e Paper Koran Madura 20 November 2014

KAMIS

20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 |0328-6770024 No. 0489 | TAHUN III www.koranmadura.com

Ahok Resmi ai Dilantik SebagI K D r nu er ub G Nasional hal 3

ant/ampelsa

TUNTUT TURUNKAN HARGA BBM. Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala, membakar ban bekas saat aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di gedung DPRA, Banda Aceh, Aceh, Rabu (19/11). Mahasiswa mendesak Presiden Joko Widodo menurunkan kembali harga BBM karena hanya akan menyengsarakan rakyat kecil. BERITA TERKAIT HAL 2

Lagi, TNI-Polri Baku Tembak Wakil Gubernur Terjebak di Mako Brimob Bersama 4 Wartawan BATAM-Anggota TNI dan Polri kembali terlibat pertikaian dengan menggunakan senjata api. Kali ini terjadi di Tembesi, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu malam (19/11).

Dalam kejadian ini, Soerya Respationo, Wakil Gubernur Kepulauan Riau terjebak di Markas Komando Brigade Mobil Polda Kepri.

Menurut Soerya, penyebab kejadian ini sebenarnya hanya persoalan sepele.

Rabu siang kemarin ada seorang anggota TNI yang saling tatap dengan seorang anggota polisi.

“Mungkin itu menimbulkan ketersinggungan dan kemudian berujung dengan baku tembak ini” terang Soerya.

Atas kejadian tersebut Gubernur Kepulauan Riau mengutus Soerya selaku Wakil Gubernur ke Markas Komando Brigade Mobil Polda setempat pada Rabu Sore. Awalnya kunjungan Wagub Kepri

berlangsung aman, hingga kemudian tiba-tiba kembali terjadi tembak-menembak. Ia pun kemudian terjebak baku tembak bersama empat orang wartawan media lokal di tempat kejadian perkara (TKP).

Suara tembakan bahkan terdengar hingga jam 10.15 WIB. Kejadian ini membuat panik warga sekitar, namun pengguna jalan raya tetap melintas di depan Mako Brimob baik ari arah Jembatan Barelang maupun simpang

Tembesi.

Keempat wartawan yang ikut terjebak bersama Wakil Gubernur Kepulauan Riau tersebut antara lain Dedi dari koran Haluan Kepri, Zabur Tribun Batam, Tizar Batam Today dan Coky dari koran Sindo.

“Mereka masih di ruang Kasat Brimob dijaga banyak anggota yang bersenjata.

Kata mereka lampu di Mako Brimob sengaja dimatikan dan Wagub Kepri masih di sana. Saya masih berteleponan dengan rekan media yang di dalam,” ungkap salah satu wartawan yang berada di luar Mako Brimob. =ANT/BETH

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III

DPR Gunakan Hak Interpelasi

TES KEPERAWANAN

Kapolri: Itu Tes Kesehatan

Jusuf Kalla: Kita Akan Jawab JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai menggulirkan wacana interpelasi terkait sejumlah kebijakan pemerintah.

Selain tiga kartu sakti, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), materi interpelasi juga menyangkut keputusan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah siap memberikan jawaban terkait langkah penaikan subsidi BBM Rp2.000/liter apabila DPR menggunakan hak interpelasi.

Dia tak mempermasalahkan jika ada keinginan anggota DPR memanggil pihak pemerintah. Meski memastikan pemerintah akan hadir, namun JK be-

lum menentukan apakah akan diwakili menteri atau akan datang sendiri. “Pasti pada waktunya diminta kita akan penuhi (panggilannya),” tegas JK di sela kunjungan ke Kantor Pos Rawamangun, Rabu (19/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, lima fraksi di DPR mulai menggalang kekuatan politik untuk mengajukan hak interpelasi guna mempertanyakan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Kelima fraksi itu adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS dan Fraksi PAN. “Interpelasi kan bertanya, kita jawab. Pasti nantinya akan jawab ketika diminta,” jelas JK. Menurutnya, keenaikan subsidi BBM merupakan langkah pemerintah untuk membuka ruang fiskal untuk belanja produktif dan menghindari melebarnya defisit APBN. Karena itulah, , pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi Rp2.000/liter yang berlaku mulai Selasa (18/11) Sementara itu, terkait polemik Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), KKS, KIS, dan KIP, Kalla menjelaskan sumber dananya berasal dari APBN-P 2014. “Ini kan landasan hukum itu ialah dananya. Karena dasar hukumnya mengeluarkan dana Rp 5 triliun itu dari APBN-P,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai

Gerindra, Ahmad Muzani mendesak pemerintah mencabut keputusan menaikkan harga BBM. “Fraksi Partai Gerindra ingin mengetuk hati pemerintah, Presiden Jokowi untuk cabut kebijakan (menaikan BBM) itu dan kembalikan subsidi ke rakyat,” kata Muzani di Jakarta, Rabu (19/11).

Keputusan Jokowi menaikkan harga BBM yang baru 28 hari menjabat sebagai presiden RI dianggapnya sebagai langkah yang cukup mengejutkan masyarakat. Fraksi Gerindra memandang putusan itu bukan hanya tak tepat, tapi juga jauh dari apa yanng telah dijanjikan Presiden Jokowi dalam kampanyenya.

Menurutnya, kebijakan kenaikan harga BBM mengejutkan karena diputuskan ketika harga minyak dunia mengalami penurunan kisaran US$ 73-74 per barrel atau 30 persen lebih rendah dari asusmsi APBN 2014 yakni US$ 105 per barrel. Sementara seluruh dunia saat ini sedang mengalami euforia penurunan harga BBM seperti Amerika, Malaysia, Tiongkok. Namun hal itu tak terjadi di Indonesia. “Kami harap Presiden Jokowi dengar kata hati atas keberatan masyarakat. Kami ingin mengetuk hati beliau. Subsidi itu hak warna negara,” ucap Muzani. =GAM/ABD

ant/abriawan abhe

TERBAKAR BOM MOLOTOV. Seorang mahasiswa terbakar bom molotov miliknya sendiri saat terjadi bentrokan antara polisi dan mahasiswa di kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), Sulawesi Selatan, Rabu (19/11). Bentrokan terjadi ketika polisi berusaha membubarkan aksi tutup jalan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

JAKARTA-Human Rights Watch (HWR) merilis laporan soal tes keperawanan yang dilakukan bagi perempuan yang ingin menjadi Polisi Wanita (Polwan).

Hasil wawancara HWR dengan sejumlah Polwan dan mereka yang pernah melamar menemukan adanya fakta tes itu.

Namun Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan tidak ada tes keperawanan bagi Polwan yang ingin menjadi anggota Korps Bayangkara.

Akan tetapi yang ada tes kesehatan. “Bukan tes keperawanan yang ada tes kesehatan,” kata Sutarman Rabu (19/11).

Kabar calon Polwan di Indonesia diwajibkan mengikut tes keperawanan menjadi sorotan dunia. Media ternama Inggris, Daily Mail, menulis laporan tentang tes itu, yang dikatakan sangat menyakitkan dan membuat trauma bagi kaum hawa.

Sutarman malah mempertanyakan informasi itu. Sebab, menurut dia media asing salah memberitakan hal tersebut. “Yang bilang tes keperawanan kan kalian-kalian,” katanya.

HWR mewawancarai delapan polisi dan pensiunan polisi, maupun para pelamar polwan, plus dokter polisi, tim evaluasi seleksi polisi, anggota Komisi Kepolisian Nasional, serta aktivis perempuan. Wawancara dilakukan di Bandung, Jakarta, Padang, Pekanbaru, Makassar, dan Medan. Semua perempuan yang telah menjalani tes mengatakan rekan mereka satu angkatan juga melewati tes serupa.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Kombes Pol Agus Rianto mengatakan tidak ada tes keperawanan bagi calon Polwan, tapi hanya ada tes kesehatan yang mencakup tes reproduksi. Tes reproduksi tersebut berlaku bagi semua anggota polisi, tidak hanya calon Polwan.Substansi dari tes kesehatan bukanlah perawan atau tidak perawan bagi calon Polwan. “Untuk wanita diperiksa organ reproduksi bukan dites perawan atau tidak, itu untuk diketahui ada kelainan atau tidak dalam reproduksinya. Jadi nanti kalau misalnya ternyata ketahuan sudah tidak perawan, itu nilainya berkurang,” kata Agus di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/11).

“Jadi, kalau memang itu saat tes ketahuan (tidak perawan), tidak gugur. Tapi Mungkin yang perawan nilainya 80, tapi yang nggak (perawan) jadi 60 nilanya,” sambung Agus.

Agus menegaskan, tes kesehatan tersebut untuk mengetahui calon Polwan memiliki kesehatan atau jasmani yang baik. Bukan perawan atau tidaknya calon yang bersangkutan. “Jadi untuk mengetahui kelainan penyakit atau yang lainnya, terdapat atau tidak pada si calon. Kalau misal ada kerusakan pada organ reproduksi, kan kerusakan ada yang disengaja atau tidak, atau kerusakan itu mungkin karena penyakit,” jelas Agus.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, menilai pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap calon polisi lakilaki maupun wanita perlu dilakukan. Termasuk tes perilaku penyimpangan seksual melalui tes keperawanan atau tes keperjakaan jika ada. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III KAMIS 20 NOVEMBER 2014

No. 0489 | TAHUN III

33

AHOK DILANTIK Presiden Joko Widodo (kedua kanan) dan Ibu Negara Ny. Iriana Widodo (kanan) mengucapkan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) dan Isteri Ny. Veronica Tan Basuki (kedua kiri) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/11). Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur pertama yang dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo sesuai Pasal 163 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang pemilihan kepala daerah. ant/widodo s. jusuf

Ahok Definitif Gubernur DKI Jakarta JAKARTA- Basuki Tjahaja Purnama akhirnya resmi menyandang tugas baru sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk sisa masa jabatan 2012-2017. Tepat pukul 14.00 WIB Rabu (19/11), pria yang akrab disapa Ahok itu secara resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Namun pelantikan Ahok ini tanpa dihadiri oleh anggota DPRD DKI dari Koalisi Merah Putih (KMP).

Dengan mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih, Ahok tampak sumringah sebelum pengucapan sumpah jabatan.

Sebelum pembacaan

sumpah, dilakukan pembacaan Surat Keputusan Presiden oleh Deputi Sumber Daya Manusia yang berisi secara resmi memberhentikan Ahok sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Keputusan pelantikan Ahok tertuang dalam Keppres Nomor 130 P tahun 2014 tentang pengesahan pemberhentian wakil gubernur DKI Jakarta 2012-2017 dan pengesahan pengangkatan gubernur sisa masa jabatan 2012-2017.

Kemudian, Presiden Jokowi meminta Ahok mengucapkan sumpah jabatan di hadapan rohaniawan. Namun, sebelum mengambil sumpah, Jokowi menanyakan kesediaan mantan bawahannya tersebut.

“Bersediakah Anda diambil sumpah dengan tata cara Kristen Protestan?” kata Jokowi yang mengenakan setelan jas hitam.

“Ya, saya bersedia,” jawab Ahok tegas.

Mantan bupati Belitung Timur tersebut pun mengucapkan sumpah jabatannya.

“Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan-

nya dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada masyarakat, nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya,” ucap Ahok.

Hadir dalam pelantikan tersebut antara lain Ibu Negara Iriana Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Mufidah Jusuf Kalla, mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, Menko Polhukam Tedji Edhy Purdijatno, Menko Perekonomian Sofyan Jalil, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Kepada wartawan usai dilantik, Ahok mengaku menjadi gubernur DKI tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Terlebih, yang melantiknya merupakan pasangan saat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 lalu. “Ya enak dilantik di Istana. Jadi saya bicara ke presiden (Jokowi), ini kayak keajaiban dunia. Dulu dilantik sama-sama dan sekarang saya dilantik bapak (Jokowi),” ujar Ahok di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/11).

Ahok mengungkap bahwa Jokowi malah

merasa bingung. “Kata Pak Jokowi ‘Mana kita tahu akan jadi begini’,” tutur Ahok sambil tersenyum lebar.

Sementara itu, KMP DKI Jakarta mengadukan pelantikan Plt Gubernur DKI Jakarta Ahok menjadi gubernur definitif yang dinilai tak sesuai prosedur.

Atas laporan tersebut, Komisi II DPR memutuskan akan segera memanggil Mendagri Tjahjo Kumolo. Hal itu guna meminta kejelasan landasan yuridis pelantikan Ahok tersebut. “Kita akan undang Menteri Dalam Negeri. Jangan sampai ini menjadi masalah yang berkepanjangan,” kata Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria saat menutup rapat konsultasi di gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (19/11).

Tak hanya itu, dia juga meminta DPRD DKI menyudahi kisruh dengan Ahok. Ibu kota negara harus dijaga agar situasinya tenang dan damai. “DPRD DKI juga harus ikut menyejukkan suasana ibu kota. Kami sebagai komisi dua akan mengambil langkah-langkah ke depan,” terangnya.

Namun Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan dasar hukum pelantikan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah jelas. Penilaian sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta bahwa dasar hukum pelantikan Ahok multitafsir tidak pada tempatnya. “Dasar hukumnya sudah clear kok. Tidak ada masalah,” kata Refly Harun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/11).

Refly menilai kisruh seputar pelantikan Ahok hanyalah masalah politik. Tidak menyangkut masalah hukum. “Ini politik.

Kalau hukum tidak ada,” tegas Refly. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III

INDUSTRI TEMBAKAU

Indonesia Tak Perlu Ratifikasi FCTC JAKARTA-Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu mengadopsi atau meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) karena telah memiliki peraturan pengendalian produk tembakau yang sudah sangat memadai.

“Indonesia telah memiliki peraturan pengendalian produk tembakau yang sudah sangat memadai yaitu Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan,” kata Menperin Saleh melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menperin mengatakan, PP ini telah mengadopsi sebagian besar pasal-pasal dalam panduan FCTC, di samping beberapa peraturan Menteri telah pula diberlakukan dalam rangka mengawasi dan mengendalikan dampak rokok terutama terhadap kesehatan masyarakat.

FCTC merupakan salah satu perjanjian internasional yang paling cepat diratifikasi dalam sejarah PBB, di mana perjanjian ini merupakan perjanjian supranasional yang bertujuan melindungi generasi saat ini dan yang akan datang dari efek merusak konsumsi tembakau pada kesehatan, sosial, lingkungan, dan ekonomi dan membatasi penggunaannya dalam bentuk apapun di seluruh dunia.

“Oleh karena itu, Kemenperin berketetapan bahwa pemerintah Indonesia tidak perlu mengadopsi dan meratifikasi karena peraturan perundang undangan yang ada sudah sangat memadai untuk mengawasi dan mengendalikan industri rokok nasional,” kata Menperin.

Menurutnya, Kemenperin sedang menyusun roadmap produksi industri hasil tembakau 2015-2019 agar dapat diketahui perkiraan perkembangan produksi rokok dalam 5 tahun ke depan.

“Semoga roadmap ini dapat menjadi referensi bagi kementerian terkait lainnya” ujar Menperin.=ANT/SELLA

ant/adeng bustomi

MENUMPANG TRUK POLISI. Guru dan pelajar menumpang truk polisi ketika terjadi aksi mogok masal angkutan umum Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (19/11). Truk dan kendaraan lainnya milik polisi/TNI serta pemda dikerahkan guna membantu transportasi pelajar serta warga lainnya beraktivitas saat aksi mogok masal angkutan umum Organisasi Angkutan Darat di kota itu.

Indonesia Darurat Kejahatan Seksual JAKARTA-Indonesia sedang berada pada situasi darurat kejahatan seksual terhadap anak. Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), kejahatan seksual terhadap anak semakin mengkhawatirkan.

Kasus itu terus meningkat dari tahun ke tahun kendati pelakunya telah diberikan hukuman.

“Tahun 2012 sebanyak 52 persen, tahun 2013, 62 persen dan kemudian pada September 2014 itu 58 persen. Ini kan peningkatan, bulan September saja sudah mencapai angka tersebut,” jelas Ketua Komnas PA, Aris Merdeka Sirait Aris saat mengikuti RDPU dengan Komisi VIII,

di Jakarta, Rabu (19/11).

Aris menjelaskan secara umum jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia berdasarkan data Komnas PA sebanyak 21.689.797 kasus. Lebih dari 50 persen adalah kasus kekerasan seksual.

“Kasus ini terjadi di 34 provinsi, 179 kabupaten,”katanya.

Data yang lebih spesifik tergambar dalam empat tahun terakhir ini. Tahun 2010, Komnas PA mencatat ada 2046 laporan kasus kekerasan anak yang masuk. 42 persen diantaranya adalah kasus kejahatan seksual atau sekitar 859 kasus.

Tahun 2011, ujarnya ada 2426 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke komnas PA. 58 persen diantaranya adalah kasus kejahatan seksual atau 1047 kasus. Tahun 2012, ada 2637 kasus kekerasan anak yang masuk ke komnas PA. 62 persen-

nya adalah kasus kejahatan seksual, atau sekitar 1637 kasus.

Tahun 2013, lanjutnya Komnas PA mencatat ada 3339 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, 52 persen diantaranya adalah kejahatan seksual.

Atau sekitar 2070 kasus.

Tahun 2014, dari bulan Januari sampai September, ada 2626 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Sekitar 237 kasusnya pelakunya anak dibawah umur. “Dari semua data yang kami punya, saya tegaskan Indonesia darurat kejahatan seksual,”ucap Aris.

Arist justru menyayangkan bahwa predator kejahatan seksual terhadap anak, diantaranya adalah orang-orang terdekat.

Yaitu yang berada di lingkungan rumah, sekolah, kerabat, dan sebagainya.

Untuk itu, dia mengusulkan kepada Komisi VIII be-

berapa poin payung hukum, penanganan dan penindakan.

Diantaranya mendorong semua pemerintah daerah dan DPRD Provinsi dan kabupaten untuk menginisiasi lahirnya Perda Perlindungan Anak.

Yang berikut, mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk merevisi pasal 81,82, UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dengan revisi ini, imbuhnya hukum pelaku dinaikkan minimal 20 tahun dari 3 tahun dan hukuman maksimal dari 15 tahun menjadi seumur hidup. “Selain itu ditambah hukum pemberatan dengan dikebiri melalui suntik kimia,” ucap Arist.

Arist menyayangkan tindak kekerasan pada anak terutama kejahatan seksual justru para pelakunya adalah orang-orang yang dipandang dapat menjaga keamanan. Karenanya, orang tua harus terus memantau buah hatinya.

“Tetangga, polisi, pamong, keluarga-keluarga terdekat, justru menjadi para pelaku. Karena itu, keluarga harus semakin dekat dan kenal dengan anakanak mereka sendiri,” tandas Arist. =GAM/ABD

PROBOLINGGO LINTASKORAN NUSANTARA MADURA

Lintas Jatim 5

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 202014 NOVEMBER 2014 KAMIS 20 NOVEMBER | No. 0489| TAHUN III No. 0489 | TAHUN III

5

Dorong Investasi

Pengusaha RI & Uni Eropa Gelar Pertemuan

PERATURAN BARU OJK. Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad (tengah) didampingi Wakil Ketua Dewan Komisaris OJK Rahmat Waluyanto (kiri), dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon (kanan) menyampaikan keterangan terkait kebijakan baru OJK di Jakarta, Rabu (19/11). OJK mengeluarkan enam kebijakan baru tentang perbankan, diantaranya POJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, POJK Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, POJK tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), POJK tentang Kualitas Aset Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Perbankan Diminta Menjaga Suku Bunga Kredit Agar Tak Menyusahkan Debitur JAKARTA-Bank-bank umum di Indonesia diharapkan menahan suku bunga kreditnya, paska keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 7,75 persen.

Pasalnya, kenaikan suku bunga kredit menyebabkan pelaku usaha lebih tertekan lagi. “Harus lihat situasinya saat ini, BI Rate sudah tinggi, nanti menyusahkan pelaku usaha ke depannya,” ujar Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), Ryan Kiryanto, di Jakarta, Rabu (19/11).

Seperti diketahui, BI menaikan BI rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 7,75 persen. Tidak hanya itu, kenaikan juga diputuskan untuk landing fasility sebesar 50 bps menjadi 8 persen. Sedangkan untuk deposit fasility dipertahankan di angka 5,5 persen.

Dia menjelaskan, saat ini pelaku usaha sudah tertekan dengan adanya kenaikan BI Rate, harga BBM, ditambah lagi akan adanya kenaikan UMP bagi buruh. Dengan ditambahnya kenaikan suku bunga kredit, pelaku usaha lebih tertekan

lagi. Karena itu, dia berharap, perbankan bisa menjaga suku bunganya, agar tidak menyusahkan para debitur di masa mendatang. “Ketika suku bunga kredit naik, debitur kesusahan, nanti terjadi lonjakan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) di perbankan,” tegasnya.

Lanjut dia, saat ini yang harus dilakukan perbankan menekan efisiensi pembiayaannya. Sehingga tingkat efisiensi perbankan lebih baik, dalam menjaga kenaikan BI Rate yang sudah mencapai

level 7,75 persen.

Sementara itu, Ekonom Bank Standard Chartred, Eric Alexander Sugandi menilai, apa yang diputuskan BI tersebut juga akan diikuti dengan naiknya suku bunga kredit oleh industri perbankan.

“Mungkin perbankan akan merespons juga dengan menaikkan suku bunga kreditnya, namun ini butuh waktu, tidak langsung naikin juga,” katanya.

Ia memperkirakan, respons kenaikan suku bunga tersebut akan dilakukan paling cepat satu bulan ke depan. Meski begitu dirinya menilai kenaikan suku bunga kredit tersebut tidak akan dilakukan oleh semua bank. “Tergantung likuiditas bank juga, karena takutnya kalau naikin bunga kredit yang ada melambat kreditnya nanti, itu kembali ke bank masing-masing,” paparnya.

Secara terpisah, Direktur Utama Bank BTN, Maryono mengatakan saat ini suku bunga KPR antara 9-11 persen. Dengan naiknya BI Rate, pihaknya masih

mengkaji angka yang tepat untuk suku bunga KPR. “Selama ini suku bunga KPR selalu kami sesuaikan dengan kajian-kajian yang ada di dalam suku bunga dana. Jadi lihat dulu dari pada kondisi market,” ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (19/11).

Menurutnya, suku bunga KPR tidak serta merta langsung naik mengiringi kenaikan BI Rate.

“Kita tidak mengatakan akan menaikkan atau tidak, tapi BTN akan mengkaji,” ungkapnya.

Menurutnya, suku bunga KPR bersifat jangka panjang, sehingga harus dikaji mendalam. “Penyerapannya kalau cost of fund kita masih relatif rendah, kita tidak ada menaikkan KPR. KPR kan jangka panjang, beda dengan. Suku bunga kredit. Lain. Mungkin bisa cepat menyesuaikan. BI rate ini kalau misalkan bulan ini mungkin 2 atau 3 bulan kondisinya diturunkan lagi.

Kan ini bisa merubah dari suku bunga KPR. Tidak otomatis langsung KPR akan naik,” tutup dia. =GAM

JAKARTA-Delegasi pengusaha dari Uni Eropa menggelar forum pertemuan dengan para pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Salah satu agenda penting dalam forum ini adalah mendorong masuknya investasi Uni Eropa ke Indonesia.

Forum dengan tema ‘EUIndonesia Business Dialouge (EIBD) dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (19/11). Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi, serta para pengusaha dari Indonesia dan Uni Eropa.

Di hadapan delegasi pebisnis Uni Eropa, JK menjelaskan sejumlah gebrakan kebijakan yang dibuat pemerintahan baru yang belum genap satu bulan bekerja. Salah satunya soal kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 2.000 per liter.

Meski kebijakan ini tidak populer, JK mengaku langkah mengurangi subsidi BBM, pemerintah semakin efektif dalam menggunakan anggaran negara. Bahkan ruang untuk membangun infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan lebih besar sehingga benefitnya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, JK yakin gejolak penolakan kebijakan kenaikan harga BBM bakal mereda. “Demonstrasi masih terjadi di banyak tempat, tapi menurut saya akan berhenti dalam satu minggu,” tegasnya.

Tidak hanya itu, JK juga membangga-banggakan gebrakan pemerintah untuk menarik investor ke dalam negeri. “Banyak yang mengeluhkan kualitas birokrasi, perizinan lama keluar. Kami mau lakukan perbaikan, dalam beberapa bulan kami mau bangun pelayanan terpadu satu pintu multi kementerian dalam BKPM. Birokrasi lebih efisien,” ungkap JK. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III

Jokowi Tunjuk Amien Sunaryadi Sebagai Kepala SKK Migas JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menunjuk mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amien Sunaryadi sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Surat Keputusan pengangkatan Amien Sunaryadi tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 189/M/2014 tanggal 18 November 2014.

Amien Sunaryadi adalah mantan wakil ketua KPK periode 2003-2007. Saat ini dia menjabat sebagai Senior Governance and Anti Corruption Officer di World Bank Indonesia. Menurut website resmi KPK, sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, Amien adalah mantan Kepala Sub Direktorat Pengawasan Khusus

Kelancaran Pembangunan pada Deputi Bidang Pengawasan Khusus Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, salinan Keppres pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan SKK Migas telah diterimanya pada Selasa (18/11) malam.

Menurut Sudirman, keputusan tersebut juga memberhentikan Rudi Rubiandini sebagai kepala SKK Migas, terhitung mulai 22 April 2014. Dengan demikian, Rudi Rubiandini sudah berhenti permanen.

Selain itu, melalui Keppres tersebut, Presiden Jokowi memberhentikan Johannes Widjonarko sebagai pelaksana tugas kepala SKK Migas.

Sudirman menjelaskan, Amien Sunaryadi terpilih melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Komite Pengawas SKK Migas, dan melibatkan pihak ketiga.

Hasil seleksi yang mengerucut kepada dua nama kemudian disampaikan kepada Presiden

Jokowi untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Amien Sunaryadi dipilih karena sebagai seorang yang bertipe pejuang. “Beliau sebagai orang yang sangat concern pada sistem kelembagaan sangat dibutuhkan SKK Migas,� kata Sudirman seraya menyebutkan, tugas penting Kepala SKK Migas yang baru adalah membangun kepercayaan masyarakat.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, SKK Migas mempunyai tugas yang berat terutama meningkatkan lifting minyak nasional yang masih di bawah target APBN Perubahan 2014. "Untuk meningkatkan lifting tentu ada langkah-langkah komprehensif.

Dalam jangka pendek saya melihat apa sih item-item yang masih tertunda. Saya ingin, kalau bisa diselesaikan waktu cepat. Sehingga, bisa tingkatkan lifting," ujar dia dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (19/11).

Langkah jangka panjang, fokus dirinya, adalah kecepatan bisnis hulu migas serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga SKK Migas. "Saya diberikan tugas khusus, kenapa saya diusulkan, karena untuk kembalikan kepercayaan publik. Kalau diperoleh itu dapat mendorong berkembang industri hulu migas, tingkatkan lifting dan kedaulatan energi khususnya di sektor migas," katanya. = GAM

DAMPAK HARGA BBM NAIK

Cabai Merah Tembus Rp 100 Ribu/Kg

ant/m agung rajasa

HARGA CABAI KERITING NAIK. Pedagang cabai keriting menunggu pembeli kebutuhan pokok di pasar Senen, Jakarta, beberapa waktu lalu.

SUMBAR - Harga cabai merah di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) naik drastis menembus Rp 100 ribu per kilogram setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Harga cabai merah ini naik dari sebelumnya Rp 80 ribu menjadi Rp 100 ribu per kilogram sejak Selasa (18/11) dan masih bertahan sampai sekarang," kata Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Solok Selatan, Nurmansyah didampingi Kasi Pengawasan Arnonsyah di Padang Aro, Rabu (19/11).

Ia menjelaskan, selain dipengaruhi kenaikan harga BBM, melonjaknya harga cabai juga disebabkan musim hujan dan terbatasnya produksi petani di daerah itu.

Sebelum harga BBM dinaikkan pemerintah kata dia, harga cabai merah juga sudah mengalami kenaikan harga beberapa kali, tetapi sejak Selasa sudah menembus angka Rp 100 ribu per kilogramnya.

"Awal November 2014 harga cabe merah sudah naik menjadi Rp 50 ribu/kg dan bertahan beberapa minggu dan sejak seminggu belakangan kembali melambung dan mencapai Rp 80 ribu, sedangkan setelah akenaikan BBM mencapai Rp 100 ribu/ kg," kata dia.

Ia menyebutkan, selain cabai merah harga beras juga naik Rp 1.500 per sukat setelah BBM dinaikan pemerintah.

Sekarang ini imbuhnya, harga beras di tingkat pengencer mencapai Rp 17.500 persukatnya, dan

Awal November 2014 harga cabai merah sudah naik menjadi Rp 50 ribu/ kg dan bertahan beberapa minggu dan sejak seminggu belakangan kembali melambung dan mencapai Rp 80 ribu, sedangkan setelah akenaikan BBM mencapai Rp 100 ribu/kg,�

Nurmansyah

Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Solok Selatan

naik sebesar Rp 1.500 dimana sebelumnya hanya Rp 16.000 persukatnya.

Harga beras ini katanya, juga bukan semata-mata karena harga BBM dinaikkan pemerintah,

tetapi juga dipengaruhi faktor cuaca.

"Saat musim hujan sekarang, petani kesulitan dalam memanen serta menjemur gabah mereka, sehingga ketersediaan beras menjadi terbatas yang membuat harganya melambung, di samping juga ada kenaikan harga BBM," jelasnya.

Pemerintah Daerah katanya, belum akan melakukan tindakan seperti operasi pasar, karena pasokannya masih stabil serta harganya masih stabil.

"Kita akan melakukan tindakan jika harga berbagai bahan pokok ini mulai tidak menentu," imbuhnya.

Dia menambahkan, untuk harga kebutuhan pokok lainnya belum mengalami kenaikan pascakenaikan harga BBM ini.

"Harga kebutuhan bahan pokok seperti telur, minyak goreng, ayam masih stabil dan belum ada gejolak harga usai harga BBM dinaikkan pemerintah," tambahnya.

Seorang ibu rumah tangga Aswarni menyebutkan, dengan harga cabai merah yang tinggi sangat memberatkannya.

"Sekarang saya mengurangi pembelian cabai merah tetapi tetap membelinya karena menjadi kebutuhan sehari-hari," jelasnya. = ANT/ALTAS MAULANA/DIK

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

asuki Tjahaja Purnama akhirnya dilantik juga menjadi Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo. Menjadi sejarah yang sulit dilupakan, Joko Widodo yang semula didampingi oleh Basuki Tjahaja ketika memimpin DKI Jakarta, justru pada hari Rabu (19/11) kemarin melantik Basuki Tjahaja sebagai Gubernur DKI, karena Joko Widodo telah resmi menjadi Presiden RI ke-7 mulai 20 Oktober 2014.

Selama itu Basuki Tjahaja ditetapkan sebagai pelaksana tugas di DKI Jakarta. Kemudian dilantik oleh Joko Widodo berdasarkan Keppres/130/P/2014, yang berisi mengesahkan pemberhetian dengan hormat saudara Basuk Tjahaja Purnama sebagai Wakil Gubernur masa jabatan 2012-2017 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama memimpin Jakarta dan Mengesahkan pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan sesuai perundang-undangan.

Kepemimpinan Basuki Tjahaja sebagai Gubernur DKI Jakarta diperkirakan tidak mulus, karena sejak awal langkah pria beragama Kristen itu menuju DKI 1telah mendapat penolakan keras dari ormas Font Pembela Islam –FPI. Konflik Besuki Tjahaja-FPI kian memuncak hingga Basuki Tjahaja berencana mengirim surat rekomendasi pembubaran FPI ke Mendagri dan Menkum HAM. Apabila surat rekomendasi Basuki Tjahaja dikabulkan oleh Mendagri dan Menkum HAM, dapat dipastikan kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama yang akrab disebut Ahok itu akan mendapat perlawanan keras dari pendukung FPI, masih mujur apabila tidak sampai menimbulkan konflik berdarah dan korban jiwa di antara pendukung FPI dan massa pendukung Ahok. Ancaman ini bisa menjadi kenyataan apabila Mendagri dan Menkum HAM tidak berhati-hati menyikapi surat rekomendasi yang dibuat Ahok jika jadi dikirim kepada dua kementerian tersebut.

Semangat FPI menjegal Ahok menuju DKI Jakarta 1 ternyata kandas. Ini menjadi kemenangan Ahok dan juga kemenangan rakyat DKI, sehingga tak perlu lagi konflik FPI-Ahok diperpanjang. (*)

Opini

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489| TAHUN III

77

Memetakan Potensi Penulis Muda

Salam Songkem

Kepemimpinan Ahok

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 No. 0489 | TAHUN III

Jika New York memiliki tarian Harlem Shake, Korea Selatan memiliki Gangnam Style, sebelum dilarang, Indonesia memiliki goyang Caesar.

Goyang ini mampu memengaruhi banyak orang. Bukan hanya orang dewasa, anakanak pun ‘terhipnotis’ goyangan ini. Entahlah, apakah goyang ini mampu menyajikan unsur pendidikan terhadap penonton atau tidak. Yang jelas, goyangan ini tampil unik dan mampu memengaruhi banyak orang.

K

eunikan Goyang Caesar bukan terletak pada gerakan yang telah dilakukan oleh pedangdut terdahulu. Goyang Caesar tidak meniru Goyang Itik ala Zaskia Gotik, atau Goyang Ngebor ala Inul Daratista, atau Goyang Patah-Patah ala Annisa Bahar. Caesar yang memiliki nama lengkap Caesar Aditya Putra mampu menyajikan hal baru kepada penonton. Lalu apa hubungannya dengan buku Fenomenal?

Buku fenomenal biasanya buku yang memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Buku dengan ciri khas tertentu akan memiliki ‘nafas panjang’ beredar di masyarakat. Andaikan buku Hamlet karya Shakespare tidak memiliki keunikan, mungkin karya tersebut tidak akan dibaca hingga saat ini. Begitu juga sebuah sajak terkenal karangan penyair Amerika abad ke-19, Joyce Kilmer, tidak akan menjadi karya fenomenal dan dikenal banyak orang.

Bangsa ini pernah memiliki Hamka dengan Di Bawah Lind-

ungan Ka’bah dan Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Pramoedya Ananta Toer dengan Bumi Manusia, A. A. Navis dengan Robohnya Surau Kami, dan beberapa penulis dengan karya yang telah diterbitkan. Karyakarya tersebut mampu memengaruhi pembaca. Pembaca bukan sekedar ikut terharu, merasa sedih, atau merasa senang ketika membaca buku-buku tersebut.

Buku fenomenal mampu mengubah perilaku dalam kehidupan nyata. Inilah tugas berat penulis agar mampu mengemas amanat dengan sajian yang sangat indah.

Para penulis sukses selalu mencari terobosan baru untuk disajikan kepada pembaca.

Mereka tidak takut menerbitkan buku yang berbeda dengan buku-buku sebelumnya. Keunikan buku yang akan disajikan merupakan bagian dari ide yang menjadi bahan pertimbangan. Tidak heran jika mereka melahirkan karya-karya yang berkualitas dan fenomenal.

Sebut saja Andrea Hirata, penulis Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, dan Maryamah Karpov.

Konon, Andrea Hirata mampu meraup keuntungan di atas Rp 3,6 milyar atas satu judul novel Laskar Pelangi. Novel tersebut terjual lebih dari 600.000 eksemplar. Ini belum termasuk beberapa novel Andrea Hirata yang juga laku keras di pasaran.

Bonus tambahannya, Andrea Hirata mampu mengantongi keuntungan Rp 25 juta atas novel yang difilmkan.

Buku fenomenal lainnya adalah Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirozy. Novel dengan setting. Habiburrahman El Shirazy mampu menyajikan ide yang sangat unik. Beberapa pembaca mengaku terkesan atas tokoh Maria yang beragama kristen koptik ternyata hafal AlQuran surat Maryam dan Surat Al-Maidah. Pun dari setting cerita, Habiburrahman El Shirazy mampu menggambarkan secara detil seluk-beluk negara Mesir.

Yang tak kalah hebat adalah novelis perempuan bernama

Dewi Lestari atau biasa dipanggil Dee. Novel Supernova yang dianggap sulit dipahami ternyata banyak digemari penikmat sastra di Indonesia. Bahkan, beberapa novel lainnya mampu bersaing dengan novel teenlit yang digemari kalangan remaja.

Novel Supernova Putri, Ksatria dan Bintang Jatuh, Supernova Petir dan Supernova Akar juga mampu merebut pasar pada waktu itu.

Penulis-penulis tersebut mampu menyajikan keunikan tersendiri. Buku-bukunya yang telah terbit selalu menjadi perbincangan pelbagai kalangan. Penulis dituntut mampu menyajikan hal yang tak biasa dan akan memengaruhi terhadap perilaku sehari-hari.

Menulis buku sebenarnya pekerjaan seni. Seni merangkai kata untuk dijadikan kalimat yang sangat indah. Jika mengacu pada konsep Horace, seni itu harus mengandung unsur dulce et utile, menghibur dan berguna.

Inilah tantangan penulis untuk melahirkan buku fenomenal.

Penulis muda potensial sebenarnya sudah menghiasi beberapa media. Guntur Alam, misalnya, telah menerbitkan novel Jurai (2013). Novel ini mengisahkan perjuangan tokoh Catuk dan Ayuk-ayuk (kakak perempuan) Catuk dengan perjuangan hidupnya. Mereka memiliki semangat untuk memperbaiki hidupnya. Penulis kelahiran Tanah Abang, Muara Enim, Sumatera-Selatan ini, seringkali mengangkat lokalitas tempat kelahirnannya. Namun, pembaca seakan diajak mencer-

mati gambaran budaya lokal dengan gaya bahasa yang dituturkannya.

Penulis berbakat lainnya yang juga sering mengangkat tema lokal adalah Benny Arnas.

Kendati kondisi pasar kurang memihak kumpulan cerpen, Benny Arnas nekat menerbitkan Bulan Celurit Api (2010). Kumpulan cerpen ini bercerita tentang problematika yang terjadi di kampung-kampung Sumatera Selatan. Penulis kisah inspiratif terbaik 2009 oleh versi LPPH dan Mizan ini mampu bertutur dan bercerita dengan ciri khasnya tersendiri.

Sebenarnya masih terdapat beberapa penulis potensial dan berpeluang melahirkan buku fenomenal. Sebut saja Muna Masyari (Madura), Juwairiyah Mawardi (Madura), Mashdar Zainal (Jawa timur), Sungging Raga (Jawa Timur), Nurhadi (Jawa Tengah), Nurhayati Pujiastutik (Jakarta), dan sejumlah penulis lainnya yang telah melahirkan beberapa karya di beberapa media. Mereka adalah penulis-penulis muda berbakat dan berpotensi melahirkan buku fenomenal. Mereka hanya menunggu gong waktu dengan karya yang unik untuk disajikan kepada pembaca.

Keunikan buku yang ditulis masing-masing penulis akan memengaruhi pembaca sesuai isi buku tersebut. Sebagaimana Caesar yang mampu menggerakkan ribuan penonton, buku yang unik dan memiliki nilai lebih dibanding buku yang telah terbit akan memiliki daya pikat tersendiri di hati pembaca=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati, Agus Setiawan BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 No. 0489 | TAHUN III

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III

8

HARGA BBM NAIK

Tarif Bus Naik Rp 5.000 MALANG - Tarif bus patas jurusan Malang-Surabaya naik sebesar Rp 5.000, dari sebelumnya sebesar Rp 25 ribu menjadi Rp 30 ribu yang diberlakukan sehari setelah adanya pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Selasa (18/11) dini hari.

Salah seorang penumpang bus patas dari Surabaya dengan tujuan Malang, Rohani, Rabu mengatakan tarifnya memang sudah naik sejak kemarin (Selasa, 18/11). "Tidak masalah ada kenaikan, yang penting kenaikannya masih wajar karena harga BBM kan juga naik," ujarnya.

Jika bus patas naik hingga Rp 5.000, tarif bus ekonomi juga ada kenaikan Rp 2.000, yakni dari Rp 13 ribu menjadi Rp 15 ribu.

Kenaikan tarif bus tersebut berdasarkan surat edaran dari masing-masing perusahaan otobus (PO).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Wahyu Setianto ketika menggelar inspeksi mendadak terkait kenaikan tarif bus di Terminal Arjosari, mengatakan secara resmi pemerintah belum mengeluarkan tarif baru untuk angkutan umum, baik bus, taksi maupun angkutan kota (angkot).

Akan tetapi, Dishub tidak mempermasalahkan ada kenaikan tarif selama masih normal dan tidak merugikan penumpang.

"Hasil sidak tadi, para penumpang juga tidak keberatan dengan kenaikan tarif karena mereka sudah menyadari, apalagi kenaikan tarifnya juga tidak terlalu tinggi," kata Wahyu.

Inspeksi mendadak yang dilakukan Dishub tesrebut untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan tarif bus pascakenaikan harga BBM. Dalam inspeksi mendadak itu, petugas Dishub Kota Malang menanyai sejumlah sopir bus dan penumpang yang baru datang di Terminal Arjosari karena petugas ingin memastikan apakah ada kenaikan tarif bus setelah terjadi kenaikan harga BBM. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

agus setyawan/koran madura

UNJUK RASA. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja, kembali menggalar aksi unjuk rasa didepan Gedung Negara Grahadi. Buruh menuntut kenaikan UMK sebesar 30% karena imbas dari kenaikan BBM.

Ribuan Buruh Kepung Gedung Negara Grahadi Tuntut Kenaikan UMK 30 Persen SURABAYA - Untuk kesekian kalinya, ribuan buruh dari berbagai elemen Serikat Pekerja (SP), kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (19/11) siang. Seperti aksi-aksi sebelumnya, para buruh ini tetap menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2015 sebesar 30 persen dari nominal UMK tahun 2014.

“Angkat bendera kalian semua tinggi-tinggi. Tantang Soekarwo (Gubernur Jatim) agar mau menaikkan UMK 30 persen,” teriak salah satu buruh diatas mobil komando.

Meski aksi unjuk rasa ini diikuti oleh ribuan buruh yang ada di daerah industri, khususnya ring satu, yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan dan Mojokerto.

Namun, aksi ini berjalan cukup konduksif, karena Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo menemui 15 orang perwakilan buruh

untuk membahas revisi UMK tahun 2015.

Selain itu, pertemuan yang digelar di Gedung Negara Grahadi, lantai II antara Gubernur Jatim dan tim 15 ini, juga menyikapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 2.000. Hasil dari pertemuan ini akan menjadi enter poin atau masukan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sebelum resmi menetapkan UMK tahun 2015 pada Jumat (21/11/2014) besok.

Dalam pertemuan tersebut,

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini mengusulkan, jika besaran UMK tahun 2015 tertinggi di Jatim sebesar Rp 2,5 juta.

Menurut dia, usulan ini muncul karena tidak adanya kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan Serikat pekerja (SP). Sehingga pihaknya mengusulkan adanya rumusan penyusunan UMK, yaitu UMK lama ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil ini, maka untuk UMK Kota Surabaya besarannya adalah UMK lama yaitu Rp 2,2 juta ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang hasilnya adalah Rp2,460 juta yang lantas dibulatkan menjadi Rp 2,5 juta.

“Tapi angka ini belum memperhitungkan kenaikan BBM. Jadi angka ini masih kita tambah lagi dengan menambah inflasi kenaikan BBM yang kini masih kita hitung,” kata dia.

Dia mencontohkan, jika inflasi kenaikan BBM menghasilkan nominal Rp100 ribu, maka usulan UMK akan menjadi Rp 2,6 juta.

Begitu juga jika inflasi terhitung adalah Rp200 ribu, maka usulan UMK Kota Surabaya akan menjadi Rp 2,7 juta.

Usulan tersebut langsung ditentang oleh pihak buruh. Mereka tetap menuntut UMK tahun 2015 sesuai dengan aspirasi atau usulan dari buruh. Untuk Kota Surabaya misalnya, buruh tetap mengusulkan besaran UMK adalah Rp 2,840 juta.

“Jadi usulan Rp 2,5 ini jelas kami tolak,” tegas Sunandar, selaku Koordinator Presidium Komite Anti Upah Murah (KAUM).

Menyikapi hal itu, ribuan ini menancam akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar lagi hingga tuntutan mereka disetujui oleh Gubernur Jatim. = AGUS SETYAWAN

Lintas Jatim KENAIKAN HARGA BBM

250 Polisi Amankan Demo Mahasiswa BONDOWOSO - Kepolisian Resor Bondowoso, Jawa Timur menurunkan 250 personel untuk mengamankan demo mahasiswa yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Demo penolakan harga BBM naik itu dilakukan oleh aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bondowoso yang dimulai dari depan Kantor pemerintah daerah.

Di depan kantor bupati itu para mahasiswa berorasi mengenai penolakan mereka terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo dengan Jusuf Kalla yang menaikkan harga BBM jenis premium dan solar, masing-masing dengan kenaikan sebesar Rp 2.000 per liter.

Setelah berorasi, mereka kemudian berjalan kaki sambil membentangkan sejumlah poster. Saat bergerak ke arah timur, di depan Pasar Induk Bondowoso terdapat baliho besar bergambar pasangan Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Saat itu para mahasiswa sempat melempari baliho tersebut. Namun Anggota Polres Bondowoso yang dipimpin oleh Wakil Kepala Polres Kompol Mudawaroh langsung melakukan pencegahan agar pelemparan itu tidak berlanjut.

Mahasiswa terus bergerak ke arah timur melewati stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kecamatan Tenggarang. Di tempat itu mahasiswa sempat berhenti, namun kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju Kantor DPRD Bondowoso yang terletak di Kecamatan Tenggarang.

Kompol Mudawaroh mengatakan bahwa secara umum aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam wadah PMII itu berjalan lancar. Polisi sebagai aparat penegak hukum hanya mengawal mereka yang ingin menyalurkan aspirasinya agar berjalan dengan tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III

9

Pelayanan RS dr Soetomo Memprihatinkan SURABAYA - Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mengaku prihatin dengan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit dr Soetomo Surabaya, terutama unit Instalasi Rawat Darurat.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, M Iksan, saat melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit dr Soetomo, Surabaya mengatakan pelayanan yang diterapkan oleh rumah sakit ini masih banyak ketimpangan.

"Di antaranya adalah penerapan kartu layanan kesehatan yang saat ini masih belum merata digunakan oleh pasien," katanya, Rabu

(19/11).

Dalam sidak tersebut, dirinya menemukan ada pasien yang belum memiliki kartu tersebut, sehingga masih harus membayar biaya pengobatan.

"Ada pasien yang kurang mampu dan tidak memiliki kartu layanan kesehatan, sehingga harus ditahan sementara sambil menunggu proses pelunasan

pembayaran," katanya.

Ia mengatakan seharusnya kartu pelayanan yang diberikan harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut.

"Selain itu, pendaftaran kartu pelayanan kepada warga masyarakat yang kurang mampu tersebut bisa berjalan secara masif tidak hanya berjalan secara aktif," katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi E DPRD Jatim lainnya, Agus Dono. Ia mengatakan peningkatan layanan kesehatan itu mutlak dilakukan.

"Kami berharap peningkatan

pelayanan tersebut senantiasa dilakukan supaya masyarakat tidak dirugikan, terutama mereka yang menderita penyakit," katanya.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit dr Soetomo, Surabaya, Dodo Andono, mengatakan pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit ini memang sudah sesuai dengan prosedur pelayanan.

"Namun demikian segala macam masukan yang ada akan kami tampung dan akan terus kami tingkatkan supaya bisa melayani masyarakat dengan baik," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

DEMONSTRASI

Mahasiswa Protes Kenaikan Harga BBM

ant/siswowidodo

AKSI TUNTUN MOTOR. Sejumlah mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menuntun sepeda motor dari Alun-alun menuju gedung DPRD Kota Madiun, Jatim, Rabu (19/11). Aksi itu sebagai bentuk protes terhadap keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena mereka menilai keputusan pemerintah itu memberatkan beban masyarakat.

MADIUN - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) daerah Madiun menggelar aksi di kawasan Alun-Alun Kota Madiun, Jawa Timur, Rabu (19/11), guna memprotes kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Massa menilai kenaikan harga BBM yang baru saja ditetapkan pemerintah pada 18 November lalu itu sangat memberatkan masyarakat, terlebih rakyat miskin.

"Kami sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM, sebab hal itu sangat membebani rakyat terlebih yang miskin," ujar koordinator aksi, Husain Fatta Mizani, kepada wartawan.

Untuk itu, massa mengimbau pemerintah agar meninjau ulang keputusan tersebut, sebab kebijakan tersebut akan membuat nasib rakyat kecil semakin terpuruk.

Massa juga mengajak seluruh elemen masyarakat dari kalangan mahasiswa, buruh, dan petani untuk bersinergi menekan pemerintah agar memperhatikan suara rakyat kecil yang menjadi imbas atas kenaikan harga BBM. "Kami juga menginstruksikan kepada seluruh kader pengurus KAMMI di tingkat

komisariat, daerah, maupun wilayah untuk menggelar aksi serupa selama satu bulan ke depan," kata dia.

Dalam aksinya, selain berorasi, massa juga membawa sejumlah poster dan melakukan teatrikal. Mereka menilai pemerintahan Jokowi-JK telah ingkar janji.

Setelah berorasi di kawasan Alun-Alun Kota Madiun, massa melakukan "longmarch" menuju ke gedung DPRD Kota Madiun dengan mendorong sepeda motor mereka sepanjang dua kilometer.

Di kantor DPRD Kota Madiun, para mahasiswa tersebut meminta para wakil rakyat ikut menyatakan sikapnya menolak kenaikan harga BBM. Massa akhirnya ditemui oleh Ketua DPRD Kota Madiun Istono.

"Aspirasi mereka kami tampung. Namun, terkait permintaan sikap DPRD Kota Madiun terhadap kenaikan BBM yang diminta para mahasiswa, itu diserahkan sepenuhnya kepada fraksi-fraksi yang ada," kata Istono.

Setelah puas menyampaikan aspirasinya, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Aksi tersebut mendapatkan pengamanan dari anggota Polres Madiun Kota dan Satpol PP setempat. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III

GELAPKAN UANG PENDAFTARAN MAHASISWA BARU

Dosen Unmer Dijerat Pasal Berlapis SURABAYA - Dwi Widi Hariyanto, SE.MM (49), Dosen Universitas Merdeka (Unmer) Surabaya, akhirnya menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas perkara penipuan dan penggelapan uang calon mahasiswa baru.

Dalam keterangannya di persidangan yang digelar di Ruang Garuda PN Surabaya, Rabu (19/11), dosen yang tinggal di Kedung Anyar VII/10A dan Kutisari Selatan 5A/3 ini, membantah telah melakukan penipuan dan penggelapan uang milik mahasiswa baru bernama Aris Setyoningsih selaku korban.

Dosen Unmer Surabaya ini mengaku, ketika proses yudisium, dia telah dipecat yayasan dan telah mengembalikan uang Aris Setyoningsih sebesar Rp13 juta.

“Saya tidak menggelapkan, saat proses yudisum saya di PHK sepihak oleh Yayasan. Tapi uang itu sudah saya kembalikan lagi ke Aris,” elak dia.

Dia juga membantah uang hasil penggelapannya telah dipakai untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, Dia juga mencabut keterangannya yang ada dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP).

“Ada keterangan yang di BAP tidak sesuai dengan hati nurani saya, uang itu tidak pernah saya pakai untuk pribadi karena saya simpan di Bank,” terang dia.

Keterangan terdakwa Dwi Widi Hariyanto ini langsung disanggah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Seno dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. JPU langsung meminta Dosen Unmer Surabaya ini membuktikan rekening bank yang dimaksudnya.

Namun, dengan adanya permintaan dari JPU, dosen Unmer

agus setyawan/koran madura

JALANI PERSIDANGAN. Terdakwa Dwi Widi Hariyanto, dosen Unmer Surabaya, menjalani persidangan di PN Surabaya atas perkara penipuan dan penggelapan.

ini kembali berkelit. Dia merubah keterangan yang sebelumnya dilontarkan pada Majelis Hakim.

“Sebagian ada di bank dan sebagian saya taruh di rumah.

Ada di dompet dan di lemari,” kelit dia, menjawab pertanyaan Jaksa Seno.

Dijelaskan dalam surat dakwaan No. PDM-695/ Epp.2/09/2014, perkara ini bermula saat Aris Setyoningsih ingin mendaftar kuliah di Fakultas Akutansi Unmer Surabaya pada 1 April 2011. Saat mendaftar kuliah, korban hanya memiliki dana Rp6 juta, sedangkan biaya masuk Unmer sebesar Rp 13 juta.

Lantas, keluhan saksi korban tidak bisa diputuskan Suryati se-

laku bagian TU dan Administrasi.

Calon mahasiswa baru itu kemudian diajak bertemu terdakwa di ruang Rektor Unmer.

Saat bertemu, terdakwa mengaku biaya pendaftaran bisa dicicil selama 7 kali selain uang muka Rp 6 juta. Lalu, korban menyetorkan uang Rp 6 juta ke terdakwa dengan disertai bukti kwitansi yang ditandatangani terdakwa. Selanjutnya, korban mengangsur sisanya selama lima kali dengan nilai bervariasi, mulai dari Rp 400 hingga Rp 1,4 juta.

Kasus penipuan dan penggelapan ini baru terungkap pada September 2012 lalu. Saat korban masuk kuliah, namun di kampus namanya tidak tercantum dalam

kegiatan jurusan yang dipilihnya.

Selanjutnya korban menanyakan ke satpam, ternyata jadwal kuliah dirubah. Kemudian saksi korban menanyakan ke saksi Suryati mengenai jadwal kuliahnya.

Lantas, Suryati mengantar mahasiswa baru ini ke wakil Rektor Unmer Surabaya, Ir H Budi Utomo M, MA, untuk dijelaskan tata tertib administrasi pembayaran. Dua hari kemudian, korban menunjukkan bukti kwitansi sebagai uang pelunasan kuliah sebesar Rp 13 juta.

Setelah dicek ternyata pihak keuangan Unmer tidak merasa menerima uang pembayaran dari korban. Saksi mengakui uang

tersebut diserahkan ke terdakwa namun tidak diserahkan ke Kampus.

Atas perbuatannya, Mantan Pembantu Dekan I Unmer ini dijerat dengan pasal berlapis, Ia didakwa melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan dan pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Sayangnya, meski telah melakukan penipuan dan penggelapan, nasib Dosen Unmer Surabaya ini bisa dibilang mujur.

Sebab, selama proses hukumnya hingga bergulir ke PN Surabaya, dia sama sekali tidak ditahan oleh pihak Kejari Surabaya. = AGUS SETYAWAN

BIAYA PENDIDIKAN

DPRD Minta Pencairan Bopda Diubah SURABAYA - Komisi D Bidang Kesra dan Pendidikan DPRD Kota Surabaya meminta pola pencairan bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) yang selama ini menjadi tulang punggung sebagian besar sekolah swasta di Kota Pahlawan diubah.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ibnu Shobir di Surabaya mengatakan pihaknya mengusulkan

pencairan Bopda untuk sekolah swasta diubah.

"Jika sebelumnya pencairan Boda setiap semester, kami berharap ke depan diubah menjadi per tiga bulan," katanya, Rabu (19/11).

Menurut dia, jika per semester seperti sekarang yang kasihan sekolah swasta. "Karena tidak sedikit sekolah yang sampai berutang untuk menutupi biaya ope-

rasional," katanya.

Ia mengatakan saat ini banyak sekolah swasta yang punya maksud baik dalam mengurus proses pencairan Bobda, di antaranya dengan mempercepat segala prosedur yang dibutuhkan.

"Kalau semuanya diterapkan per semester, ya kasihan sekolah swasta yang memiliki iktikad baik ini," katanya.

Anggota Komisi D lainnya Baktiono mengatakan khusus untuk Bopda sekolah swasta, politisi dari PDIP ini meminta nilainya lebih tinggi daripada yang diterima sekolah negeri. Alasannya sekolah negeri sudah dibiayai oleh pemerintah kota.

Apalagi, di sekolah swasta juga banyak ditemukan anakanak yang berasal dari keluarga

kurang mampu yang perlu dibantu, misalnya untuk membayar dana investasi maupun Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

"Kalau di sekolah swasta SPP masih ditarik karena dana tersebut biasanya digunakan untuk membayar tenaga pendidik. Makanya akan kami usulkan Bopda swasta lebih tinggi," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim DAMPAK BBM NAIK

Tidak Ada Aksi Mogok Terminal Purabaya SURABAYA - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Purabaya Kota Surabaya menyatakan tidak ada aksi mogok dari awak bus di Terminal Purabaya meski sebelumnya berembus kabar akan dilakukan aksi mogok Nasional sebagai dampak kenaikan BBB. "Tidak ada aksi mogok arena awak bus diperbolehkan menaikkan tarif hingga 10 persen dari tarif batas atas," kata Kepala UPTD Terminal Purabaya Mayronald, kepada wartawan di Surabaya.

Menurut dia, sejak Selasa (18/11) tarif bus bervariasi.

"Tapi mereka menggunakan tarif batas atas," ujarnya, Rabu (19/11).

Mayronald mengatakan beroperasinya bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antarkota Antar Provinsi (AKAP) karena ada instruksi dari masing-masing pimpinan perusahaan. "Manajer perusahaan menginstruksikan tetap jalan. Jadi masyarakat terlayani," katanya.

Ia mengakui kendati angkutan bus beroperasi, namun diperkirakan volume penumpang mengalami penurunan. Ia memperkirakan, jumlah penumpang berkurang hingga 30 persen dari hari biasa yang mencapai 28 ribu.

"Sepertinya memang penumpang agak berkurang.

Mungkin karena ada isu mogok itu," katanya.

Untuk mengantisipasi terlantarnya para penumpang angkutan umum, Dinas Perhubungan Kota Surabaya menurunkan sejumlah Bus Sekolah di beberapa kawasan.

"Kita siapkan Bus Sekolah diantaranya di Cito," katanya.

Mayronald berharap situasi angkutan bus terus berlangsung normal hingga penetapan tarif resmi.

Sementara itu, Kasi Angkutan Dishub Jatim Pery Sadjarwo mengatakan penerapan kenaikan tarif angkutan sebesar 10 persen itu agar angkutan bus tetap beroperasi seperti biasa. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III

11

1.500 Pedagang Minta Pengambilalihan Pasar Turi SURABAYA - Sebanyak 1.500 dari 3.800 pedagang Pasar Turi Kota Surabaya telah mengirim surat ke Pemerintah Kota Surabaya untuk meminta pengambilalihan Pasar Turi Surabaya.

"Tidak harus 3.800 surat, karena 2.000-an sudah cukup. Itu yang saya dengar dari bu wali (Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini)," kata Ketua Himpunan Pedagang Pasar Turi (HP2T) H Suhaemi kepada wartawan di Surabaya, Rabu (19/11).

Menurut dia, pada Jumat (21/11) merupakan batas akhir bagi pedagang untuk mengirim 3.800 surat permintaan pengambilalihan Pasar Turi Surabaya.

Namun, hingga saat ini, baru sekitar 1.500 pedagang saja yang sudah menulis surat permintaan tersebut.

Ia mengakui masih banyak pedagang yang belum menulis surat permintaan, karena sebagian dari mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing.

Selain itu, sebagian lagi ada yang berada di luar kota dan bahkan ada yang di luar negeri.

Menurut dia, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memang tidak meminta seluruh pedagang lama yang memiliki 3.800 stan itu menulis surat permintaan.

"Tidak ada alasan apapun bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk tidak mengambil alih pembangunan Pasar Turi dari tangan investor, yakni PT Gala Bumi Perkasa, karena investor sudah mengingkari perjanjian," katanya.

Dalam perjanjian dengan Pemkot Surabaya, investor harus menuntaskan pembangunan Pasar Turi pada 14 Februari 2014, tapi hingga kini pembangunan tak kunjung selesai.

Selain itu, meski pembayaran stan sudah lunas, namun pedagang tetap dibebani biaya-biaya yang lain seperti biaya pemasangan plafon sebesar Rp7 juta/stan dan biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp 10 juta/stan.

Sementara itu, Corporate Communication PT Gala Bumi Perkasa, Ady Samsetyo, menilai dalam urusan pembangunan Pasar Turi tidak ada hubungannya dengan Pemkot Surabaya, melainkan hanya dengan pedagang.

Hal ini dikarenakan perjanjian ini dilakukan antara Pemkot Surabaya dengan PT Gala Bumi Perkasa.

Dalam perjanjian ini, Pemkot Surabaya menyerahkan hak pengelolaan tanah di Jalan Pasar Turi itu untuk dibangun pasar oleh PT Gala Bumi Perkasa.

"Semua biaya pembangunan ditanggung penuh oleh investor.

Saat ini, investor sudah menge-

luarkan anggaran sekitar Rp1 triliun lebih untuk membangun pasar berlantai sembilan itu. Apa urusan pedagang minta ke pemerintah kota mengambilalih Pasar Turi," ujarnya.

Ady menandaskan Pemkot Surabaya tidak punya hak apapun untuk mengambil alih pembangunan maupun pengelolaan Pasar Turi karena perjanjian antara investor dengan Pemkot Surabaya berbentuk Build-OperationTransfer (BOT) yang jangka waktunya 25 tahun.

Meski ada ribuan pedagang tanda tangan meminta Pemkot Surabaya mengambil alih Pasar Turi, hal itu tidak punya landasan hukum.

"Saya yakin, target 3.800 pedagang yang akan mengirim surat permintaan ke bu wali itu akan tercapai, sebab saat ini sudah ada 1.000 lebih pedagang Pasar Turi lama yang siap menempati stan," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

MERUGIKAN WARGA

Risma Siap Bongkar Perumahan di Mangrove SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pihaknya siap membongkar perumahan yang dibangun di kawasan mangrove di Wonorejo, Surabaya, karena hal itu merugikan warga kota bila terjadi tsunami.

"Tsunami yang terjadi di Aceh sebenarnya akibat kawasan mangrove di sana sudah hilang, karena itu saya akan membongkar perumahan yang ada di kawasan mangrove agar tidak merugikan warga Surabaya," katanya di Surabaya, Rabu (19/11).

Ketika berbicara dalam Konferensi Nasional Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Indonesia dengan tuan rumah ITS Surabaya itu, ia menjelaskan pihaknya juga mengembangkan tanaman cemara udang di kawasan Kenjeran untuk tujuan yang sama.

"Tanaman cemara udang itu memiliki fungsi yang hampir sama dengan mangrove dan saya tahu soal cemara udang itu dari Thailand saat saya ke sana karena Surabaya masuk nominasi Future City," katanya dalam konferensi

Tri Rismaharini

Wali Kota Surabaya para pemerhati lingkungan hidup yang berlangsung pada 19-20 November itu.

Di hadapan 121 peserta dari PSLH tingkat universitas se-Indonesia itu, ia mengaku pengusaha Surabaya itu sebenarnya mudah diajak bicara bila pemerintahnya sungguhsungguh dan tidak bersikap macam-macam.

"Buktinya, saya mewajibkan pengusaha di Surabaya untuk

menanggung biaya pembangunan 'saluran gendong' atau pedesterian dan saluran di bawahnya pun mau, bahkan ada mal yang menanggung sampai Rp 14 miliar.

Mereka mau kok, asal kita nggak main-main," katanya.

Selain itu, dirinya pun bisa meyakinkan berbagai lapisan masyarakat tentang pentingnya lingkungan. "Saya bisa membuktikan bahwa lingkungan yang baik akan membuat kesehatan warga kota juga meningkat, semua ada datanya," katanya.

Tidak hanya itu, dirinya pun memiliki data bahwa perhatian kepada lingkungan itu bukan menurunkan keuntungan secara ekonomi, karena lingkungan yang baik justru membuat pertumbuhan pendapatan warga kota yang lima tahun lalu hanya 5,6 persen, tapi sekarang sudah mencapai 7,28 persen atau di atas rata-rata nasional.

"Karena itu, saya akan menargetkan ruang terbuka hijau (RTH) yang secara nasional dipatok 20 persen itu justru hingga 30 persen, karena sekarang saja sudah melampaui angka 20 persen

itu," katanya.

Untuk kepentingan itu, pihaknya tidak akan mau menjual kawasan "hijau" kepada para pengusaha, meski mereka sanggup membeli dengan uang berapapun. "Masalahnya, kota itu tidak hanya ditentukan ekonomi (uang), tapi juga lingkungan, karena kita ingin hidup nyaman," katanya.

Bahkan, wali kota perempuan pertama di Kota Pahlawan itu berencana menyusun peraturan daerah (perda) tentang "green building". "Itu (perda) bukan hanya untuk kita ini, tapi juga bermanfaat untuk mereka (pengusaha), karena persaingan ke depan juga ditentukan dengan komitmen 'green' itu," katanya.

Dalam kesempatan itu, pakar tata kota ITS Prof Johan Silas menilai wali kota sudah mengajarkan "kita membentuk kota" dan bukan "kota membentuk kita". "Surabaya sudah menjadi eco city, karena beliau mengajarkan pendekatan kebutuhan dan partisipasi, bukan pendekatan proyek," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 No. 0489 | TAHUN III

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III

MADURA

12

MUSIM HUJAN

Penjualan Jas Hujan Laris Manis

BERDAMPAK. Pelaku IKM mulai mengeluhkan naiknya harga BBM sebesar Rp 2.000

IKM Keluhkan Kenaikan Harga BBM

PROBOLINGGO - Memasuki musim penghujan, ternyata membawa dampak positif bagi para penjual jas hujan. Warga yang tidak ingin aktivitasnya terganggu oleh hujan terdorong untuk membeli dan menggunanak alat pelindung dari air hujan.

Tingkat penjualan jasa hujan meningkat dibandingkan hari-hari biasanya. Mereka yang memburu jas hujan kebanyakan orang yang sibuk beraktifitas dengan kendaraan roda dua. ”Pemilik motor banyak yang membeli jas hujan,” terang Farida, salah satu pemilik toko penjual jas hujan, Rabu (19/11).

Menurutnya, tingkat pembelian jas hujan mulai terlihat ketika sudah memasuki musim hujan beberapa minggu kemarin. Bahkan dalam seharinya pembeli jas hujan pasti telihat.

“Sekarang ini, dalam sehari terjual kadang 2 sampai 4 jas hujan. Kalau tidak musim hujan bisa dipastikan tidak ada yang beli. Sekarang ini sudah ada dua mas,” ujar Farida.

Faridah menambahkan, harga jas hujan sendiri bervariasi, tergantung jenis dan merek barang. Di tokonya sendiri jas hujan di jual dengan harga Rp 35.000 hingga Rp 150.000.

“Untuk jenis jas hujan setelan celana dan atasan maupun jenis jubah atau kelelawar. Khusus anak-anak, harganya mulai Rp

25.000 hingga Rp 50.000 sesuai merek dan kualitasnya,” lanjutnya.

Senada dikatakan pedagang lainnya, Sodik (35), mengatakan, memang untuk menghadapi musim hujan tahun ini, dirinya sudah merencanakan untuk menambah stok. “Diperkirakan pembelian jas hujan beberapa bulan kedepan akan semakin ramai,” katanya.

Memasuki musim penghujan, ternyata membawa dampak positif bagi para penjual jas hujan. Warga yang tidak ingin aktifitasnya terganggu oleh hujan terdorong untuk membeli dan menggunanak alat pelindung dari air hujan.

Dengan banyaknya pembeli jas hujan, kata dia, omset tokonya mengalami kenaikan setiap harinya. Biasanya hanya mendapatkan omset sebesar Rp 500 ribu. Tetapi dengan banyak penjualan jas hujan omsetnya bertambah menjadi Rp 700-800 ribu.

“Lumayan sudah omset saya, bisa bertambah dengan turunnya musim hujan,” ucap Sodik. =Mahfud Hidayatullah

Segera Menaikkan Harga Jual PROBOLINGGO – Dampak kenaikan harga BBM memang tergolong dahsyat bagi perekonomian masyarakat. Para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Probolinggo mulai mengeluhkan kenaikan BBM. Pelaku bisnis nampaknya mulai berancang-ancang akan menaikkan harga jual produk yang dipilihnya.”Kalau tidak naik juga untuk hasil produksi, maka IKM terancam bisa bangkrut,” jelas Rus (55), salah satu IKM asal Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Rabu (19/11).

Menurutnya, banyak bahan baku mulai naik seperti halnya beras, gula dan bahan dasar lainnya. Oleh karena itu agar IKM tidak dihadapkan pada permasalahan kebangkurutan . Maka jalan satusatunya harus menaikkan harga jual barang hasil produksi.

“Meski kenaikan harga jualnya tidak begitu besar. Tetapi yang terpenting bisa memperoleh keuntungan dan pendapatan bisa stabil,” kata Rus. Kenaikan harga BBM ini, lanjut Rus, merupakan pemicu naiknya harga, Sebab ongkos kirim barang sudah mulai naik. Sehingga akan ada dampak timbal balik untuk bisa menaikkannya.”Kalau tidak seperti itu, IKM akan mengalami kerugian,” jelasnya.

Pengusaha IKM lainnya, Suhan mengatakan, naiknya harga BBM banyak dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat, teru-

tama bagi warga yang ekonominya kelas menengah kebawah.

Sebab beban biaya hidup mengalami kenaikan.

“Jangan hanya bisa menaikan harga dan diiming-imingi dengan bantuan bagi orang kecil.

Bagaimana semua ongkos buruh serta hasil pertanian petani juga harus dipikirkan untuk naik,” ujarnya.

Ia menilai, jika tidak ada upaya pemerintah untuk bisa menaikkan harga jual hasil pertanian, maka warga kecil bisa terjepit kehidupannya. Dengan adanya kebijakan menaikkan BBM, pemerintah juga harus bertanggung jawab dengan dampak yang ada.“Termasuk bagi nasib para IKM. Apalagi tahun 2015 mendatang perekonomian masyarakat ASEAN akan mulai masuk kedalam negeri,” papar Suhan. =Mahfud Hidayatullah

MENINGKAT. Musim penghujan banyak masyarakat yang membutuhkan pelindung tubuh berupa jas hujan

Probolinggo

Gedung Pemkab Dilanjut

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489| TAHUN III

Digital Society SI MAYA Dilaunching Kerjasama Kominfo Bersama Telkom Divre V Jatim

Masih Pembangunan Pondasi PROBOLINGGO – Gedung utama pemkab yang ada di sebelah selatan alun-alun kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo bakal dilanjutkan pembangunannya. Untuk tahun 2014 akan segera dilakukan pembangunan pondasi dasar gedung.

Mengenai kelanjutan gedung pemkab Kabupaten Probolinggo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina, mengatakan, dalam tahun ini memang pembangunan gedung utama akan dilanjutkan.“Anggaran tahun ini hanya untuk pembangunan pondasi lantainya saja,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (19/10).

Menurutnya, pembangunan gedung pemkab yang ada di Kota Kraksaan sudah mengangarkan sampai 2016 mendatang. Secara otomatis tahun 2015, pembangunan tersebut terus akan dilakukan.“Sebab finishing gedung untuk bisa digunakan pada tahun 2016,” kata Dewi Korina.

Gedung utama pemkab tersebut, lanjut Dewi Korina, akan dibangun beberapa ruangan termasuk gedung kantor Bupati dan Wakil Bupati. Gedung utama itu nantinya akan dibangun ruang pertemuan.“Sehingga pusat pertemuan rapat gedung itu bisa digunakan oleh semua satuan kerja,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk saat ini bupati dan wakil bupati masih menempati ruangan di lantai dasar pada gedung sayap sebelah timur. Nantinya, jika gedung tersebut sudah rampung dibangun maka Bupati dan Wakil Bupati akan menempati gedung utama.

“Kondisi pembangunannya masih bertahapa maka masih menggunakan ruangan yang ada di gedung sayap,” tegas Dewi Korina.

Ketika ditanya pembangunan gedung tersebut bisa dikatakan terlambat, Dewi Korina, mengatakan untuk biaya pembangunan gedung membutuhkan anggaran yang tergolong besar. Sementara pemkab masih harus melakukan pembangunannya secara bertahap.

“Ya menyesuaikan anggaran yang ada. Namun dalam pagu anggaran pembangunan gedung memang sudah menjadi skala prioritas pembangunan,” sebutnya. =Mahfud Hidayatullah

DILANJUT. Lahan yang menjadi pondasi dasar gedung utama yang bakal segera dibangun.

13

PROBOLINGGO – Pemkot Probolinggo bersama PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) melakukan lounching tentang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mewujudkan program Digital Society.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Probolinggo, Rey Suwigtya, mengatakan, program ini sebagai tindak lanjut komitmen pemerintah pusat terkait Zero Fiber yang tidak menggunakan

kertas tapi menggunakan informasi teknologi (IT).

“Program ini merupakan solusi e goverment untuk pengembangan dan implementasi sistem informasi,”ujarnya, dalam Lounching Digital Society Sistim Administrasi Perkantoran SI MAYA, di Hotel Bromo View, Rabu (19/11).

Sementara itu, General Manager Witel Pasurun, Probolinggo dan Lumajang, Putra Dewanto, mengatakan pembangunan IT cukup pesat seperti pengalaman di wilayah Bayuwangi bisa diterapkan di Kota Probolinggo. ”Ini benar-benar sangat istimewa. Saya tahu Kota Probolinggo dan Telkom Kota Probolinggo punya kedekatan hubungan yang terjalin dengan baik. Telkom siap diajak berdiskusi, dan membangun teknologi informasi komunikasi (TIK),” tandasnya.

Menurutnya, teknologi informasi komunikasi lebih populer dikenal “Digital Society”. Sejauh digunakan pemerintah dan masyarakat. Kerangka untuk melakukan, yakni inisiatif untuk melakukan perbaikan pelayanan, dan leadership untuk sejauhmana dukungan pemegang kebijakan, serta koneksi berupa keterhubungan Kota Probolinggo. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III

TAHUN DEPAN

Dana TT Berkurang

KIAN SEPI. Jumlah penumpang perahu baik yang menuju Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo, akibat kenaikan tarif pasca BBM bersubsidi naik.

Tarif Jasa Angkutan Perahu Ikut Naik Satu Penumpang Naik Menjadi Rp 7.000 PROBOLINGGO – Aktivitas perjalanan laut menuju Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo berangsur sepi.

Sejumlah pemilik perahu sebagai penyedia jasa angkutan penumpang mulai menaikkan tarif jasa angkutan perahu penumpang.

Kenaikan tarif dilakukan pasca pemerintah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebelumnya tarif jasa angkutan perahu dari pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo menuju pelabuhan Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo, sebesar lima ribu

rupiah. Kini tarif tersebut, naik menjadi tujuh ribu rupiah untuk satu penumpang.

Akibat kenaikan tarif ini, jumlah penumpang perahu baik yang menuju Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo maupun sebaliknya mengalami pengurangan drastis. Sebelum harga BBM bersubsidi naik,

dalam sehari pemilih perahu penumpang mampu mengantongi penghasilan sebesar Rp 80 ribu hingga Rp 100 ribu. “Saat ini pendapatan turun menjadi lima puluh ribu rupiah,” ujar Samud, pemilik angkutan perahu.

Kenaikan tarif juga dirasakan oleh penumpang perahu. Karena mayoritas warga Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo tergantung pada jasa angkutan perahu untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

“Saya berharap, naiknya tarif jasa angkutan perahu penumpang karena dampak naiknya harga BBM bersubsidi tidak mempen-

garuhi harga sejumlah kebutuhan pokok,” ucap Mustofa.

Untuk subsidi BBM yang ditarik pemerintah, warga meminta untuk dapat dialihkan ke sktor lain secara tepat seperti pendidikan, kesehatan. Termasuk perbaikan infrastruktur angkutan laut.

Tidak hanya tarif jasa kendaraan angkutan darat yang mengalami kenaikan. Tarif jasa angkutan perahu. Penumpang terbebani kenaikan sebesar dua ribu rupiah, pasca terjadinya kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Minimnya penyerapan dana tak terduga (TT) tahun ini, Pemkab Probolinggo dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015 hanya memasukkan anggaran sebesar Rp 5 miliar.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Probolinggo Tanto Walono mengatakan, pengurangan dana TT tahun 2015 mendatang hanya mampu menyerap 30 pesen saja, atau sekitar Rp 3 Miliar dari anggaran TT tahun 2014 ini. “Secara otomatis dana TT tak terduga masuk Silpa. Nominalnya masih besar sekitar Rp 7 Miliar,” jelasya kepada wartawan, Rabu (19/11).

Menurutnya, minimnya penyerapan dana TT akhirnya Pemkab Probolinggo melalui kesepakatan Bupati untuk menganggarkan dana TT hanya sebesar 50 persen dari total Rp. 10 miliar. ”Lebih besar tahun kemarin. Sedangkan alokasi tahun depan sekitar Rp 5 miliar,” kata Tanto Walono.

Jika memasuki tahun 2015 mendatang terjadi bencana, lanjut Tanto Walono, dana yang disediakan pemerintah terkait dana TT hanya Rp 5 miliar. Pemkab akan mengambil kebijakan untuk melakukan pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat dan provinsi. Bahkan juga bisa dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2015 . “Ya semoga saja bencana itu tidak samapi terjadi,” jelasnya.

Dikatakan, percepatan pembahasan APBD sebenarnya tidak lazim dilakukan. Tetapi dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak melarang. Pada tahun 2013 lalu, pemerintah pusat pernah melakukan percepatan pembahasan perubahan APBN. Saat itu, mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia.

“Semoga saja tidak terjadi. Tapi kalau memang ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, upaya percepatan itu,” tegas Tanto Walono.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi tidak mempersoalkan pengurangan dana TT itu. Jika memang erupsi benar-benar terjadi, akan menjadi bencana nasional. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER | No. 0489 |2014 TAHUN III KAMIS 2014 20 NOVEMBER

No. 0489 | TAHUN III

15 15

LIGA PRIMER INGGRIS

Sturridge Cedera Lagi, Liverpool Dirugikan LIVERPOOL - Nasib sial sedang menimpa striker Liverpool Daniel Sturridge sepanjang musim ini. Belum pulih benar dari cedera, mantan pemain Chelsea ini kembali mengalami cedera saat mengikuti sesi latihan bersama klubnya, Selasa (18/11). Ini tentu saja bukan berita bagus untuk Liverpool karena Sturridge sangat diharapkan segera pulih untuk mengangkat prestasi tim itu.

Penyerang Timnas Inggris terpaksa menghentikan latihan karena khawatir pemain mengalami cedera baru. Untk memastikan seberapa parah kondisi cedera pemain ini, Sturridge akan menjalani tes lebih lanjut. Bila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dia mengalami cedera lagi maka pemain ini akan makin lama tinggal di ruang perawatan.

Sturridge tidak bermain lagi bersama Liverpool sejak akhir Agustus lalu akibat cedera. Setelah menjalani perawatan hampir tiga bulan, Sturridge yang dibeli dari Chelsea dua tahun lalu diperkirakan akan tampil bersama Liverpool pada akhir pekan ini melawan Crystal Palace.

Tetapi cedera baru ini membuatnya absen lagi di Liga Utama Inggris.

Cederanya Sturridge tentu saja merugikan Liverpool.

Pasalnya, tanpa Sturridge, prestasi “The Reds” di atas lapangan melempem.

Absennya pemain kidal ini menyisakan masalah di lini depan Liverpool.

Penyerangpenyerang lain seperti Mario Balotelli, Fabio Borini, Adam Lallana dan Rickie Lambert tidak mampu mengemban tugas Sturridge.

Menyusul penampilan yang buruk pada paruh pertama musim ini, Liverpool kini terjerembab di posisi ke-11 klasemen sementara Liga Utama Inggris dan berpeluang tersingkir dari fase grup Liga Champions. Mereka baru menang pada empat dari 14 pertandingan di semua kompetisi sejak Sturridge absen. =ESPN/CAROL AJI

Pemain Austria Martin Harnik (kanan) berebut bola dengan pemain Brazil Oscar (dua dari kiri) pada laga persahabatan yang berlangsung di Wina, Austria, Rabu (19/11) dini hari WIB. Brasil berhasil memetik kemenangan 2-1 lewat gol David Luiz dan Robert Firmino.

WINA - Juara dunia lima kali Brasil lagi-lagi memetik kemenangan saat menjalani laga persahabatan melawan rumah Austria di Wina, Austria, Selasa (18/11) malam waktu setempat atau Rabu (19/11) dini hari WIB. Neymar da Silva Jr dan kawan-kawan menang tipis 2-1. Ini adalah kemenangan keenam secara beruntun setelah Piala Dunia 2014.

Setelah bermain imbang tanpa gol sepanjang 45 menit pertama, gol pembuka Seleccao dicetak melalui sundulan David Luiz menyambut bola sepak pojok yang diambil Oscar pada menit pada menit ke-64. Sebelas menit berselang, tuan rumah mampu menyamakan kedudukan melalui Aleksandar Dragovic. Brasil harus berterim kasih kepada Roberto Firmino yang masuk menggantikan David Luiz karena dia berhasil mencetak gol kemenangan timnya pada menit ke-83.

Kemenangan ini memperpanjang deretan kemenangan tim Samba sejak kursi kepelatihan diambil alih Carlos Dunga dari Luis Felipe Scolari yang gagal mempesembahkan gelar juara dunia keenam pada Piala Dunia di Brasil Juni-Juli lalu.

Gol David Luiz pada laga ini cukup kontroversial karena sebelum mencetak gol mantan bek Chelsea ini menarik kaus pemain Austria Stefan Ilsanker. Kejadian ini terlihat jelas dalam rekaman ulang. Tetapi David Luiz tidak peduli. Yang terpenting, golnya itu sah.

“Saya tidak ingat melakukan pelanggaran tetapi gol saya itu saya,” ujarnya.

Dia justru mengomentari pemain Austria yang sangat mengutamakan kekuatan fisik. Hal inilah yang meny-

Brasil Raih Kemenangan Keenam ulitkan mereka menang mudah atas tuan rumah. “Austria kuat secara fisik. Ini laga yang sulit,” kata David Luiz.

Sedangkan pelatih Carlos Dunga menilai, kemenangan ini memperlihatkan kerja keras yang telah dilakukan timnya.

“Kami harus bekerja secara detail. Kami sudah melewati sejumlah laga berat tetapi para pemain mengerti yang yang harus dilakukan untuk memenangkan pertandingan. Ini baru awal dan kami bisa lebih bagus tahun depan,” kata Dunga.

Bagi Austria, kekalahan ini mengakhiri prestasi mereka yang tidak terkalahkan dalam sembilan laga beruntun sejak Oktober tahun lalu. “Kami tampil cukup bagus tetapi wasit tidak terlalu bekerja optimal malam ini. Seharusnya kami bisa menahan mereka imbang. Tetapi kami tidak sedih. Kami memang kalah, tetapi kami memperlihatkan sebagai tim sepakbola papan atas. Kami bangga dengan itu,” kata pelatih Austria Marcelo Koller.

Sementara itu di Celtic Parks, Glasgow, Inggris membantai tuan rumah Skotlandia dengan skor telak 3-1. Dua dari tiga gol “The Three Lions” diborong Wayne Rooney, sedangkan satu gol lainnya dicetak oleh Alex oxlade-Chamberlain.

Satu-satunya gol tuan rumah dibukukan Andrew Roberson.

Tambahan dua gol ini menambah pundi-pundi gol Rooney bersama Timnas Inggris menjadi 46. Dia pun menyambut baik prestasinya itu. Tetapi dia lebih senang karena Inggris bisa menang atas Skotlandia yang terkenal sebagai musuh bebuyutan mereka. Lebih spesial lagi karena kemenangan itu dipetik di depan pendukung fanatik Skotlandia.

“Kami memang sudah menduga bisa menang pada laga ini dan kami memperlihatkan sebagai tim yang lebih baik.

Inggris lawan Skotlandia selalu menjadi laga hebat dan kemenangan atas Skotlandia malam ini sangat fantastis karena mereka adalah tim yang sedang tampil bagus. Tetapi kami datang ke sini untuk memperlihatkan kelas kami dan layak menang,” papar Rooney.

Pemain Skotlandia yang merumput di Manchester United Darren Flatcher tidak terlalu puas dengan penampilan timnya.

“Kami tidak tampil terlalu bagus malam ini. Padahal kami ingin membuat semua orang malam ini bangga tetapi kami tidak dapat melakukannya. Kami kecolongan gol pada waktu yang tidak tepat, pada awal babak kedua, tetapi kami mampu mempertipis menjadi 2-1, sayang kembali kebobolan,” katanya. =ESPN/SKY SPORTS/ CAROL AJI

16BACA

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III

JUGA

KORAN MADURA

16

Sturridge Cedera Lagi, Liverpool Dirugikan HALAMAN | 15

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 No. 0489 | TAHUN III

Ekspresi gelandang Spanyol Toni Kroos usai mencetak gol ke gawang Spanyol pada laga yang berlangsung di Stadion Balaidos, Rabu (19/11) dini hari WIB. Gol tunggal Kroos memastikan kemenangan Jerman atas Spanyol 1-0.

0 1 SPANYOL

JERMAN

Akhirnya

JERMAN TUNDUKKAN SPANYOL VIGO - Tim Nasional (Timnas) Jerman akhirnya bisa mempertegas diri sebagai yang terbaik di dunia dan Eropa setelah menaklukkan Spanyol dengan skor tipis 1-0 pada laga persahabatan di Balaidos Stadium, Selasa (18/11) malam waktu setempat atau Rabu (19/11) dini hari WIB. Gol tunggal Jerman pada laga ini dicetak Toni Kroos hanya satu menit sebelum pertandingan berakhir.

Laga di bawah guyuran hujan lebat itu sebenarnya berlangsung imbang. Jerman memimpin penguasaan bola dengan 52% dan Spanyol 48%. Sedangkan dalam hal jumlah tendangan ke gawang, kedua tim sama-sama melepas 9 tendangan, tetapi Spanyol ung-

gul satu tendangan yang tepat sasaran atas Jerman. Spanyol memiliki lima tendangan yang tepat sasaran, sementara Jerman hanya punya empat tendangan.

Di babak pertama, Jerman memiliki peluang emas lebih dulu pada menit ke-21 melalui Mario Gomez memanfaatkan umpan Thomas Mueller. Sayang tendangannya masih bisa diselamatkan Iker Casillas. Di babak kedua, Spanyol juga mendapat peluang unggul terlebih dahulu melalui pemain pengganti Pedro Rodriguez. Tendangannya menyambut umpan Isco masih bisa diselamatkan kiper tim Panzer, Ron-Robert Zieler. Akhirnya, Toni Kroos muncul sebagai pembeda setelah tendangan jarak jauhnya tidak mampu ditepis kiper pengganti Spanyol, Kiko Casilla.

Ini adalah kemenangan pertama Jerman sejak Spanyol menaklukkan “Der Panzer” 1-0 pada semifinal Piala Dunia Afrika Selatan 2010. Dua tahun sebelumnya, tim Matador juga menyingkirkan Thomas Mueller dan kawankawan pada final Piala Eropa 2008. Sedangkan untuk laga kandang, ini adalah kekalahan per-

tama mereka sejak terakhir kalah takluk dari Rumania 2006 silam.

Pada laga ini, kedua tim tidak diperkuat oleh pemain-pemain utama mereka. Di pihak Jerman, pemain-pemain kunci seperti Manuel Neuer, Marco Reus, dan Bastian Schweinsteiger tidak bisa dimainkan karena cedera. Begitupun Andres Iniesta, Cesc Fabregas, dan Davil Silva di kubu Spanyol.

Pelatih Spanyol Vicente Del Bosque mengandalkan pemain muda, termasuk beberapa yang baru menjalani debut bersama “La Furia Roja”, seperti Alvaro Morata, Manuel “Nolito Agudo”, Ignacio Camacho, dan Jose Callejon. Vicente Del Bosque memang sedang membangun kekuatan baru sejak Spanyol gagal total di Piala Dunia 2014 Juni-Juli lalu.

“Kami sedang dalam masa transisi dan kami menatap masa depan dengan penuh optimisme, walaupuan hasil pertandingan hari ini membuat kami tidak terlalu bahagia. Pada laga ini sebenarnya kedua tim sama-sama memiliki peluang untuk menang, hanya gol Kroos yang menjadi pembeda,” kata Del Bosque. =ESPN/CAROL AJI

PUTING BELIUNG, SATU RUMAH AMBRUK

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 No. 0489 | TAHUN III

SUMENEP | D

KORAN MADURA

KAMIS 20 R. NOVEMBER | No. 0489 | TAHUN III AYU2014ELOK

PERMATASARI Hidup Wajib Berkompetisi

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Dewan Serentak Kunker Terkait Pembahasan Penyusunan RAPBD 2015 SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, pada minggu ini serentak melakukan kunjungan kerja (kunker). Sementara alat kelengkapan dewan belum terbentuk semua.

Informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, Komisi A DPRD Sumenep akan melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Sulawesi Selatan; Komisi B ke Badung, Bali; Komisi C ke Batam, Riau; dan Komisi D ke Bandung, Jawa Barat.

Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan melakukan kosultasi terkait administrasi kependudukan.

Komisi B yang membidangi ekonomi dan keuangan melakukan kosultasi pengelolaan CSR (corporate social responsibility).

Sementara Komisi C yang membidangi pembangunan melakukan konsultasi pengelolaan pelabuhan. Komisi D yang membidangi kesejahteraan dan sosial melakukan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. ”Sesuai rapat internal dewan kemarin, memang sejumlah anggota dewan akan melakukan kungker minggu ini,” kata Sekretaris Dewan (Sekwan) Moh. Mulki, Rabu (19/11).

Kendati demikian, pihaknya enggan memerinci besaran anggaran kunjungan kerja tersebut. ”Kami di sini cuma sebagai pelayan saja. Jadi kami tidak bisa ikut campur terlalu dalam soal kegiatan anggota dewan,” ungkapnya.

Sementara Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma, tidak menampik saat ini sejumlah anggota dewan akan melakukan kunker ke luar kota.

Kegitan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembahasan penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah) tahun 2015. ”Itu dilakukan atas prakarsa anggota dewan,” katanya.

Dikatakan, agenda konsultasi itu dilakukan tidak secara berbarengan, melainkan dilakukan secara bergantian antar komisi. Hal itu agar tidak terjadi kekosongan di kantor dewan. ”Kalau masalah waktunya, memang kami setting sebelumnya. Sehingga jika ada kegiatan di internal komisi tetap jalan,” terangnya.

Untuk diketahui, penetapan pimpinan

Kunjungan Kerja Anggota DPRD Sumenep Komisi

A

Hukum dan Pemerintahan

Tujuan : Makassar, Sulawesi Selatan Agenda : Konsultasi administrasi

kependudukan Peserta : 9 orang Komisi

B

Ekonomi dan Keuangan

Tujuan : Badung, Bali Agenda : Konsultasi pengelolaan CSR Peserta : 11 orang Komisi

C

Pembangunan

Tujuan : Batam, Riau Agenda : Konsultasi pengelolaan

pelabuhan Peserta : 19 orang Komisi

D

Kesejahteraan Sosial

Tujuan : Bandung, Jawa Barat Agenda : Konsultasi penyelenggaraan

kesejahteraan sosial Peserta : 11 orang badan kehormatan (BK) dan badan legislasi (Baleg) hingga saat ini belum rampung.

Rapat paripurna yang diagendakan untuk menetapkan pimpinan dua alat kelengkapan itu kembali ditunda, Selasa kemarin.

Alasan penundaan itu karena anggota dewan tidak konsentrasi untuk menentukan pimpinan. Sebab, para wakil rakyat sedang mempersiapkan kunjungan kerja .

Dijadwalkan, penetapan pimpinan akan dilaksanakan pada Senin (24/11).

Namun walaupun alat kelengkan dewan belum selesai, anggota dewan sudah melakukan kungker ke luar kota. =JUNAEDI/MK

A

NETER G N KOLENA

NP

HALAMA

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 No. 0489 | TAHUN III

PEMBANGUNAN TROTOAR

Dua Proyek Cikatarung Belum Selesai

MULAI NAIK. Penumpang bus Pahal Kencana saat hendak naik bus di Terminal Arya Wiraraja Sumenep, Rabu (19/11). Tarif sebagian angkutan umum mulai naik.

Tarif Angkutan Naik Dishub: Sebagian Besar Bus Tetap Beroperasi SUMENEP – Tarif sebagian angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) di Kabupaten Sumenep mulai mengalami kenaikan harga seiring dengan dinaikkanya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tarif bus naik Rp 20 ribu.

Pengelola jasa trasnportasi PO. Kemenangan Wilayah Madura Slamet Riadi mengatakan, tarif bus Sumenep-Jakarta yang biasanya Rp 320 ribu menjadi Rp 350 ribu. ”Kenaikan tarif diberlakukan mulai hari ini (kemarin) pasca kenaikan harga BBM itu,” katanya, Rabu (19/11).

Walaupun perusahaan PO Kemangan sudah menaikkan tarif, namun beberapa perusahaan jasa transportasi lainnya, sampai Rabu petang belum menaikkan tarif angkutan, seperti halnya perusahaan jasa transportasi PT. Pahala Kencana.

Pahala Kencana masih memakai tarif normal, sekalipun harga BBM sudah resmi naik Rp 2000 sejak Selasa pukul 00.00. Untuk jurusan Sumenep–Jakarta Rp 370 ribu dan untuk jurusan Sumenep-Denpasar, Bali, sebesar Rp 250 ribu. ”Hingga saat ini harga tiket tidak ada kenaikan, masih tetap sep-

erti sebelumnya,” kata pengurus PT. Pahala Kencana Wilayah Sumenep, Budiono.

Hal senada juga dikatakan Habit, pengelola perusahaan jasa transportasi Lorena. Pihaknya mengaku tidak berani menaikkan harga tarif angkutan sebelum ada payung hukum yang jelas. ”Saat ini harga tiket masih tetap, yakni kisaran Rp 350an,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku, tidak menutup kemungkinan suatu saat akan menaikkan tarif angkutan tersebut. ”Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Setelah pemerintah menerbitkan payung hukum kenaikan tarif itu,” terangnya.

Sementara Kepala Perhubungan Darat (PHD) Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Abdul Hadi mengimbau agar para kondiktur bus AKAP tidak serta merta menaikkan tarif angkutan sebelum ada in-

struksi dari manager perusahaan.

Tetap Beroperasi Ia menambahkan, kenaikan harga BBM tidak mempengaruhi kelancaran operasi angkutan umum. Sebagian besar bus milik perusahaan otobus tetap beroperasi sebagaimana mestinya untuk melayani kepentingan calon pengguna jasa.

"Hasil pemantauan yang kami lakukan di lapangan pada Rabu ini, hanya ada satu perusahaan otobus yang tidak beroperasi, yakni PO Karina. Sementara bus milik perusahaan otobus lainnya tetap beroperasi," ujarnya.

Pihaknya memang melakukan pemantauan khusus atas aktivitas atau operasional bus terkait dengan rencana Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang akan mogok beroperasi pada Rabu ini akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Sekali lagi, untuk di Sumenep, sebagian besar perusahaan otobus tetap mengoperasionalkan armadanya. Aktivitas sebagian besar bus, baik bus antarkota dalam provinsi (AKDP) mau-

pun antarkota antar provinsi (AKAP), di Terminal Arya Wiraraja Sumenep berjalan normal," ujarnya.

Sesuai data di Dishub Sumenep pada Rabu ini pukul 11.15 WIB, jumlah bus AKDP yang masuk atau datang ke Terminal Arya Wiraraja sebanyak 26 bus dan yang keluar atau berangkat sebanyak 32 bus.

Sementara bus AKAP yang keluar atau berangkat dari Terminal Arya Wiraraja Sumenep sebanyak delapan bus, yakni empat bus milik PO Pahala Kencana, tiga bus PO Hariyanto, dan satu bus PO Kemenangan.

Perwakilan PO Karina di Sumenep, Akmal Hanafi menjelaskan, pihaknya memang menunda pemberangkatan busnya pada Rabu ini.

"Penundaan pemberangkatan bus kami hanya pada Rabu ini. Sebenarnya ada beberapa calon penumpang tujuan Jakarta yang akan menggunakan jasa bus kami. Namun, untuk sementara permintaan tersebut tidak kami layani, karena pada Rabu ini ada penundaan," katanya singkat sambil tersenyum. =JUNAEDI/ANT/MK

SUMENEP - Meski telah berbulan-bulan, namun proyek pembuatan trotoar di depan kantor Pemkab Sumenep serta di terminal Wiraraja Sumenep, hingga saat ini pengerjaannya belum selesai. Sejauh ini dua proyek Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) itu terus dikebut, karena proyek tersebut menggunakan anggaran tahun 2014.

Sejauh ini, dua proyek yang digadang-gadang akan menghadirkan nuansa budaya Madura, khususnya Sumenep itu presentasenya masih sekitar 78 persen. Dikatakan, proyek itu saat ini terus dilakukan agar tidak sampai melewati target yang ditetapkan.

Meski begitu, penanggung jawab proyek tersebut, Bambang Iriyanto, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Kabupaten Sumenep, tetap mengaku optimis pengerjaan dua proyek yang menjadi satu paket itu bisa selesai tepat waktu.

Sejauh ini, menurut Bambang, proyek pembuatan trotoar di depan Pemkab itu sudah hampir memasuki tahap finishing. Dikatakan, saat ini hanya tinggal proses pembuatan taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan diletakkan di depan papan monumen Pemkab Sumenep nantinya.

"Dari kegiatan itu, kita mencoba untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai langkah bijak memberikan suasana baru. Sebab, di depan Pemkab itu kami memadukan antara pembangunan trotoar dengan suasana taman.

Sekarang sudah dalam proses,” tandasnya, Rabu (19/11) saat ditemui di kantor DPRD Sumenep sebelum melakukan pertemuan dengan Komisi C. Saat disinggung mengenai banyaknya pohon yang ditebang selama proses pembuatan trotoar itu, Bambang mengaku akan mengembalikannya seperti suasana semula, yakni bernuansa hijau. Bahkan, ia yakin suasananya akan lebih dari sebelumnya karena sudah ada taman dan semacamnya.

Sementara terkait dengan trotoar di Terminal Wiraraja, menurut Bambang, trotoar di sana akan lebih ditekankan kepada identitas. “Di sana nanti akan dibangun bangunan yang ada tulisan selamat datangnya. Selain itu, kita juga akan RTH. Sehingga masyarakat juga bisa menjadikan tempat bermain, baik di kota, di depan kantor Pemkab atau di Terminal Wiraraja,” jelasnya.

Mengenai anggaran untuk 2 proyek tersebut, mantan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) itu mengatakan, totalnya Rp. 1,2 M. Dengan rincian, anggaran untuk proyek pembuatan trotoar di depan kantor Pemkab sebesar Rp. 800 juta, sedangkan di Terminal Arya Wiraraja ialah Rp. 400 juta.

Terkait dengan belum selesainya program kerja sebagian SKPD secara umum, Ketua Komisi C, Dul Siyam mengatakan, selama masih ada kesempatan semua jenis proyek yang masih belum selesai harus segera diselesaikan. “Karena tahun 2014 ini masih belum habis, sehingga program itu harus dilanjutkan. Jangan sampai mentok hanya di 80 persen,” tukasnya saat ditemui setelah mengadakan pertemuan dengan semua SKPD Kabupaten Sumenep yang menjadi mitra kerjanya.

Rabu (19/11). =FATHOL ALIF

KORAN MADURA

Sumenep SUMENEP – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumenep mengundang delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerjanya untuk perkenalan dan mendengarkan hasil realisasi kerja mereka selama tahun 2014, Rabu (19/11).

Komisi C membidangi pembangunan.

Delapan mitra kerja komisi C yaitu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup, Kantor

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489| TAHUN III

C

Tata Kelola 3 PU Tak Benar Komisi C Bertemu SKPD Mitra Kerjanya Kebersihan dan Pertamanan, dan PT. Sumekar Line.

Ketua Komisi C DPRD Sumenep, Dul Siam mengatakan, hasil evaluasi kinerja SKPD sepanjang tahun 2014, meski telah memasuki bulan November, masih ada sebagian SKPD yang belum merealisasi program kerjanya.

Dari delapan SKPD mitra kerja komisi C, ada yang realisasi programnya masih di bawah 70 persen, namun politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu merahasiakan nama SKPD tersebut.

“Karena tahun 2014 ini masih belum habis, sehingga program itu harus dilanjutkan. Jangan sampai

mentok di 80 persen,” tukasnya.

Pertemuan antara komisi C dan delapan SKPD mitra kerjanya dilakukan secara tertutup di ruang Paripurna DPRD Sumenep.

Namun, pantauan Koran Madura, pertemuan kemarin sempat memanas.

Salah seorang anggota Komisi C, Yusuf menilai tata kelola sebagian SKPD yang menjadi metra kerja komisi C selama ini kurang memuaskan. Sehingga, menurutnya, membuat opini yang berkembang di masyarakat, segala bentuk proyek dikuasai oleh oknum-oknum komisi C. Saat ditemui usai pertemuan,

Karena tahun 2014 ini masih belum habis, sehingga program itu harus dilanjutkan. Jangan sampai mentok di 80 persen,”

Dul Siam

Ketua Komisi C Yusuf mengatakan, selama ini yang berkembang di masyarakat, terutama para kontraktor, komisi C menguasai seluruh proyek. Hal

itu menurutnya akibat tata kelola di beberapa SKPD yang tidak benar. “Kerena, waktu saya masih menjadi kontraktor dulu dan minta proyek, mereka selalu bilang, ‘maaf, Mas, proyek ini sudah punya Komisi C’,” tuturnya.

Menurutnya, SKPD yang tidak benar tata kelolanya adalah tiga yaitu PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Bina Marga, dan Pengairan.

Seharusnya, kata Yusuf, secara aturan proyek PU itu dijelaskan.

“Misalnya, siapa yang menjadi pemenang proyek, siapa pelaksana proyeknya, dan sebagainya.

Itu tidak ada. Selama ini tidak jelas,” kesalnya. =FATHOL ALIF

PEMBANGUNAN TPS SAMPAH

Ada yang Janggal dalam Proyek TPA SUMENEP – Ada yang janggal dari proyek pembangunan Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) sampah di Desa Torbang, Kecamatan Batuan. Batu yang digunakan mestinya batu Jawa, namun ditengarai menggunakan batu lokal yang kualitasnya jauh lebih rendah.

Proyek tersebut dilaksanakan oleh PT. Gala Karya di bawah naungan Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (SKPPLP) Jawa Timur. Anggarannya senilai Rp 12 miliar bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2014.

Pekerjaan proyek itu baru selesai sekitar 70 persen. ”Sampai saat ini pekerjaan proyek itu masih belum selesai, paling tidak hanya 70 persen,” kata Ainurrahman (32), tokoh masyarakat Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Rabu (19/11).

Seharusnya, lanjut Ainur, Badan Air dan Sanitasi (BAS) Jatim bertindak tegas atas molornya proyek tersebut. ”Paling tidak PT Gala Karya sebagai pelaku pekerjaan itu sudah diputus kontrak, karena rekanannya sudah tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu,” terangnya.

Anehnya, sambung Ainur, walaupun sudah diketahui pekerjaan proyek belum selesai, BAS dan dinas terkait tetap membiarkan PT Gala Karya melanjutkan pekerjaannya. ”Ini kan sudah jelas sudah tidak tepat waktu, selain itu pekerjaannya sudah asal-asalan.

Namun satker terkait terkesan diam seolah tidak mengetahui,” ungkapnya.

JANGGAL. Warga mengamati bangunan Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) sampah di Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Rabu (19/11). Proyek tersebut janggal

Anggota Komisi C DPRD Sumenep M. Ramzi menyayangkan dugaan tersebut. Sebab, dengan anggaran senilai miliaran rupiah, seharusnya menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, namun kenyataannya ditengarai dikerjakan asal-asalan. ”Ini sudah tidak beres, masak proyek bernilai miliaran ru-

piah memakai material lokal yang kualitasnya sangat jelek, ini menyalahi kontrak dan mestinya dinas terkait harus menyetop pekerjaan itu dan meminta kontraktor membongkar pekerjaan yang terlanjur selesai, karena bila tidak proyek tersebut tidak akan bertahan lama,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas PU

Cipta Karya Sumenep Bambang Iriyanto, mengaku tidak berhak dengan proyek tersebut, karena bersumber dari APBN yang pengawasannya langsung dari Pemprov.

Menurutnya, pihaknya cuma sebagai mitra kerja yang sifatnya hanya diberitahu oleh Dinas Cipata Karya Provinsi Jawa Timur, selebihnya pihak pemerintah

provinsi yang akan mengawasi pelaksanaan proyek tersebut. ”Kalau urusan proyek TPA Batuan, itu bukan urusan kami melainkan urusannya provinsi, karena dananya bersumber dari APBN, provinsi memang sempat pamit ke kami selebihnya sudah bukan urusan kami,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

D

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III

Puting Beliung, Satu Rumah Ambruk SUMENEP- Memasuki musim hujan, angin puting beliung mengamuk di Dusun Taroh, Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Rabu (19/11) sore. Akibatnya, satu rumah warga ambruk hingga rata dengan tanah.

Berdasarkan informasi yang didapat Koran Madura, rumah itu milik seorang nenek yang usianya sudah rentah. Nenek yang bernama Sami itu kini sudah berusia 74 tahun. Selama ini, rumah yang sudah rata dengan tanah itu dihuni oleh dua orang, yaitu Sami sendiri dan anaknya, Eho (45).

Nenek yang bernama Sami itu kini sudah berusia 74 tahun. Selama ini, rumah yang sudah rata dengan tanah itu dihuni oleh dua orang, yaitu Sami sendiri dan anaknya, Eho (45).

Meski di satu sisi si pemilik rumah sial, namun di sisi lain, keduanya masih beruntung. Karena saat kejadian keduanya sedang tak ada di rumahnya. Keduanya sedang berada di rumah tetangganya. Sehingga musibah tersebut tidak sampai menelan korban.

Menurut cerita warga, sebelum rumah itu roboh, ada angin di sertai gumpalan awan berputar-

putar di atasnya. “Anginnya berputar-putar dari arah utara dan langsung mengenai rumah ini,” kata Matraha (35), warga setempat sambil menunjuk rumah Sami yang sudah ambruk.

Melihat rumahnya sudah rata dengan tanah, Sami hanya bisa pasrah dan menangis. Pasalnya, selama ini rumah tersebut merupakan tempat tinggal satu-satunya yang ia tinggali bersama anaknya, semenjak suaminya meninggal dunia beberapa tahun lalu.

Masih menurut warga setempat, tak lama setelah kejadian, sedikitnya enam anggota Koramil Kecamatan Ambunten langsung tiba di lokasi. Keenamnya datang guna membantu warga akibat kejadian tersebut. Mereka mengumpulkan bahan-bahan rumah yang masih bisa dipakai.

Atas musibah tersebut, pemilik rumah berharap agar ada bantuan dari pemerintah. Pasalnya, kerugian akibat musibah itu ditaksir mencapai Rp. 10 juta.

“Harapannya, nanti pemerintah bisa membantu meringankan beban yang harus kami tanggung,” ucapnya seraya meratapi nasib yang harus dijalaninya. =FATHOL ALIF

Warga bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan yang diterjang angin puting beliung di Dusun Taroh, Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Rabu (19/11) sore.

ALIH FUNGSI LAHAN

Warga Sudah Tiga Tahun Tak Bertani SUMENEP - Alih fungsi lahan produktif di wilayah Kecamatan Kota Sumenep, salah satunya di Desa Kolor menjadi lahan properti atau perumahan berdampak buruk terhadap petani. Sudah tiga musim mereka tidak dapat penghasilan.

Hal itu mengemuka ketika sejumlah petani menyambangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Rabu (18/11). Kedatangan mereka untuk menemui Komisi C DPRD Sumenep.

Mereka ingin meminta DPRD agar memfasilitasi supaya bisa membicarakan dampak alih fungsi lahan tersebut dengan pihak pengembang maupun pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap persoalan

tersebut. “Agar nantinya ada normalisasi. Sehingga sawah bisa ditanami lagi,” katanya, Rabu (19/11) kepada Koran Madura.

Salah seorang dari mereka, H. Moh. Adhar Fajri mengatakan, pengembangan kota yang meniscayakan alih fungsi lahan di sebelah utara Terminal Wiraraja, atau di sebelah timur kompleks perumahan polisi sangat merugikan petani.

Pasalnya, sawah miliknya tidak dapat digarap selama tiga tahun terakhir. Ia menuturkan, sawahnya tak dapat digarap lantaran digenangi air.

Menurutnya, selama ini saluran pembuangan air yang ada di persawahannya tidak memadai. Sehingga meluap ke area

persawahan petani. Akibatnya, menurut Adhar, ada sekitar tiga hektare lebih sawah tidak produktif lagi. “Herannya, di sana juga ada tanah pecaton, yang merupakan milik pemerintah, itu juga dibiarkan,” tandasnya.

Adhar juga membandingkan, sebelum ada pengembangan biasanya hasil panen yang diperolehnya bisa sampai 80 sak gabah. Namun, sejak tiga tahun terakhir dirinya mengaku tidak dapat menikmati hasil panen lagi. “Kami merasa sangat dirugikan. Padahal, meski tak dapat penghasilan dari sawah di sana, kami harus membayar pajak setiap tahun,” tukasnya.

Selebihnya, ia mengaku bahwa pihaknya selama ini sudah

melakukan upaya-upaya dengan pihak pengembang agar ada normalisasi pembuangan air. Agar setiap musim hujan mereka dapat bertani sebagaimana biasanya.

Namun menurutnya, meski sudah empat kali bertemu dengan pihak pengembang, upayanya tetap tak membuahkan hasil sesuai keinginan mereka. “Karena kenyataannya, (sawah, red.) masih tergenang air,” kesalnya.

Pantauan Koran Madura, meski mereka tiba di kantor DPRD Sumenep sejak kurang lebih pukul 10.30, namun sampai pukul 13.00 mereka belum ditemui oleh anggota dewan. Mereka masih terlihat menunggu di belakang tempat penerima tamu DPRD Sumenep.

Sebelumnya, Ketua Komisi

B DPRD Sumenep, Nurus Salam mengatakan, seharusnya lahan produktif yang ada di wilayah Sumenep, khususnya di Kecamatan Kota harus tetap difungsikan sebagai lahan produktif. Tidak boleh dialihfungsikan sebagai lahan properti atau perumahan. Karena lahan pertanian merupakan lahan petani mencari penghasilan.

“Kalau masalah pengembangan kota, itu bisa ke lahan non produktif, seperti di daerah Kebunan, Bangkal dan Parsanga.

Di sana ada lahan non produktif yang bisa dibebaskan oleh pemerintah daerah. Kira-kira 400 hektare. Saya kira kalau itu dijadikan kota baru, tempatnya cukup,” katanya. =FATHOL ALIF

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489| TAHUN III

E

BBM NAIK

Rekanan Minta Tambahan Anggaran SUMENEP – Rekanan yang menggarap proyek pelebaran dan pengaspalan jalan lingkar meminta tambahan anggaran kepada pemerintah. Jika tidak, rekanan mengancam akan membiarkan proyek itu walaupun tidak selesai seratus persen.

Hal itu dampak kenaikan harga bahan bakan minyak (BBM) sebesar Rp 2000 yang berlaku sejak Selasa pukul 00.00. Harga premium yang sebelumnya Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Wakil Bupati Sumenep Soengkono Sidik mengatakan, semestinya pekerjanya tersebut sudah dihotmix. ”Rekanan di sana tidak bisa mendatangkan hotmix karena AMP (asphalt mixing plant) menaikkan harga menjadi Rp 1,4 juta dari harga sebelumnya sekitar Rp 1,2 juta per ton,” katanya.

Soengkono memprediksi, proyek yang lain, seperti pembangunan gedung pemerintahan, juga akan mengalami hal serupa. ”Kemungkinan besar itu akan terjadi. Sehingga, dikhawatirkan banyak proyek pembangunan yang tidak selesai tepat waktu,” terangnya.

Dikatakan, saat ini pemerintah mulai memikirkan cara agar dampak kenaikan harga BBM tidak sampai menghentikan pekerjaan proyek di Sumenep. ”Kami sudah merapatkan barisan, bahkan saat ini kami telah menginstruksikan setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang memiliki proyek untuk membuat konsep, yang nantinya akan disetorkan kepada Bupati.

Jika disetujui akan disampaikan kepada rekanan,” ungkapnya.

Selain itu, Pemkab Sumenep juga akan meminta pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) untuk menyiasati dampak kenaikan harga BBM tersebut.

Salah satunya terkait perubahan klausul (addendum) dengan cara mengurangi unsur pekerjaan, seperti mengurangi panjang jalan. ”Hal itu pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun sebelumnya saat kondisi darurat, yang penting tidak mengurangi ketebalan hotmixnya.

Sebab itu tidak diperbolehkan,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

Pekerja sedang menyelesaikan proyek pelebaran dan pengaspalan jalan lingkar, Rabu (19/11). Kontraktor meminta tambahan anggaran proyek setelah pemerintah menaikkan harga bahan minyak. Jika tidak rekanan mengancam akan membiarkan proyek.

31 Desa Gelar Pilkades 660 Polisi Diterjunkan Sumenep – Kepala Bagian Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten Sumenep, Moh Ramli menyatakan 31 pemilihan kepala desa (pilkades) di daerah tersebut siap dilaksanakan pada Kamis (20/11).

“Hingga Rabu siang belum ada laporan dari camat maupun dari panitia pilkades tentang potensi terhambatnya pilkades di 31 desa tersebut. Semuanya siap digelar sesuai jadwal yang telah ditentukan,” ujarnya di Sumenep, Rabu (19/11).

Pemkab Sumenep pada tahun ini memfasilitasi terselenggaranya pilkades serentak secara bertahap di wilayah kecamatan daratan maupun kepulauan. Secara teknis, pelaksanaan pilkades serentak itu dibagi menjadi tiga tahap, yakni pada 20 November, 26 November di 33 desa, dan 1 Desember di 24 desa.

“Di tingkat Pemkab Sumenep, kami membentuk tim yang tugasnya memonitor persiapan pilkades dan siap membantu panitia pilkades, jika dibutuh-

kan,” kata Ramli, menerangkan.

Ia menjelaskan, tim di tingkat kabupaten yang juga melakukan koordinasi dengan pimpinan Polres Sumenep sebagai penanggung jawab pengamanan pilkades demi terselenggaranya pilkades yang aman dan damai.

“Namun, untuk teknis pengamanannya dilakukan langsung oleh pimpinan Polres Sumenep. Kami di tim tingkat kabupaten hanya dalam posisi koordinasi dengan polisi demi lancarnya pilkades,” ucapnya.

Ramli berharap semua elemen masyarakat ikut memberikan dukungan positif dalam rangka mewujudkan pilkades yang aman dan damai.

“Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya

pilkades yang aman dan damai, kami juga menggagas deklarasi damai, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dengan mengundang para calon kepala desa,” katanya, menambahkan.

Secara terpisah, Pimpinan Kepolisian Resor Sumenep, Rabu (19/11) siang memberangkatkan ratusan personel ke masingmasing lokasi pemilihan kepala desa (pilkades) yang digelar serentak pada Kamis (20/11).

“Sekitar 660 personel polres pada Rabu siang ini sudah digeser ke wilayah kecamatan yang terdapat pilkades.

Mereka akan langsung siaga di masing-masing desa sejak Rabu malam,” kata Kabag Operasional Polres Sumenep, Kompol Edy Purwanto di Sumenep, kemarin.

Pada pilkades yang masuk kategori aman akan disiagakan 10-15 polisi, pilkades kategori rawan sebanyak 15-20 personel, dan pilkades sangat rawan sebanyak 20-30 aparat.

Pemetaan status pilkades itu berdasarkan pada kondisi geografis, situasi kamtibmas selama enam bulan terakhir, dan jumlah pemilih.

“Kami melibatkan personel Satuan Brimob Polda Jawa Timur dengan status sebagai pasukan ‘on call’. Sejak Rabu siang, satu satuan setingkat kompi (SSK) Brimob Polda Jatim sudah disiagakan di Mapolsek Ambunten,” ucapnya.

Edy juga mengemukakan, pihaknya didukung ratusan personel dari sejumlah instansi samping, seperti TNI (Kodim 0827), Satpol PP, dan Bakesbangpollinmas Sumenep, dalam rangka pengamanan pilkades tersebut.

“Alhamdulillah, hingga sekarang situasi di 31 desa yang pada Kamis akan digelar pilkades, kondusif. Semoga situasi kondusif tersebut tetap terjaga hingga pilkades usai,” katanya, menambahkan. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 No. 0489 | TAHUN III

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III

MADURA

F

BERDIRI. Kantor tempat penelitian garam satu-satunya di Indonesia yang terletak di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Pergantian Menteri Berdampak Negatif Nasib UPT Peramal Makin Tidak Jelas PAMEKASAN – Pergantian Menteri ternyata berdampak negatif. Salah satunya akibat ada pergantian Menteri di Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), nasib Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Sumber Daya Garam Mineral dan Air Laut (UPT Peramal) di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, makin tidak jelas.

Sejatinya kantor yang berdiri di atas lahan seluas 2,6 hektare itu dibangun sejak tahun 2012, dengan anggaran Rp 25 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (ABPN). Namun, hingga saat ini belum ada kabar kapan tempat penelitian garam itu akan dioperasikan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Pamekasan, Nurul Widiastuti mengatakan seluruh kegiatan UPT Peramal menjadi kewenangan KKP RI, mulai dari perencanaan, lelang, dan pengerjaannya semuanya dilakukan oleh KKP RI, termasuk waktu pengoperasiannya.

“Sudah sejauh mana proses

pembangunannya kami tidak tahu, karena itu APBN murni, pelaksana, KPA, semua penanggung jawab pusat, sehingga di master plan kami juga tidak tahu.

Di sini hanya tim teknis dari PU yang ikut mendampingi pelaksana pembangunannya,” katanya.

Dijelaskan Nurul, sebenarnya persoalan UPT Peramal yang tidak kunjung dioperasikan itu akan disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Susi Pudjiastuti, agar bisa dilakukan percepatan pembangunan agar penelitian garam bisa segera dilakukan.

Dia jelaskan kantor tersebut akan digunakan untuk meneliti sumber daya garam mineral dan

air laut, agar petani atau petambak garam tidak hanya bisa menghasilkan garam. Namun juga diharapkan bisa menghasilkan atau memanfaatkan air binten atau sisa air garam menjadi ekstrak air laut yang mengandung mineral mikro atau air nigari. Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan para petani garam.

“Seandainya ibu menteri jadi datang ke sini (Pamekasan), rencana kami juga akan sampaikan soal UPT Peramal agar dapat dilakukan percepatan pembangunan, agar manfaatnya bisa segera dirasakan petani garam. Tapi karena gagal datang, nanti kami usahakan disampaikan dalam pertemuan di Surabaya,” ungkapnya.

Nurul menambahkan, UPT peramal tersebut merupakan tempat penelitian garam satu satunya di Indonesia yang dibangun oleh KPP-RI. Sehingga kantor yang dibangun pertama kalinya itu, nantinya akan mewadahi (melayani ) seluruh minopolitan garam (Kabupaten/kota penghasil garam) di Indonesia.

Saat ini tercatat ada 40 kabupaten/kota penghasil garam seluruh Indonesia. 11 kabupaten/ kota di antaranya berada di Jawa Timur, termasuk di dalamnya 3 kabupaten di Madura. Masingmasing Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan Kabupaten Sampang. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489| TAHUN III

G

Kades Jangan Persulit Bantuan PSKS BPS Diharap Memperbarui Data Kemiskinan PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta para kepala desa di Pamekasan agar tidak mempersulit penyaluran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Permintaan itu disampaikan menyusul temuan data penerima yang digunakan masih data lama yang diduga banyak salah sasaran sebagaimana penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahun 2013 lalu.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Hermanto mengatakan bantuan uang tunai dari pemerintah itu harus sampai kepada warga miskin yang berhak menerimanya. Sebab, PSKS itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi dampak kenaikan BBM pada warga miskin.

Penolakan atas bantuan tersebut akan mengorbankan warga miskin yang memang berhak atas bantuan tersebut. Untuk itu, kepala desa harus membantu kelancaran program pemerintah tersebut dengan membantu pihak pelaksana pendistribusian, yaitu kantor pos dalam memberikan bantuan pada rumah tangga sasaran (RTS).

“Data lama ini memang rawan penolakan, tapi kami harap apa yang terjadi di tahun lalu tidak terulang lagi di tahun ini. Apalagi tidak semua penerima itu salah sasaran, sehingga jangan sampai ada tindakan yang merugikan warga miskin lainnya,” katanya.

Jika memang ada data yang dianggap tidak valid (salah sasaran) itu menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaikinya dengan melakukan pendataan ulang terhadap warga miskin di Pamekasan.

“Kami berharap BPS itu segera melakukan up date data kemiskinan di Pamekasan, agar kalau ada bantuan semacam ini bisa tepat sasaran,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Pos Pamekasan, Ade Ahadiat menjelaskan penerima bantuan kali ini murni pemegang Kartu Penjamin Sosial (KPS), sehingga kemungkinan terjadi penolakan dari kepala desa sangat kecil. Sebab pemegang

KPS sebelumnya sudah dilakukan evaluasi di desa saat pendistribusian BLSM. “Saya rasa tidak akan ada lagi penolakan seperti tahun lalu, karena penerima yang dulu menolak BLSM sudah mengembalikan KPS-nya. Jadi sekarang itu murni pemegang KPS yang sudah diakui oleh kepala desa masingmasing bahwa mereka berhak atas bantuan ini,” katanya.

Dijelaskan Ade, kendati data tersebut menggunakan data lama, pihaknya yakin bantuan PSKS tidak akan salah sasaran. Sebab meskipun RTS pemegang KPS ada yang meninggal dunia, namun bantuan tersebut tetap dapat diterima istri atau anaknya.

Dijelaskan Ade, kendati data tersebut menggunakan data lama, pihaknya yakin bantuan PSKS tidak akan salah sasaran.

Sebab meskipun RTS pemegang KPS ada yang meninggal dunia, namun bantuan tersebut tetap dapat diterima istri atau anaknya.

“Terkecuali kalau kepala keluarga nikah lagi, terus meninggal dunia. Sehingga tidak bisa diberikan pada anak atau istri yang sebelumnya atau yang baru.

Sebab di KPS itu tidak tercantum nama istri yang baru, sedang untuk anak dan istri yang lama sudah tidak tercantum dalam KK yang baru,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

SURVEI. Salah satu petugas PU Pengairan bersama warga melakukan pengukuran terhadap tanggul yang nyaris jebol.

AKSES DESA

Tanggul Nyaris Jebol Akhirnya Disurvei PAMEKASAN - Dinas Pekerjan Umum (DPU) Pengairan Pemkab Pamekasan akhirnya tergugah untuk melakukan survei atau pemantauan terhadap sejumlah tanggul yang nyaris jebol di dua desa di Kecamatan Pademawu.

Masing-masing Dusun Kretek, Desa Pademawu Barat, dan Dusun Malangan Barat, Desa Pademawu Timur.

Di Dusun Kretek, Pademawu Barat, petugas PU Pengairan menemukan satu titik tanggul yang cukup parah dan mengancam rumah penduduk. Sementara di Dusun Malangan Barat, Desa Pademawu Timur ada tiga titik.

Petugas dari dinas PU Pengairan sudah melakukan pengukuran terhadap keberadaan tanggul yang nyaris jebol tersebut. Selanjutnya akan menyusun anggaran yang akan dibutuhkan dalam pembangunannya.

Kepala Bidang (Kabid) Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Pemkab Pamekasan, Ika Agustina menyatakan seluruh tanggul yang berada di desa tersebut masuk kategori parah dan pihaknya segera membuat

laporan untuk dianggarkan.

Dari beberapa tanggul yang ada, dua tanggul, yakni di Dusun Kretek dan Dusun Malangan akan diutamakan usulannya. Sementara untuk tanggul lain bisa diajukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan sebagiannya dari pengairan.

Ika Agustina menambahkan, pekerjaan tanggul tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Sebab anggarannya terbatas. Sehingga harus dimasukkan dalam usulan APBD 2015 Mendatang. Itu pun akan disesuaikan dengan kekuatan anggaran yang ada.

Kemungkinan besar pekerjaan proyek tanggul akan dilakukan secara bertahap. Semuanya harus menggunakan bronjong dan menimbun tanah. Sebab alat berat tidak bisa masuk ke kawasan tersebut. Sehingga caracara manual dan tradisional yang bisa dilakukan.

Kepala Dusun Malangan Barat, Desa Pademawu Timur, Sidi berharap Dinas PU Pengairan Pemkab setempat tidak hanya melakukan survei. Melainkan mampu merealisasikan

keluhan masyarakat tersebut.

Sebab banyak tim survei yang datang ke lokasi tanggul tersebut, tetapi realisasinya tidak jelas. Sehingga masyarakat berharap hasil survei kali ini bisa ditindaklanjuti.

Sebelumnya, Kepala Dinas PU Pengairan Pemkab Pamekasan, Ahmad Syaifuddin saat dihubungi mengaku belum mengetahui adanya tanggul yang nyaris jebol. Justru ia baru mengetahui kondisi tanggul yang nyaris jebol itu setelah koran ini menghubunginya.

Sayangnya, Ahmad, sapaan Akrab Ahmad Syaifuddin, belum memastikan akan melakukan perbaikan terhadap tanggul tersebut. Sebab pada perubahan APBD 2014 tidak tercantum anggaran tanggul tersebut.

Lebih lanjut Ahmad menambahkan, jika hasil survei tanggul tersebut masuk kategori parah, maka rencananya akan dibangun bronjong untuk menanggulangi meluapnya air Kali Samajid.

Tetapi, jika tidak mengkhawatirkan, maka pihaknya akan menganggarkan pada tahun 2015 mendatang. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III

SEKOLAH KE LUAR NEGERI

Perajin Batik Tagih Janji Bupati

HASIL TANGKAPAN IKAN. Nelayan merapikan ikan hasil tangkapannya di Pelabuhan Branta Pesisir, Tlanakan, Pamekasan, Jatim, Rabu (19/11). Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagian besar nelayan di daerah itu memilih tidak melaut karena harga ikan rendah, dan cenderung menurun, sementara biaya operasional semakin membengkak.

Usulan UMK Akan Disesuaikan Perwakilan Pengusaha, Buruh, Dinsosnakertrans Sepakati Rp 1.150.000 PAMEKASAN - Usulan besaran upah minimun kabupaten (UMK) tahun 2015 yang dilayangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan ke Gubernur Jawa Timur bakal ada perubahan dari angka sebelumnya. Penyesuaian usulan ini menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 2 ribu per liter untuk jenis premium dan solar.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemkab Pamekasan, Alwalid mengatakan penyesuaian angka tersebut hampir dipastikan karena dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru saja diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.

Sayangnya, Alwalid belum mengetahui secara pasti perubahan kenaikan angka nominal UMK tersebut. Sebab hal itu menjadi kewenangan penuh Gubernur

Jawa Timur, Soekarwo. Dalam usulannya, Pemkab Pamekasan mengajukan UMK sebesar Rp 1.150.000. Pasca kenaikan BBM, kemungkinan akan mengalami peningkatan dari nominal tersebut.

Alwalid menambahkan, jika tidak ada perubahan UMK akan ditetapkan pada tanggal 31 November mendatang.

Pengumuman tersebut akan dilakukan secara serentak untuk 38 kabupaten/kota se Jawa

Timur.

Ia memprediksi kenaikan nominal UMK dari usulan kabupaten/kota akan disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berada di masingmasing kabupaten/kota.

Pada tahun 2014 ini, UMK Kabupaten ni mencapai Rp 1.090.000. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2013 yang hanya Rp 1 juta. Pada tahun 2015 Dinsosnakertrans kembali mengusulkan kenaikan UMK sebesar Rp 1.150.000 kepada Gubernur Jawa Timur, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 60 ribu dari tahun sebelumnya.

Tapi sejumlah buruh perusahaan masih banyak yang mengeluhkan, karena perusahaannya tidak membayar sesuai dengan ketetapan UMK. Namun instansi itu jarang memberikan sanksi te-

gas kepada pengusahanya, karena tidak ada laporan dari buruh dan ancaman pemutusan Hak Kerja (PHK) terhadap buruh apabila diberlakukan.

Usulan kenaikan UMK tersebut diusulkan berdasarkan hasil rapat yang melibatkan perwakilan pengusaha dan perwakilan buruh serta Dinsosnakertrans. Perbedaan pendapat mengenai angka usulan UMK tersebut terus bergulir saat pembahasan. Perwakilan penguasaha menginginkan UMK diusulkan Rp 1.140.000, sementara perwakilan buruh menginginkan kenaikan mencapai Rp 100 ribu dari tahun sebelumnya atau sekitar Rp 1.190.000. Namun, berdasarkan hasil pertimbangan akhirnya diputuskan Rp 1,150.000. =FAKIH AMYAL/UZI/rah

PAMEKASAN - Rencana Bupati Pamekasan, Achmad Syafii untuk menyekolahkan perajin batik hingga ke luar negeri mendapat sambutan luar biasa dari sejumlah perajin batik di Pamekasan.

Mereka menagih janji itu untuk segera ditepati.

Pengrajin batik asal Dusun Panggung, Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Muhdari berharap janji itu segera direalisasikan agar keterampilan para perajin batik bisa bertambah sehingga batik Pamekasan semakin berkualitas dan bersaing. Hal ini secara otomatis dapat memperbaiki perekonomian perajin batik.

Sejak awal dirinya menginginkan hal itu sebab selama ini perajin batik tidak pernah disentuh oleh pemerintah.

Justru yang paling banyak disentuh pengusaha batik.

Menurutnya perajin batik hanya berkutik di motif-motif lama dan modifikasinya sangat terbatas. Sehingga perlu dipompa pengetahuannya untuk menambah koleksi motif.

Hal serupa juga diakui perajin batik asal Dusun Arsojih, Desa Pangedingan, Galis, Zainiyah, yang mengaku perlunya pendidikan dan latihan terhadap perajin batik. Sehingga industri batik di Pamekasan terus berkembang pesat.

Sebelumnya, pemerintah memiliki rencana besar untuk memajukan industri batik. Tidak tanggung-tanggung, perajin batik yang ada di pelosok dusun dan desa akan disekolahkan sampai ke luar negeri.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan selama ini perajin batik di perkampungan kurang mendapat perhatian. Desain batik yang mereka buat belum memiliki karakter khusus batik Pamekasan. Oleh sebab itu, Pemkab membuat festival desain batik Pamekasan. “Kemarin sudah kami gelar festivalnya. Ke depan akan kami datangkan tutor yang bagus dan profesional,� terang Achmad Syafii.

Bahkan rencananya para perajin yang bagus dan memiliki potensi bisa diikutkan kursus-kursus desain batik dan desain kostum batik yang bisa mengangkat pamor batik Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489| TAHUN III

I

Tanpa SBU Aktif, Proyek Harus Dihentikan Berpegang pada Perpres/54/2010 beserta Perubahannya PAMEKASAN - Pengerjaan proyek penanganan pasca bencana banjir di Kota Pamekasan, diminta untuk dihentikan bila terbukti menyalahi prosedur. Proyek itu diduga sarat dengan rekayasa saat proses lelang, karena meloloskan rekanan yang tidak mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) aktif.

Anggota Komisi III DPRD Pamekasan, Ahmad Tatang mengatakan jika benar terdapat pelaksana proyek yang lolos menjadi pemenang tender tidak melengkapi syarat SBU aktif, hendaknya pengerjaannya dihentikan. Sebab hal itu bisa berdampak serius terhadap pelaksanaan proyeknya.

Dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanannya, tidak dibenarkan SBU kadaluwarsa bisa lolos mengikuti proses lelang. Menurutnya, SBU harus dalam kondisi aktif pada saat mengikuti proses lelang. Termasuk bagi rekanan yang masih memproses SBU belum memenuhi syarat mengikuti lelang.

“Kalau memang benar ada rekanan yang melakukan kegiatan proyek dengan SBU yang sudah kadaluwarsa jelas itu salah, apa pun alasannya. Sebaiknya itu dihentikan saja pengerjaannya,” katanya Lanjut Tatang, sebenarnya ada prosedur yang harus dilalui, bila dalam proses lelang kualifikasi pertama tidak ada peserta

lain, yaitu kembali mengulang penawaran tender proyek tersebut sampai ketiga kali. Namun, bila masih belum ada peserta yang memenuhi syarat, bisa dilaksanakan secara swakelola.

“Itu sudah menjadi konsekuensi regulasinya yang seperti itu. Jangan sampai dipaksakan, jadi kalau ingin cepat selesai tapi prosesnya salah, sama saja membuat masalah baru,” ungkapnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Pamekasan, selaku penanggungjawab Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat, Basri Yulianto mengatakan bahwa pihaknya berpegang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya sebagai landasan hukum.

Sementara Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 6 tahun 2014 tentang syarat aktivasi SBU bagi badan Usaha peserta lelang pengadaan barang dan jasa itu tidak masuk dalam hirarki perundang-undangan Republik Indonesia. Apalagi status Perpres

lebih kuat dari SE Menteri PU. Dijelaskan Basri, SE, menteri PU itu hanya untuk mengingatkan Pokja ULP, untuk memastikan bahwa SBU dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PU. Menurutnya, dalam lelang proyek tersebut diikuti 4 peserta dan 3 di antaranya gugur di awal karena tidak lolos syarat admin-

istrasi.

“SBU, SKA dan SKT itu tidak diatur di Perpres melainkan di SE Menteri PU, jadi aturan diatasnya yang kami jadikan pegangan.

Kami selaku pokja sudah sangat hati-hati, dan sudah berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam penyataan sikap

aktivis yang melakukan unjuk rasa di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Selasa (18/11), disebutkan bahwa pelaksanaan proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Pamekasan itu dinilai janggal karena pemenang tendernya tidak punya SBU aktif. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PEMBOROSAN ANGGARAN

Giliran Politisi Golkar Kritik RAPBD 2015 PAMEKASAN - Politisi Golkar, Ach. Tatang mengkritisi RAPBD 2015. Pihaknya mengajak para wakil rakyat yang lain untuk mengawasi anggaran Pemkab yang hanya pemborosan saja.

Seperti acara-acara seremonial yang tidak penting dilakukan agar dihapus saja. Sebab anggaran yang dihabiskan untuk acara semacam itu tidak sedikit dan itu salah satu bentuk pemborosan.

“Mending kurangi pemborosan dan alihkan kepada anggaran yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya kemarin (19/11).

Tidak elok rasanya bila

Pemkab masih hobi mengadakan acara-acara seremonial yang tak penting. Sementara anggaran publik sangat minim dibandingkan dengan anggaran birokrasi yang jauh lebih besar. Karena itu, seharusnya Pemkab pandai menghemat anggaran. Jangan membuang-buang anggaran hanya untuk kegiatan tak bermanfaat saja.

Meski demikian, dia masih mentoleransi Pemkab mengadakan acara seremonial, asalkan itu merasa perlu dan penting, dan mengandung ikatan emosional terhadap Pamekasan dan masyarakat Pamekasan. Semisal

peringatan hari jadi Pamekasan, itu tidak masalah. Karena untuk memupuk kecintaan masyarakat terhadap daerahnya. Namun, acara peringatan sewajarnya saja, tidak usah terlalu glamour, karena sama saja pemborosan juga akhirnya.

Pihaknya meminta para koleganya di Kantor DPRD Pamekasan, untuk mengoreksi RAPBD 2015 secara teliti. Dengan menghapus saja alokasi anggaran yang tidak terlalu penting, dan tidak berdampak langsung kepada masyarakat, seperti acara-acara seremonial tersebut. Juga hal-hal lainnya, yang kurang bermanfaat

juga dikoreksi. Saat ini RAPBD itu sedang dalam pembahasan di komisi-komisi, setelah itu dilanjutkan dibahas di Banggar, dan baru dibahas di Paripurna Internal, dan dilanjutkan di Paripurna Istimewa.

Sementara Bupati Pamekasan Achmad Syafii kembali bertanya yang dianggap seremonial kurang bermanfaat dan pemborosan itu yang mana. Menurutnya, pihaknya telah mengurangi acara-acara seremonial yang tidak terlalu penting, termasuk telah menginstruksikan pula kepada jajarannya agar mengurangi hal-hal tersebut. Dia memastikan di RAPBD 2015, acara-acara

seremonial semacam itu, yang tidak terlalu penting itu, sudah tidak ada lagi. Dia mengakui di RAPBD itu juga terdapat anggaran seremonial, namun itu adalah seremonial yang dianggap penting dan perlu. Seperti peringatan hari jadi, semalam di Madura, hari kemerdekaan, hari Kesaktian Pancasila, dan semacamanya.

“Dalam pemerintahan saya sudah saya katakan kepada jajaran untuk seremonial yang tidak wajib, tidak usah saja. Bila akan mengadakan acara seremonial, yang serius sekalian, yang besar sekalian,” papar Syafii. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 No. 0489 | TAHUN III

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III

MADURA

J

APBD 2015

Wabup Sayangkan RAPBD Copas

ANGKUTAN. Mobil angkutan umum berada di luar area terminal Sampang, Rabu (19/11).

Sopir Naikkan Tarif Sepihak Dishubkominfo: Kenaikan Tarif 10 Persen SAMPANG – Sopir angkutan umum menaikkan tarif angkutan secara sepihak. Kenaikan tarif mobil angkutan umum bervariasi mulai Rp 1 ribu hingga Rp 2 ribu. Hal itu menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Daus (31), salah seorang sopir angkutan yang mangkal di terminal Sampang, menjelaskan, kenaikan hanya bersifat sementara sesuai kesepakatan sesama sopir angkutan umum. Akan tetapi, dirinya mengaku akan menyesuaikan harga tarif baru setelah ditetapkan pemerintah.

“Kalau tarif memang telah saya naikkan, karena saya sebagai sopir kan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan terutama untuk biaya operasional kendaraan” ujarnya kepada Koran Madura.

Ketua Paguyuban Sopir Angkutan Sampang Salehuddin

mengatakan, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk menyelaraskan tarif angkutan antara satu sopir dengan sopir lainnya.

Menurutnya, para sopir banyak yang menentukan tarif sendiri. Untuk menyelaraskan tarif angkutan agak tidak ada yang dirugikan, pemerintah harus duduk bersama dengan pemilik jasa angkutan umum.

“Saya kan juga tidak bisa mencampuri persoalan tarif yang ditentukan para sopir, sementara satu-satunya cara yaitu kita harus duduk bareng dengan pemerintah,” terangnya, Rabu (19/11).

Sementara Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sampang M Fadeli menyampaikan, kenaikan tarif saat ini yaitu sebesar 10 persen dari harga tarif se-

belumnya. Namun, pihkanya belum memegang surat edaran tersebut.

“Berdasarkan SE Provinsi yang kami terima tadi, kenaikan tarif angkutan yaitu sebesar 10 persen dari tarif sebelumnya. Informasi itu berdasarkan

dari Kementerian Perhubungan Tanggal 18 Nopember 2014 No : PR.301/1/7/Phb-2014 yang ditujukan kepada Gubernur dan Walikota untuk penyusuaian tarif angkutan dalam antisipsi pengalihan dampak kenaikan BBM,” terangnya. =MOHAMMAD MUHLIS

SAMPANG – Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono setengah tidak percaya terkait pemberitaan dugaan draf Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 hasil salinan.

Pihaknya sangat menyayangkan jika draf RAPBD 2015 tersebut benar-benar hasil salinan RAPBD tahun sebelumnya. Fadhilah menyalahkan ketua TAPD yang kurang terbuka kepada wartawan terkait persoalan tersebut. ”Seharusnya untuk setiap tahunnya RAPBD ada perubahan dan pengembangan mengingat kebutuhan masyarakat Sampang yang tidak menentu. Jadi tidak boleh ada draf Raperda APBD hasil salinan,” ujarnya.

Jika itu benar, ia meminta untuk segera diperbaiki “Dan saya menyayangkan kepada pimpinan TAPD yang masih belum bisa memberikan penjelasan kepada wartawan, karena seharusnya pimpinan itu harus bisa melayani masyarakat, dan nomor teleponnyapun harus selalu aktif kecuali tidur. Karena pimpinan itu adalah pelayan masyarakat” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adima menyampaikan, pihaknya sudah mengembalikan draf raperda APBD ke pihak eksekutif. Karena pihaknya menduga kuat draf yang diajukan tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.

Akan tetapi, sejauh ini tidak ada perkembangan apa pun terkait kelanjutan rencana pembahasan Raperda APBD. Dia menjelaskan, dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum ada tanggapan terkait pengembalian draf Raperda APBD itu. ”Kami masih menunggu tanggapan dari eksekutif, sampai sekarang belum ada jawaban dari TAPD, dan sampai saat ini kami masih belum menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) terkait kelanjutan draf Raperda APBD 2015.

Jadi kami belum bisa melangkah lebih jauh sebelum ada kejelasan dan revisi dari eksekutif,” terangnya, Rabu (19/11).

Namun sayang persoalan RAPBD 2015 belum bisa dicari kejelasannya, sebab Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Daerah Puthut Budi Santoso belum bisa dikonfirmasi. Pesan singkat juga yang disampaikan belum juga mendapat balasan. =MOHAMMAD MUHLIS

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III

K

TOWER TAK BERIKAN KONTRIBUSI

KP3M Tidak Mengakui SAMPANG – Kepala Kantor Perizinan, Pelayanan dan Penanaman Modal (KP3M) Abd Syakur membantah bahwa keberadaan tower di Kabupaten Sampang dikatakan tidak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD). Saat ini setidaknya ada 160 tower.

“Saat ini pendapatan dari tower sudah sampai 90 hingga 95 persen yaitu sebesar Rp 800 juta.

Jadi sampai batas tahun ini itu dimungkinkan sudah mencapai target PAD,” kilahnya kepada Koran Madura, Rabu (19/11).

Hal itu menyikapi salah satu menara telekomunikasi yang ditengarai tidak memberikan retribusi ke Pemerintah Daerah Sampang.

Satuan Polisi Pamong Praja asetempat menyegel tower XL-Axiata di Jl Syuhada, Kamis (06/11) karena ditengarai tak berizin dan memberikan pemasukan ke daerah.

Disinggung status dan cara pengelolaan tower, Syakur menjelaskan bahwa dalam mendirikan tower harus sesuai dengan peraturan daerah terkait izin mendirikan tower. Untuk menetukan tarif retribusi tergantung dari ketinggian tower yang didirikan berdasarkan perda yang berlaku.

“Semua tower berizin kok.

Cuma satu yang kemarin bermasalah, tapi saat ini tower yang bermasalah tersebut sudah proses pengajuan izin. Dan target PAD itu mengikuti jumlah tower yang ada,” terangnya.

Kalau tower yang lama hanya

SEGEL. Tower telekomunikasi di Jl Syuhadak saat disegel Satuan Polisi Pamong Praja Sampang, beberapa waktu lalu.

dikenakan pengendalian menara sebesar 2 persen NJOP dan hanya cuma ada perpanjangan HO selama 3 tahun sekali. “Namun sejak 2011 lalu semua tower ditarik retribusi IMB dan HO berdasarkan Perda No 7 Tahun 2011, dan sistem pembayarannyapun langsung ke Kasda melalui Bank Jatim. Dan semuanya tidak ada yang menunggak,” kelitnya.

Sementara Anggota Komisi I DPRD Sampang Iwan Effendi seusai rapat koordinasi dengan KP3M mengatakan, KP3M tidak serius dalam mengelola perizinan

Punya Barang Mau Dijual?

tower. Pasalnya, saat ini ada yang menunggak retribusi sebesar Rp 434 juta. ”Kami sudah memberikan masukan agar pihak perizinan dalam hal ini KP3M agar segera menagih terkait tunggakan retribusi itu. Namun jawaban dari KP3M data rincian tower yang menunggak belum valid,”ucapnya.

Menurut Iwan Effendi, untuk menghindari adanya tunggakan pembayaran retribusi yang berkelanjutan, pihaknya meminta agar nantinya KP3M dengan

PASANG IKLANNYA DISINI!

pihak provider membuat surat perjanjian atau kesepakatan yang didalamnya berisi siap menerima risiko apa pun jika tidak bayar retribusi. ”Jangan sampai persoalan ini menjadi pembiaran. Ke depannya untuk mengantisipasi adanya provider nakal harus dibuatkan Perda, bahkan harus ada sanksi tegas. Selain itu juga kami menginginkan sebelum izin dikeluarkan harus ada kesepakatan atau surat perjanjian, yang isinya jika tidak bayar retribusi tower langsung disegel,” ujarnya.

Untuk diketahui, sesuai data di keuangan Kabupaten Sampang mulai dari Tahun 2011-2013 tunggakan retribusi tower tembus Rp 434.705.375.

Dengan rincian pada tahun 2011 Rp 198.782.074, tahun 2012 Rp 114.229.284, dan tahun 2013 Rp121.694.017. Namun pihak KP3M saat dikonfirmasi Koran Madura terlihat bungkam dan sengaja menyembunyikan informasi tunggakan retribusi serta data valid kejelasan status tower yang ada di Kabupaten Sampang. =MOHAMMAD MUHLIS

Untuk Pemasangan Iklan Display Atau Advertorial di

KORAN MADURA Dapat Menghubungi BAGIAN IKLAN

KORAN MADURA

HUBUNGI 03286770024

HOTLINE: 0328-6770024 EMAIL: koranmadura@gmail.com

L

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III

Pedagang Keluhkan TPS Khawatir Tidak Aman dan Ruangannya Tidak Layak SAMPANG- Pedagang Pasar Srimangunan yang direlokasi ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) mengaku khawatir, Rabu (19/11). Pasalnya, TPS yang mereka tempati kurang tidak layak dan keamanannya tidak terjamin.

Padahal, proyek TPS tersebut menelan dana hingga Rp 1,9 M. Akan tetapi, TPS yang terbangun cukup sederhana dan tidak menjamin kenyamanan pada saat hujan tiba. Sebab, tidak ada beton di bagian bawah dan biliknya hanya disekat triplek ala kadarnya. Wajar saja jika para pedagang Pasar Srimangunan meradang.

Roni (51) misalnya. Pedagang kitab itu mengaku was-was berjualan di TPS yang terletak di halaman parkir Pasar Srimangunan. Menurutnya, TPS yang ada saat ini tidak layak untuk ditempati karena aspek keamanan dan kenyamanannya tidak terjamin.

Bahkan dia mengaku geram dengan anggaran miliaran itu hanya menghasilkan TPS sederhana. ”Agar kios yang saya tempati layak, saya masih mengeluarkan duit Rp 2,5 juta. Itu untuk perbaikan ulang agar layak ditempati berdagang dan air hujan tidak masuk,” akunya kepada Koran Madura.

Pedagang yang awalnya berada di lantai II Blok C itu menduga penggunaan anggarannya tidak akan sampai Rp 1,9 M. “Sebenarnya saya dan pedagang lainnya juga was-was berjualan di sini (TPS). Sebab bentuk dan bahannya hanya seperti ini (tidak tahan air). Diperkirakan besar biayanya untuk satu kios ini paling tidak sampai Rp 3

juta padahal anggarannya besar banget hingga sekitar Rp 2 M. Jadi mau tidak mau saya perbaiki lagi menggunakan uang pribadi.”

Hosina (36), pedagang baju di lantai II juga mengaku resah karena hujan akan merusak pada dagangan. Sebab, di lantai II saat juga tidak ada penghalang air hujan di sepanjang kios yang terletak di paling samping, terutama yang ada di Blok A. Dia berharap untuk memberikan fasilitas yang semestinya kepada para pedagang. “Merasa senang jika di pasar sarananya dapat memberikan kenyamanan, terutama jika musim hujan,” harapnya.

Ketua LSM Forum Kebijakan Publik (FKP) Heru Susanto meminta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dispendaloka) Sampang agar bertanggung jawab menjamin kenyamanan tempat berjualan para pedagang. Sebab, para pedagang sudah ditarik retribusi oleh Dispendaloka. ”Seharusnya Dispendaloka bertanggung jawab. Jangan hanya menarik retribusi,” ujarnya.

Sementara Ketua LSM Madura Developmet Wacth (MDW) Tamsul meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang agar serius mengawal pembangunan TPS. Jika BPBD lalai dalam mengawal pengalokasian anggaran

yang sesuai RAB, ke depan TPS akan menjadi beban Pemkab Sampang. Sebab, proyek tersebut akan mejadi sorotan publik. ”Kalau (TPS) sudah menjadi sorotan publik, mau tidak mau penegak hukum harus bertindak,” katanya.

Terpisah, Kepala UPTD Pasar Srimangunan Bambang Hudiyanto menyampaikan, pihaknya sudah melakukan pemasangan

sebagian kisi-kisi penghalang hujan, namun untuk TPS masih ranah BPBD. “Untuk TPS kami tidak diperbolehkan untuk melakukan perawatan, sebab masih dalam kontraknya BPBD, tapi untuk yang lainnya kami sudah sebagian, tapi untuk lengkapnya coba tanya ke Dispendaloka,” ujarnya.

Kasi Pasar Dispendaloka Damanhuri menjelaskan, pelak-

sanaan pengerjaan TPS masih sedang berlangsung sesuai dengan kontrak. Sementara untuk pemasangan penghalang hujan, pihaknya juga sedang melakukan koordinasi dengan pihak UPTD Pasar Srimangunan. ”Oh, sudah dibuat itu (penghalang hujan). Yang di Blok A ya. Itu urusannya Aset (Bidang Aset Dispendaloka, Red),” ungkapnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Direktur PDAM (Robert Balbut).

Kalau manajemennya seperti itu ya kan lebih baik diganti saja,” tegasnya, Rabu (19/11) Terpisah, Direktur PDAM Sampang Robert Balbut menyatakan tidak keberatan dirinya dicopot karena kondisi yang ada memang benar adanya. Pihaknya mengaku kepemimpinannya berdasarkan kontrak. Dan manakala mau dipihakketigakan dirinya mengaku siap kapan saja. Namun, pihaknya menjelaskan bahwa di Jawa Timur tidak ada yang namanya PDAM

bekerja sama dengan perusahaan swasta.

“PDAM itu Perusda, artinya PDAM bukanlah perusahan yang mengacu pada profit oriented melainkan, lebih menekankan pada pelayanan. Selain itu, hanya PPKP dan KAP yang berhak mengaudit PDAM berdasarkan PP No 5 Tahun 2011. Dan berdasarkan Permendagri No 2 Tahun 2007, Direktur PDAM itu sistem kontrak selama 4 tahun dalam satu 1 periode. Dan itu bisa diperpanjang,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Robert Beri Waktu Bekerja SAMPANG – Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono meminta semua pihak agar memberikan waktu kepada Direktur Utama PDAM, Robert Balbut, untuk bekerja sampai masa tugasnya berakhir.

Menurutnya, tidak semua persoalan yang ada di PDAM murni kesalahan Robert. Sebab, dikatakannya, persoalan hutang sebelum Robert menjabat pimpinan PDAM sudah ada. ”Tunggu saja sampai akhir kontrak, karena yang saya keta-

hui hutang PDAM sejak saat saya menjabat jadi bupati. Dan jika tidak salah bulan Februari Tahun 2015 ini masa jabatan Robert berakhir,” singkatnya.

Hal itu menyikapi kepemimpinan Robert yang terus menuai sorotan. Ketua DPRD Kabupaten Sampang Imam Ubaidilah sebelumnya mengkritik keras manajeman PDAM. Ia menyatakan bahwa PDAM merupakan penyakit kronis ditubuh Pemerintah Daerah, karena setiap tahun hanya menyedot anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Selain itu, dirinya menyarankan agar Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan evaluasi dan penanganan PDAM diserahkan kepada pihak ketiga agar mampu meningkatkan PAD Sampang.

“PDAM itu lebih baik dipihakketigakan supaya pemerintah daerah mendapatkan PAD. Dan seharusnya pemerintah dalam hal ini Bupati Sampang jeli karena BUMD itu tidak pernah sehat, dan pemerintah harus megevaluasi

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER 2014

KAMIS 20 NOVEMBER 2014||TAHUN No. 0489 |IIITAHUN III No. 0489

PEMERINTAHAN DESA

Pelaksanaan Pilkades Bisa Cacat Hukum BANGKALAN - Niat pemerintah daerah (pemda) untuk menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) di bulan Desember 2014 bisa cacat hukum.

Pasalnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mewajibkan pelaksanaan pilkades secara serentak dan didanai oleh APBD. Namun, pemda rupanya akan tetap menggelar pilkades sesuai apa yang telah direncanakan di tiga desa, meski anggarannya masih memakai dana anggaran pribadi masingmasing calon kades.

Direktur LSM CIDe, Mathur Husyairi berpendapat, amanat Undang-Undang Nomor 6/2014 dengan PP 43/2014 sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyelaraskan semua regulasi tentang pilkades di seluruh Indonesia. Khususnya di Bangkalan, pernyataan kepala Bapemas ada tiga desa yakni Batobelle, Durjan,dan Glintong yang akan menggelar pilkades di bulan Desember sebaiknya ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya. Sampai semuanya dilakukan serentak dan bertahap dengan mengacu undang-undang yang baru.

"Anggaran pilkadesnya terlalu besar yang akan dilakukan di desa Glintong sebesar Rp 200 juta, sudah tak sesuai dengan UU dan PP. Termasuk masalah teknisnya, permendagri, dan perdanya belum disesuaikan oleh daerah," katanya.

Menurutnya, jika pilkades itu dipaksakan, setelah ini kemungkinan yang bakal timbul permasalahan baru yang akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kalah. Ketika pihak yang kalah ini menemukan celah secara hukum, maka salah satunya bakal timbul gugagatan entah ke PTUN atau Pengadilan. Yang jelas, pelaksanaan pilkades ini sudah tak sesuai dengan amanat UU yang baru.

"Nantinya, kita tidak mau ketika ada gugatan, ada alasan didesak oleh masyarakat. Sebab waktu untuk menunggu ini kan relatif singkat. Jangan sampai Pemaksaan di akhir tahun 2014 ini akan memunculkan konflik horizontal, karena nantinya yang rugi pemkab Bangkalan sendiri," terangnya. = MOH RIDWAN/RAH

BERMASALAH. Jalan kembar akses menuju Martajazah masih terkendala belum adanya kesepakatan dengan pemilik tanah.

doni heriyanto/koran madura

Warga Berencana Laporkan Pemkab ke Polda Bila Konsinyasi Gagal, Jalur Hukum Menjadi Pilihan BANGKALAN - H. Yasin Marselly, pemilik lahan seluas 3.989 meter, yang dijadikan jalan kembar akses menuju Martajasah yang terletak di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, (Ring Road Barat), mengancam akan melaporkan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat ke Polda Jawa Timur, karenapemkab dinilai telah melakukan pengrusakan terhadap tanah miliknya itu.

"Sampai sekarang belum ada kesepakatan harga dan dalam proses konsinyasi di pengadilan.

Belum adanya kesepakatan, namun penggarapan terus dilakukan. Ini namanya pelanggaran hukum. Makanya saya akan laporkan ke Polda Jawa Timur, karena sudah melakukan pengrusakan terhadap tanah milik saya," an-

cam H. Yasin.

Menurutnya, tanah yang digarap pemkab tersebut merupakan tanah perumahan. Bukan tanah pertanian. Sehingga harga yang dipatok adalah sesuai harga dasar tanah perumahan saat ini, yaitu berkisar 4 miliar. Namun pemkab tetap bersikukuh memberikan penawaran Rp 2,059 mil-

iar. Dengan penawaran separuh harga itu, dirinya tidak merelakan untuk melepas tanah tersebut.

Akan tetapi, belum apa-apa tanah itu sudah dikerjakan untuk dibuat jalan.

Dalam proses tawar menawar, Pemkab menawar tanah miliknya seharga Rp 500 ribu per meter dan belum sampai ke harga dasar jadi belum ada kesepakatan harga.

Jika tanah itu, dijual sesuai harga tanah perumahan, minimal Rp 1 juta per meter, kalau tidak ada kesepakatan dalam proses konsinyasi di Pengadilan, maka jalan terakhir ditempuh melalui jalur hukum.

"Saya baru tanggal 14 Nopember 2014 kemarin menerima berita acara penitipan

uang, tapi isinya Pemkab bayar hutang ke saya, hutang yang mana? Ini kan lucu, tanah itu kan jual beli bukan hutang piutang," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Moh Taufan Zairiansyah mengaku sudah melakukan pembangunan jalan sesuai prosedur. Tanah itu sudah melalui proses konsinyasi dan diputuskan di pengadilan pada tanggal 8 Oktober. Sedangkan uang konsinyasi sudah ada di pengadilan.

"Pembangunan jalan tetap kami lanjutkan. Kalau pemilik tanah meminta harga lebih itu prosedurnya H. Yasin," tandasanya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III

Suramadu Tak Jadi Diblokir BANGKALAN - Aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan puluhan mahasiswa dan BEM-FH Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang juga akan memblokir jembatan Suramadu, ternyata hanya isapan jempol belaka. Puluhan personel Polres Bangkalan dibuat kecele, karena pasukan yang terdiri dari tiga peleton tersebut telah disiagakan dengan peralatan lengkap di depan pintu tol sepanjang 3,4 itu.

IMBAS BBM. Perahu nelayan di kampung Bandaran Kecamatan Kota yang sedang terparkir.

moh ridwan/koran madura

DAMPAK BBM

Nelayan Kurangi Aktivitas Melaut BANGKALAN - Akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), sejumlah nelayan di Bandaran, Kecamatan Kota memilih mengurangi kegiatan melaut. Bahkan, sejumlah nelayan ada yang memarkir perahunya.

Hal itu dilakukan lantaran hasil perolehan ikan tangkapan tak sebanding dengan pengeluaran saat melaut. Dalam sekali melaut, nelayan harus mengeluarkan biaya Rp 50 ribu, untuk jarak tempuh paling dekat.

"Sekali melaut butuh biaya Rp 50-100 ribu. Jika jarak tempuh jauh, bisa menghabiskan Rp 100 ribu dalam sekali melaut. Jika perolehan hasil tangkapan banyak, pasti hasilnya melimpah.

Akan tetapi, saat ini hasil tangkapan masih sedikit," kata Dahri, nelayan setempat.

Nelayan di kawasan tersebut merupakan nelayan khusus Ikan Dorang, dan Rajungan. Setiap melaut rata-rata hasil yang di dapat sebanyak 2 kilo. Per kilo dirinya menjual ikan Rajungan seharga Rp 65 ribu. Namun, dengan kenaikan BBM saat ini, keuntungan yang didapat sangat minim. Sebab hasil bersih yang diterima hanya berkisar Rp 50 ribu. Itu pun jika tidak ada keperluan yang mendesak.

"Minimal 2 liter solar dihabiskan sekali melaut. Kalau jarak tempuhnya jauh bisa sampai 5 liter. Sebab posisi kerumunan

ikan tidak menetap," jelasnya.

Dampak kenaikan BBM saat ini langsung dirasakan oleh para nelayan. Namun nelayan tidak bisa berbuat banyak dengan permasalahan tersebut, kecuali pasrah dengan kondisi yang terjadi. Apalagi ditambah kondisi gelombang air laut yang tidak bersahabat, sehingga ikan yang menjadi target tangkapan beralih ke perairan yang lebih jauh dari bibir pantai.

"Para nelayan di sini masih belum beraktivitas seperti biasanya. Sebab tangkapan ikan masih sedikit. Risikonya, jika dipaksakan hasilnya bisa tekor," ujarnya. = MOH RIDWAN/RAH

Pantauan Koran Madura, pengamanan yang dilakukan begitu ketat. Personel dari beberapa polsek terdekat juga dikerahkan. Mereka rela berpanas-panasan di tengah jalan, menunggu kedatangan para demonstran, mengantisipasi rencana pemblokiran tersebut.

Namun massa yang ditunggutunggu tak kunjung menampakkan batang hidungnya.

"Pengamanan memang harus semaksimal mungkin.

Sebab Suramadu merupakan salah satu objek vital. Makanya, perlu dikerahkan personel untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi,"ujar Kapolsek Sukolilo, AKP Edy C Putro, kepada wartawan.

Dari izin yang diterima Polres Bangkalan, aksi ini rencananya digelar jam 13.00 WIB dengan estimasi massa 50 orang. Sasarannya memblokade pintu tol Suramadu. Akan tetapi, ternyata massa tak kunjung datang. Baru sekitar jam 15.00 WIB, 20 kendaraan rombongan mahasiswa pun datang. Namun

mereka justru masuk ke loket tol jalur roda 2 tanpa melakukan aksi ataupun orasi seperti rencana awal.

"Mereka tampaknya langsung ke pintu tol Suramadu sisi selatan (Surabaya). Soalnya mereka juga izin menggelar demo di sana. Sekalipun langsung ke Surabaya, kami diinstruksikan tetap siaga," imbuh Edy. Nampaknya, tidak digelarnya aksi ini juga membuat awak media menjadi gusar. Sebab sejumlah media telah datang ke lokasi sejak pukul 13.00 wib dengan menunggu di warung sekitar akses jembatan terpanjang di Indonesia itu. Setelah memastikan tidak ada aksi di pintu tol sisi Madura, para jurnalis pun langsung balik kanan kembali ke Bangkalan.

"Ditunggu berjam-jam kepanasan, malah langsung ke Surabaya. Tau kayak gini, kita tidak usah ke sini hanya buangbuang waktu saja," ucap Kontributor SCTV, Arie Widianto. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

TAK JADI. Puluhan petugas tetap bersiaga, meskipun aksi memblokir Suramadu urung digelar.

KORAN Bangkalan MADURA LUMAJANG - Panen tebu sejak beberapa bulan lalu hingga masa giling berakhir tidak membuat petani di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, bisa tersenyum menikmati hasil.

Gula milik petani terpaksa tidak dijual karena harga penawaran yang sangat rendah. Pada lelang terkahir, Kamis (6/11) 2014 di Surabaya hanya ditawar Rp 7.875 per kilogram.

Petani berharap gula mereka dapat terjual di atas Rp 8.000 per kilogram atau sesuai dengan harga patokan petani (HPP) Rp 8.500 per kilogram sesuai yang ditetapkan pemerintah.

"Karena itu gula hasil produksi di bawah PTPN XI tidak terjual, termasuk milik petani. Kami para petani sepakat untuk tidak menjual gula-gula itu kalau harganya rendah," kata Sekretaris Himpunan Petani Tebu Rakyat (HPTR) Lumajang Budhi Susilo.

Akibatnya kini 12.500 ton gula milik petani di wilayah itu menumpuk karena belum laku dijual sesuai harga yang diinginkan.

Jumlah itu akan lebih banyak jika dihitung dengan gula milik Pabrik Gula Jatiroto yang juga belum dilepas ke penjual.

Untuk mendapat perhatian dari pemerintah, para petani tebu di Lumajang beberapa waktu lalu melakukan aksi membuang gula ke jalan. Belum mendapat perhatian juga, ada petani yang akan membakar ladang tebunya, namun niatan itu hingga kini belum dilaksanakan.

Sebetulnya petani kini mulai melunak dengan niat melepas gula mereka asalkan harganya sedikit di atas Rp 8.000 per kilogram. Meskipun tidak bisa menikmati untung, dengan harga di atas Rp 8.100 saja, mereka tidak terlalu banyak menanggung rugi.

Ia mengibaratkan kondisi petani kini "sudah jatuh tertimpa tangga". Petani kini juga menghadapi masalah dengan perbankan karena kredit mereka sudah jatuh tempo pelunasan.

"Kami mohon betul pengertian perbankan untuk memahami kondisi petani tebu saat ini karena harga gula benar-benar sangat murah," katanya.

Menurut dia, kalau saat ini petani tidak melunasi pinjamannya, itu karena memang tidak ada uang sama sekali. Jika perbankan memasukkan para petani tebu dalam "daftar hitam" sebagai penerima kredit, maka hal itu benarbenar akan menyulitkan mereka saat memulai tanam tebu tahun depan.

Kalau kebijakan itu diber-

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER 2014

KAMIS 20 NOVEMBER 2014||TAHUN No. 0489 |IIITAHUN III No. 0489

Pahitnya Harga Gula Kami

www.eastjavatraveler.com

PERAJIN GULA. Perajin sedang menyelesaikan pembuatan gula di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

lakukan oleh perbankkan dipastikan tahun depan produksi tanaman tebu akan berkurang karena petani tidak punya biaya tanam dan perawatan, apalagi sekarang sudah ada petani yang beralih ke tanaman lain karena usaha tebu terus merugi.

Budi mengemukakan sebenarnya ada dana Progran Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari PTPN XI, namun hingga kini dana itu belum bisa dinikmati oleh petani, tanpa penjelasan lebih lanjut.

"Kalau dana PKBL ini cair, lumayan buat petani. Alokasi setiap satu hektare lahan sebanyak Rp25 juta, dan setiap petani dibatasi hanya maksimal empat hektare.

Pinjaman ini cukup ringan, bunganya hanya 6 persen per tahun," katanya.

Budhi berharap agar ke depan gula kembali ditangani oleh Bulog, sebagaimana di Zaman Orde Baru. Dengan demikian, maka para mafia gula akan kesulitan untuk memainkan harga yang kini membuat petani merugi.

"Dengan ditangani oleh Bulog kembali, maka harga gula akan stabil dan masa depan industri gula akan kembali baik. Kalau seperti ini terus, pabrik-pabrik gula nanti bisa tutup karena petani sudah enggan menanam tebu," katanya.

Budhi Susilo menilai, "pahit"nya harga gula ini juga akibat stok melimpah setelah pemerintah

membuka kran impor gula.

Menurut dia, kalau pemerintah memang peduli kepada petani, mulai saat ini impor gula disetop agar gula lokal terjual dengan harga bagus.

Selain minta menyetop impor gula, ia juga berharap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Semarno ikut memperhatikan nasib petani tebu dengan cara merevitalisasi peralatan di pabrik-pabrik gula.

"Salah satu yang saat ini sangat kami harapkan adalah pengadaan 'core sampler', alat untuk mengukur rendemen tebu di pabrik-pabrik gula. Selama ini alat pengukur rendemen tebu yang digunakan pabrik gula adalah warisan Belanda," katanya.

Ia mengemukakan sepengetahuan dirinya baru pabrik gula di bawah PTPN X yang sudah memiliki "core sampler" yang digunakan untuk mengukur rendemen tebu milik petani secara lebih akurat.

"Kalau selama ini pengukuran rendemen tebu dirata-rata, yang umumnya hanya 7,5 persen, padahal untuk tebu bagus bisa 9 persen. Mau tebu petani itu bagus, mau tebu petani itu jelek, rendemennya tetap 7,5 persen.

Dengan sistem seperti itu, maka petani tidak terpacu untuk menghasilkan tebu berkualitas bagus, karena di pabrik sama saja dengan tebu berkualitas tidak baik," katanya.

Dengan "core sampler" yang bisa mengukur rendemen setiap satu truk tebu itu, maka hal tersebut akan lebih menguntungkan petani karena akan ketahuan tebu petani yang bagus dengan yang tidak bagus, demikian juga dengan rendemennya.

Mengenai harga alat "core sampler" itu, Budhi memperoleh informasi untuk satu unit sekitar Rp 5 miliar dan bagi pabrik besar seperti di Jatiroto Lumajang perlu sekitar empat unit atau dengan biaya Rp 20 miliar, sedangkan pabrik kecil hanya cukup satu unit.

"Dana Rp 20 miliar untuk pabrik besar, menurut kami tidak terlalu masalah, demikian juga untuk pabrik kecil yang butuh dana Rp 5 miliar. Ini demi kepentingan petani dan industri gula jangka panjang agar petani tetap bergairah menanam tebu dan menghasilkan tebu yang baik," katanya.

Jika Menteri BUMN ikut memperhatikan nasib petani dengan merevitalisasi pabrik gula, kata dia, hal itu mendukung program Nawa Cita Presiden Joko widodo, antara lain meningkatkan produktivitas rakyat, sesuai dengan poin keenam.

Sementara itu Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia atau AGRI membantah ada anggotanya yang melakukan penjualan gula rafinasi ke pasaran sehingga merusak harga komoditas gula lokal dan

merugikan petani.

"Sesuai ketentuan gula rafinasi tidak dijual ke pasar tapi diperuntukkan bagi industri makanan dan minuman yang memang membutuhkan kualitas tinggi," kata Wakil Ketua I Bidang Kebijakan, Regulasi dan Hukum AGRI Albert Y Tobagu kepada pers di Jakarta.

Gula rafinasi atau gula kristal putih adalah gula mentah yang telah mengalami proses pemurnian untuk menghilangkan molase sehingga gula rafinasi berwarna lebih putih dibandingkan gula mentah yang warnanya lebih kecokelatan.

Menurut Albert, pihaknya tidak mungkin melakukan penjualan gula rafinasi ke pasar, karena hal itu menyalahi aturan dan setiap gula yang dijual ke industri makanan dan minuman kuotanya sudah ditetapkan dan dilaporkan ke Kementerian Perdagangan.

Kehadiran gula rafinasi di Indonesia sejak tahun 1997 didorong oleh kebutuhan industri makanan dan minuman dalam negeri yang bahan bakunya belum dapat dipenuhi oleh industri gula nasional.

Ia juga mengemukakan bahwa AGRI sejak 2008 sampai kini terus memberikan dana talangan kepada petani dan pada 2014 kembali mendapat penugasan dari pemerintah karena situasi musim giling tebu selama tahun ini mengalami harga terendah.

"Kita tetap memberikan dana talangan kepada petani gula pada saat para pedagang tidak ada yang mau memberikan dana talangan sehingga petani minta kepada kami," katanya.

Menurutnya, jumlah kuantum dana talangan yang diberikan oleh AGRI sebanyak 250 ribu ton dari 19 pabrik gula dengan harga Rp 8.500 per kilogram. Sampai saat ini AGRI telah memberikan dana talangan 200 ribu ton senilai Rp1,7 triliun yang telah tersalurkan 50 ribu ton, sehingga stok gula tani milik AGRI tersisa 150 ribu ton.

"Situasi tersebut menyebabkan kami menanggung kerugian dari penurunan harga dan beban bunga pinjaman bank," katanya.

Sementara PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendukung perkembangan industri gula nasional.

"Kami berharap pemerintah baru melakukan moratorium atas gula rafinasi," kata Direktur Utama RNI Ismed Hasan Putro.

Ia menyebutkan kebijakan pemerintah terkait dengan gula rafinasi pada akhir 2013 berdampak buruk terhadap industri dan pabrik gula nasional. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

KORAN MADURA

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 No. 0489 | TAHUN III

KAMIS 20 NOVEMBER 2014 | No. 0489 | TAHUN III

Kunci sukses dalam menjalani hidup ini adalah harus siap berkompetisi. Sudah takdir dari Tuhan bahwa manusia yang dilahirkan itu untuk berkompetisi. Karena itu, menurut Elok -sapaan akrabnya- dalam segi apa pun di kehidupan ini harus siap untuk berkompetisi.

KORAN MADURA

R

R. Ayu Elok Permatasari

Hidup Wajib Berkompetisi M

isalnya, bila kita ingin pintar dan berprestasi di sekolah, harus berkompetisi dengan para siswa lainnya. Ingin sukses harus berkompetisi dengan orang-orang di sekitarnya. Intinya, kita harus terus semangat dan aktif, bahkan lebih semangat dan lebih aktif, dari yang ada di sekililing kita.

Karena yang akan menjadi yang terbaik itu hanya satu. Bila kita hanya loyo-loyo, sama dengan yang lain, ya akan sama saja, tidak akan pernah menjadi yang terbaik.

: R. Ayu Elok Permatasari Hobi : Renang Cita-cita : Pegawai Bank Pendidikan : Kelas XII SMAN 4 Pamekasan Nama

Ingatlah filosofi dalam sebuah kompetisi atau perlombaan. Yang akan menjadi pemenang dalam sebuah perlombaan adalah dia yang mempunyai kelebihan dari para peserta lainnya dalam perlombaan itu. Untuk menjadi yang terbaik itu, tidak instan, butuh proses panjang, dan harus melalui kerja keras. Tidak

mungkin hanya dengan santai-santai, tanpa proses dan kerja keras, prestasi akan di dapat.

Seperti dalam lomba lari cepat.

Yang menjadi pemenang tentunya yang larinya tercepat dari para peserta. Nah, untuk bisa berlari cepat ini butuh proses. Tidak mungkin bangun tidur, orang langsung bisa berlari cepat dan menjadi tercepat dalam sebuah kompetisi. Semua butuh proses. Untuk bisa jadi pelari handal, harus banyak berlatih dan olah raga fisik yang ketat. Harus menjaga pola hidup, terutama pola makan dan bahan-bahan yang dikonsumsi tubuh. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran.

Semuanya kompleks dan butuh keuletan dan keseriusan, untuk bisa menjadi pemenang dalam sebuah kompetisi lari. Tidak mungkin orang yang makannya tidak teratur (banyak makan), banyak tidur, sehingga badannya gendut, menjadi juara dalam lomba lari, misalnya menjadi juara lari cepat Pekan Olah Raga Nasional (PON). Hal ini mustahil.

"Ini hanya sebagai gambaran, perbandingan kecil saja. Begitu pun dalam kita menjalani kehidupan ini.

Kita semua tentu ingin hidup sukses, lebih berhasil dari yang lainnya.

Karena itu, kita harus berkompetisi," tutur Elok. =SUKMA FIRDAUS/RAH

CINTA ALEXANDRIA PUTRI

Tak Menyerah Menjalani Kehidupan Sopir Naikkan Tarif Sepihak Sopir angkutan umum menaikkan tarif angkutan secara sepihak. Kenaikan tarif mobil angkutan umum cukup bervariatif yaitu mulai Rp 1 ribu hingga Rp 2 ribu. Hal itu menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Selengkapnya SAMPANG | Hal. J

Terkadang, seseorang yang menghadapi suatu masalah sulit dan susah, menyerah dan berkecil hati. Mereka menganggap dirinya tidak mampu memecahkan masalah tersebut. Bahkan merasa tidak berani dan tidak percaya diri bahwa dirinya bisa menyelesaikan masalah itu. Padahal bila ingin berusaha, kerja keras, dan percaya diri, segala masalah yang terjadi di kehidupan akan mudah terselesaikan dengan baik.

M

enurut Cinta Alexandria Putri, hal itu terasa sulit bagi yang tidak percaya bahwa segala sesuatu masalah atau rintangan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam kehidupan ini tidak ada kata tidak mungkin, semuanya menjadi kemungkinan. Tetapi

P

sesuatu yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin bila kita tidak menyerah dalam menghadapi suatu masalah.

"Jadi, jangan pernah menyerah. Dalam hidup ini tak ada yang benar-benar berakhir, karena apa yang berakhir adalah awal sesuatu yang baru,"

ujar gadis yang akrab dipanggil Putri itu.

Menurut gadis berparas cantik ini, hidup mengajarkan banyak hal dari yang pahit samapai manis. Dari sanalah bisa merasakan betapa berwarnanya menjalani kehidupan. Namun, yang terpenting tetap fokus dan tidak putus asa jika menghadapi cobaan.

Sebesar apa pun permasalahan yang dihadapi, rasa optimis tetap harus menjadi pijakan agar tidak terbawa dalam suasana kepedihan dan membuat semangat hidup sirna."Cobaan yang diberikan adalah cara Tuhan untuk menjadikan hambanya lebih dewasa," tuturnya. =Doni Heriyanto/rah