Koran Madura

1

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II Koran Madura

RABU

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

20 MARET 2013

g PAMANGGHI

Fiksi Oleh : Fahrur Rozi

Penggiat literasi di KCN

S

ant/mohammad ayudha

MURAL ANTI KORUPSI. Warga tengah menelepon di samping mural anti korupsi di bawah Jembatan Layang kawasan jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (19/3). Mural menjadi salah satu media bagi para seniman untuk mengkritik korupsi yang semakin marak di negeri ini.

DANA JAMKESMAS

Pemprov Jatim Nunggak Rp 70-an Miliar JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta agar Pemprov Jawa Timur segera melunasi tunggakan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang mencapai sekitar Rp70-an miliar kepada sejumlah rumah sakit di Jawa Timur. “Bayangkan kalau rumah sakit ditahan dananya sampai miliaran rupiah, mereka memberikan pelayanannya bagaimana,” kata anggota VI BPK, Rizal Djalil di Jakarta,Selasa, (19/3).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, rincian tunggakan klaim program Jamkesmas menunjukkan, yang tertinggi dilakukan pemda Provinsi Jawa Timur sebesar Rp48 miliar lebih kepada RSUD dr Saiful Anwar.

Lalu kepada RSUD dr Soetomo sebanyak Rp22 miliar lebih dan Pemkab Malang kepada RSUD Kanjuruhan sebanyak Rp19 miliar lebih. Kemudian diikuti Pemprov DKI Jakarta kepada RSUP Harapan Kita sebanyak Rp23 miliar lebih. Sementara pemda Provinsi Jawa Barat kepada RSUD Karawang sebanyak Rp13 miliar lebih.

Secara global, kata Rizal, BPK menemukan Rp263 miliar dana Jamkesmas yang belum dipertanggungjawabkan Kementerian Kesehatan (Kemkes) dan masih tersimpan di BRI hingga saat ini.

“Ada total Rp263 dana Jamkesmas yang belum dipertanggungjawabkan ada di BRI sekarang,” tuturnya.

BPK memberikan waktu selama dua bulan ke depan, terhitung sejak hari ini kepada Kemkes, untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban terhadap dana yang tidak terpakai tersebut. “Kita masih tunggu Irjen Kemkes untuk menjelaskan seperti apa posisinya, kenapa uang belum habis dipakai atau belum dikembalikan ke keuangan negara. Kita berikan waktulah kepada mereka,” terangnya.

Di samping dana Jamkesmas, BPK juga menemukan pemerintah daerah (pemda) masih menunggak sekitar Rp348 miliar kepada Pusat Pelayanan Kesehatan (PPK) melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Tunggakan ini terjadi di 120 kabupaten/ kota sebagai sampling pemeriksaan. Karena itu, BPK merekomendasikan agar pemda segera membayar tunggakan tersebut, agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan lebih baik kepada masyarakat.

“Hampir merata di Jawa dan Sumatera, tetapi paling besar di DKI Jakarta. Bayangkan kalau rumah sakit ditahan dananya sampai miliaran rupiah ,mereka memberikan pelayanannya bagaimana,” imbuhnya.

Rizal mengatakan, total sisa dana Jamkesmas tahun 2012 sebesar Rp629 miliar, di mana Rp366 miliar di antaranya sudah disetor atau dikembalikan kepada sistem keuangan negara.

Sementara itu sisanya sebanyak Rp263 miliar tersebut masih tersimpan di BRI. Karena itulah BPK meminta kepada Irjen Kemkes untuk melacak sisa dana tersebut. (cea/beth)

Gus Choi dan Lily Wahid Diberhentikan Dari DPR JAKARTA- Dua politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang selama ini dikenal vocal, Lily Chodidjah Wahid dan Effendy Choirie (Gus Choi) resmi diberhentikan sebagai anggota DPR. Surat pemberhentian tersebut berdasarkan Keputusan Presiden No 21/P tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013.

“Rencananya, hari ini, Rabu (20/3), pukul 11.00 WIB Kepres sudah turun. Itu Kepres tertanggal 14 Maret, diterima tanggal 18 Maret,” ujar Kepala Biro Kepegawaian DPR RI, Sintong saat dihubungi wartawan, Selasa (19/3).

Selain Lily Wahid dan Gus Choi (PKB), satu anggota Fraksi Gerindra Harun Al Rasyid juga akan di PAW. Namun, sampai saat ini belum diketahui siapa pengganti ketiga orang tersebut. “Iya ada Kepres penghentian untuk yang akan digantikan, dan Kepres pen-

gangkatan untuk yang akan menggantikan,” tukas dia.

Lebih jauh kata Sintong, dalam Kepres tersebut menyatakan kedua anggota DPR itu diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota dewan, dan digantikan dengan kader PKB lainnya yang sesuai dengan dapil keduanya. “Iya ada Kepres penghentian untuk yang akan digantikan, dan Kepres pengangkatan untuk yang akan menggantikan,” tutur dia.

Sebagaimana diketahui, Lily Wahid dan Effendy Choirie, alias Gus Choi adalah dua politisi PKB yang sering berseberangan dengan sikap FPKB DPR maupun pemerintah. Perilaku keduanya dianggap menjadi duri dalam daging. Akhirnya, mereka diusulkan dipecat. Adapun dua orang penggantinya, yakni Jazilul Fawaid mengganti Lily Wahid dan Andi Muawiyah Ramli mengganti Gus Choi.

Ditempat terpisah, Gus Coi justru merasa bangga dipecat bukan karena korupsi, tetapi membela rakyat dengan cara

yang benar. Selama berkiprah di DPR, sikap politik Gus Choi memang sangat keras dan bukan saja berseberangan dengan FPKB DPR tapi juga pemerintah.

Selain itu Gus Choi dan Lily Wahid menyatakan siap menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait diterbitkannya Keppres Nomor 21/P/ tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 itu. “Kuasa hukum saya akan gugat Marzuki Alie dan Presiden RI karena keputusan pencopotan ini bersifat politis,” ujarnya.

Sementara itu kata Lily Wahid, saat ini gugatannya terkait pemecatan pada 2011 silam juga masih dalam proses di Mahkamah Agung (MA). Sehingga pemecatan kali ini tidak sesuai dengan prosedur karena perkaranya belum selesai.

Tak Mengerti Gus Choi mengaku tak mengerti atas dasar apa dirinya dipecat, karena belum ada keterangan resmi dari PKB. “Saya dengar begitu saya akan diganti. Tapi saya enggak

TUNTUT PESANGON

Ratusan Pensiunan BRI Turun Jalan

i komang aries dharmawan/koranmadura

TUNTUT PESANGON. Pensiunan karyawan BRI dari tahun 2003 ini menggelar aksi di depan Kantor Wilayah BRI Surabaya. Mereka menuntut uang pesangon yang hingga kini belum mereka terima. Mereka menuding manajemen BRI berusaha mengaburkan perihal pesangon yang sebenarnya sudah diatur undang-undang.

SURABAYA - Ratusan pensiunan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pensiunan BRI Perjuangan Pesangan (FKP3), dari berbagai daerah di Jawa Timur (Jatim), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wilayah BRI, di komplek gedung Tower Plasa BRI, jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Mereka menuntut uang pesangon yang sampai

saat ini belum mereka terima. Padahal, pesangon yang diberikan perusahaan kepada karyawan sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan. Selasa (19/3).

Kordinator FKP3, M. Syarif Arfedy dalam orasinya dengan lantang meneriakkan seruan kepada pihak BRI untuk segera menyelesaikan pembayaran pesangon. “Aksi

dapat surat dari fraksi. Itu sih kerjaanya fraksi aja main kucing-kucingan keluarin saya, dan ibu Lily Wahid,” ujar dia.

Menurut anggota Komisi I DPR RI ini pemecatan dirinya bersifat politis, tanpa ada landasan yang kuat. “Kalau pun saya digusur yah tidak apaapa, sama seperti Gus Dur yang digusur mereka. Tapi yang penting sesuai dengan kaidah hukum bukan main asal copot seperti ini,” sambung dia Selain itu, sampai saat ini pihaknya juga belum mendengar akan dilaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW).

Belum ada informasi resmi rencana PAW itu. “Lah saya surat aja enggak dapet, saya eggak tahu besok ada PAW. Yah enggak dateng lah,” jelas dia.

Pemecatan terhadap Gus Choi dikabarkan tak lepas dari sikap yang sering bersebrangan dengan fraksi. Dukungan Gus Choi terhadap hak angket mafia pajak dan kasus dana talangan Bank Century berbuntut panjang dan menjadi penyebab PKB memecatnya. (gam/cea)

yang kami lakukan ini merupakan bentuk kekecewaan kami terhadap manajemen BRI. Karena sesuai dengan undang-undang, masa pensiun normal, karyawan berhak menerima pesangon. Tapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan,” teriak dia.

Dirinya juga menuding pihak BRI berusaha untuk menyamarkan makna dari UU, dengan mengeluarkan Surat Kepurusan (SK) Direksi BRI, dengan kop surat No : 883-DIR/KPS/10/2012. ‘’Dalam surat itu, BRI merekayasa pengertian pesangon, seakan-akan pihak BRI tidak wajib memberikan,’’ ungkap dia.

Arfedy berharap, jika pihak BRI segera menindak lanjuti aspirasi FKP3. Jika tidak, pihaknya mengancam akan menerjunkan massa yang lebih banyak. ‘’Kami adalah pensiunan dari tahun 2003, massa kami lebih dari 6.000 orang,’’ jelasnya.

Selain berorasi, pengunjuk rasa yang memasuki usia purna itu juga membacakan puisi dalam menyampaikan aspirasinya. Mereka juga membawa keranda untuk menggambarkan matinya hati nurani manajemen BRI yang tidak mau membayar pesangon mantan karyawannya.

Usai menggelar aksi di depan Kantor Wilayah BRI, di komplek gedung Tower Plasa BRI, para demonstran yang sudah lanjut usia ini, melanjutkan aksinya di depan Gedung Negara Grahadi, di Jalan Gubernur Suryo dengan berjalan kaki.

Mereka juga menggelar orasi serupa, tepat di bawah Patung Gubernur Suryo di area Taman Apsari. (wan/beth)

aat membaca berita tentang penyerangan 75 tentara ke Markas Polres OKU, Sumatera Selatan, 7 Maret 2013, saya membayangkan itu adalah adegan fiksi. Sayangnya, adegan tersebut gagal membuat saya kagum karena fiksi yang sesungguhnya tampaknya lebih menarik. Di film The Expandable, misalnya, aksi Jason Statham dan Sylvester Stallon lebih bisa membuat adrenalin saya terpacu.

Akhir-akhir ini saya memang kerap membayangkan sejumlah kejadian memilukan di negeri ini sebagai sebuah fiksi. Sebagai fiksi, tentu saja ia hanya rekaan pikiran, tak pernah benar-benar terjadi dalam kehidupan. Persis dongeng-dongeng pengantar tidur. Namun, lagi-lagi, dongeng kancil yang mencuri timun masih tampak lebih menarik ketimbang peristiwa-peristiwa tersebut.

Bagi saya, menghadirkannya sebagai fiksi merupakan salah satu upaya menenteramkan hati dari gempuran berita-berita negatif yang diproduksi media setiap hari. Sebagaimana kita tahu, negeri ini dikelola dengan keributan yang sungguh luar biasa. Oleh para penguasa, kita dibuat pusing terhadap berbagai masalah yang tumpang-tindih.

Bosan dengan skenario politik yang mudah ditebak, akhirnya saya hanya berharap kepada dunia fiksi. Dunia tersebut menawarkan relaksasi. Ia kadang juga diam-diam membuat saya tersenyum, membayangkan betapa bodohnya saya saat mempercayai omongan politisi yang mengaku agamis, padahal maling.

Di waktu yang lain, Luis Sepulveda, Akhir-akhir novelis dan ini saya jurnalis kelahimemang kerap ran Cile tahun membayangkan 1949, memsejumlah bawa ingatan kejadian saya kepada salah satu adememilukan gan dalam novdi negeri ini elnya yang ber- sebagai sebuah judul “Pak Tua fiksi yang Membaca Kisah Cinta” (Marjin Kiri, 2005). Dalam novel tersebut digambarkan seorang walikota yang tambun dan malas berpikir. Penduduk ElIdilio menjuluki lelaki tersebut dengan la Babosa, Siput Lendir. Tubuh gempalnya terus memproduksi keringat dan membuat lelaki itu tak lepas dari pekerjaan memeras sapu tangannya.

Suatu ketika, walikota tersebut menuduh sejumlah orang Indian Shuar, penduduk lokal, menghunjamkan parang ke tubuh seorang bule yang datang ke daerah itu, hingga membuatnya tewas dan membusuk. Orang Shuar menolak, namun walikota ngotot dan menghantamkan popor senapannya. Antonio Jose Bolivar Proano, seorang pendatang dari San Luis, mencoba menentang walikota. “Maaf. Anda omong kosong. Tak ada luka parang,” katanya. “Aku tahu apa yang kulihat,” sergah walikota. “Tidakkah Anda lihat daging terkoyak mengelupas?

Tidakkah Anda lihat luka tetak ini dalam di bagian rahang dan makin ke bawah makin dangkal? Tidakkah Anda lihat ada empat sabetan, bukan satu?” lanjut Bolivar. “Apa maksudmu?” tanya walikota.

“Tidak ada yang namanya parang empat mata. Ini bekas cakar. Cakar macan kumbang. Hewan yang sudah dewasa benar yang membunuhnya. Enduslah ini,” kata Bolivar.

Soal kemalasasan sang walikota ini, ada banyak contoh pejabat dan politisi di negeri kita. Seorang teman pernah bertanya, kenapa pejabat dan politisi yang dulu pernah kuliah di luar negeri dan bahkan mendapat penghargaan malah pernyataannya remuk begitu? Terhadap pertanyaan itu, saya kembali menghadirkan fiksi. “Mungkin syarat menjadi pejabat atau politisi negeri ini harus siap menjadi bodoh,” =

Maniak “Pak, ini ada info kecelakaan,” kata Matrawi, menelpon radio yang biasa menerima informasi dari pendengar.

“Kecelakaan apa? Bisa dijelaskan?” balas penyiar radio.

“Sepeda motor nabrak batas jalan. Nama pengendara Matrawi, alamat dan no ktp..”

“Sebentar, kok bisa lengkap sekali bapak tahu data yang kecelakaan.”

“Anu pak, yang kecelakaan saya sendiri.”

Penyiar: ohhh. . . Pantas saja.

Cak Munali

2

SUMENEP

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 TAHUN II

dhoni setiawan/ant

Koruptor Harus Dimiskinkan SUMENEP - Praktik korupsi yang makin subur di negeri ini mengancam masa depan bangsa. Upaya pencegahan menikmati uang negara tersebut sangat mendesak. Untuk mencegak tidak pidana korupsi tidak cukup hanya dipasrahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi harus dilakukan secara bersama antara birokrasi seperti Pemkab, DPRD, Kehakiman dan Peradilan, dan masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua Umum Forum Peduli Memberantas Korupsi yang juga mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samat Rianto dalam Saresehan Berbagi Pengalaman Memberantas Korupsi, di Kabupaten Sumenep, Selasa (19/3).

“Untuk melawan tindakan korupsi itu harus dilakukan secara bersamasama, baik oleh masyarakat, birokrasi sendiri, seperti Pemkab, Kehakiman dan Peradilan. Dengan tindakan bersama memerangi korupsi itu akan menghasilkan yang maksimal,” kata pria kelahi-

ran Kediri tersebut dihadapan jajaran Pemkab Sumenep.

Selain dengan cara memperketat pengawasan, kejahatan luar biasa tersebut bisa diberantas jika sanksi yang diberikan kepada koruptor membuat efek jera, seperti hukuman pemiskinan. “Konsep pemiskinan dengan cara memberikan denda yang setinggi-tingginya kepada koruptor merupakan langkah taktis untuk dapat memberikan efek jera bagi para koruptor,” terangnya.

Ia mencontohkan pemberantasan korupsi yang

dilakukan beberapa negara dengan hukuman pemiskinan. "Seperti hukuman yang diberlakukan di Singapura, dendanya ditinggikan (selain hukuman badan, red.) sehingga koruptor dibuat melarat dan tidak bisa macammacam lagi," jelasnya.

Alumni Akabri tersebut memaparkan, selama hukuman kepada koruptor belum bisa memelaratkan, maka sulit untuk memberatas korupsi. “Untuk itulah, hukuman yang diterapkan untuk narapidana korupsi harus benarbenar dapat memberikan efek jera, salah satu caranya adalah konsep pemiskinan bagi narapidana,” ucapnya.

Sekalipun tindak pidana korupsi belum sepenuhnya bisa diberantas, dengan penggunaan undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang (money laundring) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah langkah baik untuk semakin memperketat terjadinya korupsi. “Undang-

undang tersebut menuntut KPK untuk berbasis bukti yang kuat dan akurat, termasuk menyita barang-barang milik koruptor, seperti rumah, apartemen maupun fasilitas-fasilitas yang lain,” paparnya.

Sementara Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengatakan, sarasehan bersama mantan Wakil Ketua KPK yang memiliki banyak pengalaman dalam melakukan pemberantasakan korupsi merupakan ikhtiar Pemkab untuk menindak lanjuti reformasi birokrasi yang sedang dilakukan, khususnya dalam mencegah korupsi.

“Kami sudah melakukan pakta integritas, maka untuk itu, kami harus menindak lanjuti dengan keilmuan yang mumpuni bagi kita semua, agar pakta integritas yang kita hasilkan bisa kita laksanakan dengan ilmu dan aturan yang ada,” katanya.

Hasil dari sarasehan tersebut, Pemkab tidak akan

ragu lagi dalam mencegah tindak korupsi dengan memperketat pengawasan kepada sumber-sumber yang rawan terjadi korupsi. “Terobosan itu diantaranya pengadaan barang, pembangunan jalan, karena terobosan semacam itu menjadi sumber korupsi.

Untuk itu, kami tetap melakukan terobosan pelayanan, tapi tidak melanggar aturan yang berlaku,” tuturnya.

Dia berharap, dengan tambahan keilmuan yang diberikan oleh mantan pimpinan KPK itu akan menambah kedewasaan birokrasi di Kabupaten Sumenep sehingga pembangunan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat lebih dimaksimalkan.

“Yang jelas, dengan adanya pencerahan dari Pak Bibit, kami akan lebih memaksimalkan lagi upaya dalam pembangunan dan perbaikan baik diinternak birokrasi maupun kepada masyarakat,” janjinya. (sym/ rif/mk).

KORUPSI

Penelusuran Korupsi Raskin Terus Berlanjut SUMENEP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep sampai saat ini belum menyelesaikan dugaan penyimpangan beras untuk keluarga miskin (raskin) daerah kepulauan tahun 2008. Direktur LSM Sumenep Independen (SI) M. Ramzy mendesak Kejari tegas terkait kasus dugaan penyimpangan raskin itu. ”Ini masalah nasib seseorang. Jangan biarkan menggantung,” ungkapnya.

Kasi Pidana Khusus (pidsus) Kejari Sumenep Wahyudi menjelaskan, kasus itu memang sudah lama ditangani oleh Kejari. Hanya saja, pihaknya belum bisa menuntaskan kasus yang ditangani sejak awal 2009 lalu. ”Kasus

itu masih berkutat di penyidikan dengan satu tersangka,” katanya.

Wahyudi mengungkapkan, saat ini pihaknya kebingungan terkait kelayakan masuk ke penuntutan.

Apalagi, alat bukti yang dikantonginya belum cukup. ”Kami masih terus mendalami dan mengkaji kasus lama ini. Sebab, gonta ganti kajari belum bisa menuntaskan kasus ini,” ujarnya, Selasa (19/3).

Ramzy mengatakan apabila alat bukti yang dikantongi minim, Kejari hendaknya berani mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3). ”Kalau memang

Kalau memang buktinya cukup silahkan dilanjutkan.

Apalagi, kasus raskin ini sudah ada tersangkanya.

Kasihan la M. Ramzy

Direktur LSM SI

buktinya cukup silahkan dilanjutkan. Apalagi, kasus raskin ini sudah ada tersangkanya. Kasihan la,” tuturnya.

Dalam waktu dekat, Kejari akan melakukan gelar perkara (ekpose) terkait kasus tersebut. Ekpose itu akan dilakukan pihaknya untuk menentukan kasus tersebut layak disidangkan atau tidak. ”Ekpose itu akan digelar di Kejati. Supaya kasus dugaan penyimpangan raskin itu cepat tuntas,” ungkap Wahyudi.

Dia mengungkapkan, akhir Maret kemungkinan sudah ada kepastian terkait kasus itu. ”Tidak hanya pada kasus raskin, kasus

lain dan sudah lama ditangani kejari akan diekpose juga supaya kasusnya tidak mengantung. Nasib seseorang supaya lebih jelas,” terangnya.

Kasus raskin ini mencuat sekitar awal 2009 lalu. Penyidikan Kasus dugaan penyimpangan raskin kepulauan meliputi pengadaan dan pendistribusian raskin. Sedangkan untuk pengadaan, Kejari sudah menetapkan tersangka mr A (inisial) (Pejabat subdivre Bulog XII Madura). Sedangkan untuk pendistribusian belum ada tersangkanya sampai detik ini. Kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 8 miliar. (yat/mk)

SEGEL ASET KORUPTOR. Seorang warga melihat kondisi salah satu rumah milik mantan Kakorlantas Mabes Polri Irjen (Pol) Djoko Susilo di Jalan Cikajang No.18, Jakarta Selatan. Rumah tersebut disita petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pengadaan simulator ujian SIM.

KRIMINALITAS

Duda Diduga Tewas Karena Dibacok SUMENEP, – Nito (45), duda beranak satu asal Dusun Bujuk Landaur Desa Padike Kecamatan Talango Pulau Poteran Sumenep di temukan tewas di kamar tidurnya dengan luka bacok, Selasa, (19/3).

Korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa oleh anaknya sendiri, Rahman (8), sekitar pukul 2.00. WIB. Saat itu, Rahman merasakan selimutnya basah dan saat membukakan matanya selimut yang dikenakan sudah basah penuh darah.

“Saya terbangun karena selimut yang saya pakai basah, saya tidak tahu kalau ayah dianiaya orang,” cerita Rahman yang malam itu tidur satu ranjang dengan bapaknya, Rabu (19/3).

Secara sepontan, ia langsung teriak saat melihah darah meliputi anggota tubuh bapaknya dan warga yang mendengar teriakan tersebut langsung mendatangi rumah Rahman.

Seorang warga yang melihat langsung janazah dalam keadaan berlumuran darah, Syafi’ei (28), mengungkapkan, saat mendengar teriakan langsung mendatangi rumah korban dan melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. “Ketika saya sudah sampai di rumah korban, Nito sudah tidak bernyawa lagi,” ungkapnya.

Nito mengalami luka di bagian

dahi sebelah kanan, bahu bagian kanan, rusuk kanan, ulu hati serta paha bagian kiri. Luka yang paling parah terdapat di ulu hati sehingga lambungnya keluar. Sekalipun korban meninggal mengenaskan, keluarga tidak memperkenankan untuk diotopsi.

Syafi’i berharap pelaku pembunuhan segera ditangkap. “Kami mengharapkan agar pelakunya cepat terungkap sehingga masyrakat tidak selalu dihantui ketakutan setiap harinya,” harapnya.

Kapolsek Talango AKP Samsuri menuturkan, pembunuhan semacam ini memang sering terjadi di Kepulauan Talango.

“Dalam satu bulan ini sudah terjadi empat kali pembunuhan misterius,” ungkapnya.

Dari berbagai pembunuhan yang sering terjadi, belum ada pelaku yang diketahuinya. Kabar yang beredar, pembunuhan tersebut diduga dilakukan oleh pembunuh bayaran. “Namun selama ini, kami masih belum dapat mendeteksi pelaku pembunuhan yang sering kali meresahkan warga sekitar,” ucapnya.

Ia berjanji akan melakukan penyisiran terhadap pembunuhan tersebut. Disamping itu juga ia akan melakukan penjagaan disetiap kawasan yang dianggap rawan kejahatan. “Kami akan memperketat penjagaan dikawasan rawan kejahatan,” pungkasnya (edy/mk)

PENDIDIKAN

Perguruan Tinggi Sumenep Jalin Kerjasama dengan Korea SUMENEP — Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP PGRI) Sumenep bekerjasama dengan Hankuk University of Foreign Studies untuk mendongkrak pembelajaran pendidikan karakter. Selain itu, juga untuk mengadopsi layanan maupun pengelolaan sumber daya yang dikelola nniversitas

tersebut. Termasuk kegiatan penelitian dan pengabdian, maupun hubungan kerja internasional yang telah dilakukan.

Ketua STKIP PGRI, Dr. Musaheri merasa perlu melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi luar negeri guna memajukan pendidikan yang ada di Kabupaten

Sumenep. Dipilihnya Hankuk University of Foreign Studies sebagai mitra belajar karena universitas tersebut terbaik ke-20 di Asia dan telah melahirkan tokoh-tokoh besar dunia. “Pada tanggal 12 Maret 2012 yang lalu sudah dikunjungi Presiden Amerika Barack Obama sebab kampus tersebut membuka 48 bidang

studi luar negeri,” ujarnya.

Musaheri menjelaskan, kampusnya akan mengadopsi langkah-langkah strategis maupun mekanisme pembelajaran yang telah dilakukan di Universitas Hankuk.

Pihaknya juga akan menggenjot layanan berbasis TI untuk mempermudah kegiatan mahasiswanya. “Dengan mem-

perioritas layanan seperti itu akan membantu keterbatasan akal dan mempermudah keputusan yang dianggap rumit,” jelasnya, Selasa (19/3) di ruang kerjanya.

Untuk langkah-langkah kemitraan dengan Universitas Hankuk akan dilakukan secara bertahap seraya membenahi tata kelola maupun sumber

daya manusia yang dimilikinya saat ini. Walaupun tidak bisa langsung menyamai, menurutnya, paling tidak kemitraan itu nantinya dapat memberikan inspirasi secara bertahap terhadap kemajuan pendidikan yang ada di Sumenep, terutama di kampusnya.

Doktor yang baru diwisuda ini berharap kepada pihak

pemerintah, agar usaha yang telah dilakukannya tidak siasia. Proses kegiatan belajar mengajar dan pendidikan akan berjalan dengan baik, apabila menurutnya didukung penuh oleh pemerintah dan masyarakat. “Di Korea Selatan, anggaran pendidikannya 40 persen,”pungkasnya. (athink/mk)

SUMENEP

3

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 TAHUN II

PUTING BELIUNG

Kami Tak Menyangka Rumah Akan Roboh

m agung rajasa/ant

PENAMBAHAN LAHAN PERTANIAN. Foto udara lahan pertanian di kawasan Karawang, Jawa Barat. Kementerian Pertanian mengupayakan penambahan lahan pertanian dari areal terlantar yang berada di bawah naungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Strategi itu untuk menekan jumlah alih fungsi lahan pertanian yang kian merajalela.

Perlu Aturan Alih Fungsi Lahan Produktif SUMENEP — Belum adanya peraturan daerah yang mengatur alih fungsi lahan produktif di Sumenep berdampak akan kurangnya pasokan beras dan krisis pangan. Pada tahun 2012, lahan produktif yang telah beralih fungsi mencapai 25.185 hektar.

Anggota Komisi B DPRD Ahmad Jauhari mengungkapkan, tidak adanya payung hukum peraturan daerah (Perda) yang mengatur alih fungsi lahan produktif tersebut akan menyebabkan lahanlahan yang ada mudah pindah tangan kepada para pemilik modal dan investor asing.

Menurutnya, perda mengenai masalah alih

fungsi lahan itu sejatinya harus ada karena masyarakat Sumenep ke depan akan semakin kompleks. “Masalah lahan dan tanah tidak bisa lagi dipasrahkan kepada caracara klasikal seperti hukum hak ulayat pada umumnya,” jelasnya, Selasa (19/3).

Instansi yang berwenang, menurut politisi PPP, harus berupaya mel-

akukan advokasi publik dan penyadaran kepada masyarakat. Karena kalau terus dibiarkan, lahanlahan yang mestinya dilindungi diinvestasikan oleh pemiliknya. ‘Pemerintah sudah mulai serius memikirkan sejumlah lahan pertanian. Karena akan mustahil dilakukan semacam proteksi jika tidak ada payung hukumnya,” jelasnya.

Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian Kurratul Aini menerangkan, selama ini sudah melakukan penyuluhan melalui kelompok, maupun pertemuan nonformal yang melibatkan para petani agar lahanlahan produktif milik para

petani tidak gampang diinvestasikan. “Kami sudah seringkali katakan kepada pemilik lahan agar jangan mudah menjual lahannya kepada pihak kontraktor atau pemilik modal lainnya,” katanya diruang kerjanya.

Pihaknya mengaku tidak bisa serta merta menerapkan peraturan seperti lahan pertanian berkelanjutan karena dibatasi oleh faktor kepemilikan lahan tersebut.

Semakin menyusutnya lahan produktif, menurutnya, karena pola pikir masyarakat semakin pragmatis. “Kesadaran masyarakat akan pentingnya lahan-lahan produktif,

menurut Kurratul Aini, masih kurang. Hal itu disebabkan, karena cara berpikir masyarakat yang mulai pragmatis,” ujarnya.

Salah seorang pemilik lahan produktif di desa Gunggung, Kecamatan Patean, Khotib Miftah (58) mengatakan, keluarganya pernah menjual dua lahannya kepada seorang kontraktor, masing-masing seluas 80x100 miliar untuk membayar biaya pendidikan tiga anaknya yang sedang sekolah diperguruan tinggi.

“Padi itu kan musiman, SPP tiga anak saya kebetulan berbarengan, ya dua lahan itu mau tidak mau harus dijual,” ceritanya. (athink/mk)

Advertorial Disdik Sosialisasi UN 2013

lum pelaksanaan tiba,” tuturnya.

Untuk itu, sambung dia, pihaknya meminta sekolah untuk all out melakukan pembinaan kepada siswanya. Sehingga, angka kelulusan di Sumenep bisa maksimal, bahkan diharapkan bisa lolos 100 persen. ”Apalagi, pengawasan saat ini memang super ekstra, siswa tentu saja akan mandiri.

Makanya, sekolah jangan enteng melakukan pembinaan, harus maksimal,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Ata’urrahman menambahkan, sistem yang berubah itu tidak hanya pada paket soal saja.

Melainkan, peAran perguruan tinggi dalam memberikan pengawasan cukup kuat. ”Saat ini perguruan tinggi mengambil, menyimpan dan mendistribusikan naskah. Termasuk pengawasan. Sedangkan kami (Disdik, Red) hanya mendampingi saja. Kalau dulu perguruan tinggi yang mendampingi kami,” ucapnya usai acara sosialisasi.

Mantan Kasek SMPN 2 Sumenep mengungkapkan, semua yang baru dalam pelak-

sanaan UN diberitahukan kepada pihak penyelenggara.

Supaya pada saat pelaksanaan tidak kebingungan. ”Dengan pengusaaan semua sistem itu setidaknya pelanggaran dalam pelaksanaan unas bisa diantisipasi,” ungkapnya.

Ataurrahman mengungkapkan, pihaknya menginginkan pelaksanaan UN sesuai dengan standar operasional (SOP) dan badan standar nasional pendidikan (BSNP). Sehingga, pelaksanaan bisa terarah dengan output (hasil) yang memuaskan. ”Itu impian dari Disdik,” cetusnya.

Menurut Ataurrahman, pelaksanaan UN itu tidak hanya akan dilakukan saat ini. Pihaknya masih akan melakukan dua kali lagi. ”Termasuk, kami akan melakukan sosialisasi kepada pihak keamanaan. Utamanya dalam proses pengamanan soal,” ucapnya santai.

Pada Senin (18/3) lalu, Disdik juga menggelar acara sosialisasi untuk tingkat SD dan MI. Materi yang disampaikan juga sekitar perubahan sistem pelaksanaan unas 2013 ini. (adv/yat)

dibantu tetangga untuk membangun sisa-sisa bangunan itu untuk ditempati dan semoga tidak hujan terlalu deras lagi karena kalau terjadi hujan deras lagi pasti kami kehujanan,” keluhnya.

Untuk memperbaiki rumahnya, ia mengambil sisa-sisa bangunan yang masih bisa digunakan lagi.

“Untuk membangunnya (rumah) lagi kan membutuhkan uang yang banyak. Kami hanya sebagai petani,” ungkapnya sembari meneteskan air mata.

Istri Miswar mengungkapkan, kerugian yang dialaminya berkisar Rp. 10 juta. “Alhamdulillah dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, tapi kerugian diperkirakan mencapai 10 juta rupiah,” jelasnya.

Pihaknya saat ini sangat membutuhkan bantuan. “Jika memang ada bantuan dari pemerintah kami sangat mengharapkannya, karena kami sudah tidak mempunyai rumah untuk dibuat berteduh,” harapnya. (rif/ edy/mk)

junaedy/koran madura

AMBRUK. Rumah milik Miswar (50) warga Dusun Barat Gunung Desa Matanair Kecamatan Rubaru roboh akibat hujan deras yang disertai dengan puting beliung, Selasa (19/3). Kini hanya tinggal puing-puing rerobohan yang tersisa.

Diskominfo Sambut Baik Sarasehan Anti Korupsi

S

SUMENEP – Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep menggelar sosialisasi ujian nasional (UN) di Gedung P & K, Selasa (19/3).

Sosialisasi yang diikuti sebanyak 250 peserta perwakilan dari sekolah dan madrasah penyelenggara UN tingkat SMP, MTs, SMA, MA dan SMK. Acara sosialiasasi dibuka secara resmi oleh Kepala Disdik Ach. Masuni. Hadir pula pada kesempatan itu Kepala Kankemenag Idham Chalid.

Kepala Disdik Sumenep Ach. Masuni menjelaskan, acara sosialisasi itu memang sangat penting supaya penyelenggara mengetahui tata cara pelaksanaan UN. ”Misalnya, perubahan jumlah paket soal. Tahun lalu, paket soal itu hanya 5 paket, namun sekarang berubah menjadi 20 soal. Ini kan harus diketahui,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop dan UKM) ini menjelaskan, banyaknya paket soal itu dengan harapan peluang untuk mencontek sangat kecil. Sebab, masing-masing siswa dipastikan akan mendapatkan soal yang berbeda. ”Nah, makanya kami sosialisasikan dulu sebe-

SUMENEP - “Awalnya kami tidak menyangka kalau rumah kami akan roboh, karena hujan itu sudah biasa terjadi setiap hari. Mungkin karena disertai angin kencang sehingga membuat rumah kami ambruk,” kata Miswar.

Miswar (50) warga Dusun Barat Gunung Desa Matanair Kecamatan Rubaru adalah warga yang rumahnya roboh karena diterpa hujan deras disertai puting beliung selama sekitar satu jam, Selasa (19/3) sekitar pukul 10.00 WIB. Saat kejadian musibah tersebut, Miswar bersama isterinya, Sunami (38) sedang berada disawah.

“Ketika saya sampai di rumah, rumah saya telah hancur lebur semuanya,” ceritanya.

Rumah tersebut merupakan satu-satunya yang menjadi tempat tinggal Miswar bersama keluarga. Saat ini ia menumpang sambil menunggu perbaikan rumahnya selesai. “Ini satusatunya rumah kami. Kami tidak mempunyai rumah lagi. Kami

UMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar saresehan berbagi pengalaman memberantas korupsi bersama mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga Ketua Umum Forum Peduli Memberantas Korupsi Bibit Samat Rianto di Gedung Ariawiaraja, Selasa (19/3). Kegiatan tersebut diikuti jajaran pejabat Pemkab.

Bupati Sumenep KH. A. Busyro Karim menyatakan, kedatangan mantan pimpinnan KPK untuk memperdalam keilmuan tentang bagaimana mencegah tindakan korupsi sehingga Sumenep bersih dari korupsi.

“Secara umum kami sudah lama melakukan reformasi birokrasi, utamanya mencegah korupsi dengan cara melaku-

kan pakta integritas. Agar reformasi birokrasi itu akan berjalan sesuai harapan, kami anggap sangat perlu untuk menambah keilmuan kita, makanya kami datangkan Pak Bibit Samat Rianto untuk membicarakan bagaimana sumber korupsi dan bagaimana solusinya memberantasnya,” papar Bupati usai acara saresehan.

Upaya Pemkab untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih disambut baik Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Bambang Trisnohadi menuturkan, kegiatan tersebut adalah terobosan baru dalam menciptakan pemeritahan yang bersih dari korupsi. “Pemerintah Kabupaten Sumenep punya ikhtiar menuju pemerintahan tanpa korupsi dengan mendatangkan mantan KPK,” katanya seusai

mengikuti sarasehan tersebut.

Dengan kegiatan tersebut, kata Bambang, Pemkab ke depan dituntut selalu proaktif ketika ada permasalahan korupsi. ”Pemkab tidak ragu-ragu dalam menindak yang salah, karena hal itu merupakan langkah awal dalam melakukan tindakan preventif terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi,” terangnya.

Ia berharap, dari kegiatan tersebut Sumenep benar-benar bersih dari korupsi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. ”Kekuasaan bukanlah tujuan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama. Tentu yang paling penting untuk menjadi pelayan bagi masyarakat, termasuk menjadi tempat keluh kesah rakyat ketika punya masalah,” ujarnya. (adv/sym)

4

Dinkes Tarik Bidan Desa Batukalangan ke Puskesmas Panagguan PAMEKASAN- Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, memutuskan menarik Dwi Suwestiwari, Bidan Desa Batukalangan, Kecamatan Proppo ke Puskesmas Panaguan, Proppo akibat terjadinya penolakan oleh sebagian masyarakat setempat.a diberikan pembinaan sementara waktu di Bidan Dwi, ditugaskan ke Puskesmas tersebut untuk mendapatkan pembinaan dan membantu pelayanan masyarakat sambil menunggu penugasan selanjutnya. ”Untuk sementara waktu, Bidan Batukalangan kami tarik ke Puskesmas Panaguan, untuk diberikan pembinaan dan membantu proses pelayanan di puskesmas,” kata Kepala Dinkes Pamekasan, Ismail Bey, kemarin (19/3).

Ismail mengatakan, meski sudah ditarik ke Puskesmas, Bidan Dwi Suwestiwari masih memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan di Desa Batukalangan dibantu oleh Bidan Desa Gro’om, proppo, pamekasan.”

PAMEKASAN

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II

Disinggung soal kemungkinan memindah Bidan Dwi, Ismail mengaku belum ada rencana tersebut. Sebab, Dwi Swestiwari bertugas di Batukalangan sudah lebih dari 15 tahun dan tidak pernah ada catatan buruk berupa pelanggaran aturan profesi (kode etik) kebidanan, baik dari hasil penilaian dari internal Dinkes, maupun dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pamekasan.

Apalagi, dikawatirkan penggantinya akan juga dito-

lak warga dengan alasan yang sama. Saat ini Dinkes masih melakukan evaluasi dan kajian sebelum menentukan putusan.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Makmun, mengaku belum menerima laporan perkembangan hasil penyelidikan mendalam (investigasi) yang dilakukan oleh tim investigasi bentukan Komisi D. Namun, dari hasil evaluasi sementara yang dilakukan, komisinya belum menemukan kejanggalan maupun pelanggaran yang dilakukan Bidan Dwi selama bertugas.

Makmun menduga, penolakan itu disebabkan faktor salah paham.

“Kemungkinan sebagian warga yang menolak itu belum mendapatkan informasi yang utuh tentang batasan layanan yang gratis dalam program Jaminan Persalinan dan layanan apa yang harus memba-

yar sehingga muncul tudingan adanya pungutan liar oleh bidan,” katanya.

Sejumlah warga Desa Batukalangan menolak Bidan Desa setempat, Dwi Swestiwari karena dianggap melakukan pungutan kepada pasien yang meminta layanan persalinan kepadanya.

Mereka juga menyampaikan penolakannya ke Komisi D DPRD setempat serta meminta Pemerintah Daerah Pamekasan memberi sangsi kepada bidan senior itu dan memindahnya dar Batukalangan.

Pekan lalu, sejumlah warga Batukalangan sudah berencana menutup paksa Polindes setempat, namun rencana itu diurungkan atas pertimbangan sejumlah tokoh di desa itu yang meminta agar menempuh cara dialog agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat. (afa/muj)

TUNJANGAN

Pemerintah Tidak Anggarkan Tunjangan Lauk Pauk PNS PAMEKASANRibuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Pamekasan dipastikan tidak bisa menikmati tunjangan lauk pauk di tahun ini. Hal itu karena tidak adanya anggaran yang dialokasikan untuk biaya lauk pauk bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pamekasan, Taufikurrahman, kemarin (19/3), menjelaskan di wilayah itu tidak pernah ada tunjangan lauk pauk akibat belum mampunya keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan itu.

Di Madura, berdasarkan informasi yang diketahuinya, hanya Kabupaten Sampang yang memberikan tunjangan lauk pauk tersebut, sementara tiga kabupaten lainnya, akhir-akhir ini tidak lagi menyediakan angaran untuk itu.

“Kabupaten Sumenep pernah menganggarkan lauk

pauk, tapi sekarang informasinya sudah dialihkan menjadi tunjangan kesejahteraan,” jelas Taufik.

Uang lauk pauk itu sendiri, mengacu pada APBN bidang Kementrian atau Departemen. Sementara untuk di daerah, alokasi anggaran APBD tidak diatur khusus tentang keharusan meganggarkan lauk pauk seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Selama derah tidak bisa memberikan anggaran, maka tunjangan lauk pauk, maka sifatnya tidak wajib. Tunjangan lauk pauk bisa diberikan jika keuangan daerah sudah lebih untuk membiayai pembangunan,” terang Taufik.

Di Kabupaten Pamekasan, berdasarkan data tahun 2010 jumlah PNS mencapai 9200 orang. Jika rata-rata tiap PNS diberi tunjangan lauk pauk Rp. 10 ribu perhari, maka anggaran yang dibutuhkan

untuk alokasi tersebut mencapai Rp. 5 milyar.

“Uang sebesar itu jika dibuat untuk pembangunan infrastruktur jalan bisa dibagi ke beberapa desa,” katanya.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris menilai, PNS tidak pantas untuk mendapatkan tunjangan lauk pauk. Sebab, pendapatan pegawai negeri jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita masyarakat non pegawai negeri sudah jauh lebih tinggi.

Yang aneh kata polistisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini, PNS juga masih mendapatkan anggaran gaji ke 13.

Padahal jika dicari aturannya, gaji ke 13 tidak ada sandaran hukumnya sehingga sudah selayaknya tidak dianggarkan lagi.

“Kalau masih ada yang minta tunjangan lauk pauk itu sama saja menyakiti rakyat. APBD yang ada selama ini, hampir separuh dihabiskan untuk belanja langsung berupa gaji PNS,” katanya. (fik/muj)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PBB Nilai Keputusan KPU Proporsional

SELEKSI CALON ANGGOTA KPU. Sejumlah peserta mengikuti seleksi tertulis calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah di Palu. Seleksi tersebut adalah salah satu tahapan mendahului tes kesehatan, narkoba dan psikologi sebelum dinyatakan sebagai anggota KPU.

KURANG EFEKTIF

DPRD Nilai Kinerja Badan Kepegawaian Lemah PAMEKASANDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menilai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat kurang serius melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri (CPNS) di wilayah itu pada masa penerimaan 2009 lalu.

Penilaian tersebut didasarkan pada Surat Hasil Audit (LHA) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima lembaga legislatif itu . Dalam surat yang diterima pada Senin (18/3), berisi tentang lemahnya kinerja Badan Kepegawaian Daerah Pamekasan dalam menganalisa kebutuhan pegawai negeri di Pamekasan.

Pelaksana Tugas Ketua DPRD Pamekasan, Halili menjelaskan bahwa penentuan

formasi CPNS kurang efektif karena belum didukung analisa kebutuhan pegawai yagn disebabkan lemahnya pengelolaan data kepegawaian.

Dalam Surat Hasil Audit juga terdapat adanya prosedur dan jadwal usulan pegawai negeri sipil yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bahkan proses perencanaannya juga dinilai tidak tepat.

“Dari surat BPK disimpulkan bahwa BKD dalam melakukan rekrutmen CPNS pada 2009 lalu sama sekali tidak berdasarkan prosedur yang ada, sangat kacau,” kata Halili, di ruang kerjanya, kemarin (19/3).

Ditambahkan Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, salah satu contoh lemahnya pengelolaan data kepega-

waian di antaranya adalah kebutuhan dari berbagai formasi yang simpang siur.

Pada 2009 lalu antara kebutuhan tenaga pendidik, tenaga tekhnis dan tenaga kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan. Pada saat itu, yang terjadi adalah kebutuhan tenaga pendidik ada yang dikurangi jatahnya kemudian ditambahkan ke formasi lain seperti tenaga tekhnis dan tenaga kesehatan. Hal itu, menurutnya merupakan sebuah pelanggaran terhadap prosedur semestinya.

Dengan adanya hasil audit BPK itu, BKD Pamekasan diminta untuk segera memberi penjelasan sejak tanggal surat dibuat sampai 60 hari ke depan. Jika permintaan itu tidak ditindaklanjuti oleh

lembaga tersebut, DPRD kawatir akan berdampak kepada pemberian jatah CPNS pada tahun-tahun berikutnya.

“Kalau kondisinya seperti ini maka semuanya harus sama-sama memperbaikinya.

Dari dewan sendiri tidak akan hanya tinggal diam, tapi juga akan memberikan masukan,” kata Halili.

Halili menjelaskan, tahun ini, BKD Pamekasan melalui APBD mendapat kucuran dana untuk pengolahan data dan formasi PNS tahun 2013 sebesar Rp. 50 juta ditambah biaya penerimaan CPNS yang dianggarkan sebesar Rp. 550 juta.

“Dengan anggaran yang besar ini, maka sudah sepantasnya BKD bekerja lebih baik lagi,” katanya. (fik/muj)

PA M E K A S A N - D e w a n Pengurus Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB) Kabupaten Pamekasan menyambut baik keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meloloskan partai tersebut sebagai peserta pemilu legislatif 2014.

Keputusan penyelenggara pemilu tingkat nasional yang diambil setelah menerima putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Jakarta itu, dinilai menguntungkan kader-kader muslim karena wadah partai yang berazaz islam bertambah.

Sekretaris DPC PBB Pamekasan, Suli Faris, mengatakan sejak awal dirinya yakin PBB akan lolos sebagai peserta pemilu, paska putusan PT-TUN beberapa waktu lalu. Keyakinan ini didasarkan pada perkara yang diajukan, berupa perkara khusus sehingga tidak bisa diajukan ke pengadilan umum.

Bahkan sebelum KPU mengambil keputusan, partainya sudah membuka pendaftaran calon anggota leg-

islatif (caleg), dengan jumlah pelamar yang cukup banyak dan saat ini sudah mulai melengkapi berkas pencalonan ke kantor DPC. “Sejak awal kami sudah optimis putusan PT-TUN itu tidak akan berubah, karena perkara ini merupakan perkara khusus yang tidak memungkinkan pihak yang kalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung,” katanya.

Dijelaskan, keputusan KPU yang meloloskan partai berlambang bulan dan bintang simbol lailatul qadar itu sebagai peserta pemilu yang akan datang dengan nomor urut 14, diyakini akan memperkuat soliditas para kader PBB di beberapa daerah, termasuk di Pamekasan. Sebab, keputusan ini sekaligus menjawab keraguan beberapa pihak terhadap keikutsertaan PBB pada Pileg mendatang.

Di Pamekasan, kaderkader PBB dinyatakannya masih cukup kuat dan kompak. Itu dibuktikan dengan tidak adanya kader yang pindah ke partai lain. Justru, kata dia beberapa kadernya akan

maju sebagai Caleg DPR-RI Dengan demikian, pihaknya optimis bisa menerima caleg sebanyak 45 orang atau seratus persen kursi DPRD Pamekasan, dengan pemenuhan kouta 30 persen perempuan. Ia juga optimis akan memperoleh dukungan maksimal, bahkan melebihi peroleh kursi periode sebelumnya yang berjumlah 5 kursi di DPRD Pamekasan.

Sebelumnya, KPU mencoret PBB sebagai peserta pemilu 2014 karena dinilai tidak memenuhi persyaratan dukungan di lima propinsi serta tidak memenhi persyaratan pemenuhan dukungan 30 persen keterwakilan perempuan di empat provinsi.

Namun setelah dilakukan gugatan secara hukum, PT-TUN akhirnya meloloskan PBB sebagai peserta pemilu dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan (SK) KPU, nomor 142 tahun 2013 tentang penetapan PBB sebagai peserta Pemilu 2014. (uzi/muj)

PBB PESERTA PEMILU. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik (tengah), Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budhiati (kanan), Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pengumuman tentang Peserta Pemilu 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta.

CALO PASPOR

Komisi A Janji Panggil Kepala Imigrasi PAMEKASAN- Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, berencana memanggil pimpinan Kantor Imigrasi Klas III A Pamekasan, untuk dimintai penjelasan tentang dugaan praktek percaloan dalam pembuatan paspor di kantor tersebut.

Pemanggilan itu itu diperlukan untuk membantu melakukan evaluasi dan meminta penjelasan tentang dugaan itu untuk selanjutnya diupayakan

ada langkah penanganan yang diperlukan.

Ketua Komisi A, Suli Faris, mengatakan kuat dugaan di kantor yang juga mengurusi keadministrasian perjalanan ke luar negeri itu terjadi praktek percaloan paspor. Bahkan pihaknya juga menerima keluhan masalah itu dari beberapa warga yang mengaku harus membayar mahal untuk mendapatkan paspor dalam waktu cepat.

Suli menjelaskan, dalam pertemuan dengan pimpinan Kantor Imigrasi tersebut, pembicaraan akan difokuskan pada besaran biaya pembuatan paspor dan batas waktu pembuatannya.

Selain itu, akan dilakukan evaluasi terhadap kondisi yang sebenarnya dan dirasakan oleh masyarakat selama ini serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani masalah kelambanan serta

mahalnya biaya pembuatan paspor.

Suli menjelaskan, tidak semua bantuan untuk membuat paspor itu disamakan dengan praktek percaloan. Termasuk tambahan biaya yang membutuhkan paspor secar cepat.

“Bisa jadi ada ketentuan dan pembiyaan khusus bagi pemohon paspor kilat. Karenanya masalah itu perlu ada penjelasan sehingga tidak ada tuduhan yang negatif,” kata suli.

Dari hasil pertemuan itu, akan dibuat kesimpulan dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sebab, selama ini informasi yang diterima masih belum utuh sehingga wajar jika ada tudingan negatif, meski kemungkinan dugaan itu tidak terbukti.

Praktek percaloan pembuatan paspor diduga terjadi di Kantor Imigrasi Pamekasan.

Dugaan itu didasarkan pada perbedaan tarif bagi pemohon

paspor cepat dengan pemohon yang harus melalui waktu normal selama seminggu.

Bagi yang menginginkan proses cepat dikenai biaya Rp. 1,3 juta dengan waktu penyelesaian dua hari, Rp. 600 ribu untuk waktu penyelesaian empat hari dan Rp. 300 ribu untuk penyelesaian satu minggu. Padahal, biaya sebenarnya hanyalah Rp. 225 ribu.

Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan Slamet Mudjiono

membantah adanya praktek percaloan di lembaga yang dipimpinnya. Ia bahkan menagncam akan memberi sanksi kepada siapapun yang diketahui menjalankan praktek percaloan itu, sekalipun yang melakukannya adalah anak buahnya sendiri.

“Sanksi untuk para calo jika tebukti sudah pasti ada, apalagi yang terlibat adalah staf kantor, pasti sanksinya lebih berat,” katanya. (afa/muj)

PAMEKASAN

5

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II

KORUPSI

Seharusnya Kejari Kembangkan Korupsi Sapi

PASAR PENUH. Pasar desa yang baru dibangun di Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, sudah tidak mampu menampung para pedagang. Pasar yang baru beroperasi seminggu lalu itu, sudah penuhi pedagang sementara pedagang baru yang mendaftar untuk berjualan di tempat itu terus bertambah.

Pasar Desa Tidak Mampu Tampung Pedagang Baru PAMEKASAN—Pasar desa yang baru dibangun di Desa Tambung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, sudah tidak mampu menampung para pedagang. Pasar yang baru beroperasi seminggu lalu itu, sudah penuhi pedagang sementara pedagang baru yang mendaftar untuk berjualan di tempat itu terus bertambah.

Kepala Desa Tambung, Ali Takdir, kemarin (19/3), kepada Koran Madura menjelaskan, saat ini lahan pasar yang bisa ditempati hanya 20 los untuk pertokoan, itupun masih dalam proses penyelesaian pekerjaan. Sehingga sebagian

pedagang terpaksa menempati bagian depan pasar dengan menggunakan sarana seadanya. Sebagian besar yang menempati los itu merupakan pedagang palawija.

“Kondisinya memang masih belum tertata. Kami

akan segera melakukan penataan setelah proses pembangunannya sudah tuntas,” kata Ali Takdir.

Sejumlah pedagang, terutama pedagang konveksi dan peralatan rumah tangga, masih mengeluhkan sepinya pembeli. Sebab, keberadaan pasar itu belum diketahui secara luas oleh masyarakat setempat dan sekitarnya.

Pembangunan Pasar Tambung, seperti dijelaskan Ali Takdir, bertujuan untuk memudahkan masyarakat di desa itu dan sekitarnya un-

tuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebab selama ini warga itu untuk berbelanja harus ke luar desa.

Di samping itu, pasar tersebut diharapkan dapat memperbaiki ekonomi masyarakat desa itu dan desa lain di sekitarnya.

Pembangunan pasar desa tersebut berasal dari beberapa sumber dana. Di antaranya bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan, alokasi dana Program Nsional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan dana Kas Desa.

“Sebagian masih bersifat

pinjaman kaerna dana yang ada tidak mencukupi untuk membangun pasar ini,” terang Ali saat ditemui di komplek pasar.

Penempatan los di pasar itu, menggunakan sestem sewa dengan harga berfariasi.

Untuk los pertokoan dengan luas 3x3 meter disewakan dengan harga Rp. 15 juta pertahun dengan cara pembayaran dicicil.

“Tempat ini hanya hak pakai saja dengan perpanjangan kontrak sewa setiap empat tahun sekali,” jelas Ali. (fik/muj)

PERTANIAN

Dewan Minta Disperta Kaji Peluang Tanaman Bawang Putih

TAK TERKENDALI. Pengecer menunggui dagangan bawang putih yang harganya terus meroket tak terkendali di pasar tradisional Masomba, Palu, Sulawesi Tengah.

REKRUTMEN CPNS

Pemkab Belum Terima Edaran Moratorium PAMEKASAN- Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum menerima Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) tentang berakhirnya moratorium atau penghentian sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sehingga, rencana rekrutmen (penerimaan) calon pegawai negeri itu, tahun ini masih belum jelas kepastiannya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan, Lukman Hedi Mahdiya, mengatakan dirinya baru mendengar informasi tersebut dari media massa, namun belum ada surat resmi tentang bisa dimulainya proses rekrutmen CPNS. Ia menjelaskan, sebelum adanya pemberitahuan secara resmi tersebut, pihaknya belum berani melakukan langkah apapun berkaitan dengan penerimaan itu.

Untuk itu diharapkan

masyarakat untuk menunggu dan tidak mempercayai sepenuhnya informasi yang sudah beredar sebelum adanya pengumuman yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah.

Menurutnya, saat ini kebutuhan CPNS di Pamekasan diperkirakan mencapai seribu orang. Tingginya angka kebutuhan tersebut, akibat banyaknya pegawai negeri yang sudah pensiun atau purna tugas dan meninggal dunia sejak dua tahun terahir.

Setiap tahun, sebanyak 250 orang pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan purna tugas.

Sebagian dari mereka merupakan tenaga pengajar di Sekolah Dasar.

Akibatnya, sejumlah sekolah di wilayah itu yang mengalami kekurangan guru berstatus pegawai negeri.

Dibutuhkan sebanyak 6.700 orang guru mulai tingkat SD hingga SMA. (afa/muj)

PA M E K A S A N - D P R D Pamekasan meminta Dinas Pertanian (Disperta) setempat untuk melakukan pengkajian kemungkinan bawang putih untuk dijadikan tanaman alternatif di daerah tersebut.

Permintaan ini disampaikan Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi, menyusul lonjakan harga bawang putih yang terjadi di beberapa daerah termasuk di Pamekasan dalam beberapa minggu terakhir.

Menurut Hosnan, survey yang perlu dilakukan dinas terkait, meliputi kecocokan struktur tanah dengan jenis tanaman tersebut. Jika hasil survey mendukung untuk ditanam di wilayah tersebut, tugas Disperta selanjutnya yaitu menganilisa teknik budaya yang dibutuhkan dalam penanaman bawah putih.

Jika tanaman bawang putih itu bisa dikembangkan dengan teknik budaya yang mudah dan sederhana, maka dinas terkait bisa merekomendasikan tanaman bawang putih sebagai tanaman alternatif.

Hosnan Ahmad yakin, tanaman tersebut akan menguntungkan petani jika layak dikembangkan di Pamekasan. Sebab, kebutuhan bawang putih di tingkat lokal maupun na-

sional masih bergantung pada bawang putih import.

Hal ini terjadi karena penyediaan bawang putih di tingkat lokal belum bisa memenuhi kebutuhan konsumsi secara nasional.

“Saya pikir kalau memang bisa dikembangkan akan sangat menguntungkan bagi petani, karena

Saya pikir kalau memang bisa dikembangkan akan sangat menguntungkan bagi petani, karena ketersediaan bawang putih lokal diperkirakan hanya memenuhi sepuluh persen kebutuhan nasinal,

ketersediaan bawang putih lokal diperkirakan hanya memenuhi sepuluh persen kebutuhan nasinal,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kabid Hortikultura Disperta Pamekasan, Lukman mengatakan, pengembangan bawang putih bisa saja dilakukan di Pamekasan.

Namun pihaknya masih fokus pada pengembangan bawang putih varietas manjung yang sudah diakui nasional.

Pihaknya masih memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan bawang merah lokal itu ke beberapa kecamatan lain di Pamekasan yang belum mengembangkan.

Dijelaskan, jika tanaman bawang putih dikembangkan di Pamekasan, pihaknya akan dihadapkan dengan beberapa kendala, seperti ketersediaan varietas lokal bawang putih, serta ketersediaan anggaran dari pemerintah setempat untuk uji coba dan pengembangan.

Selain itu, Dinas Pertanian juga perlu menggencarkan sosialisasi, karena selama ini masih sebatas pengembangan bawang merah varietas manjung yang dikampanyekan kepada petani dan belum menjangkau semua wilayah di daerah tersebut.

“Kalau mau dikembangkan sebenarnya bisa. Cuma kami sekarang masih focus pada pengembangan bawang merah yang sudah memiliki varietas sendiri sedangkan bawang putih ini, kami belum memiliki varietasnya,” katanya. (uzi/muj)

PAMEKASANForum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan segera melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan bantuan sapi senilai Rp. 1 miliar di Dinas Peternakan (Disnak) setempat.

FKMP menilai ada beberapa pihak yang terlibat, namun belum mendapat penanganan dari lembaga hukum tersebut. Diantaranya, status Pengguna Anggaran (PA) sekaligus mantan Kepala Dinas Peternakan, Kadarwati, yang statusnya dalam dugaan tipikor ini belum jelas.

Selain itu, Muhdlar Abdullah, wakil ketua DPRD Pamekasan, yang namanya disebut mengarahkan kebijakan pemenang tender proyek sekaligus menerima aliran dana pengadaan 160 ekor sapi yang dimenangkan CV. Enam Bintang juga masih dinyatakan berstatus sebagai saksi.

Koordinator FKMP, Sahur Abadi, meminta Kejari Pamekasan agar tidak tebang tebang pilih dalam upaya penegakan hukum, apalagi main mata dengan saksisaksi atau calon tersangka yang diduga menikmati aliran dana yang dikorupsi.

Sahur menyatakan keheranannya dengan Kejari Pamekasan yang menyatakan sudah memeriksa Muhdlar Abdulah sebagai saksi.

Padahal yang bersangkutan mangkir pada pemanggilan pertama saat FKMP berunjukrasa ke Kejari dengan alasan sakit pada Jumat, (8/30 lalu.

Ia mencurigai ada yang ditutupi dalam penanganan perkara tersebut karena pada Kamis (14/3) lalu, Kejari Pamekasan belum memberikan kepastian untuk melayangkan panggilan kedua, namun pada Senin (18/3) menyatakan sudah melakukan pemeriksaan terhadap Muhdlar Abdullah sebelum menahan tiga tersangka yang sudah ditetapkan.

“Saya curiga ada permainan antara penyidik dan saksi dalam penanganan perkara ini. Makanya kami

akan terus mengawal untuk menindaklanjuti ke Kejati dan Kejagung, berdasar bukti-bukti yang kami miliki,” katanya.

Sahur menegaskan, penahanan tiga tersangka, berinsial HT, WS dan ZR yang dilakukan Kejari, tidak akan menghentikan FKMP untuk terus mengawal dugaan korupsi itu. Ia juga mengajak masyarakat agar tidak terkecoh dengan penahanan tersebut sebelum Kejari menangani perkara ini secara tuntas.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pamekasan, Samiaji Zakariya memastikan sudah memeriksa Muhdlar Abdulah sebagai saksi tanpa menyebut waktu dan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Pemeriksaan terhadap Muhdlar dilakukan setelah salah satu pimpinan DPRD itu memenuhi janjinya yang ditulis dalam surat saat berhalangan pada pemeriksaan pertama. Dalam surat itu disebutkan bahwa Muhdlar Abdulah akan memberi penjelasan kepada penyidik pada suatu waktu, tanpa harus dilakukan pemanggilan ulang.

Sedangkan dalam keterlibatan Kadarwati, Kejari Pamekasan belum mengantongi fakta hukum yang kuat, karena program pengadaan sapi yang diduga merugikan negara tersebut diatur oleh salah satu tersangka dalam kasus itu.

Berkaitan dengan penahanan tiga tersangka, Samiaji megakui ketiganya tidak mempersulit dalam memberi keterangan kepada penyidik.

Namun karena kawatir melarikan diri atau mempengaruhi saksi lain guga menghilangkan barang bukti, para penyidik bersepakat untuk ditahan. Dari penahanan ini, penyidik juga berharap ada keterangan lain yang menguatkan keterlibatan pihakpihak lain dalam dugaan tipikor ini.

Samiaji menegaskan, berkas penuntutan ketiga tersangka sudah rampung dan diupayakan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya sebelum masa penahanan pertama berahir, pada Minggu (7/4) mendatang. (uzi/muj)

DINAS KESEHATAN

DPRD Berencana Panggil Dinkes PAMEKASAN - Komisi D DPRD Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, berencana memanggil Dinas Kesehatan sebab masih ada bidan yang memungut biaya persalinan warga.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Djuhaini, Selasa (19/3) mengatakan, Komisi D perlu memanggil Dinkes Pamekasan secara langsung untuk meminta pertanggungjawaban terkait praktik pungutan uang persalinan oleh bidan.

“Kami perlu meminta pertanggungjawaban Dinkes terkait pungutan biaya bersalin ini, karena sebenarnya semua bentuk biaya persalinan gratis,” kata Djuhaini.

Jika, masih ada bidan yang menarik biaya persalinan, maka menurut Djuhaini, yang jelas bidan itu akan menerima dua kali bayaran, yakni dari keluarga orang yang melahirkan serta dari pemerintah.

“Sebab biaya bersalin ini kan tidak gratis, tetapi dibayar pemerintah melalui program Jaminan Persalinan (Jampersal),” kata Djuhaini.

Bidan desa yang diketahui memungut uang dalam membantu proses persalinan warga itu berinisial ED saat membantu persalinan warga bernama Juariyah pada 18 Februari 2013.

Bidan ED memungut

uang saat membantu proses persalinan Juairiyah, warga Desa Nyalabu Daja, Kecamatan Kota Pamekasan sebesar Rp1.466.000.

Menurut suami Juairiyah, Jauhari, selain selain membayar, juga diminta untuk menandatangani surat pernyataan bahwa yang bersangkutan membayar sejumlah uang itu atas kesadarannya sendiri, tanpa paksaan.

Dalam lampiran surat pernyataan itu juga disebutkan bahwa biaya persalitan itu meliputi antara lain dua kali suntik sebanyak Rp316.000, biaya pemeriksaan kesehatan dan jarum suntik.

Jauhari yang kesehariannya tukang becak ini mengaku, dirinya terpaksa menggadaikan becak miliknya untuk biaya persalinan yang diminta bidan itu.

Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Ismail Bey menyatakan, telah menerjunkan tim guna mengusut praktik pungutan biaya bersalin yang dilakukan oknum bidan tersebut.

Ismail juga menjelaskan, tindakan yang dilakukan bidan itu salah, karena persalinan yang dilakukan di bidan bebas biaya, baik bidan yang berstatus PNS maupun bidan swasta. (ant/mk)

6

SAMPANG

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II

Kades Ingin Migrasi ke Anggota Dewan SAMPANG - Menjelang pendaftaran calon legislatif (caleg) yang dibuka oleh KPU Sampang, nampaknya banyak warga yang tertarik mendaftarkan diri sebagai bacaleg ke partai politik (parpol), diantara mereka ada beberapa yang menjabat kepala desa.

Mereka mengincar profesi caleg karena jabatan sebagai wakil rakyat dapat menunjang prestise dan juga mendapat gaji serta tunjangan yang tinggi.

Informasi yang berhasil dihimpun menunjukkan bahwa pendaftaran itu tidak hanya dilakukan oleh warga biasa atau kader parpol, melainkan juga ada beberapa kepala desa (kades) yang berminat menjadi bacaleg. Kendati demikian jika kades ingin menjadi caleg rupanya masih terbentur dengan anturan main yang mengatur seorang kades atau pegawai ne-

gri sipil (PNS) yang ingin menjadi caleg harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Dalam undang-undang jika masih berstatus PNS atau menjabat Kades tidak boleh mencalonkan diri sebagai caleg. Hal itu dilakukan supaya tidak ada rangkap jabatan. Dalam menjalankan tugas bisa maksimal.

"Informasi yang kami ter-

ima memang banyak warga yang ingin mendaftarkan diri jadi caleg. Tak hanya itu, ada juga yang masih menjabat kepala desa," ucap Komisioner KPUD Sampang Hernandi Kusumahadi, Selasa (19/3).

Lanjut Hernandi, terkait adanya pejabat atau PNS yang ingin tetap mendaftarkan diri sebagai caleg dengan harus menanggalkan jabatan sebelumnya. Memang sudah diatur dengan UU pencalonan caleg.

Hal itu dibuat supaya tidak mengganggu terhadap tugastugasnya dalam melayani masyarakat. Dan tidak terjadi tumpang tindih jabatan.

"Untuk saat ini kami berharap para bacaleg supaya mematuhi aturan main yang ada," ujarnya. (iam/msa/rah)

LAKALANTAS

Mobil Bok Tabrak Dua Mobil SAMPANG - Tabrakan beruntun antara mobil bok dengan nomor polisi N 8331 GA dan mobil Xenia bernopol B 1058 VFD dan mobil CRV nopol M 1288 GB terjadi di desa Pangongsean depan SDN 1 Pangongsean Kecamatan Sampang pada pukul 09.00 wib.

Kecelakaan ini terjadi ketika mobil bok melaju dari arah timur sedangkan dari arah berlawanan melaju sepeda motor supra X nopol L 6370 PV yang menyalip dua mobil namun tiba-tiba terjatuh di depan mobil bok sehingga sopir langsung membanting setir ke kanan untuk menghindari tabrakan.

Akan tetapi justeru mobil bok menyerempet mobil Xenia kemudian menabrak mobil CRV. Dalam insiden kecelakaan beruruntun tersebut tidak sampai menelan korban jiwa.

Warga desa Pangongsean yang menyaksikan peristiwa tersebut seketika berteriak histeris seraya serentak mengkerumuni tempat kejadian perkara.

Diantaranya langsung bergerak membantu para korban kecelakaan untuk menyisihkan ke pinggir jalan. Diantaranya juga ada yang berinisiatif memberikan air minum pada korban.

Akibat kecelakaan itu sempat terjadi kemacetan di TKP karena banyak pengendara berbaur dengan warga yang berhenti untuk mencari informasi peristiwa yang terjadi.

Supir mobil boks, Narto (38) mengatakan dirinya dari arah timur dan memang melihat dari arah barat memang bersusulan sepeda motor kemudian ada diantaranya yang menyalip mobil di depannya. Mungkin karena panik ketika melihat mobil bok yang dikendarai Narto, pengendara sepeda motor seketika mengerim dan terjatuh di depan mobil boks.

“Beruntung saya menghindari dari sepeda, saya langsung banting setir ke kanan dan nabrak mobil xenia dan CRV. Terus mobil saya terguling dan sekarang sudah dibalikkan lagi

oleh warga,” ucapnya bercerita.

Salah satu korban tabrakan tersebut, Harto yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai di Dinas Perhubungan, mengatakan ketika dirinya dengan mobil CRV yang dikendarainya bergerak dari arah barat tiba-tiba mobil bok yang berkecepatan tinggi menabrak sepeda motor dan langsung mengarah ke kanan terus nabrak mobil xenia dan mobil yang dikendarainya.

Sementara unit Laka Lantas Iptu Y. Prastio ketika dikonfirmasi mengatakan mobil bok yang dari timur melaju dengan kecepatan tinggi dan di depannya ada sepeda motor. Karena tidak sempat ngerem supir membanting setir ke kanan dan membentur mobil xenia dan CRV. Kasus tersebut dalam proses penyelidikan karena masih simpang siur dan tidak ada korban jiwa dalam tabrakan tersebut. Hanya sopir bok luka kaki dan pengendara sepeda motor luka di bibir. (jun/msa/rah)

junaidi/koran madura

RUSAK BERAT: Mobil Bok dengan nomor polisi N 8331 GA rusak berat akubat tabrakan beruntun dengan mobil Xenia bernopol B 1058 VFD serta mobil CRV nopol M 1288 GB yang terjadi di Desa Pangongsean depan SDN 1 Pangongsean Kecamatan Sampang.

KEAMANAN

Kawasan Kota Rawan Pencurian SAMPANG – Kawasan Kota Sampang belakangan ini rawan pencurian. Beberapa kali pencurian terjadi di kawasan tersebut. Diantaranya terjadi pada sebuah warung yang berada di dekat gedung DPRD Sampang. Warung yang dikelilinggi oleh perkantoran dan berdekatan dengan Mapolres Sampang ini tak hanya sekali disatroni si tangan panjang.

Menurut pengakuan Salim (51), warga Perumahan Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Kota, warung miliknya itu memang kerap dijadikan sasaran maling.

Meski setiap hari tempat

itu dijadikan tongkrongan wartawan dan anggota DPRD Sampang, namun masih saja tetap diobok-obok maling.

“Kalau yang hilang memang tidak seberapa. Tapi kekhawatiran kami yang banyak maling di kawasan kota ini jelas membuat resah warga,” ujarnya, Selasa (19/3).

Masih kata Salim, dalam sebulan terakhir warung miliknya telah dibobol maling sebanyak dua kali.

“Saya memang sengaja tidak lapor. Sebab warung saya kan sudah dekat dengan kantor polisi,” tandasnya.

Sementara di tampat yang sama, salah satu warga ber-

nama Saklabeh (42), tukang becak yang mangkal di sekitar warung tersebut mengatakan dirinya melihat dinding papan sebelah kiri warung tersebut yang berlubang.

“Saya tahu sendiri, Pak. Tadi pagi, papan sebelah kiri jebol. Kemungkinan maling ini menggunakan linggis,” tukasnya.

Akibat kejadian pencurian tersebut, Salim mengalami kerugian ratusan ribu rupiah, karena maling yang membobol warungnya hanya membawa kabur sejumlah makanan, minuman botol, dan sejumplah rokok. (iam/ msa/rah)

mahardika surya abrianto/koran madura

HASIL: Nelayan asal pulau Mandangin tengah mengankut ikan hasil tangkapannya dinaikkan ke atas becak untuk dibawa ke tempat penimbangan di pelabuhan Tanglok Sampang.

HASIL MELAUT

Di Musim Hujan Permintaan Ikan Meningkat SAMPANG - Pendistribusian ikan layang (benggol) dan ikan tongkol di musim penghujan makin tinggi. Permintaan ikan tersebut banyak berdatangan dari daerah Madiun, Jember, dan Surabaya.

Dalam setiap harinya pengiriman ikan mencapai sampai 800 rantang atau sekitar kurang lebih 20 basket.

Moh Rohim (30), ipar dari H. Subairi, warga Keluarahan Banyuanyar, yang berprofesi sebagai pengepul ikan men-

gatakan mulai dari sekarang permintaan dari daerah luar terutama dari Madiun, Jember, dan Surabaya makin tinggi.

“Kami sering kekurangan stok. Kami mencari dari daerah luar yang juga dari Madura, seperti di Sumenep. Apalagi nanti kalau sudah memasuki bulan September sampai Juni pasti tambah banyak. Kecuali sudah memasuki musim kemarau, baru jarang karena pencarian ikan di pelabuhan Tanglok juga jarang keluar,”

ucapnya Lebih lanjut dia mengatakan bahwa barang dagangannya bisa laku semua. Tapi juga banyak ikan yang rusak dan sering dibuang atau dibuat makan ikan lele.

“Sebelum kami mendistribusikan ikan tersebut, masih diproses dulu dari barang mentah digugus kurang lebih 10 menit baru bisa dikirim. Dan kami sudah menyiapkan para pekerja minimal 10 sampai 15 orang yang bisa mengerjakan

dengan cara cepat karena kalau lama ini bisa rusak,” ujarnya.

Sementara pekerja yang sering menyalin ikan ke rantang Ismah (43), warga Desa Jubenger, dia mengatakan sudah lima hari dirinya bekerja.

“Saya sebagai pekerja dadakan. Kalau permintaannya banyak, maka saya dipanggil untuk kerja dan upahnya juga lumayan banyak. Kalau permintaan sedikit biasanya yang kerja cukup di sekitar sini saja,” ucapnya. (jun/msa/rah)

PEDULI KESEHATAN

Aktivis Sosial Ingin Ringankan Pasien SAMPANG - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sampang (Forkamansa) menggelar aksi solidaritas penggalangan dana di depan Monumen Trunojoyo kota Sampang. Aksi yang dilakukan puluhan pemuda ini untuk membantu seorang janda lanjut usia bernama Juna (74), warga dusun Songsong Desa Aeng Sareh Kecamatan Kota yang sudah dua bulan terbaring karena menderita penyakit hepatitis dan tidak mampu berobat lantaran keterbatasan ekonomi.

Salah satu anggota Forkamasa, Afrizal mengatakan aksi penggalangan dana ini untuk membantu biaya pengobatan ibu Juna.

Menurutnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang kurang memuaskan, sebab meskipun pasien telah menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), pasien harus tetap membeli obat di luar rumah sakit.

“Kami menilai pihak RSUD Sampang kurang maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap pasien Jamkesmas, karena pasien diperintahkan membeli obat di luar rumah sakit. Oleh karena itu, penggalangan dana ini untuk membatu janda miskin ini agar bisa membeli obat di luar,” tuturnya di hadapan sejumlah awak media, Selasa (19/3).

Pantauan di lapangan, usai melakukan aksi penggalangan dana itu, perwakilan dari Forkamasa langsung bergeser ke RSUD setempat guna melakukan audensi dengan pihak

rumah sakit terkait pasien jamkesmas yang diwajibkan membeli obat di luar.

Sementara itu, di hadapan perwakilan Forkamasa, Humas RSUD dr.Yuliono menjelaskan bahwa pihaknya telah bertemu dengan keluarga pasien, namun menurut pengakuan keluarga pasien, mereka merasa kurang nyaman dengan pelayanan Jamkesmas. Setelah dijelaskan tentang prosedur pelayanan Jamkesmas, pihak keluarga bisa menerima.

“Setelah kami jelaskan prosedur pengguna jamkesmas, pihak keluarga pasien menyadari dan bisa menerima,” kata dr.Yuliono.

Sementara itu dalam audensi tersebut, ketika ditanya keluhan pasien yang menggunakan Jamkesamas dan harus membeli obat di luar rumah sakit, Yuliono mengaku belum tahu persoalan tersebut, tapi yang jelas selama obat yang dibutuhkan pasien tersedia di Apotek rumah sakit, maka akan difasilitasi tanpa biaya apapun.

“Saya masih akan melihat dulu persoalan yang terjadi.

Dan kami mengimbau kepada pasien yang merasa kurang nyaman dengan pelayanan rumah sakit untuk melaporkan kepada tempat pengaduan masyarakat,” tandasnya.

Usai melakukan audensi dengan pihak rumah sakit, puluhan pemuda yang mengatasnamakan Forkamasa ini meninggalkan ruangan audensi dan langsung menemui pasien untuk menyerahkan hasil dari penggalangan dana yang terkumpul sebesar Rp 282.200. (iam/msa/rah)

iyam z/koran madura

BANTU: Perwakilan Forkamasa saat menyerahkan bantuan hasil penggalangan dana kepada salah satu pasien di RSUD Sampang.

junaidi/koran madura

WARNING: Satpol PP saat mengingatkan salah satu PKL untuk tidak berjualan di sepanjang Jalan Protokol Kota Sampang.

JELANG ADIPURA

PKL Dilarang Jualan di Jalan Protokol SAMPANG – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang mewarning sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tidak berjualan di trotoal sepanjang Jalan Protokol. Apabila terdapat PKL yang nekat berjualan di jalan tersebut pada hari Rabu tanggal 20-22 Maret 2013, maka Satpol PP akan bertindak tegas dengan mengusir paksa para PKL mengkal tersebut.

Tindakan sewenangwenang Satpol PP itu meresahkan sejumlah PKL yang biasa mengadu nasib di areal tersebut. Menurut sejumlah PKL, mereka berjualan mencari nafkah, apabila tidak diizinkan berjualan di tempat tersebut, maka dapat mengganggu terhadap perolehan rezeki sehingga dikhawatirkan dirinya tidak bisa membiayai keluarga, isteri dan anak-anaknya di rumah.

Salah satu pedagang kaki lima yang berada di Jalan Wahid Hasyim Supatmi Rahayu (53) mengatakan bahwa kedatangan Sat Pol PP ke tempat dagangannya untuk mengingatkan dirinya secara keras supaya tidak berjualan di pinggir jalan. Dirinya disuruh pindah ke tempat lain karena pada hari tersebut Sampang ada ada acara Adipura Sampang.

“Kalo cuma dua hari tidak masalah. Saya akan pindah. Saya takut dimarahi kalau nanti tidak pindah.

Mau bagaimana lagi kalau ini sudah aturan. Saya masih bisa usahakan ke tempat lain

asal tidak lama-lama. Kalau lama nanti anak saya mau makan apa?” keluhnya.

Kasi OPS Satpol PP Moh Sadik tidak mau menanggapi keluhan para pedagang kaki lima yang merasa dirugikan dengan tindakannya tersebut. Bahkan Sadik berkelit dengan menyilahkan wartawan yang mengkonfirmasinya agar mendatangi kantornya.

“Silahkan konfirmasi ke kantor saya dan temui Kasat saya di sana. Saya hanya menjalankan perintah saja,” kelitnya.

Sementara Kepala Satpol PP Kusno Abdullah ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa peringatan itu sejatinya sebuah sosialisasi.

Menurutnya, pihaknya melakukan pendekatan ke PKL tidak hanya menjelang penilaian adipura saja. Bahkan sebelumnya sudah sering melakukan hal serupa terhadap pedagang kaki lima. Hanya saja para pedagang kaki lima yang maksa.

Secara aturan memang tidak boleh para PKL itu berjualan di atas trotoar,” ucapnya.

Dia menuding masyarakat Sampang (PKL) tidak menghiraukan penjelasan mereka. “Setelah kami peringatkan berkali-kali kepada para pedagang kaki lima, mereka tidak pernah menghiraukannya, nanti kami akan memberikan tindakan ketika masih ada yang berjualan,” ucapnya dengan nada agak mengancam. (jun/ msa/rah)

BANGKALAN

7

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II

GAKIN

Distribusi Raskin Belum Proporsional

ant/zabur karuru

RUMAH SAKIT APUNG. Rumah sakit apung Dotorshare melintas disamping pulau di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta. Rumah sakit apung swasta pertama di Indonesia tersebut dilengkapi ruang periksa, kamar bedah, kamar rontgen, laboratorium dan ruang rawat pasien yang rencananya akan berlayar dan melakukan pelayanan medis kewilayah-wilayah terpencil di pelosok Indonesia.

504 Lelaki Jalani Medis Operatif Pria BANGKALAN – Sebanyak 504 pria di Bangkalan memilih Medis Operatif Pria (MOP). Hal itu dilakukan untuk mengatur tingkat kelahiran anak.

MOP merupakan langkah program kelurga berencana (KB) yang diterapkan pada kaum pria. Karena jumlah kegagalan kaum ibu yang menjadi aseptor tergolong besar.

“Sudah 504 pria berusia rata-rata 40 hingga 50 tahun. Mereka memutuskan ikut MOP,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Bangkalan Lily Setiawati Mukti, Selasa (19/3).

Menurut Lily, keputusan para pria mengikuti MOP tak lepas dari besarnya jumlah kegagalan kaum ibu dalam mengikuti KB. Kaum ibu yang gagal dalam program KB ter-

jadi komplikasi karena tidak cocok. Oleh karena itu, MOP mulai menjadi solusi bagi para pria.

Ia menambahkan, keputusan ikut MOP harus mendapatkan persetujuan dari istri calon akseptor MOP. “Harus ada inform concern dari istri calon akseptor,” imbuhnya.

Seperti yang terjadi pada calon akseptor MOP, Moh

Hafid (40), warga Desa Blega Kecamatan Blega. Dia mengungkapkan, keputusan memilih MOP disebabkan faktor ekonomi keluarga.

“Anak saya sudah empat orang. Sementara usia saya sudah 40-an. Saya kuatir tidak mampu mensejahterakan anak. Terutama menyangkut pendidikan. Oleh karena itu, lebih baik jika dilakukan program perencanaan keluarga,” ungkapnya.

Menurutnya, MOP pada dirinya dilakukan karena program KB yang diikuti oleh istrinya masih dinilai tidak efektif. Sedangkan dirinya berkomitmen untuk tidak memiliki momongan lagi.

Sementara itu, dr Uuk Riuh K mengemukakan, MOP

merupakan pemotongan saluran sperma sehingga hanya air mani saja yang dikeluarkan saat melakukan hubungan suami istri. Dengan MOP produksi hormon testoteron pria tetap berjalan seperti biasa.

“MOP dilakukan dengan membuat satu atau dua sayatan kecil pada kulit scrotum (kantung buah zakar). Kemudian saluran keluarnya diikat sehingga ketika keluar sudah tidak mengandung sperma lagi.

Sementara, tingkat keberhasilan penyambungan kembali atau disebut rikanalisasi sangat rendah. Di bawah lima persen. Karena saluran spermatozoid sudah dipotong,” pungkasnya. (ori/rah)

HUKUM

Residivis Kembali Masuk Jeruji Besi BANGKALAN - Pengadilan Negeri Bangkalan kembali menggelar sidang perkara penyalahgunaan narkoba, Selasa (19/3) siang. Kali ini terdakwa adalah seorang residivis yang pernah menjalani kasus serupa beberapa tahun lalu. Dalam sidang, Hakim memvonis terdakwa Suparman bin Muslimin selama 4 tahun penjara.

Suparman bin Muslimin (28), warga asal Parseh Ke-

camatan Socah ini harus kembali meringkuk dibalik jeruji besi setelah sebelumnya pernah dipenjara atas kasus yang sama.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun Koran Madura, terdakwa sebelumnya tersandung kasus narkoba di Surabaya beberapa tahun yang lalu.

“Dulu anak ini pernah kena kasus yang sama di Surabaya,” jelas JPU Agus Arif, yang turut hadir dalam persidangan.

Berdasarkan keterangan hakim dalam persidangan, terdakwa ditangkap 30 Desember 2012 lalu di rumahnya. Saat itu, waktu terdakwa tengah tiduran di dalam rumahnya di kawasan Parseh Socah. Polisi menangkap yang bersangkutan berikut ditemukan pula barang bukti sabu-sabu seberat 0,25 gram.

Selain itu, diketahui pula bahwa barang bukti dibeli terdakwa dari seseorang bernama

Rasyid dengan harga 100 ribu rupiah.

Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 tahun kurungan. Namun demikian, Ketua Majelis Hakim, Fajarini yang memimpin persidangan tersebut memvonis terdakwa dengan 4 tahun penjara ditambah denda sebesar 800 ribu subsider 2 bulan penjara. (dn/rah)

BANGKALAN - DPRD Bangkalan berharap pembagian raskin untuk tahun ini disalurkan secara proporsional, karena terdapat daerah yang memiliki 0 persen masyarakat miskin. Sehingga membuat pemerintah harus melakukan verifikasi kembali sebelum didistribusikan.

Berdasarkan surat Gubernur nomor 518/24531/021/2012 ditetapkan bahwa per tahun 2013 ini kuota raskin untuk Bangkalan sebayak 85.068 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM). Jumlah pagu tersebut mengalami penurunan dibanding pada tahun sebelumnya yang mencapai 100.102 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM.).

Ketua Komisi B DPRD setempat Ach. Rofik, MBA membenarkan adanya daerah yang memiliki angka 0 persen masyarakat miskin.

Dengan demikian daerah tersebut tidak berhak mendapatkan raskin. Namun, hal itu perlu didata kembali karena dipastikan setiap daerah terdapat masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal itu membutuhkan pemerataan agar masyarakat dapat memperoleh bantuan bahan pangan pokok tersebut.

“Jika penyaluran raskin tidak merata ditakutkan terjadi kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan konflik karena ada satu daerah yang tidak berhak mendapatkan.

Sedangkan daerah lain mendapatkan bantuan raskin,” ungkapnya, kemarin (19/3).

Menurut Rofik pembagian beras untuk keluarga miskin dua tahun ini mengalami penyusutan. Jumlah keluarga yang menerima pun berkurang. Berkaitan dengan penyaluran raskin tahun ini harus tetap proporsioanal agar tidak terjadi gejolak di tataran masyarakat. Sebab, kondisi yang seperti ini sangat rentan terjadinya konflik, apabila tidak merata dalam membagikan jatah raskin pada setiap masyarakat yang berhak mendapatkannya.

“Jika tidak dibagikan secara proporsioanal dampaknya sangat besar sekali yaitu adanya ketimpangan, maka harus ditata ulang dalam pembagian itu,” imbuhnya.

Lebih jauh politis PKB ini mengatakan, bagaimana pun kondisinya jangan sampai ada kesenjangan di tengah-tengah masyarakat untuk pembagian raskin. Karena, raskin merupakan instrumen penting yang digulirkan pemerintah demi menjaga ketahanan pangan.

Untuk itu pemerataan sangat-

ANTISIPASI BENCANA ALAM

BPDB Siapkan Rp 6 Miliar untuk Penanggulangan Banjir BANGKALAN - Banjir tahunan yang menimpa Kecamatan Blega dan sekitarnya membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus menyiapkan dana sebesar Rp 6 miliar untuk menanggulangi bencana banjir.

Kepala BPBD Bangkalan Wahid Hidayat mengatakan pihaknya akan menyiapkan dana sebanyak 6 miliar untuk menanggulangi bencana. Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan fisik mulai dari rehabilitasi, rekonstruksi, dan perbaikanperbaikan yang dapat mengurangi luapan air kejalan raya dan rumah warga.

“Tahun 2013 ini kita sudah ajukan dana penanggulanngan banjir sebanyak 6 miliar, penggunaannnya meliputi pengerukan sungai, pembua-

tan tebing, sedimintasi serta rekontruksinya,” terang Hidayat saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/3).

Hidayat menjelaskan pada awalnya BPBD memiliki rencana untuk mengajukan dana sebanyak 1,7 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karena waktu yang tidak memungkinkan serta kondisi dalam keadaan darurat, tentunya menjadi hal yang tidak memungkinkan.

Sehingga anggaran dipatenkan menjadi Rp 6 miliar.

“Waktu tidak nututin dan keadaan dalam darurat. Banyak hal lain juga yang harus ditanggulangi baik dari fisik maupun untuk korban,” imbuhnya Dia memastikan pihaknya telah memberikan bantuan 300 paket sembako kepada korban banjir dengan rincian

HASIL PERTANIAN

HUJAN DERAS

Harga Gabah Padi Rp 4000 Perkilogram

Air Merendam Kota Bangkalan

BANGKALAN – Jelang penen raya bulan depan mendatang, harga gabah di tingkat petani Kabupaten Bangkalan saat ini berada pada level Rp 4.000 perkilogram. Harga tersebut berangsur turun menjelang panen raya daripada sebelumnya yang sebesar antara Rp 4.300 - Rp 4.500/kg.

Menurut petani Desa Kramat, Kecamatan Kota, Siti Zainab (40), turunnya harga gabah ditingkat petani karena saat ini sudah mendekati panen raya yang akan dilakukan pada April mendatang. “Menjelang panen raya, harga gabah sudah mulai terguncang,” katanya saat ditemui di rumahnya, Selasa (19/3).

Dia juga memperkirakan, harga gabah akan terus turun seiring dengan persediaan di tingkat petani yang melimpah.

Akibatnya, petani tidak bisa mengais keuntungan lebih atas panen yang dihasilkan. ”Jika jumlah panen petani padi di Bangkalan cukup banyak, otomatis akan berpengaruh terhadap harga jual gabah nantinya,” imbuhnya.

Petani lainnya, Rokib (52) mengaku khawatir turunnya

harga gabah bisa merugikan petani. Apalagi biaya sarana produksi padi sekarang ini cukup tinggi.

“Untuk lahan seluas satu hektar saja membutuhkan biaya sebesar Rp 2-Rp 3 juta. Kalau harga gabahnya terus turun, kami bakal rugi,” tuturnya.

Meski harga gabah kering giling di tingkat petani mulai turun, namun harga beras kualitas medium di pasaran masih tertahan Rp 8 ribu/kg. Bahkan, turunnya harga gabah tak lantas membuat mitra bulog langsung menyerap gabah petani.

Saat dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Bangkalan Puguh Santoso melalui Kasie Tanaman Pangan Heri Susianto mengatakan, harga gabah kering panen berkisar Rp 3.400 per kilo gram. Harga tersebut hampir merata di seluruh kecamatan yang ada di Bangkalan. ”Untuk harga gabah kering biasa, setelah dijemur beberapa kali di terik matahari memang harganya berkisar Rp 4.000/kg,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk peningkatan produksi padi di

Bangkalan mencapai 4,5 – 6 ton padi per hektar. Menurutnya, ada 29.213.000 hektar lahan padi yang tersebar di seluruh kabupaten Bangkalan.

Sedangkan capaiannya sekitar 175.578.000 ton padi yang akan dipanen di Bangkalan. ”Kisarannya sampai 1,5 -2 ton per hektar,” jelasnya.

Lanjut Heri, sejak bulan kemarin, sudah mulai ada panen padi. Sedangkan untuk panen rayanya terjadi pada bulan April mendatang. Sebab, petani padi ada yang memanen dua kali dalam setahun. ”Untuk lahan irigasi bisa sampai dua–tiga kali panen.

Mengenai hasil produksinya tiap kecamatan hampir merata,” ungkapnya.

Dibanding tahun lalu, peningkatan hasil produksi padi mencapai 5 persen.

Menurutnya, kecenderungan masyarakat Bangkalan akan menjual hasil padinya, jika sudah mencapai ketercukupan untuk dikonsumsi keluarganya sendiri selama satu musim. ”Baru setelah itu petani akan menjual hasil padinya,” pungkasnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Hujan deras yang mengguyur Kota Bangkalan, Selasa (19/3) siang, membuat sejumlah ruas jalan di wilayah Bangkalan, diantaranya di Jalan Soekarno Harta digenangi air, dengan ketinggian yang bervariasi. Terutama genangan air di jalan Soekarno Hatta mencapai 30 cm. Genangan air setinggi betis orang dewasa tersebut membuat beberapa pengendara harus menuntun kendaraannya karena mogok akibat mesin dimasuki air.

Pantauan Koran Madura, ada sepuluh kendaraan yang mengalami macet akibat genangan air tersebut. Salah satunya Moh Maulana harus menuntun sepeda motornya karena mengalami kerusakan pada busi kendaraannya setelah berusaha menerobos genangan air. ”Businya terkena air Mas. Jadi harus dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu.

Jika tidak bisa terpaksa harus dibelikan busi yang baru,” terangnya sambil membongkar busi kendaraannya.

Banjir juga menggenangi Jalan Mayjen Sungkono. Mes-

lah penting. Karena kondisi seperti ini tidak pernah terjadi pada tahun sebelumnya.

Jika terjadi komplin dari masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama untuk memberikan pemahaman tentang kondisi yang sebenarnya. Karena selama ini bukan tidak ada upaya dari pemerintah untuk segera mendistribusikan.

Akan tetapi ada beberapa hal yang membuat pendistribusian tidak kunjung dilaksanakan.

“Harapannya, pendistribusian segera dilakasanakan karena pihak Bulog sudah siap, tinggal menunggu surat perintah alokasi saja,” tandasnya.

Sementara itu, dibandingkan Kabupaten lainnya, Bangkalan merupakan daerah yang terendah penerima raskin (beras miskin) di antara empat kabupaten yang ada di Madura, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Untuk Bangkalan sendiri sebanyak 85.068 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM). Jumlah tersebut paling rendah dibandingkan dengan Pamekasan yang mencapai 86.397 RTS-PM. Sedangkan Kabupaten Sampang sebanyak 108.647 RTSPM. Sumenep menjadi daerah penerima tertinggi dengan jumlah 116.378 RTS-PM. (dn/ rah)

ki genangannya tidak separah di jalan Soekarno Hatta.

Akibat banjir membuat pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraannya.

“Seharusnya, selama musim panas kemarin, pemerintah bergegas memperbaiki drainase. Di jalan ini memang menjadi langganan genangan air, kalau hujan deras,” kata Subki, pengendara sepeda

motor yang melintas di kawasan Jalan Soekarno Hatta.

Selain itu, buruknya kondisi Jalan KH Moh Kholil juga menjadi masalah tersendiri bagi pemilik kendaraan terutama sepeda motor. Mereka harus ekstra hatihati karena terdapat lubang yang tertutup air yang belum diperbaiki. Warga pun memasang plang pemberitahuan

beras, satu kilogram gula, minyak 2 liter, kecap 1 botol, serta sarden, dan mie sebanyak 5 bungkus.

“Santunan untuk korban banjir itu mencakup dari sekitar 800 KK dengan 8 dusun yang menjadi langganan banjir,” tandasnya.

Menurut Dayat mengenai kerusakan yang terjadi akibat banjir kemarin yaitu menimpa bagian saluran air, SDN, Polsek, dan mesjid. “Salah satu fokusnya diantaranya kerusakan-kerusakan tersebut,” paparnya.

Ditanya mengenai adanya kemungkinan bantuan untuk tanggap darurat tidak segera dicairkan ia sendiri mengaku masih bingung.

“Bingung juga sih, bantuan yang bisa disampaikan kepada korban banjir untuk sementara yang kemarin saja,” pungkasnya. (dn/rah)

agar pengendara berhati-hati melajukan kendaraannya.

Tak hanya menggenangi beberapa ruas jalan, air hujan juga membuat sebagian sekolah di Bangkalan tergenang air. Di antaranya MTs Negeri Bangkalan, Jalan menuju SMPN 5 Bangkalan, dan SMAN 2 Bangkalan, masingmasing terendam air hujan. (ori/rah)

ori/koran madura

GENANGI: Akibat hujan deras yang mengguyur Kota Bangkalan terutama jalan yang menuju MTs Negeri Bangkalan, SMPN 5 Bangkalan, dan SMAN 2 Bangkalan digenangi air, Selasa (19/3) siang kemarin.

8

LINTAS MADURA

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II

POLITIK

KPU Berencana Undang Pimpinan PBB

ryan hariyanto/koran madura

TIDAK PUAS: Para Abang Becak yang telah membawa surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku mengekspresikan ketidakpuasannya ketika pihak SPBU di jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar tidak membolehkan pembelian bahan bakar solar.

Warga Bertanya Mengapa Dilarang Beli Solar SAMPANG – Sikap tegas petugas SPBU yang melarang pelanggannya membeli bahan bakar solar membuat belasan warga tidak puas. Sikap tidak puas para pembeli yang gagal mendapatkan solar itu diwujudkan dengan membanting puluhan jerigen yang dibawanya jauh-jauh dari rumah. Peristiwa ini terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Sampang.

Mereka sudah membawa surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan

tetapi, mereka yang tukang becak itu meski membawa surat hanyalah suruhan dari para nelayan asal pulau Mandan-

gin Kecamatan Kota Sampang yang setiap harinya membeli solar. ”Saya mau beli, bukan minta. Kalau gak dikasih tutup saja SPBUnya,” teriak salah satu warga yang akan membelinya, Indra, Selasa (19/03).

Tak hanya itu, belasan warga yang kesal terhadap SPBU tersebut sebelumnya sempat melapor ke DPRD Sampang di Komisi B. Namun lantaran tidak sabar, mereka akhirnya kembali mendatangi SPBU untuk mendapatkan kepastian.

Sementara itu pengawas SPBU Junaidi mengatakan untuk pembelian bahan bakar solar perorangan tidak diperbolehkan, kecuali hanya dibatasi 4 jerigen saja setiap hari. “Saya hanya menjalankan prosedur pembelian sesuai aturan. Memang saya menjalankan tugas, Pak. Setiap orang hanya empat jerigen. Apalagi jatah dari pertamina hanya 8 ribu liter per SPBU," ucapnya.

Ia menambahkan, terkadang para pembeli solar menggunakan becak dengan membawa jerigen dalam jum-

lah yang tak sesuai aturan.

Bahkan, terlalu sering dengan kembali berkali-kali. Namun, jika pembeli solar akan mematuhi aturan, pihak SPBU akan melayaninya.

Sementara itu, wakil ketua Komisi B Fathorrohman mengatakan akan menindaklanjuti laporan warga akan adanya pelarangan pembelian solar.

Akan tetapi, pihaknya masih perlu mencari tahu kebenarannya. ”Kita akan tindak lanjuti dulu, setelah ada rapat dengan anggota komisi B," tandasnya. (ryn/msa/rah)

KORBAN KONFLIK SARA

Pengungsi Mengaku Jenuh di Penampungan SAMPANG – Sejumlah pengungsi korban konflik SARA Sampang merasa jenuh berada di tempat penampungan di GOR Tenis Indoor Wijaya Kusuma Sampang, karena sudah menempati tempat pengungsian itu sejak 26 Agustus 2012. Apalagi selama itu hingga sekarang masih belum juga menemukan kepastian nasibnya dari pemerintah.

Untuk mengusir rasa jenuh, lelaki dewasa biasanya kongkow di sekitar lingkungan GOR. Sedangkan bagi anakanak sulit melakukan itu.

Meski banyak relawan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan mahasiswa datang menghibur, tetap saja mereka merengek minta pulang ke rumah mereka masing-masing.

Iklil Almilal, salah satu koordinator pengungsi yang juga kakak kandung Tajul Muluk alias Ali Murtadho dan Rois Alhukama mengisahkan bagaimana putra bungsunya, Zainal Abidin (5) terus merajuk minta kembali pulang ke kampung halamannya.

“Pak, kapan pulang,” kata Iklil menirukan anaknya.

Menghadapi rengekan anak kesayangannya itu, Iklil hanya

bisa membujuk anaknya bahwa mereka harus tabah dan sabar menghadapi cobaan.

Menurut Hertasning Ichlas, Koordinator Tim Advokasi Sampang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia (YLBHU), sangat wajar anak-anak menanyakan kapan mereka kembali ke rumahnya, sebab sudah terlalu lama mereka mengungsi di penampungan GOR Tenis Indoor.

“Jangankan anak-anak, orang dewasa di sana sudah mulai ada saling ketidakpercayaan. Jika mereka terlalu lama di pengungsian dikhawatirkan akan semakin berbahaya bagi mereka,” ujar Herta saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (19/3).

Herta menegaskan, kesehatan jiwa pengungsi tidak kalah penting ketimbang kesehatan fisik mereka. Dia melihat para pengungsi sudah lelah secara fisik dan pikiran.

“Bila tetap dibiarkan berlarut-larut, bisa jadi menimbulkan depresi berkepanjangan dan saling curiga antar pengungsi. Kalau sudah begitu, ketegangan di antara mereka gampang meletus,” tandasnya.

Anggota Dewan Pertim-

mahardika surya abrianto/koran madura

JENUH: Seorang Ibu sedang menyuapi nasi terhadap anaknya merasa jenuh berada di tempat penampungan. bangan Presiden Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Albert Hasibuan juga mengakui kemungkinan itu.

Dia menyesalkan pemerintah daerah selalu memakai pendekatan perbedaan keyakinan buat menuntaskan masalah ini.

“Penyelesaiannya harus

dengan pendekatan hak asasi manusia, karena mereka juga warga negara Indonesia,” ujar Albert.

Dia mengusulkan pengungsi bisa dikembalikan ke kampung halaman mereka, bukan dipindah ke tempat lain. Warga kampung juga harus diberikan sosialisasi

tentang sikap toleransi agar bisa menerima perbedaan.

Ketika Albert menengok pengungsi pada akhir Januari lalu, dia mengakui masalah tersebut menjadi sorotan lembaga asing. Namun dia tidak bisa memastikan kapan para penganut Syiah itu bisa dipulangkan. (msa/rah)

SERANGGA

Tomcat Kembali Mewabah di Wilayah Pamekasan PAMEKASAN - Serangga tomcat menyerang sebagian warga di Desa Waru, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dalam sepekan terakhir ini.

Salah satunya seperti yang dialami Hamdi Djibril, warga Desa Waru, Kecamatan Waru, Pamekasan. Pria ini terserang serangga tomcat di bagian wajahnya hingga me-

lepuh.

“Saat itu kan saya sedang cangkruan dengan temanteman. Tiba-tiba ada binatang yang hinggap di wajah saya dan langsung saya tepis. Ternyata tomcat dan seketika itu juga terasa panas,” kata Hamdi Dibril, Selasa (19/3).

Hamdi sendiri merupakan satu dari puluhan warga Desa

Waru, Kecamatan Waru, Pamekasan yang terserang serangka tomcat. Sebagaimana dirinya, warga yang terserang tomcat itu menderita seperti luka bakar.

“Rasanya panas seperti terbakar mas. Makanya wajah saya ini melepuh,” kata sembari menunjuk pada wajahnya yang terserang serang tomcat

itu.

Jenis serangga ini biasanya menjelang hingga musim panen padi setesai. Serangka tomcat merupakan sejenis predator serangga pemakan hama padi. Sehingga jika musim panen selesai, jenis serangga ini banyak menyerang warga.

Selain di Kecamatan Waru,

warga Kota Pamekasan dan warga Kecamatan Pademawu juga banyak yang terserang serangga tomcat.

Bahkan di Pamekasan, jenis serangga ini mulai masuk kota, seperti di area monumen Arek Lancor di perkantoran pemerintahan di Pamekasan, seperti pemkab dan kantor DPRD Pamekasan. (ant/mk)

SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, bakal mengundang pimpinan Partai Bulan Bintang dalam sosialisasi tata cara pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten pada Kamis (21/3).

Ketua KPU Sumenep Thoha Shamadi menjelaskan hingga Selasa (19/3) sore, pihaknya belum menerima secara resmi salinan keputusan KPU RI yang menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu 2014.

"Namun, secara informal kami sudah diberitahu oleh KPU Jawa Timur tentang masuknya PBB sebagai peserta Pemilu 2014.

Oleh karena itu, kami akan mengundang pimpinan PBB Sumenep dalam sosialisasi tata cara pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota/ kabupaten pada Kamis," ujarnya.

PBB yang semula dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual, dipastikan menjadi peserta Pemilu 2014 setelah upaya bandingnya dimenangkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) beberapa waktu lalu.

Pada Senin (17/3), KPU menindaklanjuti putusan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Nomor 142 Tahun 2013 tentang Penetapan PBB sebagai peserta Pemilu 2014.

KPU juga menetapkan PBB menjadi peserta Pemilu dengan nomor urut 14 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 143 Tahun 2013.

"Dengan demikian, akan ada 11 pimpinan partai politik (parpol) yang akan kami undang dalam sosialisasi tata cara pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten," kata Thoha.

Ia juga mengemukakan, sosialisasi tersebut merupakan tahapan awal menjelang masa pendaftaran calon anggota DPRD kabupaten ke KPU Sumenep.

"Sesuai jadwal dari KPU RI, masa pendaftaran pencalonan anggota DPRD kota/kabupaten ke KPU setempat pada 9-22 April mendatang. Pada masa itu, pimpinan parpol harus menyerahkan berkas bakal calon anggota DPRD yang akan diusungnya pada Pemilu 2014," ujarnya. (ant/mk)

ORMAWA

KAHMI Madura Berharap Ada Solusi di Kongres HMI PAMEKASAN - Korp Alumni HMI (Kahmi) Madura, Jawa Timur, mengharapkan Kongres ke-28 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Jakarta bisa menghasilkan rekomendasi yang bersifat solusi terhadap persoalan umat dan bangsa.

“Kami berharap rekomendasi yang dihasilkan Kongres HMI kali ini bisa memberikan sumbangan solutif dalam menyeleasaikan persoalan umat dan bangsa ini. Apalagi Kongres kali ini digelar di saat situasi politik nasional sedang memanas,” kata juru bicara Kahmi Madura, Azis Maulana, Selasa (19/3) malam.

Azis mengatakan, rekomendasi yang solutif sangat dibutuhkan, sebagai bentuk realisasi dari tujuan HMI, yakni terwujudnya insan akademis yang bernafaskan Islam, serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. Untuk mencapai tujuan itu, kata dia, maka diperlukan pola pikir yang matang berdasarkan ketentuan dan garis-garis besar haluan organisasi. Selanjutnya sikap objektif dengan tetap menjaga independensi organisasi.

“Kalau objektivitas dan sikap independen dikedepankan, maka saya yakin rekomendasi yang akan dihasilkan nantinya bisa bersifat solutif,” kata Azis Maulana.

Mantan Ketua HMI Cabang Pamekasan ini menjelaskan Kongres ke28 HMI saat ini memang sedang bersamaan dengan adanya persoalan “politisasi hukum” yang dihadapi mantan ketua umum organisasi itu.

Akan tetapi, kata Azis Maulana, kurang tepat apabila masalah yang menimpa mantan ketua umum HMI itu lalu menjadi landasan kebijakan organisasi, apalagi menyatakan dukungan.

Hal yang juga perlu

diperhatikan bahwa para aktivis dan mantan ketua umum HMI tidak hanya di partai politik tertentu, tetapi menyebar ke semua partai, seperti Golkar, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), PPP dan sejumlah partai politik lainnya.

Dalam bidang peningkatan intelektual kader, Kahmi Madura berharap agar organisasi ini bisa meningkatkan tradisi intelektual dalam pola perkaderan, sebab selain organisasi perjuangan, HMI juga merupakan organisasi kader.

“Akhir-akhir ini tradisi intelektual di HMI cenderung mulai memudar dan para aktivis HMI lebih banyak yang bersifat pragmatis. Kami berharap pada Kongres kali ini ruh untuk mengembalikan tradisi intelektual HMI kembali terbangun,” kata Azis Maulana.

Kongres ke-28 HMI digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur sejak tanggal 15 Maret 2013 dan akan berlangsung hingga 20 Maret 2013.

Kongres organisasi mahasiswa tertua yang didirikan Lafran Pane pada 5 Februari 1947 ini diikuti utusan dari 280 cabang dari seluruh Indonesia, termasuk perwakilan cabang khusus Malaysia.

Berbeda dengan organisasi mahasiswa lainnya, HMI merupakan organisasi mahasiswa yang independen, bukan berlatar belakang kelompok atau aliran organisasi ke-Islaman tertentu. Demikian juga dengan afiliasi politik organisasi mahasiswa ini.

Sejumlah mantan aktivis HMI bahkan tersebar di sejumlah ormas Islam dan partai politik, seperti Ferry Mursyidan Baldan dan Akbar Tanjung di Partai Golkar, Yusril Ihza Mahendra di Partai Bulan Bintang, serta Anas Urbaningrum dan Marzuki Alie di Partai Demokrat. (ant/mk)

MALANG

9

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II

KELUARGA BERENCANA

Pemkot Malang Gratiskan Biaya KB Vasektomi

PRO DUTA MENANG. Pesepakbola Pro Duta FC Gozali Siregar (kiri) berebut bola dengan pesepakbola Arema Malang FC Tomi Zailani (kanan) pada pertandingan kompetisi Liga Prima Indonesia (LPI) 2013/2014 di Stadion Baharuddin Siregar Lubuk Pakam, Kab Deli Serdang, Sumut. Pro Duta berhasil mengalahkan Arema Malang dengan skor 2-0.

Persema Tuntut Kejelasan LPIS Terkait Kompetisi LPI MALANG - Manajemen Persema menuntut kejelasan dari PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) selaku operator kompetisi Liga Primer Indonesia, terkait kelanjutan kompetisi LPI yang saat ini jeda pertandingan.

Asisten manajer Persema Dito Arief di Malang, jatim, Selasa mengaku, manajemen juga minta penjelasan dari LPIS terkait kuota empat klub dari LPI yang nantinya bergabung dengan kompetisi tertinggi di Tanah Air musim depan.

“Jika empat klub yang akan ikut kompetisi musim depan itu sudah ada kepastian dan Persema tidak termasuk di dalamnya, maka secara otomatis Persema akan berhenti dari kompetisi LPI musim ini, sebab tidak ada artinya lagi karena tidak akan bisa masuk kompetisi musim depan, meski berprestasi cukup bagus,” tegas Dito.

Akan berbeda kondisinya jika empat klub yang nantinya bisa ikut kompetisi tertinggi di Tanah Air itu kalau diambil

dari empat klub terbaik pada akhir klasemen kompetisi LPI. Sehingga, manajemen masih memiliki harapan untuk mengejar posisi empat terbaik tersebut.

Untuk mempertanyakan keseriusan LPIS dalam menggelar kelanjutan kompetisi musim ini yang masih baru berjalan itu, kata Dito, perwakilan manajemen Persema sudah ke Jakarta.

Jika PT LPIS sendiri sudah tidak serius mengelola kompetisi LPI musim ini, tegasnya, tentu akan berdampak terhadap keseriusan klub peserta LPI. “Oleh karena itu kami ingin kejelasan dari PT LPIS selaku penyelenggara kompetisi LPI,” tandasnya.

Penyatuan kompetisi di Tanah Air yang dihasilkan dari kongres luar biasa (KLB) PSSI

di Jakarta, Minggu lalu memutuskan akan diikuti oleh 22 klub dari LPI dan Liga Super Indonesia (LSI). 18 klub dari kompetisi LSI dan empat klub dari LPI. Dari tiga klub yang ada di Malang, yakni Arema Indonesia yang berlaga di ajang LSI, Persema dan Arema Indonesia LPI. KLB PSSI memutuskan Arema Indonesia dari LSI yang bakal bersaing dalam kompetisi tertinggi di Tanah Air musim depan.

Akibat dari keputusan KLB PSSI yang tidak mencantumkan Persema sebagai salah satu klub yang masuk dalam kompetisi tertinggi musim depan, maka para pemain tim berjuluk “Bledek Biru” itu diliburkan dari latihan karena manajemen akan berkonsentrasi mengurus kelanjutan kompetisi LPI musim ini dengan mendatangi PT LPIS. Dua musim kompetisi sebelumnya, Persema berlaga di ajang kompetisi tertinggi yang diselenggarakan oleh PSSI

PENGHARGAAN

Pemkab Malang Bidik Adipura Kencana Untuk Kepanjen MALANG - Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, membidik Piala Adipura Kencana bagi Kepanjen untuk kategori kota kecil karena sudah lima kali berturut-turut menyabet penghargaan Adipura.

“Setelah lima kali berturut-turut meraih penghargaan Adipura untuk kategori kota kecil, sekarang sudah waktunya dan kami yakin akan mampu mendapatkan Adipura Kencana,” kata Bupati Malang Rendra Kresna di Malang, Selasa.

Untuk mewujudkan Adipura Kencana tersebut, lanjut Rendra, pihaknya secara berkelanjutan mengintensifkan program Jumat Bersih, khususnya di wilayah Kepanjen, sehingga di wilayah itu akan tercipta kebersihan, keindahan, dan kenyamanan.

Menurut Rendra, tiga item tersebut, yakni kebersihan, keindahan dan kenyamanan, akan mampu melahirkan lingkungan yang benar-benar memenuhi kriteria Adipura Kencana, apalagi saat ini juga telah didukung dengan akses masyarakat yang cukup memadai.

Selain mengintensifkan program Jumat Bersih, ka-

tanya, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga harus bertanggung jawab terhadap upaya Pemkab Malang utnuk meraih Adipura Kencana tersebut.

Setelah lima kali berturut-turut meraih penghargaan Adipura untuk kategori kota kecil, sekarang sudah waktunya dan kami yakin akan mampu mendapatkan Adipura Kencana Ia mencontohkan, Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk mengawasi marka jalan, zona aman sekolah, traffic light serta memastikan jika trotoar yang ada benar-benar digunakan untuk para pejalan kaki karena itu menjadi salah satu penilain dan mendapatkan poin.

Menyinggung penilaian Adipura yang dilakukan oleh tim penilai, Rendra mengatakan, kemungkinan besar April

mendatang. Oleh karena itu, semua aspek yang akan dinilai terus dibenahi.

Rendra mengaku, ada beberapa kota yang menjadi pesaing berat Kota Kepanjen untuk meraih Adipura Kencana, di antaranya adalah Tuban yang sudah melakukan persiapan sejak lama.

“Dengan bekal lima kali berturut-turut menyabet penghargaan Adipura ini, kami yakin bisa. Namun, bagi kami ada yang lebih penting lagi, yakni kebersihan bukan hanya untuk meraih piala, tapi sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat,” ujarnya.

Kecamatan Kepanjen disiapkan untuk menjadi ibu kota bagi Kabupaten Malang, bahkan dua bulan mendatang rumah dinas bupati dan kantor Pemkab Malang sudah pindah ke Kepanjen, yang sebelumnya berada di Jalan KH Agus Salim Kota Malang.

Saat ini, sejumlah SKPD, gedung DPRD, kantor Wakil Bupati, dan kantor Muspida juga sudah berada di Kepanjen, seperti kantor Pengadilan Negeri (PN), Kejaksaan, Pengadilan Agama serta Polres.

Sedangkan Kodim masih berada di Kota Malang. (ant/rah)

Nurdin Halid. Namun, menjelang laga kelima Persema yang menghadapi Arema Indonesia, Persema justru hengkang dari kompetisi itu dan memilih berlabuh di kompetisi LPI yang digagas oleh Ketua PSSI yang baru Johar Arifin Husien.

Selain Persema, ada dua klub lagi yang menyeberang ke LPI, yakni Persibo Bojonegoro dan Semen Padang.

Setelah digelar Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) di Malang pada 30-31 Maret 2010 dan restrukturisasi kepengurusan di tubuh PSSI, akhirnya PSSI membentuk kompetisi LPI dengan dana klub yang ditanggung oleh konsorsium PT LPIS, sehingga tidak lagi mengandalkan dana dari APBD. Karena adanya kompetisi LPI tersebut, sejumlah klub di Tanah Air terbelah menjadi dua, seperti Persija Jakarta, Arema Indonesia, Persebaya Surabaya, dan PSMS Medan.

Klub-klub yang terbelah menjadi dua itu, ada yang

tetap melanjutkan kompetisi yang sudah berjalan di bawah naungan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) dengan nama LSI yang diketuai oleh La Nyala dan LPI di bawah naungan konsorsium.

Sementara klub-klub lama banyak yang tetap bertahan di kompetisi LSI, bahkan klubklub besar, seperti Persipura Jayapura, Sriwijaya FC, Persib Bandung, Persija Jakarta yang diperkuat pemain lama, Persisam Samarinda, Persela Lamongan, Persiwa Wamena serta Persidafon Dafonsoro.

Sedangkan kompetisi LPI lebih banyak dihuni oleh klubklub baru, disamping klub yang keluar dari LSI serta klub yang terbelah menjadi dua, seperti Persebaya 1927, PSMS Medan, Persija Jakarta dan Arema Indonesia.

Klub-klub baru tersebut langsung berkompetisi di LPI yang juga dianggap sebagai kompetisi tertinggi di Indonesia yang sah karena diakui oleh PSSI, AFC maupun FIFA. (ant/rah)

DEMAM BERDARAH

DBD Renggut Nyawa Delapan Warga MALANG - Serangan penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, selama Januari hingga Maret 2013 telah merenggut nyawa delapan warga setempat.

Menurut Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Bersumber Binatang Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Lulus Condro Trikoratno di Malang, Selasa, mengatakan selama Januari hingga Maret 2013, warga yang terserang DBD di Kabupaten Malang sudah mencapai 394 jiwa.

“Bahkan, untuk bulan Maret saja mencapai 127 jiwa. Dan selama tiga bulan terakhir ini sudah delapan nyawa melayang karena DBD,” katanya.

Wilayah endemis DBD di Kabupaten Malang, di antaranya Kecamatan Lawang, Wagir, Singosari, Pakis, Turen, Kepanjen, dan Bululawang.

Delapan warga yang meninggal akibat DBD tersebut, adalah warga Kecamatan Turen, Tajinan, Sumberpucung, dan Kepanjen.

Warga yang meninggal tersebut, umumnya terlambat dibawa ke rumah sakit sehing-

ga terlambat mendapatkan pertolongan.

Lulus mengatakan agar DBD tidak menyebar luas, pihaknya telah melakukan pemberantasan jentik nyamuk Aedes Aegypti dengan pengasapan (fogging) di sejumlah wilayah yang warganya ditemukan terserang DBD. Menurut dia, jika kondisi cuaca masih terus seperti saat ini yang kadang hujan kadang tidak, serangan nyamuk DBD harus diwaspadai.

Oleh karena itu, katanya, masyarakat harus ekstra waspada dengan cara mengecek kondisi lingkungan sekelilingnya.

“Akan lebih bagus lagi, ada atau tidak nyamuk di tempattempat penampungan air harus tetap dikuras dan diberi serbuk abate sebagai antisipasi,” kata Lulus.

Meningkatnya jumlah penderita DBD tersebut tidak menutup kemungkinan sebagai siklus lima tahunan, sebab pada 2012 jumlah penderita DBD di Kabupaten Malang mencapai 173 jiwa dan lima tahun lalu atau 2008 mencapai 1.000 jiwa lebih. (ant/rah)

MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, menggratiskan biaya pemasangan alat kontrasepsi yang menggunakan metode operasi pria atau vasektomi.

Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang Budi Herwanto, Selasa, mengatakan, penggratisan biaya keluarga berencana (KB) metode operasi pria (MOP) itu tidak lain untuk menarik minat kaum pria agar mau ber-KB. “Kaum pria bisa menggantikan peran istri untuk ber-KB, bahkan metode vasektomi ini caranya juga mudah dan cepat, sehingga pria yang ingin ber-KB tidak perlu khawatir. Apalagi, program ini tidak dipungut biaya,” tegas Budi Herwanto.

Untuk bisa memanfaatkan program KB MOP secara gratis tersebut, katanya, calon akseptor cukup berkoordiansi dengan petugas KB di kelurahan masingmasing dan calon akseptor tinggal menunggu pelaksanaan operasinya.

Ia mengatakan, untuk meningkatkan animo kaum pria dalam ber-KB, pihaknya secara kontinyu dan intensif melakukan sosialisasi dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya adalah PKK. “Sosialisasi terus kami lakukan agar ke depan ber-KB bisa menjadi gaya hidup kaum pria,” tandasnya.

Secara umum, kata Budi, untuk menambah jumlah akseptor guna menekan angka kelahiran dan pertam-

bahan penduduk, pihaknya juga telah mengenalkan berbagai program, di antaranya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta menggalakkan klinik KB pemerintah maupun swasta.

Selain itu, upaya yang dilakukan BKBPM adalah menyediakan mobil unit pelayanan (Muyan) yang siap melayani KB masyarakat di wilayah kelurahan. Artinya, petugas jemput bola agar warga lebih mudah mendapatkan layanan secara maksimal.

Menurut Budi, dengan adanya Muyan tersebut warga yang ingin ber-KB jenis apapun, seperti implat (susuk), IUD (spiral), suntik, metode operasi pria (MOP) maupun metode operasi wanita (steril) tidak perlu lagi susah-susah datang ke rumah sakit atau klinik.

Mereka, lanjutnya, bisa memasang KB jenis apapun di mobil KB Muyan yang juga dilengkapi dengan obgin bed untuk operasi. Apalagi, mobil KB Muyan itu juga berkeliling ke 57 kelurahan yang ada di kota itu secara bergilir, sehingga tidak ada wilayah yang terlewatkan.

Jumlah akseptor KB baru di Kota Malang tahun lalu, untuk jenis susuk mencapai 1.013 orang, pil sebanyak 1.246 orang, kondom 292 orang, metode operasi pria atau vasektomi 42 orang.

Sedangkan IUD (spiral) mencapai 3.994 orang, metode operasi wanita atau tubektomi 1.004 orang serta suntik sebanyak 8.376 orang. (ant/rah)

WALI KOTA

KPU Kota Malang Minim Sosialisasi Pilkada MALANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Jawa Timur, dinilai sejumlah ketua DPC parpol pengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota masih minim dalam sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada), 23 Mei nanti.

Ketua Plh DPC PDIP Kota Malang Eddy Rumpoko di Malang, Selasa, mengaku pihaknya khawatir jika masyarakat termasuk pendukung pasangan Sri Rahayu-Priyatmoko Oeotomo (SR-MK) yang diusung PDIP tidak tahu cara menggunakan hak suaranya.

“Sangat disayangkan kalau sampai banyak warga yang tidak tahu akibat minimnya sosialisasi. Minimnya sosialisasi ini akan berimbas pada tingginya suara tidak sah,” ujar Eddy yang juga Wali Kota Batu tersebut.

Padahal, lanjutnya, anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Kota Malang yang dikucurkan dari APBD cukup besar.

Anggaran untuk pilkada yang digelar 23 Mei itu sebesar Rp22 miliar, dengan rincian Rp18 miliar dikucurkan pada tahap pertama dan Rp5 miliar lainnya akan dicairkan jika ada putaran kedua.

Eddy berharap, KPU melakukan sosialisasi secara maksimal guna mengantisipasi tingginya suara tidak sah. Sosialisasi itu meliputi bagaimana cara mencoblos, persiapan sebelum menggunakan hak suara, dan jadwal pelaksanaan pilkada.

Selama dirinya dan tim sukses SR-MK turun ke warga, banyak warga yang tidak tahu bagaimana cara dan kapan pelaksanaan pencoblosan. “Selama ini mereka hanya tahu figur calon wali kota dan wakil wali kota, tapi mereka tidak tahu kapan pelaksanaan pencoblosannya,” tegasnya.

Kondisi itu, tegasnya, disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari KPU, padahal, KPU harus berupaya menekan angka golongan putih (golput) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta

demokrasi lima tahunan tersebut.

Senada dengan Eddy Rumpoko, Ketua DPC PAN Kota Malang Lookh Mahfudz juga mengeluhkan minimnya sosialisasi penyelenggaraan pilkada dari KPU. Menurut dia, minimnya sosialisasi tersebut tidak hanya berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam pilkada, namun juga membuka peluang adanya gugatan hukum dari masingmasing calon.

“Minimnya sosialisasi yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, itu sama saja dengan mencederai proses demokrasi serta hak-hak rakyat,” tandas Lookh yang juga anggota DPRD Kota Malang itu.

Menanggapi hal itu Ketua KPU Kota Malang Hendry ST mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait proses, tahapan dan pelaksanaan pilkada, baik yang dikemas dalam deklarasi pemilu damai maupun pawai.

“Memang, untuk caracara pencoblosan, kami masih menunggu penetapan pasangan calon pada 1 April mendatang, sebab bentuk surat suara akan banyak dipengaruhi oleh jumlah pasangan calon,” kata Hendry, menambahkan.

Saat ini, ada enam pasangan calon yang berkas-berkas pendaftarannya masih dalam proses verifikasi, termasuk harta kekayaan yang dimiliki calon serta hasil tes kesehatan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu di RSSA Malang.

Keenam pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU itu adalah pasangan Dwi Cahyono-Muhammad Nuruddin (perseorangan), Ahmad Mujais-Yunar Mulya (perseorangan), Heri Puji UtamiSofyan Edy Jarwoko (Partai Golkar-PAN).

Selain itu juga ada pasangan Agus Dono-Arif HS (Partai Demokrat-PKS), Moch Anton-Sutiaji (PKB-Gerindra) serta pasangan Sri Rahayu-Priyaktmoko Oetomo (PDIP). (ant/rah)

10

LINTAS JATIM

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II

Gubernur Jatim dan Mendag Klaim Harga Bawang Turun

PENCURIAN

Pencuri Bobol Kantor Cabang PLN

Mendag Akan Pantau Harga Pangan Pokok SURABAYA – Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia Gita Wirjawan dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Selasa (19/3) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Wonokromo Surabaya sebagai respon atas melambungnya harga bawang, khususnya bawang putih, di sejumlah daerah, di Jawa Timur.

PENCURIAN. Keadaan kantor PLN Surabaya Utara yang dibobol maling, wartawan dilarang mengambil gambar TKP. SURABAYA - Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Surabaya Utara Jalan Gemblongan No. 64 Surabaya, dibobol seorang pencuri. Sontak kejadian tersebut membuat seluruh pegawai kantor geger. Pasalnya, dari kejadian tersebut, sejumlah aset milik karyawan raib dari laci tempat kerjanya.

Seorang juru parkir, yang tidak berkenan diketahui namanya, menyatakan kejadian terjadi sekitar pukul 04.00 dini hari.

Namun, ia tidak berkenan menerka-nerka berapa pelaku pencurian tersebut. Hanya saja, ia membenarkan adanya kehilangan di tempat tersebut. “Memang kemalingan, mas. Namun, saya tidak tahu jumlah total dan barang apa saja yang kemalingan.

Coba, tanya satpam saja,” ujarnya kepada Koran Madura, kemarin Selasa (19/3).

Kendati demikian, ketika wartawan mencoba untuk masuk melihat tempat kejadian perkara, bagian security (satpam, red) kantor PLN Gemblongan menyatakan tidak adanya kemalingan. Padahal, fakta yang ada sejumlah aparat kepolisian dari Satreskrim Polsek Bubutan beserta Tim K9 dan identifikasi Polrestabes sedang melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP).

“Tidak ada kejadian apapun, mas. Silahkan di luar saja,” kelit seorang satpam.

Ditemui di TKP seusai penyelidikan, Kapolsek Bubutan Komisaris (Pol) Suryo Hapsoro menjelaskan, kejadian pembobolan terjadi sekitar pukul 05.30, dan pihak Polsek menerima laporan sekitar pukul 08.00 WIB, kemudian dilakukan koordinasi dengan tim identifikasi dan dilakukan proses penyelidikan.

“Kejadian sekitar pukul 05.30 wib, situasi di lantai 1 dan lantai 2 yang disatroni pelaku. Brankas tidak apa-apa hanya membongkar laci-laci karyawan,” terangnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, kasus pencurian tersebut diketahui pertama kali oleh petugas cleaning service sekitar pukul 05.30 wib. Sewaktu membuka pintu ruangan jaringan di Lantai 1, kata dia, dilakukan pemeriksaan, didapati barang-barang hilang, berupa sebuah laptop, uang senilai Rp. 25.000.000,-. Sedangkan lantai 2 ditemukan barang-barang yang diduga milik pelaku, yakni sebuah laptop, sebuah tas warna hitam, topi dan sebuah HP. “Pelaku yang seorang karena tidak dapat menurunkan Laptop, ia (pelaku, red) hanya menggondol uang puluhan juta milik karyawan,” terang Suryo.

Mengenai kejadian itu, lanjut Suryo, diketahui beberapa barang di meja bergeser dan ditemukan barang yang berada di sebelah kamar mandi dan masih didatakan total kehilangannya.

Sedangkan mengenai pelaku, kata dia, dipastikan dilakukan satu orang. Sebab, barang berupa Laptop yang berada di lantai satu tidak bisa dibawa kabur, sehingga ditaruh di lantai dua.

“Dilakukan oleh satu orang, sebab mau keluar lewat jendela untuk menurunkan laptop tidak bisa dan membiarkannya di lantai 2,” ungkapnya.

Ditemui di tempat terpisah, seorang karyawan yang menjadi korban, Denis menyatakan, dirinya kehilangan uang sejumlah Rp. 25 juta. Uang tersebut, kata dia, disimpan d isebuah laci yang saat hilang kondisi engsel dan skrupnya rusak.

“Iya saya kehilangan uang Rp. 25 juta, saya taruh di laci kerja. Dan uang tersebut sebetulnya digunakan untuk renovasi rumah saya,” terang Denis ketika ditemui di Mapolsek Bubutan.

Denis menambahkan, rupanya, bukan hanya dirinya yang kehilangan. Namun, dua orang karyawan lain pun kehilangan uang senilai Rp. 2,5 juta dan beberapa uang Ringgit.

“Saya kehilangan di lantai 1 kehilangan 25 juta, bu Endang 2,5 juta dan seorang pegawai lagi berupa uang puluhan Ringgit yang totalnya rupiahnya saya tidak tahu,” jelasnya.

Dari kejadian tersebut, pihak Unit Reskrim Polsek Bubutan beserta dengan unit Resmob Polrestabes Surabaya telah mengantongi ciri-ciri pelaku dan tengah dilakukan pengejaran. (mag/han/dar)

Kepada kedua pejabat tersebut, para pedagang ‘curhat’ tentang rasa kasihan mereka terhadap para konsumen yang harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli komoditi tersebut.

Merespon keluhan tersebut, Mendag mengatakan pemerintah masih terus mengupayakan langkah-langkah strategis dalam proses stabilisasi harga bawang, khususnya bawang putih yang naik signifikan beberapa minggu terakhir. Ia menjelaskan, kenaikan harga bawang putih terjadi karena menurunnya pasokan akibat beberapa kontainer yang membawa bawang putih impor tertahan di sejumlah pelabuhan. Tertahannya kontainer bawang ini disebabkan masalah dalam pengurusan dokumen izin impor. Sementara kenaikan harga bawang merah sendiri lebih disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung.

“Untuk mengatasi keterlambatan pendistribusian bawang putih ke pasar, kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (kementan) untuk mempercepat penerbitan Rekomendasi Impor Holtikultura (RIPH) dan Surat Persetujuan Impor (SPI) sebagai persyaratan izin impor produk holtikultura. Sebagai upaya stabilitasi harga, kami akan terus mengintensifkan pemantauan harga pangan pokok dengan mel-

akukan kunjungan kerja baik ke pasar induk maupun pasar tradisional, khususnya untuk melakukan pengecekan terhadap perkembangan harga bawang putih dan merah,” kata dia seraya menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengantisipasi kenaikan harga.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo yang turut mendampingi mengatakan, sidak pasar ini dilakukan untuk mempercepat proses stabilisasi harga bawang di pasaran. Terbukti, klaimnya,

harga bawang putih di sejumlah daerah mulai menurun.

“Untuk bawang putih jenis sincau yang pada minggu lalu berada di kisaran harga Rp. 65.000 turun menjadi Rp. 35.000 hingga Rp. 45.000. Sedangkan untuk jenis cuting turun Rp. 10.000 hingga menjadi Rp. 55.000 per kg. Namun, harga bawang merah masih bertahan dikisaran Rp. 45.000 per kg,” papar Pakde Karwo.

Dalam pertemuannya dengan para pedagang, tak lupa Soekarwo berpesan agar mereka tidak perlu khawatir mengenai kenaikan harga komoditas bawang putih dan bawang merah. Hal ini lantaran pemerintah telah memiliki langkah kongkrit guna menstabilkan harga. Selain itu, pedagang juga diminta agar tidak mengambil keuntungan dari kondisi tersebut.

“Insyallah harga akan segera turun dan kembali nor-

mal dalam waktu dekat, para pedagang diharapkan agar jangan memanfaatkan keadaan dengan mengambil keuntungan banyak. Kasihan konsumen,” ujar dia yang segera diamini para pedagang.

Tinjau Pelabuhan Usai melakukan sidak pasar, Mendag dan Gubernur Jatim langsung menuju Pelabuhan Tanjung Perak guna melakukan inspeksi di Pelabuhan terbesar di Indonesia bagian timur ini.

Kunjungan tersebut, diawali dengan konsolidasi kepada pihak pelabuhan mengenai percepatan perijinan.

Menurut Gita Wirjawan, pihaknya berkeinginan menerapkan pelayanan perijinan satu atap di pelabuhan. Ini agar distribusi barang khususnya hortikultura yang bersandar di pelabuhan bisa lebih cepat. Karena pengurusan administrasinya tidak lama, bisa

selesai di satu tempat dengan waktu yang lebih cepat.

“Dengan begitu keterlambatan distribusi barang, terutama hortikultura tidak akan mengalami keterlambatan seperti kejadian bawang putih ini hanya karena proses administrasi,” ujar Gita.

Gubernur Jatim, Soekarwo turut pula menanggapi masalah sistem pelayanan satu atap pelabuhan ini. Dengan sistem pelayanan satu atap pelabuhan ini, tambah dia, akan mempermudah administrasi bagi importir dalam mendistribusikan barang. Soekarwo berharap agar persoalan administrasi tidak dijadikan masalah karena hal ini menyangkut persoalan banyak orang. Apabila pemerintah pusat sudah memberikan keputusan untuk memberikan pelayanan satu atap, katanya, berarti harus segera dilaksanakan. ”Dengan terjadinya kenaikan harga bawang putih karena permasalahan administrasi, yang dirugikan adalah masyarakat miskin. Bagi orang kaya tidak terasa, akan tetapi bagi orang miskin inflasi tersebut sangat terasa,” tegas pria yang akrab disapa Pakde itu.

Masyarakat Jatim banyak yang mempertanyakan kondisi barang yang saat ini mudah diperoleh mengapa justru terjadi kenaikan harga. “Perlu kerjasama dari berbagai pihak baik bea cukai, importir, kepolisian dan masyarakat agar terjadi kondisi yang stabil.

Oleh sebab itu, hal yang mudah jangan dipersulit, karena menyangkut kebutuhan orang banyak. Sistem pelayanan satu atap jadi solusi utama dan harus dikoordinasikan dengan benar,” jelas ia. (neu/han)

LOKALISASI

Kemensos Mendukung Penutupan Seluruh Lokalisasi SURABAYA - Pemerintah pusat berjanji akan membantu pemkot Surabaya dalam upaya menutup 3 lokalisasi yakni Klakah Rejo, Sememi dan Tambak Asri dalam waktu dekat. Saat melakukan sosialisasi pengentasan Wanita Tuna Susila (WTS) di Surabaya, Selasa (19/3), Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI melalui Direkturnya, Sony Manalu menyatakan kesiapannya membantu pemda di Jawa Timur yang memiliki keinginan yang sama dengan memberikan bantuan bimbingan sosial, keterampilan, modal usaha hingga pemulangan para WTS.

“Kemensos telah menyiapkan anggaran untuk bimsos dan keterampilan sebesar Rp 1 juta per orang. Sementara untuk bantuan modal usaha sekitar Rp 3 hingga 5 juta per orang,” papar Sonny.

Diungkapkan Sonny, program pengentasan WTS di Kota Surabaya menjadi tujuan utama dalam prioritas penanganan. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan dan penyaluran anggaran bantuan.

“Jika di Surabaya ada 100 WTS, maka kami harus menerima 100 berita acara. Ke-

Karir Politik Wisnu Wardhana Terhenti SURABAYA – Drama politik terkait pemecatan Wisnu Wardhana (WW) dari Partai Demokrat dan rencana reposisi dirinya dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, semakin menuju titik klimaks. Karena Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD), telah resmi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemecatan dirinya dan salah satu koleganya, Agus Santoso, yang menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya. Itu artinya, karir politik kedua kader PD Kota Surabaya ini segera berakhir alias tamat.

DPP PD mengeluarkan tiga SK. SK yang Pertama berisi tentang pemberhentian WW dari keanggotaan PD, dengan kop surat Nomor 52/SK/ D P P. P D /

III/2013. SK yang kedua berisi tentang pemberhentian Agus Santoso dari keanggotaan Partai Demokrat, dengan kop surat Nomor 53/SK/DPP.PD/III/2013. Dan SK yang terakhir atau yang ketiga berisi tentang Pergantian Unsur Pimpinan Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) dari Wishnu Wardhana ke Moch. Mahmud, dengan kop surat Nomor 55/SK/DPP.PD/III/2013.

Ketiga SK DPP PD ditanda tangani oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Max Sopacua dan Sekretaris Jendral (Sekjen) Edhie Baskoro Yudhoyono.

Menanggapi SK tersebut, WW kembali menebar ancaman.

Salah satunya dengan mengancam ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PD Jawa Timur (Jatim) Soekarwo. Dirinya mengancam akan menyeret gubernur Jatim tersebut ke jalur hukum, jika Soekarwo menyetujui reposisi dirinya dan melantik Ketua DPRD Surabaya yang baru.

“Saya akan penjarakan Pa-

Kemensos telah menyiapkan anggaran untuk bimsos dan keterampilan sebesar Rp 1 juta per orang.

Sementara untuk bantuan modal usaha sekitar Rp 3 hingga 5 juta per orang

Sonny Manalu

Dirjen Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kemensos betulan di tiga lokalisasi yang rencananya akan ditutup ini,

kde Karwo (panggilan Soekarwo), kalau nanti dia menyetujui pemecatan saya. Ke mana pun akan saya buru. Saya yakin bisa menang lawan Pakde, karena pemecatan saya dari Ketua DPRD Surabaya melanggar undang-undang dan Peraturan Pemerintah (PP),” tegas dia. Selasa (19/3).

Dirinya juga menambahkan, SK DPP PD tersebut tidak akan berlaku jika masuk di ranah lembaga parlemen. “Setiap huruf dalam SK itu tidak sah di dalam lembaga dewan, apalagi hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekjen (Sekretaris Jenderal) PD saja,” papar dia.

Menurutnya, untuk urusan internal parpol, terkait dengan pemecatan dirinya, bukan suatu persoalan, tetapi ketika keluar dari internal parpol dan atau masuk ke ranah lembaga dewan, pemecatan itu akan berhadapan dengan UU dan PP. “Makanya, kalau sampai SK itu dikirim ke sini akan saya masukkan kotak, bahkan kalau diperlukan akan saya bakar,” ujar dia.

Terkait dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dise-

diketahui jumlah WTS sebanyak 771 orang,” katanya seraya menerangkan bahwa bantuan ini tergantung kemampuan anggaran yang disediakan pemda setempat.

“Artinya jika Pemprov atau Pemkot/Pemkab setempat menyediakan dana program untuk minimalisir WTS, Kemensos RI dan memantau perkembangannya.

Kami juga akan menunjuk lembaga kemasyarakatan tertentu untuk membantu mengawal penyaluran dana ini,” tambah Sonny. Jadi pihaknya akan mengupayakan bantuan tersebut benar-benar tersalurkan dan tidak ada pemangkasan dari oknumoknum tertentu.

butkan di salah satu SK DPP PD, WW mengancam akan menggugat Ketua DPD Jatim Soekarwo.

Diriya akan menggugat Gubernur Jatim, jika sampai merekomendasikan PAW tanpa melewati pimpinan dewan.

“Pemberhentian Ketua Dewan harus lewat Pimpinan Dewan, jadi tidak bisa langsung oleh Gubernur. Jika Pakde Karwo nekat, akan saya gugat dan kejar terus hingga masuk penjara. Itu target saya,” ancam dia.

Ketika disinggung terkait dengan ditunjuknya Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Moch.

Machmud sebagai penggantinya. WW menjawab sambil tertawa. “Selama ini Mahcmud diam saja karena masih bisa berpikir.

Tapi kalau dia sudah tak bisa berpikir akan out (keluar) dari sini. Biar dia jadi Ketua DPRD Partai Demokrat,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Moch. Machmud, yang ditunjuk DPP PD sebagai pengganti WW untuk duduk di kursi Ketua DPRD Surabaya, mengaku siap menjalankan perintah dan instruksi DPP PD, asalkan sesuai denga prosedur dan

Sony menegaskan jika ditemukan WTS tidak terima bantuan sesuai anggaran yang ditentukan. Dianjurkan agar penerima bantuan untuk segera melayangkan gugatan dan mengadukan persoalan itu ke pusat.

Selain itu, pihaknya akan menerjunkan orang untuk melakukan investigasi langsung. Jika benar dana itu dipangkas oknum tertentu, pihaknya tak segan merekomendasikan oknum pemangkas untuk diberikan sanksi hukum. “Kalaupun ada dari jajaran staf direktorat rehabilitasi melakukan pemangkasan anggaran maka saya siap mundur dari jabatan,” tegas dia. (neu/han)

mekanisme yang berlaku. Bahkan dirinya menghimbau kepada WW untuk bias lapang dada menerima kenyataan ini.

“Isi surat itu kan sudah jelas. Saya anggap pak WW orang pintar dan mengerti. Kita tunggu mekanisme yang sudah disiapkan partai,” ungkap dia.

Dirinya juga menghimbau kepada kader PD yang duduk sebagai legislator di DPRD Surabaya, untuk siap melaksanakan intsruksi partai. “Ini perintah Partai, harus dilaksanakan,” tegas dia. Seraya menambahkan jika pihaknya sudah siap dengan apapun yang akan terjadi.

“Dan yang pasti DPC dan DPD sudah menyiapkan langkah jika nantinya ada perlawanan dari WW”, ujar dia.

Sayangnya dirinya enggan berkomentar ketika disinggung reaksi dingin dari F-DP, yang terkesan diam menyikapi SK DPP PD. “kalau soal itu, tanyakan langsung ke Ketua Fraksi (Irwanto Limantoro),” pungkas dia.

Meskipun DPP PD sudah mengeluarkan SK resmi. WW masih langgeng duduk di kursi Ketua DPRD Surabaya. (wan/ara)

LINTAS JATIM

11

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II

KECELAKAAN

Ditabrak Kereta karena Nekat Menerobos Palang Perlintasan SIDOARJO - Lantaran nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta api (KA), M Saddam Husain (19) dan M Dwi Priambodo (17) kedua warga Desa Ental Sewu Kecamatan Buduran Sidoarjo, tewas dengan kondisi mengenaskan. Kedua pelajar ini tewas seketika usai ditabrak Kereta api Sri Tanjung jurusan Banyuwangi-Jogja yang melintas di bawah jembatan layang Desa Jenggolo kecamatan Buduran, Sidoarjo, Selasa (19/3) siang.

Menurut saksi mata, peristiwa ini bermula sekitar pukul 13.00 WIB, saat kereta api Sri tanjung yang melintas dari arah Porong menuju Surabaya melintas di desa Jenggolo, Buduran. Entah mengapa, kedua pemuda yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna putih nopol W 5717 VG dari arah utara itu tak menghiraukan sirine peringatan tanda kereta api yang datang dari arah selatan.

Mereka pun nekat menerobos palang pintu KA yang telah tertutup.

Kontan, tubuh keduanya tersambar kereta yang melintas. Pengguna jalan dan warga sekitar pun berteriak histeris.

Usai tertabrak kereta, tubuh Saddam tergeletak sudah tidak bernyawa di pinggir rel

dekat palang pintu kereta api. Sedangkan tubuh M. Dwi terseret hingga 15 meter dari lokasi kejadian dan sepeda motor korban tersangkut di pagar perlintasan kereta api.

Kedua pemuda itu meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka parah dan patah tulang.

Jenasah kedua pemuda yang diketahui masih berstatus pelajar ini kemudian di bawa ke RSD Sidoarjo untuk diotopsi. Dari identitas korban diketahui bahwa keduanya warga Desa Ental Sewu Buduran, Sidoarjo.

Saat dikonfirmasi mengenai kronologi peristiwa ini, Kapolsek Buduran, Kompol Hendi Kurniawan membenarkan, kedua pemuda yang mengendarai motor itu menerobos palang pintu kereta.

“Kondisi palang pintu sudah tertutup namun keduanya menyerobot,” katanya.

Dari identitas korban, lanjut Hendi, satu identitas korban masih berstatus pelajar SMK 1 Antartika Buduran. “M.Dwi yang identitasnya diketahui masih pelajar, sedangkan satunya masih belum diketahui.

Namun, saat kejadian keduanya menggunakan pakaian biasa,” pungkasnya. (yun/ dar)

KEBAKARAN

Rumah Ludes Terbakar Akibat Korsleting Listrik SURABAYA – Sebuah rumah dijalan Kalibokor IV/30 mengalami konsleting aliran arus listrik. Akibatnya, rumah kontrakan yang didiami seorang anggota PNS Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora,red) Jatim tersebut ludes dilahap “Si Jago Merah”.

Rumah yang berukuran 10 x 20 meter persegi tersebut terbagi menjadi dua bagian, yakni pemilik rumah kontrakan, Budiarso dan, Zainudin (PNS Dispora,red) pengontrak.

Menurut seorang saksi mata, Arip warga sekitar menyatakan, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Disaat, penghuni rumah sedang tidak berada dirumah dan keadaan rumah dalam posisi terkunci. Sumber api, kata dia, berasal dari rumah kontrakan, membuat rumah kontrakan terbakar habis sampai atapnya runtuh.

Sedangkan rumah milik tuan rumah yang terbakar hanya 50 persen yakni bagian atap.

“Tiba- tiba Api terlihat membesar, dan warga pun mendobrak rumah untuk memadamkan sumber api. Namun, karena api cepat membesar kami pun keluar, dan menghubungi PMK,” katanya, Selasa (19/3) kemarin.

Dijelaskannya, sampai saat ini, ia hanya menduga jika kebakaran akibat konsleting arus listrik. Kemungkinan, ada salah satu peralatan yang menggunakan listrik kabelnya lupa untuk dicabut. Namun, Ia tidak berkenan untuk menerka-nerka.

“Ini kemungkinannya, ada kabel yang tidak dicabut. Tapi, saya juga tidak tahu pasti.

Cuman asal api dari belakang rumah,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya,

Chandra Urat Mangun, mengatakan, pihaknya mendapat laporan sekitar pukul 12.15 WIB menit. Saat petugas sampai dilapangan, kata dia, kondisi api sudah bekobar tinggi dan api selesai dipadamkan sekitar 30 menit kemudian atau sekitar pukul 12.45 Wib. “Kita mendatangkan 4 unit mobil pemadam, dan baru sekitar 30 menit api mampu dikuasai,” terangnya.

Namun, dalam melaksanakan pemadaman api, lanjut Chandra, tidak mudah. Sebab, ketika 4 unit mobil pemadam yang diluncurkan ke lokasi untuk memadamkan sempat tertahan besi portal kampung.

Sehingga, membutuhkan waktu untuk membuka portal.

Meneganai hal tersebut, Chandra menghimbau, warga perkampungan agar membangun portal minimal dengan ketinggian 3,5 meter. “Kalaupun ada yang pegang kunci harus standby sehingga saat terjadi kebakaran kita bisa masuk dengan mudah,” jelasnya.

Dari kejadian kebakaran rumah tersebut, pemilik rumah pun mengalami syok hingga jatuh pingsan. Diketahui, pemilik rumah tersebut yakni Ratna Budiarso yang harus ditandu menuju ke ambulance akibat jatuh pingsan melihat rumah yang didiaminya ludes terbakar.

Melihat keadaan korban semakin lemah, petugas Linmas Pemkot Surabaya pun terpaksa mengevakuasi Ratna menuju Rumah sakit terdekat.

Meskipun, dalam kejadiian kebakaran tidak menelan korban jiwa. Akan tetapi, dipastikan kerugian material yang diderita oleh korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. (mag/ara).

SISA KEBAKARAN. Petugas PMK Surabaya melakukan pembasahan sisa-sisa kebakaran rumah dijalan Kalibokor IV/30, Surabaya, Selasa (19/3) kemarin.

LAMONGAN. Sejumlah buruh tani memanen padi di areal persawahan yang terendam air di Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Lamongan, Jawa Timur, Selasa (19/3). Akibat intensitas curah hujan tinggi sepekan terakhir menyebabkan lima hektar lahan pertanian terendam air dan membuat sejumlah pemilik sawah di desa setempat memilih memanen dini tanaman padi mereka agar kerugian tidak terlalu besar.

Organda Jatim Akan Mogok SURABAYA - Organisasi Pengusaha Angkuta Darat (Organda) Jawa Timur yang beroperasi di Tanjung Perak mengancam akan melakukan mogok beroperasi mulai Rabu (20/3) pagi ini. Sedikitnya akan ada 7.400 armada angkutan, mulai dari truk hingga angkutan kontainer yang akan berhenti beroperasi.

Aksi tersebut berawal dari diberlakukannya Peraturan Menter (Permen) No 1 tahun 2013 tentang pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khusus angkutan barang berplat kuning.

Para anggota Organda khusus pelabuhan tersebut akan menuntut 3 hal. Yakni, semua angkutan barang berplat kuning yang beroperasi di Pelabuhan boleh menggunakan BBM bersubsidi untuk semua jenis angkutan barang.

Permen ESDM No 1 Tahun 2013 harus direvisi. Serta yang terakhir adalah ketersediaan bahan bakar Solar Non Subsidi disemua wilayah Jawa Timur.

Dan jika Permen dari Kementrian ESDM tersebut tetap dilaksanakan maka biaya angkutan barang di Pelabuhan Tanjung Perak akan meningkat, karena saat ini harga Solar yang notabene-nya BBM Bersubsidi dengan harga Dex selisihnya sekitar 130 persen. Akibatnya suplay barang ke konsumen pun terhambat. Karena itu, pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisasi permen tersebut.

“Bayangkan saat ini harga solar Rp 4.500 per liter sedangkan Dex Rp 11.600 per liter. Kami ingin pemerintah merevisi kebijakan ini untuk jangka waktu panjang. Tetapi aksi kami ini, diharapkan

mampu membuat pemerintah menunda realisasi kebijakan ini minimal 2 tahun ke depan, sehingga kami bisa lebih siap,” ujar Ketua DPC Khusus Organda Tanjung Perak, Kody Fredy Lamahayu, Surabaya, Selasa (19/3).

Sedikitnya 300 personil gabungan dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dan Polda Jawa Timur (Jatim) siap mengamankan aksi mogok Organda Jatim. Kendati demikian, Polres Pelabuhan memiliki peran sangat vital didalam pengamanan.

Pasalnya, demo mogok dapat mempengaruhi kelancaran Ekonomi.

“Kami akan mengawal apabila ada angkutan diluar Organda Jatim, yang hendak beraktivitas, dikarenakan Peran Polres Pelabuhan Tanjung Perak sangat vital, bagi Jawa Timur saja, Indonesia Timur, bahkan Nasional,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Anom Wibowo, kemarin Selasa (19/3) di

Mapolres Tanjung Perak.

Anom menejelaskan, pihaknya dalam hal ini menjamin apabila ada transportasi diluar Organda Jatim, mana kala mereka hendak beroperasi seperti biasa, akan dikawal untuk kelancarannya. Hal itu, kata dia, sebagai upaya yang

dilakukan, semata-mata menjembatani dari keputusan Gubernur Jatim.

“Kemarin bawang sekarang angkutan. dengan adanya masalah seperti ini yang dirugikan sekali lagi adalah masyarakat.,” terang Anom. (mag/ara)

BENCANA

PASAR TURI BARU

Banjir Jabon Kiriman Pasuruan

Pemkot Berencana Lelang Ulang Tender

SIDOARJO Setiap musim hujan tiba, desa-desa yang berada di wilayah timur Kecamatan Jabon, Sidoarjo, selalu terendam banjir. Padahal, di wilayah ini terdapat sungai yang seharusnya dapat menyerap air hujan agar cepat surut. Namun nyatanya, seperti di Desa Balongtani, Kupang, Semambung dan Desa Kedungpandan, selalu terendam banjir.

Desa-desa di Kecamatan Jabon yang sering jadi langganan banjir pada saat musim penghujan itu banyak dikeluhkan oleh warga sekitar. Seperti Warno, warga Semambung, yang mengaku desanya menjadi langganan banjir. Selain Semambung, juga desa Balongtani, Kupang, dan Kedungpandan juga selalu tergenang air saat hujan tiba.

“Disini kalau hujan selalu banjir terutama rumah yang dekat sungai,” aku Warno.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sidoarjo, Agus Hidayat, mengakui jika daerah di timur Kecamatan Jabon itu memang menjadi langganan banjir saat musim hujan tiba.

Namun, menurutnya, hal itu disebabkan karena daerahnya merupakan dataran rendah dan menjadi daerah

kiriman air hujan dari daerah Pandaan, Pasuruan. Pasalnya, Kecamatan Jabon merupakan daerah perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Pasuruan.

“Banjir di wilayah timur Kecamatan Jabon itu tidak hanya disebabkan oleh air hujan, namun dikarenakan air kiriman dari wilayah Pasuruan,” ujar Agus Hidayat.

Masih menurut Agus, permasalahan banjir di wilayah Kecamatan Jabon itu bisa diatasi apabila sungai ‘Bangil Tak’ yang berada di sisi selatan dihidupkan kembali. Masalahnya, sungai ‘Bangil Tak’ berada di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Pasuruan. Sehingga, untuk menghidupkan kembali sungai tersebut merupakan ke-

wenangan Provinsi dan harus mendapat persetujuan dari kedua pemerintah daerah.

“Banjir di wilayah Jabon bisa diatasi apabila sungai ‘Bangil Tak, itu dihidupkan kembali. Namun sayang itu bukan wilayah kami, melainkan kewenangan Balai Besar DPU Pengairan Propinsi Jatim,’’ lanjutnya.

Pada 2010 pernah ada rencana dari Balai Besar DPU Pengairan Propinsi Jawa Timur (Jatim) untuk menghidupkan kembali sungai tersebut. Sayangnya, tidak ada respon dari Kabupaten Pasuruan. Padahal, saat itu sudah dianggarkan sebesar Rp 64 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menghidupkan kembali sungai tersebut. (yun/dar)

SURABAYA – Molornya Pembangunan Pasar Turi Baru, membuat Pemkot Surabaya kesal dan berencana melelang ulang Pembangunan Pasar Turi Baru. Saat ini Pemkot Surabaya mewajibkan investor Pasar Turi Baru menuntaskan pembangunan untuk lantai I-IV selesai Agutus 2013. Bila investornya tidak sanggup menyelesaikan pembangunannya Pemkot Surabaya akan melelang ulang pembangunannya.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Sachiroel Alim Anwar. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Walikota Surabaya terkait dengan molornya Pembangunan Pasar Turi Baru.

“Kami mengadakan rapat dengan Walikota soal molornya pembangunan Pasar Turi Baru. Keputusan untuk menyikapi pembangunan Pasar Turi seperti itu. Jadi, kalau investornya wanprestasi Pemkot akan melelang ulang,” ungkap dia. Selasa (19/3).

Dirinya menilai, langkah yang diambil Pemkot sudah bijak. Karena keputusan tersebut membantu para pedagang yang nasibnya sudah tidak karuan akibat terbakarnya Pasar Turi. Intinya agar investor tetap komitmen membangun kembali pasar

legendaris tersebut.

Menurutnya, Walikota Surabaya hanya menagih komitmen investor sesuai dengan MoU antara Pemkot dengan investor yang ditandatangani pada Februari 2010 silam. Dalam MoU tersebut, investor menyatakan sanggup menyelesaikan pembangunan Pasar Turi secara total delapan lantai pada Februari 2014. Sedangkan, khusus lantai I-IV, yang rencananya akan diperuntukan pedagang lama, harus selesai Agustus 2013.

Pihaknya menghimbau, agar investor menepati waktu.

Jika target pembangunan empat lantai paling bawah bisa selesai puasa, maka target itulah yang harus dipenuhi.

“Saya minta target itu dipenuhi dulu oleh investor. Sebab, pedagang sudah dalam kondisi mengenaskan. Ada yang jatuh sakit, ada yang bangkrut dan ada pula yang sudah mati. Jadi kami minta pembangunannya harus tuntas sebelum Lebaran tahun ini biar pedagang bisa berjualan lagi,” kata dia.

Saat ini ada tiga investor yang terlibat dalam pembangunan Pasar Turi Baru: PT. Gala Bumi Perkasa, PT. Central Asia Investment dan PT. Lusida Megah. Ketiga badan perusaahan tersebut dibawah konsorsium PT. Gala Megah Invesment. (wan/dar)

12

NASIONAL

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II

BBM BERSUBSIDI

harusnya siap menerima konsekuensi. Tapi ke dalam membangun soliditas,” tandasnya.

Namun berbeda dengan Yorris, anggota Komisi III F-PG, Nudirman Munir justru memprotes penggeledahan yang dilakukan lembaga antirasuah ini.

“Menurut saya di mana-mana di dunia, parlemen adalah rumah rakyat, terlindung dari hal-hal yang melecehkan. Itu sah-sah saja. Tapi nama baik parlemen harus tetep dijaga baik. Kalau kondisi berlanjut terus, sama aja dilecehkan,” ungkapnya kesal.

Menurut Nudirman, penggeledahan KPK harus jelas tujuannya. Kali ini KPK menggeledah ruang Ketua FPG DPR tersebut terkait kasus PON Riau. “Kalau bukti awal kuat, sah-sah saja. Tolong dihargai, ini kan mempermalukan legislatif,” pungkasnya.

DPR Tolak Kenaikan JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi.

Pasalnya, masih banyak cara dan opsi yang bisa dilakukan pemerintah tanpa harus menaikkan harga BBM. Bahkan, tanpa harus berdampak pada pembengkakan anggaran BBM subsidi. ”Dari lifting minyak kita 850 ribu barel perhari, harga patokan yang ada di APBN 100 dollar AS perbarel. Kalau hitung-hitungan saya, masih bisa bertahan dengan asumsi atau patokan itu tanpa APBN jebol. Tetapi, ya itu pemerintah sendiri harus obyektif dong dalam menentukan besaran biaya produksi minyak sendiri,” jelas anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Arif Budimanta di Jakarta, Selasa (19/3).

Sebelumnya Staf Khusus Presiden untuk Penanggulangan Kemiskinan HS Dillon kepada wartawan, Kamis (14/3) menyebutkan, seluruh penasihat Presiden SBY telah meminta presiden mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi yang disarankan pada April 2013 ini.

Sehingga, kata politisi PDI-Perjuangan ini, opsi kenaikan harga BBM itu harus menjadi opsi terakhir untuk mengatasi persoalan pembengkakan APBN. “Ini kan pemerintah yang dilakukan selama ini selalu nakut-nakuti rakyat, untuk masalah BBM ini. Seolah-olah kalau harga BBM tidak dinaikkan, maka kemudian APBN jebol. Ini buktinya tidak ada masalah.

Tahun lalu kita juga ada tambahan untuk subsidi BBM, malah APBN-nya sisa hampir Rp 50 triliun yang tidak kepakai,” tutur Arif.

Tudingan pemerintah bahwa pembengkakan penggunaan BBM subsidi bisa membuat jebol APBN, menurut Arif belum tentu benar. Karena, jangan-jangan jebolnya kuota BBM subsidi itu bukan lantaran pertumbuhan ekonomi yang normal, tapi lebih pada kasus pengawasan dari pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi yang lemah, tidak tepat sasaran, dan terjadi kebocoran. “Sehingga kalau itu yang terjadi, kelalaian atas pembengkakan BBM subsidi ada di pemerintah sendiri,” ujar dia. (gam/beth)

ant/widodo s. jusuf

KPK GELEDAH FRAKSI GOLKAR. Seorang penyidik KPK (kiri) berjalan memasuki ruangan yang menjadi ruang kerja sejumlah anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3). KPK menggeledah ruangan kerja Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto dan ruangan kerja anggota fraksi Golkar Kahar Muzakir untuk melakukan proses pengembangan penyidikan kasus suap PON Riau dengan tersangka Gubernur Riau, Rusli Zainal.

KPK Mulai Sentuh Golkar Ruang Ketua Fraksi dan Bendahara Golkar Digeledah

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan kerja dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) asal Fraksi Partai Golkar di gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3). Ruangan yang digeledah adalah milik Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang juga Bendahara Umum Partai Golkar serta anggota Fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir.

“Penggeledahan terkait penyelidikan apakah diduga di sana ada jejak-jejak tersangka RZ. Misalnya, di sana ada pertemuan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta,Selasa,(19/3).

Sedikitnya sepuluh petugas KPK mendatangi ruang kerja Setya Novanto di Gedung DPR RI. Para penyidik KPK itu, tiba sekitar pukul

10.00 WIB, mereka pun langsung menggeledah ruang Setya Novanto. Padahal, di saat bersamaan Setya Novanto mesti menghadiri sidang paripurna DPR RI. Ruangan Kahar berada di ruang nomor 2016, dan Setya berada di 1201. Ruangan keduanya berada dalam lorong terpisah. Penyidik yang mengenakan rompi cokelat bertu-

liskan KPK tampak lalu lalang di antara kedua ruangan itu.

Sempat tampak ada dua penyidik membawa tiga kardus warna cokelat dari ruangan Kahar Muzakir.

Namun tiga kardus itu tidak langsung dibawa turun dari lantai 12, melainkan dibawa masuk ke ruangan Setya Novanto. Sementara itu, dari ruangan Setya yang juga merupakan Ketua Fraksi Golkar, belum ada kardus yang dibawa.

Lebih jauh kata Johan, penggeledahan dilakukan terkait kasus revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON dengan tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal. “Penyidik menggeledah beberapa tem-

pat, di ruangan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dan anggota Fraksi Kahar Mudzakkir,” tambahnya.

Selain itu, kata Johan, penyidik juga menggeledah sebuah perusahaan. “PT Findo Muda di Gandaria Tengah, Jakarta Selatan,” jelas Johan.

Tidak hanya itu, sambung Johan, penggeledahan juga dilakukan terhadap rumah Rusli Zainal di Kembangan, Jakarta Barat. “Semuanya terkait Perda PON dengan tersangka RZ. Namun, saya tidak tahu materinya apa” ungkapnya.

Ditempat terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai menyerahkan proses hukum terhadap Ketua Fraksi PG Setya Novanto dan anggota FPG Kahar Muzakir

KASUS SIMULATOR SIM

Lima Jam Diperiksa Benny Terus “Berkelit”

SUAP REVISI PERDA

KPK Geledah Rumah Rusli

JAKARTA- Setelah menggeledah ruangan kerja dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) asal Fraksi Partai Golkar yaitu ruangan kerja Setya Novanto serta Kahar Muzakir, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan sebuah rumah milik Rusli Zainal di Jalan Pulo Panjang, Kembangan Utara, Jakarta Barat.

Penggeledahan tersebut dilakukan terkait dengan kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau.

Penyidik sebelumnya mendatangi rumah Rusli bercat kuning di Jalan Pulo Panjang lV-13/40, Kembangan Utara sekitar pukul 15.30. Namun penyidik tidak bisa masuk ke rumah tersebut karena tidak ada orang yang berada di dalam rumah.

Seperti diberitakan, KPK menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka pada 8 Februari 2013. (gam/ cea/beth)

yang namanya disebut-sebut dalam kasus Pekan Olahraga Nasional Riau. “Kita semua tahu sudah dari tadi (soal penggeledahan ruangan Setya dan Kahar). Bahkan bukan cuma dua ruangan, tapi empat,” katanya.

Menurut anggota Komisi I DPR F-Partai Golkar ini, sepakat musuh utama Indonesia adalah korupsi. Siapa pun yang melakukan tindak pidana itu harus diproses. “Golkar tidak akan menghalanghalangi, justru paling depan (dalam memberantas korupsi),” tambahnya.

Kasus-kasus korupsi yang menjerat sejumlah kader Golkar, kata Yorrys, suka atau tidak pasti berpengaruh pada elektabilitas partai. “Kita se-

Buru-buru Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) Setya Novanto terburu-buru keluar dari ruang kerjanya, lalu menuruni tangga darurat dari lantai 12 ke lantai 11. Selanjutnya, dari lantai 11 dia menggunakan lift langsung menuju basement ke tempat parkir. Setya Novanto mengaku bahwa penggeledahan hanya memeriksa suratsurat terkait dua hal saja yakni struktur di fraksi dan para tenaga ahli. “Hanya dua surat saja yang mereka geledah,” katanya di lift, Selasa (19/3).

Politisi senior Golkar itu turun dikawal empat orang.

Kata Setya Novanto, tak ada hal yang aneh dalam penggeledahan tersebut. “Semua baik saja,” tegasnya.

Yang membuat penggeledahan itu berlangsung lama adalah karena harus menunggu surat-surat dari Sekjen DPR. “Ini kan terkait dengan pengangkatan tenaga ahli.

Jadi surat pengangkatan kan adanya di Sekjen, itu yang lama,” tuturnya.

Sementara terkait dokumen tentang adanya pertemuan membahas dana PON di Riau, Setya Novanto membantahnya. “Nggak ada itu,” tegasnya. (gam/cea/abe)

ant/prasetyo utomo

KETUA MAJELIS SYURO PBB Yusril Ihza Mahendra PBB menyatakan persiapan DCS sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum KPU meloloskan PBB

POLITIK

Lolosnya PBB akan Ubah Peta Politik 2014 JAKARTA- Konstalasi politik menjelang pemilihan umum (pemilu) 2014 sedikit berubah menyusul masuknya Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2014. Lolosnya partai bentukan Yusril Ihza Mahendra ini membawa sedikit menganggu persiapan partai-partai lain yang sudah terlebih dahulu memastikan diri lolos menjadi peserta pemilu. “Dengan bertambahnya peserta pemilu, tingkat kesulitan yang akan dihadapi oleh parpol-parpol parlemen menjadi bertambah,” ujar penelitisenior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di Jakarta, Selasa (19/3).

Seperti diketahui, PBB ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2014 dengan mendapatkan nomor urut 14 setelah 10 nomor urut diberikan kepada Parpol Senayan, di antaranya Partai NasDem (1), Partai Kebangkitan Bangsa (2), Partai Keadilan Sejahtera (3), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (4), Partai Golkar (5), Partai Gerindra (5), Partai Demokrat (7), Partai Amanat Nasional (8), Partai Persatuan Pembangunan (9) dan Partai Hanura (10). Sementara tiga nomor urut selanjutnya diberikan kepada partai lokal Provinsi Aceh.

Menurut dia, kompetisi politik pada pemilu 2014 akan semakin ketat.

Pasalnya, PBB ini bukan partai yang baru sama ikut pemilu. PBB kata dia sudah pernah berpengalaman menjadi peserta pemilu dan memperoleh kursi legislative. Ditambah faktor Yusril Ihza Mahendra yang tidak asing bagi pub-

lic. “Semuanya bisa dikatakan sebagai faktor yang sudah pasti membuat peta politik 2014 akan berubah.. Jadi, PBB ini beda dengan Partai Nasdem,” urai dia.

Dia menilai, KPU sudah nampak tidak lagi konsisten dengan keputusankeputusannya. Untuk kesekian kalinya mereka melakukan perubahan keputusan karena kekeliruan dan ketakakuratan KPU yang dilihat oleh lembaga hukum atau etis (PT TUN dan DKPP).

“Yang justru mengherankan dalam hal bergabungnya PBB ini adalah sikap KPU yang juga akan sangat menentukan bagi hasil pemilu 2014 mendatang,” jelas dia.

Sikap KPU yang menerima PBB tanpa usaha kasasi mengundang tanya. Apalagi alasan KPU hanya karena mepetnya waktu. “Saya melihat bahwa alasan KPU sangan tidak substantive,” jelas dia. “Jadi faktor KPU dengan track record yang labil seperti saat ini jauh lebih berpotensi membuat pemilu 2014 akan penuh kejutan ketimbang masuknya PBB sebagai peserta pemilu,” tutur dia.

Tidak Kewalahan Sementara itu, Ketua Majelis Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra PBB menyatakan tidak kewalahan untuk mempersiapkan Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS).Bahkan, diakui PBB bahwa persiapan DCS sudah dilakukan jauhjauh hari sebelum KPU meloloskan PBB. “Saya rasa tidak masalah. Kita optimis.

Kita jalan saja terus. Lagian KPU juga sudah memperpanjang masa pendaf-

taran DCS kan, sampai 25 April (2013) mendatang”, kata Yusril, di Jakarta, Selasa (19/3).

Setelah diloloskan menjadi partai politik peserta Pemilu pada 2014, Yusril mengungkapkan bahwa dirinya membuka lebar terkait penerimaan calon legislatif yang akan diusung oleh PBB. Bahkan, Yusrril mempersilahkan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif di PBB. Namun, ada beberapa persyaratan yang akan diajukan sebelum secara resmi menjadi calon legislatif yang diusung PBB. “Kami memberikan kesempatan kepada siapa saja yang hendak menjadi caleg. Untuk sekarang kami masih membuka, karena kami masih memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk datang ke PBB. Namun, tentu akan kami seleksi juga”, ujar Yusril Meski sudah diloloskan untuk menjadi peserta Pemilu pada 2014 mendatang dan tengah menyusun DCS, namun Yusril tidak mau secara rinci menargetkan prestasi PBB pada Pemilu 2014 ini. Dirinya hanya berharap agar PBB bisa menuai prestasi dengan gemilang dan memang memberikan manfaat dan gunanya bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan pada waktuwaktu mendatang. “Kalau untuk itu yang penting sukses saja-lah kitanya.

Mudah-mudahan seperti itu dan bisa kita wujudkan. Saya rasa hal yang seperti itu tidak usah di umumkan seperti apa”, kata Yusril. (gam/abd)

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM senilai Rp198 miliar yang melibatkan Benny K Harman. Namun Politisi Partai Demokrat ini tetap saja berkelit dengan kasus tersebut. “Saya sudah jelaskan mekanismenya dan apakah dibahas mengenai Simulator, saya tegaskan disana bahwa dalam rapat tidak pernah,” kata mantan Ketua Komisi III DPR F-Partai Demokrat, Benny K Harman di Jakarta,Selasa,(19/3).

Benny yang diperiksa sekitar 5 jam oleh KPK, berstatus sebagai saksi guna melengkapi berkas tersangka Irjen Pol Djoko Susilo. Usai pemeriksaan, Benny mengaku penyidik kerap mencecarnya mengenai mekanisme pembahasan anggaran di Komisi III DPR dengan mitra kerjanya termasuk Polri. “Yang di bahas itu PNBP. Bagaimana penggunaannya itu tergantung sepenuhnya pad mitra kerja,” tambahnya.

Diakui Benny, terkait mengenai kabar petemuan yang dilakukan anggota Komisi III DPR dengan tersangka Djoko Susilo terkait proyek Simulator SIM. “Saya tegaskan, saya tidak pernah hadir dalam pertemuan itu,” tegasnya Dia juga mengaku tidak pernah melakukan pertemuan terkait proyek simulator dengan pihak Polri, seperti bertemu dengan Panitia Lelang dan yang lainnya. Karena itu, pada kesempatan sama dirinya mengaku tidak tahu menahu adanya pertemuan terkait proyek tersebut, terlebih mengenai aliran dana sekitar empat miliar yang dikabarkan mengalir ke oknum komisi III DPR. KPK sendiri tengah menelurusi dugaan keterliatan sejumlah anggota Komisi III DPR terkait proyek Rp 196,8 miliar tersebut. Kabar yang

berkembang adanya aliran dana hingga puluhan miliar guna memuluskan proyek tersebut.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin yang ditemui wartawan soal kasus simulator SIM tersebut, sedikit berdiplomasi soal kasus tersebut.

“Ntar lah lihat perkembangan ya. Lihat perkembangan ya, perkembangan saja,” ujarnya di sela-sela Rapat Paripurna DPR,(19/3).

Sementara itu, Pengacara Teddy, Dwi Ria Latifa menuturkan kliennya datang ke tempat itu bertemu sejumlah politisi hanya diperintah.

“Faktanya seperti itu, tunggu saja di pengadilan,” ujarnya Dwi Ria hanya menjawab diplomatis, kliennya hanya mengikuti perintah atasannya Irjen Djoko untuk hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan dilakukan dengan sejumlah politisi mulai dari restoran Kings Crab, Nippon Kan, restoran di Plaza Senayan, hingga di Dharmawangsa.

Pertemuan dilakukan akhir 2010. Dalam beberapa pertemuan itu, Teddy datang ditemani Irjen Djoko, ada juga yang datang seorang diri. Apakah ada penyerahan uang saat itu? “Semuanya tunggu saja di pengadilan,” jelasnya.

Bahkan Dwi Ria tak membantah bila ada percakapan telepon yang dilakukan kliennya dengan beberapa politisi itu.

Teddy adalah ketua pengadaan barang proyek simulator.

Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokat, Nazaruddin sudah mengakui adanya pertemuan itu. Nanyian Nazar juga yang menyebut sejumlah nama.

Sedang Anas menepis ikut dalam pertemuan. Sementara Aziz dan Bambang Soesatyo, juga Herman Hery membantah adanya penyerahan uang. (gam/cea)

EKONOMI

13

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II

Subsidi BBM 2013 Bisa Lampaui Target Jurus Penghematan Konsumsi BBM Diperkirakan tidak Terlalu Ampuh JAKARTA - Pemerintah memperkirakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2013 mencapai 48,39 juta kiloliter atau 2,38 juta kiloliter di atas target APBN sebesar 46,01 juta kiloliter.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diperoleh di Jakarta, Selasa (19/3), seperti diberitakan Antara, menyebutkan perkiraan konsumsi tersebut sudah memperhitungkan program penghematan yang dilakukan mampu menekan pemakaian BBM bersubsidi 2013 hingga 1,26 juta kiloliter.

Disebutkan, konsumsi BBM bersubsidi tanpa penghematan akan mencapai 49,65 juta kiloliter atau defisit 3,64 juta kiloliter dibandingkan kuota APBN. Perkiraan konsumsi 49,65 juta kiloliter terdiri dari premium 31,46 juta kiloliter, solar 16,99 juta kiloliter, dan minyak tanah sebesar 1,2 juta kiloliter.

Kuota tersebut dengan asumsi premium mengalami kenaikan 11,01 persen dibandingkan realisasi 2012 sebesar 28,34 juta kiloliter.

Lalu, solar diproyeksikan naik

8,04 persen dari realisasi 2012 sebanyak 15,73 juta kiloliter, dan minyak tanah tetap 1,2 juta kiloliter.

Secara keseluruhan, perkiraan konsumsi BBM subsidi 2013 sebesar 49,65 juta kiloliter, lebih tinggi 9,68 persen dibandingkan realisasi 2012 yakni 45,27 juta kiloliter.

Perkiraan persentase kenaikan konsumsi premium dan solar dengan memakai asumsi realisasi 2012 dibandingkan 2011.

Data tersebut juga menyebutkan perkiraan penghematan BBM subsidi 1,26 juta kiloliter berasal dari kendaraan dinas sebesar 239.259 kiloliter, kehutanan 95.759 kiloliter, dan transportasi laut 921.001 kiloliter.

Rincian penghematan kendaraan dinas itu adalah Sumatra sebesar 285.424 liter per hari untuk 70.314 unit kendaraan roda empat dan 127.333 roda dua, Kalimantan 224.847

liter per hari untuk 16.184 roda empat dan 241.102 roda dua, dan Sulawesi 145.233 liter per hari untuk 23.786 roda empat dan 107.380 roda dua.

Sementara kendaraan kehutanan di seluruh Indonesia yang menjadi sasaran penghematan berjumlah 43.508 unit dan transportasi laut 344.823 unit.

Di tempat terpisah, Pelaksana Tugas Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Bambang PS Brodjonegoro mengaku, pemerintah telah menyiapkan tiga opsi kebijakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang rencananya akan diumumkan pada awal April 2013.

Menurut Bambang, tiga kebijakan yang akan diumumkan terkait dengan penghematan subsidi BBM tersebut mengarah pada sisi harga BBM bersubsidi, bukan harga, dan kombinasi dari keduanya.

“Pokoknya akan ada kebijakan. Dan kebijakan itu jangan dihadapkan harga atau bukan harga. Tiga opsi itu, mana yang dipilih akan kita lihat nanti.

Tidak usah dibahas, pokoknya kombinasi gitu,” kata Bambang di Kantor Menkeu Jakarta, Selasa (19/3). (bud)

REALISASI TAPERA

Butuh Kucuran Dana Rp 7 Triliun JAKARTA-Kebutuhan perumahan bagi rakyat miskin dipandang sangat mendesak melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Namun pemerintah membutuhkan dana sedikitnya Rp7 triliun untuk merealisasikan pembangunan perumahan bagi kaum miskin ini. “Untuk merealisasikan RUU Tapera ini perlu terobosan dana sekitar Rp 7 triliun dari APBN Rp 1600 triliun. Itu penting karena menurut Badan Pusat Statistik (BPS) rumah yang layak huni hanya sekitar 41 juta unit di Indonesia,” kata Ketua Pansus RUU Tapera DPR, Yosep Umar Hadi dalam diskusi ‘RUU Tabungan Perumahan Rakyat’ bersama Sesmenpera Agus Sumargiarto di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (19/3).

Menurut Yosep, RUU Tapera ini merupakan inisiatif DPR yang bertujuan mendekatkan rakyat terhadap bank. Dan sekaligus menabung untuk membayar rumah layak huni dengan mudah, murah dan menguntungkan “Rumah ini bisa dimiliki oleh karyawan swasta dan juga pegawai negeri sipil (PNS) golongan rendah dan sebagainya, karena mereka banyak yang belum mempunyai rumah,” tambahnya.

Lebih jauh kata mantan Wakil Ketua Komisi V DPR ini, Rakyat bisa menyisihkan sekitar 3%-5% penghasilannya dari UMR. Karena itu peluang ini sangat besar. “Itu bisa dicicil antara 15-40 tahun. Jadi, sekitar Rp 250 ribu/bulan, jauh lebih murah dibanding membayar kontrakan Rp 500 ribu/bulan. Untuk itu semua aosiasi perumahan mendukung RUU ini,” paparnya Yang jelas, lanjut Yosep lagi, rumah Ta-

pera ini bukan untuk investasi. Sebab, kalau rumah rakyat dijadikan investasi oleh orang kaya, maka rakyat tak akan pernah bisa memiliki rumah. “RUU ini sekaligus untuk mencegah terjadinya liberalisasi perumahan seperti yang merajelela sekarang ini,” tambah Yosep.

Diakui Yosep, rumah Tapera ini akan mendapatkan subsidi dari pemerintah, dana hibah negara, dan juga APBN. “Tanah memang mahal, tapi dengan bantuan pemerintah, APBN, dan pekerja sendiri, maka harganya menjadi murah dan bisa menjadi hak milik, yang keuangannya akan dikelola oleh Badan Tapera dengan bank pemerintah. Inilah yang dimaksud gotong royong ini,” ujarnya.

Sementara, Sesmenpera Agus Sumargiarto mengatakan pelaksanaan RUU Tapera ini nantinya akan bersinggungan dengan Kemenakertrans, Kemenkeu, Kemenkum dan HAM, BUMN dan Kemenpera. Maka dengan RUU ini diharapkan seluruh rakyat berpenghasilan standar UMR bisa memiliki rumah yang layak sesuai FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

Agus mengakui lahan untuk perumahan terus berkurang. Bahkan sulit dan sebaliknya penduduk terus bertambah. Karena itu untuk merealisasikan RUU Tapera ini sebagai alternatif bisa berupa rumah susun, dan ini bisa dibangun di tengah kota atau daerah di mana pekerja dekat dengan tempat kerjanya. “Jadi, tak mesti di pinggiran Jabodetabek. Khusus bagi yang tak mampu atau berpenghasilan di bawah UMR, bisa dengan menyewa,” pungkasnya. (cea)

EKSPOR SIRIP HIU

ant/dedhez anggara

Seorang pekerja menjemur sirip ikan Hiu di sentra pengolahan ikan laut, Paoman, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (19/3). Kurangnya pasokan sirip ikan Hiu dari nelayan membuat ekspor sirip Hiu menurun tajam, sedangkan harga jual mengalami kenaikan dari Rp. 200 ribu per kg menjadi Rp. 350 ribu per kg.

ant/eric ireng

LAMPAUI TARGET. Subsidi BBM yang harus dikucurkan pemerintah diperkirakan akan melampaui target pada tahun 2013 ini. sebab konsumsi BBM pada 2013 ini ditaksir mencapai 48,39 juta kiloliter atau 2,38 juta kiloliter di atas target APBN sebesar 46,01 juta kiloliter.

ANALISA EKONOMI

Gubernur BI Tidak Selalu dari Ekonom JAKARTA-Jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) tidak harus dipegang oleh ekonom.

Bahkan peletak dasar-dasar bank sentral di Indonesia justru berlatar belakangsarjana hukum.

“Jadi, itu tidak menjadi monopoli ekonom. Kenyataannya, yang memberikan dasar-dasar bank sentral malah Sjafrudin Prawiranegara. Jadi bagi kami, gelar bukan jaminan, yang penting integritas,” jelas Ketua Komisi XI DPR, Emir Moeis di Gedung DPR Jakarta, Selasa (19/3).

Karena itu kata dia, jabatan Gubernur BI itu bukan monopoli ekonom. Gubernur BI empat kali dipimpin oleh sarjana hukum. “Jadi tidak harus harus proffesor, doktor ekonomi,” kata dia.

Emir merincikan, keempat mantan Gubernur BI yang

berlatar belakang sarjana hukum tersebut di antaranya, Sjafruddin Prawiranegara(1953-1958), Soetikno Slamet (1959-1960), Soemarno(1960-1963) dan Jusuf Muda Dalam (1963-1966). “Ingat, Dewan Gubernur BI itu kan kolektif kolegial. Jadi, bukan kebijakan diambil oleh satu orang sendiri,” kata Emir usai public hearing dengan tiga pakar ekonomi, yakni Tony Prasetiantono, Sri Adiningsih dan Ahmad Erani Yustika untuk mendapatkan masukan terkait pencalonan Agus Marto.

Anggota Komisi XI DPR, Dolfie OF Palit mengatakan, dari tiga pakar ekonomi yang diundang Komisi XI DPR, hanya satu ekonom yang tidak menyetujui Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI. “Dari tiga yang hadir, hanya Ahmad Erani Yustika yang

tidak setuju dengan Agus Marto,” ucap dia.

Masukan KPK Lebih lanjut, Emir mengaku akan tetap meminta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencalonan Agus Martowardojo sebagai Gubernur BIperiode 2013-2018.

“Kami akan meminta masukan tertulis saja kepada pihak KPK mengenai pencalonan Agus Marto sebagai Gubernur BI. Kami tetap akan tanya kepada KPK. Jadi, tetap harus ada masukan dari KPK,” kata Emir.

Sebelumnya, KPK menolak untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR yang diagenda kemarin (18/3) dalam membahas pencalonan Agus Marto. Penolakan yang disampaikan secara resmi melalui surat yang dilayangkan ke DPR tersebut

tidak terlepas dari keengganan KPK untuk mencampuri proses pemilihan Gubernur BI. Lebih lanjut Emir menegaskan, Komisi XI DPR tidak akan memanggil ulang KPK untuk dimintai masukannya, karena fit and proper test sudah harus digelar pada 25 Maret 2013. “Waktunya sudah pendek dan pada pekan depan sudah adanya uji kelayakan dan kepatutan pencalonan Gubernur BI,” jelas dia Dia menambahkan, sedianya Komisi XI DPR menginginkan untuk mendapatkan sejumlah masukan dari berbagai lembaga, asosiasi dan pengamat ekonomi terkait figur dan rekam jejak Agus Marto. “Kami juga akan meminta pendapat dari para pakar ekonomi untuk membicarakan profil dan track record Agus Marto,” ucap Emir.(gam/bud)

DPR SAHKAN PERRY WARJIYO

BI Tetapkan Fixing Spot Bentukan 30 Bank Devisa JAKARTA-Bank Indonesia (BI) akan memberlakukan kurs referensi pasar spot valuta asing dalam negeri yang dibentuk oleh 30 bank devisa sebagai kontibutor. Fixing spot ini diharapkan bisa menjadi referensi alternatif bagi pelaku pasar.

“Referensi 30 bank dilakukan pada April 2013. Yang saat ini adalah referensi nilai tukar yang terjadi di pasar. Kita sudah bertemu dengan perbankan,” kata Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo di Gedung DPR Jakarta, Selasa (19/3).

Sejauh ini kata dia, bank sentral tengah mempersiapkan infrastruktur teknologi informasi (IT) guna mendukung kegiatan fixing spot (penentuan referensi nilai tukar rupiah) untuk pasar spot dan forward di Indonesiar.

“Bulan ini tidak bisa (diberlakukan), kira-kira bulan depan. Karena, kami masih supporting datanya. Bulan depan referensi nilai tukar pada jam-jam tertentu,” ujar dia.

Berdasarkan masukan yang diterima BI dari bankbank devisa tersebut, tambah dia nantinya akan dibuat ratarata tertimbang pada fixing spot itu. Selanjutnya, akan dicari jumlah transaksi yang sudah ada dan terbesar. Adanya referensi ini diharapkan bisa mendorong likuiditas dan efisiensi pasar valas, sehingga memperdalam pasar keuangan domestik.

Sebagaimana diketahui, sejauh ini tidak ada referensi

nilai tukar rupiah di pasar spot domestik, sehingga menyebabkan quotation sulit dibentuk. Akibatnya, para pelaku pasar valas kesulitan mencari instrumen forward di dalam negeri, mengingat instrumen yang dibutuhkan orang tidak hanya spot.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pengelolaan Moneter BI, Hendar menjelaskan, mekanisme kurs referensi yang baru ini akan melengkapi kurs referensi yang sudah ada. Dia menambahkan, berdasarkan benchmarking dengan beberapa negara, waktu fixing spot diperkirakan akan ditetapkan antara pukul 10.00–12.00 WIB. Sahkan Perry Sementara itu, Rapat Paripurna DPR Selasa (19/3) akhirnya secara resmi menetapkan Perry Warjiyo sebagai Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter. Perry yang sebelumnya menjabat Asisten Gubernur BI ini menggantikan posisi Deputi Gubernur Budi Mulya yang telah memasuki masa pensiun.

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Tata Tertib DPR, dengan memperhatikan pendapat dan pandangan fraksi-fraksi, Komisi XI DPR RI berdasarkan musyawarah dan mufakat memilih saudara Perry Warjiyo sebagai Deputi Gubernur BI yang baru untuk menggantikan deputi gubernur bidang pengelolaan moneter yang memasuki masa

pensiun,” kata Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis di Jakarta, Selasa (19/3).

Emir mengatakan, Presiden telah mengusulkan calon deputi Gubernur BI untuk menggantikan Deputi Gubernur BI yang memasuki masa pensiun pada 29 November 2012, yakni Budi Mulya. Calon yang diajukan Presiden adalah Deputi Gubernur Bidang Pengelolaan Moneter BI yaitu Asisten Gubernur BI, Perry Warjiyo dan Direktur Eksekutif Pengelolaan Moneter BI, Hendar.

“Pada 14 Meret 2013 sejak pagi hingga sore, Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap kedua calon Deputi Gubernur BI. Pada malam harinya melakukan proses pengambilan keputusan. Dan Perry Warjiyo yang terpilih,” jelas dia.

Paska terpilih, Emir Moeis menyampaikan, Perry dibebani beberapa catatan dan rekomendasi. Bahkan, DPR memberikan sembilan pekerjaan rumah kepada Perry. Kesembilan pekerjaan rumah itu adalah: Pertama, kebijakan makro prudensial yang dijalankan BI harus berpihak pada kepentingan petani, nelayan, UMKM, sektor riil dan kepentingan ekonomi nasional.

Kedua, kebijakan makro pruensial yang dijalankan BI harus mampu mewujudkan kebijakan yang propertumbuhan, prokemiskinan, prolapangan kerja, prolingkungan dan menciptakan financial inclu-

sion.

Ketiga, kebijakan lalu lintas devisa yang dijalankan BI harus lebih mengutamakan kepentingan nasional dan memberikan pembatasan kepada arus modal asing yang bersifat jangka pendek, spekulatif dan fluktuatif. Kempat, dalam pengelolaan arus modal asing BI harus memiliki rumusan yang mengutamakan kepentingan ekonomi nasional.

Kelima, meningkatkan dan memperkuat peranan BI dalam pengelolaan dan pengendalian inflasi baik di pusat maupun di daerah serta mengupayakan inflasi berkisar di angka 5 persen saja.

Keenam, memperkuat koordinasi antara BI dan pemerintah terkait pengelolaan perubahan nilai tukar dan tekanan nilai tukar terhadap beban fiskal negara.

Ketujuh, menetapkan indikator kinerja utama untuk masing-masing anggota Dewan Gubernur BI guna menilai kerja Dewan Gubernur.

Kedelapan, kebijakan moneter dan makro prudensial yang dijalankan BI berpihak pada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah.

Kesembilan, mengoptimalkan upaya menarik devisa hasil ekspor untuk masuk ke perbankan dalam negeri melalui optimalisaisi kebijakan devisa ekspor maupun instrumen kebijakan lainnya sehingga berdampak positif terhadap ekonomi. (gam/bud/ abe)

14

TAPAL KUDA

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II

PROGRAM DESA

E-KTP NYASAR

Desa Siaga Hanya Sekedar Simbol

JEMBER Dua petugas memperlihatkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) warga Banjarnegara nyasar ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Jember, Jawa Timur, Selasa (19/3). Sebanyak 12 lembar E-KTP siap edar milik warga Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah nyasar ke Jember karena ada kekeliruan alamat pengiriman.

PDRB Probolinggo Meningkat Tajam

“Kondisi ini patut untuk diapresiasi meskipun laju pertumbuhannya masih di bawah Provinsi Jawa Timur,” ungkap Peni Kusdarmini, dari Bappeda Propinsi Jawa Timur, dalam Forum Musrenbang Kabupaten Probolinggo 2013, di ruang pertemuan Tengger Setda Kabupaten Probolinggo, Selasa (19/3).

Peni Kusdarmini mengatakan, struktur ekonominya terjadi pergeseran di sektor tersier dalam struktur ekonomi Kabupaten Probolinggo, dan sektor pengangkutan menggeser sektor kontribusi jasa-jasa. Sektor pertanian

kontribusinya dominan selama 2007 – 2011, meskipun jumlahnya menunjukkan tren penurunan. Begitu juga industri pengolahan mengalami penurunan kontribusi. Sedangkan sektor perdagangan menunjukkan tren peningkatan.

“Secara agregat terjadi peningkatan PDRB di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 1,51 trilyun selama 2007-2011. Sektor perdagangan menyumbang Rp.523,23 miliar, disusul sektor pengangkutan,”tandasnya.

Disisi lain, dampak pertumbuhan ekonomi pro-

pinsi, lanjut dia, menguatkan out put PDRB Kabupaten Probolinggo dengan kontribusi sebesar Rp. 1,62 trilyun.”Ini mengindikasikan bahwa program dan kebijakan tersebut, baik ditingkat propinsi maupun pusat sangat membantu sektor tersebut,”imbuh Peni Kusdarmini.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo, Dewi Qorina, mengatakan akan memperhitungkan potensi daerah dengan membangun sinergitas dukungan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah pusat. Bahkan, bisa berasal dari program CSR dunia usaha dan partisipasi aktif masyarakat. ”Ditargetkan pada tahun 2014 angka kemiskinan dapat diturunkan sekurangkurangnya sebesar 2% dari 22,97 menjadi 19%. Sehingga Indeks pembangunan manu-

PENDIDIKAN

Dewan Pendidikan Merasa Perlu Pemerataan Guru PROBOLINGGO - Penyebaran dan pemerataan guru di Kabupaten Probolinggo hingga kini masih menjadi masalah.

Kebanyakan, para pendidik terpusat di sekolah-sekolah di perkotaan dan sekitarnya.

Dengan kondisi ini, banyak dampak yang dirasakan oleh sekolah pinggiran atau berada di pelosok pedesaan.

“Banyak sekolah yang terjadi penumpukan guru, tetapi banyak juga sekolah yang masih mengeluh kekurangan guru, sehingga ini menjadikan pemerataan guru masih dirasa kurang efektif,” ujar Hendro, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Probolinggo, kepada Koran Madura, Selasa (19/3).

Hendro menegaskan distribusi guru di Kabupaten Probolinggo masih belum ideal.

Kebanyakan guru belum terpanggil hatinya untuk mengabdikan diri, termasuk di daerah terpencil. Apalagi Banyak guru yang statusnya hanya mengabdi, bukan PNS penyebarannya juga belum merata. Bahkan satu sekolah guru PNS minim.

“Idealnya penyebaran guru harus menjadi program prioritas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Yang memprihatinkan lagi, banyak guru yang statusnya hanya pengabdi dengan honor pas-pasan. Padahal, jam ker-

janya mirip dengan guru PNS,” kritiknya.

Ia mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, pemerataan guru bisa segera dirampungkan tahun ini. Peran seorang guru membawa pengaruh yang besar sekali. Pembenahan guru tidak hanya

dilakukan dalam sektor pembenahan pendidikan guru semata, tetapi harus diikuti dengan pembenahan manajemen guru di lapangan. Sehingga ketimpangan guru di lapangan nyatanya masih menjadi ironis.

“Ini perlu ada komitmen bersama untuk melakukan pemerataan tenaga pendidik.

Kita sudah sepakat bersama DPRD, pemerataan guru akan dijadikan prioritas sewaktu menggagas Perda Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Walaupun sampai saat ini Perda Pendidikan belum juga ditindaklanjuti oleh ekskutif,” tegas Hendro.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Asy’ari mengungkapkan pihaknya sudah melakukan pembenahan sistem penempatan guru ini.

Apalagi tidak ada alasan bagi guru untuk tidak siap ditempatkan di wilayah manapun karena terikat janji ketika dia baru menjadi CPNS. Diakui oleh Asy’ari penumpukan guru di Ibukota Kabupaten itu menjadi sorotan masyarakat. Demi kepentingan bersama, pihaknya sudah mengambil langkah prioritas rencana dan implementasi pemetaan, pemerataan guru di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.“Kami optimis. Insya Allah sesuai dengan harapan untuk kemaslahatan bersama, khususnya dalam menjawab keniscayaan atas keraguan dan kecemburuan terhadap pemerataan guru guru yang kerap menjadi sorotan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Asy’ari. (hud/dar)

rahan setempat sudah peduli dengan perilaku hidup bersih dan sehat. “Jika hasil survey menyatakan belum, menjadi tugas para bagas untuk mencari solusi agar mampu meminimalisir bersama tokoh masyarakat setempat,” imbuh Sri Baktiana.

Saat ini Desa Siaga di Kabupaten Probolinggo belum begitu nampak ke permukaan atau dengan kata lain sedang mati suri. Sedangkan keberadaan Desa siaga sangatlah penting

Sri Baktiana Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dr. Endang, mengatakan Pemkab Probolinggo bertekad untuk mendinamisasi keberadaan Desa Siaga di seluruh wilayah Kabupaten

Probolinggo agar dapat berjalan dengan dinamis.

Secara nyata, kata dia, keberadaan Desa Siaga masihlah ada, tetapi di dalam kenyataannya, programprogram yang melekat di dalamnya, masih berjalan sebagaimana mestinya. Jika dikatakan bahwa Desa Siaga yang ada di Kabupaten Probolinggo mati suri.

Menurutnya, masingmasing desa/kelurahan sendiri, sebenarnya terdapat 5 orang bagas yang membantu para tenaga medis di dalam mewujudkan Desa Siaga. Mereka, menjadi koordinator pada lima kelompok kerja (pokja) Desa siaga. Kelima pokja dengan bagas di dalamnya ini menjadi ujung tombak di dalam kerangka pencegahan dan pengobatan yang memerlukan peran serta Desa Siaga.

“Jika memang hasil survei menyatakan masyarakat di sekitarnya belum memiliki kepedulian terhadap desa siaga, maka menjadi tugas para bagas-lah untuk mencari solusi agar masalah ini dapat dituntaskan. Tentu saja harus melibatkan peran serta perwakilan masyarakat yang ada di kelurahan masing-masing,” pungkasnya. (hud)

KECELAKAAN

Seorang Nelayan Ditampar Petir

Pertanian dan Pengangkutan Mendominasi PROBOLINGGO - Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu 2008-2012 mempunyai pola pertumbuhan yang sama dengan Jawa Timur. Mengalami perlambatan pada kurun waktu 2008-2009, dan mengalami percepatan pada tahun 2009-2012.

PROBOLINGGO – Keberadaan Desa Siaga sangatlah penting. Melalui Desa siaga masyarakat bisa turut berperan aktif atau peduli dalam mewujudkan kesehatan bagi masyarakat. Untuk itulah agar pembantu petugas (bagas) yang aktif di 330 Desa Siaga di tiap Desa/kelurahan Kabupaten Probolinggo harus kembali bangkit.

“Saat ini Desa Siaga di Kabupaten Probolinggo belum begitu nampak ke permukaan atau dengan kata lain sedang mati suri. Sedangkan keberadaan Desa siaga sangatlah penting,” ujar Dra. Ec. Sri Baktiana, Ketua Fasilitator Pembangunan Kabupaten Probolinggo, Selasa (19/3).

Sri Baktiana mengatakan, ditiap desa/kelurahan ada 5 bagas yang membantu petugas kesehatan dalam mewujudkan Desa siaga.

Mereka menjadi koordinator pada lima pokja Desa siaga, diantaranya pokja sanitasi, gawat darurat, survailance, penyakit menular dan pokja Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Ia berharap para bagas dimasing-masing desa/kelurahan bisa kembali aktif melakukan tugas dan fungsinya.

Apakah warga di desa/kelu-

sia (IPM) menjadi meningkat mendekati angka 65. Dan pertumbuhan ekonomi meningkat diatas 6,5% serta tingkat pengangguran 3,20 menjadi 2,20,” tandasnya.

Untuk mewujudkan capaian kinerja tahun 2014 maupun lima tahun ke depan, sesuai Visi Misi Bupati terpilih, Dewi Qorina, mengaku akan melaksanakan beberapa program percepatan, yakni Program Hati Sehat, Rumah Sehat, Pintar Berhati Mulia, Hati Mesra, dan Hati Pro Rakyat, serta beberapa program unggulan lainnya. ”Program-program tersebut dilaksanakan secara terpadu dan sinergitas oleh beberapa SKPD terkait dengan sasaran yang jelas, utamanya masyarakat yang berpenghasilan rendah,” pungkas Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo. (hud)

PROBOLINGGO – Petir yang menyambar perairan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Senin (18/3 sekitar pukul 22.30 wib menghantam tiga nelayan yang sedang mencari ikan.

Salah seorang dikabarkan meninggal dunia, sedang dua lainnya kendati lukaluka, dinyatakan selamat.

Lantaran lokasi kejadian dengan rumah duka, jauh, tiga nelayan yang masih satu keluarga itu tiba di rumah duka, di Dusun Bandaran, Desa Dringu, Kabupaten Probolinggo, Selasa (19/3) pagi. Korban meninggal Guteng Prabowo (22) kemudian sekitar pukul 08. 30 wib dikebumikan di pemakaman umum desa setempat.

Sedang orang tua korban, Usman (60) dan paman korban, Enji (50) dilarikan ke rumah sakit PG Wonolangan. Suasana pemakaman putra kedua Usman ini

diselimuti duka mendalam.

Keluarga dan para pelayat tak tahan menahan isak tangis, Mereka tidak menyangka, Guteng meninggal begitu cepatnya.

Menurut Maniti, bibi korbanyang juga istri Enji menjelaskan, ketiganya berangkat mencari ikan tiga hari lalu, tepatnya Sabtu malam. Saat petir menyambarnya, ketiganya roboh terlentang, hanya saja mereka tidak ada yang sampai terlempar ke laut. “Semuanya tergeletak di dalam perahu,” jelas Maniti.

Disebutkan, dalam kejadian tersebut Usman dan Enji, Suaminya selamat karena petir menyambar Guteng. Saat itu Usman berada di tengah perahu, sedang Endi di bagian belakang bertugas memegang kendali (Pancer) perahu. Karena Kata Maniti, suaminya tidak begitu parah, karena

posisinya agak jauh dengan korban.

Usai kejadian Usman dan Enji, meminta tolong kepada nelayan lain yang kala itu sedang melaut. Lantaran kondisi petang dan malam itu, jarang nelayan yang melaut, mereka tidak segera mendapat pertolongan. Baru setelah agak lema ada nelayang yang menolong korban.

Perahu yang dinaiki korban kemudian ditarik oleh nelayan yang menolongnya.

Maniti mengetahui suami, kakak dan ponakannya disambar petir, dari seorang pemilik tambak. Ia kemudian bersama keluarganya langsung menuju pesisir, tempat suaminya menampatkan perahunya usai mencari ikan. “Pekerja tambak yang memberitahukan kami,” pungkas Maniti, Selasa (19/3) saat menunggu suaminya di rumah sakit. (gus/dar)

LHKPN

KPU Minta LHKPN Cabup ke KPK LUMAJANG - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, akan meminta laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) lima pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten setempat ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kami sudah berkoordinasi dengan KPK terkait dengan LHKPN dan dalam

waktu dekat KPU akan mendatangi KPK untuk menanyakan laporan LHKPN itu secara langsung,” kata Komisioner KPU Lumajang, Yuyun Baharita, Selasa.

Menurut dia, lima pasangan bakal calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) sudah menyerahkan register tanda terima LHKPN dari KPK dalam perbaikan berkas

pendaftaran ke KPU Lumajang beberapa waktu lalu.

“Mereka hanya melampirkan bukti bahwa lima pasangan cabup-cawabup sudah menyerahkan daftar kekayaan ke KPK, namun hasil rekapitulasinya masih diproses di KPK,” tuturnya.

Ia menjelaskan pihaknya belum mengetahui cabupcawabup mana yang memiliki kekayaan tertinggi atau

terendah karena hasil rekapitulasi LHKPN di KPK belum diterima KPU Lumajang.

“Saya optimistis bahwa proses rekapitulasi LHKPN lima pasangan bakal cabupcawabup Lumajang bisa selesai sebelum penetapan pasangan cabup-cawabup yang dinyatakan lolos sebagai peserta pilkada pada 23 Maret 2013,” paparnya. (ant/msw/dar)

PENGADILAN

Kejari Seriusi Anak yang Laporkan Ibunya JEMBER - Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, melimpahkan berkas anak yang melaporkan ibu kandungnya dalam kasus dugaan pencurian kayu ke Pengadilan Negeri setempat.

“Berkas sudah dilimpahkan ke PN Jember agar kasus itu cepat selesai,” kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Jember Mujiarto, Selasa.

Kasus itu bermula dari penebangan empat batang pohon jenis bayur yang dilakukan kakak kandung pelapor Manisa (42) yang bernama Ismail (51) bersama anaknya Syafi’i (24) di Lingkungan Gempal Kelurahan

Wirolegi, Kecamatan Sumbersari.

Namun, ibu pelapor yang bernama Artija (70) justru terseret dalam kasus hukum itu sebagai tersangka karena diduga dialah yang menyuruh Ismail dan Syafi’i menebang kayu di lahan milik Manisa.

Kasus anak yang melaporkan ibu kandungnya tersebut sudah bergulir sejak Mei 2012, bahkan pihak jaksa sudah mengembalikan berkas itu sampai tiga kali ke penyidik di Polsek Sumbersari.

“Jaksa meminta kasus itu didamaikan atau disele-

saikan secara musyawarah.

Saya heran dengan kasus ini karena selama menjadi jaksa belum pernah menangani kasus anak yang melaporkan ibu kandungnya ke polisi,” paparnya.

Sementara itu, Kanitreskrim Polsek Sumbersari Inspektur Dua (Ipda) Suyitno Rahman mengatakan awalnya pelapor Manisa hanya mengadukan kakak kandung dan keponakannya yang menebang kayu jenis bayur di lahan miliknya.

“Penetapan ibu kandung Manisa sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan yang dilakukan

oleh pihak penyidik polisi karena berdasarkan keterangan Ismail dan Syafi’i menyebutkan bahwa ibunya Atijah yang menyuruh mereka,” katanya.

Secara terpisah, Manisa mengatakan dirinya tidak mengadukan ibunya dalam kasus penebangan pohon bayur dan bambu di lahan rumahnya.

“Saya hanya melaporkan kakak saya Ismail dan anaknya Syafi’i ke polisi.

Saya kaget ketika ibu saya juga dijadikan tersangka dalam kasus ini,” ujarnya. (ant/msw/dar)

OPINI

15

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 | TAHUN II

salam songkem KPK Takut Ibas?

K

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagai berhadapan dengan penguasa rimba yang sangat ganas. KPK sebagai penegak hukum yang selama ini dipuja, justeru mulai diragukan oleh berbagai elemen rakyat Indonesia yang peduli mengawal kasus korupsi di tanah air.

Rakyat mulai memberikan penilaian terhadap KPK berdasarkan kinerja KPK. Saat ini, KPK dinilai mulai tidak serius menindaklanjuti dugaan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dalam kasus Hambalang.

Sikap KPK tersebut langsung dikait-kaitkan dengan posisi ayahanda Ibas. KPK tidak berani memanggil Ibas hanya karena dia anak seorang Presiden RI aktif, Susilo Bambang Yudhoyono.

Kendati KPK memiliki argumentasi sendiri, bahwa KPK memang tidak memerlukan kesaksian Ibas, makanya tidak memanggil Ibas.

Ibas dikabarkan ikut menikmati dana 200 ribu dollar AS dari proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus dugaan keterlibatan Ibas itu terungkap berdasarkan nyanyian tersangka yang sebelumnya telah berurusan dengan KPK. Sebagaimana diketahui, kasus Hambalang itu sudah menyeret sejumlah elit partai berlambang mercy, diantaranya Mantan Bendahara PD M. Nazaruddin, Anggelina Sondakh, Andi Mallarangeng, dan baru-baru ini Anas Urbaningrum. Kemudian juga muncul disebut-sebut nama Ibas, kendati untuk yang terakhir ini masih perlu dibuktikan keterlibatannya dalam kasus korupsi Hambalang.

Memang, sejatinya Ibas banyak diuntungkan dengan posisi SBY. Setidak-tidaknya diakui atau tidak, peran SBY sebagai orang nomor satu di negara ini sangat signifikan untuk mengintervensi penegakan hukum atas kasus korupsi yang diduga melibatkan puteranya, Ibas.

Sebenarnya Ibas tidak perlu merasa takut dipanggil oleh KPK. Karena apabila memang tidak ditemukan bukti keterlibatannya dalam kasus korupsi tersebut, Ibas akan bisa menghirup udara bebas. Sebaliknya, bila Ibas ternyata terbukti, maka dia pun seyogyanya mendapat perlakuan yang layak di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Demikian KPK tidak seharusnya gentar. KPK perlu menunjukkan di hadapan rakyat sikap berani memanggil Ibas untuk dimintai kesaksiannya. Karena KPK memang berwenang menindak setiap prilaku korupsi di wilayah Indonesia, termasuk menindak putera seorang presiden bila memang terbukti.

Dalam hal ini, keberanian KPK menindaklanjuti dugaan keterlibatan Ibas sangat teruji. Argumentasi apa pun yang dinyatakan KPK di hadapan rakyat tidak lebih sekedar ilustrasi KPK untuk menutupi kegalauannya. Karena sangat riskan bila KPK mengurus Ibas, yang putera presiden aktif. Kiranya KPK belum cukup nyali menghadapi tantangan ini.

Sesungguhnya rakyat sedang menunggu ending dari adanya praduga keterlibatan Ibas dalam kasus korupsi. KPK nantinya memutuskan Ibas terbukti ataukah bebas dari apa yang dituduhkan.

Ibas harus membuktikan dirinya sebagai sosok yang bersih, tidak pernah terlibat masalah korupsi di hadapan KPK. Karena rakyat kadung mencuriga Ibas sedang mendapat perlindungan KPK. =

Lingkaran Setan Money Politics Oleh: Masduri| Pustakawan Pesantren Mahasiswa (PesMa) IAIN Sunan Ampel Surabaya

T

ingginya biaya pemilihan umum (Pemilu) yang dikeluarkan partai politik (Parpol) saat pemilihan kembali mengemuka dalam pemberitaan media. Ia ditengarai sebagai penyebab utama terjadinya praktik korupsi di kalangan elit pemerintah. Biaya tersebut misalnya digunakan untuk kampanye atau upaya menjaga konstituen agar tetap memilihnya, termasuk money pilitic. Praktek busuk ini masih saja menjadi peristiwa biasa dalam proses pemilihan. Baik dengan bahasa uang transport, sedekah, uang jajan, atau juga dikemas dalam bentuk sembako dan kaos yang dibagikan secara gratis. Tetapi prinsipnya, pemberian tersebut dimaksudkan sebagai sogok agar rakyat memilih dirinya. Praktek money politic dengan beragam bentuk inilah yang membuat Parpol banyak mengeluarkan uang saat Pemilu. Karena jika hanya biaya kampanye tak seberapa banyak. Upaya menjaga konstituen itulah yang membuat biaya Pemilu mahal.

Pada Pemilu 2014 esok diperkirakan lebih mahal daripada Pemilu 2009, karena sistem Pemilu semakin terbuka, serta pragmatisme masyarakat semakin meningkat. Belum lagi kesejahteraan masyarakat miskin masih sangat minim sekali.

Di pedalaman sana masih banyak sekali masyarakat yang tidak bisa membiayai hidupnya. Mereka kadang-kadang menahan lapar hingga berhari-hari karena tidak memiliki biaya untuk membeli beras. Problem kemiskinan ini juga yang semakin menumbuhsuburkan money politic yang berakibat pada tingginya biaya Pemilu. Biaya Pemilu yang tinggi semakin menyuburkan praktek korupsi di kalangan elit pemerintah.

Sedangkan korupsi melanggengkan

kemiskinan di negeri ini. Akibat korupsi, kesejahteraan rakyat semakin tidak jelas. Uang negara banyak dieksploitasi untuk kepentingan diri dan kelompoknya.

Di sinilah kemudian biaya Pemilu yang tinggi menjadi sebuah lingkaran setan yang melanggengkan persoalan kesejahteraan yang sejak pra kemerdekaan menjadi masalah utama rakyat Indonesia. Bahkan dibentuknya negara ini tidak lain sebagai upaya menciptakan kesejahteraan hidup rakyat lahir dan batin. Dalam UUD 1945 maksud negara ini dibentuk sebagai ikhtiar untuk mewujudkan kehidupan yang berdaulat, adil dan makmur. Tetapi pada kenyataannya, biaya pemilihan yang tinggi menjadi lingkaran setan yang melanggengkan probem kesejahteraan rakyat.

Dengan biaya Pemilu yang tinggi, termasuk dengan money politic, praktek korupsi semakin gencar dilakukan oleh elit pemerintah. Mereka mengeruk uang negara untuk mengembalikan biaya yang mahal itu. Karena gaji yang didapat dari jabatannya tidak cukup untuk mengembalikan biaya Pemilu yang dikeluarkannya. Bahkan tidak sedikit mereka yang hutang dulu, dan dikembalikan saat dirinya terpilih. Untuk mengembalikan uang dalam waktu cepat tidak mungkin bisa dikakukan, kecuali dengan cara mengorupsi uang negara. Belum lagi mereka harus mengumpulkan banyak uang agar saat Pemilu berikutnya dirinya tetap terpilih lagi.

Sehingga akibat dari tingginya biaya Pemilu, dunia pemerintahan di negara kita seperti lingkaran setan yang secara sengaja menciptakan kemiskinan demi melanggengkan kekuasaannya.

Ilustrasinya bisa kita baca dari

maraknya praktek korupsi saat ini.

Hampir semua korupsi yang dilakukan elit pemerintah sebagai akibat dari tingginya biaya Pemilu.

Mereka ingin mengembalikan uang yang dikeluarkannya baik untuk kekayaan pribadi, bayar hutang, atau biaya Pemilu berikutnya. Tetapi yang pasti akibat korupsi kesejahteraan rakyat menjadi tidak terurus, bahkan terabaikan tidak jelas.

Sehingga dengan maraknya praktek korupsi semakin melanggengkan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Jadi kemiskinan sebenarnya sengaja diciptakan oleh elit pemerintah.

Kesengajaan ini bagi penulis merupakan upaya elit pemerintah untuk melanggengkan kekuasaanya. Karena ketika kemiksinan tidak ada dan rakyat sudah sejahtera, ketergantungan mereka terhadap money politic dengan beragam bahasa yang digunakan agar seolaholah money politic suci, misalnya dengan bahasa uang transport, sedekah, uang jajan, atau juga dikemas dalam bentuk sembako dan kaos yang dibagikan secara gratis, tidak lagi menggiurkan rakyat. Karena dirinya sudah sejahtera. Bila kehidupan rakyat sejahtera mereka tidak akan lagi pragmatis seperti sekarang ini. Pragmatisme yang menjamur di dalam masyarakat kita tidak lain karena mereka belum sejahtera, sehingga menganggap uang segala-galanya, tanpa uang meraka mendapat kegalauan luar biasa.

Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan rakyat karena mereka mau menerima suap money politic.

Sebab mereka memang benar-benar butuh uang agar bisa bertahan hidup. Meskipun pada kenyataannya uang suap yang tak seberapa itu malah membunuh masa depannya.

Kemiskinan semakin langgeng, dan

rakyat tidak sadar akan hal ini karena minimnya pendidikan politik yang mereka miliki. Bagi mereka kesejahteraan sesaat lebih menjanjikan, ketimbang sibuk mendengarkan janji elit politik saat Pemilu.

Tetapi ketika terpilih nanti mereka lupa terhadap semua janji-janjinya saat kampanye. Rakyat hanya dibuat bermimpi memiliki negara yang mampu melindungi diri dan membawa kesejahteraan hidupnya.

Namun kenyataanya rakyat kita seperti tak bernegara, lantaran elit pemerintah sibuk mengurusi kesejahteraan dirinya, bukan rakyat yang menjadi amanah konstitusi dan tanggung jawab seorang pemimpin.

Maka upaya memutus lingkaran setan money politic, yang melanggengkan kekuasan koruptif dan menjamurnya kemiskinan, tetap berada pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan rakyat harus menjadi prioritas utama. Kita tak usah banyak bergantung pada pendidikan yang diselenggarakan negara. Karena tidak sedikit dari sistem pendidikan nasional malah menyesatkan, bukan mencerdaskan. Kita harus mulai menggerakkan upaya peningkan kualitas SDM rakyat Indonesia dengan beragam cara yang bisa kita lakukan. Yang pasti rakyat kita harus benar-benar paham makna bernegara dan pendidikan politik, agar mereka tidak terjebak pada keuntungan sesaat yang diberikan money politic. Karena semakin rakyat terdidik dengan baik, kesejahetraan rakyat akan meningkat.

Meningkatnya kesejahteraan rakyat akan mampu merubah tatanan pemerintahan yang karut marut ini menjadi semakin beradab dan bermartabat. =

Ketika Politisi Berakting, Artis Berpolitik Oleh: Fathor Rahman Jm| Peneliti Lembaga Kajian Kebijakan Publik, tinggal di Jember

Dana Pesangon

D

ana pesangon identik dengan perbaikan nasib. Karenanya para pekerja sangat wajar bila mengharap pesangon. Akan tetapi, perkara pesangon bisa menjadi bumerang yang sangat merugikan pihak tertentu. Sebab itu, pesangon diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Kendatipun pemerintah sudah membakukan perkara pesangon dalam sebuah perundang-undangan, tetap saja pesangon di tanah air menjadi persoalan yang tak teratasi.

Pesangon sejatinya hak yang harus diterima oleh pekerja yang telah purna tugas. Namun hak tersebut kadang-kadang tidak diberikan oleh perusahaan. Sehingga cenderung menciptakan rasa solidaritas sesama pekerja untuk memperjuangkan haknya tersebut.

Pesangon memang potensial menimbulkan ketidakpuasan.

Di Surabaya, ratusan pensiunan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari berbagai daerah di Jawa Timur yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pensiun BRI Perjuangan Pesangon (FKP3) mengekspresikan ketidakpuasannya. Mereka menuntut pada Kantor Wilayah BRI di Surabaya agar segera mencairkan pesangon yang hingga sekarang belum diterima.

Adanya UU tentang ketenagakerjaan rupanya diabaikan oleh pihak BRI. Sebagai buktinya, pihak BRI terus mengulur-ulur pemberian dana pesangon. Akan tetapi, pihak manajemen PT Bank Rakyat Indonesia membantahnya. SK Direksi BRI No: 883-DIR/ KPS/10/2012 tidak bertentangan dengan UU Nomor Tahun 2013 sehingga BRI merasa tidak bersalah bila tidak memberikan pesangon kepada para pensiunan BRI yang berjumlah ribuan itu.

Lain lagi permasalahan pesangon kepala desa di Trenggalek, Jawa Timur. Pemkab Trenggalek sudah menyiapkan Rp 1,39 miliar untuk pesangon 139 kepala desa yang akan berakhir pada tahun 2013. Masing-masing kepala desa yang telah pensiun akan mendapatkan jatah pesangon sebesar Rp 10 juta. Sehingga dengan adanya persiapan dana pesangon, tidak akan menimbulkan gejolak penuntutan dana pesangon oleh para kades yang purna tugas.

Semestinya, BRI juga melakukan persiapan dana pesangon sebagaimana pemerintahan kabupaten Trenggalek. Dengan adanya persiapan yang matang sejak awal, maka persoalan pesangon tidak akan menjadi bumerang.

Hanya saja, perlu dipahami, BRI merupakan suatu jenis usaha jasa keuangan, tentu mengedepankan dimensi keuntungan, dan pengembangan keuangan. Sedangkan pesangon justeru berkebalikan dengan hal tersebut. Sehingga dengan paradigma ini sangat dimaklumi bila pesangon dianggap sangat memberatkan bagi perusahaan. =

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini, resensi buku maupun puisi. panjang tulisan 5000 karaketer (opini, cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com

A

S

uasana perpolitikan nasional semakin dinamis dan penuh warna. Pasalnya, semakin banyak saja artis yang hendak hijrah dan mengadu nasib di dunia politik. Mereka yang berasal dari dunia musik, film, sinetron, dan komedi berbondong-bondong menjejal panggung politik. Nama-nama yang tak asing di panggung hiburan kemudian bertengger di kursi-kursi jabatan publik.

Sebut saja misalnya, Tetty Kadi, Jamal Mirdad, Rieke Diah Pitaloka, Rachel Maryam Sayidina, Nurul Arifin, Venna Melinda, Adjie Massaid, Okky Asokawati, Primus Yustisio, Dedi Gumelar, Eko Hendro Purnomo, dan Nurul Qomar yang duduk di belakang meja DPR. Zumi Zola menduduki kursi bupati, serta Dede Yusuf menjadi (wakil) gubernur.

Masyarakat merasa kehilangan ketika para idola mereka tidak muncul-muncul di televisi atau media lain dengan peran yang seperti dulu. Masyarakat fans, misalnya, merasa sangat rindu pada kehebatan seni peran Rano Karno dulu ketika menjadi Si Doel Anak Sekolahan. Kini, dia selalu tampil sebagai kepala daerah.

Dunia pentas dan musik “menitikkan air mata” ketika Guruh Sukarnoputra dan Tantowi Yahya mengikrarkan diri menjadi anggota dewan. Pada bulan-bulan akan datang, dunia entertainment Indonesia mungkin juga bakal kehilangan Garin Nugroho, Julia Perez, Desy Ratnasari, Saiful Jamil, dan Deddy Mizwar lantaran mereka digadang-gadang menjadi kepala daerah di beberapa kabupaten kota atau provinsi. Selain itu, ada Rhoma Irama, Sang Legendaris Dangdut Indonesia, yang hendak maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.

Dramaturgi Politik Fenomena ini dapat dijadikan indikator kondisi-kondisi tertentu.

Pertama, semakin lemahnya par-

tai politik. Dalam rezim pemilihan pemimpin secara langsung, popularitas figur lebih lebih membantu dalam upaya akumulasi suara daripada mesin partai politik.

Popularitas artis atau selebritas dapat dijadikan modalitas yang signifikan. Tentu saja hal ini menjadi nilai plus bagi parpol yang mengusungnya. Parpol dapat hemat tenaga karena tidak perlu lagi berupaya keras untuk memopulerkan jagonya. Upaya populerisasi calon pemimpin ini memerlukan cost yang tidak kecil.

Bukan hanya itu, parpol yang elektabilitasnya menurun karena dirundung duka akibat skandal kader-kadernya sangat mungkin menjadikan para artis sebagai “bahan bakar” mesin politik partai untuk menggairahkan kembali parpol.

Modal popularitas artis atau selebritas tentu saja dapat meningkatkan tingkat elektabilitas parpol kalau dimenej dengan baik.

Dari sini dapat dilihat, hubungan artis-parpol bersifat simbiosis mutualisme. Si artis memperoleh kendaraan politik untuk kepentingan pencalonannya. Sedangkan parpol akan mendapatkan “darah segar” dengan masuknya artis dalam lingkarannya.

Tidak heran kemudian kalau rekrutmen artis dalam parpol menjadi kecenderungan umum. Namun kalau dicermati lebih jauh, hal ini menunjukkan kemenderan parpol dalam menghadapi rezim pemilihan pemimpin secara langsung. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan berakibat buruk pada keberlangsungan gerak langkah parpol. Sebab, mekanisme dan sistem kaderisasi di internal parpol akan tergerus, yang bisa jadi mengundang rasa tidak puas kader sejati parpol.

Kedua, fenomena artis eksodus ke ranah politik praktis ini dapat menunjukkan rasa inferioritas artis. Dilihat dari banyak sisi, tidak mungkin seseorang menginginkan kedudukan yang rendah. Atau

berprofesi di bidang pekerjaan yang tingkatannya lebih rendah dari sebelumnya. Dalam frame ini, fenomena hijrahnya artis dalam dunia politik menunjukkan adanya anggapan di kalangan beberapa artis bahwa ranah seni lebih rendah dibanding dunia politik.

Anggapan semacam ini rupanya semakin menyeruak sejak masa Reformasi. Sehingga, beralihnya artis ke ranah politik praktis dipandang sebagai kenaikan kelas.

Kemudian mereka pun ramai-ramai menuju senayan atau kantor dewan yang terhormat dan kursi-kursi jabatan di pemerintahan.

Oleh karena itu, disadari atau tidak, para artis yang seharusnya mengagungkan kreativitas dalam dunia kesenian dan hiburan, justru memosisikannya ke tempat yang lebih rendah dari politik. Padahal keduanya memiliki posisi yang sejajar asalkan sama-sama dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh integritas.

Ketiga, para artis terjun ke dunia politik praktis didorong rasa gemas terhadap dunia politik.

Mereka merasa tidak cukup hanya dengan berkarya di bidang seni untuk membuat tatanan negeri ini menjadi baik. Kritik yang mereka luncurkan melalui karya seni sudah tidak mempan lagi untuk membuat sistem politik dan pemerintahan semakin baik.

Banyak film bernuansa parodi yang bertema kritik terhadap persoalan perpolitikan dan pemerintahan di negeri ini. Seperti, film Alangkah Lucunya Negeri Ini, KPK, Kentut, Aku dan Sang Presiden, dan lain sebagainya. Namun, karya-karya itu tidak sedikit pun berefek pada kehidupan politik dan pemerintahan yang lebih baik. Kondisi ini diakui sendiri kalangan artis, misalnya Deddy Mizwar dalam beberapa wawancaranya.

Niat baik dan rasa gemas para artis harus dinilai positif. Tapi hal itu tidak boleh dijadikan sa-

tu-satunya landasan mereka terjun dalam politik praktis. Mereka harus rasional. Artinya, sebelum mereka memutuskan terjun ke dunia politik praktis, mereka harus melihat kapasitas kemampuan dan potensi mereka dalam hal kepemimpinan, manajemen, dan integritas. Politik dan entertainment adalah dua dunia yang berbeda.

Keduanya mensyaratkan keahlian yang berbeda.

The last but not least, ini yang kita takutkan, mungkin saja fenomena hijrahnya artis ke dunia politik praktis disebabkan anggapan mereka bahwa dunia politik nasional saat ini tidak lebih dari panggung sandiwara dan audisi seni akting.

Anggapan ini mendekati kebenaran.

Sebab, banyak politisi saat ini yang hanya mengandalkan kemampuan berakting dan sangat lihai menampilkan dramaturgi politik.

Ketika menghadapi para konstituennya, misalnya, para politisi sangat pintar bersandiwara dan berakting bahwa mereka sangat peduli dan perhatian terhadap kehidupan konstituennya. Padahal sebenarnya rakyat hanya dijadikan sapi perah.

Ketika dihadapkan dengan masalah hukum, tidak jarang kebanyakan mereka berakting sakit, lupa, atau memerankan diri sebagai orang polos dan tidak tahu apa-apa.

Kasus Bank Century, pertarungan cicak-buaya, proyek Hambalang, pengurangan hukuman terhadap terpidana masalah narkoba, makelar kasus, pemerasan terhadap BUMN, dan lain-lain, tampak sebagai dramaturgi hukum dan politik yang dimainkan oleh politisi, penegak hukum, dan birokrat.

Seni peran mereka kemudian tidak kalah dari bintang film atau sinetron. Dunia politik praktis kemudian hanya dipenuhi oleh orangorang yang hanya pandai berakting, bersilat lidah, dan bersandiwara.

Kalau hanya seperti itu, para artis tentu akan lebih hebat dari mereka.

Wallahu a’lam. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fadlurrahman, Novemri Habib Hamisi Design Grafis Ach. Sunandar Ahmed David, (non aktif), M. Farizal Amir Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi, Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala) Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon-Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

16

RABU 20 MARET 2013 NO.0079 TAHUN II

Tiger Woods Punya Pacar Baru LOS ANGELES - Mantan pegolf nomor satu dunia, Tiger Woods kini memiliki pacar baru. Kariernya sempat terancam tamat setelah skandal seksnya terungkap. Untunglah, kariernya berhasil diselematkan. Setelah "badai berlalu" Tiger Woods kini juga mulai memupuk lagi kehidupan cintanya bersama seroang perempuan lain.

Woods diceraikan istrinya yang adalah mantan model asal Swedia, Elin Nordegren, pada tahun 2010 lalu menyusul ter-

ungkapnya skandal seks yang melibatkan belasan wanita.

Kejadian tersebut juga membuat pegolf Amerika Serikat itu ditinggal banyak sponsor dan disebutkan membuatnya

menderita kerugian sangat besar.

Namun Woods kini mulai bangkit dari periode suram tersebut. Selain sudah mengikuti kembali beragam kompetisi dan meraih beberapa gelar, Woods juga kembali merajut kisah cintanya.

Dia sudah punya pacar baru yakni Lindsey Vonn.

Sama seperti Woods, Lindsey Vonn adalah seorang atlet. Perempuan 28 tahun itu menggeluti olahraga ski dan

merupakan peraih medali emas Olimpiade musim dingin 2010 serta menjadi kampiun di Kejuaraan Dunia 2009.

Gosip Woods dan Vonn menjalin hubungan spesial sudah tersiar sejak beberapa pekan lalu. Mereka berdua baru meresmikannya setelah memposting foto bersama di halaman Facebook. Demikian diberitakan BBC. "Hal-hal menyenangkan terjadi dan itu adalah karena saya bertemu dengan Lindsey

Eden Hazard Potensi Menjadi Zola Baru LONDON - Gelandang senior Chelsea Frank Lampard mendorong rekan setimnya E d e n Hazard untuk mengikuti jejak legenda klub itu asal Italia, Gianfranco Zola dan menjadi pahlawan di Stamford Bridge. Dorongan Lampard itu muncul terutama karena penampmilan menawan pemain internasional Belgia ini membuat klubnya kembali ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Utama Inggris. Meskipun, gol ke-200 Lampard yang dicetak ke gawang West Ham United pada Minggu (17/3) waktu setempat menjadi berita utama di

bermain bersama mereka. Saya sungguh menikmati bermain bersama pemain-pemain ini."

"Mereka adalah masa depan klub ini dan sangat menjanjikan.

Ada begitu banyak hal positif di klub ini. Tetapi mereka belum terlalu memperlihatkan hal-hal yang membedakan. Tetapi saat melihat mereka bermain pada usia yang masih begitu muda, maka kita harus tetap fit untuk bisa masuk dalam sistem mereka.

Dan, hasilnya sangat luar biasa baik untuk klub maupun untuk pendukung. Mereka bisa membuat hal-hal spesial bisa terjadi," jelas Lampard lebih lanjut.

Lampard sendiri baru menciptakan rekor bersama Chelsea akhir pekan lalu. Dia mencetak gol ke-200nya selama berseragam "The Blues" pada usia ke-34.

Meski demikian, pihak klub belum juga menyodorkan kontrak baru untuk Lampard. (espn/aji)

SERIE A ITALIA

Allegri Bantah Akan Latih AS Roma Musim Depan

M

ILAN - Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri menekankan bahwa dia sungguh bahagia berada di San Siro. Pernyataan ini sekaligus membantah rumor yang beredar bahwa mantan pelatih Cagliari itu akan meninggalkan "I Rossoneri" pada musim panas mendatang dan melatih klub Ibukota Italia, AS Roma.

Allegri menukangi Milan sejak 2010 menggantikan Carlo Ancelotti yang hengkang ke Chelsea. Pada musim pertamanya bersama klub dari kota mode Italia itu, Allegri langsung merebut gelar juara Liga Seri A Italia atau scudetto. Pada musim keduanya dia menjadi runner up di bawah Juventus.

Setelah sempat digosipkan bakal dipecat oleh Presiden Klub yang juga mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi pada awal musim karena penampilan buruk Milan, kini Allegri dirumorkan bakal mengambil alih kursi pelatih Zdenek Zeman di AS Roma pada akhir musim ini.

Menanggapi khabar seperti itu, Allegri membantah semua rumor tersebut. Dia hanya fokus dengan AC Milan yang sedang berjuang mengamankan posisinya untuk tembus ke Liga Champions musim depan. Saat ini, Milan berada di peringkat tiga klasemen sementara Liga Seri A Italia yang merupakan posisi terakhir Liga Champions dari Italia.

bisa

tersimpan baik tapi benar, saya berkencan dengan Tiger Woods. Hubungan kami bermula dari pertemanan dan melangkah lebih jauh dalam beberapa pekan terakhir dan itu membuat saya sangat bahagia," sahut Vonn. (aji)

JELANG PIALA DUNIA 2014

ENGLISH PREMIERE LEAGUE

media-media Inggris.

Lampard sendiri mendukung Hazard untuk mengikuti jejak Gianfranco Zola yang menjadi legenda "The Blues" hingga saat ini.

"Beberapa pekan terakhir, Hazard menjadi seorang pemain yang luar biasa.

Penampilannya yang piawai mengingatkan saya pada Zola. Saya tidak pernah melihat seorang pemain seperti dia sebelumnya, dengan kemampuan mengolah bola yang sangat menawan," kata Lampard.

Dia melanjutkan, "Saya sudah sampaikan ke dia bahwa dia memiliki segala-galanya. Potensinya sangat besar. Usianya pun masih sangat muda, 22 tahun dan kemampuan mengola bolanya sungguh luar biasa. Ketika memiliki pemain-pemain seperti ini dan bila berada pada level seperti Hazard dan Juan Mata di sepanjang musim, maka akan sangat menyenangkan

Vonn. Lindsey dan saya sudah berteman untuk beberapa waktu, tapi dalam beberapa bulan terakhir kami menjadi sangat dekat dan sekarang kami berkencan," tulis Woods di Facebooknya.

Vonn kemudian membenarkan status kedekatan tersebut, juga melalui Facebook-nya. "Sepertinya itu bukan rahasia yang

Milan hany selisih dua poin dari Napoli yang bertengger di peringkat kedua.

"Kontrak saya dengan Milan berakhir pada 2014. Presiden sudah memberi signal positif kepada saya. Begitu juga klub.

Kadang saya berpikir, apa yang ditulis itu sedikit membosankan.

Tetapi kita akan lihat saja. Saya sungguh bahagia tinggal di Milan, tetapi untuk tetap tinggal di sini perlu kesepakatan kedua belah pihak. Dari pihak saya, saya mendapat kepercayaan besar dari pihak klub," kata Allegri.

Dia menambahkan, "Mendapat satu tempat di tiga klub teratas musim ini menjadi sangat penting bagi kami." (Sky Sports/ aji)

Kaka Berharap Tampil di Piala Dunia 2014

BERHARAP. Ricardo Kaka sangat berharap dia bisa tampil di Piala Dunia 2014 seiring dengan penampilannya yang tidak konsisten di dua musim terakhir ini. Bersama Timnas Brasil, Kaka sudah tampil sebanyak 83 kali dan juga ikut membawa Brasil menjadi juara dunia pada Piala Dunia 2002 silam.

MADRID - Gelandang Real Madrid Ricardo Kaka berharap bisa masuk skuat Tim Nasional (Timnas) Brasil pada Piala Dunia 2014 mendatang. Harapan mantan bintang AC Milan ini membuncah setelah dipanggil pelatih Luiz Felipe Scolari masuk dalam skuatnya untuk laga persahabatan melawan Italia pada Kamis (21/3) pekan ini.

Kaka yang kini berusia 30 tahun adalah salah satu pemain yang ikut merasakan juara Piala Dunia 2002 bersama Scolari.

Dia ingin merasakan gebyar Piala Dunia di tanah kelahirannya sendiri dan berharap bisa mengangkat trofi Piala Dunia di depan publik sendiri.

"Sangat senang bisa bertemunya kembali di Timnas dan bekerja samanya lagi dengannya.

Hanya saja saya tidak tahu berapa lama kerja sama ini akan berlangsung, tetapi saya berharap bisa sampai Piala Dunia 2014," kata Kaka yang tidak menjadi

pilihan utama pelatih Jose Mourinho di Madrid.

Sejak pindah dari Milan, Kaka berjuang mendapat tempat utama di pasukan Mourinho. Dia jarang dimainkan sejak awal.

Lebih banyak dia dimainkan sebagai pengganti. Ini yang membuatnya tidak menjadi pilihan utama juga bagi seleccao.

"Saya kira, saya sudah lebih baik sekarang.

Di klub, saya sudah lebih sering dimainkan. Para pendukung sudah mulai memperlihatkan apresiasi mereka terhadap saya dan ini adalah motivasi tambahan bagi saya. Sekarang saya berharap memanfaatkan peluang ini bersama Brasil," ujarnya.

Kaka sudah tampil sebanyak 83 kali bersama Tim Nasional Brasil. Ini yang membuatnya menjadi pemain yang paling berpengalaman dalam skuat Scolari. Meski paling tua, Kaka tetap bangga. "Saya pemain veteran baru. Saya harus mengakui, saya tidak

tahu sudah berapa banyak saya membela Brasil.

Tetapi saya senang menjadi bagian dari tim ini. Saya dipilih dari begitu banyak pemain berbakat Brasil dan ini adalah fase baru dalam karier internasional saya," tutupnya.

Tempat Totti Sementara itu, Pelatih Timnas Italia, Cesare Prandelli menegaskan bahwa dia tidak akan menutup kemungkinan dipanggilnya Francesco Totti ke skuatnya pada Piala Dunia 2014 mendatang di Brasil, bila kapten AS Roma itu tetap berada penampilannya seperti saat ini.

Akhir pekan lalu, Totti mencetak satu dari dua gol kemenangan timnya atas AC Parma. Tambahan satu gol itu menobatkannya sebagai pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah liga Seri A de-

TRANSFER PEMAIN

Abdennour Ingin Nyeberang ke Barcelona TOULOUSE - Bek klub Prancis Toulouse, Aymen Abdennour mengaku bahwa dirinya menjadi target pembelian tim raksasa Spanyol, Barcelona, pada musim panas mendatang. Klub dari Catalonia itu diundang untuk menyaksikan laga Barcelona versus AC Milan pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Camp Nou pekan lalu.

Barcelona dilaporkan akan membeli satu bek baru pada musim panas mendatang dan Abdennour mengaku menjadi salah satu target "El Barca".

Pemain ini sempat disebut-sebut bakal dibeli Arsenal dan Manchester City. Tetapi pemain internasional Tunisia yang bisa berposisi sebagai bek tengah dan bek kiri itu sangat senang bila bisa bergabung dengan Barcelona.

"Saya tahu bahwa Barcelona mengincar saya dan sedikitnya empat bek lainnya. Kalau ada tawaran dari mereka pada akhir musim ini, saya tidak mungkin akan bilang tidak. Meski demikian, Presiden Tou-

louse yang akan mengambil keputusan," kata Abdennour kepada Radio Montecarlo.

Pemain 23 tahun ini diundang Barcelona untuk menyaksikan laga mereka melawan AC Milan pekan lalu, tetapi pihak klub yang dibelanya saat ini tidak mengijinkan dia pergi. "Saya hampir saja pergi, tetapi pelatih dan presiden meminta saya untuk tetap tinggal dan mengikuti sesi latihan klub keesokan harinya," imbuhnya.

Menurut laporan media-media Prancis, persoalan ekonomi yang dihadapi Toulouse memaksa mereka untuk melepaskan sejumlah pemain, termasuk Abdennour, guna mendapat dana segar. Abdennour didatangkan Toulouse dari Werder Bremen pada 2011. "Toulouse sangat dekat dengan Barca. Pemandu bakat dari Camp Nou sering datang ke Toulouse dan mereka mengenal Abdennour sangat baik. Abdennour memang seharusnya bergabung dengan klup papan atas Eropa entah itu Barce-

lona atau tidak, "kata agen Abdennour Abdelkader Jilani kepada Radio Shems FM belum lama ini.

Sementara itu gelandang Getafe Medhi Lacen menyambut baik peluang untuk bermain di Liga Utama Inggris bersama Swansea City. Hanya saja, hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang datang dari klub yang baru saja menjuarai Piala Liga Inggris atau Capital One Cup itu kepadanya.

Sejumlah spekulasi belakangan ini menyebutkan bahwa pelatih Swansea asal Denmark, Michael Laudrup berencana untuk mendatangkan pemain dari kompetisi La Liga pada akhir musim ini. Dan, mantan pemain Barcelona ini ingin mendapat tanda tangan Lacen akhir musim nanti.

Lacen sendiri adalah pengagum Laudrup. Hanya saja, pemain ini harus menunggu hingga akhir musim untuk membicarakan masa depannya di Getafe. "KOntrak saya baru berakhir pada 2015 mendatang. Ka-

rena itu kita tunggu saja hingga akhir musim ini untuk melihat apa yang akan terjadi," kata pemain berusia 28 tahun tersebut.

Dia melanjutkan, "Saya mengenal Laudrup. Dia seorang pemain yang hebat, seorang gelandang kelas atas dunia. Dia seorang pemain ideal untuk nomor punggung 10 dan dia juga seorang pelatih hebat. Saya tidak tahu apakah Swansea berminat pada saya, tetapi saya akan mempertimbangkan secara serius bila ada tawaran dari Inggris yang masuk ke saya. Saya senang Liga Utama Inggris dan akan sangat bahagia bisa bermain di sana suatu hari kelak."

Lacen didatangkan Getafe dari Racing Santander pada 2011 dan pemain Aljazair ini ingin bermain di luar Spanyol setelah tinggal selama

delapan tahun di negeri matador itu. (espn/sky sports/aji)

ngan 226 gol. "Berbicara tentang Francesco Totti dan Carlo Mazzone (mantan pelatihnya) adalah sesuatu yang benar. Bila satu bulan sebelum Piala Dunia dia (Totti) melakukan seperti yang dikerjakan saat ini dan sercara fisik dan mental bagus, kami memberi satu tempat untuknya," kata Prandelli yang pernah menjadi pelatih Fiorentina.

Totti sudah mengundurkan diri dari karier internasionalnya setelah menjuarai Piala Dunia 2006 di Jerman. Meski demikian, Prandelli tetap memberi harapan bagi pemain 36 tahun itu untuk kembali mengenakan seragam biru putih.

"Sama dengan Antonio Di Natale sebelum Piala Eropa, meskipun Anda tidak percaya pada saya. Begitu juga dengan Antonio Cassano.

Melawan Tottenham, dia sangat sensasional," tutup Prandelli. (sky sports/aji)