e Paper Koran Madura 20 Juni 2013

1

KAMIS 20 JUNI 2013 NO.0142 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

20 JUNI 2013

g PAMANGGHI

Blunder Oleh : Albergatti Marten

B

ant/widodo s. jusuf

TOLAK KENAIKAN HARGA BBM. Kader dan simpatisan PDI Perjuangan melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Air Mancur Selamat Datang, Jakarta, Rabu (19/6). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan PDI Perjuangan atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

ALTERNATIF BLSM

PBNU Usulkan Program Padat Karya JAKARTA- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan agar kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak diwujudkan dalam bentuk proyek padat karya, bukan berupa bantuan cuma-cuma seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). “PBNU tidak setuju dengan rencana pemerintah menyalurkan BLSM,” kata Bendahara Umum PBNU Bina Suhendra di Jakarta, Rabu.

Menurut Bina, penolakan PBNU terhadap BLSM setidaknya didasari tiga alasan. Pertama, program pemberian bantuan uang tersebut dinilai tidak mendidik.

Menurut Bina sangat aneh dan rancu ketika banyak pemerintah daerah menerbitkan aturan larangan memberi uang kepada pengemis, pemerintah pusat justru memeloporinya.

Alasan kedua adalah terkait verifikasi kelayakan penerima bantuan.

Dengan diberikan pekerjaan terlebih dahulu sebelum akhirnya menerima bantuan berwujud upah kerja, akan memperkecil kemungkinan ketidaktepatan penyaluran.

“Dahulu yang seperti ini disebut padat karya.

Masyarakat diberi pekerjaan, misal melaksanakan normalisasi aliran sungai dan sebagai imbalannya adalah bantuan berwujud upah kerja.

Ini akan jadi saringan alami, karena tidak mungkin orang dengan gelang emas di tangan, punya beberapa sepeda motor dan bahkan mobil, mau bekerja membersihkan aliran sungai,” kata Bina.

Proyek padat karya, lanjut Bina, juga memiliki manfaat jangka panjang, yaitu mengatasi masalah tertentu di daerah asal masyarakat penerima bantuan.

“Jadi disesuaikan jenis pekerjaan yang diberikan dengan masalah di daerah masyarakat masing-masing. Seperti di Jakarta yang rawan banjir, cara ini sudah melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya mengatasi masalah di daerahnya,” tandasnya.

Alasan ketiga penolakan PBNU terhadap BLSM adalah menghilangkan tudingan miring bahwa bantuan itu bermuatan politis, yaitu menjadi alat pemerintah untuk menjaring simpati masyarakat menjelang pesta demokrasi tahun 2014. (ant/git/beth)

Ada Dusta di Balik Penetapan APBN-P 2013?

JAKARTA- Isu kenaikan BBM dan segala argumentasinya yang berujung disahkannya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2013 mendapat tanggapan negatif dari berbagai kalangan.

“Masyarakat melihat dalam gonjang-ganjing paripurna DPR RI untuk memutuskan RAPBN-P itu ternyata ada dusta. Ini menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah dan parpol,” kata pengamat politik LIPI, Siti Zuhro dalam Dialog Kenegaraan “Kesiapan Daerah Terkait Kenaikkan BBM”.

Acara yang digelar Rabu 919/6) di Jakarta ini dihadiri pula oleh Direktur eksekutif Econit, Hendri Saparini dan anggota DPD Intsiawati Ayus di Jakarta, Rabu, (19/6).

Menurut Siti Zuhro, proses politik yang terjadi di DPR beberapa waktu lalu mempertontonkan situasi yang tidak menarik. Bahkan, prosesnya

justru ke hal yang negatif.

Kondisi seperti ini kata dia sangat tidak kondusif untuk demokrasi. “Isu-isu untuk kepentingan nasional diabaikan. Yang terlihat, kepentingan kelompok lebih dominan dalam setiap pengambilan keputusan,” kata dia.

Dia yakin, rakyat akan menghukum parpol maupun pemerintah yang tidak pro rakyat. “Rakyat sekarang sudah cerdas memilih parpol.

Mana yang pro rakyat dan mana yang pengkianat rakyat.

Jadi, jangan coba-coba menipu rakyat,” kata dia.

Sementara itu, pakar

ekonomi, Hendri Saparini mengatakan kenaikan harga bahan BBM bersubsidi disinyalir sekedar alat mencapai target-target politik di 2014. Sebab tanpa kenaikan BBM, target politik partai tak akan tercapai. “Itu langkah-langkah sulit yang tak pernah disentuh pemerintah, sehingga mengambil jalan pintas dengan menaikkan BBM,” ujar dia.

Dalam penyusunan APBN Perubahan tersebut masih ada utang luar negeri sebesar Rp 80 triliun, sehingga kenaikan harga BBM dan semua barang kebutuhan pokok yang menyusulnya hanya memberatkan ekonomi sehari-hari rakyat.

Perombakan APBN itu diklaim pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari 6,3 persen menjadi 6,8 persen, dan investasi dari 6,7 persen menjadi 6,9 persen. Dan, kalau BBM tak dinaikkan maka APBN akan jebol, defisit mencapai Rp 300 triliun, subsidi tak terkendali dan salah sasaran, dan banyak lainnya.

Di sisi lain, pemerintah selama ini tak pernah mengevaluasi volume konsumsi dan sumber minyak itu sendiri. Kondisi itu diperparah dengan kebocoran-kebocoran BBM pada kilang minyak, distribusi minyak, juga kebocoran pada kilang-kilang yang masuk ke industri, selain kendaraan pribadi.”Jadi, kenaikan BBM hanya demi mencapai target-target politik 2014,” imbuh dia. (gam/ abd/cea)

Kolumnis, tinggal di Jakarta

agi penggemar sepak bola, kata ‘blunder’ sudah tidak asing lagi ditelinga. Komentator sepak bola selalu menggunakan kata ‘blunder’ tatkala pemain melakukan kesalahan.

Menurut Kamus Bahasa Inggris, blunder artinya kesalahan fatal.

Seiring dengan perjalanan waktu, kata blunder tidak lagi monopoli olahraga sepak bola. Tetapi makna kata blunder semakin luas.

Beberapa hari belakangan ini, kata ‘blunder” sangat populer. Ini terkait dengan langkah pemerintah menekan defisit anggaran dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Dianggap ‘blunder’ karena kebijakan ini muncul ditengah daya saing yang rendah. Bisa dipastikan, efek berantai dari kebijakan ini sangat negatif bagi rakyat.

Mereka semakin terhimpit dan tercekik hidupnya, terlebih lagi bagi kalangan wong cilik. Tingkat kesejahteraan rakyat semakin menurun. Kemiskinan bertambah. Penganggapuran pun meningkat.

Banyak usaha rakyat dan skala kecil akan gulung tikar karena beban operasional mereka semakin meningkat akibat naiknya harga BBM ini.

Di sisi lain, produk impor semakin membanjiri pasar dalam negeri karena semakin bebas dan liberalnya ekonomi Indonesia.

Ko nd i s i rakyat tak ini membuktikan, punya kuasa kenaikan menolak harga BBM berbagai untuk kes‘blunder’ ejahteraan yang dibuat rakyat adalah pemerintah omong kosong belaka.

Argumen pemerintah bahwa kenaikan BBM untuk menyehatkan fiskal perlu diuji kesahihannya. Sebab, berbagai ekspektasi inflasi pun semakin kencang dibulan ini. Tidak sedikit harga barang mengalami kenaikan, yang alasannya tentu terkait dengan naiknya harga BBM. Ini artinya, langkah pemerintah menyehatkan fiskal 2013 dengan menaikan harga BBM sangat keliru. Demikian juga dengan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp 150rb per bulan dalam 4 bulan untuk 15 juta penduduk miskin juga terasa aneh.

BLSM itu sungguh “sangat menyakitkan bahkan dianggap penghinaan kepada rakyat. Betapa tidak, para pengemis dan pengamen di lampu merah saja sehari dapat Rp100 ribu. Sebulan mereka dapat Rp 2,5 juta.

Momentum menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran dipastikan akan mendorong angka inflasi yang lebih besar, akibat adanya tren historis kenaikan harga barang. Dari sisi religi saja, kenaikan harga BBM sudah tidak sejalan dengan antusias umat Islam dalam menyambut hari kemenangannya. Masyarakat justru akan dihadapkan dengan kenaikan harga barang yang tidak wajar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Padahal, sangat banyak cara bagi pemerintah untuk menyehatkan anggaran negara, selain dengan menaikkan harga BBM yang secara jelas akan menggangu daya beli masyarakat. Misalnya, pemerintah bisa memaksimalkan penghematan belanja barang atau mengenakan pajak ekspor batu bara seperti yang berlaku pada komoditas pertambangan lainnya.

Sekarang ini rakyat Indonesia memang sudah tidak bodoh lagi dalam mencermati setiap kebijakan yang akan ditempuh pemerintah. Meski demikian, rakyat tak punya kuasa menolak berbagai ‘blunder’ yang dibuat pemerintah. =

Parfum Seorang nenek masuk ke lift. Dia hendak pergi ke lantai 6. Dilantai 2,masuk seorang gadis dengan aroma yang sangat harum.

Nenek :”Baunya harum banget.”

Gadis:(pamer) “Merk BVLGARI, harganya 2 juta per botol lho!”

Di lantai 4 masuk lagi seorang gadis yang tak kalah harumnya.

NEnek : “Baunya harum juga.”

Gadis : “Merk GUCCI, 3,5 juta perbotol!”

Tiba di lantai 6, si nenek keluar lift sambil kentut, membuat dua gadis hampir pingsan karena baunya yang dahsyat.

NEnek : Makan tuh TERASI...60.000 per kilo.”

Cak Munali

2

SUMENEP

KAMIS 20 JUNI 2013 NO. 0142 TAHUN II

Harga Sembako Mulai Naik SUMENEP – Sekalipun bahan bakar minyak belum naik, harga beberapa bahan pokok mulai naik, seperti harga daging dan telur. Pantauan Koran Madura, Rabu (19/6), di Pasar Anom Baru, Sumenep, harga daging sapi mencapai Rp. 95.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp. 80.000.

Harga daging ayam kampung Rp. 55.000 per kg dari harga sebelumnya Rp. 50.000. Harga daging ayam potong Rp. 26.000 per kg dari harga sebelumnya 24.000. Sedangkan harga telur ayam Rp. 18.000 per kg dari harga sebelumnya

Rp. 15.000. Naiknya harga sudah terjadi sejak tiga hari lalu.

Seorang pedagang daging sapi Hj. Siti Aminah menuturkan, kenaikan harga daging ini imbas dari rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Selain itu juga

karena harga sapi naik. ”Saat ini, Mas, harga sapi juga melambung tinggi. Disusul dengan diresmikannya rencana kenaikan BBM,” katanya sambil melayani pembeli, Rabu (19/6).

Sekalipun harga daging naik, dirinya setiap hari tetap menghabiskan daging 1,5 kwintal sampai 2 kwintal perharinya. ”Walaupun harganya sudah mulai melambung, tapi kami masih mampu meningkatkan dari hasil sebelumnya,” terangnya. (edy/mk)

Pedagang.

Hj. Siti Aminah sedang melayani pembeli di Pasar Anom Baru Sumenep, Rabu (19/6). junaedy/koran madura

ANTISIPASI BANJIR

PERBAIKAN INFRASTRUKTUR

Bibir Kali Marengan Akan Ditinggikan

Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan Rp 87,8 M SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun ini menganggarkan Rp. 87,8 miliar untuk infrastruktur jalan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun jalan dan memperbaiki jalan yang rusak di 27 kecamatan.

Kepala Dinas PU Bina Marga Sumenep Edy Rasiyadi mengatakan, dari beberapa jalan yang rusak, yang menjadi prioritas pihaknya adalah jalan yang berada di pedesaan, utamanyan jalan yang menghubungkan antara desa. "Jadi, dana tersebut kami sengaja akan digunakan untuk memperbaikai ataupun pembangunan jalan yang berada di poros-poros desa," katanya. Rabu, (19/6).

Prioritas jalan antar desa tersebut karena pekerjaannya dinilai lebih mudah dibandingkan dengan jalan yang berada di kawasan kota. Selain itu, memperbaiki jalan di perkotaan harus melalui pelelangan. "Sampai saat ini, pelelangan proyek itu masih belum dilaksanakan, sehingga juga dapat menghambat terhadap berlangsungnya pekerjaan," terangnya.

Kendati demikian, pihaknya yakin pada awal Juli mendatang, pelaksanaan pembangunan maupun rehab jalan yang berada di perkotaan sudah mulai dilaksanakan. "Kalau tidak ada halangan minggu depan proses pelelangan sudah

selesai, sehingga awal Juli ini sudah ada yang dimulai pekerjaannya, sehingga bulan November mendatang semuanya bisa terselesaikan," ungkapnya.

Mantan Kepala Dinas PU Pengairan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mengontrol kenerja yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar pembanguan dan rehabiliasi jalan sesuai dengan harapan dan waktu yang telah ditentukan oleh Pemkab Sumenep.

"Jadi, jika ada temuan di bawah, segera laporkan pada kami (PU Bina Marga Red.), Kami siap 24 jam, all out 24 jam," pungkasnya. (edy/mk)

RAZIA PEGAWAI NAKAL

PNS Belum Disiplin athink/koran madura

KUNJUNGAN. Wakil Bupati Sumenep, Soengkono Siddik saat mengunjungi jalan yang rusak dan tergenang air di Desa Marengan Laok, Kecamatan Kalianget, Rabu (19/6).

SUMENEP – Untuk mengatasi banjir di Desa Marengan Laok, Kalianget, yang sering dikeluhkan warga, PU Pengairan akan meninggikan bibir sungai dan mengeruk kali di desa tersebut. Sering terjadinya banjir karena ketinggian air melebihi bibir sungai.

Kepala Dinas PU Pengairan Sumenep Eri Susanto menjelaskan, dalam waktu dekat, instansinya berencana melakukan normalisasi kali dengan cara mengeruk kali. "Rencana jangka pendeknya itu, mungkin normalisasi kali, untuk mengatasi banjir. Sementara ini, kita tinggikan,” ujarnya, Rabu (19/6).

Sementara jangka panjangnya adalah pengalihan air ke arah selatan, sehingga

harus duduk bersama dengan PT Garam untuk mengatasi banjir di Sumenep. Terutama di wilayah Marengan, Patean, Kali Sokra. “Ke depan juga harus ada bosem yang mesti dibangun oleh pemkab," ungkapnya.

Wabup Tinjau Sementara Wakil Bupati Sumenep Soengkono Siddik, Rabu (19/6) meninjau kondisi jalan rusak dan tergenang air di Desa Marengan Laok, Kalianget, yang selama ini banyak mendapat keluhan dari warga setempat.

Akses jalan sepanjang 100 meter di wilayah itu sering tergenang air saat hujan, sehingga menghambat lalu lintas, bahkan saluran air yang berdekatan dengan jalan me-

luap ke pemukiman warga.

Berdasarkan hasil pantauannya wabup, genangan air yang ada di jalan tersebut disebabkan luapan dari selokan, karena saluran yang ada dilokasi, irigasinya semakin dangkal."Tambak di kanankiri rumah penduduk itu juga telah dangkal, jadi harus dikeruk juga,"paparnya, Rabu (19/06).

Disamping itu, penyebab pendangkalan dan genangan air diakibatkan disepanjang jalan tersebut terdapat sejumlah bangunan yang tidak berizin. Selain adanya tambak milik PT Garam yang menghambat saluran irigasi.

"Akibatnya seperti ini.

Jika setiap turun hujan pasti terjadi genangan. Bahkan

seperti laporan warga tadi, airnya sudah masuk ke rumahnya," ungkapnya, seraya menunjuk tambak milik PT Garam yang telah menyebabkan banjir.

Dalam waktu dekat, Pemkab akan berkoordinasi dengan PT Garam untuk membenahi saluran irigasi sekaligus melakukan pendalaman untuk memperlancar pembuangan air. Selain itu, Pemkab juga akan menganggarkan di Perubahan APBD untuk kegiatan peninggian bibir sungai 50 cm agar tidak terjadi genangan akibat meluapnya air. "Jika meninggikan badan jalan, sepertinya tidak mungkin. Karena airnya pasti semakin meluap ke pemukiman warga," tukasnya. (athink/mk)

SUMENEP – Tim gabungan penegakan disiplin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Rabu (19/6), melakukan razia terhadap pegawai negeri sipil (PNS). Terdapat 14 PNS yang ditemukan sedang berkeliaran pada saat jam kerja.

Dari 14 PNS yang terjaring razia, mayoritas berasal dari pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Enam orang bertugas di SKPD, tiga orang guru PNS, empat orang bertugas di UPT, dan satu orang sekretaris desa (sekdes). Mereka ditemukan di warung makan dan toko swalayan.

Kegiatan penyisiran PNS yang belum disiplin tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Inspektorat, dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan (BKPP). Petugas tersebut menyebar di beberapa tempat, seperti warung lesehan, toko swalayan dan pasar tradisional.

Kepala Satpol PP Sumenep Abd. Madjid, usai menggelar razia, mengatakan, razia yang dilakukan merupakan agenda rutin bulanan. ”Memang, ini merupakan agenda rutinitas kami. Dan saat ini jumlah PNS yang terjaring lebih banyak dari bulan lalu,” ungkapnya, Rabu (19/6).

PNS yang terjaring razia, tutur Madjid, orang baru semua. Namun, jumlahnya lebih banyak dibandingkan bulan sebelumnya. ”Saat ini yang terjaring 14 PNS. Sedangkan bulan yang lalu hanya mencapai delapan orang PNS. Jadi lebih banyak sekarang dari hasil razia bulan yang lalu,” terangnya.

Dari hasil razia, pihaknya akan membuat laporan tertulis yang akan disampaikan kepada Bupati A. Busyro Karim, dengan tembusan Inspektorat, BKPP dan juga instansi tempat PNS tersebut bekerja.

Ia berharap, pimpinan instansi tempat PNS tersebut bekerja memberikan teguran. ”Walaupun kami sebagai penegak perda, tapi kami tidak bisa memberikan sanksi.

Sebab, yang berhak itu adalah inspektorat,” tegasnya.

Salah seorang guru PNS yang terjaring razia menuturkan, dirinya keluar sekolah sekalipun masih jam mengajar karena sudah tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar. “Sudah tidak ada aktivitas jam mengajar. Sudah selesai, karena sudah memasuki hari libur panjang,” ujarnya. (edy/ mk)

KENAIKAN BBM

Harga BBM Sebenarnya Tidak Perlu Naik Sumene p – Mantan Menteri Pemberdayaan Wanita era Presiden Gus Dur Khofifah Indar Parawansa menanggapi rencana kenaikan BBM, bahwa kenaikan BBM bukanlah satu-satunya jalan keluar yang bisa diambil pemerintah. Seandainya minyak bisa dikelola sendiri, niscaya tidak perlu terjadi kenaikan harga BBM yang meresahkan rakyat.

“Kalau kita ingin melihat lebih jelas negeri ini, ternyata yang kita produksi itu adalah minyak mentah, lalu kemudian kita olah lagi di Singapura.

Setiap pagi minyak mentah itu kita kirim, sore kita ambil lagi. Kenapa tidak kita fungsikan pengelolaan minyak

di dalam negeri, apa iya kita tidak punya tenaga ahli, apa iya kita juga tidak bisa mendatangkan tenaga-tenaga ahli,” katanya dengan nada tanya saat menghadiri Harlah Muslimat NU Ke-62 di Sumenep, Rabu (19/6).

Menurut Calon Gubernur Jawa Timur itu, pemimpin di negeri cukup paham dan sangat memungkinkan untuk membuat kilang minyak.

Yang hilang dibuat dan yang ada di maksimalkan. “Itu saja sudah akan mereduksi produk sentos, daripada pagi kita bawa ke Singapura dan sorenya kita bawa lagi ke sini. Itu, kan, tidak pernah kita jadikan opsi,” ujar Ketua Umum PP. Muslimat.

Selain daripada pada itu, dalam pandangan Khofifah, cost recovery itu memang seluruh dunia. Menurutnya, jangan kemudian daerahdaerah penghasil minyak itu akan diprotes oleh rakyatnya. Minyak Indonesia banyak, tapi sudah 15 tahun belum netes.

“Ah, katanya ini masih dalam proses cost recovery, rakyat itu mana tahu cost recovery, siapa yang menghitung bahwa habisnya hingga sampai 15 tahun minyak kita belum netes ke rakyat. Jika seperti ini, marilah kita lihat secara keseluruhan. Jadi, cost recovery jangan jadikan alasan untuk menaikkan BBM, kita punya kilang, kok. Ayo man-

faatkan itu kapasitas terpasangnya. Agar opsi kenaikan BBM tidak selalu jadi opsi tunggal,” jelasnya.

Nah, opsi ini menurut Khofifah luput dari pembacaan pemerintah dan pemimpin kita. “Seharusnya, kita dapat mengelola sendiri minyak kita, tanpa pontang panting pagi-sore ke Singapura. Mari kita jadikan refleksi bersama, termasuk pemimpin negeri ini juga harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat agar negara bisa tertata rapi. Kan semestinya, pemimpin itu dapat menjaga agama dan mengatur negara.

Ah, ini agamanya tidak dijaga, negaranya juga tidak tertata,” pungkasnya. (sym/mk)

junaedy/koran madura

RAZIA. Tiga pegawai negeri sipil tertangkap tangan oleh tim gabungan penegak disiplin, sedang berada di salah satu warung makan lesehan pada saat jam kerja, Rabu (19/6).

SUMENEP

3

KAMIS 20 JUNI 2013 NO. 0142 TAHUN II

Pemerintah Kurang Peduli Kesenian SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep masih kurang peduli dan menghargai proses penciptaan kesenian dan menumbuh-kembangkan nalar kreatif pada sejumlah siswa. Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar (PSP) tahun ini biasanya diawali dengan seleksi dan pembinaan kurang mendapat perhatian pemerintah.

Dinas Pendidikan kurang koperatif terhadap terwujudnya gagasan penciptaan kesenian. Sebab setiap ajang perlombaan PSP yang dilakukan, biaya pembinaan dan keproduksian selalu tidak pernah jelas .

Pengrawit Musik SD

Fathorraman bercerita, sampai saat ini biaya produksi belum dicairkan oleh Dinas Pendidikan. Padahal, pelaksanaannya sudah selesai.

"Saya tidak percaya pemerintah, tidak punya duit untuk membayar kami. Padahal, pelaksanaannya sudah lewat,"

paparnya, Rabu (19/6).

Untuk tahun-tahun yang akan datang, pengiriman PSP untuk Kabupaten Sumenep, menurutnya, tidak akan mencapai hasil maksimal sebelum dinas terkait melakukan evaluasi dan ada niat sungguhsungguh untuk merangsang potensi kreatif siswa-siswi sekolah yang ada di Sumenep.

Dia menambahkan, di daerah-daerah lain pemerintah tidak pernah mengebiri kerjakerja kreatif, bahkan difasilitasi dengan serius mulai dari proses seleksi siswa yang akan dikirim dari semua sekolah, termasuk seniman penggarap

yang profesional.

"Wah itu pekerjaan besar, Mas, saya tetap tidak optimis siswa yang terlibat dalam PSP akan sumbangkan yang baik bagi Sumenep. Jika hal kecil saja Dinas Pendidikan tidak bisa mengurusi, apalagi yang seperti itu," ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pengrawit Tari tingkat SMA Suryono. Dia mengatakan, dirinya sudah membayar lebih dulu semua kebutuhan produksi, dari awal pembinaan selama enam bulan lamanya. "Uang konsumsi, beli rokok pengrawit selama

latihan saya yang bayar lebih dulu. Saya hitung sudah habis empat jutaan, Mas," tukasnya.

Biaya produksi, menurutnya, memang besar, sebab dirinya harus melibatkan seniman murni, seperti perias make up, penabuh gamelan, menyewa kostum para penari, penata setting, juga membeli kebutuhan properti dan handprope.

Dia tahu, Dinas Pendidikan, tidak akan mengganti uang produksi tersebut sebanyak itu. Tetapi karena perhatiannya untuk menumbuhkan kreativitas dan seni di kalangan pelajar, dia harus mela-

kukannya.

"Saya berharap Dinas Pendidikan membayar penuh uang produksi ini, sebab saya melibatkan seniman murni yang sehari-harinya juga bekerja sebagai petani. Mereka bukan orang kantoran yang biasa dibayar setelah habis pertunjukan," tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, A Shadik, mengatakan, pelaksanaan PSP dilaksanakan di Balai Kota Surabaya, sejak tanggal 15 sampai 18 Juni. Sedangkan jumlah kontingen untuk PSP tahun sekarang semuanya ada 214 orang. Masing-masing

kontingen yang diikuti, seni tari dari tingkat SD sampai SMA 53 orang dengan pengrawitnya. Kemudian untuk jenjang yang sama, teater juga 51 orang, tetembangan 51 orang, puisi 15 orang dan pawai budaya 32 orang.

Dia mengatakan, bahwa soal biaya keproduksian, secara prosedural bukan kewenangannya sebab secara teknis hal tersebut langsung dipasrahkan kepada bidangnya."Saya tidak tahu soal uang produksi itu, coba dicek langsung kepada bidangnya,"ungkapnya. (athink/mk)

MENANGKAN PILGUB JATIM

SEKOLAH AMBRUK

Khofifah Pakai Strategi Kapal Selam

Rekanan Proyek SMA 1 Kalianget Bisa Di-Black List

syamsuni/koran madura

SAAT DIWAWANCARAI. Khofifah saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai menghadiri acara Harlah Muslimat NU Ke-62 di Sumenep, Rabu (19/6).

Sumenep - Spanduk dan baliho calon Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur sudah bertebaran di berbagai tempat strategis di sejumlah kota, termasuk di Kabupaten Sumenep, sekalipun KPUD Jatim belum menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan ikut dalam pesta politik tersebut.

Menanggapi media kampanye tersebut, Calon Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang berpasangan dengan Herman S mengatakan, tidak

akan banyak berkampanye melalui baleho ataupun spanduk. Pihaknya sengaja tidak menggunakan media spanduk dan baliho terlalu banyak yang dipasang di sejumlah ruas jalan, sebab pihaknya mengaku menggunakan strategi kapal selam dalam memenangkan pilgub Jatim 2013 ini. ''Kami memang sengaja tidak menggunakan baliho yang besar di jalan-jalan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, karena kami sudah berkibar dihati rakyat,''

kata Khofifah saat mengadiri Harlah Muslimat NU di Sumenep, Rabu (19/6).

Dia mencontohkan, pada pilgub DKI Jakarta, baliho dan spanduk pasangan Joko Widodo-Ahok tidak terlalu banyak, namun dia keluar menjadi pemenang dalam pilgub tersebut. ''Seperti pada pilgub DKI Jakarta, Pak Jokowi tidak terlalu banyak menggunakan media spanduk untuk sosialisasi, tapi karena rakyat sudah kadung cinta, menginginkan perubahan, ya akhirnya memilih dia. Sama juga

di Jatim, di hati rakyat sudah ada saya,'' ungkapnya sembari tersenyum.

Dijelaskan, sedangkan persiapan yang dilakukan, pihaknya mengaku tidak mempunyai persiapan istimewa dan ada tim khusus yang sudah melakukan berbagai kesiapan itu. Hanya saja, pihaknya mengaku mempunyai tugas untuk keliling menyapa masyarakat, mengetuk pintu masyarakat Jatim. ''Saya hanya ditugaskan untuk keliling Jatim termasuk di Madura ini. Gunanya menyapa masyarakat, mengingat kembali meski sebenarnya di dalam hatinya sudah ada nama saya,'' jelasnya.

Dia optimis dalam pilgub tahun ini pasangan yang diusung PKB dan partai non parlemen itu menjadi pemenangnya karena sesuai survei dan informasi dari berbagai warga Nahdiyyin di JATIM, suaranya sudah di atas angin. ''Apalagi di Jawa Timur ini penduduknya mayoritas orang NU, masak warga NU tidak memilih kader NU, parah banget,'' lanjutnya.

Dia berharap, pada pilgub mendatang, baik penyelenggara maupun kandidat calon bisa bermain cantik, sesuai aturan yang ada sehingga bisa mendidik masyarakat lebih dewasa dalam berpolitik. ''Harapan kami masyarakat diberi pendidikan politik yang baik dalam momen pilgub kali ini,'' harapnya. (rif/sym/mk)

SUMENEP – Wakil Bupati Soengkono Sidik, Rabu (19/6), mengunjungi SMA Negeri 1 Kalianget yang beberapa waktu lalu ambruk.

Selain meninjau kondisi gedung yang rata dengan tanah, Soengkono juga menanyakan penyebab ambruknya bangunan itu kepada pihak sekolah.

Pemerintah meme-

rintahkan Inspektorat untuk menindaklanjuti robohnya bangunan sekolah itu dan mengecek masalah tersebut. “Sebab, untuk memastikan apakah pembangunan gedung SMA 1 Kalianget itu termasuk dari ulah pelaksana proyek atau justru dilaksanakan karena ulah pemborongnya,” ujarnya.

Mantan Kepala Bappeda Sumenep ini menyatakan, apabila hasil penelitian Inspektorat itu terbukti karena kesalahan rekanan, Pemkab akan melayangkan surat peringatan kepada rekanan terkait. Dan jika terbukti, pemerintah akan melakukan black-list agar masalah tersebut tidak terulang lagi. (athink/mk)

CEGAH PENIMBUNAN

Polisi Pantau SPBU Sumenep – Beberapa SPBU di Kota Sumenep, (19/6) dijaga oleh aparat kepolisian.

Hal ini untuk menghindari penimbuan, karena pekan depan harga BBM sudah akan naik.

Kepala Polisi Resor Sumenep, Ajun Komisaris Besar Polisi, Marjoko, mengatakan, pihaknya sekarang sudah melakukan upaya-upaya pengamanan ataupun upaya penyelidikan SPBM di Kabupaten Sumenep.

“Selain itu, kami juga sudah memberikan pengamanan di sejumlah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, red.),” katanya kepada wartawan, Rabu (19/6) kemarin.

Sementara untuk mencegah penimbunan, Polres mengerahkan beberapa personelanya di sejumlah SPBU yang ada untuk selalu memantau perkembangan. SPBU yang ada di daerah Kota Sumenep terdapat lima SPBU,

dan tiga berada di luar Kota Sumenep.

“Baik di SPBU ataupun di SPBN, kami siagakan anggota Polres Sumenep.

Jadi masing-masing kami siagakan sekitar 5 anggota kepolisian, yakni dari pihak Polres setempat 3 personel, sedangkan dari Polsek 2 personel,” katanya.

Marjoko menjelaskan, diterjunkannya anggota kepolisian ke sejumlah SPBU tak ada tujuan lain untuk melakukan pemantauan dan berjaga-jaga, serta mengamati SPBU khawatir terjadi antrean panjang.

“Sesuai amatan, sejahu ini masih belum ada antrian panjang, termasuk juga stok yang ada di SPBU juga dicek, tetapi kami selalu memantaunya, sebab ketika terjadi antrean panjang, kadang pengguna BBM berdesakan

hingga mengakibatkan ketengangan satu sama lain,” tandasnya.

Pihaknya juga melakukan pengamanan di pelabuhan-pelabuhan yang ada.

Sebab tak menutup kemungkinan ketika orang mengirim barang ke daerah kepulauan, sudah dipastikan akan melewati pelabuhan.

“Misalnya di pelabuhan Kalianget, di sana sudah ada Polair yang bekerjasama dengan Polsek Kalianget, jadi setiap BBM yang mau dikirim dan dibawa ke pulau kami pastikan dicek terlebih dahulu. Berapa kuota yang dibawa, serta rekom atau pun izinnya harus ditunjukkan. Bahkan petugas juga mengecek kebutuhan BBM. Jadi, kami bisa mengetahui kuota BBM yang dibutuhkan oleh pulau tersebut berapa sehingga mudah menelusurinya,” pungkasnya. (sym/ mk)

394 Calon Pendamping PKH Ikuti Tes

SERIUS. Ratusan peserta tes tulis pendamping PKH khusuk mengerjakan materi tes, kemarin.

SUMENEP – Sebanyak 394 calon pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial (Dinsos) mengikuti tes di gedung Korpri kemarin (19/6).

Mereka mengikuti tes tulis dan tes wawancara. Untuk peserta tes wawancara diambil dari nilai tertinggi pada tes tulis. Sedangkan jumlah peserta yang ikut tes wawancara sekitar 70 orang.

Pelaksanaan tes itu dilakukan sebagai wujud

mencari sosok pendamping yang kapabel, dan paham tentang PKH. Nantinya, akan diambil sebanyak 11 orang, dari hasil tes wawancara. Sedangkan peserta yang lulus menjadi pendamping akan diumumkan pada bulan Juli mendatang. Untuk pengumumannya akan disebar di instansi yang ada di kota Sumekar ini.

Juni Tamrin, tim leader PKH Pusat menjelaskan, tes ini memang sengaja dilaku-

kan. Sebab, peserta yang ikut tes cukup banyak, sehingga perlu dilakukan seleksi. ”Kami ingin mencari pendamping yang tepat, sehingga tidak akan salah orang. Dampaknya, tentu pada penyaluran PKH yang profesional,” katanya.

Juni mengungkapkan, menjadi pendamping PKH itu tidak mudah, membutuhkan perjuangan yang cukup besar. Sebab, kerjanya selama 24 jam. “Bekerja sebagai pendamping PKH

membutuhkan komitmen dan tanggung jawab yang besar, dengan waktu yang cukup banyak. Sebab, ini bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil),” ujarnya.

Selain itu, menurut Juni, pendamping PKH tentu saja bertugas membantu masyarakat miskin, orang hamil. Intinya, ini untuk kepentingan masyarakat miskin. ”PKH ini masalah sosial, jadi tidak bisa disiasiakan. Makanya, tenaga kerja yang ada di dalamnya tentu saja berjiwa sosial,” ungkapnya.

Juni menambahkan, peserta yang lulus nanti akan ditempatkan di empat kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Nonggunong sebanyak 4 orang, Kangayan sebanyak 3 orang, Manding sebanyak 2 orang, dan Dungkek sebanyak 2 orang. ”Kami berharap semua orang yang lulus bisa bekerja secara profesional,” ungkapnya.

Juni juga berharap semua pendamping hendaknya mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Yakni, jangan meninggalkan atau menyia-nyiakan tugas sosial ini. ”Tanggung jawab terhadap tugas harus dijunjung tinggi. Berharap program PKH di Sumenep akan lebih bagus ke depan,” ungkapnya. (adv/yat)

agung rajasa/ant

PENJAGAAN SPBU. Petugas menjaga proses pengisian bahan bakar di salah satu SPBU di Sumenep. Polisi melakukan penjagaan di semua SPBU dan SPBN selain untuk mengantisipasi aksi penolakan terhadap rencana kenaikan BBM, juga sebagai pencegahan adanya upaya penimbunan BBM, memodifikasi tangki, pengoplosan, dan pengecer yang membeli BBM dalam jumlah yang tidak semestinya.

4

PAMEKASAN

KAMIS 20 JUNI 2013 NO.0142| TAHUN II

TRANSPORTASI

Kondisi Jalan Raya Sumedangan Rusak Parah

SIMULASI PENANGKAPAN TERORIS. Rangkaian gerbong kereta api terbakar setelah diledakkan pelaku teror ketika berlangsungnya simulasi yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Pelabuhan Cigading, Ciwandan, Cilegon, Banten, Rabu (19/6). Simulasi itu untuk meningkatkan kesiap siagaan aparat menghadapi serangan teroris.

Anggota DPRD Menolak Penaikan Harga BBM PAMEKASAN - Penolakan terhadap kebijakan penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh aktivis mahasiswa diwarnai aksi pencegatan terhadap mobil dinas pemerintah.

Para mahasiswa menghentikan setiap mobil berplat merah yang melintas di bundaran Monumen Arek Lancor dan meminta penumpang dan pengemudinya turun untuk ikut menandatangani penolakan tersebut.

Aksi yang dilakukan Mahasiswa Pemuda Menggugat (MPM) itu sempat diwarnai kericuhan, ketika salah satu mobil dinas tidak mau berhenti saat para mahasiswa itu menghadang. Sebagian dari mereka berusaha mengejar dan memaksa berhenti hingga sempat terjadi perdebatan antara mereka dengan pengemudi kendaraan. Beruntung kejadian itu tidak berlanjut dengan aksi perusakan setelah sejumlah petugas polisi berusaha melerai.

Para mahasiswa melanjutkan aksinya dengan berjalan kaki ke halaman Kantor DPRD setempat sambil terus melakukan orasi mengecam kebijakan penaikan harga BBM di sepanjang jalan yang mereka lalui.

Di kantor dewan itu, para mahasiswa meminta agar para anggota DPRD ikut membubuhkan tanda tangan menolak penaikan harga BBM. Namun, dari 45 orang anggota DPRD, tercatat hanya empat

anggota yang memenuhi permintaan itu.

Mereka antara lain Suli Faris anggota Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), Juhaini ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainal Abidin ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Abusiri ketua Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

Para aktivis mahasiswa itu lalu mencari sejumlah anggota dewan yang belum menandatangani penolakan ke ruang fraksi dan ruang komisi.

Namun setelah meyakini tidak ada lagi anggota DPRD di gedung tersebut, para mahasiswa itu keluar dan melanjutkan orasinya.

Koordinator aksi, Zaini menyatakan rasa herannya karena akibat terjadinya defisit anggaran akibat subsidi BBM. Itu membuktikan, pemerintah belum melakukan pengelolaan keuangan secara baik yang berdampak pada tidak tertatanya pengelolaan tersebut.

“Mana buktinya bahwa negara ini makmur, subur, dan kaya raya? Sebab, rakyat kecil semakin dibuat menderita oleh kebijakan pemerintahnya. Kekayaan negeri ini dinikmati orang luar dan segelintir orang di negeri ini mela-

lui korupsinya,” kata Zaini.

Ia menyatakan kekecewaannya kepada para wakil rakyat yang mendukung kebijakan pengurangan subsidi yang berdampak pada kenaikan harga BBM. Hal itu, kata dia, membuktikan bahwa mereka bukan mewakili rakyat, namun menjadi penguat pemerintah yang sedang berkuasa.

Ketua Komisi A, Suli Faris, yang menemui para mahasiswa menyatakan seharusnya pemerintah bukan menaikkan harga BBM untuk mengatasi defisit anggaran. Sebab, dampak dari kebijakan itu akan sangat membebani rakyat kecil.

Menurutnya, yang bisa dilakukan pemerintah di antaranya adalah menaikkan pajak kendaraan mewah, mengu-

rangi beban biaya operasional kendaraan dinas dan menunda pembayaran gaji ke-13 bagi PNS. “Selain itu, pemerintah bisa melakukan pengetatan pembayaran pajak bagi perusahaan besar di Indonesia.

Sebab, banyak perusahaan yang menunggak pembayaran pajaknya,” kata Suli. (awa/ muj/rah)

KENAKALAN REMAJA

Komisi A Nilai Perda Jam Malam Tidak Efektif PAMEKASAN - Komisi A DPRD Pamekasan Peraturan Daerah (Perda) pemberlakuan jam malam bagi remaja di Kabupaten Pamekasan yang diwacanakan pemerintah setempat tidak akan efektif berjalan.

Sebab, peraturan tersebut membutuhkan perangkat yang benar-benar kuat untuk mengawal pelaksanaannya.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris mengatakan peraturan tentang hal tersebut ada di beberapa daerah dan tidak berjalan dengan efektif dan ditolak warga, bahkan ada yang digugat ke pengadilan.

“Contoh kongkretnya di Kota Tangerang, Banten, peraturan seperti itu jus-

tru digugat warga ke pengadilan,” kata Suli, Rabu (19/6).

Ia memperkirakan jika Perda jam malam bagi remaja itu diterapkan di Pamekasan, juga akan mendapat penolakan dari warga.

Menurutnya, untuk menghindari adanya kasus perzinaan dan penggunaan narkoba di wilayah itu dilakukan dengan meningkatkan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sebab, sekalipun memiliki peraturan daerah, namun tidak diiringi oleh pengawasan yang ketat, kasus perzinahan dan penggunaan narkoba di kalangan remaja tetap akan terjadi.

Perda jam malam di-

wacanakan sejak beberapa waktu lalu. Tujuan dari peraturan itu membatasi jam keluar malam bagi remaja untuk menghindari kenakalan di kalangan mereka berupa perzinahan dan penggunaan narkoba.

Berdasarkan data yang diterima dari Satuan Polisi Pamong Praja, selama Januari hingga Juni, sudah ada 44 pasangan mesum yang ditangkap di Monumen Arek Lancor. Para pasangan muda yang tidak terikat pernikahan itu ditangkap karena melakukan tindakan yang mengarah perzinahan.

Dalam wacana itu, remaja puteri dilarang berada di tempat-tempat khusus di atas jam 22.00 WIB. (awa/muj/rah)

PAMEKASAN - Kondisi Jalan Raya Sumedangan di Kecamatan Pademawu, Pamekasan rusak parah akibat banjir beberapa waktu lalu. Di jalan yang menjadi jalur bus antar kota itu terdapat banyak kubangan dan sebagian besar aspalnya mengelupas.

Akibat kerusakan itu, jalan menjadi sangat sempit dan mengancam keselamatan pengendara, terutama pada malam hari atau setelah turun hujan. Selain itu, jalur tersebut tidak bisa dilalui kendaraan besar. Bus antar kota yang biasanya melalui jalur tersebut dialihkan melalui jalur kota.

Warga di sekitar kubangan terpaksa memberi tanda dengan pagar bambu atau dengan tanaman. Sebab, akibat kubangan dan lubang jalan itu, beberapa pengendara sepeda motor jatuh karena melewati lubang jalan tersebut.

Salah seorang warga Sumedangan, Sunarmi mengatakan kerusakan jalan di wilayah itu sudah terjadi sejak sekitar seminggu lalu. Awalnya hanya berupa lubang kecil, dan semakin lebar setelah di wilayah itu terjadi banjir akibat luapan Kali Sumedangan.

“Selain akibat banjir, kubangan dan lubang jalan itu makin melebar karena sering dilewati kendaraan besar,” katanya.

Ia meminta agar pemerintah setempat segera melakukan perbaikan jalan tersebut. Sebab, jika tidak segera diperbaiki, tidak me-

nutup kemungkinan kerusakan itu akan semakin parah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pamekasan, Totok Hartono mengatakan masih melihat tingkat kerusakan itu dan jika dinilai membahayakan penggunanya. Ia berjanji akan mengupayakan untuk perbaikan.

Kami masih akan melihat kondisi yang sebenarnya.

Dan jika sangat membahayakan, kami akan mengupayakan untuk segera dilakukan perbaikan,

“Kami masih akan melihat kondisi yang sebenarnya.

Dan jika sangat membahayakan, kami akan mengupayakan untuk segera dilakukan perbaikan,” kata Totok.

Ia menjelaskan kerusakan jalan merupakan salah satu akibat dari musibah banjir atau pada saat terjadi peningkatan intensitas hujan. Sebab, aspal akan mengelupas akibat gerusan air. (awa/ rah)

PENYEGARAN ORGANISASI

Tiga Polisi Dimutasi PAMEKASAN - Sebanyak tiga perwira pertama (Pama) di lingkungan Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan, Rabu (19/6), resmi dimutasi.

Ketiga perwira itu antara lain, Ajun Komisaris Muhammad Mahmud, Ajun Komisaris Bambang Sugiharto, dan Inspektur Satu Agus Sutanto.

Muhammad Mahmud yang semula menjabat sebagai Kasat Lantas dimutasi sebagai Kapolsek di Bangkalan. Posisinya digantikan Bambang Sugiharto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Tlanakan.

Sementara posisi Bambang Sugiharto digantikan Agus Sutanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit II Satuan Intelkam Polres Pamekasan. Sedangkan jabatan Agus Sutanto saat ini masih mengalami kekosongan pejabat.

Acara serah terima jabatan para perwira itu berlangsung di Aula Bhayangkara Polres Pamekasan. Usai serah terima, para perwira yang dimutasi menerima ucapan selamat dari Kapolres, Ajun Komisaris Besar Nanang Chadarusman diikuti para perwira lainnya.

Kapolres mengatakan

mutasi perwira dalam institusi kepolisian merupakan hal yang biasa. Tujuan utamanya adalah penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja dari masingmasing satuan.

Pejabat yang baru diharapkan bisa segera menyesuaikan di tempat kerjanya yang baru dan segera melaksanakan program dari pejabat yang sebelumnya.

Selain itu, pejabat yang baru secepatnya menghimpun beberapa persoalan yang ada di satuannya untuk memudahkan dalam menangani sebuah persoalan.

“Mutasi ini murni penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja saja, dan itu sudah lumrah dalam sebuah institusi,” katanya.

Kapolres menegaskan bahwa mutasi tiga Pama kali ini tidak ada kaitannya dengan kasus apapun. Bahkan, sebelum ketiganya dimutasi, pihaknya sudah melakukan verifikasi di masing-masing bagian. Verifikasi tersebut berupa bidang keuangan, anggaran, dan administrasi umum. Dari verifikasi itu tidak ditemukan adanya kejanggalan dan semuanya sudah cukup baik. (uzi/muj/rah)

PAMEKASAN

Penerimaan Siswa Baru Bebas Kolusi dan Pungutan Dana PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pamekasan meminta sekolah penyelenggara penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2013, agar PPDB dilaksanakan secara transparan, juga bebas kolusi dan nepotisme.

Wakil ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Khairul Kalam, Rabu (19/6), mengatakan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat harus menyiapkan regulasi (aturan) yang baik agar pelaksanaan PPDB kali ini bisa dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntable (bisa dipertanggungjawabkan).

Menurutnya, setiap peserta harus mendapat pelayanan yang sama dan tidak boleh ada titipan, termasuk dari anak pejabat sekali pun. Lebih dari itu, ia meminta agar tidak ada pungutan liar (pungli) yang

dapat memberatkan wali murid karena pemerintah setempat sudah menyiapkan anggaran dana untuk kegiatan tersebut.

Dana PPDB sebesar Rp 0,5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013, harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan disalurkan kepada masingmasing sekolah utamanya SMA, agar tidak ada alasan lagi bagi sekolah untuk melakukan pungli.

“Harapan saya, PPDB ini dilaksanakan secara transpar-

an, bebas dari kolusi dan nepotisme serta jangan ada pungutan agar tidak semakin membebani orang tua siswa,” katanya.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pamekasan, Mohammad Tarsun menjamin pelaksanaan PPDB kali akan dilaksanakan secara transparan sesuai asas PPDB, yaitu, transparan, objektif, akuntable, dan tidak diskrimanitif.

Meski demikian, pihaknya tetap meminta masyarakat untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan PPDB lebih transparan.

Berkaitan dengan anggaran PPDB, pihaknya sudah menekankan kepada sekolah di lingkungan Disdik, terutama SMA agar tidak melakukan pungutan liar (pungli) untuk

biaya PPDB dan registrasi.

Sedangkan tingkat SMP bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). Besaran biaya PPDB yang disiapkan pemerintah sebesar Rp. 50 ribu persiswa.

Namun karena jatah yang disediakan terbatas untuk 10 ribu siswa, pihaknya akan membagi rata untuk sekolah swasta setelah dikurangi pagu sekolah negeri masing-masing Rp 50 ribu persiswa.

“Dana yang disiapkan hanya untuk 10 ribu siswa, sedangkan jumlah kelulusan siswa tahun ini sebanyak 14 ribu lebih. Kalau dana ini nanti tidak cukup, kami perioritaskan untuk sekeloh negeri dulu, sisanya akan dibagi rata,” katanya.

Tarsun menjelaskan pada PPDB kali ini, pihaknya su-

dah menyerahkan petunjuk teknis (juknis) kepada masing sekolah. Dalam juknis itu di antaranya menetapkan pagu siswa sebanyak 32 siswa perkelas untuk sekolah standar nasional (SSN) tingkat SMP. Sedangkan bagi sekolah non SSN utamanya termasuk SMA sebanyak 36 siswa perkelas. Pagu ini sudah menjadi ketentuan mutlak yang harus dipatuhi oleh masing-masing sekolah.

Sementara itu, PPDB 2013 akan dilaksanakan mulai 1-9 Juli 2013, sesuai jadwal yang ditentukan. Materi tes meliputi IPA, Matematika, IPS, Bahasa Indonesia PPKN. Sedangkan materi pelajaran agama dipastikan tidak menjadi materi ujian seleksi karena tidak memiliki lansadan hukum. (uzi/muj/rah)

PAYUNG HUKUM

Pembahasan Rancangan Perda Penyertaan Modal Belum Jelas

PAMEKASAN - Penyertaan modal tambahan untuk PT. Aneka Usaha Mekasan Makmur, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pamekasan, sampai saat ini belum jelas.

Penyertaan modal tambahan yang rencananya akan dijadikan modal dasar Bank Perkreditan Syariah (BPRS) selaku anak perusahaan BUMD ini, masih menunggu Pera-

5

KAMIS 20 JUNI 2013 NO.0142| TAHUN II

turan Daerah (Perda) sebagai payung hukum.

Sedangkan Rancangan Perda itu sampai saat ini masih belum jelas tahapan pembahasannya.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi mengatakan pihaknya belum menerima usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) itu dari pemerintah setempat,

sehingga belum bisa melakukan pembahasan. Kemungkinan Raperda itu sudah masuk ke Sekretariat DPRD atau masih berada di Bagian Administrasi Hukum Pemerintah Kabuapaten Pamekasan.

Dia jelaskan kalau Raperda itu sudah diusulkan ke DPRD, pihaknya akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahasnya, setelah

ada nota penjelasan bupati.

Pihaknya berharap, Raperda itu segera diusulkan, agar penyertaan modal tambahan itu segera memiliki dasar hukum dan bisa digunakan sebaik mungkin.

“Sampai sekarang, kami belum menerima usulan dari eksekutif. Apakah masih ada di sekretariat atau dimana saya belum tahu. Coba saja tanyakan ke bagian hukum atau DP2KA,” katanya.

Sementara itu, Kabag Administrasi Hukum Pemkab Pamekasan Nur Aini saat dimintai konfirmasi, Rabu (19/6), mengaku belum mengusulkan Raperda itu ke DPRD. Sebab, pihaknya baru menerima usulan judul Raperda itu dan sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2013.

“Detailnya saya belum tahu seperti apa karena draftnya belum kami terima.

Kami baru menerima usulan judul karena dimasukkan ke Prolegda 2013,” katanya.

Menurutnya pembuatan draf Raperda itu ditangani Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DP2KA) Pamekasan karena menyangkut penyertaan modal. Proses pembuatannya memang memerlukan waktu cukup lama, karena memerlukan hitungan khusus.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pamekasan, Taufikurrahman mengatakan raperda itu sudah rampung dan akan diajukan ke Badan Legislasi

(Baleg) DPRD dalam waktu dekat. Jika disetujui raperda itu akan diproses dan rencana akan disampaikan ke bagian hukum pemkab setempat dalam dua hari ini.

Penyertaan modal tambahan untuk BUMD Aneka Usaha Mekasan Makmur ini memang akan dikhususkan untuk modal dasar BPRS yang menjadi anak perusahaan BUMD itu. Modal dasar yang direncanakan untuk BPRS ini sebesar Rp 4 miliar. Menurutnya, modal dasar ini masih tergolong sedikit dibanding BPRS di Kabupaten Sumenep yang mencapai Rp 40 miliar.

Meski demikian pihaknya optimis, modal dasar ini bisa bertambah dengan cara menggandeng pihak ketiga sebagai invetor, dengan komposisi 6040 persen atau 51-49 persen.

“Modal dasar ini kan tidak harus dari kami semua, tapi nanti bisa melibatkan pihak ketiga. Memang modal setor yang kami rencanakan masih minim, tapi nanti kan bisa dilakukan pengembangan,” katanya.

Sementara itu, BPRS yang akan menjalankan bisnis ini sampai kini belum terbentuk.

BPRS itu saat ini dalam tahap melengkapi calon pengurus yang akan diusulkan ke Bank Indonesia (BI).

Setelah pengurus ini disetujui BI, baru bisa merekrut karyawan serta melengkapi perizinan dan infrastruktur yang dibutuhkan. Ditargetkan, BPRS itu sudah rampung dan bisa dioperasikan pada akhir tahun ini. (uzi/muj/rah)

CJH

Pengurangan Kuota Haji Sesuai Nomor Urut Porsi PAMEKASAN - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan menyatakan akan melakukan pengurangan kuota haji di wilayah itu dengan berdasar pada nomor porsi jamaah yang dinyatakan sudah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (PBIH).

Langkah itu sesuai dengan Surat Edaran dari Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur tentang Rancangan Penyesuaian Kuota Haji Reguler 2013 sebagai tindak lanjut surat dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI yang menyatakan kuota haji masing-masing provinsi dikurangi 20 persen dari kuota semula.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Pamekasan, Juhedi menjelaskan pengurangan akan dilakukan berdasar nomor urut porsi calon jamaah sesuai data base di sistem Komputer Haji (Siskohaj) yang sudah melunasi BPIH. Dengan cara itu, maka yang dipastikan akan berangkat ke tanah suci tahun ini adalah mulai dari nomor porsi teratas hingga terpenuhinya kuota.

“Sesuai dengan Surat Edaran dari Kanwil Kemenag Jatim yang kami terima, diperkirakan jamaah Pamekasan yang bakal gagal atau tertunda berjumlah sekitar

120 orang. Jumlah itu diluar jamaah yang gagal karena tidak melunasi BPIH,“ kata Juhedi, Rabu(19/6).

Juhedi mengatakan Kemenag Pamekasan belum menerima informasi dari Kemenag RI tentang nomor porsi yang dipastikan akan berangkat. Sebab, hal itu ditentukan berdasarkan Siskohaj.

Namun, pihaknya tetap berharap upaya diplomasi Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan pengurangan kuota itu tidak berlaku untuk Indonesia.

Jika itu berhasil, maka jumlah jamaah yang akan berangkat menunaikan ibdah haji tidak mengalami pengurangan.

Pengurangan kuota haji itu dilakukan Pemerintah Arab Saudi akibat keterlambatan penyelesaian proses perbaikan dan perluasan areal Masjidil Haram. Proses perbaikan itu berpengaruh terhadap daya tampung jamaah di mesjid terbesar sedunia tersebut hingga dilakukan pengurangan kuota.

Pengurangan itu berlaku untuk seluruh negara Islam di dunia dengan alokasi pengurangan sebesar 20 persen dari kuota dasar yang ditetapkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI/organisasi negara-negara Islam sedunia). (CR-1/rah)

Pemerintah Arab Saudi melakukan pengurangan atau kuota jumlah jamaah haji seluruh dunia sebesar 20 persen dari kuota dasar, dengan demikian kuota atau jumlah jamaah haji Indonesia pada tahun 2013 akan menjadi 168.800 jamaah dari semula 211.000 orang.

6

SAMPANG

KAMIS 20 JUNI 2013 NO. 0142 TAHUN II

PROYEK LAPANGAN KARAPAN SAPI

Dewan Soroti Proyek Lapangan Karapan Sapi

ryan hariyanto / koran madura

MENAIKKAN PENUMPANG. Sejumlah MPU di Kabupaten Sampang mulai menaikkan tarif angkutan menjelang dampak rencana kenaikan BBM

Angka Kemiskinan Akan Bertambah Banyak SAMPANG – Angka kemiskinan di Kabupaten Sampang diprediksi naik hingga 10 persen.

Pada tahun ini terdapat 108 647 rumah tangga sasaran miskin. Naiknya angka kemisikinan ini akibat dari naiknya harga BBM. Rencana kenaikan harga BBM akan berdampak besar terhadap kejahteraan rakyat. Pada tahun 2012 jumlah warga miskin 127.848 RTSM. Sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi 108 647 RTSM. Badan Pusat Statistik (BPS) Sampang memprediksi akan bertambah, akibat dari kenaikan BBM, karena sebelum harga BBM naik harga bahan pokok sudah mulai naik.

Kepala Badan Statistik Kabupaten Sampang melalui Kasi Statistik Sosial Noer Amin mengatakan, jumlah kemiskinan di Kabupaten Sampang kemungkinan besar akan meningkat dari 5 sampai 10 persen. Tapi pihaknya akan melakukan verifikasi ulang dengan menggunakan database tahun 2011 melalui program pendataan perlindungan sosial (PPPS).

Amin juga menambahkan, kategori masyarakat miskin yang paling utama diukur dari fisik rumah dan juga kebutuhan kalori minimal 2200 kilogram per jiwa. Dan sebagai kompen-

sasi, masyarakat miskin akan dibantu dengan BLSM (bantuan langsung sasaran miskin).

Selain itu, menurut informasi yang dia dapat, akan dibantu dengan perbaikan infrastuktur kemasing-masing desa dengan angaran Rp. 350 juta per desa, serta raskin akan dibantu 2 kali lipat yang awalnya dapat 15 kg menjadi 30 kg per RTSM. "Besar kemungkinan akan bertambah jumlah kuota kemiskinan, dan pemerintah akan memberikan kompensasi melalui BLSM sebesar Rp. 150 000 selama 4 bulan, sehingga kami berharap bantuan ini nanti tepat sasaran terhadap orang-orang yang betul membutuhkan, dan untuk maslah ini yang saya dengar akan dibantu dengan perbaikan infrastuktur dengan anggaran Rp. 350 juta per desa dan untuk raskin akan dinaikkan 2 kali lipat," ujarnya kepada Koran Madura, Rabu (19/6).

Sementara Sekretaris LSM Gerpas (Gerakan Peduli Sampang) Irwan

menanggapi hal itu, pemerintah dinilai tidak objektif apabila menaikkan harga BBM karena ini akan menyengsarakan masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah, dan yang pasti dampaknya harga kebutuhan pokok akan melambung tinggi dan BLSM yang dijadikan kompensasi itu bukan sebagai pengganti untuk meringankan beban masyarakat kecil. Bahkan, lebih terkesan tidak mendidik masyarakat dan diajarkan untuk memintaminta.

“Saya pikir kompensasi BLSM bukanlah solusi yang diberikan pemerintah seharusnya pemerintah memberikan keterampilan terhadap masyarakat kecil dan memperluas lapangan pekerjaan karena mereka miskin karena tidak mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga apabila pemerintah menaikkan BBM, masyarakiat sudah siap,” ucapnya.

Tarif MPU Naik Saat ini, sekalipun harga bahan bakar minyak belum naik, ongkos angkutan mobil penumpang umum (MPU) di Kabupaten Sampang sudah mulai naik. Kenaikan harga mencapai 50 persen. Akbiatnya, penumpang MPU mulai resah.

Menurut Saiful (20),

TAK PUNYA PERDA

sudah berubah, awalnya 7.000 sekarang 12.000, Mas, itu kalau tandanya BBM mulai naik dan seperti tahun lalu," terangnya kepada Koran Madura.

Ia berharap, pemerintah daerah dan dinas terkait untuk segera menyelidiki dan mengkroscek di beberapa lokasi terminal. Guna menghindari adanya kaenakan tarif angkutan sebelum disahkan.

"Ya kalau harapannya, dinas terkait dan pemda bisa turun lapangan untuk mengoreksi ini semua, kan sudah jelas hingga saat ini berencana kenaikan BM bersubsidi belum disahkan," ujarnya.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Slamet Terbang melalui Kabid Hubungan Darat Fadeli menjelaskan, sesuai dengan tahap prosedur tarif angkutan MPU harus menggunakan tarif standar. Artinya, jika angkutan umum menaikan tarif angkutan sebelum ada kepastian resmi naiknya harga BBM bersubsidi, pihaknya akan melakukan operasi bersama kepolisian.

"Ya kita akan ke lapangan kalau tarif itu naik sebelum ada kenaikan BBM secara pasti, semuanya ada prosesnya," singkatnya. (jun/ryn)

(19/6).

Kejadian tersebut, menurut politisi asal Desa Gunung Eleh Kecamatan Kedundung tersebut, menjadi catatan buruk bagi pengguna anggaran (PA), Disbudparpora Sampang bersama PPTKnya, karena tidak bisa mendorong pihak rekanan untuk menyelesaikan kegiatan sesuai kontrak waktu, bahkan waktu kontrak diperpanjangpun masih belum bisa diselesaikan.

“Sebagai anggota dewan yang melekat tugasnya sebagai pengawasan, berharap pihak SKPD dalam hal ini Disbudparpora harus bertanggungjawab dan proaktif untuk menuntaskan proyek lapangan karapan sapi yang saat ini masih terbengkalai tersebut. Mestinya pekerjaan pengurukan ini bukan pekerjaan yang sulit, asal ada dananya dan pihak PPTK dan SKPD terkait terus mendorong rekanan untuk terus menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka dimungkinkan tidak akan terjadi seperti ini,” tegasnya.

Sementara beberapa waktu lalu, Sekretaris Disbudparpora Sampang A. Rachim membenarkan jika hasil pemeriksaan BPK 2013 pekerjaan pengurukan tahap II lapangan karapan sapi di Kelurahan Karang Dalem masih belum selesai. “Bahkan, kami sejak awal sudah melakukan peneguran pada pihak rekanan, CV Laras Imbang, tapi hasilnya hingga saat ini masih belum selesai,” ujarnya. (Hol)

hol / koran madura

PROYEK LAPANGAN KARAPAN SAPI. Kondisi di dalam lapangan karapan sapi yang terbengkalai

PENDIDIKAN

Hasil Pajak BPHTP Melayang Sampang – Lantaran belum memiliki perda tentang penerimaan pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), Pemerintah Kabupaten Sampang harus merelakan puluhan miliar tidak masuk ke dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) setiap tahunnya.

Hasil pajak dari BPHTP setiap tahun masuk ke dalam kas negara. Padahal, sebagaiamana diatur di dalam Undangundang UU No 28 tahun 2009 tentang Hasil Pajak, BPHTP sepenuhnya masuk ke dalam kas daerah jika sudah diatur dengan perda.

Sesuai Undang-Undang BPHTB sendiri merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi Wajib Pajak. Yang menjadi objek adalah pemindahan hak atas tanah.

Menurut Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Sampang, Prasetyo, menjelaskan, dari sekian transaksi pen-

warga Desa Gunung Maddah Kec/Kota Sampang, mengaku tak sepantasnya tarif angkutan sudah mulai menaikkan harga terhadap penumpang. Apalagi, pengesahannya masih belum ada dari pemerintah.

"Tujuan saya biasanya naik dari Terminal Sampang turun di Jalan Segara Pamekesan hanya Rp 5.000, tapi tadi kernetnya minta 10.000," ucapnya dengan nada kesal, Rabu (19/6).

Pemuda yang ditemui di Terminal Sampang itu, sempat mempertanyakan kenaikan tarif tersebut, karena dilakukan sebelum waktunya. Tetapi, sang kernet dan sopirnya pun malah tak mengubrisnya.

"Sempat saya tanyakan, cuma gak di jawab. Namun, ini entah dimanakah seharusnya bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Hal senada juga di sampaikan oleh Moh.Muhni (45), warga Kelurahan Rongtengah Kec/Kota Sampang.

Ia mengatakan, memang tarif ongkos penumpang naik.

Sehingga, terkadang setiap pagi menuju Kabupaten Bangkalan guna menjalankan tugas dan pekerjaannya sudah hal biasa jika sang kernet menarik ongkos dua kali lipat.

"Setiap pagi hari menuju Bangkalan, ongkosnya

SAMPANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sampang menyoroti kembali proyek karapan sapi di Kelurahan Karang Dalam, Kota Sampang, yang hingga sekarang masih mangkrak. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tertanggal 27 Mei 2013 mengatakan, proyek tersebut masih belum selesai dan sisa anggaran harus dikembalikan pada kas daerah.

Salah satu anggota dewan, Anwar mengaku sangat terkejut melihat hasil audit BPK pada 27 Mei 2013 terkait pekerjaan pengurukan lapangan karapan sapi yang masih belum tuntas. Bahkan, pihak rekanan harus mengembalikan anggaran pada kas daerah sebesar Rp. 19.215.000 karena pekerjaannya hanya diselesaikan 63 persen dari total anggaran Rp. 384.300.000.

“Berdasarkan temuan BPK, pekerjaan pengurukan tahap II tahun 2012 tersebut pada awalnya pihak rekanan pelaksana, CV Laras Imbang, tidak bisa menyelesaikan waktu kontrak selambatlambatnya pada 8 Desember 2012 dan pekerjaan fisik hanya selesai 52,08 persen, kemudian dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 50 hari kalender dengan selambat-lambatnya 28 Januari 2013, tetapi waktu perpanjangan tersebut ternyata juga tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, bahkan total pekerjaan yang bisa diselesaikan rekanan hanya 63 persen,” terangnya sambil melihat hasil pemeriksaan BPK, Rabu

galihan hak tanah tahun demi tahun yang didaftarkan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sampang tidak ada satupun pajak yang masuk kas daerah, sehingga pajak sebesar 5 persen dari nilai transaksi itu langsung masuk ke kas negara.

“Sebenarnya kalau ada perda bisa masuk ke daerah tapi karena belum ada selama ini langsung masuk ke negara. Padahal, jumlahnya besar itu untuk di Sampang” ujarnya.

Masih kata Prasetyo, seperti di daerah lain pendapatan daerah dari sektor ini cukup menjanjikan jumlahnya, sayangnya Pemkab Sampang belum tertarik dengan pendapatan daerah semacam ini. Menurut Prasetyo, selama ini pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pemkab tentang hal ini, namun belum ada respon.

“Kalau dari dokumen yang dipunyai BPN jumlahnya cukup banyak, tapi entah kenapa pemkab tidak segera merealisasikan perdanya, itu, kan, nanti masuk DAU dan BPN Sampang juga dapat dari pengalokasiannya” ungkapnya.(ryn)

Disdik Belum Tahu Jumlah Mahasiswa Bidik Misi SAMPANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang sampai saat ini belum mengetahui jumlah siswa kelas akhir yang melanjutkan ke perguruan tinggi melalui beasiswa bidik misi tahun 2013. Disdik mengaku karena sudah dipasrahkan ke sekolah masing-masing.

Disdik hanya bertugas mensosialisasikan dan mengundang semua kepala sekolah tingkat SLTA se-Kabupaten Sampang beberapa waktu lalu untuk mendaf-

tarkan siswanya yang tidak mampu dan berprestasi agar mengikuti beasiswa bidik misi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang melalui Plt Kasubag Keuangan Saimin mengaku trauma dengan kejadian waktu tahun 2012, karena setelah lima siswa didaftarkan melalui bidik misi cuma satu siswa yang diterima.

“Kami merasa malu karena wali siswa dan kepala sokolah sudah dipanggil ke Dinas Pendidikan, dan setelah semua

siswa melengkapi perlengkapannya, dia menerima informasi kalau siswa yang diterima cuma satu orang,” tuturnya.

Untuk tahun ini, dia belum mengetahui apakah ada jatah atau tidak, karena setelah tahun 2012 tidak pernah mengikuti kelanjutan dari beasiswa bidik misi tersebut. Sedangkan kerjasama perguruan tinggi dengan dinas pendidikan ditahun 2012 menggunakan dana sharing melalui pemerintah kabupaten.

"Jumlah siswa yang mel-

alui beasiswa bidik misi di Kabupaten Sampang masih belum jelas, masih ada jatah atau tidak, karena seperti pengalaman tahun 2012 kemarin, dari 5 orang yang mendaftar yang memenuhi syarat hanya diambil 1 orang dan ini menggunakan dana sharing melalui pemkab" terangnya kepada Koran Madura, Rabu (19/6).

Sementara Kepala Bidang (kabid) Kurikulum Abi Kusno tidak bisa ditemui karena

masih mengikuti rakor di Jogjakarta, dan setelah dikonfirmasi melalui teleponnya, dia menjawab dinas pendidikan tidak menangani siswa melalui beasiswa bidik misi, karena usulan langsung dari SMA/ SMK masing-masing.

"Masalah siswa yang melalui beasiswa bidik misi langsung ke sekolah tingkat SMA/SMK karena usulan dari sekolah masing-masing dan dinas pendidikan tidak menangani," tandasnya. (Jun)

INFRASTRUKTUR

Warga Pasang Pohon Pisang di Tengah Jalan SAMPANG – Warga memasang pohon pisang dan pot bunga di Jalan Raya Pliyang Kecamatan Kota Sampang, Rabu (19/6), karena jalan tersebut sudah dua kali memakan korban. Terdapat dua pengendara yang jatuh karena kondisi jalan tersebut rusak dan tidak kunjung diperbaiki.

Pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas di Jalan

Raya Pliyang karena kondisi jalan rusak dan berlubang. Apalagi, jalan tersebut berada didataran tinggi sehingga pengendara terpaksa menancapkan gas.

Salah satu pemuda Pliyang, Syaifullah (30), mengatakan, warga terpaksa memasang pohon pisang dan pot karena pada hari itu saja sudah dua pengendara sepeda motor jatuh, akibat jalan yang ber-

lubang. Masyarakat berinisiatif untuk menanam pohon untuk mengurangi jumlah korban, karena kalau ini dibiarkan kemungkinan akan bertambah korban yang berjatuhan, apalagi ketika malam hari.

“Pada hari ini, dari tadi pagi sudah dua kendaraan yang jatuh akibat jalan yang rusak dan berlubang, sehingga kami bersama warga menanami pohon agar

tidak memakan korban lagi.

Kalau ini dibiarkan besar kemungkinan akan lebih banyak, apalagi kalau sudah malam hari,” jelasnya kepada Koran Madura, Rabu (19/6).

Hal senada juga diungkapkan oleh pengendara roda dua, Jailani, warga Kecamatan Torjun, saat melintasi jalan tersebut, mengatakan, sangat beruntung dengan jalan yang diberi tanda dengan di-

tanam pohon oleh warga, karena kemarin ketika dia melewati jalan tersebut hampir terpeleset garagara jalan yang berlubang. Kalau tidak segera diperbaiki maka akan sangat membahayakan pengendara.

“Kemarin saya hampir terpeleset di jalan tersebut ini. Lebih baik dipasang pot seperti itu sehingga pengendara bisa lebih berhati-hati,” ujarnya. (Jun)

BANGKALAN

7

KAMIS 20 JUNI 2013 NO.0142 | TAHUN II

PEMBENAHAN

Enam Pasar Tradisional Akan Direhab

ant/dhoni setiawan

PRODUKSI IKAN INDONESIA: Pedagang menjajakan berbagai ikan laut segar tangkapan nelayan tradisional di Pasar Ikan Labuha, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan tahun 2013 nilai ekspor hasil perikanan Indonesia bisa mencapai 5 miliar dolar AS dan pada tahun 2014 menjadi 6 miliar dolar AS.

Penderita Penyakit Difteri di Jatim Masih Tinggi BANGKALAN - Kasus penyakit difteri di Jawa Timur (Jatim) masih tinggi. Sejak tahun 2007, jumlah penderita difteri selalu meningkat. Hingga pertengahan tahun 2013, terjadi 310 kasus dengan jumlah kematian 15 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Jatim Dr Harsono saat memberi sambutan dalam Pencanangan Sub Pin Difteri Putaran Dua dan Temu Kader di Gedung Rato Ebuh Bangkalan, kamarin, menuturkan sepanjang tahun 2012, terdata 954 kasus difteri di Jatim dengan angka kematian mencapai 37 orang.

"Diperlukan komitmen seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat guna menekan tingginya kasus difteri," ung-

kapnya Hal itu diperlukan karena difteri yang disebabkan bakteri Coryne Bacterium Diphteriae (CBD) merupakan penyakit menular. Di mana akan menyerang saluran pernafasan bagian atas. Seperti tonsil, faring, dan hidung.

"Penularan biasanya melalui percikan ludah, benda, dan makanan yang sudah terkontaminasi CBD. Jadinya sesak nafas, nyeri telan di tenggorokan, leher bengkak sep-

erti leher sapi (bullneck), dan sulit bernafas karena terdapat selaput warna putih keabuabuan (pseudomembran) di tenggorokan," terangnya.

Menurut Harsono, tingginya kasus difteri di Jatim ini mendapat perhatian serius dari Dirjen Kementrian Dinkes RI dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 50 miliar. Dengan harapan, melalui Sub PIN Difteri, kasus difteria dalam setiap tahunnya bisa ditekan.

"Putaran kedua Sub PIN Difteri ini digelar di Bangkalan. Sebelumnya, putaran pertama diadakan di Sidoarjo.

Nantinya juga akan diikuti 19 kabupaten/kota di Jatim," tandasnya.

Sementara itu Bupati Bangkalan RK Moh Makmun Ibnu Fuad mengatakan penanggulangan dan penanganan kasus difteri harus dilakukan dengan tindakan preventif.

"Memberikan imunisasi lengkap saat usia bayi. Seperti DPT-HB sebanyak tiga kali.

Dilanjutkan saat usia SD dengan imunisasi Antigen DT satu kali," jelasnya.

Namun, lanjutnya, peran serta masyarakat dan pemerintahan harus ditingkatkan."Kami imbau kepada semua petugas kesehatan di kota maupun desa, lebih meningkatkan pelayanan. Terutama terhadap kasus difteri," ucapnya.(dn/rah)

HAJI

Indonesia Seharusnya Melobi Pemerintah Arab Saudi BANGKALAN - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengharapkan agar Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama melobi Pemerintah Arab Saudi, terkait kebijakan pengurangan kuota haji sebesar 20 persen itu.

“Kami berharap Menteri Agama bisa melobi dan meyakinkan pemerintah Arab Saudi, untuk tidak mengurangi kuota jamaah haji asal Indonesia, karena apabila terjadi maka rentetannya akan panjang nantinya,” kata Timur Saifullah Yusuf di Bangkalan, Rabu.

Wagub mengemukakan hal ini menanggapi kebijakan pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota 20 calon haji bagi semua negara pada musim haji tahun ini.

Ia mengatakan, kalau pun terpaksa ada pengurangan diharapkan jumlahnya tidak terlalu banyak. Karena akan berdampak sosial nantinya.

Memang, kata Gus Ipul sapaan karib Wagub Jatim itu, kedepan rumusan kuota haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi hanya 1 persen dari jumlah penduduk.

Namun ia berharap, kebijakan itu bisa diubah atau dikecualikan untuk jamaah asal Indonesia, karena moyoritas warga Indonesia adalah Muslim.

Gus Ipul menjelaskan seharusnya pemerintah Arab Saudi memberi porsi lebih banyak kepada jamaah asal Indonesia dibanding negara lain. Mengingat banyaknya penduduk Indonesia yang beragama Islam.

“Kami di Pemprov juga belum mengetahui secara pasti berapa jumlah calon haji yang akan gagal berangkat, karena kebijakan pengurangan kuota

ini dan masih menunggu ketentuan tertulis dari Menteri Agama. Harapan kami, Menag bisa melobi sehingga calhaj yang gagal berangkat tidak terlalu banyak. Kalau bisa tetap pada jumlah semula,” ucapnya, berharap.

Sebelumnya Kasi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, Abdul Hamid memperkirakan sebagian calon haji akan gagal berangkat, karena adanya pengurangan jatah kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. (ant/rah)

CAGAB-CAWAGUB JATIM

Karsa Serahkan Dualisme Dukungan pada KPU

doni heriyanto/koran madura

SAIFULLAH YUSUF: Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf saat diwawancarai sejumlah wartawan usai menghadiri Pencanangan Sub Pin Difteri Putaran Dua dan Temu Kader di Gedung Rato Ebuh Bangkalan kamarin.

BANGKALAN KPU Provinsi Jawa timur hingga saat ini belum memberikan keputusan terhadap dukungan Partai Kedaulatan dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). Membuat kubu Karsa sebagai salah satu pihak yang mengklaim dukungan kedua partai tersebut mengaku pasrah atas keputusan KPU. Kedua partai tersebut masih dianggap memiliki

dualiasme dukungan. Selain dianggap mendukung Karsa, faksi lain dalam tubuh kedua partai tersebut juga melakukan dukungan kepada calon gubernur Khofifah.

Ditemui di Bangkalan, wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf, yang juga merupakan Bacawagub dari pasangan Karsa, mengaku pasrah dan menyerahkan masalah sengketa dukungan 2 partai Gurem tersebut ke internal partai

yang bersangkutan dan KPU Jatim selaku pelaksana Pemilu 2014.

“Terkait dualisme dukungan PK dan PPNUI, kami pasangan Karsa menyerahkan sepenuhnya kepada internal partai yang bersangkutan dan KPU Jatim,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul usai menghadiri Pencanangan Sub Pin Difteri Putaran Dua dan Temu Kader di Gedung Rato Ebuh Bangkalan kamarin.

Menurut Gus Ipul, kedua partai pasti memiliki mekanisme sendiri terkait bagaimana menyelesaikan konflik di tubuh partainya. Selain itu, pihaknya juga meyakini bahwa undang-undang atau peraturan juga menaungi masalah tersebut.

Selain memasrahkan masalah ini ke internal partai yang bersangkutan, kata dia, pihaknya juga mengembalikan sengketa ini kepada keputusan KPU Provinsi Jatim.

“Partai pasti punya mekanisme menyelesaikan konflik internal, makanya kami serahkan masalah ini ke internal partai tersebut, tanpa harus kita cawe-cawe. Selain itu, Undang-Undang juga mengatur masalah ini, karenanya biarlah nanti KPU yang memutuskan,” kelitnya.

Ditanya mengenai apakah kubunya siap jika akhirnya harus kalah dalam sengketa dukungan tersebut. Gus Ipul pun secara tegas siap menangdan siap kalah. “Ya siap tah mas, masak siap menang gak siap kalah,” tegasnya mengakhiri pembicaraan. (dn/rah)

BANGKALAN – Karena dinilai sudah tak layak, enam pasar tradisional di Kabupaten Bangkalan, akan mendapatkan perbaikan dan rehabilitasi. Itu dilakukan agar menciptakan pasar yang lebih kondusif. Keenam pasar tersebut yakni pasar Langkap, pasar Tragah, pasar Tanah Merah, pasar Galis, pasar Blega, dan pasar Wisata Ki Lemah Duwur (KLD).

Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Bangkalan Sarman Adi Joko Sutrisno menjelaskan pasar-pasar tradisional tersebut merupakan pasar kelas satu yang kondisinya masih perlu pembenahan.

“Sejauh ini perhatian pe¬me¬rintah untuk perkembangan pasar cukup baik dengan mengang¬garkan dana dalam membenahi pasar tradisional di tahun 2013,” kata Joko panggilan akrabnya.

Dalam pelaksanaan nanti, kriteria perbaikan berdasarkan kerusakan yang terjadi pada masing-masing pasar.

Namun, yang paling banyak perbaikan paving pada halaman pasar.

“Dalam rehabilitasinya, setiap pasar berbeda. Kalau seperti pasar Langkap akan dipaving dan perbaikan los,” jelasnya.

Selain itu, perbaikan meliputi pemagaran pasar dan rehabilitasi saluran air (selokan) agar aliran air yang masuk bisa lancar, sehingga tidak mengalami banjir pada musim penghujan. Pasalnya, selama ini saluran air yang ada di pasar yang dimaksud, kebanyakan mengalami kerusakan.

Sementara itu, khusus untuk perbaikan pasar wisata KLD, pihaknya akan melakukan perbaikan pada 36 kios berukuran 2,5 x 2,5 meter

per segi telah disediakan. Keberadaan kios yang ada saat ini, dinilai tidak layak karena kondisi kios yang dibuat terbuka.

“Setelah kami evaluasi selama dua bulan terakhir, memang banyak keluhan dari pemilik kios. Sebab, keberadaan kios yang terbuka tanpa penghalang. Nantinya, rehabilitasi pada tiap kios itu, akan dibuat tertutup dengan memakai folding door,” ungkapnya.

Ditanya mengenai anggaran yang akan dialokasikan pada rehap enam pasar tersebut, pihaknya masih merahasiakan karena masih dalam proses pemberkasan.

“Yang jelas akan menggandeng rekanan dalam perbaikan proyek pasar tersebut.

Semuanya melewati Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),” terangnya. (ori/rah)

DCS PARTAI DEMOKRAT

KPUD Akui Ada Salah Cetak BANGKALAN - Pengumuman Daftar calon Sementara (DCS) oleh KPUD Bangkalan telah usai. Namun demikian terdapat masalah lain yang ternyata menyisakan tanda tanya. DCS Partai Demokrat di Dapil 6 yang meliputi wilayah Kamal, Labang, Kwanyar, dan Tragah, ternyata tidak tercantum dalam media massa yang diterbitkan KPUD Bangkalan. Saat dikonfirmasi pihak KPUD mengaku memang terjadi salah cetak atas terbitan tersebut.

Komisioner KPUD Tajul Anwar divisi teknis dan data ini mengaku memang telah terjadi salah cetak dalam terbitan media massa tersebut.

Akan tetapi, semua sudah diperbaiki dengan penerbitan ulang dari yang bersangkutan.

“Ya, memang salah cetak, untuk dapil 6 Partai Demokrat semua lolos, ket-

erwakilan perempuan pun sesuai ketentuan, jadi tidak hangus keikutsertaan para bacalegnya,” ujarnya.

Tajul Anwar

komisioner KPUD Bangkalan Tajul pun mempersilakan untuk melakukan pengecekan di papan pengumuman yang disediakan di kantor setempat,

demi memastikan bahwa semua calon telah terdaftar secara keseluruhan. “Silakan saja dilihat di pengumuman kantor KPUD di sana semuanya disebutkan kok,” imbuhnya.

Mengenai permasalahan tersebut, Fajar Hariyanto, Ketua Panwaskab Bangkalan mengaku tak bisa menentukan apakah hal tersebut masuk dalam pelanggaran. Sebab, pihak panwas masih akan mendalami permasalahan ini dalam beberapa waktu ke depan.

“Kita tidak bisa langsung memvonis, apakah hal tersebut pelanggaran atau tidak.

Kami masih butuh waktu untuk melakukan verifikasi. Jika memang KPU sengaja melakukan hal itu, maka hal tersebut dapat disebut pelanggaran.

Dan kami akan menanganinya,” ujar pria yang masih aktif sebagai advokat ini. (dn/rah)

BACALEG

Pengamat Hukum Mengkritisi Penetapan DCS BANGKALAN - Daftar Calon Sementara (DCS) legislatif yang telah ditetapkan KPUD Bangkalan, rupanya mendapat tanggapan dari pengamat hukum dari Universitas Trunojoyo Madura, Moh Syafi’. Ada beberapa nama yang dinilai layak sebagai DCS, tetapi dilakukan pencoretan oleh KPUD sehingga menyebabkan nama tersebut tidak masuk persyaratan.

Seperti salah satu bacaleg Aliman Haris dari PKPI yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat), karena tidak melampirkan surat pengunduran diri sebagai komisioner komisi informasi (KI) Bangkalan.

Seharusnya, jika berdasarkan pada PKPU nomor 7 tahun 2013 sebagaimana yang diubah dalam PKPU nomor 13 tahun 2013, anggota komisioner KI yang menjadi caleg tidak wajib melampirkan surat pengunduran diri.

Selain itu, Syafi’ juga mengkritik keputusan KPU yang menetapkan MS (memenuhi syarat) bagi anggota dewan yang loncat parpol.

Menurutnya, seharusnya anggota dewan yang nyaleg dengan parpol berbeda statusnya BMS (belum memenuhi syarat). Sebab, mereka belum melampirkan SK pemberhentian dari Gubernur Jatim sebagai anggota dewan.

Dia menjelaskan, sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2013 yang telah diubah menjadi PKPU nomor 13 dan UU nomor 8 Tahun 2012, pada kalimat yang menyebutkan atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, itu bukan KI. Secara hukum maksudnya adalah badan usaha yang serupa dengan BUMN atau

BUMD. Sebab, di depan sudah ada kata komisaris.

“Hanya salah penafsiran, kenapa peraturan itu juga tidak diberlakukan kepada anggota dewan saat ini, sama-sama bersumber dari keuangan Negara,” terang Syafi’, kemarin (19/6).

Selain itu, dalam pasal 19 PKPU nomor 13 tahun 2013 berbunyi pengunduran diri anggota dewan harus melampirkan SK pemberhentian. Akan tetapi, jika SK belum terbit dapat diganti dengan surat keterangan pemberhentian sedang diproses dari Ketua DPRD atau Sekwan.

“Ketentuan pasal 21 PKPU nomor 7 tahun 2013 tidak direvisi. Sehingga pasal 21 tetap berlaku yang menyebutkan SK pemberhentian syarat yang harus dilengkapi oleh anggota dewan loncat parpol. Peraturan yang diubah kan hanya sebagian,” paparnya.

Menurut Syafi’, untuk pasal 19 kontensnya hanya DCS, jadi SK belum turun boleh. Khusus kontek DCT, nantinya selain berdasarkan pasal 19, juga mendasar pasal 21.

“Kalau sampai penentuan DCT belum juga menyerahkan SK pengunduran diri, maka secara hukum administrasinya tidak lengkap alias TMS,” terangnya.

Selama ini KPUD hanya beralasan berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat dalam mengambil sebuah keputusan.

Menurutnya, melakukan koordinasi secara struktural tak jadi masalah. Namun, hasil konsultasi tetap ditarik pada aturan yang ada.

Ia menerangkan, sangat potensial keputusan KPU dibatalkan pengadilan ka-

rena dinilai melanggar pasal 21 nomor 7 tahun 2013. Jadi kalau ada pihak menggugat, bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, KPUD masih ada waktu untuk memperbaiki sampai penetapan DCT. “Waktu tersisa bisa dijadikan kesempatan secermat mungkin dalam menentukan aturan secara utuh, tidak sepotong. Pasal terkait harus dijadikan dasar. Mengubah dan mengganti beda. Kalau mengubah sebagian ketentuan saja. Kalau pasal yang tidak diubah tentunya tetap berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, Divisi Teknis dan Data KPU Bangkalan, Tajul Anwar menyatakan dalam penetapan DCS, pihaknya sudah melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Termasuk hasil konsultasi dengan lembaga yang ada di atas seperti KPU Provinsi dan Pusat.

“Sebagai lembaga struktural kita sudah mengkonsultasikan sebelum melakukan keputusan,” ujarnya.

Dirinya menyatakan kalau ternyata yang telah ditetapkan KPUD salah, PTUN yang bisa menjawab.

Kalau menurut PTUN harus dimasukkan maka KPUD akan melaksanakan putusan tersebut. Mengenai, SK pengunduran diri anggota dewan yang loncat parpol, itu merupakan kewenangan parpol dan Sekwan atau pimpinan dewan. Sebab, hal itu merupakan tanggung jawab moral dari yang bersangkutan.

“Saat ini, dari surat pengunduran yang telah dilampirkan sudah cukup dinyatakan memenuhi syarat.

Selain itu, juga surat keterangan kalau SK dari Gubernur yang dimaksud masih dalam proses,” ucapnya. (ori/rah)

8

SURAMADU

KAMIS 20 JUNI 2013 NO. 0142 TAHUN II

Unicef Kunjungi Anak Berkebutuhan Khusus Pasuruan - Utusan dari badan dunia untuk perlndungan hak-hak anak dan kaum muda, UNICEF mengunjungi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Purworejo 2, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu.

Dalam kunjungan itu, utusan UNICEF Rar Jonathan melakukan sosialisasi program TOP's yang merupakan metode pembelajaran olahraga untuk anak berkebutuhan khusus.

"Kegiatan itu menampilkan permainan memukul dan menangkap bola, gerakan tanpa bola, permainan pengumpan dan penerima," kata guru olahraga di sekolah itu Agus Salim.

Didampingi kepala sekolah dan guru di sekolah itu, ia menjelaskan kunjungan utusan UNICEF asal Inggris itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan utusan UNICEF asal Jerman pada 3 Mei 2013.

"Jadi, kunjungan kali ini bertujuan melihat aktivitas Anak Berkebutuhan Khusus dalam kegiatan olahraga dengan metode TOP's yang dikembangkan di SDLBN Purworejo 2 Kota Pasuruan," ka-

tanya.

Menurut dia, permainan itu sangat menarik hingga membuat anak-anak ABK itu bersemangat dalam bermain, bahkan para tamu pun ikut berbaur untuk bermain bersama anak-anak ABK itu sambil bersenda gurau.

"Mereka sangat tertarik gerakan-gerakan yang sangat lucu dan bersemangat. Permainan ini diikuti oleh anak Tunarungu wicara dan tun-

adaksa yang tidak kalah dengan anak normal," katanya.

SDLBN Purworejo 2 Kota Pasuruan merupakan salah satu binaan dari UNICEF untuk menyosialisasikan metode TOP's yang bertaraf internasional.

Di Indonesia ada lima kota percontohan untuk metode itu dan akan terus dikembangkan ke SDLB lain. SDLBN Purworejo 2 Kota Pasuruan akan menjadi percontohan untuk

lembaga pendidikan luar biasa (PLB).

"Mungkin sekolah ini dinilai potensial, karena letaknya yang strategis dan jumlah muridnya yang cukup banyak mulai dari tunaetra, tunarungu wicara, tunagrahita, dan tuna daksa," katanya.

Sebelumnya, "Co-Chair Department of Early Childhood Education and Care" dari Vancouver Island University Canada, Sheila

Grieve, melakukan kunjungan kerja sama ke Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) pada 16 Juni lalu.

Kunjungan ke Fakultas Psikologi dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di UKWMS itu untuk memberikan wawasan mengenai pemanfaatan bahan alam dalam pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini (PAUD). (ant/ mk)

CALON LEGISLATIF

Pemerintah Tanggapi Berbeda Bacaleg Mantan Narapidana

m risyal hidayat/ant

SEKJEN PSSI BARU. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI yang baru, Joko Driyono (kiri) dan Sekjen PSSI lama, Hadiyandra berjabat tangan disela-sela Kongres PSSI 2013, di Surabaya, Jatim, Senin (17/6).

PENGGALANGAN TANDATANGAN

Bupati Achmad Syafi'i Tolak Ajakan Mahasiswa PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Achmad Syafii menolak ajakan mahasiswa menandatangani penolakan atas rencana pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Juru bicara mahasiswa Pamekasan Kholil Iam di Pemakasan, Rabu malam mengungkapkan bahwa penolakan bupati Achmad Syafii itu dibuktikan dengan cara tidak menghadiri undangan mahasiswa dalam aksi penggalangan tanda tangan yang digelar di depan kantor pemkab dan DPRD Pamekasan, Rabu.

"Kami memang sudah menduga, bupati tidak setuju dengan aksi penolakan kenaikan BBM ini, karena sebelumnya

telah menyampaikan siaran pers dan menyatakan mendukung atas kebijakan pemerintah pusat mengurangi subsidi BBM," katanya di Pamekasan Rabu malam.

Mahasiswa, kata dia, sebenarnya kecewa dengan keputusan bupati itu, sebab dengan cara seperti itu, berarti mengabaikan aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat Pamekasan.

Dalam aksi penggalangan tanda tangan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM itu, mahasiswa sempat menyisir semua ruang kerja di kantor pemkab di Jalan Kabupaten Pamekasan.

Bahkan mahasiswa juga berupaya untuk masuk pendopo Bupati Pamekasan Achmad Syafii, na-

mun dihalau petugas.

Selanjutnya aksi penggalangan tanda tangan menolak kenaikan harga BBM ini dilakukan mahasiswa ke kantor DPRD. Sejumlah anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB) menandatangani penolakan kenaikan BBM itu, sedang dari partai lain, seperti Partai Demokrat dan Partai Golkar tidak menandatanganinya.

Sebelumnya dalam keterangan persnya kepada wartawan, Bupati Pamekasan Achmad Syafii menyatakan memahami atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM, karena beban APBN terlalu tinggi.

Bupati berpendapat harga bahan bakar minyak (BBM) memang harus

dinaikkan sebagai upaya pemerintah mengurangi beban yang terlalu tinggi dalam APBN. "Saat saya menjadi anggota Badan Anggaran di DPR RI, alokasi dana untuk menyubsidi BBM sudah Rp300 triliun lebih.

Sedangkan konsumsi BBM terus meningkat seiring dengan makin banyaknya warga memiliki kendaraan bermotor," kata Achmad Syafii menjelaskan.

Mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrat tersebut mengemukakan hal ini menanggapi kebijakan pemerintah pusat mengurangi subsidi BBM. Jika, subsidi BBM tidak dikurangi, maka anggaran pendapatan dan belanja negara berpotensi jebol, katanya.

Di samping itu, kata

dia, orang-orang yang menikmati subsidi BBM selama ini, justru orang yang kaya. Sebab yang memiliki kendaraan bermotor umumnya memang orang mampu.

"Saya memahami kebijakan pemerintah pusat, karena saat saya pernah menjadi anggota DPR RI di badan anggaran," terang Syafii.

Bupati juga menjelaskan sebenarnya pengurangan subsidi BBM bukan berarti mencabut subsidi untuk rakyat melainkan mengarahkan ke yang lebih tepat.

Salah satunya dengan cara memberikan bantuan langsung masyarakat, ataupun berbagai jenis kebijakan program lainnya yang prorakyat miskin. (ant/rah)

PEMBANGUNAN PASAR

Pedagang Keluhkan Molornya Pembangunan Pasar S urabaya - Para pedagang mengeluhkan molornya pembangunan Pasar Turi Baru Surabaya sehingga tidak ada harapan lagi bisa memulai berjualan pada bulan Ramadhan tahun ini.

Ketua Majelis Pedagang Pasar Turi Kemas A. Chalim, Rabu, mengatakan pembangunan Pasar Turi Baru tampaknya tidak mungkin bisa selesai saat Lebaran tahun ini karena progres pembangunannya hingga sekarang baru sekitar 50 persen.

"Jika melihat progresn-

ya, tidak bisa selesai sebelum Lebaran tahun ini.

Padahal telah enam tahun proyek ini mangkrak setelah terbakar pada 2007," katanya.

Selain itu, lanjut dia, pedagang berharap agar tetap diberikan kelonggaran dalam membayar angsuran stannya. "Ini juga penting bagi pedagang," jelas dia.

Kemas menjelaskan pihaknya memastikan kalau investor akan membangun Pasar Turi Baru sesuai layout maupun zoning yang sudah disepakati bersama dengan Pemkot.

Oleh karena itu, lanjut dia, seharusnya tidak perlu membutuhkan waktu lama lagi untuk dilakukan penyesuaian pembangunan Pasar Turi. "Tapi entah mengapa sampai sekarang pembangunannya lamban," katanya.

Di sisi lain, kata Kemas, investor terus meminta pedagang membayar sisa kekurangan pembayaran stan Pasar Turi sebesar 80 persen. Bahkan, hampir setiap hari pedagang mendapat pesan singkat dari investor agar segera melunasi sisa 80 persen pembayaran stan.

Dalam pesan pendek itu, pihak investor dalam hal ini PT Gala Mega Perkasa menyatakan ada tiga cara pembayaran pelunasan 80 persen kepada pedagang lama, cara pertama yakni bisa dilakukan secara tunai dengan transfer lewat rekening PT Gala Mega Perkasa melalui Bank Mandiri atau BNI. Cara kedua melalui mekanisme pembayaran stan kepada investor dengan cara mengangsur, maksimal cicilan 10 kali angsuran dan dikenakan bunga 1 persen flat per bu-

lan dari nilai pelunasan 80 persen.

S eda ngka n c a ra keti ga mel a l ui K redi t Pemi l i ka n S ta n (K PS ) vi a ba nk. S ebel um K PS di setujui , pembel i wa ji b memba y a r sec a ra tuna i . " Na h, a ta s kondi si i tu semua ka mi mi nta i nvestor mema ha mi ny a ," jel a s di a .

Oleh karena itu, pedagang mendesak investor komitmen mematuhi perjanjian dan tidak hanya selalu mengejar-ngejar pedagang untuk membayar kewajiban beli stan. (ant/mk)

PAMEKASAN - Warga Pamekasan, Madura, Jawa Timur, memberikan tanggapan berbeda tentang kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai "Bacaleg" (bakal calon legislatif).

Dilaporkan di Pemekasan, Rabu bahwa ada warga yang menyatakan setuju dengan kebijakan itu, dengan alasan semua orang memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan menjadi anggota DPR, namun tidak sedikit pula yang menolak.

"Kalau sudah penjahat ya tetap penjahat. Kalau saya tidak sudi memilih mantan narapidana," kata warga Pademawu, Pamekasan Hosnan.

Pandangan Hosnan tentang ketidak sukaannya untuk memilih bacaleg mantan narapidana memang cukup beralasan.

Sebab menurut dia, nantinya akan menjadi wakil rakyat apabila terpilih sebagai anggota DPR. Sedangkan masyarakat yang baik dan tidak pernah cacat hukum masih banyak.

Apalagi, kata dia, sesuai dengan ketentuan agama yang dianut, memilih warga yang baik jauh lebih terhormat daripada memilih bakal calon yang pernah terlibat dalam kasus tindak pidana kriminal.

Senada dengan Hosnan, Mokri warga Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Pamekasan juga memiliki pandangan yang sama.

Ayah satu orang anak ini mengatakan, di dunia memang tidak ada warga yang luput dari kesalahan, termasuk bakal calon anggota DPR. Hanya saja, jika kesalahannya sudah jelas, yakni terbukti pernah terlibat tindak pidana kriminal, maka sebaiknya tidak dipilih.

"Logikanya kan begini. Sebelum jadi anggota dewan saja sudah pernah berbuat jahat, apalagi setelah mendapatkan fasilitas lebih apabila nantinya menjadi anggota dewan," katanya.

Memang tidak semua orang berpandangan sama terkait adanya mantan narapidana yang mendaftarkan sebagai bakal calon legislatif dan diperbolehkan oleh KPU itu.

Lain Hosnan dan Mokri, lain juga pandangan Sarif. Warga Kecamatan Kelurahan Bugih, Pamekasan ini menyatakan selama tidak bertentangan dengan undang-undang, sebenarnya siapapun yang mencelonkan diri sebagai bakal calon legislatif tidak perlu dipersoalkan, termasuk mantan narapidana.

"Allah saja memaafkan.

Kalau dia bertaubat dan tidak akan mengulangi kesalahannya, saya kira tidak masalah," kata pria yang juga guru ngaji di salah satu lembaga pendidikan Islam di Pamekasan ini.

Meski menyatakan setuju, namun pria ini sepakat dengan ketentuan KPU bahwa mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai bacaleg harus mengumumkan dirinya di media bahwa yang bersangkutan pernah terlibat dalam kasus tindak pidana kriminal.

Tujuannya agar masyarakat memahami dan apabila memilih nantinya memang berdasarkan hati nurani, bukan karena faktor lain.

"Ya kalau mengumumkan, ya harus di media yang banyak dibaca orang, bukan di media yang tidak terkenal dan tak ba-

nyak pembacanya," kata Sarif.

Kasus Mudakkir Menurut anggota KPU Pamekasan Agus Kasianto, di Pamekasan mantan narapidana yang mendaftarkan diri sebagai bacaleg pemilu legislatif 2014 satu orang, yakni bernama Mudakkir yakni bacaleg dari Partai Golkar di daerah pemilihan (dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Tlanakan.

Mudakkir merupakan mantan narapidana dan terlibat kasus penipuan jual beli soal dalam pelaksanaan tes rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2009.

"Mantan narapidana si Mudakir ini telah memenuhi persyaratan yakni telah mengumumkan dirinya di salah satu koran regional Jawa Timur. Tapi korannya sendiri memang tidak banyak yang membacanya, sehingga sebagian masyarakat pemilihnya di Pamekasan memang belum mengetahui," terang Agus.

Secara ketentuan, kata dia, pengumuman yang disampaikan Mudakkir ini memang sudah tepat dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Dulu dia mengumumkan di tabloit Mingguan, tapi saya tolak, karena tabloid itu juga tidak dikenal. Terakhir mengumumkan dirinya di koran Memo, tapi kendalanya pembacanya sedikit di Pamekasan ini. Tapi tidak masalah," terang Agus Kasianto.

Bacaleg Mudakkir sendiri pernah terlibat dalam kasus tindak pidana kriminal pada tahun 2009 dalam praktik jual beli kunci jawaban soal tes rekrutmen calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Ketika itu ia bersama temannya, Akhmad Nawawi mantan Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan Pamekasan ditangkap polisi karena terbukti melakukan praktik jual beli kunci jawaban soal dan keduanya juga divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Pamekasan.

Ia dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang Penipuan dengan ancaman hukuman penjara empat tahun. Kasus jual beli soal pada rekrutmen CPNS di lingkungan Pemkab Pamekasan itu terungkap setelah salah satu anggota Polwil Madura menyamar menjadi pembeli kepada penjualnya Mudakkir.

Dari penangkapan itulah terungkap aliran jawaban soal tes CPNS, hingga akhirnya mengarah kepada Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan Akhmad Nawawi dan MA, salah seorang keluarga pejabat teras di lingkungan Pemkab Pamekasan kala itu.

"Kalau dilihat dari sisi ancaman, mantan narapidana Mudakkir ini masih memenuhi syarat, karena ancaman hukumannya kurang dari lima tahun," kata Agus Kasianto, menjelaskan.

Kendatipun demikian, sambung dia, tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan nantinya bisa gugur sebagai bakal calon legislatif, apabila ada masukin dari masyarakat yang patut dipertimbangkan KPU. Partai Golkar sendiri merupakan kali pertama mencalonkan bacalegnya dari mantan narapidana. Di Pamekasan partai berlambang pohon beringin ini termasuk satu dari lima partai politik yang banyak mendapatkan dukungan suara pada pemilu legislatif sebelumnya dengan jumlah kursi di DPRD sebanyak 5 orang atau 1 fraksi. (ant/rah)

MATARAMAN

9

KAMIS 20 JUNI 2013 NO.0142 | TAHUN II

PORPROV JATIM IV

Pemerintah Targetkan Medali di Tiga Cabang

ant/aguk sudarmojo

PROYEK BLOK CEPU: Sejumlah pekerja melakukan aktifitas di lokasi proyek pembangunan fasilitas produksi minyak Blok Cepu di Bojonegoro, Jatim. Pemerintah merencanakan produksi puncak minyak Blok Cepu sebesar 165 ribu barel/hari bisa direalisasikan Agustus 2014, namun karena ada gangguan teknis diperkirakan mundur selama lima bulan.

Komnas HAM Dukung Perda Migas BOJONEGORO - Anggota Komnas HAM Manager Nasution mendukung Peraturan Daerah (Perda) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Industri Minyak dan Gas (Migas) di Bojonegoro, Jatim, karena perda itu bisa mencegah munculnya konflik sosial.

"Komnas HAM akan membela kalau ada yang meminta Perda Industri Migas Bojonegoro itu dihapus, sebab perda ini justru mampu meredam terjadinya konflik sosial," katanya di Bojonegoro, Rabu.

Sebelumnya, Bupati Bojonegoro Suyoto dalam pertemuan dengan Tim Komnas HAM mengungkapkan Mendagri menilai Perda Nomor 23

Tahun 2011 tentang Industri Migas di daerahnya harus dihapus karena menghambat proyek migas.

"Terjadinya konflik sosial dalam berbagai industri di berbagai daerah di Indonesia disebabkan tidak adanya perlindungan terhadap potensi lokal," kata Manager.

Manager juga menjelaskan kehadirannya ke Bojonegoro dengan sejumlah anggota

Komnas HAM lainnya untuk melakukan pemantauan permasalahan sosial yang terjadi di Bojonegoro yang berkaitan dengan industri migas.

"Ada aspirasi yang masuk ke Komnas HAM mengenai masalah sosial yang terjadi di Bojonegoro terkait dengan kehadiran industri migas," katanya, didampingi Anggota Komnas HAM lainnya, Hendro.

Pada kesempatan itu, Bupati menjelaskan perda tentang industri migas di daerahnya itu intinya berisi keterlibatan potensi lokal mulai keterlibatan tenaga kerja lokal, termasuk pengusaha lokal yang harus dilibatkan

oleh kontraktor migas di daerahnya.

Apalagi, katanya, di daerahnya ada lima blok migas yaitu Blok Cepu, Blok Tuban, Blok Nona, Blok Tiung Biru (TBR) dan Blok Blora, sehingga dibutuhkan perda yang mengatur perlindungan terhadap potensi lokal.

Selain itu, ia juga menjelaskan pembebasan lahan untuk keperluan proyek migas Blok Cepu yang kebutuhannya mencapai 600 hektare belum seluruhnya selesai.

"Masih ada satu kavling tanah seluas 4.800 meter persegi yang belum bisa dibebaskan karena pemiliknya memasang harga tinggi," katanya.

Ia menyebutkan pemilik tanahnya yaitu Ali Mucharom pernah menawarkan harga tanahnya sebesar Rp95 miliar, namun saat ini sudah naik lagi.

"Kalau sekarang harga tanah saya sudah tanggo (triliun).

Ini kan bisnis," kata Suyoto menirukan ucapan Ali Mucharom.

Pertemuan dengan Komnas HAM itu juga diikuti "Vice President Public and Government Affairs" ExxonMobil Erwin Martoyo serta jajaran Join Operating Body (JOB) Pertamina-Petrochina East Java (PPEJ) dan Kapolres Bojonegoro AKBP Rakhmad Setyadi. (ant/rah)

TRANSAKSI SECARA IT

CABUP INCUMBENT MENCOBLOS: Calon Bupati Muhtarom menunjukkan surat suara sebelum dicoblos saat melakukan pencoblosan Pemilukada TPS 5, Desa Ketawang, Dolopo, Madiun, Jatim, Rabu (19/6).

Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi TULUNGAGUNG - PT Pertamina (persero) mulai mensosialisasikan sistem monitoring dan pengendalian (SMP) penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk jenis kendaraan roda empat atau lebih, kepada 100 lebih perwakilan SPBU di wilayah eks-Karesidenan Kediri dan Madiun.

“Pemerintah targetnya adalah untuk mencatat seluruh transaksi pembelian BBM bersubsidi secara ‘IT’ (berbasis teknologi informatika),” kata staf engineering PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), Try Haryo Satria usai memandu sosialisasi sistem monitoring dan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi di Hotel Crown, Tulungagung, Jawa Timur.

Dengan sistem ini, lanjut Try Haryo, pemerintah dipastikan akan lebih mudah dalam mengontrol penggunaan bahan bakar bersubsidi dipastikan bisa lebih terkontrol dan kuota setiap kendaraan (roda empat atau lebih) bisa dibatasi sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Dia jelaskan teknologi berbasis IT yang mereka sebut dengan nama sistem radio frequency identification (RFID) tersebut disiapkan oleh PT INTI, selaku pemenang tender dan telah ditunjuk secara resmi oleh PT Pertamina, untuk mengantisipasi apabila pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan menerapkan kebijakan dua

harga premium.

Try Haryo mengaku belum tahu persis kapan teknologi canggih berbentuk ring berisi chip yang mampu memuat data kendaraan, nomor polisi, berikut jatah kuota BBM bersubsidi tersebut resmi diberlakukan.

Namun ia memastikan pemerintah telah mematok target pemasangan RFID tag pada satu juta kendaraan dan 5.027 SPBU di seluruh Indonesia, hingga akhir tahun 2013.

Teknisnya, lanjut dia, RFID tag berbentuk cincin (ring) dan berbahan fiber tersebut akan direkatkan pada setiap tangki kendaraan bermotor serta di alat pengisian BBM milik SPBU yang ditunjuk.

Tidak semua SPBU langsung dipasangi piranti canggih yang diklaim belum pernah digunakan di negara lain untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi tersebut.

Di wilayah eks-Karesidenan Kediri dan Madiun, misalnya, PT Pertamina menargetkan pemasangan RFID tag pada 100 SPBU. “Selebihnya akan dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

Pemasangan RFID tag informasinya akan dimulai dalam 1-2 pekan ke depan, dengan sasaran awal kendaraan dinas pemerintah karena sudah ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 yang menjadi dasar hukum pemasangan alat. (ant/rah)

ant/siswowidodo

VERSI HITUNG CEPAT

Muhtarom-Iswanto Unggul MADIUN Pasangan Muhtarom-Iswanto menjadi pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, tahun 2013, versi hitung cepat yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia dengan perolehan suara mencapai 55,55 persen.

"Hasil hitung cepat yang kami lakukan di 217 tempat pemungutan suara atau TPS, pasangan Muhtarom dan Iswanto memperoleh suara terbanyak dibandingkan tiga pasangan lainnya," ujar Manajer Riset Lingkaran Survei Indonesia Setia Darma kepada wartawan di Hotel Merdeka Kota Madiun, Rabu.

Muhtarom-Iswanto merupakan pasangan petahana bupati dan wakil bupati Madiun yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat.

Posisi kedua ditempati pasangan nomor urut 3 Sukiman-Suprapto (Pak Su) yang diusung PDI Perjuangan, Gol-

kar, dan PKS dengan perolehan suara 41,59 persen.

Kemudian pasangan nomor urut 4 Sumardi-Dimyati Dahlan (Sehati) yang diusung PKNU, Partai Patriot, dan PDK menempati peringkat ketiga dengan perolehan suara 1,80 persen. Dan paling akhir ditempati oleh pasangan jalur perseorangan Widi Priyanto-Suntoro (Wi-Ro) dengan perolehan suara 1,06 persen.

Menurut Setia Darma, kemenangan pasangan Muhtarom-Iswanto tidak lepas dari kekuatan partai dan seringnya pasangan petahana tersebut turun ke bawah dan menyapa langsung masyarakat.

Selain itu, posisi kedua partai pengusung pasangan tersebut, yakni PKB dan Demokrat, juga ikut andil.

PKB dan Demokrat memiliki delapan dan sembilan kursi di DPRD Kabupaten Madiun atau sekitar 37 persen perolehan suara pada Pemilu Legislatif

2009.

Setia menambahkan, dari penghitungan cepat tersebut "margin of error" mencapai kurang lebih satu persen sehingga hampir dapat dipastikan jika pasangan Muhtarom-Iswanto akan kembali memimpin Kabupaten Madiun untuk lima tahun ke depan.

"Margin errornya sekitar 1 persen. Dari pengalaman kami melakukan 194 kali hitung cepat, hasilnya selalu hampir sama dengan hasil hitung manual yang dilakukan oleh KPU. Tapi penetapannya tetap harus menunggu hasil dari KPU setempat," tutur Setia.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Madiun dalam pilkada kali ini mencapai 69 persen.

LSI menggunakan data di 217 TPS dari total 1.260 TPS yang tersebar di 206 desa/kelurahan. (ant/rah)

TRENGGALEK - KONI Trenggalek mematok target perolehan medali emas di tiga cabang olahraga andalan dalam Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur di Madiun, 22-29 Juni 2013.

Ketua KONI Trenggalek Tri Santoso, Rabu, mengungkapkan tiga cabang olahraga yang diharapkan menjadi pemecah kebuntuan perolehan medali tersebut masingmasing adalah catur, senam, serta sepak takraw.

"Tiga cabang olahraga ini menjadi andalan karena memiliki tradisi juara," ujarnya di sela rapat persiapan pemberangkatan kontingen Porprov Jatim IV di kantor KONI Trenggalek.

Dari catur, misalnya, KONI memiliki ekspektasi tinggi karena selama fase eksebisi pra-porprov, tim Percasi (Persatuan Catur Seluruh Indonesia) Trenggalek berhasil menduduki peringkat satu (1).

Demikian juga dari cabang olahraga senam dan sepak takraw yang dianggap memiliki tradisi selalu memperoleh medali dalam berbagai event regional maupun nasional.

"Atlet senam kami (Trenggalek) bahkan ada yang menjadi peserta Sea Games karena sering menang dalam berbagai event kejuaraan. Dalam Porprov (Jatim) atlit ini memang tidak ikut, tetapi tradisi emas diharapkan bisa terus berlanjut," tandasnya optimistis.

Secara keseluruhan, lanjut Tri Santoso, KONI Trenggalek bersikap realistis dalam keikutsertaannya dalam Porprov Jatim IV di

Madiun.

Dari 11 cabang olahraga yang diikuti (total ada 30-an cabang olahraga dipertandingkan/diperlombakan), KONI Trenggalek hanya mematok perolehan empat (4) emas, lima (5) perak, serta (2) perunggu.

KONI Trenggalek sengaja tidak memasang target muluk dengan alasan keterbatasan sarana-prasarana olahraga, serta mengacu pengalaman dalam Porprov Jatim III tahun 2011 yang hanya mampu mendapat satu medali emas.

Minimnya perolehan medali saat itu bahkan membuat Kontingen Porprov Trenggalek hanya menempati urutan buncit kedua bersama Kabupaten Pacitan.

"Sama seperti daerahdaerah lain, untuk merangsang perolehan medali kami juga menyediakan bonus bagi atlit yang berhasil meraih emas, perak ataupun perunggu. Total bonus yang kami sediakan sementara ini ada sekitar Rp60 juta," jelasnya.

Sebelas cabang olahraga yang dipastikan diikuti oleh 86 atlit dari Kontingen Trenggalek masing-masing adalah; sepak takraw, atletik, catur, senam, selam, bulu tangkis, tenis meja, karate, futsal, tenis lapangan, serta balap sepeda.

Seluruh atlit yang telah dipastikan berangkat dalam Porprov Jatim IV di Madiun, selama beberapa hari terakhir terus melakukan latihan pemantaban atau "training centre" bersama jajaran atlet di masing-masing cabang olahraga. (ant/rah)

SUNGAI TERPANJANG

Tim KLH Teliti Kualitas Air Bengawan BOJONEGORO - Tim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meneliti kualitas air Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa, dengan cara mengambil contoh air di dua lokasi di Bojonegoro, Jatim, Rabu.

Bagian Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa Kementerian Lingkungan Hidup Edi Yanto di Bojonegoro mengatakan bahwa pengambilan contoh air Bengawan Solo di Bojonegoro itu dilakukan di Desa Ledokwetan dan di Desa Banjarejo, keduanya di Kecamatan Kota.

Selain itu, katanya, pemeriksaan kualitas air Bengawan Solo juga dilakukan di daerah Bengawan Solo hilir Jatim lainnya, seperti Gresik, Lamongan dan Tuban dan sungai lainnya di seluruh Jatim.

Bahkan, katanya, pemeriksaan kualitas air Bengawan Solo di daerah hulu Jateng juga dilakukan beberapa waktu lalu dengan tim yang berbeda.

“Pemeriksaan air akan dilakukan di Laboratorium Biologi Lingkungan Pengendalian Penyakit (PP) Yogyakarta. Di setiap daerah yang contoh airnya diambil di dua lokasi,” jelas Edi didampingi Deputi Manajer Teknik Laboratorium Biologi Lingkungan Pengendalian Penyakit (PP) Yogyakarta Ponirah Hayu.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pemeriksaan kualitas air Bengawan Solo sudah berjalan sejak 2011 lalu yang kemudian diulang setiap tahunnya dengan pengambilan air berkisar Juni-Juli. Sesuai rencana pemantauan kualitas ai dilakukan selama lima tahun.

Mengenai hasil pemeriksaan yang sudah berjalan, Edi mengaku tidak bisa menjelaskan dengan alasan pihaknya hanya sebatas melakukan pemeriksaan kualitas air.

“Tindak lanjutnya hasil pemeriksaan kualitas air kami serahkan ke semua kabupaten dan kota.

Sesuai data itu daerah bisa mengambil langkah-langkah tindakan yang diperlukan,” jelasnya.

Ia menyebutkan kedatangannya dengan Tim Laboratorium Biologi Lingkungan PP Yogyakarta itu, selain untuk mengambil contoh air, juga menyerahkan data hasil pemeriksaan kualitas air Bengawan Solo di Bojonegoro 2012 lalu kepada pemkab.

Deputi Manajer Teknik Laboratorium Biologi Lingkungan Pengendalian Penyakit (PP) Yogyakarta Ponirah Hayu menjelaskan sesuai hasil pemeriksaan kualitas air Bengawan Solo tahun lalu juga di dua lokasi menunjukkan kadar BOD dan COD yang berbeda.

Kalau melihat data ini kadar keasaman air Bengawan Solo di Ledokwetan sudah melampaui ambang batas yang diizinkan, tapi di Desa Banjarjo masih aman,” Ia menunjukkan pemeriksaan kualitas air Bengawan Solo di dua lokasi itu ada 22 item dengan hasil pemeriksaan kadar BOD di Desa Ledokwetan mencapai 3,8 mg/liter dan di Banjarjo 2,2 mg/liter. Sesuai ketentuan kadar BOD yang masih diperbolehkan untuk air kualitas I 2 mg/liter dan kelas II 3 mg/liter.

Untuk kadar COD masing-masing 12 mg/liter dan 8 mg/liter, sedangkan yang diperbolehkan untuk air kualitas I 10 mg/liter dan air kualitas II 25 mg/liter.

“Kalau melihat data ini kadar keasaman air Bengawan Solo di Ledokwetan sudah melampaui ambang batas yang diizinkan, tapi di Desa Banjarjo masih aman,” jelasnya. (ant/rah)

10

TAPAL KUDA

KAMIS 20 JUNI 2013 NO.0142| TAHUN II

KECELAKAAN

Pengendara Terlindas Bus setelah Terjatuh dari Motor PROBOLINGGO – Lucias Prihatin (19) warga Plengan RT 46 RW 22 Banjaroya, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progro Jogjakarta, harus meregang nyawa setelah jatuh dari motornya. Akibat terjatuh, korban terlindas Bus yang mengangkut rombongan Pariwisata pelajar SMPN 3 Selaman Jogjakarta yang hendak menuju Pulau Dewata Bali.

Lamanya evakuasi korban, sempat membuat jalur pantura, tepatnya di jalan Soekarno Hatta menjadi macet, Selasa (18/6) malam.

Kondisi korban yang tergeletak menjadi tontonan warga,dan pengguna jalan yang melintas. Lambatnya mobil Unit Laka Satlantas Polres Probolinggo Kota datang, membuat arus lalu lintas di jalur Soekarno Hatta mengalami kemacetan panjang. Selang sekitar tiga puluh menit, akhirnya mobil polisi datang dan mengevakuasi jenasah Lucias Prihatin ke RSUD Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo.

Meninggalnya korban, disebabkan motor bernopol AB 4579 AQ yang dikend-

arainya diserempet pengendara motor lainnya yang melarikan diri. Korban yang jatuh, membuat tubuhnya langsung terlindas Bus yang memuat rombangan pariwisata pelajar SMPN 3 Sleman menuju Pulau Dewata Bali, yang meluncur dari arah belakang. Akibatnya bus yang dikemudikan Arif Hanafi (37) ini, ban belakang sebelah kiri melindas korban.

Menurut Mujito (45), warga yang melihat kejadian mengatakan, sebelumnya motor korban berserempetan dengan motor lain hingga korban terjatuh, dan langsung terlindas bus.”Saya kaget, kalau korban hanya mengalami luka berat. Namun yang terjadi korban langsung meninggal dunia,”tuturnya.

Sementara itu, menurut Kanit Laka Satlantas Polres Probolinggo Kota, Iptu.

Reza Rahandi, mengatakan pihaknya langsung mengamankan bus dan mengejar motor yang menyerempet korban.“Usai melindas pengendara motor, seluruh pelajar yang berada di dalam bus di pindahkan ke bus yang lain,”pungkasnya. (hud).

POTENSI DAERAH

Pemkab Siapkan Lahan Kosong Bagi Investor GRESIK - Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menyiapkan lahan kosong seluas 3.000 hektar bagi investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah itu, sebagai langkah serius menarik pengusaha.

Wakil Bupati Gresik Muhammad Qosim, Rabu, mengatakan dari total lahan itu pihaknya telah membebaskan sekitar 1.400 hektar.

“Tujuan mempersiapkan lahan itu untuk mengukur keseriusan daerah dalam menarik investasi, dan kami juga telah melakukan pemetaan potensi Kabupaten Gresik,” katanya.

Selain itu, pemkab juga telah membuat regulasi untuk kepastian hukum dalam berinvestasi dan menyelenggarakan pelayanan satu atap, mengembangkan kebijakan perburuhan yang kondusif serta menyiapkan Sumber Daya Manusia sesuai standar kualifikasi.

“Kita membuat itu semua untuk menjadikan Gresik sebagai primadona investasi di Jawa Timur,”

kata Qosim saat membuka sosialisasi kebijakan pembangunan perekonomian nasional.

Selain itu, pemkab juga telah membuat regulasi untuk kepastian hukum dalam berinvestasi dan menyelenggarakan pelayanan satu atap, mengembangkan kebijakan perburuhan yang kondusif serta menyiapkan Sumber Daya Manusia sesuai standar kualifikasi.

Sementara itu, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Ka-

bupaten Gresik, Agus Mualif mengatakan, berdasarkan data investasi di Kabupaten Gresik sejak tahun 2011, realisasi investasi yang masuk ke Gresik sebesar Rp15,268 triliun dan US$ 1,09 miliar, dan pada 2012 realisasi investasi masuk mencapai Rp14,842 triliun dan US$ 1,84 miliar.

Agus Mualif menyebutkan, sejak tahun 2011 pihaknya juga telah mengeluarkan izin rata-rata 2500 izin/tahun, seperti izin pemanfaatan ruang, lokasi, mendirikan bangunan (IMB), HO dan beberapa non perizinan lainnya.

Sedangkan pada tahun 2012 pihaknya telah mengeluarkan sebanyak 2.417 izin, dan memfasilitasi perselisihan antara perusahaan dengan masyarakat Gresik.

“Dengan adanya data itu menunjukan Gresik sangat terbuka terhadap semua investasi, dan kita berusaha membuat Gresik aman dan nyaman sebagai lokasi investasi di Jawa Timur,” katanya. (ant/rah)

PENGADILAN

TERSANGKA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN. Sejumlah tersangka kasus pencurian dengan kekerasan (curas) digelandang petugas saat gelar kasus di Polres Brebes, Jateng, Rabu (19/6). Petugas reskrim Polres Brebes menangkap tiga pelaku curas dengan modus merusak rumah yang ditinggal pemiliknya.

Tolak Pjs Kades, Warga Segel Kantor Desa PROBOLINGGO - Puluhan warga melakukan aksi penyegelan kantor Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Aksi ini terpaksa dilakukan warga karena menolak Pjs. Kepala Desa yang terkesan dipaksakan oleh Camat Pajarakan, Rabu (19/6).

Bentuk penolakan warga terkait surat keputusan (SK) Camat Pajarakan, Gufron Rosadi yang menempat Pjs. Kades Bambang menggantikan jabatan Kades Gufron, yang telah habis masa jabatannya.

Menurut Saiful Bahri, Ketua Karang Taruna Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, dalam aksinya mengatakan, upaya penyegelan ini terpaksa dilakukan oleh elemen masyarakat karena camat dinilai arogan dan tidak mampu menangkap aspirasi warga.

“Penyegelan ini terpaksa kami tempuh, karena SK. Pjs Kades Bambang dipaksakan oleh Camat Pajarakan, Gufron Rosadi. Kami sempat melakukan mediasi tadi malam.

Akan tetapi Camat merasa di intervensi dalam melakukan kewenangan untuk menempatkan Pjs di Desa Sukokerto.

Intinya, camat tidak mau menerima masukan masyarakat dan siap menerima resiko dari keputusannya,” tegasnya.

Hal yang sama, disampaikan salah satu tokoh masyarakat, Muhammad Huzain, mengungkapkan keputusan Pjs oleh Camat Pajarakan dinilai tidak bijaksana dan tidak lugas menampung aspirasi masyarakat Desa Sukokerto.

Malahan pengakuan warga, BPD dan tokoh masyarakat, lanjut dia, Camat tidak pernah mengajak musyawarah untuk menempatkan pejabat pengganti kepala Desa. “BPD dan Tokoh masyarakat Desa tidak diajak rembukan. Setidaknya, camat mensosialisasikan kirakira Pjs Kepala Desa yang bisa diterima masyarakat itu siapa,” ucap Muhammad Huzain.

Tak hanya itu, warga pun menilai keputusan Camat lebih dipengaruhi pendapat man-

tuturnya.

Vonis majelis hakim tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jember yang menuntut Wildan 10 bulan penjara dan denda Rp250 ribu atau subsider satu bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan Wildan salah karena meresahkan dan merugikan orang lain, namun ada pertimbangan yang meringankan peretas laman www. presidensby.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan Wildan salah karena meresahkan dan merugikan orang lain, namun ada per-

timbangan yang meringankan peretas laman www. presidensby.info itu yakni terdakwa masih muda, masih bisa dibina dan ia juga ingin meneruskan pendidikannya.

Penyidik Cyber Crime Mabes Polri Inspektur Satu Grawas Sugiharto juga sudah memberikan kesaksian akan menggunakan keahlian Wildan untuk kepentingan negara dan hacker asal Jember itu akan dididik dan direkrut oleh Mabes Polri.

Usai membacakan keputusannya, ketua majelis hakim Syahrul Machmud menanyakan kepada terdakwa, apakah menerima atau menolak putusan tersebut dengan batas waktu tujuh hari untuk berpikir atas vonis hakim.

Terdakwa peretas asal Jember tersebut langsung menyatakan menerima vonis hakim.

“Saya menerima putusan itu Pak,” kata Wildan singkat.

Jaksa Penuntut Umum Eko Tjahjono juga menerima putusan majelis hakim, sehingga kasus peretas laman resmi milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.(ant/rah)

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Kabupaten Probolinggo, Drs. Budi Purwanto, menyatakan pihaknya terus memantau aspirasi yang berkembang.

“Kita sudah mengumpulkan data dan informasi mengapa penyegelan itu sampai terjadi. Jika memang ada indikasi penyalahgunaan wewenang biarlah Bupati yang mengambil kebijakan,” pungkasnya.(hud).

BAHAN BAKAR MINYAK

Nelayan Mayangan Tak Mendapatkan Solar

Peretas Laman Presiden Divonis Enam Bulan JEMBER - Peretas laman www.presidensby.info yang kini berganti nama www. presidenri.go.id, Wildan Yani Ashari (21), divonis enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur, Rabu.

“Terbukti secara sah dan meyakinkan mengubah tampilan laman www.presidensby.info dengan tampilan Jemberhacker team sehingga situs tidak bisa diakses selama dua jam,” kata ketua majelis hakim Syahrul Machmud.

Wildan divonis enam bulan penjara dipotong masa tahanan dan denda sebesar Rp250 ribu atau subsider 15 hari kurungan.

Hakim menilai Wildan alias Yayan alias MJL 007 terbukti secara sah dan meyakinkan meretas (meng-”hacker”) laman www.presidensby.info, setelah sebelumnya terdakwa juga meretas server techscape.co.id dan jatireja.net.

“Terdakwa memang bersalah sesuai dengan dakwaan jaksa pasal 30 ayat 1 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),”

tan Kades Gufron. Dimana motifnya, selama Pjs Kepala Desa, baru ditetapkan penguasaan tanah bengkok seluas 10 hektar bisa dikelola Camat dan mantan Kades. Indikasi kuat ini yang mengundang reaksi keras warga.

Bahkan, warga mengancam penyegelan kantor Desa Sukokerto tidak akan dibuka, jika Camat Pajarakan Gufron Rosadi tetap kepada keputusannya.

Menanggapi aksi warga ini,

PROBOLINGGO – Semenjak pemerintah berencana menaikkan harga BBM, sejumlah nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo mulai sulit mendapatkan solar, Rabu (19/6).

Hampir sepekan ini, antrean tumpukan jurigen terjadi di SPBU Mayangan. Makin nampak terlihat, antrian jurigen itu milik para nelayan

yang antri solar untuk bahan bakar perahu atau kapalnya.

Mereka rela mengantri jurigen di sejumlah SPBU hingga berjam-jam. Dan sengaja memarkirkan kapalnya jika tidak mendapatkan solar.

Situasi ini, memaksa sejumlah nelayan Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo mengeluh, karena merugi akibat tak bisa melaut.

Bahkan, antrean jurigen

diduga karena SPBU terlambat mendapatkan jatah pasokan BBM. Hingga sejumlah konsumen, termasuk nelayan harus menunggu cukup lama.

Seorang nelayan umumnya mengirim belasan jurigen ke SPBU, karena butuh ratusan solar untuk melaut dalam jangka waktu beberapa hari.

Menurut Suliman, sejumlah nelayan terpaksa memarkirkan kapalnya beberapa hari di Pelabuhan Tanjung Tembaga Mayangan, lantaran tak memperoleh jatah solar.

Menurutnya, mereka tak mau berspekulasi untuk melaut karena persediaan bahan bakar terbatas. Mereka baru bisa melaut setelah mendapatkan solar hasil antrean sesuai kebutuhan kapal yang mencapai ratusan liter.

“Untuk kapal jenis Jonggrang, kebutuhan bahan bakar solar sekitar 500 liter untuk sekali melaut selama empat hari. Ini sudah biasa, bukan untuk ditimbun tapi untuk kebutuhan kapal berlayar. Saya tidak tau, mau naik atau tidak belinya tetap banyak,”ujar Suliman.

Situasi ini tentu saja, lanjut Suliman, membuat para nelayan merugi dan pendapatannya menurun karena tak bisa berlayar.” Biasanya setiap empat hari mendapat hasil Rp. 400.000, kini pengahasilannya Rp. 200.00 sekali melaut,

karena kerap kali kapalnya parkir di pelabuhan Tanjung Tembaga Mayangan,”ucapnya.

Keluhan juga disampaikan, Shohib. Ia mengaku susah mendapatkan bahan bakar jenis solar ketika mau naik. Bahkan rela mengantri, sejak pukul 06.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. “Biasaya saya tak sampai mengantri di SPBU. Kebutuhan solar setiap hari 500 liter untuk empat hari berlayar,”kata Shohib.

Jika tak mendapatkan bahan bakar solar, kata Shohib, terpaksa tidak bisa berlayar dan menganggur sampai tiga hari. “Kadang tiga sampai empat hari tak berlayar, akibat tak bisa jalan karena stok solar habis saya rugi tiap harinya Rp.50.000,”keluhnya.

Menurutnya, dari kemarin mencari solar sangat sulit hingga keliling mencari SPBU yang stoknya belum habis.

Dan berharap pemerintah segera menetapkan kenaikan harga BBM, agar distribusinya tidak lagi terhambat dan merugikan nelayan.

“Terus terang nelayan tidak setuju BBM naik, tapi harga ikan tetap. Biasanya perhari dapat penghasilan Rp.100.000, sekarang menjadi Rp.50.000,”pungkas Shohib. (hud).

OPINI

11

KAMIS 20 JUNI 2013 NO. 0142 | TAHUN II

salam songkem

Menyoal Pelarangan Polwan Berjilbab

Kemelut PSP

P

ekan Seni Pelajar 2013 dilaksanakan di Surabaya. Waktunya pun mulai 15 sampai 18 Juni yang lalu, namun even budaya dan seni itu ternyata meninggalkan kemelut bagi kontingen asal Kabupaten Sumenep, Madura.

Kemelut itu disebabkan oleh adanya biaya produksi yang belum dikeluarkan oleh pihak Dinas Pendidikan setempat.

Padahal untuk bisa mengikuti even tersebut, para pengrawit telah menghabiskan biaya jutaan rupiah. Dana besar itu dipergunakan sebagai biaya menyeleksi dan pembinaan semua cabang kesenian yang dilombakan. Memang tidak gampang membina kontingen, dibutuhkan modal yang banyak.

Apalagi kontingen asal Sumenep yang mengikuti PSP itu semuanya berjumlah 214 orang. Masing-masing mengikuti seni tari sebanyak 53 orang, teater 51 orang, tetembang 51 orang, puisi 15 orang, dan pawai budaya 32 orang. Membina kontingen sebanyak itu, pasti memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, apalagi mendatangkan pembina profesional.

Akan tetapi, sampai PSP sudah berakhir, pemerintah belum juga mengganti dana yang dikeluarkan para pengrawit.

Seharusnya, menurut seorang pengrawit musik SD, Fathorrahman, dana seleksi dan pembinaan semua cabang kesenian yang diikutkan dalam PSP ditanggung oleh Dinas Pendidikan.

Sebagai leading sektor pemerintah yang mengirim kontingen untuk mewakili Sumenep, Dinas Pendidikan semestinya bertanggungjawab, termasuk dengan pendanaannya. Tanpa adanya keseriusan dari pemerintah setempat, maka kontingen yang dimajukan dalam PSP tidak akan pernah maksimal.

Pemerintah Sumenep menjadi kurang apresiatif kepada kontingen yang diberangkatkan ke PSP di Surabaya barangkali karena kecewa akibat mereka gagal dalam even yang dulunya bernama Porseni itu. Memang, kegagalan cenderung menjadi penyebab runtuhnya perhatian. Sangat logis, untuk apa mengeluarkan biaya yang begitu banyak untuk membina kontingen yang tidak potensial berprestasi. Menuntut dana dari pemerintah hanyalah perbuatan yang sangat naïf apabila tidak diimbangi oleh kekuatan kontingen.

Antara kontingen dan pemerintah memang harus sejalan dan saling menguatkan. Kontingen harus bisa menunjukkan prestasinya yang membanggakan. Sedangkan pemerintah setempat juga mesti rela mengelurkan dana pembinaan. Bahkan semua biaya yang dibutuhkan kontingen selama PSP. Sebaliknya, jangan sampai ada pemaksaan kepada pemerintah setempat untuk membiayai pembinaan kontingen yang tidak berprestasi. Apalagi untuk membiayai pembinaan kontingen agar berprestasi. Bila ini yang terjadi, maka sudah dapat dipastikan, kontingen yang dikirim meski dibiayai oleh pemerintah tak akan pernah mampu bersaing optimal, apalagi merebut kemenangan.

Lain lagi, bila kontingennya telah kuat. Prestasinya membanggakan. Setidak-tidaknya potensinya meyakinkan pemerintah. Tentu sangat layak bila mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan pemerintah tak akan keberatan mencurahkan perhatian lebih. Termasuk bila harus mengeluarkan biaya yang dibutuhkan, pemerintah pun tak perlu dipaksa. Jadikanlah pemerintah yang mencari kontingen untuk dibiayai, janganlah kontingen yang mencari biaya dari pemerintah, untuk berjuang merebut predikat juara umum.(*)

Validitas Audit BPK

Alin Rosyidah

Mahasiswa Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Unijoyo

P

ihak kepolisian kembali menjadi sorotan kaum Muslimin. Bukan karena prestasinya mengungkap pelanggaran hukum, namun kali ini karena kontroversi pelarangan jilbab bagi polisi wanita (polwan). Kontoversi ini mencuat setelah ada laporan masuk ke MUI bahwa pihak kepolisian melarang penggunaan jilbab.

Kontroversi memanas ketika jawaban resmi Polri melalui Wakapolri Komjen Nanan Sukarna, mengtakan larangan jilbab semata-mata bertujuan agara pelayanan Polri terhadap masyarakat tidak memihak atau imparsial. Alasan tidak logis seperti ini tentu saja tidak dapat diterima akal sehat. Dan lagi, apa hubungan antara memakai jilbab dengan pelayanan imparsial? Bukankah pelayanan berkaitan dengan kinerja, bukan dengan jilbab.

Sungguh amatlah irasional.

Sebagai respon atas peraturan yang terkesan nyeleneh ini banyak kalangan menilai, bahkan adapula yang mengecam kebijakan Polri ini sebagai bentuk pengebirian hak dasar kebebasan. Berbagai kecaman datang, bukan saja dari kaum Muslim, tetapi juga Komnas HAM yang menilai kebijakan pelarangan polwan berjilbab sangat kontras sekali dengan semangat UUD. Dimana telah kita ketahui bersama konstitusi kita memberi jaminan kebebasan semua warga negara untuk menjalankan setiap kewajiban dan tuntutan agama anutan masing-masing.

A

Diakui atau tidak peraturan perhal larangan berjilbab terhadap Polwan berimbas pada pembatasan penyebaran nilai-nilai agama Islam. Sebagaimana kita tahun jilbab dalam konteks islam merupakan satu tuntutan syar’i yang diajarkan pada setiap muslimah. Tidak bisa dibenarkan manakala ada intervensi dari pihak manapun yang bermaksud membatasi, apalgi jika yang demikian termasuk pada sauatu yang prinsipil.

Persoalan agama adalah wilayah keyakinan yang tidak dapat diganggu atau diintervensi oleh pihak siapapun. Pejabat sekalipun!

Dalam dunia yang (katanya) demokratis negara menjamin penuh terhadap kebebasan warga negeranya untuk menganuti dan menjalankan ajaran keyakinan masing-masing, sepanjang itu tidak menyalahi prinsip pancasila serta konstitusi negara. Prinsip seperti demikian harus diberlakukan pada segenab lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sekalipun itu adalah kaum minoritas. Harus dilindungi dan diperhatikan. Oleh karenanya semangat toleransi dalam rangka hidup rukun bersama di tengah keberagaman sosial perlu ditumbuhkembangkan agar nantinya tidak ada kekacauan dan pertentangan di tengah lingkup masyarakat.

Berangkat atas penjelasan di atas tentu kita akan selalu bertanya-tanya, jika memang demokrasi kita mengedepankan prinsip toleran dan kebabasan menjalankan ajaran agama masingmasing, lantas bagaimana dengan pelarangan jilbab yang diberlakukan terhadap anggota polwan? Apakah demikian sesuai dengan amanah undang-undang, atau lebih tepatnya relevan dengan semangat demokrasi yang selama ini digemakan? Penulis rasa tak butuh lama menjawab persoalan ini, apapun bentuk jawabannya penulis yakin persoalan demikian adalah satu persoalan yang benar-benar parsial. Mengebirikan konteks demokratis, menyalahi pancasila, dan berbau diskriminatif yang tak sepatutnya dijadikan bahawab bincangan, apalagi diberlakukan.

Jilbab dan Buah Streotip Harus diakui streotipsasi yang selama inni digembar-gemborkan oknum tak bertanggung jawab tel-

ah banyak menimbulkan perbagai perspektif dan opini miring. Membangun citra-citra negatif yang menimbulkan simbol-simbol keislaman kian dipandang buruk. Bahkan ekstrim sekalipun!

Bukan rahasia umum lagi jika kebanyakan masyarakat memandang islam adalah agama yang identik dengan jargon-jargon kekerasan. Setiap kali ada teror setiap itulah nama-nama berbau islam disebutkan. Nampaknya islam dinegri ini betul-betul telah dianggab sebagai momok hantu menakutkan. Tak pelak, kektika ada warga yang memiliki nama berbau islam (misal; Abu, Abdul) maka banyak orang akan melirik sinis. Lantaran kentalnya aksi terorisme dengan pelaku yang memiliki kemiripan degan nama-nama tesebut.

Islam kini diidentikkan dengan pria berjenggot dengan gamis dan celana komprang. Perempuannya berjilbab besar dengan busana muslim panjang, bahkan bercadar. Lebih menyeramkan lagi, siapa dia yang berjenggot maka siap-siaplah akan dijustis sebagai kelompok garis keras. Dan siapa dia yang bercadar, maka siapsiaplah jika nantinya banyak mata yang akan memadang.

Jika mau bersikap ideal, sebenarnya Polri tak perlu merepotkan diri mengurusi persoalan jilbab Polwan. Masih banyak persoalan lain yang lebih vital diurusi. Karena yang demikian hanya akan semakin mencoreng kinerja Pori di mata masyarakat, dan semakin menyebabkan namanya dibenci. Bahkan tak menutup kemungkinan dicurigai sebagai antek-antek barat yang hendak mengusik dan mengorek-ngorek ketenangan kaum muslim Indonesia.

Karenanya, marilah kita semua sama-sama merangkul diri, hidup tentram, rukun, saling menghormati. Jangan biarkan keutuhan bangsa kita tercerai berai lantaran sikap dan perilaku kita yang tak mengindahkan keberasamaan. Sadarilah, kita hidup dalam keberagaman sosia.

Untuk itu menghormati dan menghargai setiap keyakinan dan bentuk ajaran (sekte) agama-agama adalah satu keniscayaan demi terciptanya integritas kebangnsaan yang benarbenar kuat. Semoga! =

Kabar Buruk untuk Masyarakat Kepulauan

E

ksistensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus diusik. Sebab selama ini audit yang dilakukan oleh BPK banyak yang meragukan validitasnya. Tidak tanggung-tanggung, salah satunya yang meragukan validitas audit BPK adalah Dewan Perwakilah Rakyat Kabupaten Pesawaran. Bahkan bukan tidak mungkin masih banyak lagi elemen masyarakat yang menyangsikan kinerja BPK dalam melakukan audit keuangan di negara ini.

Berbagai kesangsian bermunculan terhadap BPK karena selama ini audit BPK hanya menghasilkan kasus-kasus kecil. Bahkan cenderung pasif, alias tidak produktif. Padahal kasus-kasus besar seperti korupsi kelas kakap seringkali terungkap bukan berawal dari hasil audit BPK, namun lebih dominan berasal dari laporan masyarakat, LSM, dan elemen lain yang punya perhatian besar terhadap masalah penyelewengan keuangan rakyat di negara ini.

Di Kabupaten Pesawaran misalnya, Ketua Komisi A DPRD Pesawaran, Jonie Corne menemukan indikasi kasus penyimpangan, tetapi hasil audit justeru menyatakan baik.

Terkadang di daerah tersebut mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), namun tidak lama setelah itu ditemukan kasus korupsi yang cukup besar, yang tidak pernah ditemukan oleh hasil audit BPK. Peristiwa tersebut menjadi indikasi kuat bahwa BPK tidak benar-benar melaksanakan tugasnya. BPK masih terkesan sangat takut mengungkap data-data yang hendak diaudit, sehingga tidak menghasilkan validitas audit. Hanya kasus kecil-kecil sekitar puluhan juta yang terungkap. Sebuah kinerja yang betul-betul sangat mengecewakan.

Seharusnya, sebagai pemeriksa keuangan, BPK bisa bergerak lebih aktif dalam menindaklanjuti temuannya. Juga BPK diharapkan bisa menghasilkan temuan pemeriksaan yang lebih berbobot. Karena bila kualitas temuan pemeriksaannya terbilang rendah, maka entitas terperiksa (auditee) akan sulit menindaklanjuti rekomendasi BPK. Kelalaian auditee banyak disebabkan oleh permasalahan kesalahan di BPK. Itulah sebabnya, BPK akan terus menjadi sorotan berbagai pihak selama tidak berani keluar dari kelemahannya itu.

BPK seharusnya memiliki indikator yang jelas dalam setiap menjalankan tugasnya mengaudit keuangan pegawai negeri dan pejabat publik lainnya. Tanpa adanya indikator yang jelas, maka kinerja BPK tak akan pernah optimal.

Selain itu, masalah SDM di internal BPK juga berpengaruh pada kwalitas kerja. Sehingga BPK juga dituntut mengevaluasi dan membenahi SDM yang menjadi masalah internal.

Masalah SDM di internal BPK sangat komplit. Barangkali memang harus diakui, BPK ditempati oleh orang-orang berpendidikan, namun keberanian untuk mengungkap temuan besar dari pemeriksaan yang dilakukannya hingga kini tampaknya masih perlu diuji. (*)

Sebagai lembaga penegak hukum mestinya Polri memberi contoh baik bagaimana bangsa ini diajari mematuhi segala bentuk perundang-undangan yang termuat dala konstitusi negera.

Kebijakan perihal pelarangan jilbal terhadap polwan sudah barang tentu menyalahi semangat konstitusi. Dan jelas sekali tidak sesuai dengan semangat pancasila yang sejatinya memiliki semangat prinsip pluralisme yang terbuka terhadap segala bentuk budaya.

Lebih-lebih jika menyangkut prinsip ajaran agama. Masalah agama adalah masalah aqidah yang ada diwilayah kredo keagamaan. Dengan alasan apapun Polri tidak memiliki hak dan wewenang untuk mengintervensi, apalagi melarang penggunaan jilbab pada polwan.

Padahal sampai sekarang ini belum ada konstitusi yang mengatur pelarangan itu, baik itu terulis maupun tidak.

Polri sebagai representasi negara seharusnya menjujung tinggi nilainilai HAM. Tidak hanya itu, konsisten dengan UUD 1945 yang secara jelas mengatur tentang wewenang individu.

Sepanjang tidak berseberangan dengan konstitusi negara, maka tidak selayaknya Polri memperlakukan kebijakan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan kolektif masayarakat.

Penulis yakin masalah polwan berjilbab tidak akan memperngaruhi terhadap pelayanan. Buktinya, sampai detik ini belum ada satu pun masyarakat mengeluh perihal itu. Paling rentan kita dapati adalah keluhan mengenai kinerja Polri yang mlempem. Polri tidak bijak, Polri adalah maling yang teriak maling, Polri kerjanya cuma nilang tog!

Aneh memang negeri ini, ketika bangsa kita dihadapkan pada persoalan kriminalitas yang tengah akut, Polri malah sibuk-sibuknya mengurusi pelarangan Polwan berjilbab. Penulis tidak habis pikir rasionalisasi seperti apa yang mereka jalankan sampaisampai persoalan pelarangan jilbab begitu diperhatikan. Padahal dilain tempat banyak persoalan kebangsaan menumpuk tak terurus. Premanisme, teror, serta aksi-aksi anarkis yang kian menggejolak. Jika memang tidak ada kerjaan mendingan diam saja, penulis rasa itu lebih baik ketimbang mengusik ketenangan masyarakat.

Kebijakan Diskriminatif

Fawaid

Peneliti Muda Politik Islam IAIN Sunan Ampel

P

ro-kontra tentang kenaikan Bahan Bakar Minyak(BBM) bersubsidi, kayaknya akan segera menemukan titik kepastian dengan beberapa informasi yang telah menyebar bahwa kenaikan BBM akan diumumkan pekan ini setelah pemerintah melakukan rapat paripurna dengan anggota DPR (Jawa Pos 18/06), ada semacam kepuasaan dari pihak yang pro terhadap kenaikan BBM karena kerja keras dan usahanya mulai kemarin untuk menaikkan harga BBM akan segera terealisasikan pekan ini.

Dan juga sebaliknya ada keresahaan yang sangat mengecewakan pada pihak yang kontra terhadap kenaikan BBM, sehingga mereka melakukan langkahlangkah untuk menolak kenaikan harga BBM, maka tidak dapat dipungkiri aksi demonstrasi dari Mahasiswa khususnya dan masyarakat umum telah terjadi dimana-mana bahkan demonstrasi anarkis, bentrok dengan aparat pun tidak dapat dihindari, mereka yakin demonstrasi merupakan langkah setrategis dan terakhir untuk menolak kenaikan BBM. Ternyata usaha dan kerja keras para mahasiswa dan masyarakat akan segera terjawab, dan jawaban itu akan sangat mengecawakan tentunya, yang

pasti mahasiswa dan masyarakat telah banyak mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dengan kenaikan BBM, sehingga dengan mati-matian menolak kenaikan harga BBM, karena bagaimanapun masyarakat masih belum siap untuk menerima kenaikan BBM, karena ekonomi masyarakat khususnya dikepulaun pendapatannya termasuk katagori masyarakat menengah kebawah.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh negeri ini, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kepulauan terbanyak didunia, dan ratarata masyarakat yang berada di kepulauan pekerjaannya adalah nelayan, kabar dan naiknya BBM nantinya akan menjadi situasi yang sangat menyengsarakan, karena pendapatan yang didapatkan dari pekerjaannya tidak sesuai dengan modalnya atau dapat dikatakan masyarakat kepulauan itu miskin, karena satu-satunya pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh penduduk kepulauan dalan menjadi nelayan.

Sementara BBM merupakan modal awal yang harus dimiliki oleh para nelayan.Penaikan harga BBM sebenarnya tidak memberatkan bagi 80% pemilik mobil, tetapi nasib 70% wong cilik di Republik ini, termasuk pengusaha angkutan kota, nelayan, petani miskin, dan sebagainya, harus menjadi fokus perhatian pemerintah, masyarakat kepulauan akan keberatan dengan naiknya harga BBM karena aktivitas sehari-harinya selalu berhubungan langsung dengan penggunaan BBM baik yang digunakan untuk sepeda motor atau parahu.

Penaikan tarif BBM masih jauh dari harga keekonomisan yang ideal. Bayangkan bila kita harus membeli BBM seharga Rp11 ribu seperti yang harus dibayar rakyat Kamboja (GNP per kapita ± US$600, atau Myanmar sekitar US$700). Jika isu penaikan harga BBM sudah beralih dari ranah ekonomi menjadi komoditas politik, tidak mengherankan kalau yang berkembang di masyarakat cuma wacana yang meng-

habiskan energi dan mengalihkan fokus kita dari usaha menyejahterakan masyarakat Eduard Depari (media Indonesia, 03/04/2012).

Yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah dalil dasar kenaikan BBM tidak hanya atas dasar untuk menjaga kestabilan ekonomi dan menghemat bahan mentah BBM, yang merupakan bahan mentah yang tidak dapat diperbaharui, namun juga memikirkan kesejahteraan masyarakat, artinya siap tidak masyarakat untuk menerima kenaikan BBM, hal tentang kesiapan masyarakat khususnya masyarakat kepulauan, Begitu lama pemerintah menempuh jalan untuk sampai pada kebijakan penghematan itu setelah kenaikan harga BBM bersubsidi dan pembatasan pengguna BBM bersubsidi batal.

Dengan menggunakan perhitungan Bank Dunia (2010) berdasarkan data survei ekonomi nasional Februari 2009, rata-rata konsumsi kendaraan roda empat adalah 113 liter per bulan, sementara rata-rata konsumsi kendaraan roda dua adalah 19 liter per bulan Sekarang kita hitung alokasi kuota BBM bersubsidi yang pas untuk sebuah daerah. Ambil Kabupaten X di Sumatera sebagai contoh. Pada tahun 2011 di situ tersua 61.626 kendaraan roda dua; 974 sedan; 974 jip; dan 8.910 minibus, pikap, truk, dan bus.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan adalah kendaraan roda dua dan sedan seluruhnya menggunakan premium bersubsidi. Minibus, pikap, truk, dan bus menggunakan solar bersubsidi. Jip masing-masing diasumsikan 50 persen menggunakan premium dan solar.

Hasil perhitungan sederhana menunjukkan bahwa konsumsi BBM bersubsidi (premium) kendaraan roda dua di Kabupaten X per bulan pada tahun 2011 adalah 1.171 kiloliter, konsumsi premium sedan dan jip sebanyak 165 kiloliter. Sementara konsumsi solar untuk kendaraan umum—minibus, pikap, truk, bus, dan jip—adalah 1.062 kiloliter.

Jika dikalikan dalam setahun, total kon-

sumsi premium dan solar tahun 2011 di Kabupaten X berturut-turut 16.031 kiloliter dan 12.742 kiloliter.

Hasil di atas belum memperhitungkan kapal nelayan yang berhak mengonsumsi solar. Bandingkan alokasi BBM bersubsidi yang diberikan pemerintah pusat pada 2011 untuk premium sebanyak 59.404 kiloliter dan solar sebanyak 42.332 kiloliter meski konsumsi rata-rata per bulan untuk kendaraan umum, ditambah 100 persen, masih tetap di bawah alokasi yang diberikan pada 2011.

Dengan menggunakan data jumlah kendaraan bermotor, jumlah kapal nelayan yang berhak, dan ratarata konsumsi BBM bersubsidi, maka dapat diketahui berapa sebenarnya kebutuhan BBM bersubsidi di suatu kabupaten atau kota. Bila jumlah alokasi yang diberikan ternyata berlebih, ada kemungkinan BBM bersubsidi dinikmati oleh kendaraan bermotor dan kapal yang tidak berhak mendapat BBM bersubsidi. Maka dengan kenaikan BBM yang akan terjadi nelayan akan mengalami deksriminasi yang semakin nyata sebagai penduduk penghuni kepulauan.

BBM dan penduduk kepulaun seperti sisi koin yang tidak dapat dipisahkan, karena penduduk kepulaun memiliki ketergantungan pada BBM, karena BBM bagi penduduk kepulauan tidak hanya digunakan oleh perahu dalam menangkap ikan(nelayan), namun juga untuk perahu transportasi yang menjadi salah-satunya alat pengangkut penduduk kepulauan melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupannya. Maka ketika harga BBM naik otomatis tarif perahu tronsportasi juga akan naik, sementara pendapatan penduduk kepulaun akhir-akhir ini telah menurun bahkan mengalami kerugian, akibat cuaca sering kacau yang mengakibatkan angin kencang dan gelombang besar, maka pemerintah diharapkan lebih bijak dan berfikir dengan hati nurani untuk masyarakat kepulauan. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

12

NASIONAL

KAMIS 20 JUNI 2013 NO.0142 | TAHUN II

DIANGGAP BENALU

upaya mensosialisasikan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Dia mengatakan, sosialisasi akan dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga (K/L) dengan menggunakan anggaran dari masing-masing K/L. “Dana sosialisasi dari K/L masing-masing. Itu menggunakan alokasi anggaran yang ada,” kata Anny sembari menyebutkan, K/L akan memanfaatkan anggaran rapat sebagai dana sosialisasi kenaikan harga BBM, sehingga tidak menambah anggaran untuk sosialisasi.

Salah satu contoh sosialisasi kenaikan harga BBM yang tengah dilakukan pemerintah dengan memberi pesan singkat (SMS) yang bekerjasama dengan sepuluh operator telepon selular.

SBY Jangan Ragu Menindak PKS JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu ragu memecat menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi sebagai hukuman atas pembangkangan terkait kebijakan mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM). Reshuffle terhadap menteri dari PKS diyakininya tidak akan mengganggu kinerja kabinet karena alasan tugas kerja yang tinggal setahun lagi “Menurut saya lepaskan saja, daripada jadi benalu,” ujar Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah A. Bakir Ihsan, di Jakarta Rabu (19/6).

Bakir mengatakan jabatan menteri bukan pekerjaan yang sangat teknis. Karena itu pergantian menteri apalagi menteri pengganti memiliki kecakapan lebih, tak akan mengganggu kerja pemerintahan “Menteri adalah jabatan politis dan diberikan berdasarkan transaksi politik. Maka ketika transaksi tak lagi menguntungkan buat apa dipertahankan. Apalagi menteri-menteri dari PKS tak menunjukkan prestasi yang menambah nilai lebih bagi SBY,” tandas Bakir Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah meminta SBY bersikap tegas untuk mengakhiri tugas tiga menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II yang berasal PKS. “Harus ngomong baik-baik sebagai lelaki yang bertanggung jawab.

Kepala rumah tangga harus bertanggung jawab.

Gentleman. Kalau dulu memulai dengan baik-baik, berpisahnya juga dengan baik-baik,” kata dia.

Selain itu, lanjut Fahri, SBY juga diminta bersikap tegas untuk menjelaskan kepada seluruh partai anggota koalisi mengenai status PKS di koalisi. “Jadi, bukan hanya ngomong ke PKS saja.

Tetapi, ngomong juga ke yang lain,” ujar Fahri.

Menurut dia, apabila SBY mengambil langkah yang

tegas terkait nasib PKS di koalisi, maka hal ini tidak lagi memicu penafsiran yang abu-abu dari masing-masing kader partai peserta koalisi.

“Saya tidak tahu, setgab lembaga serius, tetapi sepertiarisan. Jadi, harus serius,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Wasekjen PKS lainnya, Mahfudz Siddiq mengatakan, nasib partainya di koalisi ditentukan Ketua Sekretariat Gabungan. Namun, sejauh ini ada pernyataan dari partai lain yang mengatakan PKS harus ke luar. kabar tersebut, kata Mahfud, diyakini sebagai rumor yang berupaya mendorong agar SBY segera mendepak PKS dari setgab.

“Ini cerita lama, bahkan dari dua minggu lalu. Kami ingat ada partai begitu semangat keluarkan PKS dari koalisi,” kata Mahfudz.

Dia menambahkan, selama ini PKS belum mengetahui apa motif dari partai yang berambisi agar PKS keluar dari setgab.

“Motifnya tidak tahu.

Tugas kami hanya sampaikan bicara apa adanya. Setelah itu, Pak SBY mau bicara secara politik. Kalau ada menteri lain yang ingin Pak SBY tindak PKS, itu urusan mereka,” paparnya.

Namun demikian, tegas Mahfudz, apapun keputusan yang ditempuh SBY, PKS sudah siap dengan segala konsekuensinya. “Ketika PKS sampaikan sikap dan argumennya tolak BBM, semua konskeuensi sudah kami siapkan. Apa pun konskeuensi politik dari SBY, Kami siap,” kata dia. (gam/ abd/bud)

ant/agus bebeng

LONJAKAN HARGA DAGING. Deretan ayam potong dipajang di los daging ayam di pasar tradisional Kosambi Bandung, Rabu (19/6). Harga daging ayam mulai mengalami lonjakan harga dari kisaran Rp. 26.000/kg menjadi Rp. 30.000/kg. Kini para pedagang masih menunggu kemungkinan kenaikan harga daging dari peternak setelah diberlakukannya kenaikan harga BBM.

Pemerintah Yakin Inflasi Tetap Terjaga JAKARTA-Pemerintah optimis mampu meredam laju inflasi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Keyakinan ini tidak terlepas dari agenda pemerintah yang akan meningkatkan intensitas operasi pasar untuk meredam kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

“Kami optimistis. Kami akan menjaga distribusi harga pangan, karena biasanya menjelang puasa Ramadhan harga makanan akan naik. Pasti akan ada koordi-

nasi kesiapan dan distribusi pasokan,” ujar Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati di Jakarta, Rabu (19/6).

Melalui langkah antisipatif tersebut, jelas

Anny, maka laju inflasi akan bisa ditekan, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan selama Ramadhan. Dia berharap, rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubisidi juga tidak mendorong inflasi ke atas. “Mudah-mudahan tidak ada kenaikan harga pangan yang mengganggu, karena harga pangannya bisa dikendalikan. Sekarang ini relatif baik,” tutur Anny.

Menyinggung soal kenai-

DANA LAPINDO RP155 MILLIAR “DISEMBUNYIKAN”

Demokrat Bantah Ada Kesepakatan “Hitam” JAKARTA-Dukungan politik Fraksi Golkar terhadap pengesahan UU APBN Perubahan 2013 ternyata tidak gratis. Disinyalir ada ‘kesepakatan hitam’ antara SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie sehingga di APBN-P 2013 ada tambahan dana Rp 155 miliar untuk menanggulangi lumpur Lapindo.

“Kita bisa menyampaikan dugaan, tapi korelasinya pasti ada,” kata politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno di Jakarta, Rabu (19/6).

Dugaan yang sama disampaikan Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) Rizal Ramli.

Karena itu, dia mendesak SBY menjelaskan alokasi Rp155 miliar dalam APBN-P 2013 untuk membantu PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). “Patut diduga ada kesepakatan hitam antara SBY dan Ketua Umum Partai Golkar Aburrizal Bakrie (ARB) terkait alokasi anggaran tersebut,” tegas dia.

Namun Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menegaskan tidak ada kongkalikong persetujuan anggaran penanganan lumpur Lapindo dalam APBN-P 2013. Dia menegaskan, bahwa seluruh anggaran APBN-P 2013 dibahas dengan transparan antara pemerintah dan DPR RI. “Anggaran yang diajukan yang disetujui, sudah dibahas dengan transparan dan jernih, tentunya dengan sepengetahuan pemerintah dan DPR RI,” ujar Julian.

Menurut Hendrawan, alokasi anggaran untuk lumpur Lapindo terus disediakan karena pemerintah tertekan secara politik. Lebih tegas ia menyampaikan, Partai Golkar merupakan partai dengan jaringan yang sangat kuat. Itu sebabnya pemerintah abaikan partai lain yang lebih kecil dari sisi kekuatan politik. “Saat di paripurna

disebut-sebut suara Golkar suara rakyat, tapi kali ini berbeda, suara Golkar beda dengan suara rakyat. Dana ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan,” imbuh dia.

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang APBN Perubahan 2013 terdapat sejumlah keanehan. Yang paling menohok adalah kehadiran Pasal 9 yang mengatur alokasi dana untuk penanggulangan lumpur Lapindo sebesar Rp 115 miliar.

Pasal tersebut dinilai aneh karena di dalamnya dijelaskan terlalu detail.

Di luar itu, pasal ini disinyalir sebagai mahar politik dari Fraksi Demokrat untuk Fraksi Golkar agar menyetujui APBN-P 2013 disahkan.

Dugaan itu semakin menguat karena pimpinan DPR baru mengetahui ada alokasi untuk lumpur Lapindo di forum lobi saat rapat paripurna pengesahan diskors sekitar tiga jam.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasih mengungkapkan, pemerintah sudah membantu PT Minarak Lapindo untuk menangani korban luapan lumpur sejak APBN 2011. “Tidak ada (kesepakatan politik). Tahun 2012 juga ada anggaran untuk Lapindo, 2011 juga ada. Artinya, itu sudah setiap tahun ada alokasi untuk Lapindo, kecuali kalau sebelumnya tidak ada,” kata Achsanul di gedung DPR Jakarta, Rabu (19/6).

Dia memastikan, tidak ada pihak-pihak yang merasa kecolongan akibat masuknya

pasal 9 di APBN-P 2013.

Lantaran, perubahan UU itu dibahas secara bersamasama sebelumnya. “Tidak pas dibilang kecolongan,” ujar anggota Komisi XI itu.

Achsanul juga mempersilakan apabila ada warga negara yang mengajukan uji materi terhadap APBN-P 2013 jika merasa dirugikan.

“Uji materi hak masyarakat.

Penetapan pasal di Lapindo itu dasarnya keputusan karena Lapindo bencana alam.

Negara wajib recovery, itu kenapa muncul, itu penggantian,” jelas dia Terlambat Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku terlambat mengetahui adanya ‘Pasal Lapindo’ dalam Undang-Undang APBN-P 2013. Mantan Sekretaris Jendral DPP PDI

Perjuangan ini menyatakan baru tahu keberadaan pasal tersebut di forum lobi sidang paripurna. “Saya ingin jawab ini secara jujur. Sebagai pimpinan saya baru mengetahui hal ini di forum lobi,” kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung di Jakarta, Rabu (19/6).

Pramono mengaku berani bersumpah tidak mengetahui anggaran tersebut sebelumnya. “Enggak tahu sama sekali.

Kalau perlu sumpah tuhan saya berani,” ujar dia.

Kemungkinan besar hal ini bisa terjadi karena pimpinan DPR tidak beritahu secara mendetil mengenai UU APBNP 2013 saat masih berbentuk rancangan undang-undang.

“Saya yakin Pak Marzuki Alie juga baru tahun di forum itu (lobi),” katanya. Sebelumnya, pemerintah siap mengalokasikan dana Rp 155 miliar untuk

membantu korban bencana lumpur Lapindo.

Saat dikonfirmasikan kepada Ketua DPR RI Marzuki Alie, dia mengaku tidak mengetahui keberadaan pasal 9 UU APBN Perubahan 2013 yang disahkan dalam paripurna bersamaan dengan pengesahan rencana kenaikan BBM. “Saya kan tidak ikut dalam rapat Banggar,” kata dia.

Menurut Marzuki, pembahasan detail per pasal, khususnya pasal 9 mengenai anggaran Lumpur Lapindo tidak mungkin dibahas oleh pimpinan DPR, karena dianggap telah selesai dibahas di alat kelengkapan DPR RI, yaitu di komisi-komisi dan panja. “Saya juga tidak tahu ada itu (pasal 9), tapi itu tugas teman-temen di komisi dan alat kelengkapan lain,” jelasnya. (gam/abd/cea)

kan sejumlah harga pangan di beberapa daerah, Anny mengaku tidak akan membahas persoalan ini agar tidak memicu ekspektasi berlebihan di pasar. “Saya tidak bisa bicara mengenai itu, karena nanti kaitannya dengan expectation inflation. Nanti BPS (Badan Pusat Statistik) pasti akan hitung inflasi,” kilahnya.

Lebih lanjut jelas Anny, sejauh ini pemerintah akan lebih terkonsentrasi pada

Aman Sementara itu di tempat terpisah, Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mengatakan, hingga kini harga produk-produk pangan masih terbilang aman.

Hanya saja, jelas Gita, harga pangan yang mengalami kenaikan hanya daging sapi.

“Harga dipastikan aman. Untuk cabai masih Rp25 ribu per kilogram (kg), daging ayam masih aman Rp25 ribu/ kg. telur ayam masih aman, bawang putih Rp15-18 ribu/ kg. Makanya, kami berbicara stabilitas harga. Semuanya aman, kecuali daging sapi,” ungkap Gita di Jakarta, Rabu (19/6).

Menurut Gita, sejak mengalami lonjakan harga beberapa bulan terakhir, saat ini harga daging sapi memang masih tinggi. Namun, lanjut dia, untuk mengantisipasi peningkatan harga yang lebih tajam, pemerintah akan menambah pasokan melalui impor. “Daging sapi akan diimpor sebanyak 30 ribu ton.

Nanti awal Juli ini,” jelasnya.

Langkah yang akan ditempuh pemerintah ini, kata dia, terkait dengan usaha pemerintah dalam menekan inflasi menjelang puasa Ramadhan dan kenaikan harga BBM. “Kami akan terus menjaga stabilitas harga untuk menghindari kenaikan inflasi,” imbuhnya. (gam/bud)

JELANG PEMILU 2014

Koalisi LSM Minta KPU Transparan J A K A RTA- S e t e l a h mendesak partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 melaporkan dana kampanye, kini giliran Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) transparan dalam penggunaan dana operasional penyelenggaraan Pemilu. Transparansi sangat penting mengingat dana penyelenggaraan pemilu ini bersumber dari pajak rakyat.

“Kami minta agar anggaran pemilu KPU harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti di Jakarta, Rabu (19/6) Koalisi LSM tersebut terdiri atas Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Ketiganya meminta agar KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara Pemilu 2014 bisa menggunakan anggaran secara efektif dan akuntabel.

Sebelumnya, KPU akan memberikan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 bagi partai politik yang tidak melaporkan besaran dana kampanye. Langkah yang akan ditempuh penyelenggara Pemilu ini dinilai sejalan dengan peraturan yang berlaku. “Laporan awal tidak dipenuhi, parpol akan dibatalkan sebagai partai peserta Pemilu. Kalau laporan akhir tidak dipenuhi, parpol tidak menyerahkan dan ada calonnya yang ter-

pilih, maka akan dibatalkan,” kata Anggota KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Selasa (18/6 Menurut Ray, dana penyelenggaraan Pemilu 2014 yang akan diperkirakan mencapai Rp16 triliun atau jauh lebih besar dari dana Pemilu 2009 yang hanya Rp8,5 triliun.

“Menteri Keuangan menyatakan, tahun 2013 ini saja telah dikucurkan dana senilai Rp8,1 triliun untuk KPU dan Rp 1 triliun untuk Bawaslu. Total anggaran 2013 mencapai Rp9,1 triliun. Dana awal ini telah melampaui dana yang dipergunakan untuk keseluruhan pelaksanaan pemilu 2009,” kata Ray. Dengan demikian, jelas Ray, lalulintas anggaran sebesar itu harus mendapatkan pengawasan yang ketat.

Dia berharap, Bawaslu harus mampu mengawasi secara maksimal proses penyelenggaraan Pemilu dan KPU mesti membentengi diri agar tetap independen. “Kami (koalisi LSM) berinisiatif mendekati dan meminta transparansi anggaran dari Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu,” tegasnya.

Sementara itu, menurut Direktur Sigma, Said Salahudin menegaskan sejauh ini informasi penggunaan dana negara yang sedemikian besar itu tidak bisa diakses oleh publik secara menyeluruh.

“Sudah seharusnya Bawaslu dan KPU harus terlebih dahulu memberi contoh tentang bagaimana dana negara itu dikelola secara efektif, efisien dan transparan,” tuturnya. (gam/abd/bud)

EKONOMI

13

KAMIS 20 JUNI 2013 NO.0142| TAHUN II

Citibank

Bagi-Bagi Rp 10 juta per Jam per Hari

DEMO TOLAK BBM. Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia melakukan aksi menolak kenaikan BBM di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Dalam aksinya mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menolak program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang sarat kepentingan politik.

BLSM Sangat Menyakitkan Rakyat JAKARTA- Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI), Sasmito Hadinegoro mendesak pemerintah agar uang pajak rakyat dari Sabang sampai Merauke yang ditargetkan hampir Rp 1.000 triliun di APBN P 2013 harus diselamatkan untuk lebih sejahterakan rakyat dan bukan dengan memberi program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp 150 rb per bulan dalam 4 bulan untuk 15 juta penduduk miskin.

Karena itu tidak ada solusi lain kecuali melakukan revolusi keuangan negara dengan menyetop pembayaran subsidi obligasi rekapitalisasi.

Menurut Sasmito, kebijakan BLSM itu sungguh “sangat menyakitkan. “Para pengemis dan pengamen di lampu merah saja sehari dapat Rp100 ribu. Sebulan mereka dapat Rp 2,5 juta. Sementara BBM bersubsidi dibatasi untuk 90 juta pengguna motor di Indonesia,” jelas dia di Jakarta, Rabu (19/6).

Seperti diberitakan, Rapat Paripurna DPR Senin (17/6) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013 untuk disahkan menjadi UU. Dengan demikian, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan diberlakukan dalam waktu dekat.

Dia mengatakan, pembatasan subsidi ini sangat tidak adil. Sebab, sisi lain, pemerintah masih memberi subsidi kepada bankir-bankir kaya lewat pembayaran obligasi rekapitalisasi. Pembayaran subsidi obligasi rekap ini masih lanjut di APBN P

2013 ini yang disisipkan secara fiktif dalam pos pembayaran bunga SUN Rp 80,7 triliun. Padahal, pembayaran obligasi rekap ini memangkas porsi anggaran untuk mendapatkan fasilitas yang memadai. “Dimanakan keadilan sosial yang adil-merata, sebagaimana amanah konstitusi,” tanya Sasmito.

Karena itu, Sasmito mendesak agar mega skandal keuangan negara dan perpajakan ratusan triliun yang terjadi sejak 2003-2013 harus dihentikan. Negara ini harus diselamatkan dari beban utang akibat mega skandal BLBI dan subsidi bunga obligasi rekapitalisasi yang diberikan pemerintah. “Memang sangat ironis sekali. Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi justru untuk 90 juta rakyat pemakai sepeda motor dibatasi. Sementara subsidi bankir-bankir kaya jalan terus. Kalau tidak dihentikan, saya menyerukan tunda bayar pajak di 2013 ini,”tegas dia.

Sebenarnya kata dia, naiknya konsumsi BBM bukan kesalahan rakyat. Tetapi ini akibat ketidakmampuan pemerintahan SBY mengendalikan meledaknya kendaraan

pribadi dan motor. Hal ini terjadi karena fasilitas transportasi publik buruk. “Sumursumur tua Pertamina sengaja tak diurus dengan tehnologi modern agar bisa menghasilkan produksi dibawah 1 juta barel per hari. Demikian juga dengan penerimaan pajak belum optimal,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Sasmito mengatakan untuk menyelamatkan anggaran maka pemerintah harus mengetatkan APBN P 2013 dengan cara mengurangi belanja barang 2013 termasuk menghentikan pembayaran yang tidak perlu seperti pembayaran utang luar negeri maupun pembayaran obligasi rekapitalisasi sehingga APBN P 2013 bisa hemat 100 triliun rupiah. Langkah ini dibarengi dengan penetapan pajak terhadap transaksi penjualan asetaset obligor senilai 640 triliun yang hanya dibayar 25 persen saja dengan penghitungan pajak penghasilan 30 persen.

Dengan demikian ada potensi tambahan pendapatan negara lebih dari 100 triliun rupiah.

“Saya kira, perlu ada PP soal transformasi keuangan negara. Intinya, bekukan obligasi rekapitalisasi ex BLBI sejak 1998-2013 senilai 640 triliun rupiah dan stop subsidi pembayaran obligasi rekapitalisasi sebesar 60 trilun rupiah yang telah berjalan sejak 20032013,” ujar dia.

Efek Negatif Sementara itu, pengamat Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Hidayatullah Muttaqin menilai langkah pemerintah menekan defisit kembar de-

ngan menaikkan harga BBM ditengah daya saing yang rendah justru menjadi blunder.

Efek negatif dari kebijakan ini adalah menghantam daya beli masyarakat, menaikkan ongkos industri, dan melemahkan daya saing produk ekspor Indonesia.

Di sisi lain, produk impor semakin membanjiri pasar dalam negeri karena semakin bebas dan liberalnya ekonomi Indonesia.

“Jelas sekali efek penaikan harga BBM pemerintah terhadap daya beli masyarakat dan terhadap dunia usaha sangat negatif. Banyak usaha rakyat dan skala kecil akan gulung tikar karena beban operasional mereka semakin meningkat akibat naiknya harga BBM ini,” ujar dia.

Menurut dia, kenaikan harga BBM jenis premium dan solar, yang segera diumumkan pemerintah, bakal meningkatkan angka kemiskinan. Pasalnya, kenaikan harga BBM dipastikan akan menyeret kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga memicu lonjakan inflasi dalam porsi yang lebih besar. Dengan demikian, secara riil, kekayaan masyarakat akan berkurang atau menjadi lebih miskin.

Meski pemerintah akan memberikan kompensasi bagi warga miskin, seperti BLSM, program itu dinilai tidak efektif mengurangi kemiskinan. Hal itu mengacu pada pelaksanaan program serupa saat kenaikan harga BBM pada 2009, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang terbukti tidak mampu mengurangi kemiskinan setelah harga BBM dinaikkan. (gam)

JAKARTA-Pengguna kartu kredit Citibank dan pengaju kartu kredit baru Citibank akan mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah tunai dengan total sebesar Rp 2,28 miliar. Kesempatan menang ditawarkan selama 8 jam setiap harinya dan diundi setiap minggu.

“Pengguna kartu kredit Citibank antara periode 6 - 30 Juni 2013 dan pengaju kartu kredit baru Citibank yang disetujui antara periode 20 Mei - 30 Juni 2013 berhak mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah tunai. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata apresiasi kami terhadap nasabah kartu kredit Citibank,” jelas Cards & Loans Head, Citibank Indonesia, Suparman Kusuma dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (19/6).

Pada promo tahap pertama ini, kata dia Citibank akan memberikan hadiah tunai sebesar masing-masing Rp 10 juta kepada 228 pemenang.

Nasabah Citibank secara otomatis akan mendapat-

kan kesempatan untuk memenangkan hadiah tunai sebesar Rp 10 juta dengan melakukan transaksi belanja menggunakan kartu kredit Citibank dimana pun, antara pukul 13:00 hingga 21:00 selama periode promo. Pengaju kartu kredit baru yang mendapatkan persetujuan dari Citibank juga secara otomatis mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah tunai tersebut tanpa harus melakukan transaksi.

Mekanisme pengundian pemenang akan dilakukan setiap minggu oleh Citibank secara acak dan akan disaksikan oleh pihak berwenang.

Nama para pemenang akan diumumkan setiap hari Selasa selama tanggal 11 Juni - 3 Juli 2013 di situs Citibank.co.id. Para pemenang juga akan dihubungi secara langsung oleh staf Citibank.

“Sejauh ini, program ini mendapatkan respons yang positif dari para nasabah,” tutur dia.

Pemilik kartu kredit Citibank asal Surabaya, Nyoman Danu Saputra mengaku ka-

get dan senang mendapat Rp 10 juta. “Saya selalu gunakan Kartu Kredit Citibank sebagai andalan saya, Mulai dari belanja, jalan-jalan atau ngurusin keperluan apa saja.

Selama menggunakan kartu kredit, ya saya pasti pakai Kartu Kredit Citibank,” tutur dia.

Nasabah Citibank asal Tangerang, Mulyadi juga mendapat hadiah Rp 10 juta.” Awalnya tidak percaya, lalu saya konfirmasi ke Citibank, dan ternyata benar saya menang Rp 10 juta!

Memang sudah sejak lama pakai Kartu Kredit Citibank Visa mulai dari asuransi, telepon, gadget hingga online. Hampir semua urusan pakai Kartu Kredit Citibank VISA,” ungkap dia.

Suparman mengatakan program ini merupakan tahap pertama dari serangkaian kegiatan apresiasi nasabah kartu kredit Citibank.

“Kami tentunya akan kembali melaksanakan program yang tidak kalah menarik di tahaptahap selanjutnya,” pungkas dia. (gam)

BANK INDONESIA

Pilot Project Branchless Banking Berjalan Mulus JAKARTA-Uji coba bank tanpa kantor atau branchless banking yang diluncurkan Bank Indonesia (BI) pada Mei 2013 lalu, berjalan dengan mulus, terbukti belum ada pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan pilot project tersebut.

“Secara visual konsepnya bagus dan sudah jalan.

Sampai sekarang tidak ada laporan maupun pengaduan, artinya ini cukup mengembirakan,” ujar Direktur Eksekutif Hubungan Masyarakat BI, Difi A. Johansyah usai acara diskusi program MoneyMinded dmi ANZ Tower, di Jakarta, Rabu (19/6).

Seperti diketahui, BI lalu meluncurkan pilot project branchless banking dengan menggandeng Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTPN, Bank CIMB Niaga, dan Bank Sinar Harapan Bali sebagai pelaksana pilot project. Tidak hanya itu, untuk mendukung pilot project tersebut BI juga menggandeng perusahaan telekomunikasi yakni Telkomsel, XL, dan Indosat.

Sedangkan, pilot project ini dilakukan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

Hingga saat ini kata Difi, bank-bank pelaksana pilot project telah menjalankan program sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh BI. Akan tetapi, hingga saat ini, bank sentral belum dapat menjelaskan secara rinci terkait perkembangan dari pilot project tersebut termasuk pengaruhnya terhadap penambahan jumlah rekening.

Namun demikian kata

dia, laporan detil mengenai perkembangan dan kendala yang dihadapi akan keluar paska pilot project tersebut rampung dilaksanakan yakni November 2013 mendatang.

“Laporanya belum ada, tapi yang penting nanti kita lihat melaui pilot project ini kita bisa membuat standarisai program branchless banking agar bisa dijalankan oleh bank-bank lain,”jelas Difi.

Sampai sekarang tidak ada laporan maupun pengaduan, artinya ini cukup mengembirakan,

Menjanjikan Lebih lanjut, Difi mengatakan sektor mikro lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan bank yang menggarap sektor korporasi. Ini karena persaingan pada sektor mikro lebih sedikit dengan keuntungan lebih besar bila dibandingkan di sektor korporasi.

Sejauh ini kata dia, pemain di sektor mikro cukup banyak, tidak hanya bank lokal, tetapi juga bank asing. Namun berdasarkan cukup data, banyak bank asing di Indonesia yang telah mengambil sektor mikro dibanding bankbank lokal yang ada di Indonesia.

“Saat ini kan persaingan pada sektor korporasi itu sudah jenuh.

Apalagi persaingan di korporasi itu tidak hanya datang dari perbankan. Beda dengan mikro, persainganya itu hanya perbankan itu sendiri”, ujar dia.

Namun demikian, potensi masih terbuka sangat lebar meski masih ada beberapa kendala perbankan dalam menggarap sektor mikro. Ini karena dalam menggarap sektor mikro lebih sulit dan juga membutuhkan keahlian yang lebih spesifik bila dibandingkan dengan sektor korporasi.

“Masalahnya ada di resources atau di SDM.Ada itu tidak harus ada SDM yang memahami soal kredit mikro. Karena jika tidak ada, maka hitunganya itu justru akan rugi.

Itulah yang dimiliki BTPN dan BRI yang menggarap mikro,” tutur dia.

Difi menegaskan, agar industri perbankan benar-benar memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sektor mikro.

Jika perbankan tidak memiliki pemahaman sektor mikro maka bank akan menderita kerugian.

Namun sebaliknya, apabila perbankan memiliki keahlian di sektor mikor maka akan mendapatkan keuntungan. Apalagi, jika sektor mikro digarap dengan optimal. “Bank asing yang masuk ke mikro itu banyak. Mereka punya kapasitas masuk ke sana karena bisnis mikro itukan menarik.

Suku bunga tinggi juga asal bisa menekan over head nya saja itu menguntungkan. Namun sekali lagi, perlu ada pemahaman,” pungkasDifi. (gam/abd)

BPK

Kualitas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Masih Rendah

JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai bersifat pasif dalam menin-

daklanjuti hasil temuannya. Bahkan, kualitas temuan pemeriksaan terbilang rendah,

sehingga entitas terperiksa (auditee) sulit menindaklanjuti rekomendasi BPK. “Dari berbagai kejadian terbukti, jajaran yang terkait dengan pelaksanaan audit, pengendalian atau pejabat teknis lainnya banyak yang melakukan tindakan terpuji dalam melakukan audit,” kata calon anggota BPK, Zindar Kar Marbun saat fit and proper test calon anggota BPK di Gedung DPR Jakarta, Rabu (19/6).

Menurut dia, langkah awal yang mesti dibenahi BPK adalah membersihkan lembaganya sendiri dari perbuatan bernuansa korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini sangat penting agar kinerja BPK ke depan lebih baik. “Yang perlu mendapat perhatian juga, terkait dengan kualitas pemeriksaan,” jelas dia.

Sebagai contoh, terang dia, pada Ikhtisar Hasil Pemerik-

saan Semester (IHPS) II 2012 dari tindak lanjut rekomendasi hasil audit pada Pemerintah Daerah tahun 2008-2012.

Pada periode itu, jumlah rekomendasi sebanyak 42.957 rekomendasi atau setara 24,98 persen belum sesuai rekomendasi, sebanyak 35.693 rekomendasi atau 20,76 persen belum ditindaklanjuti dan ada 93 rekomendasi atau 0,05 persen tidak dapat ditindaklanjuti.

Padahal UU No. 15 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan wajib memberikan jawaban kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut,. “Jawaban itu paling lambat diserahkan ke BPK selama 60 hari setelah meneri LHP,” imbuh dia.

Bahkan, lanjut dia, ketidakpatuhan terhadap kewajiban

menindaklanjuti rekomendasi BPK, bisa dikenakan sanksi penjara selama 1,5 tahun atau denda 500 juta rupiah. “Sayangnya, hingga saat ini belum pernah dilakukan tindakan hukum terhadap auditee yang tidak melaksanakan rekomendasi BPK,” tutur Zindar.

Kelalaian dari auditee tersebut, jelas Zindar, banyak disebabkan oleh permasalahan kesalahan di BPK, sehingga sulit untuk menindaklanjuti rekomendasi. “Masalahnya, karena ada perbedaan persepsi pada penilaian kasus, peraturan yang tumpang tindih, perbedaan standar perhitungan dan rekomendasi yang tidak tegas,” katanya.

Sementara itu, calon anggota BPK, Dharma Bhakti berharap agar satu dari sembilan anggotanya difokuskan pada pengawasan proses dan hasil tindak lanjut temuan yang

dijalankan entitas terperiksa.

Hal ini penting agar hasilhasil temuan BPK diawasi, apalagi jika ada indikasi tindak pidana. “Jadi, hasil temuan ini juga bisa ditingkatkan lebih lanjut,” kata Dharma.

Menurut Dharma, pada dasarnya hasil pemeriksaan BPK juga bisa menciptakan ketidakpercayaan publik, meski peran BPK tersebut juga mampu memelihara keuangan negara. “Soal tindak lanjut (hasil audit), kesan kita adalah setelah BPK menyerahkan hasil kepada yang diperiksa untuk ditindaklanjuti, maka di sini kurang mengontrol tindak lanjunya lagi,” papar mantan Sekretaris Jenderal BPK itu.

Dengan demikian, lanjut Dharma, kelemahan cara kerja BPK ini perlu disikapi dengan terobosan peningkatan pengawasan. “BPK harus diberikan pekerjaan rumah untuk men-

gontrol dan menagih hasil tindak lanjut entitas terperiksa.

Jadi, di sini kementerian akan mempunyai utang laporan hasil tindak lanjut,” tuturnya.

Tak Ada Unit Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis mengatakan, selama ini tidak ada unit atau anggota BPK yang bertugas mengontrol dan mengelola hasil tindaklanjut yang dilakukan entitas terperiksa.

“Seharusnya ada anggota BPK yang khusus mengatur itu dia terus memprovokasi polisi dan kejaksaan untuk memproses hasil tindaklanjut tersebut yang sudah menjadi kerugian negara. Karena, pelaksanaannya memang ada di penegak hukum. Kalau BPK lemah dan penegak hukum lemah di situ, mungkin ada permainan di situ,” pungkas dia. (gam/bud)

14

LINTAS JATIM

KAMIS 20 JUNI 2013 NO.0142 | TAHUN II

SUPORTER

Polisi Imbau Bonek Senior Awasi yang Junior

i made ardhiangga/koran madura

TANDA PERTEMANAN: Kapolrestabes Surabaya, Kombespol Setija Junianta menerima simbolisasi kaos Bonek sabagai tanda pertemanan antra pihak kepolisian dan Bonek di Mapolrestabes, Selasa (19/6) kemarin.

Kejati Plototi Korupsi di PDAM SURABAYA - Indikasi korupsi muncul pada penarikan retribusi sampah kota Surabaya oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim pun diam-diam mulai menyelidiki kasus yang sebelumnya disoal anggota DPRD Surabaya itu. tidak membantah saat ditanya pihaknya telah membawa sejumlah data terkait penarikan retribusi sampah itu dari kantor PDAM Surabaya. “Iya, intinya saat ini kami masih pulbaket dan puldata dulu,” bebernya.

Sebelumnya, Dewan PDAM Kota Surabaya mempertanyakan retribusi sampah yang ditarik bersama-sama dengan pembayaran rekening pembayaran air PDAM. Mereka juga sempat meminta Kejati Jatim dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar lembaga itu mengaudit panarikan retribusi sampah itu.

Penarikan retribusi melalui rekening PDAM dianggap melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Kami sudah laporkan

Indikasi korupsi itu muncul karena penarikan retribusi sampah tidak disertai bukti pembayaran yang sah. Selain itu, PDAM juga bukan lembaga yang berwenang untuk melakukan penarikan retribusi iuran sampah tersebut.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Jatim, Rohmadi pun membenarkan bahwa pihaknya saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi di PDAM Surabaya. “Iya benar dan masih dalam penyelidikan,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin.

Ia mengungkapkan, pihaknya sekarang tengahmelakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

“Kami masih mengumpulkan untuk mencari bukti dari adanya dugaan korupsi itu,” ungkapnya.

Selain itu, Rohmadi juga

masalah itu ke BPK dan menginformasikannya ke Kejati, sekarang tinggal menunggu hasil pemeriksaannnya saja,” ujar Ketua Dewan Pelanggan PDAM, Ali Musyafak.

Menurutnya, hal yang paling krusial dan diduga salah dalam melakukan penarikan retribusi sampah melalui rekening pelanggan PADM adalah PDAM bukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti dinas-dinas di Pemkot.

Selain itu, sesuai Perda 17/1976 tentang PDAM, sebagaimana yang telah diubah menjadi Perda 14/1986 dan terakhir diubah menjadi Perda 2/2009 tentang PDAM, maka ruang lingkup lapangan usaha PDAM adalah perusahaan yang memproduksi air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi penduduk wilayah Surabaya.

Dengan demikian perusahaan ini didirikan bukan untuk usaha collecting retribusi sampah kebersihan. Karena itu penarikan retribusi bersamaan dengan rekening PDAM tidak ada dasarnya.

Sekretaris Dewan Pelanggan PDAM Surabaya Darmantoko menambahkan, penarikan

BERANDA PERJUANGAN

retribusi sampah sangat rancu dan sangat dimungkinkan bermasalah secara hukum pidana, karena menyangkut uang rakyat untuk retribusi sampah.

Menurutnya, memang di dalam Perda 10/2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Bab IX tentang tata cara pemungutan retribusi sampah pada pasal 11 disebutkan, retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Selain itu, lanjutnya, dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau surat tagihan pembayaran rekening air bagi pelanggan PDAM. Namun, yang perlu dipertanyakan sekarang, dalam penarikan retribusi sampah melalui rekening PDAM tidak disertai tanda bukti pembayaran khusus berupa karcis atau bukti lain semacam kuitansi pembayaran retribusi sampah. “Iuran Palang Merah Indonesia (PMI) saja kalau minta sumbangan ke masyarakat melalui rekening listrik menggunakan karcis

yang diplong. Lantas kenapa PDAM tidak melakukan seperti PMI. Ini kan rawan penyimpangan,” ujarnya.

Mengingat tidak disertai karcis pembayaran retribusi sampah, lanjutnya, masyarakat tidak bisa mengecek seberapa banyak hasil penarikan retribusi itu. Apalagi, penarikan retribusi persampahan kota Surabaya besarnya bervariasi dari Rp 2.000-Rp17.000. “Kami sejak lama sudah meminta agar hal ini diluruskan, jangan sampai masalah ini membuat masyarakat marah,” ujarnya.

Sementara itu, jika retribusi sampah dihitung Rp 2.000 saja per keluarga dalam satu bulan.

Maka total retribusi yang bisa ditarik dari 750 ribu keluarga se-Surabaya besarannya mencapai Rp 1,5 miliar per bulan.

Dirut PDAM Surabaya, Asyari Mardiono saat dimintai tanggapannya soal ini, pihaknya menyarankan agar tidak menanyakan hal ini ke PDAM. Hal itu dikarenakan, PDAM hanya ketempatan saja, sedangkan uang dari tarikan retribusi sampah itu semuanya masuk ke Pemkot. “Tanyakan saja itu ke pemkot, jangan tanya saya,” katanya. (kas)

Menuju Grahadi untuk Jawa Timur Jempol

MH Said Abdullah Sapa Warga Gresik

GRESIK - Tanpa kenal lelah, Calon Wakil Gubernur (cawagub) Jawa Timur Said Abdullah terus melakukan sosialisasi atas pencalonan dirinya bersama Calon Gubernur (Cagub) Bambang DH, yang ditunjuk PDI Perjuangan untuk maju dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur, 29 Agustus 2013 mendatang.

Minggu (16/7) kemarin, Said, melakukan serangkaian kegiatan di Kabupaten Gresik.

Pertama, anggota Komisi VIII DPR RI tersebut menyapa warga kota pudak yang menghabiskan waktu dalam acara car free day di Jalan Jaksa Agung Soeprapto. Di damping para pengurus DPC, para pengurus PAC serta simpatisan PDI Perjuangan, Yuk Gresik dan gadis-gadis cantik dari Banteng Muda Indonesia, warga asli Sumenep Madura menyapa warga kota Gresik.

Cawagub juga sempat menyapa dan membeli jajanan pasar yang di jual para PKL di sekitar lokasi car free day.

Kemudian Cawagub Said Abdullah dan rombongan, melanjutkan kegiatannya menyapa warga Gresik dengan 'blusukan' ke Pasar Krempyeng. Ayah 4 orang anak ini melakukan dialog dengan beberapa pedagang, khususnya terkait problematika seputar lingkungan Pasar Krempyeng. Dalam dialog singkat tersebut, Cawagub menampung semua aspirasi para pedagang. Mulai keluhan tentang kondisi Pasar krempyeng yang kumuh, hingga aspirasi para pedagang yang mengharapkan perubahan

SAPA PEDAGANG: Cawagub Jatim Jempol Said Abdullah saat menyapa salah satu pedagang di pasar Krempiyeng kabupaten Gresik, kemarin. di Jawa Timur. Tidak hanya menyapa dan melakukan dialog. Cawagub Said Abdullah juga memborong jualan beberapa pedagang, khususnya jualan para pedagang yang belum mempunyai tempat berdagang yang layak atau pedagang kecil, seperti penjual sayur, daging, kue, dan Cawagub yang di usung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan jargon 'BambangSaid Jempol untuk Jawa Timur ' ini juga mensosialisasikan program andalan, jika nantinya masyarakat Jatim memberin-

ya amanah dan terpilih menjadi Cagub - Cawagub.

Program andalan yang di-

m a ksud ialah Program Kartu Jempol dan Program 'Pro

semar. Untuk Kartu Jempol sendiri, Cawagub Said Abdullah mengungkapkan, dengan program tersebut pihaknya berharap tidak akan ada lagi anak-anak Jatim yang tidak sekolah.

Selain itu, dengan kartu tersebut, warga Jatim yang berpenghasilan Rp. 500 ribu kebawah bisa berobat gratis.

Setelah melakukan sosialisasi di Pasar Krempyeng, Cawagub Said Abdullah melakukan ziarah ke makam Sunan Giri. Di makam salah satu wali songo tersebut, Said dengan khusuk berdoa yang dipimpin langsung oleh juru

kunci makam tersebut. Juru kunci makam bahkan secara khusus memanjatkan doa agar pasangan BambangSaid Jempol terpilih sebagai pemimpin baru di Jawa Timur periode 2014-2019.

Usai ziarah, Said bersalaman dengan para jamaah yang juga melakukan ziarah dan juga sempat sarapan pagi di warung-warung PKL yang ada di sekitar makam.

Selanjutnya, Cawagub Said Abdullah melanjutkan rangkaian acara sosialisasi di Kota Pudak Gresik dengan berziarah di makam Syech Maulana Malik Ibrahim. Didampingi oleh para Habaib, Masyayikh, dan tokoh masyarakat, Cawagub Said Abdullah secara khitmad memanjatkan doa di dalam area makam Syeh Maulana Malik Ibrahim. Setelah itu, bertempat di kediaman Habib Hasan bin Alwi bin Shihab, Cawagub Said Abdullah melanjutkan sosialisasi silaturahmi dan berdialog dengan para warga kampung arab, di sekitar area makam Syeh Maulana Malik Ibrahim.

Kemudian dengan dikawal ribuan kader Partai berlambang Banteng Moncong Putih, Cawagub Said Abdullah berkonvoi melewati jalan protokol kota Gresik dan melanjutkan sosialisasi dengan menghadiri Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab) DPC PDIP Gresik. Dalam acara Rakorcab tersebut juga di hadiri Ketua DPD PDIP Cagub Bambang DH dan Ketua DPD PDIP Sirmadji. (wan)

SURABAYA- Peristiwa penyerangan di Mapolda Jawa Timur, Kemarin Selasa (18/6/2013) sekitar pukul 23.00 mendapat respon dari pihak Kepolisian. Peristiwa yang langsung ditangani oleh Kapolrestabes Surabaya ini akhirnya duduk bersama dan membahas tentang kronologis serta membahas keberadaan Bonek. Dalam kesempatan itu, selain Kapolrestabes, para perwira tinggi lainya pun turut hadir serta para elemen Bonek (suporter Persebaya), di Mapolrestabes Surabaya, Rabu (19/6).

Pertemuan itu, dari pihak masing-masing menyampaikan pendapat tentang keberadaan Bonek. Bastomi, pembina YSS, mengaku sangat menyayangkan kalau di setiap pertandingan Persebaya selalu terjadi kerusuhan.

Ketua YSS, Imron, mengharapkan tidak adanya ikut campur oleh orang-orang atasan terhadap persoalan Bonek. Sebab pada dasarnya, Bonek adalah kumpulan orang baik-baik. "Biar Bonek tattoan, beranting hingga kelihatan sangar. Kalau ada kegiatan pengajian untuk Bonek pasti hadir, karena Bonek juga beriman," terang Imron.

Kasatlantas Polrestabes AKBP Syabilul Alif mengungkapkan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Bonek saat mendukung pertandingan Perseabaya.

"Karena tiap adanya pertandingan Persebaya selalu ada pelanggaran, sampai ada puluhan motor yang saya amankan, kalau terjadi apa-apa sama Bonek, siapa penanggung jawabnya," terang Sabilul.

Salah satu pentolan Bonek, yakni Hamim Gimbal, mengaku sulit untuk merumuskan dan memecahkan masalah.

Itu karena Bonek terpecah menjadi dua.

Di ujung pertemuan tersebut, Kapolres memberikan kue HUT Persebaya sebagai simbul terjalinnya hubungan Bonek dengan aparat kepolisian. "Mudah-mudahan ke depan ada kesatuan untuk Bonek, juga Bonek diharapkan bisa tertib pada saat pertandingan," terang Setija.

Kapolres juga berharap para pentolan Bonek, atau disebutnya Bonek Senior, mau membina adik-adiknya yang lebih muda. "Pembina Bonek Senior siap membina Bonek Yunior, kalu bandel, siap menjewer agar tidak bandel lagi agar nyaman dan tenang," terangnya. (mag)

PEMBUNUHAN

Divonis 13 Tahun, Pembunuh Istri Pikir-pikir SURABAYA- Rasidi alias Jidi (45) tak bisa lagi mengelak atas perbuatannya yang telah tega membunuh istrinya sendiri lantaran terbakar api cemburu. Oleh majelis hakim yang diketuai Burhanudin, Pria asal Omben Sampang Madura ini diganjar hukuman 13 tahun penjara dalam persidangan yang digelar diruang sidang sari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (19/6) kemarin.

Hakim menilai, terdakwa Jidi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan dan menceburkan jasad korban ke dalam sumur.

“Terdakwa terbukti melanggar pasal 338 tentang pembunuhan. menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Rasidi alias Jidi dengan hukuman 13 tahun penjara,”kata hakim Burhanudin.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Eko Nugroho dari Kejari Tanjung Perak yang sebelumnya menuntut 15 tahun penjara.

Ironisnya, meski dihukum lebih rendah 2 tahun penjara, Jidi terlihat masih belum bisa menerima kenyataannya, melalaui kuasa hukumnya, Jidi menyatakan pikir-pikir.”Kami masih pikir-pikir majelis.”Ujar Dimas Aulia Rachman, pengacara terdakwa Jidi.

Dalam persidangan sebelumnya, terdakwa Jidi mengaku akan melakukan bunuh diri jika dihukum berat. Ia berdalih kalau usianya kini menginjak setengah abad dan semenjak terjadi peristiwa pembunuhan itu, Dia diasingkan oleh keluarganya.

Bahkan dalam nota pembelaannya, Jidi mengaku tidak bersalah dan meminta hakim untuk membebaskannya. Sontak, pledoi nya itu dibantah oleh Jaksa Eko, Pasalnya sebelumnya ,Jidi telah mengaku bersalah lantaran menenggelamkan istrinya ke dalam sumur dekat rumah karena cemburu.

Hal berbeda disampaikan Jaksa Eko Nugroho, dihadapan majelis hakim

dia mengaku menerima vonis yang dijatuhkan ke terdakwa.”Kami menerima dan tidak nyatakan sikap,”ucap Jaksa Eko diakhir persidangan.

Seperti diketahui, peristiwa pembunuhan keji itu berawal ketika Jidi melihat korban berduaan dengan laki-laki lain yang menagih hutang pada Sabtu 22 Desember 2012 lalu. Tak tahan melihat istrinya berada di kamar warung jalan Wonosari Tegal IV, terdakwa langsung meminta istrinya menutup warung.

Setelah itu, terdakwa mengajak korban pulang ke rumahnya di Jalan Wonosari Tegal IV. Saat itulah terjadi keributan panjang. Jidi yang dikenal tempramen

memukuli korban berkalikali hingga pingsan. Saat pingsan itu, pelaku mengira korban telah meninggal dunia dan segera memasukkan jenasah istrinya ke dalam sumur. Bahkan setelah membunuh, Jidi langsung melarikan diri ke omben Sampang.

Jenasah korban diketahui Minggu, 23 Desember 2012 pagi, oleh tetangganya, Abdul Hamid (34), yang akan ambil air. Sontak penemuan jasad itu langsung dilaporkan ke Polsek Semampir diteruskan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. (kas)

LINTAS JATIM

15

KAMIS 20 JUNI 2013 NO.0142 | TAHUN II

Pembahasan Revisi PerdaBerakhir Deadlock SURABAYA – Pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan yang saat ini digodok oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya kembali berakhir deadlock. Hal ini disebabkan, karena besaran persentase denda terhadap bangunan yang melanggar izin mendirikan bangunan yang diajukan oleh Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya diangap Pansus terlalu memberatkan.

Hal ini diungkapkan anggota Pansus Raperda Bangunan DPRD Surabaya, Masduki Toha. Dirinya mengatakan,

denda dari yang akan diberlakuka harus jelas sasarannya.

Artinya, denda untuk rumah mewah harus berbeda dengan

rumah milik warga yang tingkat ekonominya menengah kebawah. “Maksimal denda 10 persen dari nilai bangunan itu harus ada klasifikasinya, masak tidak ada bedanya denda antara rumah mewah dengan rumah reot,” kata dia. Rabu (19/6).

Meyikapi hal itu, pihaknya berharap Pemkot Surabaya melalui DCKTR kota, merumuskan kembali persentase denda yang layak dan umum bagi bangunan yang ada disurabaya. Hal ini beralasan,

karena jika dipukul rata maksimal denda 10 persen dari nilai bangunan cukup rawan disalah gunakan oleh oknum Pemkot Surabaya nantinya untuk mengeruk keuntungan pribadi. “Hayo, siapa yang bertanggung jawab jika Raperda yang disahkan menjadi Perda nantinya disalahgunakan. Untuk itu, Raperda Bangunan juga harus dirumuskan menutup peluang terjadinya penyalahgunaan,” ujar dia.

Hal senada juga diung-

kapkan Wakil Ketua Pansus Raperda Bangunan, Khusnul Kotimah. Dirinya mengatakan, jika pembahasan Raperda memang memerlukan perjalanan panjang. Hal ini dimaksudkan agar Raperda bangunan nantinya bisa menjadi Perda yang bermanfaat bagi masyarakat Surabaya dan Pemkot Surabaya.

“Maka dari itu, masukan dan kritikan dari anggota Pansus sangat dibutuhkan untuk sempurnanya Raperda Bangunan,” ungkap dia

Dirinya menambahkan, jika denda tersebut juga berlaku pada bangunan yang telah didirikan puluhan tahun lalu. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh DCKTR Kota Surabaya dalam draft pengajuan revisi Perda tersebut.

Menyikapi hal itu, Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) inimenegaskan, terkait pasal yang diubah dalam revisi Perda tersebut, yakni Pasal 72 yang berbunyi sanksi denda ad-

ministrasi didenda maksimal, sementara sebelumnya denda ini tidak ada. Jika perubahan Perda ini disetujui, maka dapat dipastikan akan menimbulkan gejolak di masyarakat.“Saya akan coret usulan itu,” pungkas dia.

Seperti deketahui, pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan yang saat ini sedang digodok oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya diprediksi akan memakan waktu lama. (wan/kas)

PILEG 2014

PKB Siap Coret Masduki Toha dari DCS

ant/reno esnir

UJIAN MASUK SBMPTN: Sejumlah pelajar SMA dari berbagai wilayah di Jakarta mengerjakan soal saat mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2013 di SMA Labschool Jakarta Selatan, Selasa (18/6) kemarin. Ujian masuk SBMPTN 2013 secara tertulis tersebut akan diselenggarakan selama dua hari digelar secara serentak di seluruh Nusantara dan pelaksanaan SBMPTN ini diikuti oleh 44.165 peserta yang terdiri dari 17.713 peserta ujian IPA, 22.755 peserta ujian IPS, dan 3.697 peserta ujian IP Campuran.

HASIL SELEKSI

Ribuan Peserta SBMPTN Dipastikan Gugur SURABAYA - Karena tidak hadir pada ujian hari pertama, senin (18/6) kemarin, lantaran tidak mendapat nilai tes potensi akademik (TPA) dan tes kemampuan dasar umum yang diujikan hari pertama, sebanyak 2.053 peserta seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dipastikan akan tidak lolos atau gugur, Hal itu diungkapkan Humas SBMPTN, Bekti Cahyo

Hidayanto.

Diungkapkan dia, dari sebanyak 37.711 peserta yang mengikuti ujian hari pertama hanya 35.658 peserta. Menurut, dia rata rata peserta ujian yang tidak lolos, kebanyakan dari program sains dan teknologi.

“2.053 peserta yang tidak lolos terdiri dari program sains dan teknologi (saintek) 867 peserta, program sosial humaniora (soshum) 777 peser-

ta dan program campuran 409 peserta,” jelas Bekti, kepada wartawan, Rabu (19/6),kemarin.

Meski peserta hadir di ujian hari kedua, lanjut dia, nilainya tidak akan bisa memenuhi syarat yang ditentukan. Sehingga bisa dipastikan mereka tidak akan lolos.”peluang lolosnya sangat kecil,”ungkap dia ketidakhadiran ribuan

peserta di hari pertama ini, menurut Bekti diduga karena ada sebagian yang mengikuti daftar ulang SNMPTN (jalur undangan). Itu dimungkinkan karena daftar ulang SNMPTN bersamaan dengan seleksi tulis SBMPTN. Selain daftar ulang SNMPTN, peserta yang absen di hari pertama ini kemungkinan terlambat atau ada masalah teknis.(kas)

NARKOTIKA

SURABAYA – Keinginan Calon Legislatif (Caleg) incumbent dari Fraksi Partai Kebangitan Bangsa (F-PKB) Masduki Toha, untuk maju lagi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 mendatang agaknya sedikit mendapat ganjalan. Bahkan, pencalonan dirinya yang sudah masuk Daftar Calon Sementara (DCS) bisa jadi dianulir oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Surabaya. Hal ini beralasan, karena yang bersangkutan sampai saat ini belum ada komunikasi dengan DPC PKB. Pasalnya, DPC PKB Surabaya sudah memberikan Surat Peringatan (SP) 1, terkait dengan ketidak patuhannya terhadap arahan partai.

Hal ini diungkapkan Sekretaris DPC PKB Surabaya, Hasanul Bahri. Dirinya mengatakan, jika SP 1 tersebut berlaku 1 kali 24 jam sejak yang bersangkutan menerima SP tersebut. Artinya, jika dalam 1 kali 24 jam setelah menerima SP 1 Masduki Toha tidak melakukan komunikasi dengan DPC PKB Surabaya, maka DPC PKB akan menerbitkan SP 2.

“Dengan terbitnya surat SP-1 dari partai, diharapkan agar yang bersangkutan sebagai kader PKB tersebut untuk merespon dengan baik dalam waktu 1 kali 24 jam, karena jika tidak, kami segera menerbitkan SP-2,” tegas dia. Rabu (19/6).

Dirinya juga menambahkan, jika sampai di terbitkannya SP 2 Masduki Toha belum

ada itikad untuk melakukan komunikasi partai, maka dengan DPC PKB akan melayangkan SP3. Bahkan, dirinya menegaskan jika DPC PKB Surabaya tidak segan-segan mecoret kader yang sudah masuk DCS apabila tidak patuh terhadap arahan partai.

“Jika sampai pada SP-3 belum ada sikap dari keduannya, maka dipastikan partai akan memberikan sanksi administrasi dan politik, bahkan sampai pada kemungkinan pencoretannya sebagai caleg PKB Surabaya,” ujar

dia.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPC PKB Surabaya, Satuham. Dirinya mengatakan, jika seharusnya Masduki Toha tidak lagi berbicara di luar jika menyangkut persoalan terkait dengan internal partai.

“Kami berharap agar Masduki Toha tidak lagi berkoarkoar di luar. Jika ada persoalan dengan partai, lebih baik cukup dibicarakan di internal partai. Jika tidak siap, mereka bisa bertemu kami dengan face to face terlebih dahulu,” himbau dia.

Dirinya juga menegaskan, terkait dengan surat PAW yang harus melalui fraksi, Satuham menyatakan jika fraksi yang ada di lembaga parlemen merupakan kepanjangan tangan dari partai.

Maka partai bisa langsung mengirim surat PAW ke Sekretariat Dewan (Sekwan) dan Ketua DPRD Surabaya langsung, tanpa harus melalui fraksi.

“Kenapa harus melalui fraksi lagi, pernyataan Masduki Toha itu mengadaada, apalagi aturannya tidak mengatur seperti itu kok,” ungkap dia.

Seperti diketahui, proses PAW Musyafak Rouf sempat terganjal saat rapat Badan Musyswarah (Banmus) yang mengagendakan PAW Musyafak Rouf berakhir deadlock, karena salah satu anggota FPKB yang juga anggota Banmus ngotot jika surat PAW Musysfak Rouf harus melalui Fraksi PKB. (wan/kas)

KASUS PENGGELAPAN UANG

Polisi Amankan Dua Pengguna Ganja

Kajati Tangkap Buron Kejari Semarang

SURABAYA - Dua orang pengguna ganja diamanakan pihak kepolisian sektor Wonokromo Surabaya. Keduanya diamankan di tempat terpisah oleh petugas yakni Rifki himawan (24) dan Slamet Riyadi (24), warga Setro baru Surabaya.

Rifki ditangkap didaerah Indragiri Surabaya, pada (17/6) kemarin saat kedapatan menyimpan 40 gram Ganja disaku jaketnya. Sedangkan, Slamet diamankan saat kedpatan membawa 25 gram Ganja disaku bajunya didaerah Stasiun Wonokromo, Surabaya ditanggal yang sama.

Kapolsek Wonokromo Surabaya, AKP Roman Smaradhana Elhaj, menuturkan,Keduanya ditangkap setelah terbukti membawa Narkotika jenis

SURABAYA- Arnan Harsanto buronan Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang tertangkap di bandara Internasional Juanda oleh petugas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Penangkapan ini dilakukan seusai Arnan yang menjabat Direktur Utama PT Ekspose Media Pariwara (EMP) turun dari pesawat yang membawanya dari Jakarta pukul 13.00.

Mulyono Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie Penkum) Kejati mengungkapkan bahwa Arnan ditangkap terkait kasus dugaan penggelapan uang iklan PT Suara Merdeka Press senilai Rp 405,7 juta.

"Terpidana merupakan buronan Kejari Semarang setahun lalu," katanya, Rabu (19/6).

Diungkapkan, meski sudah divonis oleh PN Semarang, ternyata terpidana tak menerima vonis dan mengajukan kasasi. Tapi, kasasi Arnan ditolak Mahkamah Agung (MA).

"Makanya, Kejati Jateng minta bantuan kami untuk eksekusi.

Nah, kami telah menangkapnya," tegasnya.

Arnan yang dibawa ke Kejati Jatim menaiki mobil Daihatsu bernopol L 1772 EF sekitar pukul 13.45. Begitu masuk kantor Kejati Jatim, dia dibawa ke ruang pemeriksaan.

Ditambahkannya, pihaknya kini akan membawa kembali Arnan ke Semarang untuk segera dilakukan penahanan.

"Seusai diperiksa akan dikembalikan ke Semarang untuk diserahkan ke Kejari Semarang," pungkasnya.

Salah satu jaksa yang turut mengamankan tersangka men-

Ganja. Ditempat terpisah, mereka tertangkap saat petugas melakukan “Operasi Cipta Kondisi” yang dilakukan secara rutin oleh petugas. “ Dalam operasi cipta kondisi razia bulan bakti pelayanan prima yang dilakukan rutin oleh petugas. Kedua tersangka dapat ditangkap didua tempat yang berbeda,” katanya Rabu (19/6) saat ditemui wartawan di Mapolsek.

Ia menjelaskan, modus yang dilakukan keduanya beragam. Rifki, saat diamankan menyimpan barang bukti dijaket yang dikenakan dengan membungkus Ganja menggunakan kertas putih yang dilakban dan ada kertas paper guna melinting ganja. Sedangkan, Slamet menggnakan modus menyimpan ganja disaku baju yang tidak dibungkus

apapun. “ Keduanya memang memiliki modus berbeda dalam menyimpan. Setelah kami geledah, mereka akhirnya tifak berkutik dan kami amankan ke Mnako,” ungkapnya.

Sementara itu, Rifki, dihadapan petugas mengaku, barang itu didapatkan dari selipan kontainer tempat ia bekerja. Mengetahui, itu adalah ganja. Maka, ia berniat untuk menggunakannya.

Pria yang bekerja di kantor Agen kapal, sebagai pegawai dalam bidang pelaporan di Syahbandar-syahbandar Kapal Tanjung Perak, menyatakan, pernah menggunakan barang haram tersebut saat berada di Jombang. Namun, ganja itu dicampur menggunakan tembakau. Sehingga, dapat mengelabuhi petugas. “

Tahu kalau ganja dulu di Jombang pernah dan saya merasa pusing,” akuinya. Tanpa ada bungkus hanya di letakan dalam kantong OPS Bhakti Pelayanan Bhakti Bhayangkara.

Menariknya, tersangka Slamet mengaku dijebak ketika petugasd menangkapa dia dengan barang buktinya (BB).

Namun, petugas curiga, ketika di introgasi ia mengaku BB selama 3 hari ada dikantongnya. Psiktropika golongan 1 itu, juga dfikenalnya sejak ia berada di Jombang sebagai pegawai di rumah makan maskan Padang dan sudah beberapa kali menggunakannya.” Dulu saat kerja di Jombang juga pernah memakai,” terang pria yang tempat tinggalnya tidak tetap itu. (mag/kas)

BARU DILANTIK

Dua Legistaror PD Langsung Duduk di Kursi Komisi SURABAYA – Dua anggota legislatif DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Demokrat yang baru saja dilantik menggantikan Wisnu Wardhana (WW) dan Agus Santoso bisa menikmati kursi empuk di Komisi-komisi yang ada lembaga Parlemen Surabaya. Hal ini berdasar, karena DPC Partai Demokrat telah mengeluarkan keputusan untuk menentukan posisi Dedy Prasetyo dan Teguh Harianto harus duduk di kursi komisi apa.

Sesuai dengan Surat Keputusan Penugasan NOMOR. 39/LKS/DPC.PD/ SBY/VI/2013 tentang alat kelengkapan dewan yang dikirimkan ke fraksi dengan tembusan pimpinan dewan, kedua politisi tersebut mendapat posisi sebagai anggota Komisi C dan Komisi B. Untuk Dedy Prasetyo mendapat posisi anggota Komisi C dan Teguh Harianto sebagai anggota Komisi B DPRD Surabaya.

Hal ini diungkapkan

Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya, Dadik Risdaryanto.

Dirinya mengatakan, jika pihaknya telah mengambil keputusan terkait posisi Dedy Prasetyo dan Teguh Harianto di DPRD Surabaya.

Dirinya memaparkan, selain menduduki kursi anggota komisi kedua legislator debutan tersebut juga menduduki kursi anggota Badan Anggaran (Banggar) dan anggota Badan Musyswarah (Banmus). “Kita sudah putuskan bahwa Dedy di Komisi C

sekaligus Badan Anggaran.

Sedangkan Teguh Harianto B dan badan musyawarah,” ungkap dia. Rabu (19/6).

Politisi yang juga maju pada Pileg 2014 mendatang ini juga berharap, jika fraksi Partai Demokrat dan Ketua DPRD Surabaya bisa segera menindak lanjuti keputusan DPC Partai Demokrat terkait dengan penempatan tugas dua anggota legislatf tersebut, agar bisa segera menjalankan tugas kedewanan dengan maksimal. (wan/kas)

gatakan bahwa Arnan bermaksud menghadiri acara musik di Bromo. Makanya, dia bersama dua anaknya pun terbang dari Jakarta ke Surabaya. "Liburan bersama keluarga," katanya.

Untuk diketahui, terpidana Arnan Harsanto warga Jl Bromo No 22A RT 8 RW 1 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, disangka secara berturut-turut sebanyak 70 kali, dari 11 Maret 2005 hingga 11 Juli 2006, tidak menyetorkan uang iklan yang harusnya dia setorkan ke PT Suara Merdeka Press.

PT Ekspose Media Pariwara yang berkedudukan di Jl Bukit Barisan D-I No3A, Perumahan Bukit Permata Puri, Ngaliyan, merupakan biro iklan PT Suara Merdeka Press untuk pemuatan iklan pada Harian Suara Merdeka, sejak 2003.

Perusahaan ini memiliki kewajiban menyerahkan uang pemasangan iklan yang di-

terimanya kepada PT Suara Merdeka Press paling lama tiga bulan sejak iklan tersebut diterbitkan.

Di perjalanan waktu, PT Ekspose Media Pariwara tak menyetorkan hasil media order ke PT Suara Merdeka Press. Dalam kurun pada 29 Maret 2005 hingga 11 Juli 2006, PT Ekspose Media Pariwara memberi media order kepada PT Suara Merdeka Press, dan pesanan iklan itu akhirnya dimuat di Harian Suara Merdeka.

Atas pemasangan iklaniklan itu, para pemasang iklan pun telah menyerahkan uang kepada PT Ekspose Media Pariwara. Namun terdakwa Arnan Harsanto tidak menjalankan fungsinya sebagai direktur utama untuk mengurus perusahaan, sehingga PT EMP tak menyerahkan seluruh uang yang diterima dari pemasang iklan ke PT Suara Merdeka Press sebagaimana batas waktu yang disepakati.(kas)

kas/koran madura

TIBA DI KEJATI: Arnan Harsanto Buronan kasus penggelapan uang tiba di Kejati Jatim, Rabu (19/6) Kemarin.

OLAHRAGA

16

KAMIS 20 JUNI 2013 NO. 0142 | TAHUN II

Casillas Tidak Diperlakukan Khusus

DATA PIALA EROPA U-21 2013 Tuan Rumah Waktu Jumlah Tim

Israel 5–18 June 8 Finalis

Stadion 4 Juara

Spanyol (trofi ke-4) Runner-up Italia Skor Final Spanyol 4-2 Italia

STATISTIK TURNAMEN Jumlah Pertandingan 15 Jumlah Gol 45 (rata-rata 3 per laga) Jumlah Penonton 180,432 (rata-rata12,029/laga) Top scorer Álvaro Morata (4 gol) Pemain Terbaik Thiago

DATA DAN FAKTA FINAL PIALA EROPA U21 FULL TIME

Thiago 6’, 31’, 38’ (pen) Isco 66’ (pen)

4-2

Ciro Immobile 10’ Fabio Borini 79’

SPANYOL (4-3-3) De Gea; Montoya, Bartra, Martinez, Moreno; Koke (Camacho, 86), Illarramendi, Thiago; Tello (Muniain, 71), Morata (Rodrigo, 80), Isco Manajer : Julen Lupetegui ITALIA(4-4-2) Bardi; Donati, Bianchetti, Caldirola, Regini; Florenzi (Saponara, 58), Rossi, Verratti (Crimi, 76), Insigne; Borini, Immobile (Gabbiadini, 58) Manajer: Devis Mangia Stadion Venue Teddy Stadium, Jerusalem Man of the Match Thiago Alcântara (Spain)

Wasit Matej Jug (Slovenia) Penonton 29,300

Matador Muda Berjaya di Eropa

Rengkuh Mahkota Eropa Dua Kali Berurutan YERUSALEM - Tim Nasional (Timnas) U-21 Spanyol mengikuti jejak seniornya yang menjuarai Piala Eropa dua kali secara berturut-turut. Fernando Torres menjuarai Piala Eropa pada 2008 di Jerman dan 2012 lalu di Polandia dan Ukraina. Sedangkan, Timnas U-21 Spanyol menjuarai Piala Eropa dua tahun lalu dan tahun 2013 ini di Israel. Uniknya, di final “La Rojita” juga mengalahkan Italia di final, seperti senior mereka yang mengalahkan “Gli Azzuri” di final Piala Eropa tahun lalu dengan skor yang nyaris serupa.

Pada laga final Piala Eropa U-21 di Teddy Stadium Selasa (18/6) malam waktu setempat atau Rabu (19/6) dini hari WIB, Spanyol mengalahkan Italia dengan skor telak 4-2. Tim senior mereka juga menyikat Italia dengan skor hampir serupa, 4-2, pada final Juli 2012 lalu.

Pada laga tersebut, Thiago Alcantara menjadi nama yang paling menonjol dalam laga yang disaksikan sekitar 30.000 penonton itu. Pasalnya, Gelandang Barcelona melesakan hat-trick di babak pertama, sebelum disempurnakan oleh Isco. Sementara, “Gli Azzurri” hanya mampu membalas dua gol melalui aksi Ciro Immobile dan Fabio Borini.

Penampilan Spanyol memang sangat menjanjikan. Tim “Matador Junior” ini bahkan menunjukan seolah mereka satu level berada di atas Italia. Ini mereka tunjukan ketika sudah berhasil memimpin ketika laga baru menginjak enam menit. Pergerakan Alvaro Morata di sisi kanan pertahanan diakhiri dengan umpan silang ke muka gawang yang disambut dengan sundulan Thia-

go Alcantara yang tidak mampu dijangkau Francesco Bardi.

Meskipun Italia langsung merespons gol tersebut empat menit berselang melalui bola lob Ciro Immobile, Spanyol kembali memimpin pada menit ke-31.

Thiago terlepas sendirian dari kepungan dua bek Italia saat menerima umpan Koke. Bola sempat dikontrol dengan dada sebelum ditendang dengan kaki kiri yang tidak mampu diantisipasi oleh Bardi.

Laga pun seolah milik Spanyol setelah keunggulan itu. Tujuh menit berselang, Spanyol semakin jauh memimpin.

Giulio Donati melakukan pelanggaran terhadap Cristian Tello di area terlarang yang diganjar hukuman penalti oleh wasit Matej Jug asal Slovenia.

Thiago tanpa kesalahan menjalankan tugasnya sebagai algojo sekaligus melengkapi hat-trick di babak pertama.

Unggul 3-1 sebelum jeda membuat para pemain Spanyol tampil lebih rileks.

Dominasi pertandingan tetap berada di bawah kendali para pemain berbaju merah. Pada menit ke-66, keunggulan Spanyol kian lebar setelah penalti kedua yang diberikan Jug. Kali ini Vasco Regini menjatuhkan Martin Montoya. Isco yang mengambil eksekusi sukses menjalankan tugasnya dengan menaruh bola ke pjok kiri gawang.

Unggul dengan margin tiga gol membuat Spanyol menurunkan irama permainan. Italia pun memanfaatkannya untuk lebih gencar menyerang. Italia akhirnya berhasil mencuri sebuah gol sebelum pertandingan berakhir.

Setelah melakukan kombinasi dengan Lorenzo Insigne, Fabio Borini melepas-

kan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal dihalau David De Gea. Namun, gol itu datang terlambat dan Spanyol merayakan kemenangan dengan rekor tidak terkalahkan mereka sejak babak penyisihan grup digelar.

Menanggapi hasil ini, pelatih Spanyol U-21, Julen Lopetegui menegaskan, “Kami sangat bahagia. Bukan hanya dengan kemenangan ini tapi juga dengan penampilan yang kami perlihatkan. Kami sangat bangga akan ini. Yang terpenting dari hal ini adalah pemain harus bisa percaya kepada tim. Mereka memiliki kualitas tapi jika tidak percaya kepada tim akan sangat sulit.”

Thiago Alcantara mengimbuhkan, “Saya kira ini turnamen yang sempurna.

Kami memenangkan semua pertandingan dan kami juga memainkan sepakbola yang mengagumkan. Saya sangat senang dengan rekan-rekan satu tim dan senang dengan turnamen ini. Hal yang terpenting adalah memainkan sepakbola yang baik untuk tim dan untuk sesama anggota tim. Semua pemain memperagakan permainan yang mengagumkan dan selamat untuk tim.”

Sementara pelatih Italia U-21 Devis Mangia mengaku tetap bangga dengan perjuangan anak-anak asuhnya.”Sampai detik terakhir, tim saya masih mencoba untuk memenangkan pertandingan. Saya pikir masalahnya saat ini karena mereka kurang pengalaman. Di laga seperti ini Anda membutuhkan pengalaman dan mereka kurang akan hal itu jika dibandingkan pemain Spanyol,” kata Mangia. (espn/aji)

RIO DE JENEIRO - Pelatih Tim Nasional Spanyol Vicente Del Bosque membantah telah memperlakukan Iker Casillas secara istimewa di skuatnya dengan memilihnya tampil sejak awal saat melawan Uruguay di partai pembuka Grup B Piala Konfederasi 2013 melawan uruguay pada Minggu (16/6) malam waktu setempat lalu.

Padahal, selama paruh kedua musim 2012-2013, Casillas tidak dimainkan sama sekali oleh pelatih Real Madrid Jose Mourinho yang sudah hengkang dan membesut Chelsea mulai musim baru nanti. Casillas digantikan oleh Diego Lopez yang baru didatangkan pada Januari 2013 sebagai pilihan utama Mourinho di bawah mistar gawang.

Sementara Victor Valdes dan Pepe Reina yang tampil reguler di klubnya masing-masing tetap duduk di bangku cadangan. “Tidak ada perlakuan istimewa terhadap Casillas. Ada begitu banyak hal yang menjadi pertimbangan sebelum mengambil keputusan dan ada hal-hal detail yang membuat kami harus memilihnya bermain dari awal,” kata Del Bosque dalam wawancara dengan Radio Marca.

Del Bosque yakin apa yang terjadi antara Casillas dengan Jose Mourinho di klub cukup mempengaruhi secara signifikan terhadap tim nasional, meskipun kecil. “Tetapi saya ingin mengisolasi diri saya ari klub. Banyak faktor yang menyebabkan kasus ini (konflik antara Casillas dengan Mourinho) terjadi, tetapi satu hal yang pasti adalah tidak ada satu orang pun yang meragukan bahwa Casillas sudah bermain pada banyak pertandingan untuk Spanyol.

Dia layak dihormati,” kata Del Bosque.

Hubungan dengan sang kapten dengan rekan satu timnya di Real Madrid dan Timnas Spanyol Alvaro Arbeloa juga tidak bagus. Arbeloa yang berposisi sebagai bek kanan itu baik di klub maupun di La Furia Roja mengakui bahwa dia dengan Casillas tidak “nyambung”.

“Tetapi itu tidak mengkhawatirkan saya. Yang terpenting di lapangan mereka bisa “nyambung”,” ucap Bosque.

Pada bagian lain Del Bosque bangga dengan prestasi Timnas Spanyol U-21 yang sukses mempertahankan gelar juara Piala Eropa U-21 setelah mengalahkan Italia dengan skor mencolok 4-2 di Israel. Hanya saja dia tidak menjanjikan akan tergesa-gesa mempromosikan para pemain bintang di tim itu seperti Thiago Alcantara dan Isco ke tim senior.

“Kami sempat mendiskusikan mereka untuk diikutsertakan pada Piala Konfederasi tetapi kami masih punya sejumlah pemain hebat di atas mereka. Mereka sudah perlihatkan itu saat melawan uruguay. Kami tidak perlu membaharui skuat kami. Tim U-21 sudah memberi tekanan kepada kami karena mereka menjadi skuat yang stabil. Kami masih punya sejumlah pemain brilian di bangku cadangan,” tutup mantan pelatih Real Madrid itu. (espn/aji)

Scolari Yakin Aksi Protes Tidak Ganggu Piala Konfederasi

Capello Digosipkan Jadi Pelatih Baru PSG

SAO PAULO - Pelatih Tim Nasional Brasil Luiz Felipe Scolari yakin aksi unjuk rasa yang disertai tindakan anarkis di sejumlah kota di Brasil tidak akan mengganggu jalannya Piala Konfederasi 2013 di negara itu. Sehubungan dengan hal tersebut, dia meminta para pengunjuk rasa agar tetap mematuhi aturan dalam berunjuk rasa dan melakukannya dalam koridor demokrasi.

“Normal dalam sebuah negara demokrasi ada unjuk rasa seperti ini dan mereka patut diperhatikan dan didengar oleh pemerintah. Hanya saya berharap, mereka tetap melakukan itu secara damai dan demokratis,” kata mantan pelatih Timnas Portugal dan klub Inggris, Chelsea itu.

Puluhan ribu rakyat Brasil tumpah ruah ke jalan-jalan di sejumlah kota untuk memprotes terlalu besarnya dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur menjelang Piala Dunia, sementara perbaikan layanan publik sangat minim. Padahal rakyat dibebani berbagai jenis pajak. Aksi mereka cukup menyedot perhatian dunia.

“Saya akui peristiwa ini akan menjadikan mereka sebagai topik pembicaraan dunia. Tetapi satu hal yang mereka harus pikirkan, ini tidak sesuai dengan realitas di Brasil. Sebelum Olimpiade 2012, banyak aksi protes dan masalah di London dan Inggris tidak menghentikan penyelenggaraan kegiatan olahraga tersebut,” kata Scolari yang kembali ke Brasil setelah diberhentikan sebagai pelatih di Chelsea.

Sementara itu para pemain Brasil seperti David Luiz dan Hulk mengaku simpatik dengan aksi para pengunjuk rasa. “Rakyat ingin menyampaikan pendapatnya dan memprotes terhadap siapa saja yang membuat mereka tidak bahagia. Hanya dengan cara ini kita bisa

PARIS - Paris Saint Germain (PSG) dikhabarkan akan segera mengumumkan pelatih Tim Nasional Rusia Fabio Capello sebagai pelatih baru mereka menggantikan Carlo Ancelotti yang semakin dekat pindah ke Real Madrid menggantikan Jose Mourinho yang sudah lebih dahulu meninggalkan Santiago Bernabeu. Demikian dilaporkan koran-koran Prancis.

Diberitakan bahwa pelatih asal Italia ini dipilih oleh manajemen PSG dibanding pelatih muda asal Portugal yang sedang menangani Andre Villas-Boas yang sebelumnya dirumorkan diminati klub kaya raya baru Prancis tersebut.

Gosip lain yang beredar menyebutkan bahwa PSG sedang merayu pelatih Arsenal Arsene Wenger untuk mau pindah ke Paris musim panas ini, apalagi kontraknya di Emirates akan segera berakhir. Tetapi beberapa kali pria berjulukkan sang profesor ini mengaku masih betah di London.

Ancelotti tidak terbendung lagi hengkang ke Madrid, meskipun mantan pelatih AC Milan dan Chelsea ini masih terikat kontrak. Tetapi negosiasi dengan manajemen PSG mengalami kesulitan dan pintu bagi Ancelotti di Santiago Bernabeu terbuka lebar.

Sementara itu, Gareth Southgate menjadi calon kuat pengganti Tim Nasional (Timnas) Inggris U-21 menggantikan Stuart Pearce yang terancam dipecat karena gagal total pada Piala Dunia U-21 di Israel bulan ini. Inggris tidak pernah menang dan harus angkat koper lebih cepat.

The Football Association atau FA Selasa (18/6) sore waktu Inggris melakukan pertemuan dengan Stauart Pearce dan mengambil keputusan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada ujung bulan ini.

Gareth Southgate yang adalah mantan pelatih Middlesbrough itu menjadi calon kuat pengganti Pearce. Dua nama lain yang disebut sebagai kandidat adalah mantan pelatih pelatih tim senior Inggris, Glenn Hoddle dan Steve McClaren.

Meski demikian, Southgate tetap menjadi calon paling vaforit. “Keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak Pearce tidak mengagetkan publik Inggris karena sudah diprediksi sebelumnya menyusul kegagalan pada Piala Eropa U-21. Gareth Bale menjadi calon kuat pengganti Pearce di antara begitu banyak kandidat, termasuk dua mantan pelatih timnas senior Glenn Hoddle dan Steve McClaren,” tulis analis Sky Bet, Chris Spicer. (sky sports/espn/aji)

melihat kekeliruan dan memperbaikinya. Brasil memiliki segala-galanya untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik,” kata David Luis yang merumput bersama Chelsea di Inggris.

Hulk menambahkan, “Tentu saja saya bertumbuh di keluarga dan kawasan miskin. Tetapi, puji Tuhan, saya menjadi lebih baik hari ini. Karena itu

saya memahami aksi-aksi protes ini.

Kita harus mendengar mereka. Brasil bisa maju dalam banyak hal.”

Scolari berharap para pengunjuk rasa tidak memasuki stadion-stadion tempat Piala Konfederasi berlangsung dan merusak fasilitas di sana. Karena itu dia menyerahkan masalah ini ke petugas berwenenang. “Apa yang bisa saya

lakukan bila hal itu terjadi? Apakah saya bisa menghentikan mereka? Bisakah saya bekerja pada pintu-pintu terbuka atau tertutup? Tidak. Kami harus serahkan masalah itu kepada mereka yang berwenang dan mereka harus mampu menanganinya sebaik mungkin. Sementara kami tetap menjalankan pekerjaan kami,” tegas Scolari. (espn/aji)