Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita berupa dua kemasan gagang ganja masing-masing dengan berat 36 gram dan juga 6,9 gram. "Selain itu, petugas juga berhasil menyita dua poket sabu-sabu dengan berat 0,23 gram dan juga 0,29 gram yang disimpan dalam kantong plastik," katanya.

Pada tahun 1997 silam, tersangka ini sudah pernah ditangkap petugas Kepolisian Sektor Kota Sidoarjo terkait dengan kepimilikan ganja,”

DPA Tempati Urutan Pertama Sengketa Informasi KI Jatim SURABAYA – Komisi Informasi (KI) Jatim sepanjang tahun 2013 menerima pengajuan sengketa informasi dari masyarakat sebanyak 386. Ada peningkatan dibanding tahun 2012 sebanyak 200 lebih sengketa informasi.

“Peningkatan permohonan sengketa informasi ini, banyak diajukan oleh LSM. Tampaknya LSM punya kepentingan. Dari kepentingan itu akan dijadikan refrensi dan menjadi bahan evaluasi,” ujar Anggota Komisioner KI Jatim, Tanot kepada wartawan usai Press Gathering di Kantor PWI Jatim, Rabu (18/12).

Dari jumlah 386 sengketa informasi tersebut, kata Tanot, 70 sengketa informasi dikembalikan KI kepada pihak yang mengajukan permohonan. Sisanya, 31 mediasi, 52 ajudikasi, 39 dalam proses, 192 teregister dan 2 dilimpahkan ke pengadilan.

“Banyak yang dikembalikan karena pemohon kurang cermat dalam menulis kepada

siapa sengketa itu diajukann sehingga terjadi error. Kepada siapa ditujukan kabur. Kalau sudah tidak akurat itu, maka sidang tidak bisa dilanjutkan,” jelasnya.

Tanot menduga banyaknya permohonan yang diajukan, karena pihak pemohon tidak paham betul permasalahannya.

“Bisa jadi sengketa yang diajukan borongan. Tidak menutup kemungkinan mengkopi data dari LSM,” ungkapnya.

Sedangkan Jenis informasi yang disengketakan, terbanyak pada persoalan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

BANJIR BOJONEGORO. Sejumlah warga korban banjir Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim) kemarin.

Kasatres Narkoba Kepolisian Resor Sidoarjo Petugas, kata dia, juga berhasil menyita 9 butir pil koplo, satu buah alat hisap, dua buah telepon genggam dan juga uang tunai senilai Rp92 ribu.

Ia mengatakan, atas kasus ini, tersangka dijerat dengan pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. (ant/yat/dik)

ant/aguk sudarmojo

BANJIR

Tiga Pimpinan di Tubuh Marinir Diganti SURABAYA – Pergantian kepemimpinan terjadi di 3 batalyon Marinir. Serah terima Jabatan (sertijab) tiga Komandan Batalyon (Danyon) dilingkungan lantamal V Surabaya, dilakukan Rabu (18/12).

Upacara Sertijab yang dimulai pukul 08.15 WIB dipimpin langsung oleh Komandan pasukan marinir (Danpasmar) Brigjen (Mar) Siswoyo hari Santoso Tiga Batalyon yang mendapat penyegaran pimpinan tersebut yakni, Batalyon intai Amfibi (Taifibi) dari Letkol (Mar) Edi Cahyanto ke Mayor (Mar) Freddy Ardianzah, Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Danyonmarhanlan) V dari Letkol (Mar) Dodi Mugiat ke Letkol (Mar) Tony Kurniawan, serta penyerahan jabatan Komandan Detasemen Intel Pasmar 1 (Dandenintel Pasmar-1) kepada Letkol (Mar) Amir Kasman.

Petugas mengevakuasi sebuah minibus nopol K 1082 HE yang tercebur sungai di Desa Barat, Kab. Magetan, Jatim, Rabu (18/12). Minibus tersebut tercebur sungai akibat jalan yang licin dan menyebabkan dua orang penumpang tewas dan lainnya luka-luka.

Chotib Widianto

TNI

Dalam sambutannya Brigjen (Mar) Brigjen Siswoyo Hari Santoso, mengatakan rasa bangganya terhadap pasukan marinir, yang telah menunjukkan sikap profesional dan tanggung jawabnya dalam menjalani tugas.

"Langkah pergantian pimpinan ini merupakan batas wajar yang harus dilakukan dalam tubuh organisasi, untuk peremajaan dalam upaya pembinaan personil guna kesinambungan pemikiran," Terang Jenderal binatang satu tersebut.

“Selain itu peremajaan pimpinan sendiri, supaya memenuhi perubahan serta memantapkan Manajemen agar lebih antisifatif terhadap binalingkungan yang semakin berkmbang, pergantian pimpinan sendiri merupakan upaya suatu pembelajarar" ujar Siswoyo.(ddy)

ant/fikri yusuf

MINIBUS TERCEBUR SUNGAI

Bengawan Solo di Hilir Lambat Surut BOJONEGORO - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan banjir luapan Bengawan Solo di hilir Jatim, mulai Bojonegoro, sampai Gresik lambat surutnya karena air laut pasang.

"Banjir Bengawan Solo kalau kondisi normal dalam tiga hari sudah surut. Tapi kalau air laut pasang maka perjalanan air banjir yang masuk ke laut menjadi lambat," kata Kasi Operasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo di Bojonegoro, Mucharom, Rabu (18/12).

Ia memperkirakan perjalanan air banjir luapan Bengawan Solo di daerah hilir Jatim masih akan berjalan lambat dalam beberapa hari karena pengaruh air laut pasang. "Meskipun di Bojonegoro air Bengawan Solo sudah surut, tapi di daerah

hilirnya masih akan naik," katanya, menegaskan.

Sesuai data di UPT Bengawan Solo, ketinggian air Bengawan Solo pada papan duga di Bojonegoro turun menjadi 15,14 meter (siaga III-merah), Senin pukul 18.00 WIB. Ketinggian Bengawan Solo di Karangnongko, Kecamatan Ngraho, sekitar 70 kilometer dari Kota Bojonegoro dibawah siaga banjir dengan ketinggian 26,98 meter. "Ketinggian air Bengawan Solo di Bojonegoro tertinggi sempat mencapai 15,19 meter, pukul 12.00 WIB. Sesuai data turunnya air rata-rata hanya 1 centimeter per jamnya," ujarnya.

Sementara itu, ketinggian air di Babat dalam waktu bersamaan mencapai 8,50 meter (siaga III), Plangwot 6,00 meter (siaga III), Karanggeneng 4,56 meter (siaga III) dan Kuro 2,36 meter (siaga II) yang semuanya

di Lamongan.

Ia juga menjelaskan konstribusi debit air sejumlah anak sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, juga ikut mempengaruhi besarnya debit banjir di daerah hilir Jatim.

Padahal Sudetan Plangwot Lamongan ke laut Jawa berfungsi normal mampu mengalirkan debit banjir 645 meter kubik/detik," tegasnya.

Oleh karena itu, ia meminta daerah hilir Jatim tetap meningkatkan kewaspadaan, sebab kalau sewaktu-waktu di daerah hulu Jawa Tengah (Jateng) dan Kali Madiun terjadi banjir akan bisa menimbulkan banjir besar di hilir seperti banjir awal 2008.

Data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro mencatat genangan banjir di daerah setempat masih merendam sejumlah kecamatan, di antaranya Kecamatan Kota, Kapas, Kanor, dan Baureno. (ant/gus/dik)

yakni 62 (16 persen). Disusul LHKPN 23 (6 persen), kontrak 51 (13 persen), program 63 (16 persen), DIP 18 (5 persen), SPJ 121 (31 persen), tanah 26 (7 persen) dam permasalahan lainnya. “Banyak diominasi masalah keuangan, pertanggungjawaban dan kontrak tanah,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Jawa Timur Joko Tetuko mengatakan pengaduan yang diterima oleh Komisi Inforamsi Jatim masih berkaitan dengan masalah anggaran, prosedur, kebijakan public serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bea

Siswa Miskin (BSM).

“Dari pengaduan itu, pihak Komisi Informasi Jawa Timur sebagain telah diselesaikan melalui mediasi dan ajudifikasi,” ungkap Joko yang juga mantan wartawan sebuah surat kabar criminal terkemuka di Jatim ini.

Joko menambahkan, pihaknya akan lebih intensif dalam melakukan sosialisasi undang-undang Keterbukaan Informasi Publik agar masyarakat bisa lebih aktif dalam melakukan pengawasan kinerja yang berkaitan dengan pelayanan publik. (han)

JELANG UN

Paket Soal Try Out Alternatif Disiapkan SURABAYA – Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menyediakan 100 paket soal try out secara online untuk mempersiapkan seluruh siswa menjelang ujian nasional (UN). Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) se-Surabaya ditunjuk sebagai tim penyusun soal tersebut.

“Sebelumnya sudah ada 52 paket lama seperti tahun lalu, dan sekarang ada tambahan lagi sekitar 52 paket, jadi ada sekitar 100 paket soal yang bisa mereka kerjakan,” ujar Kepala Dispendik Surabaya, Ikhsan, Rabu (18/12).

Menurut dia, siswa bisa langsung mengerjakan di website milik Dispendik Surabaya, atau mendownload terlebih dahulu paket soal tersebut, kemudian dikerjakan secara offline.

“Bisa juga dikerjakan bersama-sama di kelas dengan menggunakan LCD,” jelasnya.

Ikhsan menjelaskan, soal try out yang sudah disediakan pembahasannya tersebut, siswa dalam mengerjakannya harus secara berurutan mulai dari paket pertama hingga terakhir.

Pasalnya, siswa bisa mengukur kemampuannya dan bisa menjadi pengalamannya sebelum mengerjakan paket berikutnya. ”Jika dikerjakan secara online, akan terekam hasilnya karena waktunya juga dibatasi, jadi ketika waktunya selesai, sudah

tidak ada kesempatan untuk mengerjakan lagi,” tegasnya.

Ikhsan berharap, kepala sekolah lebih menggiatkan proses pembelajarannya menjelang UN, karena paket soal try out ini menjadi alternatif pilihan bagi siswa untuk mempersiapkan diri menjelang UN. ”Apalagi sekarang nilai UN juga menjadi poin masuk PTN, jadi persiapannya harus sungguh-sungguh,” tegasnya.

Terkait persiapan yang harus dilakukan menjelang UN, dia menyerahkan sepenuhnya kepada masingmasing sekolah. Apakah memberi jam tambahan atau menggandeng bimbingan belajar. ”Silahan saja, strategi sekolah kan berbeda-beda,” tuturnya.

Namun, dia memberi peringatan kepada sekolah agar dalam proses persiapan UN ini tidak membebani siswa. Jika memang ada biaya tambahan untuk bimbingan belajar (bimbel), harus atas persetujuan orangtua.

Tidak diperbolehkan ada paksaan. ”Jangan sampai ada paksaan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Hotline Pendidikan Jawa Timur, Isa Ansori mengatakan paket soal try out tersebut hanya sebagai upaya menurunkan tingkat kegelisahan siswa ketika menghadapai UN. Namun, bagi siswa akan menjadi lebih bermakna jika di dalam pelaksanaannya dilakukan dengan standarisasi UN. (ara)

6

PROBOLINGGO

KAMIS 19 DESEMBER 2013 NO.0264 | TAHUN II

Pemerintah Lelang Puluhan Hektare Tambak Warga: Lahan Tambak itu Sudah Lama Tidak Produktif PROBOLINGGO - Puluhan hektar lahan tambak di desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo sudah bertahun-tahun ini tidak produktif. Bahkan, kondisi tambak milik warga setempat itu terlihat rusak parah. Akibatnya, lahan tambak tersebut kini dijadikan tempat pemancingan warga. "Lahan tambak itu sudah lama tidak produktif," ujar seorang warga setempat, Sanimo kepada wartawan, Rabu (18/12).

Menurut dia, lahan tambak tidak produktif tersebut sudah puluhan tahun lamanya. Hingga saat ini belum juga dimanfaatkan. "Karena tidak produktif, tambak itu dijadikan tempat pemancingan oleh warga sekitar," katanya.

Rusaknya lahan tambak tersebut, imbuh dia, bukan hanya karena tidak berproduksi lagi. Namun akibat banjir bandang yang sering terjadi di sungai setempat. Beberapa bangunan tangkis dan saluran tambak rusak, sehingga air banjir dengan mudah meluap ke lahan tambak. "Apalagi lokasi tambak dekat dengan muara sungai," tandasnya.

Mantan Kades Pesisir, Rupi'i saat dikofirmasi membenarkan di desanya banyak lahan tambak tidak produktif. Bahkan, kondisi tidak produktifnya lahan tambak tersebut sudah puluhan tahun lamanya. "Tambak-tambak itu sudah lama sekali tidak produktif," tandas Rupii yang sejak 28 Nopember 2013 kemarin terpilih lagi sebagai kades Pesisir itu.

Rupi'i mengaku, tidak produktifnya ratusan hektar tambak yang ada di desanya itu, sebelum ia menjadi kepala desa. Bahkan, kondisinya berlangsung sampai sekarang. "Status tanah tambak itu milik pemerintah yang disewakan kepada investor," katanya.

Karena masa sewanya selama 25 tahun sudah jatuh tempo, maka kondisi tambak itu hingga kini terus dibiarkan. Bahkan, informasinya lahan tambak tersebut kini dilelangkan lagi. Namun sampai sekarang belum ada investor yang mau menyewa lahan tambak tersebut.(ugi).

ugi/koran madura

SEPI. Puluhan hektare lahan tambak yang sudah bertahun-tahun ini tidak produktif sepi dari aktivitas warga.

fud/koran madura

HARGA NAIK. Salah satu pedagang sedang beraktivitas di pasar Dringu Kabupaten Probolinggo, Rabu (18/12). Sejumlah bahan-bahan pokok mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru.

PERDAGANGAN

Harga Bahan Pokok Mulai Merangkak Naik PROBOLINGGO - Menjelang Natal dan Tahun Baru 2014 harga, sejumlah bahan pokok di pasaran sudah mulai terlihat ada kenaikan, meski dinilai tidak terlalu tinggi.

Menurut Saiful (35) salah satu pedagang di pasar Dringu Kabupaten Probolinggo, mengatakan. harga bahan

pokok sudah mengalami kenaikan pada Minggu kedua.

Kenaikannya berkisar antara Rp 1000 sampai Rp 2000 ribu saja. “Kenaikan harga bahan pokok tersebut, mulai dari sayuran sampai dengan barang lainnya” katanya, Rabu (18/12).

Naiknya harga bahan

pokok di pasaran, kata Saifu, dikarenakan akibat tingginya curah hujan penghasil sayuran. Sedangkan permintaan konsumen terhadap barang, terus mengalami peningkatan.“Kalau bahannya terbatas, permintaannya banyak. Maka harganya akan ikut naik,” terang pria yang

mengaku beranak satu ini.

Dari hasil pantauan Koran Madura di pasar tradisional harga sayur mayur yang mengalami kenaikan hanya terjadi pada tomat dan cabai,.

Untuk harga tomat semula harga tomat Rp 5.000 ribu naik menjadi Rp 6.000 per kilogram. Sementara cabai

INSTANSI PEMERINTAH

Tujuh Januari, Kantor Pemkab Resmi Pindah PROBOLINGGO - Gedung Sekretariat Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang terletak di jalan raya Dringu, sebentar lagi bakal kosong pada 7 Januari 2014 mendatang. Untuk mempermudah pemindahan, sebagian kantor sudah ada yang memindah sebagian barang barangnya.

Kantor Pemkab baru yang akan ditempati untuk pelayanan masyarakat berlokasi di Kecamaran Kraksaan, sebelah selatan alun-alun.

Menurut Kepala Bagian Komunikasi dan Informasi Kabupaten Probolinggo,

Santoso mengatakan, untuk mempermudah boyongan ke Kraksaan, kantor-kantor selain Bappeda dan Inspektorat sudah mulai mengangkut barangnya ke kantor yang baru.

“Nanti, supaya boyongannya mudah. Semua perabotannya sudah mulai dilakukan secara bertahap untuk memindahkannya,” katanya, Rabu (18/12).

Menurutnya, kepindahan kantor akan berakhir 7 Januari 2014 mendatang.

Tanggal tersebut, pelayanan kepada masyarakat secara resmi akan dilaksanakan di

kantor sekretariat yang ada di Kota Kraksaan.”Aktifitas kantor pemkab yang baru akan dimulai. Termasuk Dinas Pengelola Keuangan Daerah (BKD) juga ikut pindah kesana,”ucap Santoso.

Untuk kantor pemkab yang lama, lanjut Santoso, akan dibuka perguruan tinggi Akademi Komunitas dengan berbagai jurusan yang belum ada di kampus-kampus lain di wilayah Probolinggo.“Jadi gedung tersebut masih akan berguna dan bermanfaat,” terangnya.

Ia menambahkan, un-

tuk kantor yang baru sebelum dibuka pelayanan kepada masyarakat, pemkab bersama Bupati akan melakukan pembukaan dengan acara tasyakuran bersama. Agar dalam menerima pelayanan kepada warga Kabupaten Probolinggo bisa berjalan lancar tanpa ada kendala apapun.

“Ini merupakan bentuk syukur kepada allah SWt. Sehingga dalam menjalankan aktifias tidak menemukan sebuah persoalan yang dapat mengganggu proses pelayanan publik,” pungkas Santoso.(fud)

KASUS ABORSI

22 Janin Ditemukan PROBOLINGGO – Hasil pengembangan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Probolinggo Kota yang bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tongas Kabupaten Probolinggo, akhirnya mendapati 22 Janin yang diduga kuat dari hasil praktik aborsi illegal, yang sengaja dikubur di dapurnya untuk menghilangkan jejak.

Polisi juga menetapkan dukun aborsi Seninten (65) alias Buyam, warga dusun Polai RT 03 RW 01, Desa Sumendi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dan masih memeriksa seorang lainnya, Sulastri (60) alias Bu Ho, tetangganya yang diduga turut serta membantu proses aborsi.

22 janin yang dikubur secara acak, dan terpisah di dalam dapur kondisinya ada yang berbentuk tulang tangan bayi. Dan ada yang masih berupa janin dan gumpalan darah yang sudah mengering.

Selanjutnya janin yang ditemukan tersebut, dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya untuk dilakukan uji forensik. Sedangkan dukun aborsi ditetapkan menjadi pasal KUHP tentang pengguguran dan mematikan kandungan seorang perempuan, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara tersangka.

Selanjutnya, polisi akan memeriksa korban aborsi.

Namun masih menunggu kondisi psikis korban benarbenar pulih.

Sementara itu, kondisi korban pasca melakukan aborsi masih menjalani rawat

inap di ruang RSUD Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo.

Korban yang masih dibawah umur ini, masih terus dilakukan perawatan karena kondisinya masih labil, dan pasien tidak boleh ada kunjungan dari siapapun kecuali tim medis.

Sementara hasil pengembangan polisi, tersangka dalam kasus aborsi illegal masih satu yaitu dukun pijat bernama Seninten (65) alias Buyam. Sedangkan Sulastri (60) alias Bu Ho, tetangga korban yang diduga turut serta masih terus dilakukan pemeriksaan, dan belum ditetapkan menjadi tersangka.

Kanit Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Polres Probolinggo Kota, IPTU.Nur Rachima Putri, mengatakan hasil sementara dari penggalian yang dilakukan polisi di TKP, ditemukan lagi janin yang dikubur tersangka di area kamar mandi.

“Sementara bertambah menjadi 22 janin. Sebanyak 10 janin terbungkus dalam plastik, dan 12 janin ditemukan di area kamar mandi tersangka.

Kami akan melakukan penggalian lagi, dan dimungkinkan masih ada janin yang di kubur tersangka, belum ditemukan

DIPERIKSA. Saksi dugaan Aborsi diperiksa untuk memberi keterangan di hadapan penyidik Mapolres Probolinggo Kota, Rabu (18/12). polisi”ujarnya.

Satu Saksi Diperiksa Hasil pengembangan, polisi juga berhasil mengamankan seorang wanita bernama Sulastri (60) alias Bu Ho, masih tetangga tersangka. Ia diduga turut serta membantu praktek illegal.

Hingga kini polisi masih memeriksa Sulastri, dan masih belum ditetapkan menjadi tersangka.

Polisi terus akan melakukan pencarian dan penggalian di sekeliling dapur dan rumah tersangka untuk mencari janin yang dimungkinkan belum ditemukan. Mengingat profesi tersangka yang menjadi dukun aborsi berkedok tukang pijat tradisional sudah ditekuni sejak empat puluh

tahun silam.

Wakapolres Probolinggo Kota, Kompol Mustofa, mengungkapkan belum melakukan pencarian selanjutnya. Untuk jumlahnya, pihak Polres Probolinggo Kota tidak bisa memastikan.

Karena berkaitan dengan janin yang perlu dikonstruksikan. “Kita harus bisa membedakan, ini janin atau tulang. Kalau kita putuskan jumlahnya 30 janin, tapi dokter memutuskan hanya 5 janin, bagaimana,”terangnya, kepada sejumlah wartawan, Rabu (18/12).

Ditanya soal bertambahnya tersangka, lanjut dia, belum ada, namun akan direncanakan menjadi dua orang yang turut serta membantu melakukan proses

aborsi. Kemudian, terkait dengan penyidikan, harus ada keterangan korban, barang bukti, dan saksi ahli.

“Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku, dan barang bukti ada tapi korban belum bisa memberikan keterangan, dan akan menjadi kendala. Bagaimana kita mau menaikan berkas ke Kejaksaan. Untuk sementara, kita mengarah kepada perbuatan aborsi,”tegas Kompol.

Mustofa.

Kemungkinan ada dugaan menambah tersangka, Kompol Mustofa, mengatakan akan dilakukan beberapa orang yang turut membantu tersangka dalam hal perbuatannya yang terdahulu. Kemungkinan keterangan dari tersangka akan bisa menguatkan tersangka

hud/koran madura

yang lain. ”Yang jelas untuk menambah tersangka harus dimulai dari keterangan saksi. Apalagi, saksi akan bisa menjadi tersangka. Kondisi psikis tersangka masih berubah-rubah.

Jangan sampai nanti yang bersangkutan tidak bisa memberikan keterangan,”ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, dukun aborsi yang berkedok tukang pijat tradisional berhasil di bongkar oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Probolinggo Kota.

Terbongkarnya kedok ini, berawal dari korban yang berdomisili di Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, pasca aborsi mengalami pendarahan akut yang kemudian di rujuk ke RSUD Tongas.(hud).

rawit awalmnya hanya seharga Rp 20 ribu menjadi Rp 22 ribu per kg.”Banyak tanaman tomat dan cabai petani yang rusak ketika hujan,” ucap pembeli Saidah, warga Desa Dringu Kabupaten Probolingo.

Pedagang lainnya Fauzi, (30) mengatakan, kenaikan harga tidak hanya pada sayuran saja. Namun harga tepung beras juga mengalami keniakan harga. Seperti harga telur ayam horen awalnya Rp 13 ribu per kilogramnya, naik menjadi menjadi Rp 14,5 ribu per kilogram. Untuk harga kopi yang semula Rp 23 ribu naik menjadi Rp 24 ribu perkilogramnya.

“Minggu pertama bulan ini masih belum terlihat ada kenaikan harga. Tetapi kenaikan harga mulai terlihat pada minggu ke dua ini,”terangnya.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo, Erlin Setiawati, mengatakan naiknya harga bahan pokok di pasaran terjadi karena banyaknya permintaan konsumen. Sedangkan banyak bahan pokok, seperti sayuran ketika musim penghujan mengalami penurunan produski petani.“Jadi hukum pasar akan berlaku dan harga akan cenderung naik,” jelasanya.

Pemicu kenaikan harga tersebut, kata dia, karena menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru. Sehingga banyak masyarakat tingkat pembelian barang mengalami peningkatan.“Tetapi kenaikan harga bahan pokok di pasaran tidak begitu besar,” pungkas Erlin Setiawati.(fud).

PERTANIAN

Stok Pupuk Mencukupi PROBOLINGGO - Meski di sejumlah daerah di Jawa Timur mengalami kelangkaan pupuk, berbeda dengan Probolinggo. Di Kota Mangga ini, stok peredaran pupuk di kalangan petani terbilang aman. Bahkan, kalangan petani tidak kebingungan untuk mencari pupuk.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian (Disperta) setempat, Agustinus Yudha Sunantya kepada wartawan, Rabu (18/12). "Keberadaan pupuk di Kota Probolinggo kondusif," tandasnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan itu, Disperta selalu melakukan pengawasan bersama Komisi Pemantau Pupuk Pestisida (KP3). Tak hanya itu, namun Disperta juga selalu melakukan pendekatan dengan pihak petani dengan menggelar berbagai sosialisasi.

Agustinus Yudha menjelaskan, sosialisasi di tingkat petani tersebut tidak hanya dilakukan tingkat kelurahan saja, namun juga sampai tingkat Kecamatan. "Kalau misalnya terjadi kelangkaan pupuk di kalangan petani, kita segera melakukan relokasi ke daerah petani yang mengalami kekurangan pupuk," katanya.

Sementara itu, sejumlah petani di Kota Probolinggo saat ditemui wartawan mengaku, jika selama ini tidak kesulitan dengan persoalan pupuk.

Bahkan, mereka mengaku kelebihan. "Tidak ada masalah dengan persoalan pupuk," ujar seorang petani, Munawir.

Untuk mendapatkan pupuk urea, kata dia, pihaknya membelinya di kios-kios terdekat. Sementara itu, harga pupuk urea seberat 50 kg di pasaran kini mencapai Rp.59 ribu.

Hal serupa juga dikatakan petani jagung, Miskan asal warga Kelurahan Kademangan, Kota Probolinggo.

Selama ini, dirinya mengaku tidak pernah mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk untuk tanamannya. "Selama ini tidak ada masalah. Pupuk disini banyak," katanya. (ugi).

OPINI

Pesantren Transaksional

salam songkem

Kartel Kekuasaan

U

ndang-undang Dasar 1945 mengguratkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada kasus Gubernur Banten, ia menafsir kesatuan sebagai negara yang berkesatuan keluarga dan berbentuk republik Atut. Model penafsiran yang begini pada gilirannya akan membuat Indonesia bangkrut. Itu sebabnya ketersangkaan Atut sebagai pelaku korupsi merupakan suatu hal yang patut.

Apa yang terjadi pada Atut saat ini juga dialami generasi pendahulunya, Soeharto. Tetapi karena Soeharto terlalu kuat dan tak terkalahkan, tak ada yang berani menangkapnya, ketika itu. Majalah Arena Jogjakarta pada tahun 1992 yang memuat soal Soeharto, langsung diberangus. Apa yang terjadi pada Atut juga terjadi pada yang lain, saat ini, sekecil apapun. Misalnya, ada bupati dan ketua DPRD di sebuah kabupaten berasal dari rahim yang sama, sekedar menyebut contoh pada konteks kekerabatan. Pada konteks dugaan korupsi, kasusnya bisa serupa atau tidak sama Atut karena ini domain KPK. Oleh karena itu, pemerintah harus sigap melihat fenomena Atut ini. Benar bahwa setiap warga memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Tetapi kasus yang terjadi pada Atut ini cukup menjadi cermin sebagaimana juga terjadi pada Zulkarnaen Djabar-Dendy Prasetya yang terkait bapak anak dalam kasus al Quran.

Tren kekuasaan hari ini melampaui teori Montesquieu. Jika Montesquieu hanya berkutat pada trias politika, sebangsa Atut melakukan trias koruptika plus penadah di dalamnya. Sebagaimana kartel kekuasaan, Atut sangat dimungkinkan memiliki banyak hal yang diyakininya membuatnya aman baik dari sisi politik, yuridis, dan ekonomis. Tetapi hari ini, keyakinan Atut sedang diuji.

Mungkin, di daerah lain ada yang serupa Atut dengan caranya yang berbeda. Jika Atut mengalami KKN yang sempurna secara biologis, tidak menutup kemungkinan penguasa di daerah yang berbeda KKN dengan caranya sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah perlu berpikir untuk mewujudkan KPK di sejumlah daerah.

Setidak-tidaknya di setiap provinsi, itu apabila pemerintah memang bersyahwat untuk menegakkan hukum dan membolduzer koruptor di tengah zaman yang menganut korupsi terpimpin ini.

Penumbangan koruptor ini menjadi angin baru untuk memperbaiki bangsa yang mengalami multikrisis khususnya hukum, ekonomi, dan kemanusiaan. Maka dari itu, setiap jiwa harus mendukung bagi siapapun yang ingin memperbaiki bangsa dan yang didorong tidak tinggi hati apalagi lupa diri. Kita tunggu babak berikutnya soal Atut dan kasus lain yang menggerogoti negara-bangsa.(*)

Pesta demokrasi masyarakat Indonesia, yaitu pemilihan umum (Pemilu) akan dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih enam bulan yang akan datang. Tepatnya 9 April 2014 nanti. Walaupun masih enam bulan yang akan datang, namun atmosfer atau suasananya sudah nampak pada dewasa ini. Pasalnya, para calon legislatif (Caleg) yang akan berpartisipasi dan turut serta dalam Pemilu nanti, mereka sudah mulai melakukan berbagai ‘serangan’ untuk mendapatkan suara dalam Pemilu kelak.

B

ahkan, ‘serangan’ itu sudah menjadi rahasia umum. Banyak para Caleg yang secara langsung telah melakukan serangan, baik melalui udara seperti: televisi, radio, dan lainnya, maupun melalui alat peraga kampanye (APK) konvensional, seperti: pengibaran bendera partai, pemasangan baliho-baliho, stiker, dan sejenisnya, bergambar calon legislatif (caleg) dan para tokoh nasional yang dijadikan sebagai pendongkrak popularitas. Dan bahkan hal itu telah menghiasi berbagai penjuru negeri, baik desa, kota, dan tempat-tempat lainnya.

Go to Pesantren Lebih dari itu, Para Caleg pun telah berdatangan dan gencar melakukan sosialisasi ke berbagai tempat serta kalangan yang dianggap strategis dan

Pencabutan BBM

prospektif untuk hajatan yang akan diadakanya, termasuk pondok pesantren (Ponpes). Misalnya saja yang dilakukan oleh Ali Masykur Musa. Setelah beberapa waktu lalu Mahfud MD datang di Sragen, tokoh Muda NU itu pun tidak mau ketinggalan. Ia datang dan melakukan road show ke ulama dan Pondok Pesantren (Pospes) An Naim Ajisoko. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Ali Masykur Musa adalah salah satu peserta konvensi capres Partai Demokrat. Bahkan Ali pun menandaskan bahwa “berkunjung di daerah-derah, diharapkan bisa lebih mendekatkan komunikasi, sehingga menyamakan persepsi antara keinginan masyarakat dan calon pemimpinya”. (Wawasan, 16 Ok0ber 2013).

Bukan maksud memojokkan para politisi yang hendak melakukan kujungan ke berbagai tempat, terutama pesantren. Tapi diakui atau tidak, bahwa pesantren kini menjadi salah satu andalan sebagai ladang empuk untuk mendapatkan banyak konstituten. Sebab, seperti yang kita ketahui bahwa pesantren jarang sekali tidak memiliki massa (santriwan dan santriwati). Bahkan masanya tidak hanya puluhan atau ratusan, akan tetapi bisa mencapai ribuan, dan secara tidak langsung terdiri dari berbagai kultur atau wilayah. Sehingga melakukan silaturrahmi ke pesantren-pesantren, tentu menjadi dambaan, bahkan kini menjadi tujuan utama untuk memperoleh kontituen, sebagai upaya meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya dalam pemilu kelak.

Memang hal tersebut sah dan wajar-wajar saja. Namun, selain bersilaturrahim, banyak juga Caleg yang memiliki maksud terselubung. Mereka tidak segan-segan untuk memberikan hadiah, baik berupa uang tunai maupun bantuan lainnya, sebagai dalih untuk menyantuni, memberikan dana operasional, dan lainnya. Lebih dari itu, para Caleg juga sering menjanjikan sesuatu hal yang dinilai lebih dan sangat dibutuhkan pesantren, bahkan menjadi donatur tetap.

Mengingat saat ini banyak pesantren yang kebingungan mencari du-

kungan finansial untuk kelanjutan eksistensinya, maka tak sedikit pula pesantren yang masuk dan terjebak dalam masalah itu. Sehingga secara tidak langsung akan ada afiliasi antara kedua belah pihak. Dan kemungkinan besarnya, hal ini akan berimplikasi terhadap adanya politik balas budi dan balas jasa, serta transaksi jasa antara kedua belah pihak. Maka dari itu, jika kita jumpai adanya pesantren yang memiliki background kepartaian atau pun sejenisnya tentu hal yang wajar, karena berbagai latar belakang yang ada.

Dan dalam konteks ini, kita dapat mengingat hadist nabi yang mengatakan bahwa “suatu saat nanti umatku akan diperebutkan laiknya barang dagangan”. Ini tentu sangat disayangkan. Pesantren menjadi ajang komoditas oleh orang-orang yang berkepentingan.

Kembali ke Khittah Politisasi pesantren tentunya menjadi hal yang sangat ironis. Apalagi adanya pesantren yang menampakan background kepartian, atau komitmen terhadap pihak lain, tentu sangat disayangkan. Memilih pemimpin merupakan suatu keniscayaan, dan hal tersebut adalah nafsi-nafsi, serta tidak masalah bagi siapa memilih siapa.

Yang menjadi permasalahan adalah adanya komitmen terhadap pihak lain, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi independensi pesantren sendiri.

Bahkan yang sangat krusial adalah jika pesantren menjadi underbow atau di bawah naungan organisasi politik atau pun yang lainnya, maka akan mengurangi, bahkan menghilangkan kemerdekaan diri. Dan ini termasuk kerahiban, sedangkan Islam tidak mengenalnya. Oleh sebab itu, pesantren-pesantren harus kembali ke kittah perjuangannya, sebagai institusi yang melahirkan generasi emas ilmu keagamaan.

Yang tak kalah penting lagi adalah soal finansial. Banyak pesantren yang kini menyebarkan selebaran (brosur) hanya untuk mencari uluran tangan

(donatur), demi kelangsungan operasional kehidupan. Maka dari itu, demi kontinyuitas agar tetap terjaga, maka pemerintah harus mengalokasikan dana tunjangan untuk pesantran. Karena bagaimana pun juga pesantran sangat memiliki andil besar dalam menopang manusia dengan agama tinggi, sehingga memiliki moralitas apasti.

Terlepas dari itu, pesantren juga harus mampu membuat amal usaha supaya tidak menggantung pada pihak manapun. Mengingat persaingan zaman yang semakin ketat, maka pesantran juga harus mampu mengaktualisasi diri. Tidak berkutak-kutik pada kajian agama semata, melainkan juga urusan siasat menyiasati hidup.

Misalnya saja ber-entrepreneur. Dan ini pun harus kontinyu.

Seperti yang kita ketahui bahwa pesantren merupakan suatu tempat dalam rangka mengkaji berbagai khasanah Islam, baik klasik maupun modern. Jadi sangat tidak etis jika pesantren dapat di-stir, dikendalikan, bahkan dijadikan boneka pihak lain, khususnya untuk urusan kekuasaan atau segala hal yang beraroma materialistik (segala sesuatu diukur dengan materi). Pesantren seharusnya dapat menempatkan posisi sebagai kultur yang netral, bebas dari berbagai intervensi dari pihak mana pun. Maka dari itu, melalui bantuan pemerintah dan juga amal-amal usaha yang ada, pesantren akan mempu mempertahankan eksistensinya di zaman global ini.

Dan yang tak kalah pentingnya adalah bahwa pesantren harus tetap memiliki independensi, baik etis maupun organisatoris, yang kesemuanya itu hanya cenderung kepada kebenaran. Pesantren harus tetap fokus untuk mampu melahirkan generasi alim ulama masa depan, tanpa mengurangi niatan dalam rangka melakukan ibadah dan mengharap ridho Allah SWT. Wallahu a’lamu bi al-shawab.= *) Peneliti di Pondok Tahfidzul Qur’an Darul Iman wa at-Taqwa (PDIT) di Monash Institute.

Semua Pendidik Tidak Sama

B

ahan Bakar Minyak (BBM) terus menjadi masalah krusial. Setelah berulangkali harga BBM dinaikkan, yang berdampak pada melejitnya harga sejumlah barang niaga di pasaran, kini subsidi BBM direncanakan dicabut oleh pemerintah. Bahkan targetnya di masa yang akan datang, BBM akan ditiadakan sekalian.

Rencana pemeritah tersebut tentu akan dilakukan secara bertahap. Berbagai pertimbangan telah dikaji oleh pemerintah. Untuk itulah, pemerintah berencana tahap awal pencabutan subsidi BBM itu akan dilakukan di Jakarta pada tahun 2014 mendatang. Itu bukan sebatas rencana, tetapi sudah pasti adanya, karena menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, rencana pencabutan subsidi itu sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Meskipun begitu pemberlakuan pencabutan subsidi di Jakarta sejatinya masih penjajakan, sebelum diberlakukan di tempat-tempat lain. Apabila selama penjajakan itu terbukti mendapat perlawanan meluas dari rakyat, maka pencabutan subsidi BBM bisa jadi ditunda atau bahkan dibatalkan. Namun apabila tidak ada penolakan dari mayoritas rakyat, maka dapat dipastikan pencabutan subsidi BBM itu bukan sekedar retorika.

Sebenarnya pencabutan subsidi BBM merupakan suatu rentetan dari rencana besar pemerintah.

Sebab dari pencabutan subsidi bahan bakar minyak itu biasanya senantiasa berdampak kurang baik pada masyarakat bawah. Meskipun selalu diargumenkan subsidi BBM dinikmati oleh orang-orang kaya, sehingga perlu dikaji ulang kiranya itu memang betul, hanya akan lebih betul lagi apabila argumentasi tersebut sebenarnya hanyalah kedok untuk pelipur lara agar tidak terlalu banyak pihak yang menentang.

Pengalaman selama ini sudah cukup meyakinkan hati, setiap ada pencabutan subsidi selalu diikuti oleh naiknya berbagai barang, sehingga dampaknya memang dirasakan oleh seluruh rakyat, terutama rakyat miskin. Mereka yang bertaraf ekonomi menengah ke bawah terhimpit sehimpit-himpitnya oleh keadaan harga barang-barang kebutuhan pokok yang melejit tak terkejar.

Karena itulah pencabutan subsidi BBM kiranya memang perlu ada tanggapan. Termasuk juga pencabutan BBM-nya. Sebab selama ini BBM sudah menjadi kebutuhan pokok mayoritas rakyat. Apabila BBM atau premium tersebut dilenyapkan, pemerintah seharusnya memikirkan solusinya. Agar kebijakan yang diambil pemerintah tersebut tidak merugikan rakyat. Pemerintah boleh-boleh saja mengambil kebijakan apa pun yang dirasa membawa keberuntungan, namun sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, sebaiknya terlebih dahulu disiapkan pilihan alternatif yang juga lebih menguntungkan bagi rakyat, bukan saja menguntungkan negara, pemerintah, dan penguasa. (*)

A

7

KAMIS 19 DESEMBER 2013 NO. 0264 | TAHUN II

Akhir-akhir ini, integritas pendidikan di Indonesia sedang mengalami kemerosotan.

Dimana-mana terjadi tawuran pelajar, pergaulan bebas merajalela, dan keterlibatan pelajar terhadap narkoba. Alhasil, kredibilitas lembaga pendidikan (baik formal maupun non formal) kini dipertanyakan.

Kedua lembaga yang diharapkan untuk mencetak generasi yang lebih baik pun seakan tidak mampu memenuhi ambisi masyarakat.

S

ekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang sudah teruji dan diakui, pada awalnya diharapkan mampu mencetak tunas bangsa yang dapat melanjutkan estafet kepemimpinan dengan lebih baik . Akan tetapi yang ada sekarang justru sebaliknya, generasi yang diharapkan tersebut justru ikut tersandung kedalam masalah hukum. Diantara mereka ada yang tersandung masalah korupsi, suap, narkoba, dan permasalahan-permasalahan pelik lainnya yang merugikan masyarakat disekitarnya.

Permasalahan diatas juga dialami oleh pondok pesantren (ponpes). Sebagai lembaga pendidikan non formal yang berbasis agama, ponpes diha-

rapkan mampu mencetak umat yang jujur, amanah, fathonah, dan juga agamis. Namun pada prakteknya tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah umum yang ada. Lulusan ponpes pun masih banyak yang terseret keatas meja hijau.

Padahal jika ditinjau kedepannya, lembaga pendidikan merupakan pintu pertama dan utama dalam pembentukan karakter tunas-tunas bangsa.

Jika dalam lingkup pendidikan saja sudah salah, pasti kedepannya pun akan tambah salah. Hal inilah yang menjadikan bangsa ini mengalami stagnasi ataupun justru semakin terdegradasi dalam kemajuan.

Kegagalan lembaga pendidikan dalam mencetak generasi unggul seolah menegaskan bahwa peran seorang pendidik belum terlalu signifikan.

Pendidik sebagai elemen terpenting dalam proses pembelajaran, seharusnya mampu memberikan yang terbaik terhadap bangsa, khususnya peserta didiknya sendiri. Dalam konteks ini pendidik dapat dikatakan sebagai sebuah lentera yang nantinya akan menuntun peserta didik kejalan kesuksesan.

Akan tetapi, melihat relitas yang ada sekarang, kebanyakan pendidik sudah lupa terhadap tugas dan kewajibannya. Hal ini dikarenakan kecenderungan pendidik yang mengajar dengan orientasi materi. Setiap harinya yang mereka ajarkan kepada peserta didiknya hanyalah kecerdasan intelektual saja, tanpa ada hubungan emosional antara peserta didik dengan pendidik.

Peran Pendidik dalam Pendidikan Menurut H. Horne, pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan spiritual dari manusia.

Mengacu pada pendapat H. Horne diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah lembaga pendidikan memberikan pengajaran terhadap peserta didiknya tentang kecerdasan intelektual, emosional dan kemanusiaan. Menilik sistem pendidikan di Negeri ini, sebenarnya sistem pendidikan di Indonesia telah memuat ketiga aspek kecerdasan diatas, akan tetapi faktor pendidiklah yang terkadang menyebabkan ketidakberhasilan sistem itu sendiri.

Sebagai seorang pendidik yang telah mendapatkan sertifikasi, seharusnya pendidik mampu menanamkan ketiga macam nilai kecerdasan kepada para peserta didiknya. Akan tetapi merka justru bertindak sebaliknya. Pendidik terkadang terkadang terlalu apatis terhadap perkembangan peserta didiknya. Hal ini dikarenakan pendidik tersebut terlalu berorientasi terhadap materi.

Kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah kegiatan sakral yang didalamnya termaktup nilai-nilai keikhlasan. Keikhlasan disini merupakan keikhlasan seorang pendidik dalam memberikan pembelajaran terhadap peserta didik. Jika dalam proses pembelajaran itu sudah tidak ada nilai keikhlasan, maka dapat dipastikan apa yang diperoleh oleh peserta didik hanya kecerdasan intelektual belaka.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebanyakan pendidik di negeri ini hanya menjadikan kedudukan mereka sebagai profesi, bukan sebagai pengabdi. Jika seorang pendidik terlalu berorientasi terhadap materi, maka dapat dikatakan bahwa apa yang disampaikan mereka terhadap peserta didik hanya “nggedobosan” belaka.

Hal inilah yang menjadikan prosesi pembelajaran tak terdapat yang namanya barokah ilmu.

Menurut imam Azzarnuji dalam kitabnya “ Ta’limul muta’alim”, menjelaskan bahwa pendidik yang baik adalah pendidik yang mau mengamal-

kan dan menyebarluaskan ilmunya dengan ikhlas kepada peserta didik, tanpa mengharap pamrih dari siapapun kecuali Tuhan. Pendapat ini tentunya terlalu berkontradiksi dengan realita yang ada sekarang. Kebanyakan pendidik sekarang terlalu berharap terhadap gaji, bonus, bahkan terkadang ada yang memungut biaya terhadap orang tua peserta didik, dengan dalih sebagai biaya pembangunan infrastruktur pendidikan.

Pendidikan Karakter Terhadap Pendidik Mengingat begitu signifikannya peran pendidik terhadap pembentukan karakter calon pemimpin bangsa, seharusnya pemerintah mendirikan sebuah lembaga pendidikan khusus para calon pendidik. Lembaga ini dimaksudkan sebagai tempat pembekalan karakter pendidik sebelum nantinya diterjunkan langsung kesebuah lembaga pendidikan.

Dalam lembaga inilah, seorang pendidik nantinya akan diberikan pengarahan tentang seluk-beluk pengajaran yang baik terhadap peserta didik. Didalam lembaga ini, sifatsifat kemanusiaan pendidik juga akan dibangkitkan, seperti sifat asketis, ikhlas dan bertanggung jawab.

Seorang pendidik yang telah memiliki karakter seorang pendidik yang hakiki, tentunya akan mampu membangkitkan kecerdasan peserta didik secara optimal, baik itu kecerdasan intelektual, emosional, maupun kecerdasan spiritual. Ketiga kecerdasan inilah yang nantinya akan menjadikan peserta didik mampu menjadi intelektual religius yang memiliki kemampuan akademisi luar biasa. Serta nantinya diharapkan mampu membawa negara ini menuju arah yang lebih baik. Amin. Wallahu a’lamu bi al shawab.= *) Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Walisongo Semarang.

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Admin Indriani Y.M, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Endra Franata (Kepala), Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Probolinggo M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http:// www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

KORAN 8 MADURA

19 DESEMBER 2013 No. 0264 | TAHUN II

8 ant/prasetyo utomo

KAMIS 19 DESEMBER 2013 NO. 0264 | TAHUN II

KAMIS

PEMANTAPAN. Pemain timnas Indonesia melakukan latihan di bawah arahan Pelatih Rahmad Darmawan di Zeyar Thiri Sport Stadium, Naypyitaw, Myanmar, Rabu (1812).

INDONESIA vs MALAYSIA

PREDIKSI

NAYPYITAW - Pemain Timnas Indonesia U-23 dituntut bermain lepas saat menghadapi Malaysia pada pertandingan semifinal SEA Games 2013 di Stadion Zeyar Thiri Naypyitaw, Myanmar, Kamis (19/12) “Pemain harus bisa menikmati permainan. Yang jelas secara umum semua pemain siap diturunkan,” kata pelatih Rahmad Darmawan di sela latihan di Stadion Zeyar Thiri Naypyitaw, Rabu.

Malaysia yang akan menjadi lawan Timnas Garuda Muda, kata dia, memiliki karakter permainan yang berbeda dibandingkan dengan negara yang telah dihadapi sebelumnya seperti Thailand, Myanmar, maupun Kamboja.

Anak asuh Ong Kim Swee, kata pria yang akrab dipanggil RD mengatakan, merupakan tim yang memiliki pertahanan yang solid. Selain itu pemain Malaysia bermain dengan sabar dan mampu membuat sulit lawan.

“Terutama menjelang akhir pertandingan. Mereka cukup mereporkan. Artinya pemain kita harus bermain dengan solid hingga 90 menit. Mental yang diuji di sini,” katanya.

Demi menghadapi Malaysia, Rahmad Darmawan mengaku telah menyiapkan pemain sesuai dengan kebutuhan. Bahkan untuk menganalisasi kekuatan lawan pihaknya juga menggandeng tim HPU BTN. “Hasil analisa permainan Malaysia telah kami aplikasikan

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional U-19 Indra Sjafrie meyakini Timnas U-23 akan mampu mengatasi lawan mereka di semifinal SEA Games 2013 di Myanmar, Malaysia pada Kamis (19/12).

“Saya selalu menaruh optimisme kepada Timnas Indonesia.

Saya optimistis kita bisa menang dari Malaysia,” kata Indra kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Indra menekankan ada satu kunci penting bagi Timnas U-23 agar dapat memenangi laga melawan Malaysia, yaitu bermain tenang dan tanpa rasa dendam.

“Indonesia sangat berpeluang untuk memenangi pertandingan, selama tim bermain dengan tenang dan tanpa rasa dendam,” ujar Indra.

Rasa dendam yang dimaksud Indra merujuk pada persaingan kedua negara tetangga serumpun itu dalam berbagai hal, termasuk di lapangan sepakbola.

Salah satu kenangan buruk yang masih segar dalam ingatan dan dapat menimbulkan rasa dendam itu adalah kekalahan Indonesia dari Malaysia di partai puncak SEA Games 2011.

Kala itu Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah harus mengakui keunggulan Malaysia 5-4 lewat drama adu tendangan penalti, setelah kedua tim dipaksa bermain imbang 1-1

Rahmad Darmawan

Harus Main Lepas

ant/deni mahendra

Indra Sjafrie Optimistis Indonesia Menang

pada latihan tadi. Simulasi penyerangan dan bertahan juga dilakukan. Kami berharap pemain bisa maksimal pada pertandingan nanti,” kata pria kelahiran Metro Lampung itu.

Selain menyiapkan strategi untuk waktu 90 menit, mantan pelatih Arema Indonesia itu juga memberikan materi latihan yaitu tendangan pinalti. Hal ini dilakukan untuk mengatasi jika pertandingan harus diakhirnya dengan adu pinalti.

Dalam beberapa pertandingan terakhir Indonesia selalu kurang beruntung jika bertemu dengan Malaysia. Kondisi paling menyakitkan adalah saat final SEA Games 2011 di Jakarta. Saat itu Timnas Garuda Muda harus menyerah setelah kalah adu penalti. (ant/dar)

PERKIRAAN STARTING XI

INDONESIA U-23 Yandi Sofyan

Andik Vermansyah

Fandi Eko Utomo

Rizky Pellu

Bayu Gatra

Dedi Kusnandar

Alfin Tuasalamony Andri Ibo

Diego Manahati Michiels Lestusen

Kurnia Meiga

dalam 90 menit waktu normal dan 30 menit waktu tambahan.

Indra mengharapkan Timnas U-23 bermain tenang dan tanpa rasa dendam, sekaligus tidak terpengaruh dengan kondisi di masyarakat. “Timnas harus bisa bermain tanpa terpengaruh dengan kondisi yang berkembang di masyarakat,” katanya.

Meskipun menangani tim yang berbeda, Indra menegaskan bahwa setiap jenjang Timnas sepak bola Indonesia harus didukung penuh oleh segenap masyarakat. Apalagi Timnas U-23 mememiliki beban besar menghadapi Malaysia, mengingat partai itu harus dimenangi untuk mencapai target meraih medali emas. (ant/dar)

ant/prasetyo utomo/dar

Cedera Betis, Sergio Aguero Absen Dua Bulan

STRIKER Barcelona Neymar semakin garang di muka gawang lawannya. Dia telah mencetak enam gol hanya dalam tujuh hari. Terakhir, Neymar mencetak gol ke gawang Cartagena pada ajang Copa Del Rey

Neymar Makin Dahsyat BARCELON - Dalam satu pekan terakhir pernyerang Barcelona asal Brasil, Neymar, menjadi sangat tajam. Bayangkan, dia mencetak enam gol hanya dalam tujuh hari. Artinya, hampir setiap hari dia mencetak gol. Keenam gol itu dia hasilkan di Liga Champions, La Liga Spanyol dan Copa del Rey. Neymar benar-benar bisa mengganti posisi Lionel Messi yang absen akibat cedera sebagai pencetak gol ulung Barcelona.

Saat menjamu Celtic di Camp Nou pada laga terakhir Grup H Liga Champions pertengahan pekan lalu, Neymar mencetak tiga dari enam gol kemenangan El Barca atas tim dari Skotlandia tersebut.

Di akhir pekan lalu, Neymar mencetak dua gol ke gawang Villarreal pada ajang La Liga. Terakhir, pada Rabu (18/12) dini hari WIB kemarin, Neymar mencetak satu dari tiga gol kemenangan Alzulgrana atas Cartagena di ajang Copa del Rey di Camp Nou. Dua gol lainnya masing-masing dic-

etak oleh Pedro dan Cristian Tello.

Dengan kemenangan 3-0 itu, Barcelona dengan mudah lolos ke babak 16 besar dengan keunggulan agregat 7-1 setelah menang 4-1 di pertemuan pertama. Pedro membawa Barca unggul ketika pertandingan babak baru setengah jam berjalan memanfaatkan umpan silang Montoya. Tello menggandakan keunggulan pada menit ke-68 memanfaatkan bola umpan yang datang kepadanya.

Neymar akhirnya menyempurnakan kemenangan Barcelona pada menit ke88 atau hanya dua menit sebelum waktu normal usai. Gol ini berawal dari pergerakan cantik Andres Iniesta sebelum mengirim umpan kepada Neymar yang dengan mudah memasukkan si kulit bundar ke gawang Cartagena.

Ketajaman Neymar pada satu minggu terakhir ini akan teruji lagi saat Barcelona menantang Gatafe di ajang La Liga pada Minggu (22/12) mendatang. (espn/aji)

MANCHESTER - Pelatih Manchester City Manuel Pellegri mengakui bahwa strikernya asal Argentina Sergio Aguero kemungkinan akan absen selama dua bulan karena mengalami cedera betis yang didapat saat mereka melibas Arsenal dengan skor telak 6-3 di Etihad Stadium dua pekan lalu pada ajang Liga Utama Inggris.

Ketika itu, Aguero harus ditarik keluar lapangan pada babak kedua.

Kemudian, pemain Timnas Argentina itu berkicau di akun twitter bahwa dia akan istirahat minimal satu bulan. Absennya Aguero tentu sebuah kehilangan besar bagi Pellegrini. Pasalnya, dia adalah salah satu pemain kunci klub dari Kota Manchester Inggris tersebut.

Tanpa Aguero, City dikhawatirkan tidak

akan mampu mengimbangi permainan Barcelona di babak 16 besar Liga Champions.

Meski demikian, Pellegrini tidak bisa berbuat banyak agar pemainnya itu bisa pulih lebih cepat. “Saya bukan seorang dokter.

Sangat sulit memprediksi. Tim dokter mengatakan, dia harus istirahat satu bulan atau delapan minggu.

Kita akan lihat saja. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi minimal satu bulan. Sangat sulit mengetahui saat ini, berapa lama dia akan absen,” papar pelatih asal Cile itu.

Sementara itu dari Spanyol dilaporkan, Atletico Madrid memperpanjang kontrak strikernya Adrian Lopez hingga Juni 2018, menyusul penampilan cemerlang pemain asal Austria tersebut sejak bergabung dengan Atletico. Pemain 23

tahun ini didatangkan dari Deportivo La Coruna pada 2011 silam.

Selama berseragam Atletico, Lopez sudah mencetak 23 gol. Dia menjadi salah satu pemain kunci ketika Atletico menjuarai Liga Eruopa, Piala Super Eropa, dan Copa del Rey musim lalu.

“Saya sangat bahagia dengan pembaharuan kontrak ini. Bermain dengan Atletico selalu menjadi target saya. Ini tim yang hebat dan saya ingin berada pada level terbaik agar tetap bermain di tim utama,” ucapnya kepada website resmi klub, clubatleticomadrid.com.

Musim ini, Adrian Lopez sudah mencetak empat gol dan membantu tim ibukota Spanyol itu duduk di posisi kedua klasemen sementara di bawah Barcelona. Kedua tim sama-sama memiliki 40 poin, tetapi Barcelona berhak duduk di pucank karena unggul selisih gol. (espn/sky sports/aji)

Taneyan Lanjang KAMIS 19 DESEMBER 2013 NO.0264 | TAHUN II

KAMIS

19 DESEMBER 2013

1 9

BANJIR

Beberapa Desa Tergenang Banjir

ryan hariyanto/koran madur

BANJIR. Warga sedang bergandengan tangan di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Kota Sampang terkenang banjir, Rabu (18/12) untuk pindah ke tempat yang lebih aman.

Proyek Pengendalian Bajir Dipastikan Molor Anggaran Mencapai Rp 34, 4 Miliar PAMEKASAN - Proyek pembangunan pengendali banjir di dua lokasi di Pamekasan dipastikan molor. Dua proyek itu adalah di Kali Jombang Kali Semajid, Kelurahan Patemon Pamekasan. Target rencana pengendali banjir itu selesai akhir Desember ini. Namun hingga saat ini proyek pembangunan di dua lokasi itu diperkirakan baru tergarap 50 persen. Padahal tenggat waktu pekerjaannya sudah dekat, sampai 25 Desember 2013.

Enny Syahiratul Lailiyah Mahasiswi

Bangun Kualitas

I

ya, memang tak semua bidang bisa dilakukan oleh perempuan mengingat ia memiliki peran ganda dalam kehidupan, tetapi tak apa bagi sebagian perempuan agar bisa menyalurkan hobinya. Itung-itung, perempuan mampu memberdayakan dirinya sendiri hingga ia menjadi sosok yang mengagumkan.

Lailatul Jamilah Sofi namnya. Sosok perempuan yang memilih menjadi perempuan mengagumkan. Dara kelahiran Sumenep, 02 Maret 1992 Desa Kolor itu mula berpikir dan belajar untuk tekun, hingga akhirnya pada masanya tiba, ia bisa membanggakan bagi bapak dan Ibundanya.

Hanya satu kunci, proses dan belajat tiada henti.

Selain itu, ia juga ingin menjadi sosok yang mendiri, sebab, ia tidak ingin selalu bergantung kepada orang tua. Sehingga mahasiswi semester 5 jurusan Matematika itu kini sedang serius mengajari anakanak mengaji, dan memberikan les privat matematika.

“Saya ingin menjadi guru matematika yang profesional. Sehingga saya harus belajar tekun dan selalu mencoba dan mencari hal baru tentang matemtka. Selain itu, saya juga ingin bisa membayar biaya kuliah sendiri. Agar dapat meringankan beban orang tua. Oleh karena itu, saya memberikan les privat bagi yang membutuhkan, sehingga dari itu saya bisa menabung,” ucapnya Sungguh, perempuan yang hobi membaca itu ingin membangun kualitas diri dengan prestasi. Karena itulah, ia belajar dengan tekun, agar dirinya bisa membuktikan bahwa dengan kualitas diri yang mumpuni, perempuan tidak mudah dilecehkan. (Sym)

Melihat pekerjaan yang ada saat ini, waktu yang tersisa sepekan diperkirakan tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan itu secara keseluruhan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat, Totok Hartono mengakui proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 ini diperkirakan tidak akan selesai tepat waktu, mengingat kondisi di lapangan baru tergarap sekian persen.

Meski demikian, ia berharap pekerjaan itu bisa selesai, agar manfaat pembangunan itu bisa dirasakan masyarakat yang berada di kawasan yang selama ini menjadi langganan banjir.

Dijelaskan ada banyak kendala yang menghambat penyelesaian proyek itu. Diantaranya karena faktor mepetnya waktu pelaksanaan karena baru dimulai pada November lalu. Ia berharap agar dana proyek itu tidak hangus meski penyelesaiannya berlanjut pada 2014 mendatang. "Kami harapkan bisa selesai tepat waktu.

Kalaupun molor mudah-mudahan dananya tidak hangus," katanya.

Atas keterlambatan pekerjaan

itu, rekanan penggarap proyek terancam terkena sanksi karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak selama 105 hari. Besaran sanksi yang harus ditanggung belum diketahui secara pasti, karena dihitung perhari keterlambatan.

Rincian anggaran pembangunan dua pengendali ini masing-masing sebesar Rp 27,4 miliar lebih untuk Kali Jombang dan sekitar Rp 7 miliar untuk pembangunan pengen-

dali banjir di Kali Simajid. Anggaran pembangunan dua pengendali banjir itu bersumber dari APBN 2013.

Sementara itu, pembangunan pengendali banjir di dua lokasi ini dibangun pada satu sisi sungai. Konstruksi yang digunakan, yaitu menggunakan tiang pancang terbuat dari beton berukuran besar yang ditancapkan pada sisi sungai yang lebih rendah dan sering mengakibatkan banjir saat hujan deras.

Kali Samajid adalah kali terbesar di Pamekasan. Sungai itu merupakan induk yang alirannya bersambung dengan aliran Kali Jombang dan Kali Keluang di Kecamatan Kota. Daerah-daerah yang sering menerima dampak dari luapan kedua sungai yang jadi pembuangan Kali Samajid itu antara lain Kelurahan Jungcangcang, Patemon, Parteker, Desa Laden, dan Kelurahan Baru Rambat Timur. (uzi/muj/rah)

PERCERAIAN m fauzi/koran madura

PENGENDALI BANJIR. Salah satu titik pekerjaan proyek pengendali banjir di Pamekasan.

MENJAGA KESELAMATAN

Suporter Sebaiknya Tidak Ugal-ugalan BANGKALAN – Peristiwa kecelakaan yang seringkali menimpa suporter saat hendak menonton laga pertandingan membuat prihatin kepolisian. Pihak kepolisian meminta para suporter tidak bersikap ugalugalan di jalan raya. Khususnya saat menuju dan kembali setelah menyaksikan pertandingan tim kesayangannya, agar tidak mengganggu masyarakat lain yang juga merupakan pengguna jalan raya. Apalagi hal itu bisa mengancam keselamatan jiwa. Terlebih untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti yang terjadi pada suporter Persebaya (Bonek) saat hendak menuju Stadion Gelora Bangkalan (SGB).

Hal ini disampaikan Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono, sehubungan dengan menjelang pertandingan piala Gubernur antara Persebaya melawan Persib Bandung yang akan dilaksanakan Kamis (19/12)

SAMPANG – Hingga Rabu (18/12) siang, sedikitnya empat desa dan dua Kelurahan di Kecamatan Kota Sampang tergenang banjir. Akibatnya, aktivitas warga lumpuh total. Ketinggian air mencapai sekitar 1 meter atau sampai setinggi paha orang dewasa.

Daerah yang tergenang banjir meliputi Desa Pasean, Panggung, Gunung Maddah, Banyumas.

Serta Kelurahan Dalpenang dan Rongtengah, Kecamatan Kota Sampang.

Sadin (35), warga Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Kota Sampang, mengatakan, tingginya banjir memang sudah sejak pagi. Bahkan, meluapnya sungai Kali Kemuning itu membuat pekerjaannya harus tertunda.

"Hanya diam di rumah saja kalau sudah tidak bisa lewat. Airnya sejak pagi sudah datang dan semakin tinggi, " ucapnya kepada Koran Madura.

Tak hanya itu, dirinya juga semakin khawatir jika hujan deras kembali melanda kawasan kota maupun wilayah utara. Sebab, jika kondisi hujan semakin deras dipastikan genangan air banjir kembali meluap.

"Ya kalau malah mendung khawatir semakin tinggi banjir, apalagi di kawasan utara seperti Kecamatan Robatal, Sokobanah, Ketapang, dan Kedungdung," jelasnya.

Sementara warga Jalan Delima, Moh Amin (35), saat membantu saudaranya yang tinggal di Jalan Melati, mengatakan, banjir yang sudah masuk jalan Imam Bonjol dan Jalan Melati mulai terjadi sejak pukul 08.00 wib, dan pada pukul 12.00 air semakin tinggi karena berbenturan dengan air pasang dari laut.

Menurutnya, banjir sudah menjadi langganan BERITA setiap tahun. Banjir muTERKAIT lai dari tahun 2010 sampai Halaman 10-11 sekarang makin sering terjadi, dan warga yang sering mengalami kebanjiran sudah merasa capek.

“Untuk banjir kali ini, kami tidak menerima informasi dari pemerintah kalau akan terjadi banjir. Karena biasanya seperti tahun lalu sebelum banjir itu datang kami sudah diberikan informasi kalau akan terjadi banjir. Sehingga, kami sudah menyelamatkan barang-barang tapi untuk sekarang informasi itu sama sekali tidak ada,” ujarnya kepada wartawan.

Saat ini, banjir tidak hanya datang dari wilayah utara saja. Melainkan juga dari wilayah Kecamatan Torjun. Pengerukan yang dilakukan pemerintah sama sekali belum ada perubahan untuk mentasi banjir. “Menurut saya selaku masyarakat kecil pengerukan yang dilakukan pemerintah masih belum bermanfaat bagi masyarakat yang menjadi langganan banjir,” imbuhnya.

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Wisnu Hartono menuturkan, luapan air dari sungai Kemuning sampai saat ini terus meluas. Bahkan, sudah mengakibatkan merendamnya empat desa dan dua kelurahan.

"Saat ini ada empat desa dan dua kelurahan yang sudah terendam. Ialah Desa Pangelen, Banyu Mas, Gurbung dan Gunung Maddah, sementara untuk Kelurahan adalah Dalpenang serta Rong Tengah, Kecamatan Kota," terangnya melalui saluran telepon.

Ditambahkan Wisnu, untuk ketinggian air yang melanda sejumlah kawasan Kota Sampang yang mencapai sekitar 50 hingga 75 sentimeter berada di wilayah terendah seperti Kelurahan Dalpenang. Serta, banjir kali ini merupakan kedua semenjak musim hujan tiba.

"Banjir paling tinggi itu, sekitar 50 hingga 75 sentimeter, awal terjadi pada Senin (9/12) tapi volumenya masih relatif kecil," ungkapnya. (ryn/ jun/mk)

doni heriyanto/koran madura

SUPORTER. Tampak suporter salah satu tim yang berlaga di Piala Gubernur. di SGB sore hari. Agar peristiwa kecelakaan yang membuat dua Bonek tersebut kritis tidak terulang kembali.

"Imbauan kami selama berkendara bagi suporter tim manapun wajib mematuhi peraturan lalu lintas dan

jangan sampai ugal-ugalan di jalan," pesan Sulistyono.

Sulistyono menambahkan suporter diharapkan juga agar tidak melakukan pawai atau konvoi di sepanjang jalan saat merayakan kemenangan timnya, namun harus tetap mematuhi segala peraturan lalu lintas. Karena jika tidak mematuhi peraturan lalu lintas, dapat mengakibatkan kecelakaan yang dapat merugikan suporter sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Sulistiyono menyarankan suporter menciptakan ide- ide kreatif dalam melampiaskan kegembiraannya untuk merayakan kemenangan tim kesayangannya. Hal ini juga dapat menarik simpati masyarakat untuk sama-sama mendukung perhelatan Piala Gubernur tahun ini. Selain itu, juga dapat menghapus stigma negatif terhadap suporter yang selama ini dipandang kurang baik oleh sejumlah kalangan masyarakat.(dn/rah)

75 Persen Pasangan Nikah Muda SUMENEP - Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep merilis data, dari ribuan pasangan yang melakukan perceraian selama tahun 2013, sebagian besar dilakukan oleh pasangan yang nikah muda.

Sejak bulan Januari hingga November 2013, angka perceraian di Kabupaten Sumenep mencapai 1299 kasus. Sebanyak 75 persen dari jumlah itu dilakukan oleh pasangan yang nikah muda. Pemicunya sebagian besar karena faktor ekonomi.

Selain faktor ekonomi, kasus percerangan juga dilatari tidak adanya tanggung jawab suami, cemberu, selingkuh, kekerasan dalam rumah tangga,serta beberapa penyebab lainnya yang tidak begitu signifikan.

Panitera Hukum Pengadilan Agama Sumenep, M Arifin, mengatakan, dari 1299 pasangan yang mengajukan perceraian, 1165 telah diputuskan oleh pengadilan agama. Dari jumlah itu, 772 di antaranya cerai talak dan 527 cerai gugat.

“Dibanding tahun 2012 lalu angka pencerain tahun 2013 meningkat drastis. Dari 909 menjadi 1299 perceraian,” Sabtu (14/12).

Ia mengimbau, warga yang hendak membangun hubungan rumah tangga perlu memikirkan secara matang, serta persiapan mental baik lahir maupun batin. Lebih-lebih menyangkut persoalan usia kaitanya dengan kedewasaan dalam membangun rumah tangga. (sai/mk)

10

SURAMADU

KAMIS 19 DESEMBER 2013 NO. 0264 | TAHUN II

KEBAKARAN TANJUNG BUMI

PAMERAN FOTO

BANGKALAN - Penyebab kebakaran yang terjadi di pasar Tanjung Bumi sampai saat ini masih belum jelas. Namun kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut mencapai Rp 900 juta.

Surabaya - Sebanyak 23 karya foto dari hasil kompetisi foto “Mahakarya Indonesia” dipamerkan di Galeri Seni “House of Sampoerna” Surabaya pada 19 Desember 2013 hingga 12 Januari 2014.

“Itu merupakan pilihan dewan juri dari 28 ribuan foto yang kami harapkan dapat menjadi inspirasi bagi orang, kelompok, atau negara,” kata juri kompetisi itu Oscar Motuloh di Surabaya, Rabu.

Oleh karena itu, katanya, 23 karya foto hasil bidikan para finalis itu pun dipamerkan sehingga “Mahakarya Indonesia” itu akan semakin dikenal masyarakat dan objek itu pun terpublikasikan.

“Foto yang terpilih bukan hanya merekam objek, tapi memasukkan interaksi foto dan fotografernya,” kata mantan Direktur Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA) itu.

Ia mencontohkan tiga foto pemenang dari tiga kategori yakni pemandangan (landscape), fesyen (fashion), dan budaya (culture) itu menunjukkan hasil bidikan yang bukan sekadar memotret objek seadanya.

Misalnya, foto kategori pemandangan yang dimenangkan Bobby Worotikan dari Manado tentang “Sunrise Gunung Klabat”. “Foto itu bukan sekadar pemandangan tentang gunung,” katanya.

Namun, kata pewarta foto kawakan dari LKBN Antara itu, foto karya seorang PNS dari Pemkab Minahasa Utara itu menunjukkan “Mahakarya Indonesia” yang baru sama sekali kepada masyarakat dunia.

“Ada pula ‘Mahakarya Indonesia’ dari pemandangan, fesyen, dan budaya yang sudah lama, tapi fotografer yang membidiknya menyajikan sudut pandang baru dari objek lama itu,” katanya.

Misalnya, foto tentang Borobudur yang diambil dari jarak jauh dengan objek yang samar dan dilingkupi kabut serta burung yang beterbangan di sekelilingnya, atau Borobudur sebagai latarbelakang dari perayaan Waisak.

Selain Gunung Klabat dan Candi Borobudur, foto para finalis antara lain menggambarkan “Menggigit Buntut (Sapi)” (Sumbar), “Tenun Toraja”, “Tari Perang Suku Dayak”, “Wayang Kancil”, “Bromo”, “Anak Daro”, “Reog Ponorogo”, “Pengrajin Wayang Golek”, dan sebagainya.

“Jadi, pemenang dari masing-masing kategori itu bukan hanya menyajikan konten baru atau lama, tapi ia memantik inspirasi bagi pihak lain yang seolah-olah ada interaksi dengan foto itu,” katanya.

Untuk pemenang dari kategori Fesyen adalah foto karya Arifin Al Alamudi berjudul “Gotong Simalungun” yang memperlihatkan sekelompok pria suku Batak Simalungun yang mengenakan gotong atau penutup kepala berbentuk kerucut, yang juga biasa dipergunakan dalam pesta atau acara resmi lainnya yang bernuansa budaya Simalungun.

Sementara pemenang untuk kategori Budaya adalah foto karya Albertus Widi menangkap sosok tokoh Rahwana dan Hanoman yang diberi judul “Jelang Pentas”.

Di sela-sela persiapan pameran itu, pemenang untuk kategori pemandangan, Bobby Worotikan, mengaku dirinya tidak menyangka terpilih menjadi pemenang.

“Itu karena saya membidik ‘Sunrise Gunung Klabat’ pada tahun 2011 saat memulai belajar memotret, tapi lokasinya memang sering saya lewati kalau pergi-pulang kerja,” kata PNS Minahasa Utara itu.

Namun, ia membidik gunung tertinggi di Sulawesi Utara itu saat ‘sunrise’ pada pukul 05.30 WITA. “Saya datang ke lokasi pukul 05.00 WITA dan saya menunggu matahari terbit sambil merokok,” katanya.

Foto yang menggambarkan gunung, hutan, dan sungai itu dipotret dengan kamera Noxon 3100 dari jembatan yang sering dilewatinya. “Saya membidik 10 gambar dan saya ambil satu gambar untuk lomba,” katanya.

Sementara itu, Brand Manager “Dji Sam Soe” Elly Erawan selaku penyelenggara lomba menegaskan bahwa kompetisi foto “Mahakarya Indonesia” sudah tiga kali diadakan tapi baru kali ini dipamerkan.

“Kami ingin menggali kebanggaan terhadap Indonesia, seperti Sunrise Gunung Klabat di Sulut itu menunjukkan bahwa Manado itu bukan cuma Bunaken, tapi banyak potensi lain,” katanya. (ant/mk)

Kerugian Mencapai Rp 900 Juta “Oleh karena itu, kami akan menyiapkan anggaran untuk perbaikan. Sebab, kejadian tersebut merupakan bencana,” ungkapnya.

Menurutnya, hal itu bukan menjadi beban pemilik toko, karena itu merupakan kejadian yang tidak bisa diprediksi. Sebab, pemilik toko juga membayar retribusi dan pajak yang tentunya merupakan tanggungan pemerintah daerah untuk memperbaikinya.

“Sejauh ini, sudah dilakukan pemeriksaan, tetapi hasil laporan pemeriksaan secara tertulis kami belum mengetahui. Bukan menjadi tanggungan pemilik toko asal sumber api,” terangnya.

Berdasarkan banyak kesaksian di lapangan, sumber api berawal dari sebuah toko Sembako UD. Mulya yang ada di deretan depan terbakar.

Kobaran api dengan cepat merembet pada deretan toko lainnya. Sebab, rata-rata toko yang terbakar itu berisi gas

dok. ist.

Hingga saat ini masih ditunggu laporan tim labfor polda Jatim terkait penyebab utama. Namun dugaan awal kebakaran terjadi disebabkan konsleting listrik. Meskipun demikian, pemkab Bangkalan mengaku akan memfasilitasi kerugian yang terjadi.

Melalui Kepala Kantor Pengelolaan Pasar, Sarman Adi Joko Sutrisno menyatakan, kejadian yang menimpa pasar Tanjung bumi diduga merupakan konsleting arus pendek listrik. Sebab, banyak orang yang menyaksikan kejadian saat itu, karena waktu kejadian lokasi pasar sudah banyak aktifitas pedagang.

Atas kejadian tersebut, pihaknya mengaku akan mengusulkan dan menganggarkan kerugian yang meluluh-lantahkan 15 toko di Pasar Tanjung Bumi tersebut.

Namun, rehab pasar tersebut kemungkinan menunggu pencairan. Pasalnya, sudah menghitung hari untuk tutup tahun.

Mahakarya Indonesia Dipamerkan di Surabaya

LPG dan barang kebutuhan sehari-hari yang notabene merupakan barang yang mudah terbakar. Sehingga, dengan cepat warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya.

Sedangkan anggaran rehabilitasi pasar tersebut nantinya akan diambil dari APBD 2014. “Masih diren-

canakan pengusulan anggaran untuk renovasi pasar.

Sementara kerugiannya mencapai Rp 750 - 900 juta,” ungkapnya.

Pihaknya juga tengah membicarakan dengan pemilik toko yang barang dagangannya terselamatkan, untuk sementara berjualan seadanya di sekitar pasar. Sebab,

kebutuhan nafkah sehari-hari pemilik toko memang berasal dari berjualan. Akan tetapi, bagi yang memang dagangannya sudah habis dan tidak berjualan agar sabar menunggu realisasi perbaikan dari pemerintah. “Secepatnya kita akan bantu para pemilik toko yang terbakar,” pungkasnya. (ori/rah)

BANJIR

Tiga Orang Tewas ant/andika wahyu

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (ketiga kiri) diadampingi Ibu Ani Yudhoyono (keempat kiri), Menkominfo Tifatul Sembiring (kedua kiri), Menteri BUMN Dahlan Iskan (kiri) dan Dirut Perum LKBN Antara Saiful Hadi menghadiri acara puncak peringatan HUT ke-76 (LKBN) Antara, di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (18/12). Pada kesempatan ini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima penghargaan “Antara Achievement Awards 2013” atas kontribusinya dalam menginspirasi warga kota Surabaya menjaga kebersihan lingkungan.

ANTARA ACHIEVEMENT AWARDS 2013

Wali Kota Surabaya Terima Penghargaan SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan menerima penghargaan berupa “ANTARA Achievement Awards 2013” dari Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara atas kontribusinya dalam menginspirasi warga kota Surabaya menjaga kebersihan lingkungan.

“Penghargaan ini layak diberikan kepada Tri Rismaharini sebagai kepala daerah yang berhasil menginspirasi warganya untuk menjaga lingkungan dan sudah terbukti nyata mengubah Surabaya menjadi kota yang bersih dan hijau,” ujar Direktur Pemberitaan Antara Akhmad Kusaeni dalam Puncak Peringatan HUT ke-76 LKBN Antara dan Penganugerahan ‘Antara Achievement Award 2013’ di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, Perum LKBN ANTARA memberi-

kan penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat luas dengan capaian prestasi yang dimiliki dengan “ANTARA Achievement Awards 2013”.

Apresiasi ini sangat perlu untuk memotivasi prestasi yang lebih baik sekaligus sebagai pengakuan atas keberhasilan yang telah dicapai.

“Dedikasi terbaik bagi bangsa sangatlah patut mendapatkan penghargaan,” katanya.

Sebagai tokoh penting dalam menginspirasi warga kota menjaga kebersihan dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani tidak hanya menjadi kepala daerah wanita pertama di Surabaya tetapi juga berhasil membuat Kota Surabaya bersih dan asri.

Terbukti, Kota Surabaya memperoleh kembali Piala Adipura 2011 untuk kategori

kota metropolitan setelah lima tahun berturut-turut tak lagi memperolehnya dan menjadikan Surabaya sebagai kota terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik pada 2012.

Menanggapinya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengucapkan terima kasih kepada ANTARA atas penghargaan dan kepercayaan dalam memimpin Surabaya lebih baik.

“Terus terang ini sangat berat. Tapi ini akan menjadi modal penyemangat dan memotivasi warga Surabaya untuk semakin mencintai lingkungannya,” kata Risma, sapaan akrabnya.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hadir dalam kesempatan tersebut sebagai kepala negara dan mewakili segenap rakyat Indonesia mengucapkan selamat kepa-

da para penerima “ANTARA Achievement Awrads 2013”.

“Selamat kepada para penerima. Semoga menjadi inspirasi dan memotivasi kita semua,” kata presiden yang juga menerima penghargaan serupa sebagai pemimpin demokratis yang menjamin kebebasan berbicara dan berpendapat.

Yang membanggakan, Tri Rismaharini menjadi satu-satunya tokoh daerah atas penghargaan tersebut.

Penghargaan lainnya yakni Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai tokoh penting dalam revitalisasi BUMN, dan Franky Oesman Widjaja sebagai tokoh penting atas kontribusi meningkatkan produk pertanian.

Selain itu, Pemain Timnas Garuda Muda PSSI U-19 Evan Dimas, Pelatih Timnas PSSI U-19 Indra Syafri, dan Wish-

nu Wardhana sebagai orang Indonesia pertama yang menjadi Ketua APEC CEO Summit dan Ketua Dewan Penasihat Bisnis APEC (APEC Bussiness Advisory Council/ABAC).

Selanjutnya, Chairul Tanjung sebagai tokoh penting penyelenggaraan KTT APEC Bali pada 1-8 Oktober 2013, Rachmat Gobel sebagai tokoh penting atas terus terbinanya hubungan baik RI-Jepang, dan Gita Wirjawan sebagai tokoh penting yang mengembalikan supremasi bulutangkis Indonesia menjadi Juara Dunia 2013.

Berikutnya, Elvyn G Massya sebagai tokoh pendorong kesadaran pekerja pada program jaminan sosial, dan Johnny Darmawan sebagai tokoh penting yang menjadikan Indonesia sebagai basis produksi otomotif. (ant/mk)

S ampang - Banjir akibat luapan Sungai Kali Kemuning yang melanda Kota Sampang, hingga Rabu petang makin luas, bahkan genangan air kini sudah mencapai monumen kota itu.

Tiga orang warga tewas karena terseret arus banjir.

“Ketinggian air di sebagian wilayah kini sudah mencapai 1 meter. Kalau tadi pagi kan masih antara 30 hingga 40 cm meter,” kata warga setempat, Sally Nawali, Rabu (18/12) malam.

Sejumlah lokasi yang menjadi genangan banjir antara lain di Jalan Syuhada, Jalan Melati, Jalan Mawar dan Jalan Seruni.

Di empat lokasi ini, masingmasing ketinggian air mencapai 1 meter. Bahkan sejak sekitar pukul 17.30 WIB Rabu sore, genangan banjir mulai meluas ke Jalan Bahagia.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Sampang menjelaskan, kondisi genangan banjir akibat luapan Sungai Kali Kemuning itu diperkirakan akan semakin besar, mengingat hujan terus mengguyur kota itu.

“Saat ini kami terus melakukan pemantauan bersama Polres dan TNI Sampang,” kata Kepala BPBD Pemkab Sampang Wisno Hartono.

Ratusan rumah warga di Kota Bahari Sampang ini ter-

endam banjir. Banjir yang terjadi kali ini juga melumpuh arus lalu lintas di dalam kota, serta merendan dua lembaga pendidikan, yakni SDN Gunung Maddah 3 dan SMP Negeri 6 Sampang.

Banjir yang terjadi di Sampang ini merupakan kali kedua dalam sepekan terakhir ini. Sebelumnya banjir juga pernah terjadi di Kota Bahari ini.

Kota Sampang sendiri tercatat merupakan salah satu kota di Pulau Madura yang rawan banjir karena kota ini terletak di dataran rendah, bahkan posisi kota lebih rendah dari permukaan air laut.

Kondisi pasang-surut air laut sangat berpengaruh terhadap kondisi banjir.

Dalam kurun waktu mulai Januari hingga Juni 2013 ini saja, banjir telah melanda wilayah ini sekitar tujuh kali lebih dengan kejadian terparah pada April 2013.

Sebanyak enam desa dan delapan kelurahan di Kecamatan Kota Sampang terendam banjir. Sementara sejak musim hujan pada Desember 2013 ini, banjir telah melanda kota ini selama dua kali. Dengan demikian, selama kurun waktu Januari hingga 18 Desember 2013 ini, banjir melanda kota Sampang sebanyak 9 kali. (ant/mk)

SAMPANG

11

KAMIS 19 DESEMBER 2013 NO. 0264 | TAHUN II

BENCANA

Korban Banjir Tidak Mendapatkan Bantuan SAMPANG - Genangan air banjir yang melanda wilayah Kecamatan Kota Sampang semakin tinggi, Rabu (18/12). Namun, bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat belum tersentuh warga. Akibatnya, warga terpakas harus menerjang genangan banjir untuk mencari bahan makanan.

Mahdi (40), warga Jalan Terate, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Kota Sampang, mengatakan, hingga saat ini dirinya belum menerima bantuan dari dinas

terkait, sekalipun rumahnya sudah tidak bisa memasak makanan.

"Mana gak ada bantuan dari tadi pagi, rumah sudah terendam gak bisa masak.

Terpaksa cari makanan ke luar rumah," ucapnya kepada Koran Madura.

Ketinggian air banjir membuat beberapa barang ikut tergenang. Pasalnya, dirinya tidak sempat melakukan evakuasi sebelum air mulai masuk ke wilayahnya.

"Barang rumah tangga seperti kursi, lemari belum sempat dievakuasi, Mas. Air terburu masuk duluan dikira gak bakalan besar seperti kemarinya itu," jelasnya.

Mana gak ada bantuan dari tadi pagi, rumah sudah terendam gak bisa masak. Terpaksa cari makanan ke luar rumah,”

Mahdi Warga

Rahim (28), warga Jalan Imam Bonjol menambahkan.

Tingginya air juga mengakibatkan beberapa keluarganya harus mengungsi ke rumah saudaranya yang jauh dari lokasi banjir. Sebab, hal itu agar bisa menyelamatkan jiwa keluarga mengingat ketinggian air semakin tinggi.

"Terpaksa mau ngungsi ke rumah saudara yang lebih tinggi dan jauh dari banjir, takut ada banjir malah

kerepotan," jelasnya. saat ditemui dilokasi banjir.

Menanggapi itu, Kepala BPBD Kabupaten Sampang Wisnu Hartono membenarkan jika pihaknya masih belum memberikan bantuan terhadap korban banjir.

Sebab, bencana banjir untuk mendapat bantuan tergantung dari kriteria bencana.

"Belum diberi bantuan karena ada kriteria bantuan untuk bencana banjir," jelasnya.

SE Mendagri Menuai Kontroversi Warga Dari Enam Desa di Kecamatan Omben Datangi Bagian Pemdes

Hanya saja, lanjut Wisnu, pihaknya akan menyiapkan tim yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan dinas terkait untuk menyiapkan dapur umum.

"Nanti kalau sudah bencana banjir masuk dalam kriteria kita akan bantu dengan membuka dapur umum, seperti kalau warga tidak bisa buka dapur untuk masak maka kita yang bantu, "tuturnya. (ryn/mk)

PILKADES TERSANDUNG SE MENDAGRI KECAMATAN OMBEN Warga Desa Kamondung mendatangi kantor Kecamatan Omben, Senin (16/12). Mereka meminta kejelasan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Sejak P2KD terbentuk pada 26 November 2013 hingga saat ini belum ada kejelasaan tahapan pelaksanaan pilkades.

KECAMATAN CAMPLONG Warga Desa Banjar Talelah, Senin (16/12) mendatangi sekertariat Panitia Pemilihan Kepada Desa (P2KD) setempat Lantaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tidak segera dilaksanakan. Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) tidak melakukan tahapan tidak ingin melanggar Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri.

KECAMATAN CAMPLONG Pendukung bakal calon kepala dan P2KD Banjar Talelah, Kecamatan Camplong, mendatangi kantor camat setempat, Rabu (18/12). Rapat tersebut membahas Surat Edaran Meneri Dalam Negeri tentang penundaan pilkades pada tahun 2014.

Pilkades disepakati akan digelar pada 31 Desember 2013.

KECAMATAN OMBEN

MUSYAWARAH. Pertemuan P2KD, BPD dan bakal calon kepala desa Banjar Talelah di kantor Kecamatan Camplong, Rabu (18/12). Dalam pertemuan tersebut sempat bersitegang antara P2KD, BPD dan pendukung cakades.

Sampang – Puluhan pendukung bakal calon kepala dan P2KD Banjar Talelah, Kecamatan Camplong, mendatangi kantor camat setempat, Rabu (18/12) sekitar pukul 10.00 Wib. Rapat tersebut membahas Surat Edaran Meneri Dalam Negeri tentang penundaan pilkades pada tahun 2014.

Pertemuan tersebut menemukan solusi bahwa pesta demokrasi tingkat desa tetap akan diadakan.

Sebelumnya, pihak P2KD tidak mau menggelar pilkades karena dinilai menyalahi SE Mendagri.

Pantauan Koran Madura, pertemuan tersebut berjalan alot sebelum adanya kesepakatan pilkades tetap akan digelar. Antara pendukung cakades, badan permusyawaratan desa (BPD), dan P2KD berpegang teguh pada argumennya masing-masing sendiri.

Ketua P2KD H Rutam mengatakan, dirinya sempat ingin mengundurkan diri karena pelaksanaan pilkades di desanya belum menemukan tiitik terang dari bakal calon. Tetapi, setelah adanya kesepakatan dan disetujui dari semua pihak, dirinya siap menjadi ketua P2KD kembali.

"Saya sempat mundur dari ketua P2KD bukan takut dan disuruh siapaun, karena awalnya belum ada titik terang dan ada kesepakatan. Dari pada saya tidak ada kepercayaan, mending saya mundur.

Dikira saya condong sama satu calon. Kemudian setelah ada kesepakatan dari balon kades agar nanti tidak memberi gejolak saat pilkades maka saya kembali ditarik lagi jadi ketua," ucapnya.

Ditanya apakah pelaksanaan nantinya semua berkas akan bisa segera

rampung, Rutam menuturkan meski pelaksanaan pilkades hampir kurang selama 10 hari, dirinya yakin tetap melaksanakan pilkades sebelum memasuki tahun 2014.

"Sesuai dari Sekda Sampang bahwa aturan asal ada kesepakatan dari balon kades bisa diringkas, meski waktunya tinggal 10 hari," jelasnya. Pilkades akan digelar pada 31 Desember 2013.

Sementara Camat Camplong Moh Syamhari menjelaskan, pernyataan dari ketua P2KD menarik surat pengundurannya, pasalnya ketua panitia dibutuhkan oleh beberapa calon kades.

Hal itu, agar bisa dilakukan pilkades pada akhir Desember ini.

"Surat pengunduran diri ketua P2KD ditarik lagi karena setelah dilakukan pertemuan calon kades masih membutuhkan kinerja ketua panitianya, sehingga nanti bisa digelar pilkades," singkatnya.

Datangi Pemdes Sementara warga dari Desa Kemondung, Panden, Sogiyan, Karang Nangger, Karang Gayam, dan Kebun Sareh Kecamatan Omben, mendatangi Bagian Pemdes Setkan Sampang, Rabu (18/12). Mereka meminta kejelasan pelaksanaan pilkades di enam desa yang terancam tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2014.

Menurut warga, dalam

perda pilkades disebutkan bahwa empat bulan sebelum jabatan berakhir badan permusyawaratan desa (BPD) dibantu oleh camat harus membentuk panitia pemilihan kepala desa (P2KD).

Camat Omben dinilai kurang kooperatif terhadap kondisi desa, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak baru yang dimungkinkan akan lebih parah dari kasus Syi’ah apabila pilkades di enam desa tersebut digagalkan pada tahun 2014.

Mereka juga membuktikan rekaman dari pembicaraan oknum kecamatan dengan salah satu kades yang didengarkan langsung oleh warga, camat omben serta kabag pemdes, yang menyatakan ada pembiaran. Namun rekaman

tersebut oleh camat omben dianggap sebagai salah satu trik camat karena banyak beberapa kendala.

Salah satu perwakilan warga dari enam desa Kecamatan Omben, Moh Hasan, mengatakan, kedatangan warga ke pemdes untuk meminta kejelasan tentang pelaksanaan pilkades di enam desa. Dia berharap ada kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Sampang untuk tidak menunda pelaksanaan pilkades melihat kondisi di bawah sudah mulai memanas.

Bupati Sampang diminta melihat proses tahapan-tahapan pembentukan P2KD apakah itu sudah sesuai dengan perda atau tidak. Kalau sudah menyimpang, bupati diminta untuk memberi-

kan tindakan dan harus ada yang bertanggung jawab ketika pelaksanaan pilkades di enam desa tersebut digagalkan.

“Kami selaku warga merasa dikibuli oleh pemerintah, karena tahapan pelaksanaan pilkades tidak sesuai dengan aturan. Karena apabila tahapan ini mengikuti aturan pada bulan November 2013 kemarin pelaksanaan pilkades sudah selesai semua dan tidak akan sampai pada tahun 2014” ujarnya kepada wartawan.

Sementara Kepala Bagian Pemerintah Desa (Kabag Pemdes) Didik Adi Pribadi menyatakan akan merapatkan kembali dengan tim waskab dan akan menyampaikan aspirasi masyarakat Omben kepada Bupati.

Menurutnya, surat edaran dari Mendagri memang tidak menghendaki ada pelaksanaan pilkades pada tahun 2014 karena untuk mensukseskan pileg 2014. Sedangkat surat edaran tersebut tiba pada bulan November kemarin, namun masih menjadi bahan kajian bupati.

“Kami sudah sampaikan Surat Edaran Kemendagri itu pada hari Kamis (12/12) saat ada kegiatan peluncuran muda transportasi di Pelabuhan Tanglok. Dan kami sudah klarifikasi ke Camat Omben karena tidak menerima surat hari Senin (18/12) kemarin. Namun, dia menjawab karena tidak hadir dalam acara itu dan camat sudah tahu dengan surat itu” ujarnya kepada wartawan. (ryn/jun/mk)

Warga dari Desa Kemondung, Panden, Sogiyan, Karang Nangger, Karang Gayam, dan Kebun Sareh Kecamatan Omben, mendatangi Bagian Pemdes Setkan Sampang, Rabu (18/12). Mereka meminta kejelasan pelaksanaan pilkades di enam desa yang terancam tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2014.

MUSIBAH

Pohon Tumbang Menimpa Tiga Stan

TUMBANG. Pemilik stan membersihkan dan memindahkan barangnya yang masih tersiasa ke tempat yang lebih aman, Rabu (18/12) akibat pohon tumbang.

SAMPANG - Pedagang pasar malam biasa yang berjualan di Desa Krampon, Kecamatan Pangarengan, Selasa (17/12) malam dikagetkan dengan pohon besar yang tiba-tiba tumbang.

Akibatya, tiga stan terkena pohon yang tumbang hingga rata dengan tanah dan satu mobil rusak berat.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian material mencapai jutaan rupiah. Rabu (18/12) pemilik stan membersihkan puing-puing stan yang tertimpa pohon besar. Mereka memindahkan barangnya ke tempat yang lebih aman dan sebagian yang lain langsung membawa pulang karena sudah memasuki hari terakhir.

Salah satu pemilik stan dari Kecamatan Torjun, Mutammim, menjelaskan, pohon itu tumbang saat pemilik stan sudah banyak yang tidur. Ketika bangun tidur tiba-tiba pohon besar sudah menimpa beberapa stan, sehingga banyak pemilik stan lari berhamburan.

“Kejadian ini ketika teman-teman sedang tidur semua. Sedangkan saya tidur di stan kaset. Dan ketika bangun tidur tiba-tiba saya melihat pohon sudah menimpa stan. Sehingga, saya lari dengan teman-teman,” ujarnya kepada wartawan.

Tiga stan yang tertimpa pohon besar adalah stan milik penjual kaset, alat elektronik, kendaraan. Termasuk juga mobilnya yang juga mengalami kerusakan berat.

Kerugian akibat kejadian itu mencapai jutaan rupiah. Namun, dia juga kebingungan untuk mendapatkan ganti rugi dari musibah itu. Menurutnya, pohon itu milik PT Garam dan berharap ada kompensasi dari pemerintah meskipun ganti rugi yang didapatkan hanya sebagian. (jun/mk)

12

Harga Rempah Melonjak

JELANG PEMILU 2014

KPUD Bertekad Memutus Mata Rantai Golput

Bukan karena Jelang Tahun Baru, tapi karena Musim Hujan

doni heriyanto/koran madura

HARGA REMPAH. Mawardah, (50), warga Klampis, salah satu pedagang rempah-rempah di pasar tradisional Ki Lemah Duwur Bangkalan.

BANGKALAN - Menjelang pergantian tahun, sejumlah komoditas di pasar tradisional Ki Lemah Duwur Bangkalan mengalami lonjakan harga.

Di antaranya lonjakan harga terjadi pada rempah-rempah.

Sebut saja tomat, cabai rawit, dan cabai besar serta kentang. Diduga lonjakan harga bukan hanya karena menjelang tahun baru, namun juga disebabkan oleh faktor musim penghujan yang membuat rempah-remah panen lebih awal.

“Menjelang tahun baru memang banyak mengalami kenaikan harga,

BANGKALAN

KAMIS 19 DESEMBER 2013 NO. 0264 | TAHUN II

Mas, terutama di harga cabe,” tutur Mawardah, pedagang rempah-rempah di pasar tradisional Ki Lemah Duwur.

Menurutnya, lonjakan harga yang terjadi tidak membuatnya heran.

Sebab hal itu sudah menjadi kebiasaan menjelang pergantian tahun.

Apalagi bersamaan dengan musim penghujan membuat cabe dan sejenisnya rentan busuk, sehingga para petani memilih untuk panen lebih awal. Kondisi demikian, berdampak pada minimnya ketersediaan rempahrempah. Sedangkan permintaan dari konsumen cukup tinggi.

“Ini sudah biasa menjelang pergantian tahun dan juga musim penghujan. Jadi ketersediaan dari

rempah-rempah memang minim, disisi lain permintaan konsumen cukup tinggi. Itulah yang membuat harga naik drastis,” ujar pedagang asal Klampis ini.

Dia menjelaskan komoditas yang mengalami lonjakan harga yaitu tomat, yang pada awalnya Rp 4 ribu / kg, saat ini menjadi Rp 10 ribu /Kg. Selain itu, harga kentang dari Rp 7 ribu naik menjadi Rp 10 ribu /kg.

Yang paling drastis kenaikan harga terjadi pada cabai besar Rp 20 ribu menjadi Rp 30 ribu /kg. Sedangkan cabai rawit Rp 22 ribu menjadi Rp 27 ribu /kg.

“Mau bagaimana lagi, Mas, ya memang itu adanya. Tidak menutup

kemungkinan akan terjadi kenaikan harga lagi kedepannya,” imbuhnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan, M. Busro tidak menampik saat dikonfirmasi terkait lonjakan harga. Menurutnya, kenaikan harga terjadi pada minggu kedua di bulan Desember ini. Namun lonjakan tersebut tidak terlalu signifikan. Pasalnya, harga tersebut, masih bisa dijangkau oleh masyarakat.

“Kenaikan harga terjadi pada minggu kedua, kami sudah kantongi data-data komoditas yang mengalami kenaikan harga. Hal itu sebagai langkah untuk mengontrol harga di pasar,” tandasnya.(dn/rah)

BANGKALAN - Sebagai upaya untuk menyukseskan pemilihan umum legislatif (pileg) anggota DPD, DPRD, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada 9 April 2014 yang akan datang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan membidik siswa -siswi SMA sebagai pemilih pemula.

Sebab daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah setempat sebanyak 50 persen didominasi pemilih pemula.

“Yang menjadi bidikan kami pada Pemilu mendatang ada pemilih pemula.

Sebab, berdasarkan data DPT sebanyak 50 persen merupakan pemilih pemula,” ujar Komisioner KPUD Bangkalan, Syaiful Ismail.

Menurutnya, pemilih pemula sangat berpotensi untuk menyukseskan momen politik lima tahunan tersebut. Dengan demikian, KPUD melakukan sosialisasi yang melibatkan para Relawan Demokrasi di 18 sekolah SMA sederat, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khsususnya pada pemilih pemula untuk datang ke TPS pada 9 April 2014.

“Kami meminta kepada semua OSIS dari 18 sekolah

itu, untuk mengagendakan menggelar acara sosialisasi di sekolah masing-masing, nanti akan kami fasilitasi,” kata Syaiful.

Selain itu, lanjutnya, KPUD juga membidik semua segmen pemilih di tengahtengah masyarakat. Diantaranya kelompok terpinggirkan, kelompok agama, dan difabel/ disabilitas. Sehingga semua segmen pemilih dapat memberikan kontribusi positif yang dapat menekan angka golongan putih (golput). Dengan demikian mata rantai golput akan terputuskan kalau saja pemilih pemula tersebut bisa diselamatkan dari pragmatisme yang mulai membudaya di kalangan tua.

“Pertama memang kami garap pemilih pemula dan kaum intelektual dalam hal ini pelajar dan mahasiswa kemudian selanjutnya kami garap di semua segmen hingga lapisan masyarkat paling bawah,” jelasnya.

Harapannya, kata Syaiful, pemilih pemula tidak terjebak pada praktek money politik yang dapat mencedrai nilainilai demokrasi dan kemurnian dari proses pertarungan para kontestan politik. (dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

SOSIALISASI. Para siswa SMA diharapkan mampu menyukseskan pemilu melalui kecerdasan dalam menggunakan hak politiknya.

SEREMONIAL

BUDAYA AGAMIS JADI PRIORITAS DI 100 HARI KETIGA

Pemkab Berikan Bantuan Rp 18,1 Miliar

ori/koranmadura

BANTUAN. Bupati Bangkalan, RK M. Makmun Ibnu Fuad saat memberikan bantuan pada kegiatan pencanangan 100 hari kerja ketiga di Pendopo Agung Bangkalan, Rabu (18/12).

BANGKALAN – Dalam pencanangan program kerja 100 hari ketiga pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, pembangunan dan pengembangan budaya Islami menjadi prioritas utama pemerintah daerah setempat. Juga program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat masih terus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Bangkalan yang semakin maju.

Dalam kesempatan itu pemerintah kabupaten (pemkab) Bangkalan memberikan bantuan sebesar Rp 18,1 miliar untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut diadakan di Pendopo Agung Bangkalan, kemarin (18/12), dihadiri seluruh pejabat SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan jajaran muspida Kabupaten Bangkalan. ”Prioritas pembangunan pada 100 hari ketiga kali ini adalah pembangunan budaya Islami yang dimiliki kabupaten Bangkalan serta bagaimana pengembangannya agar tidak terkikis oleh modernisasi,” kata Bupati Bangkalan, RK M. Mak-

mun Ibnu Fuad.

Bupati termuda ini menyampaikan seluruh komponen harus bisa membentuk SDM yang memadai agar pembangunan pada 2014 mendatang bisa semakin maju dan lancar. Sebab pemkab membutuhkan tenaga kerja yang andal. Kedepan dirinya menginginkan lingkungan masjid dan pondok pesantren semakin baik. ”Menghadapi berbagai macam tantangan pasca perkembangan modernisasi, masyarakat Bangkalan jangan hanya jadi penonton melainkan harus terlibat langsung dalam pembangunan,” pintanya.

Mengemuka juga pada kesempatan itu kontribusi BUMN dan perusahaan swasta dalam bentuk Cost Social Responsibility (CSR) kepada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diserahkan berupa beasiswa dan bantuan operasional pendidikan kepada Yayasan Pendidikan yang tersebar di Kabupaten Bangkalan. Bentuk bantuan yang diberikan antara lain bantuan dari kementerian agama untuk operasional madrasah diniyah sebanyak Rp 1,044 miliar.

Bantuan siswa miskin (BSM) dan bantuan guru diniyah sebanyak

2.600 orang. Bantuan lain berupa sumbangan ke masjid di 18 lokasi, seluruhnya mencapai Rp 13,5 miliar.

Selain itu, bantuan untuk masyarakat dari pemkab Bangkalan antara lain untuk masjid, musalla, madrasah, peralatan hadrah, jidor, partai politik, bantuan siswa miskin (BSM) serta peralatan penunjang belajar mengajar untuk SD, SMP, SMP, dan SMK sebesar Rp 4,4 miliar.

Bantuan satu unit mobil ambulans untuk rumah sakit yang berasal dari Bank BRI senilai Rp 350 juta. Total keseluruhan bantuan yang diberikan dalam pencanangan program 100 hari ketiga sebesar Rp 18,1 miliar.

Di samping itu, dirinya mengungkapkan perasaan bahagia karena semangat pembangunan juga di dukung oleh BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Bangkalan. Dirinya pun berharap agar pada 100 hari ketiga mendatang, seluruh program yang dilaunching akan berjalan dengan lancar sesuai target. ”Kami berharap agar pembangunan di Bangkalan berjalan lancar, sesuai program yang telah dicanangkan,” harapnya. (adv/ori/rah)

KAMIS

19 DESEMBER 2013 No. 0264 | TAHUN II

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP KAMIS 19 DESEMBER 2013 NO. 0264 | TAHUN II

13 13

DONGKRAK PAD. Tim dari UPTD Pendapatan Pemprov saat menggelar sosialisasi akan pentingnya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Sumenep.

PKB Memuaskan PAD Pajak Kendaraan Bermotor Mencapai Rp 47 Miliar

SUMENEP - Upaya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan Provinsi Jawa Timur melalui Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat) Sumenep untuk ikut menyumbang ke pendapatan asli daerah (PAD) cukup membanggakan. Sumbangan ke PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) sudah memenuhi target sesuai dengan yang ditentukan.

K

emungkinan, pada tahun ini akan melebihi target, karena masih terus berjalan. Saat ini, pajak dari sektor PKB mencapai Rp 47 miliar. 30 persen dari pajak tersebut akan masuk ke daerah, Pemkab Sumenep. Sementara 70 persennya masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ”Jadi, kami yakin target yang dipenuhi untuk tahun ini dipastikan di atas 100 persen. Sebab, kami sudah memenuhi target 100 persen itu sebelum akhir tahun anggaran,” kata Kepala UPT Pendapatan Provinsi Nurbaiti Isnaini.

Dia mengungkapkan, dibadingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan dari sektor PKB lebih tinggi tahun ini. Pada tahun 2012 hanya mencapai Rp 44 miliar. ”Memang, lebih kecil tahun kemarin.

Tapi, targetnya lebih kecil dibandingkan tahun ini. Kendati demikian, di tahun 2012 sudah sesuai target,” ungkapnya.

Terkait masalah pembagian antara pemprov dengan pemkab, menurut Nurbaiti Isnaini, tidak bisa langsung dibagi secara otomatis. Sebab, yang berwenang melakukan pembagian itu provinsi dengan mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan. ”Yang terpenting, kami menyelesaikan target, setelah itu urusan

Pemprov untuk melakukan pembagian,” ungkapnya.

Tingginya pendapatan dari sektor PKB ini menandakan masyarakat Sumenep sudah mulai sadar untuk membayar pajak.

Sebab, itu yang sebenarnya sangat diharapkan pihaknya. ”Itu memang yang kami harapkan. Masyarakat hendaknya bisa lebih sadar membayar pajak,” harapnya.

Untuk itu, pihaknya sering melakukan sosialisasi ke sejumlah daerah untuk memberikan pemahaman soal pentingnya membayar pajak kendaraan. Bahkan, pihaknya juga sudah menyarankan untuk tidak lambat. Sebab, kalau lambat dipastikan ada sanksi. ”Sesuai aturan sanksi yang akan diberikan itu sekitar dua persen dari total pembayaran,” ungkapnya.

Pihaknya berharap di tahun depan pendapatan dari sektor PKB terus mengalami peningkatan.

Sebab, ini memang cukup membantu mendongkrak PAD, baik di tingkat provinsi maupun daerah. ”Makanya, di 2014 nanti kami terus akan bekerja maksimal untuk meningkatkan pendapatan PKB. Kami yakin target kami akan lebih besar lagi,” ungkapnya.

Tingkatkan Kesadaran Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor PKB, berbagai langkah teknis dilakukan UPTD Pendapatan Provinsi Jatim. Selain sosialisasi, langkah yang dilakukan langsung mengirim surat kepada

wajib pajak. Yang isinya segera melakukan pembayaran PKB. Utamanya, kepada kendaraan yang sudah lambat masa pembayaannya. Sehingga, akan lebih efisien.

Dengan demikian, UPTD berhasil menekan kenakalan wajib pajak.

Setiap saat UPTD juga selalu menginventarisir masyarakat yang masih belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) atau Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB).

Nurbaiti Isnaini menjelaskan, pihaknya melakukan hal itu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama. “Oleh karena itu, perlu kiranya kesadaran berpajak mulai dibangun agar kita benar-benar menjadi warga Negara yang baik dan patuh pada undangundang,” ajaknya.

Mantan Kepala UPTD Sampang itu memaparkan bahwa pihaknya bekerja karena amanah undangundang. Sebagai pelaksana teknis, ia diamanahi undang-undang dan peraturan daerah (Perda) provinsi, sehingga mau tidak mau, undangundang itu harus dipatuhi.

Sedangkan dasar pelaksanaan penerikan pajak PKB tertuang dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak daerah. “Untuk itulah, Samsat melakukan upayaupaya untuk mencapai target yang hendak kami capai, yakni untuk membangun kesadaran berpajak demi kepentingan orang banyak,” terangnya. (adv/sym/yat)

Samsat Keliling Permudah Masyarakat SUMENEPAdanya Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat) keliling yang beroperasi pada malam hari mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Masyarakat yang hendak membayar pajak tidak lagi harus datang ke kantor Samsat di UPTD Pendapatan Provinsi Jatim.

Samsat keliling biasanya melayani pembayaran pajak pada malam hari dan siang hari. Samsat keliling datang ke kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten ujung timur pulau Madura, untuk membantu masyarakat yang hendak membayar pajak.

Junaidi, salah satu warga asal Kecamatan Ganding, mengatakan, keberadaan samsat keliling sangat membantu dirinya. Sebab, hal itu telah memangkas rantai birokrasi yang menyulitkan untuk melakukan pembayaran pajak. ”Setidaknya, dengan adanya samsat keliling ke kecamatan bisa menghemat biaya. Sebab, untuk bisa datang ke Sumenep itu masih ada biaya transportasi,” katanya.

Selain itu, untuk membayar pajak,

masyarakat tidak perlu sampai mengorbankan pekerjaan. Sebab, juga bisa dilakukan di malah hari. ”Jadi, enaknya samsat keliling itu tidak terlalu formal seperti kantor. Kalau di kantor kan malam hari tidak bisa. Kalau ini jelas sangat membantu. Ini terobosan yang luar biasa,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ahmad, warga Ambunten. Sejak adanya samsat keliling, dirinya mengaku jarang melakukan pembayaran pajak ke Kantor UPTD. Pihaknya merasa terbantu dengan adanya program itu. “Bahkan kalau bisa, ada jadwal tetap ke beberapa kecamatan, sehingga dalam dua hari misalnya berada di kecamatan,” harap Imam.

Sementara, Kepala UPTD Pendapatan Provinsi, di Sumenep, Nurbaiti Isnaini, mengatakan, program samsat keliling ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Hal tersebut merupakan salah upaya pihaknya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. “Termasuk dapat mempermudah mereka dalam melaku-

MEMUASKAN. Pemilik kendaraan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Samsat keliling.

kan pembayaran pajak,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa samsat keliling dengan nama program Si Ratu Malam, untuk sementara hanya bisa beroperasi malam hari, yakni malam Sabtu, Rabu, dan Senin. Sedangkan lokasinya tepat di depan Masjid Agung Sumenep, atau di sebelah barat Taman Adipura. Tepat pada pukul 19.00-21.00 WIB dipastikan samsat keliling sudah ontime.

“Selain itu, kami juga ada program Samsat unggulan. Samsat unggulan itu sudah kami bangun dua, satu di daratan, satunya lagi di kepulauan, yaitu di Kecamatan Bluto dan kepulauan Kangean. Jadi, masyarakat juga bisa menggunakan jasa samsat unggulan itu agat tidak usah jauhjauh pergi ke Sumenep. Cukup datangi saja samsat unggulan tersebut,” jelasnya. (adv/sym/yat)

Petugas dari Samsat sedang memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor untuk memastikan kewajiban membayar pajak pemilik kendaraan bermotor.

Samsat Sukses Tingkatkan Kesadaran Wajib Pajak SUMENEP - UPTD Pendapatan Provinsi Jatim melalui Samsat Sumenep sukses meningkatkan pendapatan pajak dari sektor kendaraaan. Angka wajib pajak yang melakukan pembayaran pada tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu.

UPTD Pendapatan Provinsi Jatim Nurbaiti Isnaini menjelaskan, ada beberapa hal yang membuat lembaganya sukses mendongkrak pendapatan lewat PKB ini. Pertama, melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian. Bentuk kerjasamanya adalah operasi bersama.

Operasi tersebut merupakan salah satu langkah untuk membangun kesadaran wajib pajak membayar pajak.

Sebab dalam operasi tersebut, salah satu tujuannya adalah untuk mengiventarisir dan mengidentifikasi kendaraan bermotor yang belum terindentifikasi, apakah sudah bayar pajak atau tidak.

“Dan operasi tersebut kami lakukan selama satu bulan 6 kali. Sehingga dari hasil inventarisir dan identifikasi kendaraan bermotor, pengendara harus melakukan pengesahan ulang. Sehingga pada saat operasi, saat dilihat oleh pihak kepolisian tak berstempel, maka bisa ditilang,” ungkapnya.

Upaya kedua, dengan cara sosialisasi. Selain melakukan operasi bersama dalam rangka melakukan pengecekan terhadap kendaraan bermotor yang tidak bayar pajak. Sebab, katanya, sosialiasasi juga menjadi salah satu senjata ampuh bagi samsat untuk menekan PKB. “Jadi, selain operasi, kami juga menggalakkan sosialisasi ke masyarakat, baik sosialiasi melalui camat maupun melalui beberapa kelompok di masyarakat,” imbuhnya.

Ketiga, sosialisasi yang dilakukan tidak melulu dengan acara seremonial atau mengadakan acara dan mengundang masyarakat, tetapi juga turun secara door to door kepada masyarakat. “Bahkan kami juga melakukan door to door untuk memberikan kesadaran bayar pajak,” kata Nurbaiti Isnaini.

Perempuan kelahiran Sampang tersebut juga menambahkan bahwa bentuk door to door itu dengan cara memberitahukan kepada masyarakat melalui surat pemberitahuan. “Dan surat pemberitahuan itu kami antarkan sendiri kepada masyarakat, bahkan sampai ada beberapa surat yang kami antar, baik surat sebelum jatuh tempo, jatuh tempo maupun melewati tempo,” tambahnya.

Soal teknis penagihannya, kata Nurbaiti adalah saat petugas mengantarkan surat ke rumah mereka masing-masing.

“Pada saat itulah kami sambil menagih kepada mereka walaupun juga melalui peringatan yang berbentuk surat. Jika mereka terpaksa, masih belum hendak membayar, maka kami akan menagih secara paksa kepada mereka,” jelasnya.

Nurbaiti kadang merasa menyayangkan sikap masyarakat yang kadang tidak koperatif terhadap langkah yang dilakukan oleh lembaganya. “Karena seringkali pegawai kami ketika mendatangi mereka harus sampai 5 hingga 7 kali menagih, tetapi mereka seringkali janji dan janji, sehingga kami harus menagih secara paksa,” tuturnya. (adv/sym/yat)

14

SUMENEP

KAMIS 19 DESEMBER 2013 NO. 0264 | TAHUN II

PUNGUTAN LIAR

Bantuan Lambaga Keagamaan Diduga Dipotong

Kompak : Sejumlah warga berbondong-bondong mendatangi Madrasah Sya’airun Najah di Dusun Bindung, Desa Lenteng Barat, Kecmatan Lenteng.

Madrasah Endapkan SKHU Wali Murid Mendatangi Madrasah Sya’airun Najah SUMENEP – Puluhan warga dari Dusun Bindung, Desa Lenteng Barat, mendatangi Madrasah Tsanawiyah Sya’airun Najah, Rabu (18/12). Mereka menuntut SKHU (surat keterangan hasil ujian) diberikan. Selama bertahun-tahun, madrasah dinilai tidak memberikan SKKU kepada pemilihnya.

Warga tiba di madrasah sekitar pukul 10.00. Setibanya di madrasah mereka langsung berteriak, sambil memakimaki lembaga. Namun, setelah lama menyampaikan kata-kata maki, pihak yayasan menemui para wali murid yang sudah marah di kantor.

Setelah menggelar dialog, pihak sekolah akhirnya mengeluarkan SKHU yang diminta sejumlah wali murid. Pihak yayasan yang diwakili Saungkap Tani langsung memberikan SKHU yang diminta wali murid.

KESEHATAN

Sumenep Minim Dokter Sumenep - Kepala Dinas Kesehatan Sumenep Anugrah Rizka Rahadi mengungkapkan, pihaknya masih kekurangan tenada medis. Mestinya, di setiap puskesmas minimal ada dua dokter. Satu dokter bertugas mengurusi pasien dan dokter lainnya mengurus manajemen administrasi.

Namun, sebagian rumah sakit hanya memiliki satu tenaga medis.

Beberapa puskesmas yang memiliki dua dokter di antaranya puskesmas Bluto, Guluk-guluk, Manding, Ambunten, Ganding, Gapura, Batangbatang, Saronggi, dan Kota.

Sedangkan untuk daerah kepulauan, setiap puskesmas hanya memiliki satu tenaga medis. (ist)

KONTAK LANGGANAN (0328) 6770024

Saat proses pengambilan SKUH, SKHU yang dikeluarkan cukup banyak.

Nur Mashudi, salah satu warga setempat, mengatakan, dirinya tidak menyangka pihak lembaga mengendapkan SKHU. Padahal, SKHU itu menjadi hak siswa. ”Apa yang menjadi alasan diendapkan.

Seharusnya itu kan diberikan kepada siswa bersamaan dengan ijazah. Memang SKHU itu bisa dijual apa,” katanya dengan tanda tanya.

Dia mengungkapkan, pihak lembaga tidak paham

akan pentingnya SKHU itu bagi siswa. Sebab, SKHU itu menjadi syarat siswa untuk mengikuti ujian akhir. ”Kalau tidak bisa ikut gara-gara SKHU itu, kan yang dirugikan siswa juga. Jadi, kami sangat kesal dengan sikap yang ditunjukkan lembaga itu,” ungkapnya.

Sebenarnya, menurut Nur Mashudi, lembaga ini memang sudah keterlaluan.

Saat siswa lulus dari lembaga, ijazah tidak diberikan gratis, melainkan harus bayar hingga Rp 300 ribu. ”Dulu sewaktu anak saya keluar, untuk memperoleh ijazah harus membayar Rp 300 ribu. Dan itu sangat mahal dibandingkan dengan penghasilan warga sekitar,” terangnya Hal senada juga dikatakan oleh Hasan. Dirinnya merasa terpaksa mengeluarkan uang tebusan ijazah. Sebab ketika

tidak membayar, maka ijazah milik anaknya tidak akan diberikan. ”Yang namanya sekolah yang meminta maka kami pastikan memberikan, walaupun terasa berat bagi kami,” terangnya.

Hasan mengaku tidak hanya membayar Rp 300 ribu terhadap pihak sekolah, namun dirinya telah membayar Rp 600 untuk mengeluarkan ijazah dan juga SKHU milik anaknya. ”Saya bayar Rp 300 ribu untuk penebusan ijazah, dan kami juga membayar Rp 300 ribu untuk SKHU. Jadi totalnya 600 ribu. Tapi, SKHU-nya masih ditahan,” ungkapnya Sementara Pembantu Yayasan Sya’airu Nnajah, Saungkap Tani, mengaku tidak mengetahui adanya pengendapan SKHU itu.

Sebab, masalah tersebut merupakan kebijakan murni

dari kepala madrasah. ”Kami yayasan hanya memantau saja. Masalah kebijakan kepada siswa itu kepala madrasah, bukan kami di yayasan,” ungkapnya.

Disinggung maslah pungutan sebesar Rp 300 ribu sampai 600 ribu, dirinya juga tidak mengetahui. Namun dirinya hanya menjawab itu sudah ada perjanjian antara pihak madrasah dan juga wali murid, yang isinya bagi keluaran MI ijazahnya tidak akan diberikan, dengan harapan murid tersebut tetap melanjutkan ke MTs setempat. ”Yang kami tahu, hanya perjanjian itu. dan apabila terpaksa, maka kami memperbolehkan dengan syarat harus memberikan jasa seikhlasnya, baik berupa material, maupun non material,” tandasnya. (edy/yat)

REKLAME

Akhirnya Mulai Diturunkan Juga

DIBONGKAR: Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja menurunkan paksa reklame berukuran besar.

SUMENEP - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep membongkar paksa reklame berukuran besar di wilayah Kebun Agung, Kecamatan Kota, dan di Kecamatan Kalianget, Rabu (18/12) malam.

Kepala Satpol PP Sumenep Abd Madjid mengatakan, pembongkaran dilakukan malam hari karena takut mengganggu aktivitas warga. Pembongkaran terpaksa dilakukan pihaknya lantaran tidak membayar pajak selama 4 tahun.

“Pihak perusahaan mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp 47 juta ke Pemer-

intah Daerah. Karena tidak ada iktikat baik, maka perusahaan rokok tersebut yang sudah habis masa kontrak pemasangan baliho dan tidak membayar harus dibongkar,” tegas Majid.

Pihak manajemen sudah ditegur melalui surat peringatan yang dilayangkan sebanyak 4 kali namun tidak digubris. Bahkan papan reklame setinggi 10 meter dengan ukuran 4x6 itu masih terpajang.

Pembongkaran dilakukan dengan cara pemanasan besi yakni menggunakan las listrik.

“Ukuran besinya cukup besar dan tinggi. Maka, pemotongan

besinya harus dipanaskan terlebih dahulu,” tambahnya.

Pihaknya juga akan melakukan hal serupa di awal tahun 2014 mendatang. Sebab, ada beberapa perusahaan yang juga sudah dikirimi surat peringatan oleh pemerintah daerah, namun sampai saat ini juga belum ada respon. “Kami menunggu pemerintah daerah bagian perizinan dan pajak. Kalau sudah ada rekomendasi untuk dibongkar, akan kami laksanakan,” tandasnya.

Reklame luar ruang yang sudah kadaluarsa itu, jelas Madjid, milik salah satu perusahaan rokok asal Kudus

yang tetap berdiri tegak disepanjang jalan Trunoyojo. Padahal, izinnya sudah kadaluarsa sejak dua bulan lalu. Selain itu, reklame tersebut berada di ruang terbuka hijau sehingga harus dibongkar.

Sementara Kepala BPPT Herman Poernomo mengatakan sudah memberian surat teguran pada pihak pemasang iklan di papan reklame yang terlarang tersebut.

“Kita sudah mengirim surat peringatan pada pemasangan iklan rokok, namun jika sampai awal Januari tidak digubris akan dibongkar paksa,” tegasnya. (edo/mk)

SUMENEP – Bantuan untuk lembaga keagamaan di Kabupaten Sumenep diduga tidak sampai secara utuh kepada penerima hak. Masjid yang biasanya menerima bantuan sebesar Rp 4 juta, diduga hanya menerima Rp 3.050.000. Rp 950.000 diduga disunat oleh oknum.

Penerima bantuan yang mengalami pemotongan tersebut salah satunya masjid Nurul Falah, Dusun Bilatompok, Desa Daramista Kecamatan Lenteng. Oknum yang diduga sebagai perantara untuk mendapatkan bantuan dari APBD itu memotongnya. Kabarnya, dugaan pemotongan dana bantuan tahunan itu sebagai ganti administrasi.

Ketua Takmir Masjid, Adlan, mengaku kecewa dengan adanya pemotongan dana bantuan dari pemeritah itu. Seharusnya dana itu diberikan kepada penerima secara utuh. ”Otomatis, itu bisa menjadi preseden buruk bagi bantuan ke depan,” ungkapnya, Rabu (18/12).

Tindakan semacam itu, menurutnya, meresahkan masyarakat. Sebab, peruntukannya bisa jadi menyebabkan tidak sesuai dengan spek yang ditentukan. ”Bagaimana kami bisa mengelola dana itu untuk kepentingan masjid secara utuh, sedangkan dana masih dipotong. Jadi, dipastikan tidak mencukupi,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya selaku ketua takmir masjid yang sudah dipercaya msayarakat, tidak akan pernah tinggal diam.

Jika memang dalam waktu dekat tidak dikembalikan, pihaknya akan melaporkan tindakan itu kepada pihak berwajib. ”Kami sudah melaporkan tindakan itu kepada kepala desa, dan kami tidak menutut kemungkinan juga akan melaporkan ke pihak yang berwajib nantinya,” ancamnya Sementara Kabag Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Setkab Sumenep, Choinur Rasyid, mengaku tidak tahu menahu persoalan pemotongan itu. Sebab kejadian itu setelah sampai di pihak penerima bantuan itu. ”Kalau sudah diterima oleh yang bersangkutan, maka kami tidak tahu persoalan itu,” katanya saat dihubungi melaui telepon selulernya.

Kendati demikian, pihaknya menegaskan jika pungutan itu dilakukan oleh salah satu oknum pemkab, dirinya akan bertindak tegas. ”Jika oknum Pemkab yang melakukan, maka kami tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi.

Bahkan jika memang benar kami akan berhentikan sekalian,” tegasnya. (edy/yat)

IZIN USAHA

Rumah Kos Banyak Tidak Berizin SUMENEP – Sejumlah rumah kos yang ada di Kota Sumenep banyak yang tak terdata di Badan Penegelolaan Perizinan Terpadu (BPPT). Dari 70 rumah kos, yang mengantongi izin hanya sekitar 10 rumah.

Kepala BPPT Sumenep, Heri Poernomo, mengatakan, perkembangan tempat koskosan belakangan ini memang cukup marak. Pasalnya, dari hasil pendataan yang dilakukan pihaknya rumah kos terus meningkat tajam. Saat ini saja yang sudah terdata sebanyak 18 kos, sedangkan yang memiliki surat izin hanya 10 kos saja.

“Sementara yang terdata masih 18 kos. Namun informasinya lagi sudah meningkat hingga mencapai 30-an rumah kos. Namun informasi yang berkembang diluaran terdapat hingga 70 rumah kos. Kami akan proaktif untuk mendata perkembangan rumah kos, namun demikian yang lebih tahu perkembangan rumah kos itu biasanya tetangga sekitarnya,” ujar Heri.

Diakuinya, tak jarang rumah kos yang tak berizin itu disalahfungsikan penggunaanya. Seperti digunakan untuk pesta narkoba, minuman keras (miras), bahkan sampai menjurus ke tindakan asusila (mesum). Itu berdasarkan dari razia yang dilakukan tim gabungan yang dikomandani BPPT. Karena regulasinya sudah mendukung untuk itu, maka pihaknya bisa mengambil tindakan tegas terhadap penyalahgunaan rumah kos. “Ini yang masih menjadi tantangan hingga saat ini. Makanya razia gencar dilakuakan untuk meminimalisasi perbuatan mesum, pesta narkoba dan

miras,” terang Heri.

Mengantisipasi perilaku menyimpang dari persewaan rumah kos, lanjut Heri, direncanakan sewa kos laki-laki dan perempuan harus dibedakan.

Tak hanya tu, pemilik kos juga harus intens memeriksa penyewa kos seperti kelengkapan surat nikah bagi yang sudah berkeluarga serta Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Namun demikian, pihak nya tidak menjamin penyewaan peruntukan kos yang dibedakan itu akan terbebas dari perilaku

Informasi yang berkembang di luaran terdapat hingga 70 rumah kos.

Kami akan proaktif untuk mendata perkembangan rumah kos.

Heri Poernomo Kepala BPPT

menyimpang seperti berbuat mesum. Meski pun sudah mengantongi surat izin seperti memiliki IMB dan HO. Pasalnya terkadang ada sesuatu yang disembunyikan atau dirahasiakan oleh pemilik kos.

Sementara Kepala Satpol PP Sumenep Abd Madjid mengatakan, pihaknya tidak segansegan menertibkan rumah kos yang tidak berizin. Rumah kos liar itu sudah masuk rekomendasi ke BPPT hanya menunggu surat perintah penertiban.

“Jika sudah turun surat perintah, kita siap bergerak,” pungkasnya. (edo/mk)

IKLAN BARIS

PAMEKASAN

15

KAMIS 19 DESEMBER 2013 NO. 0264 | TAHUN II

PERATURAN DAERAH

DPRD Memproduksi 133 Perda

PAMERAN PENDIDIKAN. Siswa SMP mengamati salah satu stand tentang pendidikan di Beijing saat berlangsung Pameran Pendidikan Beijing di Taman Pintar, Yogyakarta, Rabu (18/12). Pameran Pendidikan Beijing China tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China terutama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan karena animo masyarakat Indonesia untuk menuntut ilmu di China selalu meningkat setiap tahunnya.

Pendirian USB Tak Lancar Tokoh Masyarakat Menyurati Kemendikbud Agar Tidak Menyetujui PAMEKASAN - Rencana Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan untuk membangun Unit Sekolah Baru (USB) tahun ini kembali gagal. Lahan yang direncanakan untuk pembangunan sekolah baru itu, sampai saat ini tidak terealisasi. Bahkan ada tanah kas desa yang rencananya akan ditempati, juga tidak kunjung ada penyelesaian.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Pamekasan, Muhammad Tarsun, Rabu (18/12) kemarin, memastikan bahwa pembanguan unit sekolah baru itu tidak terealisasi tahun ini. Kendalanya ada pada pembebesan tanah. Padahal persyaratan yang diminta Kementerian Pendidikan Nasional harus mengantongi tanah yang akan ditempati.

“Tanah kas desa yang direncanakan masih ada kendala. Termasuk juga pembebasan tanah lainnya yang direncanakan un-

tuk dibeli, juga tidak ada yang terealisasi,” katanya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), lanjut Tarsun, tetap menunggu usulan pendirian sekolah baru tersebut dari Kabupaten Pamekasan. Apalagi Pemkab Pamekasan sebelumnya sudah memberikan sinyal akan mendirikan USB. Tahun ini pun jika sudah ada tanahnya, maka tahun 2015 bisa dibangun dan disiapkan dananya dari pusat.

Selain terkendala pembebesan tanah, ketika ada informasi

pendirian sekolah baru, beberapa tokoh masyarakat, terutama di Kecamatan Larangan yang masuk proyeksi pendirian sekolah baru, langsung berkirim surat ke Kemendikbud agar rencana itu tidak disetujui.

Alasannya sekolah swasta sudah banyak. Sehingga jika SMA Negeri dibangun, maka akan berbenturan dan berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar sekolah yang ada.

Selain berkirim surat ke Kementerian Pendidikan, mereka juga bertemu Komisi D DPRD setempat, agar rencana pendiran USB ditolak. Disdik sendiri tidak mampu berbuat banyak ketika dihadapkan kepada aspirasi masyarakat.

“Saya jadi tidak bersemangat lagi memperjuangkan pendirian sekolah baru, karena ada resistensi dari masyarakat.

Namun saya akan coba lagi di Kecamatan yang lain yang tidak ada penolakan dari masyarakat,” katanya.

Kecamatan yang masuk proyeksi pembangunan unit sekolah baru diantaranya satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Larangan dan Kecamatan Galis. Sementara untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) akan dibangun di Kecamatan Palengaan dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Pegantenan.

Penetapan daerah-daerah itu sudah berdasarkan analisa Disdik setempat mengingat banyaknya siswa yang masih melanjutkan pendidikannya ke wilayah kota di Pamekasan. Selain itu, setiap tahun ratusan siswa mulai dari tingkat SMP dan SMA yang tidak lulus seleksi penerimaan siswa baru di sekolah negeri. (uzi/muj/rah)

KEPEDULIAN PEMERINTAH

Data Pengangguran Belum Valid PAMEKASAN - Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan belum bisa mengetahui jumlah riil warganya yang belum memiliki pekerjaan. Sebab, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat yang menangani masalah itu belum mempunyai data pengangguran yang valid. Sejauh ini data yang ada hanyalah data pencari kerja yang terekam ketika sedang mengambil kartu kuning di kantor Dinsosnakertrans di jalan Raya Panglegur, Pamekasan.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat meminta Dinsosnakertrans lebih serius memperbaiki sistem data yang dimilikinya agar bisa dijadikan acuan dan perencanaan program pembangunan. Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam menilai data pengangguran sangat penting, karena dapat membuat program pengentasan pengangguran lebih tepat sasaran. Ia meminta Dinsosnakertrans membuat sistem data tentang hal tersebut. Data

itu diharapkan sesuai dengan kondisi sesungguhnya (valid).

Menurutnya, dalam data pengangguran itu harus mencantumkan latar belakang pendidikan. Hal itu dinilainya sangat penting agar program pengentasan pengangguran yang dilakukan oleh pemerintah lebih efektif. ”Semestinya Dinsos itu bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk mengatahui jumlah pengangguran yang ada, sehingga tahu yang lulus pertahunnya berapa, dan yang menlanjutkan berapa. Serta ada pengelompokan sesuai dengan latar belakang pendidikannya,” katanya.

Mengenai data pengangguran yang dimiliki Dinsosnakertrans saat ini, Khairul Kalam menilai masih kurang valid.

Sebab data itu hanya didasarkan pada warga yang mendaftar untuk mendapatkan kartu tanda pencari kerja sebagai syarat untuk mendaftar atau melamar pekerjaan. Padahal data itu tidak bisa dipakai untuk menghitung jumlah pencari kerja, karena sebagian pencari

tenaga kerja tidak mengharuskan pelamarnya membawa kartu tersebut.

Ia meminta Dinsosnakertrans melakukan pendataan jumlah warga Pamekasan yang tergolong sebagai pengangguran lengkap dengan latar belakang pendidikan masing-masing.

Salah satu cara yang bisa dilakukan, kata dia, adalah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) atau dengan pemerintah desa.

Kepala Dinsosnakertrans, Bambang Edy Suprapto membenarkan data pengangguran yang dimiliki lembaganya tidak menunjukkan data pengangguran yang sebenarnya (riil).

Sebab biasanya para pencari kerja mendaftarkan diri pada saat ingin mendapatkan kartu kuning saja. Setelah itu mereka tidak pernah kembali lagi untuk melaporkan bahwa telah mendapatkan pekerjaan.

Dalam data pencari kerja (pencaker) yang ada di instansinya itu memang mencantumkan dengan jelas latar belakang pencari kerja

masing-masing. Setiap akhir tahun data itu diserahkan pada pemerintah provinsi. Hanya saja untuk tahun 2013 ini, sisitem pelaporan ke provinsi tidak boleh menyertakan latar belakang jenis pendidikan pencari kerja (pencaker) itu.

Di Pamekasan data pencaker yang dimiliki Dinsosnakertrans setempat hingga November tahun 2013 mencapai 3.198 orang.

Rinciannya pencari kerja lakilaki sebanyak 1.957 orang dan sisanya sebanyak 1.241 adalah pencari kerja perempun.

Sedang untuk data bulan Desember baru dapat diketahui setelah akhir bulan ini, demikian pula dengan akumulasi data selama satu tahun dan perbandingannya dengan data tahun sebelumnya.

Jumlah itu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Pada 2012 lalu, jumlah pencaker hanyalah 690 orang. Terdiri dari 465 laki-laki dan 225 perempuan. Jumlah itu meningkat karena mulai dibukanya kembali penerimaan CPNS pada tahun ini. (oni/muj/rah).

PAMEKASAN - DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, hingga kini telah membuat sebanyak 133 peraturan daerah (Perda) sejak 1987 hingga 2013, kata Ketua Komisi A DPRD setempat Iskandar.

"Kami telah menetapkan Perda sebanyak 133 ini selama kurun waktu 1987 hingga 17 Desember 2013," kata Iskandar di Pamekasan, Rabu.

Dari jumlah tersebut, Perda yang dibuat pada 2013 sebanyak 10 Perda, meliputi Perda APBD 2013 yang dibuat dan disahkan pada 8 Januari 2013, Perda tentang Pengelolaan Sampah.

"Perda ini tercatat nomor 2 Tahun 2013 yang ditetapkan pada 4 Juni 2013," kata Iskandar menjelaskan.

Selanjutnya, Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah, perda Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Gangguan, dan Perda tentang Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Perda berikutnya, menurut Iskandar, yakni Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli.

Pada 2013 ini, terang Iskandar, menetapkan Perda ketujuh tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

"Kalau Perda kedelapan tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, RSUD dan Lembaga Teknis Daerah," kata Iskandar menjelaskan.

Sedangkan yang terakhir, menurut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Malang,

ini adalah Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum.

Ia menjelaskan, saat ini masih ada satu perda lagi yang masih dibahas di DPRD Pamekasan, yakni Perda tentang Pengelolaan Hiburan.

"Kemungkinan Perda ini baru selesai pada awal 2014, sebab saat ini panitia khusus DPRD masih melakukan serap aspirasi dengan berbagai pihak," katanya menjelaskan.

Sebenarnya, menurut Iskandar, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Pentas Hiburan itu bersamaan dengan rancangan Perda tentang Penanaman Modal.

"Namun, karena panitia masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak, maka pembahasan menjadi terhambat," ujar Iskandar. (ant/rah)

PUPUK LANGKA

Gudang Penyangga Dijadikan Kambing Hitam

MENUMPUK. Seorang pekerja sedang mengangkut pupuk. Stok pupuk ini menepis adanya kelangkaan pupuk di Kabupaten Pamekasan.

PAMEKASAN - Kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh keterlambatan dari gudang penyangga (buffer stock) pupuk di Surabaya ke sejumlah distributor di wilayah itu. Keterlambatan pengiriman pupuk bersubsidi jenis urea ke Pamekasan itu dibenarkan Johan, kepala gudang penyangga pupuk di Jalan Raya Nyalaran.

Menurutnya, keterlambatan pengiriman tersebut disebabkan cuaca buruk di Pulau Kalimantan tempat produksi pupuk jenis itu, sehingga belum bisa dikirim ke gudang penyangga di tingkat provinsi. Kondisi itu sudah terjadi sejak sepekan terakhir.

Pengiriman pupuk jenis urea yang sangat dibutuhkan petani mengalami pengurangan. Jika sebelumnya jumlah pengiriman perhari mencapai 300 ton, saat ini hanya 100 ton, bahkan pernah hanya 60 ton.

Namun, Johan membantah telah terjadi kelangkaan, sebab di gudang miliknya masih ada sekitar 127 ton pupuk urea sisa dari pengiriman yang langsung ke distributor di wilayah itu.

"Mungkin kios yang mengalami kekosongan stok itu karena DO (delivery order) distributornya turun ke gudang II. Setahu saya di sana memang sedang kosong," jelasnya.

Stok yang ada di gudangnya itu, kata Johan, adalah pengiriman yang melalui Greges, sedang yang melalui Kalimas belum bisa melayani pen-

giriman. Greges dan Kalimas menupakan gudang penyangga pupuk tingkat Provinsi Jawa Timur.

Ia memperkirakan menipisnya stok di wilayah itu tidak akan berlangsung lama, karena ia menerima informasi saat ini kapal yang mengangkut pupuk seberat 1500 ton sudah dalam perjalanan dari Kabupaten Bontang menuju Surabaya.

Sementara itu, sejumlah petani mengaku mulai

Mungkin kios yang mengalami kekosongan stok itu karena DO (delivery order) distributornya turun ke gudang II. Setahu saya di sana memang sedang kosong,” dilanda kecemasan akibat sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi pada musim tanam padi dan jagung tahun ini. Meskipun kekosongan itu tidak terjadi di semua kios, namun hal itu menyulitkan para petani untuk mendapatkan bahan pokok untuk tanaman mereka tersebut.

Apalagi harganya jauh di atas Haerga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Saat ini harga pupuk urea isi 50 kilogram dijual dengan harga Rp 105 ribu, sementara HET yang ditentukan sebesar Rp 90

ribu persak isi 50 kilogram.

"Stok pupuk urea di Pamekasan sudah habis.

Beberapa waktu lalu kami minta tambahan tapi tidak bisa dipenuhi karena habisnya persediaan," kata Achmad Badri, pemilik kios, Rabu (18/12).

Saat ini, persediaan yang aman hanya untuk beberapa jenis pupuk seperti pupuk SP-36, Ponska, ZA, dan Oraganik.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan berdasar hasil sidak ke beberapa kios pupuk, dirinya menyimpulkan telah terjadi kelangkaan.

Meskipun ada satu gudang pupuk yang masih memiliki stok, namun jumlahnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan permintaan petani terhadap pupuk jenis urea yang rata-rata mencapai 300 ton per hari.

"Kami berharap pupuk yang sedang dalam perjalanan itu tidak ada kendala saat merapat di pelabuahan Surabaya, sehingga kelangkaan ini segara teratasi. Dan kami akan berkoordinasi dengan KP3 (komisi pengawasan pupuk dan pestisida) Pamekasan agar kondisi ini tidak berdampak pada musim tanaman," kata Hosnan.

Sebelumnya, Sekretaris KP3 Pamekasan, Ahmad Djumhari Ghani membantah telah terjadi kelangkaan pupuk di Pamekasan. Sebab, saat ini masih terdapat sisa persediaan dari musim tanam lalu yang tidak terserap akibat kondisi cuaca. (oni/muj/rah)

Iklan dan berlangganan 0328-6770024 / 081931012753

16

Biro Sumenep 081939363544 Biro Pamekasan 087850600243 Biro Sampang 087775094464 Biro Bangkalan 087750670878 Biro Surabaya 081330903119 Biro Probolinggo 081336379769

KAMIS 19 DESEMBER 2013 NO. 0264 | TAHUN II

Pejabat Pemkab Disumpah Antikorupsi Bupati: Karena Sudah Banyak Punggawa Pamekasan yang Dipenjara karena Korupsi PAMEKASAN - Sebanyak 45 orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan di Pulau Madura, Jawa Timur, Rabu, disumpah antikorupsi dalam acara pengambilan sumpah janji jabatan di pendopo pemkab setempat.

Pengambilan sumpah pejabat pemkab itu digelar dalam acara pelantikan 45 orang pejabat eselon II, III dan IV yang dipimpin langsung oleh Bupati Pamekasan Achmad Syafii.

"Jabatan merupakan amanat dan kami menginginkan agar bisa menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memanfaatkan jabatan-

nya untuk kepentingan diri pribadi," kata Bupati Achmad Syafii seusai pelantikan.

Ke-45 orang pejabat pemkab yang dilantik itu masing-masing terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 4, orang, sisananya eselon IV sebanyak 40 orang.

Pejabat eselon II yang dilantik itu ialah Direktur RSUD Pame-

kasan dr Farid Anwar, M.Kes. Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Paru Pemprov Jatim.

Menurut bupati, pemkab sengaja minta dr Farid Anwar kepada Gubernur Jatim Soekarwo, karena selama ini yang bersangkutan sukses mengelola rumah sakit itu menjadi lebih maju.

"Kami berharap agar Pak Farid ini bisa mengembangkan RSUD Pamekasan lebih maju lagi," kata Syafii.

Dalam kesempatan itu Bupati Pamekasan Achmad Syafii menjelaskan pergantian jabatan di ling-

Jabatan merupakan amanat dan kami menginginkan agar bisa menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan diri pribadi,�

Achmad Syafii

Bupati Pamekasan

kungan pemerintahan merupakan hal yang biasa.

Promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Pamekasan kali ini merupakan yang ke-empat, setelah Bupati Achmad Syafii menjabat sebagai kepala daerah di kabupaten itu.

Selain disumpah untuk tidak melakukan korupsi dan menyalahgunakan jabatannya, para pejabat yang terdiri dari eselon II, III dan IV itu juga disumpah agar taat ibadah dan memperioritas pembangunan Pamekasan yang bernuansa Islam, sesuai dengan program utama pembangunan

PEDULI LINGKUNGAN

PERTANIAN

Pemerintah Harus Serius Mengatur Reklame Pohon PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan seharusnya memiliki aturan khusus tentang pemasangan reklame dan alat promosi yang dipasang di pohon. Di wilayah itu, terutama di luar kawasan kota masih banyak ditemukan reklame dan alat promosi milik beberapa perusahaan yang dipasang di pohon dengan cara dipaku.

Anggota Bidang Advokasi Lingkungan Forum Komunitas Hijau (FKF) Rampak Naong, Hesan Seruji mengatakan aturan itu dibutuhkan agar pemerintah bisa melakukan penertiban dengan disertai aturan. Selain itu, pihak-pihak yang membantu penertiban secara swadaya terhindar dari gugatan maupun tuduhan perusakan.

"Karenanya, dalam aturan itu, masyarakat juga diberi ruang untuk terlibat dalam menegakkan aturan tersebut," kata Hesan.

Ia mengaku prihatin terhadap pemasangan reklame dengan cara merusak tanaman tersebut apalagi tanaman itu berada di kawasan Ruang Terbuka Hijau yang harus dilindungi dan dilestarikan. Kasus tersebut, menurut dia, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang adanya kepedulian dari pemasang reklame dan alat promosi serta tidak adanya biaya pemasangan secara layak dari pemilik reklame. "Biasanya para pemasang itu hanya diberi upah pemasangan oleh pemilik atau perusahaan tanpa ada biaya pemasangan," jelas dia.

Yang terpenting juga, menurut Hesan, adalah tidak adanya aturan tentang hal tersebut. Sehingga masalah itu tetap

terjadi. Ia meminta agar Pemerintah Pamekasan segera membuat aturan itu. Peraturan tersebut bisa berbentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati agar bisa menjadi pegangan pihakpihak yang memiliki kepentingan dengan pemasangan reklame.

Selain reklame produk, FKH mengkhawatirkan akan maraknya penempelan alat praga di pohon pada masa kampanye menjelang Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun depan.

Mengingat kasus yang sama juga terjadi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, beberapa waktu lalu. "Saat itu, banyak alat peraga kampanye yang ditempel tanpa memperhatikan kaedah kelestarian lingkungan, yakni dengan cara dipaku di pohon," jelas Hesan.

FKH, kata dia, juga menyatakan rasa salut dengan aksi mencabut paku di pohon yang dilakukan sejumlah pelajar di Pamekasan, beberapa waktu lalu. Para pelajar yang terdiri dari aktivis pencinta alam salah satu Sekolah Menengah Atas itu mencari paku sisa penempelan alat peraga di sejumlah pohon di Kecamatan Pamekasan dan mencabutinya meski dengan cara sederhana.

"Aksi itu merupakan bentuk pendidikan sejak dini dan menunjukkan kesadaran mereka untuk menjaga kelangsungan hidup tanaman, terutama yang berada di kawasan Ruang Terbuka Hijau," tutur Hesan. (awa/muj/rah)

Disperta Target Produksi Padi Meningkat

PENGEMBANG TERBAIK ASIA TENGGARA. Pekerja melakukan perawatan baliho logo perumahan Kota Wisata yang merupakan salah satu karya pengembang Sinarmas Land di Cibubur, Jakarta Timur. Pengembang dengan aset senilai Rp 34,4 triliun tersebut berhasil menjadi pengembang terbaik Asia Tenggara untuk kategori South East Asia Property Award 2013 mengalahkan pengembang asal Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Kamboja.

IDENTITAS PENDUDUK

Ribuan Warga Tidak Respon e-KTP PAMEKASAN - Hingga akhir tahun ini program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kabupaten Pamekasan ternyata masih belum tuntas. Ada 121.122 wajib KTP di wilayah itu masih belum melakukan perekaman.

Tercatat dalam data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat, warga Pamekasan yang masuk dalam data warga wajib e-KTP sebanyak 629.977 orang. Dari jumlah itu, yang sudah melakukan perekaman sebanyak 508.864 orang. Sisanya hingga kini masih belum melakukan perekaman identitas penduduk tersebut.

Kepala Dispendukcapil Pamekasan, Alwi mengatakan sebagian besar warga yang belum melakukan perekaman karena menjadi TKI atau sedang ada di peran-

Pemkab Pamekasan.

Sumpah janji pejabat untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi oleh Bupati Achmad Syafii ini dianggap penting, mengingat di Pamekasan sudah banyak pejabat yang dipenjara karena korupsi.

Salah satunya seperti mantan Asisten Pembangunan Pemkab Daud Sumantri, mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Aminullah dan sejumlah kepala desa yang kini diproses hukum karena korupsi bantuan beras bagi masyarakat miskin (raskin). (ant/ rah)

tauan, seperti di Negara Malaysia, Arab Saudi, Pulau Kalimantan, dan Sumatra.

Selain itu, sebagian sudah lanjut usia yang enggan untuk melakukan perekaman e-KTP, karena menganggap administrasi kependudukan itu tidak penting bagi mereka. Namun jumlah warga yang beralasan karena sudah berusia lanjut jumlahnya sangat minim.

"Umumnya mereka yang belum melakukan perekaman ini berasal dari wilayah pantura, seperti Kecamatan Pasean, Batumarmar,

Pakong. Selain karena ada di luar negeri kesadaran akan kepentingan e-KTP di wilayah itu masih kurang," katanya.

Alwi menjelaskan dari sekian wajib KTP yang sudah melakukan perekaman, tidak semuanya sudah menerima KTP elektronik mereka. Diakui penuntasan 100 persen program e-KTP di wilayahnya sangat sulit. Timnya telah melakukan penyisiran ke setiap desa, namun hasilnya masih banyak warga yang belum melakukan perakaman indentitas pribadi itu. Diperkirakan lebih dari 40 ribu warga yang e-KTP mereka masih dalam proses cetak dan belum dikirim ke Pamekasan.

Warga yang belum mendapat e-KTP itu tersebar di seluruh ke

camatan di Pamekasan. Jumlah terbanyak juga berada di wilayah pantura. Dikatakan Alwi, mulai tahun depan, proses pencetakan e-KTP akan dilakukan di masing-masing kabupaten dan kota,

sehingga prosesnya akan lebih cepat.

Namun ia belum menerima petunjuk teknis tentang hal tersebut, apakah mesin cetak kartu penduduk itu akan dibantu oleh pemerintah pusat, ataukah diadakan sendiri oleh daerah masing-masing. Pencetakan KTP untuk warga yang sudah melakukan perekaman, namun kartunya belum selesai, akan dicetak di daerah masing-masing.

"Tahun depan, kami akan memiliki otoritas untuk mencetak e-KTP sendiri. Selain ini akan mempermudah warga dalam pembuatannya, kartu yang belum selesai juga akan dicetak di sini," katanya. (oni/ muj/rah).

PAMEKASAN - Dinas Pertanian (Disperta) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menargetkan produksi padi tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 2012 lalu, produksi padi di Pamekasan mencapai 158. 195 ton gabah dengan luas lahan 24.263 hektare. Tahun ini ditarget mencapai 164.988 ton gabah dengan luas lahan yang sama.

Kabid Produksi dan Pangan Disperta Pamekasan, Slamet Budi Harsono menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan langkah strategis guna mewujudkan target itu. Salah satunya dengan membentuk sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu berupa laboratorium lapang (LL) di masing-masing kelompok tani.

Jumlah LL yang akan dibentuk 472 LL, yaitu 240 LL untuk padi lahan kering dan 232 LL untuk padi sawah. Penentuan LL ini berdasar letak geografis di Pamekasan dimana jumlah penghasil dari lahan kering mencapai 56 persen.

Sisanya berasal dari lahan sawah, yakni sebanyak 44 persen.

Kegiatan di masing-masing LL ini akan ditopang dengan penyediaan biaya operasional, masing-masing kelompok sebesar Rp 1 juta. Sehingga anggaran total yang dibutuhkan sebesar Rp 472 juta.

Dia menjelaskan program sekolah lapang berupa LL ini meru... Di masingpakan progmasing daerah ram tahunan tentu akan Dinas Pertanin yang bertujuan menghasilkan untuk meningrekomendasi katkan produkbudidaya padi tifitas padi berbeda,� sesuai dengan karakter lokasi Slamet Budi persawahan di masing-masing Harsono tempat. MelaKabid Produksi dan lui LL petani Pangan Disperta dapat belajar Pamekasan sendiri mengenai budidaya padi yang sesuai dengan kondisi alam di masing-masing daerah. �Jadi para petani ini dapat belajar cara mengatur jarak tanam, pemupukan maupun pengairan. Di masing-masing daerah tentu akan menghasilkan rekomendasi budidaya padi berbeda,� jelasnya.

Target peningkatan produksi pada tahun ini diyakini bisa terpenuhi, karena cuaca diprediksi menguntungkan petani padi. Prakiraan sementara musim hujan tahun ini akan berlangsung lebih lama dari musim kemarau, sehingga sangat menguntungkan karena petani bisa menanam padi lebih dari satu kali. Sementara curah hujan juga diprediksi normal.

Adapun roduktifitas padi di Pamekasan relatif merata di 13 kecamatan.

Namun sejumlah kecamatan seperti Proppo, Pademawu, Larangan, Galis, Pakong, dan Pamekasan menjadi lumbung penghasil padi.

Sementara itu, penanaman padi di sejumlah daerah di Pamekasan belum merata pada awal musim ini. Sebagian petani sudah menanam bibit padi dilahan yang sudah digarap dan sebagian baru menebar benih pada bedengan.

Petani yang mulai menanam padi umumnya yang berada di lahan sawah dan memiliki persediaan air. Sedangkan petani yang baru menebar benih merupakan petani yang terletak di lahan kering, yang merupakan wilayah tadah hujan. (uzi/rah)