RABU
1
RABU 20 PEBRUARI 2013 NO.0040 | TAHUN II
@KoranMadura
Koran Madura
Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-
20 PEBRUARI 2013
g PAMANGGHI
E-KTP Oleh : Miqdad Husein
Kolumnis, tinggal di Jakarta
P
ant/rosa panggabean
MENTERI KEUANGAN DIPERIKSA. Menteri Keuangan Agus Martowardojo berbicara kepada wartawan usai diperiksai KPK, Jakarta, Selasa (19/2). Agus Martowardojo diperiksa hampir 10 jam sebagai saksi terkait kasus Hambalang.
MK Tolak Pengujian UU Restrubusi Daerah JAKARTA- Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diajukan Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Barat. Ketua Majelis Hakim Mahfud MD saat membacakan putusan di Jakarta, Selasa, mengatakan MK tidak dapat menerima permohonan karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian undang-undang ini. “Pokok permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan,” katanya. MK beralasan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Barat tidak bisa menunjukkan surat kuasa dari Gubernur Sulawesi Barat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai para pemohon prinsipal atau pemohon formil sama sekali tidak menyebut atau menyinggung tentang adanya surat kuasa dari Gubernur Sulawesi Barat kepada para pemohon. Padahal, kata Hakim Konstitusi, Achmad Fadlil Sumadi, yang berwenang mewakili daerah di dalam maupun di luar sidang adalah Gubernur Sulawesi Barat. Mahkamah menegaskan karena norma yang dimohonkan pengujian berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, berarti menyangkut kepentingan pemerintah daerah, berdasarkan Pasal 25 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemda hanya gubernur atau kuasanya yang sah yang dapat mengajukan permohonan ini. Karena itu, Mujirin (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Barat), Hasrat Kaimudin (Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain), dan Andi Jalil Andi Laebbe (Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah, tidak dapat mewakili pemerintah daerah Sulawesi Barat dalam pengujian undang-undan ini. Mujirin dkk menguji Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) UU Pajak dan Retribusi Daerah merugikan karena pemohon tidak dapat menarik dan menikmati pajak air permukaan untuk kepentingan menambah pendapatan asli daerah Sulawesi Barat, berupa pajak dan retribusi daerah. Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang frasa “pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan dimaknai juga sebagai sumber air atau lokasi asal air atau penambahan frasa penggunaan dalam pasal dimaksud”. Selain itu, Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang frasa yang terutang dipungut di wilayah tempat air berada dimaknai sebagai sumber air atau lokasi asal air atau penambahan sumber air berada. (ant/abe)
Jokowi Capres Terfavorit LSJ: Anas Urbaningrum Paling Buncit JAKARTA- Sosok Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo benarbenar fenomenal. Namanya kian melambung dan berada diposisi puncak sebagai calon presiden (capres) yang paling diidolakan oleh masyarakat. Popularitas Jokowi bahkan mengalahkan sejumlah kandidat capres yang selama ini sering tampil beriklan di televisi. Inilah untuk kesekian kalinya, Jokowi dinobatkan sebagai capres potensial di 2014. Dalam survei yang yang dilakukan Lembaga Survey Jakarta (LSJ) dengan melibatkan 1.225 responden di 33 provinsi se-Indonesia itu, Jokowi meraih angka dukungan 18,1 persen. Di bawah Jokowi, menyusul petinggi Partai Gerindra Probowi Subianto (10,9 persen), petinggi Partai Hanura Wiranto (9,8 persen), dan mantan wakil presiden Jusuf Kalla (8,9 persen). Sementara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie hanya memperoleh suara 8,7 persen dalam survei tersebut. Disusul kemudian Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri (7,2 persen), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD (5,4 persen), Meneg BUMN, Dahlan Iskan (3,6 persen), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa (2,9 persen), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (2,5 persen), Rhoma Irama (1,7 persen), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (1,1 persen) dan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas
Urbaningrum (0,5 persen). Meski dalam banyak survei nama Jokowi selalu berada di posisi puncak, Gubernur DKI itu diyakini tidak akan sertamerta menyanggupi untuk dicapreskan. Apalagi, Jokowi termasuk orang yang sangat loyal dengan PDI Perjuangan dan Megawati. “Tetapi, saya kira PDI Perjuangan mesti memperhatikan itu. Lembaga survei membuktikan tingkat elektabilitas luar biasa, paling tidak itu perlu dipertimbangkan walaupun mungkin ada mekanisme dari PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri,” ujar peneliti senior LSJ, Rendy Kurnia, di Jakarta, Selasa (19/2). Dia mengatakan, masyarakat Indonesia selama ini selalu menganggap Jokowi sebagai pemimpin yang baik dan pemimpin yang dimpi-impikan selama ini. Persepsi ini semakin kuat didalam pikiran masyarakat dengan ditambah adanya pemberitaan Jokowi dari awal mencalonkan diri menjadi Gubenur DKI Jakarta hingga terpilihnya Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. “Masyarakat menilai Jokowi adalah pemimpin yang baik selama ini. Bahkan, citra publik kepada Jokowi sangat positif. Jadi, wajar jika dia (Jokowi) berada diurutan pertama (Hasil survey LSJ)”, ujar dia. Meski nama Jokowi kian melambung, PDI Perjuangan yakin, kadernya itu tidak akan tergiur. Apalagi, karakter Jokowi itu orang tak berambisi mendapatkan jabatan. Artinya konsisten dengan perjuangan yang dilakukannya. “Saya kira Pak Jokowi bukan tipe begitu ya,” kata Sekretaris Jen-
ELEKTABILITAS CAPRES VERSI SLJ bila pilpres digelar hari ini
1. Joko Widodo 2. Prabowo Subianto 3. Wiranto 4. Jusuf Kalla 5. Abu Rizal Bakrie 6. Megawati 7. Mahfud MD 8. Dahlan Isqan 9. Hatta Rajasa 10. Surya Paloh 11. Rhoma Irama 12. Muhaimin Iskandar 13. Anas Urbaningrum 14. Nama lainnya
18,1 % 10,9 % 9,8 % 8,9 % 8,7 % 7,2 % 5,4 % 3,6 % 2,9 % 2,5 % 1,7 % 1,1 % 0,5 % 0,8 %
deral PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo di Jakarta,Selasa,(19/2). Tjahjo bahkan meminta Jokowi tetap amanah menjalankan tugas dan fokus bekerja dan jangan sampai terbujuk rayu menjadi calon presiden 2014. “Saya kira Pak Jokowi bukan tipe begitu ya, Pak Jokowi orangnya amanah menjalankan tugas partai dan memimpin DKI,” jelas dia. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait juga menegaskan Jokowi sudah menyampaikan kepada publik tak tertarik untuk mencalonkan diri sebagai capres 2014. “Pak Jokowinya kan juga berulangkali bilang nggak mau,” tegas dia. (gam/cea/abd).
INDUSTRI ROKOK
INani Kembali Gelar Aksi Tolak UU Tembakau
TEMANGGUNG - Aksi penolakan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kes-
ehatan di Temanggung, Selasa, diwarnai keributan di antara peserta demonstrasi. Dalam unjuk rasa yang berlangsung di Lapangan Desa Bansari, Kecamatan Bansari,
Temanggung tersebut, petugas keamanan menangkap seorang pengunjuk rasa yang diduga provokator. Keributan berlangsung saat pentas orkes melayu sebagai hiburan dalam unjuk rasa itu ada saling senggol di antara peserta demo saat berjoget. Namun, setelah petugas mengamankan provokator, maka aksi kembali berlangsung dengan normal hingga berakhir. Dalam unjuk rasa yang ditandai dengan hujan tersebut, massa membakar dua replika keranda jenazah sebagai pertanda matinya petani tembakau sebagai dampak dari PP 109/2012. Selain itu, massa juga membakar beberapa keranjang tembakau di tengah lapangan. “Sampai titik darah penghabisan, kami petani tembakau Sindoro dan Sumbing akan menolak PP Nomor 109 Tahun 2012, karena akan mematikan
tembakau. Tembakau mati, kami juga mati. Lebih baik kami mati terhormat menolak tembakau daripada mati karena kelaparan,” kata Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung, Ahmad Fuad dalam orasinya. Selain menyuarakan penolakan PP Nomor 109 Tahun 2012, massa akan membangkang dari kewajiban untuk membayar pajak dan memilih golput pada Pemilu 2014. “Kami harus solid untuk menolak membayar pajak dan golput pada Pemilu 2014 sampai regulasi itu dicabut,” katanya. Fuad mengatakan, pemerintah harus segera mencabut PP l09/2012. Apabila pemerintah tidak mencabut, maka para petani akan melakukan aksi unjuk rasa dalam skala besar ke Istana Negara dan DPR RI. (Edy M Ya’kub)
ernah mendapat SMS di tengah malam buta saat sudah berada di tempat tidur? Lalu, berpikir sms itu penting, mungkin dari kawan atau sanak saudara, bergegas bangun tapi akhirnya kecewa serta kesal. Ternyata sms di malam buta itu, hanya promosi penawaran kredit, produk dan lainnya. Sebagian besar masyarakat pengguna ponsel belakangan ini pernah mengalami pengalaman tak menyenangkan itu; mendapat sms promosi. Belum lagi yang beraroma penipuan seperti mendapat hadiah atau minta dikirimi pulsa. Semua yang mendapat kiriman tak dikehendaki itu bertanya: dari mana para pengirim tak tahu diri itu mendapat nomor ponselnya. Inilah yang belakangan marak menjadi wacana publik: data pribadi masyarakat ternyata begitu mudah tersebar dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Nomor ponsel, alamat rumah, kantor, termasuk nama ibu yang sudah data pribadi meninggal ternymasyarakat ata bocor; lalu diternyata manfaatkan untuk kepentingan yang begitu mudah tersebar tak terkait dengan sang pemilik data. dimanfaatkan Mungkin kalau pihak-pihak promosi, pada saat yang tidak mengerjakan ak- bertanggungtivitas sehari-hari, jawab masyarakat tak terlalu terganggu. Namun jika sms tak diharapkan itu datang saat waktu istirahat, jelas sangat mengganggu, apalagi yang berisi penipuan. Masyarakat layak khawatir dengan bocornya data pribadi itu. Apalagi, secara factual masyarakat baru saja menyerahkan semua data pribadi, termasuk juga data anatomi diri melalui pembuatan E-KTP. Sangat mungkin data EKTP disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Jika lembaga swasta yang selama ini dianggap kredibel sudah “berhianat” apalagi lembaga pemerintah yang disinyalir mudah diajak kongkalikong. Mendagri Gamawan Fauzi memang menyatakan menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Beliau mengatakan di UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ada pasal yang mengatur bahwa bagi siapa yang membocorkan dan menyalahgunakan data pribadi administrasi kependudukan dikenakan pidana 2 tahun atau denda 25 juta. Masyarakat jelas percaya kometmen Mendagri. Masalahnya apakah ada jaminan data pribadi itu tidak dibocorkan oleh jajaran yang memegang akses data itu. Apakah pengelola data tak terpancing godaan uang. Apalagi sanksi hukum dan denda tergolong sangat ringan. Belajar dari kejadian sedang marak ini, pemerintah seharusnya lebih serius dan cepat melakukan langkah pengamanan data pribadi. Jangan hanya sekedar mengumpulkan lalu terumbar keluar disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang sangat mungkin merugikan pemilik data. Tampaknya bangsa ini, ternyata tidak hanya lemah dalam pengumpulan data tetapi juga amburadul dalam pengelolaan dan perlindungan data. Kurang kometmen moral menjaga data pribadi yang sudah diserahkan dengan baik itu. Sepertinya menjadi tidak salah bila ada beberapa gelintir orang yang memandang sebelah mata pada setiap program pemerintah, khususnya e-KTP ini. Sebab mau sungguh-sungguh pun mengikuti apa yang digariskan pemerintah, toh mereka juga tidak mengurusnya dengan serius. Gayung tidak bersambut, pucuk dicinta ulam malah lari. =
Dikeroyok Surawi kecil pulang tergesagesa sebelum khotbah dan sholat Jum’at dimulai. “Kok pulang, kenapa Wi,” tanya ibunya. “Saya bawa HP bu. Terpaksa pulang.” “Lha kalau bawa HP kenapa?” “Itu tadi, petugas masjid bilang, yang bawa HP dimatiin. Lha dari pada saya dikeroyok, dimatiin orang se Masjid mendingan pulang,” jelas Surawi. Ibu: ???
Cak Munali