e Paper Koran Madura 20 Mei 2013

1

SENIN 20 MEI 2013 NO. 00120 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

20 MEI 2013

g PAMANGGHI

JELANG PILGUB JATIM

Empat Pasang Cagub-cawagub Resmi Mendaftar SURABAYA. Diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim, Andri Dewanto Ahmad Minggu (19/5) usai menerima berkas pendaftaran pasangan incumbent Soekarwo – Saifullah Yusuf, di hari terakhir pendaftaran ini sudah 4 (empat) pasangan yang resmi mendaftarkan diri sebagai Cagub – Cawagub Jatim periode 2014 – 2019.

Keempat pasangan tersebut adalah Eggi Sudjana – Muhammad Sihat dari jalur independen, Khofifah Indar Parawansa - Irjen Pol (Purn) Herman S Sumawiredja, Bambang Dwi Hartono – Said Abdullah, dan Soekarwo – Saifullah Yusuf. “pendaftaran cagub memang belum resmi ditutup, nanti pada pukul 00.000 WIB. Meski begitu sampai saat ini keempat pasangan tersebut yang sudah mendaftar ke KPU,” katanya.

Setelah pendaftaran keempat calon, kata Andri, diketahui ternyata ada dua partai non parlemen yaitu PPNUI dan Partai Kedaulatan yang ketahuan memberikan dukungan kepada dua pasangan Cagub berbeda, Khofifah Herman dan KarSa. “dalam hal ini menurut peraturan KPU no. 9 tahun 2012, jika kepengurusan partai tersebut sama maka dukungan akan diberikan kepada pasangan calon yang mendaftar lebih dulu. Namun jika kepengurusan partai berbeda, maka akan di klarifikasi ke DPP, yang mana pengurus yang sah,” tegas dia.

Sementara itu, ditanya mengenai pasangan incumbent Soekarwo – Saifullah Yusuf yang hingga saat ini masih menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur, Andri menerangkan bahwa hal tersebut diatur pula dalam peraturan KPU no 9 tahun 2012. “boleh, yang penting pasangan itu menandatangi surat pernyataan bahwa mereka akan mengundurkan diri dari jabatannya jika terpilih,” jelas ketua KPU. Diketahui, PPNUI mendapat 0,24 persen dan PK 0,50 persen. Artinya dukungan kepada Khofifah-Herman ataupun KarSa berpotensi berkurang 0,74 persen bila PPNUI dan PK dicabut. Bagi Khofifah – Herman, pengurangan dukungan sebanyak 0,74 persen tentu berpengaruh karena mereka hanya akan memiliki dukungan parpol sebesar 14,81 persen atau di bawah syarat minimal yaitu 15 persen suara/kursi DPRD Jatim.

Surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PPNUI tanggal 14 Mei 2013 menetapkan dukungan kepada Khofifah – Herman. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPW PPNUI Jawa Timur Drs. M. Ma’shum Zein, MA dan Sekretaris Budi Chidmadi. Ma’shum dan Budi masuk dalam susunan kepengurusan DPW PPNUI Jawa Timur masa jabatan 2013-2018 yang termaktub dalam keputusan DPP PPNUI tertanggal 26 April 2013.

Begitupun dengan Partai Kedaulatan yang memutuskan memberikan dukungan kepada Khofifah – Herman berdasarkan surat keputusan DPD Jawa Timut tertanggal 14 Mei 2013. Keputusan itu ditandatangani Ketua DPD Partai Kedaulatan Jawa Timur Ahmad Isa Noercahyo dan Sekretaris K.M. Rosadi. Keduanya masuk dalam susunan pengurus DPP Partai Kedaulatan yang ditetapkan 8 Mei 2013 dan ditandatangani oleh Ketua Umum Denny M Cilah dan Sekretaris Jenderal Restianrick Bacharijun.

Sementara dalam berkas yang berbeda, DPP PPNUI menyatakan dukungannya kepada Soekarwo–Saifullah Yusuf.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PPNUI KH.M Yusuf Humaidi, MA dan Sekretaris Jenderal Ir. Andi William Irfan, MSc. Dilampirkan pula penegasan surat keputusan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan Yusuf dan Andi William Irfan sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal.

Surat tertanggal 13 Mei 2013 itu menyatakan mencabut kepengurusan lama dan mengangkat Abdul Rachman sebagai Ketua DPW PPNUI Jawa Timur dan KH. Suaidi sebagai sekretaris. (neu/abe)

Informasi Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

antara foto/akbar nugroho gumay

AKSI ELPIJI LANGKA. Sejumlah aktivis perempuan melakukan aksi damai tentang kelangkaan gas elpiji di Solo, Jateng, Minggu (19/5). Dalam aksinya mereka mengeluhkan mulai langkanya elpiji di pasaran, dicurigai akibat ditimbun oleh pihak-pihak tertentu jelang kenaikan harga BBM.

Polisi Blokir Rekening ‘Gendut’ Labora Sitorus JAKARTA- Direktur II Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Polisi Arief Sulistyanto mengatakan kepolisian langsung memblokir rekening Aiptu LS, oknum anggota kepolisian Papua, yang dikabarkan melakukan transaksi keuangan hingga triliunan rupiah.

“Sudah kami blokir rekeningnya, di situ juga dilihat transaksi di dalamnya. Hanya mungkin sedikit memakan waktu karena jumlah transaksi sebanyak itu dilakukan sejak

2007-2012,” kata Arief di Jakarta, Kamis.

Menurut jenderal polisi bintang satu itu, jumlah transaksi keuangan Aiptu LS selama enam tahun yang mencapai miliaran rupiah itu merupakan akumulasi transaksi yang dihitung per debet, kredit dan saldonya.

Ditambahnya pula, perlu dibedakan antara rekening pribadi Aiptu LS dengan rekening usaha bisnis yang dimilikinya. Apalagi ditemukan bahwa dari sejumlah perusahaan yang diduga berkaitan dengan rekening dia, tidak ada satu pun nama LS yang dicatut sebagai pengurus atau direksi di sejumlah perusahaan itu.

“Dari beberapa perusahaan yang diduga berkaitan dengan rekening dia, tidak satu pun

nama dia sebagai pengurus/ direksi. Cuma ada satu dia sebagai komisaris di satu perusahaan,” ujarnya.

Arief mengatakan tim gabungan Polda Papua dan Tindak Pidana Ekonomi Khusus telah dibentuk sejak tiga minggu lalu dan terus melakukan penelusuran terhadap seluruh transaksi tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh LS. Tim tersebut melakukan penyidikan terhadap LS yang diketahui juga memiliki bisnis kayu dan migas. Kedua bisnis tersebut, diduga menghasilkan dana yang kemudian mengalir ke beberapa rekening, termasuk rekening LS. Arief juga mengatakan ada sekitar 60 rekening yang diduga terafiliasi dengan reken-

ing gendut LS dalam tindak pencucian uang. Namun, dia enggan menyebutkan jumlah secara rinci saldo rekening LS. “Ada 60 rekening, banyak nama yang terafiliasi dengan LS. Dua perusahaaan, yaitu perusahaan kayu PT Rotua dan perusahaan migas PT SAW muncul di transaksi ke rekening LS,” katanya.

Beberapa hari lalu, Polri menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan ada salah satu anggota Kepolisian Daerah Papua yang keseharian berdinas di Polres Sorong, Papua Barat, yaitu Aiptu Labora Sitorus (LS) yang memiliki rekening gendut hingga mencapai Rp1,5 triliun. (ant/ade/ beth)

INDUSTERI TEMBAKAU

APINDO: Kenaikan Cukai Rokok Akal-akalan JAKARTA-Sikap pemerintah yang akan menaikkan cukai rokok untuk pabrikan rokok yang dimiliki para pengusaha yang mempunyai pertalian darah atau pabrik milik keluarga ditentang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai langkah tersebut hanyalah akal-akalan pemerintah menutupi kegagalan birokrat mengawasi kebocoran pendapatan negara dari cukai.

Padahal, banyaknya praktik akibat dari lemahnya pengawasan. “Aturan ini tidak ada gunanya, justru bisa dimanfaatkan untuk memeras pengusaha rokok skala kecil,” ungkap Sofjan dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (19/5).

Kebijakan itu tercantum dalam Pasal Peraturan Menteri Keuangan 2 huruf d pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.78/2013 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada 12 April 2013 dan mulai berlaku pada 10 Juni 2013. Potensi kenaikan cukai rokok karena hubungan keluarga ini tercantum dalam 2 huruf d pada PMK No. 78/2013.

Hubungan keluarga yang dimaksud ada-

lah hubungan sedarah dan hubungan semenda dua derajad.

PMK ini juga mengatur pembatasan hubungan keterkaitan lain, yakni: per-

modalan, manajemen, penggunaan tembakau iris yang diperoleh dari pengusaha pabrik lain yang punya penyertaan modal minimal 10 persen. (gam/abd/abe)

“Informasi terkait sepak terjang politisi, elite pemimpin, saat ini bertebaran membanjiri masyarakat. Ada limpahan informasi luar biasa, yang dengan mudah berakibat langsung pada elektabilitas partai, politisi di legislatif maupun di eksekutif,” tutur seorang sahabat, yang ahli komunikasi, Prof. Dr. Ibnu Hamad.

Menurut tokoh yang juga aktif di MUI itu, mudah sekali terjadi fluktuasi pilihan masyarakat. Ya itu tadi, karena kemudahan informasi yang luar biasa, baik kecepatan mau pun dari segi kuatitasnya. Jejaring sosial seperti Facebook, twitter,twoo dan sejenisnya menyebar masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat yang paling terpencil.

Hanya dengan ponsel sederhana, seseorang saat ini bisa mengakses informasi apapun. Dan pengungkapan sepak terjang para elite juga mudah sekali tercover media dan dicermati langsung masyarakat.

Jangan pernah berpikir lagi seseorang bisa bersembunyi dengan mudah.

Areal yang jauh dari sorotan informasi dan komunikasi semakin sempit. Ruang privasi bagi Tak ada lagi publik figur, yang rahasia. khususnya toSemua mudah koh yang dipdiungkap dan ilih langsung diungkit masyarakat semakin terbatas.

Konsekwensinya tak sekedar sebagai buku terbuka, tetapi sudah sampai pada taraf “ditelanjangi.” Tak ada lagi yang rahasia. Semua mudah diungkap dan diungkit.

Ini belum terkait sepak terjang penegakan hukum institusi seperti KPK. Lembaga harapan masyarakat itu, seakan memiliki mata di manapun kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada. Para penentu kebijakan jangan lagi berpikir ke mana-mana bisa bebas dari pengawasan.

Lihatlah kasus LHI dan Ahmad Fathanah, yang belakangan marak.

Rentetan jejak panjang keduanya terekam sangat baik. Dehem dan batukpun terekam akurat. Seakan desah nafaspun tak terlewatkan. Dan yang menarik, begitu bersentuhan KPK, seluruh mata di negeri ini dapat melihat dengan mudah. Termasuk masyarakat di luar negeri ini.

Ini jelas ancaman, bagi mereka yang selalu berada di jalan salah. Jelas sangat menghawatirkan dan mendebarkan jantung, untuk mereka yang suka bermain-main. Perlu berpikir dua kali saat ini untuk sedikit saja bermain-main.

Mereka yang diajak bermainpun seperti Vitalia, Ayu Azhari dan sekitar 18 wanita lainnya, juga terseret pusaran arus kasus Ahmad Fathonah.

Tapi tak perlu khawatir bila tetap berada di jalan yang benar. Karena yang harus berurusan sudah pasti hanya mereka yang ke luar garis.

Bagi mereka yang berada di jalan benar, apalagi memperlihatkan kinerja yang benar, selalu berjuang bagi kepentingan pemilihnya kemudahan informasi dan komunikasi jelas merupakan berkah. Apa yang dikerjakan juga mudah dapat diketahui, diamati, dicermati masyarakat. Apalagi bila ada kesadaran bahwa politic is talking. Walau sebesar biji nangka kebaikan yang dilakukan, masyarakat akan mengetahuinya.

Pilihannya jelas. Apakah akan menjadi obyek pemberitaan miring karena sepak terjang ke luar garis yang nantinya so pasti berakibat penurunan elektabilitas; atau tetap berada di jalan yang benar dengan sebuah kesadaran bahwa politik itu komunikasi. Ya jauh lebih baik memang, berbuat baik walau terkesan kurang ikhlas karena dipublikasikan; ketimbang ke luar rambu-rambu hingga harus berurusan dengan hukum. =

Bahasa Seorang nenek tak mau pulang, ingin meninggal di Mekkah hingga petugas haji kelabakan.

Burhan yang sedang berhaji, dekati si nenek. “Nenek ingin meninggal di Arab?”

“Ya,” si nenek tegas.

“Bisa bahasa Arab,” tanya Burhan.

“Tidak.”

“Nek, kalau meninggal di Arab, malaikat yang periksa pakai bahasa Arab.”

“Waduh. Nenek ntar ngak bisa jawab. Balik pulang aja,” kata si nenek sambil berbenah.

Cak Munali

2

SUMENEP

SENIN 20 MEI 2013 NO. 0120 TAHUN II

PENDIDIKAN

Angka Tuna Aksara Masih Tinggi SUMENEP - Meski pemerintah telah melakukan upaya untuk menurunkan angka buta aksara, tapi Kabupaten Sumenep rupanya belum aman dari buta aksara. Buktinya, jumlah keaksaraan fungsional di kabupaten ujung timur Madura hingga saat ini mencapai 111.124 orang.

Kepala Dinas Pendidikan Sumenep A Shadik mengatakan, angka buta aksara hingga tahun 2013 ini jumlah pendudukuk buta huruf itu mencapai 111.124 orang dari total penduduk 1 juta jiwa lebih. Ribuan penduduk buta aksara itu tersebar di 27 Kecamatan baik daratan maupun kepulauan. Tiga kecamatan meliputi Dungkek, Batang-Batang dan Batu Putih masuk kategori daerah kantong buta aksara terbesar. ''Jumlah buta aksara (huruf) di Sumenep ini memang masih tinggi, tersebar di 27 kecamatan dan 3 kecamatan meliputi Dungkek, Batang-batang dan Batuputih merupakan kecamatan terbesar jumlah buta aksaranya,'' katanya, Minggu (19/5).

Sadik mengaku untuk menurunkan tingginya kasus buta aksara di bumi Sumekar ini, in-

stansinya telah menggalakkan beberapa program diantaranya keaksaraan fungsional (KF).

Hasilnya, selama dua tahun terakhir ini cenderung mengalami penurunan, dari 2011 lalu mencapai 136.585 orang menjadi 123.703 orang di 2012. ''Bahkan selama 2013 ini, Disdik berhasil mengentaskan sebanyak 2.770 orang dari jumlah buta aksara 111.124 orang,'' ungkapnya.

Mantan Kabid Pendidikan Dasar Disdik ini mengemukakan, dalam rangka pengentasakan buta aksara, disdik juga menyiapkan anggaran khusus pada tahun ini sebesar Rp 5 miliar lebih, rinciannya dari APBD Rp 1 miliar, Dana Dekon Rp 3, 4 miliar, dan APBN Rp 900 juta. ''Kami terus berupaya mengentas masyarakat dari buta aksara hingga tuntas,'' urainya.

Pihaknya menargetkan pada tahun 2015 mendatang, buta huruf di Sumenep itu tuntas, sehingga Sumenep diharapkan bebas dari buta akasara yang selama ini masih terbilang tinggi. ''Pada tahun 2015 Sumenep harus bebas dari buta aksara,'' pungkasnya. (rif/sym/mk)

noveradika/ant

MINAT BACA MASYARAKAT. Seorang pengunjung perpustakaan membaca buku di ruang baca perpustakaan. Menurut data UNESCO minat baca masyarakat Indonesia masih sangat kecil, yaitu 0,01 persen atau dari 100 orang hanya 1 yang memiliki minat baca. Sejumlah kalangan meminta pemerintah menyediakan perpustakaan dan ruang khusus membaca yang representatif sehingga dapat mendorong minat baca masyarakat.

Pembaca Sungkan ke Perpustakaan SUMENEP – Banyaknya buku di perpustkaan milik Pemkab Sumenep yang hilang membuat pengunjung enggan mendatangi perpustakaan karena koleksinya semakin terbatas. Tepat pada Hari Buku Nasional, 17 Mei 2013, perpustakaan sepi pengunjung.

Moh. Rasyid (20), pengunjung perpustakaan, mengaku kurang sreg untuk berkunjung ke perpustakaan umum tersebut, selain koleksi bukunya terbatas, juga tidak pernah ada penambahan buku baru. “Dari dulu bukunya tetap yang itu itu saja, apalagi koleksi bukunya semakin

hari semakin berkurang,” katanya saat ditemui Koran Madura.

Ia berharap pengelola perpustakaan memperhatikan kebutuhan pembaca dengan menambah koleksi buku baru, sehingga para pembaca selalu tertarik untuk selalu mengunjungi perpustakaan umum milik daerah. “Jika

koleksinya tetap yang itu saja, siapa yang mau baca dan siapa yang mau berkunjung ke sini, mestinya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan buku baru, agar masyarakat cerdas dan gemar membaca buku,” tambahnya di perpustakaan.

Ke p ala Pe rp us takaan Dae rah Sume ne p Ag us Dwi Putra me ng akui j ika ko le ks i b uku di p e rp us takaan b anyak yang tidak dike mb alikan o le h ang g ota. Dari tahun 2008 hing g a tahun 2013, ko le ks i b uku yang tidak dike mb alikan o le h ang g ota b e rj umlah

ratus an. “Buku yang hilang alias tidak dike mb alikan s e kitar ratus an b ahkan b is a me ncap ai rib uan. Kartu ang g ota p e minj amnya s aj a ada s e kitar 300 kartu. Kalau mas ing mas ing p e me g ang kartu ang g ota p inj am dua b uku, b e rap a j umlah b uku yang tidak di ke mb alikan?” katanya de ng an nanya tanya.

Di singgung mengenai terbatasnya koleksi buku yang ada di perpustakaan dan sepinya pengunjung pada Hari Buku Nasional, Agus menjawab karena berbarengan dengan jam

masuk sekolah.”Hari ini sekolah, kan, masuk, jadi pengunjungnya berkurang. Ya kalau hari libur dan sore hari pengunjungnya banyak kok,” terang Agus.

Untuk jumlah koleksi buku baru, pihaknya mengaku memang ada keterbatasan jumlah koleksi. “Apalagi untuk beli buku buku baru, kami harus menyusaikan dengan anggaran yang ada, Mas. Kalau masalah buku yang tidak dikembalikan, kami akan tetap melakukan upaya dan meminta kesadaran para peminjam,” pungkasnya. (edy/mk)

KESEHATAN

Waspadai Musim Pancaroba SUMENEP — Bebebapa hari terakhir, hujan cukup intens di Kabupaten Sumenep. Cuaca ekstrem dalam sepekan terakhir disebabkan cyclon tropis berada di selatan laut Jawa. Cyclon tropis itu telah memicu terjadinya cuaca buruk dan angin kencang.

Kepala Badan Metereologi dan Geofisika Djoko Sulistiyono mengimbau masyarakat mewaspadai masa pancaroba dari musim penghujan ke musim kemarau. “Kalau musim penghujan, kan, tidak berarti hujan terus. Pasti ada hari terangnya,” ungkapnya, Minggu (19/5).

Musim pancaroba tak hanya menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan gagal panen, tapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Dalam sepekan ke depan, ia memprediksi

Kalau musim penghujan, kan, tidak berarti hujan terus. Pasti ada hari terangnya

Djoko Sulistiyono

Kepala Badan Metereologi dan Geofisika Sumenep cuaca akan normal kembali dan musim kemarau sudah dimulai.

Perhitungan BMG, curah hujan yang terjadi dalam sepekan jumlahnya kurang dari 50 mm perdasarian dan suhu masih normal, antara 31 dan 32 derajat celsius (0C). (athink/ mk)

WISATA

KEBERSIHAN

Pemerintah Berencana Zonasi Pembangunan Wisata Segi Tiga Emas

Warga Keluhkan Sampah Berlangganan

SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama Tim Perencana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu akan membangun kawasan wisata segi tiga emas di ujung timur Pulau Madura.

Rencana pembangunan wisata segi tiga emas itu terlebih dahulu akan ditindaklajuti dengan pembangunan dermaga Pelabuhan Dungkek.

Pelabuhan Dungkek berada di sisi selatan untuk zona penyeberangan wisata dan perdagangan ikan.

Sedangkan Pantai Lombang yang berada pada bagian pantai utara difokuskan kepada zona wisata pantai cemara udang. Untuk disisi bagian ujung, yaitu pulau Gili Iyang khusus untuk zona wisata kesehatan.

Wakil bupati Sumenep Soengkono Sidik mengatakan zona wisata segi tiga emas meliputi Pelabuhan

Dungkek yang berada di sisi bagian selatan, Pantai Lombang yang terletak di bagian utara dan diujungnya Pulau Gili Iyang. Semua pengunjung wisata, lebih dulu akan diajak melakukan penyeberangan dengan kapal wisata melalui Pelabuhan Dungkek untuk dibawa ke Pantai Lombang menikmati wisata pantai dan cemara udang. Terakhir, pengunjung wisata akan diantarkan ke Pulau Gili Iyang untuk bermalam menikmati wisata kesehatan.

“Zona wisata segi tiga emas itu, hanya ada di sini.

Pengunjung, nanti dapat menikmati wisata, berdagang juga dapat berobat, “ paparnya kepada Koran Madura, Jumat (17/5).

Rencana pembangunan zona wisata segi tiga emas lebih dulu akan ditindaklanjuti dengan pembangunan dermaga di Pelabuhan Dungkek.

Pelabuhan tersebut akan ditambah panjangnya 200 meter lagi ke tengah dengan menyerupai bentuk T. Sedangkan anggaran pembangunan dermaga Pelabuhan Dungkek disediakan 4 miliar, dari dana PAK Jawa Timur.

Selain itu, pemerintah saat ini akan melakukan pembangunan wisata di Pantai Lombang dengan menarik sejumlah investor.

Pembangunan wisata di Pantai Lombang tersebut dipastikan dilakukan pada tahun 2014 berbarengan dengan pembangunan dermaga di Pulau Gili Iyang dan Pelabuhan Dungkek, sesuai dengan masterplan BPWS. Ketiganya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Pelabuhan Dungkek sebagai jalur transportasi laut yang menghubungkan beberapa pulau. Sedangkan pulau Gili Iyang

dengan kadar oksigen paling tinggi sedunia dan Pantai Lombang dengan pasir putih dengan cemara udangnya yang unik merupakan karunia Tuhan yang luar biasa untuk dijaga sekaligus dilestarikan dengan baik.

Menurutnya, masterplan pengembangan zona segi tiga emas sudah ada dipihak perencanaan BPWS. Tinggal disesuaikan dengan kerangka desain menyeluruh tentang pengembangan wisata segi tiga emas. Sebab, dalam RTRW yang dimiliki pemerintah, Sumenep, desain tersebut sudah termasuk dan tidak bertentangang.

Pemerintah sekarang, menurutnya, hanya tinggal menunggu realisasi pembangunannya.

“Kalau di Gili Iyang, nanti kita siapkan dermaga-dermaga, juga kapal pesiar,” tuturnya. (athink/ mk)

syamsuni/koran madura

BERSERAKAN. Sampah bertaburan di mana-mana di areal Taman Adipura Sumenep. Warga sekiitar mengeluhkan keberadaan sampah yang sering berserakan di lingkungan mereka.

SUMENEP - Sejumlah warga Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota mengeluhkan keberadaan sampah yang sering berserakan di lingkungan mereka. Petugas kebersihan selalu terlambat mengangkut sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sementara tong sampah sudah penuh, sehingga tumpukan sampah tersebut selain jadi sarang lalat dan menebar bau tak sedap juga membuat wilayah mereka tampak jorok.

Pusawi (30), pemilik warung internet di daerah tersebut mengungkapkan, kondisi seperti itu sering terjadi, apalagi pada akhir pekan. Sampah selalu berserakan di jalan. Sementara petugas pengangkut sampah tidak pernah aktif di tempat. Hanya saja ada beberapa pengurus yang selalu sibuk memungut distribusi kepada para warga. Namun sebaliknya

kebersihan sampah yang ada di sekitar lingkungan tersebut selalu dibiarkan.

“Sampah di depan warnet saya sudah lima hari dari sekarang belum juga di angkut oleh petugas sampah,” katanya kepada Koran Madura, Minggu (19/5.

Padahal dirinya sudah bayar Rp 10 ribu perbulan ke dinas kebersihan. “Karena saya berlangganan, bayar 10 ribu perbulan.

Dan saya bayar, karena kemarin dari dinas terkait datang ke warnet menagih bayaran,” terangnya.

Belum lagi, bau tak sedap dan kelihatan jorok akan berdampak kepada kondisi lingkungan.

“Kalau dibiarkan seperti ini terus, sangat berdampak pada kesehatan, instansi terkait harus tanggap terhadap permasalahan ini,” ungkapnya.

Pusawi menegaskan, jika

besok (hari ini) belum dibersihkan dan diangkut, maka dia pastikan tumpukan sampah di tong sampah itu akan bawa ke dinas terkait untuk ditabur. “Dan saya pastikan itu, jika besok masih belum diangkut, maka akan saya buang di halaman dinas terkait.

Bayangkan, sudah bayar, tetapi tidak dibersihakan. Apalagi mengganggu terhadap kondisi lingkungan,” tegasnya.

Hal senaga juga disampaikan oleh salah satu warga lainnya. Menurutnya Sumenep masih jauh dari harapan kota bersih.

“Sebab setiap saya berjalan-jalan pada pagi, sampah di Taman Adipura berserakan dimana-mana.

Bahkan tak jarang, itu sampai siang masih ada. Apalagi ketika akhir pekan, aduh, becek dan kotor,” kata Agus, Minggu (19/5) saat di temui di Taman Bunga. (sym/mk)

SUMENEP

3

SENIN 20 MEI 2013 NO. 0120 TAHUN II

Bambang-Said Mendaftar Pilgub Jatim SUMENEP - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Bambang DH dan Said Abdulah, Jumat (18/5), mendaftar ke KPU Provinsi setempat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan dengan jargon “jempol” itu resmi akan bersaing dengan Soekarwo-Syaifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi.

syamsuni/koran madura

DEKLARASI. Said Abdullah bersama isteri tercinta saat deklarasi potra-potre jempol di Gedung Korpri

Calon gubernur dari PDI Perjuangan itu, menurut Said, representasi masyarakat Jawa Timur.

Bambang DH perwakilan dari masyarakat Mataraman dan Said Abdullah perwakilan dari masyarakat Madura.

“Mas Bambang DH wakil dari Mataraman, sedangkan Said Abdullah potret masyarakat Madura. Artinya Saya mu-

Cawagub Jatim Berikan Beasiswa SUMENEP - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Said Abdullah memberikan beasiswa kepada 20 anak yatim di Gedung Korpri Sumenep, Sabtu (18/5) malam. Pemberian beasiswa tersebut diharapkan tidak ada lagi siswa yang kesulitan menimba ilmu karena kesulitan biaya.

“Salah satunya membagi kebahagiaan bersama anak yatim yang ditinggal pergi oleh orang tuanya.

Jadi, itu saja, tak lain ingin membagi kebahagiaan bersama mereka yang kurang mampu,” ucap Politisi PDI Perjuangan itu diselasela silaturrahim bersama ribuan warga.

20 anak yang dapat bea-

siswa tersebut adalah Saleh, Risna, Nafilah, Jihan, Zara, Aji, Icang, Ali bin Yahya, Jamilah, Ragil, Bobi, Nazim, Ahmad, Sahmi, kamil, Lutfi, Mila, Iba, Farid Barda, Saleh al Hamid.

Mantan Sekda Pemerintah Kabupaten Sumenep Moh. Shaleh mengaku bangga dan berterimakasih kepada calon wakil gubernur pasangan Bambang DH tersebut karena bersedia memberikan bantuan beasiswa kepada 20 anak kurang mampu. “Dan saat saya masih di sekda, Pak Said juga ikut membantu pemkab saat dirinya duduk dikursi DPR,” ucapnya. (sym/mk)

BAKAL CAHUB JATIM. Pasangan Bacagub - Bacawagub Jatim, Bambang DH (kiri) - Said Abdullah (kanan), bersama sejumlah pendukungnya mengacungkan jempol saat deklarasi penetapan simbol pemenangan pilkada di Surabaya, Kamis (16/5)

gotaaanya sebagai anggota DPR RI, Said Abdullah mengatakan dirinya tidak akan non aktif sebagai anggota dewan sekalipun menjadi calon wakil gubernur. “Saya tidak mau menghianati konstituen saya. Tidak ada ketentuan apapun yang mengharuskan itu, kecuali pimpinan saya (mengharuskan) akan mundur.

Jadi, jangan selalu ditariktarik, bukan soal undangundang, bukan soal norma, bukan juga soal etik. Tetapi jika saya meninggalkan itu, maka otomotis saya telah menghianati masyarakat Madura yang telah memilih saya pada pemilu tahun 2009 kemarin,” tutur Said. (sym/mk)

Said: Saya Mohon Restu untuk Berjuang Mengangkat Martabat Rakyat

SAMBUTAN. Said Abdullah saat memberikan sambutan di acara silaturrahim bersama habaib dan masyaikh

FOTO BERSAMA. Said Abdullah didampingi isteri tercinta, Kholidah Ayu Sinarti

BAKAL CAHUB JATIM. Politisi PDIP, Pramono Anung (2 kiri), mendampingi pasangan Bacagub dan Bacawagub dari PDIP, Bambang DH (2 kanan) dan Said Abdullah (tengah), saat berjalan kaki menuju Kantor KPU Jatim di Surabaya, Sabtu (18/5).

Diskominfo Gelar Sarasehan Pluralisme SUMENEP — Menyusuri sejarah Sumenep, Kabupaten ujung timur Pulau Madura tersebut terbentuk dari pondasi keberagaman. Pondasi itu lalu menjadi watak yang memproses lahirnya toleransi dan interaksi masyarakat Sumenep sekarang ini. Karakter dan ciri toleransi itu dapat dilihat dari bangunan Masjid Agung yang dikerjakan oleh warga Tionghoa. Kemudian, Keraton Sumenep yang telah berusia 200 tahun, gaya arsitekturnya mengadopsi perpaduan Eropa, Arab dan Cina dengan mempercayakan kepada arsitek Law Piango dan Ka Seng An dari Cina.

Demikian disampaikan Bupati Sumenep A Busyro Karim dalam Sarasehan Hari Kebangkitan Nasioanal ke-105 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informasi dan STKIP PGRI setempat dengan tajuk “Pluralisme, Etika dan Kebangkitan Bangsa” di Aula Kampus STKIP, Minggu (19/5).

Ia mengajak hadirin untuk berkaca kepada KH. Abdurrahman Wahid yang dikenal sebagai pendekar demokrasi dan tokoh pluralisme Indonesia. “Tak penting apapun suku dan agamamu. Kalau kamu masih bisa melakukan sesuatu untuk semua orang maka lakukanlah. Sebab orang tidak pernah tanya apa agamamu,” ungkapnya dihadapan SKPD, tenaga pendidik dan siswa sekolah menengah atas.

Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya Ibnu Anshori mengemukakan, filsafat keragaman yang ada di Sumenep dapat memiliki potensi sebagai etalase nasional apabila didukung oleh empat pilar utama. Penghargaan

kanya adalah muka blok M alias muka orang Madura,” ucapnya, Sabtu (18/5) malam kepada wartawan di Sumenep.

Dengan demikian, Said optimis menang pada pilgub yang akan digelar Agustus nanti. “Kalau target perolehan suara sebagaimana dilansir diberbagai media saya tidak pernah khawatir

sedikitpun, justru saya optimis, pasangan BambangSaid akan mendapat dukungan penuh,” ujarnya.

Optimisme Said didasarkan pada hasil survei yang menempatkan PDI Perjuangan di Jawa Timur sebagai pemenang. “Selain itu, kami modalnya 17 kursi, dan kami adalah satu-satunya partai yang maju sendiri, baik cagub dan cawagubnya dari internal partai. Dan melihat suara kami, andai hari ini adalah pemilu legislatif, tentu yang keluar sebagai pemenang adalah PDI Perjuangan, karena berbagai survei di Jawa Timur, PDI P leading pada angka 14,01 persen,” tegasnya.

Terkait dengan keang-

athink/koran madura

SAMBUTAN. Kepala Diskominfo, Yayak Noer Wahyudi saat memberikan sambutan dalam Sarasehan Hari Kebangkitan Nasioanal ke-105 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informasi dan STKIP PGRI setempat dengan tajuk “Pluralisme, Etika dan Kebangkitan Bangsa” di Aula Kampus STKIP, Minggu (19/5) kepada demokrasi, lingkungan hidup, hak asasi manusia dan penghargaan kepada perbedaan agama. Apabila filasafat keragaman itu diperkenalkan kepada dunia, investasi yang lain dengan sendirinya akan menjadi sektor ikutan. “Pluralisme bisa menjadi modal dasar bagi kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Ia mengungkapkan, untuk mewujudkan terbentuknya empat pilar pendukung filsafat keragaman yang sudah ada, pemerintah dapat melakukan dialog dua arah.

Menurutnya, pemerintah Sumenep masih mengadopsi kepemimpinan feodal dan gaya orde baru belum turun langsung kelapangan menyerap langsung aspirasi dan keinginan masyarakat. “Harus dibuang gaya yang seperti itu. Mulai seka-

rang harus dibentuk sikap yang propetik,” tuturnya.

Hadir sebagai pemateri selain Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya Dr. Ibnu Anshory, Ketua STKIP PGRI Sumenep Dr. Musaheri, dan Budayawan Madura D. Zawawi Imron.

Kepala Diskominfo Yayak Noer Wahyudi menjelaskan, acara tersebut sangat signifikan untuk menilai kembali terbentuknya sebuah negara modern. Spirit pluralisme di Sumenep, katanya, sudah terbentuk jauh dari awal masa-masa kerajaan dan tidak hanya terwujud pada adanya keragaman agama. Selain itu sangat penting demi kebaikan Sumenep ke depan, bagaimana pluralisme terbentuk pada sikap, perbedaan pendapat dan cara pandang. (adv/athink)

SUMENEP – Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Said Abdullah, Sabtu (18/5) malam, bertemu dengan ribuan habaib dan masyaikh di Gedung Korpri Sumenep.

Kepada para tokoh agama tersebut, pasangan Bambang DH itu meminta restu dan sambungan doa terkait pencalonnya sebagai calon orang nomor dua di Jawa Timur.

Said mengatakan, silaturrahim dengan para habaib merupakan sebuah kewajiban karena dirinya merupakan anak Madura yang tunduk kepada kiai, dan dibesarkan di kampung arab. “Saya berdiri di sini, pada malam ini, bukan semata-mata saya adalah anggota DPR RI atau orang terpilih mendampingi Bambang (calon gubernur). Tapi memang saya ingin menyapa masyarakat Madura, para ammi dan ammati untuk meminta restu dan doa sebagai calon wakil gubernur Jatim,” ungkapnya di depan para habaib dan masyaikh.

Pencalonannya sebagai calon wakil gubernur, menurut anggota DPR RI tersebut, bukan kehendak apalagi ambisi pribadi, melainkan amanat partai yang telah mempercayainya untuk mendampingi Bambang DH.

“Saya tidak pernah bermimpi ingin menjadi gubernur atau wakil gubernur. Tapi hanya ingin menjadi anak baik dari almarhum abah dan ibu,” ungkapnya.

Jika nanti dirinya terpilih sebagai wakil gubernur, bersama Bambang DH berikhtiar mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang lebih baik dan sejahtera. “Jangan ada rakyat menjerit dan melarat di negeri sendiri. Rakyat tidak semata butuh uang, janji, tetapi rakyat butuh kehadiran seorang pemimpin ketika mereka lagi susah dan tidak sejahtera. Maka dari itu, saya memohon restu dan belas kasihan para Habaib dan Masyaikh agar bisa menang pada pilgub Jatim dan berjuang mengangkat harkat dan martabat rakyat,” imbuhnya.

Khusus kepada keluarga, Said meminta kepada isteri tercinta, Ny Kholidah Ayu Sinarti, mendampingi perjuangannya untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang bermartabat. “Isteriku, kini suamimu tak hanya milikmu seorang, tetapi suamimu sudah milik orang banyak. Maka, marilah ikut berjuang bersama saya, layani saya dengan baik,” pintanya.

Sementara, Ketua DPC PDI Perjuagan Kabupaten

Sumenep Hunain Santoso mengatakan, pihaknya merasa bangga karena kader PDI Perjuangan Sumenep dipercaya oleh DPP PDI Perjuangan sebagai calon orang nomor dua di Jawa Timur, mendampingi Bambang DH. “Saya berharap, kader PDI P di tingkat DPC dan ranting harus all out berupaya keras untuk memenangkan pasangan Bambang-Said di Pilgub Jatim.

Karena ini jadi kebanggaan masyarakat Sumenep,” katanya.

Pihaknya juga memohon sambungan doa dan dukungan dari para habaib dan masyaikh di Sumenep untuk kemenangan Bambang-Said.

“Tak ada lain yang kami harapkan, yaitu doa dan dukungan para habaib dan masyaikh,” ungkapnya.

Pantuan Koran Madura, Said Abdullah sempat meneteskan air mata saat memberikan sambutan di depan para habaib dan masyaikh.

Terlihat juga ribuan undangan memandati ruangan dengan sorak sorai sembari memberikan dua jempol.

Terlihat juga, tiba-tiba ada ibu-ibu datang ke Said Abdullah dan menciuminya. (sym/mk)

Lomojari Dorong Wajib Belajar 9 Tahun SUMENEP – Grand Final Lomba Belajar Mandiri (Lomojari) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka se-Kabupaten Sumenep tahun 2013 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep berlangsung meriah. Lomba yang diharapkan dapat mendorong siswa wajib belajar sembilan tahun dihelat di Gedung RRI setempat da dibuka Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Disdik Sumenep, H. Nurul Hamzah, Jum’at (17/5).

Setelah melalui penyaringan dari tingkat kecamatan, akhirnya dinobatkan 3 sekolah dari 16 SMP Terbuka yang masuk grand final. Juara pertama akan mewakili Sumenep mengikuti Lomojari tingkat Jawa Timur.

Juara pertama atas nama Hairin, Miftahul Munir, Purwanto Ro’is dan Zainuddin.

junaedy/koran madura

MERIAH. Empat dewan juri sedang melakukan seleksi terhadap tiga peserta lomojari tingkat kabupaten, Jumat (17/5).

Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Sumenep Nurul Hamzah mengatakan, dengan diadakannya lomojari tersebut diharapkan dapat memberikan nuansa baru terhadap dunia pendidikan ke depannya, tidak hanya sebagai agenda rutinitas dan seremonial

belaka.

“Kami sangat mengharapkan agar setelah perlombaan ini, bisa membangkitakan ghiroh semangat bagi masyarakat akan pentingnya dunia pendidikan terhadap anak bangsa ke depan,” katanya. (*/edy/mk)

Panitia Pilkades Pangarangan Adakan Penyampaian Visi-Misi SUMENEP – Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep menggelar penyampaian visimisi yang diikuti dua calon.

Hariyadi (monor urut 1) dan Qory Nelia (nomor urut 2) menyampaikan program kerjanya jika kelak terpilih dihadapan camat, tokoh masyarakat, badan permusyawaratan desa (BPD) dan panitia.

Ketua Panitia Pilkades Sa-

hosnan/koran madura

SAMBUTAN. Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep memberikan sambutan dalam acara penyampaian visi-misi yang diikuti dua calon.

beni mengemukakan, ia sengaja membuka ruang dialog agar terjadi interaksi yang intim dengan masyarakat sebelum dilakukan pencoblosan. “Interaksi itu kami bangun sejak awal agar masyarakat tidak keliru memilih calonnya,” tuturnya.

Ia berharap, penyampaian misi dan visi dapat memperjelas masyarakat dalam memilih pemimpin calon kepala desa. (*/nan/mk)

4

BANGKALAN

SENIN 20 MEI 2013 NO.0120 | TAHUN II

AKTE KELAHIRAN

Akte Kelahiran Tak Lagi Melalui PN

AKSI UNIK: Warga Tojung melakukan aksi unik sebagai bentuk protes lantaran sering menjadi langganan banjir dan jalan rusak tak kunjung diperbaiki, Minggu (19/5) kemarin.

ori/koran madura

Warga Menanam Pohon Pisang di Tengah Jalan BANGKALAN – Ada-ada saja cara yang dilakukan warga untuk menyampaikan aspirasinya. Kemarin (19/5), puluhan warga Perumnas Desa Tunjung, Kecamatan Burneh melakukan aksi protes dengan cara menanam beberapa pohon pisang di tengah jalan raya yang rusak dan menjadi langganan banjir bertahun-tahun dan menggenangi perumahan mereka.

Selain itu, mereka juga meletakkan kandang bebek di jalan yang rusak. Mereka kesal karena sudah belasan tahun banjir

dan jalan rusak tidak pernah ditangani pihak terkait.

“Kami kesal karena pengelola Perumnas Tunjung

tidak segera menanggapi keluhan warga yang disampaikan berkali-kali,” kata Rantino, pengurus RW setempat.

Selain itu, warga juga mengeluh sempitnya pengairan di perumnas yang tidak mampu menampung air hujan hingga menyebabkan air meluber ke jalan. Air yang terus menggenangi jalan menyebabkan jalan menjadi rusak sepanjang satu kilometer, yakni di jalan Laut Arafuru dan Jalan Laut Banda.

Tidak hanya menanam pohon pisang, warga dan anakanak setempat, juga meletakkan kandang bebek di tengah jalan sebagai bentuk protes.

Oleh karena itu, warga berencana mendatangi kantor pengelola Perumnas Tunjung di Surabaya jika tuntutannya tidak segera dipenuhi. ”Kami sudah bersabar selama belasan tahun. Namun, pengelola perumahan tidak kunjung memperbaiki jalan yang rusak. Warga mengung-

kapkan kekesalannya dengan menaruh kandang bebek di jalan yang rusak dan menanam pohon pisang,” terangnya.

Warga juga mengaku pernah mengajukan bantuan perbaikan jalan ke Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Akan tetapi, pemerintah kabupaten Bangkalan tidak bisa memperbaiki jalan di Perumnas Tunjung karena status pengelolaannya masih di bawah Perum Perumnas Regional Enam Surabaya. (ori/rah)

BANGKALAN - Warga yang terlambat mengurus akta kelahiran lebih dari satu tahun, kini tidak perlu lagi menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) seperti yang selama ini diberlakukan, karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan pasal 32 ayat 2 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur penetapan akta oleh pengadilan bertentangan dengan UUD 1945.

“Dengan adanya putusan dari MK, warga yang terlambat mengurus akta tak perlu mengajukan surat penetapan di pengadilan negeri seperti yang berlaku sejak tahun 2012. Cukup melalui instansi pelaksana, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” terang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil H. Moh. Musleh SH. MH. Dalam pasal 32 ayat 2 UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, kata Musleh berbunyi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Atas berbagai pertimbangan matang, MK menghapus pasal itu. Kini pengurusan akta sepenuhnya di tangan pemerintah lewat petugas catatan sipil.

“Kami sangat bersyukur dengan putusan itu. Dengan demikian masyarakat tidak lagi harus melakukan sidang di pengadilan.

Minimal dengan putusan itu dapat meringankan masyarakat. Sebab, selama ini sangat membebani masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Musleh mengatakan sejak 1 Mei 2013 Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa permohonan catatan akta kelahiran. Namun, cukup melengkapi segala persyaratan adimistratif yang kemudian

diajukan pada Dispendukcapil. Oleh sebab itu, untuk seluruh masyarakat harus sudah mengatahui dan memahami agar dalam permohonan akta kelahiran dapat dilakukan sesuai prosedur yang ada.

“Untuk Juknis terkait putusan itu belum ada karena dalam putusan tersebut tidak ada perintah untuk mengubah undang-undang, Namun bisa langsung dieksekusi,” kata Musleh.

Kami sangat bersyukur dengan putusan itu.

Dengan demikian masyarakat tidak lagi harus melakukan sidang di pengadilan.

Minimal dengan putusan itu dapat meringankan masyarakat.

Sebab, selama ini sangat membebani masyarakat,”

H. Moh. Musleh SH. MH.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bangkalan Putusan ini, menurut Musleh, untuk kepentingan masyarakat maupun kemaslahatan publik. Yang penting prosedur dan persyaratan dipenuhi. Pelayanan harus sederhana dan terjangkau serta biaya ringan.

Jangan sampai membuat masyarakat kesulitan untuk membuat permohonan akta lahir.

Terhadap permohonan penetapan akta kelahiran yang telah diregister diselesaikan sesegera mungkin supaya masyarakat memperoleh haknya.(dn/rah)

GAS

BACALEG

Kenaikan Harga Elpiji Dipicu Kelangkaan

Belum Ada Parpol yang Serahkan Perbaikan Berkas Caleg

BANGKALAN - Kelangkaan elpiji bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, berdampak pada kenaikan harga barang tersebut di sejumlah wilayah pedesaan.

Di daerah yang cukup jauh dari perkotaan, harga elpiji berkisar Rp 17-18 ribu.

Harga tersebut cukup tinggi dibandingkan harga normalnya yang biasa dijual Rp 13-14 ribu.

Ya, saya harap jangan sampai ada upaya penimbunan oleh pihak Distributor,”

Nawawi

Kepala Disperindag Bangkalan Berdasarkan pantauan Koran Madura, sejumlah pengecer gas elpiji 3 kilogram mengaku bahwa kenaikan harga elpiji karena menyesuaikan dengan kenaikan yang terjadi di agen.

Salah satu penjual tabung gas elpiji 3 kilogram Edi, di Desa Tanah Merah Dajah, mengaku terpaksa menjual barang dagangannya di atas harga normal karena harga di agen pun naik.

“Ya, karena harga di agen juga naik, Mas. Sebelumnya Rp 12.000, sekarang dijual Rp.13.500. Pasokannya juga lebih sedikit dan berkurang. Jadi, kami kesulitan mendapatkan barang,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Suparman, salah satu pegawai agen elpiji bersubsidi di

kawasan Junok Bangkalan, mengaku bahwa stok elpiji tabung 3 kilogram akhir-ahir ini mulai mengkhawatirkan.

Hal itu terjadi akibat semua pasokan barang dari Depo langsung diborong habis oleh para pengecer.

“Kalau yang 15 kilo aman, sedangkan yang 3 kilogram langsung habis, soalnya pengecer langsung beli banyak, padahal stok kiriman kami normal,” ujarnya.

Suparman mengatakan sejak isu kelangkaan elpiji tabung 3 kilogram ini, pengecer di sejumlah daerah rela antri menunggu barang di agen berjam-jam, bahkan hingga malam hari demi mendapatkan tabung gas elpiji tersebut.

“Ya, sejak sekitar 1 minggu terakhir ini lah, mulai ada isu kelangkaan elpiji itu.

Setiap barang datang langsung habis, bahkan pengecer yang antri rela nunggu hingga malam,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Disperindag Bangkalan, Nawawi saat dikonfirmasi mengatakan memang terjadi pengurangan pasokan elpiji 3 kilogram oleh PT Pertamina. Di samping itu dirinya menjelaskan faktor lain terjadinya kelangkaan adalah banyaknya pengguna gas elpiji 12 kilogram yang berpindah tabung 3 kg yang bersubsidi. “Saya tidak tahu mulai kapan pengurangan itu dilakukan,” jelas Nawawi.

Pihak Disperindag meminta agar para distributor dan agen untuk tidak melakukan penimbunan.

“Ya, saya harap jangan sampai ada upaya penimbunan oleh pihak Distributor,” ujarnya. (dn/rah)

BANGKALAN - Memasuki H-3 batas akhir pengembalian berkas perbaikan syarat ad¬ministrasi bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Kabupaten Bangkalan, hing¬ga kemarin (19/5) belum satu pun partai politik (parpol) mengembalikan berkas. Jika tidak mengembalikan hingga 22 Mei, parpol tersebut didis¬kualifikasi sebagai peserta Pemilu 2014.

“Hingga kini (19/5) belum

ada satu pun par¬pol yang mengembalikan ber¬kasnya.

Kalau tidak mengem¬balikan, ya mereka kita anggap gagal,” ujar Komisioner KPUD Bangkalan Tajul Anwar.

Tajul memprediksi sejumlah parpol belum menyerahkan bekas perbaikan barangkali karena parpol tersebut harus benar-benar teliti dalam memperbaiki berkas yang dikembalikan. Karena tidak ada kesempatan kedua bagi

setiap parpol untuk melakukan perbaikan.

Tajul mengimbau agar parpol segera mengembalikan berkas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan ke KPUD Bangkalan.

“Ya, parpol pasti berusaha keras untuk melengkapi segala persyaratan yang kurang.

Karena tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki.

Kita kan sudah ada acuannya. Karena itu kita minta

parpol segera mengembalikan berkasnya,” tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya yakin bahwa setiap parpol akan menyerahkan perbaikan sesuai dengan batas waktu tangga 22 Mei mendatang. Pastinya, menurut Tajul, setiap parpol tidak akan main-main dalam hal ini. Dalam perbaikan butuh ketelitian dan konsentrasi agar tidak ada yang terlewatkan dalam memperbaiki

berkas yang dinilai tidak memenuhi syarat (TMS).

“Kita tunggu sampai batas waktu terakhir pengembalian berkas yang diperbaiki oleh 12 parpol yang ada,” tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil verifikasi KPUD Bangkalan, banyak berkas bacaleg yang belum lengkap sehingga dikembalikan ke seluruh parpol untuk segera diperbaiki. (dn/rah)

LEMBAGA PENDIDIKAN

Pemerintah Butuh Tenaga Kebersihan PNS

Dwi Agus Setiawan

BATIK GENTONG MADURA: Model memperagakan rancangan busana pesta berbahan batik gentong Madura pada Fashion On The Street di kawasan Jalan Walikota Mustajab, Surabaya, Jatim. Fashion show dalam rangka gelaran Majapahit Travel Fair 2013 itu bertujuan untuk memperkenalkan eksotisme batik Madura kepada masyarakat luas.

BANGKALAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan mengaku masih kekurangan tenaga kebersihan dan penjaga sekolah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tenaga kebersihan yang ada hingga kini sifatnya masih sukarelawan (sukwan). Jumlah kebutuhan tenaga kebersihan tak sebanding dengan jumlah lembaga yang ada.

“Tenaga kebersihan sekolah di Dinas Pendidikan Bangkalan yang berstatus PNS, saat ini jumlahnya tergolong minim. Kurang dari separuh jumlah lembaganya,” ucap kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Mohni melalui Kasubag Umum, Moh. Bakrun.

Bakrun menjelaskan bila diperbandingkan antara jumlah tenaga kebersihan PNS dan jumlah lembaga di semua jenjangnya sangat tidak seimbang. Menurut Bakrun, jumlah tenaga kebersihan PNS yang ada hanya 300 orang, sedangkan jumlah lembaga pendidikan di semua jenjang yang terdata sebanyak 842 sekolah.

“SDN sebanyak 657 lembaga, SMPN sebanyak 167 lembaga, SMAN 9 Lembaga dan SMKN 9 lembaga, dan setiap tahun penjaga sekolah yang berstatus PNS itu terus berkurang karena masuk masa pensiun,” ungkapnya.

Menurutnya, semestinya dalam satu lembaga di SDN dijaga satu orang tenaga kebersihan. Sedangkan, pada tingkatan SMP dan SMA/SMK perlu dijaga 2 orang, yakni 1 tenaga kebersihan dan 1 satpam.

Sementara itu, lanjutnya, untuk perekrutan CPNS khusus untuk tenaga kebersihan itu, saat ini tidak ada. Karena itu, dalam mengisi kekosangan petugas kebersihan tersebut, pihak Disdik mengambil dari tenaga sukwan.

Untuk mengisi kekosongan tenaga kebersihan nantinya pemerintah merasa siap untuk merekrut tenaga kebersihan, pemerintah akan memberikan kesempatan bagi semua tenaga sukwan tersebut yang bersedia menjadi tenaga kebersihan untuk bersaing di-PNS-kan. (ori/rah)

MATARAMAN

5

SENIN 20 MEI 2013 NO.0120 | TAHUN II

PENDIDIKAN

CALON LEGISLATIF

UKT Turunkan Pendapatan MALANG - Pembantu Rektor I Universitas Brawijaya Malang Prof Dr Bambang Suharto mengakui jika penerapan uang kuliah tunggal secara otomatis akan menurunkan pendapatan kampus tersebut.

"Biaya masuk (uang gedung) yang tahun-tahun sebelumnya dibayarkan di muka, mulai tahun ini harus dibayarkan bersamaan dengan uang kuliah tunggal (UKT) yang dihitung 'flat' setiap tahun, sampai mahasiswa bersangkutan lulus," tegas Bambang Suharto di Malang, Minggu.

Karena pendapatan awal yang menurun tersebut, lanjutnya, sejumlah kegiatan pembangunan, termasuk gedung perkuliahan baru dan fasilitas lainnya terpaksa harus dijadwal ulang. Sebab, mahasiswa bisa membayar per semester atau per tahun sesuai kategorinya.

Sebelum diterapkannya uang kuliah tunggal, lanjutnya, uang masuk (gedung) yang dibayarkan di muka bisa untuk menyelesaikan pembangunan dan melengkapi fasilitas lain bagi mahasiswa. Namun, sekarang semua program pembangunan harus dijadwal kembali.

Pendapatan Universitas Brawijaya (UB) dari uang gedung rata-rata mencapai Rp260 miliar sampai Rp265 miliar per tahun dengan asumsi setiap mahasiswa membayar sebesar Rp20 juta.

Jumlah mahasiswa baru kampus itu rata-rata mencapai 12 ribu-13 ribu per tahun, bahkan tahun ini ada tambahan kuota sebesar 10 persen.

Penerapan UKT mulai tahun akademik 2013/2014 itu juga dikeluhkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB Prof Dr Darsono Wisadirana, karena uang sumbangan peningkatan pendidikan yang dulu bisa diterima pada awal tahun, sekarang tidak ada lagi.

Ia mengemukakan, dari 1.200 mahasiswa baru pada tahun lalu, penerimaan FISIP dari uang sumbangan peningkatan pendidikan (uang gedung) bisa mencapai lebih dari Rp12 miliar, belum termasuk SPP yang dibayarkan setiap semester.

Padahal, lanjutnya, tahun ini FISIP sedang menyelesaikan pembagunan gedung baru yang biayanya diperkirakan mencapai Rp16,8 miliar. "Karena itu, kami akan mengajukan anggaran ke rektorat agar pembangunan gedung baru ini bisa diselesaikan," tandasnya.

UKT di UB terbagi menjadi lima kategori yang ditentukan secara proporsional. Besaran UKT di universitas tersebut antara 0 rupiah hingga Rp7,5 juta, kecuali untuk Fakultas Kedokteran ada perlakuan berbeda dan lebih tinggi dari fakultas lainnya, yakni sebesar Rp21 juta. (ant/rah)

Empat Anggota DPRD B Batal Daftar Bacaleg BOJONEGORO - Empat anggota DPRD Bojonegoro, Jatim, yaitu Chisbullah Huda, Jumarianto, Tri Kasih dan Supa’at batal mendaftar sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) dengan tidak melengkapi persyaratan dalam masa perbaikan.

Ketua DPC Partai Hanura Bojonegoro M. Farkhan, Minggu mengatakan Supa’at yang sudah didaftarkan ke KPU melalui Hanura untuk Daerah Pemilihan (Dapil) III dengan nomur urut dua sudah memastikan tidak melanjutkan pencalonannya.

Supa’at yang semula dari PNBKI, katanya, tidak melengkapi persyaratan sebagai bacaleg yang masih kurang, sehingga namanya tidak akan masuk dalam daftar bacaleg.

“Supa’at lebih memilih tetap melanjutkan tugasnya di DPRD. Saya sudah bertemu langsung dengan yang bersangkutan soal pembatalannya sebagai bacaleg,” ujarnya.

Sementara anggota DPRD dari PKNU Chisbullah Huda dan Jumarianto yang parpolnya tidak lolos verifikasi Pemilu 2014 juga menyatakan tidak meneruskan pencalonannya sebagai bacaleg.

Namun, Jumarianto membantah kalau pengunduran dirinya mendaftar sebagai bacaleg karena ke-

beratan harus mundur dari anggota DPRD. “Pendukung saya melarang saya mencalonkan lagi,” kata Jumarianto yang mendaftar melalui PPP Dapil II nomor urut dua itu.

“Saya juga tidak melengkapi berkas persyaratan sebagai bacaleg yang masih kurang,” ujar Chisbullah Huda yang mendaftar sebagai bacaleg melalui PKB Dapil III nomor urut 1.

Dimintai konfirmasi Sekretaris DPC PPP Bojonegoro Choirul Anam membenarkan Jumarianto membatalkan pencalonan sebagai bacaleg.

“Senin (20/5) berkas persyaratan kami serahkan ke KPU tanpa mencantumkan nama Jumarianto,” ujarnya.

Ketua DPC PKPI Bojonegoro Samsul Huda yang dihubungi membenarkan Tri Kasih yang asalnya dari Partai Pelopor telah membatalkan pencalonan sebagai bacaleg melalui PKPI dapil V nomor 6. “Sampai hari ini Tri Kasih belum melengkapi persyaratan yang kurang,” jelasnya.

Koordinator Divisi Pencalonan Pemilu KPU Bojonegoro Setyo Wahono menyebutkan baru Partai Golkar yang menyerahkan berkas perbaikan bacaleg. “Parpol lainnya belum ada yang memasukan berkas perbaikan persyaratan,” ucapnya. (ant/ rah)

CAGUB-CAWAGUB JATIM ant/aguk sudarmojo

RIG BERJALAN: Sejumlah pekerja menjalankan aktivitas di lokasi rig berjalan atau "skidding rig" di lapangan minyak Banyu Urip di Desa Gayam, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jatim. "Skidding rig" yang baru pertama kalinya dimanfaatkan di pengeboran minyak di Indonesia itu akan melakukan pengeboran 29 sumur minyak produksi dan 13 sumur injeksi Blok Cepu untuk mempercepat produksi puncak minyak Blok Cepu 165 ribu barel per hari pada 2014.

Pendapatan Dari Sektor Migas Rp1,023 Triliun BOJONEGORO - Pendapatan Bojonegoro, Jawa Timur, dari dana bagi hasil atau DBH sektor migas selama enam tahun sebesar Rp 1,023 triliun, melebihi target sebesar Rp771,5 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo, Minggu, mengatakan pendapatan DBH sektor migas mencapai Rp1,023 triliun yang melebihi target itu disebabkan harga minyak dunia dalam beberapa tahun terakhir cenderung meningkat.

"Bagusnya harga minyak dunia menguntungkan perolehan pendapatan DBH sektor migas. Meskipun produksi minyak Bojonegoro selama enam tahun sebesar 107,709 juta barel masih di bawah target produksi minyak yang ditetapkan Pemerintah," jelas

dia.

Ia merinci produksi minyak terjual pada 2006 sebesar 2,241 juta barel untuk realisasi pendapatan mencapai Rp 49,49 miliar yang semula targetnya hanya Rp 28,8 miliar. Produksi minyak terjual 2007 sebesar 6,58 juta barel dengan realisasi pendapatan hanya Rp 12,75 miliar, lebih rendah dibandingkan target sebesar Rp21,03 miliar.

Ia mencontohkan mengenai target produksi minyak siap jual yang tidak tercapai di antaranya pada 2007 ditetapkan sebesar 14,7 juta barel, namun hanya tereal-

isasi 6,58 juta barel.

Sementara itu, produksi minyak terjual pada 2008 sebesar 9,09 juta barel dengan target pendapatan Rp 68,5 miliar bisa terealisasi Rp 88,1 miliar. Sedangkan produksi minyak terjual 2009 sebesar 12,37 juta barel dengan target pendapatan Rp61,8 miliar terealisasi Rp37,9 miliar.

Produksi minyak terjual 2010 sebesar 22,02 juta barel dengan target Rp131,4 miliar terelisasi Rp164 miliar, pada 2011 sebesar 22,828 juta barel dengan target Rp167,9 miliar terealisasi Rp213,5 miliar dan pada 2012 sebesar 22,69 juta barel dengan target Rp167,9 miliar terealisasi Rp213,5 miliar.

Lebih lanjut ia menjelaskan pendapatan dari sek-

tor migas daerahnya masih akan terus meningkat dengan memperhitungkan produksi minyak Blok Cepu masih akan terus meningkat yang saat ini hanya sekitar 24 ribu barel per hari menjadi 165 ribu barel per hari.

"Kalau produksi minyak Blok Cepu mencapai puncaknya sebesar 165 ribu barel per hari pada 2015, maka pendapatan Bojonegoro dari sektor migas bisa mencapai Rp2 triliun lebih per tahun," jelasnya.

Ia menambahkan sesuai ketentuan pembagian DBH migas yaitu daerah penghasil memperoleh enam persen yang diambilkan dari bagian Pemerintah Pusat sebesar 85 persen dan 15 persen lainnya menjadi bagian operator. (ant/rah)

PDIP Galang Dukungan Pemilukada Jatim TULUNGAGUNG - PDIP mensosialisasikan keputusan pencalonan Bambang DH dan Said Abdullah sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur ke kader internal mereka serta sejumlah ormas di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Minggu.

Bambang-Said yang didampingi ketua tim pemenangan dari DPP PDIP, Pramono Anung sempat mengunjungi pondok LDII di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu.

“Ini bagian dari upaya sosialisasi kami untuk memperkenalkan pasangan “Jempol” sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2014-2019,” kata Pramono Anung, Ketua tim pemenangan BambangSaid, usai forum internal PDIP di Balai Rakyat Tulungagung.

Sebelum melanjutkan agenda sosialisasi sekaligus penggalangan dukungan pencalonannya sebagai Gubernur Jatim dengan ratusan kader PDIP setempat, Bambang DH dan Said Abdullah sempat singgah ke pendopo Kabupaten Tulungagung untuk bertemu Bupati Syahri

Mulyo.

Forum itu mengundang seluruh kekuatan PDIP hingga pengurus tingkat dusun dan RW. Pramono Anung yang juga Wakil Ketua DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) IVI itu berulang kali memotivasi pada para peserta laiknya kampanye tertutup.

“Pak Bambang DH adalah kader terbaik partai di Jawa Timur saat ini. Beliau telah berhasil mengangkat Kota Surabaya sebagai kota besar terbaik di masa pemerintahannya.

Sekarang beliau ditugaskan oleh Ibu Megawati untuk merebut posisi gubernur.

Saya mohon, panjenengan semua ramai-ramai membantu Pak Bambang DH. Kita rebut Gubernur Jawa Timur,” seru Pramono memotivasi.

Senada, Ketua DPC PDIP Tulungagung, Supriyono dalam pidatonya menegaskan dukungan seluruh kader di Tulungagung mendukung penuh keputusan DPP PDIP yang menugaskan Bambang DH untuk maju calon gubernur. (ant/rah)

POLITIK

Hasil Survei Pemenang Pilkada Berbeda MALANG - Survei pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang, Jawa Timur, yang dilakukan oleh dua lembaga berbeda menemukan hasil yang berbeda pula, padahal survei dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan.

Menanggapi hasil survei yang berbeda itu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Wahyudi, Minggu, mengaku tidak heran, walaupun waktu survei hampir bersamaan dan respondennya pun diambil dari lima kecamatan.

“Walaupun metode dan waktu surveinya hampir bersamaan, bahkan respondennya pun juga dari lima kecamatan, tapi kalau komunitas respondennya tidak sama, pasti akan memunculkan hasil yang berbeda,” tegas Wahyudi.

Survei yang dilakukan Laboratorium Politik dan Rekayara Kebijakan (LaPoRa) FISIP Universitas Brawijaya (UB) menempatkan pasangan Moch Anton-Sutiaji (Aji) pada posisi teratas dengan raihan suara 41,4 persen dari total responden sebanyak 600 orang.

Sedangkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Politics, Policy and Development Institute (Polldev) menempatkan pasangan Heri Puji Utami-Sofyan Edi Jarwoko (Dadi) pada urutan pertama dengan perolehan suara sebanyak 36 persen dari 1.500 responden.

Survei yang dilakukan LaPoRa pada 8-16 Mei dan Polldev pada 10-18 Mei. Responden yang disurvei Lapora merata di lima kecamatan dan sebagian besar laki-laki, yakni 63 persen, sedangkan Polldev juga dari lima kecamatan, namun di-

ambil dari daftar pemilih tetap (DPT).

“Agar hasilnya lebih akurat, sampel yang kami ambil berdarakan DPT yang ada di lima kecamatan. Setiap kecamatan kami ambil 300 responden,” kata Direktur Polldev Institute Zia Ulhaq.

Survei Lapora FISIP UB menyebutkan, pasangan Moch Anton-Sutiaji (Aji) memperoleh suara 41,4 persen, Sri RahayuPriyatmoko Oetomo (SR-MK) 28,2 persen, Heri Puji UtamiSofyan Edi Jarwoko (Dadi) 17,2 persen, Dwi Cahyono-Muh Nur Uddin (Dwi Uddin) 4,5 persen, Agus Dono-Arif HS (Doa) 4,3 persen, dan Achmad MujaisYunar Mulya (Raja) 3,9 persen.

Sementara survei Polldev Isntitute menempatkan pasangan Dadi pada urutan pertama dengan perolehan suara sebanyak 36 persen, Aji 27 persen,

SR-MK 16 persen, Doa 4 persen, Dwi-Uddin 3 persen, dan Raja 1 persen.

Sedangkan hasil polling yang dilakukan oleh media lokal Malang menyebutkan pasangan SR-MK menempati urutan pertama dengan perolehan suara 41,66 persen atau setara dengan 144.323 lembar suara, disusul pasangan Dadi 30,09 persen atau 104.239 lembar suara.

Posisi ketiga ditempati oleh pasangan Dwi-Uddin dengan 16,82 persen atau 58.273 lembar suara, Aji 10,85 persen atau 37.574 lembar suara, Raja 0,53 persen atau 1.838 lembar suara serta Doa 0,06 persen atau 212 lembar suara.

Total suara yang masuk dalam polling tersebut mencapai 346.459 lembar. Sedangkan DPT Pilkada Kota Malang mencapai 612.485 pemilih. (ant/rah)

ant/eric ireng

PILKADA JATIM: Pasangan Bacagub dan Bacawagub dari PDIP, Bambang DH (kiri) dan Said Abdullah (kanan), naik kepala Reog Ponotogo saat arak-arakan jalan kaki menuju Kantor KPU Jatim di Surabaya, Sabtu (18/5).

Pasangan Bambang DH-Said Abdullah mendaftar ke KPU Jatim dalam rangka mengikuti bursa pemilihan kepala daerah Jatim dalam Pilkada Jatim 2013.

6

LINTAS JATIM

SENIN 20 MEI 2013 NO. 0120 TAHUN II

PK - PPNU Berdiri di Dua Kaki Dukung Karsa dan Khofifah-Herman

SURABAYA- Dua partai non parlemen pendukung incumbent yang juga calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pasangan incumbent, Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), dituding 'bermain dua kaki. Dari 22 partai tergabung di Aliansi Partai Non Parlemen (APNP), yang didaftarkan pasangan KarSa ke KPU Jatim sebagai pengusungnya di Pilgub Jatim, dua partai diantaranya Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) yang mendukung dua pasangan calon ke Karsa dan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja. PK memiliki jumlah suara 0,50 persen dan PPNUI, memiliki suara 0,24 persen.

Sebelumnya, KarSa menyebut didukung oleh 10 partai besar di parlemen, yakni Partai Demokrat (22 kursi), Golkar (11 kursi), Gerindra (8 kursi), PKS (7 kursi), PAN (7 kursi), PKNU (5 kursi), Hanura (4 kursi), PPP (4 kursi), PBR (1 kursi) dan PDS (1 kursi).

Dan, 10 partai non kursi yang tergabung dalam APNP Jatim, tanpa menyebut disebutkan rinci.

Saat mendaftar di KPU, KarSa menyodorkan 10 partai yang duduk di kursi DPRD Jawa Timur dan 22 partai nonkursi. Yakni, PDK, Partai Merdeka, PDP, PPNUI, PNI Marhanisme, PBB, PKPI, PK, Partai Buruh, PPPI, Partai Pelopor, Patriot, PSI, PKPI, PPN, Republika, PNBK, PPRN, PIB, Barnas, Partai Pemuda Indonesia, dan PIS. Dan, ternyata dua parpol

itu memberikan dukungan ke pasangan Khofifah-Herman saat pasangan itu mendaftar ke KPU Jatim.

Menanggapi dualisme dukungan dari PK dan PPNUI, Ketua KPU Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad mengatakan, masih ada tahapan yang harus dilalui sebelum kemudian diputuskan.

"Soal itu, kita akan memferivikasi terlebih dahulu, sebelum memutuskan dukungan mana yang dianggap sah," kata Andry usai menerima pendaftaran pasangan Karsa.

Ditambahkan, kalau keputusan KPU terkait sah atau tidaknya dukungan, itu akan diumumkan pada 23 Juni mendatang.

Terpisah, menanggapi dua partai yang 'dicopet' pasangan KarSa, Ketua DPW PKB Jawa Timur, Halim Iskandar me-

i made ardhiangga/koranmadura

KARSA. Saat berada di KPU Jatim untuk mencalonkan diri sebagai pasangan Incumbent pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur priode 2014-2019, kemarin, Minggu (19/5) ngatakan, keputusan ada di DPP masing-masing Parpol.

"Masih banyak tahapan, termasuk yang harus dilalui KPU untuk memutuskan sah

atau tidaknya dukungan partai pengusung. Kita lihat saja hasil keputusan DPP partai masing-masing partai," Halim saat hadir di Konsolidasi dan

Pembekalan Bakal Calon Legislatif DPC PKB Kota Surabaya.

Menurut Halim, itu merupakan dinamika politik yang biasa terjadi. Dengan adanya

dua dukungan tersebut, sambungnya, mak pihak KPU akan melakukan Verifikasi dan kunci adanya verifikasi tersebut merupakan otoritas dari DPP

masing-masing.

“Mengenai hal tersebut kami akan segera menyelesaikannya,” terangnya. (mag)

PENDIDIKAN

Pengganti WW dilantik Pekan Ini

Unair Terima 22 Mahasiswa Papua Lewat "Adik"

Molor Karena Menunggu Hasil Konsultasi di Kemendagri

SURABAYA - Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menerima 22 mahasiswa baru asal Papua dan Papua Barat lewat program "Afirmasi Dikti (ADIK)" untuk Papua dan Papua Barat.

"Tahun lalu, Unair menerima 15 mahasiswa Papua dan Papua Barat, namun 12 mahasiswa yang mendaftar ulang," kata Ketua Pusat Informasi dan Humas Unair Dr MG Bagus Ani Putra di Surabaya, Minggu.

Tahun ini, Unair meningkatkan jumlah "ADIK" mahasiswa Papua dan Papua Barat menjadi 22 mahasiswa yakni 16 mahasiswa Saintek (sains dan teknik) dan enam mahasiswa Soshum (sosial dan hukum).

"Untuk Prodi Saintek itu dibuka untuk semua prodi dengan masing-masing satu mahasiswa yakni Pendidikan Dokter Gigi, Farmasi, Kedokteran Hewan, Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia," paparnya.

Selain itu, Prodi Kesehatan Masyarakat, Ilmu Keperawatan, Budidaya Perairan, Pendidikan Kebidanan, Teknobiomedik, Ilmu dan Teknologi Lingkungan, Sistem Informasi, dan Statistik.

"Tahun lalu, Unair hanya menerima 10 mahasiswa Saintek dan lima mahasiswa Soshum yakni lima mahasiswa Prodi Pendidikan Kedokteran, lima mahasiswa Prodi Statistik, dan lima mahasiswa Prodi Akuntasi," tuturnya.

Untuk Prodi Soshum pada tahun ini ada tiga dari 17 prodi yang tersedia yang membuka "ADIK" yakni Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Akuntansi yang masing-masing dua mahasiswa.

"Pendaftaran dan pengumpulan formulir pada 6-22 Mei 2013 di Uncen, Unipa, dan Umusamus dengan persyaratan harus dari Lulusan SMA Jurusan IPA untuk Prodi Saintek dan bisa dari Jurusan IPA atau IPS untuk Prodi Soshum," ujarnya.

Selanjutnya, seleksi Berkas Calon Mahasiswa dilaksanakan di Unhas pada 23-31 Mei 2013, lalu Ujian Tulis (TPA dan Bidang Ilmu) pada 3-4 Juni dan hasilnya

diumumkan pada 7 Juni.

"Bagi yang lolos seleksi harus mengikuti pembekalan yang dilaksanakan di Papua dan Papua Barat dan mengikuti Program Matrikulasi yang jadwalnya disesuaikan dengan jadwal registrasi," ucapnya.

Untuk program reguler dan Bidik Misi melalui Seleksi Bersama Masuk PTN (SBM-PTN) 2013, Unair menerima 348 mahasiswa Saintek dan 415 mahasiswa Soshum. Mereka tersebar pada 33 prodi yang ada.

"Hingga 16 Mei lalu, tercatat beberapa prodi yang sudah melampaui kuota, seperti Prodi Pendidikan Dokter dengan 61 pendaftar untuk pilihan pertama, 31 pendaftar untuk pilihan kedua, dan 10 pendaftar untuk pilihan ketiga, padahal kuota-nya 41 mahasiswa," tukasnya.

Prodi lain yang juga sudah melampaui kuota adalah Farmasi, Kesehatan Masyarakat, Manajemen, Akuntasi, Ilmu Hukum, dan Psikologi, sedangkan Prodi Ekonomi Islam juga hampir melampaui kuota.

"Pendaftar SBMPTN umumnya ngawur dalam memasukkan pas foto untuk pendaftaran secara online.

Pas foto harus berpakaian resmi terbaru, bukan kaos, menghadap ke depan, ukuran 4x6 sm, resolusi minimal 250 dpi atau 400x600 pixel, ukuran maksimum 100 KB, dan dalam format JPG atau PNG," katanya.

Sementara itu, ITS memiliki program studi yang tidak hanya menerima lewat SNMPTN/SBMPTN dan Jalur Mandiri, melainkan lewat Ujian Masuk Desain atau UMDESAIN yakni Fakultas Desain Produk dan Industri Kreatif ITS. "Itu karena untuk masuk Fakultas Desain Produk dan Industri tidak hanya membutuhkan kemampuan gambar, suara, dan imajinasi, namun dibutuhkan juga verbal, menulis dan berhitung, kombinasi keduanya yang akan diberikan kepada mahasiswa desain nantinya," tandas Sekretaris Jurusan Desain Produk Industri, Sabar SE M.Si. (ant/ay)

SURABAYA – Kursi kosong Ketua DPRD Surabaya pekan ini dipastikan segera terisi.

Kepastian ini setelah komisi A DPRD Surabaya berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) akhir minggu kemarin.

Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi A DPRD Surabaya, Adies Kadir. Dirinya mengatakan, jika pekan ini pelantikan Ketua DPRD Surabaya akan segera dilaksanakan.

“Kami perkirakan pelantikan saudara Machmud antara Rabu atau Kamis besok atau pekan ini ,” ungkap dia. Ming-

gu (19/5) kemarin.

Dirinya mengakui, jika pelantikan Ketua Dewan yang baru memang molor. Hal ini karena, adanya wacana dari fraksi dan anggota dewan yang lain tentang calon pengganti WW sebagai Ketua Dewan minimal dua nama kandidat.

“Awalnya, rencana pelantikan digelar hari ini, Senin (20/5). Tapi, melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini, rapat Badan Musyawarah (Banmus) baru membahas pelantikan ketua DPRD baru.

Imbasnya pelantikan mundur 2-3 hari,” jelas dia.

Hal senada juga dikatakan oleh anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG), Erick Reginald Tahalele. Dirinya mengatakan, meskipun Partai Demokrat mempunyai otoritas penuh dalam pengajuan kandidat calon ketua dewan, namun jika ada fraksi yang lain yang mengusulkan kandidat lebih dari satu ya sahsah saja.

Dirinya juga menambahkan, jika pihaknya setuju dengan nama yang telah di rekomendasi oleh DPP Partai Berlambang tiga berlian tersebut, yakni Moch. Machmud. “Kami sudah memilih

Machmud sebagai ketua dewan baru menggantikan WW,” ujar dia.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD), Junaedi mengakui, jika pelantikan Moch. Machmud sempat terganjal sikap anggota dewan dari fraksi lain.

Namun, ganjalan itu kini sudah diatasi.

Dirinya menjelaskan, jika jumlah kandidat yang diajukan sebagai Ketua DPRD Surabaya tidak diatur dalam peraturan perundangan dan peraturan pemerintah.

Sehingga Partai Demokrat tetap mengajukan satu

nama, Yakni, Moch Machmud sebagai calon tunggal ketua dewan Surabaya. “Gak ada dalam aturan dan PP. Demokrat tetap ajukan satu nama. Itu otoritas partai pemenang,” tegas dia.

Seperti diketahui, DPP Partai Demokrat telah merekomendasi Moch. Mchmud untuk menduduki kursi empuk Ketua DPRD Surabaya, menggantikan Wisnu Wardhana (WW) yang telah di pecat dari keanggotaan partai bersama dengan koleganya, eks ketua Badan Kehormatan (BK) Agus Santoso. (wan)

Dewan Segera Panggil Developer Nakal

Perumahan di Kawasan Mangrove Tanpa Perizinan SURABAYA – Banyaknya pengembang bisnis properti yang menempati kawasan lahan konservasi pantai timur Surabaya mendapat sorotan tajam dari kalangan DPRD Surabaya.

Bahkan, para wakil rakyat ini menduga izin pembangunan perumahan di kawasan hutan mangrove, Wonorejo, kecamatan Rungkut tersebut menyalahi dan melanggar aturan.

Hal ini diungkapkan ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachirul Alim Anwar. Dirinya mengatakan, jika pihaknya akan segera memanggil para pengembang perumahan tersebut. Bahkan, pihaknya juga dibuat heran dengan pro-

ses pemberian izin kepada para pengembang bisnis property tersebut. Padahal, jelas-jelas perumahan tersebut didirikan diatas lahan konservasi.

“Kami heran dengan pemberian izin pendirian perumahan itu, padahal jelas-jelas lahan perumahan itu menempati kawasan hutan Mangrove,” kata dia. Minggu (19/5) kemarin.

Dirinya menambahkan, jika sampai saat ini Pemkot Surabaya belum memberikan jawaban atas dikeluarkannya izin pembangunan perumahan dikawasan lahan konservasi tersebut. Namun, pihaknya akan mencoba menelusuri dari persoalan tersebut.

“Ini yang kami coba telusuri, dengan meminta keterangan pengembang perumahan bersangkutan,” tambah dia.

Dirinya menegaskan, jika dalam penelusuran ada pelanggaran aturan, maka pihaknya tidak segan-segan mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin perumahan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari cuci tangan pihak pengembang perumahan, terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang bermasalah karena berasa di kawasan lahan konservasi mangrove.

“Apabila hal seperti itu terjadi tentu sama artinya mengadu domba warga dan

Pemkot. Ini yang tidak boleh terjadi dan harus bisa diselesaikan sebelum persolan ini berlarut-larut,” tegas dia.

Seperti diketahui, kawasan Hutan Mangrove atau pantai berhutan mangrove termasuk kawasan konservasi. Hal itu ditegaskan dalam Undang-undang (UU)Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan lindung.

Dengan dasar aturan dan

undang-undang tersebut, Pemkot Surabaya wajib menetapkan kawasan hutan mangrove sebagai kawasan konservasi.

Sebenarnya di Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Kota Surabaya, sudah mengatur jika kawasan hutan mangrove adalah lahan konservasi, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Namun, sayangnya hal tersebut dipersempit lagi dalam Pasal 38 ayat 2, yang hanya menegaskan kawasan konservasi adalah di pesisir Surabaya Timur. (wan/kas)

RUU KUHAP

Kewenangan Polisi dan Jaksa Diambil Alih Hakim Pemeriksa SURABAYA- Peran polisi dan jaksa yang selama ini bisa melakukan penangkapan, penyitaan, penahanan terhadap tersangka akan diambil alih oleh hakim pemeriksa pendahuluan, hal itu tertuang dalam draf RUU KUHAP. Hal tersebut merupakan materi yang dibahas dalam seminar RUU KUHAP ditinjau dari segi Integrated Criminal Justice Syistem yang diadakan di Ballroom Gedung Srijaya Surabaya, Sabtu (18/5) kemarin.

Dalam seminar tersebut dijelaskan oleh ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Humphrey R.Djemat

bahwa dalam RUU KUHAP tercantum adanya lembaga yang diberi nama Hakim Pemeriksa Pendahuluan, atau disebut juga Hakim Komisaris, yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan serta wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Eksistensi dan peran Hakim Pemeriksa Pendahuluan tercantum pada sejumlah pasal dalam RUU KUHAP yang sudah saat ini ada di meja DPR. Hakim Pemeriksa Pendahuluan diberi wewenang menilai tahap penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,

bahkan sampai penyadapan percakapan telepon.

Dalam Rancangan KUHAP yang diajukan pemerintah untuk mengganti UU Nomor 8 Tahun 1981, kewenangan menahan seorang tersangka dalam rangka penyidikan paling lama diberikan selama lima hari dan bisa diperpanjang lima hari lagi oleh jaksa penuntut umum. Jika masa penahanan habis, penyidik mengajukan permohonan secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan dengan tembusan kepada jaksa penuntut umum.

Setelah mendapat surat dari penyidik mengenai

permohonan perpanjangan penahanan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib memberitahukan dan menjelaskan kepada tersangka.

Pemberitahuan kepada tersangka itu bisa disampaikan melalui surat atau mendatangi secara langsung tersangka dengan menjelaskan tindak pidana yang disangkakan, hak tersangka, dan perpanjangan penahanan.

Hakim Pemeriksa Pendahuluan bisa memperpanjang masa penahanan selama 20 hari dan perpanjangan itu disampaikan kepada tersangka. " Hakim juga bisa memutuskan apakah seorang

tersangka bisa ditahan apa tidak, misalkan polisi, jaksa ataupun advokat bisa mengajukan permohonan seorang tersangka misal dalam keadaan hamil atau lumpuh. Maka hakim pemeriksa yang akan memutuskan apakah akan melakukan penahanan atau tidak," ujar Humphrey.

Hakim Pemeriksa Pendahuluan juga diberi kewenangan menetapkan sah atau tidaknya penahanan.

Jika memang penahanan dilakukan dengan tidak sah, Hakim Pemeriksa Pendahuluan bisa menetapkan tersangka berhak mendapatkan ganti kerugian. (kas)

LINTAS JATIM

7

SENIN 20 MEI 2013 NO. 0120 TAHUN II

KASUS KORUPSI

KASUS LIVE SEX

Dua Jaksa Tangani Kasus Live Sex

Penyidikan Korupsi Bank Mandiri Distop Kejati SURABAYA – Setelah menghentikan penyidikan dana BKD Lamongan, kali ini Kejati menstop penyidikan dugaan penyimpangan Bank Mandiri.

Sebab, korps Adhyaksa di Jalan A. Yani itu mengaku tak bisa menemukan unsur tindak pidana dalam dugaan kredit Rp 8 miliar beragunan fiktif itu. ”Secara resmi sudah dihentikan. Kecuali kalau ada bukti baru yang mendukung bisa dibuka lagi,” kata Kepala Seksi Penyidikan Kejati Jatim Rohmadi,kemarin.

Menurut dia, pengusutan bermula dari laporan bahwa ada kredit macet yang tidak ditagih meski sudah jatuh tempo di bank plat merah itu.

Saat melakukan penyelidikan, jaksa menemukan indikasi tindak pidana.

Karena itulah, perkara tersebut dinaikkan ke tingkat penyidikan.

Sayangnya, setelah diusut, dugaan kredit macet, ternyata terbantahkan. Sebab, peminjam dan bank selalu memperbarui kredit. ”Dari hasil penelitian, ternyata kredit itu baru jatuh tempo 2017,” ucap Rohmadi. Menurut dia, jika mengacu pada kredit pertama maka, jatuh temponya sudah sejak 2008 lalu. Namun, karena selalu diperbarui,

maka jatuh tempo pelunasan itu mundur.

Tak menemukan bukti, penyidik mengaku memiliki bahan penyidikan lain. Yaitu, kredit itu diajukan dengan agunan berupa lahan yang fiktif.

Hal itu pun didalami sampai akhirnya menemukan titik terang. Yaitu, lahan yang dijadikan agunan ternyata menjadi obyek sengketa. Karena itulah, penyidik merasa yakin ada indikasi penyimpangan.

Dari hasil pendalaman, kasus itu disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Namun di akhir sidang, Majelis hakim menyatakan bahwa lahan itu memang milik pemohon kredit. Putusan itu akhirnya membantah temuan penyidik bahwa ada agunan fiktif. ”Mau tidak mau, indikasi agunan fiktif terpatahkan.

Apalagi dikuatkan putusan hakim,” ujarnya.

Sebelumnya, jaksa sudah menetapkan pengaju kredit yang berinisial TN menjadi tersangka.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Muljono menambahkan, dengan penghentian kasus tersebut maka otomatis status itu dicabut. ”Kalau memang statusnya sudah tersangka,” jelasnya singkat. (kas)

KESEHATAN

Pemprov Jatim Tak Mampu Tekan Angka Penderita Kusta SURABAYA - Kepada Netherlands Leprosy Relief (NLR), Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Saifullah Yusuf meminta untuk fokus menangani penderita kusta di Jatim.

Hal ini menjadi penting karena masih tingginya jumlah penderita kusta yang ada di Jatim. Permintaan ini disampaikannya ketika menerima Kunjungan Kehormatan (Courtesy Call) Delegasi Walikota Belanda dan NLR di Ruang Binaloka Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, kemarin.

Ia mengatakan, berdasarkan data milik Pemprov Jatim, penderita kusta di Jatim sebanyak 6.700 orang tersebar di daerah Pulau Madura dan kawasan Tapal Kuda. Dia berharap, dengan bantuan dari NLR tugas Pemprov Jatim dalam mengatasi penyakit kusta di Jatim menjadi lebih ringan. “Pemprov Jatim terus melakukan langkahlangkah untuk mengatasi penyakit kusta. Misalnya dengan memberikan pelayanan rumah sakit khusus bagi penderita kusta, memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama di tempat para penyandang kusta berada, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat sekitar untuk bisa mengatasi dengan baik jika ada yang terkena penyakit kusta. Meski demikian, angka penderita kusta masih tetap tinggi,” urai orang nomer dua di jatim ini.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul juga menyampaikan apresiasinya kepada Walikota Weert Belanda Jos Heijmans yang memiliki kepedulian untuk menangani penderita kusta di Indonesia khususnya di Jatim. Salah satu bentuk kepeduliannya adalah denganmembentuk klub sepak bola dan mengumpulkan dana untuk kegiatan sosial seperti menangani penderita kusta. “Ini bentuk kerjasama yang sangat baik antara pemerintah dan

LSM untuk menangani penderita kusta,” ujar dia.

Sementara itu, pimpinan Delegasi Belanda, Walikota Weert Belanda Jos Heijmans mengatakan, kunjungannya ke Indonesia dengan mengajak tim sepak bola yang terdiri dari para Walikota Belanda ini datang ke Indonesia untuk memperingati terbentuknya NLR ke-25 tahun. Selama 25 tahun ini ada kerjasama yang baik antar a tim sepak bola dengan NLR. Ia mengungkapkan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tim sepak bola ini sudah mengumpulkan Rp 6 miliar untuk NLR demipemberantasan penyakit kusta di dunia yang sebagian besarnya berada di Indonesia. “Jadi tim ini mengumpulkan dari beberapa perusahaan yang digunakan untuk pemberantasan penyakit kusta. Tim ini bekerjasama dengan Indonesia melalui NLR,” ujanya.

Sedangkan Direktur NRL Mr. Jan Van Berkel menjelaskan, setiap tahun, sekitar 20 ribu orang didiagnosa terkena penyakit lepra atau kusta di Indonesia. Sementara itu, lebih dari 219 ribu penderita kusta baru terdiagnosa dan diobati pada tahun 2011.

“Jumlah penderita terbanyak berasal dari India yang diketahui sebanyak 127.295 orang penderita, Brazil 33.955 orang penderita, dan Indonesia orang20.023 penderita,” papar Jan Van Berkel.

Lebih lanjut disampaikannya, Indonesia adalah negara dengan bantuan terbesar karena NLR menghabiskan hampir Rp 20 miliar setiap tahun untuk membiayai program kusta di Indonesia. Hampir 90 persen dana tersebut dikumpulkan dari penduduk di Belanda,perusahaan, dan perkumpulan sepak bola yang komitmen untuk mengatasi penyakit kusta. (neu)

FOTO BERSAMA. Ketua tim kampanye bersama pasangan Cagub - Cawagub berfoto bersama usai mendaftar

viane cara rima pamela/ koran madura

Andri Dewanto : Bambang - Said Sempurna!

SURABAYA : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur melalui ketuanya Andri Dewanto Ahmad menyatakan, dibandingkan pasangan calon lain yang sudah mendaftar lebih dulu yakni Eggi – Sihat dan Khofifah – Herman, pasangan Bambang Dwi Hartono dan Said Abdullah adalah pasangan yang kelengkapan berkas pendaftarannya paling sempurna. Hal ini diungkapkan Andri Dewanto, Sabtu (18/5), di Kantornya Jalan Tenggilis No 1, Surabaya saat menerima berkas pendaftaran pasangan calon yang diusung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Bambang - Said.

Menurut Andri, dalam berkas pendaftaran milik mereka, semua persyaratan yang diajukan oleh KPU Provinsi terpenuhi. “persyaratan yang diajukan seperti fotocopy ijazah mulai Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT), tim kampanye, partai pendukung, jumlah perolehan suara, rekening khusus dana kampanye, bahkan surat keterangan tidak menunggak pajak ada. Semuanya lengkap,” urai dia.

Oleh sebab itu, lanjut Andri, pasangan tersebut merupakan satu-satunya pa-

sangan yang tidak perlu melakukan perbaikan berkas pendaftaran. “sementara pasangan Eggi – Sihat masih perlu memperbaiki berkas surat dukungan dan lain-lain.

Begitu pula Khofifah – Herman yang juga masih harus mengurus rekening khusus dana kampanye,” katanya seraya menyatakan bahwa berkas pendaftaran kedua calon dengan No. 097 tahun 2013 tersebut diterima.

Ketua tim pemenangan pasangan calon, Pramono Anung dalam sambutannya menyatakan, dengan kedatangan mere-

ka sekitar pukul 11.00 WIB ini, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI P Jatim secara resmi mendaftarkan pasangan yang diyakini anti diskriminasi dan akan berjuang untuk rakyat ini. “berdasarkan pengalaman di berbagai daerah, PDI P optimis mengusung pasangan dari kader partai sendiri. Pasangan ini juga pasti bisa memberikan yang terbaik bagi Jatim karena tidak banyak berjanji dan kumisnya tidak terlalu lebat,” kelakar Pram.

Said Abdullah dalam sambutannya mengajak masyarakat Jatim untuk melakukan perubahan. Dia berharap, selain masyarakat, KPU juga bisa bersikap profesional, bersih dan tidak ada pendzoliman suara seperti Pilgub 2008 lalu yang diketahui dilakukan oleh pasangan KarSa. “kami, dua orang kader partai diminta untuk tampil. Maka kami siap menyatukan visi, pikiran, dan hati dalam mengemban tugas dan amanah. Tidak boleh lagi kita menoleh kebelakang dan karena Pilgub Jatim menjadi rusak. Itu tidak boleh,” tegas Said.

“Marilah kita semua, mel-

ayani rakyat untuk Jatim yang baru. Saya bersama Bambang akan berupaya menang dengan bersih tanpa kecurangan.

Kami kader PDI P tidak pernah di didik untuk curang dan sudah siap dari slading dan takling (dijegal, Red) lawan. Kami tidak mau banyak berjanji, hanya menawarkan bahwa kami pasti bekerja keras, cerdas, dan ikhlas untuk Jatim karena seperti kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini disparitas Jatim khususnya Kota Surabaya masih sangat tinggi,” ujarnya seraya menghimbau kepada masyarakat agar memilih pemimpin menggunakan hati nurani.

Sebelumnya, pasangan calon ini mendatangi kantor KPU Provinsi jatim bersama tim kampanye pada Sabtu (18/5) sekitar pukul 11.00 WIB. Diiringi reog, punakawan, barongsai, dan para simpatisan, pasangan tersebut berjalan kaki dari kantor DPD PDI P Jatim menuju Kantor KPU. Setibanya di KPU, mereka disambut oleh ketua, sekretaris, dan beberapa orang anggota, serta ketua pokja pencalonan KPU. (neu)

SURABAYA- Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Bambang Gunawan melalui Kasintel, Nanang Ibrahim mengatakan,berkas kasus 'live seks' yang diperankan pasangan suami istri (pasutri), Kevin (32) dan Devi (30) telah dinyatakan sempurna atau siap disidangkan di Pengadilan.

Diakui Nanang, yang juga menjabat sebagai Humas Kejari Tanjung Perak, kamis (15/5) lalu, pihaknya telah menerima pelimpahan berkas beserta tersangka dan barang buktinya."Polisi sudah menyerahkan semua ke kami dan berkasnya sudah kita nyatakan sempurna."jelas Nanang,kemarin.

Dijelaskan dia, untuk lebih berhati-hati dalam penanganan kasus tersebut, pihaknya telah menunjuk dua jaksa senior yang akan menyidangkan perkara itu."Jaksanya Sumantri dan Gatot Hariyono,"ujar dia Seperti diketahui, kasus yang sempat menjadi perhatian warga Surabaya itu terungkap dari iklan di salah satu media cetak yang memasang iklan jasa layanan jasa pijat. Dalam iklan 'live sex' itu, ke dua tersangka mencantumkan nama beserta nomor ponsel mereka yang dapat dihubungi.

Naasnya, dari iklan itulah, Polisi kemudian curiga.

Sebab, biasanya iklan massage hanya mencantumkan satu nama, namun iklan tersebut tertera nama seorang laki-laki dan perempuan, yaitu atas nama Kevin dan Devi.

Dari situ, petugas melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pelanggan. Terbongkarlah kedok aktor 'live sex' yang dibungkus iklan jasa pijat itu. Keduanya ditangkap petugas di Hotel V3 Jalan Tambak Bayan, Surabaya pada Rabu lalu (3/4).

Terungkap dalam pemeriksaan, Kevin alias Tommy mengaku, untuk sekali show adegan ranjang berdurasi 20 menit itu, bapak dua anak itu memasang tarif Rp 850 ribu.

Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat dengan pasal 34 Junto 36 Undangundang RI nomer 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. (kas)

LPAI Kembali Menyoal Pembangunan Proyek SSC

Akal-akalan Pembangunan Proyek SSC Rp 440 M SURABAYALembaga Pengawas Anggaran Indonesia (LPAI) Jawa Timur mengungkap kecurangan pelaksanaan pembangunan Proyek Surabaya Sport Center (SSC) yang kini dikenal dengan nama Gelora Bung Tomo (GBT) di Kecamatan Pakal dari sumber dana APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2008, 2009 dan 2010 dengan total nilai Rp 440 miliar.

Ketua Litbang LPAI Jatim, Sutikno, kemarin (19/5), menyebut pemenang tender PT Adhikarya yang dalam pemberitaan media selama pengerjaan

proyek SSC berlangsung 2008 2010 mengklaim bekerja sama (joint operation/ JO) dengan PT Rekayasa Konstruksi (Rekon) sebesar 70% : 30% merupakan kebohongan publik.

"Ternyata pemenang tender, PT Adhikarya, bukan JO dengan PT Rekon sebesar 70% : 30%, melainkan JO dengan Pemkot Surabaya sebesar 27% : 73%," bebernya. Sutikno memastikan itu setelah melihat laporan audit independen keuangan PT Adhikarya tahun 2010.

Dalam laporan keuangan PT Adhikarya tahun 2010 itu,

seperti ditunjukkan, tertulis JO PT Adhikarya - Dinas Tata Kota Pemkot Surabaya dalam pembangunan Proyek SSC Surabaya senilai Rp 440 miliar sebesar 27% - 73%. Dengan komposisi JO tersebut berarti PT Adhikarya mengerjakan 27% dari total nilai proyek Rp 440 miliar, yaitu Rp 119 miliar, sedangkan Pemkot Surabaya mengerjakan 73% dari total nilai proyek SSC, yaitu sebesar Rp 321 miliar.

Kata Sutikno, JO PT Adhikarya dengan Pemkot Surabaya dalam proyek pembangunan SSC ini tidak dapat dibenarkan.

"Pemkot Surabaya itu pihak pemberi proyek. Tidak boleh JO dengan pelaksana proyek.

JO itu aturan antara pelaksana proyek, bukan dengan pemberi proyek. Kepres 80/ 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang kemudian disempurnakan menjadi Kepres 54 tahun 2010 dan kini disempurnakan lagi menjadi Kepres 70/ 2011, semua melarangnya," tegasnya.

Suyitno meyakini Laporan Keuangan PT Adhikarya itu tidak mungkin salah ketik karena telah diaudit dan dipertanggungjawabkan di hadapan rapat

pemegang saham tahun 2010.

"Auditornya Husni Mucharam & Rasidi (Registered Public Accountants), ditandatangani Drs Husnin Arfan, CPA," paparnya.

Selanjutnya Sutikno melalui LPAI Jatim mempersilahkan aparat berwenang menindaklanjuti temuan kecurangan pelaksanaan pembangunan proyek SSC senilai Rp 440 miliar tersebut. Dihubungi terpisah, Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, Nanang Ibrahim, mengaku tertarik dengan temuan data ini. "Kita akan pelajari dulu temuan data dari LPAI Jatim itu," katanya. (kas)

PENDIDIKAN

DPRD Surabaya Minta Pengadaan Bangku Sekolah Dievaluasi SURABAYA - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta Bagian Perlengkapan Pemkot setempat mengevaluasi pengadaan ribuan bangku sekolah yang tidak melibatkan pengusaha lokal.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Agus Sudarsono, Minggu mengatakan selama ini pengusaha lokal jarang dilibatkan dalam setiap pengadaan bangku sekolah sehingga secara tidak langsung membunuh industri kecil yang ada di Surabaya.

"Jika yang membayar pajak orang Surabaya, kenapa yang harus menikmati daerah lain," katanya.

Agus mengusulakan, sebenarnya tidak ada yang salah jika pengadaan bangku diserahkan pada industri lokal asal mekanismenya dilalaui dengan benar yaitu tender atau lelang.

"Saya percaya,selain ikut menghidupakn pengusaha lokal.kebijakan tersebut juga bisa membina dan meumbuhkan iklimusahadiSurabaya,"katanya.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya SachiroelAlim mengatakan pengadaan ribuan bangku sekolah lebih memprioritaskan produk dari luar daerah."Bahkan berdasarkan kabar yang saya terima, ada oknum yang bermain dalam pengadaan proyek bangku ini,"katanya.

Menurut Alim, indikasi adanya oknum yang bermain sebenarnya dapat dilihat dari usaha pemerintah kota yang selalau memenangkan penawar lelang dari luar daerah. Sebab dengan cara tersebut, anggota legislator akan dibuat kesulitan ketika akan melakukan kontrol ke lapangan.

"Tapi,cepat atau lambat kami pasti akan cek langsung ke produsen pembuat bangku, tidak peduli meskipun lokasinya berada di luar Jatim,"ujarnya.

Alim mengungkapkan, selama ini dasar pemkot dalam menentukan pemenang lelang adalah di lihat dari penawar terendah. Namun

dengan melihat lokasi yang cukup jauh, seperti di Tangerang, Provinsi Banten, menurutnya dari segi manapun biayanya akan tetap mahal.

"Memang penawaran yang mereka ajukan rendah. Tapi apa tidak dipikir biaya transportasi yang digunakan itu cukup mahal. ini hanya pembodohan saha," katanya.

Kepala Bagian Perlengkapan Pemkot Surabaya Noer Oemarijati, mengatakan untuk masalah lelang pihaknya tidak tahu apa-apa karena yang menetukan pemenang terndernya semua berada di tangan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Ia menjelaskan selain harus bisa memberikan penawaran terendah, untuk bisa memenagkan tender produsen bangku juga harus mampu menunjukan hasil karya yang akan dipesan.

"Kalau untuk masalah kebutuhan bangku,jumlah pastinya kita belum tahu.

Sebabuntukjumlahsiswayanglebihtahu adalahdinaspendidikan,"katanya.

Menurut Noer Oemarijati, selama ini untuk pengadaan bangku berdasarkan data yang diberikan Dindik.

"Kalau peruntukannya, biasanya untuk mengisi ruang yang masih kosong," katanya. (ant/ay)

8

TAPAL KUDA

SENIN 20 MEI 2013 NO.0120| TAHUN II

PANGAN

Teknologi SE Bisa Penuhi Kebutuhan Biji Kakao

MEMPERINGATI HARI BUKU. Siswa SMP Negeri 1 Kota Kediri mengikuti kegiatan baca buku bersama ketika memperingati Hari Buku Nasional di Kota Kediri, Jawa Timur. Kegiatan membaca buku bersama tersebut akan dilakukan seminggu sekali di setiap sekolah sehingga dapat menumbuhkan minat baca siswa.

Pasangan Zam-Zam Pendaftar Ketiga PROBOLINGGO – Ini baru seru. Ternyata, massa pendukung H. Zulkifli Khalik, SE dan Drs. Maksum Soebani, SH.M.MPd yang di kenal dengan ‘ZAMZAM’ mampu memecah kesunyian di kawasan pusat Kota Probolinggo.

Betapa tidak, massa yang mengiringi H. Zulkifli Khalik, SE dan Drs. Maksum Soebani, SH.M.MPd

saat mendaftar, tergolong banyak dan diperkirakan mencapai dua ribu orang.

Tak pelak, jantung Kota

Probolinggo sempat dibuat macet akibat iring-iringan massa yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.

Simpatisan dari partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan tujuh partai non parle-

men, yakni Partai Karya Penduli Bangsa (PKPB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Republikan, Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Barisan Nasional (Barnas), , Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), mengantar H. Zulkifli Khalik, SE dan Drs. Maksum Soebani, SH.M.MPd, mendaftar sebagai bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo periode 20142019 di Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo, Minggu (19/5).

Sebelum ke Sekretariat KPU, keduanya memohon restu kepada KH. Aziz Fadol, Ketua PCNU Kota Probolinggo. Setelah itu keduanya di rumah H.Zulkifli Khalik, di Jl. Soeroyo dilepas sambil menaiki sebuah becak motor (bentor) dan kemudian diarak pendukungnya ke Sekretariat KPU, jalan PB. Sudirman, Kota Probolinggo.

Saat tiba dipintu gerbang Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo sekitar pukul 09.00 WIB, pasangan yang memakai baju biru, disambut dengan hadrah.

Usai iring-iringan hadrah,

bersama-sama dengan pengurus Golkar, Partai Demokrat, PPP, PBB beserta tujuh partai non parlemen dipersilakan masuk ke ruang Media Center KPU. Setelah masuk ke ruang media center, kedua pasangan calon walikota dan wakil walikota langsung dipersilakan menyerahkan formulir pendaftaran yang diterima oleh Ketua KPU Kota Probolinggo, Sukirman, WAP beserta komisionaris KPU. Dipandu oleh staf sekretariat KPU, berkas pasangan calon walikota dan wakil walikota langsung diverifkasi.

Selesai mendaftar, H. Zulkifli Khalik, SE dan Drs. Maksum Soebani, SH.M.MPd menaiki sebuah mobil meninggalkan sekretariat KPU. Diantar oleh ribuan pendukung, mereka kembali ke kediaman di Jalan Soeroyo.

Diketahui, H. Zulkifli Khalik, SE dan Drs. Maksum Soebani, SH.M.MPd adalah pendaftar ke tiga, setelah Hj.Rukmini Buchori – H. Suhadak yang diusung PDIP dan PKS, mendaftar Kamis (16/5) lalu, dan Dewi Ratih – As’ad Anshari mendaftar Jum’at (17/5) pagi kemarin.

Mereka berdua diusung oleh PKNU, Gerindra, dan PKPI. (hud).

Paslon DERAS Mulai Menyapa Warga PROBOLINGGO - Kubu pasangan kandidat Dewi Ratih – As’ad Anshari (DERAS) semakin intensif melakukan pendekatan kepada masyarakat. Mereka giliran blusukan ke pasar sabtuminggu (TUGU) di Alun-Alun Kota Probolinggo, Minggu (19/5).

“Kami menyebutnya sebagai langkah untuk mendekatkan diri bersama masyarakat. Sama sekali bukan kampanye lho, karena memang belum waktunya,” kata As’ad Anshori, bacawawali DERAS. Sebelumnya, agenda kunjungan DERAS cukup beragam. Mulai dari mengunjungi pasar ternak di Wonoasih, nelayan, sampai ke pasar ikan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan bertemu dengan masyarakat.

Karena bertepatan dengan hari libur Minggu, situasi pasar saat itu sangat ramai. Baik Dewi Ratih maupun As’ad Anshari tampak kompak Mereka pun masuk langsung ke lokasi dalam pasar TUGU.

Baik Dewi Ratih maupun As’ad Anshari Anshori, terlihat menikmati acara ramah tamah mereka dengan para pedagang dan pembeli di pasar TUGU. Lihat saja, mereka beberapa kali terlibat dalam pembicaraan hangat.

“Sebenarnya, kalau ditanya kami memang senang diperhatikan seperti ini.

Jadi pemimpin harus tahu benar bagaimana kehidupan masyarakatnya secara langsung. Jangan hanya pasrah menerima laporan dari bawahannya saja,” celetuk seorang pedagang yang ditemui pasangan kandidat Dewi Ratih – As’ad Anshari.

Tapi, para pedagang itu juga mengaku tidak rela jika kunjungan yang dilakukan para kandidat bakal calon kepala daerah tersebut sifatnya hanya insidentil. Untuk kebutuhan pencalonannya saja. “Jangan-jangan kalau sudah jadi malah melupakan kami,” kata pedagang itu blakblakan.

Seperti kegiatan kampanye politik lainnya, pasangan

DERAS ini berusaha meyakinkan para pedagang untuk berkomitmen lebih proaktif mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Apa yang kami lakukan sekarang ini adalah bagian dari penjajakan awalnya.

Seperti yang sudah dilakukan dalam kunjungan

ke pasar ternak Wonoasih dan pasar ikan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan,”pungkas As’ad Anshari.(hud).

J ember - Direktur Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) Teguh Wahyudi menyatakan bahwa teknologi “Somatic Embriyogenesis” dapat memenuhi permintaan pasar di Indonesia akan kebutuhan kakao.

“Jadi untuk kebutuhan pangan itu ekstrimnya berapa, itu kira-kira bisa dipenuhi dengan SE,” jelas Teguh saat ditemui di kantor Puslitkoka di Jember, Jawa Timur, Sabtu.

SE adalah salah satu tehnik kultur jaringan yang mampu menghasilan anakan selain sama dengan induknya, namun juga memiliki akar tunggang dan struktur percabangan yang mirip dengan tanaman asal biji.

Teguh menjelaskan bahwa teknologi ini dapat melakukan perbanyakan bahan tanam dengan melakukan pembelahan sel.

“Dengan SE, stok sel kakao dapat membelah dalam kurun waktu 21 hingga 30 hari dan bisa membelah sampai tiga hingga empat kali dari jumlah semula,” jelas Teguh.

Artinya bila hari ini Puslitkoka memiliki stok sel kakao sebanyak satu juta sel, maka dalam satu bulan akan meningkat menjadi empat hingga lima juta, dan akan terus berkali lipat sesuai dengan jumlah stok sel yang dimiliki.

“Dalam hal produksi kakao kita sudah memenuhi 75 juta bibit. Sementara kapasitas kami di Puslitkoka br mencapai 45 hingga 50 juta,” kata Teguh.

Teknologi SE yang berasal dari Pensylvania, Amerika, ini dikatakan Teguh mampu memberikan kuantitas produksi dan kualitas kakao Indonesia bisa menjadi lebih ung-

gul dibandingkan dengan kakao produksi Pantai Gading yang kini menjadi salah satu pusat produksi kakao di dunia.

Teknologi SE yang berasal dari Pensylvania, Amerika, ini dikatakan Teguh mampu memberikan kuantitas produksi dan kualitas kakao Indonesia bisa menjadi lebih unggul dibandingkan dengan kakao produksi Pantai Gading yang kini menjadi salah satu pusat produksi kakao di dunia

Biasanya bagian tanaman kakao yang akan diperbanyak adalah bagian bunga, yang dipotong-potong dan dimasukan ke dalam media agar-agar yang mengandung nutrisi serta hormon hingga potongan tanaman tersebut tumbuh menjadi calus lalu embrio dan akhirnya tanaman kecil yang memiliki akar.

Saat sudah berakar, maka embrio ini siap dipindahkan ke pembibitan yang biasanya disebut dengan aklimatisasi yang lalu dipelihara hingga berusia empat bulan sebelum siap ditanam di kebun.

“Di puslitkoka teknologi ini tidak hanya digunakan untuk perbanyak kakao namun juga kopi,” imbuh Teguh. (ant/mk)

INFRASTRUKTUR

Pemkab Perbaiki Jalan Rusak 300 Km Ban yuwangi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, memperbaiki jalan yang rusak sepanjang 300 kilometer pada 2013 dengan anggaran Rp120 miliar.

Selain itu, Pemkab juga menyiapkan 3.000 drum aspal untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan desa yang rusak ringan,

Mudjiono

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Banyuwangi

“Selain itu, Pemkab juga menyiapkan 3.000 drum aspal untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan desa yang rusak ringan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Banyuwangi Mudjiono, Minggu.

Menurut dia, pihaknya akan memberikan aspal kepada kelompok masyarakat yang membuat proposal untuk perbaikan jalan seperti jalan desa, jalan antardesa, jalan kecamatan dan jalan antarkecamatan.

“Ini merupakan stimulan untuk mendorong masyarakat melakukan swadaya perbaikan jalan dengan bantuan aspal dari pemerintah. Secara teknis

masyarakat yang menutup lubang jalan yang rusak dan kami akan mengaspal jalan itu,” tuturnya.

Sejumlah proposal yang diajukan ke Dinas PU Bina Marga dan Cipta Marga, lanjut dia, akan dicek ke lokasi dan diukur kebutuhanya aspalnya, dengan catatan jalan tersebut kondisinya rusak ringan.

“Tahun lalu, kami mendistribusikan sebanyak 1.000 drum aspal untuk pemeliharaan jalan sepanjang 22 km yang tersebar di lima desa yakni Desa Sumbergondo, Temborejo, Sumbersewu, Gombengsari, dan Sumberagung,” ujarnya.

Ia menjelaskan infrastruktur merupakan salah satu sarana pendukung masuknya gerbang investasi atau aksesibilitas dalam memperlancar aktivitas perekonomian di daerah, sehingga pemkab terus meningkatkan anggaran pemeliharaan atau pembangunan jalan poros di seluruh wilayah kabupaten setempat.

“Selama dua tahun terakhir ini Pemkab Banyuwangi terus membangun dan memelihara Infrakstruktur jalan sebagai alat yang utama pembuka aksesbilitas ke segala sektor,” katanya.

Untuk akses pariwisata, Dinas PU juga telah merencanakan pelebaran jalan menuju objek wisata bagi peselancar di Plengkung (G-Land) dari Tegaldlimo - Dambuntung Kalipahit, serta arah ke Rowobayu di Kecamatan Songgon. (ant/ mk)

OPINI salam songkem Pecat PNS Koruptor

Negara dan Bangsa dalam Krisis Budi Pekerti

P

D

esakan pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan korupsi agar dipecat semakin kuat. Setidak-tidaknya dengan pemecatan tersebut memberikan efek jera kepada yang bersangkutan dan PNS lain merasa takut untuk melakukan perbuatan korupsi.

Bahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberhentikan dengan tidak hormat oknum pegawai pajak yang terbukti melakukan korupsi. Salah satu pegawai pajak yang dipecat di antaranya Pargono Riyadi, setelah dia ditangkap KPK di Stasiun Gambir bersama pihak swasta karena diduga menerima suap ratusan juta rupiah.

Keberanian Ditjen Pajak memberhentikan para pegawai pajak yang terlibat perbuatan korupsi memang pantas diacungi jempol. Tidak hanya itu, bahkan seharusnya perbuatan positif yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak itu ditiru oleh instansi-instansi dan lembaga-lembaga lain di negara ini.

Memang, untuk menghentikan perbuatan korup tidak boleh setengah hati. Ketegasan merupakan tindakan paling tepat, seperti memecat PNS yang menerima suap atau melakukan korupsi itu. Tindakan tegas memecat PNS yang terbukti melakukan korupsi sesuai dengan UU Anti Korupsi dan sesuai pula dengan kehendak mayoritas rakyat Indonesia. Rakyat pasti akan mendukung tindakan Ditjen Pajak yang berani menindak tegas pegawainya yang tersangkut masalah hukum.

Akan tetapi, keberanian yang dilakukan Ditjen Pajak rupanya tak terjadi pada instansi dan lembaga lain. Padahal banyak PNS di instansi dan lembaga lainnya itu juga terindikasi terlibat perbuatan melanggar hukum, seperti di instansi pendidikan dan lainnya.

Di dunia pendidikan misalnya dugaan korupsi itu begitu kuat terasa. Dalam penyiapan Ujian Nasional tahun ini yang dianggarkan Rp 600 miliar itu, ternyata penyelenggaraannya sarat dengan korupsi. Namun sejauh ini, tak ada keberanian yang menindaklanjuti dugaan korupsi itu.

Demikian juga korupsi di instansi lainnya, termasuk pelaku korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan, seperti pemkab, pemkot, pemrov, dan jajarannya. Bahkan di Jember, pada tahun 2012 lalu terdapat 15 orang pegawai negeri sipil di lingkungan pemkab setempat menjalani proses hukum karena dugaan korupsi.

Akan tetapi kelimabelas PNS korup di Pemkab Jember tersebut hanya diberhentikan sementara, sekedar untuk memberikan kemudahan pemeriksaan, bukan dimaksudkan untuk memberikan efek jera.

Peristiwa pemberhentian pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Jember seperti itu ternyata tidak semakna dengan dipecat, karena kelimabelas pegawai korup Pemkab Jember tersebut masih tetap menjadi PNS. Pemberhentian seperti ini jelas bukan dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera, maka tak mengherankan bila korupsi terus berlanjut diam-diam.

Bukan hanya di daerah di Jember, tapi juga di daerah lain, termasuk di Madura, pemberhentian terhadap oknum pejabat yang korup tak pernah ada. Itu karena tidak ada keberanian memecat para koruptor sebagaimana yang dilakukan oleh Ditjen Pajak.

Pemerintah kabupaten atau kota dan juga pemerintah provinsi yang tak berani memecat pegawai negeri sipil korup berarti telah dengan sengaja melindungi para koruptor di lingkungannya. Model pemimpin pemerintahan yang tidak tegas menindak koruptor tentu sangat merugikan rakyat yang dipimpinnya. (*)

Muliawan Margadara Ketua Umum Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia

Dalam budi pekerti yang luhur tersebut, kita kembali membangun solidaritas dengan pemaknaan bahwa suatu kehendak baik, datang dari siapa saja tanpa pembedaan entitas yang melekat.

M

P

engentasan kemiskinan tampaknya akan menjadi kampanye prioritas sejumlah calon cagub-cawagub Jawa Timur mendatang. Bahkan, Soekarwo menantang setiap rivalnya untuk mengadu konsep pengentasan kemiskinan di Jatim. Tidak hanya Soekarwo-Syaifullah Yusuf, pasangan Bambang DH-Said Abdullah juga, dan pasangan lainnya pun mengkampanyekan pengentasan kemiskinan untuk merebut simpatik warga Jatim.

Meski pengamat ekonomi dari INDEF M Ikhsan Modjo menyatakan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2012 ada peningkatan daripada tahun 2011, sebesar 6,23 persen, pada realitasnya kemiskinan di Jawa Timur masih tinggi.

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Bidang Perintahandan Kemasyarakatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Ir Sahid Haksono, angka kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2011 mencapai 14,23 persen atau sebesar 5.356.210 dari jumlah penduduk Jawa Timur yang mencapai 20 juta jiwa lebih. Sedangkan pada tahun 2012, kemiskinan meski ada penurunan masih tidak signifikan, karena angka kemiskinan di Jatim masih mencap 5.070.980 jiwa.

Hanya terjadi penurunan kemiskinan sejumlah 285.230 jiwa.

Pengentasan kemiskinan yang sangat tidak signifikan kalau tidak mau dikatakan lamban.

Untuk itulah, warga Jawa Timur sebenarnya sangat membutuhkan pimpinan yang lebih andal mempercepat pengentasan kemiskinan. Pimpinan baru yang diyakini bisa membawa warga Jatim lebih terangkat kesejahteraannya dan tak terjepit lagi dengan hegemoni kemiskinan.

Rendahnya keberhasilan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur karena adanya kesalahan metode. Barangkali kesalahannya terletak pada tidak adanya sinergi program pengentasan kemiskinan yang diprogramkan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu juga dipengaruhi kultur masyarakat yang cenderung menyalahgunakan program bantuan pengentasan kemiskinan, meskipun sangat sulit dibuktikan.

Pasangan cagub-cawagub yang bisa membawa warga Jawa Timur tidak terlilit kemiskinan, membuka peluang lapangan pekerjaan lebih luas lagi, dan pengangkatan PNS terutama Guru Tidak Tetap (GTT) yang telah masuk kategore dua (K2), tentu akan menjadi pilihan warga Jatim.

Karena itulah, apabila ingin merebut simpatik warga Jatim, para cagub dan cawagub parlu berkompetensi menjual program-programnya yang tidak sekedar janji palsu.

Tentu janji palsu yang dirumuskan dalam program cagub-cawagub Jatim akan membuat cacat politik dan menyakiti warga Jatim. Bila warga Jawa Timur hanya disuguhi janji-janji program politik, maka bukan mustahil gelombang massa akan menggoyang Jatim. (*)

ada 20 Mei 2013 kita memasuki 105 tahun momentum historis “Kebangkitan Nasional”. Kita pantas bersyukur atas perjuangan bangsa Indonesia hingga mampu bangkit bersatu membangun entitas kebangsaan “Indonesia”. Menelusuri kembali relung sejarah kebangsaan itu, kita melihat bahwa para intelektual merupakan penggerak dibalik “Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908”. Dengan karakter pengabdian dikemas sebagai front perjuangan kebangsaan sebagai cikal bakal antitesa perjuangan kedaerahan. Resultan dari perjuangan tersebut membuahkan “Sumpah Pemuda” yang mengikrarkan diri dalam bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu dan berbahasa yang satu - Indonesia. Kita senantiasa bersyukur bahwa pada momentum 105 tahun Kebangkitan Nasional saat ini, kita menikmati berbagai kemajuan sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat.

Pada situasi terkini, kita melihat bahwa Kebangkitan Nasional 2013, berkarakter nasional demokratis menjadi penggerak. Mereka adalah kelas menengah Indonesia yang terdidik dengan latar belakang yang beragam baik secara sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Namun sejumlah persoalan mendasar secara simultan turut menyandera berbagai perubahan yang ingin digapai sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi.

Setidaknya fakta yang kian hari menyandera cita-cita nasional. Pertama, konflik pada berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik konfik pada tingkat penyelenggara negara dan konflik horizontal (antar kelompok masyarakat). Konflik antar kepolisianKPK, kepolisian-kejaksaan, DPR-pemerintah, DPR-MK,dll. Konflik dengan latar belakang agama antara lain tampak dari penutupan rumah ibadah (gereja/mesjid) dan kriminalisasi komunitas Ahmadyah.

Konflik antara kelompok masyarakat dengan latar belakang suku, sebagaimana muncul di Lampung. Konflik dengan latar belakang perebutan akses sumber daya lahan (agraria) antara korporasikelompok masyarakat juga mengalami peningkatan frekwensi yang tinggi. Konflik sosial itu menunjukkan betapa kita tidak mampu menjaga solidaritas yang terbangun dalam momentum kebangkitan nasional 1908. Terjadinya konflik cenderung disebabkan oleh absennya keteladanan dari para penyelenggara dan tokoh nasional dalam hidup ber-

bangsa dan bernegara. Rakyat selalu mendapatkan tontonan konflik sebagai berita utama acara televisi ataupun laporan media, yang menonjolkan kekuatan kelompok, merendahkan martabat orang yang kalah, menjadikan orang lain sebagai musuh bagi yang tidak sesuai dengan pandangannya, serta rendahnya moralitas dan etika.

Kedua, kasus korupsi yang melibatkan para penyelenggara negara, politisi, pengusaha bahkan tokoh masyarakat/ agama turut terseret dalam berbagai kasus korupsi di negara ini semakin memperparah keterpurukan kita sebagai Negara bangsa merdeka.

Ketiga, secara khusus permasalahan kedaulatan bangsa belum mampu dijaga secara utuh. Hal ini tampak dari persoalan yang mengemuka dan tak kunjung dapat diselesaikan, antara lain, keterpurukan sosial ekonomi masyarakat di daerah perbatasan acapkali memercikkan keinginan untuk lebih memilih keluar dari entitas ke-Indonesia-an. Persoalan Aceh dan Papua yang tak kunjung terselesaikan, bahkan cenderung pada situasi menggerogoti integritas NKRI. Penggelontoran dana otonomi khusus di Tanah Papua, kekerasan demi kekerasan acapkali terjadi, dalam hal ini rakyat menjadi korban. MoU Helsinky yang disepakati belum mampu meredam kekerasan yang terjadi di Aceh, bahkan memumculkan persoalan baru yang turut menggerogoti eksistensi NKRI. Keempat, kepemimpinan nasional belum mampu menjaga solidaritas nasional sebagaimana yang diwariskan oleh momentum Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda dan Proklamasi 1945.

Demi alasan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, rakyat dengan setianya masih menerima “stempel miskin” dari Negara. Entah itu program bantuan langsung tunai, bantuan langsung swadaya mandiri, jaminan kesehatan masyarakat, program keluarga harapan, dan segudang embel-embel program lainnya. Indonesia, kian menghawatirkan.

Mirisnya, sikap pemerintahan Indonesia terhadap kebijakan minyak dunia, amatlah tergantung. Tak ada kepastian tegas melindungi rakyat dari serangan pasar bebas. Hanya, berpura-pura khawatir terhadap penetapan harga bahan bakar minyak (BBM). Padahal, jelas, Kita hanya dituntun mengikuti harga internasional.

Setidaknya dengan memperhatikan hal diatas, Kami melihat ada sebuah krisis dari nilai tertinggi norma Indo-

nesia, yakni, krisis budi pekerti, krisis akan pikiran yang baik dan jernih dari tiap-tiap komponen negara-bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai kejuangan pada momentum historis Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda dan Proklamasi 1945 serta kesetiaan rakyat Indonesia. Adalah penting bagi generasi muda untuk terus mengingat ketiga sindrom alzheimer bangsa ini – yaitu menjadi “Pelupa, Munafik dan Amok”, agar situasi yang sama tidak terjadi pada mereka ketika saat memimpin.

Pada momentum bersejarah ini, kami mengajak segenap komponen bangsa untuk mengenakan budi pekerti dalam memaknai kembali Kebangkitan Nasional 1908. Khususnya dalam menghadapi arus globalisasi AFTA 2015 dan semakin terbukanya ASEAN Community yang berarti akan terjadi lintas arus budaya yang deras dan menerjang setiap individu.

Untuk itu sudah seharusnya dalam tataran negara diperlukan mekanisme yang sistematis untuk penananaman dan pengembangan nilai-nilai Pancasila .

Sedang dalam tataran individual dengan menguatkan kembali solidaritas tanpa sekat sebagai rakyat dari sebuah negarabangsa yang pernah mengalami penjajahan merupakan upaya yang harus dilakukan. Proses berkesinambungan dalam upaya memunculkan manusia Indonesia dengan budi pekerti yang luhur.

Rela berkorban demi nusa dan bangsa bukan untuk diri sendiri atau kelompok.

Dalam budi pekerti yang luhur tersebut, kita kembali membangun solidaritas dengan pemaknaan bahwa suatu kehendak baik, datang dari siapa saja tanpa pembedaan entitas yang melekat.

Solidaritas merupakan wujud keberpihakan terhadap mereka yang mengalami ketidakadilan, miskin, lemah, dan teraniaya. Mengurai masalah secara bersama, mencari jalan keluar secara bersama dan melakukannya secara bersama dengan setara. Dengan demikian mengenakan budi pekerti yang luhur, seruan solidaritas tanpa sekat menjadi suatu semangat bersama dalam upaya merevitalisasi kembali kebangkitan nasional. Dalam tataran praksis harus ditunjukkan dengan berada langsung dalam pergumulan masalah yang dihadapi, tidak menjaga jarak, terbuka, solider dan ditujukan bagi kepentingan/kesejahteraan umum.

Sebagai langkah awal dimulai dari diri sendiri dengan mulai mengenakan budi pekerti untuk kebangkitan bangsa. =

Perbudakan di Mata Bung Karno

Mengentas Kemiskinan

A

9

SENIN 20 MEI 2013 NO.0120 | TAHUN II

Zaenal Abidin Aktivis Sosial Pesona Merah, tinggal di Ma’had TeeBee Indonesia

Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan mintaminta apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, dari pada makan bistik tetapi budak (Bung Karno)

asih hangat di benak kita awal Mei kemarin, di tengah aksi peringatan hari buruh dan tuntutan mereka untuk mendapatkan keadilan dan kehidupan yang layak, masyarakat Indonesia digegerkan dengan kabar perbudakan yang menimpa puluhan pemuda dari pelbagai daerah di Tangerang. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh bos tempatnya bekerja di pabrik kuali, Yuki Irawan.Sungguh ironis nasib buruh di negeri ini. Di luar negeri mereka disiksa dan diperkosa sementara ketika menjadi buruh di negerinya sendiri mereka disekap dan dijadikan budak tanpa mendapat gaji bulanan.

Aksi perbudakan yang terjadi di era modern tentu tidak dapat dimaafkan.

Sebab, apapun bentuknya perbudakanjelas melanggar hak azasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh tiap manusia dan menyalahi hukum.Di Indonesia sendiri perbudakan jelas bertentangan dengan UUD 1945.

Dulu, di era pra-kemerdekaan, penjajah Belanda dan Jepang kerap menjadikan warga pribumi sebagai budak mereka. Di zaman penjajahn Belanda misalnya,rakyat dipaksa bekerja membangun jalan Anyar sampai Penarukan, bekerja di perkebunan, membangun rel kereta, hingga membuat gua.Mereka diperlakukan secara binatang. Siksaan selalu menanti jika mereka loyo dalam bekerja. Padahal, mereka tidak diberi upah bahkan waktu istirahat dan makan yang diberikan kepada mereka pun tak layak.

Lebih tragis lagi di zaman Jepang, meski menjajah tak selama Belanda, namun perlakuan Jepang kepada bangsa Indonesia tak kalah mengerikan dengan bangsa penjajah sebelumnya, Belanda.

Orang-orang pribumi dipaksa bekerja tanpa upah. Kerja paksa ala Jepang ini lebih dikenal dengan istilah romusha. Romusha (buruh, pekerja) merupakan panggilan bagi orang-orang yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945.

Romusha adalah sebuah kata Jepang

yang berarti semacam “serdadu kerja”, yang secara harfiah diartikan sebagai seorang pekerja yang melakukan pekerjaan sebagai buruh kasar. Kebanyakan romusha adalah petani, dan sejak Oktober 1943 pihak Jepang mewajibkan para petani menjadi romusha. Mereka dikirim untuk bekerja di berbagai tempat di Indonesia serta Asia Tenggara seperti Birma, Muangthai, Vietnam, Malaysia, dan Serawak. Jumlah orang-orang yang menjadi romusha diperkirakan mencapai 4-10 juta orang.

Mula-mula tugas yang dilakukan bersifat sukarela dan tidak begitu jauh dari tempat tinggal penduduk, namun lamakelamaan pengerahan tenaga kerja berubah menjadi paksaan. Di tempat-tempat mereka bekerja, mereka diperlakukan secara kasar. Kesehatan tidak dijamin, makanan tidak cukup, serta pekerjaan yang sangat berat. Bahkan, untuk pakaian para romusha hanya menggenakan celana dari karung goni untuk menutupi tubuhnya.

Bahan karung goni sendiri merupakan bahan yang tidak nyaman dikenakan dan menjadi sarang kutu. Dengan keadaan yang sedemikian rupa tentu saja menjadi sarang bagi penyakit, sehingga banyak diantara romusha yang meninggal ditempat kerjanya karena sakit, kekurangan makan serta kecapaian ataupun kecelakaan.

Sejarah seperti itu tentu tidak kita harapkan terulang setelah bangsa ini menyatakan kemerdekaannya lebih setengah abad yang lalu. Namun apa mau di kata, terungkapnya kasus Yuki Irawan membuktikan bahwa perbudakan bisa terjadi kapan saja, termasuk di negara yang katanya telah merdeka sekalipun.

Di mata Presiden pertama Indonesia Soekarno, perbudakan merupakan sesuatu yang haram. Bung Karno bahkan menuangkan idealismenya itu sebagai sikap Indonesia kala itu.Kala itu, Bung Karno bercita-cita agar Indonesia menjadi bangsa yang berdiri di kaki sendiri atau berdikari. Indonesia tidak boleh menjadi budak bangsa lain. Karenanya, Indonesia pan-

tang meminta-minta kepada negara lain.

“Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, dari pada makan bistik tetapi budak,” kata Bung Karno saat berpidato pada HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1963.

Sikap anti-perbudakan yang dimiliki Bung Karno juga ditunjukkan dengan sikap anti-imperialisme. Bung Karno kala itu bahkan sudah memprediksi imperialisme akan berkembang menjadi neoimperialisme di bidang ekonomi.Bung Karno mungkin sedikit dari pemimpin dunia yang berani terang-terangan mengusir Amerika dan Negara barat lainnnya yang ingin kembali menancapkan taring neokolonialismenya di Indonesia. Tak ada keraguan, apalagi ketakutan pada sosok pemimpin Indonesia itu untuk mengatakan go to hell with your aid untuk Amerika.

Sisi lain yang mengagumkan dari pribadi presiden pertama Indonesia itu dan sangat bertolak belakang dengan presiden-presiden Indonesia setelahnya adalah, ketidak relaannya pada kepemilikan pihak asing pada sumber daya alam Indonesia. Bung Karno tidak rela kalau Indonesia yang begitu kaya dan melimpah sumber daya alamnya entah itu di lautan atau daratan dikuasai dan dinikmati oleh pihak asing. Bung Karno tak rela kalau bangsa Indonesia menjadi budak bangsa Asing.

Imperialisme adalah sebuah isme yang menghalalkan negara besar memegang kendali atas pemerintahan negara lain atau daerah. Salah satu akibat imperialisme di bidang ekonomi adalah negara besar pemilik modal akan semakin kaya dan menjadi pusat kekayaan sementara negara yang dikuasainya semakin miskin. Hal ini akan mengakibatkan negara tersebut menjadi budak negara besar dari segi ketergantungan ekonomi alias penjajahan gaya baru. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

10

SENIN

SENIN 20 MEI 2013 NO.0120 | TAHUN II

20 MEI 2013

Masa Depan Rooney Tidak Jelas MANCHESTER - Nasib striker Manchester United (MU) Wayne Rooney semakin tidak jelas di Old Trafford. Rooney ingin pergi dijual ke klub lain, menyusul kedatangan David Moyes di klub itu menggantikan Sir Alex Ferguson.

Ketidakjelasan itu makin kuat setelah muncul kabar bahwa mantan pemain Everton itu tidak tampil pada laga terakhir MU musim ini melawan West Bromwich Albion pada Minggu (19/5) yang sekaligus menjadi laga perpisahan dengan Sir Alex Ferguson.

Dari kabar yang dilansir Express, Ferguson telah memberi izin kepada Rooney untuk menemani isterinya, Coleen, yang segera melahirkan anak kedua mereka.

Seorang juru bicara klub juga telah memastikan bahwa striker Inggris ini akan absen di The Hawthrons, Minggu (19/5) malam WIB. Masa depan Rooney di Old Trafford menjadi bahan spekulasi setelah si pemain meminta ditransfer di musim panas. Penyebabnya ialah rasa frustrasi karena belakangan ini jarang dimainkan secara penuh.

Ferguson sendiri tak lagi mau mengomentari isu seputar pemain berusia 27 tahun ini karena dirinya sudah di ambang pensiun. Nasib Rooney kini sepenuhnya ada di tangan manajer MU mulai musim depan, David Moyes.

Sementara itu, Chelsea disebut-sebut siap memboyong Rooney. Kubu The Blues disebut-sebut ‘menantang’ MU untuk menyebutkan banderol transfer penyerang gempal itu. Selaib itu, klub Spanyol Real Madrid juga ingin memboyong pemain Timnas Inggris itu ke Santiago Bernabeu.(aji)

Para Peminat Rooney

Santos Tolak Tawaran Barcelona RIO DE JENEIRO - Klub Brasil Santos mengaku menolak tawaran Barcelona untuk mendapatkan bintang muda Brasil Neymar.

Pasalnya, penawaran Barcelona itu dinilai tidak bagus.

Meski demikian, pinti negosiasi antar kedua klub tetap terbuka.

Demikian diungkapkan Wakil Presiden Santos Odilio Rodrigues.

“Tidak ada kesepakatan untuk Neymar, ini cuma pembicaraan, saya bertemu (Sandro) Rosell dan (direktur olahraga Barca) Raul Sanllehi pekan lalu,” kata Rodrigues dalam wawancara dengan Radio A Xarxa sebagaimana dikutip dari Skysports.

Tidak disebutkan berapa besar nominal yang diajukan Barcelona untuk mendapatkan Neymar.

Akibatnya, untuk semen-

tara upaya Barcelona mendapatkan Neymar menemui jalan buntu.

Meski demikian Santos belum menutup rapat pintunya bagi El Barca untuk mendapatkan pemain 21 tahun tersebut. Tetapi Santos tak lantas menutup pintu buat Barcelona mendapatkan Neymar karena negosiasi masih terbuka.

Hanya saja tim Catalan terserbut harus bersaing dengan rival abadinya di La Liga Spanyol, Real Madrid yang juga mengincar pemain ini.

“Kami melakukan pembicaraan dengan baik. Pembicaraan harus terus dilanjutkan karena penawarannya tidak bagus.

Kami tahu Real Madrid akan membuat penawaran juga.

Neymar akan memilih tim mana yang ingin dia perkuat, yang terpenting adalah pendapat dirinya sendiri,” tuntas Rodrigues. (aji)

Federer Hadapi Nadal di Final Roma

ROMA - Unggulan kedua Roger Federer akan bertemu juara enam kali Rafael Nadal di final Roma Masters setelah berjuang keras untuk menang 7-6 (7/50, 6-4 di semifinal atas petenis Prancis Benoit Paire.

Paire merupakan salah satu sensasi di turnamen ini, dan ia mampu memaksa pesaingnya yang asal Swiss itu

untuk memainkan “tiebreak” di set pertama.

Bagaimanapun, Federer meningkatkan permainannya di set kedua yang berlangsung ketat untuk membuka jalan ke final Minggu dengan Nadal, setelah petenis Spanyol itu menaklukkan Tomas Berdych asal Ceko melalui pertarungan dua set. (ant/ afp/dar)

Chelsea berambisi mengontrak pemain-pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Dan Wayne Rooney tentu salah satunya. Apalagi mengingat buruan mereka, Radamel Falcao, dikabarkan telah menyepakati kontrak dengan AS Monaco. Perkataan popular Rooney dulu, “Sekali Biru, Selalu Biru” kemungkinan akan menjadi kenyataan lagi.

Klub yang bisa menandingi kekuatan daya beli Manchester City adalah PSG. Terhitung mereka telah menghabiskan lebih dari 200 Miliar Euro sejak dikuasai oleh QIA, dan mereka membuktikan dapat menarik bakatbakat terbaik dunia: Ibrahimovic, Pastore, Thiago Silva dan tentu saja, David Beckham. Mantan striker Inggris Owen mengklaim PSG merupakan pilihan terbaik jika Rooney hengkang dari Old Trafford.

Arsene Wenger pernah menyatakan kekagumannya pada Rooney, “Rooney adalah bakat terbesar yang pernah kulihat sejak tiba di Inggris.” Dengan dukungan dana yang telah didapatnya, Wenger dapat mendaratkan Rooney di Emirates Stadium.

PERSIB

2-1

PERSEPAM-MU

P-MU Tumbang, Persib Tembus Peringkat Dua BANDUNG - Tuan rumah Persib Bandung merangsek ke peringkat dua klasemen sementara Liga Super Indonesia setelah mengalahkan Persepam Madura United 2-1 (2-0) di Stadion Si Jalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, Minggu.

Gol kemenangan Persib dicetak oleh M Ridwan menit ke-5 dan Sergio van Dijk menit ke-19. Sedangkan gol balasan P-MU dicetak oleh Christoper Gomez menit ke-58.

Dengan kemenangan tersebut, Persib sementara ke urutan kedua di bawah Persipura dengan nilai 40 hasil 19 kali bertanding, 12 kali menang, empat seri dan tiga kalah. Persib menyalip Sriwijaya FC dan Arema Indonesia sekaligus yang masing-masing mengumpulkan nilai 39 dan 38.

Sementara itu, kekalahan bagi P-MU yang dilatih Daniel Roekito, membuat tim itu tertahan di peringkat ke-14 dengan nilai 21 hasil 19 kali bertanding, lima menang, enam seri dan delapan kali kalah. Kekalahan itu merupakan yang kedua bagi P-MU yang juga dikalahkan Persib di Madura pada leg pertama 3-1.

Dua kemenangan Persib di awal putaran kedua ini merupakan bekal untuk meneruskan trend positif pada tiga laga tandang yang akan dijalani oleh Sergio van Dijk dkk ke kandang Persita Tengerang (25/5), Arema (1/6) dan Gresik United (5/6).

Sementara itu gol penentu kemenangan Persib yang dilesakan Sergio van Dijk cukup istimewa karena ditunggu bobotoh setelah top skorer Persib itu puasa gol pada tiga laga terakhir, gol tersebut merupagan gol

Persib Bandung: I Made Wirawan, Tony Sucipto, Naser Al Sebay, Aang Suparman, Supardi Nasir, Atep (Kenji Adachihara 73’), Firman Utina, Hariono, M. Ridwan (Airlangga Sucipto 90+2), Serginho Van Dijk (Asri Akbar 83’), Hilton Moriera.

Persepam MU: Alfonsius Kelvan, Michael Orah (Busari ’33), Aboubakar Sillah, Fachrudin, Denny Rumba, Zaenal Arif, Elliot Gomes, Khoirul Mashuda, Aditya Dewa, Emile Linkers, Amadou Konte.

pertama Sergio di putaran kedua.

Duetnya dengan Hilton Moriera kian padu, meski kedua bomber tim Bandung itu mendapat pengawalan pemain bertahan P-MU. Bahkan beberapa kali Hilton jatuh bangun dijegal bek tim asal Madura.

Pada babak pertama, pelatih Persib Jajang Nurjaman menerapkan pola menyerang, dan berbuah gol cepat yang menjadi modal bagi pertandingan Persib, disusul kemudian gol kedua menit ke-19.

Namun memasuki babak kedua, P-MU yang dimotori pemain Belanda Emile Linkers dan Zaenal Arif tampil lebih menekan, melalui umpan cepat. Linkers, Zaenal Arif dan Gomez beberapa kali mengancam gawang Persib dan memaksa kiper I Made Wirawan berjibaku memblok tembakan dan sundulan trio penyerang P-MU. Menyadari permainan kurang berkembang, Persib menurunkan tiga striker dengan menambah Kenji Adachihara menggantikan Atep. Namun aksi Linkers dkk kian membahayakan gawang Persib, sehingga Jajang mengganti striker Sergio van Dijk dengan memasukan Asri Akbar untuk menghadang laju permainan P-MU. Hasilnya positif dimana serangan P-MU kandas di lini tengah, meski satu peluang emas Zaenal Arief nyaris membobol gawang Wirawan menit ke-84. Kedudukan 1-2 untuk Persib bertahan hingga babak kedua usai.

Pertansingan itu sempat terhenti sekitar lima menit pada menit ke-56 ketika asap dari kembang api yang disulut penonton menghalangi pandangan di tengah lapangan. (ant/srf/dar)

Waktu: 19 Mei 2013 3:30 PM WIB Tempat: Stadion Si Jalak Harupat Bandung Wasit: Kusni Pencetak Gol: Persib Bandung: M. Ridwan 6’ Sergio Van Dijk 20’ Persepam Madura United: Christopher Gomes 59’ Kartu Kuning: 70’ Aditya Putra (Persepam MU) 64’ Aang Suparman (Persib) 48’ Fachruddin (Persepam MU)

ATAS. Pesepakbola Persib Bandung, Sergio Van Dijk (10) berebut bola dengan pesepakbola Persepam MU, Fachruddin (26) dalam lanjutan kompetisi ISL di Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (19/5). BAWAH. Asap dari kembang api memenuhi stadion membuat pertandingan antara Persib Bandung dan Persepam MU sempat terhenti.

EKONOMI

11

SENIN 20 MEI 2013 NO. 00120 | TAHUN II

AKIBAT CD BAJAKAN

Dalam Satu Tahun Indonesia Rugi Rp 4,5 Triliun JAKARTA-PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB Niaga”) terus meningkatkan pembiayaan di sektor otomotif, melalui skema pembiayaan untuk dealer (dealer financing). Salah satunya dengan menggandeng TC Subaru, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Subaru di Indonesia.

JAKARTA-Angka kerugian akibat pembajakan karya musik di Indonesia sangat besar. Dari total pengeluaran masyarakat untuk musik, hanya 10 persen yang tercatat dan lebih sedikit lagi yang sampai ke kantong para musikus. JIka dikalkulasi, kerugiannya mencapai Rp 4,5 trilun setiap tahun.

“Setiap tahun rata-rata tiap orang Indonesia membelanjakan Rp 20 ribu untuk bisa menikmati musik. Apakah itu melalui rekaman fisik, seperti kaset dan CD, atau rekaman digital. Bila dikalikan penduduk Indonesia yang berjumlah 245 juta, hasilnya Rp 4,9 triliun. Dari jumlah itu, yang tercatat hanya 10 persen, jadi sisanya dibajak,” ujar Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dalam jumpa pers bersama, Jumat, (17/5).

Karena itu, Gita Wirjawan mengimbau konsumen Indonesia untuk tidak lagi membeli CD/DVD yang tidak sesuai ketentuan bermuatan karya musikus dan sineas lokal. Hal ini dinilainya akan menghancurkan industri hiburan yang bernilai ekonomi tinggi, dan juga memiskinkan para penciptanya. “Kami ingin

mengajak masyarakat luas untuk dapat lebih memberikan penghargaan bagi karya seni para artis dan pekerja seni Indonesia, dengan membeli CD atau DVD yang asli,” ujar Gita.

Mendag mengakui tidak mudah mengubah perilaku masyarakat agar menjadi konsumen yang hanya mau membeli CD/DVD asli. “Untuk mengubah perilaku konsumen dan memberikan penyadaran bagi masyarakat, diperlukanedukasi yang terus-menerus dan konsisten,” ujar dia.

Gita mengingatkan masyarakat bahwa industri hiburan memiliki sumbangan penting bagi ekonomi global saat ini. “Indonesia sangat kaya dengan seniman, artis, budayawan, pekerja seni yang luar biasa. Indonesia bisa menjadi salah satu raksasa dalam industri hiburan global.

Nilai ekonominya sangat tinggi. Namun ini semua tak akan terwujud bila konsumen Indonesia memilih untuk membeli produk-produk hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Mendag mengingatkan masyarakat bahwa industri hiburan memiliki sumbangan

penting bagi ekonomi global saat ini. “Indonesia sangat kaya dengan seniman, artis, budayawan, pekerja seni yang luar biasa. Indonesia bisa menjadi salah satu raksasa dalam industri hiburan global.

Nilai ekonominya sangat tinggi. Namun ini semua tak akan terwujud bila konsumen Indonesia memilih untuk membeli produk-produk hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan,” kata dia Para artis yang hadir sangat mendukung upaya yang saat ini tengah disinergikan oleh ketiga Kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Perindustrian.

Sementara itu, musisi senior, Sam Bimbo mengatakan penghargaan terhadap karya seni mereka akan dapat semakin mendorong iklim industri seni di Indonesia menjadi lebih kondusif. Kondisi itu akan menjadi pendorong bagi para artis dan pekerja seni untuk lebih produktif dalam berkreasi.

“Kami sangat menghargai perhatian yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan seperti yang tampak dalam pertemuan ini,” kata Sam Bimbo, mewakili beberapa artis lain, seperti Ismi Aziz, Tompi, Hadad Alwi, Adi Adrian ‘Kla Project’, de Moca Band, Aufar, Aries&Gopal (heal our music), Ikang Fauzi, Dian HP, Cindy Rere, Indra Kadarsih, dan Butet Kertarejasa. (gam)

INDUSTRI MUSIK. Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan Ham Ahmad M. Ramli melakukan diskusi dengan musisi dan pelaku industri musik Indonesia mengenai pembajakan CD/DVD yang tidak sesuai dengan ketentuan, bermuatan karya musisi dan sineas lokal, di Auditorium Kemendag, Jumat (17/5)

ant/prasetyo utomo

JASA HIAS MAHAR. Asti (30) merangkai origami uang untuk dibuat mahar pernikahan di workshop ‘Maharku’ di Depok, Jabar, Minggu (19/5). Harga jasa hias mahar tersebut berkisar Rp800 ribu- Rp1,5 juta dan dipasarkan melalui situs www.maharku.com.

BI Izinkan DBS Akuisisi Saham Danamon JAKARTA –Setelah terkatung-katung selama setahun, proses akuisisi Bank Danamon Tbk oleh DBS Group akhirnya terwujud. Kepastian soal suksesnya transaksi pembelian salah satu bank nasional tersebut disampaikan anggota Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis.

Harry mendapatkan kabar bahwa Bank Indonesia (BI) sudah mengizinkan Development Bank of Singapore (DBS) Group Holding Ltd untuk mengakuisisi 67,37 persen saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Sekadar catatan, pada 2 April lalu DBS Group mengajukan pengambilalihan seluruh saham Fullerton Financial Holdings Pte Ltd pada PT Bank Danamon Tbk (BDMN) sebanyak 67,37 persen. Mereka menargetkan, proses tersebut bisa selesai pada akhir semester kedua tahun 2012, tetapi ternyata molor.

Transaksi antara DBS dan Fullerton itu bernilai Rp 45,2 triliun atau 6,2 miliar dollar Singapura atau setara dengan 7,2 miliar dollar AS. Nilai ini didasarkan pada harga kesepakatan Rp 7.000 per saham Danamon yang dimiliki Fullerton melalui Asia Financial Indonesia.

Total nilai transaksi akan dibayarkan dalam bentuk 439 juta saham baru DBS dengan harga penerbitan saham sebe-

sar 14,07 dollar Singapura per saham baru DBS. “Saya memang belum tahu bentuk atau model perizinannya. Tetapi, saya mendengar sudah diberikan izin oleh Pak Darmin Nasution (Gubernur BI). Menjelang akhir masa jabatannya, dia memberikan izin. Itu jelek sekali nanti Pak Darmin, karena tidak konsisten dengan semangat yang dia ucapkan selama ini,” papar Harry kepada Koran Madura di Jakarta, Minggu (19/5).

Harry menegaskan, Darmin akan mengakhiri masa jabatannya sebagai di BI pada 22 Mei 2013. Selanjutnya, posisi Gubernur BI akan diisi Agus Martowardojo yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Lebih lanjut Harry mengatakan, kalau pun BI mengizinkan akuisisi tersebut, seharusnya bank sentral mempunyai standar mengenai segmentasi perbankan yang akan memaksimalkan operasinya di Indonesia. “Jadi, standar segmentasi perbankan ini harus menjadi prasyarat untuk men-

etapkan deal proses akuisisi,” jelas politisi dari Partai Golkar ini.

Menurut Harry, standar untuk memuluskan proses akuisisi tersebut bisa saja diarahkan BI agar peran DBS melalui Danamon bisa menyalurkan kredit terbesar pada sektor infrastruktur. “Boleh saja diizinkan, asalkan kredit terbesar di infrastruktur, bukan di retail banking,” ujarnya.

Dengan demikian, terang Harry, arah bisnis seperti akan mampu menciptakan manfaat signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional. “Kalau retail banking, itu hanya memperbesar sisi konsumerisme saja dan tidak sustainable dalam kredit di perekonomian kita,” tutur Harry.

Selain menyasar kredit infrastruktur, kata dia, BI juga mesti mampu mengarahkan DBS untuk memperbesar kredit di sektor manufkatur dan pertanian. “Selain infrastruktur, juga kredit-kredit di sektor manufaktur dan pertanian. Itu (proses akuisisi) harus ada deal di situ,” ucapnya.

Dia menambahkan, konteks kredit pertanian bukan terbatas pada kegiatan perkebunan dan sawah saja, melainkan harus sejalan dengan pengembangan sektor peternakan nasional. “Kita mempunyai persoalan terkait

impor daging sapi. Kita harus mengedepankan produksi dalam negeri, bukan mementingkan impor,” ujar Harry.

Harry menjelaskan, BI juga mesti memiliki inisiatif yang kuat untuk membangun dan mengembangkan perindustrian. “Industri harus dibangun.

Dan, perbankan berfungsi untuk membangun fundamental kredit industri,” imbuhnya.

Namun, ujar Harry, sejauh ini dirinya belum mengetahui apakah BI hanya memberikan perizinan secara umum kepada DBS terkait akuisisi Danamon tersebut.

“Kalau perizinan umum saja, ya akan seperti ini, tidak ada arahnya dan tidak beraturan lagi perbankan kita. Arahnya hanya menguntungkan perbankan retail banking,” paparnya.

Sebelumnya, Gubernur BI, Darmin Nasution memperkirakan bakal menyelesaikan rencana akuisisi DBSDanamon pada awal Mei 2013 atau sebelum habis masa jabatannya di BI pada 22 Mei mendatang. “Belum deal, kami masih dalam proses. Masih dibicarakan (dengan MAS).

Mudah-mudahan awal Mei bisa (selesai),” kata Darmin saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung Jakarta, kemarin (15/4) usai pelantikan Perry Warjiyo sebagai Deputi Gubernur BI. (gam/bud)

PERBANKAN

PGN Berencana Mengalirkan Gas ke Wilayah Pemukiman Warga JAKARTA-PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta mengembangkan infrastruktur yang dapat difungsikan untuk menyalurkan gas bumi ke pemukiman warga di DKI Jakarta. Selain itu, pengembangan tersebut sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pasokan gas bagi beberapa instansi pemerintah dan swasta.

Rencana tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara PGN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas0, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, PT Sigma Cipta Caraka, PT Graha Sarana Duta dan PT Bianglala Metropolitan.

Penandatangan kesepakatan antarinstansi pemerintah dan swasta tersebut berlangsung di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Minggu (19/5). “Kerjasama ini untuk memperluas pemanfaatan gas bumi dari dalam negeri, serta untuk mendukung program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) di sektor transportasi,” kata Direktur Utama PGN, Hendi Prio Santoso.

Guna menyukseskan

konversi energi, jelas Hendi, pemerintah memerlukan keterlibatan dan dukungan berbagai unsur, baik pihak swasta maupun masyrakat secara luas. Pasalnya, lanjut dia, pemanfaatan gas bisa berjalan efektif apabila ada mendapatkan dukungan mulai dari hilir hingga hulu, termasuk dukungan sarana dan prasrana.

“PGN memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi nasional. Melalui sinergi dengan lembaga pemerintah dan swasta ini, kami berharap pemanfaatan gas bumi akan mampu menciptakan efisiensi, mendorong produktivitas dan memperkuat perekonomian nasional. Sehingga, pada akhirnya akan tercipta kemandirian dan ketahanan energi,” papar Hendi.

Mengawali kerjasama ini, kata Hendi, PGN akan segera mengembangkan infrastruk-

tur dan menyalurkan gas ke rumah tangga di DKI Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi, terutama warga Perumnas.

Selain itu, pasokan gas juga untuk memenuhi kebutuhan gas bagi kendaraan dinas Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kemenhub.

“Kita juga akan menyalurkan gas bumi sebagai sumber energi PT Sigma Cipta Caraka dan memenuhi kebutuhan bahan bakar gas bagi kendaraan operasional PT Graha Sarana Duta dan armada bus Bianglala,” ujar Hendi.

Dalam upaya menyukseskan rencana tersebut, jelas dia, pada kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa tiga kementerian mengaku bersedia untuk menanggung biaya rekonfigurasi mesin kendaraan dinas agar bisa menggunankan BBG. “Memasuki usia enam windu, PGN akan terus meningkatkan pemakaian gas untuk seluruh segmen pasar, rumah tangga, komersial, industri serta transportasi,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, lanjut Hendi, PGN juga meluncurkan dua fasilitas baru, yakni Mobile Refueling Unit (MRU) dan Mikroturbine berbahan bakar gas. Adapun MRU merupakan fasilitas pengisian BBG untuk kend-

araan yang pengoperasiannya bisa berpindah-pindah lokasi.

Hendi mengatakan, kehadiran MRU diharapkan bisa menjadi solusi atas terkendalanya pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas.

Keberadaan MRU juga dapat digunakan untuk membantu

armada Transjakarta yang mengalami kekurangan BBG saat lokasinya berjauhan dengan SPBG. “Rencananya fasilitas MRU yang disediakan oleh PGN ini akan dioperasikan pada 22 Juni 2013 atau bertepatan dengan hari ulang

tahun DKI Jakarta. Satu unit MRU terdiri dari compressordispenser system, storage system ukuran 10 feet dan 20 feet serta satu head truck dan trailler ukuran 20 feet,” terang Hendi.

Dia menjelaskan, MRU 10 feet memiliki kapasitas

penampungan gas sebanyak 2.172 meter kubik. Jumlah tersebut dapat mengisi kebutuhan gas bagi delapan unit bus Transjakarta atau 100 unit mikrolet, minibus dan sedan. Sementara itu waktu yang dibutuhkan untuk pengisian BBG cukup singkat, yakni sekitar tiga menit bagi minibus dan 20 menit untuk Transjakarta.

“Untuk dapat memenuhi kebutuhan 300 unit minibus, satu MRU ini membutuhkan pengisian BBG tiga kali.

Pengisian BBG dapat dilakukan melalui SPBG atau tapping jaringan pipa distribusi gas PGN yang sudah tersebar di DKI. Kami berharap kerhadiran MRU bisa memudahkan akses konsumen dan mendukung pemanfaatan gas bumi oleh sektor transportasi,” tukasnya.

Sementara itu, produk Microturbine merupakan fasilitas pembangkit listrik yang dihasilkan atas kerjasama PGN dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan United Nations Development Programme (UNDP). “Semakin banyak manfaat masyarakat yang menggunakan gas sebagai energi, berarti ikut mengurangi beban subsidi pemerintah,” imbuhnya. (gam/bud/abe)

12 BANTUAN PEMERINTAH

Tersangka Pencucian Uang

Aiptu Labora Sitorus Ditahan

Bagikan 1.000 Converter JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberikan 1.000 unit converter kit kepada nelayan pemilik perahu motor. Rencana ini tidak terlepas dari keinginan pemerintah untuk memuluskan program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG).

Menurut Direktur Jenderal Energi dan Migas Kementerian ESDM, Edy Hermanto, pada tahun ini pemerintah sudah memproduksi 5.000 unit converter kit yang akan menjadi peralatan pendukung mesin bermotor dengan bahan bakar gas. “Ada 5001.000 unit converter kit yang akan diberikan kepada nelayan di tahun ini,” kata Edy Dirjen Energi dan Migas Kementerian ESDM, Edy Hermanto di Jakarta, Minggu (19/5).

Selain memberikan kepada nelayan, kata Edy, converter kit yang sudah diproduksi pada tahun ini juga akan diberikan kepada kementerian dan lembaga di daerah untuk diaplikasikan pada mobil dinas. “Kami akan membagikan sementara converter kit tersebut kepada kementerian, perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah),” ujarnya.

Mengingat jumlahnya yang terbatas, lanjut Edy, pemasangan converter kit belum bisa sepenuhnya dilakukan terhadap mobil dinas kementerian dan lembaga. Dia mengatakan, sejauh ini dirinya belum mengetahui harga jual per unit converter kit tersebut.

Menteri Bidang Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, pelaksanaan penggunaan converter kit akan diiringi dengan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Dengan demikian, Hatta berharap pembangunan unit-unit SPBG bisa segera dirampungkan, agar rencana konversi BBM ke BBG bisa terlaksana.

Lebih lanjut Edy mengatakan, pemerintah akan membangun 73 unit SPBG dengan menggandeng PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan gas Negara (Persero) Tbk. “PGN akan membangun 16 SPBG baru, tetapi tempatnya di mana saja kami belum tahu. Pertamina akan membangun tujuh SPBG sendiri,” jelas Edy. Sedangkan, kata Edy, pemerintah akan membangun 50 unit SPBG yang disebar di Surabaya, Balikpapan, Samarinda dan Palembang. Selain pembangunan SPBG, PGN juga meluncurkan dua unit Mobile Refueling Unit (MRU) untuk pengisian BBG. “Kalau SPBG yang fix diam. MRU bisa mobile bisa ditempatkan di mana saja bisa,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat menyebutkan, anggaran untuk converter kit akan dipangkas, karena keberadaan infrastruktur SPBG belum siap seluruhnya. “Ada anggaran yang disiapkan Rp200 miliar lebih, tetapi kami dikurangi tahun ini Rp50 miliar,” kata Hidayat di Jakarta, belum lama ini.

Kementerian Perindustrian memangkas anggaran sebesar Rp180 miliar. Dari total anggaran yang dipangkas tersebut, sebesar Rp50 miliar berasal dari anggaran converter kit. Sementara total pemangkasan anggaran K/L tahun 2013 mencapai Rp24,6 triliun. (gam/bud)

NASIONAL

SENIN 20 MEI 2013 NO.0120| TAHUN II

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) bersama Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila (kanan) dan Komisioner Subkom Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Siane Indriani (kiri) memberi keterangan seusai pertemuan di Komnas HAM, Jakarta. Jokowi ke Komnas HAM guna menjelaskan kasus penggusuran rumah warga di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara serta memberi data-data terkait penataan waduk tersebut.

Jokowi Kembali Dinobatkan Sebagai Capres Potensial JAKARTA- Joko Widodo kembali dinobatkan sebagai kandidat calon presiden (capres) pada 2014 nanti. Jowoki bahkan unggul atas politisi kawakan seperti Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri Aburizal Bakri dan Prabowo Subianto. Partai Gerindrapun mengakui daya magic gubernur DKI ini. Hanya saja, kemunculannya tergantung momentum yang tepat.

“Tidak ada keraguan bagi rakyat untuk memilihnya menjadi Presiden RI kedepan. Keberhasilan Jokowi menjadi Presiden yang akan datang sangat ditentukan waktu yang tepat kapan Jokowi akan dicalonkan,” kata anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat di Jakarta, Minggu,(19/5).

Hasil Media Survei Nasional (Median) kembali menempatkan Jokowi pada urutan teratas capres 2014. Dari 30 nama yang diajukan kepada responden di dalam survey, Jokowi meraih 92 %. Tokoh nasional terpopuler di bawah Jokowi adalah Jusuf Kalla (91.8 %), Megawati (91.3 %), Aburizal Bakrie (82.6 %), Prabowo Subianto (78.7 %), Rhoma Irama (77.9 %), Wiranto (75.8 %. Surya Paloh (73.6 %), Hatta Rajasa (65.9 %), Sutiyoso (61.5 %), Sri Sultan HB X (59.5 %), Anis Matta (59.1 %), Hidayat Nur Wahid (58.7 %), Edhie Baskoro Yudhoyono (56.2 %), Yusril Ihza Mahendra (51.8 %).

Dari hasil survei Median, responden memilih sifat merakyat dianggap paling penting sebesar 82.7 %, diikuti sifat jujur sebesar 27.5 %, tegas 43.6 %, dan pandai 42.5 %.

Metodenya, multistage random sampling, margin error 2.5 %, dan tingkat kepercayaan publik 95 %.

Sebelumnya, Peneliti Maarif Institute for Culture and

Humanity, Endang Tirtana mengatakan tampilnya wajahwajah segar dalam kancah capres 2014 diharapkan dapat mewarnai lagi perpolitikan di tanah air. Sehingga Indonesia terhindari dari istilah 4 L (lu lagi lu lagi).

Menurut Endang, banyak fakta sejarah yang membuktikan, bukan tidak mungkin kepemimpinan bisa diambil oleh anak muda idealis. Negara demokrasi seperti Amerika Serikat misalnya dengan naiknya John F Kennedy (usia 43 tahun) atau yang lebih muda Theodore Roosevelt (usia 42 tahun), atau Atifete Jahjaga Presiden perempuan dari Kosovo di usia 36 tahun. “Tidak hanya itu, misal upaya mendukung anak muda terlibat dalam politik ditunjukkan oleh Wali Kota Palestina yang menunjuk Bashaer Othman, seorang remaja putri berusia 16 tahun untuk menggantikan posisinya selama dua bulan. Indonesia sendiri memiliki Presiden muda tahun 1945 yakni Ir Sukarno (usia 44

tahun),”ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Endang juga menjelaskan mengenai Gerontrokasi yang diadopsi dari bahasa Inggris “gerontocracy” merupakan praktek sejak zaman Yunani kuno yang berarti sebuah kekuasaan yang dipimpin oleh mayoritas kaum tua. **cea Menurut Martin, kemenangan Jokowi dalam Pilgub DKI Jakarta juga tidak bisa lepas dari peran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Karena itu, Gerindra puas mencalonkan Jokowi dan Ahok pada Pilgub DkI tahun lalu. “Karena mereka bisa melakukan perubahan di DKI yg akan menginspirasi perubahan di daerahdaerah lain,” tambahnya Martin tidak membantah masyarakat akan memilih Jokowi jika dapat mempertahankan kinerjanya sebagai Gubernur DKI 4 tahun kedepan seperti sekarang ini.

“Apalagi negara kita yang sangat majemuk ini, harus dipimpin oleh pemimpin yang kuat,” ungkapnya.

Namun, kata Martin, bila waktunya tidak tepat, akan merugikan Jokowi sendiri.

Sebab memimpin Indonesia tidak sesederhana memimpin Jakarta. Indonesia sangat besar dan sangat majemuk.

Sehingga perlu ada strategi yang jitu untuk membangun NKRI ke depan. “Diperlukan kepemimpinan yang kuat, arif dan tegas. Negara-negara di Timur Tengah yang luasnya tidak sebesar Indonesia, sudah terdiri 28 negara, padahal, budaya, bahasa, makanan dan agamanya hampir sama,” paparnya.

Untuk itu, kata anggota Komisi III DPR ini, Jokowi sebaiknya menggunakan masa jabatannya yang 4,5 tahun kedepan untuk berhasil memimpin Jakarta. Sekaligus belajar untuk lebih memahami Indonesia yang sangat plural ini. “Gerindra berrncana akan mencalonkan Jokowi pada Pilpres thn 2019 yang akan datang, sesudah berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Prabowo Subianto yang akan jadi capres Gerindra pada tahun 2014 nanti,” tuturnya.

Belum Bahas Ditempat terpisah, Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan PDI Perjuangan sampai saat ini belum pernah membahas, apalagi membicarakan masalah capres 2014.

“Prinsipnya PDI Perjuangan belum bahas secara khusus soal capres 2014,” ujarnya.

Menurut Tjahjo, partai pada saat ini sedang berjuang untuk memenangkan pemilihan legislatif. Karena kemenangan pilleg ini akan menjadi salah satu syarat mengusung capres. “Sekarang lagi konsentrasi pileg dulu,” tegasnya Sementara itu, Sekjen PPP, M Romahurmuziy saat ditanyakan soal capres PPP, enggan berkomentar, apalagi masalah capres ini dinilai masih terlalu jauh. “Saya no comment dulu,” ujarnya Menurut pria yang akrab disapa Romy ini, masih terlalu pagi apabila sekarang membicarakan soal calon presiden. “Kepagian komentar soal capres,” pungkasnya. (gam/ cea/abd)

JAKATA-Mabes Polri akhirnya menetapkan Aiptu Labora Sitorus (LS) yang memiliki transaksi perbankan komulatif sebesar Rp 1,5 triliun ini sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kini, anggota Polres Sorong, Papua ini ditahan di Rutan Mabes Polri, Jakarta Selatan. “Hari ini Aiptu LS resmi dilakukan penahanan oleh Penyidik dengan sangkaan Pasal 3, Pasal 4 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 6 UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU,” kata Karo Penmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Minggu (19/5).

Setelah beberapa hari ini berada di Jakarta, Aiptu Labora Sitorus, anggota Polres Raja Ampat, Papua, yang diduga terlibat kasus illegal logging dan BBM ilegal ditangkap. Dua polisi menangkap Labora di halaman kantor Komisi Kepolisian Nasional. Penangkapan berlangsung sekitar pukul 20.00 WIB, Sabtu (18/5) di kantor Kompolnas, Jl Tirtayasa VII, Jakarta Selatan.

Dua polisi berjaket merah dengan tulisan Polri di bagian dada menunjukkan surat penangkapan dalam map merah. Labora yang mengenakan kaos polo hijau bergaris putih sempat melihat isi surat itu sambil menganggukangguk kemudian ikut naik mobil yang membawanya ke Bareskrim, Mabes Polri di Jl Trunojoyo, Jakarta.

Boy mengatakan Labora juga terlibat kasus BBM dan ilegal logging. “Pasal 78 ayat 5 dan 7 jo pasal 50 ayat 3 huruf f dan h UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang telah diubah oleh UU nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan,” jelas Boy. Saat ini, Labora masih berada di Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Sejak ditahan, istri, anak serta bapak angkatnya terus menjenguk. Istri dan anak Labora Sitorus datang sekitar pukul 12.00 WIB, sedangkan Risman (keponakan), Hengki (bapak angkat) dan Ana (ibu angkat) LS datang pukul 12.30 WIB. Seperti diketahui, Nama Aiptu Labora mencuat setelah PPATK mengungkap ada transaksi tidak wajar dari seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Raja Ampat. Berdasarkan analisis PPATK, lalu lintas uang dari rekening milik Labora sejak 2007 lalu berjumlah sekitar Rp 1,5 triliun.

Dibekingi Secara terpisah, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai bisnis Labora Sitorus yang transaksi komulatif hingga Rp 1,5 triliun dibekingi atasannya. Neta menegas-

kan, Polri harus mengungkap siapa yang membekingi bisnis tersebut. “Seorang bawahan tidak mungkin berani berbisnis tanpa diketahui atau berkordinasi dengan kalangan atasan. Jadi harus diungkapkan siapa saja backing LS,” ujar Neta di Jakarta Minggu (19/5).

Neta mengatakan, Polri harus mengusut asal usul dana tersebut dan mengungkap aliran dana LS, apakah ada yang mengalir ke atasan LS. Serta pengusutan harus dipertajam ke arah pencucian uang, sehingga Polri harus segera menyita semua kekayaan LS. Sama seperti KPK menyita semua kekayaan Irjen DS. Neta menegaskan, langkah pemiskinan terhadap anggota Polri yang melakukan korupsi harus dilakukan dengan tegas agar kecurangan tingkat tinggi tidak berkembang biak di lingkungan Polri. Sebab kecurangan tingkat tinggi itu cenderung dilakukan anggota Polri untuk memperkaya diri. Ada lima hal yang membuat anggota Polri bisa kaya raya.

“Pertama, karena kolusi dan pertemanan destruktif. Kedua, terlibat markus.

Ketiga, menerima setoran dari bawahan. Keempat, melakukan pungli. Kelima, memanipulasi barang bukti. Kelima, menerima uang ucapan terima kasih. Point kelima ini merupakan komponen yang cukup signifikan dan cenderung dianggap halal padahal sebuah gratifikasi. Sebab itu IPW berharap kasus LS menjadi momentum untuk menyapu polisi yang memiliki rekening gendut atau kekayaan haram,” jelas dia.

Total kekayaan yang dimiliki Labora Sitorus memang mencurigakan. Dikutip dari situs www.setkab.go.id, Minggu (19/5) gaji polisi berpangkat Aiptu hanyalah sekitaran Rp 2 jutaan. Angka tersebut berdasarkan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berikut penjelasan lengkap gaji TNI/Polri seperti yang dilansir di situs setkab: Gaji pokok terendah untuk golongan bintara (Sersan Dua/Brigadir Polisi Dua) dengan masa kerja 0 tahun) adalah Rp 1.782.900,00 (sebelumnya Rp 1.693.700), Sersan Satu/Brigadir Polisi Satu Rp 1.838.700 (sebelumnya Rp 1.746.700), Sersan Kepala/ Brigadir Polisi Rp 1.869.200 (sebelumnya Rp 1.801.300), Sersan Mayor/Brigadir Polisi Kepala Rp 1.955.400 (sebelumnya Rp 1.857.600, Pembantu Letnan Dua/Ajun Inspektur Polisi Dua Rp 2.016.600 (sebelumnya Rp 1.915.700), dan Pembantu Letnan Satu/Ajun Inspektur Polisi Satu Rp 2.079.600 (sebelumnya Rp 1.975.500). (gam/cea/abd)

SIDANG TIPIKOR

Fathanah Pantas Diduga Jadi ATM Berjalan PKS JAKARTA-Kendati terus dibantah, keberadaan Ahmad Fathanah dilingkaran elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya sudah cukup lama.

Bahkan, Ahmad Fathanah bukanlah orang sembarangan di PKS. “Dalam sidang tipikor, Ahmad Fathanah mengaku banyak menyumbang PKS. Jadi wajar, ada tudingan AF ini juga sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berjalan PKS,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Minggu (19/5).

Sepak terjang Fathanah yang terungkap dalam persidangan tipior ini membuktikan kedekatannya petinggi PKS. Oleh karena itu, publik yakin AF bukan orang sembarangan di PKS. “Kalau Fathanah hanya calo biasa, maka tidak mungkin kenal dengan para elite-elite

partai putih berlambang padi dan kapas itu. Terlebih, masuk pusaran PKS terbilang sulit,” tambahnya.

Sentralnya posisi Ahmad Fathanah juga dibuktikan dengan pengakuanya yang mengenal Mentan Suswono, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, dan Presiden PKS Anis Matta, serta petinggi PKS lainnya. “Publik tahu orangorang mau dekat PKS saja sangat dibatasi, artinya tidak sembarang orang lain ingin dekat dengan PKS,” ujarnya.

Sementara itu, istri Fathanah Sefti Sanustika menegaskan terkait aliran dana yang diduga masuk ke 20 perempuan lainya sebagai sesuatu yang tak serius untuk dipikirkan. “Saya nggak tahu.

Saya cuma menganggap itu masa lalu,” ungkapnya Menurut Sefti, yang terpenting saat ini suaminya

telah bertobat dan mengakui segala perbuatannya. “Yang penting Bapak sudah bertobat. Sudah mengakui dosanya, dia khilaf. Bagaimana lagi dia suami saya,” terangnya Data 20 perempuan itu sudah disampaikan PPTAK ke KPK, lembaga yang meminta data soal aliran dana Fathanah. Berdasar data tersebut, beberapa perempuan sudah dipanggil dan mengembalikan uang ke KPK. Artis senior Ayu Azhari telah mengembalikan uang ke KPK. KPK juga menyita Honda Jazz dan jam tangan mewah dari model seksi Vitalia Shesya. KPK juga menyita gelang mewah dari Tri Kurnia, serta mobil dari Sefti Sanustika. Ada lagi nama baru Dewi Kirana, KPK sudah memanggil penyanyi dangdut itu pada Senin (13/5) lalu. Namun Dewi tak datang.

Sedangkan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi menegaskan pihaknya tetap akan memanggil sejumlah wanita yang dinilai kuat menerima aliran dana. “Tentu berkaitan dengan aliran dana yang diterima yang bersangkutan dari Fathanah,” ungkapnya Hanya saja, Johan enggan berspekulasi soal teman dekat Fathanah itu bisa ikut dijerat TPPU. Sebab hal tersebut harus melalui pendalaman penyidikan lebih lanjut yang kemudian disimpulkan dengan adanya dua alat bukti yang cukup. “Status (Vitalia) ini sebagai saksi, dimana KPK menemukan aliran dana dari AF,” tegasnya Terkait aset yang diduga TPPU Fathanah itu, kata Johan, pengadilanlah yang akan menentukan apakah memang benar terbukti atau tidak.

“Kalau itu tidak bisa dirampas untuk negara, kalau tidak bisa dikait-kaitkan dengan sangkaan AF, tentu akan dikembalikan kepada pemiliknya,” imbuhnya.

Bantah Tersangka kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq membantah telah mengurus proses penambahan kuota impor daging sapi.

Dia mengatakan cuma ingin mencari solusi untuk mengatasi kelangkaan daging sapi di pasaran, dan beredarnya daging celeng dan tikus.

Luthfi mengakui bertemu dengan Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman. Tetapi, dia mengaku tidak pernah membahas soal penambahan kuota impor daging sapi. “Saya

memang bertemu dengan bu Elizabeth, tapi tidak membahas soal kuota impor daging sapi. Saya cuma diberi data soal bagaimana caranya mencari solusi kelangkaan daging sapi,” kata Luthfi saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (17/5).

Luthfi berdalih, yang mengenalkan Elizabeth kepada dia adalah Ahmad Fathanah. Menurut pengakuannya, Fathanah mengatakan Elizabeth adalah mantan ketua Asosiasi Importir Daging Sapi, dan memiliki solusi untuk mengatasi kelangkaan daging. “Elizabeth cerita panjang lebar soal Indonesia dan negara lain dalam mengatasi krisis impor daging.

Saya memang enggak tahu soal itu, tapi saya yakin hal itu menarik buat disampaikan ke Menteri Pertanian Suswono sebagai pendapat kedua,” ujar Luthfi. (gam/cea)

SAMPANG

13

SENIN 20 MEI 2013 NO.0120 | TAHUN II

Pemerintah Belum Bisa Laksanakan Pilkades Serentak SAMPANG – Pemerintah Kabupaten Sampang belum bisa melaksanakan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana kabupaten lain yang ada di Madura.

Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten Sampang Sudarmanto menuturkan tidak adanya pelaksanaan pilkades serentak di daerahnya karena hingga kini masih belum terbentuk kesepakatan dari setiap desa. Selain itu juga ada faktor kesiapan anggaran yang menjadi kendala pelaksanaan pilkades serentak.

“Kita belum bisa melaksanakan pilkades serentak, karena kendala anggaran. Juga kepala desa kebanyakan tidak mau masa jabatannya dikurangi untuk pilkades serentak,” terangnya kepada Koran Madura, Minggu (19/5).

Sudarmanto menambahkan

Sudarmanto

Kabag Pemdes Kabupaten Sampang

pelaksanaan pilkades secara sistem lama dipengaruhi oleh anggaran dan juga mempertimbangkan keamanan. Jika melihat pelaksanaan pilkades waktu sebelumnya, sering terjadi gesekan antar pendukung calon, sehingga membutuhkan penanganan serius.

“Setiap pelaksanaan pilkades di Sampang membutuhkan pengamanan yang banyak, karena pilkades di sini sudah menyangkut gengsi, jadi percikan emosi antar massa pasti ada,” imbuhnya.

Jika pun pelaksanaan Pilkades serentak harus dilakukan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang masih belum menjalankan pada tahun ini, tidak juga tahun depan (2014), karena harus melakukan pendekatan kepada setiap warga dan persiapan matang. (Ryn/rah)

KELULUSAN UJIAN NASIONAL

Disdik Warning Peserta UN yang Berkonvoi SAMPANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang melarang keras konvoi kendaraan bermotor dan corat-coret seragam. Peristiwa berkonvoi dan mencorat-coret seragam yang dilakukan oleh ratusan siswa tingkat SMA/ SMK dan sederajat dalam merayakan kelulusan sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sudah tak zaman lagi diulangi pada tahun ini.

Menyambut hari kelulusan pada Jumat (24/5) mendatang hanya menimbulkan bahaya pada diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Juga dapat mengganggu kenyamanan orang lain di sekitar jalan raya.

Demikian juga aksi corat-coret tak ada manfaatnya, bahkan justeru menimbulkan kerugian bagi mereka sendiri. Yang benar dan baik seharusnya, pakaian seragam milik peserta UN yang telah dinyatakan lulus apabila tidak mau dipakai lagi sebaiknya diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan pakaian seragam milik mereka tersebut.

Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Pendidikan setempat berharap ada kerja sama dengan pihak lembaga terkait yang meluluskan anak didiknya agar tidak ada siswanya yang melakukan konvoi dan corat-coret pakaian atau sejenisnya.

Kabid Kurikulum Disdik Sampang Abi Kusnio menga-

takan akan segera mengirim surat imbauan kepada seluruh sekolah di Kabupaten Sampang agar mengantisipasi aksi konvoi dan corat-coret kelululusan yang rencananya diumumkan pekan depan.

“Kami segera memberikan surat edaran ke seluruh sekolah untuk mengupayakan pencegahan terhadap siswa melakukan konvoi untuk merayakan kelulusan,” ungkapnya.

Menurut Abi, aksi konvoi kendaraan bermotor untuk merayakan kelulusan yang hampir setiap tahun terjadi sangat membahayakan baik pada diri sendiri, orang lain, dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan secara umum.

Aksi corat-coret seragam juga tidak ada manfaatnya.

Abi mengatakan seharusnya pihak sekolah juga memperbanyak istighasah menyambut hari kelulusan muridnya agar memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah. Apabila siswanya hanya memeriahkan kelulusannya dengan konvoi dan corat-coret, kiranya itu menjadi pertanda kurang baik bagi masa depan pendidikan mereka, bahkan terindikasi dapat menyebabkan ilmu yang telah dipelajari mereka tidak bermanfaat.

Berkaitan dengan sanksi siswa yang melakukan konvoi dan corat-coret seragam, Abi Kusno memilih menyerahkannya kepada sekolah masing-

masing. Namun jika sampai terjadi tindakan yang menggangu masyarakat atau sampai terjadi aksi kriminalitas, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat Polres Sampang.

“Prinsipnya kami larang siswa konvoi dan coret-coret seragam. Kalau sampai mengganggu masyarakat atau timbul tindakan kriminal, saya serahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian,” tuturnya.

Seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, meski sudah dilarang ada sejumlah siswa tetap nekat melakukan konvoi. Meraka sering menggunakan lokasilokasi wisata sebagai tempat berkumpul setelah konvoi. Belajar dari pengalaman, pihak Disdik akan berkoordinasi dengan aparat keamanan. “Ya mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi konvoi di Sampang,” katanya.

Dalam waktu dekat rencananya Disdik akan berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Sampang berkaitan dengan kemungkinan adanya aksi konvoi kendaraan bermotor yang dilakukan siswa untuk merayakan kelulusan.

Berdasarkan rencana Kemendikbud akan mengumumkan kelulusan peserta Ujian Nasional jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat pada hari Jumat (24/5) mendatang. (ryn/rah)

holis/koran madura

BURUNG PUYUH: Seseorang sedang memberikan makanan terhadap burung Puyuh di Desa Gulbung Kecamatan Pengarengan Sampang.

MATA PENCAHARIAN

Peternak Puyuh Menginspirasi Rumga

SAMPANG – Hobi membawa berkah. Ini yang dialami Moh Jakfar (25). Warga Desa Gulbung Kecamatan Pengarengan Sampang ini sudah berhasil meraup keuntungan jutaan rupiah perbulan dari ternak puyuh yang dikelolanya. Tidak hanya itu, akibat hobi bertenak ini, ia juga bisa membantu membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar yang dilibatkan untuk bekerja.

Menurut Moh. Jakfar saat ditemui di tempat budidaya burung puyuh pada Minggu (19/5), pada mulanya dia membuka usaha ternak puyu sekedar hobi. Kemudian dalam perjalanannya terlintas untuk mengembangkan hobi ini hingga pendapatkan ekonomi tidak hanya untuk dirinya, tapi kemudian juga bisa membuka peluang lahan pekerjaan bagi warga sekitar yang ingin mendapatkan penghasilan. ”Awal merintis usaha ini sejak 2012 lalu dengan modal pinjaman dari saudara Rp 40 juta rupiah, sebab untuk meminjam pada bank kami khawatir tidak bisa memba-

yar bunganya. Tapi alhamdulillah setelah berjalan satu tahun modal yang saya pinjam pada saudara sudah bisa dikembalikan, sebab dari budidaya burung puyuh tersebut, setiap bulan kami sudah mendapat keuntungan dari penjualan telur puyuh sebesar Rp.8.190.000,” ujarnya kepada Koran Madura.

Masih kata Moh Jakfar, hingga saat ini dirinya sudah memiliki 1.500 ekor burung puyuh yang dikembangkan.

Sedangkan tiap harinya bisa menghasilkan telur 13 kilogram dengan harga perkilogram telur Rp.21.000 dan langsung dipasok pada agen telur puyuh di pasar Srimangunan Sampang, hingga saat ini saya akan terus mengembangkan usaha ternak burung puyu ini agar bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa Gulbung. ”Hingga saat ini sudah ada 8 orang yang saya ajak untuk membuka ternak burung puyuh di Desa Gulbung Kecamatan Pengarengan Sampang, bahkan saya sendiri untuk mengelola ternak burung puyuh ini mengajak

dua orang pekerja dari warga sekitar untuk memanen telur dan memberikan pakan setiap harinya. Adapun bayaran pekerja tergantung hasil telur yang dijual, setiap bulan penghasilan pekerja bisa mencapai Rp.1.200.000 hingga Rp.1.400.000 tergantung banyaknya telur yang dihasilkan,” tuturnya.

Lebih lanjut M. Jakfar mengatakan usaha ini berangkat dari inisiatif pribadi untuk mendapatkan penghasilan, namun sayang uasha ini kurang didukung oleh program-program pemerintah terkait usaha kecil yang berada di Kabupaten Sampang.

“Seperti yang saya alami, saya sempat mengajukan program bantuan pada Dinas Sosial Sampang terkait program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), tapi hingga saat masih belum ada tanggapan, bahkan saya melihat yang mendapatkan program bantuan KUBE di Kabupaten Sampang banyak yang fiktif tidak ada usaha riilnya,” ucapnya.

Semenatara hal senada

juga diungkapkan Nasuri (25), warga Desa Gulbung Kecamatan Pengarengan Sampang. Ia mengaku sangat beruntung bisa diajak usaha ternak burung puyuh oleh Moh. Jakfar . “Selama bekerja saya belum mengeluarkan modal sepeser-pun. Saya hanya bermodal tenaga untuk membantu merawat, memberi pakan, dan panen telur puyu setiap hari. Hal itu sudah bisa kecipratan keuntungan. Dalam sebulan saya bisa menerima upah hingga Rp 1.400.000 dan hal ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,” ucapnya.

Selain itu, dia mengaku bersama teman-temannya yang lain di Desa Gulbung, sangat terbantu dengan adanya usaha ternak burung puyu itu. Bahkan sudah ada 8 orang yang mulai buka sendiri beternak burung puyuh mengikuti jejak Moh. Jakfar.

“Mereka juga beternak puyu, karena berternak burung puyu sangat prospek memberikan keuntungan dan perawatannya tidak terlalu sulit,” ucapnya. (hol/rah)

TKW

Kabar Kematian TKW Belum Jelas SAMPANG – Kabar kematian Wakiah Rohili (35), isteri Pak Arab (40), warga Jalan Diponegoro RT. 01 RW 02, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Kota Sampang tersebut, yang menjadi TKI di Negeri Malaysia hingga kini masih belum menemukan titik terang.

Pada hari Rabu (15/5) lalu, aparat kepolisian Polres Sampang mengabarkan kepada Pak Arab bahwa Wakiah Rohili (35) yang bekerja di Malaysia meninggal dunia. Kabar tersebut tentu mengagetkan dan membuat keluarganya yang di rumah tidak mempercayai informasi tersebut, apalagi kabar kematiannya pun tidak jelas faktor penyebabnya.

Menurut Pak Arab (40), kabar tersebut hingga kini masih gonjang ganjing. Sebab menurut Pak Arab, dirinya mendengar kabar berbeda tentang isterinya. Bila aparat kepolisian mengabarkan isterinya meninggal dunia, tidak demekian kabar yang disampaikan oleh H. Faizol. Tekong atau orang yang memberangkatkan istrinya tersebut justeru mengabarkan

bahwa Wakiah Rohili baik-baik saja.

“Jadi, sampai sekarang kabar ini tidak jelas Pak. Meski beberapa kabar mengatakan hal itu. Justru tekongnya malah membantahnya. Katanya, istri saya masih hidup,” ungkapnya kepada Koran Madura, Minggu (19/5).

Ia juga berharap ada kepastian kabar mengenai keadaan isterinya. Kini tak ada pilihan baginya kecuali pasrah dengan takdir tersebut. Akan tetapi, dirinya hanya ingin mengetahui jenazah sang istri yang hampir 2,5 tahun berangkat tanpa ada kabar tersebut. Dirinya berharap bila dia memang meninggal dunia, jenazah Wakiah Rohili bisa dipulangkan dan dimakamkan di daerah tempat tinggalnya. “Saya hanya ingin bisa kembali pulang jika memang informasi itu benar Pak. Saya dan anak saya masih ingin melihat jenazahnya yang terakhir kalinya,” katanya.

Menurut Pak Arab (40), sebelum istrinya mengadu nasib di negeri orang, Wakiah Rohili (35) sehari-hari bekerja sebagai

penjual ikan di pasar Srimangunan dengan penghasilan yang pas-pasan. Karena pendapatannya yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga, akhirnya dia berangkat jadi TKW dengan tekong H. Faisol.

Pak Arab (40) menginginkan isterinya bisa pergi ke Malaysia bersama anak pertamanya, Heriyanto (20). Setelah Pak Arab mengenal salah satu orang yang masih berhubungan keluarga dengan dirinya juga mau berangkat ke Malaysia.

Akan tetapi setelah Ibu dan anaknya berangkat dengan membayar Rp. 1,5 juta, ketika sudah sampai di Batam, perbatasan antara negeri Indonesia dengan negeri Malaysia, anak dan ibu ternyata dipisahkan dengan alasan beda perusahaan tempatnya bekerja.

Demikian yang dikatakan oleh tekong yang memberangkatkan anak dan isterinya ke Malaysia.

Heriyanto yang juga jadi TKI di Malaysia tetap menjalin komunikasi dengan Pak Arab.

Bahkan Heriyanto mengirim uang kepada Pak Arab yang ada di Sampang. (Ryn/rah)

UNTUK ANAK YATIM: Sayyid Abe saat konser sosial-kemanusiaan untuk anak yatim bersama group gambus El-Kisa di Kantor Pendopo Bupati Sampang, Minggu (19/5) kemarin.

ADVERTORIAL

El-Kisa Sayyid Abe Gelar Konser Anak Yatim SAMPANG - Group gambus El-Kisa Sayyid Abe menggelar konser sosial di Pendopo Bupati Sampang, Sabtu (18/02) malam. Konser yang dipersembahkan untuk menghibur dan menyantuni 400 anak yatim plus 50 janda jompo itu dibuka langsung oleh Bupati Sampang A. Fannan Hasib.

Sebelum membuka acara, Bupati Fannan mengucapkan terima kasih kepada Sayyid Abe selaku pelaksana dan pemilik group gambus El-Kisa.

Orang nomor satu di Pemkab

Sampang itu berharap konser berbasis kemanusiaan itu bisa terlaksana rutin setiap tahun. ”Terima kasih kepada Sayyid Abe yang telah menggagas dan menggelar acara santunan yang dibarengi dengan konser gambus ini,” katanya sesaat sebelum membuka acara.

Usai acara, Sayyid Abe mengatakan konser sosial ini sebenarnya sudah lama digagas dan sudah mulai terlaksana sejak tahun 2004. Konser itu sendiri untuk menghibur anak yatim sekaligus mem-

beri santunan kepada mereka. ”Bersamaan dengan konser ini kami juga menyerahkan uang santunan total sebesar Rp 45 juta. Itu dibagi rata kepada 400 anak yatim dan 50 janda jompo,” tuturnya kepada Koran Madura.

Selain itu, Sayyid Abe juga memberikan beberapa doorprize berupa televisi, DVD player, sepeda gunung, magic com, dan handphone kepada para pengunjung yang datang. Acara yang bisa digelar setiap tahun ini rupanya mampu menyedot perha-

tian para pengunjung. Tidak hanya masyarakat Sampang saja yang menyaksikan acara ini. Tapi juga disaksikan pula oleh masyarakat luar Sampang seperti dari Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan Bangkalan, bahkan juga penggemarnya datang dari luar Madura seperti dari Kota Malang dan Mojokerto. ”Alhamdulillah konser kali ini berlangsung meriah. Pengunjungnya sampai ribuan orang dan ada yang datang dari luar Madura,” ucapnya. (lum/rah)

14

SAMPANG

SENIN 20 MEI 2013 NO.0120 | TAHUN II

TRUK PJU

Skywalker PU Cikatarung Sering Rusak

ant/rudi mulya

KELUHKAN FLUKTUASI HARGA GABAH: Sejumlah petani merontokan gabah (geblok gabah) ketika panen Gadu (panen ketiga menjelang musim kemarau) di kawasan lahan pertanian Desa Pagu, Kediri, Jawa Timur. Petani mengeluhkan fluktuasi harga gabah kering panen di wilayah Kediri Rp 3.600 Perkilogramnya padahal harga beras terus merangkak naik, harga beras di pasaran untuk kelas premium Rp 6.500 dan untuk beras kualitas super Rp. 7.800 perkilogramnya.

Raskin Apek Seharusnya Tak Didistribukan SAMPANG - Pendistribusian beras miskin (raskin) untuk bulan Mei 2013 di Dusun Mandengin, Desa Aengsareh kualitas beras hancur dan berbau apek.

Hal ini diketahui setelah penerima rumah tangga sasaran miskin (RTSM) melaporkan ke pemantau raskin Kecamatan Kota Sampang. Diduga beras tersebut terlalu lama tersimpan dalam Gudang Bulog Sampang.

Salah satu pemantau raskin Kecamatan Kota Sampang Karrom (32) mengatakan kalau raskin yang didistribusikan oleh bulog Sampang pada hari Rabu kemarin tidak layak dikonsumsi oleh warga Aeng Sareh. Sebab beras raskin setelah diterima oleh penerima mengeluhkan kwalitas beras yang berbau

apek dan hancur, sedangkan warga membeli beras seharga Rp 9000 per 5 kg. ”Setelah saya melakukan pemantauan di Desa Aeng Sareh, Kecamatan Kota Sampang kemarin saya menemukan kualitas beras yang tidak dikonsumsi oleh penerima karena setelah saya lihat kondisi beras dalam keadaan hancur

dan berbau apek,” ucapnya kepada Koran Madura.

Lanjut Karrom selaku pemantau berharap dalam pendistribusian beras raskin seharusnya dichek dulu baik oleh pihak bulog maupun kepala desa. Adanya raskin berbau apek sangat mengecewakan penerima raskin. Apabila kualitas beras tetap bau apek seperti ini maka dia selaku pemantau sangat menyayangkan kinerja pihak bulog yang masih setengah hati membantu warga miskin.

Warga miskin seakan dipaksa oleh pemerintah harus mengkonsumsi makanan raskin yang sudah bau apek.

Kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di Desa Aeng

Sareh, melainkan terjadi juga di desa yang lain.

“Saya berharap pihak bulog melakukan chek dulu sebelum beras raskin itu disistribusikan ke penerima, apakah itu layak atau tidak.

Kalau memang raskin yang tersedia sudah tidak layak, maka beras tersebut tidak perlu didistribusikan karena kasihan masyarakat yang dipaksa makan nasi dari raskin yang bau apek. Lagi pula masak mereka disuruh mengkonsumsi beras yang sudah apek, padahal mereka mendapatkan itu bukan gratis, tapi dengan cara membelinya meskipun dengan harga yang murah,” imbuhnya.

Sementara kepala Desa

Aengsareh Moh Saddet ketika dikonfirmasi mengatakan tidak tahu kalau beras tersebut berbau apek dan hancur karena setelah beras tersebut sampai ke rumahnya dia langsung mendistribusikan ke rumah apel masing-masing. Sampai saat ini tidak ada warga penerima beras raskin yang mengeluh, apalagi kalau bau beras apek.

“Setelah beras datang dari gudang bulog saya langsung mendistribusikan beras tersebut ke rumah warga melalui apel masing-masing.

Sampai sekarang belum ada warga yang mengeluh terhadap kualitas beras yaang hancur dan berbau apek,” tandasnya. (jun/rah)

SAMPANG - Pengadaan truk operasional Penerangan Jalan Umum (PJU) Skywalker dengan nopol M 8109 NP di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Rungan (PU Cikatarung) Sampang diduga bermasalah. Karena truk yang dibeli menggunakan anggaran tahun 2010 lalu itu sering rusak.

Selain itu, Dinas PU Cikatarung mengaku tidak mengetahui pemenang CV yang mengadakan barang tersebut.

Sehingga, mobil dinas tersebut diduga kuat telah bermasalah sejak awal pengadaannya.

Dugaan tersebut semakin menguat saat Koran Madura menemukan mobil yang baru dibeli tiga tahun yang lalu itu selalu bolak balik masuk bengkel. Padahal mobil sejenis yang pengadaannya lebih lama masih bagus dan tidak pernah masuk bengkel.

Sejumlah Skywalker milik Dinas PU Cikatarung banyak masuk Bengkel Delta Perkasa Abadi. Pemilik bengkel yang berada di Jalan Agus Salim itu, H Moh Yusuf membenarkan jika mobil Skywalker warna putih itu milik PU Cikatarung Sampang. ”Mobil itu sempat mangkrak selama 6 bulan di sini (Delta Perkasa) karena 1 unit Snorkel pada mobil tersebut terdiri dari barang bekas dan harus diperbaiki,” katanya kepada Koran Madura, Minggu (19/05).

Jika boleh ditaksir, kata Yusuf, kemungkinan besar untuk harga mobilnya saja hanya Rp 200 jutaan. Taksiran itu berdasarkan kondisi mobilnya. Masa harga Snorkelnya bisa hampir mencapai Rp 300 jutaan. Dan selama ada di sini hidrolisnya diganti total dengan yang baru karena sudah tidak layak dipakai kembali dan akibatnya bisa membahayakan tenaga pekerja.

Menurutnya, dana perbaikan mobil dinas Swkywalker ini untuk kesuluruhannya bisa mencapai Rp 97 juta. Sedangkan hidrolis yang diganti tampak menumpuk di depan bengkel. ”Terkait barang pengadaannya saya tidak tahu.

Hal itu menjadi kewenangan pihak PU Cikatarung untuk menjawabnya,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Wahyu, Plt Kepala Dinas PU Cikatrung Sampang saat dikonfirmasi melalui telepon pribadinya pada Minggu (19/05), membenarkan truk Skywalker operasional PJU tersebut memang sempat diperbaiki di bengkel selama enam bulan karena mengalami kerusakan dan tidak bisa dipakai. ”Namun saat ini mobil tersebut sudah berada di kantor Dinas PU Cikatarung,” tuturnya.

Wahyu menambahkan terkait panitia pengadaan barang truk Skywalker tahun 2010 lalu itu, dirinya mengaku tidak mengetahui secara pasti. ”Saya sebagai Plt Kepala Dinas PU Cikatrung tidak mengetahui pasti. Sebab saya masuk ke sini mulai 2011 dan mobil truk yang sekarang mengalami kerusakan tersebut sudah ada. Bahkan saya secara pribadi sempat menanyakan pada pihak internal kami yang berada di kantor yang lebih lama, namun tidak ada satupun pejabat yang memberikan informasi secara rinci,” tuturnya.

Sedangkan terkait rincian pengadaan truk skywalker tersebut, juga tidak diketahuinya. Pejabat lama yang mengetahuinya. Sementara dirinya hanya mengunakan saja untuk operasional. Jika mengalami kerusakan maka tugasnya memperbaikinya. “Selebihnya terkait sejarah pengadaannya saya tidak mengetahuinya,” imbuhnya mengakhiri penjelasannya. (hol/lum/rah)

PENCURIAN

Pemiliknya Salat, Motornya Lenyap SAMPANG - Sepeda motor merk Jupiter tahun 2006 milik Hasan, warga Dusun Rang Jujur, Kelurahan Polagan raib dibawa maling karena ditinggal pergi sembahyang oleh pemiliknya. Sebelumnya tidak pernah terduga kalau sepedanya akan hilang. Setelah keluar dari masjid Jamik Madegan seusai ikut berjamaah sholat shubuh, Hasan tak lagi menemukan motornya di tempat parkirnya.

Hilangnya motor milik Hasan membuat jamaah shalat subuh geger. Padahal sebelumnya tidak pernah ada kejadian pencurian sepeda motor di mesjid yang dikeramatkan itu.

Salah satu Jama’ah yang juga rutin mengikuti sholat berjama’ah, Seiri (45) mengatakan pemilik sepeda motor termasuk orang yang istiqomah mengikuti jamaah sholat shubuh. Pada ramadhan

lalu, di mesjid itu juga terjadi pencurian motor setelah shalat tarawih. Namun, setelah beberapa lama kemudian, sepeda motor yang hilang itu ditemukan kembali di tempanya semula. Ternyata dikembalikan oleh pencurinya.

“Sebelumnya ini tidak pernah terjadi. Baru kali ini jamaah kehilangan sepeda motor. Padahal dia adalah orang yang istiqomah mengikuti sholat jamaah shubuh.

Kalau dulu biasanya yang mengambil barang-barang di masjid Jamik Madegan itu tidak bertahan lama dan hidupnya tidak akan tenang,” ujarnya kepada Koran Madura, Minggu (19/05).

Sementara salah satu saudara korban, Masrum (32) mengatakan akan terus berusaha mencari sepeda yang hilang. Kalau nanti masih belum ditemukan akan dilaporkan ke polisi.

“Saya kasihan dengan saudara saya yang kehilangan sepedanya karena kendaraan tersebut adalah satu-satunya yang dimiliki dia. Saya juga tidak pernah menduga kalau sepedanya akan hilang karena sebelum-sebelumnya ini tidak pernah terjadi. Kami tetap berusaha mencarinya. Kalau masih belum ketemu, nanti kami akan melaporkan ini ke polisi,” tandasnya. (Jun/rah)

holis/koran madura

SKYWALKER: Truk operasional Penerangan Jalan Umum (PJU) Skywalker yang diduga bermasalah karena dibeli menggunakan anggaran tahun 2010 lalu.

ADVERTORIAL

PDI Perjuangan Terus Membangun Kekuatan di Madura SAMPANG - Sosialisasi calon legislatif DPR RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten, dan Calon Gubernur (Cagub) serta Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur Bambang–Said periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berlangsung meriah, Minggu (19/5).

Acara yang diselenggarakan di lantai satu Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU), Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kota Sampang itu, dihadiri oleh semua kader PDIP. Mulai dari tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga simpatisan se-Kabupaten Sampang.

Dalam sambutannya, Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Sampang, H. Moch. Norachmad meminta agar semua kader PDIP, baik PAC, DPC maupun anggota simpatisan se-Kabupaten Sampang bertekad mendukung penuh pemenangan pasangan Bambang DH-Said Abdullah dalam pemilihan Cagub dan Cawagub Jawa Timur.

Dia juga meminta agar semua kader dan pengurus PAC hingga DPC PDIP Kabupaten Sampang merapatkan barisan dalam satu garis perjuangan.

Sementara Said Abdullah dalam sambutannya mengatakan PDIP Sampang sudah berubah, mengalami perkembangan yang cukup signifikan ketimbang beberapa waktu yang lalu. Para kader tidak perlu berkecil hati karena sudah banyak yang bergabung dengan partai besutan Megawati itu. Mulai dari pemuda, politisi, aktivis, dan perempuan yang juga ikut berjuang dalam membesarkan PDIP di Kabupaten Sampang.

“Kini tinggal ikhtiyar para pengurus yang perlu bersatu padu dalam menggerakkan roda partai dan melibatkan masyarakat untuk mendukung perjuangan PDIP dalam Pileg (pemilu legislatif) dan pemilihan CagubCawagub Jawa Timur. Khusus untuk Sampang, PDIP pernah jaya dan berhasil meraih lima kursi di DPRD Sampang. Itu terjadi pada tahun 1999. Itu menjadi bukti bahwa PDIKP sebenarnya sudah punya tempat di hati masyarakat Sampang. Sekarang tinggal bagaimana para pengurus dan kader membangkitkan kembali kejayaan tersebut,” kata Cawagub Said Abdullah.

Said Abdullah memberi-

junaidi/koran madura

SOSIALISASI: PDI Perjuangan mensosialisasikan calon legislatif DPR RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten dan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur (Bambang DH-Said Abdullah) yang diselenggarakan di lantai satu Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Jalan Trunojoyo Kecamatan Kota Sampang, Minggu (19/5) kemarin. kan kesempatan kepada para calon legislatif dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten Sampang untuk mengenalkan diri kepada semua kader dengan

menyampaikan visi dan misi masing-masing. Di antara para caleg yang berkesempa-

tan bersoisalisai adalah Moh Hasan Jailani sebagai Caleg DPR RI, Agus S sebagai caleg

DPRD Provinsi Jatim, dan banyak yang lainnya.

Rupanya para caleg dari PDIP itu tampak optimis.

Mereka yakin akan memenangkan pemilihan legislatif dan menyatakan siap mendukung penuh pemenangan Bambang-Said dalam pemilihan Cagub dan Cawagub Jawa Timur.

Usai acara, MH Said Abdullah mengatakan sangat optimis dapat memenangkan pemilihan Cagub dan Cawagub dengan modal kultur orang Madura dan kekuatan struktur PDIP. Menurutnya, antusias masyarakat luar terhadap pasangan yang mengusung tagline Jempol untuk Jawa Timur Baru sudah meluas. Apalagi, selama ini juga belum pernah terjadi dalam sejarah Pilkada Jatim yang Cagub-Cawagubnya terdiri dari orang Madura.

“Inilah wajah Jawa Timur baru. Di mana kombinasi pasangannya terdiri dari Madura dan yang satu dari Mataraman. Kurang apa yang ditampilkan oleh PDI Perjuangan kali ini. Dan, saya yakin akan memenangkan ini dalam satu putaran,” tandasnya. (jun/lum/rah)

PAMEKASAN

Guru Laporkan Normaludin ke Kanwil Kemenag Jatim Pamekasan - Sebanyak 12 orang perwakilan dari 5.137 orang se-Kabupaten Pamekasan, Jumat, mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, melaporkan penangguhan tunjangan insentif yang dilakukan oleh Kepala Kemenag Pamekasan, Normaludin.

Ke-12 orang guru datang ke kantor Kanwil Kemenag Jatim sebagai tindak lanjut atas aksi yang dilakukan sebelumnya. Mereka datang bersama rombongan komisi D DPRD Pamekasan dengan tujuan yang sama yakni meminta hak-hak mereka segera dicairkan.

“Ke-12 orang guru yang datang saat ini terdiri dari 6 guru swasta dan 6 orang guru lainnya dari unsur pegawai negeri sipil,” kata koordinator guru Pamekasan Zainullah melalui saluran telepon, Jumat siang.

Ia menuturkan, ke-12 orang guru itu tiba di Kanwil Kemenag Jatim sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat Kemenag Jatim

guna menyampaikan aspirasi mereka bersama rombongan komisi D yang juga ikut mendampingi mereka.

Pertemuan antara perwakilan guru dan komisi D DPRD Pamekasan bersama perwakilan Kanwil Kemenag Jatim itu berlangsung selama sekitar 1 jam.

“Tuntutan kami sama seperti yang disampaikan di Kantor Kemenag Pamekasan, yakni menuntut tunjangan insentif kami dicairkan, karena itu memang telah menjadi hak kami,” kata Zainullah.

Ia menjelaskan, kedatangan perwakilan guru ke Kanwil Kemenag Jatim itu karena hingga saat datang ke kantor Kemenag Pamekasan tidak ditemui oleh Kepala Kemenag Normalu-

din dengan dalih bahwa semua kebijakan yang dilakukan Kemenag Pamekasan atas instruksi dari Kanwil Kemenag Jatim.

“Makanya, kami datang secara langsung ke Kanwil Kemenag Jatim ini agar kami bisa menyampaikan secara langsung dan apa yang menjadi hak kami segera dicairkan,” kata Zainullah menambahkan.

Pada tahun 2012, sebanyak 9.834 guru di bawah naungan Kemenag Pamekasan mendapat tunjangan insentif dari pemerintah pusat, masingmasing sebesar Rp3.000.000 per orang.

Mereka itu merupakan guru dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, hingga Madrasah Aliyah (MA).

Akan tetapi, dari jumlah sebanyak 9.834 yang seharusnya mendapatkan tunjangan insentif itu, hanya 4.697 orang yang menerima dan lainnya hingga kini belum menerimanya.

Mereka itu terdiri dari guru TK atau Raudatul Atfal (RA)

sebanyak 1.001 orang, guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 1.660 orang, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1.311 orang dan guru Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 725 orang.

Jika dikalkulasi dari sisa guru sebanyak 5.137 orang yang hingga kini belum mendapatkan tunjangan insentif masing-masing sebesar Rp3.000.000 juta itu, maka total dana tunjangan yang belum dicairkan mencapai Rp15.411.000.000.

Sementara kedatangan komisi B DPRD Pamekasan ke Kanwil Kemenag Jatim bersama ke-12 orang perwakilan guru juga dengan tujuan yang sama. Sebab sebelumnya institusi DPRD telah memanggil Normaludin guna meminta pertanggung jawaban mereka, namun tidak diindahkan.

Ketika itu, Kepala Kemenag beralasan, tidak mau menghadiri panggilan DPRD Pamekasan karena bukan instansi yang berhak mengawasi pekerjaannya, dan kehadiran Kemenag ke DPRD Pamekasan harus mendapatkan rekomen-

dasi dari Kanwil Kemenag Jatim.

“Makanya kami juga datang kesini, agar persoalan tunjangan guru di Pamekasan segera selesai dan kepentingan kami agar kegiatan pendidikan tidak terganggu,” kata Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Makmun.

Sejak kasus pengguhan tunjangan insentif guru ini mencuat, Kepala Kemenag Pamekasan Normaludin jarang masuk kantor dengan berbagai alasan.

Namun ia membantah telah melakukan penggelapan dana insentif seperti tudingan para guru itu. Menurutnya, tunjangan telah dicairkan melalui Bank BRI dan Bank BTN pada 2012 sesuai ketentuan.

Meski Normaludin menyatakan tunjangan dana insentif guru itu dicairkan, namun ia tidak bisa menjelaskan, mengapa tunjangan untuk guru swasta itu sebagian besar belum mereka terima.

“Yang jelas pencairannya melalui bank, bukan melalui saya,” katanya menjelaskan. (ant/mk)

PETANI TEMBAKAU. Petani menyiangi tanaman tembakau berusia tiga pekan di Desa Pegagan, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Akibat kurangnya sosialisasi masih banyak petani menggunakan bibit hasil penyemaian sendiri atau membeli dari pedagang meskipun pemkab setempat menyediakan bibit tembakau unggul.

DUGAAN KORUPSI

LSM Ungkap Dugaan Pemalsuan Data Haji Pamekasan - Pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) Koalisi Arek Lancor Bangkit (Kalab) Pamekasan mengungkap dugaan pemalsuan data calon haji 2013 di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) oleh oknum pejabat di institusi itu.

“Perbuatan oknum pegawai Kemenag Pamekasan ini jelas telah mencederai nama baik institusi itu, karena kami yakin, cara-cara seperti itu bukan atas instruksi lembaga, melainkan hanya perbuatan oknum saja,” kata juru bicara Kalab, Zainal Abidin, Jumat.

Modus pemalsuan data calon haji itu dilakukan dengan mengganti foto beberapa orang calon haji yang telah meninggal dunia dengan calon haji lain yang masih dalam daftar tunggu dengan kompensasi sejumlah uang.

Oleh karenanya, Kalap hendak melaporkan temuannya ini institusi penegak hukum dan melakukan advokasi terhadap keluarga calon haji yang dirugikan dengan ulah oknum yang menangani ibadah haji di Kementerian Agama Pamekasan itu.

Selain persoalan pemalsuan data, Kalab juga menyoroti keluhan sebagian KBIH di Kabupaten Pamekasan yang melakukan praktik tidak berbeda dengan oknum pejabat Kemenag itu.

Secara terpisah, Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenag Pamekasan Juhedi membantah adanya dugaan suap dan pemalsuan data calon haji tersebut.

Dalam wawancara per telepon dengan Antara, ia menjelaskan tidak mungkin data diri calon haji dipalsukan, karena saat ini telah menggunakan pelayanan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Sistem ini merupakan suatu sistem pelayanan secara online dan “real time” antara lain dengan sejumlah pihak dan institusi penyelenggara haji mulai dari tingkat kabupaten hingga di tingkat pusat, termasuk antara bank penyelenggara penerima setoran haji.

Pelayanan Siskohat, kata dia, tidak hanya dirancang untuk pendaftaran haji secara online, tapi juga mencakup dukungan terhadap seluruh prosesi penyelenggaraan haji mulai dari pendafatarn calon, pemprosesan dokumen haji, persiapan keberangkatan, monitoring operasional di Tanah Suci hingga proses kepulangan ke

Tanah air.

“Jadi mana mungkin data calon haji itu bisa diubah.

Lhawong selain untuk peningkatan pelayanan, Siskohat ini juga untuk memantau secara online data yang calon haji itu,” katanya menjelaskan.

Jika, sambung dia, data calon haji itu diganti, maka secara otomatis nantinya juga akan diketahui oleh petugas, baik oleh Kementerian Agama secara langsung, maupun panitia penyelenggara haji di tingkat provinsi.

“Saya kira temuan data pemalsuan itu hanya upaya untuk membunuh karakter seksi haji saja,” katanya menambahkan.

Jumlah calon haji dari Kabupaten Pamekasan yang akan menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2012.

Kasi Haji dan Umroh Kemenag Pamekasan Juhedi menjelaskan pada tahun 2012 jumlah jemaah haji yang menunaikan ibadah ke Tanah Suci Mekkah sebanyak 1.413 orang, sedangkan pada musim haji tahun ini sebanyak 1.495 orang atau hanya bertambah 82 calon haji.

Jemaah calon haji yang akan menunaikan ibadah tahun ini yang mendaftar pada tahun 2009. Mereka dari 19 kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) seKabupaten Pamekasan dan menurut rencana para calon haji ini akan berangkat pada Minggu pertama September 2013.

Pada tahun 2013, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) turun sekitar Rp1 juta atau setara 90 dolar AS. Pada 2012, biaya haji sebesar 3.617 dolar AS atau Rp34.723.200, dan tahun ini hanya 3.527 dolar AS atau sekitar Rp33.859.200 dengan asumsi 1 dolar AS sama dengan Rp9.600.

Penurunan ini terjadi, karena pemerintah berupaya menekan biaya penerbangan dan pemondokan jamaah selama berada di Mekkah. Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga telah menyepakati tambahan subsidi BPIH menjadi Rp2,3 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang saat itu hanya Rp1,7 triliun. Pemerintah juga mensubsidi akomodasi di Madinah.

“Tapi meski biaya menurun, kami jamin pelayanan akan tetap baik, bahkan bisa lebih baik dari tahun sebelumnya,” katanya menambahkan. (ant/mk)

PERTANIAN

DPR Sidak Persediaan Pupuk

POLITIK

Bacaleg PDI Perjuangan Diminta Jaga Keutuhan NKRI Pamekasan - Fungsionaris DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jatim meminta semua bakal calon legislatif hendaknya memperjuangkan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai salah satu landasan ideologis perjuangan partai.

“PDIP ini kan merupakan

15

SENIN 20 MEI 2013 NO.0120| TAHUN II

partai yang didirikan untuk menjaga dan memperjuangkan keutuhan NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika,” kata fungsionaris DPD PDIP Jatim MH Said Abdullah seusai melakukan pertemuan dengan semua bacaleg dari partai itu di salah satu hotel di Pamekasan, Minggu.

Oleh karenanya, kata Said,

semua bacaleg partai harus memiliki komitmen untuk memperjuangkan empat pilar itu.

Serta yang juga tidak kalah terpentingnya, menurut dia, adalah memenangkan pelaksanaan pemilu yang akan digelar dalam waktu dekat ini.

“Partai ini kan didirikan atas landasan ideologis bangsa, maka seharusnya semua bacaleg hendaknya merealisasikan apa yang telah menjadi landasan ideologis itu,” katanya.

Pertemuan antara fungsionaris DPD PDIP Jatim dengan semua bacaleg dari partai itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi sebagai upaya untuk memperkuat dukungan masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, yakni Pilkada Jatim yang direncanakan pada Agustus 2013.

PDIP sendiri merupakan satu dari 12 partai politik peserta pemilu yang ikut bersaing dalam pilkada gubernur Jatim, bahkan partai berlambang banteng dengan moncong putih ini mengusung calon sendiri, yakni pasangan Bambang DH sebagai bakal calon gubernur dan MH

Said Abdullah sebagai bakal calon wakil gubernur.

“Saya sendiri maju mendampingi pak Bambang, karena ini sudah menjadi keputusan partai. Sebab saya ini kan kader.

Namanya kader, semua keputusan partai, kader ya harus siap menjalankannya,” kata pria asal Sumenep itu.

Selain di Pamekasan, sosialisasi persiapan dan penguatan gerakan mesin politik partai untuk meraih dukungan masyarakat pada pemilu waktu dekat ini juga digelar di tiga kabupaten lain di Pulau Madura, yakni Kabupaten Sumenep, Sampang dan Kabupaten Bangkalan.

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bangkalan juga mulai menggerakkan mesin politik untuk menggalang dukungan pemilih bagi pasangan bakal calon gubernur Bambang DHSaid Abdullah (Bangsa).

Ketua DPC PDIP Bangkalan Fatkurrahman, mengatakan mesin politik partai mulai digerakkan setelah DPP PDI Perjuangan memberikan rekomendasi kepada Bambang DHSaid Abdullah sebagai pasan-

gan bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk bertarung dalam Pilkada Jatim pada Agustus 2013.

“Pascakeputusan itu kami mulai melakukan konsolidasi bersama kader dan sayap partai dengan sasaran semua elemen masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan pasangan “Bangsa”. “Meskipun tidak semudah membalikkan telapan tangan,” katanya.

Pola gerakan mesin politik yang dilakukan PDIP Bangkalan dengan mengoptimal peran aktif pengurus ranting di semua desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Ia yakin perolehan suara “Bangsa” bakal signifikan di Bangkalan, karena sosok Said Abdullah sudah dikenal luas masyarakat. Disamping itu ia merupakan warga asli Madura.

Apalagi, sambung Fatkurrahman, mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron sendiri telah menegaskan netral dan tidak akan mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu. (ant/mk)

Pamekasan - Komisi B DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak bersama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Jumat, untuk mengetahui persediaan pupuk menyusul kelangkaan komoditas itu dalam sepekan terakhir.

Sidak gabungan ini dilakukan untuk memantau secara langsung persediaan pupuk di gudang penyanggah pupuk di Jalan Raya Nyalaran, Pamekasan menjelang musim tanam tembakau kali ini.

“Jadi sidak ini sebagai salah satu bentuk respon atas keluhan persediaan pupuk menjelang musim tanam tembakau di Pamekasan,” kata Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Achmadi.

Berdasarkan hasil sidak gabungan antara komisi B DPRD dengan Dishutbun Pamekasan yang dilakukan Jumat (17/5) itu, persediaan pupuk saat ini hanya sekitar 145 ton.

Menurut Hosnan jumlah itu masih sangat kurang, mengingat kebutuhan pupuk selama musim tanam tembakau mencapai 12.000 ton.

Kebutuhan pupuk sebesar 12.000 ton ini untuk dua jenis pupuk saja, yakni pupuk ZA dan SP36 karena kedua jenis pupuk ini yang memang menjadi kebutuhan petani tembakau.

Rinciannya, sebanyak 9.000 ton untuk pupuk jenis SP36 dan sisanya sebanyak 3.000 ton untuk pupuk jenis ZA. Menurut Kepala Dishutbun Pamekasan Ajib�Abdullah, kedua jenis pupuk ini merupakan kebutuhan pupuk di awal masa tanam tembakau dan memang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Karena kedua jenis pupuk ini yang memang merupakan pupuk untuk tembakau yang masih kecil. Makanya saat persediaan minim dan distribusi tidak lancar, petani menjadi panik,” kata Ajib Abdullah.

Ajib lebih lanjut menjelaskan, akan berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan serta Bagian Sumber Daya Alam, agar kelangkaan pupuk di Pamekasan segera teratasi.

Kebutuhan pupuk Urea diperkirakan sebanyak 25.830,43 ton, SP36 sebanyak 10.052,16 ton, ZA sebanyak 14.444,56 ton, NPK 10.363,80 ton, dan pupuk organik sebanyak 14.048,00 ton. (ant/mk)

16

Satu Parpol Kembalikan Berkas PAMEKASAN-Pengembalian berkas persyatan bakal calon legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan masih minim, menjelang berakhirnya masa perbaikan berkas. Dari dua belas partai politik (Parpol) peserta pemilu 2014, baru satu Parpol yang sudah menyerahkan perbaikan berkas Bacaleg, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Anggota KPU Pamekasan Didin Sudarman, mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sebelas Parpol lain yang belum mengembalikan berkas, agar tidak melampaui batas akhir masa perbaikan pada Rabu (22/5) mendatang.

Sebab, sehari setelah batas akhir masa perbaikan itu, pihaknya akan melakukan verifikasi tahap kedua yang akan berlangsung selama seminggu, yaitu mulai 2330 Mei 2013.

PAMEKASAN

SENIN 20 MEI 2013 NO.0120| TAHUN II

Dari koordinasi itu, sudah ada kesanggupan dari masingmasing Parpol peserta pemilu untuk mengembalikan perbaikan berkas sesuai tahapan.

Beberapa diantaranya akan mengembalikan pada hari ini (20/5), dan ada juga yang akan mengembalikan berkas pada hari terakhir masa perbaikan Rabu (22/5) mendatang.

“Sementara masih PKPI yang sudah mengembalikan perbaikan berkas. Parpol lain sudah kami hubungi, dan siap mengembalikan pada Senin,

Selasa dan juga yang akan menyerahkan pada hari terakhir Rabu nanti,” katanya.

Dijelaskan, jika nantinya terdapat Parpol yang tidak mengembalikan perbaikan berkas sampai batas waktu yang ditentukan, pihaknya tidak akan memberi toleransi berupa perpanjangan waktu.

Sebab masa perbaikan itu sudah cukup lama, sesuai tahapan Pileg.

Data di KPU Pamekasan menyebutkan, PKPI merupakan Parpol yang mengajukan Bacaleg dengan jumlah paling sedikit dan tidak memanfaatkan semua daerah pemilihan (Dapil). Dari lima Dapil yang ada, PKPI hanya mendaftarkan enam Bacaleg yang terbagi atas dua Dapil. Yaitu, Dapil I meliputi Kecamatan Pamekasan (Kota) dan Kecamatan Tlanakan serta Dapil II meliputi Kecamatan Proppo dan Pegantenan.

Sedangkan 11 Parpol lainnya mayoritas memanfaatkan semua Dapil yang tersedia, meski satu diantaranya tidak mendaftarkan Bacaleg, 100 persen sesuai jatah 45 kursi DPRD Pamekasan. Yaitu, sepuluh Parpol mendaftarkan 45 Bacaleg, sedangkan satu Parpol lainnya mendaftarkan 44 Bacaleg.

Parpol yang mendaftarkan 45 Bacaleg masing-masing Partai Hanura, PPP, PAN, Gerindra, PKS, PKB dan Partai Nasdem. Selanjutnya PDIP, Partai Demokrat dan PBB. Sedangkan Partai Golkar mengusung 44 Bacaleg di lima Dapil.

Sementara itu, hasil verifikasi tahap pertama lalu, sebanyak 112 Bacaleg atau sekitar 25 persen dari 450 Bacaleg yang mendaftar ke KPU Pamekasan dinyatakan tak lolos. Sebab, para Bacaleg tersebut belum melengkapi semua persyaratan administrasi yang

sudah ditentukan. Meliputi ijazah, KTP, KTA Parpol, serta belum melengkapi beberapa form pernyataan serta curikulum vitae (CV).

Dalam persyaratan ijazah, ada beberapa Bacaleg yang hanya menyerahkan ijazah terakhir. Padahal seharusnya ijazah itu dilengkapi dengan ijazah sekolah dasar sampai ijazah terakhir.

Selain itu, sejumlah Bacaleg yang berlatar belakang kepala desa serta anggota DPRD yang pindah partai belum melengkapi persyaratan SK pengunduran diri dari jabatan kepala desa maupun anggota DPRD. Mereka hanya menyertakan pernyataan pengunduran diri yang dibuat oleh masing-masing Bacaleg. Padahal seharunya dibuktikan dengan SK dari pejabat terkait yang diberi tenggat waktu sampai 1 Agustus 2013. (uzi)

Layanan Publik

Belum Sedia Card Reader E-KTP PAMEKASAN-Pelayanan publik yang membutuhkan data kependudukan di Kabupaten Pamekasan sampai saat ini masih menggunakan foto copy elektronik kartu tandak penduduk (E-KTP).

Seperti pelayanan SIM, pelayanan perbankan serta pelayanan publik di lingkungan pemkab setempat. Sebab, sampai saat ini belum ada card reader yang bisa digukanan untuk membaca data yang tersimpan dalam EKTP. Sebagian masyarakat kawatir, cip E-KTP mereka rusak menyusul maraknya pemberitaan yang melarang E-KTP. Salah satunya disampaikan Amirudin, salah satu warga Desa Larangan Dalam, Kecamatan Larangan Pamekasan.

Amirudin mengaku sudah terlanjur mengopi E-KTP miliknya untuk kebutuhan administrasi yang mensyaratkan foto kopi KTP. Namun setelah muncul pemberitaan yang melarang untuk mengkopi E-KTP itu, ia tidak lagi memfotokopi E-KTP miliknya, tapi disiasati dengan mengkopi hasil penggandaan sebelumnya.

“Saya sudah tidak memfotokopi yang asli lagi, karena kebetulan saya punya hasil kopian sebelumnya.

Jadi hasil kopian itu yang saya gandakan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkab Pamekasan Moh. Alwi mengakui,

sampai saat ini belum tersedia card reader untuk membaca E-KTP di sektor pelayanan publik, termasuk di lingkungan pemkab setempat. Satu-satunya card reader hanya tersedia di masing-masing kecamatan yang sudah digunakan untuk aktivasi dan pencocokan E-KTP. Meski demikian, pihaknya tidak melarang masyarakat untuk memfotokopi E-KTP itu selama belum tersedia card reader.

Sebab, tidak ada larangan dari pemerintah pusat untuk memfotokopi. Ia juga menjamin cip E-KTP itu tidak akan rusak meski difotokopi.

Menurut Alwi mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir bila telanjur memfotokopi e-KTP, karena tidak akan merusak cip.

“Sampai sekarang memang belum ada card reader, dan tidak ada larangan memfotokopi E-kTP,” katanya.

Dijelaskan, sesuai edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), penyediaaan Card Reader dilakukan oleh masing-masing instansi di tingkat pusat termasuk perbankan. Sedangkan penyediaan Card Reader di lingkungan pemkab, sampai saat ini belum ada petunjuk.

Alwi memperkirakan, Card Reader di Pamekasan sudah tersedia pada akhir tahun ini. Setelah tersedia nanti, masyarakat tidak perlu memfotokopi karena data yang tersimpat dalam E-KTP bisa dibaca. (uzi)

ADVERTORIAL

Berbekal Pengalaman Perbankan, H. Suprapto Siap Menjadi Wakil Rakyat Lewat PDI Perjuangan

PAMEKASAN-Nama H. Suprato, S.Ip., nampaknya sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan Masyarakat Pame-

kasan, utamanya bagi para pengusaha. Baik pengusaha kecil, menengah, maupun pengusaha skala besar. Sebab,

ia sudah 34 tahun mengabdi untuk melayani kepentingan masyarakat di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Meski de-

mikian, masa pengabdiannya itu dinilai belum cukup sehingga harus menempuh jalur lain untuk memper-

juangkan kepentingan rakyat.

Berbekal pengalaman itu, Suprapto kini menempuh jalur politik sebagai jembatan untuk mengakomodir semua aspirasi dan kepentingan rakyat. Ia kini maju sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di daerah pemilihan (Dapil IV). Meliputi, Kecamatan Kadur, Pakong dan Kecamatan Pegantenan Pamekasan.

Dikofirmasi usai sosialisasi Pileg, DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten 2014-2019 dan Pilgub Jatim 2013-2018 PDIP, di salah satu hotel dan restoran di Pamekasan, Suprapto mengaku terpanggil untuk meneruskan perjuangannya untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya, ia menempuh memilih PDIP sebagai kendaraan politik, karena partai tersebut dinilai masih konsisten dalam membela hak-hak rakyat.

Pilihan politik Suprapto bukan tak beralasan. Sebab pria yang mengakhiri karirnya sebagai Humas dan Senior Marketing di BRI Cabang Pamekasan ini, mengusung missi 5-R, dalam pencalonannya sebagai wakil rakyat.

Yaitu, lahir dari rakyat, bekerja di bank rakyat, berbuat untuk rakyat, kembali ke rakyat dan akan mengabdi

lagi sebagai wakil rakyat.

“Saya ingin dekat dan menyatu lagi dengan rakyat, dengan cara menjadi wakil rakyat.

Sebab, dengan cara ini, saya bisa terus mengabdi untuk memperjuangkan kebutuhan dan hakhak rakyat,” katanya.

Suprapto memahami, persaingan politik belakangan ini cukup berat. Namun atas dasar pengabdian dan perjuangan yang tulus, ia optimis bisa bersaing dan meraih kepercayaan masyarakat.

Jika terpilih nanti, Ia berkometmen untuk menjalankan semua amanah rakyat untuk diperjuangkan. Suprapto juga mengaku sudah menginventarisir kebutuhan masyarakat untuk disuarakan dan diperjuangkan. Ia menegaskan, elektablitas seseorang tidak akan bermakna, kecuali diaplikasikan untuk kepentingan rakyat.

Dapat diberitakan, sosialisasi Pileg, DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten 2014-2019 dan Pilgub Jatim 2013-2018 PDIP, diikuti seluruh Bacaleg PDIP dari semua tingkatan, para pengurus DPC,PAC dan Rantin PDIP, serta di hadiri Bakal Calon Wakil Gubernur Jatim yang diusung PDIP, Said Abdullah.

Dalam kesempatan itu, Said Abdullah memotivasi para Bacaleg serta pengurus PDIP yang hadir agar serius

dan bersungguh-sungguh dalam mengabdi serta selalu berbuat yang terbaik untuk rakyat. Ia juga mengajak para kader PDIP agar terus optimis, karena politisi merupakan pekerjaan terhormat dan mulia. Sebab, politisi bisa menentukan nasib negara.

“Ditangan kitalah, negara ini hadir, di tangan kita NKRI Tegak, makanya hati-hati dalam menyamakan visi misi kita. Saya minta pak syaiful adakan pekan orientasi supaya performance caleg kita akan luar biasa dan kemudian kita boleh membangun optimisme ditengah masyarakat Pamekasan,” katanya.

Terkait pencalonannya sebagai Bacawagub, Said Abdullah menyatakan tidak pernah bermimpi dan tidak pernah meminta untuk diusung menjadi orang nomor dua di Jawa Timur. Namun demikian, ia menilai bahwa amanah yang diberikan PDIP kepadanya untuk berdampingan Bacagub Jatim Bambang DH sebagai sebuah bentuk penghargaan kepada Masyarakat Madura yang harus dijalankan. Sebab, setelah masa Moh. Nur, tidak pernah ada kader Madura yang diusung untuk memimpin Jawa Timur, kecuali PDIP sebagai satusatu Parpol yang peduli dan menghagai Masyarakat Madura. (uzi)