e Paper Koran Madura 20 Agustus 2013

1

SELASA 20 AGUSTUS 2013 NO.0180 | TAHUN II Koran Madura

SELASA

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

20 AGUSTUS 2013

KASUS SKK MIGAS

g PAMANGGHI

Aset Rudi Segera Diblokir JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak cepat paska penangkapan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Salah satu upaya cepat lembaga antirasuah ini adalah menyita uang, emas dan memblokir aset milik Rudi. “KPK mempunyai mekanisme yang standar dalam menangai kasus, biasanya akan dilakukan geledah, blokir dan sita atas aset,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Senin (19/8) Namun demikia untuk melakukan pemblokiran aset, kata Bambang, penyidik KPK akan menelaah secara teliti. Hanya aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yang akan dibekukan. “Yang diduga hasil tipikor,” tegasnya.

Seperti diketahui, Kepala SKK Migas nonaktif, Rudi Rubiandini ditangkap KPK pada Selasa pekan lalu. Dia kedapatan tengah menerima uang USD 400 ribu dari petinggi Kernel Oil Simon Tanjaya. Uang diberikan oleh orang dekat Rudi, Deviardi. Sampai saat ini KPK telah melakukan penyitaan uang dengan nilai lebih dari Rp 14 miliar dan juga 180 gram emas dalam bentuk kepingan.

Ditempat terpisah, Ketua KPK Abraham Samad menegaskan siap memanggil semua pihak yang terkait dalam dugaan suap di lingkungan SKK Migas. Sementara itu, KPK sudah mencegah empat orang terkait penyidikan perkara tersebut.

Menurut Ketua KPK Abraham Samad, keterangan keempatnya diperlukan untuk mengurai kasus ini. “Tentunya keterangan orang tersebut sangat dibutuhkan,” ujarnya Diakui Abraham, penyidik KPK saat ini tengah mengembangkan kasus. Salah satunya dengan mengumpulkan informasi soal pertemuan Simon Gunawan Tanjaya dengan Menteri ESDM Jero Wacik dan Deviardi di sebuah lapangan golf, sebelum penangkapan. “Kita justru menampung segala macam informasi.

Dan tentunya kita akan verifikasi informasiinformasi yang didapat, untuk dapat kita lanjutkan atau tidak,” ujarnya.

Adapun soal adanya salah seorang anggota Komite Konvensi Partai Demokrat Wisnu Wardhana santer disebut sebagai petinggi PT Kernel Oil Pte, Ltd, Abraham enggan berspekulasi. Yang pasti terang dia, siapapun yang terlibat, akan dijeratnya. “Yang jelas, siapapun dia, jika memang terkait dalam kasus SKK Migas ini, dan jika dibutuhkan keterangannya, maka KPK akan panggil dia,” paparnya. (gam/cea)

Massal Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asala Madura

ant/nizar asyadani

TUNTUT MUNDUR DUBES MESIR.Massa yang tergabung dalam Komite Nasional Untuk Kemanusiaan dan Demokrasi Mesir melakukan aksi di depan gedung Kedutaan Besar Arab-Mesir di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (19/8). Aksi ini selain mengecam tindakan pembantaian warga sipil Mesir juga menuntut mundur Dubes Mesir untuk Indonesia.

KPK Segera Ungkap Dalang Kasus SKK Migas JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa beberapa dokumen atau bukti terkait kasus suap yang melibatkan tersangka kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

Bukti dan dokumen yang ditemukan di kantor SKK Migas dan Kementerian ESDM dapat menjadi bukti signifikan untuk membongkar aktor intelektual dalam kasus korupsi yang terjadi di SKK Migas.

“Bukti dan dokumen diperoleh dari hasil penggeledahan KPK minggu lalu. Bisa disimpulkan, bahwa dengan adanya hasil penyitaan itu bisa menjadi kasus ini terang benderang, dan semakin signifikan untuk membongkar aktor intelektual dalam kasus korupsi di institusi SKK Migas ini,” ungkap Ketua KPK, Abraham Samad di Jakarta, Senin (19/8).

kan. Belum bisa saya sampaikan kepada publik, sebab hal tersebut merupakan materi dalam teknis penyidikan yang dilakukan KPK. Namun, yang perlu masyarakat ketahui, bahwa KPK sudah melakukan penggeledahan baik di kantor SKK Migas dan Kementerian ESDM. Saat ini, bukti-bukti tersebut dalam tahap proses verifikasi oleh penyNamun, Samad idik KPK,” ungkap enggan memberi Abraham.

BERITA jawaban ketika diAbraham menTERKAIT tanya apa benar gaku belum pernah Halaman 12 uang yang disita mendengar mengenai tersebut terkait testimoni yang tersedengan aliran dana bar soal pengakuan ke Partai Demokrat. Abraham Rudi Rubiandini berisi, ketberdalih mengatakan, KPK be- erpaksaan melakukan suap lum bisa menyimpulkan kare- untuk pendanaan konvensi na masih di tangan penyidik.

Partai Demokrat dan untuk “Untuk hal tersebut belum melunasi pembayaran rumah sama sekali bisa kita simpul- di Jalan Brawijaya. “Saya sama

sekali belum mendengar hal itu, terlebih kita belum mendapatkan fakta kearah sana.

Termasuk juga keterangan para tersangka, karena tersangka Rudi sendiri saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK tidak menjelaskan tentang apa isi testimoni tersebut,” katanya.

Mengenai keterkaitan Jero Wacik dalam kasus suap SKK Migas, Abraham menyatakan, KPK akan berencana memeriksa Menteri ESDM jika terkait kasus suap ini. Namun, sampai saat ini masih menunggu hasil verifikasi bukti-bukti dari para penyidik. “Jadi tidak menutup kemungkinan siapa saja yang dibutuhkan untuk mengurai atau membuat kasus ini semakin terang benderang, tentunya akan kita panggil,” imbuhnya. (gam/abe)

ant/rudi mulya

LIPAT SURAT SUARA. Sejumlah petugas melipat surat suara Pilkada Walikota Kediri di gedung penyimpanan logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (19/8). KPU kota Kediri mengerahkan 50 lebih petugas untuk melipat 202 ribu lebih surat suara ditambah dengan 2,5 persen surat suara cadangan untuk DPT (Daftar Pemilih Tetap).

PEMILUKADA JATIM

KPU Pamekasan Terima 672.688 Surat Suara PAMEKASAN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Madura, menerima 672.688 surat suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim, 29 Agustus 2013.

“Logsitik pilkada berupa surat suara itu kami terima tadi malam, dan saat ini kami masih melakukan sortir dan pemeriksaan,” kata komisioner KPU Pamekasan Agus Kasianto, Senin malam. Ia menjelaskan, jumlah surat suara sebanyak 672.688 itu sesuai dengan berita acara yang disampaikan oleh KPU Jatim ke KPU Pamekasan.

Menurut Agus Kasianto, jumlah surat suara yang diterima oleh KPU Pamekasan itu, termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5 persen untuk mengantisipasi kemungkinan adanya surat suara yang rusak.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih, kata dia, jumlah warga Pamekasan calon pemilih pilkada Jatim yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pilkada 29 Agustus 2013 sebanyak 656.342 orang.

“Dengan demikian, maka sebenarnya jumlah surat suara yang kami terima lebih 16.346 surat suara dan itu termasuk surat suara cadangan nantinya,” katanya menjelaskan.

Setelah dilakukan pengecekan, pihak KPU selanjutnya akan melakukan pengepakan dan akan didistribusikan ke masing-masing kecamatan, yakni ke panitia pemilihan kecamatan (PPK). Sementara, pelaksanaan sortir dan pengecekan surat suara pilkada Jatim di KPU Pamekasan itu mendapatkan pengawasan ketat petugas kepolisian dari jajaran Polres Pamekasan. (ant/ziz/beth)

KASUS KORUPSI HAMBALANG

Setelah Andi Mallarangeng akan Tiba Giliran Anas JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang akan disesuaikan dengan urutan penetapan status tersangka.

Pernyataan Ketua KPK, Abraham Samad ini sekaligus menegaskan bahwa penahanan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum baru akan eksekusi setelah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi A Mallarangeng ditahan. “Jelas, kasus Hambalang akan dilakukan sesuai dengan urutan-urutannya, dengan menilik siapa yang pertama kali ditetapkan sebagai tersangka,” kata Abraham di Jakarta, Senin (19/8).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengatakan akan memeriksa Anas selaku tersangka penerima gratifikasi dalam pelaksanaan proyek Hambalang. “Anas akan diperiksa pada pekan depan,” ucap Busyro.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka karena menerima Toyota Harrier dari perusahaan kontraktor proyek Hambalang, PT Adhi Karya pada saat menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai anggota DPR, Anas diduga menyalahgunakan wewenang sebagai penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Lebih lanjut Samad menegaskan, KPK tidak akan menahan Anas sebelum pihaknya memanggil dan memeriksa Andi Mallarangeng selaku tersangka korupsi proyek Hambalang. “Setelah DK (Deddy Kusdinar), kalau sesuai urutann-

ya Andi Malarangeng dan seterusnya. Itu yang tentunya kami akan tindak lanjuti,” katanya.

Selain Anas, sejauh ini KPK sudah menetapkan status tersangka terhadap mantan Kepala Biro dan Perencanaan dan Keuangan Kementerian pemuda dan Olahraga, Deddy Kusdinar, mantan Menpora Andi Mallangeng dan Ketua Konsorsium proyek Hambalang dari PT Adhi Karya dan Wijaya Karya, Teuku Bagus Mokhammad Noor.

Di tempat terpisah, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa mengaku BPK telah menyelesaikan audit investigasi Hambalang tahap kedua dan akan menyerahkan hasil pemeriksaan itu ke DPR pada pekan ini.

“Kami minta Rabu atau Kamis (pekan ini) kepada DPR, tetapi semuanya kami kembalikan kepada tuan rumah (DPR),”

Ali kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/8).

Secara substansi, kata Ali, BPK sudah merampungkan hasil laporan audit investigasi Hambalang tahap kedua dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP). Dia menambahkan, penyerahan LHP itu akan dilakukan sesuai dengan permintaan DPR. Mengingat laporan ini bersifat resmi, jelas Ali, maka penyerahannya juga akan dilakukan secara formal.

Sebelumnya, BPK menyerahkan hasil audit Hambalang tahap pertama kepada DPR dan KPK pada 30 Oktober 2012 itu.

BPK menemukan adanya indikasi kerugian negara mencapai Rp 243,66 miliar.

Pada audit investigasi tahap kedua, BPK fokus memeriksa penyusunan anggaran proyek Hambalang antara DPR dan pemerintah. (gam/bud)

Atas nama apa sebuah pembunuhan massal dapat dibenarkan? Adakah dalil yang dapat menjadi rujukan sehingga pembunuhan massal menjadi sah? Tak ada secuilpun ditemukan pembenaran sekalipun juga, kadang tak ada yang mampu mencegahnya. Lalu yang sering terjadi, pembunuhan terus berlangsung atas dasar retorika kepentingan keamanan, ketertiban dan secara ironis kadang mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Ya kepentingan rakyat walau rakyat juga yang jadi sasaran pembunuhan massal.

Bahwa atas nama eksekusi dari sebuah proses hukumpun masih menimbulkan kegelisahan dan keberatan.

Sebuah pertanda bahwa sebenarnya memang pembunuhan massal lebih harus dikutuk ketimbang didukung. Lebih harus dicegah ketimbang dibenarkan.

Termasuk kepada mereka yang juga berbeda secara politik.

Kadang perbedaan terkait kekuasaan memang mengganggu. Menciptakan kebisingan dan keonaran termasuk juga kegemasan. Tetapi kapanpun perbedaan tetap ada dan tak pernah dapat dibungkam sekalipun melalui jalan berdaInilah ironi rah bernama tragis di dunia pembunuhan yang mengaku massal. Kamakin beradab rena itu sebeitu narnya darah yang tercecer, air mata yang mengalir deras tetap tak akan menghapus persepsi lain atau sebuah beda.

Sudah kerap sejarah di muka bumi ini menampilkan pembunuhan massal untuk penghapusan perbedaan dan terbukti tak pernah berhasil. Bahkan perbedaan justru makin merebak makin hingar bingar. Ini makin menguatkan bahwa tak ada alasan memberikan pembenaran pembunuhan massal berlatar belakang niat pembungkaman.

Siapapun saat ini miris menyaksikan tubuh bergelimpangan, memercikan darah dan air mata di Mesir sana. Dan mereka yang masih bernama manusia, apalagi di era modern seperti sekarang ini sewajarnya berusaha mencegah. Sekurangnya memberikan himbauan manis, agar tak makin banyak darah berceceran.

Tetapi agaknya selalu ada yang berada di luar bingkai kewarasan ketika sekitar tiga negara, Arab Saudi, UEA dan Bahrain seperti memberikan pembenaran dan dukungan pada tindakan kekerasan di Negara Piramid itu. Lagi-lagi atas dasar pertimbangan ketertiban dan kemaslahan rakyat. Luar biasa, memang. Benar-benar membingungkan. Bahkan untuk berlatar alasan kebencian pada perbedaan yang menimbulkan bising pun terhadap kekuasaan, dukungan pembunuhan bisa menjadi jauh lebih biadab dari para pembunuh itu sendiri. Sebenarnyalah, diampun ketika pembunuhan manusia berlangsung adalah kedzaliman. Apalagi memberikan dukungan.

Tentu sulit dimengerti mengapa kebiadaban justru mendapat dukungan.

Lebih sulit dimengerti ketika arus itu datang dari negera-negara yang memiliki latar belakang agama; yang melarang keras darah menetes tanpa proses hukum. Yang melarang nyawa melayang dari situasi di luar peperangan.

Inilah ironi tragis di dunia yang mengaku makin beradab itu. Entahlah, apakah kita telah mencegah, memberikan himbauan agar dihentikan, membantu mereka yang jadi sasaran empuk senjata atau sekedar berdoa. Masih lebih baik memang ketimbang mendukung dan membenarkan. Namun tentu jauh lebih beradab jika negeri ini bertindak lebih riil. =

Korek Matrawi sedang sakit. Dengan sedikit terpaksa mendatangi dokter setelah berkali-kali diomelin istrinya.

“Kenapa sampeyan?” tanya dokter.

“Anu dok, saya belakang batuk agak berat,” jawab Matrawi.

“Sampeyan merokok terus ya?” kata dokter lagi.

“Ya.” “Sampeyan nggak takut mati?” desak dokter.

“Ngak. Saya selalu bawa korek dok.

Jadi kalau mati saya nyalain lagi.”

Dokter ???

Cak Munali

2

SUMENEP

SELASA 20 AGUSTUS 2013 NO. 0180 | TAHUN II

Mayat di Batuputih itu Warga Longos SUMENEP – Warga Kecamatan Batuputih, Senin (20/8) sekitar pukul 5.00 Wib, digegerkan dengan penemuan mayat tak beridentitas di sebuah selokan di pinggir jalan raya Dusun Batu Bintang, Desa Batuputih Daya. Mayat tersebut diduga korban pembunuhan.

Korban ditemukan dalam kondisi membujur ke arah barat dengan posisi tubuh miring ke arah utara. Di bagian kepalanya menagalami luka sangat parah hingga mengeluarkan darah ke telingan. Selain itu, korban juga mengalami luka di bagian dagu, serta kening.

Matjalla, warga Kecamatan Batupitih, orang yang menemukan pertama kali jenazah pria berumur sekitar 70 tahun itu di sebuah selokan yang dipenuhi semak belukar. ”Semula saya mengira ada orang yang tertidur di selokan. Namun, setelah saya

dekati dan amati ternyata orang tersebut sudah tidak bernyawa, dengan tubuh penuh luka bacok,” terangnya, Senin (19/8).

Ia langsung berteriak memanggil warga saat melihat jenazah di depannya. Dan warga yang mendengar teriakan Matjalla langsung mendatangi TKP. Namun, warga setempat tidak ada yang mengenali mayat tersebut.

Warga kemudian melaporkan penemuan mayat tersebut ke Polsek Batuputih.

Selang beberapa saat, polisi dari polsek setempat langsung mendatangi TKP melakukan identifikasi terhadap

mayat dan memasang garis polisi di tempat kejadian.

Kapolsek Batuputih, Iptu Moh. Fandi, saat dihubungi Koran Madura, membenarkan adanya menemuan mayat yang ditemukan oleh warga. Namun, pihaknya belum bisa memberikan keterangan terkait penemuan mayat tersebut. ”Tadi pagi kami sudah melakukan olah TKP. Namun, identitas korban sampai saat ini masih belum diketahui,” katanya Sampai Senin pukul 12.00, polisi belum mengetahui identitas korban. Aparat kepolisian sudah menginformasikan penemuan mayat di Desa Batuputih Daya tersebut hingga ke luar daerah. Namun belum ada masyarakat yang mengaku kehilangan anggota keluarganya.

Pria tersebut mengenakan baju koko warna merah tua, dengan aksesoris putih melingkar di bagian dada

memanjang ke bawah. Mayat tersebut berada di kamar mayat RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep.

Namun, kabar yang beredar, jenazah tersebut warga Dusun Polai, Desa Longos, Kecamatan Gapura. Kepala Desa Longos Amir Mas’udi membenarkan bahwa korban tersebut warganya. Bernama Mahrus.

Menurut Mas’udi, pria yang beraktivitas sebagai paranormal tersebut sekitar pukul 2.00 dini hari diparani oleh seorang warga tidak dikenal yang mengaku dari Kecamatan Batuputih ke rumahnya. Namun, di tengah jalan malah dibunuh.

Sebelum berangkat, jelasnya, cucunya yang masih kelas II SD sempat bertanya, mau dibawa kemana. “Jawab orang tak dikenal itu ‘Jangan banyak tanya dan jangan ikut-ikutan persoalan orang dewasa’,” tirunya, saat di hubungi Koran Madura via telepon.

Juna’esa, cucunya menanti kakeknya sampai pagi hari. Bahkan dirinya sempat kaget ketika mendengar kabar penemuan mayat di Batuputih. Pada saat itulah isteri korban, Sarbiya (50) mengajak tiga orang anaknya dan kades setempat untuk bergegas pergi ke RSUD Sumenep untuk melihat mayat tersebut. Baru setelah itu, terungkaplah mayat yang tidak mempunyai identitas itu adalah suaminya sendiri.

Menurut Mas’udi, korban memang sudah puluhan tahun menjadi paranormal yang sering diparani oleh orang luar desanya sendiri.

“Saya juga bingung apa motif dari pembunuhan itu. Ataukah sesama dukunnya ada sentimen di belakangnya,” katanya Isteri korban ketika melihat jasad suaminya langsung pingsan, dan sampai pukul 4.55 Wib masih belum sadarkan diri. “Korban hanya tinggal berdua dengan cucunya.

Sampai saat ini masih belum siuman,” jelasnya. (edy/mk)

KRIMINAL

Warga Mulai Adakan Patroli SUMENEPBeberapa pecan terakhir ini kasus pencurian hewan semakin meresahkan para pemilik di sejumlah kecamatan. Kini, suasana desa yang dulunya aman, tiba-tiba berubah menjadi desa yang tidak aman. Sejumlah warga yang memiliki hewan sejenis sapi harus siap siaga menjaga agar tidak dibawa oleh kawanan maling.

Berdasarkan data yang dapat dihimpun Koran Madura di beberapa tempat, seperti di desa Taman Sare, sapi yang hilang sudah mencapai 10 ekor sapi. Di Desa BatangBatang pun juga sebaliknya, kini sudah 12 sapi yang hilang. Baru-baru ini, di Desa Kecer Kecamatan Dasuk, ma-

ling juga mulai menggeliat, bahkan menurut penuturan warga, kemarin dua pasang sapi raib dibawa maling.

Oleh karena itu, di sejumlah kecamatan, warga mulai siaga dengan mengadakan patrol setiap malam.”iya, kami melakukan patroli di pos kampling, kami gantian setiap malam,” ucap Ahmadi, warga desa lapa laok Kecamatan Dungkek.

Dijelaskan oleh Ahmadi, patroli setiap malam merupakan permintaan dari warga, sebab mereka sepertinya sangat resah dengan kondisi sekarang. “Bayangkan, setiap malam sering terjadi teriakan maling,” jelasnya.

Hal serupa juga bias dilihat di desa Batang-Batang

Laok, kecamatan BatangBatang. Warga juga menginisiasi patroli dengan menghidupkan pos kampling.

“Kami piket gentian, dan berjalan memantau situasi dan kondisi. Jika ada bunyi tong-tong,maka kami pun bergerak, itu menandakan bahwa dari dusun atau desa sebelah ada maling berkeliaran,” ucap Feri.

Menurut, Feri, patroli tersebut akan terus dilakukan hingga maling-maling itu tidak ada. “Karena jika tidak begitu, maka sapi-sapi warga akan hilang semua,” tambahnya.

Forum Anti Maling Sementara, khusus kecamatan Bluto dan sekitarnya

membuat terobosan baru untuk menjaga desanya dari ancaman maling. Terobosan baru tersebut adalah forum anti maling. Gagasan tersebut dirumuskan oleh para kepala desa se-Kecamatan bluto.

“Bahkan ada kompolannya setiap minggu, anggotanya dari semua kepala Desa sekecamatan Bluto,” kata fawaid.

Dijelaskan oleh Fawaid, bahwa forum tersebut digagas untuk sebagai bentuk kesadaran bersama dari para warga dan kepala desa yang ada. “Dan Alhamdulillah, bluto sekarang menjadi desa yang aman dan tentram, sebab sudah menjadi kesepakatan antar kepala desa bahwa bluto harus terbebas dari maling,” pungkasnya. (sym/mk)

JALAN RUSAK. Warga melintasi jalan yang rusak parah menuju Pelabuhan Batu Guluk Kangean, Senin (19/8).

Kerusakan ini akan membahayakan para pengguna jalan apabila tidak segera diperbaiki.

ANTISIPASI TEROR

Polisi Bawa Senpi Saat Bertugas SUMENEP – Kapolres Sumenep AKBP Marjoko memerintahkan semua anggotanya untuk membawa senjata api (senpi) saat menjalankan tugas untuk mengantisipasi terjadinya teror kepada polisi. Akhir-akhir ini memang marak aksi kekerasan kepada polisi, dan bahkan sebagian berakhir dengan hilangnya nyawa.

Selain itu, kapolres juga mengimbau seluruh anggotanya membawa teman saat menjalankan tugas. Hal tersebut dimaksudkan agar semua anggotanya terhindar dari malapetaka penembakan, seperti yang terjadi di Tangerang serta di beberapa daerah lain di Indonesia.

Kapolres juga memaksimalkan operasi rutin ke berbagai tempat yang di nilai rawan terjadinya aksi kekerasan dengan menggunakan senpi,

handak, maupun senjata tajam. ”Kami akan melakukan razia rutin ke berbagai tempat yang rawan terjadi aksi kekerasan dengan menggunakan senpi, handak, maupun sajam, tapi juga akan merazia barang-barang tersebut di perbatasan kabupaten, karena bukan tidak mungkin barang berbahaya tersebut di pasok dari luar daerah,” ungkapnya, Senin (19/8).

Polres Sumenep, saat ini sedang menggalakkan patroli rutin serta razia, ke pelabuhan, perbatasan kabupaten, maupun di dalam kota. ”Bukan tidak mungkin para pelaku penembakan sudah masuk di Sumenep. Makanya kami perintahkan semua anggota membawa senpi, tidak bertugas sendiri, minimal bisa menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari ancaman penembakan,” katanya.

Selain itu, kapolres juga menempatkan beberapa anggotanya di rumah tahanan, karena di tempat tersebut dinilai rawan terjadi keributan. Di samping itu, pihaknya juga menyarankan kepala lapas agar memberikan hiburan terhadap warga binaan, agar para penghuni lapas tidak jemu dan stres di dalam lapas. ”Paling tidak penghuni lapas bisa enjoy dan bisa menikmati hiburan, agar mereka tidak berbuat kerusuhan dalam lapas,” terangnya.

Petugas kepolisian yang bertugas di lapas atau rumah tahanan, di bekali senjata lengkap, demi menghindari ancaman teroris maupun oknum yang ingin mengkoyak-koyak kesatuan dan persatuan NKRI. ”Kami tidak akan memberikan ampun, bagi para perusuh, teroris maupun pelaku penembakan,” pungkasnya. (edy/mk)

MELANGGAR TERITORIAL

Kapal Nelayan Lamongan Dibebaskan SUMENEP – Tiga kapal milik nelayan Lamongan dibebaskan oleh sejumlah kelompok nelayan Masalembu setelah membayar kompensasi sebesar Rp. 225 juta. Sebelumnya, kapal tersebut sempat ditahan karena melanggar kawasan perbatasan territorial.

Kompensasi itu berdasarkan kesepakatan antara pemilik kapal asal Lamongan dengan sejumlah kelompok nelayan Masalembu yang dimotori UPT Perikanan dan Kelompok Masyarakar Pengawas (Pokmaswas) setempat.

Tiap kapal dikenai denda sebesar Rp. 75 juta, sehingga total dari tiga kapal yang ditahan itu semuanya sebesar Rp. 225 juta.

Denda tersebut selanjutnya diberikan kepada enam kelompok nelayan di Masalembu sebesar Rp. 120 juta atau 20 juta untuk setiap kelompok. Sedangkan sisanya Rp. 85 juta dikelola oleh pokmaswas setempat.

Salah seorang tokoh pemuda Masalembu, Hasan Basri, menyatakan, sebelumnya dana kompensasi dari kapal Lamongan itu sempat dipersoalkan oleh kelompok nelayan, karena Pokmaswas itu melanggar kesepakatan.

Sebab, sebelumnya hanya memberikan Rp. 10 juta pada kelompok. “Namun, setelah ada negosiasi, akhirnya Pokmaswas memberikan utuh sebesar Rp. 20 juta,” tuturnya, Senin (19/8).

Dia menambahkan, pihaknya bersama kelompok nelayan di Masalembu

akan mengawal penggunaan sisa uang kompensasi yang dikelola pokmaswas agar benar-benar dimanfaatkan untuk pemberdayaan nelayan. Sehingga dibelakang hari bisa digunakan pula oleh masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Periksanan (DKP) Sumenep, Moh. Jakfar mengakui, jika persoalan antara nelayan Masalembu dan Lamongan sudah selesai setelah ada kesepakatan.

Hanya saja, DKP tidak meng-

Kami berharap instansi terkait, baik Pemkab maupun Pemprov melakukan langkah konkrit agar persoalan yang berpotensi kepada konflik antar nelayan seperti ini bisa di atasi.

Amiruddin

Penasehat Kelompok Nelayan Lentera Samudra

etahui jika ada denda yang harus dibayar pada kelompok nelayan Masalembu.

Mantan Asisten 1 Pemkab Sumenep ini menegaskan, DKP telah membentuk pokmaswas yang terdiri dari kelompok nelayan yang fungsinya menjaga perairannya dalam praktik illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal, sehingga harapannya ekosistem laut sebagai tempat mencari ikan tidak rusak.

Sementara itu, sebagian anggota Kelompok Nelayan Masalembu mengaku kurang sepakat dengan adanya denda atau kompensasi yang harus dibayar pemilik kapal Lamongan itu. Sebab, cara tersebu dianggapnya sebagai bentuk pemerasan. Dan keputusan soal pelanggaran teritorial, sebaiknya ditangani langsung oleh Pemkab, bukan organisasi paguyupan nelayan.

Penasehat Kelompok Nelayan Lentera Samudra, Amiruddin, menyatakan, walaupun kelompoknya juga terlibat dalam proses penangkapan nelayan Lamongan itu, akan tetapi pihaknya kurang sepakat apabila harus membayar denda.

Bagi pihaknya, hal itu lebih menginginkan agar Pemkab Sumenep dan Lamongan termasuk Pemerintah Provinsi turun ke bawah mengatasi masalah tersebut.

Sehingga, jika pemerintah daerah sudah tidak memberikan izin alat tangkap yang dimiliki nelayan Lamongan, maka hal tersebut tentu tidak akan sampai merusak ekosistem laut, khususnya di Masalembu.

Dia menambahkan, selama ini di tempatnya memang banyak rumpon dan karang yang rusak akibat nelayan luar daerah.namun, yang terpenting bagi sebagai warga Masalembu khususnya kelompok Lentera Samudra bukanlah denda, tapi tidak mengulangi penangkapan yang melanggar ketentuan yang disepakati.

“Kami berharap instansi terkait, baik Pemkab maupun Pemprov melakukan langkah konkrit agar persoalan yang berpotensi kepada konflik antar nelayan seperti ini bisa di atasi,” tukasnya. (athink/mk)

SUMENEP

3

SELASA 20 AGUSTUS 2013 NO. 0180 | TAHUN II

PEDULI MESIR. Aktivis Peduli Rakyat Mesir saat menggelar aksi damai dari Masjid Darussalam hingga Masjid Agung Sumenep, Senin (19/8). Sepanjang 2 kilometer melakukan aksi ini, mereka meneriakkan pesan-pesan perdamaian di Mesir. Sejumlah anak di bawah usia dan perempuan mengikuti aksi tersebut.

LONG MARCH

Peduli Rakyat Mesir Serukan Perdamaian SUMENEP - Aktivis Peduli Rakyat Mesir yang tergabung dalam Komite Sumenep untuk Rakyat Mesir, Senin (19/8) siang, melakukan aksi damai dengan long marck sejauh 2 kilometer lebih. Mereka berangkat dari Masjid Darussalam, ke barat melewati rumah dinas bupati, dan berahir di depan Masjid Agung setempat.

Dalam aksi damai yang banyak diikuti anak-anak di bawah umur, perempuan dan kader PKS itu, menyerukan perdamaian dan menolak aksi agresi meliter di Mesir yang menewaskan ratusan warga.

Mereka terlihat membawa spanduk dan poster yang bertuliskan kecaman terhadap tindakan agresi meliter di Mesir.

Pantauan Koran Madura, sejumlah anak-anak di bawah umur ikut long marck sambil membawa poster. Mereka juga memakai ikat kepala seperti peserta aksi dewasa.

Mereka menolak aksi kekerasan dan pembantaian yang dilakukan orang Yahudi kepada warga muslim Mesir.

“Allah Akbar. Ini aksi damai.

Tidak ada coret-coret, apalagi

bakar-bakar, meskipun di Mesir sana saudara kita dibantai oleh golongan Yahudi,” teriak Amirullah, korlap aksi 1, Komite Sumenep untuk Rakyat Mesir.

Yopi Kurnia, korlap aksi, mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian sesama muslim terhadap mereka yang ada di Mesir. Juga menyampaikan

Pilkades Tahap Dua Serentak Satu Hari SUMENEP - Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep Abrary Mannan mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pemkab setempat untuk berbicara lebih lanjut tentang persiapan pilkades tahap kedua yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti.

Politisi PKB itu memastikan bahwa pelaksanaan pilkades serentak tahap kedua akan dilaksanakan dalam satu hari. Tidak seperti teknis yang kemarin, serentak tapi tidak satu hari. “Kami dapat pastikan untuk pilkades tahap kedua akan dilaksanakan secara serentak satu hari, karena hanya tinggal beberapa desa saja yang akan melaksanakan pilkades, jadi sangat dimungkinkan,” jelasnya.

Soal anggaran, pihaknya sudah menyiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). “Anggarannya sudah akan kami siapkan sesuai dengan situasai,” jelasnya.

Teknis pelaksanaan pilkades serentak, kata Abrary, tidak akan jauh berbeda dengan yang kemarin.

“Cuma bedanya akan dilaksanakan serentak satu hari.

Termasuk ada pengurangan personel pengamanan dan pengurangan anggaran, sebab jumlah desa yang akan melaksanakan pemilihan jauh lebih sedikit dari yang pertaman,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Sumenep Moh Ramli mengatakan, pelaksanaan pilkades akan dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2013. “Itu hasil rapat koordinasi yang kami lakukan beberapa waktu lalu, tetapi itu masih rencana, karena bisa saja tanggalnya berubah, karena sepertinya Bupati masih menginginkan Forpimda untuk berbicara lebih lanjut mengenai pilades tahap kedua,” katanya, Senin (19/8).

Disebutkan oleh Moh Ramli, pada pilkades tahap kedua ini, ada 25 desa yang akan melaksanakan pilkades, 11 desa di Kepulauan, dan 14 desa di daratan. “Iya, ada 25 desa pada tahap kedua ini, 11 desa kepulauan da 12 desa di daratan,” sebutnya kepada wartawan.

Disinggung soal teknis, menurut Ramli, masih belum dirapatkan. “Tetapi tidak akan jauh berbeda dengan sebelumnya. Tetapi rencana kami akan dilaksanakan serentak satu hari,” jelasnya.

Pihaknya sudah mengundang Polres dan Kodim setempat pada rapat koordiasi pada bupati kemarin. “Kami sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak keamanan untuk pilkades tahap kedua,” ujarnya.

Kini, dari jumlah 25 desa yang akan melaksankan pilkades pada tahap kedua, sudah 18 desa yang melapor ke Bagian Pemerintah Desa Pemerintah Kabupaten Sumenep. “Jadi, 18 desa tersebut sudah selesai membentuk pantia, sehingga tinggal 7 desa yang masih melapor ke kami,” terangnya. (sym/mk)

pesan moral dari Sumenep kepada mereka yang ada di Mesir. ‘’Kami lakukan aksi damai ini sebagai bentuk kepedulian kami. Kasihan mereka yang ada di sana, menjadi korban agresi meliter,’’ kata Yopi Kurnia kepada wartawan di Sumenep, Senin (19/8).

Dia menyampaikan, pihaknya menolak bentuk

penindasan yang dilakukan oleh meliter di Mesir, dimana rakyat yang menjadi korban kebiadaban para penguasa. ‘’Kami menolak secara keras tindakan agresi meliter itu.

Itu sudah bukan tindakan manusiawi, tidak seharusnya agresi meliter itu dilakukan,’’ ungkap Yopi.

Selain aksi damai, pihaknya akan mengadakan

PILGUB JATIM

Politik Uang Mulai Terendus SUMENEP – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, politik uang (money politic) sudah mulai terendus.

Tokoh agama dan masyarakat menyoroti isu tersebut. Sebab, politik uang dapat merusak tatanan demokrasi.

Ketua PAC GP Ansor Ganding Zaenuri mengatakan, peredaran politik uang di masyarakat seakan telah menjadi tradisi yang sangat kuat. Bahkan, tidak jarang pelaksanaan pesta demokrasi selalu dilakukan degan cara yang tidak hormat, seperti halnya adanya politik transaksional. ”Kalau mau kita mempunyai pemimpin yang bagus, hindarilah politik uang,” katanya.

Alumni Pondok Pesantren Tebuireng Jombang itu menjelaskan, keberadaan politik uang telah merongrong eksistensi sistem demokrasi. ”Kami tidak mengerti juga,

mengapa politik uang itu masih tetap dipelihara. Sudah jelas melanggar agama,” katanya, Senin (19/8).

Warga asal Kudus, Jawa Tengah, yang telah menetap di Desa Ketawang Larangan, Kecamatan Ganding itu, menambahkan, peredaran politik uang itu sangatlah tidak pantas jika tetap dipelihara, utamanya bagi bangsa Indonesia tercinta ini.

Pihaknya mengimbau untuk tidak lagi memilih pasangan cagub cawagub yang menghambur-hamburkan uang sebagai jalan untuk meraup suara yang banyak. ”Kami sarankan begitu pentingnya memilih seorang pemimpin yang bebas dari korupsi, bersih dan profesional. Lebih-lebih pemimpin yang benar-benar memikirkan atas kepentingan masyarakat umum,” tukasnya.

Sementara Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumenep Zamrud Khan men-

Dewan Minta Disdik Perbarui Data

KPU Tetapkan DPT Pilgub

Komisioner KPU Ali Fikri menjelaskan, KPU sudah melakukan rapat dengan semua PPK kecamatan disaksikan tim pemenangan bakal calon. “Hari ini kami melakukan perbaikan untuk DPT kabupaten secara final disaksikan oleh masing-masing tim sukses dari setiap calon. Namun, dari tim sukses pasangan Egy Sujana-Sihat, tidak ada,”paparnya, Senin (19/8).

Dia menambahkan, total tambahan DPT berjumlah 2.952.

Sedangkan yang meninggal sebanya 1.061. Rinciannya, untuk DPT total laki-laki berjumlah 419.498 dan yang perempuan 465.800, dan total keseluruhan nilainya 885.298.

gatakan, apabila keberadaan politik uang yang beredar di sejumlah masyarakat itu bisa dibuktikan secara hukum, pihaknya akan memproses sebagaimana proses hukum yang berlaku.

“Jika sudah ada temuan di bawah, silakan laporkan saja melalui panwascam setempat. Pasti kami akan segera mengkaji persoalan tersebut.

Bahkan jika sudah terbukti, kami tidak segan-segan untuk memproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Menurutnya, pada momentum pilgub maupun pilkada dan bentuk pemilihan yang lain, memang serat akan terjadi politik uang. Namun, sampai saat ini masih belum ada yang berani untuk mengungkap prihal yang sedang meracuni masyarkat itu. ”Makanya, masyarakat itu perlu juga mengawasinya.

Jangan sampai ikut-ikutan di dalamnya,” tuturnya. (edy/mk)

PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

JELANG PILGUB JATIM

SUMENEP - KPU Sumenep, Senin (19/8) memutuskan hasil perbaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Jatim 2013. Penetapan DPT tersebut didasarkan kepada adanya penambahan maupun pengurangan di beberapa kecamatan karena banyak pemilih yang meninggal dunia.

penggalangan dana di depan Majid Agung Sumenep.

Hasilnya akan disalurkan melalui Komite Sumenep untuk Rakyat Mesir yang ada di Pamekasan. ‘’Kami juga akan menggalang dana untuk disalurkan kepada mereka yang menjadi korban di Mesir. Berapapun hasilnya kami salurkan,’’ paparnya. (athink/rif/mk)

Sementara DPT sebelumnya berjumlah 883.444 dari jumlah TPS 2.221 yang tersebar di masing-masing desa maupun kecamatan, baik daratan maupun kepulauan.

Saat ini pihaknya sudah melakukan packing logistik untuk didistribusikan. Tetapi nantinya, bila setiap kecamatan masih ada pengurangan, akan dilakukan sesuai dengan hasil yang sudah ditetapkan.

Untuk tambahan, hanya terjadi untuk kepulauan Sapeken, karena sebelumnya terjadi kesalahan rekap. “Jadi untuk kepulauan Sapeken DPT yang ditetapkan PPS disesuaikan dengan by namenya, ternyata lebih banyak dari yang ditetapkan PPK. Sehingga apabila pihaknya berdasarkan kepada asumsi riil yang ditandatangani PPS, untuk kepulauan Sapeken DPTnya hanya berjumlah 300 orang saja,” tuturnya.

Karena itu, pihaknya masih melakukan upaya penambahan kekurangan surat suara yang lebih 2800 ke KPU Provinsi. Sementara untuk penetapan DPT, menurutnya, sudah final. “Setelah ini tinggal menandai DPT yang sudah meninggal, karena

itu termasuk kepada pemeliharaan DPT. Untuk pemeliharaan DPT itu, prosesnya sudah berlangsung dari tanggal 22 sampai hari H. Sementara pros-

esnya, hanya untuk kepentingan data KPU sendiri,” tukasnya.

Bagi seseorang yang tidak terdaftar dalam DPT, menurutnya, masih bisa memenuhi

hak pilihnya melalui KTP yang dimilikinya. Asalkan KTP yang dimaksud, sesuai dengan keberadaan TPS yang bersangkutan. (athink/mk)

SUMENEP - Komisi B DPRD Sumenep minta dinas pendidikan setempat untuk memperbarui data jumlah buta aksara di daerah tersebut.

Sebab, pihaknya menyangsikan data yang ada.

“Sebenarnya kalau boleh kita jujur, pemberantasan buta aksara yang dilakukan oleh pemkab untuk meminimalisasi angka yang cukup tinggi membuat kami masih harus bertanya-tanya, kenapa sejak 2010 hingga sekarang, posisi nomor 3 seIndonesia dan nomor 2 se-Jatim masih menempatkan Sumenep sebagai Kabupaten yang tinggi,” kata anggota Komisi B Dul Siam, Senin (19/8).

Politisi PKB tersebut menjelaskan, pada tahun 2011 lalu ada dana untuk pemberantasan buta aksara di Sapeken, tetapi, menurutnya, ternyata yang menjadi target pemerintah bukanlah masyarakat yang buta aksara, malah sebaliknya. “Ini menandakan bahwa pemkab tidak punya data yang valid.

Jadi, sangat perlu disdik itu memperbarui data agar bisa menekan angkat buta aksara yang masih tinggi,” jelasnya.

Dul Siam tidak percaya jika Sumenep berada pada posisi nomor urut 3. “Karena sangat ironis saya kira jika Sumenep berada pada posisi nomor 3 se-Indonesia. Tetapi, jika disdik memperbarui data, maka saya yakin Sumenep tidak berada pada poisis itu,” katanya dengan yakin.

Sementara kepala DInas Pendidikan Kabupaten Sumenep, A. Shadik ketika dikonfirmasi oleh wartawan tidak banyak berkomentar. Hanya saja, menurutnya, semuanya masih dalam proses.

“Sekarang saya tidak bawa datanya, tetapi masih dalam proses,” katanya, Senin (19/8) usai acara ramah tamah di Pendopo. (sym/mk)

4 OVER CAPACITY

KERAJINAN

Lapas Lebihi Kapasitas PAMEKASAN - Penghuni Lembaga Pemasayarakat (Lapas) Narkotika Pamekasan melebihi kapasitas (over capacity). Sebab, lapas dengan daya tampung sebanyak 670 orang itu, dihuni 900 orang lebih narapidana (napi).

Dedi Handoko menjelaskan penghuni di Lapas tersebut bukan seluruhnya berasal dari Pamekasan, namun juga kiriman dari Lapas lain seperti dari Madiun, Medaeng, dan Malang yang merupakan napi kasus narkotika.

“Penghuni di Lapas ini 75 persen adalah napi dengan kasus narkotika dan sisinya dengan kasus lain, mulai dari kasus pencurian hingga pembunuhan,” katanya.

Kepala Lapas Narkotika Pamekasan, Dedi Handoko mengatakan kelebihan kapasitas Lapas yang dipimpinnya sudah mencapai 50% dari semestinya. “Jumlah penghuni di sini sudah 901 orang, padahal kapasitasnya 670 orang,” kata Ddi Handoko.

Lapas Narkotika Pamekasan sebenarnya meru-

pakan Lapas Kelas II atau Lapas umum. Namun, sejak adanya Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M. 75.PR.09.02 tanggal 13 Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortak) Departemen Kehakiman dan HAM, status Lapas itu merangkap sebagai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika klas II-A. Lapas yang bangunannya didirikan pada tahun 1912 itu, sejak tahun 2003 mulai mendapat kiriman napi yang tersandung kasus narkotika, sehingga penghuninya terus bertambah hingga terjadi kelebihan kapasitas.

Dedi Handoko menjelaskan penghuni di Lapas tersebut bukan seluruhnya berasal dari Pamekasan, namun juga kiriman dari Lapas lain seperti dari Madiun, Medaeng, dan Malang yang merupakan napi kasus narkotika. “Penghuni di Lapas ini 75 persen adalah napi dengan kasus narkotika dan sisinya dengan kasus lain, mulai dari kasus pencurian hingga pembunuhan,” katanya.

Ia sangat berharap pembangunan Lapas baru yang saat ini dalam proses pembangunan bisa segera digunakan sehingga bisa mengurangi kepadatan penghuni di Lapas tersebut. Lokasi Lapas baru itu berada di sebelah timur Lapas Narkotika.

Pembangunan Lapas baru itu diperkirakan akan selesai pada tahun 2014. “Tahun ini, pembangunan baru menyelesaikan satu bangunan saja, yaitu blok hunian dan dapur,” uangkapnya. (CR-1/ muj/rah).

Bupati Beli Hasil Keterampilan Narapidana PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Madura, Achmad Syafii membeli sejumlah hasil keterampilan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Narkotika.

Selain membeli hasil kerajinan warga binaan di Lapas Narkotika Pamekasan itu, bupati Achmad Syafii dan wakilnya Halil juga sempat menemui mantan anggota DPRD dari partai Golkar Pamekasan Achmad Rifai.

SORTIR SURAT SUARA. Pekerja menyortir surat suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, di KPUD Pamekasan, Jatim, Senin (19/8). Selanjutnya KPUD setempat akan melakukan distribusi logistik pada tanggal 27 Agustus 2013 ke 33 kecamatan.

PENDIDIKAN

Penetapan Status Sekolah Terpencil Harus Ditinjau Ulang PAMEKASAN -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan meminta Dinas Pendidikan (Disdik) setempat segera mengevaluasi penetapan status sekolah yang dinyatakan sebagai sekolah terpencil yang berada di wilayah khusus. Sebab penetapan status sekolah terpencil di beberapa daerah di Pamekasan ditengarai tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Khairul Kalam, Wakil ketua DPRD Pamekasan mengatakan kriteria penetapan status sekolah terpencil yang ditentukan pemerintah sangat jelas. Di antaranya tidak bisa dijangkau roda empat dan keterjangkauannya sangat susah.

Sedangkan di Pamekasan, hampir tidak ada sekolah yang susah dijangkau dan rata-rata sudah bisa diakses kendaraan roda empat.

Ia mencontohkan beberapa sekolah yang sudah tidak layak menyandang status sekolah terpencil berada di Kecamatan Kadur, sebagian sekolah di Kecamatan Pakong, dan sebagian sekolah di Kecamatan Waru Pamekasan. Oleh karenanya, ia meminta Disdik Pamekasan agar segera memetakan kembali status sekolah yang be-

PAMEKASAN

SENIN 19 AGUSTUS 2013 NO.0179| TAHUN II

rada di wilayah khusus itu, agar pemerintah tidak salah dalam memberikan tunjangan guru terpencil.

“Sekolah terpencil jelas sekali kriterianya, tidak bisa dijangkau roda empat, keterjangkauannya sangat susah, itulah sekolah terpencil.

Jangan ada lagi sekolah yang bisa dilewati mobil, gurunya menerima tunjangan terpencil,” katanya.

Dia jelaskan penyaluran tunjangan guru terpencil yang tidak tepat sasaran bisa menimbulkan prilaku menyimpang seperti pungutan liar (Pungli) dalam setiap pencairan tunjangan guru terpencil. Bahkan pihaknya menerima informasi tentang adanya oknum pegawai Disdik yang meminta bagian setiap pencairan tunjangan guru terpencil.

Menanggapi hal itu, Abdiyati, Kasi Pengembangan Karir pada Bidang Ketenagaan, Disdik Pamekasan mengatakan penentuan status sekolah terpencil di Pamekasan sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah pusat termasuk dalam proses pengajuannya. Dia jelaskan usulan penentuan status sekolah terpencil itu merupakan usulan dari operator sekolah yang disampaikan melalui masing-masing

Cabang Dinas Pendidikan, bukan serta merta ditentukan oleh Disdik Pamekasan.

Sampai saat ini, tercatat sebanyak 481 guru yang bertugas di wilayah khusus di Pamekasan. Yang paling bertugas di wilayah utara Pamekasan, seperti Kecamatan Batumarmar, Pasean, Palengaan, Pegantenan, Waru, Pakong dan Kadur.

Ia tidak menjelaskan secara rinci, jumlah penerima tunjangan guru terpencil di masing-masing wilayah itu, karena data tidak mengantongi data lengkanya. Namun data penerima paling sedikit disebut berada di Kecamatan Pakong.

“Penerimanya kebanyakan di wilayah utara, Kecamatan Pakong paling sedikit dan di wilayah selatan hampir tidak ada,” katanya.

Sementara itu, tunjangan guru terpencil yang diberikan pemerintah sama dengan jumlah gaji pokok yang diterima guru yang bertugas di wilayah khusus. Mereka bisa memperoleh pendapatan sebanyak tiga kali lipat dari gaji pokok jika menerima tunjangan sertifikasi guru. Sehingga guru yang sudah masuk golongan IV/b, bisa memiliki pendapatan rata-rata diatas Rp. 12 juta lebih perbulan. (uzi/rah)

Sejumlah hasil keterampilan narapidana di lembaga itu yang dibeli Achmad Syafii antara lain batik tulis dan cemeti hias serta beberapa jenis kerajinan lainnya. “Bagus juga ya. Ternyata sebagian narapidana di sini sangat kreatif,” kata Achmad Syafii.

Hasil kerajinan narapidana yang dibeli Bupati Pamekasan itu seluruhnya seharga Rp 565.000. Barang yang dibeli itu antara Rp 100.000 hingga Rp150.000.

Menurut pembina keterampinan Pranata Dedi di Lapas Klas IIA Narkotika Pamekasan pihaknya memang memberikan pendidikan keterampilan kepada peserta binaan dengan tu-

juan agar setelah bebas nantinya mereka bisa menciptakan lapangan kerja.

Ia menjelaskan berbagai jenis ketermpilan diajarkan di lembaga itu, seperti membatik, membuat celurit hias, dan cemeti hias, hingga tempat tidur dan sofa.

“Hasil keterampilan warga binaan kami sudah dipasarkan dan ternyata memang laku keras di pasaran, terutama kerajinan celurit dan cemeti hias,” katanya menjelaskan.

Keterampilan merupakan salah satu jenis pembinaan yang ada di lembaga itu di samping berbagai jenis kegiatan lain yang bernilai positif, seperti bercocok tanam, dan latihan keterampilan pramuka dengan bekerja sama bersama Kwartir cabang (Kwarcab) Pramuka Pamekasan.

Jumlah narapidana penghuni Lapas Kelas IIA Narkotika Pamekasan saat ini sebanyak 902 orang terdiri dari narapidana kasus narkoba dan umum.

Selain membeli hasil kerajinan warga binaan di Lapas Narkotika Pamekasan itu, bupati Achmad Syafii dan wakilnya Halil juga sempat menemui mantan anggota DPRD dari partai Golkar Pamekasan Achmad Rifai.

Pria berumur 52 tahun ini menjadi terpidana yang menjalani hukuman penjara di Lapas itu karena terbukti terlibat dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur saat yang bersangkutan menjabat sebagai anggota DPRD hingga akhirnya yang bersangkutan dipecat secara tidak hormat. (ant/rah)

Bupati Akan Mengembalikan Pejabat Struktural PAMEKASAN - Bupati Pamekasan Achmad Syafii akan segera mengambil langkah kongkrit, guna membenahi pendidikan di Pamekasan.

Salah satu langkah yang segera direalisasikan yaitu membenahi kekurangan guru di berbagai satuan pendidikan, mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Pernyataan itu disampaikan Bupati Pamekasan Achmad Syafii, usai melantik pejabat eselon II dan III dan IV Senin (19/8) kemarin. Seperti Alwi Beiq sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) dan Yusuf Soehartono sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan.

Menurut Bupati, setelah mengangkat pejabat baru di lingkungan Disdik, pihaknya akan segera menyampaikan garis-garis kebijakannya, untuk dilaksanakan sampai ke tingkatan paling bawah. Di antaranya soal penataan dan pemerataan guru yang sampai saat ini belum teratasi karena masih kekurangan guru yang jumlahnya cukup banyak.

Dalam upaya pemenuhan guru ini, Bupati juga akan mengkaji tenaga fungsional guru yang saat ini menduduki jabatan struktural untuk dikembalikan sebagai tenaga fungsional guru, karena kebutuhannya mendesak. Sebab, kuota pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diberikan pemerintah pusat sangat sedikit dan belum bisa memenuhi kekurangan guru di Pamekasan.

Untuk merealisasikan rencana ini, Bupati mengaku sudah memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan, untuk mempelajari aturan tentang pengembalian fungsional guru tersebut. Bahkan pihaknya juga meminta BKD setempat untuk melakukan studi banding ke daerah-daerah yang sudah melaksanakan hal tersebut.

“Saya memang sempat

berfikir untuk mengembalikan tenaga fungsional yang sebelumnya menduduki jabatan struktural, karena kekurangan guru ini sangat banyak dan kebutuhannya mendesak. Tapi saya masih mempelajari rambu-rambunya dan meminta BKD melakukan studi banding walaupun tidak terlalu resmi.

Sebab saya dengar informasi ada daerah yang melaksanakan seperti itu,” katanya.

Bupati belum memastikan pengembalian tenaga fungsional guru itu, namun diupayakan dalam waktu dekat.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan bupati dalam membenahi pendidikan di Pamekasan, agar kualitas dan mutu pendidikan di kabupaten yang menyandang kabupaten pendidikan itu bisa ditingkatkan.

Sementara itu, upaya pemerataan guru di Pamekasan saat ini sudah mulai dilakukan. Dalam hal ini Disdik Pamekasan sudah mulai melakukan pendataan kelebihan guru di masing-masing sekolah, untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru. Pendataan ini sudah hampir rampung dan sedang dilakukan finalisasi pendataan.

Dari pendataan itu diketahui masih kekurangan guru sebanyak 852 guru dari tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat.

Kekurangan guru terbanyak terjadi di tingkat SD mencapai 598 guru. Meliputi guru kelas sebanyak 517, Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) 36, serta guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 45. Selanjutnya tingkat SMPN sebanyak 101, SMAN 38 guru dan kekurangan guru di SMKN mencapai 115 guru.

Dari data itu pula diketahui masih terdapat kelebihan

guru mata pelajaran tingkat SMP, SMA dan SMA yang mencapai 101 guru. Masing-masing, SMPN kelebihan 62 guru Mapel, SMAN 28 guru dan SMKN kelebihan 11 guru.

Kekurangan guru tersebut, saat ini masih bisa teratasi dengan memaksimalkan guru tidak tetap (GTT). Jumlah GTT yang saat ini tersebar di sekolah negeri swasta mencapai 3. 100 guru lebih. Meliputi, guru SD mencapai 2000 lebih, SMP 600 lebih, SMA, 300 lebih, dan SMK diatas 200 guru.

Sementara itu, upaya pemerataan guru di Pamekasan saat ini sudah mulai dilakukan.

Dalam hal ini Disdik Pamekasan sudah mulai melakukan pendataan kelebihan guru di masingmasing sekolah, Sementara itu, formasi rekrutmen CPNS yang diterima Kabupaten Pamekasan tahun ini, masih jauh dari kebutuhan. Sebab, kouta yang diberikan pemerintah pusat hanya 50 formasi untuk tenaga guru.

Sebelumnya, Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) mendesak pemerintah setempat segera mengembalikan fungsi guru yang dimutasi sebagai pejabat struktural pada masa pemerintahan Bupati sebelumnya. Permintaan ini disampaikan Sahur Abadi, Koordinator FKMP, setelah memperhatikan kekurangan guru di berbagai satuan pendidikan yang sampai saat belum teratasi.

Menurut Sahur Abadi,

salah satu penyebab yang memperparah kekurangan tenaga guru di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Pamekasan, karena pemerintah sebelumnya, salah mengambil kebijakan, terutama kebijakan mengangkat guru sebagai pejabat struktural. Kebijakan itu dinilai tidak profesional dan terkesan hanya mengedepankan kedekatan pribadi, sehingga kekurangan guru di wilayah itu semakin banyak.

Oleh karenanya, pihaknya meminta pemerintah setempat, segera meninjau ulang kebijakan itu, serta segera dikembalikan lagi sebagai fungsional guru.

Menurut Sahur, langkah ini harus dilakukan secepat mungkin agar upaya pemerataan guru dan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di wilayah tersebut segera terwujud. Apalagi, upaya pemenuhan guru dengan mengangkat pegawai baru tidak memungkinkan.

Sebab kuota pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru yang diberikan pemerintah pusat terbatas.

Sahur khawatir, kekurangan guru di Pamekasan justru akan semakin parah, jika pemkab setempat tidak segera mengambil langkah tegas. Sebab, jumlah guru yang ada saat ini akan semakin berkurang karena beberapa di antaranya sudah memasuki masa pensiun.

“Saya pikir, pengembalian fungsi guru ini harus segera dilakukan. Sebab jika hanya mengandalkan pengangkatan CPNS baru sangat tidak mungkin. Makanya, Dinas Pendidikan harus segera mengecek jumlah guru yang dimutasi ke jabatan struktural untuk dikembalikan lagi sesuai fungsinya sebagai guru,” katanya. (uzi/rah)

PAMEKASAN

5

SELASA 20 AGUSTUS 2013 NO.0180| TAHUN II

PEMILUKADA JATIM

PPK Plenokan DPTHP PAMEKASAN - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Pamekasan, Madura, Senin, memplenokan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) Pemilihan Gubernur Jatim 2013, pada 29 Agustus.

Ia mengatakan bahwa pendataan ulang daftar pemilih tetap ini dilakukan untuk mendata kembali daftar pemilih yang ada di masingmasing kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

PANEN PERDANA GARAM MADURA. Petani merapikan tumpukan garam yang baru di panen, di Desa Jarin, Pamekasan, Jatim. Terlambatnya musim olah akibat gangguan cuaca, diperkirakan akan menurunkan jumlah produksi garam tahun ini, hingga 40 persen dibanding musim-musim sebelumnya .

KPU Belum Temukan Surat Suara yang Rusak PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan menyatakan tim yang melakukan penyortiran surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur belum menemukan surat suara yang rusak.

Proses sortir logistik Pilgub itu dilakukan di gudang penyimpanan logistik dengan melibatkan sejumlah petugas dengan pemantauan Panitia Pengawas (Panwas) Pilgub dan petugas kepolisian.

Sekretaris KPU Pame-

kasan, Bambang Khairul Huda mengatakan proses penyortiran surat suara tersebut masih berlangsung dan diperkirakan memakan waktu antara dua atau tiga hari karena jumlahnya cukup banyak.

“Dalam kegiatan ini kami juga melibatkan tenaga dari

luar staf KPU. Karena kalau hanya mengandalkan tenaga dari KPU tidak akan cepat selesai,” kata Bambang.

Menurutnya, jika dari proses sortir itu diketahui ada kekurangan jumlah surat suara, lembaganya akan secepatnya berkoordinasi dengan KPU Jawa Timur dan pihak percetakan, untuk segera dilakukan penambahan.

Anggota Divisi Pengawasan Panwas Pilgub Pamekasan, Akhmad Khusaifi mengaku belum menemukan

kejanggalan dalam proses sortir tersebut. Dalam pemantauannya, proses sortir itu sudah dilakukan dengan penuh kehati-hatian sehingga apabila terdapat surat suara yang rusak dan dimungkinkan menimbulkan masalah akan dipisahkan.

Meski demikian, Panwaslu tetap akan menunggu laporan jika ada yang menemukan kejanggalan dalam proses sortir tersebut.

“Barangkali di luar pantauan kami ada yang menemukan kejanggalan, selama

disertai dengan bukti yang kuat, kami akan menindaklanjutinya,” kata Khusaifi.

Seperti yang diketahui, KPU Pamekasan telah menerima surat suara Pilgub Jatim pada Sabtu (17/8) malam.

Jumlah surat suara yang diterima sebanyak 268 dos.

Setiap dosnya berisi 2500 lembar. Jumlah itu ditambah surat suara cadangan sebanyak 2,5% sehingga, total surat suara yang sudah tiba di KPU Pamekasan sebanyak 672.688 lembar. (awa/muj/ rah)

Menurut anggota PPK Proppo, Pamekasan, Moh Elman bahwa pleno DPTHP Pemilukada Jatim itu merupakan hasil pendataan ulang data pemilih di Kabupaten Pamekasan yang dilakukan PPK dalam beberapa hari terakhir ini, atas instruksi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Setelah penentuan di tingkat kecamatan, nantinya akan dilakukan penetuan di tingkat kabupaten oleh KPU,” kata Moh Elman menjelaskan.

Ia mengatakan bahwa pendataan ulang daftar pemilih tetap ini dilakukan untuk mendata kembali daftar

pemilih yang ada di masingmasing kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Panitia penyelenggara pemilukada Jatim memperkirakan jumlah daftar pemilih di Kabupaten Pamekasan bisa berubah, mengingat berdasarkan informasi petugas penyelenggara di tingkat desa, yakni panitia pemungutan suara (PPS) memang ada perubahan data karena beberapa faktor.

Pemutakhiran data pemilih Pemilukada Gubernur Jatim sebelumnya telah digelar oleh KPU Pamekasan pada tanggal 17 Juli 2013 dan telah diklarifikasi bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat, serta jajaran muspida pemkab Pamekasan, katanya.

Ketika itu diketahui jumlah data pemilih Pemilukada Jatim di Kabupaten Pamekasan sebanyak 656.281 orang. Rinciannya, sebanyak 316.743 orang pemilih laki-laki dan sebanyak 339.538 orang sisanya merupakan pemilih perempuan.

Menurut anggota KPU Pamekasan Agus Kasianto, jumlah pemilih itu tersebar di 1.637 tempat pemungutan suara (TPS) di 178 desa dan 11 kelurahan di Kabupaten Pamekasan.

“Kemungkinan jumlah pemilih dalam pemilukada itu memang bisa berubah, mengingat ada yang meninggal atau pindah tempat tinggal,” kata Agus Kasianto menjelaskan. (ant/rah)

SORTIR SURAT SUARA. Sejumlah petugas menyortir surat suara Pemilukada di Kantor KPUD Kota Madiun, Jatim, Selasa (6/8). KPUD Kota Madiun menyiapkan 146.025 surat suara untuk Pemilukada Kota Madiun yang diikuti enam pasangan calon yang akan digelar 29 Agustus 2013.

6

SAMPANG

SELASA 20 AGUSTUS 2013 NO. 0180 | TAHUN II

DUA KALI DIUNDANG

3 PU Tidak Memenuhi Panggilan Dewan SAMPANG - Komisi C DPRD Kabupaten Sampang merasa resah. Sebab, ketiga kepala PU di daerah tersebut meremehkan undangan dewan dalam rapat koordinasi.

Komisi C sudah dua kali mengirim surat pemanggilan, namun tidak ada tanggapan dengan jelas.

Sudah dua kali surat undangan pemanggilan itu diremahkan. Apa maksudnya kok tidak mau hadir hanya bawahannya saja,”

Aliyadi

Ketua Komisi C DPRD Kab. Sampang Ketua Komisi C DPRD Sampang Aliyadi menuturkan, pihaknya hanya ingin melakukan pengawsasan di instansi yang menjadi patnernya. Namun, amanat undang-undang itu diabaikan oleh tiga kepala PU di Kab. Sampang. ”Sudah dua kali surat undangan pemanggilan itu diremahkan. Apa maksudnya kok tidak mau

hadir hanya bawahannya saja,” ucapnya, Senin (19/8).

Jika ke depan tetap tidak mengubris undangan tersebut, akan dipanggil paksa.

"Saya sudah mengundang tiga kepala dinas yang mengurusi pekerjaan proyek itu. Kalau sampai dipanggil tiga kali kan namanya pemanggilan paksa,” ancamnya.

Dalam rapat koordinasi dengan komis C, staf PU yang datiang langsung disilakan pulang, karena sejumlah staf itu tidak mungkin tahu soal kebijakan pengerjaan proyek. ”Kalau kepala dinas kami (Tony Moerdiwanto) bukan tidak mau hadir, tapi beliau sekarang dipanggil kejaksaan. Jadi saya mohon maaf kedatangan kami ke sini bukan yang diharapkan,” ucap Kabid Perencanaan dan Rehab PU Pengairan, Suliman, dihadapan komisi C. Menanggapi itu, Kepala PU Cipta Karya, Wahyu Prihartono, menuturkan, ketidakhadirannya ke komisi C lantaran mengikuti manasik haji di Kankemenag. ”Tadi sudah saya wakilkan ke Kabid,” singkatnya.

Berbeda dengan, Kepala PU Bina Marga Moh. Ziz belum bisa dikonfirmasi soal ketidakhadirannya di komisi C. (ryn)

Panwas Temukan DPT Fiktif SAMPANG – Sedikitnya ditemukan dugaan penggelembungan sebanyak 1.158 Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Sampang oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang dalam proses pemilihan Gubernur Jawa Tmur 2013.

Juga terdapat 894 warga Sampang tidak terdaftar di DPT Pilgub Jatim 2013 sejak terhitung per tanggal 18 Agustus 2013. Sementara masa perbaikan akan berakhir pada tanggal 22 Agustus. Dari 1.158 DPT yang diduga fiktif tersebut hasil temuan panwas dengan jumlah yang berbedabeda di setiap kecamatan.

Seperti di Sreseh ditemukan sebanyak 28 DPT, Torjun 33, Sampang 40, Camplong 51, Omben 163, Kedundung 8, Jrengik 1, Tambelangan 96, Banyuates 150, Robatal 30, Sokobanah 355, Ketapang 157, Pangarengan 45 dan Karangpenang 1 DPT. Sementara dari 894 warga yang tidak terdaftar di DPT, di masing masing kecamatan antara lain Sreseh sebanyak 9, Torjun 10, Sampang 659, Camplong 24, Omben 2, Jrengik 48, Tambelangan 73, Banyuates 33, Sokobanah 15, Ketapang 21. Dalam kasus ini, Kecamatan Sampang yang terbanyak warganya tidak terdaftar dalam DPT Pilgub Jatm 2013.

Hal itu didasarkan dari

jumlah 711,260 daftar pemilih tetap (DPT) versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, jumah 1.158 diusulkan dicoret oleh Panitia Pengawasan Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Sampang.

Ketua Panwaskab Sampang Ahmad Ripto mengatakan, langkah pencoretan terhadap sejumlah DPT itu karena dari hasil temuan dilapangan terdapat kejanggalan. Diantaranya seperti umur melum mencukupi, meninggal dunia dan data ganda. “Pengawasan ini sudah kami lakukan sejak tanggal 7 agustus lalu, selanjutnya setelah dilakukan pengkajian oleh Panwas pihak KPU harus melakukan perbaikan,” ucapnya.

Masih kata Ripto, untuk 894 jiwa, yang pada waktu sebelumnya luput dari pendataan harus di lakukan pendataan kembali sesegera mungkin oleh KPU, sesuai tahapan pilgub jatim tambahan suara untuk perbaikan DPT tanpa dilakukan verifikasi kembali.

ryan hariyanto/koran madura

Pengukuhan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Sampang dalam rangka Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 saat dilakukan di hotel Kecamatan Camplong.

“Kalau yang 1.154 ada yang ganda. Seperti umur yang belum cukup serta meninggal dunia dan data ganda, lalu untuk masyarakat yang merasa belum terdaftar di DPT secepatnya melapor ke KPU atau panwas sampang,” jelasnya.

Menanggapi itu, KPU Kabupaten Sampang melalui salah satu anggotanya Miftahul Rozaq menuturkan terkait dengan adanya usulan pencoretan sejumlah DPT tersebut pihaknya akan melakukan rapat pleno hari ini juga

(19/8). Sebab, sesuai tahapan tanggal 19 agustus adalah batas akhir untuk perbaikan DPT. "Setelah itu, seluruh data akan langsung diserahkan kepada KPU Jatim sebelum tanggal 22 Agustus untuk di tetapkan," paparnya. (ryn)

BUNUH DIRI

Mayat Tewas Akibat Gantung Diri SAMPANG- Matsiri (40), warga Desa Tabbanah, Kecamatan Sokobanah, Minggu (18/8) sekitar pukul 18.00 WIB ditemukan sudah tidak bernyawa di pinggir lereng sungai desa setempat dengan keadaan gantung diri.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar membenarkan hal itu. "Untuk sementara ini korban memang bunuh diri. Itu pun hasil dari tim penyidik. Jadi tidak ada pembunuhan, maka dari itu tim penyidik selalu mencari data kebenaran selanjutnya

ant/widodo s. jusuf

HIV AIDS JAYAWIJAYA. Sejumlah pelajar berfoto bersama di dekat mural tentang pendidikan dan pencegahan HIV dan AIDS di kota Wamena, Papua.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, tercatat sekitar 3004 kasus HIV dan AIDS di Jayawijaya hingga 31 Maret 2013.

PELATIHAN GURU MATEMATIKA DAHSYAT INDONESIA

Pelatihan Guru Disdik Kontroversial SAMPANG- Penyelenggaraan Pelatihan Guru Matematika Dahsyat Indonesia Tingkat Sekolah Dasar (SD) sekabupaten Sampang diaula SMPN 1 Sampang yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Adi Luhung Nusantara masih kontroversial, Senin (19/08).

Sebagian guru mengaku masih belum menerima untuk mengikuti pelatihan tersebut karena guru diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dan harus membayar uang kontribusi sebesar Rp 400 ribu per orang.

Jumlah pungutan yang sangat besar itu sangat memberatkan bagi semua guru.

Apalagi, acara pelatihannya hanya berlangsung sederhana di Aula sekolah SMPN 1 Sampang.

Beberapa guru sebenarnya enggan mengikuti pelatihan tersebut jika tidak diwajibkan. ”Uang kontribusinya sangat mahal. Seandainya tidak diwajibakan mending tidak ikut aja,” kata salah satu guru yang namanya enggan dikorankan.

Pelatihan guru matematika yang diikuti oleh sejumlah guru tingkat sekolah dasar yang bertema “membangun karakter unggul, menggairahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa” diaula SMPN 1

junaidi/koran madura

Pelaksanaan pelatihan guru matematika di Aula SMPN 1 Sampang. Sebagian guru mengaku, harus membayar uang kontribusi sebesar Rp 400 ribu per orang untuk mengikuti pelatihan tersebut. sampang masih mengandung kontroversi karena untuk mengikuti pelatihan tersebut semua guru diperintahkan wajib mengikuti pelatihan namun pernyataan tersebut dibantah oleh dinas pendidikan karena tidak pernah memberikan perintah tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan melalui Kasi Pembiayaan Jupri membantah dengan tegas kalau pelaksanaan pelatihan mewajibkan kepada semua guru pihaknya hanya memfasilitasi peningkatan dan pengembangan guru untuk lebih bermutu, karena guru dengan mendapatkan TPP (tunjangan profesi pendidik) oleh pemerintah 20 persen agar bisa meningkatkan kwalitas guru dan Pelaksanaan pelatihan tersebut diikuti maksimal 250

orang per angkatan karena jumlah yang ikut lebih dari seribu orang sehingga oleh team tekhnis dibagi dengan empat angkatan sedangkan perangkatan pelaksanaannya selama dua hari.

“Tidak ada perintah mewajibkan dari dinas pendidikan kabupaten sampang kepada semua guru untuk mengikuti pelatihan tersebut silahkan guru yang memutuskan mau ikut atau tidak karena dinas hanya memfasilitasi pengembangan untuk meningkatkan kwalitas guru,” tegasnya kepada Koran Madura, Senin (19/08).

Sementara Ketua Yayasan Pendidikan Adi Luhung Nusantara Himmatul Hasanah mengatakan, kedatangannya untuk berpartisipasi dengan

dinas pendidikan kabupaten sampang dalam peningkatan mutu pendidikan khususnya para guru matematika tingkat SD, dan tidak hanya memberikan perubahan tentang nilai saja akan tetapi juga memberikan perubahan karakter positif, yang hasilnya supaya disosialisasikan ke muridnya masing-masing apalagi pemerintahan kabupaten sampang responsif terhadap pendidikan.

“Banyak siswa yang tidak suka dengan pelajaran matematika dan bukan pada mata pelajarannya saja akan tetapi juga terjadi tidak suka terhadap gurunya sehingga pelatihan ini bisa memberikan perubahan dengan adanya tambahan tunjangan guru dapat meningkatkan pendidikan,” ujarnya. (jun/lum)

dilakukan otopsi di RS Surabaya," ucapnya kepada Koran Madura, Senin (19/8).

Menurutnya, awal kejadian korban sudah menghilang dari rumah selama dua hari sejak Jumat (16/8).

Namun, keluarga korban sempat mencari ke sejumlah lokasi rumah teman korban. Termasuk ke beberapa hutan di sekitar rumah warga. "Jadi korban berpamitan mau ke rumah temannya.

Sudah dua hari tidak pulang keluarga korban ada dua tim mencarinya," katanya.

Alhasil, setelah berselang lama korban ditemukan tak bernyawa dengan posisi gantung diri di lereng sungai.

Bahkan, kendaraan sepeda motor korban ditemukan pihak keluarga sekitar 300 meter dari tempat kejadian perkara mayat korban tergantung.

"Untuk kepentingan lebih lanjut kini korban masih menjalani proses otopsi di Surabaya guna menemukan bukti lainnya. Setelah dilakukan visum di RSUD sampang," papar Imran. (ryn)

CALON KADES DIJEGAL

Pendukung Sidik Datani Komisi A SAMPANG - Puluhan pendukung calon Kepala Desa Bire Barat, Kecamatan Ketapang, Ahmad Sidik, Senin (19/8), mendatangi kantor Komisi A DPRD Sampang untuk melaporkan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) dan Polres Sampang terkait SKCK sebagai persyaratan pencalonan Ahmad Sidik.

Massa menganggap P2KD tidak netral dan berpihak pada calon petahana.

Kedatangan massa pendukung calon Kades Ahmad Sidik ditemui langsung Ketua Komisi A Moh Hodai dan jajarannya.

Massa pendukung calon Kades Ahmad Sidik didampingi pendukungnya menyampaikan keluhan terkait dugaan P2KD yang tidak netral dengan mempersulit prasyarat menjadi calon kepala Desa Bire Barat ke komisi A DPRD Sampang.

Menurut Supriyadi, salah satu pendukung calon kades Bire Barat saat menyampaikan aspirasi ke komisi A, menyampaikan, sejak awal P2KD tidak netral dan kuat indikasinya akan menjegal calon kades Ahmad Sidik dengan meminta uang pendaftaran sebanyak Rp. 25 juta.

Kemudian diperkuat, hingga saat ini sarat pendaftaran calon Ahmad Sidik dianggap belum lengkap dan diberi tenggang waktu hingga 22 Agustus 2013 untuk melengkapi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dicabut kembali oleh Polres Sampang karena dianggap janggal pengurusan KTP dan Akte calon Kades Ahmad Sidik.

“Kami selaku pen-

dukung calon Ahmad Sidik merasa hak politik calon kami dijegal, dengan pencabutan SKCK oleh Polres Sampang yang awalnya sempat diterbitkan menimbulkan indikasi kuat bahwa P2KD dan calon incumbent berusaha menggagalkan pencalonan Ahmad Sidik,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Abd Munif, pendukung calon kades yang ikut mendatangi komisi A untuk menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan sejak calon kades Ahmad Sidik

berkasnya tidak diterima oleh P2KD dengan beberapa alasan, alasan terakhir adalah SKCK yang dibatalkan polisi., kami berharap wakil rakyat khususnya komisi A bisa memperjuangkan nasib hak politik calon kami yang akan maju dalam pemilihan kepala desa.

“Hingga saat ini calon kepala Desa yang maju ada tiga calon, yakni kepala desa yang lama (incumbent) Kurrahman, Juhairiyah istri kades lama, dan yang ketiga calon kami Ahmad Sidik yang masih dipertanyakan persaratannya oleh P2KD. Sekali lagi kami berharap pihak-pihak yang berwenang bisa ikut memperjuangkan nasib calon kami yang secara politik diperlakukan tidak adil,” tambahnya.

Sementara Moh Hodai, Ketua Komisi A DPRD Sampang yang menemui langsung pendukung calon kades berjanji akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil pihak-pihak terkait, diantaranya P2KD, Camat Ketapang, kabag Pemdes, Asisten I dan pihak-pihak terkait untuk dimintai penjelasan terkait persoalan tahapan pilkades Bire Barat Kecamatan Ketapang Sampang.

“Kami bersama jajaran Komisi A, berjanji dalam waktu seminggu sudah ada titik terang mengenai laporan warga yang mengatasnamakan pendukung calon kades Ahmad Sidik, jadi kami berharap semua pihak untuk menahan diri hingga persoalan ini menemukan solusi yang se-adil adilnya,” jelasnya. (hol)

BANGKALAN

7

SELASA 20 AGUSTUS 2013 NO. 0180 | TAHUN II

PEMILUKADA

KRIMINAL

BANGKALAN – Memasuki masa kampanye untuk Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Jawa Timur (Jatim) yang akan dilakukan 29 Agustus 2013 mendatang masyarakat harus selektif dalam memilih. Hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan hak politiknya dengan baik dan benar, sehingga pemilu bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas. Untuk itu, alangkah baiknya apabila masyarakat terlebih dahulu bisa mengenal latar belakang calon yang hendak dipilih. Sebab, dari empat pasangan calon gubernur (cagub) dan cawagub yang akan berlaga bukan orang baru, melainkan pemain lama yang siap bersaing. ”Dalam pemilukada Jatim ada empat calon yang hendak menuju Jatim satu dan dua. Masyarakat jangan asal pilih, mereka Dalam pemilukada harus tahu terlebih daJatim ada empat calon hulu latar belakang karir politiknya. Jangan yang hendak menuju sampai yang terlibat Jatim satu dan dua.

Masyarakat jangan asal kasus bisa menjadi pemimpin,” kata ketua pilih, mereka harus Bangkalan Corruption tahu terlebih dahulu Watch (BCW), Abdus latar belakang karir Syukur, kemarin (19/8). politiknya. Jangan Dia pun menjelassampai yang terlibat kan calon gubernur kasus bisa menjadi dan wakil gubernur merupakan pemimpin pemimpin,” rakyat yang dibebankan amanah, jangan Abdus Syukur sampai jabatan terseKetua BCW but dipegang orang yang tak bertanggung jawab. Jangan asal pilih calon yang hanya sekedar mengobral janji. Bisa saja, setelah jadi kelak pemimpin tersebut melakukan praktik korupsi.

Dalam masa kampanye, masyarakat bisa menyaksikan sendiri, bahwa seluruh kontestan mengaku yang paling baik, paling bersih dan yang paling kuat. Berbagai cara mereka lakukan untuk memenangkan pilgub dengan mencuri start kampanye atau kampanye dalam bentuk terselubung, yang tidak kalah serunya ada dugaan calon yang memanfaatkan dana rakyat untuk kampanye. ”Terkait dengan pemilukada mendatang, saya hanya bisa menghimbau kepada masyarakat kabupaten Bangkalan agar benar-benar menentukan figur pemimpin yang baik,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya hanya menghimbau kepada masyarakat Jawa Timur agar memilih calon gubernur yang tidak korup dan pro rakyat, visi dan misinya jelas serta bukan hanya sekedar janji-janji politik. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya masyarakat Jatim harus ikut terlibat mengawal dan memantau pilgub yang bersih dan anti politik uang.

Seperti yang telah diketahui, pada pilgub sebelumnya di Jatim sampai mengalami 3 kali putaran. Biaya yang dikeluarkan pun tak sedikit. Bahkan, menghabiskan biaya terbesar se- Indonesia.

Untuk itu, masyarakat harus mempunyai kepedulian dalam memantau jalannya pilgub Jatim hingga tuntas. Jika ditemukan pelanggaran dan politik uang, maka pihaknya dan aliansi LSM lainnya tidak segan-segan akan mengungkap dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. (ori/rah)

BANGKALAN - Selama arus mudik dan balik 2013, Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten Bangkalan telah menangani dan mencatat 72 kasus, baik itu pemudik yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, korban petasan maupun korban tindakan kriminal lainnya.

Masyarakat Harus Selektif Memilih Cagub

Selama Mudik dan Balik Terjadi 72 Kasus

ant/andreas fitri atmoko

BURUNG HANTU PREDATOR ALAMI. Sejumlah burung hantu jenis tyto alba berada di penangkaran burung hantu Kelompok Tani Tanjung Anom, Kruwet, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta, Senin (19/8). Selama setahun terakhir petani di kawasan tersebut mengembangkan burung hantu sebagai predator alami pembasmi hama tikus yang mengancam pertanian.

Kelompok Tani Kecewa Dispertanak BANGKALAN – Sejumlah kelompok tani yang ada di kabupaten Bangkalan tampak kecewa dengan Dinas Pertanian dan Peternakan setempat. Sebab, eksistensi Dispertanak dinilai kurang memperhatikan pemberdayaan poktan-poktan yang ada, bahkan terkesan diskriminatif.

Dari 780 poktan yang ada di Kabupaten Bangkalan, hanya sebagian yang mendapatkan perhatian lebih. Selain itu, ada poktan-poktan yang menjadi anak emasnya. Terbukti dalam program bantuan yang menghabiskan anggaran Rp 800 juta, ternyata hanya dibagikan kepada poktan-poktan yang dekat dengan pihak Dispertanak. Sehingga patut diduga adanya unsur KKN dan penyimpangan dana program yang diambilkan dari Dana

Alokasi Khusus tersebut.

Salah satu ketua poktan di desa Bulukagung, kecamatan Klampis, Nasir mengatakan seharusnya penerima manfaat dari bantuan tersebut bisa menyeluruh, sehingga seluruh poktan yang ada bisa menikmati bantuan tersebut. ”Jika hanya sebagian saja yang mendapat, dikhawatirkan akan menciptakan kecemburuan sosial,” ucapnya.

Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah oleh

Puguh Santoso

Kepala Dispertanak Kab. Bangkalan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Bangkalan, Puguh Santoso melalui Kabid Sarpras dan Agrobisnis, Supriadi. (ori/rah)

KEKOSONGAN JABATAN

Warga Macajeh Pertanyakan Status Pjs Kades ke Dewan

doni heriyanto/koran madura

Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Rembuk Desa (FORD) Macajeh Kecamatan Tanjung Bangkalan saat mendatangi Komisi A DPRD setempat.

BANGKALAN - Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Rembuk Desa (FORD) Macajeh Kecamatan Tanjung Bangkalan mendatangi kantor Dewan setempat. Mereka menuntut kejelasan Pejabat sementara (Pjs) dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru. Apalagi saat ini, masa jabatan kepala Desa setempat telah berakhir.

Juru bicara FORD Macajeh di hadapan Komisi A DPRD Bangkalan menyatakan bahwa camat Tanjung Bumi telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk mengusulkan pengangkatan Pjs Desa Macajeh.

Hal tersebut terbukti dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama pada tanggal 10 Agustus 2013 belum ada pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan

jabatan. ”Seharusnya camat Tanjung Bumi menunjuk calon pengganti pejabat Kepala Desa empat bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Keplada Desa yang lama,” kata Muhammad Dangken.

Akibatnya, sambung Dangken, di Desa Macajeh terjadi kekosongan dan kevakuman pelaksana pemerintahan Desa yang sah menurut hukum. Kondisi demikian akan berdampak buruk pada kehidupan sosial dan berpotensi terjadinya benturan-benturan horizontal.

Padahal, pihaknya sudah melayangkan surat pada camat Tanjung Bumi terkait pengusulan pejabat kepala Desa. Untuk itu, bagi segenap instansi pemerintah terkait agar bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan

Peratutan Daerah yang berlaku. ”Untuk pihak yang memiliki tanggung jawab, agar segera mengambil inisiatif dengan mengusulkan Pejabat Kepala Desa Macajeh kepada Bupati,” tegas Dangken.

Hal senada juga disampaikan oleh Moh Tofan. Ia mengungkapkan bahwa warga Macajeh membutuhkan kepastian hukum siapa pengganti yang sebenarnya pajabat kepala Desa setempat. Karena ketidakpastian terebut membuat warga resah akibat terjadinya kevakuman. ”Kami membutuhkan kepastian hukum mengenai siapa pengganti Kepala Desa. Agar masyarakat tidak merasa kebingungan,” ungkap pria alumnus Universitas 17 Agustus ini.

Selain itu tambah Tofan, agar segera diadakan pembentukan BPD yang baru. Sebab pembentukan BPD yang dilakukan oleh Kepala Desa lama, sama sekali tidak prosedural dan melanggar kententuan pasal 29 ayat 2 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. ”Pembentukan BPD yang telah dilakukan itu melanggar Perda. Karena dibentuk secara sepihak tanpa melibatkan Ketua BPD yang lama dan tidak melibatkan semua unsur masyarakat setempat,” kata Tofan dengan nada berapi-api.

Taufan berharap kepada segenap anggota dewan, kedatangannya beserta sejumlah warga Macajeh bukanlah sebagai oposisi.

Hanya saja, bagaiamana mencari solusi dan berbicara tentang kepatian hukum dengan menegakan perda yang ada.

Sementara itu, menanggapi tuntutan dari FORD Macajeh, Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan Siti Fatonah Racmaniyah mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil camat Tanjung Bumi dan Bapemas Pemdes serta bagin hukum Pemkab Bangkalan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab perihal permasalahan di Desa Macajeh. ”Kami akan memanggil ketiga pihak tersebut untuk mempertanyakan tentang permasalahan yang terjadi di Macajeh,” ungkap Fatonah.

Anggota Komis A lainnya Mujiburrahman menambahkan agar permasalahan yang terjadi diserahkan sepenuhnya pada legislatif.

Karena, sebagai perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab besar untuk memfasilatasi segala bentuk aspirasi yang menjadi keresahan selama ini. ”Percayakan pada kami, dalam menyikapi permasalahan yang bersangkutan dengan kepentingan rakyat, kami tidak akan pernah main-main,” janji Mujib.(dn/rah)

”Untuk jumlah kecelakaan lalu lintas melibatkan sebanyak 67 orang.

Selain itu, 4 orang korban petasan, 1 korban tergigit ular,” ujar koordinator tim reaksi cepat Dinas Kesehatan Bangkalan, Moh. Khoiri, Senin (19/8).

Dari jumlah tersebut, lanjut Khoiri, yang juga menjabat Kepala Bidang Pemberdayaan dan Sumberdaya Dinkes Bangkalan, 4 orang meninggal dunia dan 42 luka ringan, sedangkan yang mengalami luka berat sebanyak 11 orang.

Selain itu, korban dengan ledakan mercon ada empat orang yakni satu warga Galis dan 3 orang warga Burneh. Sedangkan korban dengan gigitan ular merupakan warga socah. ”Setiap harinya, kami mempersiapkan 15 orang dengan kendaraan ambulan,

untuk disiagakan selama arus mudik dan balik,” ungkapnya.

Meskipun begitu, menurutnya, jumlah kasus pada arus mudik dan balik 2013 ini lebih sedikit, jika dibandingkan dengan tahun lalu, baik di pos pelayanan di kaki jembatan suramadu maupun di pelabuhan Kamal. ”Lebih tinggi kasus kecelakaan atau pun korban mercon pada pada tahun lalu,” ungkapnya.

Sementara itu, berbeda dengan keterangan Dinkes Bangkalan, sesuai data pihak kepolisian menerangkan jumlah tingkat kecelakaan lebih kecil selama arus mudik dan balik.

Kasatlantas Polres Bangkalan AKP Yusis Budi K melalui Kanit Laka Ipda Puji Purnomo mengatakan di Kabupaten Bangkalan telah terjadi empat kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik pasca lebaran. Dari seluruh kasus lakalantas, terdapat 3 orang tewas dan 2 pemudik luka berat serta 9 orang mengalami luka ringan. ”Hingga saat ini kecelakaan lalau lintas arus mudik dan balik lebaran telah menewaskan tiga orang,” kata Puji, Senin (12/8) waktu lalu.

Menurut Puji, empat kejadian lakalantas itu mayoritas melibatkan kendaraan bermotor roda dua. Karena pengemudi tidak hati-hati dan kurang memperhatikan keselamatan berkendara.

Puji menganggap terjadinya kecelakaan seringkali diawali oleh pelanggaran.

Jika para pengendara lebih memperhatikan keamanan saat berkendara, kemungkinan kecelakaan dapat diminimalisir. ”Kecelakaan lalu lintas didominasi sepeda motor dalam arus mudik dan arus balik. Sebab, faktor manusia yang lalai sehingga terjadi musibah kecelakaan,” ucapnya. (ori/rah)

CAGUB-CAWAGUB

Baliho Pilgub Bertebaran di Lokasi Terlarang BANGKALAN - Baliho pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur kini marak menghiasi sejumlah tempat di Kabupaten Bangkalan. Bahkan, pemasangan alat peraga tersebut tidak mengenal lokasi dan tempat. Bahkan tempat dan lokasi yang terlarang juga ditempeli spanduk dan pamflet.

Beberapa waktu terakhir ini, sejak dimulainya masa kampanye untuk semua pasangan calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan berlangsung 29 Agustus mendatang, puluhan pohon di Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan ditempeli baliho dengan berbagai macam ukuran.

Salah satunya adalah baliho mini yang dipaku di pohon. Padahal, pemasangan baliho di pohon tidak dibenarkan dalam Peraturan Daerah.

Pemasangan baliho itu terkesan dibiarkan oleh aparat penegak Peraturan Daerah (Perda), Polisi Pa-

mong Praja setempat. Sebab hingga saat ini tidak ada tindakan berupa penertiban baliho yang terpasang di tempat-tempat terlarang tersebut.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Bangkalan Bambang Setiawan saat dihubungi melalui telepon selulernya untuk konfirmasi mengenai baliho yang tertempel di tempat-tempat terlarang belum ada jawaban hingga berita diterbitkan.

Di tempat terpisah, Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu Bangkalan, Moh. Masyhuri, S.pd menegaskan bahwa baliho yang terpasang di tempat terlarang seharusnya ditertibkan. Menurutnya, pemasangan baliho sudah memiliki aturan tersendiri.

"Yang tidak boleh ditempeli stiker maupun baliho adalah tempat-tempat umum. Misalnya, tempat ibadah, sekolah-sekolah, dan juga ditempel di pohon karena dapat merusak lingkungan," terang Masyhuri.(dn/rah)

doni heriyanto/koran madura

DIBIARKAN. Salah satu baliho mini milik pasangan salah satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang masih dibiarkan tetap tertempel di pohon.

8

SURAMADU

SELASA 20 AGUSTUS 2013 NO.0180| TAHUN II

PILGUB

Bupati Dukung Pengusutan Pembakaran Baliho Politik PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyatakan mendukung pengusutan kasus pembakaran alat peraga kampaye salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jawa Timur. Pengusutan itu dinilai perlu untuk mengetahui motif dan otak aksi tersebut.

Menurut Bupati, persoalan tersebut menjadi kewenangan masing-masing tim pemenangan pasagan calon untuk mencari jalan keluar, apakah akan dilanjutkan ke proses hukum atau akan dihentikan. Hanya saja, dirinya mendukung agar pembakaran alat kampaye tersebut ditindak lanjuti ke proses hukum agar menjadi pelajaran bagi yang lain.

Seharusnya jika pelaku pembakaran yang ternyata masih berstatus mahasiswa itu kecewa terhadap salah satu pasangan Cagub dan Cawagub, tidak melakukan tindakan yang menyimpang dan melanggar hukum. ”Tindakan itu mengandung resiko kalau ada pendukung pasangan yang tidak terima

dengan aksi itu,” katanya.

Anggota Divisi Pengawasan Panwas Pamekasan, Achmad Khusaifi mengaku sudah menerima laporan pembakaran alat peraga pasangan Soekarwo-Saiullah Yusuf (Karsa) itu dari ketua tim pemenangannya. Hanya saja, laporan itu belum dilengkapi dengan buktibukti dan saksi, dengan alasan masih akan menunggu hasil investigasi internal.

Menurutnya, kasus tersebut tidak termasuk kasus Pemilukada sehingga menjadi kewenangan kepolisian untuk menindaklanjuti karena kasus tersebut merupakan kasus perusakan.

“Dari hasil evaluasi kami kasus tersebut masuk kasus pidana umum sehingga kami akan melimpahkan ke kepolisian,” kata Khusaifi.

Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu beredar gambar aksi pembakaran alat kampaye pasangan Karsa. Gambar itu beredar melalu blackberry mesenger (BBM). Kasus tersebut langsung dilaporkan ke Panwas setempat. (awa/muj/rah)

PILGUB JATIM

DPT Pilgub Bertambah

Pamekasan - Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan, Madura, bertambah berdasarkan hasil verifikasi ulang yang dilakukan petugas penyelenggara pilkada di wilayah itu.

“Penambahannya sebanyak 61 orang pemilih, sesuai dengan hasil rekapitulasi dalam rapat pleno yang digelar KPU bersama panitia pemilihan kecamatan (PPK) tadi,” kata anggota KPU Pamekasan, Agus Kasianto, Senin malam.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pendataan ulang sebagaimana telah ditetapkan dalam daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP), jumlah pemilih untuk pilkada gubernur di Pamekasan sebanyak 656.342.

Rinciannya sebanyak 316.815 pemilih laki-laki, sedangkan sebanyak 339.527 merupakan pemilih perempuan.

Para calon pemilih yang terdata dalam DPTHP ini, tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Menurut Agus Kasianto, hasil pendataan yang dilakukan petugas penyelenggara pilkada sebelumnya, jumlah calon pemilih di Kabupaten Pamekasan sebanyak 656.281 orang.

Mereka itu terdiri dari

316.743 calon pemilih lakilaki, dan sebanyak 339.538 merupakan calon pemilih perempuan.

“Jadi pemilih laki-laki bertambah sebanyak 72 orang berdasarkan pendataan terakhir, sedangkan pemilih perempuan justru berkurang sebanyak 11 orang,” kata Agus Kasiantor menjelaskan.

Agus Kasiantor menjelaskan, hasil pendataan DPTHP ini sudah dianggap final dan tidak bisa berubah lagi, kecuali, calon pemilih meninggal dunia.

Rapat pleno DPTHP oleh KPU dan PPK se-Kabupaten Pamekasan itu digelar ruang pertemuan pemkab di Jalan Kabupaten Pamekasan dan disaksikan oleh tim pemenangan masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim.

“Perwakilan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) juga kami undang menghadiri rapat pleno penetapan DPTHP itu dan semuanya hadir, termasuk pantia pengawas pemilu,” kata Agus Kasianto menjelaskan.

Menurut dia, rekapitulasi hasil verifikasi ulang daftar calon pemilih di Kabupaten Pamekasan untuk pelaksanaan pilkada gubernur Jawa Timur itu berlangsung selama 1 jam, yakni mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. (ant/mk)

Massa yang tergabung dalam Komite Nasional Untuk Kemanusiaan dan Demokrasi Mesir melakukan aksi di depan gedung Kedutaan Besar Arab-Mesir di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (19/8). Aksi ini selain mengecam tindakan pembantaian warga sipil Mesir juga menuntut mundur Dubes Mesir untuk Indonesia.

Ulama Madura Minta OKI Redam Kerusuhan Mesir Bangkalan - Tokoh ulama dari Badan Silaturrahim Ulama Pesantren Madura (Basra) meminta pemerintah Indonesia dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) turun tangan guna meredam kerusuhan yang terjadi di negara Mesir.

“Kami sangat prihatin atas kerusuhan yang terjadi di Mesir yang telah menelan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, kami berharap organisasi Islam dunia, yakni OKI termasuk Indonesia memberikan perhatian khusus guna mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai disana,” kata anggota Bassra KH Imam Bukhori Kholil

kepada Antara pertelepon, Senin sore.

KH Imam menyatakan, kerusuhan yang terjadi di Mesir itu tidak hanya melanggar hukum agama, akan tetapi juga telah melanggar ketentuan hak asasi manusia (HAM). Apalagi yang menjadi korban adalah masyarakat sipil.

Jika kerusuhan yang terjadi

di negara itu tetap dibiarkan, tanpa adanya perhatian yang lebih serius, maka pengasuh pondok pesantren Syaichona Cholil ini berkeyakinan, warga muslim Mesir yang akan menjadi korban akan lebih banyak lagi.

“Sebenarnya kami mendukung upaya proses demokratisasi yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin. Tapi kan yang sangat disayangkan ketika rakyat kecil harus menjadi korban,” kata “Ra Imam” sapaan karib KH Imam Bukhori Kholil ini.

Ia menjelaskan, pihaknya terus mendoakan agar kondisi Mesir segera kembali pulih

seperti sebelumnya, sehingga warga Indonesia yang ada di negara itu bisa tenang, dan bisa menjalankan aktivitasnya lagi.

Sejak kasus kerusuhan di Mesir itu terjadi, dan menelan banyak korban jiwa, kecaman dari berbagai masyarakat di belahan dunia gencar dilakukan, termasuk di Indonesia.

Di Madura sendiri, unjuk rasa mengecam kerusuhan di negara yang telah menyebabkan ratusan warga sipil meninggal dunia itu, telah dilakukan sejak Minggu (18/8) dengan menggelar aksi damai oleh kelompok massa

PENYEBERANGAN KAMAL-UJUNG

Nelayan Melayani Angkutan Alternatif

Pemprov Jatim Tetapkan 29 Agustus Hari Libur SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan Kamis 29 Agustus 2013 sebagai hari libur karena bersamaan dengan hari H pemilihan kepala daerah setempat.

“Sudah ada peraturan yang menerangkan bahwa setiap hari H pemilihan ditetapkan sebagai hari libur di daerah tersebut,” ujar Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Timur, Rasiyo, kepada wartawan, Senin.

Hal ini sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 270-4819 tahun 2013 tentang penetapan pemungutan suara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Jatim sebagai hari yang diliburkan.

Dalam SK Mendagri disebutkan, sesuai peraturan pemerintah No 17 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 6 tahun 2005 tentang

pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali.

Dan, yang terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2012, antara lain menegaskan, bahwa pemungutan suara dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Sedangkan, jumlah pasangan yang menjad kandidat calon gubernur dan wakilnya masing-masing Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dengan nomor urut 1, Eggi Sudjana-Muhammad Sihat dengan nomor urut 2, Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah (Bambang-Said) dengan nomor urut 3 ,sera nomor urut 4 Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah). (ara/ ant)

di dua kabupaten, yakni di Bangkalan dan Kabupaten Sampang.

Pada Senin (19/8) unjuk rasa mengecam kekerasan di Mesir dan seruan perdamaian juga digelar sekelompok warga di sekitar monumen Arek Lancor Pamekasan, Madura.

Selain meminta Pemerintah Indonesia turun tangan meredam konflik yang terjadi di negara itu, para pengunjuk rasa juga meminta sebaiknya Indonesia sementara waktu menarik perwakilannya di Mesir, termasuk semua warga Indonesia yang tinggal di sana dengan alasan keamanan. (ant/mk)

BANGKALAN - Semakin berkurangnya peminat jasa penyeberangan Kamal-Ujung akibat adanya Jembatan Suramadu, ternyata tidak membuat perekonomian warga setempat menjadi menurun. Sebab sebagian penduduk

yang berprofesi sebagai nelayan justru mendapat berkah dari semakin sepinya pelabuhan satu-satunya di Bangkalan ini.

Sejak pelabuhan Kamal kehilangan para penggemarnya, membuat jam operasional pe-

nyeberangan hanya melayani hingga pukul 22.00 Wib setiap malam. Padahal, sebagian orang masih membutuhkan jasa penyeberangan melalui jalur laut ini di luar jam tersebut. Namun, kondisi tersebut menjadi berkah bagi sebagian

nelayan pemilik perahu. Pada jam di luar waktu operasional kapal, para nelayan ini melayani jasa penyeberangan dengan menggunakan perahu miliknya.

“Sejak kapal Ferry tidak lagi beroperasi 24 jam, kami-

lah yang mengisi jam-jam kosong itu. Jumlah orang yang menggunakan jasa kami mengalami peningkatan dari 5 orang kini menjadi 20 orang,” ujar Yono, salah satu pemilik perahu di kawasan Kamal ini.

Menurut Yono, setiap harinya, dengan jasa yang dia berikan, bisa meraup keuntungan hingga 200 ribu rupiah. Karena, selain melayani penyeberangan warga dari Ujung Surabaya menuju Madura menggunakan perahu, Yono mengaku juga melayani para pelaut yang akan naik maupun turun dari kapal tanker. Biasanya kapal yang dibawa para pelaut bersandar di tengah laut menggunakan jangkar.

“Pekerjaan baru ini membuat saya sedikit mengurangi untuk mencari ikan,” ujarnya.

Semenetara itu, seorang ABK (anak buah kapal) kapal tangker Prasetyo mengaku bersyukur dengan jasa penyeberangan para nelayan Kamal ini. Dirinya mengaku berkalikali menggunakan jasa perahu tersebut saat kapal tanker yang dibawanya berlabuh di tengah laut. “Enak tinggal telpon saja, paling cuma ngasih 20 ribu,” kata pria asal Madiun ini.(dn/rah)

LINTAS JATIM

9

SELASA 20 AGUSTUS 2013 NO.0180 | TAHUN II

DUKUNGAN CAGUB JATIM

Ahmad Dhani Kampanyekan Khofifah JOMBANG - Musisi Ahmad Dhani mengampanyekan Calon Gubernur Jawa Timur nomor empat Khofifah Indar Parawansa dengan mengayuh becak di Kabupaten Jombang, Senin (19/8).

"Beliau orang yang pintar dan cerdas, dan saya yakin bisa membawa perubahan di Jatim, untuk itu saya mendukung beliau," katanya kepada wartawan di Jombang.

Khofifah bersama dengan rombongan sebelumnya menyapa para pedagang di Pasar Mojoagung dan Pasar Citra Niaga atau Pasar Legi Jombang.

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Presiden KH Abdurrahman Wahid itu bersalaman dengan setiap pedagang yang ada. Ia sempat berdialog dan membeli barang dagangan para pedagang.

Tak lupa, ia juga meminta dukungan para pedagang agar memilihnya menjadi calon Gubernur Jatim pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Jatim, 29 Agustus 2013.

Setelah menyapa para pedagang dan memborong sejumlah makanan yang dijual mereka, Khofifah dengan rombongan langsung menuju ke kampus Undar Jombang.

Di lokasi itu, ia sudah ditunggu musisi Ahmad Dhani

dan sejumlah pengurus pusat DPP PKB. Khofifah langsung disambut rombongan penarik becak, termasuk ditunggu Ahmad Dhani yang siap menarik becak.

Dhani yang sudah siap di kursi kemudi langsung mengayuh kendaraan roda tiga tersebut. Mereka melakukan berkendara menuju kantor Muslimat Kabupaten Jombang untuk mengikuti Halalbihalal.

Dalam acara itu, rombongan dikawal kesenian barongsai sampai ke lokasi acara, di kantor Muslimat tersebut.

Khofifah mengatakan penataan pasar tradisional tidak boleh dimatikan dengan berdirinya pasar modern.

Pemerintah Provinsi Jatim ataupun Pemkab harus koordinasi, agar pedagang pasar tradisional tetap bisa bersaing dengan pasar modern.

"Gubernur harus mengoordinasikan agar pembangunan bisa sejalan," kata Khofifah.

PMII Putri Senada dengan itu, Ketua Korps PMII Putri Jatim, Athik Hidayatul Ummah, menilai Khofifah Indar Parawansa merupakan tokoh perempuan yang dikagumi masyarakat, bahkan tak hanya di Jatim, tapi juga masyarakat nasional.

"Karena itulah, dimanapun berada Ibu Khofifah selalu disambut antusias oleh masyarakat," katanya.

ant/syaiful arif

AHMAD DHANI DUKUNG KHOFIFAH: Musisi Ahmad Dhani (kanan) mendampingi Cagub Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (tengah) saat kampanye di Jombang, Jawa Timur, Senin (19/8).

Dalam kesempatan itu Ahmad Dhani menyempatkan menjadi tukang becaknya Khofifah Indar Parawansa sebagai bentuk dukungannya terhadap Cagub Jatim tersebut.

Bahkan, dari beberapa kali debat kandidat yang digelar, visi dan misi Khofifah membangun Jatim tampak lebih tajam dibanding kandidat lainnya.

"Beliau cerdas dan tegas merespons problem yang dihadapi masyarakat. Benar-

benar paham masalah Jatim.

Beliau sosok pemimpin yang mengayomi. Cocok untuk masyarakat Jatim," katanya.

Melihat antusiasme masyarakat di lapisan bawah terhadap pencalonan Khofifah, peneliti muda ini yakin Khofifah akan memenangi

pertarungan di Pilgub Jatim.

"Selain cerdas, Ibu Khofifah adalah sosok perempuan yang lembut, tapi tangguh.

Ketangguhannya mengalahkan laki-laki," papar perempuan asal Lamongan itu.

Soal isu gender yang masih disuarakan sejumlah kalangan,

Athik yakin hal itu tak membuat pemilih militan dan simpatisan Khofifah berbalik arah.

"Sudah tidak zamannya mempersoalkan kepemimpinan perempuan. Tak masalah perempuan asal mampu mengemban amanat rakyat," jelasnya.

Ia menambahkan rekam jejak Khofifah selama berkarier hingga tingkat nasional menunjukan kehebatannya sebagai seorang pemimpin.

"Pernah menduduki berbagai jabatan penting, sama sekali tak terdengar rekam jejak negatif," tandasnya. (ant/dik)

KPU Perintahkan Seluruh KPU Daerah Ubah DPT Kompetisi Pilgub KarSa vs Bambang-Said

SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provonsi Jawa Timur menginstruksikan kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk merubah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur.

“Penemuan Bawaslu bukan hal baru, kami sudah antisipasi sebelumnya, karena itu sejak tanggal 14 Agustus kami sudah perintahkan kepada kabupaten kota untuk melakukan perubahan DPT. Bagi mereka yang belum masuk DPT harus diberi kesempatan,”ujar Ketua KPU Provinsi Jatim, Andry Dewanto Ahmad, Senin (19/8).

Untuk diketahui, berdasar laporan Panwaslu kabupaten/ kota se-Jatim diketahui sebanyak 17.169 pemilih belum terdaftar di DPT Pilgub Jatim.

Sebelumnya, KPU Jatim merilis jumlah DPT, yang berhak ikut mencoblos di Pilgub Jatim 2013 sebanyak 30.019.300 orang. Terdiri dari 14.805.723 laki-laki dan 15.213.577 perempuan.

Ia mengaku, masih ada belasan ribu warga Jawa Timur, salah satunya di kabupaten Pasuruan yang memiliki hak suara namun belum masuk DPT. Namun, Andry belum bisa memberikan angka pasti tersebut, karena masih menunggu laporan dari KPU kabupaten/ kota.

Rencananya, KPU juga akan mengadakan rapat pleno terbuka pada 22 Agustus mendatang, dengan mengundang KPU kabupaten/ kota se-Jatim, Bawaslu dan tim kampanye Paslon Pilgub Jatim. “Kami akan membahasnya bersama pada tanggal

22 Agustus, untuk mengakomodir warga Jatim yang memiliki hak suara tapi belum masuk DPT,” ujar Andry kepada Koran Madura.

Terkait kemungkinan masih ada warga yang belum masuk DPT hingga tanggal 22 Agustus, Andry menghimbau agar masyarakat tidak khawatir, seluruh pemilik hak suara bisa mencoblos. “Ada aturan di KPU yang memperbolehkan semua orang menggunakan hak pilihnya walaupun tidak masuk DPT. Cukup bawa KTP dan KK, tunjukkan kepetugas KPPS, sudah selesai, silahkan mencoblos,”

kata Andry.

Satu minggu putaran kampanye Pilgub Jatim, persaingan antarpasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jatim makin keras.

Namun demikian, model dan pola kampanye masing-masing cagub cawagub bersifat instan, hanya membangun kekaguman-kekaguman sesaat, dan lebih banyak menyasar pendukung tradisionalnya.

“Saya melihat sebagian besar pemilih di Jatim jauhjauh hari telah menjatuhkan pilihan politiknya. Kampanye ini tak banyak pengaruhnya,

sekedar memantapkan pemilih tradisional masingmasing calon,” kata pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, Haryadi.

Haryadi mengutarakan, bahwa Pilgub Jatim 2013 ini memperlihatkan kontenstasi politik yang keras antara mesin partai PDI-P yang mengusung Bambang DH – Said Abdullah versus kapasitas Pakde Karwo –Gus Ipul yang diusung sejumlah partai parlemen dan partai non parlemen. “Dalam konteks ini, mesin politik PDI-P harus diakui paling aktif bergerak dan dinamis dibanding

mesin partai lainnya. Bahkan, dibanding PKB, mesin politik PDI-P lebih kuat dan tangguh, “tambahnya.

Haryadi berpendapat, Pilgub Jatim tahun ini merupakan persaingan antara Pakde Karwo-Gus Ipul versus Bambang-Said . Dimana KarSa lebih mengandalkan kekuatan dan kapasitas personalnya, sedangkan BambangSaid disokong mesin partai yang aktif bekerja. “Kompetisinya bukan Pakde Karwo-Gus Ipul versus Khofifah-Herman, melainkan Pakde Karwo-Gus Ipul versus BambangSaid,” pungkasnya. (ddy/ara)

PENDUDUK MUSIMAN

Wali Kota Sanksi Pendatang Tanpa Identitas TUJUH BELASAN: Cagub Jatim, Bambang DH (tengah), joget bersama warga usai menyaksikan berbagai lomba 17 an di kawasan Kedung Asem, Rungkut Surabaya. ant/eric ireng

KAMPANYE

Guruh Dijadwalkan Kampanye untuk Bambang-Said di Sidoarjo SIDOARJO - Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Guruh Soekarnoputra dan Wali Kota Surabaya Tri Rismahrini akan menjadi juru kampanye pasangan Bambang DH-Said Abdullah di Lapangan Jimbaran Kulon, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (19/8).

Selain kedua nama tersebut, kader PDI Perjuangan Teten Masduki serta anggota legislatif maupun calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo juga akan memeriahkan panggung kampanye.

Panggung kampanye juga dimeriahkan oleh penampilan grup musik dangkut Nirwana.

Sambil menunggu pasangan Bambang DH dan Said Abdullah serta para

juru kampanye, grup musik dangdut telah menyanyikan lagu-lagu hit dangdut untuk menghibur penonton.

Bahkan, beberapa anggota legislatif dan calob anggota legislatif yang sudah hadir lebih dulu juga turut menyubang suaranya, menyanyikan lagu-lagu dangdung.

Massa yang sudah tampak menikmati suguhan lagulagu dangdut sambil berjoget, meskipun di bawah terik matahari.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, pasangan Bambang DH dan Said Abdullah memiliki peluang besar untuk memenangi pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi Jawa Timur, 29

Agustus.

“Bambang DH adalah figur yang visioner dan pemberani, masyarakatpun menyambutnya secara antusias,” kata Hasto Kristiyanto.

Menurut Hasto, pasangan Bambang DH dan Said Abdullah menawarkan programprogram pro-rakyat seperti pemberdayaan masyarakat desa serta membuka peluang lapangan kerja di desa-desa.

Di sisi lain, kata dia, peta kekuatan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur berubah setelah KPU menetapkan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman Sumawireja memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon pada pilkada Jawa Timur. (ant/dik)

SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan akan memberlakukan sanksi tegas berupa denda Rp50 juta atau hukuman tiga bulan penjara terhadap pendatang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, tujuan yang jelas dan identitas Surabaya.

Tri Rismaharini mengatakan Pemkot Surabaya mulai Senin ini melakukan operasi yustisi di sejumlah kawasan kota. Sasaran yang dituju adalah rumah kos dan rumah sewa.

"Saya oprtimis upaya mengendalikan jumlah warga pendatang pasca-Lebaran ini akan berhasil," katanya saat ditemui di DPRD Surabaya, Senin (19/8).

Menurut dia, dalam mengendalikan arus urbanisasi, selain membatasi pemberian

kartu identitas penduduk musiman (Kipem), pihaknya juga menerapkan sanksi tegas dengan memberikan sanksi denda sebesar Rp50 juta atau hukuman 3 bulan kurungan terhadap pendatang yang tidak jelas maksud dan tujuannya datang ke Surabaya. "Insyaallah bisa, operasi itu bukan hanya untuk pengaturan penduduk, tapi juga keamanan. Untuk itu, Kipem kita kendalikan, jika tidak ada penjamin akan susah. Soal sansksi itu tipiring (Tindak Pidangan Ringan) ditentukan lewat persidangan," ujarnya.

Risma mengakui, membanjirnya jumlah pendatang ke Surabaya, karena Kota Pahlawan ini diibaratkan gula, yang menyediakan berbagai peluang pekerjaan bagi para pendata-

ng. Padahal menurut mantan kepala Bappeko Surabaya ini, justru pihaknya menciptakan gula atau berbagai lapangan kerja bagi warganya melalui pelatihan keahlian dan industri kreatif. "Ngomongnya Surabaya ibu kota provinsi pasti ada gula.

Saya lho malah menciptakan gula, kita training warga buat taman, kursus mengemudi.

Bahkan kemarin saat ramai garam impor kita belajar buat garam," katanya.

Berdasarkan data Dispendukcapil Surabaya tahun 2012, jumlah jumlah warga luar kota yang tinggal di Surabaya yang ditunjukkan melalui Kartu Identitas penduduk musiman dari data sekitar 12 ribu orang.

Namun dari jumlah itu saat ini yang tengah mengurus perpan-

jangan sekitar 4 ribu orang.

Wali kota menegaskan, Surabaya maupun Jakarta tidak bisa selalu menjadi jujukan warga luar kota dalam mengais rezeki. Untuk meningkatkan kesempatan kerja, menurutnya Semuanya harus diciptakan oleh pemerintah daerah setempat. "Itu diciptakan gak bisa dibiarkan. Dan gak semua lari ke Surabaya, Jakarta. Kita harus kreatif supaya warga dapat penghasilan," katanya.

Ia mengaku, mengarahkan kesempatan kerja di Surabaya untuk Jasa dan Perdagangan. Dua sektor tersebut terbukti telah mendongkrak nilai produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Surabaya. (ant/dik)

PELAYANAN

NMU Tingkatkan Kualitas Layanan Poliklinik-RS SURABAYA - Perusahaan jasa pelayanan kesehatan PT Nusantara Medika Utama berupaya meningkatkan kualitas 15 poliklinik dan tiga rumah sakit miliknya yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah agar bisa melayani pasar lebih luas.

Direktur Utama PT Nusantara Medika Utama (NMU), dr Ibnu Gunawan MM, kepada wartawan di Surabaya, Senin (19/8), mengatakan peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu ekspansi usaha

untuk menghadapi ketatnya persaingan pasar industri jasa kesehatan.

“Khusus untuk poliklinik yang tersebar di pabrik gulapabrik gula, kami akan terus pacu agar bisa melayani pasar yang lebih luas, tidak hanya kalangan internal pabrik gula,” katanya.

PT NMU merupakan salah satu anak usaha PT Perkebunan Nusantara X (Persero) yang mengelola tiga rumah sakit di Mojokerto, Jember dan Kediri. Selain itu, NMU

juga mempunyai 15 poliklinik, yang 11 poliklinik di antaranya berada di lingkungan pabrik gula milik PTPN X di berbagai kota di Jatim.

Untuk tahap awal, kata Ibnu, pihaknya berencana menambah tempat rawat inap di poliklinik yang ada di Pabrik Gula (PG) Watoetoelis, Sidoarjo.“Ke depan, seluruh poliklinik diharapkan bisa menangkap peluang dengan diberlakukannya SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) pada tahun 2014. Kami akan mendesain

poliklinik-poliklinik tersebut menjadi lebih berkualitas untuk melayani pasar yang lebih luas di luar kebutuhan karyawan pabrik gula,” paparnya.

Selain poliklinik, NMU juga meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit HVA Toeloengredjo, Kediri, dengan mengembangkan layanan bedah urologi dan menyediakan alat “Extra Corporeal Shock Wafe Lithotrypter” untuk penyembuhan penyakit batu ginjal. (ant/dik)

10

LINTAS JATIM

SELASA 20 AGUSTUS 2013 NO.0180 | TAHUN II

PERUSAHAAN

Pabrik Bioetanol PTPN X Segera Berproduksi SURABAYA - Pabrik bioetanol yang dibangun PT Perkebunan Nusantara X (Persero) di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, segera berproduksi dalam waktu dekat setelah proses pembangunannya selesai.

Direktur Utama PTPN X (Persero) Subiyono ketika dihubungi wartawan di Surabaya, Senin (19/8), menjelaskan pabrik bioetanol yang memiliki kapasitas produksi 30 juta liter per tahun itu, rencananya diresmikan pengoperasiannya pada Selasa (20/8). “Peresmian pabrik rencananya dihadiri Menteri BUMN Dahlan Iskan, Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto dan Presiden NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) Jepang Kenji Kurata,” ucapnya.

Subiyono mengatakan pembangunan pabrik bioetanol merupakan kerja sama antara NEDO Jepang dengan Kementerian Perindustrian. NEDO memberikan hibah melalui Kementerian Perindustrian, yang selanjutnya dikerjasamakan dengan PTPN X. Total investasi pembangunan pabrik bioetanol mencapai Rp461,21 miliar dengan skema pendanaan terdiri dari hibah NEDO Jepang Rp150 miliar dan dana PTPN X sebesar Rp311,21 miliar.

Adapun bioetanol yang dihasilkan pabrik yang terintegrasi dengan Pabrik Gula Gempolkrep, Mojokerto, ini mempunyai “fuel grade” dengan tingkat kemurnian 99,5 persen atau produk etanolnya sangat ramah lingkungan.

Ketua Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) itu, menambahkan bioetanol tersebut menggunakan bahan baku tetes tebu (molases) yang merupakan produk samping dari PG Gempolkrep, Mojokerto.

Menurut Subiyono, pabrik bioetanol itu memiliki makna strategis bagi industri gula nasional, karena bisa menjadi pilihan untuk diversifikasi produk turunan tebu. “Dengan demikian, industri gula tidak hanya mengandalkan komoditas gula semata yang harganya sering bergerak tidak menentu,” ujarnya. (ant/dik)

ant /eric ireng

REKONSTRUKSI TERBENTUKNYA POLRI: Seorang siswa berkostum Polisi Istimewa menunjukkan teks proklamasi tentang terbentuknya Polisi Republik Indonesia (Polri) usai rekonstruksi penurunan bendera Jepang dan pengibaran bendera Merah-Putih pada 21 Agustus 1945 di gedung SMA Katolik St Louis, Surabaya, Jatim, Senin (19/8). Rekonstruksi yang digelar SMA Katolik St Louis bekerja sama dengan Polrestabes Surabaya dan Roode Brug Soerabaia yang dilaksanakan di gedung bekas asrama tentara Jepang tersebut, bertujuan untuk meluruskan sejarah tentang berdirinya Polri.

Baliho Cagub Perlu Ditertibkan PDI Perjuangan Ancam Gugat Panwaslu SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan baliho atau spanduk yang memasang fotonya bersama Wakil Ketua DPRD setempat Wisnu Sakti Buana yang intinya mendukung pasangan cagub dan cawagub Jatim tertentu dinilai tidak pantas sehingga perlu ditertibkan.

"Kalau tidak pantas ya ditertibkan oleh Panwaslu," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat ditemui di DPRD Surabaya, Senin (19/8).

Saat ditanya apakah foto dirinya dipasangakan dengan Wisnu Sakti Buana sudah izin, Risma tidak mau berkomentar banyak. "Saya tidak mau komentar, nanti jadi fitnah. Kita sesuai aturan saja," ujarnya.

Menurut dia, pemasangan alat peraga kampanye baik pasangan cagub dan cawagub Jatim maupun caleg tersebut diperbolehkan asalkan mematuhi aturan yang disepakati antara Panwaslu, KPU, dan Pemkot Surabaya.

Sementara itu, anggota Panwaslu Kota Surabaya Sardiyoko membenarkan jika ada puluhan baliho berukuran besar yang memasang foto wali kota dan wakil Ketua DPRD Surabaya ditertibkan pada Minggu (18/8) malam atas permintaan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat (Bakesbanglinmas) Pemkot Surabaya.

"Bu Risma tidak mau gambarnya dipasang, minta Bakesbanglinmas untuk menertibkan baliho itu," katanya.

Ia menjelaskan Bakesbanglinmas yang meminta panwas yang menertibkan baliho tersebut. Namun, lanjut dia, yang menjadi sasaran massa PDI Perjuangan atau pendukung Cagub-Cawagub Bambang-Said adalah Panwaslu.

"Bakesbang ditanya PDI Perjuangan katanya rekomendasi Panwaslu. Padahal Panwaslu yang dimintai bakesbang tertibkan baliho itu," katanya.

Sardiyoko menjelaskan bahwa Panwaslu mengikuti penertiban itu, hanya saja sebatas mengawasi agar alat peraga lainnya tidak ditertibkan. "Saya tegaskan bahwa Panwaslu tidak memberi rekomendasi yang khusus tentang baliho itu. Saya sudah jelaskan ke teman-teman PDI Perjuan-

gan aturan main yang ada dan kronologi penertiban kemarin malam (18/8)," katanya.

Berdasarkan Keputusan KPU Jatim Nomor 12/2013 tentang Kampanye Pemilukada Jatim, Panwaslu hanya diberi kewenangan untuk merekomendasi. Sedangkan KPU dan pemkot yang memiliki kewenangan untuk eksekusi untuk penertiban.

Selain itu, lanjut dia, juga diatur di Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilukada. "Sekali lagi, Panwaslu tidak ada kewenangan penertiban, kewenangan di tangan KPU dan pemkot," tegasnya.

Ia menjelaskan dalam Keputusan KPU Jatim No 12/2013 angka 6 (g) disebutkan pemerintah daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon.

"KPU Provinsi/kota berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut," katanya.

Untuk di Surabaya, kata dia, pihaknya sudah merekomendasi ke KPU dan Pemkot

Surabaya untuk semua alat peraga kampanye yang melanggar perundangan di seluruh wilayah Surabaya.

"Kalau sesuai keputusan KPU di atas, jika pemasangan alat peraga menyalahi perda, tanpa rekomendasi Panwaslu setempat bisa menertibkan atau mencabut," katanya.

PDI Perjuangan Ancam Gugat Panwaslu Sementara, DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya mengancam menggugat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat yang telah mencopot puluhan baliho Bambang-Said yang bergambar Wali Kota Tri Rismaharini bersama Wakil Ketua DPRD Wisnu Sakti Buana.

"Besok (20/8), kami akan konfirmasi itu ke Panwaslu Surabaya. Kalau memang ada kesalahan prosedur supaya dipasang kembali. Jika tidak, kami akan tempuh jalur hukum," kata Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya sekaligus Ketua Tim Advokasi Pemenangan Cagub Jatim BambangSaid, Anugrah Ariyadi, kepada Antara di Surabaya, Senin.

Menurut dia, pihaknya sudah mengonfirmasi pencopotan baliho tersebut ke

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Surabaya.

Hanya saja, Bakesbanglinmas menyatakan bahwa pencopotan tersebut atas rekomendasi dari Panwaslu. "Hingga saat ini, Panwaslu belum bisa kami konfirmasi," katanya.

Ia mengatakan jika ada kesalahan prosedur, maka pihaknya meminta penjelasan sehingga baliho tersebut dapat dipasang kembali. Anugrah mengatakan bahwa ada preseden buruk di lapangan terkait pencobotan baliho seperti di kawasan Bambu Runcing, namun kemudian Panwaslu mengakui adanya kekeliruan.

"Makanya itu, kami tidak ingin itu terjadi. Mudah-mudahan besok ada kesepahaman soal ini," katanya.

Sebetulnya, lanjut dia, pihaknya akan melakukan aksi protes dengan mendatangi kantor Panwaslu Kota Surabaya pada Senin ini. Namun hal itu tidak dilakukan karena pihaknya ingin agar terjadi kondusifitas dalam pelaksanaan Pilkada Jatim. "Kami menggunakan pendekatan persuasif, karena tidak ingin kerusuhan di Panwaslu Lamongan terjadi di Surabaya," kataya. (ant/dik)

PENGAMANAN

Akses Masuk Mapolda Jatim Diperketat untuk Antisipasi Teror SURABAYA - Polda Jawa Timur memperketat pengamanan keluar masuk Markas Polda (Mapolda) Jatim yang terletak di Jl A. Yani 116. Hal ini untuk mengantisipasi teror terhadap anggota POLRI, pasca terjadinya penembakan yang menewaskan anggota Kepolisian akhir-akhir ini.

Seluruh tamu yang datang baik menggunakan mobil maupun sepeda motor, wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk meminta kartu pengunjung, warna kuning buat tamu utama, merah untuk tamu reskrim dan Hitam buat tamu ke Ditlantas.

Penyerahan KTP dan penggunaan kartu pengunjung ini untuk meminimalisir dan deteksi dini adanya ancaman terror terhadap Mapolda Jatim.

Ketatnya akses masuk ke Mapolda ini sangat kontras dengan biasanya. Sebelumnya setiap pengunjung yang menggunakan kendaraan bermotor hanya diwajibkan membuka jaket dan kaca

ddy/koran madura

MEMERIKSA: Penjaga Pos di Polda Jatim saat memeriksa setiap tamu yang datang, Senin (19/8) kemarin. helm. Perubahan ini merupakan Perintah langsung dari Kapolda Jatim, Irjen Pol Unggung Cahyono, berlaku

mulai hari ini Senin (19/8).

Alumnus Akpol 1985 ini tidak ingin kecolongan oleh teroris.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Pen Mas) Polda Jatim, Kombes Pol

Hartoyo menyatakan, aturan penyerahan KTP dan penggunaan kartu untuk keluar masuk mapolda adalah aturan lama, namun selama ini tidak berjalan. " Protap seperti ini sebenarnya sudah ada dari dulu, namun sekarang memang lebih diintensifkan," papar Hartoyo.

Terkait penyebab munculnya teror terhadap Polri, Hartoyo enggan menanggapi. “Masalah sering adanya teror terhadap anggota Polri, kami tidak bisa jawab biar masyarakat yang menilai sendiri," tambah Hartoyo.

Seperti diketahui, dua anggota Polri menjadi korban penembakan orang tidak dikenal di Jalan Graha Raya Pondok Aren, Tangerang, Jumat malam, 16 Agustus 2013, pukul 21.30. Keduanya tewas dengan luka tembak di kepala. Korban ditembak oleh dua pelaku yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam. Hingga kini identitas pelaku belum diketahui. (ddy/ara)

OPERASI KETUPAT

Angka Kecelakaan Turun SURABAYA – Kepolisian materiil akibat kecelakaan Daerah (Polda) Jawa Timur lalu lintas pada operasi kali mengklaim terjadi penu- ini sebesar Rp6,7 juta. Kami runan angka kecelakaan dan akan terus melakukan inokorban tewas selama musim vasi untuk menekan angka mudik lebaran 2013. Kapolda kecelakaan, meski sudah Jawa Timur, Irjen Pol Ung- tidak ada operasi ketupat,” gung Cahyono mengatakan ujarnya.

Sedangkan, dibandinghal itu menunjukkan kesadaran masyarakat akan kes- kan pada pelaksanaan proelamatan dan keamanan ber- gram yang sama, yakni 11-26 Agustus 2012, total kejadian lalu lintas meningkat.

“Operasi berhasil ada mencapai angka 31 kasus tiga. Satu laka lantas turun. dengan korban meninggal Kedua, korban meninggal dunia 4 orang. Selanjutnya, juga turun. Ketiga, tercipta 15 orang menjadi korban kekamsellantas (keamanan celakaan dan mengalami luka keselamatan berlalu lintas), berat, serta 24 orang lainnya ‘’ujarnya kepada wartawan mengalami luka ringan. Total di Mapolda Jatim, Surabaya, kerugian materiil tahun lalu mencapai Rp20.225.000 Senin (19/8).

Polri menyebutkan peData Direktoral Lalu Lintas Polda Jatim menyebutkan nyebab utama kecelakaan bahwa angka kecelakaan lalu lalu lintas selama Operasi lintas selama mudik dan ba- Ketupat 2013 adalah kelelalik lebaran turun dibanding han dan mengantuk. Data Batahun lalu, dari 941 menjadi gian Penerangan Umum Divisi Humas Polri 701 kasus. menjelaskan Sedangkan pemudik acap korban menmengabaiinggal dukan rasa lelah nia turun dari Kami setiap tahun dan kantuk 142 menjadi selalu evaluasi karena ingin 110 orang dan berharap cepat sammeninggal, semakin turun dan pai di tujuan. dengan didmeminimalisasi jumlah P e n y e b a b ominasi kenkejadiannya.” kecelakaan daraan roda lain yang terdua. Unggung data cukup juga mengAKBP Sabilul Alif klaim titik- Kepala Satuan Lalu Lintas tinggi adalah pelanggaran titik kepadaPolrestabes Surabaya batas kecetan berhasil patan kenddikurangi selama arus mudik dan balik araan. Peningkatannya cukup tinggi dibanding tahun kemalebaran.

Angka kecelakaan di rin, yakni 200 persen, tepatnya Surabaya juga mengalami pe- dari 103 menjadi 332 kejadian.

Kecelakaan akibat factor nurunan sebesar 51 persen selama pelaksanaan operasi tidak menjaga jarak kendketupat 2013 dengan 16 ke- araan tergolong menurun, jadian, jika dibandingkan sekitar 35 persen. Dari 646 pelaksanaan operasi yang kejadian di 2012 menjadi sama pada tahun sebelumnya 420 kejadian tahun ini. Pada dengan 31 jumlah peristiwa. operasi ketupat tahun ini, “Kami setiap tahun selalu jumlah kecelakaan bermotor evaluasi dan berharap semak- turun sekitar 16 persen jika in turun dan meminimalisasi dibandingkan 2012, yakni jumlah kejadiannya. Ke depan, 6.919 unit. Kecelakaan desemoga semakin menurun, ngan melibatkan kendaraan bahkan tidak ada kejadian,” roda dua tetap mendominasi ujar Kepala Satuan Lalu Lintas dengan angka 4.159 kasus.

Menurut Pemerhati HuPolrestabes Surabaya, AKBP Sabilul Alif, kepada wartawan kum Universitas Airlangga Surabaya, I Wayan Titip di Surabaya, Senin (19/8).

Ia menjelaskan, pelak- Sulaksana, kendaraan roda sanaan Operasi Ketupat pada dua tetap mendominasi ke2-17 Agustus 2013 dan di- celakaan setiap tahun segelar dalam rangka menyam- lama musim mudik dan balik but Idul Fitri 1434 Hijriyah lebaran, karena mudahnya sekaligus pengamanan arus dalam mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM). mudik dan balik.

“Praktek titip sana sini Pihaknya merinci, selama sekitar dua pekan operasi masih terjadi di tempat penberjalan, total ada 3 korban gurusan SIM. Datang bayar, meninggal dunia akibat ke- foto dan tidak lama SIM kecelakaan lalu lintas di wilayah luar. Tanpa melalui tes akan hukum Polrestabes Surabaya. terus menambah angka keKemudian, 8 korban mengala- celakaan khususnya kendmi luka berat, serta 15 korban araan roda dua”, tegas Titip saat dikonfirmasi Koran Malainnya luka ringan.

“Jika ditotal, kerugian dura. (ara)

EKONOMI

11

SELASA 20 AGUSTUS 2013 NO.0180 | TAHUN II

TRANSPORTASI UDARA

Rupiah Diprediksi Tembus Rp11.000 JAKARTA-Posisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar AS semakin terpuruk. Dalam sesi perdagangan Senin,(19/8), mata uang Garuda sempat menyentuh angka Rp 10.645 per dollar AS. Bahkan diperkirakan nilai tukar rupiah bakal melorot ke level Rp11.000 per dollar AS. “Saya kira hanya tinggal menunggu waktu saja, rupiah akan menyentuh pada level Rp11.000/dolar.

Alasannya, jelas, pasar sangat kecewa terhadap pidato SBY,” kata Pendiri Econit, Rizal Ramli di Jakarta, Senin,(19/8).

Menurut mantan Menko Perekonomian era Gus Dur ini, pasar melihat pidato Presiden SBY sangat tidak realistis dan tidak memberikan jawaban tentang apa yang harus dilakukan agar indikator-indikator ekonomi makro bisa diselesaikan.

Karena itu, Rizal memprediksi posisi rupiah akan terus anjlok. Beberapa faktor yang menyebabkan rupiah melemah, antara lain, terjadi defisit quatro, yakni defisit perdagangan yang mencapai sekitar US$6 miliar dolar, defisit transaksi berjalan juga hampir mencapai US$6 miliar, defisit neraca pembayara (minus) – US$6,3miliar hingga – US$6,5 miliar dan defisit anggaran bisa lebih besar. “Anjloknya rupiah membuat impor BBM semakin tinggi, sehingga membebani APBN,” tambahnya.

Celakanya, kata Rizal, beban ini makin bertambah, karena ada utang swasta yang jatuh tempo mencapai sekitar US$27 miliar dolar.

Ini juga menjadi beban yang tidak ringan, bagi pemerintah.

Dampak anjloknya rupiah ini, kata Rizal, akan merembet ke semua sektor, termasuk kemungkinan naiknya harga pangan, yang sumbernya berasal impor.

“Jadi akan ada ronde ke dua kenaikkan harga pangan, sebelum lebaran sudah naik, dan pasca lebaran bisa naik lagi,” tegasnya.

Kondisi saat ini, sambung Rizal, berbeda dengan situasi ekonomi Indonesia pada 2008. Kala itu, fundamental ekonomi Indonesia sangat bagus. “Neraca perdagangan dan neraca pembayaran, keduanya

sempat surplus, sehingga dampak resesi ekonomi AS tak berpengaruh buat Indonesia,” ucapnya.

Tak Perlu Cemas Secara terpisah, Direktur Jenderal Peningatan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Gusmardi Bustami mengatakan depresiasi nilai tukar ke level Rp10.500/US$ tidak serta-merta mendatangkan rasa cemas. Bagi eksportir produk kerajinan, ini harus menjadi peluang meningkatkan daya saing dan nilai ekspor, mengingat depresiasi itu menyebabkan biaya produksi Indonesia menjadi lebih rendah bila diukur dalam US$. “Saya kira bagus karena handicraft (kerajinan) kita kan local content semua. Jadi kalau Rupiah melemah, cost-nya dalam ukuran dolar AS turun. Pendapatan eksportirnya dalam Rupiah akan meningkat,” kata dia di Gedung Kemendag, Jakarta, Senin (19/8).

Gusmardi mengatakan, melemahnya nilai tukar Rupiah seharusnya menjadi peluang bagi eksportir kerajinan meningkatkan nilai ekspor. “Ini harus dimanfaatkan,” tambah Gusmardi.

Ekspor kerajinan Indonesia pada 2012 mencapai US$696,1 juta meningkat 13,3 persen dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar US$614,3 juta.

Sedangkan selama periode Januari-Mei 2013, ekspor kerajinan naik 1,55 persen dari US$280 juta pada periode yang sama tahun 2012 menjadi US$284,6 juta.

Gusmardi belum dapat memperkirakan berapa besar peningkatan ekspor kerajinan akibat melemahnya nilai tukar Rupiah. “Memang belum ada datanya.

Ini kan (depresiasi Rupiah) baru dua bulan terakhir.

Tetapi saya yakin bisa membuat ekspor kerajinan naik dari 13 persen-an ke 15 persen-an,” kata Gusmardi. (gam/cea)

ant/fanny octavianus

KARTEL BAWANG PUTIH. Seorang bocah sedang menunggui bawang putih dagangan orang tuanya. Importir membantah terlibat kartel bawang putih, seperti yang dituduhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Bulan lalu, KPPU menetapkan 19 perusahaan sebagai terlapor dalam kasus kartel tersebut

Importir Bantah Terlibat Kartel Bawang Putih JAKARTA-Importir membantah terlibat kartel bawang putih, seperti yang dituduhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Bulan lalu, KPPU menetapkan 19 perusahaan sebagai terlapor dalam kasus kartel tersebut.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Bachrul Chairi dan Kepala Badan Karantina Kementan Banun Harpini juga menjadi pejabat pemerintah yang ikut tertuduh.

Sebelumnya Kemendag dilaporkan oleh beberapa

importir terkait keterlibatan dugaan kartel komoditas bawang putih. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag pun dipanggil oleh KPPU. Namun, kedua pejabat Kemendag tersebut tidak juga datang memenuhi panggilan KPPU.

Adapun 19 importir yang dituduh KPPU tersebut adalah CV Bintang, CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT Garda Inpex, PT Dwitunggal Buana. Kemudian, PT Global Sarana Utama, PT Lika Daya Utama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya Perkasa. Lalu, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses, PT Tunas Sumber Rejeki, PT Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulya Agro Lestari. Dan, PT Lintas Buana Unggul, PT Prima Nusa Lentera Agung, PT

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pemerintah Andalkan Konsumsi Masyarakat

KUNKER KE NORWEGIA

DPR Habiskan Dana Rp 2,1 Miliar JAKARTA-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) kembali mengeritik keras kunjungan kerja (kunker) Komisi V DPR ke Norwegia terkait pembahasan RUU Search and Rescue (SAR). Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi menilai kunker itu sia-sia karena tidak mendapatkan apa-apa. “Kunker ini tidak ada manfaatnya. Ini hanya menghabiskan devisa negara yang ditaksir mencapai Rp 2,1 miliar,” ujar Uchok Senin (19/8). .

Seperti diketahui, Komisi V DPR Senin (19/8) terbang ke Norwegia untuk membahas RUU SAR. Dalam lawatannya, mereka pergi selama lima hari dengan berkoordinasi bersama Dubes RI di Norwegia. Namun, belum dapat dikonfirmasi berapa jumlah anggota yang melawat ke negara Eropa itu, serta apa saja yang akan dilakukan mereka selama lima hari kerja di Norwegia itu Menurut dia, kunker ke luar negeri ini tidak bermanfaat.

Fakta menunjukan, banyak kunker DPR yang hasil akhirnya tidak jelas. Karena itu, dia menyarankan agar RUU SAR baiknya cukup dibahas di dalam negeri dengan berkonsultasi kepada pihak-pihak yang kompeten di bidangnya. “Padahal, ingin minta masukan RUU tentang SAR, sebaiknya diskusikan dan minta masukan dari masyarakat sendiri, seperti minta masukan dari ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah yang mempunyai pengalaman. Kok kenapa, harus ke Norwegia?” ujar dia dengan nada tanya.

Uchok menjelaskan, dalam aturan main DPR, bahwa sedikitnya dalam kunker itu para legislator akan menghabiskan biaya hingga Rp 2,1 miliar untuk 14 anggota dan staf masing-masing. “Karena bila disimulasi dengan Peraturan menteri keuangan No.37/PMK.02/2012 tentang standar biaya tahun 2013, maka anggota dewan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 2.155.540.000 untuk 14 anggota, dan 4 orang staf selama satu minggu di sana,” kata dia.

Oleh karena itu, dia menambahkan, Kunker DPR ke Norwegia hanya akan menghabiskan anggaran negara. Terlebih, lanjutnya, kurs rupiah saat ini terhadap dolar sedang melemah. “Uang ini akan habis sia-sia karena hanya untuk pelesiran atau kebutuhan liburan tambahan untuk anggota DPR yang berangkat ke sana. Padahal, anggota dewan itu, tidak usah berangkat ke sana demi penghematan anggaran, karena saat ini, satu dolar AS saja sudah mencapai di atas sepuluh ribu rupiah. (gm/aji)

Tunas Utama Sari Perkasa.

Namun kuasa hukum salah satu perusahaan terlapor CV Mekar Jaya Michael Koesoema membantah keterlibatan kliennya dalam kartel bawang putih. Bantah tersebut disampaikanya selepas menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan kasus kartel bawang putih yang digelar KPPU, Senin (19/8).

Menurut dia, kliennya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan importir bawang putih lainnya.

“Kami memang enggak ada

persekongkolan, perusahaan namanya sendiri-sendiri, kenal juga enggak.”

Atas dasar itu, dia merasa heran jika kliennya tiba-tiba dituduh terlibat kartel bawang putih. Soalnya, selama proses penyidikan, KPPU tidak pernah memanggil petinggi CV Mekar Jaya. “Kami enggak pernah dipanggil. Importir lain dipanggil dua kali, kami tidak tapi langsung menerima satu bundel dugaan. Menurut kami ini tidak fair,” tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua KPPU Sukarmi memersilakan setiap terlapor mengajukan sanggahan. Dia menilai, kasus kartel yang satu ini masih terlalu prematur untuk dikomentari. “Hari ini kita baru menerima tanggapan, tentu nanti akan kita olah pada proses pembuktian lalu pemeriksaan lanjutan,” tegasnya.

Keberatan Sementara itu, kuasa hukum Kementerian Perdagangan (Kemendag), Lasminingsih keberatan dengan penetapan pejabat Kemendag sebagai terlapor oleh Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU). Pejabat pemerintah menurut dia tidak bisa dijadikan subjek perkara.

Dia pun menyatakan pihak Kemendag tidak akan memperpanjang persoalan dengan KPPU. “Posisi kita sudah jelas ada dimana,” ujarnya usai memberikan pemaparan di ruang sidang KPPU, Senin (19/8).

Hal ini didasarkan pada Pasal 245-247 Perpres 24/2010, tentang fungsi kementerian negara. KPPU menurut dia hanya memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari instansi pemerintah. Untuk itu, pegawai negri sipil atau instansi pemerintah seharusnya dimajukan sebagai saksi, bukan terlapor.

Sebagai komisi pengawas, KPPU hanya berhak memberikan saran, penilaian dan pertimbangan untuk pemerintah terkait praktek monopoli.

Khususnya jika pelanggaran terjadi akibat peluang yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah. (gam/abd)

ant/irwansyah putra

JALAN LINGKAR SABANG. Warga menikmati pemandangan dari jalan lintas Balohan-Anoi Itam yang baru selesai pembangunannya di Kota Sabang, Aceh, Minggu (18/8). Pemerintah membangun jalan melingkari pulau weh yang memiliki luas 156,3 km untuk menunjang sektor ekonomi dan pariwisata.

PERDAGANGAN

BMTP Importasi Pipa Casing dan Tubing Ditetapkan JAKARTA-Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2013 tanggal 30 Juli 2013, tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Impor Produk Casing dan Tubing yang diundangkan pada 6 Agustus 2013. Permenkeu ini secara resmi diluncurkan pada Senin (19/8).

Ketua KPPI Ernawati mengatakan peraturan tersebut dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Rincian BMTP dimaksud adalah periode Tahun I (6 Agustus 2013 -5 Agustus 2014) dikenakan Tarif Bea Masuk Tindakan Penga-

manan sebesar Rp 28.439 per kg, Tahun II (6 Agustus 2014-5 Agustus 2015) sebesar Rp 28.001 per kg, Tahun III (6 Agustus 2015-5 Agustus 2016) Rp 27.564 per kg dan Tahun IV (6 Agustus 20155 Agustus 2017 sebesar Rp 27.126 per kg.

Dia menjelaskan, sebelumnya, Asosiaso Produsen Pipa Pemboran Minyak dan Gas Bumi (APROPIPE) mewakili PT. Citra Tubindo Tbk, dan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya mengajukan permohonan safeguards berdasarkan klaim kerugian yang dialami oleh kedua perusahaan tersebut.

Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan adanya lonjakan volume impor secara absolut selama tahun 2008-2011. Walaupun terjadi penurunan volume impor dari tahun 2008 ke tahun

2009 sebesar 0,4%, namun pada tahun 2009 volume impor mengalami peningkatan sebesar 7,8%, dan pada tahun 2011 terjadi kenaikan volume impor yang signifikan yaitu sebesar 98,7% dibandingkan tahun sebelumnya.“Selama tahun 2008 -2011, APROPIPE selaku pemohon telah kehilangan pangsa pasar, sedangkan pangsa pasar produk impor mengalami peningkatan yang signifikan.

Pemohon juga mengalami tren penurunan laba selama periode penyelidikan, bahkan mengalami kerugian di tahun 2010, terutama disebabkan oleh menurunnya tingkat penjualan domestik pemohon. Berdasarkan hal-hal tersebut, KPPI berpendapat bahwa pemohon telah mengalami ancaman kerugian serius,”ujar Ernawati. (gam/ abd)

JAKARTA - Pemerintah tetap mengandalkan konsumsi rumah tangga dengan strategi menjaga daya beli (keep buying strategy) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2014 di kisaran 6,46,9 persen.

Pernyataan tersebut dikemukakan Menteri Keuangan, Chatib Basri, di Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, Senin (19/8).

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ada keep buying strategy. Itu bisa menjaga daya beli barang,” kata Chatib.

Lebih lanjut Chatib menjelaskan, sejauh ini pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Sehingga, kata dia, pemerintah akan lebih fokus menjaga konsumsi masyarakat agar tetap berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Kalau masyarakat tetap membeli barang, perusahaan akan berproduksi. Sehingga, perusahaan itu akan mempunyai output dan lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Selanjutnya, income tenaga kerja itu bisa untuk membeli barang. Jadi, ada multiplier effect,” tutur Chatib.

Guna merealisasi strategi menjaga daya beli ini, kata Chatib, saat ini pemerintah tengah menyiapkan sejumlah paket stimulus pemberian berbagai insentif kepada industri.

“Saya lagi explore kemungkinan (pemberian insentif) mana yang akan lebih efektif.

Jadi, dengan begitu konsumsi bisa lebih tinggi,” ujar Chatib yang merangkap Kepala BKPM itu.

Keinginan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari konsumsi rumah tangga itu tentunya bertolak belakang dengan harapan sebagian anggota DPR yang menginginkan pertumbuhan ekonomi 2014 lebih banyak

didorong oleh investasi.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR, Abdilla Fauzi Achmad berharap, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 menetapkan kebijakan fiskal yang mengarah pada pencapaian pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui sektor investasi.

Fauzi meminta agar pemerintah segera memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi yang selama ini kontribusinya lebih banyak ditopang konsumsi rumah tangga. Kondisi ini, kata dia, tidak mendukung sustainable pertumbuhan ekonomi dan diharapkan pemerintah menggenjot pertumbuhan melalui sektor investasi.

“Jadi, hambatan invetasi seperti perizinan harus dibenahi. Izin investasi harus dibuat sesederhana mungkin guna merangsang investor.

Sebab, perizinan ini masih dikeluhkan oleh investor,” tutur Fauzi.

Selain itu, menurut Fauzi, pemerintah harus melakukan transformasi struktural agar penyerapan APBN dapat dilakukan secara optimal. Sebab, lanjut dia, rendahnya daya serap APBN berpotensi menghilangkan peluang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Saya berpendapat, yang harus dibenahi sekarang ini adalah kualitas belanja negara. Perbaikan bisa dengan cara memangkas anggaran sejumlah birokrasi yang dianggap menghambat penyerapan anggaran,” ujar Fauzi.

Dia menjelaskan, kemampuan penyerapan anggaran yang rendah dipastikan akan menghilangkan menghilangkan kesempatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada level yang tinggi. Dengan demikian, Fauzi berharap, penyerapan anggaran dipergunakan secara efektif dan efisien. (gam/bud)

12

NASIONAL

SELASA 20 AGUSTUS 2013 NO.0180 | TAHUN II

KERUSUHAN LAPAS

Patrialis Akbar: Tangani Lapas Tidak Mudah JAKARTA - Hakim Konstitusi yang juga Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhuk dan HAM) Patrialis Akbar mengaku mengurus lembaga pemasyarakatan (Lapas) memang tidak mudah. Pasalnya, para narapida yang menghuni hotel prodeo itu berasal dari berbagai macam latar belakang dengan kebutuhan yang bermacammacam pula.

ant/noveradika

SOLIDARITAS WARTAWAN UNTUK UDIN. Jurnalis dari berbagai media yang tergabung dalam Solidaritas Wartawan Untuk Udin membawa posert bergambar alm. Udin ketika menggelar di DPRD DIY, Yogyakarta, Senin (19/8). Mereka menuntut kepolisian mengungkap kasus pembunuhan wartawan Udin yang sudah 17 tahun tanpa kejelasan dan pada tahun depan kasus tersebut akan kadaluarsa.

NU Kutuk Penembakan Terhadap Polisi JAKARTA-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengutuk kekerasan terhadap manusia atas nama apapun dan dengan alasan apapun. Karena itu, dia meminta pemerintah agar lebih sigap dan tidak melakukan antisipasi hanya setelah kejadian terjadi.

Penegasan tersebut diungkapkan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menanggapi tragedi penembakan polisi yang terjadi baru-baru ini.

“Penembakan itu teror. Ditujukan untuk menebar ketakutan pada masyarakat,” ujar Said di Jakarta, Senin (19/8).

Said juga berpendapat teror dimaksudkan tidak hanya terjadi di Jakarta. Menurutnya ada pihak yang sengaja ingin membuat Indonesia tidak aman. “Ada perancangnya, pasti sudah didesain,” lanjutnya.

Untuk itu, dia berharap agar aparat keamanan lebih sigap lagi. Hal ini sangat penting agar kasus kekerasan maupun teror tidak terjadi lagi.

“Karenanya, kalau ada indikasi kelompok radikal, mereka harus dibubarkan,” pungkas Said.

Sementara itu, anggota Kpmisi III DPR, I Gede Pasek Suardika mengatakan, ancaman terhadap keselamatan Polri tersebut bisa jadi karena keberhasilan Polri memberantas kasus terorisme dan menjaga keamanan dalam negeri.

Alhasil, sambung dia, pihakpihak yang merasa dirugikan melakukan teror. “ Saya banyak dapat beritanya dari teman-teman (wartawan).

Pasalnya perlu penanganan serius, kita perlu support penuh polisi dan berikan moral support bahwa polisi diperlukan oleh masyarakat dan negara,” ujar Pasek.

“Polisi telah berhasil menumpas pidana teroris sehingga ada dendam khusus dari mereka yang rencananya digagalkan.

Dan rakyat harus mendukung kepolisian, termasuk negara dan TNI, harus mendukung

polisi karena ini sudah simbol negara,” tambah dia.

Politisi Demokrat itu mengaku tidak yakin masyarakat membenci polisi saat ini. Dia beralasan, informasi potensi kejahatan seringakali diterima kepolisian justru dari masyarakat luas. “Saya harap teror terhadap polisi dapat diatasi oleh kepolisian. Ini membuat suasana teror yang tidak sekedar teror, dan saya yakin polisi mampu mengatasi. Polri perlu support,” tandas Pasek.

Belum Rampung Hingga kini, penyidik Polri belum bisa merampungkan penyelidikan terkait penangkapan seorang tersangka di Tasikmalaya, Jawa Barat. Iwan Priadi, 44, ditangkap anggota Detasamen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di Kampung Cijeruk Hilir, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Ahad (18/8). “Data ini belum kami dapat secara lengkap.

Tapi kami membenarkan memang ada penangkapan tersangka. Apakah tersangka ini terkait dengan kasus-kasus

yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan ataupun Polda Metro Jaya, ini kita masih menunggu penyelidikan,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Ronny F Sompie di gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Senin (19/8).

Informasi yang beredar, saat ditangkap, tersangka itu mengenakan atribut ormas.

Saat diminta tanggapan, Ronny belum bisa membenarkan hal itu.

“Kita kan lebih bagus menyampaikan fakta. Faktanya tersangka tersebut cuma terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di Tasikmalaya.

Masih dikembangkan. Itu yang data bisa kita sampaikan,” ujarnya.

Ronny menegaskan bahwa tersangka Iwan Priadi belum terbukti terkait dengan terorisme. “Bukan (kasus teror), kasus kriminalitas diluar kasus teror. Jadi dia kriminilitas biasa. Saat ini data lengkapnya, masih data yang dikecualikan.

Sampai sekarang masih dengan menguatkan alat-alat bukti,” kata Ronny. (gam/abd)

“Saya terus terang, memang mengurus lapas tidak mudah. Lapas itu isinya beragam, ada orang yang sedang banyak masalah, ada yang frustasi, hidupnya tidak menentu, belum lagi ingat anak dan istri, belum lagi masalah kesehatan, kebersihan, komunikasi,” kata Patrialis saat ditemui di Gedung MK Jakarta, Senin (19/8).

Patrialis mengibaratkan, masalah yang terdapat di lapas seperti bom dengan pemicu yang mudah tercabut. Menurutnya, bom bisa meledak kapan saja begitu pemicu tersebut tercabut.

“Oleh karena itu harus kita sisir terus pemicu tersebut agar tidak tercabut dan meledak,” ujarnya.

Patrialis menilai, permasalahan lapas yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan oleh persoalan pembinaan, remisi, hingga pelayanan di lapas. Meskipun demikian, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menampik jika kinerja kepemimpinan Kemenhuk dan HAM di bawah kepemimpinan Amir Syamsuddin saat ini dinilai kurang maksimal. “Saya enggak mau juga mengata-

kan itu (kinerja kemenhuk dan HAM kurang maksimal), tapi seperti yang saya katakan tadi, mengurus lapas itu memang tidak mudah,” imbuhnya.

Permasalahan di lapas dalam beberapa bulan terakhir terus berulang. Pada pertengahan Juli lalu, kericuhan napi yang berujung pada pembakaran gedung lapas terjadi di Lapas Klas I Tanjung Gusta, Medan. Ratusan napi kabur dan masih ada yang buron hingga saat ini.

Setelah itu, masyarakat digegerkan dengan penemuan pabrik narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

Yang terbaru, kerusuhan pecah di Lapas Labuhan Ruku, Batu Bara, Sumatera Utara, Minggu (18/8) sore.

Peristiwa bermula saat tahanan memanggil sipir dan memukulinya. Diduga ada tahanan yang memprovokasi hingga akhirnya terjadi kerusuhan dan pembakaran.

Ketika itu, lapas hanya dijaga dua orang aparat kepolisian dan dua petugas lapas.

Akibat peristiwa ini, sebanyak 25-30 orang tahanan kabur dari lapas. Hingga kini, Kementerian Hukum dan

HAM masih mendata jumlah tahanan yang melarikan diri.

Patrialis sendiri mengikuti sidang pertama MK pada Senin (19/8) sore. Pokok perkara sidang tersebut adalah Pengujian UU No. 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon serta Pemerintah.

Patrialis menyatakan sudah siap menjalani persidangan perdananya tersebut.

Dia mengaku sudah bertemu dengan peneliti dan panitera untuk meminta penjelasan mengenai duduk perkara persidangan tersebut. “Kemarin sudah ketemu panitera dan peneliti, saya dengar dulu duduk perkara dan tuntutannya. Intinya kita sudah paham,” jelas Patrialis.

Patrialis mengaku baru memulai persidangan perdananya Senin kemarin karena sejak dilantik pada pekan lalu, dia mengikuti banyak acara kenegaraan terkait perayaan HUT RI ke68. “Selain itu, memang baru dijadwalkan persidangannya,” kata Patrialis.

Patrialis resmi disahkan sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Achmad Sodiki yang berakhir masa jabatannya. Selain Patrialis, ikut diambil sumpahnya dua hakim konstitusi lain, yakni Maria Farida Indrati dan Akil Mochtar. Masa jabatan kedua nama terakhir diperpanjang oleh Presiden SBY. (gam/aji/ abe)

ant/irsan mulyadi

KEURUSAN LAPAS. Personel TNI membersihkan puing-puing gedung Lapas Klas II A Labuhan Ruku yang terbakar pasca kerusuhan di lapas itu, Kabupaten Batubara, Sumut, Senin (19/8). Kerusuhan tersebut diduga dipicu selain kelebihan jumlah penghuni lapas, juga adanya pemindahan 46 narapidana dari Lapas Lubuk Pakam, Deli Serdang ke Lapas Labuhan Ruku, yang menyebabkan sedikitnya 30 narapidana melarikan diri.

SOSIAL

Selamatkan Kelompok Masyarakat Hampir Miskin JAKARTA-Pemerintah mengklaim angka kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan.

Namun demikian, potensi peningkatan kemiskinan masih tetap besar karena jumlah masyarakat yang rentan miskin sesungguhnya semakin meningkat.

ant/yudhi mahatma

KASUS KORUPSI SKK MIGAS. Plt.Kepala SKK Migas ESDM Johannes Widjonarko (tengah) didampingi Deputi Pengendalian Keuangan Ahmad Syahroja (kiri) dan Sekretaris Pradnyana Widhyawan (kanan) memaparkan kelanjutan kasus suap dan penangkapan Kepala SKK Migas oleh KPK, Jakarta, Jumat (16/8). SKK Migas membebastugaskan tiga pejabatnya yaitu Kepala Divisi Komersialisasi Minyak Bumi dan Kondensar Agus Sapto Raharjo Moerdi Santoso, Kepala Divisi Komersialisasi Gas Popi Ahmad Nafis dan Kepala Divisi Operasi Iwan Ratman, menyusul pencekalan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap tender minyak.

KORUPSI SKK MIGAS

Kasus Rudi adalah Indikator adanya Mafia Migas JAKARTA- Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengatakan kasus tertangkapnya Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini harus menjadi pintu masuk mengurai mafia migas. Sebab, tidak mungkin guru besar ITB itu berani terima uang suap jika tidak ada arahan atau perintah dari pejabat yang berpengaruh terkait suatu proyek dalam tata niaga migas.

Politisi Golkar ini menduga, uang tersebut bukan hanya untuk Rudi sendiri. Melainkan untuk kepentingan orang

yang berpengaruh tadi. “Barangkali hal inilah yang kemudian menjelaskan kepada kita mengapa KPK, atas petunjuk Rudi kemudian menemukan 200 ribu dolar Amerika dilaci Sekjen Kementerian ESDM tersebut,” kata dia lewat surat elektroniknya kepada Koran Madura di Jakarta, Senin (19/8).

Pengakuan Rudi kata dia patut didalami oleh KPK jika ingin menguak lebih dalam lagi jaringan mafia migas dari hulu hingga hilir yang selama ini menggerogoti potensi

penerimaan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun.

“Mengecilkan target lifting dalam APBN dan meninggikan nilai cost recovery, adalah salah satu modus yang paling mudah dibaca. Yang terungkap dari kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Rudi itu, baru dari satu perusahaan.

Itupun tergolong perusahaan berskala kecil. Masih puluhan perusahaan migas Raksasa kelas dunia yang diduga melakukan praktik yang sama dengan omzet kejahatan triliunan rupiah setiap tahun yang harus

diungkap,” tegas dia.

Dia meyakini, Rudi Rubiandini tidak sendiri. Itu sebabnya, KPK bisa menemukan uang 200.000 dolar AS di ruang Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Maka, kasus Rudi Rubiandini memang patut dijadikan pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap perselingkuhan bisnis-politik dalam industri Migas di Indonesia. “Tentu saja penyelidikan harus diarahkan ke atas, karena perselingkuhan atau deal-nya memang dimulai dari atas,” pungkas dia. (gam)

“Yang penting diperhatikan pemerintah adalah melindungi kelompok masyarakat hampir miskin.

Tidak berarti dia di atas garis kemiskinan terus dibilang sejahtera. Mereka rentan masuk miskin lagi begitu inflasi, beras naik, harga-harga naik,” ucap Managing Director Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (19/8).

Mantan menteri keuangan Indonesia ini mengatakan, untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, pemerintah harus memperhatikan bagian struktural yang harus terus diperbaiki.

Salah satunya adalah perbaikan dalam sistem birokrasi, perdagangan, serta menjaga arus barang. “Instrumen fiskal harus dikelola secara baik, kesehatan, pendidikan.

Sebagai contohnya air bersih, konektivitas, listrik itu juga harus dilindungi,” ucapnya.

Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa tahun

ini Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar di bidang ekonomi. Negara maju disebut-sebut telah

Yang penting diperhatikan pemerintah adalah melindungi kelompok masyarakat hampir miskin. Tidak berarti dia di atas garis kemiskinan terus dibilang sejahtera.

Mereka rentan masuk miskin lagi begitu inflasi, beras naik, harga-harga naik

Sri Mulyani Indrawati Managing Director Bank Dunia

mengubah kebijakan moneter dan fiskalnya yang memberi

pengaruh kepada ekonomi dunia melalui berbagai jalur.

Yang paling cepat terkena dampak dari kebijakan ekonomi negara maju adalah ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah Indonesia harus lebih berhatihati dalam mengambil kebijakan. “Sentimen paling cepat emerging menjadi relatif lebih berisiko. Menambah kehatihatian pengambil keputusan,” paparnya.

Menurutnya, ekspor masih akan terus melemah karena pemerintah memang lebih bergantung pada ekspor row material. Sedangkan permintaan row material dari negara maju bakal menurun. “Perdagangan ekspor kita karena 6 komoditas kita akan berkurang volumenya karena dipengaruhi kebijakan negara tadi,” katanya.

Sri Mulyani mengingatkan pemerintah agar selalu memprioritaskan kebijakan moneter dan fiskal dengan prinsip kehati-hatian.

Pemerintah dan Bank Indonesia juga harus menjaga stabilitas harga. “Tantangan makro meningkat mempengaruhi berbagai target sisi pemerintah hanya akan dicapai kalau ada sifat struktural,” tutupnya. (gam/abd)

NASIONAL

13

SELASA 20 AGUSTUS 2013 NO.0180 | TAHUN II

PANGGUNG UNTUK KONSER METALICA

CENTURY

Timwas Centrury Kembali Usulkan Sri Mulyani Dipanggil JAKARTA - Tim kecil timwas Century DPR RI menggelar rapat internal untuk membahas sejumlah program kerja, yang akan menjadi fokus perhatian selama masa persidangan I tahun sidang 2013-2014 pada Senin (19/8). "Ya, kita ini mau rapat internal timcil (tim kecil) timwas Century, untuk bahas apa saja yang akan menjadi agenda timwas Century dalam masa persidangan saat ini," ujar anggota timwas Century dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno sebelum memasuki ruang rapat di lantai 3 Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8).

Di menuturkan, timwas Century akan mengakhiri masa tugasnya pada Desember mendatang. "Karena waktu dan masa tugasnya timwas Century ini akan sudah berakhir, maka waktu yang tersisa tidak banyak ini, mesti dipergunakan secara cermat

dan tepat. Karenanya, perlu dibuat agenda yang benarbenar tepat terhadap fungsi pengawasan dan kontrol yang perlu dilakukan timwas," tukasnya.

Kita sudah koordinasi dengan beberapa pihak dalam hal ini, termasuk dubes RI di AS, di mana Sri Mulyani saat ini berada di sana,”

Hendrawan S.

Anggota timwas Century Fraksi PDI Perjuangan Kata Hendrawan, dalam masa persidangan lalu, timwas Century telah mendengarkan penjelasan dari KPK atas progress report yang tel-

ah dikerjakan, dalam upaya penanganan dan penuntasan secara hukum kasus Century ini. Termasuk penjelasan KPK atas hasil pemeriksaan mantan Menkeu Sri Mulyani yang dilakukan di AS. "Namun kita tidak puas atas penjelasan dari KPK tersebut. Sehingga, kita akan usulkan agar timwas Century juga memanggil dan meminta penjelasan lagi dari Sri Mulyani. Sejumlah anggota timwas pun sudah menyetujuinya," tandasnya.

Dalam hal itu, Hendrawan mengatakan, timwas Century sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Dubes RI di AS. "Kalau pemeriksaan timwas Century pada Sri Mulyani, dapat kita pastikan akan kita lakukan di dalam negeri. Kita sudah koordinasi dengan beberapa pihak dalam hal ini, termasuk dubes RI di AS, di mana Sri Mulyani saat ini berada di sana," katanya. (gam/abd)

PEJABAT PUBLIK

KPU Seharusnya Tegas Melarang Pejabat Beriklan JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditantang lebih serius dan bersungguh-sungguh menerapkan larangan pejabat negara atau menteri nyaleg mendompleng dalam iklan layanan masyarakat. “Efektif tidaknya larangan itu, sepenuhnya bergantung pada kesungguhan KPU dan Bawaslu menerapkan aturan. Juga harus ada dukungan, komitmen publik ikut mengawal penerapannya,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni di Jakarta, Senin (19/8) Menurut Titi, larangan bagi pejabat negara dan menteri agar tidak menjadi bintang dalam iklan layanan masyarakat harus diapresiasi. Alasannya, iklan layanan masyarakat yang digunakan caleg itu, bisa dikategorikan sosialisasi diam-diam dengan uang negara. “Iklan layanan masyarakat sangat rentan dimananfaatkan oleh lembaga-lembaga negara yang dipimpin oleh pejabat yang berafiliasi dengan partai politik tertentu. Apalagi kalau

komitmen etik si pejabat rendah,” ungkapnya Lebih jauh Titi memberi contoh pada banyak pilkada, dimana anggaran belanja daerah saja berdasar putusanputusan MK, secara terangterangan dimanfaatkan kepala daerah yang pengurus parpol.

Apalagi untuk publikasi yang menumpang pada iklan layanan masyarakat di mana dibiayai dari anggaran daerah.

“Pejabat kita tak ada urgensinya tampil di iklan layanan masyarakat, selain tak ada manfaatnya pesan yang disampaikan juga membosankan dan monoton. Tidak sebanding dengan nilai dan pesan yang ingin disampaikan,” terangnya Yang jelas, Komisioner KPU Sigit Pamungkas sudah mengingatkan pejabat negara atau menteri yang maju mencalonkan sebagai anggota dewan tak menggunakan sosialisasi program lembaganya yang dikemas lewat iklan layanan masyarakat, terhitung peraturan sudah diundang-undangkan.

Apalagi, kata Sigit, Larangan itu sudah diatur dalam

Peraturan KPU perubahan atas Peraturan KPU No 1 Tahun 2013, yang sedang menunggu persetujuan Kementerian Hukum dan HAM. “Pejabat negara di pusat dan daerah yang ikut pemilu tak boleh memanfaatkan iklan layanan masyarakat. Misalnya menteri, atau kepala DPRD, iklan tentang hemat listrik. Dia berkampanye tapi memanfaatkan iklan masyarakat yang dibiayai negara,” tuturnya Lebih jauh kata Sigit, masih banyak cara menyosialisasikan iklan layanan masyarakat atau lembaganya ke publik, tanpa harus si menteri atau pejabat yang mencalonkan maju sebagai bintang iklannya. “Jadi banyak cara tanpa harus dia tampil,” tukasnya Pihaknya, sambung Sigit, bisa dengan mudah memonitoring mana saja iklan layanan masyarakat yang bisa ditunggangi untuk sosialisasi menteri atau pejabat yang maju sebagai caleg. Salah satunya aduan dan laporan Bawaslu, dan masyarakat. (gam/cea)

ant/teresia may

JELANG KONSER METALLICA: Sejumlah pekerja membangun panggung yang akan dipergunakan grup band Metallica saat konser akbarnya di Gelora Bung Karno, Senayan, di Jakarta, Senin (19/8). Panggung yang dilengkapi dengan dua layar LED setinggi 20 meter tersebut akan siap digunakan Metallica dalam konsernya yang kedua kali pada 25 Agustus 2013.

Jangan Sungkan Pecat Oknum KPU Daerah JAKARTA - Langkah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat oknum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) terkait keberpihakan kepada peserta pemilukada patut diapresiasi dan didukung. Ketegasan DKPP sangat diperlukan guna mewujudkan pemilu yang demokratis. "Kalau memang ada oknum penyelenggara pemilu yang tidak jelas, tidak independen, dan tidak punya integritas dipecat saja," kata komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Senin (19/8) Menurut Ferry, pemihakan penyelenggara pemilu merupakan bentuk pelanggaran kode etik sehingga memang semestinya dipecat. Meski begitu sanksi ini tidak bisa dipukul rata bahwa penyelenggara pemilu berbuat demikian.

Diakui Ferry, saat ini ada 497 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Katakankah ada total 500 penyelenggara pemilu dari 497 kabupaten atau kota di Indonesia. Jika tiap KPU memiliki lima anggota, total penyelenggara pemilu 2500

orang. Tapi yang dipecat DKPP 81 orang.

Menanggapi banyaknya anggota KPU yang berujung pada pemecatan DKPP, KPU pusat tidak tinggal diam. Ada sejumlah langkah KPU untuk mencegah terjadinya kejadian serupa. Pertama proses proses seleksi dan rekrutmen akan diperketat.

Makanya, Ferry melanjutkan, upaya pengetatan seleksi ini menyangkut integritas, dan independensi calon menjadi prioritas utama. Tanpa integritas dan

independensi, penyelenggara pemilu tidak memiliki arti sama sekali. Kedua, menerapkan standar indikator kinerja, dan terakhir KPU menerapkan sistem reward and punishment.

"Jadi kalau dia macammacam, penyelenggara pemilu akan dikenakan punishment (hukuman dan sanksi) di internal. Kalau berprestasi akan diapresiasi misalnya mau maju jadi anggota KPU lagi ada catatan bagusnya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) Rizal Ramli memprediksi kemungkinan si Kumis, alias Karsa akan menjadi musuh bersama dalam Pilgub Jatim.

Baik itu oleh cagub-cawagub Bambang-Said, alias Jempol dan Khofifah-Herman. “Saya kenal baik, Khofifah, Bambang dan Said Abdullah. Kita sering berkomunikasi,” ungkapnya.

Rizal berharap tidak lagi terjadi kecurangan pada Pe-

milihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur seperti yang pernah terjadi pada Pilgub 2008.

Sebaliknya, jika Pilgub Jatim berlangsung secara fair, jujur, dan adil maka akan memberi dampak positif pada Pemilu dan Pilpres 2014.

“Saya sudah minta KPUD Jatim dan Bawaslu Jatim, agar mereka dapat menyelenggarakan dan mengawasi Pilgub dengan profesional dan proporsional. Jangan lagi mengulangi kesalahan para pendahulu mereka pada 2008 silam. Jatim bisa menjadi tolok ukur bagi penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2014,” terangnya Calon presiden paling reformis versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini menjelaskan, pada 2008 Pilgub Jatim menjadi ‘kelinci percobaan’ untuk Pilpres 2009. Penguasa sangat berkepentingan agar jago yang diusungnya memenangi Pilgub, karena hal itu akan menjadi prototipe pelaksanaan Pemilu 2009. (gam/cea)

DUGAAN KORUPSI

KPK Tahan Wali Kota Bandung JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Walikota Bandung Dada Rosada dalam kasus tindak pidana korupsi pengurusan perkara di pengadilan Tipikor Bandung dalam kaitan perkara pemberian bantuan sosial.

“Penyidik KPK melakukan upaya penahanan terhadap tersangka DR (Dada Rosada), Walikota Bandung, terkait penyidikan KPK terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan penanganan perkara pemberian bantuan sosial di Pengadilan Negeri Bandung,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (19/8).

Dada ditahan di rumah tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk 20 hari. Ia disangkakan berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara 3-15 tahun dan denda Rp150-750 juta.

Johan mengatakan bahwa

ant/puspa perwitasari

PENAHANAN DADA ROSADA: Walikota Bandung Dada Rosada dibawa menuju rutan Cipinang, dari gedung KPK, Jakarta, Senin (19/8). Dada Rosada ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas upaya penyuapan terhadap Hakim Setyabudi Tedjocahyono terkait pengurusan perkara bantuan sosial yang sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor, Bandung.

KPK tidak hanya berhenti pada penahanan Dada.

“Pengembangan kasus ini masih dilakukan KPK, jadi tidak tertutup kemungkinan kasus ini berkembang tidak hanya pada DR (Dada Rosada) dan ES (Edi Siswadi) dengan berdasarkan bukti yang cukup,” jelas Johan.

Dalam kasus ini KPK menduga bahwa Dada turut serta dalam pemberian suap kepada mantan wakil Ketua Pengadi-

lan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono senilai sekitar Rp500 juta karena menangani kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial pemerintah kota Bandung.

Nama Dada dan Edi tidak tercantum dalam amar putusan hakim meski dalam dakwaan kedua nama tersebut disebutkan oleh jaksa.

Sedangkan pengacara Dada Rosada, Abidin, mengatakan bahwa kliennya paham men-

genai penahanan tersebut dan tetap meyakini bahwa uang suap itu diminta oleh ketua organisasi masyarakat Gasibu Pajajaran Toto Hutagalung.

“Yang meminta uang itu Toto Hutagalung. Pak Dada tidak pernah memberikan uang kepada siapa pun, yang memberikan uang itu Pak Herry (Nurhayat) dan tidak ada fakta pengumpulan uang untuk suap dari para kepala dinas (kadis),” kata Abidin.

Abidin mengaku bahwa Dada Rosada tidak pernah menyetujui pemberian uang kepada Setyabudi. “Pak Dada tidak pernah menyetujui permintaan uang, awalnya Toto minta ke satu kadis, dijawab harus izin ke Pak Dada, dan jumlah uang yang diminta Rp3 miliar. Pak Dada pun tanya siapa yang minta?

Dijawab tanya saja X, saya sebut X saja; ada permintaan dari hakim menurut Toto,”

jelas Abidin.

Abidin kemudian menjelaskan bahwa Toto Hutagalung kemudian berkoordinasi dengan pihak lain untuk penyerahan uang. “Sejak itu Pak Dada tidak tahu lagi, tapi Pak Dada sangat siap untuk kooperatif dan menyampaikan apa adanya tanpa berusaha menyalahkan orang lain,” jelas Abidin.

KPK sudah menetapkan enam tersangka dalam kasus

ini, lima di antaranya disangkakan sebagai pemberi suap yaitu Walikota Bandung Dada Rosada, mantan Sekretaris Daerah Bandung Edi Siswadi, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kota Bandung Herry Nuhayat, perantara pemberi suap Asep Triana, dan ketua organisasi masyarakat Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung.

Kelimanya disangkakan pasal 5 ayat 1 atau pasal 6 ayat 1 atau pasal 13 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Namun penerima suap baru menyeret hakim Setyabudi yang disangka melanggar pasal 5 ayat 2 atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 12 huruf a atau b atau c atau pasal 11 UU No 31 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sangkaan pasal-pasal tersebut adalah mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp1 miliar.

Empat tersangka Setyabudi, Herry Nuhayat, Asep Triana, dan Toto Hutagalung sudah dipindahkan ke rumah tahanan Sukamiskin dan Kebonwaru dan disidang di Bandung. (ant/dik)

14

TAPAL KUDA

SELASA 20 AGUSTUS 2013 NO.0180| TAHUN II

KAPOLDA SIDAK PENGAMANAN PILGUB

Kota Probolinggo Dapat Perhatian Khusus PROBOLINGGO - Orang nomor satu di kepolisian Jatim itu menilai bahwa situasi sampai saat ini masih kondusif. Di Kota Probolinggo sendiri berdasarkan laporan dari Polres setempat tidak ada gejolak dan terkendali.

Dan secara umum, tahapan Pilgub dan Pilwali sejauh ini berlangsung lancar.

“Meski jaraknya yang

jauh, kami tetap memantau dan mengantisipasi,” ujar Irjen. Pol. Unggung Cahyono saat melakukan sidak persiapan personil pengamanan Pilwali dan Pilgub

di Kota Probolinggo, Senin (19/8) Kapolda Jatim yang datang ke Kota Probolinggo menggunakan helikopter itu menyatakan, personelnya polisi telah all out dalam mengamankan Pilwali dan Pilgub yang berlangsung bersamaan.

“Pengamanan pemilihan Walikota di Probolinggo dan

Kota Mojokerto diback up personel Brimob dari Polda Jateng. Jumlahnya 1 kompi di masing-masing kota,” tandas Unggung Cahyono.

Tak hanya itu, lanjut

Unggung Cahyono, mengatakan aparat gabungan TNI - Polri selama masa kampanye Pilgub Jatim hingga pencoblosan bakal melakukan patroli gabungan di sejumlah lokasi titik rawan dalam skala besar.

“Kami perintahkan setiap malam pasukan melakukan patroli gabungan dalam skala besar. Kami ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat Jawa Timur,”ucapnya.

Menurutnya, pelaksanaan kampanye sendiri sejauh ini berlangsung aman dan lancar. Meski begitu, pihaknya terus memonitor perkembangan di lapangan. Beberapa lokasi yang mendapatkan perhatian yakni Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Kediri, dan Kota Mojokerto, karena selain melaksanakan Pilgub juga ada Pilwali.

Termasuk sejumlah daerah titik rawan di Kepulauan Madura, Gresik dan Pasuruan telah disiagakan pasukan Brimob.

“Saya berpesan untuk menjaga kekompakan dengan aparat TNI. Pasukan pengamanan kegiatan Pilgub Jatim total sebanyak 26.514 personel Polri dan TNI sebanyak 7.200 personel,”pungkas Irjen Pol.Unggung Cahyono. (hud).

PILGUB JATIM

Bambang Janji Lakukan Pembangunan Berbasis Desa Sidoarjo - Calon Gubernur Jawa Timur Bambang DH berjanji akan mengubah strategi pembangunan di Jawa Timur dengan memprioritas pembangunan berbasis desa.

“Jika masyarakat memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Jawa Timur selama lima tahun ke depan, kami akan melakukan pembaruan pembangunan,” kata Bambang DH ketika menyampaikan orasi di hadapan ratusan massa di Lapangan Jimbaran Kidul, Kecamatan Wonoayu. Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin.

Pada kesempatan tersebut hadir juga juru kampanye anggota DPR RI Indah Kurnia dan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi.

Menurut Bambang, jika dirinya dipercaya menjadi gubernur, maka dia akan mengalokasikan anggaran pembangunan desa Rp500 juta per desa.

Dari seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur, maka total anggarannya sekitar Rp4,25 triliun.

“Jumlah tersebut masih bisa diakomodasi dari APBD Provinsi Jawa Timur,” katanya.

Mantan Wali Kota Surbaya ini menjelaskan, Pilkada Provinsi Jawa Timur akan berlangsung pada 29 Agustus 2013, tapi pemenangnya baru akan dilantik pada 2014.

Jika dirinya dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi gubernur, maka Bambang DH berjanji akan mengalokasikan anggaran desa mulai tahun anggaran 2015.

Ia menegaskan, dengan dialokasikannya aggaran desa, maka kuasa pemegang anggarannnya adalah kepala desa.

“Kepala desa itu adalah orang pilihan di desa, sehingga dia adalah figur yang dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin desa,” katanya.

Bambang menambahkan, para kepala desa tersebut sebelumnya akan diberikan pelatihan bagaimana merencanakan pembangunan, membuat prioritas program, serta menggunakan anggaran.

“Saya mempercayakan penggunakan anggaran kepada kepala desa” katanya.

Jika kepala desa tersebut menyelewengkan anggaran desa, agar segera dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

Pada kampanye Pilkada Jawa Timur tersebut, semula dijadwalkan akan menghadirkan juru kampanye nasional Guruh Soekarnoputra dan Teten Masduki serta juru kampanye daerah yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismahrini.

Namun, ketiga juru kampanye tersebut tidak hadir karena kesibukannya masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, Bambang DH sempat menyanyikan dua lagu yakni “Gelandangan” ciptaan Rhoma Irama serta “Bongkar” ciptaan Iwan Fals.

Pada saat Bambang DH menyanyikan dua lagu tersebut, penyanyi dari grup musik Nirwana maupun beberapa kader dari PDI Perjuangan turut membantu menyanyi. (ant/mk)

SEPAK BOLA

Lima Pemain Terdepak dari Seleksi Timnas U-19 Sidoarjo - Sebanyak lima dari 37 pemain yang mengikutiseleksi Tim Nasional U-19 diSidaorjo, JawaTimur, untukmenghadapikejuaraanPiala AFF 2013, harusterdepakkarenamengalami cedera dankalahbersaing.

PelatihTimnas U-19 IndraSyafrisaatdikonfirmasiwartawandiSidoarjo, Senin, mengungkapkanbahwaduadari lima pemain yang terdepaktersebutpernahbergabungdalamproyek PSSI diklubUruguay, SociedadAnonimaDeportiva (SAD), yakni M. Jundadan Bagas.

Keduapemain itu tidak bisa lagimengikutipemusatanlatihanTimnas U-19 karena cedera, dandoktertimtelahmerekomendasikankepadamerekauntukistirahatminimalselamatigapekan.

“Denganbegitu, tidakmungkinmerekabisabertanding di Piala AFF yang

berlangsung 9--23 September 2013. Kami hanyamempertahankanpemain yang kondisinyabenar-benarbugardansehat,” ujarnya.

Tigapemain lain yang tersingkirdaritimnaskarenakualitasnyakalahbersaingmasing-masingMakarius (PersemanManokwari U-21), Firmansyah (Persija Jakarta U-21), danMulyana (Cirebon).

IndraSyafrimenjelaskanbahwapencoretanpemainmerupakanhasilevaluasitimpelatihusaimelihatpenampilanmerekasaatujicobamelawantimsepak bola Jatimproyeksi PON 2016 di StadionGelora Delta Sidoarjo, Sabtu (17/8).

Rencanaawal, timpelatihTimnas U-19 akanmencorettujuhpemain, tetapiduapemain lain akandiputuskannasibnyausailagaujicobaberikutnyamelawan Timor Lesteatau Gresik United U-21.

“Jadi, saatinimasihada 32

pemain yang mengikutipemusatanlatihandanakandipantaulagiuntukpembentukantimintimenujuPiala AFF U-19,” tambahnya.

SetelahujicobamelawantimJatim, Timnas U-19 dijadwalkanberangkatmenuju Malaysia padahariSelasa (20/8) untukmenjalanilagaujicobalanjutanmenghadapiTimnasUniEmirat Arab U-19.

“SesuaidenganpermintaanpihakUniEmirat Arab, kami hanyaakanmembawasebanyak 20 pemainuntukujicoba di Malaysia. Pemainsisanyatetapmenjalanilatihan di Sidoarjodenganditanganiolehasistenpelatih,” katanya.

MenurutIndra, tidakada target khususdariujicoba di Malaysia, selaininginmemantaupermainandanmengasah mental tandingpemainsebagaibahanevaluasiuntukpembentukantimutama. (ant/mk)

OPERASI CIPTA KONDISI Petugas memeriksa sepeda motor dari arah Jateng menuju Jatim di perbatasan wilayah Provinsi Jateng-Jatim, Cemorosewu, Magetan, Jatim. Kegiatan operasi cipta kondisi yang melibatkan anggota Polri dan TNI tersebut untuk mengantisipasi dan mencegah kemungkinan adanya tindak kejahatan termasuk aksi teroris.

Kampanye Pasangan Calon Unjuk Kekuatan PROBOLINGGO - Kampanye Pemilukada Kota Probolinggo, geliatnya sudah mulai terasa. empat pasangan calon yang mendapat kesempatan kampanye yaitu Dewi Ratih - As’ad Anshari nomor urut 1, Hj.Rukmini Buchori - HM.Suhadak nomor urut 2, dan H.Zulkifli Khlaik - H.Maksum Subani nomor urut 3, benar-benar menunjukan kekuatannya, namun hanya pasangan Habib Hadi - H.Kusnan yang tidak menunjukkan kekuatan.

Pasangan Dewi Ratih - As’ad Anshari atau lebih dikenal dengan DERAS, Rabu (13/8) turun dengan ribuan pendukugnya saat berkampanye di lapangan Kademangan Kota Probolinggo.

Pendukung Pasangan yang dicalokan oleh PKNU, Partai Gerindra dan PKPI tersebut datang dari hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Probolinggo.

Kendatipun kampaye ini dihadiri ribuan pendukungnya yang memadai lapangan Kademangan Kota Probolinggo, namun terasa sangat monoton. Tidak ada hal baru yang diampilan.

Orasi-orasi politik baik oleh pasangan calon maupun beberap tokoh masyarakat yang didaulat, dapat me berikan pencerahan dan harapan baru bagi pendukungnya.

Layaknya kampanye konvensional, para orator hanya meminta pada masarakat agar memilih DERAS pada Pilwali 29 Agustus mendatang. Usai berorasi, peserta kampanye langsung melakuka konvoi mengelilingi Kota Probolinggo.

Di hari berikutnya, Jum’at (16/8) kembali dilapangan Kademangan Kota Probolinggo, pasangan calon nomor urut 2 Hj.Rukmini Buchori - HM.Suhadak juga tidak mau kalah. Pada kampanye

pertamanya, pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN , dan Hanura ini berbuat maksiml untuk menunjukan giginya, Diahadapan sekitar puluhan ribu pendukungnya yang memadati lapangan bola Kademangan pasangan ini menjanjikan pada para pendukungnya akan melanjutkan pembangunan Kota Probolinggo yag telah dirintis oleh Walikota HM.Buchori, SH.MSi saat ini, apabila mereka terpilih.

“Kesinambungan pembangunan, baik infrstruktur maupun perekonomian akan lebih terjmin apabila masyarakat Kota Probolinggo memberikan amanahnya kepada kami, pasangan Harus Pas ” tegas Hj.Rukmini Buchori dalam orasinya.

Kehadiran ribuan pendukung pasangan yang dikenal dengan akronim HARUS PAS ini mencengangkan banyak kalangan. Pasalnya, ketika pasangan nomor urut 2 dihadiri kurang lebih puluhan ribu pendukung. Pasangan ini dianggap sebagai Jokowi nya Kota Probolinggo yang diprediksi akan memenangkan Pilwali Kota Probolinggo.

Demikian juga di kampanye putaran kedua, Minggu (18/8). Pasangan H. Zulkifli

Khlaik dan Maksum Subani yang diusung oleh Partai Golkar, PPP, dan Demokrat ini, mendapatkan kesempatan berkampaye di wilayah itu juga menurunkan ribuan pendukungnya. Bertempat di Lapangan Bola Kademangan Kota Probolinggo, pasangan dengan akronim ZAM-ZAM ini sepertinya tidak mau kalah dengan kandidat lainnya untuk menunjukan kekuatannya.

Kampanye Pasangan ini

menghadirkan puluhan ribu pendukungnya Melihat fenomena kekuatan para kandidat yang hampir merata tersebut, maka dapat dipastikan hasil akhir Pilwai 29 Agustus 2013 nanti, semua kandiat mempunyai kekuatan yang sama untuk untuk mendulang suara rakyat.

Oleh karenanya, pilwali Kota Probolinggo kali ini diperkirakan akan berlangsung sangat ketat perolehan suaranya. (hud).

PRESTASI

160 Pegawai Semen Indonesia Terima Penghargaan TIB G resik - Sebanyak 160 pegawai PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menerima penghargaan kesetiaan Tanda Ikatan Batin atas pengabdian dan kontribusi mereka kepada perusahaan tersebut.

Penghargaan TIB tersebut diserahkan Direktur Utama PT Semen Indonesia Dwi Soetjipto saat peringatan hari ulang tahun ke-56 pabrik Semen Indonesia di Wisma A Yani, Gresik, Jawa Timur, Senin.

Pegawai yang menerima penghargaan terdiri dari 18

orang dengan masa kerja 35 tahun, 10 orang (30 tahun), 27 orang (25 tahun), 31 orang (20 tahun), 53 orang (15 tahun, dan satu pegawai dengan masa kerja 10 tahun, serta 30 pegawai yang masuk masa pensiun.

“Perusahaan mengucapkan selamat dan terima kasih atas pengabdian pegawai kepada perusahaan selama ini. Perusahaan selalu mengapresiasi kesetiaan para pegawai,” kata Dwi Soetjipto.

Ia mengemukakan Semen

Indonesia merupakan perusahaan pertama yang didirikan setelah kemerdekaan, yakni pada 7 Agustus 1957 dengan kapasitas awal saat itu 250 ribu ton semen per tahun dan pabrik berada di Kabupaten Gresik.

Hingga saat ini, lanjut Dwi, Semen Indonesia telah berkembang pesat dan memiliki kapasitas produksi mencapai 30 juta ton per tahun atau meningkat 11.900 persen dibanding saat awal dibangun.

“Semen Indonesia me-

miliki keunggulan sumber daya dalam pengembangan perusahaan dan memenangkan persaingan ke depan yang semakin ketat,” ujarnya.

Langkah masuk pasar internasional, khususnya Asia Tenggara sudah dilakukan PT Semen Indonesia dengan mengakuisisi saham perusahaan semen di Vietnam, Thang Long Cement Company pada akhir 2012 dan berencana membangun pabrik semen di Myanmar. (ant/mk)

OPINI

Mewujudkan Bangsa Damai

salam songkem

Konflik Horizontal

M

adura seharusnya aman. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir ini, sering terjadi pembunuhan secara misterius. Pembunuhan yang tak diketahui pelakunya terutama seringkali terjadi di daerah Sumenep.

Peristiwa pembunuhan atas diri Mahrus (70), warga dusun Polay Desa Longos Kecamatan Gapura, yang ditemukan tewas di sebuah selokan pinggir jalan raya Dusun Batu Bintang Desa Batu Putih Daya, jam 05.00 wib pada hari Senin (19/8) menambah daftar pembunuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya.

Pada awal bulan Juli lalu, terjadi pembacokan atas diri Misjawi (58), warga dusun Bata Tengah, Desa Beluk Kenek, Kecamatan Ambunten. Korban dibunuh ketika tidur bersama isterinya di tempat tidur tiba-tiba dimasuki tiga orang bertopeng yang langsung mencelurit korban.

Menjelang dan selama bulan Ramadan juga terjadi pembunuhan mesterius di daerah Tamansare, BatangBatang, Sumenep. Motif pembunuhan beragam, namun yang mendominasi diduga karena korban diyakini warga sebagai pemilik ilmu hitam. Sehingga isu tersebut telah membuat permasalahan sosial yang klimaks. Warga cenderung terpicu melakukan penghakiman diam-diam atas diri sesamanya yang diduga tukang santet.

Masalah pembunuhan misterius mesti ditangani serius oleh aparat kepolisian. Sebab jika tidak dilakukan antisipasi yang tepat dan cepat, maka kasus serupa akan terus menghantui warga. Pada akhirnya apabila dibiarkan terus, maka yang akan terjadi dunia rimba, yang tak kenal belas kasihan. Hukum saling bunuh yang terjadi di rimba akan terjadi pula di dunia sosial kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menangani masalah dunia hitam dengan pembunuhan misterius, itu sama tidak baiknya. Akan tetapi mengatasi permasalahan ilmu hitam memang harus dilakukan, meski tidak harus dengan cara pembunuhan. Namun masalahnya, perkara ilmu hitam serupa santet biasanya sulit dibuktikan sehingga tidak bisa dipidanakan. Bahkan aparat kepolisian dan pemerintah yang menjadi harapan, pun tak berkutik dengan konflik horizontal yang meresahkan masyarakat itu. Akibatnya, warga yang kehilangan harapan pada pemerintah kemudian mengambil jalan pintas untuk main hakim dengan caranya sendiri.

Pemerintah sudah bukan waktunya lagi mendiamkan masalah sosial ini. Eksekutif dan legislatif mesti memikirkan permasalahan ini. Agar kehidupan masyarakat yang aman dan tenang bisa terwujudkan.

Selama masalah sosial dengan isu ilmu hitam tidak bisa tertangani, maka kasus pembunuhan misterius juga sulit diatasi. Maka selama itu pula kehidupan masyarakat berada dalam posisi yang tidak aman, karena selalu berada dalam bayang-bayang ilmu hitam dan pembunuhan misterius.

Pembunuhan misterius memang nyaris menyerupai peristiwa penembakan misterius atau yang sering disebut juga Petrus. Meskipun tetap ada perbedaannya.

Pada tahun 1980-an, Petrus dijadikan senjata andalan Orde Baru untuk mengatasi pengganggu keamanan dan ketentaraman masyarakat. Petrus merupakan pasukan rahasia yang terlatih, terdiri dari kesatuan keamanan yang dimiliki pemerintah. Sehingga sejarah mencatat selama dua tahun sudah ribuan penjahat mati tak diketahui siapa pembunuhnya.

Tahun 1983 tercatat 532 orang tewas, 367 di antaranya terbunuh dengan luka tembakan. Tahun 1984 ada 107 orang mati, 15 di antaranya ditembak. Tahun 1985 tercatat 74 tewas, 28 di antaranya ditembus selongsong pistol. Sisanya meninggal dengan luka senjata tajam.

Itu di daerah Yogyakarta dan Jakarta, belum lagi operasi Petrus di daerah-daerah hingga pelosok terpencil. Dari semua peristiwa tak ada pelaku Petrus yang terungkap.

Pembunuhan yang tidak terungkap pelakunya terjadi lagi di era Reformasi, terutama beberapa tahun terakhir di Madura, terutama di Sumenep. Pelakunya tidak lagi disebut Petrus, tapi orang menyebutnya pembunuh misterius. Baik Petrus maupun pembunuh mesterius, duaduanya memiliki kesamaan, yaitu tak terungkap siapa identitas pelakunya.

Meskipun begitu, menarik kesimpulan pembunuh misterius merupakan ‘reingkarnasi’ dari Petrus, kiranya tak sesederhana itu. Dengan tidak menafikan kemungkinan itu, rasanya keterlibatan pasukan pemerintah dalam aksi pembunuhan misterius yang marak terjadi belakangan ini memang sulit diterima nalar.

Bila ditelaah lebih mendalam, pembunuhan misterius yang kini terjadi dalam kasus dugaan ilmu hitam, paranormal, dan semacamnya sejatinya menjadi konflik horizontal yang sudah sangat mengkhawatirkan. Potensi pelakunya cenderung melibatkan jasa pembunuh profesional atau pembunuh bayaran. Sulitnya aparat kepolisian dengan segala alat pelacak yang dimilikinya ternyata tidak dapat mengendus pelaku kejahatan, cukup menjadi bukti bahwa pelaku kriminal yang menghilangkan nyawa sesamanya itu memang dilakukan oleh orang profesional.

Dugaan ini sangat kuat. Itu pun bila tidak mau dikatakan aparat kepolisian setengah hati mengungkap kasus pembunuhan misterius tersebut. Atau kemungkinan lain yang paling tidak menyejukkan tapi harus diucapkan, kemampuan aparat kiranya tak cukup diandalkan dalam menyelesaikan masalah kejahatan pembunuhan di negeri ini, sebagaimana masalah ilmu hitam juga terlalu abstrak dibuktikan secara hukum.

Pemerintah sebagai penguasa di negeri ini harus segera menghimpun kekuatan yang dimilikinya untuk mengambil alih penanganan masalah ilmu hitam, pembunuh misterius, dan masalah sosial lainnya, untuk menciptakan kehidupan penduduknya yang tenang dan aman. (*)

A

15

SELASA 20 AGUSTUS 2013 NO. 0180 | TAHUN II

Tampaknya dunia saat ini sudah mulai mengabaikan semangat kedamaian. Padahal semangat kedamian itu memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia.

Saat jiwa kedamaian itu mulai sirna maka petaka akan merebak di mana-mana.

L

ihat saja, yang baru terjadi Minggu (18/8) petang kemarin misalnya, kerusuhan atas nama Overcapacity di Rutan Labuhan Ruku, Sumatera Utara. Pembantaian atas nama kudeta Militer yang hingga kini terus terjadi di Mesir. Dan, yang masih menyisakan persoalan hingga kini adalah kerusuhan atas nama isme dan agama di Kabupaten Sampang.

Namanya kurang lebih konflik kerusuhan Syiah Sampang.

Di Sampang, persoalan kerusuhan

bernama Syiah itu sempat memanas hingga dua babak besar. Yakni pada Desember 2011 dan Agusutus 2012.

Kedua serangan itu kemudian menimbulkan persoalan yang serius bagi warga syiah. Mereka harus mengamankan diri dan bersembunyi di tempat yang aman. Bisa dibayangkan, mereka lantas mirip-mirip dengan buronan sipil.

Akibat tragedy penyerangan 2012, warga Syiah terpaksa harus diungsikan ke GOR Tennis Indoor Sampang.

Sebab, mereka dianggap lebih aman berada di sana. Meski demikian, mereka tetap dijaga ketat aparat kepolisian hingga waktu relokasi tiba.

Proses relokasi atau pemindahan pengungsi Syiah ke Rusun Puspa Agro, Sidoarjo terjadi pada pertengahan bulan Juni. Saat itu berbarengan dengan momen istighasah akbar yang dihadiri ribuan ummat. Polisi pun ribuan yang ikut menjaga aksi istighasah kubro itu. Pada saat itulah, massa peserta istigasah akhirnya meminta agar Pemerintah segera merelokasi pengungsi Syiah. Tanpa banyak pertimbangan, Pemkab Sampang kemudian melakukan lobi dengan para pengungsi Syiah agar bisa dipindahtempatkan ke Sidoarjo. Entah bagaimana prosesnya, saya melihat dengan mata kepala sendiri Iklil Al-Milal, salah satu pimpinan pengungsi Syiah waktu itu tiba-tiba pingsan dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Itu terjadi saat proses lobi-lobi. Dan entah bagaimana juga prosesnya, proses pemindahan ke Sidoarjo itu kemudian dilanjutkan.

Sesaat setelah relokasi atau pamindahan tempat atau apalah namanya yang setara dengan pemindahan ke Sidoarjo itu, banyak elit Pemerintah baik Pemprov maupun Pemkab Sampang yang menyatakan jika proses perpindahan pengungsi Syiah ke Sidoarjo

itu adalah langkah tepat. Alsannya macam-macam. Mulai dari demi keamanan bersama dan lain sebagainya.

Padahal, sekitar dua minggu sebelum proses pemindahan ke Sidoarjo itu, saya sempat berbincang dengan dengan Iklil Al-Milal di GOR Tennis Indoor Sampang. Kesempatan itu saya pergunakan untuk menanyakan bagaimana sikap pengungsi Syiah jika nantinya dipindahtempatkan ke luar Sampang.

Dia menjawab tidak setuju jika dipindahtempatkan ke luar Sampang. Bahkan dia mengaku belum pernah ada forum resmi yang melibatkan pengungsi Syiah untuk berembuk soal pemindahtempatan itu. Hanya saja, pada suatu kesempatan saya juga pernah mendengar dari elit Pemkab Smapang jika urun rembug itu sudah pernah dilakukan.

Apapun itu, penaganan konflik Syiah itu sebenarnya penanganannya sudah ada perundangannya. Itu diatur dalam UU Nomor 7/ 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Lalu diperkuat oleh Inpres No 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Nah, belakangan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) tampaknya sudah sadar bahwa UU dan Inpres yang dibuatnya sendiri itu memang harus dilaksanakan. Mulailah SBY menginstruksikan langsung secara tegas agar Pengungsi Syiah yang kini ada di Sidoarjo itu dikembalikan ke kampong halamannya. Kalau itu yang diinginkan SBY, ya prosesnya kurang lebih dinamakan rekonsiliasi nantinya. Dan itu sudah dijelaskan dalam UU tersebut.

Setelah SBY memerintahakan langsung untuk direkonsiliasi, baru para elit Pemerintah Negeri ini mulai ramai-ramai turun ke lapapangan.

Mulai dari Menteri Agama Suryadarma Ali, Gubernur Jatim Soekarwo, dan pe-

merintah local Sampang yang terkait mulai melakukan survey lapangan dan melakukan pendekatan terhadap para tokoh agama lokal. Banyak hal yang mereka survei di lapangangan.

Mulai dari kesejahteraan ekonomi dan tingkat penerimaan masyarakat setempat. Bahkan pernyataan para elit itu kemudian berbalik 180n derajat dari pernyataan-pernyataannya yang sempat terekam public sebelum ada instruksi langsung dari SBY. Coba bayangkan saja, seandainya proses-proses itu sudah dilakukan dengan sebagaimana mestinya sejak awal meski SBY belum bersuara secara eksplisit maka ceritanya tentu akan berbeda. Karena sejatinya instruksi SBY itu hanya penegasan dari perundangan yang memang sudah ada.

Coba bayangkan, seandainya semangat kedamian dari masing-masing stakeholder masih tinggi maka semua jalan yang ditempuh pasti yang berimplikasi terhadap kedamaian yang lebih besar maknanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika ditelisik secara saksama, rasarasanya semangat kedamaian sangat penting dalam konteks penyelesaian konfilik Syiah itu. Barangkali ada baiknya semua pihak memperhatikan factor kedamaian sehingga perbedaan warna, pilihan dan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk hidup berdampingan.

Barangkali pula, semua pihak mulai menumbuhsuburkan jiwa kedamaian itu mulai dari individu-individu.

Karena kedamaian bangsa ini pastilah tidak bisa dilepaskan dari masing-masing individu yang semangat berdamainya terus menyala. Karena dari kedamaian masing indidu itulah, bangsa kita bisa tegap berkarya tanpa diributkan persoalan konflik. =

Biografi Tubuh: Hermeneutika Dialektis

Meski ada ungkapan bahwa kebenaran itu tidak usah diperdebatkan, lantaran kebenaran sebenarnya ada di dalam kebenaran itu sendiri (upanishid).

T

etapi sebagai media untuk menemukan titik transkripsinya memerlukan yang namanya dialektika-hermeneutis yang mencoba menafsirkan ruang melalui konsepsi deskriptif dan konsepsi simbolisme-metaforis dengan estetifikasi dan kualifikasi paradigmatik yang melibatkan dimensi sosialitas dengan rumusan-rumusan yang melingkupinya;komunikasi massa, industri budaya, sistem perekonomian, dan polarisasi sistemik dengan standarisasi yang mengerut dan menggelembung dalam balon besar dengan estetifikasi tubuh sebagai bentukan realitas, sebentuk transformasi ruang publik yang terstruktur dalam ikatan-ikatan sistem (baca; Thompson: the structural transformation of the publik sphere).

Hal ini dilatarbelakangi oleh revolusi Guttenbarg, yang melahirkan mesin cetak pada masa kejayaan mazhab Frankrut. Dimana diskusi-diskusi yang terjadi dikedai, warung kopi, pinggir jalan, juga diskusi epistemologika karya mengalami perkembangan yang signifikan, tapi menjelmakan sebentuk institusi-institusi tertentu yang mendistorsi

ruang diagnosa menjadi komoditas politik dengan streotype uniformalisme epistemologis, semacam pertarungan ideologi yang mengejawantahkan subalternasi budaya dalam garis demarkasi yang berjarak, terjadinya strukturisasi – dominasi dengan pelbagai perangkat hardware dan softwarenya.

Kita pun masuk dalam arus percepatan dengan kesadaran yang terpenggal, semacam abnormalitas – psikopatika neurotik an sich dengan legalitas ideologi (baca, foucault), yang mengusung arus percepatan dari berbagai sudut pandang; sistem ekonomi kapital dengan pola pemiskinan masyarakat bawah yang dikemas sedemikian rupa untuk dieksploitir menjadi bahan komoditi (bahasa memiliki peranan penting dalam hal ini), kekuasaan yang mengetengahkan adegan-adegan pembunuhan massal (neo-Hitlerian), pemilikan terhadap seseorang untuk kepentingan diri sendiri, dan tafsir tunggal terhadap kekuasaan dengan dinamika masyarakat, welfare society hanya untuk menjaring konstituen saat kampanye berlangsung, dan media; baik elektronik maupun cetak memperparah kondisi pertikaian yang menyebabkan depresi sosial dengan adegan halusinasi pencitraan simbolistik yang berdiri dalam ruang intermedite, sebentuk kompleksitas kesadaran sosial dengan pelbagai realitas rasialis yang dibungkus dengan adagium-adagium diskursif (baca; Rezim Wacana).

Rezim wacana menjadi semacam intermediasi pembentukan privatisasi yang saling sengkalut dengan ruang publik, semacam pheduo – realisme , residu partikularitas yang harus berperang dengan arus percepatan itu yang mencipta peradaban dengan struktur pembentukan tubuh, sehingga kita pun ada pada jejaring dan situs karakter afirmasi sosio-kultural dengan rekayasa-rekayasa ilusif yang dikonstruksikan menjadi semacam perhelatan akbar.

Cross culture, urbanisasi kebudayaan yang tidak dibangun di atas tradisi keber-aksara-an, dalam tradisi literatus liberty dengan melibatkan aktus kesadaran esensial, semcam kecerdasan emosional yang dibangun dari tangga kecerdasan spiritual. Akhirnya, pop culture menjadi pilihan terbaik untuk menjebakkan diri dalam arus komoditi massa, kapitalisme

global yang diinstitusikan menjadi lembaga ekonomi menjerat aktus kesadaran, yakni abnormalitas – ideologika dalam tradisi percepatan “massa”. Kita diajak memasuki hologramisasi tubuh, semacam hiperrealisme bentuk yang meneguhkan tafsir tunggal terhadap perbedaan, sebentuk simulakra – epistemologika etnis yang memaksa kesadaran kita tidak bekerja sebagaimana mestinya! (baca;Piliang). Dominasi – hegemonik yang terstruktur dengan polarisasi pencitraan dan hibriditas – kreolisasi mengejawantah menjelmakan wajah-wajah. Semacam mimikritas tafsir tunggal itu!

Secara substansial kita dilahirkan dan dibesarkan dalam kondisi dan situasi sosial yang terkonstruksikan oleh media, kondisi politik dan ruang partikularitas yang acapkali hadir dengan tiba-tiba, sebentuk totalitas egosentrisme mekanistik (baca; Kukla), yang dari itu kita dapat melakukan rekonstruksi atau dekonstruksi terhadap pelbagai macam persoalan yang terjadi, tentunya dengan melakukan perlawanan-perlawanan terhadap suatu rezim yang dibangun di atas ideologi kemapanan. Tentunya dengan karya yang tidak hanya hadir dengan kepribadian pelakunya, sebentuk totalitas pengarang (being for it self) yang mengetengahkan lagu-lagu romantisisme diri yang masa lalu, dengan sintagmatika strukturalisme bentuk. Ya, unsur intrinsik itu! ia tidak hanya hadir sebagai diri pribadinya semata (being for it self), melainkan menjadi pribadi-pribadi yang lain (the other), yang hal tersebut dibawa dalam ranah kontemplasi-kontemplasi maupun perenungan intuitif sebagai bentuk pengejawantahan dari berbagai dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Di sinilah ruang refleksi kritis sebagai media pembacaan terhadap realitas sosio—kultural menjadi sebentuk pembacaan terhadap “biografi tubuh”, sebagia bentuk peneguhan proyeksi diri, sebentuk popularitas – verbalistik. Dan rezim wacana semakin meneguhkan dirinya pada postrealitas dengan cara menyembunyikan kebenaran di dalam simulakrum wacana. ”Biografi tubuh” memilikisi signifikansi dengan “Biografi teks”, yakni pembacaan terhadap konsepsi simbolik – metaforis, semacam interpretasi

di dalam interpretasi yang akan mencipta sebuah ruang interaksi simbolik, semacam intersubyektifisme nilai dengan medium realitas sosio-kultural yang melingkupinya, yang akan melahirkan sebentuk revolusi paradigmatik (baca; Afrizal).

Hakekatnya hermeneutika mencoba menafsir sesuatu yang profan dengan yang sakral menjadi bangunan tafsir simbolis, tafsir di dalam tafsir, bahkan sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh apapun (the infinite), yakni suatu rezim kekuasaan, rezim wacana, tak terkecuali tuhan, yang lahir dari imajinasi sosial yang tidak hanya memindai bentuk, tapi melalui perwujudan konsepsi deskriptis dan konsepsi simbolisme – idiomatik.

Bagaimana ia dapat membangkitkan sense of crisis, sense of critic, sense of humanism, sense of belonging terhadap konstruksi sosial yang sudah mengalami frustasi dan mungkin posttraumatic yang dominasi-hegemonik dengan subalternasi dalam sub-stratum ideologisnya, yang mapan (baca; Gramsci). Dalam pemahaman lain mungkin kita bisa memahami bahwa karya tidak lain adalah pedang bermata pisau yang harus kita bawa setiap saat untuk membedah berbagai macam bentuk kebekuan-kebekuan, semacam otoriterianisme kekuasaan, semacam pembunuhan hak asasi manusia yang paling azali, pemikiran-pemikiran pagan atau ke-bapak-an, yang tersebut memerlukan energi ekstra, intensitas analitis, totalitas dan segalam macam bentuk penyerahan diri aktif.

Sesungguhnya kita ada dalam sebuah wilayah atau ranah homme fetiche (rumah keramat), yang cukup gelap dan dipenuhi pelbagai kecarutmarutan, tapi di sana pulalah kita menemukan kesejatian diri secara eksistensial sebagai manusia (baca; Sartre), tanpa menafikan eksistensi diri manusia yang lain.

Bagi penulis sebenarnya ruang dialektika hermeneutis adalah media perlawanan terhadap suatu rezim wacana yang tidak hanya menghadirkan tafsir tunggal terhadap berbagai realitas ruang. Di sinilah ruang interpretasi berada di dalam interpretasi yang sesungguhnya untuk melakukan transformasi sosial atau perubahan di berbagai dimensi kehidupan. Semacam revolusi diri. Ya, revolusi paradigmatik itu. Semoga! =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, Joeli Hidayati Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAH RAGA

16 16

SELASA 20 AGUSTUS 2013 NO. 0180 | TAHUN II

Pablo Osvaldo Hijrah ke Southampton LONDON - Southampton terus memperkuat skuat mereka musim ini dengan mendatangkan penyerang AS Roma Pablo Osvaldo. Pemain nasional Italia kelahiran Argentina ini tiba di St Mary, markas Southampton dengan nilai transfer 15 juta pound dan sudah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun.

Pemain yang membela Italia sejak U21 itu akan bergabung kembali dengan mantan pelatihnya di klub La Liga Spanyol, Espanyol, Mauricio Pochettino. “Klub Sepakbola Southampton dengan senang hati mengumumkan bahwa kami sudah mendapat tanda tangan striker Italia Pablo Daniel Osvaldo. Hari ini Osvaldo sudah menyepakati durasi kontrak empat tahun dengan “The Saints” dan pindah dari klub Liga Seri A Italia, AS Roma,” demikian bunyi pernyataan resmi Southampton.

Pemain berusia 27 tahun ini akan secara resmi diperkenalkan pada Senin (19/8) kemarin dan akan melakuk a n debutnya bersama Southampton saat melawan Sunderland pada akhir pekan ini.

“The Saints” sudah menghabiskan dana 12,5 juta pound untuk mendatangkan Victor Manyama dari Celtic pada Juli lalu. Selain itu, klkub ini j u g a mengeluarkan dana 8,5 juta pound untuk membeli bek internasional Bosni Herzegovina Dejan Lovren dari klub Prancis Lyon.

Sementara itu, gelandang internasional Brasil Willian kemungkinan besar akan bergabung dengan Tottenham Hotspur. Sebelumnya, pemain klub Rusia Anzhi Makhachkala ini kabarnya diburu oleh Liverpool. Tetapi Sky Sports memperkirakan, pemain ini lebih memilih berlabuh di White Hart Lane daripada Anfield karena nilai yang ditawarkan klub itu lebih besar dari Liverpool.

Para pemain bintang Anzhi ramai-ramai mencari klub baru setelah pemilik klub itu Suleiman Kerimov tidak lagi mengucurkan dana dalam jumlah besar ke klub tersebut. Pemain lain yang sedang mencari klub papan atas adalah Samuel Eto’o. Pemain Kamerun ini disebut-sebut akan bergabung dengan Chelsea.

Sedangkan Willian kemungkinan besar akan merapat ke London Utara. Pasalnya, jumlah dana yang dimiliki klub itu akan lebih besar bila pemain sayap mereka Garet Bale jadi hengkang ke Real Madrid pada jendela transfer musim panas ini.

Dengan melepas Bale ke Madrid yang siap merogoh kocek sedalam 105 juta pound, Hotspur memiliki dana yang lebih dari cukup untuk mendapatkan Willian. “Dana segera akan terus mengalir ke Spurs, terutama bila Bale kemudian dilepas ke Real Madrid,” kata Chris Spicer, Sky Bet Football Trader. (sky sports/aji)

KORAN MADURA SELASA 20 AGUSTUS 2013

Tevez Langsung Beri Gelar untuk Juventus

ROMA - Pemain baru Juventus yang didatangkan dari Manchester City pada jendela transfer musim panas ini, Carlos Tevez langsung mempersembahkan gelar pertama untuk tim barunya tersebut. Pemain internasional Argentina ini menyumbangkan satu gol saat Si Nyonya Tua menghancurkan Lazio dengan empat gol tanpa balas pada laga Piala Super Italia atau Super Coppa yang berlangsung di Stadion Olimpico, Minggu (18/8) malam waktu setempat atau Senin (19/8) dini hari WIB. Tiga gol lain tim dari Kota Turin itu diciptakan Paul Pogba, Giorgio Chiellini, dan Stephan Lichsteiner.

Piala Super Italia merupakan penanda akan dimulainya Liga Seri A yang mempertemukan juara liga dan juara coppa atau Piala Italia. Juventus adalah peraih scudetto (juara Liga Seri A Italia) musim lalu, sedangkan Lazio adalah juacara Coppa. Laga di Olimpico itu adalah yang pertama

dalam tiga tahun terakhir, setelah selalu digelar di Beijing, Tiongkok.

Pada laga tersebut, pelatih Juventus Antonio Conte mempercayakan Tevez tampil sebagai starter untuk berduet dengan Mirko Vucinic di sektor depan. Sedangkan Lazio mengandalkan Miroslav Klose sebagai striker tunggal yang didukung oleh trio Hernanses, Senad Lulic, dan Antonio Candreva. Tampil dihadapan 57.000 penonton, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka sejak awal laga.

Namun, sial bagi Juve karena harus kehilangan gelandang andalannya, Claudio Marchisio, setelah menderita cedera sebagai buntut dari tabrakan dengan Stefan Radu pada menit ke-21. Conte pun memasukan Pogba untuk menggantikan tempat Marchisio. Kehadiran Pogba ternyata memberikan perubahan bagi Juve. Hanya dua menit menginjakan kaki di lapangan, pemain 20 tahun itu langsung membawa timnya unggul lebih dulu. Berawal dari tendangan bebas Andrea Pirlo yang disambut Stephan Li-

chtsteiner. Bola kemudian dioper kepada Pogba yang meneruskannya dengan tendangan memutar badan yang gagal dihentikan Frederico Marcetti.

Unggul satu gol tidak membuat “Boanconeri” mengendurkan serangan pada interval kedua. Memasuki menit ke-52, Juve menggandakan keunggulan melalui sontekan Chiellini.

Gol tersebut tidak lepas dari akselerasi Lichtsteiner yang merangsek ke pertahanan lawan, dan melepaskan umpan matang kepada Chiellini yang tinggal menceploskan si kulit bundar tanpa kesulitan.

Gol itu tampaknya membuat mental Christian Ledesma cs runtuh.

Pasalnya, selang dua menit, Lazio

semakin jauh tertinggal. Lichtsteiner kembali menjadi momok bagi Lazio ketika ia lepas dari jebakan off-side. Kerja samanya dengan Vucinic berakhir dengan gol. Laga otomatis selesai bagi “Biancocelesti” setelah Tevez mencetak gol keempat bagi Juve pada menit ke-56. Marchetti sebenarnya mampu memblok tendangan Lichtsteiner dan Pogba berturut-turut, tetapi ia gagal menghentikan tendangan datar Tevez yang mengarah ke pojok kanan gawang. Ini adalah gol perdana Tevez dalam laga resmi bersama Juve.

“Kami tahu akan menghadapi pertandingan ini dengan mental yang baik, dan saya senang kami bisa membawa pulang trofi kedua Piala Super ini dalam dua tahun beruntun.

Kredit pantas diberikan kepada seluruh pemain,” ucap Conte seusai laga.

Di kubu lawan, kekalahan itu terasa menyakitkan karena mereka bertanding di markas sendiri. Lazio juga sejatinya masih merayakan keberhasilannya menggondol trofi Coppa Italia usai mengalahkan musuh abadi mereka AS Roma di partai final pada Mei lalu. “Kami jatuh setelah gol kedua dan agak tumpul, sementara Juve semakin tajam.

Mereka (Juve) pantas mendapatkannya. Saat ini kami harus kembali menjejakan kaki ke tanah setelah menang dalam final Coppa Italia melawan Roma.

Kami harus mengevaluasi kesalahan kami dan memulainya lagi dari nol,” kata arsitek Lazio Vladimir Petkovic. (aji)

Pablo Osvaldo

Kevin De Bruyne Puji Teknologi Garis Gawang LONDON - Gelandang belia Chelsea asal Belgia Kevin De Bruyne memuji teknologi garis gawang yang mulai digunakan Liga Utama Inggris pada musim 2013-2014. Pada laga Chelsea versus Hull City di Stamford Bridge pada Minggu (18/8) malam yang dimenangkan Chelsea 2-0, teknologi Hawk-Eye mulai digunakan.

Teknologi ini sungguh membantu wasit mengambil keputusan dengan benar. Pada babak pertama laga tersebut, misalnya, bek Chelsea Branislav Ivanovic menyundul bola ke gawang Hull City tetapi bola pantul ke gawang masih bisa diselamatkan oleh kiper Hull, Allan McGregor tepat di garis gawang. Wasit Jonathan Moss yang memimpin pertandingan mengambil keputusan benar dengan tidak mengesahkannya sebagai gol.

Keputusan ini tidak diprotes oleh para pemain dan pelatih “The Blues” Jose Mourinho. De Bruyne pun menilai, penggunaan teknologi garis gawang ini sangat membantu dan meminimalisasi perdebatan di atas lapangan. “Sangat jelas, bola belum melewati garis gawang. Teknologi ini sangat bagus dan tidak ada pertanyaan lagi soal itu,” kata De Bruyne kepada Sky Sports 1.

Teknologi garis gawang juga dipakai pada dua laga lain sehari sebelumnya, saat Liverpool menjamu Stoke City di Anfield serta Arsenal menjamu Aston Villa di Emirates. Wasit juga terbantu saat tidak mengesahkan gol di dua pertandingan tersebut dengan teknologi baru ini. (sky sports/aji)

Kevin De Bruyne

Barcelona Perkasa, Madrid Biasa Saja BARCELONA - Barcelona dan Real Madrid sama-sama memetik hasil positif pada laga perdana mereka di La Liga Spanyol pada Minggu (18/8) waktu setempat atau Senin (19/8) dini hari WIB di Camp Nou Barcelona dan Santiago Bernabeu Madrid. Yang membedakan kedua rival abadi Spanyol itu adalah jumlah gol yang dicetak ke gawang lawan.

Barcelona tampil perkasa dengan tujuh gol tanpa balas ke ga gawang Levante, sedangkan Madrid memetik kemenangan tipis 2-1 dengan susah payah atas Real Betis. Ketujuh gol “Azulgrana” dibuat oleh Lionel Messi (dua gol), Pedro Rodriguez (dua gol), Alexis Shancez, Daniel Alves, dan Xavi Hernandez masing-masing satu gol. Sedangkan pada laga Madrid versus Betis, Madrid tertinggal terlebih dahulu berkat gol Jorge Molina pada menit ke-14 sebelum disamakan oleh Karim Benzema dan ditutup dengan gol kemenangan dari pemain rekrutan baru musim ini, Isco.

Kemenangan ini sangat berarti bagi pelatih kedua klub ini. Pasalnya, baik Gerardo Tata Martino di Barcelona dan Carlo Ancelotti di Real Madrid adalah sama-sama baru direkrut pada musim panas ini. Kredit khusus diberikan kepada Martino karena waktu dia untuk mempersiapkan tim jauh lebih sedikit dibandingkan Carlo Ancelotti.

Tata Martino direkrut karena Tito Vilanova tiba-tiba mengundurkan diri. Pelatih yang membawa Barcelona merebut gelar La Liga musim lalu itu memilih fokus pada penyembuhan penyakit kanker kelenjar ludah yang dideritanya. Pengunduran diri Tito memaksa El Barca bekerja lebih keras

untuk mendapat pelatih baru dalam waktu yang cepat. Pilihan pun jatuh pada Martino yang ketika itu sedang menjadi pelatih klub Argentina Newell’s Old Boys.

Sedangkan Ancelotti sudah jauh lebih dulu ditunjuk sebagai pelatih Madrid menggantikan Jose Mourinho yang memilih kembali ke Stamford Bridge untuk melatih Chelsea, klub yang pernah ditukanginya pada periode 2004-2007. Pelatih asal Italia ini

tuan rumah Sevilla di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan pada Senin (19/8) dini hari WIB. Dua dari tiga gol anakanak asuh Diego Simeone itu dicetk Diego Costa pada menit ke-35 dan 79.

Sedangkan satu gol lainnya dilesakkan Cristian Rodriguez pada menit ke-90+2. Satu-satunya gol Sevilla diciptakan Diego Perotti pada menit ke37 atau hanya dua menit setelah gol pertama Atletico.

pun memiliki waktu lebih lama menyiapkan timnya. Selama pramusim, penampilan anak-anak asuh Ancelotti sangat menjanjikan, termasuk saat menjuarai Guinness International Champions Cup di Amerika Serikat setelah mengalahkan Chelsea di final.

Klub Kota Madrid lainnya, Atletico Madrid juga memetik kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1 atas

Impresif Sementara itu, pelatih Chelsea Jose Mourinho membawa timnya tampil impresif pada laga perdana mereka di Liga Utama Inggris musim ini. “The Blues” menyikat tim promosi Hull City dengan dua gol tanpa balas pada laga di Stamford Bridge, Minggu (18/8) tengah malam WIB. Dua gol klub London Barat itu dicetak

oleh Oscar dan Frank Lampard.

Seharusnya, klub penghuni peringkat tiga klasemen akhir musim lalu itu bisa menang lebih dari dua gol kalau saja Frank Lampard sukses mengeksekusi tendangan penalti di babak bertama. Selain itu sejumlah peluang yang didapat para pemain London Biru ini terbuang percuma sehingga menutup laga dengan skor 2-0.

Meski demikian, Jose Mourinho tetap senang dengan hasil yang diraih anak-anak asuhnya itu. Pria Portugal ini bertekad lebih fokus untuk pertandingan-pertandingan mendatang, terutama saat melawan Aston Villa pada Rabu (21/8) besok.

Mantan pelatih Inter Milan ini ingin membalas simpatik yang diberikan pendukung klub dengan mempersembahkan kemenangan demi kemenangan, terutama saat melawan Aston Villa. Pasalnya, klub ini sedang berada dalam kepercayaan diri yang tinggi setelah melumat Arsenal 3-1 pada laga perdana Sabtu lalu di Emirates. Apalagi, para pemain Aston Villa bertekad menjadikan Chelsea sebagai korban berikut mereka pada awal musim ini.

Klub London lainnya, Tottenham Hotspur juga memetik kemenangan atas Crystal Palace dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal pada laga tersebut dihasilkan oleh pemain anyar “The Lilywhites” Roberto Soldado dari titik putih. Meski hanya menang tipis, pelatih Tottenham Villas-Boas dan bek Jan Vertonghen tetap senang. Menurut keduanya, Tottenham layak menang pada laga tersebut. Hanya saja Vertonghen mengingatkan rekan-rekan satu timnya untuk mencetak lebih banyak gol pada pertandingan-pertandingan berikutnya. (sky sports/espn/aji)