e Paper Koran Madura 20 Januari 2015

SELASA

KPK Periksa Orang Dekat Fuad Amin

g Taneyan Lanjan hal A

KORAN MADURA

1

SELASA 20 JANUARI 2015 |0328-6770024 No. 0528 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Bob Sadino Meninggal Dunia JAKARTA-Pengusaha kawakan Bob Sadino meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, Senin sore (19/1).

Pengusaha yang di setiap kesempatan mengenakan celana pendek itu meninggal dunia pada usia 75 tahun. Sebelum tutup usia, Om Bob sapaan akrab Bob Sadino sempat dirawat di ruang ICU RS Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Kepergian pengusaha nyentrik yang akrab disapa Om Bob itu dibenarkan Humas Rumah Sakit Pondok Indah, Hesti Amriyani. Namun, pihak Rumah Sakit tidak dapat memberikan keterangan tanpa izin dari pihak keluarga almarhum Bob Sadino, “Keluarga menitipkan pesan mohon maaf atas kesalahan beliau dan terima kasih atas semua doa dan dukungan. Mengenai pertanyaan lainnya, mohon maaf pihak RS tidak berwenang untuk menjawab tanpa izin keluarga,” jelas Hestia.

Salah seorang kerabatnya, Zainal Abidin menyampaikan Om Bob mnnghembuskan napas terakhir sekitar pukul 17.55 WIB. “Karena Om Bob sudah sakit dua bulan ini,” katanya.

Menurutnya, Bob Sadino sudah menjalani perawatan di rumah sakit sekitar 2-3 minggu belakangan ini.

Penyakitnya terkait dengan usianya yang sudah lanjut. “Dia sudah tak sadar dan tidak bisa bicara, namun matanya sesekali masih terbuka,” ujar Zainal.

Ucapan belasungkawa mengalir dari berbagai tokoh nasional hingga artis. Wakil Presiden Jusuf Kalla lewat akun Twitter pribadinya mengucapkan belasungkawa. “Innalillahi Wa Innaillaihi Rojiun. Turut berbelasungkawa atas wafatnya H. Bob Sadino. “Semoga Khusnul Khotimah, dan Keluarga

diberi ketabahan,” ucap JK , Senin (19/1) Kepergian Bob Sadino juga dikabarkan oleh seorang pengusaha wanita Fahira Idris lewat akun Twitter. “Innalillahi...selamat jalan om Bob Sadino. Semoga khusnul khotimah...al fatihah,” tulisnya dalam akun @fahira idris.

Ucapan duka juga datang dari Sudjiwo Tejo melalui akun twitternya, @sudjiwotedjo. “Seniman nyentrik ini Selamat Jalan.

Sampai Jumpa Om Bob,” tulis dia.

Ucapan serupa disampaikan pengamat film, Yan Widjaja dalam akun twitternya, @yan_widjaya. “Innalillahi Wa’inailaihi Roji’un. Telah meninggal dunia Bob Sadino, Snin 19 Jan 2015, pkl. 17.30 wib, di RS Pondok Indah Jaksel.”

Untuk diketahui, Bob Sadino yang memiliki nama asli Bambang Mustari Sadino lahir di Lampung, 9 Maret 1939. Dia lahir dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan. Ia adalah anak bungsu dari lima bersaudara Kesuksesannya sebagai salah satu pengusaha nasional bermula dari usaha pangan dan peternakan.

Salah satu hasil kerja kerasnya adalah supermarket Kemchicks di kawasan Kemang Jakarta. Dia juga mendirikan pabrik sosis dan ham serta kebun sayur mayur dengan nama PT Kem Foods dan PT Kem Farms.

Rencananya, om Bob yang juga penulis buku “Monyet Saja Bisa Cari Uang” akan dimakamkan di Pemakaman Jeruk Purut Jakarta Selatan pada hari ini (Selasa 20/1).

Jasad Bob Sadino akan disemayamkan di rumah duka di kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan “Beliau akan dibawa ke rumah duka dan akan dimakamkan besok setelah Dzuhur. Beliau akan dimakamkan di samping istrinya yang wafat pada tahun lalu,” jelasnya. =GAM

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV

Fungsional

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Di Negeri ini mungkin tergolong sangat sering terjadi pertentangan keputusan atau perbedaan kepentingan antar lembaga negara. KPK misalnya, pernah bersitegang dengan Kepolisian. Mahkamah Agung berbeda persepsi jauh dengan Mahkmah Konstitusi; Kejaksaan dengan KPK, juga dengan Kepolisian. DPD saling mengklaim kewenangan dengan DPR dan entah apalagi. Yang paling aktual, aroma pertentangan dalam proses pencalonan Kapolri antara Presiden, DPR dan KPK yang memperlihatkan kemandegan komunikasi.

Dalam konteks ketatanegaraan, jika Presiden berbeda dengan DPR, wajar saja. Karena DPR memang sesuai struktur ketatanegaraan terpisah dan menjalankan fungsi sebagai pengawas pemerintahan. Katakanlah Presiden yang memang memiliki hak prerogatif menyodorkan seorang calon Kapolri kepada DPR. Lembaga legislatif kemudian mengkaji, meneliti, menguji kelayakan dari berbagai sisi. Bisa jadi DPR kemudian sebagai lembaga politik menganggap seorang calon Kapolri kurang pas secara politik atau katakanlah DPR menemukan rekam jejak buram sehingga tak diloloskan dalam uji kelayakan.

Ini wajar sejalan peran dan fungsi DPR. Jadi calon Kapolri dari Presiden bisa disetujui, bisa ditolak oleh DPR dengan berbagai alasan karena memang posisi DPR “ditakdirkan” berada pada sisi berbeda. Ini akan menjadi praktek ketatanegaraan biasa saja, tak akan menimbulkan kehebohan luar biasa. Mungkin saja ada “data” terlewati sehingga seorang Presiden “kecolongan” mencalonkan seseorang bermasalah. DPR di sini menjalankan fungsi pengawasannya. DPR di sini jika berfungsi optimal menjadi jaring pengaman.

Jika kesadaran Namun terasa aneh jika DPR fungsional dan tu- saat melaksanakan uji kelayagas berjalan baik, kan mengabaikan –bukan lagi semua lembaga informasi- keputusan hukum secara otomatis dari KPK terkait seorang Calon akan saling bers- Kapolri. Bagaimana mungkin sebuah lembaga pengawas inergi pemerintahan mengabaikan fakta-fakta hukum dari sebuah lembaga pelaksana proses pengawal hukum, yang diduga memiliki bukti-bukti pelanggaran hukum. Bukankah DPR dan KPK itu dua lembaga yang seharusnya bersinergi, saling bahu membahu. DPR mengawasi pemerintah, KPK menindaklanjuti secara hukum berbagai output pengawasan termasuk dari DPR. Ketika KPK memiliki bukti hukum apalagi disertai sebuah “keputusan hukum”, sebagai bentuk sinergitas DPR seharusnya menjadikan sebagai pertimbangan utama.

Sangat aneh jika lembaga pengawas justru mengabaikan fakta-fakta hukum dari lembaga yang memang bertugas menjalankan tindak lanjut dari sebuah pengawasan.

Bahwa KPK mungkin salah, di luar kewenangan DPR. Proses di pengadilan serta puncaknya Mahkamah Agung yang membuktikan kebenaran kerja KPK. Ada kejelasan antara fungsi pelaksana dan pengawasan serta yang menindaklanjuti hasil pengawasan melalui proses hukum. Termasuk di sini sangat jelas lembaga yang mengawasi proses hukum. Pelaksana pemerintahan yang dipimpin Presiden menjalankan tugas melayani rakyat; DPR mengawasi kerja pemerintahan. Sementara KPK normatifnya, menjadi pelaksana dari hasil pengawasan dalam bentuk memproses pelanggaran-pelanggaran hukum dari pelaksanaan pemerintahan. Apakah kerja KPK benar atau salah, pengadilanlah yang membuktikan.

Jika kesadaran fungsional dan tugas berjalan baik, semua lembaga secara otomatis akan saling bersinergi membawa bangsa ini menuju kehidupan lebih baik. Tak akan ada hiruk pikuk pertentangan, saling sikut antar lembaga. Sebaliknya jika kepentingan yang tak terucap dan yang tak tertulis lebih mengemuka, bukan hal luar biasa bila yang sederhana bisa berubah menjadi ruwet; yang jelas menjadi kabur atau abu-abu. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV

2

Jokowi Lantik 9 Anggota Wantimpres Dari Politisi hingga Kiai NU Siap Support Presiden JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk membantunya di pemerintahan.

Dari sembilan nama itu, enam diantaranya berasal dari politisi dan sisanya dari kalangan ekonomi sampai kiai NU. Kesembilan anggota Wantimpres tersebut adalah Abdul Malik Fadjar (tokoh Muhammadiyah), Ahmad Hasyim Muzadi (NU), Jan Darmadi (pengusaha), M. Yusuf Kartanegara (Pensiunan TNI), Rusdi Kirana (pengusaha), Sri Adiningsih (ekonom), Sidarto Danusubroto (mantan Ketua MPR-RI), Subagyo Hadi Siswoyo (pensiunan TNI), dan Suharso Monoarfa (mantan Menteri Perumahan Rakyat).

Surat Keputusan Presiden RI Nomor 6/P/2015 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dibacakan oleh Deputi Kementerian Sekretariat Negara Bidang Sumber Daya Manusia Cecep Setiawan, dan berlaku sejak Surat Keputusan ini dibacakan. Dalam SK Pengangkatan itu disebutkan, bahwa

kesembilan anggota Wantimpres ini akan menerima hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara.

Namun banyak yang mengeritik penunujukkan 9 anggota Watimpres ini karena sebagian besar merupakan anggota Tim Sukses Jokowi-JK. Hal ini membuktikan nuansa bagibagi kursi tidak terhindari.

Pengamat Politik LIPI Firman Noor mengatakan, penunjukan orang-orang tersebut membuktikan bahwa Jokowi tak bisa merealisasikan janji kampanyenya dulu.

Firman menilai, memang dalam bekerja dibutuhkan sosok yang cocok dari segi chemistry. Akan tetapi, lanjutnya, hal ini menunjukkan Jokowi tidak konsisten karena dulu berjanji tidak mau bagi-bagi kursi.

“Pada akhirnya memang siapapun itu butuh sekelompok orang yang secara chemistry cocok agar bisa langsung bekerja, dari sisi itu bisa dipahami, cuma di sisi lain menimbulkan kritik bahwa Jokowi jilat ludahnya sendiri karena mungkin terlalu bersemangat akhirnya dia butuh dukungan politik dari partai yang ada,”jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai keputusan memilih anggota Watimpres merupakan hak Presiden Jokowi. “Sah-sah saja.

Itu kan hak presiden mengangkat siapa saja yang dianggap bisa memberi nasehat dan pertimbangan,” ujarnya.

Bagi politikus dari Partai Gerindra ini, yang paling penting bukan siapa yang menjadi anggota Wantimpres. Melainkan rekam jejak dari masing-masing anggota, apakah memang layak untuk memberi pertimbangan kepada Presiden atas kebijakan yang akan pemerintah buat.

“Saya lihat mereka orang-orang yang mudah-mudahan bisa bijak dan loyal,” urainya.

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso mengaku tak ada masalah jika para anggota Wantimpres dari kalangan partai politik.

“Ya parpol kalau dia juga profesional latar belakangnya enggak apa-apa.

Pak Subagyo kan mantan Kasad, Pak Sidarto kan bekas Ketua MPR,” ujar Sutiyoso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1).

Apalagi, kata Bang Yos sapaan akrabnya ini, anggota Wantimpres dari partainya akan dinon-aktifkan keanggotaannya dari parpol. Sehingga, tidak mempengaruhi jabatannya sebagai dewan pertimbangan presiden. “Ya pasti. Begitu dilantik, saya non-aktifkan,” ujarnya. =GAM/ABD

ant/andika wahyu

PELANTIKAN WANTIMPRES. Presiden Joko Widodo (kanan) menyalami anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto (kedua kiri) seusai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/1).

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV SELASA 20 JANUARI 2015

No. 0528 | TAHUN IV

33

CALON KAPOLRI

Istana Desak KPK Perjelas Kasus BG JAKARTA-Pihak Istana meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memperjelas penanganan kasus yang melilit Komjen Budi Gunawan. Istana tak berharap penanganan kasus itu terkatung-katung dan menimbulkan ketidakpastian.

ant/akbar nugroho gumay

PEMBAHASAN PERPPU PILKADA. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah) disaksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (keempat kiri) dan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman (ketiga kanan), menandatangani draf final Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada dalam rapat kerja di Jakarta, Senin (19/1). Komisi II DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Revisi Perppu Pilkada Diyakini Tepat Waktu JAKARTA-Komisi II DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu Pilkada) menjadi undangundang (UU).

“Hari ini draf final telah disahkan, besok Selasa akan dibawa ke sidang paripurna,” kata Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman saat memimpin rapat di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin.

Menurut dia, setelah Perppu Pilkada disetujui, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah akan mempunyai landasan hukum yang kuat.

“Sekarang akan ada landasan hukum bagi penyelenggaraan pemilu pada setiap daerah,” ujarnya.

Namun, menurut dia, masih banyak aspek yang perlu direvisi, dan hampir semua fraksi telah menyampaikan saran revisi kepada Ketua Komisi II.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur pemilihan kepala daerah dan dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Oktober 2014, menjelang berakhir masa pemerintahannya.

Kedua Perppu itu diterbitkan menyusul disahkannya RUU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau pilkada secara tidak langsung pada 26 September 2014 yang ditolak secara luas oleh masyarakat.

Kedua Perppu tersebut akan menjadi UU apabila sudah disetujui paripurna DPR pada sidang besok, dan peraturan yang baru ini akan langsung efektif menggantikan UU lama jika sudah disahkan.

Mendagri Optimis Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis pengesahan Perppu Pilkada menjadi Undang-undang beserta dengan revisinya akan selesai tepat pada waktunya.

“Kami optimistis semua masalah Perppu Pilkada selesai tepat waktu, karena besok Selasa langsung disidangkan dalam sidang Paripurna,” kata Tjahjo Kumolo sete-

lah menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin sore.

Ia menjelaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung bisa memulai proses pemilu tanpa menunggu revisi.

“Demi mengejar waktu, KPU bisa langsung bekerja, nanti revisi masih bisa dibicarakan dan menyesuaikan,” kata Tjahjo.

Menurutnya, akan banyak pilihan untuk menjalankan Pilkada, periode 2015 bisa digabungkan dengan 2016, atau sebaliknya.

“Ada kemungkinan bisa mundur juga, bisa lebih cepat asalkan siap dengan banyaknya pejabat PLT yang sedikit lebih lama,” ujarnya.

Ia juga berpendapat pilihan lain KPU bisa fokus saja pada 204 pilkada yang ada di 2015 agar lebih efisien.

Sebelumnya, jumlah daerah pilkada 2015 hasil hitungan KPU berbeda dengan data milik Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. Hal itu disebabkan KPU belum menghitung jumlah daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran sejak 2012 hingga 2014.

Setelah dihitung total pada 2015 akan ada 204 pilkada serentak di Indonesia. =ANT/AFUT SYAFRIL

“Yang jelas jangan sampai menggantung orang terlalu lama.

Kita butuh kepastian ya, kepastian secepat-cepatnyalah,” ucap Menteri Sekretaris Negara, Pratikno di Komplek Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Seperti diketahui, KPK menetapkan Budi Gunawan satu hari sebelum proses fit and proper test yang bersangkutan di DPR. Pada prosesnya, DPR tetap menyetujui pencalonan Budi sebagai Kapolri.

Namun, karena jadi tersangka KPK, Presiden Jokowi menangguhkan pelantikan Budi.

Kata Pratikno, akan sangat baik jika KPK memperjelas penangan kasus Budi. “Itu juga bagus bagi semua pihak ya. Bagus bagi Pak BG sendiri juga bagus bagi pemerintah dan tentu saja kepastian hukum,” tandasny Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjianto berharap publik memberi tekanan ke KPK agar segera menuntaskan penanganan kasus Komjen Budi Gunawan. Sebab, hanya publik yang bisa mendorong KPK. “Presiden kemarin kan (menunda pelantikan Budi) dari publik menyatakan gini-gini.

Publik juga harus fair mendorong KPK untuk segera tuntaskan itu.

Kita berharap ada pressure dari masyarakat untuk KPK segera menuntaskan,” ucap Tedjo di Komplek Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Tedjo mengingatkan, saat pengumuman penetapan Budi sebagai tersangka, Ketua KPK Abraham Samad menyatakan sudah punya dua alat bukti kuat. Kalau benar punya, menurut dia, harusnya segera diproses agar jelas kelanjutannya. “Jangan diambangkanlah seperti pak SDA (Suryadharma Ali), Jero Wacik, Sutan Bhatoegana,” ucapnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV

Menteri ESDM Pecat 10 Pejabat Eselon II Kekosongan Jabatan Akan Diisi PLH JAKARTA-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mencopot 10 pejabat eselon II di Kementerian ESDM. Keputusan itu diambil lantaran kinerja tidak bagus.

“Di samping melantik empat yang baru, saya juga tanda tangani keputusan melepas jabatan 10 orang eselon II,” kata Sudirman, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/1).

Sudirman mengungkapkan, pencabutan jabatan tersebut bertujuan memberikan penyegaran dan rotasi di instansi yang dipimpinnya. “Pertimbangan (pencopotan) waktu masa jabatan, kinerja, integritas, perilaku.

Proses ini melalui tahapan proper appropriate,” ungkap Sudirman.

Diakuinya, beberapa anak buahnya

itu dipecat lantaran cacat integritas di masa lalu. Itu didasarkan pada laporan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. “Kalau yang bermasalah tidak diberhentikan, tidak adil bagi saya kalau tidak ambil tindakan,” urainya.

Sudirman meminta jajaran eselon II yang dicopot dari jabatannya dan tidak diberikan jabatan baru untuk tidak kecil hati. Sedangkan jabatan yang kosong akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). “Bagi rekan-rekan yang tidak duduk di struktural jangan anggap ini akhir dunia. Ini kesempatan untuk istirahat. (Seperti) jalan tol masuk rest area, bisa makan bisa ke toilet. Terima dengan positif karena saya tidak ada niat jelek,” tuturnya.

Namun ketika ditanyakan, nama 10 pejabat eselon II yang dicabut jabatannya, Sudirman enggan memberikan jawaban. “ Orang itu saya tidak hafal itu internal tidak dipublikasikan, bagaimana pun kawan itu harus kita jaga harga dirinya. Tujuannya pembinaan di kasih ruang khusus,” imbuhnya.

Selain mengganti 10 pejabat, Sudirman juga melantik empat orang pejabat baru di lingkungan Kementerian ESDM. Dua dari empat pejabat yang dilantik berasal dari luar Kementerian ESDM. Mereka adalah Yond Rizal dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan dan Asi Situmorang dari BPKP. Yond Rizal kini menjabat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekertariat Jenderal Kementerian ESDM. Asi Situmorang menjadi Inspektur V Inspektorart Jenderal Kementerian ESDM. Sedangkan dua pejabat berikutnya dari Kementerian ESDM. Mereka adalah Sujatmiko yang menjabat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara serta Indriyati sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (KEBTKE) Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM. =GAM

ant/yusran uccang

KUTUK PEMBUAT KARIKATUR NABI. Pengunjukrasa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Makassar berunjukrasa di bawah jembatan layang Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (19/1). Dalam aksinya, mereka mengutuk pembuat karikatur Nabi Muhammad di surat kabar Charlie Hebdo Prancis karena dianggap sebagai bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam.

TENAGA KERJA

Empat TKI Terancam Hukuman Mati di Singapura BATAM- Sebanyak empat orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Singapura terancam hukuman mati oleh pengadilan setempat karena terlibat kasus pembunuhan dan narkotika obatobatan terlarang.

“Saat ini KBRI Singapura masih menangani empat kasus dengan ancaman hukuman mati, yaitu tiga kasus pembunuhan yang dilakukan oleh PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) dan satu kasus narkoba,” kata Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler Kedutaan Besar RI untuk Singapura Sukmo Yuwono dalam rilis yang diterima Antara di Batam, Senin.

Seluruh kasus dengan ancaman pembunuhan itu sudah ditangani KBRI dengan menyewa pengacara setempat.

Berdasarkan catatan KBRI, sejak 2009 KBRI Singapura telah berhasil membebaskan 11 WNI yang terancam hukum mati menjadi hukuman seumur hidup, 20 tahun ataupun 10 tahun, bahkan ada yang dihukum lima tahun penjara.

Sementara itu, KBRI untuk Singapura juga mencatat 362 orang WNI tengah menjalani hukuman dari berbagai kasus kriminal di Singapura.

KBRI terus memberikan perhatian kepada seluruh WNI yang tengah menjalani hukuman dengan menjenguk di tahanan.

“Selama 2014, KBRI Singapura telah melakukan kunjungan rutin ke penjara sebanyak 16 kali,” kata dia.

Selain masalah kasus kriminal, KBRI Singapura juga membantu berbagai perlindungan dan pelayanan kepada warga Indonesia yang berada Singapura.

KBRI Singapura mengklaim pada 2014 telah mencapai performa baik dalam memberikan perlindungan dan pelayanan warga.

Sukmo mengatakan selama 2014 KBRI Singapura telah memberikan legalisasi perpanjangan Kontrak Kerja bagi PLRT yang bekerja di Singapura sebanyak 15.300 dengan gaji minimum per September 2014 adalah sebesar 500 dolar Singapura.

“Jumlah kasus TKI yang berhasil diselesaikan selama 2014 adalah sebanyak 1.285 kasus, dengan berhasil mengurus pembayaran gaji PLRT Indonesia sebesar 227.329 dolar Singapura.

Pada tahun 2014, KBRI Singapura juga berhasil membantu proses klaim asuransi TKI dan Anak Buah Kapal 1.169.063 dolar Singapura dan telah diserahkan secara langsung ke para ahli waris.

Duta Besar Andri Hadi menyampaikan pelayanan publik di KBRI Singapura merupakan prioritas tugas dan tanggungjawabnya sebagai Duta Besar, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden dan Menteri Luar Negeri “negara harus hadir” dalam mememberikan setiap pelayanan dan perlindungan WNI di wilayah akreditasi Singapura. =ANT/JANNATIN

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi

KORAN MADURA

SELASA 20 JANUARI 2015 SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV No. 0528 | TAHUN IV

55

SISTEM LAYANAN TERPADU

Presiden Segera Resmikan PTSP

JAKARTA-Presiden Joko Widodo direncanakan akan meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nasional bidang penanaman modal pada akhir Januari 2015. Sistem baru ini diharapkan mempercepat perizinan penanaman modal di Indonesia.

ant/puspa perwitasari

MIGRASI PENGGUNA ELPIJI. Pekerja menata tabung elpiji di salah satu agen gas, di Jakarta, Senin (19/1). Agen dan penjual elpiji berharap kebijakan pemerintah menurunkan harga elpiji 12 kilogram menjadi Rp 129.000 dapat mendorong masyarakat yang sebelumnya bermigrasi menggunakan ke gas elpiji tiga kilogram kembali menggunakan elpiji 12 kg.

Harga Minyak Dunia Anjlok hingga 50 Dolar per Barel Pemerintah Untung Rp 200 Triliun JAKARTA-Tren penurunan harga minyak dunia yang kini berada di bawah USD 50 per barel, memberi manfaat dan keuntungan untuk Indonesia. Dari kondisi itu, pemerintah bisa mengantongi uang lebih dari Rp 200 triliun.

“Kita kan masih negara nett importir minyak, penurunan harga ini kita dapat manfaat lebih dari Rp 200 triliun. Ini penghematan,” ucap Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardodjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1).

Namun, pemerintah harus pandai-pandai mengelola uang hasil dari penghema-

tan itu. Jangan sampai anggaran itu justru terbuang sia-sia untuk hal yang tidak bermanfaat bagi perekonomian. “Ini tantangan dalam APBN-P 2015, relokasi penghematan anggaran. Pengelolaan subsidi harus lebih baik digunakan untuk hal produktif seperti membangun infrastruktur,” katanya.

Namun di sisi lain, turunnya harga minyak dunia membawa dampak buruk. Harga komoditas dunia ikut turun dan berimbas pada lesunya kinerja ekspor Indonesia.

“Kita sama-sama tahu perkembangan harga minyak juga membuat harga komoditi melemah,” imbuhnya.

Secara terpisah, Founder ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, turunnya harga minyak secara fiskal masih menguntungkan Indonesia karena subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dikucurkan pemerintah semakin berkurang.

Keuntungan bertambah besar karena pemerintah telah menerapkan subsidi tetap

sehingga dana subsidi BBM yang bisa dihemat pemerintah sekitar Rp 200 triliun APBN. Namun di sisi lain, penerimaan negara dari sektor minyak dan gas (migas) bakal merosot hingga 60 persen atau sekitar Rp 175 triliun karena turunnya harga jual minyak yang diproduksi Indonesia. “Sehingga secara total akhirnya masih positif bagi Indonesia dengan turunnya harga minyak yaitu sekitar Rp 25 triliun,” katanya.

Hal lain yang perlu diwaspadai pemerintah yaitu turunnya harga komoditas bahan mentah lainnya seperti batu bara dan mineral yang menjadi andalan ekspor Indonesia. “Karena harga minyak ini dalam konteks perekonomian dunia jadi acuan komoditas lain seperti batu bara. Itu (turunnya harga komoditas lain) belum dihitung berapa dampaknya ke APBN kita,” ungkap dia. =GAM

“Pak Jokowi akan meresmikan PTSP di minggu keempat bulan ini. Hari ini kami akan mendengar pemaparan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) soal persiapannya,” kata Menteri Kordinator Perekonomian Sofyan Djalil usai mendampingi Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (19/1).

Dengan berlakunya PTSP secara nasional, Presiden Jokowi mengharapkan pengurusan izin pembangunan infrastruktur, seperti pembangkit listrik, hanya butuh waktu tiga bulan.

Sebagaimana diketahui, pada 15 Desember 2014, BKPM telah meluncurkan Layanan Penerbitan Perizinan Penanaman Modal Secara online, untuk memudahkan investor mengakses layanan perizinan di PTSP-BKPM. Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan layanan online untuk penerbitan perizinan di BKPM ini, merupakan persiapan BKPM sebagai pelaksana penyelenggara PTSP seperti yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi.

“Mulai tanggal 15 Desember 2014 seluruh perizinan yang diterbitkan BKPM dapat dilakukan pengajuannya secara online, sehingga tidak ada layanan tatap muka. Investor dapat mengajukan permohonan dari kantor masing – masing, tidak perlu datang ke sini (BKPM), dan dapat memonitor proses penerbitan perizinan yang dimohonkan via online tracking system,” jelasnya.

Dia mengatakan, layanan penerbitan perizinan online ini merupakan bagian dari upaya membuat iklim investasi Indonesia menjadi lebih baik. “Layanan perizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi akan meningkatkan daya saing investasi Indonesia, karena mengefisienkan proses perizinan menjadi lebih mudah dan ringkas,” imbuhnya.=GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV

PENYESUAIAN TARIF ANGKOT Puluhan angkutan umum (angkot) menunggu penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Senin (19/1). Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan meminta tarif angkutan umum (angkot) turun minimal 5 persen, seiring penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Senin, 19 Januari 2015. ant/zabur karuru

35 BUMN Mendapat Suntikan PMN Rp 48,01 T JAKARTA-Pemerintahan meminta restu DPR untuk memuluskan rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 48,01 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.

Anggaran fantastis ini rencananya disuntikkan untuk 35 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “PMN yang akan dialokasikan terdiri atas Rp46,08 triliun dalam bentuk tunai, dan PMN non tunai sebesar Rp1,21 triliun. Jumlah tersebut di luar PMN untuk PT PAL senilai Rp 1,5 triliun yang telah ditetapkan UU di dalam APBN 2015,,” tegas Menteri BUMN, Rini Soemarno saat Rapat Kerja dengan Komisi VI, Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/15).

Raker perdana tersebut dipimpin Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir yang dihadiri direksi perwakilan dari 38 BUMN. PMN tertuang dalam Surat Nomor: S-22/ MBU/01/2015 tanggal 12 Januari.

Rini menjelaskan, usulan perubahan anggaran tambahan PMN pada 35 peru-

sahaan tersebut didasari perubahan paradigma bahwa BUMN berperan dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional yang semula difokuskan pada sisi penerimaan pendapatan negara (dividen dan pajak), juga dioptimalkan perannya sebagai agen pembangunan. “Dengan belanja modal APBN terkait dengan usaha BUMN diharapkan perusahaan dapat melakukan leverage sehingga kegiatan investasi yang dilakukan BUMN dapat lebih besar daripada dana PMN tersebut,” katanya.

Dia menyebut, di antara 35 perusahaan pelat merah yang akan mengantungi dana segar pemerintah adalah BUMN Pertanian, Infrastruktur, Perbankan, Transportasi dan sebagainya.

Sebagai contoh, jelasnya, dalam rangka pemerataan ekonomi dan mempercepat konektivitas darat di seluruh Indonesia, pemerintah akan membangun ruas jalan tol. Pemerintah sudah menunjuk PT Hutama Karya (Persero) guna mewujudkan program tersebut. “Hutama Karya ditugaskan untuk membangun jalan tol Trans Sumatera sehingga sepantasnya mendapat PMN,” ujarnya.

Di samping itu, jelasnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan

mengembangkan jalur kereta api Trans Sumatera. Ada dukungan dari PT Kereta Api Indonesia untuk menyediakan lokomotif, kereta penumpang, kereta barang dan lainnya. Dan KAI akan diberikan PMN tahun ini. “BUMN lain, PT Angkasa Pura II juga perlu tambahan PMN untuk meningkatkan kapasitas Bandara Soekarno Hatta. PMN ini digunakan untuk membangun runway ketiga, lantaran butuh dana pembebasan lahan,” terangnya.

BUMN Strategis, kata Rini, perlu memperoleh kucuran dana PMN untuk PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia. Termasuk untuk mendukung program Jokowi dalam merealisasikan kedaulatan pangan di Indonesia. “PMN juga diberikan untuk Perum Bulog, PT Perkebunan Nusantara, Sang Hyang Seri, PT Pertani, Perikanan Nusantara, dan Perum Perikanan Indonesia,” jelasnya.

Sementara untuk BUMN go public, tambah Rini, skema PMN dari pemerintah akan menyerap penerbitan saham baru (rights issue) dari empat perusahaan pelat merah terbuka. Yakni, PT Waskita Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Bank Mandiri Tbk dan PT Aneka Tambang Tbk =GAM

Diusulkan 35 BUMN Menerima PMN 2015 NO PERUSAHAAN

NILAI DANA

1. PT Angkasa Pura II Rp3 T 2. PT ASDP Indonesia Ferry Rp 1 T 3. PT Pelni Persero Rp 500 M 4. PT Djakarta Lloyd Rp 350 M 5. PT Hutama Karya Rp 3,6 T 6. Perum Perumnas Rp 2 T 7. PT Waskita Karya Rp 3,5 T 8. PT Adhi Karya Rp 1,4 T 9. PT PTPN III Rp 3,150 T 10. PT PTPN VII Rp 17,5 M 11. PT PTPN IX Rp 100 M 12. PT PTPN X Rp 97,5 M 13. PT PTPN XI Rp 65 M 14. PT PTPN XII Rp 75 M 15. PT PNM Rp 1 T 16. PT Garam Rp 300 M 17. PT RNI Rp 280 N 18. Perum Bulog Rp 3 T 19. PT Pertani Rp 470 M 20. PT SHS Rp 400 M 21. PT Perikanan Nusantara Rp 200 M 22. Perum Perikanan Nusantara Rp 300 M 23. PT Dirgantara Indonesia Rp 400 M 24. PT Dok Perkapalan Surabaya Rp 200 M 25. PT Dok Kodja Bahari Rp 900 M 26. PT IKI Rp 200 M 27. PT Aneka Tambang Tbk Rp7 T 28. PT Pindad Rp 700 M 29. PT KAI Rp 2,750 T 30. PT PPA Rp 2 T 31. PT Pengembangan Pariwisata Rp 250 M 32. PT Bank Mandiri Tbk Rp 5,6 T 33. PT Pelindo IV Rp 2 T 34. PT Krakatau Steel Tbk Rp 956 M 35. PT BPUI Rp 250 M

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 77

KORAN MADURA

SELASA 20 JANUARI 2015 SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528|IVTAHUN IV No. 0528 | TAHUN

DEMAM BERDARAH

Satu Warga Magetan Meninggal MAGETAN - Seorang warga Kabupaten Magetan, Jawa Timur, meninggal dunia akibat terkena penyakit demam berdarah (DB) pada awal 2015.

Korban meninggal adalah SA, siswa sekolah dasar di Desa Pingkuk, Kecamatan Bendo, Magetan.

Korban meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun.

"Penyakit demam berdarah banyak menjangkit saat musim hujan seperti sekarang. Dinkes Magetan sudah melakukan fogging, namun masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya," ujar Kepala Dinas Kesehatan Magetan, Harry Susanto, kepada wartawan, Senin (19/1).

Menurut dia, jumlah pasien demam berdarah di wilayah Magetan terus bertambah. Sejak tanggal 1 hingga 19 Januari 2015, sudah ada 22 orang yang terserang penyakit demam berdarah.

Dari 22 kasus demam berdarah tersebut, satu pasien di antaranya meninggal dunia. Kasus tersebut meningkat dibanding periode yang sama di awal tahun 2014 yang hanya tujuh orang penderita. Bahkan Dinas Kesehatan Magetan mencatat lima desa/ kelurahan di wilayahnya tergolong endemis demam berdarah.

Kelima desa tersebut adalah, Keluharan Magetan, Kelurahan Selosari, dan Kelurahan Tawanganom di Kecamatan Magetan Kota. Sedangkan sisanya adalah Kelurahan Maospati di Kecamatan Maospati, dan Desa Stren, Kecamatan Bendo.

Sementara, jumlah penderita demam berdarah di Magetan selama tahun 2014 terpantau sebanyak 76 orang yang tersebar di 18 kecamatan yang ada.

Guna mencegah serangan demam berdarah yang lebih luas, pihaknya terus berupaya melakukan penyuluhan dan kampanye pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui puskesmas atau Forum Kabupaten Sehat.

"Pemberantasan saramg nyamuk sangat penting untuk memutus siklus hidup nyamuk pembawa penyakit demam berdarah. PSN dilakukan dengan 3 M, menguras, menutup, dan mengubur tempat-tempat penampungan air yang tidak terpakai," kata Harry. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant/adhitya hendra

GROUND BREAKING PERTAMINA GAS PORONG - GRATI. Presdir PT Pertamina Gas (Pertagas), Hendra Jaya (dua kiri) melakukan Field Joint Coating saat digelar Ground Breaking Ceremony, Pipa Gas Pertamina Porong - Grati, di Desa Plinggisan, Kraton, Pasuruan, Jatim, Senin (19/1). PT Pertamina Gas (Pertagas) melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pipa gas, dengan pemasangan pipa sepanjang 56 KM, yang dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan gas bagi pembangkit PLN, serta menyediakan “future connection�, untuk memberi peluang bagi industri di sepanjang jalur pipa tersebut untuk menggunakan gas dan memberi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap gas.

Gerindra Bantah Raker Tak Dihadiri 23 PAC SURABAYA - Pengurus DPC Partai Gerindra Kota Surabaya membantah rapat kerja (raker) yang digelar pada Minggu (18/1) tidak dihadiri 23 pimpinan anak cabang (PAC) sebagaimana pemberitaan sebelumnya.

Ketua PAC Lakarsantri, Tarno mengatakan, dalam raker itu, dari 31 PAC hanya tujuh yang tidak hadir sehingga klaim jika 23 PAC boikot dan tidak hadir dalam raker, itu tidak benar adanya.

Ia menduga hanya klaim yang dilontarkan kubu yang tidak sepakat dengan kepemimpinan Ketua DPC Gerindra Surabaya BF Sutadi.

"Mayoritas PAC itu hadir semua. Kalau ada yang mengatakan 23 PAC boikot dan tidak hadir dalam raker, itu hanya klaim saja.

Saya menduga ini ada yang menggerakkan," katanya, Senin (19/1).

Dari tujuh pengurus PAC yang tidak hadir tersebut, di antaranya, Pakal, Krembangan dan Kenjeran. "Itupun tidak semua pengurus ditubuh PAC itu

boikot. Misalnya di PAC Krembangan. Sekretaris PAC tersebut yang bernama Nur Hadi, hadir dalam raker," katanya.

Dia menambahkan, sebenarnya raker partai ini adalah kebutuhan organisasi untuk menyusun program kerja dalam setahun ini. Jika ada pengurus PAC yang menghalangi, maka hal itu dianggap sebagai upaya untuk memecah belah kesolidan partai.

Menurut dia, raker ini sudah diatur dalam AD/ART partai.

Meski modelnya berbeda dengan partai yang lain, tapi pada prinsipnya, raker ini untuk kebesaran partai.

"Jadi keliru ketika ada yang menganggap raker tidak penting.

Apalagi dalam waktu dekat ada momentum pemilihan kepala daerah. Jika ada yang memper-

soalkan keabsahan BF Sutadi ikut raker itu keliru. Sutadi tetap sah ikut raker karena belum ada keputusan dari DPP," ujarnya.

Hal itu dibenarkan oleh ketua Panitia Raker DPC Partai Gerindra Surabaya, AH Thony. Menurut dia, berdasarkan absensi, semua pengurus PAC di 31 kecamatan hadir.

Bahkan, para undangan seperti komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Nur Samsi dan Ghufron serta Kepala Bakesbang Linmas Surabaya, Sumarno, juga hadir.

Kehadiran mereka untuk menyampaikan materi untuk salah satu sesi. "KPU dan Bakesbang Linmas memberikan materi soal penggunaan dana bantuan politik (banpol) dan mekanisme pemilihan kepala daerah 2015," katanya.

Thony juga menyatakan, dirinya yang ditunjuk sebagai ketua raker juga tidak menyalahi aturan. Hal ini dikarenakan penunjukan itu diputuskan dalam rapat pengurus harian DPC Partai Gerindra Surabaya pada

Minggu (5/1) lalu.

"Saya ini bingung, dalam rapat itu bendahara DPC Gerindra Surabaya (Aden Dharmawan) yang menunjuk saya sebagai ketua panitia raker. Tapi sekarang kok dihambat dengan tidak hadir dalam raker. Anehnya lagi, dia mengaku tidak datang ke raker dengan alasan tidak ada undangan. Baik lisan maupun tulisan," katanya.

Ketua PAC Kecamatan Krembangan, Joko Santoso sebelumnya mengklaim ada sebanyak 23 PAC yang menolak hadir dalam raker. Dia menilai, Ketua DPC Partai Gerindra, BF Sutadi tidak layak ikut raker lantaran sudah mengajukan pengunduran diri.

Ketika raker ini tetap digelar, maka agenda itu tidak sah karena dihadiri oleh orang yang sudah tidak punya kapasitas apapun di partai. "Seharusnya, raker itu digelar ketika sudah ada ketua DPC definitif. Saat ini kan masih belum ada. Pengajuan pengunduran diri Sutadi masih diproses di DPP," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528| TAHUN IV

ant/fikri yusuf

PASCA PENURUNAN HARGA

Sejumlah SPBU Kehabisan BBM JEMBER - Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, kehabisan stok bahan bakar minyak jenis premium, solar, dan pertamax pada hari pertama pemberlakukan tarif baru, Senin (19/1).

Pantauan di lapangan, SPBU Jalan Mastrip, SPBU Jalan Ahmad Yani, SPBU Kalisat, dan beberapa SPBU di kecamatan memberikan tulisan BBM habis baik premium, solar, dan pertamax.

Supervisor SPBU Jalan Ahmad Yani, Nurul Erfiani mengatakan permintaan BBM meningkat tajam menjelang penurunan harga BBM baik premium, solar, dan pertamax.

"Saya heran antrean cukup panjang di SPBU hingga stok SPBU kami habis pada Minggu (18/1), padahal harga BBM mau turun," tuturnya.

Sejak Senin pagi, SPBU Jalan Ahmad Yani tidak melayani pembelian premium karena stoknya habis, sedangkan pertamax dan solar habis pada Senin pagi.

"Alhamdulillah pasokan premium sebanyak 24 kilo liter sudah datang sekitar pukul 13.00 WIB, sehingga satu jam ke depan bisa melayani konsumen," ucapnya.

Meski petugas SPBU sudah memasang tulisan premium, pertamax, dan solar habis, puluhan kendaraan roda dua dan sejumlah kendaraan roda empat, serta angkutan kota tetap mengantre di SPBU. Sementara di SPBU Jalan Gajahmada terlihat antrean cukup panjang, bahkan antrean tersebut meluber hingga jalan raya dan sedikit mengganggu arus lalu lintas di jalan setempat.

"Antrean cukup panjang di SPBU Jalan Gajahmada karena sejumlah SPBU lain kehabisan stok BBM, sehingga warga menyerbu di SPBU kami," kata petugas SPBU Jalan Gajahmada Junaida.

Menurut dia, antrean cukup panjang di sepanjang SPBU hingga meluber ke Jalan Gajahmada terjadi sejak Minggu (18/1) malam hingga Senin siang. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ANTRE BBM PREMIUM. Sejumlah pengendara antre membeli BBM jenis Premiun di SPBU Jalan Diponegoro, Kota Madiun, Jatim, Senin (19/1). Sebagian besar pengendara mengaku sengaja menunggu mengisi BBM saat harga premiun turun menjadi Rp 6.600 per liter sehingga mengakibatkan antrean panjang warga di sejumlah SPBU di wilayah Madiun.

Warga Kecewa Banyak SPBU Tutup MADIUN - Sejumlah warga Kota dan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, merasa kecewa karena banyak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah setempat yang tutup pascapenurunan harga BBM per tanggal 19 Januari 2015.

Salah satu warga Madiun, Kartiko, mengatakan, pihaknya sudah mencari lima hingga enam SPBU di Kota Madiun, namun semuanya tutup.

"Saya sudah berputar-putar untuk mencari SPBU yang buka, namun hampir semuanya tutup.

Kalaupun buka, hanya melayani penjualan solar, bukan premium ataupun pertamax," ujar dia kepada wartawan.

Menurutnya, warga merasa rugi akibat banyaknya SPBU yang tutup. Sebab, waktu untuk bekerja habis digunakan berputar-putar mencari SPBU yang buka.

Saat menemukan ada SPBU yang memiliki stok premium, langsung diserbu oleh konsumen. Akibatnya, antrean panjang kendaraan roda dua, roda empat, hingga truk terjadi di SPBU tersebut, seperti di SPBU Jalan Diponegoro, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.

Warga menilai, tutupnya SPBU ataupun antrean panjang di SPBU tersebut imbas dari penurunan harga BBM yang mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2015 sesuai instruksi dari pemerintah.

Di mana harga premium turun dari Rp 7.600 menjadi Rp 6.700 per

liter, serta solar turun dari harga Rp7.250 menjadi Rp 6.400 per liter.

Sales Eksekutif Fuel Retail Marketing Region V PT Pertamina Madiun, Anditya Anwar, menduga banyaknya SPBU yang tutup di wilayah Madiun tersebut akibat perilaku pengelola SPBU yang tidak mau merugi.

Untuk itu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan para pengelola SPBU agar segera membuka kembali SPBU-nya. Stok yang ada di SPBU saat ini merupakan pengiriman sebelum harga BBM ditetapkan turun.

Sedangkan pengiriman atau order setelah harga BBM turun baru dilakukan pada Senin (19/1) siang. Diharapkan, setelah pengiriman tersebut kondisi kembali normal mulai sore ataupun malam hari nanti. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528| TAHUN IV

Dewan Nilai Pengelolaan Pedestrian Kurang Optimal SURABAYA - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menilai pengelolaan pedestrian (jalur bagi pejalan kaki) di Kota Pahlawan yang dilakukan pemerintah kota setempat kurang optimal.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey, mengatakan untuk membangun pedestrian itu jauh lebih mudah dari pada menjaga dan merawatnya, sehingga pihaknya meminta ketegasan SKPD terkait agar kawasan pendestrian berfungsi sebagai mana mestinya yakni untuk area pejalan kaki, bukan yang lain.

"Jika ada yang melanggar harus diberikan sanksi tegas," katanya (19/1).

Di samping untuk kenyaman para pejalan kaki, lanjut dia, kawasan pendestrian menggambarkan wajah kota Surabaya. Jika melihat pendestrian di Kota Sura-

baya, pihaknya menilai sudah terbangun secara merata di hampir seluruh sudut kota, utamanya di jalan jalan protokol.

Hanya saja pembangunan pedestrian tidak dibarengi dengan perhatian lebih soal pemeliharaan dan penjagaan fungsinya, sehingga kini masih banyak ditemui kawasan pendestrian yang berubah menjadi kawasan PKL dan parker ilegal.

Seperti yang terlihat pendestrian di Jl. Gayungsari yang masih tampak banyak sejumlah mobil pribadi yang parkir. Tidak hanya itu, hal sama juga masih terjadi di pendestrain Jl. Em-

bong Malang yang kini mulai banyak rombong PKL berjejer beserta sepeda motor yang terparkir dengan jumlah mencapai ratusan.

Ia mengaku sangat menyayangkan dengan kondisi ini, karena untuk membangun pendestrian diperluakan biaya yang tidak sedikit demi penataan keindahan wajah kota dan memberikan kenyamanan kepada kaum pejalan kaki.

"Kesadaran masyarakat kita masih sedikit soal manfaat dan fungsi pendestrian yang terlihat luas, bersih, nyaman bahkan menjadikan kota ini indah. Itu semuan di bangun dengan dana rakyat, sudah seharusnya kita semua turut menjaga keberadaanya," katanya.

Awey mengatakan jika jumlah pejalan kaki memang belum

banyak, tetapi bukan berarti pendestrian bisa di fungsikan untuk PKL dan parkir kendaraan pribadi. Apalagi yang terparkir justru mobil-mobil milik kalangan menengah ke atas yang tentu sangat mengerti fungsi sebenarnya.

"Saya minta SKPD Pemkot Surabaya terkait bisa secara tegas menertibkan kejadian ini sejak dini, sebelum pendestrian benarbenar beralih fungsi," katanya.

Ia mendukung langkah aparat Dishub Surabaya terkait untuk mulai memberlakukan sangsi tegas seperti menggembosi ban roda, diderek, mengunci ban atau dikenakan sanksi denda yang nilainya besar, karena penegasan dari awal dianggap penting agar masyarakat terbiasa berlaku tertib. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

HARGA BBM

Soekarwo Akui Mendapat Keluhan SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengakui pihaknya mendapat keluhan dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) provinsi setempat atas kebijakan Pemerintah Pusat terkait harga bahan bakar minyak (BBM).

"Beberapa hari lalu saya mendapat keluhan ISEI karena mereka kesulitan membuat rencana bisnis, akibat ketidakpastian harga BBM yang naik, kemudian dua kali turun," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin (19/1).

Menurut gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut, kenaikan BBM memang tidak terlalu signifikan dalam nilai produksi sebuah industri, karena hanya berdampak pada komponen distribusi barang (transportasi) yang berkisar antara 7-10 persen dari totalnya.

Sebaliknya, lanjut dia, yang menjadi masalah besar akibat ketidakstabilan harga BBM, yakni harga pasar kebutuhan pokok sehari-hari.

"Alasannya, setiap ada nilai tambah pasti diikuti kenaikan harga pasar. Tapi ketika nilai tambah itu turun justru harga pasar sulit mengikuti karena itu dianggap keuntungan pedagang," tuturnya.

Mantan Sekdaprov Jatim

tersebut memisalkan, ketika harga BBM naik maka semua harga kebutuhan pokok di pasar juga ikut naik, namun ketika kembali turun justru pasar tak mau mengikutinya.

"Inilah yang dikeluhkan ISEI, sehingga mereka kesulitan dalam menyusun rencana bisnis," ucap birokrat yang juga politisi tersebut.

Kekhawatiran pelaku bisnis di Jatim, kata dia, semakin besar karena pada April biasanya digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). "Kalau setiap bulan harga BBM naik turun itu akan membuat sulit industri. Karena itu Pemerintah Pusat perlu kiranya membuat patokan harga batas atas dan batas bawah," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Jatim berharap Kementerian Perhubungan segera menyiapkan perubahan tarif angkutan umum, khususnya angkutan antarkota antarprovinsi, setelah harga BBM turun mulai Senin hari ini.

"Jangan hanya mengatur kenaikan tarif, tapi juga harus bisa menurunkan tarif angkutan umum, sebab salah satu komponen dasar kenaikan dan penurunan tarif adalah harga BBM," tukasnya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

ant/syaiful arif

STOK BBM DI SPBU JOMBANG KOSONG. Pembeli menggunakan mobil patroli mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar menggunakan jerigen di salah satu SPBU di Jombang, Jawa Timur, Senin (19/1).

Sejumlah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Jombang mengalami kekosongan stok. Pengelola SPBU sengaja mengulur pemesanan BBM ke Pertamina dengan alasan menunggu penyesuaian harga per hari ini. Harga premium diturunkan menjadi Rp 6.600 per liter dan solar turun jadi Rp 6.400 per liter.

9

KRIMINAL

Perusak Kantor Perhutani Ditangkap TULUNGAGUNG - Jajaran Kepolisian Resor Tulungagung, Jawa Timur menangkap lagi dua aktor perusakan kantor KPH Perhutani Panggungkalak, saat terjadinya pengerahan massa pembebasan seorang tahanan kasus pembalakkan di Mapolsek Pucanglaban, Senin (6/1).

"Dengan tertangkapnya dua pelaku perusakan ini, total sudah ada delapan orang yang sudah kami tahan atas tindak pidana perusakan gembok tahanan mapolsek maupun kantor Perhutani Panggungkalak," terang Kasubbag Humas Polres Tulungagung, AKP Hartoyo di Tulungagung, Senin (19/1).

Kedua pelaku dimaksud, masing-masing adalah Saiful Efendi (28), warga Desa Kalindawe dan Supendi (23) warga Desa/Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.

Keduanya ditangkap karena terbukti melakukan pengrusakan kaca jendela kantor perhutani pada insiden (6/1).

"Berdasarkan hasil dari penyidikan terhadap kedua pelaku, mereka mengakui ikut serta dalam insiden perusakan kantor perhutani tersebut," papar Hartoyo, membacakan kesimpulan hasil pemeriksaan awam tim penyidik Satreskrim Polres Tulungagung.

Supendi mengakui jika dia pada waktu itu hanya satu kali melempar kaca jendela kantor perhutani dengan menggunakan patahan batu paving.

Sementara, Saiful mengakui jika dirinya ikut serta dalam perusakan tersebut.

Saiful mengatakan, dirinya ikut memecah kaca jendela dengan mengunakan kayu yang didapatkan dari sekitar lokasi kejadian.

"Berdasrkan hasil dari penyidikan kedua pelaku mengakui semua perbuatannya. Keduanya dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara," tegasnya.

Supendi berdalih jika dia sebenarnya hanya ikut-ikutan sekelompok orang yang berkumpul di mapolsek pada waktu itu. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528| TAHUN IV

BENGAWAN SOLO

Bojonegoro Persiapkan Dapur Umum di 16 Lokasi

ant/suryanto

DUA JENASAH PESAWAT AIRASIA. Sejumlah petugas SAR gabungan membawa peti jenazah korban pesawat AirAsia QZ8501 yang tiba di Lanudal Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (19/1). Sebanyak dua jenazah dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim DVI Polri.

RS Bhayangkara Kembali Terima 2 Jenazah AirAsia SURABAYA - Rumah Sakit Bhayangkara, Polda Jatim, kembali menerima dua jenazah kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501 yang diterbangkan dari Kalimantan Selatan, ke Lanud Base Ops Juanda di Surabaya.

"Dengan tibanya dua jenazah, maka RS Bhayangkara telah menerima 53 jenazah, yakni 45 jenazah teridentifikasi dan delapan jenazah masih dilakukan rekonsiliasi," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Surabaya, Senin (19/1).

Sementara itu, Ketua Tim DVI RS Bhayangkara Polda Jatim Kombes Polisi dr Budiyono mengatakan proses identifikasi jenazah yang masih berada di rumah sakit mengalami kesulitan disebabkan minimnya data yang dimiliki.

"Data "ante mortem" dan "post mortem" belum lengkap, sehingga proses identifikasi belum bisa dilakukan segera, misalnya info keluarga tentang data gigi yang belum lengkap," katanya.

Oleh karena itu, Tim DVI masih terus berusaha menghubungi dokter gigi dan mencari informasi tentang pemakaian gigi palsu yang ada pada sejumlah jenazah.

Untuk sampel DNA, kata Budiyono, beberapa jenazah sudah didapat, namun belum bisa membantu kelancaran iden-

Kombes Pol Awi Setiyono Kabid Humas Polda Jatim

tifikasi karena saat dilakukan pemeriksaan tidak muncul profil DNA yang sama, sehingga harus dilakukan identifikasi ulang.

Meski demikian, Budiyono

mengaku optimistis dapat mengidentifkasi delapan jenazah yang berada di RS Bhayangkara melalui penelusuran riwayat perawatan gigi, termasuk mencari dokter yang pernah merawat atau mencari Puskesmas yang pernah menjadi rujukan korban semasa hidup.

Selain itu, Budiyono mengaku juga melakukan identifikasi melalui penelusuran barang-barang pribadi milik korban, utamanya yang ada di rumahnya.

"Yang menjadi masalah jika korbannya sekeluarga, maka petugas DVI harus bisa meyakinkan pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris, sehingga kita bisa masuk kamar pribadi korban dan mendapatkan barang pribadinya guna kepentingan penyelidikan," katanya. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM/DIK

BOJONEGORO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, menyiapkan dapur umum masyarakat di 16 lokasi di Kecamatan kota, Kanor, dan Dander, yang akan dimanfaatkan untuk membuat konsumsi bagi korban banjir luapan Bengawan Solo.

"BPBD memberikan bantuan masing-masing beras tiga kuintal, gula dan minyak curah di setiap dapur umum masyarakat," kata Kasi Kedaruratan BPBD Pemkab Bojonegoro MZ Budi Mulyono di Bojonegoro, Senin (19/1).

Ia menjelaskan pemilihan dapur umum masyarakat di 16 lokasi di sejumlah desa di tiga kecamatan tersebut, dengan pertimbangan daerah setempat biasa menjadi kerumuman para pengungsi.

"Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi banjir luapan Bengawan Solo, maka dapur umum masyarakat langsung bisa difungsikan," katanya menegaskan.

Hanya saja, menurut dia, BPBD tidak menyediakan peralatan memasak, juga lainnya di lokasi dapur umum masyarakat yang sudah ditentukan.

"Masyarakat yang harus mengusahakan sendiri peralatan memasaknya," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pihaknya akan menambah bahan mentah kalau memang dalam pelaksanaannya bahan mentah yang didistribusikan di 16 dapur umum, habis dimanfaatkan.

"Soal bahan mentah tersedia lebih dari cukup. Saat ini BPBD masih memiliki stok beras Bulog 32 ribu ton," paparnya.

Di lain pihak, ia juga telah mengirimkan 25 terpal yang bisa dimanfaatkan sebagai tenda darurat untuk para pengungsi korban banjir Bengawan Solo, di sejumlah desa di Kecamatan Trucuk.

"Kami mengirimkan 25 terpal di Kecamatan Trucuk, sebab jumlah pengungsi korban banjir luapan Bengawan Solo di wilayah setempat cukup banyak," jelasnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV 20 JANUARI 2015 SELASA

MADURA

No. 0528 | TAHUN IV

Menyoal Politik “Kemunafikan”

Salam Songkem

Menteri yang Bertaji

P

emerintahan Joko Widodo mulai memperlihatkan ketegasannya.

Tidak Joko Widodo, tidak juga para menterinya, masing-masing seakan berlomba-lomba menampakkan ketegasannya dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Jika Joko Widodo menolak permohonan grasi terpidana eksekusi sehingga harus ada enam orang terpidana kasus narkotika menyerahkan nyawanya di ujung regu tembak, dan dipastikan aka nada eksekusi lanjutan setiap bulan bagi 58 terpidana lainnya yang permohonan grasinya ditolak presiden, salah satu kaki tangan pemerintahannya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pun berani mencopot 10 pejabat eselon II di Kementerian ESDM karena kinerja mereka dinilai tidak bagus.

Kesepuluh pejabat itu dirahasiakan karena harga dirinya harus dilindungi. Mereka sejatinya menjadi pembelajaran bagi pejabat yang lainnya, agar mengawal prestasi yang baik dalam menjalankan tugasnya. Karena itulah, upaya mencopot pejabat yang tidak bisa menunjukkan kinerjanya yang menggembirakan memang sudah seharusnya dilakukan.

Ketegasan memang penting.

Akan tetapi, Menteri atau presiden yang bertaji sejatinya tidak cukup hanya dengan menampakkan ketegasan mencopot jabatan, mengeksekusi, atau menenggelamkan kapal, dan sejenisnya. Masih ada hal lain yang semestinya dilakukan pemerintah, baik oleh Presiden maupun para menterinya, yaitu membuktikan pada rakyat bahwa pelaksanaan eksekusi terpidana mati maupun pencopotan pejabat itu dapat membawa negara dan rakyat Indonesia menjadi lebih baik, lebih berwibawa, lebih sejahtera, dan lebih disegani dunia.

Selama pemerintah belum bisa membawa negara ini terbebas dari korupsi, narkotika, dan sejenisnya berarti masih belum baik. Selama kemiskinan terentaskan atau dapat diminimalisir hanya di atas kertas, menjadi bukti kesejahteraan itu hanya ilusi. Begitu juga ketika perbatasan perairan Indonesia masih diinjak-injak nakhoda dan kemudi asing, berarti kegagalan Indonesia menjadi negara yang disegani. (*)

I

C 11

Setelah Jokowi memproklamirkan diri sebagai orang pertama di Indonesia. Akhirnya, segala kebijakan bertumpu di tangannya. Berbagai keputusan pun mau tidak mau harus melewati titahnya. Sehingga sudah kita ketahui bersama, bahwa kebaikan dan keburukan negara tentunya sangat ditentukan oleh kehendaknya. Tatkala kebijakan yang diambil selaras dengan relitas yang ada. Maka hukum kausalitasnya, negara akan stabil dan menyambung kebaikan lainnya. Namun jika tidak, maka selayaknya kehancuran negara sudah berada diambang mata.

W

alaupun hakikat segalanya adalah kerja nyata. Akan tetapi, sunatullahnya mengatakan, bahwa Indonesa berada dalam keterpurukan. Bukti nyata dari asumsi diatas adalah banyaknya kebijakan yang justru menimbulkan efek domino bagi masyarakat.

Contoh konkritnya adalah kenaikan BBM yang berdampak pada harga sembako -sembilan bahan pokok- sebulan lalu.

Kemudian impor sapi dari Australia, yang sudah selayaknya justru merugikan pihak peternak. Selanjutnya, impor ketela dari Thailand, yang sesungguhnya justru hanya menimbulkan kekecewaan pada pihak petani. Dan masih banyak kasus lain yang sesungguhnya memberikan efek jera bagi banyak kalangan.

Dan sesungguhnya, inilah masalah yang harus kita hadapi. Sebab, peran politik yang memiliki misi kebaikan, belum mampu menjamah ke seluruh permasalahan yang ada. Dan

realitas yang terjadi membuktikan, bahwa sisitem politik kini justru telah mengalami reduksi.

Sehingga, peran dan fungsinya dalam mengatur, mengayomi, dan membawa pada ranah kesopanan tidak mampu terealisasi.

Dan akibatnya, ketumpang tindihan pada berbagai lini telah tersebar ke seluruh lini. Memang tidak dapat dimungkiri, sesungguhnya ini merupakan kemunafikan politik yang sudah kadung terbumikan di negara ini.

Walaupun, dalam kenyataannya telah dilakukan kerja ekstra untuk memperbaiki negara. Namun, hakikat perbaikan, justru membawa perubahan besar pada kesengsaraan. Lebih konkritnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa kemunafikan adalah berpura-pura percaya atau setia, padahal dalam hatinya mengingkari. Kemudian dalam al-hadis juga disebutkan, bahwa tanda-tanda orang munafik adalah ketika berbicara berdusta, ketika berjanji mengingkari, dan ketika dipercaya berkhianat.

Dan kemudian dalam AlQuran juga disebutkan bahwa orang munafik adalah orangorang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Namun, mereka tidak sadar telah membuat kesrusahan. Bahkan, justru mereka berkata telah melakukan perbaikan (baca: Al-Baqarah: 12). Inilah sesungguhnya ciriciri orang munafik. Lebih lanjut dari permasalahan yang ada, jika dikontekskan dengan kancah perpolitikan kekinian. Maka, sudah barang tentu akan merujuk pada orang-orang yang ada di dalamnya. Yang kemudian orang-orang tersebut membuat berbagai kebijakan dan tidak selaras dengan kondisi yang ada.

Sehingga, implikasinya adalah perundang-undangan yang dibuat justru hanya menyengsarakan rakyat. Dan inilah yang sesungguhnya membuat khitoh politik tersandra oleh kebijakan yang ada. Hal ini pun senada dengan asumsi Ali bin Abi Tholib yang menyatakan bahwa

keburukan yang terorganisir, akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Dan inilah yang sesungguhnya terjadi. Sebab, terorganisirnya para pejabat yang memiliki kepentingan membuat kemunafikan politik melini ke seluruh kalangan.

Sehingga, kerusakan yang ada semakin merajalela.

“Kemunafikan” Politik Sudah kita ketahui bersama, bahwa politik memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, saking besar pengaruhnya, ia mampu mengatur segala aspek kehidupan. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang ada sudah barang tentu harus diterima oleh banyak kalangan. Dan inilah yang membuat kemunafikan politik mewabah ke seluruh lini. Sebab, disitu telah dibayang-bayangi oleh hukum yang ada. Walaupun sesungguhnya banyak orang, terutama dari kalangan politisi dan pengelola negara mengatakan untuk perbaikan.

Namun, dalam kenyataannya, masyarakat belum mampu menjamah keadilan dan kesejahteraan yang ada. Dan tampaknya, dampak baik dari pergantian kepemimpinan pada periode ini belum bisa dirasakan oleh seluruh kalangan.

Sehingga realitas yang ada menunjukkan, bahwa kebanyakan rakyat tampaknya telah lupa dengan tindak tanduk yang sedang dipimpin. Sebab, sungguh sangat memilukan, dengan memberikan berbagai kebijakan yang katanya pro dengan rakyat.

Namun, justru kebijakan-kebijakan tersebut hanya membebankan dan menyengsarakan rakyat.

Sebaliknya, kebijakan yang diambil hanya mampu menjamah kesejahteraan bagi segelintir orang yang ada di dalamnya.

Padahal, mereka yang duduk di singgasana mewah itu, menggunakan fasilitas yang sudah barang tentu berasal dari perasan keringat rakyat.

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Maka, para pengelola negara harus mampu mengkoordinir dan mengatur kebijakan yang ada. Lebih tegasnya lagi, mereka juga harus mampu menimbang bebagai kebijakan yang akan diterapkan. Dan setidaknya, indikator yang harus digunakan dalam mengelola negara adalah kesejahteraan bersama. Bukan kesejahteraan yang hanya mampu dijamah oleh segelintir orang. Sehingga, dalam konteks ini, kemunafikan dapat dimusnahkan dan tidak menyandu ke berbagai lini kehidupan. Wallahu a’lam bi al-sowab=

Sehingga, implikasinya adalah perundang-undangan yang dibuat justru hanya menyengsarakan rakyat.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 20 JANUARI 2015 No. 0528 | TAHUN IV

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV

MADURA

12

PKL

Saluran Pipa Air Terancam Diputus

DIKELUHKAN. Galian kabel Fiber Optik (FO) di sepanjang jalan KH. Hasan Genggong.

Galian Kabel Optik Resahkan Warga Merusak Fasilitas Umum

PROBOLINGGO - Masyarakat yang posisinya berada di wilayah Keluarahan Sukoharjo dan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo hingga kini masih merasa resah, terkait terus terjadinya galian kabel Fiber Optik (FO) di sepanjang jalan KH. Hasan Genggong.

Selain mengganggu kenyamanan pengguna jalan, juga menyebabkan rusaknya infrastruktur jalan. Apalagi galian kabel fiber optik ini dilakukan di pinggir sepanjang jalan dan penimbunannya di nilai asal-asalan.

Rusaknya jalan yang disebabkan galian untuk penanaman kabel Fiber Optik tersebut terlihat disepanjangan jalan menuju arah kilometer lima.

“Para pekerja penggalian dengan seenaknya melakukan penggalian tanpa memikirkan dampak yang diakibatkan. Sejumlah pengguna jalan jelas terganggu adanya aktivitas penggalian tersebut,” ujar Budianto, salah satu warga yang melintas, kepada wartawan, Senin (19/1).

Sulaiman (45), warga Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo juga mengaku sangat terganggu dengan adanya galian kabel Optik.

Selain merusak jalan, keberadaan galian tersebut juga sangat mem-

bahayakan bagi pengendara kususnya kendaraan roda dua.

Apalagi musim hujan, dan kalau malam hari.

Selain itu, dia menilai pihak rekanan yang melaksanakan pekerjaan penggalian kurang koordinasi dengan pihak terkait, seharusnya pihak rekanan bertanggung jawab dengan kerusakan bagian pinggir badan jalan, yang selama ini sangat meresahkan warga pengguna jalan.

Pantauan dilapangan, kondisi penggalian lainnya juga hampir serupa. Semuanya mengakibatkan kerusakan jalan. Dalam pekerjaan rehabilitasinya tidak bisa seperti semula. Yang masih banyak meninggalkan tanah bekas galian, pada akhirnya menjadi debu di musim kemarau dan licin bila musim hujan tiba.

Terlihat pada galian sebagian lubang galian hanya sekedar ditimbun, dan pemasangan tidak dikembalikan keasalnya. Bahkan para pengendara sepeda motor

yang melintas sangat hati-hati karena takut terperosok masuk ke lubang galian.

Selain itu pinggir jalan yang sebelumnya terdapat trotoar yang berpaving yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Probolinggo dengan permanen, kondisinya telah hancur, hal ini terdapat di jalan KH. Hasan Genggong dari sepanjang Randupangger hingga rel kereta api Kelurahan Sukoharjo.

Nurkhamdani, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Probolinggo, saat ditanyakan soal galian kabel optik, mengatakan pihaknya tidak mengetahui hal itu. ”Silakan tanyakan saja ke Badan Pelayanan Perijinan (BPP) Kota Probolinggo, karena sekarang diberlakukan pelayanan satu pintu untuk ijinnya,” tandas mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo ini.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Perijinan Badan Pelayanan Perijanan (BPP) Kota Probolinggo, Muhammad Abbas, mengakui adanya keresahan masayarakat akibat penggalian kabel fiber optic tersebut. Namun pihaknya menjelaskan bahwa ijinnya ke Propinsi karena lokasi pekerjaan berada di jalan Provinsi. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO - Gara-gara tunggakan pembayaran air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) Semarak Kraksaan Kabupaten Probolinggo tak kunjung dilunasi. Membuat perusaan air Badan Usaha Milik Daerh (BUMD) Kabupaten Probolinggo hilang kesabaran, bahkan mengancam untuk memutusnya pipa aliran air untuk PKL tersebut.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Unit PDAM Kota Kraksaan, Sunarko mengatakan, kebijakan itu diambil karena para PKL yang berjualan itu tidak membayar biaya pemakaian air sejak April tahun 2014 sampai saat ini. Besaran beban tunggakan yang tidak terbayarkan oleh PKL mencapai Rp 9.23.210 juta . “Jumlahnya sudah terlalu besar atas pemakaian air,” terangnya kepada wartawan, Senin (15/1).

Menurutnya, sebelum pihaknya memilih akan memutuskan sambangunan air yang dipakai oleh PKL. Sunarko mengaku sudah berulang kali mengirimkan surat tagihan untuk segera melunasi tunggakan tersebut. Namun belum juga ditanggapi oleh PKL. “Massa tunggakannya sudah lumayan lama hampir mencapai satu tahun,” tandas Sunarko.

Sunarto menambahkan, pihaknya mengaku heran terhadap sikap para PKL dilokasi tersebut. Karena tahun 2013

lalu, PDAM sudah memutus satu Sambungan Rumah (SR) yang dimiliki oleh PKL. Sebab ditahun tersebut tunggakannya sudah mencapai mencapai Rp 5 juta. “Saat ini sudah tinggal satu saluran saja awalnya PKL memiliki dua saluran air,” tegasnya.

Menanggapi rencan PDAM untuk melakukan pemutusan sambungan untuk PKL. Koordinator PKL Semarak kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Tohari tidak membantah jika ada tunggakan pembayaran PDAM. Hanya saja, besaran tunggakan itu merupakan hutang masa lalu. “Saya baru dua tahun jadi koordinator. Dan hutang itu sudah lama ditanggung PKL,” jelasnya.

Bahkan dia juga mengayakan, jakau setiap bulannya, sudah membayar sesuai dengan kemampuan pembayaran para PKL. “Setelah saya bayar, tersisa sejak April 2014 belum terbayar,” kata Tohari.

Jumlah PKL yang menempati bedak di daerahnya, lanjut Tohari, sebanyak 23 pedagang diantaranya empat lapak kios permanen dan 19 lapak semi permanen. Untuk besaran tagihan untuk lapak permanen setiap bulan membayar Rp 30 ribu. Sedangkan yang semi permanen hanya sebesar Rp 3 ribu setiap harinya. ”Jadi kalau berjualan baru dia membayarnya,” ucapnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

TERANCAM DIPUTUS. Tunggakan pembayaran air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) Semarak Kraksaan Kabupaten Probolinggo tak kunjung dilunasi.

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV

13

TETAP MAHAL. Ongkos angkutan kapal penyeberangan dari Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo ke Pulau Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih tidak mengalami penurunan.

Ongkos Transportasi Laut Tetap Mahal PROBOLINGGO - Meski pemerintah telah menurunkan BBM jenis solar dari Rp 7.250 menjadi Rp 6.400 per liter.

Namun ongkos angkutan kapal penyeberangan dari Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo ke Pulau Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih tidak mengalami penurunan.

Padahal penurunan sudah dua kali dengan hari ini sepanjang tahun 2015. Pada 1 Januari lalu, bahan bakar jenis solar itu turun Rp 250 per liter dari Rp 7.500 menjadi Rp 7.250 per liter.

H Mistari, pemilik kapal penyeberangan mengaku terpaksa tidak bisa menurunkan ongkos penyeberangan meski-

pun solar bakal turun hari ini.

Penyebabnya karena jumlah sepinya penumpang dan banyaknya kapal yang bersandar di satu-satunya desa yang berbentuk pulau itu.

Dijelaskannya, sistem pengangkutan penumpang itu sendiri berlaku nomor antrean. Saat ini ada 70 kapal jenis penumpang.

Setiap hari maksimal hanya ada 10 kapal yang beroperasi karena sepinya penumpang.

Akibatnya, setiap kapal terpaksa tidak beroperasi hingga satu pekan menunggu giliran.

“Bayangkan saja, setiap kapal harus bersandar selama satu minggu menunggu giliran mengangkut penumpang,” jelasnya kepada wartawan, Senin (19/1).

Padahal, satu kapal itu hanya mampu mengangkut 30 penumpang. Jika dihitung, setiap kapal yang beroperasi hanya menghasilkan Rp 270.000. “Belum biaya solar yang satu pemberangkatan mencapai Rp 50.000,” kata

H.Mistari.

Apalagi, lanjut H. Mistari, masyarakat gili sendiri jarang menggunakan transportasi kapal kecuali memang ada kepentingan untuk ke Probolinggo.

“Setiap hari jarang sekali kapal itu penuh. Ada 15 orang saja, sudah diangkut, yang penting mampu memenuhi kebutuhan solar,” ujarnya.

Dia mengatakan, idealnya jumlah kapal di pulau gili itu berjumlah 20 kapal. Sehingga jumlah penumpang berbanding lurus dengan kebutuhan penumpang.

“Tapi mau bagaimana lagi. Setiap orang berhak mempunyai kapal,” tandas H.Mistari.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Doddy Nurbaskoro menjelaskan, pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk mengintervensi para pemilik kapal. Sebab, trayek dari pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo ke Pulau Gili ketapang merupakan trayek antar kota yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) Provinsi Jawa Timur. “Termasuk biaya ongkos yang menentukan itu provinsi.

Kami hanya berwenang antar desa atau kecamatan,” katanya singkat. =MAHFUD HIAYATULLAH

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV

KUMUH

Alun-alun Tak Terawat

PECAHKAN KACA. Sebuah mobil pengantar uang milik Bank BRI Cabang Probolinggo menjadi sasaran kawanan spesialis pencurian.

Mobil Bank Dirampok Pelaku Gunakan Salep untuk Pecahkan Kaca PROBOLINGGO – Kawanan spesialis pencurian dengan modus pecah kaca mobil kembali beraksi di wilayah hukum Polres Probolinggo, Senin (19/1) siang. Kali ini sasarannya sebuah mobil pengantar uang milik Bank BRI Cabang Probolinggo.

Pelaku sempat menembak ban mobil kiri belakang menggunakan senapan paku sebelum akhirnya memecahkan kaca mobil menggunakan krim penghancur kaca.

Beruntung aksi pelaku diketahui petugas bank dan polisi yang mengawal.

Namun, sayangnya kawanan pelaku berhasil kabur dari sergapan polisi. Kaca jendela pintu tengah mobil tersebut pecah. Kondisi kotak berangkas penyimpan uang

yang diletakkan di bagian belakang masih utuh karena gagal di bawa kabur kawanan pelaku.

Menurut Ayu (45) petugas bank, kejadian tersebut bermula saat petugas usai membawa uang dari kantor unit BRI Pajarakan.

Dan hendak berkeliling menuju kantor unit lainnya. Mereka dibuntuti oleh enam pemuda yang mengendarai tiga buah motor.

“Disepanjnag jalan, keenam

pelaku kerapkali mengganggu laju mobil tersebut. Empat pelaku bertugas sebagai pengalih perhatian di sisi kanan mobil. Sementara dua pelaku lain bertugas melumpuhkan mobil dengan menembak ban kiri belakang menggunakan senapan paku,” terangnya.

Petugas yang tidak mencurigai gerak gerik pelaku, memarkir mobil di sebuah warung untuk mengganti ban yang bocor. “Saat terpakir itulah kawanan pelaku memachkan kaca jendela pintu tengah mobil menggunakan krim perusak kaca.” tandas Ayu. Sementara itu, dilokasi kejadian saksi mata, Siti Romlah, mengatakan beruntung petugas yang berada tak jauh dari lokasi

mobil di parkir mendengar suara kaca mobil pecah dan langsung memeriksa kondisi mobil. Aksi pelaku pun diketahui petugas saat hendak menarik kotak brangkas.

“Mengetahui aksinya dipergoki petugas bank, kawanan pelaku pencurian pun langsung kabur tanpa berhasil membawa, serta uang di dalam kotak brangkas,” katanya.

Sejumlah petugas kepolisian yang melakukan pengejaran terhadap kawanan pelaku kehilangan jejak. Aksi pelaku ini terbilang nekad, karena di dalam mobil yang menjadi target sasaran pelaku terdapat seorang petugas polisi bersenjata lengkap. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO - Kondisi alun-alun Kabupaten Probolinggo di Kota Kraksaan sungguh memprihatinkan serta terkesan kurang terawat.

Selain kondisnya becek saat musim hujan, juga rumput yang tumbuh dilokasi tersebut tidak pernah dipangkas dengan baik.

Melihat tidak terawatnya alun-alun Kota Kraksaan saat ini, Narto (30) salah satu warga Kraksaan menegaskan, kondisi alun-alun yang becek masyarakat enggan untuk memanfaatkannya dengan keluarga. “Apalagi kalau sudah musim hujan air terus menggenang,” tuturnya kepada wartawan, Senin (19/1).

Bahkan yang paling parah lagi, rumput yang ada di dalam alun-alun terus tumbuh . Namun tidak dilakukan perawatan secara baik. Secara otomatis warga enggan untuk masuk. “Berharap pemerintah segera melakukan perbaikan untuk alun-alun,” jelas Narto.

Menanggap hal itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Beppeda) Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina, membenarkan jika kondisi alun-alun saat ini memang masih terkesan kurang bagus. “Nantinya alun-alun Kota Kraksaan akan dilakukan pembangunan juga,” tandas mantan Kepala BLH Kabupaten ini.

Menurutnya, lokasi alunalun yang paling memprihatinkan ketika sudah memasuki musim hujan. Karena diarea alun-alun masih belum tersedia drainase yang dinilai baik.

Secara otomatis air hujan mudah menggenang. “Sehingga lokasi alun-alun mudah becek,” kata Dewi Korina.

Dewi Korina menambhakan, pihaknya tahun ini sudah merencanakan akan melakukan pembangunan untuk alun-alun Kraksaan.

Salah satu hal yang terpenting yakni akan membangunan pertamanan fasilitas umum.

Bahkan juga akan membenahi saluran air. “Jadi warga akan betah dan nyaman ketika mengunjungi alun-alun,” ucapnya.

Tidak hanya akan membangun lokasi taman saja, namun juga akan mendirikan videotron untuk informasi publik. ”Yang jelas fasilitas itu tahun akan dibangun,” papar Dewi Korina. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 20 JANUARI 201520| JANUARI No. 0528 |2015 TAHUN IV SELASA

No. 0528 | TAHUN IV

15 15

SERIE A ITALIA

Juventus Semakin Menjauh

Pemain tengah Arsenal Santi Cazorla mencetak gol pertama timnya dari titik penalti pada laga antara Manchester City vs Arsenal yang berlangsung di Etihad Stadium, Senin (19/1).

Akhirnya Arsenal Berjaya di Etihad MANCHESTER - Arsenal akhirnya bisa memetik kemenangan di Etihad Stadium saat menantang tuan rumah Manchester City pada lanjutan Liga Utama Inggris, Senin (19/1) dini hari WIB. Pasukan Arsene Wenger ini memetik kemenangan meyakinkan dua gol tanpa balas.

Ini adalah kemenangan pertama “The Gunners” atas City di Etihad Stadium sejak 2002 silam. Tim dari London Utara ini juga menghentikan rekor tidak terkalahkan City pada 12 pertandingan terakhir.

Dua gol Arsenal dicetak oleh Santi Carzorla dari titik putih pada menit ke-24, setelak bek Vincent Kompany melanggar bek kiri Arsenal Nacho Monreal di kotak terlarang. Pemain asal Spanyol itu juga ikut membidani lahirnya gol kedua yang dicetak Oliver Giroud melalui sundulan pada menit ke-67. Tendangan bebasnya, berhasil dikonversi Giroud menjadi gol. Tambahan tiga poin ini membuat Arsenal hanya tertinggal satu poin dari Manchester United yang bertengger di batas akhir zona Liga Champions dari Inggris dengan 40 poin.

Bagi City, kekalahan ini membuat mereka semakin tertinggal dari Chelsea di puncak klasemen sementara. Meski masih duduk di peringkat kedua, City berjarak lima poin dari “The Blues” yang pada pertandingan sehari sebel-

umnya melibas tuan rumah Swansea City lima gol tanpa balas.

Pelatih Arsenal Arsene Wenger sangat senang dengan hasil ini.

Sebab kemenangan ini memperlihatkan kestabilan “The Gunners” pada paruh kedua musim ini. Selain itu, kemenangan ini sangat penting untuk meningkatkan level permainan dan tingkat kepercayaan diri timnya. “Masih ada lima bulan ke depan yang begitu penting bagi tim. Hasil-hasil laga sepanjang lima bulan itu akan sangat menentukan posisi kami di akhir musim. Tetapi laga seperti ini akan sangat membantu kami,” kata Wenger.

Santi Cazorla yang terpilih sebagai man of the match pada laga itu mendapat sanjungan baik dari Arsene Wenger maupun dari rekan-rekan satu timnya.

Wenger menilai Cazorla sangat super, sedangkan gelandang Aaron Ramsey melukiskan Santi Cazorla sebagai seorang pemain dengan kelas yang lain.

“Sejak Cazorla bermain lebih ke tengah, sebelumnya lebih melebar, penampilannya sangat ba-

gus. Sekarang dia sedang berada dalam penampilan terbaiknya.

Dengan ditempatkan lebih ke tengah, dia memiliki pengaruh yang lebih besar. Dia sangat fantastik karena dia bisa keluar dari tekanan dalam situasi-situasi tegang dan mencetak gol pembuka menjadi sesuatu yang sangat cantik. Dia menjadi contoh bagi para pemain muda. Dia memperlihatkan betapa penting memiliki kekuatan kaki kanan dan kiri yang sama bagusnya di posisi tengah lapangan.

Saya kira, ini kualitas yang sangat penting untuk seorang gelandang pada malam ini,” kata Wenger.

Sementara itu, pelatih Manchester City, Manuel Pellegrini menyesalkan keputusan wasit yang memberikan hadiah penalti kepada Arsenal. Menurut dia pelanggaran Kompany terhadap Nacho Monreal tidak layak diganjar hukuman tendangan penalti.

“Saya kira itu bukan penalti. Pergerakan Vincent tidak perlu. Keputusan wasit itu sangat penting karen setelah kemasukan gol, kami tampil gugup,” ujar pria Cile itu.

Yang disesalkan Pellegrini pada laga ini adalah ketidakmampuan para pemainnya menguasai bola. Dia pun mengingatkan anak-anak asuhnya untuk membenahi hal ini saat melawan Chelsea 31 Januari mendatang di Stamford Bridge. “Laga di Stamford Bridge nanti sangat penting.

Kami harus menang untuk memperpendek jarak,” kata Pellegrini. =espn/carol aji

MILAN - Juventus semakin menjauh dari kejaran rival terdekatnya setelah menang telak empat gol tanpa balas atas tamunya Hellas Verona pada lanjutan Liga Serie A Italia di Juventus Stadium, Minggu (18/1) malam waktu setempat atau Senin (19/1) dini hari WIB. Tambahan tiga poin ini membuat Si Nyonya Tua menjauh lima poin dari AS Roma yang berada di tempat kedua, setelah sehari sebelumnya tim Ibukota Italia itu hanya bermain imbang 1-1 melawan Palermo.

Verona sudah kebobolan ketika pertandingan baru berjalan tiga menit melaui gelandang muda Paul Pogba. Tendangan jarak jauhnya tidak bisa dihentikan oleh kiper tim tamu, Rafael. Empat menit berselang, Carlos Tevez menggandakan keunggulan timnya memanfaatkan bola umpan silang Alvaro Morata. Kedudukan 2-0 ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-66, Roberto Pereyra memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-66 memanfaatkan umpan bek Giorgio Chiellini. Sedangkan pesta gol La Vecchia Signora akhirnya ditutup oleh gol Tevez pada menit ke-74. Memanfaatkan umpan pendek Claudio Marchisio, Tevez menaklukkan Rafael dengan tendangan dari sebuah sudut sempit. Tambahan dua gol ini memantapkan posisinya sebagai top skor sementara Liga Serie A Italia dengan 13 gol.

Tevez sendiri mengaku sangat senang dengan hasil ini.

“Kami masih haus kesuksesan dan kami akan terus menjaga momentum kemenangan pada pertandingan-pertandingan lainnya. Sekarang kami unggul

lima poin dari Roma, tetapi kami tidak boleh mengangkat kaki kami dari pedal,” kata Tevez.

Sementara itu, pelatih Juventus Massimiliano Allegri memuji permainan anak-anak asuhya. Menurut dia, Tevez dan kawan-kawan bermain sangat bagus. “Mereka bermain sangat bagus, meskipun sempat mengendurkan tekanan setelah memasukkan dua gol,” ujar mantan pelatih AC Milan ini.

Dia melanjutkan, “Secara keseluruhan kami bahagia.

Kami sekarang memimpin dengan keunggulan lima poin dan kami masih berada di babak 16 besar Liga Champions. Satusatunya hal yang menodai kami adalah kekalahan dari Napoli pada Piala Super.”

Sementara itu pada laga sebelumnya, Sampdoria dan Fiorentina juga memetik kemenangan atas lawan-lawannya.

Sampdoria menang 2-0 atas Parma, sedangkan Fiorentina menang 2-1 atas Chievo. Kemenangan ini semakin memantapkan posisi mereka di zona Liga Europa musim depan. Sedangkan, AC Milan kembali menelan kekalahan di Serie A. Mereka takluk 0-1 dari tamunya Atalanta pada laga di San Siro.

Dengan kekalahan ini, Milan semakin tertinggal jauh dari zona Liga Champions. Merea tertinggal tujuh poin dari Napoli yang bertengger di posisi ketiga klasemen sementara.

Pelatih Milan Filippo Inzaghi mengaku bertanggung jawab atas kekalahan ini.

“Kami harus segera bangun dan mulai bermain lebih baik. Sekarang kami kehilangan sesuatu dan saya bertanggung jawab,” kata mantan striker Milan itu. =espn/carol aji

Carlos Tevez mendapat ucapan selamat dari rekan-rekannya usai menjebol gawang Hellas Verona pada laga yang berlangsung Senin (19/1) dini hari WIB.

KORAN MADURA 16 ARSENAL

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV

KORAN MADURA

BERJAYA

DI ETIHAD

16

SELASA 20 JANUARI 2015 No. 0528 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

La Pulga Benamkan La Coruna dengan Trigol BARCELONA - Bintang Barcelona asal Argentina Lionel Messi mengamuk saat Bacelona bertandang ke Estadio Riazor, Minggu (18/1) malam waktu setempat atau Senin (19/1) dini hari WIB. Dia mencetak tiga dari empat gol El Barca ke gawang tuan rumah Deportivo La Coruna. Sedangkan satu gol lainnya hasil dari gol bunuh diri pemain Depertivo, Sidnei.

Trigol ini sekaligus jawaban Messi atas spekulasi masa depannya di Camp Nou. Sebelumnya diberitakan bahwa pemain ini akan segera meninggalkan klub karena hubungannya yang buruk dengan pelatih Luis Enrique. Messi sudah membantah tidak akan pergi ke mana-mana. Tetapi pada Senin (12/1), saat pemberian penghargaan Ballon d’Or 2014, Messi mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah musim depan dia masih berada di Barcelona atau tidak.

Tetapi keraguan publik dijawab Messi dengan tampil impresif di lapangan pada dini hari tadi. Dia sudah membawa timnya unggul ketika pertandingan berjalan 10 menit. Bola terusan kiriman Ivan Rakitic diteruskan den-

gan sundulan Messi ke pojok kiri bawah gawang Deportivo yang dijaga Fabricio.

Messi kembali menjebol gawang Fabricio pada menit ke-33.

Kali ini yang menjadi pelayan adalah Luis Suarez. Meneruskan umpan Suarez, Messi melepas tendangan kaki kiri dari sebuah sudut yang sangat sempit dan bola bersarang ke pojok kiri bawah gawang. Kedudukan 2-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, tepatnya menit ke-62, Ivan Rakitic lagi-lagi menjadi pelayan untuk Messi. Berawal dari sepak pojok Rakitic, Messi melepas tendangan kaki kiri dari sisi kanan kotak penalti tuan rumah dan bersarang di pojok kiri bawah gawang. Pesta gol Barcelona akhirnya ditutup oleh gol bunuh diri Sidnei pada menit ke-83. Gol ini berawal dari upaya Alberto Lopo menyambar bola umpan silang Daniel Alves, tetapi

bola justru mengenai temannya sendiri, Sidnei yang memantulkan bola ke gawang sendiri.

Bagi Messi, ini adalah trigol keduanya di tempat yang sama dalam dua tahun terakhir. Musim lalu, dia juga mencetak tiga gol saat Barcelona menang 5-4 atas Deportivo La Coruna. Penampilan cemerlang Messi ini mendapat pujian dari pelatih Luis Enrique yang untuk pertama kalinya pada musim ini tidak melakukan rotasi pemain. “Messi bermain pada level tertinggi sepanjang musim.

Messi adalah bintang kelas dunia,� kata Enrique.

Kemenangan ini memantapkan posisi Barcelona di peringkat kedua klasemen sementara La Liga sekaligus memperpendek jarak dengan pemimpin klasemen Real Madrid. Kedua tim ini hanya selisih satu poin, tetapi Madrid masih unggul satu pertandingan di tangan.=espn/sky sports/carol aji

Messi Ngamuk

di Riazor

SELASA 20 Januari 2015 No. 0528 | TAHUN IV

KORAN MADURA

A

Petani Garam Madura Demo Pemprov Jatim

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEHARUSNYA MAKSIMAL

SAMPANG | K

PAMEKASAN | F

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

KOMISI C DPRD SUMENEP

Prioritaskan Peningkatan Infrastruktur

M. SUKRI Sekretaris Komisi C

DUL SIAM

DWITA ANDRIYANI Wakil Ketua Komisi C

Ketua Komisi C

UMENEP – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep yang membidangi masalah pembangunan selalu mendorong kenaikan anggaran guna pembangunan infrastruktur.

Namun, anggaran infrastruktur pada tahun 2015 mengalami penurunan 10 hingga 15 persen dari tahun sebelumnya.

Ketua Komisi C DPRD Sumenep Dul Siam mengatakan, infrastruktur Sumenep dari tahun ke tahun berkembang, mulai dari jalan, jembatan, tangkis laut, drainase, hingga sarana publik lain. Meskipun demikian, masih banyak infrastruktur yang perlu diperbaiki.

“Makanya pada tahun 2015 ini kami lebih fokus kepada infrastruktur, baik itu bersifat pemeliharaan maupun pembangunan,” katanya.

Menurut politisi PKB asal kepulauan itu, saat ini pembangunan sejumlah infrastruktur, baik di daerah daratan maupun kepulauan masih terus diperjungkan. Sebab, menurutnya, disadari atau tida persoalan infrastruktur tidak akan pernah ada ujungnya. ”Saat ini kami tengah memperjuangkan pembangunan dermaga. Pada tahun 2015 ini pembangunan dermaga khusus daerah kepulauan ada sembilan titik.

Untuk merealisasikannya kami telah menganggarkan kurang lebih sebanyak

Rp 2 miliar,” terangnya.

Dengan pembangunan dermaga diharapkan bisa mendongkrak peningkatan ekonomi. “Karena dermaga merupakan salah satu alat untuk mempermudah akses dalam berinteraksi dengan warga yang lain. Sehingga pada akhirnya roda perekonomian warga menjadi lancar,” ungkapnya.

Selain itu, kata Dul Siam, pada tahun 2015 ini akan memprioritaskan pembangunan ratusan tangkis laut dan juga pembangunan tebing sungai. ”Pembangunan ini kami maksudkan untuk melindungi masyarakat yang berdomisili di tepi laut dan tepi sungai.

Karena tidak menutut kemungkinan jika tidak ada upaya maka rumah warga akan terkena erosi,” terangnya.

Pada tahun 2015 juga akan mendata perusahaan yang belum tertib administrasi. Salah satunya tentang perusahaan yang masih belum memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).

“Kami tidak akan bermain-main soal itu. Karena kalau perusahaan masih belum mengurus amdal, maka berpotensi akan mencemari lingkungan. Sehingga pada akhirnya akan berdampak pada keselamatan warga setempat,” terangnya. =JUNAEDI

Periksa Orang Dekat Fuad Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendatangi Polres Bangkalan (19/1) untuk memeriksa orang dekat Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin. Penyidik melakukan pemeriksaan di ruang Komando, Kendali, komunikasi dan Informasi (K3-I).

SELENGKAPNYA Penyidik Tertutup pada Kuli Media Bangkalan | Hal. M

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV

MADURA

RENOVASI PUSKESMAS

Tak Dibayar, Tukang Copot Pintu Puskesmas SUMENEP – Wakil Ketua DPRD Sumenep Mohammad Hanafi bercerita, saat dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) A Fatoni di Kantor UPTD Puskesmas Leggung, Kecamatan Batang-Bantang, pintunya tiada.

“Pada awalnya saya kaget melihat puskesmas yang baru diperbaiki tapi pintu ruang utama dan ruang UGD tidak ada.

Setelah saya tanyakan kepada Kepala Dinas, laporannya pintu itu diambil oleh tukangnya setelah tidak mendapatkan bayaran,” katanya.

Dalam sidak itu, pihaknya juga menemukan beberapa kejanggalan lainnya, yakni kualitas bangunan dinilai tidak sesuai dengan juknis. Sebab, salah satu atap gedung di ruang utama puskesmas bocor.

“Itu juga yang menjadikan tidak habis pikir, baru diperbaiki tahun 2014, namun kondisinya sudah seperti puskesmas yang tidak pernah diperbaiki,” terangnya, Senin (19/1). Anggaran perbaikan gedung pukeskes Rp 400 juta dari APBD tahun 2014.

Dikatakan, penurunan kualitas itu disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, pengawasan dari pemerintah yang lemah dan tidak adanya komitmen dari rekanan pelaksana proyek.

“Saya berharap kepada pemerintah melalui dinas terkait untuk menekan rekanan agar memperbaiki gedung tersebut.

Apalagi masih ada dana pemeliharaan sebesar 5 persen,” katanya.

Kepala Dinkes Sumenep A Fatoni tidak menampik saat dikonfirmasi. Namun, persoalan itu sudah diselesaikan. Pihak pelaksana berjanji dalam waktu dekat akan segera mengembalikan pintu yang dicopot tersebut. “Minggu lalu pelaksananya berjanji untuk mengembalikannya. Hanya saja tidak jadi. Kemungkinan Senin ini sudah bisa diselesaikan,” katanya.

Menurut Fatoni, pihaknya tidak khawatir dengan persoalan tersebut. Pasalnya, selama satu tahun gedung itu masih dalam tahap pemeliharaan. ”Jika dalam waktu itu terdapat persoalan yang serius maka dana tidak bisa dicairkan,” ungkapnya.

Kendati demikian, mantan Sekretaris Dinkes Sumenep itu, membantah jika pekerjaan gedung tersebut tidak sesuai RAB. Sebab, dirinya yakin jika memang pekerjaan itu tidak sesuai dengan RAB pemerintah daerah tidak akan menerimanya. ”Itu sudah diserahkan ke pemerintah daerah. Sementra untuk atap yang bocor, kami juga sudah laporkan. Sehingga, bisa segera diperbaiki,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

Sumenep

SELASA 20 JANUARI 2015 No. 0528 | TAHUN IV

Pemilik WPS Tidak Hadiri Pertemuan Komisi C: Jangan Salahkan Pemerintah Jika Cabut Izin SUMENEP – Pemilik Water Park Sumekar (WPS) Latif tidak menghadiri pertemuan dengan Komisi C DPRD Sumenep dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat, Senin (18/1). Namun demikian, pertemuan tersebut tetap digelar.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumenep, Dwita Andriyani mengatakan, pertemuan tersebut untuk mencari solusi terkait pengembangan objek wisata air tersebut yang hingga saat ini belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

“Tujuan kami baik, yakni untuk mencari solusi alternatif. Karena pembangunan pengembangan WPS itu masih belum mengantongi izin dari pemeritah setempat,” terangnya. Pegawai BLH yang hadir pada pertemuan tersebut yaitu Kabid Perizinan BLH Sumenep, Wawan Wahyudi.

Pertemuan tersebut sangat penting karena selain membahas tentang IMB, juga akan membicarakan dampak lingkungan akibat beroper-

asinya WPS. Menurut politisi PAN itu, WPS belum menyediakan penampungan limbah.

Selama ini, limbah WPS disalurkan ke sungai.

Saat musim kemarau, air kolam yang bercampur dengan kaporit sering digunakan warga. ”Kami sadar, jika sebelumnya pengelola telah membangun tempat limbah itu.

Tapi kan sakarang sudah ada pengembangan, jadi itu yang kami persoalkan. Karena kalau itu tidak segera ditangani akan berdampak terhadap kesehatan warga setempat,” terang Dwita Andriyani.

Komisi C menginstruksikan kepada BLH untuk segera melayangkan surat teguran kepada WPS. ”Infonya, teguran yang pertama sudah dilakukan, tapi pengelola masih

belum mengindahkan. Nah saat ini kami suruh BLH untuk melayangkan surat teguran yang kedua kalinya. Jika tetap tidak diindahkan, maka kami juga mendesak agar dilakukan teguran kali ketiga,” terangnya.

Jika sampai teguran ketiga pengelola masih mokong, pemerintah diminta membekukan aktivitas pembangunan WPS, hingga pengelola bisa memenuhi administrasi.

“Nah, kalau itu masih belum ada upaya untuk memperbaiki, maka jangan salahkan jika sampai mencabut izin operasinya. Biasanya izin ini dicabut kalau pengelola tidak mengindahkan surat teguran sampai lima kali,” terangnya.

Kabid Perizinan BLH Sumenep, Wawan Wahyudi membenarkan bahwa ketersediaan kolam penampung limbah objek wisata air itu, saat ini tidak lagi sesuai dengan pembangunan yang ada. ”Setelah kami melakukan sidah beberapa hari yang lalu, kolam untuk pembuangan

limbahnya memang ada, tapi itu sudah tidak sesuai lagi. Karena WPS saat ini sudah ada pengembangan lagi ke utara,” katanya.

Selain itu, lanjut Wawan, pengelola WPS juga belum memperbarui administasi, utamanya soal Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan. ”Ini (UKL dan UPL) yang juga masih belum dilakukan.

Padahal untuk mengurusi ini sangat mudah, yakni bisa dilakukan oleh pihak ketiga atau konsultan,” terang Wawan Wahyudi.

Sementara pemilik WPS Latif lebih memilih tidak banyak bicara saat dihubungi Koran Madura. “Saya sudah menunjuk pengacara. Silakan hubungi Mas Fajar saja. Karena saya sudah memberikan kuasa penuh untuk menjelaskan semua persolan itu,” katanya, kemarin. =JUNAEDI/MK

PENGEMBANGAN BELUM MENGANTONGI IZIN. Pekerja sedang menyelesaikan pengembangan Water Park Sumekar (WPS) di bagian utara, Jumat (15/1). Sampai saat ini, pengembangan objek wisata air tersebut belum mengantongi izin mendirikan bangunan. Pemilik WPS tak hadir saat diundang dewan untuk membahas hal itu, Senin (18/1).

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV

C

BIAYA PERJALANAN DINAS

Biaya Perjalanan Dinas Dipangkas SUMENEP – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, yang memangkas biaya perjalan dinas segera diberlakukan di Sumenep.

Pertanggal 9 Januari 2015, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengeluarkan surat pedoman pelaksanaan dan standar biaya perjalanan dinas ke sejumlah instansi yang berada di lingkungan pemkab setempat.

Dalam surat nomor 050/3/435.023/2015 tersebut diurai secara detail biaya perjalanan dinas.

Besarannya disesuaikan dengan lokasi yang menjadi tujuan. Dari sekian lokasi yang menjadi sasaran perjalanan dinas, anggaran terbesar untuk perjalanan dinas ke DKI Jakarta, yakni di atas Rp 500.000.

Sementara selisih biaya perjalanan dinas antara pejabat tinggi dengan staf tidak terlalu besar.

Hal itu berbeda dengan yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Seperti halnya perjalanan dinas ke DKI Jakarta. Kepala daerah hanya dialokasikan dana sebesar Rp 530.000 setiap hari, sementara untuk staf Rp 510.000.

Sementara bupati, wakil bupati, sekretaris kabupaten (Sekkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah selain mendapatkan anggaran perjalanan dinas juga mendapatkan uang representasi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Hadi Soetarto menjelaskan, dikeluarkannya surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh PMK Nomor 53/ PMK.02/2014. ”Itu semua merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah pusat,” katanya.

Mantan Kepala Bappeda Sumenep itu mengimbau agar standardisasi itu menjadi acuan pokok yang harus dipatuhi oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). ”Dalam surat itu disampaikan pedoman pelaksanaan dan standar biaya perdin (perjalanan dinas) di lingkungan Pemkab Sumenep,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Sumenep Moh. Hanafi mengakui, diband-

ingkan tahun sebelumnya, alokasi dana untuk perjalanan dinas lebih rendah. ”Kami lihat tahun ini biaya turun sebesar 40 persen dari tahun sebelumnya,” kata politisi Demokrat itu.

Meskipun dirasa memberatkan, dirinya selaku wakil rakyat mengaku tetap menjunjung tinggi.

Sebab, hal itu merupakan amanat pemerintah pusat yang harus dipatuhi. ”Mau gimana lagi wong itu kebijakan pemerintah pusat. Kalau berbicara keberatan, tentunya kami keberatan,” tandasnya. =JUNAEDI/MK

MEMASUKI MUSIM HUJAN

Empat Kecamatan Rawan Banjir Sumenep - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep, menyatakan empat kecamatan setempat rawan banjir pada awal musim hujan.

"Sebenarnya bukan banjir, melainkan luapan air dari sungai yang menyebabkan genangan air di wilayah sekitarnya. Sesuai pengalaman tahun sebelumnya, ada empat kecamatan yang wilayahnya berpotensi terjadi genangan air akibat meluapnya air di sungai," kata Kepala BPBD Sumenep, Koesman Hadi di Sumenep, Senin (19/1).

Empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kota, Gapura, Saronggi, dan Lenteng.

"Kalau terjadi hujan deras dalam kurun waktu cukup lama, sungai yang berada di empat wilayah tersebut tidak mampu menampung air dan selanjutnya meluap," ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya

bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait terus berkoordinasi untuk menyinergikan program antisipasi banjir.

Eri Susanto

Kepala Dinas PU Pengairan "Normalisasi sungai maupun drainase terus dilakukan oleh SKPD terkait di Pemkab Sumenep. Ini untuk mencegah meluapnya air sungai dan memastikan saluran pembuangan air di kawasan kota lancar atau tidak

ada sumbatan ketika hujan deras," kata Hadi, menerangkan.

Sementara Kepala Dinas PU Pengairan, Eri Susanto menjelaskan, pihaknya memiliki 17 petugas khusus untuk membersihkan daerah aliran Kali Marengan di Kecamatan Kota bebas dari sampah atau sesuatu yang membuat aliran air tidak lancar.

"Itu antisipasi secara teknis yang bersifat rutin. Kami juga terus memantau kondisi sungai.

Kalau perlu dilakukan normalisasi, tentunya akan kami lakukan.

Namun, untuk normalisasi sungai tentunya membutuhkan pembahasan kegiatan lebih awal, karena menyangkut dana," ujarnya.

Selain itu, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Sumenep juga memiliki petugas khusus pematusan yang tugas rutinnya mengecek kondisi drainase guna memastikan saluran pembuangan air di kawasan kota dalam kondisi bagus. =ABD AZIZ/ANT

Biaya Perjalanan Dinas No

Provinsi

Bupati dan Wakil Bupati

Sekda dan Pimpinan DPRD

PNS Eselor II B dan III B

PNS Eselor IV

Untuk Staf

1

Aceh

360.000

360.000

350.000

350.000

340.000

2

Sumatera Utara

370.000

370.000

370.000

360.000

350.000

3

Riau

370.000

370.000

370.000

360.000

350.000

4

Kepulauan Riau

370.000

370.000

370.000

360.000

350.000

5

Jambi

370.000

370.000

370.000

360.000

350.000

6

Sumatera Barat

380.000

380.000

380.000

370.000

360.000

7

Sumatera Selatan

380.000

380.000

380.000

370.000

360.000

8

Lampung

380.000

380.000

380.000

370.000

360.000

9

Bengkulu

380.000

380.000

380.000

370.000

360.000

10

Bangka Belitung

410.000

410.000

410.000

400.000

390.000

11

Banten

370.000

370.000

370.000

360.000

350.000

12

Jawa Barat

430.000

430.000

430.000

420.000

410.000

13

DKI Jakarta

530.000

530.000

530.000

520.000

510.000

14

Jawa Tengah

370.000

370.000

370.000

360.000

350.000

15

DI Yogyakarta

420.000

420.000

420.000

410.000

400.000

16

Jawa Timur (Luar Pulau Madura)

410.000

410.000

410.000

400.000

390.000

17

Kabupaten Pamekasan

250.000

250.000

250.000

240.000

230.000

18

Sampang

300.000

300.000

300.000

290.000

280.000

19

Bangkalan

350.000

350.000

350.000

340.000

330.000

20

Bali

480.000

480.000

480.000

470.000

460.000

21

Nusa Tenggara Barat

440.000

440.000

440.000

430.000

320.000

22

Nusa Tenggara Barat

430.000

430.000

430.000

420.000

410.000

23

Kalimantan Barat

380.000

380.000

380.000

370.000

360.000

24

Kalimantan Tengah

360.000

360.000

360.000

350.000

340.000

25

Kalimantan Selatan

380.000

380.000

380.000

370.000

360.000

26

Kalimantan Timur

430.000

430.000

430.000

420.000

410.000

27

Kalimantan Utara

430.000

430.000

430.000

420.000

410.000

28

Sulawesi Utara

370.000

370.000

370.000

360.000

350.000

29

Gorontalo

370.000

370.000

370.000

360.000

350.000

30

Sulawesi Barat

410.000

410.000

410.000

400.000

390.000

31

Sulawesi Selatan

430.000

430.000

430.000

420.000

410.000

32

Sulawesi Tengah

370.000

370.000

370.000

360.000

350.000

33

Sulawesi Tenggara

380.000

380.000

380.000

370.000

360.000

34

Maluku

380.000

380.000

380.000

370.000

360.000

35

Maluku Utara

430.000

430.000

430.000

420.000

410.000

36

Papua

580.000

580.000

580.000

570.000

560.000

37

Papua Barat

480.000

480.000

480.000

470.000

460.000

38

Kecamatan Masalembu

410.000

410.000

410.000

400.000

350.000

39

Kecamatan Sapeken, Arjasa, Kangaian

390.000

390.000

390.000

300.000

250.000

40

Kecamatan Gayam, Raas, Nonggunung

375.000

375.000

375.000

250.000

200.000

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV

Tarif Angkutan Laut Tetap Harga BBM di Kepulauan Bervariasi SUMENEP – Tarif angkutan laut di Sumenep tidak mengalami perubahan, meskipun pemerintah telah mengumumkan turunnya harga bahan minyak (BBM), Senin (19/01) pukul 00.00.

Pengendara mengantre untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jl. Raya Trunojoyo Sumenep, Senin (19/1). Jeriken dijajar menunggu giliran diisi oleh petugas SPBU. Pengecer menunggu giliran untuk mendapatkan BBM.

PASCA TURUNNYA HARGA BBM

Sulitnya Mendapatkan BBM SUMENEP – Pengendara mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), sekalipun sejak Senin (19/1) pukul 00.00, harga bensin mengalami penurunan dari harga Rp 7600 menjadi Rp 6.600. ”Kalau seperti ini kan juga menyulitkan pada waga. Kami lebih setuju jika harga BBM tetap, tapi pengiriman tetap lancar,” keluh Matsaha, warga Kecamatan Ganding, kemarin. Kelangkaan BBM sudah terjadi sejak Minggu (18/1) siang.

Pantauan Koran Madura, kemarin sekitar pukul 08.00, tiga

SPPB di daerah Kota Sumenep masih kosong, yakni SPBU di Desa Kolor, SPBU di Desa Gedungan, dan SPBU milik pemerintah daerah yang berada di sebelah barat Terminal Arya Wiraraja.

Sementara SPBU yang berada di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, diserbu pengendara. Sehingga, antrean panjang tak terelakkan, bahkan untuk mendapatkan BBM harus rela antre hingga ber jam-jam.

"Untuk mendapatkan BBM, saya sudah antre mulai pukul 6.00 Wib, saya baru bisa masuk pompa pengisian sekitar pukul 8.00 Wib,”

kata Juhara (40), warga Desa/Kecamatan Manding, saat ditemui usai mengisi BBM di SPBU Pamolokan, Senin (19/1).

Menurutnya, antrean panjang yang terjadi di SPBU Pamolokan disebabkan beberapa SPBU yang ada di Sumenep kehabisan stok.

Sehingga masyarakat yang membutuhkan BBM, harus mencari SPBU yang masih memiliki stok.

Politisi PDI Perjuangan Zainal mengakui terjadinya kelangkaan BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Sumenep. Menurutunya, sebelumnya pemerintah pusat telah mengimbau agar pengelola

“Masih belum. Tarifnya masih seperti semula,” kata Kepala Syahbandar Kalianget, Bambang Atu, kemarin. Menurutnya, sejauh ini belum ada informasi terhadap pihaknya mengenai penyesuaian tarif.

Menurut dia, tiap kali ada penyesuaian tarif angkutan laut, pihaknya pasti menerima tembusan surat. Namun, hingga kemarin pihaknya belum menerima tembusan itu. “Kalau soal tarif, itu saya lupa,” tukasnya.

Dia menjelaskan, mengenai tarif angkutan laut yang menentukan adalah para owner kapal yang diketahui oleh Bupati Sumenep.

“Biasanya, kalau ada penyesuaian tarif, owner kapal itu mengajukannya kepada Bupati. Bupati kemudian meminta persetujuan dewan. Baru setelah itu ada tembusan kepada kami,” jelasnya.

Saat disinggung mengenai kemungkinan akan adanya penyesuaian tarif, berkaitan dengan turunnya harga BBM, ia mengaku tidak tahu. Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Ka-

bupaten Sumenep masih belum bisa dikonfirmasi. Meski telah dihubungi beberapa kali, namun tidak ada respons dari Kepala Dishub, Muhammad Fadhillah.

Terkait, turunnya harga BBM hingga kemarin masih belum dirasakan oleh sebagian masyarakat kepulauan. Pasalnya, harga BBM jenis premium di Kepualauan/ Kecamatan Raas masih bervariasi.

Menurut salah seorang warga setempat, Darus Salam, di desanya harga eceran BBM sebagian besar masih menggunakan harga semula.

“Mungkin, bensin yang dijual para pedagang masih sisa sebelumnya, makanya masih ada yang tetap,” tandasnya saat dihubungi Koran Madura. Menurut Darus, harga eceran BBM jenis premium di sana antara Rp. 8 ribu hingga Rp. 10 ribu. Namun kebanyakan para pengecer masih menjualnya Rp. 10 ribu.

Darus menambahkan, meski sebagian pengecer telah ada yang menjual BBM jenis premium dengan harga Rp. 8 ribu, namun isian botolnya tidak penuh seperti pengecer lainnya yang menjual dengan harga Rp. 10 ribu.

“Harapannya, harga bensin sama, tidak bervariasi. Agar kebijakan turunnya harga BBM bisa dirasakan masyarakat kepulauan juga, meskipun itu tidak harus sama dengan di daratan,” tuturnya. =FATHOL ALIF

SPBU tidak menyetok BBM dalam jumlah besar sebelum pemberlakuan penurunan harga diberlakukan. Sehingga apabila harga penurunan BBM diberlakukan, pengelola SPBU tidak mengalami kerugian.

"Wajar kalau hari pertama pemberlakuan penurunan harga BBM ini stok di sejumlah SPBU kurang, karena sebelumnya sudah ada imbauan dari pemerintah agar pengelola SPBU tidak menyetok BBM dalam jumlah banyak, sehingga bila penurunan harga BBM diberlakukan pengelola tidak merugi,” katanya

”Sebagai kader PDI Perjuangan, saya harus turut menginformasikan imbauan dari pemerintah, tidak masalah hari ini SPBU banyak yang kosong, karena setelah resmi pemberlakuan penurunan harga, semua SPBU akan digelontor BBM sesuai kebutuhan,” pungkasnya.

Setelah mengalami penurunan, harga bensin subsidi di wilayah Jawa Timur saat ini sebesar Rp 6.600 per liter, sedangkan untuk harga solar subsidi sebesar Rp 6.400 per liter secara nasioanal. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep SUMENEP - Beberapa perusahaan yang beroprerasi di daerah dituntut untuk senantiasa mengeluarkan dana CSR (corporate social responsibility). Pasalnya, dana CSR bukan sekadar bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, namun juga sudah diatur dalam undang-undang.

Menurut anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, AZ Rahman, dana CSR harus dikeluarkan oleh tiap perusahaan yang beroperasi di daerah.

Pasalnya, perusahaan yang akan beroperasi di daerah tidak bisa berdiri sendiri, namun juga berdampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV

E

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Baleg: CSR Bukan Sekadar Tanggung Jawab Sosial “Sehingga, mau tidak mau, perusahaan itu harus memperhatikan dampak tersebut. Supaya masyarakat tidak selalu dirugikan. Apalagi jika perusahaan itu sampai melakukan pengerukan terhadap kekayaan alam di sekitarnya,” katanya, Senin (19/01).

Ia menambahkan, apabila perusahaan sudah melakuka uji kelayakan bisnis dan sudah dapat mengalkulasi hasil yang akan diperoleh sehingga memungkinkan untuk memulai bisnisnya, maka saat bersamaan perusahaan juga harus sudah memikirkan

apa yang akan diberikan kepada masyarakat.

Namun demikian, lanjutnya, sebelum dana CSR itu diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat, perusahaan yang beroperasi di suatu daerah juga harus melakukan pendekatan kepada masyarakat agar dana CSR yang diberikan itu nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

"Jadi para pengusaha itu harus peka membaca situasi masyarakat sekitar, sehingga ketika perusahaannya beroperasi

tidak ada gejolak di masyarakat, dan dana CSR yang dikeluarkannya juga bisa tepat sasaran," pungkasnya.

Lebih dari itu, politisi Partai Demokrat itu mengatakan, dana CSR wajib diberikan sebenarnya bukan semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, namun juga karena amanat undang-undang.

Menurut dia, kalaupun perda tentang CSR tidak ada, namun perusahaan tetap wajib mengeluarkan CSR bagi masyarakat.

"Perda itu hanya penunjang teknis di bawah. Namun kalau urusan CSR, secara undangundang itu memang sudah ada, dan wajib hukumnya dikeluarkan sebesar tiga persen oleh perusahaan," jelasnya.

Untuk diketahui, sejauh ini perda yang mengatur CSR perusahaan di Kabupaten Sumenep masih nihil. Direncanakan, pembuatan perda itu bisa terealisasi tahun ini. Sehingga, hal-hal terkait CSR perusahaan selama ini masih berjalan apa adanya. =FATHOL ALIF

PASCA TURUNNYA HARGA BBM

BMKG

SUMENEP – Harga daging di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sumenep, Senin (19/1) tetap mahal sekalipun pemerintah telah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pantauan Koran Madura, harga daging sapi bagus berkisar Rp 110 ribu hingga Rp 120 ribu per kilogaram, harga daging sapi campuran mulai Rp 90 hingga Rp 100 per kilogram, daging kambing mulai Rp 100 ribu hingga 130 ribu per kilogram.

Sementara harga daging ayam kampung tetap dikisaran Rp 60 ribu hingga Rp 65 per kilogram. Sedangkan harga daging ayam buras saat ini naik, yang sebelumnya Rp 25 ribu per kilogram menjadi Rp 30 per kilogram. ”Walaupun harga BBM sudah turun, tapi harga daging tetap seperti yang lalu,” kata salah satu pedagang daging sapi di Pasar Anm Sumenep, Hj. Aisyah, kemarin.

Tingginya harga daging tersebut sudah berlangsung sejak sepekan terkahir. ”Ini sudah berjalan sejak sepekan terakhir.

Karena saat ini harga sapi masih mahal, sehingga berimbas terhadap harga daging,” terang Nurhayati, pedagang yang lain.

Sementara harga lombok besar saat ini mengalami penurunan, yang sebelumnya Rp 65 ribu per kilogram saat

SUMENEP - Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalianget meminta perusahaan pelayaran dan nelayan mewaspadai kondisi cuaca laut di perairan Kabupaten Sumenep.

"Saat ini, kondisi cuaca laut di sejumlah perairan di Sumenep cukup ekstrem yang ditandai dengan gelombang besar dan angin kencang," kata prakirawan Stasiun BMKG Kalianget, Endriyono di Sumenep, Senin (19/1).

Ia menjelaskan, ketinggian gelombang di Perairan Masalembu dan sekitarnya pada kisaran 1,3 meter hingga tiga meter.

Sementara di Perairan Kangean dan sekitarnya, ketinggian gelombang pada kisaran 0,8 meter hingga 2,5 meter.

"Untuk Selat Madura, ketinggian gelombangnya pada kisaran 0,5 meter hingga dua meter. Sementara untuk kecepatan anginnya pada kisaran lima kilometer hingga 45 kilometer," ujarnya, menerangkan.

Ketinggian ombak di atas dua meter, kata dia, sudah masuk kategori layak diwaspadai bagi aktivitas pelayaran, baik nelayan maupun operator kapal (perusahaan pelayaran).

"Oleh karena itu, kami mengingatkan kepada operator kapal maupun nelayan untuk waspada atas kondisi cuaca laut pada saat ini. Apalagi, anginnya juga kencang," ucapnya.

Endriyono juga mengemukakan, kondisi cuaca laut cukup ekstrem tersebut diperkirakan akan bertahan hingga Februari yang dipicu tekanan rendah di selatan Jawa.

"Kondisi itu menimbulkan angin barat dengan kecepatan kencang dan selanjutnya berpotensi menyebabkan tingginya gelombang," katanya, menambahkan. =ABD AZIZ/ANT

Harga Daging Tetap Mahal

Waspadai Cuaca Laut

TETAP MAHAL. Pedagang sedang melayani pembeli daging di Pasar Anom Baru Sumenep, Senin (19/1).

Harga daging masih tetap mahal pasca turunnya harga BBM.

ini Rp 30 ribu per kilogram.

Sementara lombok kecil yang

sebelumnya Rp 80 ribu per kilogramnya, saat ini turun menjadi

Rp 24 ribu sampai Rp 25 ribu per kilogramnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 20 JANUARI 2015 No. 0528 | TAHUN IV

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV

MADURA

F

LELANG JABATAN

Jangan Hanya Jadi Wacana

TAK TERAWAT. Kondisi alun-alun Kabupaten Probolinggo di Kota Kraksaan sungguh memprihatinkan serta becek saat musim hujan.

Pemberdayaan Masyarakat Tak Maksimal Belum Mampu Meminimalisir Jumlah TKI Ilegal PAMEKASAN - Banyak masyarakat asal Pamekasan bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI).

Ini menjadi salah satu indikator minimnya program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pamekasan, kata Ketu Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Apik.

Menurutnya, faktor yang mendorong masyarakat bekerja di luar negeri karena persoalan ekonomi.

Sementara di sisi lain para TKI itu tidak mempunyai keahlian khusus untuk membuka usaha sendiri. Padahal selama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui sejumlah dinas mempunyai program pemberdayaan masyarakat agar dapat mempunyai kemandirian ekonomi.

Akan tetapi, dengan adanya ratusan TKI asal Pamekasan yang dideportasi, pihaknya memperkirakan masih ada ribuan

warga Pamekasan yang mengadu nasib di negara asing dengan jalur yang ilegal.

“Pemberdayaan masyarakat menjadi satu-satunya solusi untuk menekan jumlah TKI asal Pamekasan, tapi rupanya program ini belum menyentuh masyarakat, utamanya di kecamatan-kecamatan yang warganya banyak menjadi TKI,” kata Apik.

Semestinya program pemberdayaan masyarakat itu dapat memutuskan kebiasaan warga menjadi TKI. Sebab dengan program pemberdayaan masyarakat

seharusnya masyarakat sudah bisa menjalankan usaha secara mandiri.

Apik menilai perencanaan program pemberdayaan ada yang salah, sehingga belum mampu meminimalisir jumlah TKI ilegal.

Menurutnya, program pemberdayaan masyarakat hanya difokuskan di sekitar kota, sehingga wilayah yang warganya biasa menjadi TKI tidak disentuh program tersebut.

“Program pemberdayaan harus difokuskan di wilayah yang warganya banyak menjadi TKI agar bisa memutus penghubungnya. Karena kalau itu tidak dilakukan, saat mereka (warga) menganggur, mereka akan mencari pekerjaan di luar negeri melalui teman atau saudaranya yang lebih dulu menjadi TKI,” ungkapnya.

Selain itu, itu tambah Apik, jika program pemberdayaan belum mampu mengurangi TKI asal

Pamekasan, pihaknya meminta pemerintah setempat untuk meningkatkan sosialisasi menjadi TKI dengan jalur resmi (legal).

“Mereka yang menjadi TKI illegal karena minim pengetahuan bagaimana bekerja di luar negeri yang benar. Mereka menganggap sama saja antara kerja di luar daerah dengan luar negeri. Karena yang mereka pikirkan bisa dapat kerja dan uang yang banyak,” ungkap Politisi Partai Nasdem ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, selama kurun waktu tahun 2014 terdapat 817 warga Pamekasan yang bekerja di luar negeri dideportasi ke Indonesia. Dengan jumlah itu, diperkirakan masih ada ribuan warga asal Pamekasan yang menjadi TKI ilegal yang bekerja di berbagai negara tujuan, yang bekerja di negara lain dengan bermodal visa kunjungan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN – Rencana Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk melakukan lelang jabatan, masih menjadi wacana yang disampaikan Bupati Pamekasan, Ach Syafii. Wacana itu mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, dengan meminta agar rencana itu segera direalisasikan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail. Menurutnya, Komisi I cukup apresiatif dengan wacana tersebut. Namun, harus ada tindakan nyata dari eksekutif (Pemkab Pamekasan). Selain merencanakan pengkajian dan studi banding, juga perlu dimulai pembuatan rancangan peraturan yang mendasari pelaksanaan lelang jabatan. “kami setuju dengan rencana bupati itu, karena sistem mutasi itu akan meminimalisir Praktik KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Sejauh ini masih sebatas wacana tapi ini juga tergantung dengan kepercayaan diri bupati karena ini hak prerogatifnya Bupati,”kata politisi Partai Demokrat ini.

Terangnya, setelah konsep yang akan diterapkan di Kabupaten Pamekasan, pada proses mutasi Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu sudah matang, tidak lagi membutuhkan waktu yang panjang untuk mempersiapkan beberapa hal lainnya yang salah satunya adalah terkait dengan regulasi.

Namun selama ini, pihaknya belum melakukan koordinasi mengenai wacana tersebut, pihaknya berjanji jika lelang jabatan benar-benar direalisasikan, makan pihaknya akan lebih mengawasi secara ketat bagaimana proses pelaksanaan terhadap proses tersebut. =ALI SYAHRONI/RAH

Ismail

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV

G

Raskin Akan Segera Dihapus Said Mengaku Tidak Menandatangani Realisasi Raskin PAMEKASAN - Bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) akan segera dihapus. Sebagai penggantinya pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memberikan bantuan berupa uang senilai subsidi beras yang diberikan kepada masyarakat.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Said Abdullah mengatakan jika tidak ada perubahan penghapusan raskin akan dilakukan pada tahun 2016 mendatang.

Sebab saat ini komisinya bersama pemerintah di bawah kendali Kementerian Sosial RI sudah menyusun konsep penghapusan raskin, yang akan diganti dengan bantuan berupa uang tunai.

Said menambahkan, raskin yang selama ini diterima oleh masyarakat, disubsidi negara sebesar Rp 8.650, dan dijual kepada masyarakat Rp10.500

atau masyarakat hanya mengeluarkan uang Rp1.500/ perkilo untuk menebus raskin.

Tetapi, kualitas berasnya saat diterima masyarakat sangat memprihatinkan. Belum lagi penyelewengan yang dilakukan beberapa oknom yang berhak mengelola raskin.

Menurut politisi PDIP itu, lebih baik masyarakat diberi uang tunai sebesar subsidi tersebut. Artinya, masyarakat diminta membeli sendiri berasnya, dengan kualitas lebih tinggi daripada raskin.

Ataupun untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat.

Said menambahkan, dengan

Said menambahkan, raskin yang selama ini diterima oleh masyarakat, disubsidi negara sebesar Rp 8.650, dan dijual kepada masyarakat Rp10.500 atau masyarakat hanya mengeluarkan uang Rp1.500/perkilo untuk menebus raskin. Tetapi, kualitas berasnya saat diterima masyarakat sangat memprihatinkan. Belum lagi penyelewengan yang dilakukan beberapa oknom yang berhak mengelola raskin. penghapusan raskin tersebut diharapkan mengurangi ketergantunggan impor beras,

masyarakat lebih mandiri dalam mengelola kebutuhannya.

Untuk penyaluran uang pengganti raskin melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PMKS). Penyalurannya tetap satu pintu pada program yang sudah dijalani oleh pemerintahan Jokowi-JK. Manajer Persepam Madura Utama (Persepam MU) ini mengaku dirinya satu-satunya anggota DPR RI yang menolak menandatangani realisasi program raskin tersebut pada tahun 2007. Sebab program tersebut tidak mengajarkan masyarakat lebih mandiri dalam mengarungi kehidupan sehari-harinya. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sudah menerima ketetapan pagu raskin 2015. Totalnya mencapai 15.551 ton. Angka tersebut tidak ada perubahan dari tahun 2014 kemaren. Pagu tersebut berdasarkan surat

edaran dari Gubernur Jawa Timur, tertanggal 6 November 2014 dengan Nomor 518/25465/021/2014 tentang Pagu Raskin Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2015.

Dalam surat tersebut juga tercantum perintah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendistribusian raskin 2014. Tetapi, karena bagian kesra belum memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan itu, maka untuk sementara waktu evaluasi masih belum digelar.

Menurut Kabag Kesra Pemkab Pamekasan Amirussaleh, dalam surat itu, jatah bantuan raskin terbanyak di Pulau Madura ialah Kabupaten Sumenep yakni 20.948 ton per tahun, Kabupaten Sampang sebanyak 19.556 ton, Kabupaten Pamekasan sebanyak 15.551 ton dan terakhir Kabupaten Bangkalan sebanyak 15.312 ton. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN BESERTA JAJARANNYA Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES ATAS DILAUNCHINGNYA CLUB SEPAK BOLA PERSEPAM MADURA UTAMA (PMU) DI PENDOPO RONGGOSUKOWATI PAMEKASAN PADA HARI MINGGU,16 JANUARI 2015

Drs. H. Achmad Syafii, M. Si

Drs. Khalil Asy’ari

Bupati Pamekasan

Wakil Bupati Pamekasan

Dr. ALWI, M. Hum Sekda Pamekasan

Iklan ini Dipersembahkan oleh Humas dan Protokol Setdakab Pamekasan

Semoga Mampu Membawa Persepam Madura Utama (Pmu) Meraih Prestasi Utama Dalam Persepakbolaan Nasional

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV

MENGULAR. Antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pamekasan masih terjadi sekalipun pemerintah menurunkan harga BBM.

Ada Antrean di Sejumlah SPBU Harga BBM Turun, Bensin Justru Langka PAMEKASAN - Antrean kendaraan bermotor di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) biasanya terjadi saat harga BBM akan naik. Pemandangan berbeda terjadi, di saat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan turunnya harga BBM jenis premium dan solar, justru hampir seluruh SPBU di Pamekasan mengalami antrean hingga meluber ke jalan raya.

Misalnya di SPBU Jl Raya Asem Manis terjadi antrean panjang baik roda dua maupun roda empat. Baik yang mengisi premium, pertamax ataupun solar.

Hampir tidak ada celah tumpukan kendaraan di SPBU tersebut. Hal ini terjadi, karena SPBU ini kehabisan stok BBM sejak Minggu

(18/1) sore.

Fathorrozi salah satu warga yang mengantri di SPBU itu mengaku sudah hampir 30 menit mengantri. Sebab, banyak pemilik kendaraan yang mengisi BBM-nya di SPBU. Akibatnya ia terlambat masuk kantor. Sementara tidak ada petugas baik dari kepolisian

ataupun Dishubkominfo yang mengatur antrean di SPBU. Warga lainnya, Abdurrahem mengaku sengaja menunda membeli premium di hari kemarin, karena pemerintah mau menurunkan harga BBM. Sehingga, sekalipun antre, ia tetap jalani. “Kemarin (Minggu) beberapa SPBU di Pamekasan kehabisan stok. Saya heran, kenapa stok cepat habis padahal tidak antrean.

Saya sendiri sempat menunda pembelian menunggu harga baru.

Bisa jadi ini permainan SPBU tidak siap rugi,� katanya.

Antrean serupa juga terjadi di SPBU Jl Raya Pintu Gerbang Pamekasan. Akses jalan raya di

kawasan tersebut nyaris lumpuh.

Karena panjangnya antrean di SPBU itu. Termasuk pula, antrean terjadi di SPBU di Jl Raya Nyalabu, Proppo, Pamekasan.

Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan, Hambali mengaku sudah mendatangi satu persatu SPBU di wilayah kota.

Rata-rata pengelola SPBU beralasan akan menghabiskan stok yang lama dengan harga yang lama pula. Sementara, untuk stok baru, akan dikirim sejak pukul 08.00, dengan harga yang baru ditetapkan oleh presiden.

Yakni, untuk harga premium turun dari harga semula Rp 7.600 menjadi Rp 6.600 per liter dan

harga solar dari Rp 7.250 menjadi Rp 6.400 per liter. Artinya, harga BBM premium turun sebesar Rp 1.000 per liter, dan solar turun Rp 850 per liter.

Menurut Hambali, kelangkaan akibat terbatasnya stok BBM tersebut tidak akan berlangsung lama. Mulai Senin siang hingga hari-hari selanjutnya dipastikan tidak akan ada antrian panjang di SPBU. Sekalipun demikian, pihaknya akan tetap melakukan pemantauan terhadap pengelola SPBU di Pamekasan, dikawatirkan ada oknom pengelola SPBU yang masih menerapkan harga lama. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV

I

MEKANISME PASAR

Diperindag Pasrah PAMEKASAN – Setelah harga bahan bakar minyak (BBM) naik Rp 8.500, semua kebutuhan masyarakat ikut merangkak naik. Namun, saat pemerintah kembali menurunkan harga BBM ke Rp 6.600, harga barang kebutuhan masyarakat masih belum itu turun.

Menanggapi kondisi itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan, mengaku pasrah dengan mikanisme pasar. Sebab, secara berlahan harga kebutuhan masyarakat lainnya akan ikut turun.

Hal itu disampaikan Kepala Disperindag Pamekasan, Bambang Edy Suprapto.

Menururtnya, dalam hukum ekonomi itu ada mikanisme pasar yang tidak bisa dan tidak dikendalikan oleh pemerintah, yaitu harga. Salah satuya kebutuhan pokok di pasar-pasar.

Hal itu karena setiap penjual tidak ingin mengalami kerugian, sehingga barang-barang yang sudah kulaan saat harga mahal, tidak bisa serta merta dijual harga murah, mengikuti turunnya harga BBM. Namun, pihaknya memastikan secara berlahan harga kebutuhan masyarakat akan ikut turun.

“Jadi, soal harga ini, kami tidak bisa menekan pedagang untuk langsung menjual dengan harga terbaru, karena pemerintah tidak punya kuasa atas permodal pedagang. Tapi setelah barang-barang kulaannya baru, maka akan mengikuti dengan harga terkini.” kata Bambang.

Pihaknya akan terus memantau pergerakan harga barang di Kabupaten Pamekasan. terdapat tiga pasar yang menjadi rujukan harga kebutuhan pokok masyarakat oleh Diperindag setempat, yaitu pasar Kolpajung, Pasar Gurem, dan Pasar 17 Agustus, Pamekasan.

Diakuinya, kenaikan harga kebutuhan masyarakat secara mendadak akibat kenaikan BBM memang dijadikan alasan pedagang untuk mendapat keuntungan lebih besar. Namun, setelah BBM turun harga barang masih perlu penyesuaian.

“Begitulah mikanisme pasar. Jadi, jika ada peluang untuk dapat untuk besar maka itu dimanfaatkan pedagang. Tapi saat mereka (pedagang) terancam rugi, mereka tidak mau ambil resiko rugi yangbesar, tapi mereka terus menyesuaikan dengan harga pasaran dengan sendirinya,” ungkpanya. =ALI SYAHRONI

AGAR TAK HILANG. Untuk menjaga dan melestarikan tentang adanya seni dan budaya Kraksaan Kabupaten Probolinggo, pemkab Probolinggo terus memberikan pemahaman kepada generasi muda yang ada di daerahnya.

Dewan Panggil Kemenag Tak Mampu Kendalikan Jumlah Madrasah PAMEKASAN – Komisi IV DPRD Pamekasan memanggil pihak Kemenag agar memberikan penjelasan tentang izin pendirian sekolah-madrasah yang dinilai mudah.

Di Pamekasan semakin lama jumlah sekolah madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan terus bertambah. Sedang kondisi di lapangan pertambahan itu hanya memicu gesekan antar sesama lembaga pendidikan itu.

Hal itu terbukti dengan temuan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, di beberapa madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Pasean, Batu Marmar dan Waru.

Akibatnya, sistem verifikasi pendirian sekolah madrasah dipertanyakan karena terkesan janggal.

Atas dasar itu, kemudian Komisi IV DPRD Pamekasan, memanggil pihak Kemenag agar memberikan penjelasan mudahnya ijin pendirian sekolah madrasah. Termasuk sistem pengawasan

madrasah yang terkesan tidak pernah dilakukan oleh Kemenag.

Sayang, pertemuan itu berlangsung tertutup di rungan Komisi IV kantor DPRD Pamekasan.

“Kami temukan banyak sekolah madrasah wilayah pantura itu yang siswa dalam satu kelas sangat sedikit, tidak sesuai dengan aturan dalam satu rombongan belajar (rombel), tapi sekolah yang bersangkutan dibiarkan saja,” kata Apik, ketua Komisi IV DPRD Pamekasan.

Bahkan ada sejumlah sekolah

MI yang saling berdekatan, sehingga saat penerimaan siswa baru terjadi rebutan siswa antar lembaga, sehingga sangat rawan terjadi konflik horizontal di masyarakat setempat.

Untuk itu, pihaknya menilai perlu dilakukan penataan ulang terhadap berdirinya sekolah madrasah, yang ijinnya dikeluarkan Kemenag Pamekasan. Agar persaingan yang tidak sehat antar lembaga tidak sampai merugikan siswa.

“Dugaan kami banyak sekolah madrasah baru itu, karena mudahnya proses pendiriannya.

Padahal jarak antar lembaga dan jumlah siswa harus jadi pertimbangan utama. Apa Kemenag tidak curiga dengan kondisi yang ada, jangan-jangan mendirikan sekolah hanya untuk dapat bantuan saja,” ungkapnya.

Tambah Apik, pihaknya berharap Kemenag mulai mengen-

dalikan jumlah pertumbuhan sekolah MI dengan memperketat proses peprizinan pendirian sekolahnya. Bagi sekolah yang jumlah siswanya sudah tidak sesuai aturan, hendak ditutup dengan di gruping dengan sekolah MI terdekat lainnya.

Sementara itu, kepada Komisi IV DPRD Pamekasan, Kepala Kemenag Pamekasan, Juhedi mengatakan bahwa aturan jarak antar sekolah madrasah yang setingkat dengan yang lainnya sejauh 3 kilometer. Sedang terkait, sekolah yang tidak memenuhi aturan robel, yang kurang 20 siswa itu masih akan dilakukan evaluasi.

“Setiap empat tahun sekali, izin pendirian sekolah itu harus diperpanjang. Lalu kami lakukan evaluasi sekolah yang bersangkutan. Jika sudah tidak memenuhi persyaratan maka harus ditutup,” kata Juhedi. =ALI SYAHRONI/RAH

KORAN J SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

SELASA 20 JANUARI 2015 No. 0528 | TAHUN IV

J

Kasek Dimutasi Jadi Guru Biasa Siswa SMKN I Tambelengan Mogok Sekolah SAMPANG - Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Tambelangan Sampang melakukan aksi mogok sekolah, Senin (19/1). Aksi tersebut bentuk protes kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang yang memutasi kepala sekolahnya, DJ Junaidi Budiono.

Persoalan tersebut merupakan buntut dari kasus beberapa hari sebelumnya. Pekan lalu, siswa SMKN I Tembelangan menolak kehadiran anggota DPRD Sampang. Kedatangan wakil rakyat karena di sokalah tersebut ada indikasi pungutan liar senilai Rp 290.000 untuk pendaftran ulang.

Siswa melempari batu ke salah satu anggota dewan yang ada di sekolah pada waktu itu. Kasus itu terus berlanjut hingga saat ini. Siswa tidak terima kepala sekolahnya dipindah ke SMKN Sampang terhitung tanggal 16 Januari kemarin sebagai guru biasa.

Senin (19/1), jajaran pejabat Disdik mendatangi sekolah tersebut untuk menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan kegiatan yang dilakukan selama ini. Namun, kedatanganya juga disambut dengan protes oleh siswa. ”Kami tidak mau masuk kalau Pak Budi tidak dikembalikan,” tulisnya dalam sebuah spanduk.

Plt Kepala Sekolah SMKN I Tambalangan Muhammad Hasyim mengatakan, pihaknya mengaku kaget saat tidak melihat siswa satupun yang ada di lingkungan se-

kolah. Dalam kondisi itu dia mencoba sabar dan sambil menunggu.

“Saya sangat terkejut. Pas sampai di sekolah tidak ada satupun yang datang. Hingga semua guru yang mempunyai jadwal datang semua siswa belum juga datang,” katanya.

Hasyim menceritakan, pada waktu itu, jajaran Disdik mendatangi sekolahnya untuk bermusyawarah dengan pihak sekolah. Setalah pertemuan itu selesai, lanjut dia, tiba-tiba ada siswa yang membawa spanduk dan berorasi meminta kepala sekolahnya dikembalikan. Pada waktu itu juga, pihaknya dikagetkan dan bertanya-tanya. Kenapa siswa tiba tiba ada.

“Saya kembali dikagetkan Pak, karena sebelum Disdik datang dan bermusyawarah siswa masih belum ada. Ketika Disdik keluar dari ruangan, siswa tiba-tiba berorasi sekaligus membawa spanduk,” tuturnya.

Terkait dengan mutasi kepala sekolah tersebut, kata Hasyim, DJ Junaidi Budiono memang sudah dipindah ke SMKN Sampang dengan status sebagai guru biasa.

Sesuai dengan Surat Perintah

(SP), DJ Junaidi Budiono sebagai kapala sekolah SMKN I Tambelangan dipindah terhitung tanggal 16 Januari kemarin.

“Dan juga terkait dugaan pungli, saya akan klarifikasi bahwa itu bukan pungli. Pihak sekolah memang mengadakan sumbangan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, kagiatan simpanan, pengadaan kalender, maulid nabi, kegiatan OSIS, dan honor guru, dan TU tidak

tetap 25000 x 12 bulan. Dengan biaya 536.000 dengan pembayaran dicicil setiap semester,” kilahnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Sumadi mengatakan, kedatangannya ke sekolah tersebut untuk menyampaikan kapada pihak sekolah, siswa jangan dijadikan korban dengan kondisi sekolah yang saat ini ada masalah. Kemudian, guru yang mengajar tetap masuk meskipun

siswanya tidak ada.

“Waktu kami ke sana pagipagi siswanya memang tidak ada tapi ketika agak siangan sebagian siswa ada yang datang. Harapan saya, dua poin yang sudah disampaikan bisa diterapkan oleh pihak sekolah. Terkait mutasi kepala sekolah tersebut saya masih belum bisa memastikan lantaran masih belum ada surat keputusan (SK) karena kalau sudah dimutasi pasti ada SK,” singkatnya. =CR3/LUM

MENGHORMATI PAHLAWAN

Tradisi Ziarah Kubur Pahlawan Pudar

PASANG IKLAN? 0328-6770024

Hubungi

SAMPANG - Kebiasaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang ziarah kubur ke makam para pahlawan di hari jadi Sampang kini mulai pudar. Pasalnya, kegiatan tersebut tidak dilakukan pada peringatan hari jadi 2014 karena dinilai membuang anggaran.

Kabid Kebudayaan Disbudparpora AG Wadud mengatakan, tradisi lama ziarah kubur ke makam pahlawan yang dilakukan pada hari jadi Sampang setiap tahunnya akan terjadi perubahan, karena kegiatan tersebut dinilai hanya menghamburkan anggaran.

“Kegiatan ziarah makam pahlawan itu di hari jadi akan dilaksanakan 2 tahun 1 kali, mengingat anggaran yang ada terbatas,” katanya, Senin (19/1).

Menurutnya, kegiatan itu tidak dihapus. Akan tetapi disederhanakan mengingat anggaran tidak mencukupi.

Kata dia, kegiatan ziarah kubur dinilai

pemborosan sehingga pada tahun ini difokuskan kepada istighasah. “Sebenarnya kegiatan ini bagus. Namun mengingat anggaran tidak cukup, maka kegiatan ini disederhanakanan. Pada tahun ini 2 tahun 1 kali dilakukan,” ujarnya.

Dikatan, pemerintah melakukan kegiatan ziarah kubur ke makam pahlawan setiap hari jadi Sampang. hal itu sudah menjadi budaya yang melakat di masyarakat Sampang khusunya para pejabat yang ada. “Dari zaman dulu, setiap hari jadi pasti ziarah kubur ke makam pahlawan. Dan budaya itu sudah turun menurun dari lelur kita,” imbuhnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sampang Guntur mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan sikap pemerintah untuk melestarikan tradisi atau budaya masih minim. Terbukti, tradisi ziarah kubur makam pahlawan di hari jadi Sampang, pemerintah masih berdalih keter-

batasan anggaran dan pemborosan.

Padahal, kata Guntur, seharusnya pemerintah menjaga tradisi religius tersebut.

“Saya sangat menyayangkan sikap pemerintah seakan tidak peduli terhadap kegiatan yang menjadi tradisi masyarakat. Padahal, kegiatan itu bersifat religius,” tuturnya.

Diakui, jika pemerintah mengurangi kegiatan ziarah kubur makam pahlawan atau menghapus di hari jadi Sampang, budaya yang ada di Sampang lambat laun akan pudar. Karena budaya yang ada seakan tidak ada perhatian serius dari pemerintah. Padahal, lanjut dia, budaya sangat penting untuk terus dikembangkan dan dilestarikan.

“Negara dikenal atau kota memang karena budaya yang melakat pada diri kita. Dan kegiatan budaya tersebut terus dikembangkan dan tidak menghilangkan eksitensi dari budaya itu,” ungkapnya. =CR3/LUM

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV

SURABAYA- Ratusan petani garam Madura bersama DPD Kaukus Muda Indonesia (KMI) Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Kantor DPRD Jawa Timur, Senin (19/1). Mereka meminta pemerintah memperjuangkan nasib garam Madura dan memberantas mafia garam.

Kepada Koran Madura, Korlap Aksi Moh Salim mengatakan, massa meminta Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan DPRD Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Tanjung Perak untuk memblokir kapal milik PT Susanti yang mau membongkar garam impor ke Jawa Timur yang rencananya akan dilakukan hari ini (20/1). ”Kami meminta Pemerintah bersungguh-sungguh untuk memberantas mafia garam. Jangan hanya berwacana saja,” demikian rilis yang diterima Koran Madura.

Untuk memberi ruang yang cukup bagi petani garam Madura, lanjut Salim, pemerintah juga dituntut menghentikan impor garam agar garam lokal bisa berkembang dengan baik.

Menurutnya, kebijakan impor garam bisa mematikan potensi pemasaran garam lokal. ”Kami minta pemerintah juga berani menghentikan impor garam. Ini sangat mencekik,” ujarnya.

Semenatara itu, Asisten II Pemprov Jatim Heru P dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Ka’bil Mubarok bersepakat untuk melakukan sidak di Tanjung Perak hari ini (20/1) dengan disaksikan perwakilan pengunjuk rasa. Mereka berjanji akan memerikasa muatan garam yang di dialam kapal milik PT Susanti, apakah garam industri atau garam konsumsi. ”Kalau ternyata yang ada di dalam kapal nantinya garam konsumsi maka kapal itu akan disegel dan PT Garam harus disanksi,” ungkap Asisten II Pemprov Jatim Heru P. =MIFTAHUL ULUM

K

Petani Garam Madura Demo Pemprov Jatim Tuntut Pemerintah Berantas Mafia Garam DEMO GARAM: Ratusan massa petani garam Madura saat melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pemprov Jatim, Senin (19/1).

KASUS PENCABULAN ANAK

Kepala BPBD Didatangi ke Rumahnya SAMPANG – Rumah Kepala Badan Penanggulanagan Bencana Daerah (BPBD) Sampang Wisno Hartono kedatangan empat tim penyidik Polrestabes Surabaya, Senin (19/1). Kedatanganya diduga untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap yang bersangkutan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Informasi yang dihimpun Koran Madura, tim penyidik mendatangi rumah Kepala BPBD nonaktif tersebut sekitar pukul 11.35 WIB. Namun, tak lama kemudian tim penyidik keluar.

Kemudian, kuasa hukum Wisno, Arman Saputra datang ke rumah kliennya dan diceritakan seputar kasus yang menimpanya.

Namun, Arman mengaku tidak tahu kalau ada tim penyidik dari Polrestabes mendatangi kediaman kliennya, karena pada waktu dirinya tiba di kediaman Wisno, mereka sudah keluar.

“Tidak ada apa apa. Saya baru ketemu dengan Pak Wisno. Dan Pak Wisno menceritakan posisi kasusnya. Itu saja. Jadi tidak ada masalah, saya ketemu dengan empat orang itu di depan pintu saat saya mau

masuk,” kata Arman pada Koran Madura usai keluar dari rumah Wisno Hartono.

Kata Arman, pihaknya saat berbincang dengan Wisnu hanya dikenalkan dengan

keluarganya. Selain itu tidak ada perbincangan terkait tim penyidik yang mendatangi rumahnya. Arman mengaku siap mendapingi Wisno hingga proses kasus yang

menimpanya selesai.

Arman hingga saat ini masih belum pernah mendapingi kliennya. Karena, pihaknya baru dipercaya menjadi kuasa hukumnya. “Belum, ini saya baru dapat SKnya. Dan saya tanya kelengkapan terkait kasus tersebut, karena Wisno hanya minta tolong dibuatkan surat kuasa. Setelah saya buatkan surat kuasa nanti, lihat saja seperti apa pembelaanya ke depan,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, lanjut Arman, Wisno tidak bercerita kalau ada tim penyidik yang mendatangi rumahnya. Karena pada waktu itu hanya menceritakan seputar kasus yang menimpanya. Karena selama ini yang bersangkutan tidak ada yang mendampingi.

“Sebelum saya pulang, saya tanya tadi ke Pak Wisno. Mereka siapa Pak? Dijawab dari Polrestabes. Ngapain Pak? Cuman datang ke PN minta surat penetapan pengeledahan karena ada kesalahan ketik di dalam surat itu. Kan seharusnya dalam surat tersebut Pengadilan Negeri Sampang akan tetapi tertera Pengadilan Surabaya.

Me#nurut Pak Wisno mereka penyidik.

Cuman saya tidak tahu,” jelasnya. =CR3/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

SELASA 20 JANUARI 2015 No. 0528 | TAHUN IV

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528| TAHUN IV

PENYEBRANGAN KAMAL

Penurunan Harga BBM Tak Pengaruhi Tarif Kapal

doni heriyanto/koran madura

PERIKSA. Petugas Sub Detasemen Polisi Militer (Sub-Denpom) saat melihat kelengkapan surat kendaraan dinas anggota TNI di Kodim 0829 Bangkalan.

Ratusan Kendaraan Dinas TNI Diperiksa Ada Surat Kelengkapan 5 Roda Dua Sudah Mati BANGKALAN - Ratusan kendaraan dinas (RAN Dinas) milik TNI yang bertugas di Komando Distrik Militer (Kodim) 0829 Bangkalan diperiksa oleh Sub Detasemen Polisi Militer (Sub-Denpom) setempat.

Pemeriksaan yang diselenggarakan secara mendadak tersebut dalam rangka operasi penegakan dan penertiban (Gaktib) yustisi di lingkungan TNI. Utamanya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan anggota korps berbaju loreng tersebut.

"Semua kendaraan dinas roda dua maupun roda empat semua kami periksa kelengkapannya.

Sebab sejak tanggal 13 Januari telah diberlakukan operasi gaktib bagi seluruh anggota TNI. Salah satunya Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB)," kata Sub-

Denpom Bangkalan, Lettu CPM Wahyudi.

Menurutnya, dalam pemeriksaan ini terdapat 239 kendaraan roda dua dan 6 kendaraan roda empat yang menjadi sasaran. Tidak hanya itu saja, 93 kendaraan umum yang

dimiliki pegawai yang berdinas di Kodim 0829 juga tidak luput dari pemeriksaan. Hal ini, agar semua yang menggunakan kendaraan benar-benar disiplin dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Jika ketahuan ada pelanggaran akan diberikan tindakan tegas.

"Setelah kami cek semua, ada 5 kendaraan dinas roda dua yang surat kelengkapannya sudah mati. Namun, saat ini sudah dalam proses di Peralatan Angkatan Darat (PAL DAM V/ Brawijaya) Surabaya. Sedangkan kelengkapan milik pegawai tidak ada masalah," ucapnya.

Sementara itu, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0829 Bangkalan Letkol Inf Lucky Avianto menyatakan pemeriksaan

semacam ini memang rutin dilakukan. Sebab semua anggota harus bisa menunjukkan kedisiplinan sebagai TNI. Sebelum melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat sipil, maka anggota wajib memberikan contoh dengan tidak melakukan pelanggaran apa pun. Termasuk kelengkapan kendaraan bermotor itu.

"Kita harus jadi pelopor kedisiplinan dong. Sebelum bergerak keluar ya kita harus bersih dari catatan pelanggaran," tegas peraih penghargaan Indonesian Batallyon Batallyon Commanding Officer (Indobatt Co) Konga XXIII-G/UNIFIL di Lebanon pada tahun 2012-2013 itu. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Meski harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami penurunan, tarif Kapal penyeberangan Kamal - Perak Surabaya masih tetap sama. Sejak adanya kenaikan tarif pada waktu lalu hingga kini tidak mengalami penurunan harga tiket. Padahal alasan kenaikan dilakukan beberapa bulan lalu PT ASDP menaikkan tarif kapal karena mengikuti harga BBM naik.

PT ASDP enggan menurunkan tarif kapal dengan alasan harga sparepart kapal masih mengeluarkan biaya tinggi. Pasalnya, jika kapal mengalami kerusakan harus membeli sparepart dengan harga mahal. Apalagi, kondisi penyebrangan kapal yang semakin hari mengalami penurunan jumlah penumpang.

"Tarif kapal tidak ada penurunan, walaupun harga BBM telah diturunkan oleh pemerintah," terang Manager Operasional PT ASDP Pelabuhan Kamal, Ach Chairil, kemarin (19/1) Chairil menjelaskan, pihaknya tidak menurunkan tarif kapal lantaran harga sparepart tidak turun alias masih tinggi. Untuk biaya perawatan kapal membutuhkan dana yang besar, dan itu masih belum sebanding dengan pemasukan.

"Saat ini tarif kapal untuk kendaraan roda empat Rp 46 ribu sekali menyeberang. Sedangkan untuk roda dua dan penumpang tetap, karena dulu saat BBM naik tidak dinaikkan," terangnya.

Sementara itu Ketua YLKI Bangkalan, Jimhur Saros mendesak PT ASDP supaya menurunkan tarif kapal karena harga BBM turun. Sebab, saat menaikkan tarif kapal, mereka berpatokan pada kenaikan harga BBM. Saat ini harga bensin sudah turun menjadi Rp 6.600 dari Rp 7.400.

"Tapi, ketika sekarang BBM turun malah tarif kapal tidak diturunkan dengan alasan sparepart masih mahal. Seharusnya jika dulu dalam menaikkan tarif berpatokan pada harga BBM, maka saat BBM turun maka tarif kapal harus turun," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528| TAHUN IV

KPK Periksa Orang Dekat Fuad Amin Penyidik Tertutup pada Kuli Media BANGKALAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendatangi Polres Bangkalan, Jawa Timur, kemarin (19/1). Kali ini giliran orang dekat Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin yang diperiksa KPK. Penyidik melakukan pemeriksaan di ruang Komando, Kendali, komunikasi dan Informasi (K3-I).

Mereka yang terlihat masuk ke ruangan itu Subaidi, ajudan Fuad Amin.

KPK juga memeriksa Hasan Faisol, Camat Kamal. Faisol juga tercatat sebagai mantan ajudan Fuad Amin. Dua orang lainnya yaitu M Ya'kub, Kasi Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Bangkalan dan H Muslim yang selama ini terkenal sebagai kontraktor.

Sebelumnya, Faisol pernah diperiksa KPK bersama semua camat lain pada Kamis (15/1).

Belum diketahui secara pasti materi pemeriksaan terhadap orang-orang dekat mantan Bupati Bangkalan itu. Namun, dugaan kuat berkaitan dengan kasus dugaan suap gas dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Fuad Amin. Bahkan, berdasarkan informasi yang berkembang KPK sempat memeriksa ke rumah Faisol. Namun, saat itu pemilik rumah (Faisol) tidak berada di lokasi.

"Sekarang memang ada di sini (KPK). Tapi, kami tidak tahu materi pemeriksaannya apa. Kami tadi hanya dihubungi dari penyidik KPK untuk pinjam tempat," terang Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono.

Meskipun begitu, Sulis mengaku tidak mengetahui jumlah orang yang kali ini diperiksa oleh KPK, ia menyatakan tidak tahu secara pasti.

Sebab KPK yang menghubungi sendiri orang-orang yang akan diperiksa. Meskipun begitu disinyalir ada 4 orang yang diperiksa berdasarkan data yang diperoleh Koran Madura. "Kalau ingin tahu, silakan duduk di lobi (depan ruang K3I). Nanti kan terlihat orang-orang yang mas-

uk ke ruangan," tuturnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi di tempat terpisah, Subaidi membenarkan tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Namun, perihal materi pemeriksaan, dirinya enggan menjelaskan. "Iya sudah diperiksa tadi," singkatnya.

M

KRIMINAL

Suami Aniaya Istri yang Sakit BANGKALAN- Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang dirasakan Khoridah (45), warga Jalan Pertahanan Kelurahan Bancaran. Perempuan paruh baya itu menjadi korban kekerasan yang dilakukan Sahrul (50), warga Sattoan Kelurahan Pejagan, suaminya sendiri. Penyebab terjadinya penganiayaan diduga pelaku kesal terhadap korban, karena penyakit yang dideritanya tak kunjung sembuh.

Menurut keterangan korban saat ditemui di ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bangkalan, suaminya melakukan penganiayaan pada Senin (19/1) sekitar pukul 06.00 pagi hari. Akibat penganiayaan itu, korban menderita sejumlah luka lebam di bagian muka. Sebut saja, luka lebam di pipi kiri, luka robek di bibir bagian dalam, dan luka lebam di bagian lengan kiri. Bahkan, suaminya juga mengancam akan membunuh korban.

"Suami saya itu marah karena saya sudah 10 bulan sakit tidak bisa jalan. Saya ditampar dan dipukul bagian muka. Dan ini terjadi setiap kali bertengkar.

Saya sudah tidak kuat, makanya lapor polisi, karena juga mau

Suami saya itu marah karena saya sudah 10 bulan sakit tidak bisa jalan. Saya ditampar dan dipukul bagian muka.

Dan ini terjadi setiap kali bertengkar. Saya sudah tidak kuat, makanya lapor polisi, karena juga mau dibunuh,�

Khoridah Korban

dibunuh," ujar Khoridah, tampak emosi.

Perempuan yang pernah bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di Malaysia itu mengaku telah diceraikan begitu saja setelah dipukul oleh suaminya. Apalagi memang keduanya hanya menikah siri pada saat sama-sama berada di perantauan. Saat ini keduanya memang tidak memiliki pekerjaan. Suaminya hanya menjadi pengangguran. Sekalipun tidak

memiliki penghasilan suaminya gemar bermain judi togel.

Sehingga emas hasil kerja kerasnya di Malaysia digadaikan oleh suaminya.

"Emas 100 gram milik saya digadaikan dan tidak kembali sampai saat ini. Suami saya doyan main togel, tidak bekerja yang lain sejak pulang dari Malaysia 2 tahun lalu. Saya ingin suami saya segera dihukum seberat-beratnya," ucapnya.

Sementara itu, menindaklanjuti atas laporan kasus kekerasan ini Kasubag Humas Polres Bangkalan, AKP Cholik menyatakan akan melakukan pemeriksaan secara intensif.

Termasuk melakukan visum terhadap korban, apakah dalam perkara ini dikategorikan sebagai penganiayaan ataupun masuk sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebab keduanya tidak terikat tali pernikah resmi.

"Masih akan kami dalami, karena mereka nikah siri. Jadi perlu ditegaskan apakah masuk penganiayaan atau KDRT. Nanti baru kita bisa menentukan langkah hukum berikutnya," jelas mantan Kapolsek Tanjung Bumi itu. = DONI HERIYANTO/RAH

Sekarang memang ada di sini (KPK). Tapi, kami tidak tahu materi pemeriksaannya apa.

Kami tadi hanya dihubungi dari penyidik KPK untuk pinjam tempat,�

AKBP Sulistiyono Kapolres Bangkalan

Seperti halnya sikap penyidik KPK yang selalu tertutup kepada media. Mereka enggan berkomentar terkait seluruh pemeriksaan yang dilakukan di Bangkalan. Sebab, kewenangan untuk berkomentar merupakan hak juru bicara KPK di Jakarta.

Malah penyidik sempat mengingatkan kalau mengambil gambar jangan sembunyi-sembunyi, karena itu berpengaruh kepada psikoligis yang diperiksa.

"Kita kerja jujur, minta tolong jangan difoto-foto dulu.

Nanti, kita akan kasih tahu kalau semua sudah selesai," ucap penyidik singkat. = MOH RIDWAN/RAH

doni heriyanto/koran madura

MENGADU. Korban penganiayaan saat mendatangi SPKT Polres Bangkalan untuk melaporkan kekerasan yang dilakukan suaminya.

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Laporan Khusus SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528| TAHUN IV

Bangkalan N

SELASA 20 JANUARI 2015 No. 0528 | TAHUN IV

Charlie Hebdo dan Islam Indonesia SURABAYA - Kebebasan berekspresi yang dikembangkan majalah satir dari Prancis, Charlie Hebdo, bukanlah kasus pertama. Sebut saja, The Satanic Verses, Submission, The Life of Muhammad, Fitna, Innocence of Muslims, kartun-kartun nabi, hingga pembakaran Alquran.

Ya, kebebasan ala Charlie Hebdo itu memang aneh karena kebebasan berekspresi yang dikembangkan justru sama dengan kebebasan menghina.

Menurut pemimpin redaksi majalah tersebut, Stephane Charbonnier, majalah itu memuat sudut pandang sayap kiri dan bahkan orang-orang yang memiliki pandangan abstain.

Majalah tersebut muncul pada tahun 1969 dan sempat berhenti pada tahun 1981. Namun, pada tahun 1992, majalah tersebut bangkit kembali, demikian catatan Kompas.com.

Charb, panggilan Stephane Charbonnier, adalah pemred sejak 2009 hingga akhirnya ditembak mati bersama sembilan orang lainnya di kantor redaksi media itu bersama dua orang anggota polisi pada tanggal 7 Januari 2015.

Meski insiden 7 Januari 2015 itu diduga dilakukan kelompok militan Islam, majalah yang terbit setiap Rabu itu tidak hanya satir terhadap Islam, tetapi juga terhadap aspek Kristen dan Yudaisme.

Akhirnya, kebebasan (bebas berbuat apa pun) ala Charlie Hebdo itu pun mendapat "tandingan", yakni kebebasan meneror, mengebom, mengklaim, mengafirkan, merazia, merusak, hingga membunuh.

Kicauan terakhir majalah mingguan "Charlie Hebdo" sesaat sebelum diserang pria bersenjata adalah gambar karikatur tentang pemimpin kelompok militan ISIS, Abu Bakr Al-Baghdadi.

Dalam jejaring sosial (Twitter) media itu, sosok Al-Baghdadi

didik fatlurrahman/koran madura

CHARLIE HEBDO. Pengguna media saat membuka situs majalah satir Prancis, Charlie Hebdo yang dianggap menghina Islam karena menampilkan karikatur Nabi Muhammad SAW. Kebebasan ala Charlie Hebdo itu dianggap aneh karena kebebasan berekspresi yang dikembangkan justru sama dengan kebebasan menghina.

digambarkan sedang berpidato dengan diberi kalimat pengantar "Ngomong-ngomong, salam hangat" dan narasi pidato "Untuk kamu juga, Al-Baghdadi. Terutama untuk kesehatanmu".

Namun, penyerangan yang dilakukan empat orang bersenjata itu bukan dipicu karikatur sosok Al-Baghdadi, melainkan reaksi terhadap publikasi "Charlie Hebdo" yang menampilkan gambar karikatur Nabi Muhammad dengan nada menghina.

The Guardian mencatat karikatur Nabi Muhammad yang ditampilkan pada halaman utama itu juga menyebut Muhammad sebagai editor majalah "Sharia Hebdo" yang merupakan plesetan nama majalah itu, bahkan karikatur itu diberikan keterangan dengan ungkapan "Hukum cambuk 100 kali bila Anda tidak mati tertawa".

Kendati diteror berkali-kali, majalah ini tidak pernah jera sehingga pemerintah Prancis terpaksa menutup kantor kedutaan serta sekolah-sekolah di 20 negara akibat khawatir dengan keselamatan warganya di luar negeri.

Islam Indonesia di tengah kontroversi kebebasan berekspresi ala Charlie Hebdo yang

berhadapan dengan kebebasan beraksi kekerasan dari kelompok militan Islam itu agaknya politikus dunia tertarik dengan pandangan Islam Indonesia tentang kontroversi itu.

Buktinya, dua tokoh Inggris-Doug Smith (Wakil Sekretaris Jenderal Partai Konservatif yang sekarang berkuasa) dan Dean Godson (Direktur Policy Exchange, sebuah lembaga dibawah naungan Partai Konservatif)-langsung menemui Rais Aam PBNU K.H.A. Mustofa Bisri (Gus Mus) di Rembang, Jawa Tengah, 11 Januari 2015.

"Kami amat membutuhkan pencerahan dari Gus Mus karena wacana tentang Islam di Eropa dewasa ini didominasi oleh paham-paham radikal," kata Dean Godson.

Senada dengan itu, rekannya Doug Smith berharap Gus Mus mau ke Eropa agar Eropa dapat memunculkan gerakan Islam Rahmatan lil 'Alamin secara nyata dan meluas, seperti Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia.

"Di bawah kepemimpinan Bapak Mustofa, Nahdlatul Ulama bisa menjadi 'Saudara Tua' (Big Brother) bagi gerakan Islam Rahmatan lil 'Alamin di seluruh dun-

ia," tutur politikus yang datang ke Rembang atas saran Magnus Ranstorp (penasihat keamanan dalam negeri Swedia) itu.

Tidak jauh berbeda dengan Gus Mus, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga menegaskan bahwa reaksi umat Islam terhadap penghinaan pada lambang-lambang Islam, Alquran, dan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk kartun, film, dan sebagainya tidak perlu ditanggapi dengan ekspresi yang berlebihan.

"Itu karena itu tidak menyelesaikan masalah. Terlebih lagi, Nabi kami tidak akan berkurang keagungan, kemuliaan, dan keluhurannya karena penghinaan itu," katanya di sela diskusi 'Kekerasan Charlie Hebdo: Antara Kebebasan Pers dan Toleransi Kehidupan Umat Beragama' di Jakarta, 15 Januari 2015.

Din menjelaskan bahwa ekspresi yang berlebihan akan memunculkan aksi-reaksi dan Islamofobia-Westernfobia yang hanya akan mengacaukan dunia.

"Bukan berarti kita diam, melainkan harus ada cara yang cerdas karena kelompok itu (penghina Islam) tidak cerdas, jadi jangan ditanggapi dengan jalan yang sama," katanya.

Pandangan itu sepadan dengan Paus Francis. "Tidak ada satu orang pun boleh menghina keyakinan orang lain. Dengan kata lain, kebebasan berbicara bukan berarti sama sekali tidak terbatas," kata Paus saat mengikuti Pertemuan Antarpemuka Agama di Bmich, Kolombo, Sri Lanka, sebagaimana diwartakan TIME, 13 Januari 2015.

Agaknya, pandangan Islam di Indonesia tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama itu ditunggu. Islam di Indonesia tidak membenarkan kebebasan berekspresi yang sama dengan kebebasan menghina.

Namun, kebebasan beragama juga tidak dibenarkan umat Islam di Indonesia bila kebebasan beragama itu sama dengan kebebasan merusak (yang meniadakan perbedaan sebab perbedaan atau kemajemukan adalah keniscayaan).

Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia menilai kebebasan berekspresi yang menjurus pada kebebasan menghina, atau kebebasan beragama yang juga menjurus pada kebebasan merusak (meniadakan perbedaan) itu tidak islami karena hal itu akan justru memancing benturan. = ANT/EDY M. YA'KUB/DIK

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

SELASA 20 JANUARI 201520| JANUARI No. 0528 |2015 TAHUN IV SELASA

No. 0528 | TAHUN IV

O O

Perlukah Askab Dirikan Yayasan-Perseroan Terbatas?

PAMEKASAN - Manajer Persepam Madura Utama (Persepam MU), Said Abdullah menyarankan kepada Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Pamekasan agar mendirikan yayasan atau perseroan terbatas (PT), agar memiliki kewenangan mengelola klub sepakbola kebanggaan Pamekasan, Persepam.

Selama ini, kata Said Abullah, jika terjadi pergantian manajemen di tubuh Persepam, maka seluruh perangkat yang ada dalam manajemen tersebut, juga harus berubah. Seperti yang terjadi saat ini, dari sisi nama saja, dari awalnya PT Pojur Madura menjadi PT Jempol Madura Utama, termasuk pada nama Persepam Madura United berubah menjadi Persepam Madura Utama. Belum lagi perangkat lain yang dibutuh-

kan tim Persepam.

Dengan terbetuknya yayasan ataupun PT, Askap memiliki kesempatan untuk mengawal perjalanan Persepam. Tinggal menunjuk manajer dan perangkat manajemen untuk mengelola tim tersebut. Agar tidak terjadi tarik ulur, saat pergantian manajemen.

Said sadar sekalipun ditunjuk sebagai manajer, Persatuan Sepakbola Pamekasan (Persepam) tidak langsung besar, tetapi butuh proses

panjang yang sudah dilakukan oleh Askab PSSI Pamekasan.

Selama ini banyak tim yang sudah sukses seringkali lupa pada sejarah yang mengangkat tim tersebut, yakni Askab PSSI. Bahkan, cenderung ditinggalkan. Said tidak menginginkan hal itu tidak terjadi di Kabupaten Pamekasan.

Sekalipun dirinya ditunjuk sebagai Manajer Persepam Madura Utama, dirinya tidak ingin mengabaikan peran Askab PSSI Pamekasan.

Termasuk dalam manajemen Persepam MU, yang pengurusnya diambil dari sejumlah pengelola klub di Pamekasan. Itu dilakukan dalam rangka juga tidak melupakan sejarah, lahirnya pemain lokal berkualitas melalui klubklub yang ada di Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

fakih amyal/koran madura

SAMBUT SUPORTER. Manajer Persepam MU, Said Abdullah saat menyampaikan orasi di hadapan suporter dan pengurus Askab PSSI Pamekasan dalam launching Persepam MU.

SEPAKBOLA

PRA PORPROV

SUMENEP- Tak terlalu muluk, target Perssu di musim pertamanya berlaga di Divisi Utama 2015. Klub yang kini menyandang nama Madura United Perssu ini menargetkan bertahan di Divisi Utama. Hal ini disampaikan oleh Manajer tim Didik Untung Samsidi pada Senin (19/01) kepada sejumlah awak media.

Lelaki yang akrab disapa Didik itu menuturkan, target minimal Perssu musim ini adalah tidak terdegradasi dari Divisi Utama.

Pasalnya, berdasarkan hasil kongres PSSI beberapa waktu lalu, tim Divisi Utama yang akan terdegradasi musim depan cukup banyak.

“Artinya, kalau dalam satu grup ada sepuluh tim, maka yang akan tetap di Divisi Utama musim selanjutnya hanya lima tim. Sedangkan lima tim lainnya akan didegradasi.

Makanya target kita musim ini tetap di lima besar,” tukasnya.

“Kami akan berupaya agar Perssu tidak terpeleset. Agar musim selanjutnya tetap bisa berlaga di Divisi Utama,” lanjutnya.

Untuk itu, sebelum Divisi Utama Liga Indonesia bergulir pada bulan Maret nanti, selagi ada waktu pihaknya akan melakukan persiapan-persiapan agar ketika kompetisi sudah dimulai, klub berjuluk Laskar Kuda Terbang itu

SUMENEPMenjelang pelaksanaan pra pekan olahraga provinsi (Porprov), persiapan beberapa cabang olahraga (cabor) di Kabupaten Sumenep yang akan ikut berkompetisi di dalamnya sudah mencapai tahap akhir. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komite Olahraga Nasioanal Indonesia (KONI) Sumenep, Sofyan Hadi, Senin (19/01) Menurut Sofyan, sapaan akrab Sofyan Hadi, sebelum mengikuti Porprov yang akan diselenggarakan pada 5 Juli nanti di Banyuangi, beberapa cabor harus ikut pra porprov terlebih dahulu. Kemungkinan, pra porprov tahun ini akan berlangsung pada akhir bulan Februari.

Untuk itu, menurut Sofyan, pihaknya telah menyiapkan beberapa cabor untuk dilibatkan dalam even pra porprov tersebut. Setidaknya ada 5 (lima) cabor dari Kabupaten Sumenep yang akan diikutsertakan.

“Sepak bola, bola voli, basket, silat dan catur,” jelasnya kepada Koran Madura.

Saat ini beberapa cabor yang akan diikutsertakan tersebut masih dalam persiapan. Dikata-

Persiapan Cabor Sudah Tahap Akhir

fathol alif/koran madura

Target Perssu Tetap Bertahan di Divisi Utama

bisa langsung tampil dalam performa maksimal.

Selain itu, Didik berharap dukungan penuh dari seluruh masyarakat Sumenep. Karena bagaimanapun, lanjutnya, perjuangan Perssu tidak lain untuk mengangkat nama Sumenep, dan secara umum nama Madura.

“Jadi kami minta dukungannya kepada seluruh supporter, bukan hanya didaratan, tapi juga di kepulauan agar bersama-sama mendukung perjuangan Perssu saat berlaga di Divisi Utama. Kami ingin

para supporter berpartisipasi mendukung Perssu dengan cara menonton saat Perssu bermain,” harapnya.

Didik mengatakan, sebagai bentuk apresiasi pihak manajemen terhadap supporter Perssu, pihaknya telah mengusulkan kepada PSSI untuk tidak memasukkan nomor 12 sebagai kaos tim. “Para supporter, sebagai pemain kedua belas akan memakai kaos yang juga bernomor 12. Jadi nantinya tidak ada pemain dalam tim yang mengenakan jersey bernomor 12. Karena itu akan dipakai supporter,” katanya. =FATHOL ALIF

kan olehnya, persiapan beberapa cabor tersebut sudah sampai pada tahap akhir. “Karena memang waktu pelaksanaannya sudah dampir, yaitu akhir Februari kalau tidak ada perubahan jadwal. Kalaupun ada, paling itu minggu pertama bulan Maret,” tukasnya.

Dalam persiapannya, beberapa atlet cabor yang dipersiapkan untuk mengikuti pra porprov menurut Sofyan tidak sampai dikarantina. Pasalnya, ia mengaku dana yang ada tidak mencukupi jika para atlet tersebut harus dikarantina. “Dari mana kita akan dapat dana kalau harus dikarantina?” katanya.

Namun demikian, bukan berarti sistem karantina terhadap beberapa atlet tidak akan digunakan sama sekalu.

Khusus beberapa cabor yang akan mengikuti porprov di Banyuangi nanti, ia mengaku memang akan dikarantina.

Namun, ia tidak menyebutkan jenis cabor tersebut. “Yang pasti, nanti kita akan melakukan yang terbaik saat porprov untuk mengangkat nama Sumenep,” tukasnya. =FATHOL ALIF

P

KORAN MADURA

SELASA 20 JANUARI 2015 | No. 0528 | TAHUN IV

PAMEKASAN - Manajemen Persepam Madura Utama (P-MU) tidak mau setengahsetengah memancang target dalam keikutsertaannya di kompetisi Divisi Utama mendatang. Klub kebanggaan masyarakat Madura ini siap meraih juara pada kompetisi tersebut.

KORAN MADURA

Hal itu disampaikan oleh Manajer P-MU Said Abdullah di depan seluruh pemain, tim pelatih dan oficial tim.

Said meminta semua perangkat tim untuk bekerja serius mengangkat prestasi persepakbolaan Madura. Caranya dengan mengantarkan Persepam Madura Utama sebagai juara Divisi Utama 2015. “Kalaupun kompetisi dimulai besok, Persepam Madura Utama sudah siap untuk merebut tiket ISL (Indonesia Super League) musim depan. Mari satukan niat dan tekat agar P-MU juara.

Persepam Madura Utama milik Pamekasan untuk masyarakat Madura,� katanya.

Peluang P-MU untuk merebut titel juara Divisi Utama 2015 terbuka lebar.

Pasalnya, persiapan tim berjuluk Laskar Sape Kerap ini sudah dilakukan jauhjauh hari. Manajemen telah menyiapkan operasional tim yang memadai, menunjuk tim pelatih yang berkompeten serta pemain yang berpengalaman

P

SELASA 20 JANUARI 2015 No. 0528 | TAHUN IV

berlaga di kompetisi tertinggi Indonesia Super League. Selain itu, suporter fanatik Taretan Mania tidak akan pernah memudar untuk menyokong perjuangan tim di manapun berada.

Bukan Alat Politik Said Abdullah memastikan dirinya tidak memiliki kepentingan politik apapun saat menerima amanah menjadi manajer Persepam Madura Utama.

Apalagi, pesta politik di Indonesia sudah selesai. Said menyatakan, dirinya murni ingin mengabdi terhadap masyarakat Madura, melalui sepakbola.

Said sadar sepakbola atau P-MU adalah alat pemersatu masyarakat Madura. Jika P-MU menang maka masyarakat Madura bangga, sebaliknya jika kalah masyarakat Madura akan gelisah bersama-sama.

Mengenai home base P-MU, untuk sementara waktu akan berlaga di Stadion Geloran Bangkalan. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Bupati Bangkalan, R. Muh Makmun Ibnu Fuad.

Namun, tidak menutup kemungkinan akan pertandingan digelar di stadion A. Yani Sumenep, dengan pertimbangan lebih dekat dengan masyarakat Pamekasan, Sumenep dan Sampang.

Dengan catatan tidak berbenturan dengan tim tetangga Madura United Perssu. =FAKIH AMYAL/UZI/rah/DAR

Siap Merajai Divisi Utama 2015 PROFIL PERSEPAM MADURA UTAMA Pengelola Manajer Asisten

: PT. Jempol Madura Utama : MH. Said Abdullah : Nadi Mulyadi : Ach Faisol

: Fathor Rahman Julukan : Sape Ngamok Pelatih Kepala : Widodo C. Putro Asisten pelatih : Suwandi HS

: Anis Fuad Said Pelatih Kiper : Eddy Harto Pelatih Fisik : Muchtar Hendra Hasibuan Medis dan Gizi : Dr. Farid Anwar Messeur : Baihaki

Abdullah

m

a Persep

Madura Utama

MADURA UNITED

TARGET PERSSU BERTAHAN DI DIVISI UTAMA MADURA SPORT | O

MADURA UTAMA

PERLUKAH ASKAB MENDIRIKAN YAYASAN-PT? MADURA SPORT | O

Pesepak bola Persepam Madura Utama (P-MU) Rossi Noprihanis (kiri) menggunakan kostum tandang dan Faris (kanan) menggunakan kostum kandang, saat launching kesebelasan P-MU, di Pendopo Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Minggu (18/1) malam. Selain memperkenalkan sejumlah pemain dan tim pelatih, menajemen juga menunjukkan kostum tandang dan kandang yang mengalami perubahan dari sebelumnya, serta penyerahan surat kontrak kepada pelatih dan pemain.