Koran Madura

RABU

1

RABU 20 PEBRUARI 2013 NO.0040 | TAHUN II

@KoranMadura

Koran Madura

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

20 PEBRUARI 2013

g PAMANGGHI

E-KTP Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

P

ant/rosa panggabean

MENTERI KEUANGAN DIPERIKSA. Menteri Keuangan Agus Martowardojo berbicara kepada wartawan usai diperiksai KPK, Jakarta, Selasa (19/2). Agus Martowardojo diperiksa hampir 10 jam sebagai saksi terkait kasus Hambalang.

MK Tolak Pengujian UU Restrubusi Daerah JAKARTA- Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diajukan Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Barat.

Ketua Majelis Hakim Mahfud MD saat membacakan putusan di Jakarta, Selasa, mengatakan MK tidak dapat menerima permohonan karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian undang-undang ini.

“Pokok permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan,” katanya.

MK beralasan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Barat tidak bisa menunjukkan surat kuasa dari Gubernur Sulawesi Barat.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai para pemohon prinsipal atau pemohon formil sama sekali tidak menyebut atau menyinggung tentang adanya surat kuasa dari Gubernur Sulawesi Barat kepada para pemohon.

Padahal, kata Hakim Konstitusi, Achmad Fadlil Sumadi, yang berwenang mewakili daerah di dalam maupun di luar sidang adalah Gubernur Sulawesi Barat.

Mahkamah menegaskan karena norma yang dimohonkan pengujian berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, berarti menyangkut kepentingan pemerintah daerah, berdasarkan Pasal 25 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemda hanya gubernur atau kuasanya yang sah yang dapat mengajukan permohonan ini.

Karena itu, Mujirin (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Barat), Hasrat Kaimudin (Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain), dan Andi Jalil Andi Laebbe (Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah, tidak dapat mewakili pemerintah daerah Sulawesi Barat dalam pengujian undang-undan ini.

Mujirin dkk menguji Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) UU Pajak dan Retribusi Daerah merugikan karena pemohon tidak dapat menarik dan menikmati pajak air permukaan untuk kepentingan menambah pendapatan asli daerah Sulawesi Barat, berupa pajak dan retribusi daerah.

Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang frasa “pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan dimaknai juga sebagai sumber air atau lokasi asal air atau penambahan frasa penggunaan dalam pasal dimaksud”.

Selain itu, Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang frasa yang terutang dipungut di wilayah tempat air berada dimaknai sebagai sumber air atau lokasi asal air atau penambahan sumber air berada. (ant/abe)

Jokowi Capres Terfavorit LSJ: Anas Urbaningrum Paling Buncit JAKARTA- Sosok Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo benarbenar fenomenal. Namanya kian melambung dan berada diposisi puncak sebagai calon presiden (capres) yang paling diidolakan oleh masyarakat.

Popularitas Jokowi bahkan mengalahkan sejumlah kandidat capres yang selama ini sering tampil beriklan di televisi. Inilah untuk kesekian kalinya, Jokowi dinobatkan sebagai capres potensial di 2014.

Dalam survei yang yang dilakukan Lembaga Survey Jakarta (LSJ) dengan melibatkan 1.225 responden di 33 provinsi se-Indonesia itu, Jokowi meraih angka dukungan 18,1 persen.

Di bawah Jokowi, menyusul petinggi Partai Gerindra Probowi Subianto (10,9 persen), petinggi Partai Hanura Wiranto (9,8 persen), dan mantan wakil presiden Jusuf Kalla (8,9 persen).

Sementara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie hanya memperoleh suara 8,7 persen dalam survei tersebut. Disusul kemudian Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri (7,2 persen), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD (5,4 persen), Meneg BUMN, Dahlan Iskan (3,6 persen), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa (2,9 persen), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (2,5 persen), Rhoma Irama (1,7 persen), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (1,1 persen) dan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas

Urbaningrum (0,5 persen).

Meski dalam banyak survei nama Jokowi selalu berada di posisi puncak, Gubernur DKI itu diyakini tidak akan sertamerta menyanggupi untuk dicapreskan.

Apalagi, Jokowi termasuk orang yang sangat loyal dengan PDI Perjuangan dan Megawati. “Tetapi, saya kira PDI Perjuangan mesti memperhatikan itu. Lembaga survei membuktikan tingkat elektabilitas luar biasa, paling tidak itu perlu dipertimbangkan walaupun mungkin ada mekanisme dari PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri,” ujar peneliti senior LSJ, Rendy Kurnia, di Jakarta, Selasa (19/2).

Dia mengatakan, masyarakat Indonesia selama ini selalu menganggap Jokowi sebagai pemimpin yang baik dan pemimpin yang dimpi-impikan selama ini.

Persepsi ini semakin kuat didalam pikiran masyarakat dengan ditambah adanya pemberitaan Jokowi dari awal mencalonkan diri menjadi Gubenur DKI Jakarta hingga terpilihnya Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. “Masyarakat menilai Jokowi adalah pemimpin yang baik selama ini. Bahkan, citra publik kepada Jokowi sangat positif. Jadi, wajar jika dia (Jokowi) berada diurutan pertama (Hasil survey LSJ)”, ujar dia.

Meski nama Jokowi kian melambung, PDI Perjuangan yakin, kadernya itu tidak akan tergiur. Apalagi, karakter Jokowi itu orang tak berambisi mendapatkan jabatan.

Artinya konsisten dengan perjuangan yang dilakukannya. “Saya kira Pak Jokowi bukan tipe begitu ya,” kata Sekretaris Jen-

ELEKTABILITAS CAPRES VERSI SLJ bila pilpres digelar hari ini

1. Joko Widodo 2. Prabowo Subianto 3. Wiranto 4. Jusuf Kalla 5. Abu Rizal Bakrie 6. Megawati 7. Mahfud MD 8. Dahlan Isqan 9. Hatta Rajasa 10. Surya Paloh 11. Rhoma Irama 12. Muhaimin Iskandar 13. Anas Urbaningrum 14. Nama lainnya

18,1 % 10,9 % 9,8 % 8,9 % 8,7 % 7,2 % 5,4 % 3,6 % 2,9 % 2,5 % 1,7 % 1,1 % 0,5 % 0,8 %

deral PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo di Jakarta,Selasa,(19/2).

Tjahjo bahkan meminta Jokowi tetap amanah menjalankan tugas dan fokus bekerja dan jangan sampai terbujuk rayu menjadi calon presiden 2014. “Saya kira Pak Jokowi bukan tipe begitu ya, Pak Jokowi orangnya amanah menjalankan tugas partai dan memimpin DKI,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait juga menegaskan Jokowi sudah menyampaikan kepada publik tak tertarik untuk mencalonkan diri sebagai capres 2014. “Pak Jokowinya kan juga berulangkali bilang nggak mau,” tegas dia. (gam/cea/abd).

INDUSTRI ROKOK

INani Kembali Gelar Aksi Tolak UU Tembakau

TEMANGGUNG - Aksi penolakan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kes-

ehatan di Temanggung, Selasa, diwarnai keributan di antara peserta demonstrasi.

Dalam unjuk rasa yang berlangsung di Lapangan Desa Bansari, Kecamatan Bansari,

Temanggung tersebut, petugas keamanan menangkap seorang pengunjuk rasa yang diduga provokator.

Keributan berlangsung saat pentas orkes melayu sebagai hiburan dalam unjuk rasa itu ada saling senggol di antara peserta demo saat berjoget.

Namun, setelah petugas mengamankan provokator, maka aksi kembali berlangsung dengan normal hingga berakhir.

Dalam unjuk rasa yang ditandai dengan hujan tersebut, massa membakar dua replika keranda jenazah sebagai pertanda matinya petani tembakau sebagai dampak dari PP 109/2012. Selain itu, massa juga membakar beberapa keranjang tembakau di tengah lapangan.

“Sampai titik darah penghabisan, kami petani tembakau Sindoro dan Sumbing akan menolak PP Nomor 109 Tahun 2012, karena akan mematikan

tembakau. Tembakau mati, kami juga mati. Lebih baik kami mati terhormat menolak tembakau daripada mati karena kelaparan,” kata Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung, Ahmad Fuad dalam orasinya.

Selain menyuarakan penolakan PP Nomor 109 Tahun 2012, massa akan membangkang dari kewajiban untuk membayar pajak dan memilih golput pada Pemilu 2014.

“Kami harus solid untuk menolak membayar pajak dan golput pada Pemilu 2014 sampai regulasi itu dicabut,” katanya.

Fuad mengatakan, pemerintah harus segera mencabut PP l09/2012. Apabila pemerintah tidak mencabut, maka para petani akan melakukan aksi unjuk rasa dalam skala besar ke Istana Negara dan DPR RI. (Edy M Ya’kub)

ernah mendapat SMS di tengah malam buta saat sudah berada di tempat tidur? Lalu, berpikir sms itu penting, mungkin dari kawan atau sanak saudara, bergegas bangun tapi akhirnya kecewa serta kesal. Ternyata sms di malam buta itu, hanya promosi penawaran kredit, produk dan lainnya.

Sebagian besar masyarakat pengguna ponsel belakangan ini pernah mengalami pengalaman tak menyenangkan itu; mendapat sms promosi. Belum lagi yang beraroma penipuan seperti mendapat hadiah atau minta dikirimi pulsa. Semua yang mendapat kiriman tak dikehendaki itu bertanya: dari mana para pengirim tak tahu diri itu mendapat nomor ponselnya.

Inilah yang belakangan marak menjadi wacana publik: data pribadi masyarakat ternyata begitu mudah tersebar dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Nomor ponsel, alamat rumah, kantor, termasuk nama ibu yang sudah data pribadi meninggal ternymasyarakat ata bocor; lalu diternyata manfaatkan untuk kepentingan yang begitu mudah tersebar tak terkait dengan sang pemilik data. dimanfaatkan Mungkin kalau pihak-pihak promosi, pada saat yang tidak mengerjakan ak- bertanggungtivitas sehari-hari, jawab masyarakat tak terlalu terganggu.

Namun jika sms tak diharapkan itu datang saat waktu istirahat, jelas sangat mengganggu, apalagi yang berisi penipuan.

Masyarakat layak khawatir dengan bocornya data pribadi itu. Apalagi, secara factual masyarakat baru saja menyerahkan semua data pribadi, termasuk juga data anatomi diri melalui pembuatan E-KTP. Sangat mungkin data EKTP disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Jika lembaga swasta yang selama ini dianggap kredibel sudah “berhianat” apalagi lembaga pemerintah yang disinyalir mudah diajak kongkalikong.

Mendagri Gamawan Fauzi memang menyatakan menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Beliau mengatakan di UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ada pasal yang mengatur bahwa bagi siapa yang membocorkan dan menyalahgunakan data pribadi administrasi kependudukan dikenakan pidana 2 tahun atau denda 25 juta.

Masyarakat jelas percaya kometmen Mendagri. Masalahnya apakah ada jaminan data pribadi itu tidak dibocorkan oleh jajaran yang memegang akses data itu. Apakah pengelola data tak terpancing godaan uang. Apalagi sanksi hukum dan denda tergolong sangat ringan.

Belajar dari kejadian sedang marak ini, pemerintah seharusnya lebih serius dan cepat melakukan langkah pengamanan data pribadi. Jangan hanya sekedar mengumpulkan lalu terumbar keluar disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang sangat mungkin merugikan pemilik data.

Tampaknya bangsa ini, ternyata tidak hanya lemah dalam pengumpulan data tetapi juga amburadul dalam pengelolaan dan perlindungan data.

Kurang kometmen moral menjaga data pribadi yang sudah diserahkan dengan baik itu.

Sepertinya menjadi tidak salah bila ada beberapa gelintir orang yang memandang sebelah mata pada setiap program pemerintah, khususnya e-KTP ini. Sebab mau sungguh-sungguh pun mengikuti apa yang digariskan pemerintah, toh mereka juga tidak mengurusnya dengan serius.

Gayung tidak bersambut, pucuk dicinta ulam malah lari. =

Dikeroyok Surawi kecil pulang tergesagesa sebelum khotbah dan sholat Jum’at dimulai. “Kok pulang, kenapa Wi,” tanya ibunya.

“Saya bawa HP bu. Terpaksa pulang.”

“Lha kalau bawa HP kenapa?”

“Itu tadi, petugas masjid bilang, yang bawa HP dimatiin. Lha dari pada saya dikeroyok, dimatiin orang se Masjid mendingan pulang,” jelas Surawi.

Ibu: ???

Cak Munali

2

SUMENEP

RABU 20 PEBRUARI 2013 NO.0060 | TAHUN II

BANDARA TRUNOJOYO

48 Tower Ganggu Laju Pesawat

syah a latief/koran madura

FILM KARAPAN. Produser TV MCM Prancis Jonatan Polier, Garcia Allubi, Pemilik Sapi Karapan Abd Rahem dan Aktor asal Prancis Jean Alan (kiri ke kanan) yang akan menjadi joki dalam film “Adventure” berfoto bersama sebelum melakukan pengambilan gambar di Lapangan Karapan Sapi Giling Sumenep beberapa waktu lalu. Disbunparpora menyiapkan sepuluh pasang sapi karapan untuk pengambilan gambar film tersebut.

TENAGA PENDIDIK

Guru Sukwan dan Kontrak Melebihi PNS SUMENEP - Guru sukwan dan honorer di Kabupaten Sumenep saat ini sebanyak 6.000 orang. Jumlah tersebut melebihi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang hanya sekitar 4.000 orang. Tingginya jumlah guru honorer dan sukwan itu ditengarai karena pemerintah tidak mempunyai data yang valid terkait kebutuhan tenaga pendidik.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur mengatakan, angka guru honorer dan sukwan itu dinilai sangat tidak wajar, sebab sampai melebihi jumlah tenaga pendidik yang berstatus PNS. Padahal, tenaga pendidik berupa sukwan dan honorer itu diangkat oleh kepala sekolah dan biaya operasionalnya tidak boleh dibebankan kepada pemeritnah.

“Kami heran juga, kok bisa jumlah guru sukwan dan honorer itu melebihi guru PNS, itu berarti kan pemerintah sudah tidak mempunyai data valid terkait kebutuhannya akan guru. Sebab, pengangkatan guru sukwan dan honorer itu merupakan kewenangan kepala sekolah dan sekolah juga mengacu pada kebutuhan,” kata Nur Asyur, Selasa (19/2).

Dia menjelaskan, banyaknya jumlah guru honorer dibandingkan guru PNS mengindikasikan pemerintah tidak melakukan validasi data terkait kebutuhan guru secara riil. Jika Dinas Pendidikan mempunyai data kebutuhan riil akan guru, menurut politisi PKS tersebut, maka pihak sekolah tidak harus mengangkat guru sukwan yang jumlahnya sampai melebihi guru PNS. “Sebenarnya kan bisa diantisipasi. Berapa tahun lagi akan ada guru yang akan memasuki masa purna tugas. Dari situ pemerintah bisa mengangkat guru melalui jalur rekrutmen PNS. Kalau tidak ada planning (perencanaan) yang jelas, ya jadinya seperti saat ini,” paparnya.

Dengan kondisi guru seperti sekarang, Bupati Sumenep, sambungnya, seharusnya memanggil Badan Kepegawayan Daerah (BKD)

dan Dinas Pendidikan terkait data kebutuhan guru secara riil di semua tingkatan. Dengan adanya data kebutuhan guru yang kongkrit, maka pemerintah bisa mengantisipasi terhadap kekosongan guru di sejumlah sekolah.

“Kami sering mendengar, bahwa Disdik juga lambat dalam mendistribusikan guru kepada sekolah yang membutuhkannya. Itu semua disebabkan tidak ada planning yang jelas dari Pemkab. Tidak mencatat berapa guru yang akan pensiun tahun ini. Kalau misalnya sudah ada catatan berapa guru yang akan pensiun maka tidak akan sampai terjadi kelambatan mendistribusikan guru dan tidak ada alasan untuk mengangkat guru honorer,” jelasnya.

Ia berharap, Bupati bersikap lebih tegas lagi. Sebab, jika jumlah guru honorer dan sukwan itu terus bertambah, maka lambat laun akan menjadi beban Pemkab. “Berapa jumlah guru yang dibutuhkan harus jelas dan jangan sampai lambat mengisi guru yang telah pensiun,” ujarnya.

Terkait dengan raperda tentang kebebasan kepala sekolah mengangkatan guru sokwan, ia mengaku tidak setuju karena dinilai tidak efektif dalam mengangkat tenaga kependidikan dan membuat kesalahan penempatan dalam pergantian guru.

Nur Asyur tetap menginginkan pemegang kebijakan berada di Kepala Keperintahan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sehingga mudah dalam melakuakn pendataan, di samping akan memberi kemajuan tersendiri terhadap kualitas pendidikan ke depan.

Ke depan, ia berharap pengangkatan guru melalui prosedur yang benar.

“Dalam pengajuan pengangkatan PNS yang benar adalah dari kepala sekolah mengajukan kepada yang berhak melalui UPT setempat, lalu UPT setempat mengajukan kepada Dinas terkait, baru dinas terkait mengajukan ke BKD” tandasnya. (rif/sai/edy/mk)

Karapan Sapi akan Difilmkan di Prancis SUMENEP - Karapan sapi dalam waktu dekat akan tayang di Prancis. Sebuah stasiun TV swasta di Perancis tertarik untuk menjadikan film Adventure yang berkisah tentang ketangkasan, keberanian sekaligus kemenangan mengambil latar budaya Madura tersebut.

Produser TV MCM Prancis, Jhonatan Polier menjelaskan, ide dasar pembuatan film seri petualangan dengan mengambil karapan sapi sebagai satu sequel dari garapannya karena dalam karapan sapi mengandung satu tantangan besar yang harus dihadapi seorang joki.

Joki dalam film tersebut akan diperankan oleh Aktris asal Prancis Jean Alan sehingga perlu latihan. Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan joki untuk shooting, dan sebelumnya sudah dilatih secara khusus oleh joki selama beberapa hari.

Sebelum melakukan pengambilan gambar, Jho-

natan Polier mengaku sudah melakukan survei langsung ke lapangan seperti di Kecamatan Bluto dan Ambunten untuk mengetahui perawatan sapi kerap. Dalam survei selama sembilan hari, tim dari TV MCM telah bergaul bersama joki, pemilik sapi sekaligus mengenali perawakan sapi.

Polier mengaku simpati dengan kebudayaan yang ada di Sumenep karena unik.

Dirinya mengaku baru tahu kalau awal mula karapan sapi yang ada di Sumenep berhubungan dengan perawatan dan kosmos yaitu pembajakan sawah, dan penanaman jagung dan padi.

Ia dan timnya merasa puas sudah keliling Sumenep seperti Asta Tinggi, Pantai Slopeng, dan Museum. “Harihari banyak dihabiskan untuk persiapan pengambilan gambar dan turun lapangan kepada pemilik sapi dan ketempat para joki,” katanya saat ditanya aktifitas saat ini di Sumenep saat ditemui sedang latihan di lapangan kerap sapi beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Bambang Irianto mengatakan, pihaknya menyediakan 10 pasang sapi untuk diperlombakan langsung di Lapangan Giling. “Kami persipakan 10 pasang, karena yang dibutuhkan mereka kan mengambil gambar,” terangnya, Senin (18/02).

Ikon budaya Sumenep tersebut juga telah menjadi takeline mobil sport Ferrary di Perancis dengan nama Maduro. (athink/mk)

SUMENEP – Hasil survei tim Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) di Bandar Udara Trunojoyo Sumenep menyatakan, terdapat 48 tower di sekitar bandara yang dapat mengganggu penerbangan pesawat.

Kepala Dinas Perhubungan Sumenep Heri Kuncoro Pribadi menyatakan sedang melakukan pengurangan ketinggian terhadap 48 tower di sekitar areal bandara Trunojoyo untuk kelancaran penerbangan.

Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan dan perizinan terkait dengan pengurangan ketinggian tower tersebut.

“Penertiban terhadap pengurangan ketinggian ini masih akan disesuikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penerbangan,” katanya saat ditanya berapa meter ketinggian yang akan dikurangi, Selasa (19/2).

Saat ini Dinas Perhubungan sudah melakukan penertiban terhadap tower milik Infokom. “Kami telah melakukan penertiban terhadap salah satu tower di Kabupaten Sumenep yang dianggap mengganggu terhadap laju pesawat. Sementara kali ini masih miliknya Infokom,” ujarnya pada Koran Madura.

Dalam waktu dekat, Dishub menjadwalkan akan melakukan penertiban tower milik salah satu pemancar stasion radio milik

Pemkab Sumenep. “Dalam waktu dekat, kami akan meminta untuk segera melakukan penertiban terhadap tower stasiun (Radio) RGS (Sumenep),” jelasnya diruang kerjanya.

Lebih lanjut Heri menjelaskan, penertiban tower yang dilakukan selama ini adalah milik pemerintah sebagai percontohan.

“Kami sengaja dimulai dari milik sendiri agar menjadi sebuah percontohan bagi yang lainnya,” tambahnya.

Dalam pengurangan ketinggian tower, lanjut Heri, tidak semua tower tingginya akan disama ratakan. “Pengurangan atas ketinggian tower tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan penerbangan, jadi bisa saja lebih dekat ke bandara bisa lebih pendek dan sebaliknya lebih jauh dari bandara maka akan lebih tinggi,” paparnya.

Untuk kelancaran penerbangan, Dishub menganjurkan perusahaan yang akan membangun tower agar menempatkan di daerah luar jangkauan laju penerbangan sehingga tidak mengganggu penerbangan dan pihak perusahaan. “Kami sarankan agar pembangunan tower yang baru tidak sampai berada dalam laju penerbangan, dan apabila masih tetap akan dibangun maka ketinggian tower jangan sampai melebihi standar KKOP,” tandasnya (edy/mk)

ant/dwi agus setiawan

PARA DASAR STATIC. Anggota Badan SAR Nasional (Basarnas) peserta Diklat Para Dasar 2013 melakukan aksi terjun payung dari pesawat Cassa NC212 milik Skuadron Udara 600 Wing Udara-1 Puspenerbal, diselasela “Wing Day Para Rescue Basarnas” di Shelter Skuadron Udara 400 Lanudal Juanda Surabaya di Sidoarjo, Minggu (17/2).

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Kendaraan Kepulauan Meningkat SUMENEP - Anemo masyarakat kepulauan untuk melakukan perpanjangan pajak kendaraan roda dua dan empat di Samsat Kepulauan Kangean relatif tinggi. Selama tahun 2012 jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang terdaftar mencapai 1.647 kendaraan, 1.639 jenis kendaraan roda dua dan selebihnya kendaraan roda empat.

Kasat Lantas Polres Sumenep AKP Hari Subagiyo mengatakan, rata-rata per bulan jumlah kendaraan yang terdaftar di Samsat Kepulauan sekitar 130 unit. Menurut Heri, adanya Sampat di kepulauan menambah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan.

“Anemo masyarakat kepulauan relatif tinggi. Sudah banyak kendaraan yang terdaftar, banyak warga yang memperpanjang pajak tahunan kendaraannya,” kata Hari Subagiyo, Selasa (19/2).

Hari menengarai, tinggi anemo masyarakat untuk membayar pajak kendaraan disebabkan mereka lebih mudah membayar pajak kendaraan bermotor pada tiap tahunnya. Kedepan, pihaknya

memprediksi geliat warga untuk membayar pajak kendaraan ke Kantor Samsat Kepulauan akan terus meningkat bersamaan dengan bertambahnya kendaraan dan pengaruh tingkat ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

“Ke depan, kami yakin akan lebih banyak lagi, mengingat setiap tahunnya jumlah kendaraan semakin bertambah, ditambah kantor Samsat di kepulauan tersebut,” ujarnya.

Dia menjelaskan, meski saat ini pelayanan yang terse-

hariri/koran madura

MEGAH. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta nampak berdiri megah, dimana pendapatan dari sektor pajak di dikelola dikantor tersebut.

dia hanya sebatas herregistrasi, namun kedepan, pihaknya berencana mengembangkan bentuk pelayanan yang lain seperti bisa melakukan balik nama kendaraan di Samsat tersebut.

“Dalam rangka mendekatkan tempat pelayanan pada masyarakat, ke depan, kami tidak hanya menyediakan melayanan herregistrasi saja seperti saat ini,” janjinya.

Namun, minimnya personil dan keterbatasan peralatan pendukung menjadi penghambat kelancaran pembayaran pajak kendaraan.

Pihaknya akan melakukan kordinasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) guna menambah sarana yang masih kurang tersebut.

“Kendala pasti ada, seperti minimnya personel kami yang ditempatkan di sana dan fasilitas yang masih minim. Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan DPPKA untuk menambah fasilitas yang kami butuhkan di sana,” pungkasnya. (rif/ sai/mk)

SUMENEP

3

RABU 20 PEBRUARI 2013 NO.0060 | TAHUN II

Kader Demokrat Minta Ketua DPD Mundur SUMENEP - Sedikitnya 18 Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Sumenep bersama para kader mendatangi Kantor DPC Partai Demokrat setempat di Jl. Trunojoyo, Selasa (19/2).

ant/r. rekotomo

REKOMENDASI KANDIDAT GUBERNUR. Sejumlah kader dan simpatisan PDI Perjuangan membentangkan poster, saat berunjuk rasa di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah di Panti Marhaen, Semarang, Selasa (19/2). Aksi yang diikuti ratusan kader dan simpatisan itu menolak rekomendasi untuk kandidat gubernur Jateng yang akan diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah 2013 berasal dari luar partai dan mengancam akan menarik dukungannya jika rekomendasi yang diterbitkan diberikan kepada kandidat dari luar partai.

PEMILU 2014

Panwaslu Intensifkan Pengawasan SUMENEP Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep akan mengintensifkan pengawasan terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat dalam melakukan beberapa proses tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep Zamrud Khan, Selasa (19/2), usai melakukan rapat konsolidasi dengan semua anggota Panwaslu di kantornya. Menurut Zamrud, pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa dalam proses tahapan pemilu 2014 mendatang tidak ada kesalahan, lebihlebih keputusan yang hanya menguntungkan pihak tertentu.

“Untuk itulah, Panwaslu akan mengintensifkan pengawasan terhadap beberapa proses tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU, termasuk juga proses penetapan dapil yang masih dalam rencana,” katanya.

Zamrud berjanji akan melakukan pengawasan secara ketat dan tidak tebang pilih. “Jadi, apapun yang berkenaan dengan proses tahapan pada pemilu yang akan datang, kami akan terus memberikan pengawasan serius, baik pemutakhiran data, penetapan dapil, hingga kampanye caleg,” tandasnya.

Panwaslu Sumenep dan Pamekasan juga sudah melakukan konsolidasi untuk membuat kesepakatan dan

penyamaan persepsi dalam memberikan pengawasan terhadap pelaksanan pemilu, termasuk dalam pilgub yang akan datang.

“Iya, hari ini kita bertemu dengan panwaslu Pamekasan untuk membuat poin kesepakatan terkait banyak hal, salah satunya adalah proses penetapan dapil yang rencanaya sebentar lagi akan dirapatkan oleh KPU,” paparnya, Selasa (19/2).

Dalam hal proses penetapan dapil, Panwaslu akan hadir dan ikut serta dalam proses tahapan tersebut.

“Kita akan ikut rapat dan berpartisipasi aktif dalam proses tahapan itu di KPU, ini kami lakukan agar tidak ada yang dirugikan dan diistimewakan,” tegas Zamrud.

Selain intensifitas pengawasan kepada KPU, Panwaslu juga akan memberikan perhatian kepada kampanye terselubung yang dilakukan oleh beberapa caleg. Menurut Zamrud, tahapan sosialisasi para caleg (calon legislatif) rentan disalahgunakan menjadi ajang kampanye terselubung di masyarakat.

“Memang, dalam tahapan sosialisasi caleg ini rawan dipakai kampanye terselubung.

Untuk itulah, Panwaslu juga akan mengintensifkan pengawasan terhadap pelanggaran semacam itu, agar tidak ada kampanye terselubung, yang ada adalah kampanye legal yang sudah diatur oleh KPU dan perundang-undagan,” paparnya. (sym/mk)

Mereka menuntut Ketua DPD Partai Demokrat setempat Joni Tunaidi mundur dari jabatannya karena dinilai melanggar kode etik partai dan tidak memperhatikan kader.

Dengan membawa poster bertuliskan kecaman terhadap Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep Joni Tunaidi, para demonstran yang memulai aksinya dengan jalan kaki dari depan Taman Adipura Sumenep, berorasi secara bergantian hingga sampai di depan Kantor DPC Partai Demokrat setempat.

Salah satu poster kecaman bertuliskan: “Joni Makelar Pokmas dan P2IP”, “Partai Demokrat bukan Warisan Nenek Moyang”, “SBY Yes, Anas Yes, Joni Mundur”, dan “Pakde Karwo=Oke, Pak Iskandar= Yes, Joni=Penghianat”.

Korlap aksi Forum Penyelamat Partai Demokrat sekaligus Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Kalianget Sarkawi mengatakan, selama ini pengurus DPC Partai Demokrat Sumenep tidak pernah melaksanakan konsolidasi dengan PAC dan kantornya hanya dijadikan tempat transaksi proyek oleh ketua.

“Partai Demokrat ini adalah partai besar. Namun, kenapa sejak ketua dilantik, tidak pernah ada konsolidasi dengan PAC. Bahkan, kantornya hanya dijadikan tempat transaksi proyek,” kata Sarkawi, Selasa (19/2).

Dia menduga, Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep Joni Tunaidi menyalahguna-

kan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. “Joni hanya mencari makan melalui partai. Partai hanya dijadikan jembatan sebagai alat pemuas oleh Ketua dan antekanteknya. Makanya, kami menuntut Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep mundur dari jabatannya,” teriaknya.

Joni juga diduga telah melanggar kode etik partai karena selama satu tahun tidak pernah melakukan konsolidasi partai sebagaimana anamat AD/ART Pasal 105. Padahal, katanya, sumpah sewaktu Muscab, bertekad untuk memperbaiki dan membesarkan partai tersebut. “Selama satu tahun ini, tidak ada kerja-kerja politik yang berhubungan dengan partai, apakah itu bentuk pembinaan maupun penguatan kader?” teriaknya dengan nada tanya.

Keuangan partai juga diduga menyalahi kode etik Pasal 6, karena selama ini tidak ada transparansi yang jelas.

Dukungan mundur terhadap Joni Tunaidi juga dibuktikan dengan tanda tangan dari 18 PAC. Mereka mengaku tidak mau dipimpin oleh ketua yang seenaknya sendiri, tidak pernah memikirkan kader yang selama ini mendukung besarnya Partai Demokrat di Sumenep.

“Tanpa kami, Partai Demokrat di Sumenep tidak akan hidup, tapi kenyataannya, kami malah dihianati.

Lebih baik Ketua mundur dari jabatannya, karena jika tidak mundur partai Demokrat di Sumenep ini akan hancur dan kami tidak menginginkan hal

itu,” pintanya.

Aksi semakin memanas ketika para demonstan hendak menyegel kantor Partai Demokrat Sumenep tapi dihalangi oleh Ketua Badan Pengawas Partai Demokrat, Imam Hidayat. Mereka menemui demonstran dan mengajak dialog di dalam kantor.

“Mari kita bicarakan bersama di dalam. Kita dialog dengan kepala dingin dan semua aspirasi PAC Partai Demokrat akan kami tampung dan dalam waktu yang tidak lama kami rapatkan dengan pengurus lainnya,” ajak Imam.

Namun, rayuan Ketua Badan Pengawas itu tidak mampu meredam emosi massa. Meski massa gagal menyegel, tapi mereka tetap tidak mau berdialog. Mereka memilih membubarkan diri.

Namun, sebelum bubar, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi lagi dengan membawa kader yang lebih banyak.

Menanggapi mengunduran Joni Tunaidi, Ketua Dewan Pengawas Partai Demokrat, Imam Hidayat menjelaskan bahwa proses permintaan penurunan Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep tidak bisa tergesa-gesa, harus melalui prosedur dan tahapan yang jelas. Dalam menyelesaikan masalah internal tersebut, Imam Hidayat mengaku akan bersikap adil dan berdiri di tengah-tengah untuk memberikan masukan kepada Ketua DPC perihal tuntutan kader.

Sampai berita ini diturunkan, Koran Madura belum bisa mengkonfirmasi Ketua DPD Partai Demokrat Sumenep Joni Tunaidi karena sedang di Jakarta. Saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak direspon. (rif/atink/sai/mk)

syah a latief/koran madura

DEMO. Sejumlah kader Partai Demokrat Sumenep berunjuk rasa di depan Kantor DPD Partai Demokrat setempat meminta Ketua DPD Partai Demokrat setempat Joni Tunaidi mundur karena dituduh melanggar kode etik dan tidak memperhatikan kader, Selasa (19/2).

BLH Siapkan Anggaran 2,5 M untuk Perluas Lahan TPA

Kepala BLH Kabupaten Sumenep Hari Patriadi mengatakan, perluasan tersebut perlu dilakukan untuk sesuai dengan UU No.05 Tahun 2012 mengenai Sampah.

“Tahun ini untuk menambah luas lahan TPA, BLH sudah siapkan anggaran 2,5 M. Anggaran memang sengaja dipersiapkan agar TPA di Sumenep mengarah kepada sanitary landfill (SL), bukan lagi control landfill. Artinya, arahan itu memang datang dari Bapak Bupati saat kami kemarin menghadap yang kebetulan pada waktu bersa-

maan ada evaluasi tim penilai Adipura. Nah, saat itulah TPA kita sudah harus mengarah ke SL yang berbasis teknologi,” paparnya, Selasa (19/2) di kantornya.

Ia menjelaskan, sanitary landfill merupakan sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun di TPA yang sudah disiapkan sebelumnya dan telah memenuhi syarat dan uji teknis, setelah ditimbun kemudian dipadatkan dengan menggunakan alat berat seperti buldozer maupun track loader, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup setiap hari pada setiap akhir kegiatan. Hal ini dilakukan terus menerus secara berlapis-lapis sesuai rencana yang telah ditetapkan.

“Sanitary landfill akan diberlakukan karena sistem tersebut untuk membuat tempat pembuangan sampah padat tanah tanpa menimbulkan bahaya atau gangguan kesehatan dan keselamatan

Warga Kepulauan Nilai Pembangunan Pasar Minim Sosialisasi SUMENEP - Warga Desa Sabuntan, Kecamatan Sapeken menilai pembangunan pasar yang dibanguan pada tahun 2011 lalu minim sosialisasi. Akibatnya, pasar yang berlokasi di Desa Sabuntan tersebut hingga sekarang belum banyak dimanfaatkan warga sebagai tempat transaksi, dan sebagian besar pedagang tetap berjualan di pasar yang lama.

Muhammad, 40, penjual di pasar Bajok, Desa Sapeken mengatakan, sejak pasar tradisional tersebut dibangun pada tahun 2011 para pedagang enggan menempati dan menggunakan pasar tersebut. “Pasar tersebut dibangun pada tahun 2011, tetapi sampai sekarang para penjuan dan pedangan tidak mau menggunakan dan menempati pasar itu,” katanya, Selasa (19/2).

Menurut Muhammad, alasan masyarakat enggan menempati pasar yang baru, selain pasar tersebut tidak dirasa nyaman, penjual juga menilai minim sosialiasi.

“Bahkan hingga sekarang kami tidak tahu untuk apa dan bagaimana pasar tersebut,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Syukron, 30, warga Desa Sabuntan. “Lebih-leb-

ih sejak awal pembanguan tersebut tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempertanyakan untuk apa pembanguan tersebut,” paparnya.

“Seperti bangunan mati karena kurang lebih dua tahu bangunan itu dibiarkan merana oleh penjual dan pedagang, karena pengguna pasar lebih suka berjualan di pasar yang lama, yaitu pasar Bajok yang ada di Desa Sapeken,” cerita Syukron.

Untuk itulah, lanjut dia, bangunan tersebut sepertinya hanya buang-buang anggaran saja, karena hingga sekarang tak seorang pun pedangang dan penjual bersedia menempati dan menggunakan pasar itu. “Pemerintah pun sepertinya kurang serius memperhatikan tentang keberadaan pasar itu, sehingga berkesan meninggalkan tanggung jawab, ” katanya.

Para penjual berharap agar pasar tersebut segera diurus agar benar-benar menjadi tempat yang bermanfaat bagi penjual di Kepulauan Sapeken. “Jika tidak, maka jangan salahkan warga jika mempertanyakan tentang perihal pembangunan tersebut,” tambahnya. (sym/mk)

CUACA EKSTREM

Gelombang Laut Mencapai Tiga Meter SUMENEP - Pelayaran ke wilayah Kepulauan Sumenep seperti Masalembu, Kangean, dan Sapeken, serta ke pulau kecil lainnya, Selasa (19/2), dihentikan karena cuaca kembali ekstrem. Ketinggian gelombang di perairan wilayah kepulauan mencapai tiga meter.

“Berdasarkan intruksi BMKG semua pelayaran ke kepulauan baik dekat maupun jauh dihentikan, mengingat kondisi cuaca dengan ketinggian gelombang tiga meter.

Sangat menghawatirkan, sehingga jika dipaksakan akan mengancam keselamatan,” katanya Direktur PT Sumekar Rosul Junaidy, Selasa (19/2).

Ia menjelaskan, saat ini pelayaran antar kepulauan lumpuh, semua kapal ditambatkan di Pelabuhan Kalianget menunggu hingga cuaca kem-

bali normal untuk dapat beroperasi kembali.

“Kami belum dapat memastikan kapan bisa berlayar kembali. Menunggu intruksi BMKG setempat. Mengingat kondisi cuaca kadang berubah-ubah tidak dapat diprediksi. Kadang normal terkadang tiba-tiba memburuk,” ujarnya.

Akibat cuaca buruk ini, Pelabuhan Kalianget dipadati penumpang yang hendak berlayar. Mereka tertahan tidak dapat melakukan pelayaran karena ketinggian ombak tersebut, sehingga mereka terpaksa harus menunggu keberangkatan kapal hingga cuaca kembali normal lagi.

Selain penumpang, Pelabuhan Kalianget terlihat padat dengan barang-barang yang tidak terangkut. (sai/mk)

BANJIR

LINGKUNGAN

SUMENEP - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumenep menyiapkan anggaran Rp. 2,5 miliar unuk memperluas lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Torpeng, Kecamatan Batuan.

PASAR KEPULAUAN

masyarakat,” jelasnya.

SL, menurutnya, sangat membantu kelestarikan lingkungan.

“Pembusukan itu akan ada anarobik yang mengeluarkan tesmitan, dan

tesmitan itu harus segera ditangani. Karena busuk dan mengalami pembusukan inilah yang ketika dibuang gasnya akan merusak lingkungan, karena lingkungan

ant/indrianto eko suwarso

KELEBIHAN MUATAN. Sejumlah pemulung mengais sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Depok, Jawa Barat, Jum’at (8/2).

Pemerintah Kota Depok akan menambah kapasitas daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung dengan perluasan lahan seluas 8 hektar karena diperkirakan akan overload pada 2013 ini.

kawasannya adalah lapisan ozon,” tandasnya.

Selama ini, ozon sering dirusak oleh gas-gas industri, dari rumah tangga maupun dari kendaraan. Dan jika itu tidak tertangani akan berakibat rusaknya lapisan ozon sehingga matahari sekarang langsung memanasi bumi.

“Terjadilah pemanasan global, sehingga salju yang ada mencair sehingga menambah volume air di laut,” terangnya.

Luas lahan yang disedikan BLH untuk perluasan tempat pembuangan akhir sampah 5 hektar dengan anggaran 2,5 M. “Karena aturan dalam undang-undang itu untuk pembangunan TPA berbasis SL harus ada pembebasan tanah, minimal 5 sampai 7 hektar tanah,” pungkasnya Saat ini masih terkendala pembebasan lahan, dan target pembebasan pada tahun ini sudah selesai selesai. “Sehingga kita tinggal sosialisasi saja,” ujarnya. (sym/mk)

Gedung Korban Banjir Mulai Dibangun JAWA TIMUR - Bupati Bojonegoro Suyoto menyatakan gedung untuk pengungsi korban banjir luapan Bengawan Solo di atas tanah seluas 1,8 hektare di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk akan mulai dibangun pada 2013.

“Pembangunan gedung untuk tempat pengungsi korban banjir ditangani Balai Besar Bengawan Solo dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” katanya di Bojonegoro, Jatim, Selasa (19/2).

Namun, ia mengaku tidak tahu pasti kapan persisnya pelaksanaan pembangunan gedung pengungsi korban banjir itu akan dimulai.

“Berapa besar biaya pembangunan gedung pengungsi itu saya juga kurang tahu,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penanganan korban banjir luapan Bengawan Solo tidak mungkin dilakukan dengan memindahkan warga dari lokasi genangan banjir.

“Warga di dalam tanggul Bengawan Solo, juga di daerah genangan banjir lainnya tidak mau dipindahkan. Bahkan, para korban banjir itu ‘menikmati’ banjir Bengawan Solo,” tuturnya.

Apalagi, lanjut dia, pengendalian banjir luapan Bengawan Solo hanya dengan membangun tanggul kanan dan kiri di daerah hilir Jatim, sebab kalau terjadi banjir besar tanggul jebol akan menimbulkan daya rusak yang tinggi.

“Kalau hanya membangun tanggul kanan dan kiri justru berbahaya kalau sewaktuwaktu Bengawan Solo meluap, kemudian tanggulnya jebol,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemkab mencanangkan penanganan banjir luapan Bengawan Solo dengan kosep “living harmony flood” atau hidup harmonis dengan banjir, yang salah satunya yakni rintisan pembangunan gedung pengungsi.

Selain itu, katanya, pemkab juga akan menentukan lokasi-lokasi tertentu yang akan ditetapkan di dalam peraturan bupati (perbup) sebagai kawasan area banjir abadi luapan Bengawan Solo.

“Lokasi tertentu kita tentukan sebagai area genangan banjir seperti Desa Piyak dan Kabalan, Kecamatan Kanor, juga Desa Sumbangtimun, Kecamatan Trucuk,” jelas dia. (ant/mk)

4

PAMEKASAN

RABU 20 PEBRUARI 2013 NO.0060 | TAHUN II

SERAGAM DEWAN

LP2M Nilai Rp 100 Juta Tindakan Pemborosan

a fauzi m/koran madura

SIDAK. Sejumlah anggota Komisi C melakukan pemeriksaan proyek pembangunan pasar 17 Agustus, kemarin (19/2). Pemeriksaan tidak dilakukan dengan membandingkan desain dalam rencana dengan realisasi pekerjaan.

PAJAK BUMI BANGUNAN

Nilai Tunggakan Capai Rp. 1 Miliar PAMEKASAN - Nilai tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Pamekasan masih tinggi. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pamekasan mencatat, nilai tunggakan itu mencapai hampir Rp. 1 milyar.

Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Pamekasan, Sudiono, kemarin (19/2, menjelaskan, tunggakan PBB sampai bulan ini mencapai Rp. 919 juta. Tunggakan itu tersebar di enam kecamatan yang belum melunasi pembayaran PBB. Sudiono mengatakan, faktor utama belum terlunasinya pajak bumi dan bangunan itu, karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

“Faktor lainnya, adalah berkaitan dengan janji-janji kepala desa pada saat menjelang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan jika dirinya terpilih, akan menanggung pembayaran PBB,” katanya.

Ditambahkan Sudiono, saat ini pembayaran pajak dilakukan melalui masing-masing kepala desa. Sehingga ada kemungkinan, pajak itu sudah diayar namun tidak disetorkan ke rekening PBB. Ia menegaskan, tunggakan pembayaran pajak itu tetap harus dilunasi. Jika tidak, maka nilainya akan terus bertambah.

Untuk menekan angka tunggakan itu, DPPKA akan mengintensifkan penagihan secara langsung ke warga. Penagihan akan dilakukan oleh karyawan instansi itu yang ada di masing-masing kecamatan.

“Jika dibiarkan maka nilai tunggakan itu akan makin besar. Karenanya, kami akan intensifkan penagihan,” kata Sudiono. (teef/muj)

Sidak Komisi C Terkesan Tak Serius PAMEKASAN - Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi C DPRD Pamekasan, Madura, ke tiga proyek pembangunan di Pamekasan, terkesan tidak serius. Inspeksi dilakukan sebatas melihat pekerjaan proyek dan tidak memeriksa secara detail kesesuaian antara desain yang direncanakan dengan realisasi.

Tiga proyek yang diperiksa itu antara lain pembangunan objek wisata Pantai Talang Siring, di Kecamatan Larangan, pembangunan Kantor Disperindag Pamekasan serta pembangunan Pasar 17 Agustus.

Di Pasar 17 Agustus, rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi C, Nurul Atmam, hanya berlangsung selama 10 menit langsung bertolak karena hujan turun cukup deras sesaat setelah tiba di lokasi.

Meski hujan tidak berlangsung lama, namun komisi C tidak memantau keseluruhan pekerjaan proyek yang dikerjakan banyak kontraktor rekanan. Saat itu, mereka hanya memantau satu blok pertokoan peracangan yang pembangunannya selesai seratus persen di sisi timur.

Sedangkan proyek lainnya, seperti blok peracangan sisi tengah dan los daging di sisi barat tidak dipantau. Sejumlah anggota komisi C memilih berteduh dan langsung

bertolak meninggalkan lokasi saat hujan reda.

Demikian pula dengan inspeksi yang dilakukan di dua proyek lainnya. Hampir tidak ada pemeriksaan terhadap kesesuaian antara desain dengan realisasi pekerjaan di lapangan.

Dikonfirmasi usai kunjungan, Wakil ketua Komisi C DPRD Pamekasan Nurul Atmam, mengatakan kunjungan komisinya ke sejumlah proyek itu masih sebatas pemantauan dan mengumpulkan data temuan.

Sementara yang berkaitan dengan evaluasi kesesuaian antara desain dengan realisasi pekerjaan akan dilakukan setelah semua pekerjaan itu dinyatakan selesai dan siap diserahterimakan.

Nurul Atmam juga belum bersedia menyampaikan temuan-temuan dari kunjungan komisinya dengan alasan temuan itu masih akan dibahas di tingkat pimpinan komisi. Ia

menyatakan, tidak etis jika temuan itu dipublikasikan sebelum dibahas di komisinya.

“Sesuai dengan prosedur yang ada, semua temuan itu dibahas di pimpinan komisi terlebih dahulu.

Jadi, untuk sementara kami belum bisa menyampaikannya kepada media,” katanya.

Tiga proyek yang diinspeksi Komisi C itu merupakan proyek yang menggunakan dana dari APBD Pamekasan dan Bantuan Keuangan (BK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Proyek dengan dana APBD digunakan untuk pembangunan objek wisata Pantai Talang Siring dengan sebesar Rp. 1,5 miliar.

Sedang dua proyek lainnya, yakni pembangunan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersumber dari dana BK sebesar Rp. 1,4 miliar, dan pembangunan pasar 17 Agustus, sebesar Rp. 1,5 miliar dananya bersumber dari dana BK Propinsi dan Rp. 1,2 miliar menggunakan dana dari DAK 2012.

Masa kontrak pekerjaan ketiga proyek itu sampai dengan 31 Maret yang akan datang. Sehingga sebelum batas akhir kontrak itu, pekerjaan ketiga proyek ditargetkan sudah selesai secara keseluruhan. (uzi/muj)

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

Pasutri Minta Bantuan Dinkes untuk Biaya Berobat PAMEKASAN - Sepasang suami isteri, Rusdiyanto dan Nur Fadilah, kemarin (19/2) datang ke kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan.

Warga Dusun Karang Panasan, Desa Ponteh, Kecamatan Galis ini, datang dengan membawa serta anaknya ketiganya, Kafa Atourrobbi (2), untuk meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Rencananya, surat keterangan itu akan digunakan untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggungnya saat mengobati anaknya, Kafa Atourrobi, ke Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya.

Kafa saat ini membutuhkan perawatan yang terakhir kali karena lubang anus buatannya seperti akan tertutup lagi setelah sebelumnya sempat dioperasi karena tidak punya anus. “saya tidak punya biaya untuk memeriksa anak saya dan saya mau minta SKTM ke sini,” kata Rusdianto ke staf Dinkes yang menemuinya.

Pria yang bekerja sebagai buruh tani itu mengaku, sebelum ke Kantor Dinkes dirinya sudah menghadap Kepala Desa untuk meminta bantuan.

Namun upayanya gagal karena

pemerintahan desa tidak memiliki anggaran untuk membiayai pengobatan anaknya.

“Pada saat operasi pertama saya menggunakan surat pernyataan miskin (SPM) dan tanpa biaya apapun. Karena SPM sudah tidak berlaku,

maka saya mau minta SKTM agar anak saya bisa diobati,” ungkapnya.

Rusdiyanto menjelaskan, biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan anaknya itu sekitar Rp. 15 juta. Itupun, biaya untuk kelas ekonomi. Uang

taufik rahman/koran madura

MOHON BANTUAN. Sepasang suami istri yang hendak mengurus SKTM di Dinkes Pamekasan. Surat itu dibutuhkan untuk pengobatan anaknya yang menggunakan anus buatan.

sebesar itu, kata pria yang tidak memiliki pekerjaan selain buruh tani itu, sangat tidak terjangkau olehnnya.

Di kantor Dinkes Pamekasan, pasangan ini tidak mendapatkan apa yang dicarinya. Ia hanya ditemui staf Dinkes yang tidak bisa memberikan keputusan apapun hingga akhirnya mereka pulang dengan tangan hampa.

Saat itu, Kepala Dinkes Ismail Bey, tidak ada di ruang kerjanya.

Saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Ismail Bey menjelaskan, untuk mendapatkan SKTM, harus ada surat keterangan dari kepala desa dan camat dan diserahkan ke rumah sakit. Pihak rumah sakit, kata dia, akan memberikan rujukan yang dijadikan dasar untuk penanganan di rumah sakit rujukan di Surabaya.

“Adanya SKTM itu bukan di Kantor Dinkes, tapi di rumah sakit. Keluarga pasien terlebih dahulu meminta surat keterangan dari kepala desa dan camat,” kata Ismail. (teef/afa)

PAMEKASAN - Pengadaan empat stel seragam untuk 45 anggota DPRD Pamekasan, Madura yang menghabiskan anggaran diatas Rp. 100 juta, dinilai Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) sebagai pemborosan.

Sebab, seragam yang lama dinilai masih layak pakai, sehingga tidak perlu pengadaan seragam baru.

Melalui ketuanya, Heru Budi Prayitno, LP2M menilai, seharusnya lembaga legislatif itu melakukan penghematan anggaran untuk dialihkan kepada kegiatan yang lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan memberi contoh positif dengan hidup sederhana dan tidak menghambur-hamburkan anggaran.

“Apakah seragam yang lama sudah terasa gatal kalau dipakai, kalau masih layak ya dipakai saja, untuk apa beli lagi,” kata Heru Budi Prayitno, kemarin (19/2).

Heru menyayangkan, sikap DPRD yang meminta pemerintah untuk menghemat penggugaan anggaran pelantikan kepala daerah, karena tidak diimbangi dengan penghematan di kantor perwakilan rakyat tersebut.

Terpisah, sekretaris DPRD, Arief Handayani, mengatakan pengadaan seragam bagi anggota DPRD itu sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pen-

gadaan seragam DPRD. “Pengadaan ini sesuai Permendagri, ada jatah untuk anggota dewan, masingmasing untuk anggota baru lima stel sedangkan anggota lama atau tahun berikutnya empat stel,” katanya.

Ia menjelaskan, empat stel seragam DPRD ini terdiri dari pakaian dinas harian (PDH) lengan panjang dan pendek, pakaian sipil resmi (PSR) dan pakaian sipil harian (PSH).

Masing-masing seragam itu dianggarkan sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 600 ribu per stel atau sebesar Rp. 2,4 juta per orang pertahun. Sehingga total dana yang akan dihabiskan untuk pengadaan seragam ini diatas rp. 100 juta untuk 45 anggota DPRD setempat sebelum dipotong pajak.

Menurutnya, besar nilai anggaran pengadaan seragam ini sudah layak mengingat ongkos jahit bisa lebih mahal dari bahan pakaian.

Pengadaan pakai ini dilakukan dengan sistem penunjukan langsung kepada salah satu pengusaha tailor di Surabaya.

Dengan sistem penunjukan langsung ini kualitas seragam yang dihasilan bagus dan pas dipakai anggota DPRD. Sebab, pada pengadaan sebelumnya sejumlah anggota DPRD mengeluh karena seragam yang diterima tidak sesuai pesanan. (uzi/muj)

SMKN 1 TLANAKAN

fakih amyal/koran madura

MEMPERJELAS. Rapat dengar pendapat antara Komisi D, pengelola SMK Negeri Tlanakan dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pamekasan di ruang Komisi D, kemarin (19/2). Dalam rapat itu, keabsahan tanah yang ditempati SMK Negeri Tlanakan dipertanyakan.

Pengelola Pertanyakan Status Tanah PAMEKASAN - Sejumlah perwakilan pengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tlanakan, Pamekasan, kemarin (19/2), mendatangi ruang Komisi D DPRD setempat. Mereka meminta kejelasan soal status yang saat ini ditempati sekolah yang berasal dari tanah kas Desa Tlanakan, Kecamatan Tlanakan.

Kepala SMK Negeri Tlanakan, Miftahul Arifin, mengatakan pihaknya merasa perlu memperjelas status tanah yang ditempati sekolah yang dipimpinnya agar dikemudian hari tidak ada persoalan.

Dikatakanny, tanah seluas 9.700 hektar yang kini sudah berdiri bangunan sekolah itu, merupakan tanah kas desa. Sedang sampai saat ini belum ada kejelasan, apakah pemerintah akan membeli tanah tersebut, atau melakukan tukar guling.

“Persoalan ini sangat rawan, karena tidak sedikit sekolah yang harus terganggu kegiatannya karena persoalan tanah,” kata Miftahul Arifin.

Ia meminta agar pemerintah segera membebaskan tanah tersebut. Sebab, meski sama-sama milik negara, katanya, namun peruntukan tanah tersebut sudah jelas

sebagai tanah milik desa.

Wakil Ketua Komisi D, Juhaini, mengatakan penggunaan tahan didasarkan pada kesepakatan rapat antara komisi D, Sekeretariat Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) serta pimpinan Pemerintahan Desa Tlanakan beberapa waktu lalu.

Dalam rapat tersebut, jelas Juhaini, disepakati tanah kas desa yang digunakan sebagai lokasi bangunan SMK Negeri Tlanakan dibeli pemerintah dengan harga Rp. 1 milar dan pembayarannya melalui APBD Pamekasan.

“Anggarannya dialokasikan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini,” kata Juhaini.

Dalam kesempatan itu komisi D, mendesak pemerintah melalui DP2KA agar segera menerbitkan sertifikat tanah tanah yang ditempati sekolah-sekolah di Pamekasan serta menyelesaikan semua sengketa tanah.

SMK Negeri 1 Tlanakan yang didirikan pada 2009 lalu merupakan sekolah kejuruan kelautan satu-satunya di Pamekasan. Penggunaan sekolah itu sudah dimulai sejak dua tahun lalu berada di Desa Tlanakan, Kecamatan Tlanakan.(afa/muj)

PAMEKASAN

5

RABU 20 PEBRUARI 2013 NO.0060 | TAHUN II

Sewa Los Pasar Akan Naik Secara Bertahap PAMEKASAN - Pemerintah Pamekasan mulai menaikkan harga sewa los dan retribusi pasar. Penaikan harga sewa los yang disesuaikan dengan klasifikasi masing-masing los itu akan dilakukan secara bertahap agar tidak terlalu memberatkan pedagang.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pamekasan, Taufikurrahman, sebelum keputusan penaikan harga sewa itu disepakati, telah dilakukan musyawarah dengan perwakilan pedagang dan ketua paguyuban pedagang pasar.

Dari musyawarah itu disepakati, penaikan tarif diterapkan secara bertahap antara, 20, 25 hingga 50 persen dari pungutan sebelumnya dengan didasarkan pada klasifikasi dan

jenis dagangan serta tingkat keramaian pengunjung.

“Keputusan itu merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2012 tentang retfibusi umum. Dan pemberlakukannya sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan perwakilan pedagang dan paguyuban. Disepakati (penaikan) dilakukan secara bertahap,” katanya.

Data di DPPKA menyebutkan, penaikan sewa lahan sebesar 20 persen terjadi di

Pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) di Jalan Kabupaten. Sedang penaikan 25 persen diberlakukan di Pasar Gurem dan Pasar Sore Baru/ Di Pasar Kolpajung diberlakukan penaikan 50 persen.

Sedangkan di Pasar 17 Agustus disepakati harga sewa los di pertokoan polowijo sebesar Rp. 208 per meter persegi dan di pertokoan batik sebesar Rp. 277 per meter persegi. Sedangkan sewa los di pasar desa, diserahkan kepada petugas pasar untuk disepakati bersama para pedagang di masing-masing pasar.

Tarif baru sewa lahan ini berlaku pada bulan ini, kecuali di Pasar 17 Agustus yang akan diberlakukan mulai bulan April yang akan datang.

Ketua Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Hosnan Ahmadi, mengatakan pemerintah harus bijak dalam penerapan tarif baru tersebut. Sebab, tidak menutup kemungkinan keputusan itu akan menimbulkan penolakan dari sebagian pedagang.

Menurutnya, jika pemberlakuan tarif baru itu mendapat penolakan dari pedagang, harus disikapi secara arif dan bijaksana. Para pedagang perlu diberi pemahaman tentang tujuan penaikan itu, agar bisa diterima.

Ia sangat mendukung rencana penaikan itu, sebab selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), keputusan itu juga untuk memenuhi

PEMBANGUNAN RSDBI

DPRD Minta Sisa Dana Dikembalikan ke Kas Daerah kepentingan penghuni pasar.

“Selain itu, penaikan tarif ini dinilai perlu dilakukan, mengingat tidak pernah ada kenaikan retribusi selama 12 tahun. Besaran sewa lahan pasar selama ini masih Rp. 250, per meter per hari yang dibayar setiap bulan,” katanya.

Meski demikian, pihaknya sudah meminta dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset (DPPKA) Pemkab Pamekasan untuk membicarakan dengan penghuni dan paguyuban pedagang pasar di Pamekasan agar tercapai kesekapatan. Dari pembicaraan itu, pihaknya sudah menerima laporan kenaikan dilakukan secara bertahap. (uzi/muj)

PAMEKASAN - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, meminta agar sisa dana pembangunan gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri Lawangan Daya I dan II dikembalikan ke kas negara.

Dua sekolah itu sebelumnya diproyeksikan sebagai Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI) sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkannya.

Wakil Ketua Komisi D, Juhaini, kemarin (19/2), mengatakan sudah sepantasnya sisa dana itu dikembalikan ke kas daerah, karena peruntukannya sudah tidak sesuai. Sebab, dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan fasilitas RSDBI, sementara saat ini rintisan sekolah tersebut sudah tidak ada lagi.

“Kalau yang sudah digunakan, tidak perlu dikembalikan. Tapi sisa dana yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas sekolah dan belum digunakan, sebaiknya dikembalikan,” kata Juhaini.

Juhaini menjelaskan, Pemerintah Pamekasan menyediakan dana sebesar Rp. 1 miliar untuk pembangunan dua sekolah tersebut melalui anggaran 2011. Namun dana tersebut tidak terserap sehingga dikembalikan ke kas daerah.

Pada tahun anggaran berikutnya, anggaran sebesar itu kembali disediakan

oleh pemerintah, dan hingga akhir tahun anggaran baru terserap sekitar 30 persen.

Gedung baru yang akan dibangun SD Lawangan Daya, dinilai Juhaini, tidak dibutuhkan lagi karena status RSDBI di dua sekolah itu sudah dihapus. Sedang, gedung yang ada saat ini dianggapnya sudah mencukupi.

“Untuk SD reguler saya kira gedung yang ada saat ini sudah lebih dari cukup dan tidak perlu membangun lagi.

Dana yang sudah terlanjut dianggarkan harus dikembalikan ke Kasda,” tandasnya.

Kepala Bidang Pendidikan TK dan Sekolah Dasar, Disdik Pamekasan Prama Djaya, mengatakan, sudah ada sebagian pembangunan sarana yang sudah dikerjakan pada 2012 lalu dan masih ada sisa sekitar 70 persen dari total dana yang dianggarkan.

Prama menegaskan, pembangunan gedung di dua sekolah itu tetap akan dilanjutkan di tahun ini meski ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penghapusan Sekolah Bertaraf Internasional. Sebab, kata dia, antara pembangunan fasilitas sekolah dengan putusan MK tidak berkaitan.

“Sisa dana itu tetap akan digunakan untuk pembangunan gedung di dua sekolah itu dan belum akan dikembalikan ke kas daerah,” katanya. (teef/muj)

ant/andika wahyu

PERAYAAN IMLEK NASIONAL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono (tengah) berfoto bersama saat perayaan tahun baru Imlek Nasional 2564 yang diadakan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (19/2). Perayaan tersebut mengusung tema pentingnya nilai rasa malu bagi manusia tak tekecuali untuk para pemimpin bangsa dan negara agar terhindar dari perilaku sewenang-wenang dan koruptif.

BUMD

Dewan Nilai Kinerja PT Aneka Usaha Mekasan Lamban PAMEKASAN - Wakil ketua komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi menilai, kinerja salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Aneka Usaha Mekasan Makmur lamban dalam menjalankan usahanya. BUMD yang telah terbentuk setahun lalu ini dinilai belum jelas, meski telah menerima penyertaan modal usaha sebesar Rp. 2 miliar dari APBD setempat.

Menurut Hosnan, indikator lain lambannya kinerja BUMD ini bisa terlihat dari belum terbentuknya anak peru-

sahaan yang akan menjalankan usaha. Apalagi, jenis usaha yang harus dikelola sudah ditentukan namun belum ada kejelasan.

“Kalau jenis usahanya sementara ini jasa perbankan, cuma kenapa sampai sekarang ini belum operasi,” katanya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Aneka Usaha Mekasan Makmur, Suhartono, membantah perusahaannya lamban dalam mengelola usaha. Sebab, setiap tahapan dibutuhkan

waktu cukup lama, terutama yang berkaitan dengan legalitasnya.

Dijelaskan, untuk pengurusan akta notaris BUMD, dibutuhkan waktu sekitar enam bulan karena harus mengajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan Surat Keputusan pengangkatan direksi dari Bupati Pamekasan, baru diterima pada Januari tahun lalu.

Suhartono menjelaskan, proses lebih lanjut dari Holding Company atau induk perusahaan ini, yaitu memben-

tuk anak perusahaan yang telah ditentukan yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Pembentukan BPRS ini masih dalam proses pengajuan ke Bank Indonesia (BI) yang ditargetkan bisa dijalankan tahun ini. Setelah lolos verifikasi BI, pihaknya tinggal mengurus legalitas bank ini agar segera dioperasikan. “ Dalam perbankan ini ada hal khusus, prosesnya ketat karena melalui BI, fit and propertesnya melalui BI,

dan kami sudah menyiapkan komponen untuk diajukan,” katanya.

Dijelaskan, modal dasar yang harus dimiliki BPRS adalah minimal Rp 8 miliar. Ia oprimis kebutuhan dana ini dapat terpenuhi melalui penyertaan modal dari pemerintah kabupaten setempat serta dari pihak ketiga.

“Sedangkan modal setor yang masuk sebesar Rp. 2 miliar dan masih diajukan tambahan dana sebesar Rp. 4.5 miliar tahun ini,” katanya. (uzi/muj)

DUGAAN PEMERASAN

Kepala SDN Jambringin Protes Ancaman Oknum Wartawan PAMEKASAN - Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Jambringin 2, Kecamatan Proppo, Pamekasan, Syamsul Arifin, mengadukan ancaman yang dilakukan oknum wartawan dari sebuah tabloid mingguan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Proppo.

Wartawan itu, mengancam akan melaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan tentang dugaan penyimpangan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di sekolah itu yang dikatakan menyimpang.

Kepada sejumlah wartawan, Syamsul Arifin mengatakan dirinya dua kali didatangi oleh Juhari, oknum wartawan sebuah tabloid yang mengatakan penyaluran program bantuan untuk siswa miskin di sekolah yang dipimpinnya terjadi penyimpangan dan akan diadukan ke kejaksaan.

“Dua kali saya didatangai oleh oknum tersebut, pertama langsung ke rumah dan kedua kalinya di kantor. Intinya mengancam akan mengadukan penyaluran BSM yang tidak sesuai aturan,” katanya.

Setiap kali datang menemui, jelas dia, dirinya mempersilakan oknum wartawan itu melapor ke kejaksaan. Karena lembaganya dalam melaksanakan program, dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pimpinan SDN Jambringin 2 itu menceritakan, persoalan

itu berawal saat sekolah yang dipimpinnya mendapat program Bantuan Siswa Miskin (BSM) beberapa tahun lalu.

Dari data sasaran yang diter-

imanya, penerima bantuan itu hanya 11 orang siswa dengan alokasi Rp. 360.000 untuk masing-masing siswa.

Saat bantuan itu akan disalurkan, orang tua siswa yang tidak masuk daftar sasaran program itu protes ke sekolah dan menuntut untuk diberi bantuan. Mereka beralasan karena sama-sama dari keluarganya tidak mampu.

Sehingga, pada program yang sama di tahun lalu, atas kesepakatan bersama antara komite sekolah, kepala sekolah dan wali murid yang menerima bantuan, program itu dilaksanakan dengan cara bagi rata.

“Disepakati dalam rapat itu, semua siswa di sekolah mendapatkan bantuan dengan alokasi masing-masing siswa

fakih amyal/koran madura

MEDIASI. Sejumlah wartawan mingguan saat melakukan mediasi di kantor Cabang Disdik Proppo Pamekasan.

Mediasi dilakukan setelah ada ancaman dari salah satu oknum wartawan mingguan ke pimpinan salah satu SD Negeri di Proppo.

Rp. 20 ribu. Itu juga tertuang dalam surat pernyataan bersama komite sekolah dan wali murid penerima BSM,” terang Syamsul.

Kebijakan itu, yang kata Syamsul Arifin, dijadikan bahan oleh Juhari untuk mengancamnya. Karenanya, ia mempersilakan jika wartawan itu mau mengadukan masalah itu ke kejaksaan.

Sementara itu, koordinator Forum Wartawan Pamekasan (FWP), sebuah organisasi kewartawanan lokal, Abdurrahman, menyayangkan dengan sikap yang dilakukan oleh oknum wartawan tabloid tersebut.

Sebagai wartawan, kata dia, seharunya tidak boleh bersikap seperti penyidik apalagi disertai dengan ancaman. Sebab, tugasnya wartawan adalah mencari berita dan menulisnya sesuai dengan fakta dan kaidah jurnalistik.

Karenanya, ia menghimbau kepada siapapun untuk melaporkan tindakan oknum yang mengaku dirinya wartawan jika terdapat tindakan pidana berupa pemerasan ataupun pengancaman.

“Wartawan tidak boleh melakukan pengancaman apalagi pemerasan. Sebab hal itu merupakan sikap seorang preman dan bukan wartawan,” kata Rahman. (afa/muj)

BERAS MISKIN

Kesra: Perubahan Distribusi Raskin Menunggu Perda PAMEKASAN - Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Pamekasan Munafi mengatakan perubahan pola distribusi bantuan beras bagi masyarakat miskin (raskin) masih menunggu peraturan daerah.

“Kami membutuhkan pijakan hukum yang jelas untuk mengubah pola distribusi dan sebelum perda disahkan, sistem distribusi raskin tetap seperti biasa,” kata Munafi di Pamekasan, Selasa. ia mengemukakan hal itu menanggapi usulan sebagian anggota DPRD Pamekasan agar pemkab mengubah pola distribusi raskin menyusul banyaknya praktik penyimpangan dalam pendistribusian bantuan beras itu selama ini.

Selain membutuhkan Perda sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan distribusi, pemkab juga memerlukan terbitnya peraturan bupati (perbup) sebagai petunjuk teknis.

“Kalau belum ada perda sebagai landasan hukum, serta perbup sebagai petunjuk teknis, kami tidak bisa mengubah pola distribusi, kendati faktanya bantuan raskin selama ini memang banyak terjadi penyimpangan,” ujar Munafi.

Sebelumnya sebagian anggota DPRD Pamekasan mengusulkan agar pola bantuan raskin diubah dari sebelumnya dilakukan oleh aparat desa kepada kelom-

pok masyarakat.

Usulan perubahan pola distribusi ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan praktik penyimpangan bantuan beras seperti yang sering terjadi selama ini.

Selain itu, penyaluran melalui kelompok masyarakat kontrol dari masyarakat juga akan semakin kuat, sehingga peluang untuk melakukan penyimpangan atau praktik penggelapan semakin sulit.

“Kalau kami di Pemkab Pamekasan sangat setuju dengan usulan itu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah landasan hukumnya,” kata Munafi.

Ia juga menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan para camat dan aparat desa tentang rencana perubahan distribusi tersebut.

Berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat ke DPRD Pamekasan, penyimpangan bantuan raskin di Kabupaten Pamekasan hampir terjadi di kecamatan.

Terakhir kasus bantuan raskin yang dilaporkan ke DPRD Pamekasan ialah di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp2,6 miliar.

Bantuan di desa itu tidak disalurkan oleh oknum aparat desa setempat kepada masyarakat penerima bantuan sejak tahun 2010.(ant/mk)

ant/dedhez anggara

DISTRIBUSI RASKIN. Sejumlah buruh mengangkut beras Raskin untuk didistribusikan ke sejumlah kecamatan dari gudang Bulog, Indramayu, Jawa Barat.

6

SAMPANG

RABU 20 PEBRUARI 2013 NO.0060 | TAHUN II

DEMOKRASI DESA

Pemkab Belum Terima Rekom Pilkades Serentak dari DPRD SAMPANG - Pemerintah Kabupaten Sampang hingga saat ini masih menunggu rekomendasi dari Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang mengenai rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak tahun 2013 di daerah Sampang.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten Sampang, Sudarmanto mengungkapkan, saat ini pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pemilukada Sampang yang akan dilantik pada tanggal 26 Pebruari mendatang, karena pihaknya belum menerima rekomendasi dari Komisi A DPRD setempat tentang usulan pelaksanaan pilkades secara serentak di wilayah Sampang.

“Memang untuk rencana pilkades serentak ini pelaksanaannya tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing desa, dan juga pihak keamanan kalau memungkinkan bisa saja terlaksana,” terangnya, Selasa (19/2).

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Mohammad Hodai mengakui sejauh ini pihaknya memang belum mengirimkan rekomendasi kepada sekretariat pemerintahan desa tentang rencana pilkades serentak itu. Sungguh pun begitu, kata Hodai, pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan memanggil sejumlah pihak terkait.

“Memang ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk melaksanakan pilkades serentak utamanya dari segi keamanan dan kami masih melakukan rapat internal dulu,” tuturnya.

Meski demikian Hodai optimis pilkades serentak di kabupaten sampang pada tahun 2013 ini akan terlaksana.

Sekedar diketahui berdasarkan data yang diterima Komisi A untuk tahun 2013 sebanyak 43 Kepala Desa akan berakhir masa jabatannya . Sedangkan untuk tahun 2012 lalu sudah sekitar sembian Kepala Desa yang sudah tidak menjabat lagi. (ryn/msa/rah)

Keluarga Korban Habib Alwi Datangi Kejari dan Polres

Ryan HariyantoKoran Madura

KOMPAK. Keluarga Besar Habib Alwi yang menjadi korban pembunuhan di Desa Batu Poro Barat Kec Kedungdung Sampang, Selasa (30/10) bersama-sama didampingi pengurus LPI FPM Madura mendatangi Kejaksaan dan Polres Sampang untuk mendesak kepolisian agar mengusut tuntas pelaku pembunuhan dan menghukumnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

SAMPANG – Keluarga Habib Alwi yang menjadi korban pembunuhan di Desa Batu Poro Barat Kec Kedungdung Sampang, Selasa (30/10), beberapa waktu lalu, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Sampang dengan membawa tuntutan agar tersangka pembunuhan segera dituntut berdasarkan pasal yang berlaku di rana hokum.

Ant/ Andika Wahyu

KRIMINALISASI DUNIA TELEKOMUNIKASI. Sejumlah anggota Serikat Pekerja PT Indosat Tbk berunjuk rasa di depan gedung Uppindo yng menjadi lokasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (4/2). Mereka menilai ada upaya kriminalisasi dunia telekomunikasi terkait pengusutan kasus korupsi penggunaan frekuensi 3G yang diduga dilakukan Indosat dan PT Indosat Mega Media (IM2) oleh Kejaksaan Agung.

Kasus pembunuhan Habib Alwi tersebut menjadi pusat perhatian masyarakat.

Apalagi Senin (18/02), pihak keluarga korban sudah mendatangi Mapolda Jatim. Kali ini kedatangan keluarga korban yang didampingi oleh LPI FPI (Laskar Pembela Islam Front Pembela Islam) Madura ke Kejaksaan Negeri Sampang.

Sebelumnya Mapolda Jatim sudah menyatakan P21 atas berkas laporan perkara tersebut sehingga berkas sudah dilimpahkan ke Kejari Sampang.

Komandan LPI FPI Pamekasan Ust. Fauzi Zahlan (40 mengatakan pihak keluarga

korban (Habib Alwi) sangat mengharapkan tersangka dihukum mati serta pihak Kejaksaan Negeri Sampang tak berkasih hati dalam penanganan kasus itu. Karena tersangka dalam pembunuhan diduga melibatkan banyak orang sampai sekarang masih menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) anggota kepolisian.

“Kita sangat menginginkan pelaku cepat dihukum serta ditangkap. Apalagi salah satu pelakunya sudah ditangkap. Serta pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya,” ucapnya, Selasa (19/2).

Masih kata Fauzi, pihak

keluarga korban masih belum puas lantaran pelaku pembunuhan yang sudah ditangkap oleh kepolisian hanya satu orang, sedangkan dua pelaku lainya yang masih bebas berkeliaran justeru yang diduga menjadi otak pembunuhan.

“Kami menduga ini memang pembunuhan berencana karena dari tiga pelaku itu hanya satu yang sudah ditangkap kepolisan,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan Fatimah (36), salah satu putri ketiga dari korban almarhum Habib Alwi mengatakan dalam kejadian itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Ust. Fauzi Zahlan selaku komandan LPI FPI, yakni menghendaki tersangka agar dihukum dan dituntut dengan seadil-adilnya.

Menurut penjelasan Fatimah, dua buron yang diduga menjadi pelaku pembunuhan berinisial NT dan JL yang diketahui warga madura.

“Dari dalang pelaku pem-

bunuhan dua itu yang masih belum ditangkap, memang aslinya warga Madura, tapi menetap di Surabaya,” imbuhnya.

Sementara itu menurut kepala Kejaksaan Negeri Sampang Danang Purwoko, semua kasus yang ditangani kejaksaan tak pernah milah-milih.

Pihaknya bekerja sesuai dengan ketentuan hokum. Bahkan dirinya berharap pihak keluarga korban pun tetap kondusif, terutama selama persidangan berlangsung. “Ya kalau Kejari dalam menangani kasus sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kalau kasus pembunuhan ya hukuman tentang pembunuhan gak ada yang selain itu,” ujarnya.

Setelah pihak keluarga korban mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Sampang dengan mendapatkan dukungan penuh dari LPI FPI. Mereka langsung mendatangi Mapolres Sampang dengan maksud dan tujuan yang sama.

Dalam pertemuan di Polres Sampang, mereka ditemui langsung oleh Kapolres Sampang, AKBP Solehan, Wakapolres Kompol Sujiono, dan Kasatreskrim AKP Roman Smaradhana Elhaj. Dalam pertemuan itu pihak keluarga korban menyampaikan aspirasinya agar petugas kepolisian segera menangkap para pelaku pembunuhan, meski laporan perkara tersebut ditangani oleh Mapolda Jatim.

“Kita pasti terus mengungkap siapa otak pembunuhan tersebut. Tapi kita serahkan ke Polda Jatim, karena kasus ini sudah ditangani di sana,” jelas Solehan dalam pertemuan.

Bahkan dari hasil pertemuan Selasa (19/02) disepakati rencana hari ini, Rabu (20/2), pihak keluarga korban bersama Kapolres Sampang untuk mendatangi Mapolda Jatim untuk menanyakan hasil perkembangan kasus pembunuhan atas diri Habib Alwi. (ryn/msa/rah)

pang ini, sesuai dengan slogan Sampang sebagai Kota Agamis, juga untuk meningkatkan imam dan ketakwaan kepada Allah Swt,” terangnya, Selasa (19/2).

Sementara itu, Bupati Sampang Noer Tjahja dalam sambutannya menjelaskan, dalam acara besar agama tersebut untuk berkumpul bersama sebagai media silaturahmi guna meningkatkan kualitas imtaq kepada Allah SWT. Dalam kesempatannya tersebut, Noer Tjahja juga menyampaikan bahwa Pemilukada Sampang dinilai cukup baik dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Madura, meskipun sempat terjadi konflik-konflik politik dan fitnah yang saling menghancurkan.

Masih dalam sambutannya, Noer Tjahja juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung kepemimpinannya di Sampang selama lima tahun, sekaligus dirinya berpamitan, mengingat masa jabatannya yang akan berakhir dan akan

dilangsungkan serah terima jabatan pada tanggal 26 Pebruari mendatang dengan pemenang pemilukada Sampang baru-baru ini.

“Saya pribadi dan keluarga mohon pamit dan mohon diri, karena Minggu depan saya akan melangsungkan serah terima jabatan kepada Bupati Sampang terpilih,” ujarnya.

Masih kata Noer Tjahja, mengingat masa jabatannya yang akan berakhir dan akan digantikan oleh Bupati Sampang terpilih, dirinya mengungkapkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang masih belum diselesaikan, salah satunya mewujudkan keamanan dan kesejahteran di kabupaten Sampang, seperti halnya penanganan pengungsi korban konflik SARA yang belum terselesaikan.

“Kesejahteraan tidak akan bisa terwujud tanpa adanya segi keamanan yang kondusif, khususnya keamanan politisi yang menjadi aksioma kesejahteraan,” ungkapnya. (adv/ ryn/msa/rah)

ADVERTORIAL

Pemkab Rayakan Maulid Nabi Muhammad Saw SAMPANG - Ratusan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Sampang mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di pendopo Bupati Sampang, Selasa (19/2) kemarin. Acara tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan dengan siraman rohani oleh KH. Dr. Imam Muwardi.

Acara Maulid Nabi tersebut dikoordinasi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) di Aula Pendopo Bupati Sampang Jalan Wijaya Kusuma, kelurahan Gunung Sekar kecamatan Kota Sampang, dimulai sekitar pukul 09.30 wib, yang dihadiri langsung oleh Bupati Noer Tjahja dan Wakil Bupati KH. Fannan Hasib, serta sejumlah Kepala SKPD. Dalam kegiatan maulid Nabi tersebut hadir juga ketua MUI Sampang KH. Buchori dan pengurus NU KH. Syahid.

Kepala Dinsosnakertrans, Malik Amrullah dalam sambutannya menyampaikan, acara tersebut diadakan dengan

RUTINITAS TAHUNAN. Dinsosnakertrans Sampang bersama sejumlah SKPD dan ormas keagamaan sedang melaksanakan maulid Nabi Muhammad Saw yang merupakan kegiatan rutinan tiap tahun untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Sampang terutama aparatur negara di wilayah Sampang kepada Allah Swt. tujuan untuk meningkatkan keimanan masyarakat Sampang dan ketakwaan terhadap Allah SWT. Dalam acara terse-

but juga disampaikan pembahasan Rancangan Keuangan dan Anggaran (RKA) yang telah dibahas oleh Pemerintah

Kabupaten Sampang.

Malik berharap Pemkab Sampang bisa rutin mengadakan acara hari-hari besar

keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad SAW. “Mari kita adakan secara rutin kegiatan progam islami di Sam-

SAMPANG SARANA TRANPORTASI

Sejumlah Jalan di Kota Rusak SAMPANG – Banyak jalan di kota Sampang rusak berat. Diantaranya di Jalan Imam Bonjol Baru, tampak jalan yang aspalnya mengelupas dan berlubang di sisi kanan badan jalan. Selain itu, jalan rusak juga terdapat di Jalan Imam Ghozali yang menuju Jalan Teuku Umar, selain sempit, berlubang, dan bebatuannya sudah terkelupas.

Kondisi jalan tersebut sangat membahayakan pengendara. Sejumlah warga yang menggunakan jalan tersebut mengeluhkan kondisi jalan di kota Sampang yang banyak mengalami kerusakan namun belum juga diperbaiki.

Djunaedi (38), warga Jalan Imam Bonjol ini mengaku terganggu kenyamanannya dalam berkendara. Dia mengaku pernah hampir tertabrak oleh mobil dari arah berlawanan, karena mobil menggunakan sisi jalan untuk pengendara yang sedang mengarah ke arah barat.

“Pada waktu itu saya dalam perjalanan pulang dari mengantar istri ke pasar sore, saya hampir tertabrak oleh mobil yang sedang melaju ke arah timur, karena mobil berjalan ke tengah jalan. Jalan ini rusak, sudah beberapa bulan yang lalu, tapi belum ada tindakan apa pun dari dinas terkait,” kata pria yang sehari-hari berdinas di Kantor Kecamatan Sampang.

Bahkan warga sempat memasang batang pohon sebagai tanda di atas permukaan jalan yang rusak di Jalan Imam Ghozali gang 2.

“Sudah sebulan lebih, dan tanda ini sudah diganti 3 kali oleh warga, tapi mana?

Tidak ada perbaikan oleh dinas terkait,” tutur Heru (28), warga jalan Imam Ghozali gang 2.

Heru menceritakan pernah ada peristiwa kecelakaan di jalan yang berlobang ini beberapa waktu lalu. “Kejadiannya malam hari, waktu itu seorang perempuan mengendarai sepeda, terperosok ke lubang, beruntung korban hanya mengalami luka biasa, tapi bukan tak mungkin hal itu akan menimpa pengendara lain,” ucapnya.

Lubang di Jalan Teuku

7

RABU 20 PEBRUARI 2013 NO.0060 | TAHUN II

Umar justeru sudah cukup besar hingga memakan hampir separuh jalan. Warga memberi batu di sekeliling lubang dan sebuah bambu dengan tas plastik putih sebagai tanda. Yayan (24), salah seorang warga Jalan Teuku Umar mengatakan bahwa sudah lebih dari sebulan jalan berlubang.

“Pernah ada anak seusia SD yang jatuh karena lubang itu, makanya oleh warga diberi tanda dengan batu dan bambu,” tutur Yayan.

Begitu juga di Jalan Pajudan, meski dikatagorikan tidak berbahaya, tapi bukan tidak mungkin kecelakaan terjadi dikarenakan jalan yang sempit dan kendaraan yang berlalu lalang adalah kendaraan besar, yaitu pikup dan dam truk.

Hampir 50 meter jalan di Jalan Pajudan aspalnya mengelupa. Sepanjang 50 meter itu bila kita melaluinya, kita bagai berjalan di pegunungan batu. Ilham (24), salah seorang warga Jalan Pajudan yang tinggal di sekitar jalan tersebut mengatakan, kerusakan jalan tersebut disebabkan kualitas jalan dan pembiaran yang dilakukan oleh pihak terkait. “Dulu tidak selebar dan sepanjang ini.

Karena dibiarkan maka kerusakan semakin lebar dan panjang. Apalagi di jalan ini berlalulalang dum truk dan pik-up pengangkut batu gunung,” tutur Ilham.

Sementara PU Bina Marga Sampang melalui salah staf Kasi Pemeliharaan Jalan Hendri Ibni Irawan mengatakan bahwa tidak keseluruhan kerusakan jalan adalah tanggung jawab PU Bina Marga Sampang.

Sebagian jalan itu adalah tanggung jawab Cipta Karya dan PU Bina Marga Pamekasan (untuk kerusakan jalan Provinsi).

“Yang menjadi tanggung jawab kami, sesegera mungkin pasti kami perbaiki. Bila belum kami perbaiki, itu terkait dengan belum turunnya dan perbaikan,” ujar Hendri.

Sedangkan untuk Jalan Pajudan, Teuku Umar dan Imam Ghozali, Hendri berkilah. “Itu bukan tanggung jawab kami. Itu adalah tanggung jawab Cipta Karya,” tandasnya. (cyo/ msa/rah)

Cahyo Wuriyanto/Koran Madura

DITANDAI BATU. Seorang pengendara sepeda sedang melewati salah satu jalan yang rusak di kota Sampang.

Dinas Pertanian Perketat Distribusi Pupuk Subsidi

Ryan Hariyanto/Koran Madura

MENUMPUK. Karung berisi pupuk bersubidi masih tampak menumpuk karena pendistribusiannya mulai diperketat untuk menghindari penyelewengan kepada pihak yang tidak berhak mendapatkannya.

SAMPANG - Dinas Pertanian Kabupaten Sampang akan memperketat pendistribusian pupuk bersubsidi untuk menghindari penyelewengan pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut agar bisa dinikmati oleh rakyat yang benar-benar berhak mendapatkannya.

Kabid Tekhnik Dinas Pertanian Sampang Suyono menjelaskan dalam hal tersebut Dinas Pertanian perlu mengambil langkahlangkah seperti penyediaan pupuk bersubsidi oleh produsen, monitoring atau pengawasan.

Selain itu, menurut Suyono, pihaknya juga meminta agar Komisi Pengawasan Pu-

puk dan Pestisida agar lebih meningkatkan kinerjanya sehingga penyerapan pupuk bersubsidi dapat lebih maksimal.

“Langkah seperti itu perlu untuk pengawasan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi guna menghindari dari penyelewengan,” terangnya, Senin (18/2).

Masih kata Suyono, hal

ini perlu diperhatikan karena Kabupaten Sampang menginginkan meningkatkan pembangunan khususnya di sektor pertanian tercapai di wilayah Sampang. Sesuai dengan sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Sampang yang mayoritas berprofesi sebagai petani.

Seperti diketahui sebelumnya pupuk bersubsidi 2013 di Sampang sudah direalisasikan pada bulan Januari kemarin. Akan tetapi, program ini akan terus diawasi secara ketat sebab keberhasilan dari produksi pertanian mencapai hingga masih 20 persen bersumber dari pupuk. (ryn/msa/rah)

RETRIBUSI

PAD Parkir Berlangganan 2012 Lampaui Target MADIUN - Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir berlangganan selama tahun 2012 di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mencapai Rp3,4 miliar sehingga melampaui target Rp3,3 miliar. “Dari pendapatan parkir berlangganan seperti itu, ada surplus sekitar Rp104 juta dari target yang telah ditetapkan,” ujar Bupati Madiun Muhtarom, Selasa. Menurut dia, terlampauinya target PAD dari sektor retribusi parkir berlangganan tersebut dipengaruhi oleh keberadaan sepeda motor baru di wilayah Kabupaten Madiun.

Data Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Madiun mencatat, dalam sebulan, ada sekitar 1.500 unit motor baru bermunculan di wilayah setempat. Sehingga, jumlah motor baru dalam setahun menyentuh angka

18.000 unit.

“Itu belum termasuk sepeda motor lama, roda empat atau mobil, dan lainnya. Jumlahnya tentu jauh lebih banyak lagi,” kata Bupati.

Banyaknya pendapatan dari parkir berlangganan harus dibarengi dengan pelayanan maksimal dari petugas dinas terkait. Menurut Muhtarom, petugas atau juru parkir tidak boleh menarik iuran dari pemilik kendaraan bermotor yang mampu menunjukkan bukti parkir berlangganan. Pelayanan parkir yang diterima warga yang mengikuti parkir berlanganan juga harus sama dengan nonberlangganan.

Agar haknya terpenuhi, warga yang ikut program tersebut harus menempel bukti parkir berlangganan di kendaraan agar bisa dilihat petugas juru parkir.

“Hal tersebut untuk meng-

hindari penarikan parkir lagi saat di lapangan. Sebab, kebanyakan petugas tidak tahu jika stiker bukti parkir berlangganannya tidak dipasang di kendaraan bersangkutan,” terangnya.

Muhtarom menambahkan, meningkatnya pendapatan parkir berlanganan tersebut juga berpengaruh pada naiknya pelayanan Pemkab Madiun, khususnya perbaikan infrastruktur jalan. Menurutnya, PAD dari parkir juga digunakan pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan di Kabupaten Madiun. Sementara, Kepala Dishubkominfo Kabupaten Madiun, Wijanto Djoko Poernomo, mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan pendapatan parkir belangganan. Tahun ini target parkir berlanganan melonjak hingga Rp 3,6 miliar. (ant/rah)

KRIMINAL

Pembunuh Anak Terancam Hukum Mati JAWA TIMUR - Eko Budianto (55), seorang ayah pembunuh anak kandung di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, terancam hukuman mati atau penjara badan seumur hidup sebagaimana pasal yang disangkakan pihak kepolisian setempat, yakni pasal 340 KUHP dan 338 KUHP. “Kami sengaja menjerat tersangka dengan pasal berlapis, 340 KUHP dan 338 KUHP karena terindikasi kuat melakukan tindak pembunuhan secara terencana. Hukuman maksimal untuk dakwaan primer kasus ini adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup,” terang Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Misrun, Selasa.

Ancaman yang sama ditujukan terhadap tersangka Amru Nasrudin (25) karena terlibat langsung dalam pembunuhan berencana tersebut.

Meskipun bukan kategori pelaku utama, polisi menemukan bukti kuat bahwa peran Nasrudin yang juga masih teman sekaligus tetangga korban ini memiliki kontribusi besar dalam perencanaan maupun saat pembunuhan terjadi.

Sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap kedua tersangka, saksi-saksi, serta bukti petunjuk lainnya, Udin atau Nasrudin awalnya diajak Eko menganiaya seseorang yang belum disebutkan identitasnya.

Udin baru tahu sasaran mereka adalah Mega Pratama, anak kandung Eko pada detik-detik menjelang eksekusi dilakukan pada 6 Pebruari 2013.

“Tersangka Udin berperan membantu memegangi kedua kaki korban saat pembunuhan dilakukan,” papar Misrun.

Eko dan Udin saat ini ditahan terpisah. Eko ditahan di ruang tahanan Mapolres Ponorogo sedangkan Udin ditahan di ruang tahanan Kepolisian Sektor Jetis. “Keduanya dipisah agar tidak terjadi kompromi antar tersangka,” jelasnya.

Selain menggunakan KUHP, tersangka Eko juga dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Ancaman pidananya penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp45 juta.

Kasus pembunuhan Mega oleh ayahnya sendiri ini menghebohkan masyarakat. Setelah diselidiki, Mega diduga kuat juga melakukan pembunuhan pada kawannya, Suprihatin, 22 tahun. Motifnya diduga ekonomi.

Di lingkungannya, korban Mega yang dikenal sebagai pemuda yang suka foya-foya, temperamental, dan dililit banyak utang akibat gaya hidupnya. Mega diduga ingin merampas barang milik Suprihatin seperti “handphone”, “laptop”, dan motor.

Mega lalu membunuh Suprihatin secara sadis pada 28 Januari 2013.

Mayatnya ditemukan dikubur dan dicor semen di bawah lantai kamar rumah Mega di Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, 12 Pebruari 2013.(ant/rah)

PETERNAKAN

Peternak Keluhkan Keterlambatan Bekatul JAWA TIMUR - Sejumlah peternak sapi perah di Kecamatan Sendang dan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengeluhkan keterlambatan pasokan bekatul, bahan baku untuk pakan ternak mereka.

“Pasokan bekatul mulai langka sejak empat hari terakhir, tapi ini sudah sangat mengkhawatirkan bagi ternak-ternak kami,” ujar Hamid, peternak sapi perah di Desa Sendang, Kecamatan Sendang, Selasa.

Menurut dia, keterlambatan bahan baku pakan sapi perah tersebut bisa memengaruhi kualitas susu yang dihasilkan. Hal itu bisa terjadi lantaran nutrisi yang dibutuhkan tubuh sapi untuk memproduksi susu tidak memenuhi porsi ideal. “Kualitas dan volumenya bisa berkurang, misalnya dalam kondisi normal bisa memproduksi 15-an liter sehari menjadi kurang dari 10 liter,” terangnya.

Keluhan serupa disampaikan Wahyu Aji, peternak sapi perah di Kecamatan Pagerwojo, yang menyebut proporsi adonan pakan ternaknya terpaksa diubah lantaran minimnya ketersedi-

aan bekatul.

Untuk menyiasati porsi pakan ternak sapi perahnya, ia tak jarang menambah ampas tahu ataupun bubur ketela yang telah dihaluskan. “Dampak yang sama juga bisa terjadi jika pakan rumput gajah kurang. Ini seperti terjadi saat musim kering kemarau lalu. Produksi dan kualitasnya menurun banyak,” ujarnya. Baik Hamid, Wahyu Aji, maupun sejumlah peternak lain mengaku tidak tahu penyebab kelangkaan bekatul di daerahnya.

Namun beberapa peternak menduga ada masalah di jalur distribusi sehingga terjadi keterlambatan pasokan.

Bekatul biasa dipakai peternak untuk makanan pendamping sapi perah. Makanan tersebut diperlukan sebagai pendamping rumput gajah. Saat ini harga susu sapi perah berkisar antara Rp3.400 per liter hingga Rp3.500, bergantung kualitasnya. “Peternak berusaha menjaga kualitas susu ini.

Maka dari itu kami berharap tidak ada keterlambatan soal pakan,” kata Supriono, peternak sapi perah lainnya. (ant/rah)

LAPANGAN KERAPAN SAPI

Inspektorat Pemprov Datangi Lokasi Proyek SAMPANG – Selasa (19/02), Tim Pengawas Inspektorat Jawa Timur Maryadi Noor dan Bambang Priambodo mengunjungi proyek lapangan kerapan sapi di Kelurahan Karangdalem Kecamatan Kota Sampang karena sampai saat masih belum rampung.

Dalam kunjungan Tim Inspektorat Jatim ke lokasi proyek Lapangan Kerapan Sapi tidak lain untuk memberitahukan adanya denda yang akan terus berjalan. Menurut Maryadi pengerjaan proyek tersebut hingga saat ini masih

belum selesai padahal sudah melewati tanggal yang sudah ditentukan. “Ini harus segera diselesaikan, apalagi adanya denda yang terus jalan yang seharusnya sudah sesuai dengan ketentuan,” terang Maryadi Noor, salah satu anggota Tim Inspektorat Provinsi.

Lanjut Maryadi, semua proyek pengerjaan sesuai ketetapan yang ada dan harus diselesaikan, apalagi sudah melewati jatuh tempo. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka proyek tersebut akan semakin terkatung-katung.

Karenanya, kata Maryadi, pihaknya mendesak agar proses proyek cepat diselesaikan karena lapangan tersebut sangat ditunggu dan dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Sampang. Sementara itu, ketika dikonfirmasi penanggung jawab proyek lapangan kerapan sapi tersebut, Wahyu Cahya (35) menerangkan sesungguhnya proyek yang telah dilakukan sejak tahun 2011 tersebut saat ini tinggal proses pengerukan saja.

Lambannya penyeselesaian lapangan itu karena pengeru-

kan yang terganggu oleh faktor cuaca alam yang tidak bisa mendukung, sering hujan.

Karenanya, proyek tersebut belum rampung 100 persen.

“Faktornya ya karena itu mas.

Pertama medan alat berat yang tak bisa dikerjakan saat tanah sudah basah dan lembab akibat curah hujan,” jelasnya.

Akibat lambannya lapangan kerapan sapi, maka kegiatan memupuk kreatifitas dan mendukung para penggemar kerapan sapi di wilayah Sampang jadi terganggu. Bahkan selama ini, banyak pagelaran

kerapan sapi yang menggunakan lapangan sewaan terhadap pihak orang setempat.

Bahkan imbas dari belum rampungnya lapangan tersebut sudah pernah mendapatkan warning serius dari Porkesap (Persatuan Olah Raga Kerapan Sapi) Sampang.

Lapangan kerapan sapi di stadion memakan waktu sejak 3 tahun lalu. Sebelumnya terletak di desa Taddan kecamatan Camplong yang saat ini sudah Ryan Hariyanto/Koran Madura dijadikan pembangunan kam- SURVEI. Tim Pengawas Inspektorat Jawa Timur sedang menyorvei pus Politeknik Madura (Pol- pelaksanaan proyek lapangan kerapan sapi di Kelurahan Karangdalem tera). (ryn/msa/rah) Kecamatan Kota Sampang yang belum selesai sampai saat ini.

8

BANGKALAN

RABU 20 PEBRUARI 2013 NO.0060 | TAHUN II

RAKA-RAKI JATIM 2013

KASUS HUKUM

Pemda Belum Tetapkan Duta Kacong-Jebbing

Polisi Selidiki Kasus Pengeroyokan

BANGKALAN - Penyelenggaraan pemilihan Raka-Raki Jawa Timur 2013 bulan Maret mendatang. Akan tetapi, Pemerintah Daerah Bangkalan mengaku hingga saat ini belum menentukan siapa yang akan mewakili Bangkalan dalam even bergengsi tingkat provinsi tersebut.

Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Widaja Krisna di ruang kerjanya, Selasa (19/2) mengatakan nama-nama kacong-jebing masih belum ditetapkan oleh pemerintah daerah. “Sampai saat ini belum ditetapkan siapa yang akan mewakili Bangkalan dalam even Raka-Raki yang biasanya diselenggarakan bulan maret mendatang,” ungkap pria asal Sumenep tersebut.

Belum ada kepastian nama Kacong-Jebbing sebagai duta dari Kabupaten Bangkalan ini, kata Krisna, karena pihaknya masih harus membentuk tim yang terdapat elemen luar dinas, yakni dari unsur budayawan senior. Seperti pada agenda tahun lalu, tidak serta merta Kacong-Jebbing yang terpilih pada even KacongJebbing tahun lalu langsung otomatis mewakili Bangkalan.

Kendati pun begitu, menurut Krisna, penetapan nama duta Kacong-Jebbing dari Bangkalan sudah harus ada kepastian.

“Saat ini kita masih dalam tahap seleksi, karena tidak serta merta kacong-jebbing langsung mewakili Kabupaten

Bangkalan. Kita mengikuti kreteria yang ditentukan panitia rak-raki yang berbeda pada kreteria pemilihan KacongJebbing tahun dulu. Kalau raka-raki saya nilai lebih mengutamakan unsur brain daripada unsur yang lain,” imbuhnya.

Dia sangat menyayangkan dana yang siapkan untuk pelaksanaan even tersebut hanya sebesar Rp. 50 juta.

Dana sekecil itu, kata Krisna, akan digunakan untuk biaya tahap seleksi termasuk pembekalan dan juga aksesoris.

Krisna lebih jauh menerangkan, untuk promosi pariwisata, wisata religi menjadi prioritas utama selain dari wisata alam dan kuliner.

“Yang akan dipromosikan nanti wisata religi, kita punya makam Syaikhona Kholil dan makam Air Mata. Setelah itu wisata alam, kita pilih Gunung Geger. Selain itu juga kuliner dan budaya,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun pemilihan Raki-Raki Jawa Timur 2013 akan diikuti 38 daerah mapun kota di Jawa Timur.

Ajang pemilihan duta wisata tahun ini diharapkan sektor pariwisata mempunyai peran besar dalam mendongkrak perekonomian.

Pemilihan Duta Wisata Raka Raki acara tahunan merupakan salah satu sarana pemerintah untuk mempromosikan potensi pariwisata kepada masyarakat luas maupun wisatawan mancanegara.(dn/rah)

SANITASI

Pemkab Bangun 28 Jamban Komunal JAWA TIMUR - Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, tahun ini menargetkan mampu membangun 28 jamban komunal yang tersebar di sejumlah kecamatan karena sekitar 20 persen dari 2,8 juta jiwa penduduk daerah itu masih belum memiliki jamban (WC).

Kepala Dinas Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Malang Romdhoni, Selasa mengakui, sampai saat ini masih ada sekitar 20 persen penduduk daerah itu belum memiliki sanitasi yang representatif, sehingga tetap memanfaatkan sungai untuk keperluan MCK-nya.

“Sanitasi representatif dan bersih itu, selain dimiliki secara pribadi di masingmasing rumah penduduk, juga ada yang komunal, dimana setiap satu jamban komunal digunakan untuk menampung ‘limbah’ 100 kepala keluarga,” tuturnya.

Lebih lanjut Romdhoni mengatakan, dari target 29 jamban komunal pada tahun ini, sudah terealisasi sebanyak 15 unit yang dibangun di sejumlah desa dan pondok pesantren, bahkan selanjutnya akan dibangun di enam kecamatan.

Pembangunan jamban komunal tersebut, lanjutnya, juga didukung oleh pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 2,2 miliar dengan program

“Urban Sanitation and Rural Infrstruskture” (USRI) dari Direktur Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Untuk mendapatkan dana dari USRI sebesar Rp300 juta bagi pembangunan jamban komunal itu, katanya, masingmasing desa harus sudah menjalani program pengelolaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) selama tiga tahun berturut-turut dengan baik.

Sebelumnya, Kabid Pemukiman Dinas Cipta Karya Pemkab Malang Renung Rubi mengakui, yang paling berat sebenarnya adalah bagaimana mengubah pola pikir dan budaya masyarakat agar setiap rumah memiliki jamban.

“Upaya kami yang terpenting saat ini adalah mengubah pola pikir dan budaya masyarakat untuk menghilangkan kebiasaan buang air besar atau mandi di sungai dan melengkapi rumahnya dengan kamar mandi,” ujarnya.

Selain membenahi sanitasi warga untuk pengadaan jamban komunal, Pemkab Malang juga menggandeng pihak ketiga, yakni Indonesia Urban Sanitation Hygiene (IUWASH) yang pendanaannya dari USAID. Kerja sama tersebut berlaku selama empat tahun untuk melayani air bersih sekitar 2 juta jiwa dan 200 ribu sanitasi lingkungan. (ant/rah)

Ant/ Indrianto Eko Suwarso

PEKERJA ANAK. Seorang anak bekerja memulung sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Depok, Jawa Barat, Jum’at (8/2). Komnas Perlindungan Anak mencatat di tahun 2012 terdapat sekitar 1,5 juta anak yang menjadi pekerja pada rentang usia 5-17 tahun di Indonesia.

Warga Keluhkan Sampah yang Menumpuk BANGKALAN- Warga di sekitar Jalan Moh. Kholil Demangan Bangkalan mengeluhkan sampah yang menumpuk di sudut trotoar kawasan jalan tersebut, karena tidak pernah terangkut beberap hari lamanya oleh pihak yang berwenang.

Tidak hanya warga, tetapi pengurus salah satu pondok pesantren yang tak jauh dari lokasi tersebut juga mengeluhkan petugas yang tidak agresif menangani tumpukan sampah yang baunya meracuni udara dan mengganggu kesehatan warga sekitarnya.

Pihak pengelola Pondok Pesantren Al-Karomah Pasar Kapoh yang ada di dekat lokasi tumpukan sampah itu merasa dirugikan dengan tumpukan sampah yang tampak tak terurus itu. Menurutnya, hal tersebut merusak pemandangan dan keindahan lokasi sekitar. Kondisi itu, membuat santri merasa tidak nyaman ketika melewati lokasi adanya tumpukan yang disebabkan bau busuk dari tumpukan sampah.

“Gak pernah diangkut ini mas, dibiarin geletak gitu saja, ” ungkap pengurus Pondok

Pesantren Al-Karomah Pasar Kapoh, Abul Hasan, kemarin (19/2). Ia menjelaskan pihak pesantren merasa dirugikan dan terganggu akibat adanya tumpukan sampah yang tidak pernah diangkut oleh pihak yang berwenang. Apalagi, saat kedatangan tamu sehingga membangun kesan bagi tamu bahwa pihak pihak pesantren jorok. “Kalau kami dari pesantren jelas terganggu, Mas. Terlebih kalau pesantren sedang kedatangan tamu, dikiranya kami yang jorok kan,” jelasnya.

Menurut Hasan, boleh jadi sampah-sampah itu tidak diangkut karena tidak adanya tempat pembuangan sampah di sekitar lokasi tersebut.

Mengenai dari mana asal sampah tersebut, Hasan mengaku tidak mengetahui hal itu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Rofii, seorang penjual

bakso yang biasa mangkal di dekat lokasi tersebut. Ia membenarkan bahwa sampahsampah itu tak pernah diangkut beberapa hari terakhir.

“Setahu saya ya memang gitu, Mas. Paling hanya ada warga yang bakar sampah itu kapan hari,” kata Rofii.

Ia meminta meminta perhatian dari pihak yang berwenang untuk mengangkut sampah yang menimbulkan bau busuk agar kawasan trotoar di ruas jalan ini tidak tampak kumuh dan kotor.

Sementara itu, Kabid Kebersihan Badan Lingkungan Hidup Bangkalan Imam Syafri mengatakan, pihaknya sudah sering melakukan kamunikasi dengan pihak pesantren dan masyarakat sekitar.

Lokasi tersebut bukanlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS) namun hanya tempat transit sampah saja.

Pengangkutan telah dilakukan pada jam 6 pagi, akan tetapi masyarakat masih saja membuang sampah di tempat tersebut pada siang hari.

“Ya, kami akan melakukan komunikasi lagi dengan pihak pesantren, untuk membicarakan hal ini,” ujarnya.(dn/rah)

BANGKALAN - Petugas kepolisian dari jajaran Polres Bangkalan, Madura, menyelidikan kasus pengeroyokan yang menyebabkan dua orang luka-luka akibat dibacok senjata tajam.

“Kami sudah menerjunkan tim penyidik ke lokasi kejadian dan sudah mengantongi nama-nama pelakunya,” kata Kapolres Bangkalan AKBP Endar Priantoro, Selasa.

Kasus pengeroyokan itu terjadi, Senin (18/2) malam di Dusun Aeng Telor, Desa Debung, Kecamatan Geger, Bangkalan. Dua orang warga terluka akibat sabetan senjata tajam dalam kasus itu.

Kedua korban masingmasing bernama Rudi (35) dan pamannya bernama Satiyan aliyas Pak Maidah (42).

Rudi mengalami luka robet dibagian lutut, akibat tersabet senjata tajam, sedangkan pamannya Satiyan mengalami luka bacok di bagian punggung dan lengan kanannya.

Kedua korban pembacokan ini sempat dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu, Bangkalan. Namun karena luka yang diderita korban cukup serius, maka keduanya terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit

Dr Soetomo di Surabaya.

Menurut Kapolres AKBP Endar Priantoro, kasus pembacokan kedua warga itu berawal saat korban pulang dari sebuah pertunjukan orkes dangdut di kampungnya.

Saat itu, tiba-tiba seorang pengendara sepeda motor menyerempet dirinya. “Si pelaku ini ditegur oleh korban. Malah si pelaku mengundang warga desa lainnya, sehingga warga datang beramai-ramai dan mereka justru mengeroyok si korban ini,” terang Endar Priantoro.

Menurut Kapolres, pelaku dan korban pengeroyokan ini masih warga satu desa namun di dusun berbeda. Pelaku berasal dari Dusun Aeng Telor, sedangkan korban berasal dari Dusun Nyaburan di Desa Debung.

Sementara, akibat adanya pengeroyokan dua orang warga itu, situasi di Desa Debung sejak hingga kini masih memanas dan pihak keluarga korban berencana akan melakukan aksi balasan atas aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh warga Dusun Aeng Telor itu. “Saat ini kami memantau perkembangan yang terjadi disana,” terang Kapolres AKBP Endar Priantoro menjelaskan.(ant/rah)

PERLINDUNGAN HEWAN

Profauna Selamatkan Monyet Langka Dari Perburuan Liar JAWA TIMUR - ProFauna Indonesia berhasil menyelamatkan dua ekor monyet langka (Macaca Fascicularis) dari perburuan liar yang dilakukan sekelompok pemburu di kawasan hutan sekitar Kota Batu.

Chairman ProFauna Indonesia Rosek Nursahid di Malang, Selasa mengatakan, sebenarnya ProFauna ingin mengembalikan monyet itu ke hutan, namun kenyataannya tidaklah mudah karena belum diketahui kelompok monyet itu dan masih rawan terjadi perburuan kembali.

“Dua ekor monyet yang dilindungi Undang-undang itu saat ini dalam perawatan ‘ProFauna’s Wildlife Rescue Center’ (PWRC). Dua monyet itu sebenarnya tersesat setelah dikejar-kejar sekelompok pemburu,” tuturnya, menambahkan.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan ProFauna, katanya, kedua monyet itu

awalnya tinggal di hutan bersama kelompoknya yang berjarak sekitar lima kilometer dari PWRC yang berlokasi di Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

PWRC yang berlokasi di Kecamatan Dau itu juga berbatasan langsung dengan kawasan hutan yang amsuk wilayah Kota Batu, yakni di Kecamatan Junrejo.

Akan tetapi, lanjut Rosek, kemunculan sekelompok pemburu yang berusaha menangkap moyet itu sambil membawa anjing pemburu membuyarkan ketenangan monyet-monyet tersebut, dan akhirnya berlarian dan dua di antaranya tersesat di kawasan PWRC. Menurut dia, aktivitas pemburu yang dikenal dengan istilah “gladak” itu akan berburu satwa liar jenis apapun, mulai primata, landak, musang, kucing hutan dan satwa lainnya yang ditemukan di hutan. (ant/rah)

Ant/ Irsan Mulyadi

TARI PERANG NIAS. Beberapa pemuda bersiap menampilkan atraksi tari perang Nias, di Desa Botohilitano, Nias Selatan, Sumut, Sabtu (16/2). Tari perang Nias baik yang dilakukan dua pemuda maupun massal, merupakan salah satu atraksi budaya yang masih terjaga di pulau Nias.

PIMPINAN POLITIS

Istri Wali Kota Tetap Maju Pemilukada JAWA TIMUR - Istri Wali Kota Malang Peni Suparto, Heri Pudji Utami tetap akan maju sebagai calon wali kota dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (pemilukada) pada 23 Mei, meski gagal mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP. Wali Kota Malang Peni Suparto, Selasa, menegaskan

bahwa Heri Puji Utami yang akrab dipanggil Bunda HP itu akan tetap maju dalam Pemilukada Kota Malang dengan kendaraan partai politik lain.

“Bunda HP akan tetap maju dalam pemiulkada karena bunda memiliki dan memenuhi persyaratan untuk maju, apalagi sudah ada sejumlah parpol yang akan

mengusung bunda dalam pertarungan pemilukada Mei mendatang,” kata Peni, menegaskan. Sejumlah partai politik nonparlemen yang bergabung dalam Koalisi Malang Bersatu (KMB) sudah menjalin komunikasi untuk mengusung istri wali kota tersebut, bahkan kemungkinan besar Partai Demokrat juga masuk dalam

barisan pengusung bendahara DPC PDIP Kota Malang itu.

Skenarionya, Heri Pudji Utami akan dipasangkan dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang Arif Dharmawan sebagai wakil wali kota.

Arif Dharmawan juga membenarkan adanya komunikasi dengan Heri Pudji

Utami, namun komunikasi itu belum menghasilkan keputusan resmi. Oleh karena itu, Arif yang juga Ketua DPRD Kota Malang itu berharap agar DPP PD segera mengambil keputusan. Sebab, katanya, semakin lama DPP menurunkan rekomendasi, maka persiapan untuk pemilukada akan semakin mepet. “Saya berharap

hari ini (Selasa, 19/2) atau paling lambat Rabu (20/2) surat rekomendasi dari DPP sudah turun,” katanya.

Jalinan komunikasi antara Heri Pudji Utami dan Partai Demokrat tersebut sudah terlihat sejak lama atau ketika acara jalan sehat DPC Partai Demokrat yang digelar Minggu (27/1) di Jalan Simpang

Balapan Kota Malang.

Saat itu Heri Pudji Utami bersama Peni Suparto yang saat itu masih menjabat Ketua DPC PDIP Kota Malang kompak mengenakan baju kebesaran Partai Demokrat mendampingi Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo dan Ketua DPC Kota Malang Arif Dharmawan.(ant/rah)

BANGKALAN

9

RABU 20 PEBRUARI 2013 NO.0060 | TAHUN II

Kementan RI Targetkan Gabah Hibrida 14 Ton per Hektar BANGKALAN – Tahun yang akan datang menjadi tahun tantangan bagi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan karena Kementerian Pertanian (Kementan) RI menargetkan panen padi hibrida pada tahun 2014 nanti sebanyak 14 ton per hektar. Hal itu menyebabkan pihak Dispertanak harus bekerja ekstra keras.

”Tahun ini kita sudah mulai gerak cepat dengan beberapa program yang sudah disiapkan oleh pimpinan demi tercapainya target yang diharapkan,” kata Kepala bidang pertanian Dispertanak Bangkalan, Lily rosalia.

Salah satu dari program yang akan dilakukan diantara-

nya, dengan menggalakan Sekolah Lapangan Pengelolahan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditi padi hibrida di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Termasuk mengumpulkan Mantri Tani dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) se–Kabupaten Bangkalan. Hal itu dilakukan untuk

terkoordinir dengan baik,” terangnya.

Menurutnya, salah satu contoh yang pernah berhasil mencapai target pemakaian benih hibrida tahun 2012 adalah kelompok tani di Desa Serabih Barat Kecamatan Modung. Mereka berhasil memanen hingga 9 ton per hektar

lahan padi. ”Sekarang tinggal keuletan PPL, Mantri Tani, dan petani untuk saling bekerjasama di lapangan dalam meningkatkan hasil produksi panen gabah keringnya. Kita memang harus bekerja keras agar target pemenuhan yang ditetapkan bisa terpenuhi,” ujar Lily. (ori/rah)

BANTUAN WARGA MISKIN

ADVERTORIAL

Distribusi Raskin 2013 Tidak Jelas

BPBD Sosialisasikan UU tentang Penanggulangan Bencana

SOSIALISASI. Badan Perencanaan Bencana Daerah (BPBD) mengadakan sosialisasi UU No 24/2007 tentang penanggulangan bencana di Aula Hotel Ningrat Bangkalan.

BANGKALAN – Pemerintah Bangkalan melalui Badan Perencanaan Bencana Daerah (BPBD) menggelar sosialisasi perundangan No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Selasa (19/2), di Aula Hotel Ningrat Bangkalan.

Acara tersebut dihadiri Kasi Kesiapsiagaan BPBD Jawa Timur, Sugeng Yanu. Selain itu, kegiatan yang dihadiri 60 peserta tersebut terdiri dari berbagai unsur antara lain SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten se-Madura, TNI, Polri, Pimpinan Lembaga, dan Pramuka.

Kepala BPBD Bangkalan Wahid Hidayat, bersama perwakilan jajaran SKPD terkait membuka resmi Sosialisasi UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

memberi pembekalan tentang teknik dan motivasi agar target 14 ton per hektar padi bisa tercapai dengan memuaskan.

“Semua unsur di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan harus dilibatkan. Baik dari pemikiran, tehnis dilapangan, dan pelaksanaannya harus betul-betul

(PB). Pada kesempatan tersebut, Wahid Hidayat mengharapkan agar peserta utusan dari SKPD terkait dan perwakilan tiap kabupaten se-Madura dapat mengikuti Sosialisasi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Hasil dari sosialisasi tersebut dapat diterapkan dalam pelaksanaan di lapangan.

Apalagi, saat ini sering ada Kecamatan dan wilayah Kabupaten terkena musibah banjir.

Sehingga untuk mengantisipasi dampak pasca banjir tentu sangat dibutuhkan.

Sementara itu, Kasi Kesiapsiagaan BPBD Jawa Timur Sugeng Yanu menjelaskan, sesuai pasal 1 UU No. 22 tahun 2007. Bencana merupa-

kan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan faktor manusia. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Menurutnya, setiap WNI berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak-hak untuk bebas dari rasa sakut, ancaman, resiko, dan dampak bencana.

Sementara itu, untuk penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan bersama-sama

oleh masyarakat dan dunia usaha (swasta). ”Dalam UU No 24/2007 mengubah penanggulangan bencana dari tindakan responsif ke tindakan preventif. Penanggulangan bencana pada tingkat awal merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten, baru setelah itu pemerintah provinsi dan pusat yang membantu. Melalui koordinasi, komando dan kepedulian semua pihak,” ujar Yanu.

Dia menambahkan, penyelenggaraan PB meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi, sedang dalam status darurat bencana sesuai UU 24/2007 pasal 50. BNPB dan BPPB mempunyai kemudahan akses untuk pengerahan SDM, Peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadan barang dan jasa, pengelolaan pertanggungjawaban uang/barang, penyelamatan serta komando untuk memerintahkan sektor/ lembaga sesuai PP No.21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan PB. Pada sosialisasi tersebut juga dibahas tentang regulasi pada tahap pra bencana, kajian kabutuhan Pasca Bencana dan standar Opersional Prosedur (SOP).

Menurutnya, sebelum adanya bencana, pihak BPBD wajib melakukan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Hal itu dilakukan untuk bisa mengantisipasi situasi bencana. Selain itu, agar membuat peta rawan bencana untuk pencegahan dini terhadap potensi bencana.

Sehingga, jumlah korban dan kerusakan akibat bencana bisa diminimalisasi. (/adv/ori/rah)

KEPALA DAERAH

Partai Golkar Tunggu Instruksi Terkait Cawali

Ant/ Feri Purnama

CAGUB JABAR BAGIKAN UANG. Calon Gubernur, Jabar nomor urut dua, Irianto MS Syafiuddin atau Yance (2 kanan) memberikan uang kepada pengemis cacat tubuh di lapangan Kerkop, Kabupaten Garut, Minggu (10/2). Yance dari Partai Golkar berpasangan dengan Tatang Farhanul Hakim, merupakan satu dari lima pasangan calon lainnya yang sedang berupaya merebut suara rakyat pada pemilihan gubernur yang diselenggarakan 24 Februari 2013.

JAWA TIMUR - DPD Partai Golkar Kota Malang, Jawa Timur, masih menunggu instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat terkait calon wali kota yang bakal diusung dalam pemilihan kepala daerah yang akan dihelat 23 Mei mendatang.

Ketua DPD artai Golkar Kota Malang Sofyan Edy Djarwoko, Selasa mengakui dirinya telah melaporkan secara detail terkait perkembangan politik di daerah itu ke DPP dan saat ini DPD hanya tinggal menunggu keputusan dari DPP. “Kami sudah laporkan secara rinci apa yang terjadi dan perkembangan terkini perpolitikan di Kota Malang.

Oleh karena itu, kita tunggu saja apa yang akan diputuskan oleh DPP terkait pencalonan dalam Pemilukada Kota Malang ini,” katanya.

Ia mengemukakan Partai Golkar memiliki mekanisme tersendiri untuk menentukan cawali yang bakal diusung dalam pemilukada. Namun, yang pasti, DPP sudah melakukan survei terhadap calon sebagai dasar acuan untuk mengambil keputusan.

Menyinggung adanya

sinyelemen jika Partai Golkar bakal menggandeng Arif HS dari PKS, Sofyan yang juga anggota DPRD Kota Malang itu mengatakan, dirinya hanya berharap rekomendasi dari DPP tersebut segera turun, sebab pendaftaran cawali hanya menyisakan beberapa hari saja.

“Yang kami inginkan, DPP segera membuat keputusan dan membuat rekomendasi terkait calon yang diusung dalam Pemilukada Kota Malang, apalagi masa pendaftaran tinggal lima hari lagi. Siapapun yang direkomendasikan, kami pasti akan dukung dan kami perjuangkan,” ujarnya.

Pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Malang dibuka sejak 18 Pebruari hingga 24 Pebruari mendatang. Namun, sampai saat ini partai Golkar masih belum mempublikasikan pasangan yang akan maju dalam pemilukada 23 Mei mendatang.

Selain Partai Golkar, PAN dan PKS juga masih belum secara pasti memunculkan calonnya masing-masing. (ant/rah)

BANGKALAN - Distribusi raskin tahun 2013 Kabupaten Bangkalan sampai saat ini belum jelas, karena terindikasi masih belum sampai pada penerima. Apalagi, pihak yang menangani pendistribusian raskin belum bisa memberikan kejelasan tentang distribusi beras miskin tersebut. Sementara itu, menurut surat Gubernur Jawa Timur nomor 518 / 24531/021 2012, pagu raskin tahun ini sudah dinyatakan Penerima Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Bangkalan sebanyak 85.068 orang.

Pihak Bulog Bangkalan sebagai pihak yang menangani raskin hingga kemarin (19/2) belum melakukan pendistribusian raskin pada para penerima. Meskipun turunnya jatah raskin sudah ditegaskan Kabag Perekonomian Setkab Bangkalan, Wasisno.

Bila tahun lalu ada 100.102 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM), kini hanya tersisa 85.068 penerima. Dibandingkan Kabupaten lainnya, Bangkalan merupakan yang terendah penerima raskin (beras miskin) diantara empat Kabupaten yang ada

di Madura, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep Berdasarakan surat gubernur tersebut ditetapkan untuk tahun 2013 ini kuota raskin untuk Bangkalan sebayak 85.068 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Jumlah tersebut paling rendah dibandingkan dengan Pamekasan mencapai 86.397 RTS-PM, Kabupaten Sampang mencapai 108.647, RTS-PM, dan Sumenep sebagai angka penerima tertinggi dengan jumlah 116.378 RTSPM. Saat dikonfirmasi pihak bulog mengatakan penyaluran raskin berawal dari Surat Perintah Alokasi (SPA) dari Pemerintah Kabupaten kepada Perum Bulog setempat.

Karena pihaknya akan melakukan pendistribusian setelah ada perintah dari pemkab.

Hingga sekarang SPA belum juga diterima oleh pihak bulog sehingga penditribusian tidak dilaksanakan. “Kami tidak bisa mendistibusikan raskin sebelum ada perintah dari Pemkab melalui Surat Perintah Alokasi (SPA). Sampai detik ini kami belum menerima surat itu. Jadi kami

tidak tau kapan akan dilakukakan pendistribusian,” ungkap H. Imam staff Perum Bulog Bangkalan, kemarin (19/2).

Beberpa waktu lalu, Wasisno mengatakan pendistribusian raskin merupakan kewenangan pihak Bulog. Padahal, launching penyaluran raskin di tingkat provinsi telah dilaksakanakan pada tanggal 7 Pebruari 2013. Mengenai kejelasan distribusi raskin tahun ini, terjadi saling lempar kewenangan dan tanggung jawab antara pihak Pemkab dan pihak Bulog. Karena, saat dikonfirmasi pihak Pemkab mengatakan pendistribusian adalah kewenangan pihak Bulog. Akan tetapi, pihak Bulog mengatakan sebaliknya, bahwa hal itu kewenangan Pemkab.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Setkab Bangkalan Wasisno saat dikonfirmasi ulang mengatakan sedang ada rapat sehingga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai waktu pendistribusian raskin bagi sejumlah RTS-PM yang ada di Bangkalan.(dn/ rah)

PENDIDIKAN

Universitas Brawijaya Akan Cetak Ahli Kajian Kemiskinan JAWA TIMUR - Universitas Brawijaya dalam waktu dekat akan mencetak para ahli kajian kemiskinan melalui program magister (S2) bidang kajian kemiskinan, agar di Jawa Timur memiliki pakar tentang kemiskinan.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Poslitik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) Prof Darsono Wisadirana, Selasa, mengatakan, mungkin Maret nanti program magister tersebut diluncurkan.

“Pada semester genap tahun akademik 2012-2013 ini program studi magister kajian kemiskinan tersebut sudah kami buka. “Tujuan pembukaan program ini semata-mata untuk bisa memperkecil angka kemiskinan melalui konsep ilmiah,” katanya, menegaskan.

Menurut dia, untuk tahap pertama pada semester awal nanti, Pemprov Jatim akan mengirimkan pegawainya untuk studi melalui program beasiswa. Meski program magister tersebut merupa-

kan ide dari Pemprov Jatim, UB juga tidak menutup pintu bagi masyarakat umum yang ingin memperdalam ilmu terkait kemiskinan tersebut.

Ia mengakui, proses pematangan kurikulum program magister tersebut sudah silakukan, sehingga semester genap nanti bisa direalisasikan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Lebih lanjut Darsono mengatakan, nantinya program S2 Bidang Kajian Kemiskinan akan merumuskan secara ilmiah mengenai penyebab kemiskinan dan cara pengentasannya.

“Lulusannya akan diperbantukan di Pemrov dengan target pengentasan kemiskinan. Untuk itu, pada kelas perdana atau angkatan pertama ini, kami memberikan kuota 20 orang yang seluruhnya merupakan PNS Provinsi Jatim dengan program beasiswa penuh dari gubernur,” tandasnya.

Sebelumnya Rektor UB Prof Dr Yogi Sugito mengata-

kan, pertambahan penduduk merupakan salah satu akar dari permasalahan kemiskinan, apalagi jika tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai.

Selain pertambahan penduduk yang tidak seimbang, katanya, tingkat pendidikan yang rendah juga memiliki andil meningkatnya angka kemiskinan.

“Saat ini kita menjadi bangsa yang konsumtif, bukan lagi bangsa yang produktif. Oleh karenanya, kita harus meningkatkan etos kerja dan dibukanya program studi magister kajian kemiskinan ini mampu menelaah halhal yang berkaitan dengan kemiskinan di Jatim,” ujarnya.

Angka kemiskinan di Jatim selama beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan. Pada tahun 2010, angka kemiskinan turun dari 15,20 persen menjadi 14,23 persen pada tahun 2011.

Sedangkan tahun ini turun menjadi 13,40 persen. (ant/ rah)

ori/ koran madura

BUSANA HENGKI KAWILARANG. Model memeragakan busana karya Hengki Kawilarang “Urban Senja” pada pagelaran Indonesia Fashion Weeks 2013 di Jakarata Conventional Center (JCC) Jakarta, Sabtu (16/2). Kesibukan masyarakat perkotaan ditambah dengan percampuran budaya dan warna-warni langit senja kota metropolitan menjadi inspirasi Hengki Kawilarang untuk menggambarkan koleksi Fall atau Winter 2013 karyanya.

10

LINTAS JATIM

RABU 20 PEBRUARI 2013 NO.0060 | TAHUN II

REVOLUSI

Nasdem Berbenah Pasca Ditinggal Sejumlah Pengurus

S

kas/koranmadura

DEMO. Teman korban pembunuhan mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Muhammad Baihaqi, menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (19/2).

Keluarga Korban Pembunuhan Mahasiswa Berontak SURABAYA- Setelah Sempat melampiaskan amarahnya pada sidang sidang sebelumnya, ratusan keluarga korban pembunuhan Muhammad Baihaqi (18) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya Kembali memberontak histeris saat persidangan tersebut sebelum dan usai digelar diruang sidang candra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (19/2) kemarin.

Ratusan Polisi gabungan baik dari Polsek Sawahan dan Polrestabes Surabaya diterjunkan oleh PN Surabaya untuk mengamankan jalannya persidangan itu.

Polisi memblokade dan membatasi jumlah massa yang ikut menyaksikan persidangan pembunuhan itu

Massa kembali membara setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wayan Wahyudistira dari Kejari Surabaya, gagal menghadirkan saksi kunci. Menurut Wayan, saksi tidak diketahui keberadaannya lagi,”kami sudah berkordinasi dengan Kanit Reskrim Polsek Wiyung karena saksi tidak berhasil dike-

tahui keberadaannya. Kami mohon majelis memberikan waktu sekali lagi untuk kita panggil,”kata dia dihadapan majelis hakim yang diketuai Eko Sugianto. Lantas majelis hakimpun memberikan waktu satu minggu pada Jaksa untuk menghadirkan saksinya.

Usai ditundanya persidangan itu, Polisi melakukan evakuasi massa yang menyaksikan jalannya persidangan. Satu demi satu keluarga korban dikeluarkan dari ruang persidangan.

Setelah mengevakuasi massa, polisi akhirnya mengevakuasi tiga terdakwa pembunuhan. Yakni Margasani Pratama, Ainur Rofik dan Riska Artika Ningrum memasuki

mobil tahanan Kejari Surabaya menuju rutan Medaeng.

Nah, ketika dievakuasi itulah ratusan massa dari korban menyoraki ketiga terdakwa dengan kata kata kotor, bahkan sempat terjadi aksi dorong dengan pihak kepolisian.

Ibu Korban, mahsunah terlihat terisak isak usai persidangan, isakan tangis itu tak henti dikucurkan Mashsunah atas kematian putranya. Mahsunah berharap aparat penegak hukum tak membela para terdakwa dan menjatuhkan hukuman setimpal,”Hukum mereka dengan hukuman setimpal, gara gara mereka anak saya mati. Polisi, Jaksa dan

SIDAK

kan tewas dengan luka bacok di pelipis kanan di kawasan Balas Klumprik.

Dugaan sementara, pembunuhan tersebut bermotif jalinan asmara antara terdakwa Margasana dengan korban. Mereka beradu senjata tajam karena dipicu persoalan cinta segitiga.

Akibat perbuatannya, kini ketiga terdakwa pembunuhan itu dijerat dengan jaksa dengan pasal berlapis Yakni melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana jo pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dengan ancaman hukuman maksimal mati(kas)

KESENJANGAN PENDIDIKAN

Dewan Sidak Suramadu SURABAYA -- Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa (19/2) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke jembatan Suramadu, sebagai respon atas padamnya lampu penerangan jalan umum (PJU) di jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dengan pulau Madura tersebut. Apalagi penyebab padamnya PJU tersebut akibat kabel utama di sisi bagian selatan Jembatan Suramadu banyak yang hilang diduga karena dicuri tangan-tangan jahil.

Wakil Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD Provinsi Jawa Timur Habib Mahdi mengatakan, pihaknya segera melakukan pemanggilan terhadap Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dan Balai

Hakim jangan pernah membela dia, Pembunuh jangan dibela,”ungkap Mahusunah dengan bercucuran air mata.

Sebelumnya, oleh jaksa, ketiga terdakwa itu dijerat dengan pasal berlapis Yakni melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana jo pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Perbuatan terdakwa dianggap menimbulkan hilangnya nyawa korban Muhammad Baihaqi.

Sekedar diketahui mahasiswa IAIN Sunan Ampel semester 2 menjadi korban pembunuhan. Muhammad Baihaki Fadli warga Bungurasih Dalam Sidoarjo ditemu-

URABAYA -- Menghadapi pemilihan presiden 2014, Partai Nasional Demokrat yang baru saja ditinggalkan sejumlah anggotanya kembali berbenah. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Surya Paloh bersiap melakukan konsolidasi di beberapa wilayah di Jawa Timur.

Diungkapkan Ketua DPW Partai Nasdem Jatim Laksamana TNI Purn Tedjo Edhy Purdijatno di Surabaya, Selasa (19/2) rencananya, Kamis depan Surya Paloh akan tampil di hadapan pengurus wilayah dan 38 pimpinan daerah di Surabaya.

“Beliau akan menyampaikan arahan dan strategi menghadapi Pemilu 2014. Kami siap dari sekarang mulai memanaskan mesin politik,” ujarnya seraya mnambahkan bahwa acara yang seharusnya diagendakan Senin kemarin ini harus tertunda.

Jatim sendiri, lanjut dia, menjadi provinsi pertama yang dikunjungi Paloh. Setelah 2 hari beraktivitas di Surabaya, Paloh langsung berangkat ke Medan, Sumatera Utara, menggunakan pesawat pribadinya. Agendanya sama, yakni konsolidasi pengurus partai.

“Salah satu hasil kongres adalah konsolidasi di semua daerah di Indonesia. Nantinya, 33 provinsi akan dikunjungi dan diberi arahan demi memenangkan Partai NasDem pada Pemilu 2014,” kata dia.

Tedjo berharap arahan dan instruksi dari Paloh bisa dijalankan pengurus hingga ke akar rumput. Berbagai strategi dan kebijakan yang menyangkut kepentingan partai, itu harus dilaksanakan dengan baik serta bertanggung jawab oleh semua pengurus dan kader partai.

Paloh juga diagendakan bertatap muka dengan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Di kampus itu dijadwalkan dialog dan kuliah kebangsaan tentang kewirausahaan dengan mengedepankan sisi nasionalisme.

Selain itu, Paloh secara simbolis akan memberikan bantuan 39 mobil patroli untuk pengurus partai di Jatim sebagai sarana dan fasilitas penunjang kegiatan partai. Adapun perinciannya, 38 untuk pimpinan daerah dan 1 kendaraan untuk wilayah.

Sementara Partai NasDem menargetkan 26 kursi di DPR dari 11 daerah pemilihan di Jatim pada Pemilu 2014.

“Itu target realistis. Adanya kaderkader yang mundur di Partai NasDem Jatim tidak berpengaruh sama sekali, apalagi mereka yang keluar tidak pernah menjalankan roda organisasi. Jadi, ada atau tidak sekalipun, tidak ada pengaruhnya,” kata mantan KSAL ini.

Tedjo juga mengemukakan, mundurnya sejumlah kader merupakan dinamika yang sangat wajar terjadi di dunia perpolitikan. “Untuk kursi di DPRD Jatim, kami menargetkan 25 kursi dari 100 kursi yang diperebutkan di 11 daerah pemilihan. (neu)

Besar Pembangunan Jalan Nasional (BPJN V) Jawa Timur, meski lampunya sudah menyala kembali. Tujuannya, untuk membahas mengenai teknis pengawasan dan pengamanan.

“Kita tidak bisa saling menyalahkan, kasus pencurian yang terjadi disana karena pengawasan yang sangat kurang sehingga kabel lampu ini bisa hilang dicuri.

Masalah penerangan jembatan Suramadu ini sangat penting untuk menarik investor, maka itu dalam waktu dekat kami akan memanggil kedua instansi tersebut untuk mempertanggungjawabkan masalah ini,” tegasnya.

Dari hasil sidak, kata Mahdi, ditemukan bahwa di lokasi yang kabelnya dicuri tidak dilengkapi dengan CCTV

hanadiman/koranmadura

SIDAK. Terlihat anggota Komisi D DPRD Jatim beserta beberapa dinas terkait turun langsung memantau keadaan Suramadu.

yang menghubungkan dengan pos pengontrol. Akibatnya, kejahatannya tidak terdeteksi.

Dikatakan Mahdi, seharusnya kedua instansi tersebut harus bertanggungjawab atas kejadian yang terjadi di jembatan Suramadu. Pasalnya, antara jembatan suramadu dan BPWS ada keterkaitan. Dimana dibentuknya BPWS karena ada jembatan Suramadu, begitu sebaliknya. Sementara untuk BPJN V Jatim memiliki kewajiban untuk mengamankan seluruh perangkat yang ada disepanjang Jembatan Suramadu.

Ia menambahkan, kontribusi warga Madura terhadap kinerja BPWS tidak bisa dibuat main-main. Terbukti dari pengoperasian jembatan Suramadu, BPWS mendapatkan kontribusi sebesar Rp 160 miliar pada tahun 2011, dan dipastikan naik sebesar Rp 176 miliar pada 2012. ”Inilah yang harus diperhatikan BPWS sebagai instansi yang diberi otoritas mengurus jembatan Suramadu,” pungkasnya.

Seperti yang ramai diberitakan sebelumnya bahwa lampu PJU di jembatan Suramadu padam, akibat kabelkabel listriknya dicuri orang tidak bertanggungjawab. Akibatnya, lebih dari sebulan, jembatan sepanjang 5,4 km tersebut khususnya di sisi Surabaya gelap. (neu/han)

Angka Putus Sekolah di Jatim Tinggi

SURABAYA - Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan Jatim tahun ajaran 2011-2012, jumlah siswa dalam masa wajib belajar 9 tahun (jenjang SD dan SMP-red) yang putus sekolah mencapai angka yang terbilang fantastis, yakni 13.080 orang anak. Dari angka tersebut, jumlah total siswa putus sekolah di tingkat sekolah dasar diketahui sebanyak 5.495 yang terdiri dari siswa SD sebanyak 4.227 orang siswa dan siswa MI tercatat sebanyak 1.268 siswa.

Diungkapkan salah seorang anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim, Ahmad Jabir, di tingkatan yang lebih tinggi, jumlah siswa putus sekolah sebanyak 7.585 orang siswa.

Mereka berasal dari siswa SMP sebanyak 5.724 siswa dan MTS sebanyak 1.861 siswa.

“Kalau di bandingkan dengan daerah atau provinsi lain, kinerja sektor pendidikan di Jatim

relatif cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari Indikator kinerja jatim dibanding dengan rata-rata nasional. Ini harus kita syukuri bersama,” tegasnya Selasa (19/2).

Namun, lanjut dia, kita tidak boleh menutup mata atas kinerja jatim bila dibanding dari tahun ke tahun. “Kinerja pembangunan sektor pendidikan Jatim menurut saya mengalami stagnasi sejak tahun 2011, di mana capaian indikator kinerjanya tidak mengalami peningkatan signifikan, Bahkan beberapa poin indikator kinerja mengalami penurunan dibanding tahun 2010,” papar Jabier seraya menambahkan bahwa jiika dilihat dari indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 2010 relatif tetap.

Bahkan, kata dia lagi, untuk APK usia SLTP mengalami penurunan dari 102.55 persen di tahun 2010 menjadi 102.12 persen di tahun 2011.

“Artinya, pada tahun 2011 jumlah anak yang sekolah di tingkat SLTP dengan usia berapapun dia, jumlahnya semakin sedikit dibanding tahun 2010,” ujarnya.

Selain itu, indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) juga menunjukkan data yang memperihatinkan. Hal ini diketahui bahwa APM usia SD/ MI mengalami penurunan dari 97.81 persen di tahun 2010 menjadi 97.16 persen di tahun 2011. “jelas sekali menunjukkan bahwa proporsi jumlah anak usia sekolah SD/MI yang bisa sekolah di jenjang SD/ MI tahun 2011 semakin sedikit yakni hanya sekitar 97.18 persen. Padahal di tahun 2010 angka ini mencapai 97.81 persen.

Sementara itu, APM usia SLTP/MTs menunjukkan angka yang relatif stagnan. Dari 85.94 persen di tahun 2010 menjadi 85.96 persen di tahun 2011. “Kalau dibulatkan ya relatif sama, ini menunjukkan bahwa proporsi jumlah

anak usia sekolah SLTP/ MTs yang bisa sekolah di jenjang SLTP/MTs di tahun 2010 dan 2011 adalah sama yakni 86 persen. Ini artinya 14 persen dari jumlah anak usia sekolah SLTP/MTs yang ada di jawa timur, sejak tahun 2010 sampai 2011, tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang SLTP/MTs,” ungkap Jabier seraya menambahkan bahwa fenomena ini sungguh menyedihkan.

Sedangkan tahun 2011, tambah Ahmad Jabier, ada 270.789 atau sekitar 14 persen anak usia sekolah SLTP/ MTs yang tidak bisa sekolah di jenjang SLTP/MTs dari jumlah total 1.934.204 anak usia SLTP (13-15 th). “Kalau dilihat dari Angka rata-rata lama sekolah tahun 2011 masih berada pada kisaran angka 8,1 tahun, ini menunjukkan bahwa wajar 9 tahun masih menyisakan banyak Pekerjaan Rumah (PR).

Kalau wajar 9 tahun sudah beres, maka mestinya angka rata-rata lama sekolah adalah di atas 9 tahun,” tukas dia. (neu)

LINTAS JATIM

11

RABU 20 PEBRUARI 2013 NO.0060 | TAHUN II

RELOKASI

Kantor BPN Sidoarjo Bakal Direlokasi SIDOARJO – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidaorjo di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Sidoarjo, dalam waktu dekat bakal di relokasi (dipindahkan).

Setidaknya, Pemkab Sidoarjo telah menganggarkan APBD senilai Rp 3 miliar untuk pengadaan lahan kantor BPN. Pemindahan ini dilakukan karena beberapa bagian sudah overload, mulai tempat penyimpanan arsip hingga lokasi parker yang dinilai kurang memadai.

Hal ini diungkap oleh Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Adhie Samsetyo, Selasa (19/2). Menurut Adhy Sam, Pemkab Sidoarjo menganggarkan dana Rp 3 miliar di APBD 2013 untuk pengadaan lahan kantor BPN. Namun, hingga kini lahan yang dimilik Pemkab di kawasan Jalan Lingkar Timur Sidoarjo seluas 3500 m2, masih dinilai kurang layak dan masih membutuhkan lahan tambahan untuk pembebasan lahan kantor BPN. “Lahan yang akan dibeli di dekat lahan milik BPN yang berada di Jalan Lingkar Timur Sidoarjo, sebagai penunjang untuk akses masuk dan lainnya,” ujar Adhy Sam, Selasa (19/2).

Masih menurut politisi PAN ini, Pemkab membelikan lahan untuk BPN sebagai kontribusi berasal dari Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sebab, dari pajak ini, Pemkab Sidoarjo memperoleh pendapatan sekitar Rp 80 miliar hingga Rp 100 miliar setiap tahun.

“Sudah selayaknya Pemkab Sidoarjo

berkontribusi dalam pemenuhan pelayanan pertanahan. Apalagi, kondisi kantor BPN sekarang sudah tidak layak dan perlu direlokasi,” tandasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi menganai hal ini, Kasubbag Tata Usaha BPN Sidoarjo, Lynda Nainggolan, mengaku belum menerima pemberitahuan resmi dari Pemkab Sidoarjo soal anggaran dana Rp 3 miliar. Namun, untuk pembangunan kantor BPN diakuuinya bakal mendapat anggaran dari pemerintah pusat.

Lynda juga mengakui, jika kantor BPN Sidoarjo perlu pembenahan.

Salah satunya ruang arsip yang sudah tidak memadai.

Pasalnya, kantor pertanahan Pemkab Sidoarjo itu setiap hari melayani antara 200 hingga 300 berkas pertanahan baru.

“Ruang arsip itu sangat penting, dan ruangan yang ada sudah penuh,” ungkap Lynda.

Senada dengan Lynda, Kaur Perencanaan dan Keuangan BPN Sidoarjo, Witono, juga mengungkapkan jika ruang arsip BPN menjadi prioritas utama relokasi kantor. Sebab, ruangan itu sudah tidak bisa menampung arsip yang jumlahnya selalu bertambah.

“Karena sudah overload, sejumlah arsip di simpan di ruang staf Subsi Pendaftaran Hak, yang bersebelahan dengan ruang arsip.

Ada arsip lain yang juga disimpan di sebuah rumah yang disewa di Hunian Kahuripan Nirwana Village (KNV) Jati, Sidoarjo,” pungkasnya. (yun)

dwiagussetiawan/ant

ABAIKAN KESELAMATAN. Sejumlah penumpang nekat naik ke lokomotif KRD Surabaya Kota-Kertosono PP sesaat sebelum berangkat di Stasiun Sepanjang, Sidoarjo, Jatim, Senin (18/02). Selain melanggar Undang-undang Perkeretaapian nomor 23 tahun 2007, hal ini juga membahayakan keselamatan mereka.

Warga Walk Out Saat Rapat Penggusuran dengan Dewan SURABAYA - Para perwakilan warga penghuni pinggiran rel kereta api di sepanjang jalur mulai dari Stasiun Wonokromo sampai Stasiun Sidotopo Surabaya walk out (WO) saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dan PT Kereta Api Daop 8 Surabaya Selasa (19/2).

Mereka memilih meninggalkan ruangan hearing karena kecewa terhadap PT KAI yang dinilai mengombang ambingkan nasib mereka.

Aksi WO ini berawal ketika Executive Vice President Daops VIII Surabaya, Maula Nur Cholis menyampaikan penjelasannya

terkait dengan rencana PT. KAI yang akan membangun double track di atas lahan yang sekarang dihuni warga. Warga yang kecewa langsung berdiri dan keluar dari ruangan.

"Kita walk out karena, mereka hanya memaparkan rencana pembangunan jalur ganda. tapi

PENGGELAPAN UANG

Marketing BPR Gelapkan Uang 13 Nasabah Fiktif

SIDOARJO – Bekerja sebagai marketing BPR (bank perkreditan rakyat) Sumber Berkah membuat Ganianto (37) Warga dusun Trosobo RT 2 RW 4 Desa Keboguyang Kecamatan Jabon, Sidoarjo,gelap mata. Pasalnya, selama setahun ia telah menggelapkan uang perusahaan yang berkantor di Desa Semambung Wonoayu dengan cara membuat 13 nasabah fiktif.

Awalnya, tersangka yang bekerja sebagai marketing yang menyalurkan kredit usaha ini bekerja sewajarnya. Namun, saat di desak kebutuhan seharihari yang semakin meningkat dan peluang untuk melakukan tindakan kriminal terbuka lebar, akhirnya iman tersangka goyah juga. Akibatnya, ia nekat menggelapkan uang setoran dengan menggunakan modus nasabah fiktif.

Sebenarnya, modus yang digunakan pelaku ini tergolong modus lama , karena modus yang digunakan untuk menggelapkan uang setoran dengan cara membuat nasabah fiktif. Yakni, tersangka mengarang beberapa nasabah fiktif untuk menggelapkan uang setoran di kantornya untuk memenuhi kebutuhan sehariharinya.

Saat pembayaran tiba, tersangka berdalih setiap kali ditagih pihak kantor tentang uang pembayaran nasabah tersebut. Ia selalu berkelit dengan memberikan janji-janji. Hingga akhirnya,

pihak BPR yang mulai curiga akhirnya melaporkan peristiwa ini ke Polsek Wonoayu. Petugas Reskrim Polsek Wonoayu pun mulai bertugas mengusut tindak kriminal ini.

Selidik punya selidik, akhirnya diketahui jika tersangka yang melakukan penggelapan adalah Ganianto yang bertugas sebagai marketing. Namun, setelah mengetahui bahwa tersangka yang melakukan penggelapan uang setoran, pihak manajemen masih memberikann kesempatan kepada tersangka untuk tidak diproses secara hukum masalah ini secara hkum asalkan ia mau mengganti seluruh kerugian.

Sayng, tersangka tidak bersedia mengganti kerugian tapi malah kabur melarikan diri.

Alhasil, pihak manajemen BPR Sumber Berkah pun melanjutkan proses hukumnya dan tersangka berhasil oleh petugas di rumahnya setelah petugas mendapatkan laporan dari manajemen keuangan BPR Sumber Berkah.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Kapolsek Wonoayu, AKP Hardyantoro, membenarkan kronologis persitiwa ini.

“Setelah kita mendapatkan laporan dari pihak BPR Sumber Berkah, bahwa adanya dana yang raib saat manajemen melakukan audit keuangan. Kita melakukan penyidikan dan akhirnya kita dibantu dengan bagian keuangan BPR bisa menentukan satu

tersangka yaitu Ganianto, ” aku Kapolsek, Selasa (19/2).

Menurut Kapolsek, tersangka mudah melakukan penggelapan itu karena tersangka memang bertugas untuk mencari nasabah yang ingin meminjamkan uang ke BPR Sumber Berkah .“Awalnya tersangka mengajukan beberapa nasabah yang asli, dan sudah dilunasi pinjamannya nasabahnya itu dengan lancar. Setelah itu baru dia (tersangka. Red) menggunakan nasabah fiktif,” sambungnya.

Diakui tersangka, selama aksinya selama kurang dari satu tahun, tersangka mengaku sudah membuat 13 nasabah fiktif dan menggelapkan uang tunai sebanyak Rp 9.118.000. “Pihak BPR meminta kami untuk memproses secara hukum dan setelah kami mendapatkan informasi bahwa tersangka sudah pulang ke rumah dari melarikan diri , petugas langsung menangkap tersangka di rumahnya ” lanjut Kapolsek.

Menurut pengakuan tersangka dihadapan penyidik , tersangka menggunakan uang hasil penggelapan itu digunakan sendiri.

“Saya gunakan sendiri untuk menambahi biaya kebutuhan hidup sehari-hari” akunya lirih.

Kini tersangka harus mendekam disel tahanan Mapolsek Wonoayu dan tersangka akan dikenakan pasal 378 junto pasal 374 KUHP . (yun)

tidak memikirkan bagaimana nasib warga ini," ungkap Kusnas, salah seorang perwakilan warga pinggiran rel kalimas.

Sempat terjadi sedikit kericuhan saat puluhan warga memilih keluar ruangan, karena dihadang oleh petugas Kepolisian Sektor (Polsek) Genteng yang berjaga saat hearing di gelar. Aksi adu argumen antara warga dan polisi tak terhindarkan. Akhirnya, warga pun keluar dan turun dari ruang rapat paripurna yang berada di lantai 3 dan meninggalkan gedung DPRD Surabaya.

Dirinya juga menambahkan, seharusnya hearing atau dengar pedapat juga membahas nasib

warga pinggir rel, bukan menyuruh warga mendengarkan penjelasan terkat pembangunan jalur ganda. "Yang jelas, kami tidak akan mengamini penjelasan rencana mereka. Seharusnya, dipikirkan langkah kongkrit nasib warga," tambahnya.

Selain itu, kedatangan perwakilan warga pinggir rel dalam hearing tersebut, karena sebelumnya perwakilan telah melakukan pertemuan dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Dari hasil pertemuan itu, Walikota menginstruksikan kepada warga untuk mengumpulkan KTP dan KK. Dengan harapan ketikan

hearing digelar, nasib mereka juga akan dibahas.

"Eh ternyata sekarang kita malah disuruh duduk mendengar mereka. Itu kan sama saja kami disuruh mengamini rencana pengusuran warga," keluh Kusnan.

Sementara, hearing atau dengar pendapat yang digelar oleh para wakil rakyat ini juga duhadiri oleh para pihak-pihak terkait, antara lain para Camat, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA Dirjen Kemenhub Anggoro, Executive Vice President Daops 8 Surabaya Maula Nur Choli serta pakar tata kota Surabaya, Johan Silas. (wan)

MUTASI

Sidoarjo Mutasi 191 Pejabat Eselon SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo melakukan mutasi 191 pejabat eselon II,III dan IV, Selasa (19/2).

Namun, mutasi jabatan ini lebih banyak berupa rotasi (perputaran) jabatan di dalam lingkup dinas atau SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Pemkab Sidoarjo yang sebelumnya di jabat. Hanya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Badan Pembedayaan Masyarakat Perempuan Dan Kelurga Berencana yang memiliki kepala dinas baru.

Proses pelantikan pejabat eselon ini dilakukan langsung Bu-

pati Sidoarjo H.Saiful Ilah SH.MHum, di pendopo Kabupaten Sidoarjo, Selasa (19/2). Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa proses mutasi bagi seorang pegawai negeri sipil (PNS) adalah hal biasa terlepas suka atau tidak suka pejabat tersebut menduduki jabatan baru.

Untuk itu Bupati berharap, pejabat yang dilantik mampu menunjukkan dedikasi kerja yang baik untuk pelayanan masyarakat.

“Seluruh jabatan adalah amanat dan pasti ada jatah rejeki sendiri-sendiri. Jadi tidak ada itu yang namanya jabatan basah atau kering di lingkun-

gan Pemerintah Sidoarjo,” ungkap Saiful Ilah dalam sambutannya.

Menurut Bupati, yang mesti dipegang sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pegawai adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan begitu, akan muncul rasa bersyukur dari pegawai itu ketika menduduki jabatan baru. Pada mutasi jabatan kali ini, juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bagi seluruh pejabat yang dilantik.

“Sesuai dengan janji pegawai, beri layanan terbaik kepada masyarakat,” sahutnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Sidoarjo Dra Sri Witarsih menambahkan, mutasi jabatan ini merupakan langkah untuk memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada meski jumlah tenaga yang ada masih kurang. Dan, dua pejabat eselon II yang sebelumnya lowong kini sudah terisi. Yaitu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang dijabat Fenni Apridawati, dan Kepala Badan Pembedayaan Masyarakat Perempuan Dan Kelurga Berencana, diisi oleh Drs EC M.Ali Imron MM. (yun)

Gratifikasi Japung

Sidang PK Dijadwalkan Kamis Depan

SURABAYA- Sidang Peninjauan Kembali (PK) bagi 3 terpidana kasus gratikasi akan di gelar Kamis (21/2) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Hal tersebut di tegaskan oleh Panitera Muda Pidana Soedi Wibowo yang menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak terpidana.

“Kami hanya menerima permohonan ke 3 terpidana tersebut.

Di rencanakan akan di gelar Kamis besok dengan 3 hakim. Untuk Ketua Majelis Hakimnya Unggul,” kata dia.

Sementara itu, Praktisi Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, I Wayan Titip Sulaksana menyatakan keprihatinan terhadap ala-

san trio terpidana gratifikasi japung tersebut. Mereka menyatakan bahwa Soekamto Cs tidak bisa memenuhi panggilan Kejari untuk melaksanakan putusan MA karena banyaknya pemberitaan di media membuat keluarganya tidak tenang.

“Media itu merupakan jembatan informasi yang tidak pantas untuk disalahkan. Ini kan sangat lucu, kok pemberitaan media dijadikan alasan kesiapan psikis, kenapa waktu melakukan gratifikasi tidak dipikir dulu. Kalau sudah begini baru mereka malu. Media itu dilindungi undang undang lho kok sekarang disudutkan hanya untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Seperti di beritakan kemarin, terpidana gratifikasi Rp 720 juta Soekamto Hadi, Mukhlas Udin dan Poerwito kembali tidak memenuhi panggilan ke dua yang di layangkan Kejari.

Soekamto Cs memberikan surat meminta penangguhan dengan alasan yang menyebutkan akibat pemberitaan media yang luar biasa menyebabkan dampak psikis bagi keluarga trio terpidana.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Mohammad Dhofir mengakui telah menerima surat permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi itu. (kas)

12

NASIONAL

RABU 20 PEBRUARI 2013 NO.0060 | TAHUN II

Elektabilitas Hanura Salip NasDem JAKARTA-Masuknya bos MNC Grup Hary Tanoesoedibjo ke Partai Hanura ternyata berdampak signifikan bagi elektibilitas partai besutan Wiranto tersebut. Hasil survey Lembaga Survei Jakarta (LSJ) menempati Partai Hanura di posisi ke-lima dengan presentase 5,8 persen, mengalahkan bekas partainya, NasDem 4,5 persen.

“Sebanyak 5.8 persen responden menjawab akan memilih Hanura jika pemilu diadakan sekarang,” kata peneliti LSJ, Rendy Kurnia dalam keterangan pers di Senayan, Jakarta, Selasa (19/2).

Berdasarkan survei yang digelar oleh LSJ, Partai Golkar muncul sebagai pemenang dengan perolehan 18,5 % suara responden jika Pemilu digelar hari Selasa (19/2) ini. Lalu PDI Perjuangan menyusul dengan 16,5 % suara. Sementara itu, Partai Gerindra muncul sebagai kuda hitam di nomor tiga dengan perolehan 10,3 % suara.

Survei dilakukan tanggal 9-15 Februari 2013 di 33 provinsi dengan 1.225 sampel, margin error 2,8 % dan level of confidence 95 %. Populasi dari survei adalah penduduk Indonesia yang memiliki hak pilih, pengumpulan dengan teknik wawancara kuisioner.

Peneliti LSJ, Igor Dirgantara mengungkapkan terpuruknya elektabilitas Partai Demokrat (PD). Karena publik kurang mengapresiasi langkah Ketua Majelis Tinggi PD Susilo

Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin penyelamatan partai. PD juga masih dilihat sebagai partai terkorup. “67,3 % responden melihat PD sebagai partai korup,” katanya.

ELEKTABILITAS PARPOL VERSI SLJ bila pemilu digelar hari ini

1. Partai Golkar 2. PDI Perjuangan 3. Partai Gerindra 4. Partai Demokrat 5. Partai Hanura 6. Partai NasDem 7. PKS 8. PAN 9. PPP 10. PKB

18,5 %, 16,5 %, 10,3 %, 6,9 %, 5,8 %, 4,5 %, 2,6 %, 2,5 %, 2,4 %, 1,8 %.

Demikian juga dengan PKS. Menurut Igor, suara PKS terjun bebas karena kasus korupsi yang menyeret mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. “Fenomena terjun bebas PD dan PKS semakin menegaskan publik akan memberikan sanksi parpol yang kadernya menggunakan dan haram,” ujarnya.

Menurut Rendy, dengan masuknya Hary Tanoe keper-

cayaan publik terhadap Partai Hanura semakin baik. Hanura menjadi partai yang bisa dijadikan alternatif di Pemilu mendatang.

Dia menambahkan, elektabilitas Partai Hanura justru naik meski ditinggal salah satu kader utamanya, Akbar Faizal. Sikap dingin segenap pengurus Hanura menanggapi bergabungnya Akbar Faizal ke Partai Nasdem, membuat para simpatisan partai tersebut tetap optimistis terhadap masa depan partainya. Apalagi, elektabilitas Partai Hanura melesat naik dan menyalip elektabilitas yang dimiliki partai besutan Surya Paloh itu. Apalagi, dalam survei LSJ sebanyak 31,9 persen responden mengaku yakin bahwa keluarnya Hary dari Nasdem berpengaruh terhadap elektabilitas Partai. Sedangkan sebanyak 38,2 persen di antaranya mengaku tidak yakin. “Bahkan, Partai Hanura tampaknya mendapatkan ‘durian runtuh’ atas gonjangganjing yang terjadi di Partai Demokrat dan PKS. Hanura punya peluang menjadi alternatif bagi masyarakat yang sudah jengah dengan partaipartai lain yang kadernya banyak tersangkut korupsi,” papar Rendy.

Bergabungnya Hary Tanoe diperkirakan akan memberikan energi positif karena meliputi finansial dan jaringan media untuk menjangkau pelosok-pelosok Indonesia,

tambahnya lagi. Partai Nasdem juga mendapat sorotan terkait elektabilitas partai politik. “Nasdem memang turun 4,5 persen tapi itu bukan penurunan yang signifikan,” kata dia.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo mengaku bersyukur elektabilitas Hanura lebih tinggi bila dibandingkan dengan NasDem. “Saya bersyukur dengan hasil survei itu.

Tapi, saya rasa ini juga meru-

pakan tantangan kedepannya bagi Partai Hanura. Perubahan kalau bisa terjadi, sebab kalau peroleh kursi parlemen itu tidak adanya jaminan perubahan. Ini perlu kita jadikan acuan untuk bisa bekerja lebih keras lagi diwaktu-waktu yang akan datang”, kata dia di Jakarta, Selasa (19/2).

Hary sendiri sangat senang dengan hasil survei tersebut.

Namun, dirinya membantah bila perpindahan dirinya dari NasDem ke Hanura karena

DANA BENCANA CIANJUR

pernah membahas soal dana bencana Cianjur. Saya lebih sering di Surabaya daripada di sini,” imbuh Herdian.

Rencananya, Herdian dan Haris, yang menjadi saksi kunci dalam kasus ini, akan dikonfrontasi oleh BK. Tetapi, rencana itu urung dilakukan karena Haris tidak hadir.

“Kalau Haris tidak hadir lagi saat pemanggilan kedua, kami akan meminta bantuan polisi,” imbuh Prakosa.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrat, Supomo mengakui pernah ditemui mantan pejabat BPBD Cianjur, Muhammad Sukarya pada tahun 2010 lalu. “Saya memang pernah bertemu dan menerima Sukarya di ruang kerja saya pada tahun 2010 lalu,” katanya Saat itu lanjut Supomo, Sukarya meminta tolong agar dapat dibantu dalam hal pengajuan anggaran untuk bencana alam di Kabupaten Cianjur. Namun tawaran itu ditolaknya. “Saya katakan, jangan main-main dengan dewan. Kalau memang mau mengajukan anggaran, saya sarankan langsung mengajukan ke Kementerian, bukan ke DPR,” ujarnya Terkait dugaan aliran dana sekitar Rp 1,5 miliar yang diberikan Sukarya untuk tujuan

M. Prakosa

Supomo

kan anggaran dana bencana Cianjur dengan memerintahkan para tenaga ahlinya.

Komunikasi dengan Gondo, sebut Ali, dilakukan Supomo karena Komisi VIII memiliki kewenangan mengatur anggaran bencana alam.

Namun, tudingan itu dibantah, baik oleh Gondo maupun Herdian. Gondo mengaku tidak tahu menahu kasus ini. Ia juga tidak mengenal Sukarya. Sementara Herdian menyebutkan dirinya memang kenal dengan Haris. “Tetapi dia tidak pernah kasih uang ke saya, tidak

anggaran bencana alam di Ciancur lewat tenaga ahlinya Haris Hartoyo, Supomo menegaskan tidak tahu-menahu soal dana tersebut. “Saya tidak tahu dana tersebut. Saya tahunya itu diterima oleh TA saya. Itu pun saya tahu hal itu setelah TA saya itu diperiksa BK,” tuturnya.

Lebih lanjut Supomo mengatakan, setelah kasus ini ia telah merekomendasikan ke Setjen DPR untuk segera memecat TA-nya tersebut. “Saya sudah usulkan ke Setjen DPR untuk segera pecat dia (Haris Hartoyo),” ungkapnya. (cea)

Ketua BK DPR RI

Anggota DPR RI

Bobrok Secara terpisah, pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Zulfikar Ghazali, mengatakan, akibat bobroknya partai politik saat ini, terutama tersandung kasus korupsi, membuat sejumlah masyarakat akan beralih menjadi golongan putih pada saat pemilihan umum pada 2014 mendatang. Apalagi, kasus korupsi yang melanda partai politik dari waktu ke waktu semakin bertambah dan tidak ada langkah kongkrit untuk merubah hal itu.

“Sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari partai politik. Apalagi, kasus korupsi hingga saat ini terus mengalami peningkatan. Saya rasa sudah terlambat untuk mendapatkan partai bersih pada 2014 nanti”, jelasnya Menurutnya, perlu waktu yang sangat lama bagi masyarakat menemukan partai yang memang bersih dari kasus korupsi. Sebab, pergerakan masyarakat untuk menuntut partai politik untuk bersih dari partai politik akan memakan waktu yang sangat lama. Dia memprediksi membutuhkan waktu hingga 10 tahun hingga 15 tahun lamanya untuk menemukan partai politik yang bersih dari kasus korupsi. “Saya rasa butuh waktu. Mungkin pada tahun 2024 kita baru bisa mendapatkan partai yang ideal, yakni bersih dan bebas dari kasus korupsi.

Mungkin pada tahun itu kita menemukan partai yang memang berkualtias”, pungkasnya. (abd/cea)

JELANG PEMILU LEGISLATIF

BK Temukan Unsur Pidana JAKARTA- Badan Kehormatan (BK) DPR menemukan kejelasan kasus dugaan permainan dana bantuan bencana Kabupaten Cianjur.

Sejauh ini, potensi pidana mengerucut ke staf ahli anggota Komisi XI DPR Supomo, Haris Hartono. “Sudah ada potensi ada pidana yang diindikasikan kepada tenaga ahli, Haris juga kan sudah mengakui,” kata Ketua BK M Prakosa di kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (19/2).

Menurut mantan Menteri Kehutanan jaman Megawati ini, temuan unsur pidana itu mengarah pada tenaga ahli Supomo yakni Haris Hartoyo. Dalam pemeriksaan BK, sebelumnya, Haris sudah mengaku menerima uang dari pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, M Sukarya, untuk meloloskan anggara dana bencana alam di wilayah itu.

Dari keterangan Haris itu, ternyata, uang senilai total Rp 1,2 miliar itu juga dibagikan kepada Herdian Aryanto yang merupakan tenaga ahli dari anggota Komisi VIII Fraksi Partai Demokrat, Gondo Radityo Gambiro.

Anggota BK Ali Maschan Musa menduga adanya komunikasi antara Supomo dengan Gondo untuk melolos-

berkeinginan hendak menjadi calon legislatif yang diusung dari Partai Hanura. Hary mengaku hanya berkeinginan membuat sebuah perubahan yang signifikan di Indonesia.

Hary berkeinginan menjadi salah satu orang yang memberikan kontribusi positif dalam kemajuan bangsa. “Jangan seperti itu. Tidak. Tidaklah. Tidak penting nyaleg.

Dalam hal ini yang penting adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terha-

dap kemajuan bangsa. Seperti itu saya rasa”, ujar Hary

KPU Didesak Segera Terbitkan PKPU Caleg

ant/ gatot priadi

KETERTINGGALAN. Pengentasan kemiskinan di ngeri ini diperkirakan cukup berat dilakukan. Untuk benar-benar menuntaskannya pemerintah harus mengucurkan dana sebesar 18 Triliun Rupiah.

PERCEPATAN DAERAH TERTINGGAL

Entaskan Daerah Miskin Butuh Dana Rp18 Triliun JAKARTA-Upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia ternyata membutuhkan dana yang jumlahnya sangat besar. Berdasarkan perkiraan Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal (PDT), total kebutuhan dana untuk pengentasan kabupaten tertinggal berkiasar antara Rp15 triliun hingga Rp18 triliun. Angka ini bisa saja melonjak, tergantung dari jumlah daerah kabupaten tertinggal. “Saat ini daerah tertinggal mencapai 183 kabupaten, untuk memajukan daerah itu setidaknya membutuhkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp100 miliar per kabupaten. Jadi butuh dana sekitar Rp18 triliun,” kata Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Helmi Faisal dalam diskusi “RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal” di Jakarta, Selasa (19/2).

Hadir dalam diskusi tersebut, Ketua Timja Pemerintahan Daerah Tertinggal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Emmanuel Babu Eha dan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Dimyati Natakusuma.

Namun, kata Helmi, saat ini kebutuhan dana Rp100 miliar itu belumlah tercukupi.

Karena beberapa tahun lalu, satu kabupaten hanya mendapat jatah sekitar Rp30 mil-

iar-Rp40 miliar. “Untuk 2013, sudah ada kenaikan sekitar Rp80 miliar per kabupaten,” tambahnya.

Hanya saja, sambung, dana tersebut tidak mengendap di satu kementerian, misalnya PDT. Tapi menyebar di sejumlah kementerian teknis. “Misalnya di Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan sarana infrastruktur. Lalu ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian dan lainnya,” ungkapnya.

Diakui Helmi, sebenarnya sudah ada UU 32 soal Pemda dan UU 33 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. “Namun pelaksanaan di lapangan tetap saja tak berjalan optimal. Karena itu kita tetap butuh RUU PDT,” ucapnya.

Keuangan Sementara Dimyati mengakui problem PDT adalah keuangan yang jumlahnya kecil. Karena itu, agar pelaksanaan PDT itu tepat dan cepat, maka dibutuhkan UU PDT yang lebih relevan lagi. Misalnya, bagaimana koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD I dan DPRD II dengan pusat. “Jangan ada lagi kongkalikong, korupsi dan anggaran itu dijadikan bancakan

oleh pejabat daerah dan pusat.

Kalau mampu menggabungkan anggaran pusat dan daerah, maka akan makin baik,” tutur mantan bupati Pandeglang itu.

Oleh sebab itu lanjut Dimyati, agar pelaksanaan UU PDT itu optimal, terencana dan tepat sasaran, maka diperlukan UU PDT dan itu tetap mengacu kepada UU No.32 dan UU No.33. “Itulah yang disebut sebagai affirmatif action tersebut. Panja RUU PDT juga melakukan kajian-kajian, dan moratorium terhadap dampak keuangan pusat dan daerah (fiskal), agar PDT itu tidak berdampak negatif terhadap keuangan negara, apalagi sampai dikorupsi,” ujarnya.

Sedangkan Emmanuel Babu Eha, yang juga senator asal NTT ini berharap ada komitmen besar yang kuat dari semua pejabat di pusat dan daerah untuk membangun daerah tertinggal tersebut, terutama untuk daerah-daerah tertinggal di perbatasan, kepulauan dan terpencil lainnya. Sehingga anggaran APBN yang terus bertambah selama ini benar-benar bermanfaat untuk rakyat. “Untuk PDT itu diperlukan komitmen besar pejabat pusat dan daerah.

Kalau tidak, ya sia-sia saja dana APBN puluhan triliun itu,” katanya. (cea)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) soal persyaratan calon anggota legislatif (Caleg). Hal ini penting, mengingat Pemilihan Legislatif pada 2014 mendatang akan segera tiba. Namun, KPU mengklaim aturan PKPU tersebut akan segera rampung dan siap diumumkan kepada masyarakat secra luas.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, mengatakan, untuk mengatur mengenai tata tertib calon legislatif pada kampanye pemilihan legislatig pada 2014 mendatang, maka KPU akan segera merampungkan PKPU dalam waktu dekat ini. Apalagi, PKPU soal persyaratan caleg menjadi penting untuk menyaring dan mendapatkan caleg yang berkualitas dan mendukung program pemerintah yang berorientias pada program pro rakyat. Bahkan, Hadar mengklaim pihaknya sudah merancang dengan baik PKPU tersebut dan akan diselesaikans secara tuntas dalam waktu dekat ini. “Sudah kita bahas dan sedang kita godok. Kira-kira prosesnya sendiri sudah 85%.

Kita masih akan terus kerjakan dan akan kita segera selesaikan. Nanti, kalau sudah selesai, dalam waktu dekat ini akan kita umumkan kepada masyarakat. Kita berharap peraturan ini nanti memang bias mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan caleg yang memang berkualitas”, jelas Hadar Hadar mengaku bahwa proses pengerjaan PKPU itu terus dilakukan secara intensif oleh KPU. Sebab, Hadar menginginkan PKPU yang dihasilkan nanti memang berkualitas dan menghasilkan syarat caleg yang sesuai dengan harapan. Pada akhirnya, kata Hadar, masyarakat nantinya memiliki wakil rakyat yang memang berkualitas dan memang concern pada kesejahteraan rakyat pada masa-masa yang akan datang.

“Kami dari pihak KPU terus mengerjakan rancangan PKPU ini. Kami terus berusaha agar kami menghasilkan PKPU yang memang berkualitas. Intinya kami sedang dalam proses pengerjaan PKPU itu. Kita berharap agar masyarakat

bisa sabar dan tetap mendukung upaya kami. Kami juga berharap agar PKPU ini memang baik dan maksimal untuk menyaring caleg yang memang berkualtias”, jelas Hadar.

Pengamat Kepemiluan dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menilai, langkah KPU yang masih belum menyelesaikan PKPU merupakan tindakan yang sangat disayangkan. Sebab, kata Said, harusnya KPU sudah menyelesaikan PKPU tersebut terhitung dari dilantiknya 10 partai politik menjadi peserta pemilihan umum (Pemilu) pada 2014 mendatang. Bahkan, secara gamblang Said mengatakan bahwa KPU sangat lamban dalam memproduksi peraturan hukum terkait caleg tersebut.

“Seharusnya KPU itu sudah segera menyelesaikan peraturan-peraturan, termasuk soal syarat ketentuan caleg. Intinya KPU ini tidak mampu memenuhi ketentuan perundang-undangan yang harus segera menlaksanakan perintah UU itu.

Saya malah melihatnya KPU ini tidak siap menjadi penyelenggara pemilu. Jangan-jangan hanya mengejar jabatan”, imbuh Said Bahkan, Said mengkhawatirkan bahwa dengan semakin dekatnya waktu pendaftaran caleg akan memengaruhi kinerja KPU pada masa-masa Pemilihan Legislatif pada 2014 mendatang.

Pada akhirnya, kata Said, KPU tidak menghasilkan PKPU yang memang berkualitas dan tidak maksimal. Padahal, kata Said, PKPU mengenai persyaratan caleg sangat penting untuk dapat menyaring caleg berkualitas yang akan bersaing pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 mendatang.

“Caleg itu kan calon wakil rakyat. Calon wakil rakyat kita semua, Sekarang pertanyaanya adalah bagaimana bisa kita mencari dan mendapatkan serta menyaring caleg yang memang berkualitas dan nantinya akan mewakili rakyat Indonesia sementara PKPU-nya sendiri nanti dibuat dengan tidak maksimal. Karenanya, PKPU ini nantinya menjadi kriteria bagi caleg untuk duduk sebagai wakil rakyat”, ujar Said. (abd/abe)

EKONOMI

13

RABU 20 PEBRUARI 2013 NO.0060 | TAHUN II

PROYEK MONOREL

Banyak Pihak Berikan Dukungan JAKARTA- Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan mengatakan, banyak pihak yang sebenarnya berminat untuk membantu mewujudkan transportasi monorel yang dinilai sebagai salah satu solusi kemacetan di ibu kota.

“Pihak yang berminat merealisasikan monorel banyak, seperti ada beberapa BUMN yang telah mengajukan permohonan,” kata Tundjung Inderawan di Jakarta, Selasa (19/2).

Menurut dia, beberapa pihak yang berminat itu harus dapat memperhatikan sejumlah hal antara lain jaringan yang membuat berbagai moda transportasi dapat terintegrasi seperti dengan busway dan kereta api.

Karena itu, Kemenhub bersama-sama dengan berbagai pihak pemangku kepentingan akan bekerja

sama dalam menyusun dan membuat peta jaringan terpadu, guna mengintegrasikan semua moda tersebut.

Ia juga menyorot terkait permasalahan standardisasi dari sarana dan prasarana serta sistem komputerisasi yang terkait dengan rencana pembangunan monorel tersebut.

Untuk itu, Kemenhub juga berencana akan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan yang kemungkinan akan dapat disahkan pada Maret 2013.

Sebagaimana telah diberitakan, sejumlah pihak menginginkan agar pembangunan monorel harus bisa diselesaikan dengan segera dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya, agar dapat benar-benar menjadi salah satu solusi persoalan kemacetan ibu kota. (ant/ abe)

PERUSAHAAN ASURANSI

Kinerja Askrindo Membaik JAKARTA- PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menargetkan pendapatan laba bersih setelah pajak pada 2013 sebesar 350,306 miliar rupiah atau tumbuh 60 persen dari proyeksi 2012 mencapai 246,7 miliar rupiah. “Jadi, kami targetkan laba bersih naik 100 miliar rupiah di 2013 ini. Sementara untuk investasi, perseroan menargetkan bisa membukukan hasil investasi tahun ini hingga 228 miliar rupiah,” jelas Direktur Utama Askrindo, Antonius Chandra di Jakarta, Selasa (19/2).

Dia mengaku optimis hasil tersebut bisa dicapai mengingat sampai dengan 2012 perseroan telah menjali perjanjian kerja sama dengan 196 perusahaan, dimana 81 di antaranya merupakan perbankan. Pihaknya juga akan berhati-hati dalam melakukan investasi dengan kebijakan menjaga keseimbangan cash flow, memperoleh optimalisasi yield dan melakukan investasi yang mendukung bisnis. “Kita akan memasukan 80 persen portofolio investasi di deposito dan sisanya di obligasi dan penyertaan anak usaha,” imbuh dia.

Menurut dia, perolehan laba bersih akan ditopang oleh kinerja underwriting sebesar 351,8 miliar rupiah dan hasil investasi 228, 4 miliar. “Kami sudah menyampaikan kepada komite kebijakan KUR agar dana PNM tidak masuk di akhir tahun dan sudah ada semacam understanding agar bisa cair di semester I-2013. Sehingga bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan investasi di Askrindo,” jelas dia.

Sedangkan total aset Askrindo kata dia diperkirakan 6,1 triliun rupiah. Equitas juga meningkat dari 4,1 triliun menjadi 5,5 triliun rupiah. “Perkiraan, kami akan dapatkan dari PNM KUR sebesar 1 triliun rupiah. Karena kegiatan KUR ini memerlukan PNM secara total sebesar 2 triliun rupiah baik itu Jamkrindo maupun Askrindo. Dan kami perkirakan, masing-masing sebesar fifty-fifty sehingga kami perkirakan pada 2013, Jamkrindo mendapatkan 1 triliun rupiah. Sehingga otomatis equitas naik dari 4,1 triliun menjadi 5,3 triliun rupiah,” tutur dia Sementara itu, Direktur Keuangan Askrindo Toto Widya Kuntarto menargetkan perolehan premi tahun ini sebesar 900 miliar rupiah atau tumbuh 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 777,67 miliar rupiah. Pendapatan premi ini didorong dari penjaminan kredit tahun ini yang diperkirakan bisa mencapai 98 triliun rupiah dengan komposisi non Kredit Usaha Rakyat (KUR) 75-80 triliun rupoah dan penjaminan kredit KUR 18 triliun rupiah. “Premi dari KUR diperkirakan mencapai 400-san miliar rupiah,” kata Toto.

Membaik Lebih lanjut, Antonius mengatakan kinerja Askrindo pada 2012 terus membaik. Ini terlihat dari pendaparan laba bersih setelah pajak mencapai 246,7 miliar rupiah atau tumbuh 187 persen dibanding 2011 yang labanya mencapai 131,6 miliar rupiah. “Target kami 2012 meraih laba sebesar 221,5 miliar rupiah, tetapi ternyata pencapaian kami di 2012 malah naik sebesar 196 persen,” tegas dia.

Dia menambahkan, pendapatan laba ini berasal dari hasil underwriting yang menjadi bisnis utama di 2012 mencapai 217,6 miliar rupiah meningkat 136,6 persen dibanding 2011 yang mencapai 159,3 miliar rupiah. “Hasil investasi 2012 mencapai 194,2 miliar rupiah dibanding tahun 2011 sebesar 125, 6 miliar rupiah atau meningkat sekitar 154,7 persen,” jelas dia.

Askrindo kata dia juga berhasil mengendalikan biaya usaha dibawah anggaran dengan total biaya sebesar 204,5 miliar rupiah. Sedangkan anggaran yang dipersiapkan mencapai 215,7 miliar rupiah. “Sehingga pencapaian di 2012 ini berada sekitar 6 persen terhadap anggaran. Kalau dibandingkan dengan realisasi 2011, itu meningkat 15,17 persen dengan jumlah 177,6 miliar rupiah,” jelas dia.

Walaupun di 2012 meningkat dibanding 2011, peningkatan biaya ini masih dibawah hasil underwriting. Pendapatan dari hasil underwriting ini meningkat 36,7 persen, investasi juga meningkat 57,7 persen.

Peningkatan investasi ini terjadi karena setiap tahun Askrindo mendapat PNM KUR sebesar 831 miliar rupiah sehingga otomatis volume aplacement meningkat. “Aplacement yang dilakukan Askrindo saat ini 85 persen di perbankan dalam bentuk deposito resiprokal. Disebut deposito resiprokal karena deposito ini ditempatkan di perbankan yang memiliki mitra usaha dengan Askrindo. Sehingga tidak saja dalam bentuk imbal jasa suku bunga, tetapi juga meningkatkan penutupan pertanggungan,” kata dia.

Pendapatan biaya lain, di 2012 sebesar 35,6 miliar rupiah. Ini berasal dari penarikan atau koleksi dari investasi bermasalah sebesar 44,6 miliar rupiah. Dan kami berhasil menarik sebesar 35, 6 miliar rupiah. Pada 2011, pencapaian pendapatan dari biaya lain mencapai 31,7 miliar rupiah. Ini berasal dari penarikan investasi bermasalah sekitar 30 miliar rupiah,” pungkas dia (gam)

Tak Tanggap. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai kurang tanggap terhadap komposisi Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang tidak lengkap sesuai dengan amanat Undang-undang BI.

Dewan Gubernur BI Tidak Lengkap JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai kurang tanggap terhadap komposisi Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang tidak lengkap sesuai dengan amanat Undang-undang BI. Saat ini, susunan Dewan Gubernur BI compang.

Padahal berdasarkan pasal 37 ayat 1 UU BI, Dewan Gubernur BI terdiri dari gubernur, deputi gubernur senior dan empat orang deputi gubernur.

“Saat ini Dewan Gubernur BI hanya gubernur dan tiga deputi gubernur. Ini menyalahi dari UU. Presiden sudah salah dan tidak tanggap. Para pembantu presiden juga tidak mengingatkan soal ini,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis di Jakarta,” Selasa (19/2).

Menurut Harry, komposisi pimpinan di BI tersebut sebenarnya tidak pantas untuk disebut sebagai Dewan Gubernur BI, mengingat sejak 2009 BI tidak lagi memiliki deputi senior. “Apa mereka sekarang ini bisa disebut dewan gubernur?

Saya kira tidak,” tegas dia.

Sebagaimana diketahui,

saat ini susunan Dewan Gubernur BI hanya diisi Gubernur BI Darmin Nasution dan tiga Deputi Gubernur BI yang terdiri atas Hartadi A Sarwono, Halim Alamsyah dan Ronald Waas.

Lebih lanjut Harry mengatakan, sampai hari ini SBY juga belum mengirimkan nama-nama calon Gubernur BI pengganti Darmin Nasution. Padahal, kata dia, masa jabatan gubernur akan berakhir pada 22 Mei tahun ini dan tiga bulan sebelumnya mesti sudah ada calon pengganti yang diusulkan Presiden.

“Sampai saat ini Presiden belum ada usulan untuk namanama calon Gubernur Bank Indonesia, sedangkan sisa

waktu tinggal tiga hari lagi untuk diusulkan paling lambat 22 Februari ini,” papar Harry.

Kalau pun Darmin harus dicalonkan lagi, jelas Harry, DPR belum bisa mengambil sikap, karena belum menunjuk para calon Gubernur BI. “Layak atau tidak layaknya Pak Darmin diajukan kembali, itu setelah usul dari presiden.

Tetapi Presiden belum mengusulkan. Seharusnya sebut dahulu nama-namanya,” kilah Harry Penciutan Bank Sementara itu, terkait rencana BI menciutkan jumlah bank di Indonesia, Harry mengatakan, upaya ini mesti

disikapi dengan memasukkan klausul peniadaan pajak pertambahan nilai (PPN) perusahaan merger. Klausul ini sedianya akan dituangkan ke dalam RUU Perbankan yang saat ini tengah dalam proses pembahasan di DPR. “Dengan adanya insentif itu (peniadaan pajak merger), maka akan banyak bank yang melakukan merger. Sehingga, akan terjad efesiensi perbankan dan konsolidasi di dunia perbankan,” ujar dia.

Harry memaparkan, selama ini dunia usaha selalu merasakan adanya disinsentif saat melakukan merger dan hal tersebut juga terjadi pada industri perbankan. Namun di sisi lain, jelas dia, pemerintah dan BI tengah berupaya melakukan rasionalisasi jumlah bank umum yang mencapai 120 unit. “Di tambah lagi dengan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) sebanyak 1.700 bank.

Karena itu, mengemuka usul agar pengenaan pajak merger bank ditiadakan,” kata Harry.

Dia menegaskan, peniadaan PPN merger bank akan dimasukkan ke dalam RUU Perbankan. “Dalam merger dua bank menjadi satu, maka valuasi atau nilainya bertambah. Misalnya, bank A dan bank B nilainya 10 triliun rupiah, namun ketika dimerger nilainya kemungkinan 15 triliun rupiah. Selisih 5 triliun rupiah itu yang dipajaki,” imbuh dia.

Kendati ada upaya mendorong merger bank, Harry berharap agar rencana pemerintah dan BI tersebut tidak membatasi pasar. Bahkan, lanjut dia, rencana tersebut sangat dimungkinkan bisa memperluas pasar.

“Artinya, mereka bisa masuk ke pelosok-pelosok. merger bukan untuk mengurangi pasar,” tutur Hary.

Harry menambahkan, merger bank justru akan meningkatkan kapasitas dan ukuran bisnis perusahaan di masa mendatang. “Jika bank perumahan, seperti Bank BTN, tidak usah dimerger. Tetapi yang dimerger itu, antara lain yang diusulkan Bank Mandiri dengan Bank BNI, karena pasarnya sama,” pungkas dia. (bud)

TAK BERBENTUK PT

Bumiputera Tetap Bisa Beroperasi

istimewa

Inspeksi. Toto Heli Yanto - General Manager PT Pelindo III (Persero) Cabang Banjarmasin (kiri), berbincang dengan Robby Mondong - Head of Sales & Distribution III PT Bank CIMB Niaga Tbk (kanan)

PERBANKAN

CIMB Niaga Gandeng Pelindo III untuk Layanan BizCard BANJARMASINBank CIMB Niaga melakukan penandatanganan kerjasama dengan PT Pelindo III (Persero) untuk layanan CIMB Niaga Cash Management Solutions, berupa BizCard dan e-Tax Payment.

Pelindo III merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas serta bertanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan umum di tujuh wilayah provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

“Untuk tahap awal, layanan BizCard dan e-Tax Payment ini, diterapkan di Pelindo III cabang Banjarmasin,” ujar Head of Sales & Distribution III CIMB Niaga, Robby Mondong, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (19/2).

Dia mengungkapkan, sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, Pelindo III mempunyai cakupan area

yang cukup luas di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk itu, Pelindo III cabang Banjarmasin bisa memanfaatkan layanan BizCard, yaitu layanan private label card yang diterbitkan CIMB Niaga dalam bentuk cashless solutions. Layanan ini mampu meningkatkan pelayanan serta memberikan kemudahan dalam bertransaksi proses pengeluaran barang di pelabuhan antara Pelindo III cabang Banjarmasin dengan para pengguna jasanya.

Robby menambahkan, selain layanan BizCard, Pelindo III cabang Banjarmasin juga dapat memanfaatkan layanan e-Tax Payment yang dapat mempermudah dan memperlancar bisnis Pelindo III cabang Banjarmasin, khususnya dalam hal pembayaran pajak secara online melalui internet banking untuk korporasi, yaitu BizChannel@CIMB. “Melalui e-Tax Payment ini, Pelindo III cabang Banjarmasin dapat memanfaatkan layanan perbankan yang lebih

efisien, aman, akurat, dan nyaman, karena sistem CIMB Niaga langsung terhubung dengan kantor pajak dan mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak secara real time on-line,” terang Robby.

Sementara itu, Toto Heli Yanto, General Manager Pelindo III cabang Banjarmasin mengatakan, kerjasama ini sangat membantu perusahaannya.

“Salah satu keuntungan kami dalam menggunakan layanan e-Tax Payment dan BizCard CIMB Niaga adalah pertimbangan efektifitas, keamanan, keakuratan, serta kenyamanan yang mampu mempersingkat waktu dalam memproses transaksi di pelabuhan,” ungkap Toto.

Dengan demikian, lanjut Toto, dari sisi bisnis hal ini sangat menguntungkan. Karena dengan proses pembayaran yang cepat dan aman, berarti semakin banyak permintaan customer yang bisa dilayani oleh Pelindo III. (gam/beth)

JAKARTA - Meskipun ada salah satu pasal pada draf RUU Usaha Perasuransi agar perusahaan asuransi berbentuk Perseroan terbatas (PT), namun khusus bagi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 bisa tetap beroperasi jika RUU tersebut diundangkan.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Lembaga Keuangan Nonbank Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Firdaus Djaelani di Gedung DPR Jakarta, Senin (18/2). “Pada Pasal 65 RUU Usaha Perasuransian dikatakan, perusahaan asuransi yang tidak berbadan hukum PT masih bisa beroperasi.

Tidak harus langsung berubah menjadi PT. Jadi ada pasal peralihan,” kata Firdaus.

Seperti diketahui, AJB Bumiputera merupakan satu-satunya perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama (mutual) dan merupakan salah satu usaha asuransi tertua di Indonesia.

Menurut Firdaus, sejauh ini OJK bisa memahami keinginan pemerintah sebagai inisiator RUU Usaha Perasuransian untuk membatasi badan hukum perusahaan asuransi.

“UU Asuransi No 2 Tahun 1992 yang berlaku sampai sekarang, belum ada lahir satu pun perusahaan asuransi yang berbadan hukum mutual,” kata Firdaus.

Dia menjelaskan, sangat sulit bagi kegiatan usaha bersama untuk mendirikan perusahaan asuransi baru.

“Mutual itu kan sederhananya seperti arisan. Kumpul tiga orang, lalu mereka mendirikan usaha bersama.

Persyaratan modal tidak dipentingkan. Padahal, untuk mendirikan perusahaan asuransi baru, minimal harus mempunyai modal

Rp100 miliar,” terangnya.

Bahkan, kata dia, perkembangan industri asuransi dunia juga menunjukkan bahwa asuransi berbentuk mutual jumlahnya semakin menyusut. “Di Jepang tersisa empat asuransi mutual, negara-negara lain juga menyusut, seperti Belanda dan Kanada. Mungkin mereka merger atau mengalami demutualisasi,” ucap Firdaus.

Pada kegiatan bisnis asuransi mutual, jelas Firdaus, nasabah pemegang polis sekaligus juga sebagai pemegang saham usaha bersama tersebut. “Apabila untung, pemegang polis juga akan menerima dividen.

Sebaliknya, kalau rugi, pemegang polis juga harus menanggungnya. Ini yang menjadi persoalan,” paparnya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan OJK tersebut, sejumlah anggota Komisi XI DPR mempertanyakan masa depan Bumiputera kepada Firdaus terkait dengan pembahasan RUU Usaha Perasuransian.

“Saya ingin mendapatkan jawaban, bagaimana nanti nasib AJB Bumiputera yang tidak berbadan hukum PT. Dalam RUU Perasuransian ini disebutkan usaha dengan badan hukum usaha bersama dan koperasi akan diatur dalam UU tersendiri.

Tetapi UU itu belum ada,” katanya.

Irene mengatakan, jika RUU Usaha Perasuransian mengharuskan badan usaha berbentuk PT untuk usaha asuransi, maka hal itu akan bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Sebab, dalam UUD tersebut diatur bahwa badan hukum yang berlaku di Indonesia tidak harus PT, melainkan dapat juga badan usaha koperasi atau usaha bersama. (bud/abe)

14 salam songkem Madura Ibu Kota Indonesia

Catatan untuk Kurikulum 2013 Oleh: Nunung Fitriana| Mengajar di SDN Pojok 03 Ngantru Tulungagung

P

olemik pemindahan ibu kota negara Indonesia terus bergulir. Beberapa orang yang berkepentingan sudah mengemukakan sejumlah nama yang dianggap layak dijadikan pengganti Jakarta sebagai ibu kota negara, tentunya dengan berbagai alasan menarik masing-masing.

Jika boleh disebutkan sejumlah nama yang pernah diusulkan sebagai ibu kota adalah Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada tahun 1950-an. Ada juga Jonggol di Bogor, Purwokerto di Jawa Tengah, Lampung, Kerawang, Surabaya, dan kemudian Madura.

Kendati masih bersifat wacana, pemindahan ibu kota ke sejumlah daerah tersebut tampaknya menjadi wacana saling tarik menarik. Karena memang nama ibu kota menjadi sangat trendi dan menjadi lambang kemajuan yang luar biasa sehingga menjadi idaman siapa saja.

Memang, siapa pun tidak dilarang bermimpi wilayah idamannya dijadikan ibu kota. Siapa pun juga boleh mengusulkan nama daerah tertentu untuk dijadikan ibu kota apabila ibu kota negara yang selama ini ada di Jakarta benar-benar akan dipindah.

Akan tetapi, ibu kota merupakan tempat yang memiliki kreteria tersendiri. Karenanya tidak sejumlah nama daerah, termasuk nama-nama daerah yang sudah diwacanakan itu, memenuhi kreteria sebagai ibu kota.

Sekedar untuk diketahui, dalam versi Center for Indonesia Regional and Urban Studien (Cirus), kriteria ibu kota masa depan adalah kota yang nyaman, mampu mensejahterakan warganya, menampung semua kepentingan, tidak diskrimanatif, dan ada kesimbangan antara manusia dengan lingkungan serta layak huni.

Dengan kriteria tersebut, Jakarta sudah dianggap tidak layak lagi menjadi ibu kota, karena di Jakarta terjadi banyak masalah, seperti polusi udara, kemacetan, pengadaan air bersih, layanan publik yang masih kurang, banjir, dan setumpuk masalah lainnya.

Tentunya tiap daerah, baik itu Palangka Raya, Jonggol, Purwokerto, Lampung, Kerawang, Surabaya, dan Madura juga pasti memiliki permasalahan daerahnya masing-masing. Hanya saja diantara masalah yang dihadapi daerah tersebut, ada diantaranya yang tidak terlalu dibebani oleh permasalahan yang menumpuk seperti Jakarta, barangkali berkompetensi untuk terpilih menjadi ibu kota negara.

Dengan tidak menafikan potensi daerah lain, wacana Madura menjadi ibu kota bergulir. Pada mulanya ide tersebut disampaikan oleh Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin di hadapan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Timur, dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Kabupaten Probolinggo, di Gedung Islamic Center Kraksaan, Senin (18/2) Tentu usulan tersebut bukan tanpa dasar. Ada berbagai aspek yang menjadi pertimbangan kelayakan, diantaranya penduduknya yang bertipikal setia, potensi geografisnya strategis baik dari laut maupun udara serta dilengkapi dengan jembatan Suramadu, posisinya terletak di tengah-tengah pulau Jawa, dan bisa ditempuh dengan mudah dari berbagai daerah lain, baik Bali, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, dan dekat dengan bandara internasional/domestik yang bisa ditempuh dari negara lain.=

Posisi Anas Belum Aman

R

OPINI

RABU 20 PEBRUARI 2013 NO.0060 | TAHUN II

apimnas PD di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, memang sudah berlalu sejak Minggu (17/2) lalu, dengan hasil antiklimaks dan Ketum PD masih ada di tangan Anas Urbaningrum. Kendati pun begitu, posisi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat masih belum aman.

Ada banyak faktor yang membuat ketidaknyamanan Anas Urbaningrum dan para loyalisnya. Diantara faktor yang membuat posisi Ketum PD itu masih terancam itu karena rapimnas PD tersebut dinilai tidak menghasilkan solusi terbaik yang dapat mendongkrak elektabilitas PD. Tetapi rapimnas tak ubahnya menyimpan bara dalam selimut, karena target politisi yang menjadi lawan Anas di PD tidak bisa terpuaskan dengan hasil rapimnas.

Upaya politisi ini diprediksi baru akan berhenti setelah target mendepak Anas Urbaningrum dari posisi Ketum PD mencapai kesuksesan.

Akan tetapi, tidak mudah mengusir Anas Urbaningrum dari posisinya di PD, kecuali apabila Anas Urbaningrum telah divonis tersangka korupsi oleh KPK. SBY pun tampaknya berpikir tujuh puluh delapan kali untuk mengeluarkan Anas dalam rapimnas beberapa hari lalu, karena SBY mengetahui kekuatan Anas sangat besar untuk membesarkan PD. Mengeluarkan Anas dari PD di rapimnas bukannya dapat mempercepat pemulihan elektabilitas PD, malah justeru bisa menjadi semakin jeblok, padahal pemilu sudah sangat dekat.

Karenanya memang menjadi logis apabila posisi Anas masing digantung. Posisi ini memang sangat menguntungkan Anas Urbaningrum.

Hanya saja, posisi Anas tetap belum aman, karena kekuatan Anas yang begitu besar akan mengalami penggerusan sedikit demi sedikit di internal PD. Otomatis puncaknya sangat mengancam posisi Anas Urbaningrum setelah pemilu mendatang. Kecuali KPK telah memvonis tersangka Anas dalam dugaan kasus korupsi Hambalang, maka kehancuran Anas bisa lebih cepat dari pelaksanaan pemilu 2014 mendatang. Posisi Anas Urbaningrum sebenarnya masih menunggu hasil kerja KPK, yang memang terkesan mengulur-ulur waktu untuk memproses status Anas.

Apabila sudah ada ketentuan status Anas Urbaningrum sebagai tersangka, maka nasib Ketum PD yang hingga kini masih dipertahankan oleh SBY itu akan segera berakhir. Karena Majlis Tinggi PD bukan tidak mungkin akan segera memberlakukan wewenangnya untuk mengganti posisi Anas Urbaningrum dari Ketum PD. Anas akan mengalami nasib serupa Angelina Sondakh, yang lebih dulu dipecat karena dianggap mengotori reputasi Partai Demokrat. Ancaman itu bukan tidak mungkin bagi Anas. Apalagi sampai saat ini, meski dalam rapimnas PD politisi yang notabene menjadi musuh politik Anas tidak berkutik dengan pidato SBY yang tidak menghendaki Anas keluar dari kepengurusan PD, sejatinya masih mengincar Anas Urbaningrum.

Salah satu politisi PD, Ruhut, pasca rapimnas masih gencar menyuarakan desakannya agar Anas Urbaningrum mengundurkan diri dari jabatan Ketum PD. Kendati pun Ruhut mengaku puas dengan hasil rapimnas PD di Jakarta tersebut, namun pengakuan itu sepertinya merupakan bentuk ketakutan Ruhut melawan Ketua Majlis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain Ruhut, Ulil pun, dan sejumlah elit partai PD yang dikenal dengan politisi Cikeas juga memendam bom api permusuhan yang sewaktu-waktu bisa meletus kembali, siap menghanguskan kedigjayaan Anas sebagai Ketum PD. =

T

ahun 2013 ini, seluruh elemen dalam dunia pendidikan Indonesia akan menghadapi kurikulum baru yang rencananya rampung pada Februari-Maret 2013.

Tahun 2013 ini akan menjadi tahun persiapan dan uji public untuk menampung masukan dari masyarakat, dan akhirnya kurikulum ini akan “running” pada tahun 2014. Prokontra kurikulum 2013 telah ramai terdengar di banyak media, dan tulisan ini hendak ikut memberikan sedikit catatan pada kurikulum baru ini.

Sebagai praktisi pendidikan ada beberapa kabar baik yang hendak saya kemukakan disini. Pertama adalah “penghapusan Ujian Nasional di tingkatan Sekolah Dasar” merupakan kabar yang sangat melegakan. Selain hanya mengacu pada sisi kognitif sebagai standar penilaian akhir, dan mengeyampingkan aspek afektif dan psikomotorik, di lapangan, pada saat Ujian Nasional terjadi kejahatan moral yang sangat massif, yang taruhanya adalah karakter anak-anak bangsa (peserta didik).

Dengan tidak mengenyampingkan usaha keras dari guru-guru kelas VI, sangat di sayangkan di menjelang Ujian Nasional, umumnya guru menginstruksikan “Contekan Massal” kepada anak didiknya. Banyak hal yang menjadi alasanya, ketakutan akan anak didik yang nantinya tidak lulus karena nilai tidak memenuhi standar atau guru yang mendapatkan tekanan dari atasan. Tindakan sistemik ini sayangnya lagi sangat berkorelasi erat dengan “prestise” pimpinan setiap fase lembaga ketika dalam satu daerah mendapat nilai ratarata UAN tertinggi. Dan “prestise” itu kemudian mengalirkan banyak bantuan kepada daerah, dan sekolah yang bersangkutan.

Menjadi sangat disayangkan ketika hiruk pikuk tersebut mengor-

bankan karakter anak bangsa. Dan “Kejujuran, Kerja Keras, Tanggung jawab” menjadi barang mahal di negeri ini.

Ujian Nasional yang hanya mengujikan tiga bidang studi “Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika” membuat tiga bidang studi tersebut secara sistemik menguasai bidang studi lainnya. Bidang studi yang membawa materi moral, karakter, kreativitas dan ideology bangsa menjadi anak tiri karena kurikulum juga memberikan sedikit ruang bagi bidang studi ini untuk tampil berkenalan dengan peserta didik. Apa yang bisa diperbuat oleh para anak tiri ini jika perbandingan pertemuannya dengan anak didik adalah 1:3.

Hampir seluruh mata tertuju pada ketiga bidang studi peserta UAN, orang tua wali pun berduyun-duyun menggiring anak-anak mereka kepada bimbingan-bimbingan belajar dan lagi-lagi memeberikan ruang seluas-luasnya bagi ketiga anak emas kurikulum. Akhirnya orang tuapun lebih pusing ketika anaknya mendapat nilai lima pada pelajaran Matematika daripada mendapat nilai lima pada pelajaran Agama atau pendidikan moral.

Spirit Kurikulum 2013 yang hendak mengurangi beban anak patut kita apresiasi. Berkaca pada Negara Finlandia sebagai Negara dengan system pendidikan terbaik di dunia, dengan kurikulum yang terkesan “malas” pada pendidikan dasarnya, benar-benar memperhatikan perkembangan psikologis anak, memberikan ruang bagi anak-anak didiknya untuk “bermain terarah”, berimajinasi dan bermimpi. Seorang Isaac Newton tidak akan pernah lahir di Negaranegara yang system pendidikanya hanya menjadikan anak didiknya sebagai mesin. Isaac Newton pasti tidak akan sempat berimajinasi, memikirkan” kenapa buah apel jatuh mengenai kepalanya dan kenapa tidak melayang ke udara”(diketemukanya teori gravitasi) ketika setelahnya dia harus sibuk mengikuti bimbingan belajar atau mengerjakan setumpuk pekerjaan rumah.

Selain ada kabar baik, ada pula kabar yang cukup mengusik saya dari kurikulum 2013 ini. Yakni hilangnya mata pelajaran sejarah. Pelajaran ini diintregasikan kedalam pelajaran PPKn. Hal ini terkesan menjadi paradoks, mengingat kurikulum baru ini lebih menekankan pada pembangunan karakter anak didik, dan untuk itu pengetahuan tentang sejarah

bangsa sangatlah penting. Berkaca pada Negara China yang memiliki karakter bangsa yang kuat dengan sangat tegas mampu berkata “apakah kurikulum kita hendak menjadikan bangsa kita menjadi seperti bangsa Jepang, Amerika Serikat, atau Inggris dan melupakan Konfusius sebagai falsafah hidup bangsa kita?”. Ketegasan ini mustahil bisa dilakukan jika anakanak bangsa kita menjadi ahistoris.

Ketika pelajaran sejara diintregasikan ke dalam materi PPKn, guru harus mengerti betul pentingnya sejarah bagi sebuah generasi. Guru yang tidak mengerti hal ini dan dikejar target menghabiskan materi sejarah yang cukup padat, umumnya hanay akan memperkenalkan sejarah dengan menekankan pada hafalan tanggal dari sebuah peristiwa, nama-nama tokoh, dan kurang mampu menjelaskan spirithikmah apa yang harus dari sebuah peristiwa sejarah.

Catatan selanjutnya adalah niat dihapuskanya materi bahasa Inggris dari penididikan Sekolah Dasar. Wamendikbud Musliar Kasim menjelaskan bahwa “bagaimana belajar bahas Inggris yang rumit, lha wong bahasa Indonesia saja masih belum menguasai”. Alasan ini masuk akal ketika dikenakan pada siswa kelas rendah (kelas I, II, III) yang memang dalam fase pengenalan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun kelas tinggi (kelas IV, V, VI) semestinya tetap harus mengenal bahasa Inggris sebagai bahas Internasional sekaligus memberikan fondasi bagi siswa sebelum mereka memasuki sekolah lanjutan.

Maka dialektika dari kebijakan ini adalah bahasa Inggris malah harus masuk dalam kurikulum (tidak hanya menjadi muatan local) kelas tinggi sekolah dasar.

Rencana penyeragaman perangkat pembelajaran seperti silabus, Rencana Pembelajaran oleh pemerintah pusat adalah kabar buruk selanjutnya. Dalam hal ini KTSP telah memberikan system yang tepat dimana guru dan sekolah dipaksa kreatif menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan lokalitas sekolah.

Mengingat keberagaman kondisi lokalitas sekolah-sekolah di Indonesia, penyeragaman hanya akan membuat pembelajaran menjadi tidak kontekstual dan guru semakin malas melakukan inovasi.

Terlepas dari catatan-catatan diatas, yang benar-benar hendak saya sampaikan dalam tulisan ini adalah tradisi bongkar pasang

kurikulum bukanlah solusi bagi maslah pendidikan di Indonesia.

Kurikulum sejatinya bagaikan rumah, tempat bernaung dan berpijak seluruh system pendidikan yang ada. Kurikulum merupakan kristalisasi falsafah, paradigm, ideology sebuah bangsa dalam melihat pendidikan. Yang sering bermasalah dalam system pendidkan kita sebanarnya adalah pada tataran implementasi di lapangan.

Banyak sekali guru-guru yang mengatakan “mau seribu kali ganti kurikulum, caraku mengajar ya tetap saja”. Entah karena guru tersebut malas atau memang tidak tahu penerapan kurikulum baru.

Oleh karena itu, setelah kurikulum perlu dibuat system yang kuat untuk mendukung tercapainya citacita pendidikan karakter.

Pasca penetapan kurikulum ini, yang perlu dilakukan adalah sosialisai secara merata kepada para “stake holder” utamanya adalah pengawas dan guru sebagai ujung tombak di lapangan. Dan secara sistemik pula pemerintah harus merancang cara agar penerapannya benar-benar terjadi di lapangan. Apakah guru menguasai materi, apakah guru benar-benar menerapkan pembelajaran kreatif dan menyenangkan di kelas, dan apakah pendidikan karakter benar-benar tercermin dalam kehidipan sekolah dsb.

Format penilaian kinerja guru yang baru yang lebih menitik beratkan penilaian pada bagimana guru mengajar di dalam kelas adalah angin segar, namun dengan catatan pengawas harus benar-benar melakukan supervisi ke dalam kelas dan benar-benar melihat bagaimana guru mengajar. Dan penerapan hal ini juga harus mendapat dukungan “stake holder” di atasnya.

Memang terkesan berat dan terlalu ketat, namun jika menyadari bahwa pemerintah telah memperhatikan kesejahteraan guru dengan memberikan program sertifikasi, maka tidak berlebihanlah jika pemerintah menuntut kinerja lebih dari guru dan pengawas (yang memiliki sertifikasi).

Dan hal ini saya rasa masih terlalu ringan jika kembali kita melihat China yang merombak system pendidikanya dengan mencabut status guru dari Pegawai Negeri menjadi pegawai kontrak lima tahunan, yang terus tidaknya status mereka ditentukan oleh penilaian yang dilakukan tidak hanya oleh pengawas tetapi oleh murid-murid mereka sendiri. =

Perempuan dan Kekerasan Seksual

Oleh: Wiwiwk Afifah| Aktifis perempuan tinggal di Surabaya

P

embukaan Beijing Platform, menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai setiap perbuatan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikis, seksual atau ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan, perampasan, kemerdekaan baik di ranah public maupun ranah privat.

Di ranah publik misalnya, kita bisa melihat banyak kasus yang

A

menimpa perempuan seperti trafficking, perkosaan, pencabulan, pelecehan. Sedangkan di ranah privat, banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga baik berupa kekerasan fisik, eksploitasi, penelantaran hingga kekerasan seksual yang dialami istri dan anak-anak perempuan, tenaga kerja wanita serta PRT. Kekerasan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari pelecehan seksual seperti ungkapan verbal tidak senonoh/jorok, memeluk, mencium, mengelus, mempertunjukkan gambar porno, serangan, paksaan hingga perkosaan.

Kesemua makna ini sangat kabur antara Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Penyiaran hingga pemaknaan social dan normanorma yang hidup di masyarakat.

Kekerasan seksual ini bisa dalam bentuk hegemoni yang sangat halus dengan memposisikan korban ataupun rawan sebagai orang dalam posisi tergantung terhadap pelaku.

Masih hangat dalam ingatan kita kasus JL seorang anggota DPRD Kota Surabaya yang menelan 3 anak asuh perempuannya. Bagaimana tidak, JL lolos dari Polda Jatim karena tidak

adanya bukti yang bisa dikumpulkan rekan-rekan LSM pendamping RM, ID, DN. Visum et repertum dan psikiatrum korban ditolak oleh polda karena dianggap tidak membuat korban mengalami tekanan psikologis berat.

Prilaku pelaku sebagai kasih sayang bapak kepada anak. Dikuatkan pula dengan mundurnya ID dan DN dengan mencabut laporannya karena pelaku mengancam akan menghentikan biaya sekolah mereka. Sendirilah RM mencari keadilannya. Kasus ini, bukan hanya terjadi di Surabaya namun di banyak kota dan di banyak instansi pula.

Pelaku kekerasan seksual seringkali memiliki posisi jabatan lebih tinggi (misalnya manager, supervise, mandor, suami, guru, dan lain-lain) ataupun rekan sejawat.

Ini terjadi karena posisi tawar perempuan dalam dunia kerja maupun rumah tangga masih rendah. Relasi keluarga memposisikan perempuan anak sebagai property dan makhluk kecil yang belum cakap.

Semua itu merupakan hasil konstruksi sosial, interpretasi agama yang dibuat untuk menguntungkan kelompok tertentu, pilihan bahasa

yang disusun dalam struktur lakilaki, sampai ilmu pengetahuan yang memposisikan perempuan menjadi marginal karena metodologi dan pengalaman yang mendasarinya adalah kehidupan maskulin. Kehidupan itulah yang menyebabkan perempuan menjadi rentan mengalami kekerasan, objek seksual hingga lemah memperjuangkan keadilan dalam kehidupannya.

Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya adalah bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM yang fundamental yaitu hak untuk hidup dengan rasa aman, bebas dari ancaman dan ketakutan.

Pada kenyataannya tidak mudah membebaskan perempuan dari hal tersebut karena adanya dukungan ideologi tertentu yang ada di dalam norma, nilai dan keyakinan yang diskriminatif terhadap perempuan lalu disosialisasikan dan diinternalisasikan pada setiap invidu melalui beragam institusi (keluarga, penafsiran agama, pendidikan, hukum dan media) sehingga diterima sebagai suatu yang tak terelakkan, serta menjadi konsep diri individu dan masyarakat. =

Pimpinan Redaksi Abrari, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Zeinul Ubbadi, Hariri Em-Noer, Design Grafis Ahmed David, M. Farizal Amir, Sunandar, Website M. Kamil Akhyari Sumenep Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto, (Kepala), Ryan H, Cahyo Wuriyanto Rahmat Bangkalan R. Aditya (Kepala) Doni Harianto, Moh. Ridwan, Surabaya Hana Diman (Kepala), Avent Januar, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Fujianto Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Djunaidi, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, Telepon Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

TAPAL KUDA

15

RABU 20 PEBRUARI 2013 NO.0060 | TAHUN II

E-KTP

Warga Dipungut Biaya E-KTP

ara/koranmadura

ANTUSIAS. Ratusan Anak TK berbaur dengan anggota polisi untuk belajar Budaya Tertib Lalu Lintas.

Satlantas Kenalkan Tertib Lalu Lintas pada Anak Usia Dini PROBOLINGGO – Unit Dikyasa Satlantas Polres Probolinggo ajak ratusan anak TK bermain dilapangan Tigas Leces, Kabupaten Probolinggo, kemarin (19/2) sekaligus memperkenalkan rambu lalu lintas.

Giat permainan tersebut diantaranya bernyanyi sambil berkeliling dengan mobil patroli, serta disuguhi tontanan badut.

Menurut Kasat Lantas

Polres Probolinggo, AKP Warih Hutomo, kegiatan ini merupakan hal yang sangat positif kedepannya, sebab mereka akan menjadi pelopor tertib berlalu lintas dengan

menjadi pengendara yang tertib, bertanggung jawab, serta cerdas. "Anak-anak akan disiplin lalu lintas sekaligus memperkenalkan profesi polisi kepada mereka, sehingga budaya mencintai polisi mulai tertanam,"ujarnya AKP Warih menambahkan, dengan mengusung semboyan Polisi Sahabat Anak, akan menepis anggapan bahwa Polisi itu identik dengan arogan yang juga merupakan salah satu Pro-

gram Kepolisian dalam melayani Masyarakat. “Saya senang dan terkesan, karena sampai besar anak pasti ingat. Apalagi ternyata dia sudah memahami tugas polisi,"imbuhnya.

Ia berharap anak-anak bisa mematuhi rambu lalu lintas serta tidak takut pada polisi. ”Jadi, anak kita ajak juga untuk tahu akan tugas dan tidak takut pada polisi," katanya.

Sementara itu menurut

Kepala Sekolah TK Taruna Zulaiha Leces, Ani Edwinarni, pengenalan rambu-rambu lalu lintas kepada anak didik usia dini merupakan salah satu langkah awal pengenalan terhadap budaya tertib lalu lintas.

“Memang sengaja kami ajak ke sini, tujuannya untuk memberi tambahan wawasan pada anak didik kami dan memberikan pendekatan terhadap polisi, agar tidak takut,” pungkasnya. (hud/ara)

PILWALI

PDI Perjuangan Pinang PPP

PROBOLINGGO – Sembilan pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Probolinggo , Selasa (19/02) sekitar pukul 13.30 wib, bertandang ke Kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mereka berkunjung ke kantor yang berada di jalan S. Supriadi, Kelurahan/Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo itu, untuk meminang PPP. Pengurus harian DPC PDIP itu, ditemui Ketua PPP Muhammad Sholeh dan didampingi sekretarisnya di aula kantor tersebut. Indi Eko Yanuarto, ketua DPC PDIP yang memimpin langsung pertemuan siang itu, menegaskan kedatangannya untuk mengajak PPP berkoalisi dalam Pilwali yang rencananya akan digelar 29 Agustus 2012.

Indi mengatakan, PDIP mencoba mengingatkan ketua PPP pada masa lalu, kalau PDIP tidak hanya sekarang berkoalisi PPP., Sebelumnya, pada pilwali 2008, PPP telah berkoalisi dengan partai berlambambang moncong putih ini dalam mendukung HM Buchori, calon walikota saat itu, Untuk pilwai

2013 ini, calun tunggal yang diusung PDIP Hj Rukmini, istri HM Buchori.

Indi yang juga putra pertama pasutri HM. Buchori dang Hj Rukmini ini, mengungkap, pilihan koalisinya jatuh ke PP, karena pada pilwali 208 lalu, partai yang diketuai M. Sholeh ini memberi kontribusi suara yang cukup. Usai pertemuan, Indi menyerahkan surat oermohonan ke ketua PPP. “Kami serahkan surat ini, Merdeka,” Pekik Indi yang diikuti pengurus PDIP yang lain.

Sementara, M. Sholeh mengatakan dirinya, belum bisa menjawab pinangan PDIP. Menurutnya ada tahapan yang harus dilalui, sesuai dengan aturan partainya. Ia bersama pengurus ranting, PAC

dan pengurus DPC PPP akan melakukan rapat pimpinan cabang (Rapimcab). “Secara pribadi kami menerima. Tapi secara kelembagaan kami harus melalui mekanisma partai. Dalam waktu dekat, kami akan rapim, membahas soal permohonan ini,” kata M. Sholeh, usai pertemuan.

Pria berkumis tipis ini mengatakan, jika nantinya partainya berkoalisi dengan PDIp, maka koalisi tersebut ibaratnya koalisi semangka. Koalisi antara merah dan hijau. Karenanya ia berharap koalisi tersebut memiliki rasa manis seperti buah semangka. Atas pinangan tersebut, . PPP menyanggupi koalisi, asal H. Suhadak, cawawali yang diusung partainya diduetkan dengan HJ. Rukmini.

Dalam pertemuan itu, M. Sholeh pun sempat membocorkan kepada kepada fungsionaris PDIP, bahwa hari ini, Rabu (19/02) Partai Golkar juga akan melakukan silaturahmi ke PPP terkait Pilwali Kota Probolinggo. “Terus terang tidak hanya PDIP yang meminang kami.

Besuk Partai Golkar akan ke sini. Tadi utusan Partai Golkar menemui kami,”

lkata M. Sholeh.

Karenanya, ia menjelaskan ke sejumlah wartawan, jika nantinya ada dua partai yang mengajak untuk berkoalisi, pihaknya akan menggelar konvensi.

Sebab untuk menentukan koalisi, aturannya harus melalui proses konvensi.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan partainya telah mengusung H. Suhadak, sebagai wakil walikota Probolinggo periode 2014/2019. Dan H. Suhadak telah mendaftarkan sebagai bakal calon walikota, ke PDIP beberapa minggu lalu.

Keputusan itu diambil, karana M. Sholeh tidak ingin partainya hanya sebagai pendukung, tetapi sebagai pengusung calon wali dan wakil walikota. Keinginan itu terkabul setelah H. Suhadak mendatangi dirinya dan meminta dukungan untuk berangkat dari PPP sebagai calon wakil walikota.

“Kami sudah bertemu dengan H. Suhadak. Dan semua pengurus sudah setuju. Saat ini Kami bukan lagi sebagai partai pendukung, tapi partai pengusung,” katanya. (hud)

PROBOLINGGO – Program gratis kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Kota Probolinggo, ternodai.

Suhartatik (52) salah seorang warga Jalan Anjasmara, RT 2 RW 7, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, dikenai biaya sebesar Rp 15 ribu, untuk mendapatkan sebuah E-KTP. Hal itu diungkap Amilu (33) salah satu putri Hartatik, Selasa (19/02) siang di rumahnya. Hartatik, membayar Rp 15 ribu, lantaran KTP yang lama hilang. Uang tersebut untuk biaya membuat surat kehilangan KTP dari kepolisian. “Membayar ke pak RT. Kami tidak tahu, apakah surat keterangan kehilangan KTP ibu saya, selesai atau tidak,” terang Amilu.

Amilu menyebut, KTP milik ibunya, diantar ke rumahnya oleh ketua RT dan diterima langsung ibunya, beberapa hari lalu. E-KTP tersebut diberikan, asal pemiliknya menyerahkan KTP lama yang masih berlaku. Amilu mengaku hanya orang tuanya yang ditarik, sedang dirinya gratis. “KTP lama saya, masih ada dan masih berlaku,” tambahnya.

Ia mengatakan tidak tahu, siapa saja warga yang ditarik dana untuk mendapatkan E-KTP. Dan Amilu juga mengaku tidak tahu, apakah pemilik KTP Lama yang habis masa berlakunya, juga dikenai biaya. Perempuan yang serumah dengan ibunya ini keheranan, mengapa di lingkungannya E-KTP masih membayar, padahal menurut sepengetahuannya, di RT atau kelurahan lain, gratis.

Terpisah, Fauzi, ketua RT 2 RW 7, kelurahan setempat membenarkan dirinya telah menerima uang dari warganya. Melalui handphonenya, ia membantah dikatakan meminta atau memungut uang dari warganya, terkait soal E-KTP. Menurutnya wargalah yang memberi uang dengan sukarela, sebagai jasa pengurusan surat keihlangan KTP. Sebelumnya, Fauzi mengumpulkan 13 warganya yang kehilangan KTP. Mereka sepakat menunjuk Fauzi, untuk membantu mengurus surat kehilangan tersebut, ke Polsek Mayangan Kota, Polres Probolinggo kota. “Terus terang, surat kehilangan KTP, tidak ada biayanya. Meski gratis, warga tidak meminta uangnya yang ada di saya. Mereka tidak mempermasalahkan,” kata Fauzi.

Terkait kabar dirinya juga telah meminta atau memungut sejumlah uang terhadap warga yang KTP sudah habis massa berlakunya. Dengan tegas Fauzi membantah kabar tidak benar tersebut. “Ah, enggak bener itu. Warga yang KTP lamanya mati, tidak dipungut biaya, alias gratis,” pungkasnya dengan lantang. (ara)

DPC Hanura

Targetkan Semua Dapil Dapat Kursi DPRD

P

ROBOLINGGO Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Probolinggo sudah memiliki target khusus dalam pilcaleg 2014 mendatang.

"Untuk pilcaleg mendatang kami sudah memiliki target kursi di DPRD Kabupaten Probolinggo, yakni setiap Daerah Pemilihan (Dapil) harus mendapat 1 kursi. Tentu target yang kami miliki ini mengalami peningkatan dibandingkan perolehan kursi yang telah kami peroleh pada periode sebelumnya," katanya kepada Koran Madura, Selasa (19/2).

Lebih lanjut Kasiyono mengatakan, pada pilcaleg 2009 lalu Partai Hanura berhasil mendapatkan empat kursi di DPRD Kabupaten Probolinggo, sehingga dengan menargetkan semua dapil mendapat kursi pada picaleg tahun 2014 mendatang, bukanlah keinginan yang berlebihan.

"Kami rasa setiap partai sudah memiliki target khusus untuk pencapaian kursi yang akan diraih di dewan, saat ini kami sudah berhasil mendapatkan empat kursi, paling tidak pilcaleg mendatang, kedudukannya harus lebih meningkat lagi," ujarnya.

Namun demikian, kata dia, jika tidak dapat memperoleh target yang telah ditentukan, kader partai akan mempertahankan perolehan yang sudah berhasil diraih saat ini. "Kalaupun tidak bisa mendapatkan kursi di setiap Dapil, kami akan pertahankan empat kursi yang sudah berhasil kami raih saat ini, tentu melakukan sosialisasi dan terus mendekatkan diri kepada masyarakat merupakan strategi yang terus kami lakukan guna mempertahankan suara kami," tukasnya.

Di singgung soal Partai Politik yang tidak lolos verifikasi faktual untuk bergabung ke Partai Hanura dalam menghadapi Pemilu 2004, Kasiyono, dengan tegas mengatakan bahwa Partainya Well Come kepada Partai Politik manapun, meskipun Partai Politik itu belum atau sudah bergabung akan menerima dengan tangan terbuka.

"Sudah ada komunikasi dari partai yang dipusat sudah bergabung ke Parti Hanura, seperti PPDI, Nasreb, PPRN, dan PDP. Tapi belum ada pernyataan yang resmi menyatakan diri ingin bergabung,"pungkas Kasiyono.(hud).

EVAKUASI MAYAT

Mayat Perempuan Tanpa Identitas Mengapung Disungai PROBOLINGGOWarga Dusun Bandaran Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo digegerkan penemuan sesosok mayat perempuan tanpa identitas mengapung di sungai dekat tanaman tebu, Selasa (19/2) sekitar pukul 13.00 WIB. Saat ditemukan, posisi mayat tertelungkup tanpa busana bawah dan terdapat luka lecet ditubuhnya.

Sejumlah warga yang bera-

da di lokasi melihat langsung kondisi korban. Semuanya mengaku tidak ada yang kenal dengan mayat tersebut. Dan setelah dievakuasi, korban juga tidak membawa identitas sama sekali.

“Mayat itu ditemukan tertelungkup di sungai. Setelah diangkat ke pinggir, warga tidak ada yang kenal sama sekali,” kata Mahmud, warga setempat yang mengevakuasi jasad korban..

Informasi yang dihimpun menyebutkan, mayat kali pertama ditemukan oleh warga Dusun Bandaran Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo sebagai pencari rumput yang tidak menyebutkan namanya. Kala itu, dia melihat onggokan mayat di dalam sungai yang disekitanya banyak tanaman pisang, dan langsung memberitahu penemuan mayat perempuan kepada Kades Dringu, Sunarko.

Tak lama kemudian, kabar tersebut langsung dilaporkan ke Polsek Dringu untuk ditindaklanjuti.

Mendapat laporan tersebut, polisi bersama Tim Medis Puskesmas Dringu langsung menuju lokasi kejadian. Selanjutnya, polisi dan warga berusaha mengevakuasi jenazah korban dari sungai menuju ke pinggir.

“Setelah dievakuasi dari lokasi kejadian, korban juga

langsung menjalani pemeriksaan tim medis. Hasilnya, korban mengapung di sungai sudah sekitar 3 sampai 4 hari.

Di sekujur tubuh korban ada luka lecet. Kemungkinan besar kena gesekan kayu atau air," kata dr. Endang Sulistiyowati, Tim Medis Pusksmas Dringu.

Sementara itu, Kapolsek Dringu, AKP. Riduwan, mengungkapkan dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP

) mayat perempuan tersebut langsung dibawa ke RSUD Walujo Jati Kraksaan oleh petugas.

"Dugaan sementara, secara kasat mata korban tidak ada luka. Hanya mengenakan busana atas, dan tidak mengenakan busana bawah. Kondisi mayat sudah mengapung 3 -4 hari," ujar Kapolsek Dringu.

Saat ditanya, penyebab kematian korban diduga akibat derasnya arus sungai, AKP

Ridwan, menepis bahwa sungai itu arusnya kecil. Untuk kena arus kecil kemungkinan tidak ada. Tapi tanda-tanda di telapak tangan ada sarung tangan. Indikasi korban pencari rumput atau pekerja tanaman tebu."Polisi tetap mencari tahu, dengan menyebarkan SMS pada semua kades, jika kedapatan warganya hilang silakan menghubungi pihak Polsek Dringu,"pungkasnya. (hud)

16

OLAHRAGA

RABU 20 PEBRUARI 2013 NO.0060 | TAHUN II

MU Singkirkan Reading,

Otosport

Tim Honda Akan Beri Wild Card kepada Stoner

Nani Tampil Gemilang MANCHESTER - Pemain sayap Manchester United (MU) Luis Nani tampil gemilang saat masuk sebagai pemain pengganti pada laga putaran kelima Piala FA melawan Reading di Old Trafford pada Senin (18/2) malam waktu setempat atau Selasa (19/2) dini hari WIB. Nani mencetak satu dari dua gol kemenangan MU pada laga tersebut.

Satu gol lainnya dicetak oleh penyerang asal Meksiko Javier Hernandez dan mengunci kemenangan Setan Merah dengan skor tipis 2-1 serta melaju ke babak perempat final.

Sejak didatangkan dari Sporting Lisbon pada musim 2007 lalu, Nani selalu berada di bawah bayangbayang rekan senegaranya Cristiano Ronaldo. Begitu CR7, inisial Ronaldo yang digabung dengan nomor punggungnya, pindah, Nani diharapkan bisa meneruskan kiprah kompatriotnya itu yang kebetulan berposisi sama sebagai winger atau penyerang sayap dengan gaya bermain yang hampir sama pula.

Tapi sayangnya pesepakbola asal Portugal itu tampil tidak konsisten. Kadang Nani tampil bagus, ikut mencetak gol, dan memberi umpan, tetapi kadang juga buruk. Penampilan yang naik turun itu membuatnya sering digosipkan akan pergi dari Old Trafford. Meski demikian, pelatih Sir Alex Ferguson belum membiarkan pemainnya itu pergi.

Musim panas lalu dia digosipkan akan hengkang, terutama dengan datangnya pemain internasional Jepang Shinji Kagawa. Tetapi Nani juga batal hijrah ke klub lain. Dan, benar juga. Nani kalah bersaing dengan Kagawa yang didatangkan dari Borussia Dortmund musim panas lalu.

Tetapi penampilannya melawan Reading kemarin dini hari itu sangat memukau, meskipun dia masuk menggantikan Phil Jones yang cedera pada menit ke-42. Pelatih Alex Ferguson mengaku puas dengan permainan anak asuhnya tersebut. "Nani pantas menjadi 'man of the match', kontribusinya luar biasa. Saya punya feeling bahwa ia bisa menentukan kemenangan kami," kata Ferguson.

Penampilan Nani yang ciamik itu juga dipuji rekan setimnya Javier Hernandez. Menurutnya dia cemerlang pada laga tersebut. "Kami sedikit kesulitan di menit-menit akhir karena Reading memberi perlawanan, tapi kami mampu bertahan. Nani brilian hari ini," kata Hernandez.

Pada laga tersebut MU mengam-

Photo by: Getty Images

PASTIKAN KEMENANGAN. Javier Hernandez, striker MU asal Mexico, mencetak gol kemenangan setelah menyelesaikan umpan silang Nani dengan tandukannya.

bil inisiatif serangan. Beberapa kali MU memiliki peluang bagus pada babak pertama melalui Danny Welbeck, Tom Cleverley, dan Ashley Young tetapi selalu berhasil digagalkan oleh kiper tim tamu Adam Federici.

Sementara Reading juga mendapat peluang pertamanya pada babak pertama di menit ke-44 ketika Adam Le Fondre melepaskan tembakan ke arah gawang dan David De Gea bisa men-tip bola tersebut. Tetapi hingga turun minum kedua tim bermain imbang 0-0.

Di babak kedua MU masih dominan dan membuat beberapa peluang seperti dari Anderson di menit ke-60 ketika bola hasil tembakannya masih bisa ditepis Federici. Lima menit berselang, Robin van Persie mengumpan kepada Nani yang diteruskan lewat sepakan keras tapi melebar masih melebar dari sasaran.

Gawang Reading akhirnya jebol juga pada menit ke-69 ketika Antonio Valencia melepaskan umpan silang ke kotak penalti, Nani menerima dengan kaki kiri dan menyelesaikan lewat sepakan "first time" kaki kanan dan tak bisa dihadang Federici.

Reading langsung membalas setelah gol pertama MU itu lewat tembakan voli Le Fondre memanfaatkan umpan sundulan Noel Hunt, tapi De Gea masih bisa menepis bola tersebut. MU kemudian menjadi pada menit ke-71 ketika umpan silang Nani disambar tandukan Hernandez di tiang dekat dan menaklukkan Federici. Skor kini menjadi 2-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Reading memperkecil kedudukan di menit ke-80 ketika McAnuff mampu menggiring bola hingga area pertahanan MU dan melewati hadangan Nemanja Vidic sebelum menuntaskan lewat sepakan jarak dekat yang menaklukkan De Gea. Pada menit ke-87 Hernandez nyaris mencetak gol keduanya setelah tembakan kerasnya dari luar kotak penalti mengarah ke gawang tapi Federici bisa menepisnya, bola "rebound" didapat Nani tapi tembakannya masih melenceng dari gawang.

Akhirnya hingga pluit panjang dibu-

nyik a n kedudukan 2-1 untuk kemenangan MU tidak berubah dan berhak maju ke perempat final.

P a d a babak perempat final yang akan diselengggarakan pada 8 atau 9 Maret 2013, MU akan bermain di kandang menghadapi pemenang partai putaran kelima antara Middlesbrough versus Chelsea.

Tunggu Tetapi kemenangan MU itu harus dibayar mahal oleh cedera yang didapat pemain tangguhnya Phil Jones.

Jones menalami cedera engkel pada laga tersebut.

Ferguson pun masih meninggu khabar lebih lanjut pemain belia berusia 20 tahun ini.

Cederanya pemain ini membuat Ferguson Khawatir karena sedang bermain bagus, termasuk saat menahan imbang Real Madrid di Santiago Bernabeu di leg pertama babak 16 besar Liga Champions pertengahan pekan lalu. Apalagi pemain ini pernah absen sebulan akibat cedera Cedera terbaru ini membuatnya terancam absen pada laga melawan Queens Park Rangers (QPR) di Liga Utama Inggris akhir pekan ini.

"Kami akan memeriksanya pagi ini (Selasa waktu setempat). Memang engkelnya yang cedera, jadi saya berpikir ia tidak akan bisa bermain di laga hari Sabtu nanti. Tapi kita lihat saja seperti apa kondisinya nanti," kata Ferguson. (Sky Sports/aji)

JAKARTA - Tim Honda akan memberi wild card kepada pembalab Casey Stoner untuk kembali tampil di MotorGP musim ini, meskipun hanya untuk satu atau dua balapan.

Dengan wild card itu, Stoner akan bisa tampil pada seri Australia.

Padahal, sebenarnya, rencana tampil di MotoGP di Australia ini hanya sebuah spekulasi. Dasarnya adalah memberikan kesempatan buat Stoner untuk melanjutkan catatan gemilang yang dia punya di Sirkuit Phillip Island, di mana dia selalu jadi juara di sana sejak tahun 2007 sampai akhirnya memutuskan pensiun musim lalu.

Alasan lainnya, kehadiran Stoner di seri Australia diyakini akan membuat publik tuan rumah mau memadati gelaran tersebut dengan datang langsung ke sirkuit.

Saat diminta komentarnya soal hal tersebut, pihak HRC (Honda Racing Corporation) menyebut kalau hal tersebut bisa saja terealisasi. Apalagi jadwal MotoGP Australia dipastikan tidak bentrok dengan ajang V8 Supercar, yang mulai musim ini diikuti Stoner.

"Saya tidak

tahu dari mana rumor ini datang tapi Casey sempat bilang dalam sebuah wawancara kalau dia mungkin akan mau menerima jatah wild card, meski belum ada yang bisa dipastikan. Itu adalah impian semua orang untuk memikirkan kalau mungkin suatu saat kita akan bisa melihatnya mengendarai motor lagi, tapi saat ini hal tersebut belum terjadi. Tentu jika Casey mau melakukannya maka kami akan sangat senang, tapi saya pikir saat ini Casey butuh untuk berkonsentrasi dengan petualangannya di Seri V8," ungkap bos HRC, Livio Suppo.

Selain di Australia, disebutkan juga kalau Stoner akan bisa tampil pada balapan kandang Honda di Sirkuit Motegi.

"Tentu saja ini akan didiskusikan jika Casey menyatakan ketertarikannya. Itu tidak akan mudah karena karena jika ingin memberikan wild card pada Casey maka Anda harus melakukannya dengan sepantasnya.

Tapi untuk pebalap seperti Casey Anda akan mencoba dan berusaha yang terbaik untuk bisa melakukannya," sambung Suppo. (aji)

Seri A Italia

ENGLISH PREMIERE LEAGUE

Kalah dari Siena, Lazio Gagal Kudeta Milan

Manajemen Arsenal Dukung Wenger

SIENA - Lazio gagal mengkudeta AC Milan dari tempat ketiga klasemen sementara liga Seri A Italia, setelah secara mengejutkan klub dari Ibukota Italia itu menelan kekalahan telak 0-3 dari penghuni dasar klasemen sementara, Siena pada lanjutan liga Seri A Italia, Senin (18/2) malam waktu setempat atau Selasa (19/2) dini hari WIB di Stadion Artemio Franchi.

Sebelum laga tersebut, Milan dan Lazio sama-sama memiliki 44 poin. Tetapi “I Diavolo Rosso” berhak duduk di peringkat ketiga karena unggul selisih gol dari Lazio. Dengan posisi ini, Milan semakin mantap menempati posisi Liga Champions musim depan. Hanya saja, mereka butuh kerja keras untuk mempertahankan posisi itu pada akhir pekan mendatang karena harus menjalani derbi “Della Madonina” melawan Inter Milan.

Pada laga melawan Lazio versus Siena Senin dini hari WIB kemarin itu, Siena sudah unggul dua gol di babak pertama melalui aksi Innocent Emeghara dan Alessandro Rosina. Tuan rumah menambah satu gol lagi di paruh kedua kembali atas nama Emeghara.

Ketika laga baru berjalan enam menit Siena sudah menggetarkan gawang Lazio. Diawali kesalahan umpan yang dilakukan Abdoulay Konko, bola jatuh ke kaki Rosina di sisi kanan dan langsung mengirimnya pada Matteo Rubin di sisi lapangan yang berbeda. Crossing yang dilepaskan Rubin mengarah

tepat ke Emeghara yang dengan tandukannya mengubah skor jadi 1-0.

Publik tuan rumah kembali bergelora di menit 22. Gol ini dikreasikan oleh Emeghara yang menusuk ke sisi kiri pertahanan Lazio dan dilanjutkan dengan mengirim umpan pada Rubin. First time cross dari Rubin langsung disambar Rosina menjadi gol kedua Siena.

Empat menit sebelum turun minum Lazio punya kesempatan memperkecil ketinggalan saat umpan yang dilepaskan Konko melintas di muka gawang Siena. Namun tak satupun pemain Lazio menyambar si kulit bundar, yang membuat gawang Siena masih gagal dijebol.

Di awal babak kedua Lazio mencoba tampil lebih dominan. Peluang pertama bikin gol dipunya Lazio melalui tendangan bebas Hernanes dari jarak 27 meter namun masih bisa diselamatkan kiper Gianluca Pegolo.

Tak bisa memanfaatkan peluang, gawang Lazio kembali jebol di menit 61. Baru masuk lapangan, Francesco Valinai langsung melepaskan umpan terobosan pada Emeghara. Berhasil memenangi adu sprint dengan Giuseppe Biava dia kemudian memperdaya Federico Marchetti dengan mencungkil bola melewati sang kiper.

Tertinggal tiga gol membuat Lazio terus menekan pertahanan Siena. Namun Siena tampil disip-

lin di lini belakang dan tak membiarkan serangan Lazio menembus masuk pertahanannya.

Di sisa menit pertandingan Siena memilih bertahan di daerah permainannya sendiri dan hanya sekali dua kali melakukan serangan balik. Strategi ini berhasil meredam upaya Lazio mencetak gol penyama hingga akhirnya peluit panjang dibunyikan wasit dan skor bertahan dengan kedudukan 3-0.

Kemenangan ini belum mampu mengangkat Siena dari zona degradasi, namun dengan 21 poin yang dipunya mereka tak lagi jadi penghuni posisi dasar klasemen dan kini duduk di posisi 18.

Menanggapi kekalahan ini pelatih Lazio Vladimir Petkovic meminta maaf pada fans “Biancocelesti”. “Tak ada alasan untuk kekalahan ini. Kami harus meminta maaf pada fans karena malam ini mereka tidak melihat Lazio yang sebenarnya. Saya tak perlu menaikkan nada bicara saya pada pemain - mereka cerdas dan tahu apa yang salah. Saya bertanggung jawab untuk tim dan taktik, tapi Anda harus memuji Siena atas permainan yang mereka tunjukkan,” kata Petkovic yang berasal dari Swiss itu.

Namun Petkovic berjanji timnya akan bangkit pada laga akhir pekan mendatang saat melawan Pescara. Dia pun mencanangkan tiga poin pada laga tersebut untuk merebut kembali tempat ketiga klasemen sementara, sambil berharap Milan kalah dari Inter dalam laga dua tim sekota. Kemenangan atas Pescara akan menaikkan moral mereka saat melawan Milan pekan berikutnya. (Sky Sports/espn/aji)

LONDON - Meski prestasinya jeblok, manajemen Arsenal tetap mendukung pelatih Arsene Wenger.

Bahkan kontraknya bersama klub ini akan diperpanjang dua tahun lagi.

Padahal, akhir pekan lalu, Arsenal tersingkir dari Piala FA setelah ditaklukkan Blacburn Rovers 0-1 di depan publiknya sendiri, Stadion Emirates. Sebelumnya lagi, klub dari London Utara ini tersingkir dari Piala Liga Inggris dari sebuah tim divisi empat Liga Inggris.

Tidak hanya itu. Wenger

sudah tidak mempersembahkan trofi bagi "The Gunners" dalam delapan tahun terakhir. Hal inilah yang membuat para pendukung klub itu mulai gerah dengan pelatih asal Prancis ini. Buntutnya, masa depannya di Stadion Emirates pun dipertanyakan.

Posisinya akan makin dipertanyakan bila kalah dari Bayern Muenchen pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Emirates pada Rabu (20/2) dini hari.

Ketika wartawan mempertanyakan masalah ini, Wenger

geram. "Kadan prestasi itu naik turun dan kami saat ini sedikit turun. Tetapi reaksi atas hal ini terlalu berlebihan," kata Chairman Arsenal Peter Hill-Wood kepada Daily Star.

Dia melanjutkan, "Anda sering mendengar kritikan terhadap klub-klub yang memecat pelatihnya begitu cepat. Sekarang, orangorang di luar sana berteriak agar pelatih di sini yang sukses selama 15 tahun juga dipecat. Itu tidak akan banyak membantu. Saya sangatsangat kecewa dengan hasilhasil kami akhir-akhir ini."

"Saya sudah lama menjadi penggemar Arsenal lebih dari orang-orang itu. Karena itu saya tahu perasaan mereka. Hasil-hasil ini memang sungguh melukai dan saya yakin Arsene terluka juga. Dia sangat diplomatis dan kalem, tetapi di lubuk hati terdalamnya dia sangat kuat dan dia juga sedih seperti orang lain juga sedih," katanya.

Dia menambahkan, "Bukan hanya saya yang mendukung Arsene. Pemilik modal utama Stan Kroenke juga mendukung dia." (sky sports/aji)

Lampard Diharapkan Terus Merumput di Stamford Bridge Hingga Pensiun LONDON - Nasib gelandang veteran Chelsea Frank Lampard belum jelas di Stamford Bridge, menyusul akan habisnya kontrak bersama klub itu pada Juni mendatang. Sejumlah pemain, termasuk sang kapten dan sesama pemain senior “The Blues” John Terry berharap agar Lampard bertahan di klub itu. Apalagi, penampilan lampard beberapa pekan terakhir baik bersama Chelsea maupun Tim Nasional Inggris sangat bagus. Dia hadir sebagai pencetak golgol penting, termasuk saat mencetak gol kemenangan Inggris atas Brasil laga persahabatan beberapa pekan di St Geoge’s Park, London.

John Terry berharap, Lampard yang sudah berusia 34 tahun itu merumput di Stamford Bridge hingga

gantung sepatu. Sayangnya, harapan dan keinginan itu bertentangan dengan kebijakan klub yang harus membuang para pemain yang berusia di atas 30 tahun atau kalaupun dipertahankan harus diikat kontrak yang berdurasi pendek yaitu hanya satu tahun.

Menurut Terry, Lampard masih sangat layak membela klub dari London Barat itu, meski usianya sudah 34 tahun. Lampard, kata Terry, masih bisa memberi banyak kontribusi bagi klub itu. Bahkan, dia merupakan pengumpul gol terbanyak di Liga Inggris bagi Chelsea dengan catatan 11 gol.

“Frank (Lampard) sudah memberikan banyak kontribusi dan dia sudah menjadi inspirasi bagi semua orang di klub. Dia masih memiliki

waktu beberapa tahun lagi dan kami semua berharap bahwa waktu itu akan dihabiskan di Chelsea. Saya tidak mempunyai pikiran bahwa dia akan bermain untuk klub lain,” kata Terry yang mantan kapten Tim Nasional Inggris itu.

Harapan Terry itu sejalan dengan keinginan pelatih Timnas Inggris Roy Hodgson yang menyarankan Lampard untuk tetap bermain di Eropa untuk menjamin tempatnya di The Three Lions pada Piala Dunia 2014 mendatang. Bila bermain di luar Eropa, apalagi di Los Angeles Galaxy seperti digosipkan selama ini, Hodgson kesulitan memantaunya.

Sementara itu bek Manchester City asal Pantai Gading Kolo Toure menilai, nasib pelatihnya Roberto Mancini

di Manchester City akan terselamatkan dengan meraih trofi ini pada musim ini. Peluang mereka untuk meraih gelar tinggal tiga yaitu di Liga Utama Inggris, Piala FA, dan Liga Europa. Di Liga Utama Inggris, mereka tercecer di peringkat kedua dengan jarak yang cukup jauh dari rival sekotanya Manchester United di puncak klasemen sementara. Karena itu, peluang mempertahankan gelar tampak sulit.

Persaingan di Liga Europa juga tidak mudah. Begitupun di Piala FA. Meski masuk ke perempat final, mereka akan menghadap tim-tim kuat untuk menuju partai puncak. Tetapi meraih salah satu trofi dari tiga peluang yang tersisa akan menyelamatkan nasib Mancini di Etihad Stadium. (Sky Sports/aji)