e Paper Koran Madura 21 Januari 2015

RABU

21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

PERPPU PILKADA MENJADI UNDANG-UNDANG Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) bersalaman dengan Pimpinan Sidang Agus Hermanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam sidang paripurna di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (20/1).

Dalam sidang paripurna tersebut, DPR menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) nomor 1 Tahun 2014 tentang pilkada dan Perppu nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menjadi Undang-undang. ant/akbar nugroho gumay

Akhirnya Kembali ke

KORAN MADURA

Tangan Rakyat BERITA

TERKAIT Hal 2,3

1

RABU 21 JANUARI 2015 |0328-6770024 No. 0529 | TAHUN IV koranmadura@gmail.com

Mabes Polri Gugat Komisi an Pemberantas si up Kor Nasional hal 3

Rapat Paripurna DPR-RI akhirnya secara aklamasi menyetujui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada) dan Perppu No.2/2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (UU).

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV

ant/muhammad adimaja

RHOMA RESMI JADI PEJABAT NEGARA. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (kiri) menandatangani dokumen pelantikan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) disaksikan Musisi Indonesia Rhoma Irama (kiri), James Freddy (tengah) dan Produser Musik Handi Santoso (kanan) di Jakarta, Selasa (20/1). Dirjen Hak Kekayaan Intelektual melalui Kementerian Hukum dan Ham melantik 10 orang Komisioner yang terdiri dari lima Komisioner LMKN Pencipta dan Lima LMKN Hak Terkait .

Perppu Pilkada Remsi Menjadi Undang-Undang JAKARTA-Rapat Paripurna DPR-RI akhirnya secara aklamasi menyetujui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada) dan Perppu No.2/2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi UndangUndang (UU).

Meski disahkan, UU Pilkada itu bakal direvisi DPR. “Anggota dewan yang terhormat, apakah Perppu No.1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Perppu No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU,”

tanya Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat memimpin Rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (20/1).

Masing-masing fraksi menjawab setuju meski ada beberapa interupsi bersifat masukan. Fraksi Golkar, Gerindra PAN, PKB, PKS, PPP dan NasDem menjadi fraksi yang memberi catatan untuk Perppu Pilkada dan Perppu Pemda. Fraksi Hanura tak memberi catatan namun menginterupsi karena menurut mereka sebaiknya catatan-catan diberikan pada forum berbeda, sebab paripurna hanya soal setuju atau tidak setuju, tanpa ada catatan.

Setelah kembali menanyakan persetujuan, Agus langsung mengetuk palu.

Rapat paripurna ini juga dihadiri pimpinan DPR yang lain yaitu Fadli zon, Taufik Kurniawan, dan Fahri Hamzah. Selain itu, dari Pihak pemerintah yang mewakili adalah Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman meminta Pemerintah untuk sesegera mungkin mengundangkannya, agar proses perbaikan dapat lebih cepat dilakukan.

Rambe menjelaskan, terdapat kesepakatan, bahwa masih terdapat permasala-

han dalam Perppu No.1 dan 2 Tahun 2014, sehingga memerlukan perbaikan sesegera mungkin dan dengan usul inisiatif DPR RI Komisi II, untuk mengajukan RUU perbaikan nantinya. “Hal ini guna pemenuhan kebutuhan landasan yuridis yang komprehensif dan lebih baik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terutama tahun 2015 yang sudah memasuki tahapan persiapan,”katanya.

Ketua DPR, Setya Novanto meminta seluruh fraksi untuk membahas revisi UU ini agar cepat selesai. Ini penting karena Pilkada serentak tak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan percepatan revisi, maka persiapan Pilkada serentak benar-benar matang. “Supaya tidak mengganggu jadwal Pilkada serentak,” urainya.

Namun demikian dia berharap tak ada perubahan krusial dalam UU Pilkada langsung itu. “Revisi itu bukan untuk merubah total UU Pilkada, melainkan hanya masalah substansi yang belum memenuhi sasaran, masalah titik koma, dan masalah lainnya yang perlu penyesuaian,” tandasnya.

Pilkada Serentak Dengan persetujuan DPR itu, maka pelaksanaan Pilkada yang semula disetujui

oleh DPR-RI dilakukan melalui DPRD sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1,2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan kembali ke pemilihan langsung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Pasal 201 Ayat (1) Perppu ini menyebutkan, pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2015 dilaksanakan pada hari dan tahun yang sama pada tahun 2015.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bakal segera berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk rencana revisi UU tersebut. “Yang pertama pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan KPU menyampaikan beberapa permasalahan yang sudah dibahas baik di komisi dua maupun dengan pengesahan ini,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (20/1).

Yang kedua, lanjutnya, pemerintah segera menginventarisasi masalah dan masukan dari semua fraksi dan DPD tentang usul perubahan. “Tidak semua harus dibongkar karena waktunya terbatas. Akan kami komunikasikan juga dengan KPU segera dalam tempo sesingkat-singkatnya akan kami selesaikan UU ini,” jelasnya.

Kemudian, tambahnya, Mendagri selanjutnya akan langsung bekerjasama dengan Komisi II untuk membahas poin-poin mana saja yang perlu disempurnakan.

“Terkait pelaksanaan pemilu serentak ini kan masih ada beberapa partai yang masih bermasalah. Apakah akan tetap dilakukan 2015 atau 2016,” terangnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

Nasional

KORAN MADURA

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV RABU 21 JANUARI 2015

No. 0529 | TAHUN IV

33

PERPPU PILKADA

Saldi: Hapus Uji Publik dari Tahapan Pilkada JAKARTA- Guru Besar Ilmu Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra mengatakan sebaiknya uji publik bakal calon kepala daerah dihapus dari mekanisme tahapan pemilihan kepala daerah.

“Uji publik bakal calon waktunya sekitar tiga sampai empat bulan, itu kepanjangan. KPU harus mengusulkan bagian mana yang harus dipersingkat dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Saya berpandangan uji publik itu jangan menjadi tahapan,” kata Saldi Isra dalam diskusi internal dengan komisioner KPU Pusat di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan uji publik itu bukan ranah KPU, sehingga sebaiknya pelaksanaannya menjadi urusan internal partai politik saja karena tugas partai adalah menyaring kader-kader berkualitas untuk dicalonkan.

“Kalau tim uji publik dibentuk oleh institusi khusus dengan orang-orang yang ditunjuk, artinya partai politik menjadi tidak bertanggung jawab dalam mengusulkan orang. Mestinya parpol didorong untuk melakukan uji terbuka kemudian diserahkan ke KPU,” jelas Saldi.

Peran KPU dalam proses uji publik, lanjut Saldi, bisa dalam membentuk peraturan mengenai ketentuan pelaksanaannya yang dilakukan secara terbuka dan transparan.

Pelaksanaan uji publik oleh parpol secara terbuka tersebut dimaksudkan agar masyarakat dan calon pemilih dapat menilai kualitas kandidat yang diusulkan oleh partai.

“Kalau parpol tidak melakukan proses yang terbuka, transparan, dan akuntabel, maka masyarakat yang akan menilai apakah kandidat itu layak dicalonkan atau tidak. Dan KPU dapat menolak calon yang tidak kompeten tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay mengatakan pihaknya belum dapat memastikan apakah akan mengusulkan penghapusan uji publik dari mekanisme tahapan pilkada.

“Kami baru akan menyusun poinpoin usulan revisi terhadap UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tersebut besok (Rabu, 21/1) melalui rapat pleno internal kami,” kata Hadar ketika ditemui secara terpisah.

KPU menilai isi Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota memerlukan revisi karena dari segi waktu tahapan dan ketentuan pelaksanaannya terbatas.

Tahapan pendaftaran dan penyelesaian sengketa merupakan yang paling banyak memakan waktu.=ANT/FRANSISKA

ant/wahyu putro a

UNTUT NETRALITAS KPK-POLRI. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Garda Rakyat Indonesia melakukan aksi di kawasan Bundaran HI Jakarta, Selasa (20/1). Dalam aksinya mereka menuntut institusi KPK dan Polri bebas dari kepentingan politik.

Mabes Polri Gugat KPK Bambang Widjojanto: KPK Hormati Langkah Hukum Polri JAKARTA-Mabes Polri secara resmi melayangkan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul penetapan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) Polri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.

Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Senin 19 Januari 2015. “Praperadilan sudah kami ajukan ke PN Jaksel, Senin kemarin,” kata Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Moechgiarto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/1).

Seperti diketahui, KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka pada 13 Januari 2015. Penetapan status tersangka ini tak lama setelah Presiden Jokowi mencalonkan Budi sebagai Kapolri menggantikan Kapolri sebelumnya, Jenderal Polisi Sutarman. Kasus hukum ini memaksa presiden menunda pelantikan Kapolri baru.

Namun Moechgiarto enggan menyampaikan secara detail materi gugatannya. “Upaya hukum ini dilakukan seba-

gai bagian pembelaan terhadap anggota Polri,” jelasnya.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan, Polri telah membentuk tim hukum untuk melayangkan gugatan praperadilan terhadap KPK. “Nanti semua terbuka di pengadilan,” ucapnya.

Menurutnya, upaya hukum ini merupakan bentuk sikap kritis Polri. Artinya, sikap kritis itu digunakan dengan menempuh jalur hukum yang ada. “Pembelaan terhadap anggota Polri kita lakukan sesuai dengan jalur hukum yang ada,” tandasnya.

Komjen Pol Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Lalu bagaimana respon KPK? Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, lembaganya menghormati langkah hukum yang ditempuh Mabes Polri. “Jika ada kehendak dari siapapun untuk mengajukan praperadilan atas suatu proses hukum pada penegak hukum, itu harus dihormati. Hukum memang mengatur hal itu,” ujar Bambang di Jakarta, Selasa (20/1).

KPK ujarnya akan menyiapkan diri

menghadapi proses praperadilan yang diajukan Mabes Polri ini. “KPK harus menyiapkan diri sebaik-baiknya atas proses yang akan dihadapi itu,” pungkasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengapresiasi upaya Komjen Budi Gunawan yang mengajukan praperadilan atas persoalan yang membelitnya. “Itu haknya, instrumen hukum yang harus dipakai,” kata Benny kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).

Jubir Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan, langkah KPK dalam menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka layak untuk di praperadilan. Upaya praperadilan ini, bukan berarti sebagai mengkerdilkan KPK. “Memang putusan KPK, langkah hukum KPK memang harus diuji, dan itu sesuai perundang-undangan. Jadi tidak semua langkah yang dilakukan KPK itu dapat diterima begitu saja,” jelas Benny.

“Langkah hukum yang diambil KPK sepenuhnya tunduk pada prinsip hukum, acara dan tindak pidana. Dan publik jangan menganggap langkah hukum yang dilakukan pihak yang merasa tidak menerima langkah hukum KPK dapat mengerdilkan KPK, justru baik untuk menguji langkah hukum KPK,” imbuhnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV

131 Terpidana Mati Tunggu Eksekusi JAKARTA- Pemerintah tengah mempersiapkan eksekusi terhadap para terpidana mati gelombang kedua meskipun mendapat kecaman dari Amnesty Internasional, maupun negara-negara sahabat yang warganya terancam dan bahkan telah dieksekusi mati oleh pemerintah Indonesia.

Untuk tahap kedua ini, jumlah yang dihukum mati mencapai 131 orang.

“Kalau semuanya sudah beres. Kita lihat nanti. Kita tidak ingin sedikitpun ada lubang kelemahan kita,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (19/1).

Namun, ia tidak menjelaskan secara detail terkait pelaksanaan eksekusi mati yang akan dilakukan dalam berapa gelombang untuk setiap tahunnya.

Dalam setahun Kejaksaan Agung mempunyai kuota mengeksekusi sekitar 10

sampai 15 terpidana mati. “Ya nanti kita lihat dulu, nanti ada eksekusi lagi (tahun ini),” tutur dia.

Dia mengungkapkan, dari data terakhir yang dimiliki Kejaksaan Agung, sebanyak 131 terpidana mati yang sedang menunggu pemenuhan aspek hukum dan aspek teknis pengeksekusian.

Prasetyo merinci dari 131 terpidana, 69 orang di antaranya merupakan para terpidana kasus yang menyangkut orang dan harta benda seperti pembunuhan dan perampokan. Kemudian, lanjut Prasetyo, 2 orang terpidana merupakan terpidana yang terlibat kasus keamanan negara dan ketertiban umum seperti terorisme.

Terakhir, sebanyak 60 orang merupakan terpidana yang berkaitan dengan kasus narkotika. Adapun dari 60 terpidana mati kasus narkotika, 34 diantaranya merupakan Warga Negara Asing (WNA) dan sisanya sebanyak 26 orang adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Para WNA itu berasal dari Nigeria lima orang, Senegal 1 orang, Inggris 2 orang, Malaysia 6 orang, Zimbabwe 2 orang, Belanda 1 orang, Brasil 1 orang, India 1 orang, Pakistan 1 orang, Tiongkok 4 orang, Prancis 1 orang, Filipina 1 orang, Afrika Selatan 2 orang, Australia 3 orang dan Iran 3 orang.

Saat ini, sambung Prasetyo, pihak

TENAGA KERJA

Kejaksaan Agung masih menunggu terpenuhinya aspek hukum para terpidana. Nantinya, bila aspek hukum sudah terpenuhi, maka akan dilanjutkan untuk pemenuhan aspek teknis yaitu pelaksanaan eksekusi. “Pokoknya kalau aspek yuridisnya sudah terpenuhi semua kita lakukan eksekusi,” tandas HM Prasetyo.

Sementara itu, Ketua SETARA Institute, Hendardi menilai eksekusi mati terpidana kasus narkoba menjadi catatan buruk pemajuan HAM, khususnya hak hidup warga di awal masa pemerintahan Jokowi-JK. “Narkoba adalah musuh umat manusia, tapi kunci pemberantasannya adalah akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum dan penghukuman yg tegas, membuat jera, dan manusiawi. Perlu dicatat, betapapun jahatnya pelaku kasus narkoba tetap tidak menegasikan hak hidup si pelaku,” jelasnya.

“Berapapun terpidana mati dieksekusi, kalau aparat tidak serius memberantas, seperti disparitas perlakuan, buruknya manajemen LP, dll maka narkoba tetap akan jadi ancaman. Kami mendukung pemberantasan narkoba, tapi tidak dengan mandat pada negara untuk mencabut nyawa warganya,” pungkasnya. =GAM/ABD

ant/r. rekotomo

SIDANG RINA IRIANI. Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar, seusai mengikuti sidang dengan agenda pembacaan replik, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Selasa (20/1). Dalam repliknya Jaksa Penuntut Umum menegaskan kembali tetap pada tuntutannya dan menyangkal pledoi yang diajukan terdakwa serta penasehat hukumnya.

360 WNI di Luar Negeri Terancam Hukuman Mati JAKARTA-Direktur Eksekutif lembaga buruh migran Indonesia, Migrant Care, Anis Hidayah, mengatakan eksekusi mati terpidana narkoba di Indonesia menghambat diplomasi atas 360 warga negara Indonesia (WNI) yang terancam vonis mati di luar negeri.

“Posisi Indonesia menjadi tidak strategis karena ketika Indonesia ingin membebaskan warganya dari hukuman mati, pemerintah mengeksekusi mati warga negara asing,” katanya di Jakarta, Selasa.

Padahal, menurut dia, ada sekitar 360 orang WNI yang terancam dieksekusi di luar negeri dengan 17 orang di antaranya sudah divonis dan berkekuatan hukum tetap.

“Ke-17 WNI tersebut berada di negara Malaysia, Tiongkok dan Arab Saudi dengan kasus pembunuhan dan narkoba,” tutur Anis.

Untuk itu, katanya, jika Indonesia ingin berada dalam posisi tawar yang menguntungkan untuk menyelamatkan warganya, maka penerapan hukuman mati terlebih dahulu harus dihapuskan.

Menurut pandangan Migrant Care, eksekusi mati bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

“Hukuman harusnya diberikan untuk membuat pelaku kejahatan menyesali perbuatannya dan membuat seorang manusia menjadi lebih baik, bukan dengan menghilangkan nyawa,” tutur dia.

Sementara itu diberitakan pada (19/1) di Singapura, ada empat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati yakni tiga penata laksana rumah tangga (PLRT) terlibat pembunuhan dan satu orang terlibat kasus narkoba.

Pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura sedang menangani kasus ini dengan menyewa jasa pengacara setempat.

Di tempat terpisah, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia tidak mengkhawatirkan posisi tawar Indonesia untuk melakukan diplomasi di luar negeri terkait hukuman mati.

“Pemerintah Indonesia sama haknya dengan semua negara untuk membela warganya di luar negeri. Sebelum ada keputusan yang pasti, pemerintah akan bekerja keras agar rakyat Indonesia di luar negeri terbebas dari hukuman mati,” kata Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir.

Arrmanatha menambahkan pemerintah terus memberikan pendampingan, bantuan hukum, hingga jalur diplomasi melalui pemerintah untuk membebaskan WNI dari hukuman mati. =ANT/MICHAEL

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 21 JANUARI 2015 RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV No. 0529 | TAHUN IV

55

ant/indrianto eko suwarso

SOSIALISASI TARIF SEMENTARA ANGKUTAN DEPOK. Petugas Dinas Perhubungan dan Organda Kota Depok memasang tarif sementara angkutan umum di terminal bayangan Kampung Sawah, Depok, Jawa Barat, Selasa (20/1). Pasca turunnya harga BBM bersubsidi jenis Premium dan Solar, Dinas Perhubungan dan Organda Kota Depok menetapkan besaran penurunan tarif angkutan umum sebesar Rp. 500 yang mulai berlaku hari ini.

ULN Indonesia Membengkak November 2014 Tumbuh 11,8% hingga Mencapai USD294,4 Miliar JAKARTA-Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2014 tumbuh 11,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2014 sebesar 10,9% (yoy).

Dengan pertumbuhan tersebut, posisi ULN Indonesia pada akhir November 2014 tercatat sebesar USD294,4 miliar, terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD133,9 miliar (45,5% dari total ULN) dan ULN sektor swasta USD160,5 miliar (54,5% dari total ULN).

Meskipun secara tahunan mengalami akselerasi pertumbuhan, posisi ULN November 2014 turun 0,2% jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya karena turunnya posisi ULN swasta.

Direktur Eksekutif Departemen Komu-

nikasi Bank Indonesia (BI), Tirta Segara menjelaskan perkembangan ULN pada November 2014 dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik yang meningkat di saat pertumbuhan ULN sektor swasta melambat.

ULN sektor publik tumbuh 8,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 5,9% (yoy). Hal ini terutama dipengaruhi peningkatan kepemilikan surat utang Pemerintah oleh asing. ULN sektor publik terutama dalam bentuk surat utang (54,3% dari total ULN sektor publik) yang tercatat tumbuh 27,7% (yoy).

Di sisi lain, ULN sektor swasta tumbuh 14,7% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 15,4% (yoy). “ULN sektor swasta didominasi oleh perjanjian pinjaman (64,6% dari total ULN sektor swasta) yang mencatat pertumbuhan 9,7% (yoy),” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/1).

Berdasarkan jangka waktu asal, jelasnya peningkatan pertumbuhan ULN terjadi

baik pada ULN berjangka panjang maupun pendek. Pada November 2014, ULN berjangka panjang tumbuh 11,3% (yoy) lebih tinggi dari pertumbuhan bulan Oktober 2014 yang sebesar 10,9% (yoy).

Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 14,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 10,9% (yoy). Pada November 2014, ULN berjangka panjang tercatat sebesar USD246,3 miliar, atau mencapai 83,7% dari total ULN. “Dari jumlah tersebut, ULN berjangka panjang sektor publik mencapai USD129,5 miliar atau 96,7% dari total ULN sektor publik dan ULN berjangka panjang sektor swasta tercatat sebesar USD116,8 miliar atau 72,7% dari total ULN swasta,” imbuhnya.

Menurutnya, perlambatan ULN sektor swasta pada November 2014 terutama didorong oleh melambatnya pertumbuhan ULN beberapa sektor ekonomi utama.

ULN sektor keuangan tumbuh melambat sebesar 31,2% (yoy) dibandingkan pertum-

buhan Oktober 2014 yang sebesar 34,3% (yoy). Sementara itu, ULN sektor pertambangan mengalami kontraksi 6,6% (yoy).

Secara keseluruhan, posisi ULN pada akhir November 2014 terutama terpusat pada sektor keuangan, pertambangan, industri pengolahan, dan listrik, gas & air bersih (pangsa 76,9% terhadap total ULN swasta).

Berbeda dengan sektor keuangan dan sektor pertambangan, ULN sektor industri pengolahan dan listrik, gas & air bersih masing-masing tumbuh sebesar 14,3% (yoy) dan 9,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 13,8% (yoy) dan 5,1% (yoy).

“BI memandang perkembangan ULN masih cukup sehat, namun perlu terus diwaspadai risikonya terhadap perekonomian.

Ke depan, BI akan tetap memantau perkembangan ULN, khususnya ULN swasta. Hal ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi,”ujarnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV

PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Pemerintah Berencana Turunkan Bunga FLPP Menjadi 5% JAKARTA-Pemerintah tengah menggodok penurunan suku bunga fasilitas likudititas pembiayaan perumahan (FLPP) dari 7,25 persen menjadi 5 persen. Rencana tersebut akan dibawa pada pembahasan sidang kabinet terbatas yang sedianya dilakukan pekan depan.

ant/joko sulistyo

HARGA KEBUTUHAN BELUM TURUN. Pedagang bumbu dapur sedang menata dagangannya di Pasar Mitra Raya, Batam, Selasa (20/1). Meskipun harga BBM sudah diturunkan, sejumlah bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari di Batam masih belum mengalami penurunan harga, hal itu dikarenakan sejumlah barang justru menghilang dari pasaran.

BKPM: PTSP Tingkatkan Daya Saing Investasi JAKARTA-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani menegaskan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat merupakan momentum untuk pembenahan perizinan dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

“Peresmian PTSP Pusat harus diikuti perbaikan terus-menerus terutama dari sisi kecepatan waktu dan penyederhanaan proses perizinan, serta integrasi antara PTSP Pusat dengan PTSP Daerah,” ujar Franky, saat menyambut kunjungan Men-

teri Sekretaris Negara Pratikno, di gedung BKPM, Jakarta, Selasa (20/1).

“BKPM bersama petugas penghubung Kementerian/Lembaga yang ditempatkan di PTSP akan menyusun business process perizinan end to end setiap sektor usaha, penyederhanaan persyaratan dan prosedur perizinan, percepatan penetapan izin dari SOP yang ada,” tambah Franky.

Franky mengaku telah melaporkan persiapan peluncuran PTSP Pusat kepada Presiden Joko Widodo, pada Senin 19 Januari 2015. “Beliau mengharapkan adanya PTSP Pusat dapat menjadikan Indonesia semakin kompetitif dalam menarik investasi luar negeri dibandingkan negara ASEAN lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam kesempatan itu berharap, pembenahan perizinan akan dapat mendorong daya saing investasi Indonesia dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Franky juga mengakui, daya saing investasi Indonesia masih di bawah negara ASEAN lainnya.

“Indonesia hanya menempati peringkat 114 dalam Ease of Doing Business yang dikeluarkan Bank Dunia, di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, VIetnam, dan Filipina. Pada aspek kemudahan memulai usaha, Indonesia hanya berada di peringkat 175 di bawah negara-negara tersebut,” terang Franky.

Menurutnya, sorotan terhadap iklim investasi di Indonesia adalah persoalan transparansi dan prosedur perizinan yang dipersepsikan masih berbelit-belit.

“Peresmian PTSP Pusat merupakan langkah awal untuk mengatasi masalah perizinan, yang pada akhirnya menjadikan daya saing investasi di Indonesia semakin kompetitif dibandingkan negara ASEAN lain,” tutup Franky. =GAM

“Pak Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah mengarahkan mungkin bunganya akan diturunkan di 5 persen dari 7,25 persen FLPP,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/1).

Basuki mengatakan, perhitungan bunga 5 persen bisa menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kisaran cicilan Rp600 ribu-Rp700 ribu per bulan. Adapun, suku bunga sebelumnya sebesar 7,25 persen menyasar cicilan sebesar Rp800 ribu per bulan dengan penghasilan sekitar Rp4 juta. “Kalau diturunkan lagi untuk Rp600 ribu-Rp700 ribu berarti bunga mungkin 5 persen karena subsidinya juga sudah turun jadi bunga itu juga akan diturunkan. Itu arahannya Pak Wapres,” katanya.

Basuki menambahkan, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla hal tersebut sangat memungkinkan. Oleh karenanya staf khusus Wakil Presiden sedang membahas perhitungannya.

Pada Rabu (21/1), akan diadakan pula pertemuan dengan kalangan perbankan di antaranya BRI, BNI, BTN, dan lembaga pembiayaan lainnya. “Besok akan diundang untuk memastikan itu karena saya minggu ini mesti lapor beliau (Wapres) untuk beliau bisa melapor Presiden minggu depan dibawa ke sidang kabinet terbatas untuk dicanangkan,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki mengatakan, dibahas pula mengenai perkembangan program sejuta rumah. Pemerintah akan memrioritaskan kepada pemerintah daerah yang memiliki lahan.

Dilaporkan kepada Wapres, daerah yang memiliki lahan di antaranya Gunung Sitoli di Sumatera Utara seluas 10 hektar, Kabupaten Nias, Sumatera Utara seluas 7 hektar, dan Kabupaten Nias di provinsi yang sama seluas 7 hektar. =GAM/AJI

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Jatim

Bangkalan 77

KORAN MADURA

RABU 21 JANUARI 2015

RABU 21 JANUARI 2015| TAHUN | No. 0529|IVTAHUN IV No. 0529

KORBAN TERIDENTIFIKASI

Satu Jenazah Korban AirAsia itu Asal Surabaya

SURABAYA - Satu jenazah korban kecelakaan Pesawat AirAsia QZ 8501 asal Kota Surabaya teridentifikasi oleh Tim Identifikasi Korban atau "Disaster Victim Identification" (DVI) Polda Jatim, Selasa (20/1).

Ketua Tim DVI Polda Jatim Kombespol dr Budiyono di Surabaya mengatakan jenazah dengan label B045 itu teridentifikasi bernama Andreas Widjaja, usia 32 tahun, warga Surabaya.

Budiyono mengatakan, jenazah itu teridentifikasi setelah menerapkan beberapa metode, di antaranya adalah metode sekunder, yakni adanya kecocokan gigi korban semasa hidup, pakaian yang dikenakan serta satu data primer yakni hasil tes DNA. "Dengan teridentifikasinya satu jenazah pada hari ini, total sudah 46 jenazah berhasil teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga korban. Sisanya, 7 jenazah masih dalam pendalaman identifikasi serta proses rekonsiliasi," ucapnya.

Sebelumnya, Budiyono mengaku mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi sisa jenazah yang berada di RS Bhayangkara, sebab data 'ante mortem' dan 'post mortem' masih belum lengkap.

Sehingga, pada Senin (19/1) kemarin Tim DVI tidak mengumumkan identifikasi jenazah, dikarenakan prosesnya harus dilakukan secara berulangulang.

Ia mengatakan, data yang kurang adalah info keluarga tentang gigi yang belum lengkap, dan sedang proses menghubungi dokter gigi, serta mencari informasi tentang pemakaian gigi palsu yang ada pada sejumlah jenazah.

Kesulitan lain, adalah keterangan keluarga yang menyebut sejumlah ciri fisik, baik tahi lalat atau luka bekas operasi belum maksimal dalam proses identifikasi, sehingga belum bisa membuahkan hasil sempurnya. = ANT/ABDUL MALIK IBRAHIM/DIK

ant/iggoy el fitra

JALAN KAKI KELILING INDONESIA. Harsono (38), berjalan kaki keliling Indonesia, saat akan menuju titik nol di Sabang, melintas di Jalan Adinegoro Padang, Sumatera Barat, Selasa (20/1). Lelaki kelahiran Surabaya tersebut mewujudkan rasa cinta kepada negeri dengan berjalan kaki sejak tahun 2012, dan berhenti di lokasi-lokasi pengasingan mantan presiden Soekarno.

Parpol Dilarang Intervensi Pejabat Kepala Daerah SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan partai politik dilarang dan tidak berhak mengintervensi posisi penjabat (Pj) kepala daerah di 16 kabupaten/kota yang tahun ini berakhir masa jabatannya.

"Ini 'kan urusan birokrasi dan tidak ada partai politik yang mengurusi penjabat sementara," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (20/1).

Kekhawatiran intervensi mengemuka karena semua kepala daerah dan wakilnya yang masa jabatannya habis tahun ini berasal serta diusung partai poli-

Soekarwo

Gubernur Jawa Timur tik tertentu.

Bahkan, gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut mengakui selama ini tidak

sedikit pimpinan partai politik yang mengajaknya bicara dan membahas persoalan penjabat sementara, meski tidak disampaikannya secara formal.

"Ini adalah ranah birokrasi dan saya tidak ingin partai politik ikut menentukan pejabat eselon II yang nantinya menempati posisi Pj," kata dia.

Mantan Sekdaprov Jatim itu mengemukakan, tidak adanya campur tangan partai politik sekaligus menghindari konflik di daerah tersebut karena tujuan utama penentuan Pj ini untuk menjadikan daerah setempat lebih kondusif.

Sampai saat ini, lanjut dia, pihaknya belum mempersiapkan siapa-siapa yang akan menduduki Pj kepala daerah dengan alasan waktu kekosongan jabatan masih lama.

Sementara itu, Wakil Ket-

ua DPD PDIP Jatim Bambang Dwi Hartono kepada wartawan berkomentar penunjukan seorang Pj kepala daerah merupakan kewenangan gubernur dan yakin stok pejabat yang bisa dipilih bisa memahami serta mengatasi masalah suatu daerah.

Pertimbangan lainnya, kata dia, tugas Pj ke depan dinilai tidak terlalu berat, mengingat kebijakan strategis biasanya sudah disiapkan oleh kepala daerah yang mau mengakhri masa jabatannya, termasuk soal APBD maupun P-APBD. "Tak ada kebijakan strategis yang diambil Pj, sehingga tugas Pj ke depan tidak terlalu berat," ucap anggota Komisi A DPRD Jatim yang juga pernah menjabat Wali Kota Surabaya tersebut. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

8

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529| TAHUN IV

JALUR KENDARAAN

Jalur Selatan LumajangMalang Rawan Longsor

ant/seno

TRADISIONAL OJUNG. Dua warga mengikuti permainan tradisional ojung, saling memukul menggunakan rotan di Desa Bugeman, Kendit, Situbondo, Jawa Timur, Selasa (20/1). Ratusan peserta mengikuti permainan tersebut dalam rangka selamatan desa atas panen yang melimpah, terhindar dari wabah penyakit, dan bencana.

Mantan Bupati Terpidana Korupsi Ajukan Banding TRENGGALEK - Mantan Bupati Trenggalek terpidana korupsi dana penyertaan modal pada proyek pipanisasi PDAM 2007 senilai Rp 750 juta, Soeharto resmi mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Selasa (13/1).

"Kemarin (Senin, 19/1) langkah hukum (banding) tersebut resmi kami daftarkan ke pengadilan (Tipikor)," jawabnya, saat dikonfirmasi melalui saluran telepon seluler di Tulungagung, Selasa (20/1).

Tidak sendirian, mantan Bupati Trenggalek periode 20052010 tersebut mengaku didampingi kuasa hukum yang ditunjuk salah satu anggota keluarga besarnya, yakni Zaenal Fanani dan Rekan yang berkedudukan di Sidoarjo.

Ia mengungkapkan, proses pengajuan banding berlangsung singkat dengan mendaftarkan upaya banding secara verbal, tepat di hari terakhir tenggat waktu yang diberikan majelis hakim sejak putusan/vonis dijatuhkan Selasa (13/1).

"Karena salinan putusan

tersebut belum terima, banding kami ajukan secara lisan terlebih dulu," ujarnya.

Alasan lebih utuh disampaikan Zaenal Fanani, kuasa hukum terpidana Soeharto yang menyatakan memori banding secara tertulis baru akan mereka susun, setelah pihaknya menerima salinan putusan pengadilan.

Ia mengaku belum bisa menganalisa ataupun membuat interprestasi hukum, karena belum membaca salinan putusan dari pihak Pengadilan Tipikor Surabaya.

"Saya tidak mengikuti persidangan sebelumnya, juga belum membaca isi salinan putusan majelis hakim. Jadi sementara belum bisa komentar lebih jauh, dari pada nanti 'keseleo' (terpeleset omongan)," jawabnya.

Soeharto sendiri mengaku

belum bisa menerima hasil putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang menjatuhkannya hukuman dua tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsider kurungan tiga bulan.

Vonis yang menjatuhkan hukuman fisik dan denda sama persis dengan isi tuntutan jaksa penuntut itu dinilainya tidak memenuhi azas keadilan.

Soeharto merasa didhalimi oleh majelis hakim yang lebih memperhatikan asumsi-asumsi tuduhan jaksa daripada pledoi atau pembelaan yang dibacakannya dalam persidangan sebelumnya.

"Atas nama pribadi dan dengan dukungan keluarga, saya akan terus berupaya mencari keadilan," tekadnya.

Pihak kejaksaan sendiri sampai berita ini diturunkan menyatakan belum mengambil sikap atas putusan majelis hakim.

Padahal dalam pernyataan sebelumnya, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Trenggalek, Dafit Supriyanto mengatakan pihaknya juga akan mengajukan banding apa-

bila pihak terpidana mengajukan langkah hukum sejenis.

"Belum, kami masih menunggu petunjuk pimpinan," jawabnya, saat dikonfirmasi wartawan.

Kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal pada proyek pipanisasi PDAM tahun 2007 senilai Rp750 juta mencuat, setelah pihak kejaksaan menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran daerah tersebut, karena tidak didahului terbitnya peraturan daerah sebegai payung hukum.

Namun, Soeharto berkilah dana yang dipersoalkan jaksa tersebut sebenarnya telah teralokasikan dalam APBD induk tahun 2007, sengaja tetap dialokasikan kendati perda belum terbit dengan alasan kedaruratan.

"Secara aturan itu boleh, tidak ada yang salah karena anggarannya tersedia dan aturan perundangan tentang PDAM memungkinkan untuk dilakukan langkah kedaruratan demi alasan situasi bencana saat itu," jelasnya. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

LUMAJANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mencatat sebanyak delapan titik rawan longsor berada di jalur selatan yang menghubungkan Kabupaten Lumajang-Malang, Jawa Timur.

"Longsor terjadi beberapa kali di jalur selatan Lumajang-Malang dan terakhir pada pertengahan Januari 2015, namun bongkahan batu dari longsor tersebut tidak sampai menutup akses jalan," kata Sekretaris BPBD Lumajang, Purwanto, Selasa (20/1).

Menurut dia, sejumlah titik rawan longsor tersebut di antaranya berada di kilometer (KM) 59, KM 57, dan KM 55 dari arah Lumajang yang berada di Kecamatan Pronojiwo. "Kami terus memantau sejumlah titik di jalur perbukitan Piket Nol lereng Gunung Semeru yang rawan longsor dan menyiagakan alat berat di posko aju, apabila terjadi longsor sewaktu-waktu," tuturnya.

Ia menjelaskan petugas bersama warga setempat selalu bekerja sama dan gotong royong untuk membersihkan tanah longsor yang menerjang jalur selatan yang menghubungkan dua kabupaten itu.

"Kami berusaha maksimal untuk membersihkan longsor yang terjadi di kawasan Piket Nol, sehingga jalur selatan tetap bisa dilalui oleh kendaraan atau penerapan sistem buka tutup dilakukan pada saaat pembersihan longsor," katanya.

Selain rawan longsor, kata dia, jalur selatan lereng Gunung Semeru yang berkelok-kelok tersebut juga rawan pohon tumbang pada saat hujan deras yang disertai angin kencang. "Kami sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memangkas sejumlah pohon yang rawan tumbang di jalur selatan tersebut," katanya.

Ia mengimbau warga berhatihati saat melewati jalur Piket Nol pada saat hujan karena jalan licin, berlumpur, rawan pohon tumbang dan bukit tersebut rawan longsor berupa tanah atau bongkahan batu besar yang dapat menimbun badan jalan. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529| TAHUN IV

Rendra Mulai ‘Panasi’ Mesin Politik Pilkada Malang MALANG - Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang Rendra Kresna mulai "memanasi" mesin politik untuk pencalonannya kembali dalam pemilihan kepala daerah setempat yang bakal digelar pada tahun ini.

Rendra Kresna di Malang, Jawa Timur, mengakui bahwa dirinya memang sudah memulai konsolidasi dengan sejumlah partai politik (parpol).

"Kalau komunikasi politik dengan berbagai partai sudah kami lakukan sebagai upaya penjajakan," kata Rendra yang juga Bupati Malang tersebut, Selasa (20/1).

Penjajakan politik, kata dia, merupakan agenda yang harus dilakukan sebagai upaya penguatan, apalagi jika pilkada nanti dilakukan secara tidak langsung, konsolidasi politik menjadi sangat penting meski sebagai calon yang masih menjabat (incumbent).

Oleh karena itu, kata Rendra, dirinya harus merangkul

banyak parpol, bahkan elemen masyarakat sebagai upaya suksesi pada pilkada yang bakal digelar tahun ini.

Belum lama ini, DPD Partai Golkar se-Jatim sudah menggelar pertemuan dan konsolidasi yang membahas pilkada serentak di sejumlah daerah di provinsi itu dan dihadiri pembina partai berlambang pohon beringin itu, Akbar Tanjung, di Hotel Pelangi Kota Malang.

Menyinggung masih belum adanya kepastian apakah pilkada mendatang digelar dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui mekanisme di parlemen, Rendra optimistis akan dilakukan dengan sistem pemilihan langsung.

Saat ini, kata dia, Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang masih menunggu diundangkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang diteken oleh presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya optimistis kalau pilkada nanti bakal dilakukan secara langsung," tandasnya.

Optimistis Rendra makin menguat ketika melihat skema peta poltik di pusat, yakni beberapa fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sudah mengarah sepakat pilkada dilakukan secara langsung, apalagi Partai Golkar juga sudah ada sinyal kalau akan mendukung pilkada langsung.

Keinginan dan optimistis Rendra tersebut juga berkaitan dengan hitungan dan peta politik di DPRD Kabupaten Malang.

Sebab, jika pilkada tidak langsung atau dipilih parlemen, kemungkinan akan menyulitkan Rendra

menduduki posisi sebagai Bupati Malang untuk kedua kalinya.

Jika mengacu pada perseteruan politik dua kubu besar antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan KMP, posisi Rendra dalam pilkada tidak langsung akan sangat sulit karena dengan menggunakan kendaraan Golkar yang hanya 12 suara di parlemen dan didukung kekuatan KMP, yakni PPP dua suara dan Gerindra tujuh suara, Rendra hanya akan mendulang 21, apalagi tiga suara Demokrat hingga saat ini masih mengambang.

Sementara itu, di KIH, bila PDI Perjuangan mengajukan calon sendiri, pertarungan politik bakal berlangsung alot. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan memiliki 13 suara dan gerbong KIH didukung PKB yang memiliki delapan suara, Hanura satu suara, dan Partai Nasdem empat suara, jika dijumlahkan gerbong KIH berjumlah 26 suara. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

INSTRUKSIKAN PDIP SURABAYA

Armuji-Anugrah Diminta Berdamai SURABAYA - DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menginstruksikan dua anggota Fraksi PDIP yakni Ketua DPRD Surabaya Armuji dan Wakil Ketua Komisi A Anugrah Ariyadi untuk berdamai agar tidak merusak citra partai.

"Masa peringatan keras ini berlaku selama 30 hari terhitung mulai Senin (19/1)," kata Ketua Fraksi PDIP Kota Surabaya, Sukadar, saat menggelar jumpa pers yang dihadiri Armuji dan Anugrah di Surabaya, Selasa (20/1).

Dalam surat bernomor: 011/ DPC/KPTS/1/2015 DPC PDIP Kota Surabaya disebutkan bahwa kedua kader PDIP Surabaya itu mendapat sanksi dari partai dengan tenggat selama 30 hari untuk memperbaiki diri dan tidak lagi mencederai nama baik partai.

"Jika selama 30 hari ke depan, ternyata keduanya tidak dapat memperbaiki sikapnya, maka partai akan memberi sanksi lanjutan.

Sanksi ini harus dipatuhi tanpa syarat," katanya.

Menurut dia, keduanya harus melakukan rekonsiliasi dengan pernyataan sikap bahwa mereka akan menjunjung tinggi nama baik partai.

Sanksi ini diberikan menyusul adanya dugaan kasus pungutan terhadap warga Medokan Semampir pekan lalu. Pungutan ini diduga dilakukan oleh Anugrah Ariyadi yang juga menjabat sebagai wakil ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya.

Saat itu, Anugrah mendapat uang dari warga sebesar Rp8 juta sebagai imbalan untuk pembelaan kasus yang menimpa mereka.

Hanya saja, lanjut dia, kasus warga ini tidak ditangani dengan baik sehingga warga kecewa.

Selain itu juga muncul laporan bahwa Anugrah juga mendapat uang dari salah satu tempat hiburan sebesar Rp20 juta. Laporan-laporan ini membuat Armuji selaku ketua DPRD Kota Surabaya menjadi geram. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/rudi mulya

PERCEPAT PANEN CABE. Buruh tani memetik cabai rawit di lahan perkebunan cabai di Desa Pagu, Kediri, Jawa Timur, Selasa (20/1). Petani cabe di kawasan tersebut sengaja memanen cabai satu minggu lebih cepat, Hal ini dilakukan karena harga cabe rawit di pasaran masih tinggi di kisaran Rp 28.000 sampai Rp 30.000 perkilogramnya,. Petani memperkirakan harga cabe rawit akan turun drastis dikarenakan pasokan cabe rawit dari petani dikawasan pegunungan lereng Gunung Kelud melimpah karena panen raya.

9

KALI NGUNUT

Tanggul Jebol Diperbaiki BOJONEGORO - Personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, bekerja bakti memperbaiki tanggul Kali Ngunut yang jebol di empat lokasi, menyusul banjir bandang di daerah setempat.

"Meluapnya Kali Ngunut mengakibatkan tanggul Kali Ngunut jebol di empat lokasi di Desa Sendangrejo, Kecamatan Dander, salah satu lokasi tanggul yang jebol panjangnya sekitar 35 meter," kata Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bojonegoro Sukirno, di lokasi tanggul jebol Kali Ngunut, Selasa (20/1).

Ia menjelaskan pihaknya dengan sekitar 20 personel BPBD dibantu perangkat desa dan masyarakat memperbaiki tanggul Kali Ngunut, yang jebol di empat lokasi dengan menutup karung yang diisi pasir dan tanah.

"Perbaikan tanggul yang kami lakukan bersifat sementara, sebab penanganan perbaikan tanggul secara permanen termasuk normalisasi Kali Ngunut, akan ditangani Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bengawan Solo di Bojonegoro," ujarnya.

Menurut dia, Kali Ngunut, berpeluang menimbulkan banjir bandang kembali, kalau terjadi hujan lebat yang mengguyur di kawasan setempat, dengan alasan kawasan hutan di daerah setempat sudah gundul.

"Setiap ada hujan lebat bisa dipastikan di daerah setempat terjadi banjir bandang," katanya.

Sesuai data BPBD, meluapnya Kali Ngunut, sehari lalu, disebabkan hujan deras yang mengguyur di daerah setempat sekitar empat jam.

Ia menyebutkan ketinggian air banjir bandang yang melanda dua desa tersebut berkisar 30 centimeter-110 centimer. Banjir menerjang sekitar ratusan pemukiman warga yang dihuni sekitar 300 kepala keluarga (KK) di Desa Karangsono dan Sendangrejo, Kecamatan Dander.

"Di dua desa itu ada sekitar 25 hektare tanaman padi yang siap panen rusak diterjang banjir bandang," ujarnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529| TAHUN IV

PENURUNAN HARGA BBM

SPBU Dipadati Antrean Panjang Kendaraan JEMBER - Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Jember, Jawa Timur, masih dipadati antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat pada hari kedua setelah penurunan harga BBM. Pantauan di lapangan, antrean mengular terjadi di SPBU Jalan Gajahmada, bahkan kendaraan roda empat meluber di jalan raya, Selasa (20/1). Hal serupa juga terjadi di SPBU Jubung, SPBU Pecoro Rambipuji, dan SPBU Bangsalsari.

"Pengendara roda dua dan roda empat langsung menyerbu SPBU Jalan Gajahmada saat petugas melepas tulisan premium, pertamax, dan solar habis," kata petugas SPBU Jalan Gajahmada Junaida.

SPBU Jalan Gajahmada sempat kehabisan BBM sejak pagi dan truk pengangkut BBM baru datang pada siang hari, sedangkan SPBU Jalan Ahmad Yani juga memasang papan bertuliskan premium, pertamax, dan solar habis pada siang hari.

Junaida mengatakan permintaan premium dan pertamax di SPBU Jalan Gajahmada meningkat selama tiga hari terakhir karena beberapa SPBU lainnya kehabisan stok BBM. "Pihak SPBU menebus premium sebanyak 24 kilo liter per hari dan biasanya jumlah tersebut tidak menyebabkan stok premium di SPBU kosong, namun tiga hari terakhir pasokan sebanyak itu bisa habis dalam beberapa jam," paparnya.

Sementara petugas di SPBU Jubung, Ahmad mengatakan antrean panjang tidak hanya terjadi pada kendaraan roda dua dan roda empat, namun truk dan bus yang biasa mengisi BBM di SPBU tersebut juga antre.

"Kalau kehabisan solar, biasanya para sopir memarkirkan kendaraannya di sekitar SPBU sambil menunggu datangnya pasokan solar dari Depo Pertamina di Banyuwangi," katanya.

Selain antrean panjang memadati sejumlah SPBU di Jember, di beberapa SPBU lainnya juga kehabisan BBM seperti di SPBU Mangli, SPBU Mastrip, dan SPBU Jalan Ahmad Yani. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/syaiful arif

WAKAPOLRES JOMBANG DI PANGGIL KPK. Kapolres Jombang AKBP Ahmad Yusep Gunawan (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri pelantikan Kades (kepala desa) di Kantor Kecamatan Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, Selasa (20/1). Kapolres membenarkan bahwa Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) Kompol Sumardji di panggil KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan tidak bisa menghadiri panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus rekening gendut yang melibatkan Komjen Budi Gunawan.

Wakapolres Jombang Tak Menghadiri Panggilan KPK Dua Orang Lain Juga Terlibat dalam Kasus Bidi Gunawan JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua jenderal dan satu pejabat tinggi Polri dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi mencurigakan dengan tersangka Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri 2003-2006.

Ada tiga orang yang dipanggil dalam kasus tersebut hari Selasa yaitu mantan Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Inspektorat Pengawasan Umum (Karorenmin Itwasum) Polri Brigadir Jenderal (Purn) Heru Purwanto; mantan Wakil Inspektorat Pengawasan Umum (Wairwasum) Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Andayono yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur dan Wakil Kepala Polres Jombang, Komisaris Polisi

Sumardji.

"Ketiganya diperiksa untuk tersangka BG (Budi Gunawan)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (20/1).

Akan tetapi, Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) Kompol Sumardji di panggil KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak bisa menghadiri panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus rekening gendut yang melibatkan Komjen Budi Gunawan terse-

but.

Pada Senin, KPK juga sudah memeriksa Widyaiswara Utama Sekolah Pimpinan Polri Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Syahtria Sitepu dalam kasus tersebut.

Syahtria sudah dicegah bepergian keluar negeri sejak 14 Januari 2015 bersama tiga orang lainnya yaitu Budi Gunawan; anaknya, Muhammad Herviano Widyatama; dan asisten pribadi Budi yaitu anggota Polri Iie Tiara.

Budi Gunawan diduga terlibat dalam transaksi-transaksi mencurigakan sejak menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.

KPK menyangkakan Komisa-

ris Jenderal Polisi Budi Gunawan berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya.

Bila terbukti melanggar pasal tersebut dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. = ANT/DESCA LIDYA NATALIA/DIK

KORAN MADURA Pamekasan PROBOLINGGO NKORAN Sumenep

Opini

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV 21 JANUARI 2015 RABU

MADURA

No. 0529 | TAHUN IV

Resolusi Pendidikan 2015

Salam Songkem

Melawan KPK

K

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendapat perlawanan hukum. Memang sudah waktunya KPK juga diuji. Karena KPK pun sama di depan hukum, bisa juga dituntut secara hukum. Tak ada yang kebal hukum di negeri ini, kecuali mereka yang berani membeli dan menjual hukum. Tidak juga KPK. Upaya Mabes Polri melayangkan gugatan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 19 Januari 2015 patut diapresiasi. Upaya Polri sebagai wujud pembelaan atas Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) Polri Komjen Pol Budi Gunawan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Sehingga berdampak pada penundaan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Sutarman yang dipecat secara hormat sebelum masa jabatannya berakhir.

Gugatan hukum yang diperjuangkan Mabes Polri untuk menguji penetapan status tersangka atas Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK, karena disangka melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b, pasal 5 ayat 2, 11 atau pasal 12 UU/31/1999 jo UU/20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor dan jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Perlawanan hukum Mabes Polri menunjukkan antara institusi penegak hukum di negeri ini tidak harmonis. Ini sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia di satu sisi, namun di sisi lain menguntungkan Plt Kapolri karena dipastikan proses hukum kasus penetapan tersangka yang melilit Budi Gunawan berlangsung lama, kecuali PN Jaksel bisa mempercepatnya. Padahal proses hukum sampai inkrah biasanya paling cepat berlangsung sampai 2 tahun, ini indikasi Kapolri akan diisi Plt Kapolri selama itu. Sedangkan Plt tidak bisa secara leluasa mengerjakan tugas-tugas Kapolri, sehingga bisa berimplikasi negatif terhadap tanggungjawab Polri.

Kiranya seteru hukum antara Mabes Polri dan KPK tidak membawa angin segar bagi Indonesia. Ini dampak kecelakaan ‘politik hukum’ yang dilakukan RI 1 yang mengusulkan 1 nama Kapolri dan kadung diterima oleh DPR RI. (*)

I

C 11

Berdasarkan laporan UNICEF di tahun 2014, sekitar 97% anak Indonesia dalam kelompok umur 7-12 tahun di Indonesia telah bersekolah. Jumlah tersebut merupakan pencapaian yang baik di tengah kompleksitas pendidikan di Indonesia kini.

Meski demikian, upaya dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas harus tetap digalakan.

P

ada dasarnya, kemajuan sebuah bangsa tidak dapat dipisahkan dari sejauh mana kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki negara tersebut. Berbicara tentang kualitas SDM ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan.

Pendidikan digadang-gadang mampu memperbaiki kehidupan bangsa menuju lebih baik.

Proses pendidikan tersebut pada umumnya, di Indonesia, dilakukan di sekolah (school).

Menurut Toto Rahardjo dalam bukunya Sekolah Biasa Saja (2014) menjelaskan bahwa sekolah layaknya oasis, seperti tempat teduh dan sumber air di tengah padang pasir untuk melepas lelah. Mustinya, sekolah adalah tempat di mana orangorang dapat memuaskan dahaga keingintahuannya, mewujudkan impi-impian dan imajinasi kekaryaannya.

Ironisnya, hingga kini keberadaan sekolah masih belum mampu menunjukkan keberadaanya sebagai oasis yang memuaskan dahaga keingintahuan anak-anak, justeru sebaliknya sekolah menjadikan anak-anak layaknya batu bata yang dicetak sama persis antara satu dengan lainnya sehingga mereka tumbuh bukan berdasarkan apa ia inginkan. Sekolah ibarat sebuah pabrik yang menjadikan anak-anak sebagai

komoditas yang siap dijual ke dalam industri pasar.

Hingga kini keberadaan sekolah masih tunduk di tangan para penguasa, baik penguasa dalam wujud pemerintah maupu penguasa dalam wujud pasar bebas. Benny Susetyo dalam bukunya Politik Pendidikan Panguasa (2005) pernah mengatakan bahwa sejatinya, pendidikan tidak saja mencerminkan sejauh mana proses transformasi sosial telah berhasil dalam sebuah negara, melainkan juga menunjukkan baik buruk tampang penguasa.

Secara sederhana, ungkapan ini menggambarkan bahwa wajah pendidikan adalah wajah penguasa. Yang dimaksud penguasa di sini adalah pemerintah dan orientasi pasar.

Tidak hanya itu, sepanjang tahun 2014 kita dapat melihat beragam kasus yang terjadi di dalam sekolahan. Masih teringat jelas dalam ingatan kita aksi kekerasan dan asusila yang dilakukan oleh oknum guru kepada muridnya. Selain itu, aksi tawuran antar pelajar juga masih acap kali terjadi dari tahun ke tahun.

Hal ini seakan mengindikasikan bahwa keberadaan sekolah bukanlah layaknya sebuah taman ataupun oase yang melepas dahaga keingintahuan seorang anak, melainkan sebuah penjara atau tempat yang menyeramkan yang tidak memberikan rasa aman dan nyaman kepada para siswa yang ada di dalamnya.

Perlu Resolusi Romo Mangung Wijaya dalam Rahardjo (2014) juga pernah mengingatkan bahwa sekolah harus bersifat integral menuju ke manusia yang seutuhnya. Maka watak dan karakter, adalah menjadi hasil primer. Bukan terutama pendidikan kepandaian atau keterampilan. Walaupun kepandaian, kecerdasan, keterampilan adalah dimensi yang penting, namun dalam negara yang berada dalam iklim “Panca Celaka”, korupsi dan semua masih serba hukum rimba, pendidikan kita

harus dinamakan gagal, apabila kita tidak mampu mendidik para peserta pendidikan kita menjadi manusia yang budiman.

Guru adalah satu syarat utama dalam mewujudkan manusia yang budiman sebagai hasil dari proses pendidikan sekolah. Melalui tangan para guru yang hebat, maka sekolah dan siswa pun akan menjadi hebat. Guru dalam hal ini berperan penting sebagai mediator antara siswa dengan ilmu-ilmu pengtahuan. Menarik dan tidaknya sebuah proses pembelajaran tidak semata bertumpu pada buku teks pelajaran, melainkan bertumpu pada sosok guru yang mampu menyampaikan dengan menarik dan kreatif sehingga anak-anak menjadi lebih semangat dalam belajar.

Seorang guru harus mampu memecah budaya “bisu” yang berkembang selama ini. Ruang dialogis harus selalu dimunculkan di sekolah, baik dialog dalam arti berkomunikasi dengan sesama, baik guru maupun siswa, tetapi juga dialog dengan hasil pemikiran para tokoh dalam bentuk teks-teks yang ada di dalam perpustakaan sekolah. Jika seorang anak sudah mampu menemukan ruang dialog, maka proses pendidikan secara mandiri dan demokratis sejatinya telah ada di sekolahan.

Dengan dialog ini, seorang anak diajak untuk berpikir kritis terhadap segala sesuatu, sehingga mereka dapat mengemukakan ide dan argumen pribadinya.

Selain itu, perlu adanya pemahaman yang kuat bahwa sejatinya sekolahan adalah milik bersama, tidak hanya milik

para guru, tetapi juga milik para siswa. Kebermilikian bersama ini berwujud adanya “kasih sayang” dalam proses pendidikan. Kasih sayang di sini tidak hanya diartikan sebagai upaya dalam mengembalikan hak-hak anak dalam pembelajaran, yaitu dengan memerdekakan serta memanusiakan mereka dalam proses pendidikan saja, tetapi juga memberikan mereka rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran.

Sehingga nantinya, beragam kasus asusila, kekerasan dan tawuran antar pelajar tidak perlu lagi terjadi di sekolahan. Sekolah adalah sahabat para siswa, tempat dimana mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing.

Akhirnya, tahun 2014 adalah kenangan, sementara tahun 2015 adalah harapan. Semoga di tahun ini pendidikan Indonesia semakin maju dan mampu mencetak manusia-manusia yang budiman sebagai calon generasi penerus bangsa. Semoga!=

Guru adalah satu syarat utama dalam mewujudkan manusia yang budiman sebagai hasil dari proses pendidikan sekolah.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) BIRO SUMENEP: Syamsuni (Kepala), Junaidi, Fathol Alif BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala) BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Zeinul Ubbadi DIREKTUR KEUANGAN: Khalida Alfiana Isaura DIREKTUR IKLAN DAN PEMASARAN: G. Mujtaba MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APA PUN DARI NARASUMBER

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 21 JANUARI 2015 No. 0529 | TAHUN IV

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV

MADURA

12

BBM LANGKA

Bensin Kosong, Warga Kebingungan PROBOLINGGO - Meski harga BBM sudah resmi diturunkan di antaranya jenis premium awalnya harganya Rp 7.600 turun menjadi 6400. Namun sayangnya kebijakan tersebut, kurang efektif karena ketersedian BBM sulit diperoleh warga.

BBM memang sudah resmi diturunkan oleh pemerintah pusat. Namun saat ini BBM langka di masyarakat. ”Keadaan seperti ini merepotkan masyarakat. Lebih baik mahal yang penting ketersediaan BBM mudah diperoleh,” tandas Usman.

MENGINTAI. Sarang nyamuk mudah berkembang biak di lokasi genangan air

Penderita DBD Meningkat Tajam Belum Sebulan Menimpa Dua Puluh Orang PROBOLINGGO - Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) terus mengintai warga Kabupaten Probolinggo.

Tidak sampai satu bulan ini penderita penyakit yang tergolong ganas tersebut sudah menimpa 20 warga.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kabupaten Problnggo. Dyah Kuncarawati mengatakan penderita DBD memang tergolong banyak tahun ini, padahal di bulan Januari tahun 2014 sebulan jumlahnya hanya mencapai 10 orang. “Tetapi saat ini belum sebulan jumlahnya sudah mencapai 20 orang,” terangnya kepada wartawan, Selasa (20/1).

Menurutnya, daerah Kabupaten Probolinggo memang tergolog daerah yang rawan akan penularan penyakit DBD. Daerah

yang rentan akan penularan virus Nyamuk Aeydes Aygepry tersebut, diataranya, Kecamatan Paiton, Kraksaan, Gending, Dringu, Leces, Krejengan dan Tongas. “Karena pemukiman warga serta banyaknya irigasi yang kurang baik dilokasi tersebut,” jelas Dyah Kuncarawati.

Dyah Kuncarawati mengaku, timbulnya penyebaran nyamuk yang menyebabkan DBD. Akibat minimnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan disekitarnya. Apalagi saat ini sudah memasui musim hujan menjadi genangan air yang timbul. “Sehingga nyamuk mudah berkem-

bang biak,” ucapanya.

Untuk meminimalisir penyebaran DBD, lanjut dia, pihaknya terus melakukan upaya Pembasmian Sarang Nyamuk (PSN).

Tidak hanya itu, juga melakukan upaya fogging lingkungan yang tergolong rentan penularan DBD. “Kami lakukan penyemprotan lingkungan atau lokasi penderta DBD,” kata Dyah Kuncarawati.

Dyah Kuncarawati menambahkan, tahun ini pemkab juga telah mengangarkan dana fogging sebesar Rp 480 juta. Sebab dari data penderita DBD setiap tahunnya mengalami peningkatakan. Berdasarkan data tahun 2013 lalu sebanyak 134 orang sedangkan untuk 2014 mengalami peningkatan seratus persen menjadi 216. ”Tahun 2014 kemarin 4 orang nyawanya tidak tertolongkan,” tandasnya. =MAHFUD HIDAYATULLAH

Salah satu warga Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, Syafik kesal dengan sulitnya memperoleh BBM berupa bensin. Sebab sudah bolak balik ke SPBU, namun kenyataannya BBM habis. “Saya kehabisan bensin dari tadi. Bahkan untuk mencari bensin semuanya tidak ada,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (20/1).

Menurutnya, semua kios yang ada disepanjang jalan botol bensinnya terlihat kosong. Karena kehabisan bensin harus berjalan kaki dengan mendorong sepeda motor yang

dimilikinya. “Kalau sepeti ini keadaannya perekonomian masyarakat mengalami kemacetan,” jelas pria yang mengaku pedagang kerupuk ini.

Usman, menjelaskan langkanya bensin dikalangan masyarakat membuat pekerjaan bisnisnya tertunda.

Karena BBM sangat penting untuk bahan bakar transportasi masyarakat. “Kalau bensin atau solar sulit didapat maka bisabisa perekonomian lumpuh,” ucapnya.

BBM memang sudah resmi diturunkan oleh pemerintah pusat. Namun saat ini BBM langka dimasyarakat. ”Keadaan seperti ini merepotkan masyarakat. Lebih baik mahal yang penting ketersedian BBM mudah di diperoleh,” tandas Usman.

Semerntara itu, Manager Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Mastrip Kota Probolinggo, Purnomo Sucahyo, mengatakan, sulitnya BBM di lapangan karena pengiriman BBM dari pertamina tergolong lambat. “Sehingga stok BBM di SPBU kehabisan akibat banyak permintaan dari konsumen,” paparnya.

Pihaknya menilai, keterlambatan BBM juga dipengaruhi atas banyaknya permintaan akibat turunnya harga. ”Dalam sehari 52.000 liter perharinya.

Namun stok tersebut tidak mencukupi untuk konsumen,” kata Purnomo Sucahyo. =MAHFUD HIDAYATULLAH

BINGUNG. Masyarakat kesal dengan sulitnya memperoleh BBM berupa bensin.

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV

13

MENGANTRE. Pembeli menyerbu SPBU yang masih memiliki stok BBM. Akibatnya, antrean panjang pembeli membuat arus lalu lintas macet.

Pengendara Menyemuti SPBU Antrean Panjang Macetkan Jalan PROBOLINGGO – Kehabisan stok bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Kota Probolinggo, membuat pembeli menyerbu SPBU yang masih memiliki stok BBM. Akibatnya, antrian panjang pembeli membuat arus lalu lintas di Jalan Lingkar Utara (JLU) Mayangan mengalami kemacetan, Selasa (20/1).

Habisnya stok bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahn bakar umum (SPBU) di wilayah Kota Probolinggo sudah terjadi semenjak diberlakukan penurunan harga baru oleh pemerintah pada hari Senin (19/1) kemarin.

Minimnya pasokan BBM jenis premium ini, membuat

warga langsung menyerbu SPBU yang memiliki stok premium, tepatnya di SPBU Mayangan di Jalan Lingkar Utara Kota Probolinggo.

Petugas SPBU dibantu anggota polisi Polres Probolinggo Kota disibukkan mengatur kendaraan roda dua dan roda empat agar tidak saling berebut tempat

paling depan. Selain antrian roda dua dan roda empat juga tampak antrian ratusan jurigen milik nelayan atau penjual bensin eceran.

Saat ini bensin eceran kemasan botol air mineral tembus hingga kisaran Rp11 ribu.

Menurut Dedi (30) salah satu pengantri BBM di SPBU Mayangan, mengatakan sudah mengantri sejak pagi hingga akhirnya menemukan SPBU yang masih ada stok premium.

“Kalau nggak ngantri tak kebagian BBM nantinya. Beli di pedagang bensin eceran, susahnya setengah mati juga tak dapat.

Lebih baik sabar mengantri mas,” katanya.

Sementara itu, Wahyudi petugas SPBU Mayangan ini ke-

mungkinan besar stok premium yang ada di SPBU Mayangan akan habis pada Selasa (20/1) sore.

Hingga kini, sejumlah SPBU di wilayah Kota Probolinggo masih kehabisan stok bahan bakar jenis premium dan pertamax.

Pedagang Bensin Tak hanya pembeli umum, pedagang bensin eceran juga turut serta antre dalam antrean di SPBU Mayangan ini. Ke¬bijakan penurunan harga BBM pemerintahan Presiden Jokowi yang terjadi kedua kalinya ini disambut hangat para pedagang bensin eceran. ”Kalau ada selisihnya beberapa ribu rupiah kan lumayan untuk saya. Apalagi beberapa hari kemarin sebelum ada penurunan

harga, BBM di SPBU sulit dicari,” ujar Buatmo, seorang pedagang bensin eceran.

Antrean panjang di SPBU juga membuat sejumlah warga menunda membeli BBM ber¬subsidi.

Mereka lebih memilih membeli bensin eceran di sekitar lokasi jalan Ikan Kerapu dan Jalan Kpt. Patimura meski harga lebih mahal daripada SPBU. Adapun harga bensin eceran bervariasi Rp 9.000 hingga Rp 10.000 per liter. ”Daripada menunggu lama gara-gara antre di SPBU, lebih baik saya beli bensin eceran saja. Karena kalau ikut antre, dipastikan akan memakan banyak waktu dan juga panas,” ucapnya. =M.HISBULLAH HUDA

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV

RAWA TIRTA

Dipenuhi Enceng Gondok

KECEWA. Sejumlah wartawan kecewa karena dilarang meliput oleh Sekdakot Probolinggo yang akhirnya tak bisa masuk ke ruangan.

FASILITAS TRANSPORTASI PELAJAR

Sekdakot Larang Wartawan Meliput PROBOLINGGO - Lagi, pejabat di Pemkot Probolinggo melarang wartawan untuk mendapatkan informasi dalam sebuah acara yang sebenarnya terbuka untuk umum. Kali ini, pelarangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Johny Hariyanto, terhadap wartawan yang sedang meliput acara pertemuan dengan Paguyuban Sopir Angkutan Kota dan beberapa sekolah terkait rencana pemkot untuk memfasilitasi transportasi pelajar.

“Awas ini rapat gelap, wartawan tidak diperkenankan meliput dan tertutup,” kata Sekdakot Johny Hariyanto, kepada sejumlah wartawan, Selasa (20/1).

Para wartawan menyesalkan tindakan Sekdakot Johny Hariyanto, yang tidak memperbolehkan wartawan untuk meliput pelaksanaan kegiatan tersebut.

Mendengar hal itu, para wartawan yang sedang melaku-

kan liputan beranjak keluar ruangan. Termasuk seorang wartawan elektronik lokal yang ikut keluar ruangan dengan wajah kecewa. ”Saya datang karena menarik untuk diberitakan, tapi kenapa sampai di sini malah disuruh keluar,” ujar Agus Purwoko saat keluar dari ruangan.

Agus Purwoko menyayangkan adanya sikap dari Sekdakot Johny Hariyanto yang tidak simpatik.

Namun dia mengaku memaklu-

minya. ”Ya mungkin saja proses semacam itu yang benar menurut mereka,” tandasnya.

Sementara itu, seorang wartawan media elektronik menyatakan, awak media merasa kecewa dengan peristiwa tersebut. Ia justru mempertanyakan ada apa gerangan yang dilakukan Sekdakot Johny Hariyanto saat pemberian pengarahan itu sampai para wartawan tidak diperkenankan meliput ke dalam. ”Inikan menimbulkan pertanyaan besar mengapa kita tak diperbolehkan meliput saat sekda memberikan pengarahan,” katanya.

Ia mengaku, selama dirinya menjadi wartawan, pihak Pemkot Probolinggo selalu kooperatif dengan para wartawan.”Bahkan Walikota saja tidak pernah mengusir atau melarang wartawan mengambil gambar atau meliput

saat dia memberikan pengarahan.

Ada apa ini?”

Menurutnya, kalaupun misalnya memang semula pengarahan dijadwalkan tertutup bagi pers dan tidak boleh diketahui publik lantas kenapa acaranya dilakukan bersamaan hadirnya para wartawan. Hal ini yang membuat para wartawan kecewa.

Apalagi yang disampaikan sekdakot itu di depan orang banyak ini tentunya membangun image yang tidak baik bagi pihak media. ”Kami menyesalkan sikap Sekdakot Johny Hariyanto, karena kami melakukan pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pokok Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” katanya. =M.HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO - Keberadaan Rawa Tirta yang ada di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo tergolong kotor dan terkesan tidak terawat akibat kurangnya perhatian pemerintah. Sebab banyak tumbuhan enceng gondok memenuhi lokasi tersebut. Lantaran tidak terawatnya rawa Tirta yang dipicu kurangnya perawatan sehingga tumbuhan air banyak tumbuh.

Penjabat Sementara (PjS) Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, Usman, mengatakan, memang keberadaan rawa Tirta yang ada di desanya dinilai sangat potensial.

Tetapi saat ini keberdaannya kurang terawat dan terkesan kotor. “Banyak eceng gondok yang tumbuh memenuhi rawa,” terangnya kepada wartawan, Selasa (20/1).

Menurutnya, kalau keberadaan rawa tersebut benar–benar dimaksimalkan dinilai bisa dikembangkan untuk lahan wisata. Namun saat ini air rawa Tirta hanya dimanfaatkan untuk pengairan sawah warga sekitar. ”Untuk pemanfaatan bidang lainnya belum bisa dilaksanakan,” ujar Usman.

Tidak dikelolanya rawa tirta oleh pihaknya, lanjut Usman, bukan berasalan tidak ada ide pengembangan.

Tetapi dana untuk melakukan perawatan lokasi tersebut, pihaknya belum bisa melakukannnya. “Kalau hanya mengandalkan dana desa tergolong minim dan tidak mencukupinya,” jelasnya.

Menyikapi minimnya perawatan rawa tersebut, Kepala Dinas PU Pengairan, Kabupaten Probolinggo, Rahmad Waluyo melalui Kabid Pengendalian Operasional, Oemar Syarif, mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pengecekan kelokasi.

“Jika memang perlu untuk dilakukan perawatan maka dalam waktu dekat akan dilakukan,” tandasnya.

Pihaknya meminta, agar pemerintah desa dan kecamatan untuk bisa mengambil bagian mengenai perawatan Rawa Tirta. Termasuk melakukan pengusulan tentang upaya perawatan. =MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

RABU 21 JANUARI 201521| JANUARI No. 0529 |2015 TAHUN IV RABU

No. 0529 | TAHUN IV

15 15

Gagal Penalti, Mirallas Dinilai Membangkang Aturan Klub LIVERPOOL - Everton lagi-lagi gagal memetik tiga poin saat menjamu West Bromwich Albion pada lanjutan Liga Utama Inggris di Goodison Park, Liverpool, Senin (19/1) malam waktu setempat atau Selasa (20/1) dini hari WIB yang berakhir imbang tanpa gol. Padahal mereka memiliki peluang menang setelah mendapat hadiah tendangan penalti menjelang akhir babak pertama. Sayang, peluang itu tidak dimanfaatkan dengan baik.

Kesempatan emas memetik tiga poin itu hilang begitu saja karena kecerobohan penyerang Kevin Mirallas yang gagal mengeksekusi tendangan penalti.

Kegagalan ini membuat penyerang asal Belgia ini dinilai membangkang terhadap aturan klub yang menempatkan Leighton Baines sebagai eksekutor penalti nomor satu.

Peristiwa itu terjadi pada menit ke-44, ketika bek West Bromwich Albion, Loleon Lescott menyentuh bola dengan tangan di dalam kotak penalti. Begitu wasit menunjuk titik putih, tanpa pikir panjang, Mirallas memungut bola dan mengambil tendangan penalti. Sayang bola yang dia arahkan ke sisi kiri gawang menyentuh tiang gawang.

Seharusnya tendangan penalti itu diambil oleh Leighton Baines yang menjadi spesialis eksekutor

tendangan penalti Everton. Dari 16 kali tendangan penalti, 15 di antaranya sukses menghasilkan gol. Meski diprotes rekan satu tim supaya bola diberikan kepada Baines, tetapi Mirallas tidak peduli.

Kegagalan ini membuat tim berjulukkan “The Toffees” itu tidak pernah menang lagi dalam delapan pertandingan di semua kompetisi dan hanya berada empat poin di atas zona degradasi. Mereka bertengger di posisi ke-12 klasemen sementara dengan 23 poin, unggul empat poin dari Hull City yang berada di peringkat ketiga dari bawah.

Kegagalan ini dinilai karena Mirallas terlalu egois serta dikait-kaitkan dengan gosip bahwa pemain ini diberitakan akan hengkang ke Tottenham Hotspur atau bermain di Bundesliga Jerman bersama Borussia Dort-

mund. Semenit setelah kegagalan tersebut memaksa Martinez mengganti Mirallas pada menit ke-45 dan digantikan Bryan Oviedo.

“Seharusnya penalti itu diambil oleh Leighton Baines. Dia nomor satu. Tetapi setiap kali tendangan penalti melawan West Ham, Mirallas selalu melakukan dengan baik. Dia merasa bisa mengambil tanggung jawab itu

dengan baik dan Baines dengan senang hati memberikannya kepada dia. Keduanya sama-sama memiliki kualitas untuk mencetak gol. Sayang kali ini dia tidak beruntung, tidak tepat sasaran dan ini menjadi isu besar,” kata Martinez.

Lebih lanjut dia menjelaskan, “Tetapi ketika itu dia merasa sangat percaya. Yang paling mengecewakan adalah bahwa kami tidak

bisa memanfaatkan peluang itu menjadi gol, bukan siapa yang mengambil tendangan penalti.

Dia (Mirallas) tidak bermain 100 persen pda 45 menit pertama. Dia masih merasa cedera. Anda bisa lihat itu setelah tendangan penalti, dia tidak bisa bergerak bebas.

Kami butuh pemain yang lebih dinamis di babak kedua dengan energi yang penuh.” =sky sports/carol aji

TRANSFER PEMAIN

Valencia Tak Lepas Nicolas Otamendi ke MU VALENCIA - Valencia memastikan bahwa mereka sudah menolak permintaan dari sebuah klub untuk membeli bek mereka, Nicolas Otamendi, dengan harga hampir 27 juta pound.

Hanya saja, Valencia tidak mengungkapkan identitas klub yang meminati pemain ini. Tetapi menurut ahli La Liga Spanyol, Guillem Ballague, klub yang mengajukan tawaran itu adalah Manchester United (MU).

Meski demikian, sumbersumber internal MU membantah mereka telah mengajukan penawaran resmi senilai 27 juta pound untuk mendatapkan Otamendi. Pada saat bersamaan, Valencia memastikan bahwa pe-

main 26 tahun ini akan bertahan di Stadion Mestalla pada jendela transfer musim dingin ini.

Otamendi adalah pemain internasional Argentina yang sudah 18 kali membela tim Tango.

Dia memulai karier sepakbolanya bersama klub Argentina, Velez Sarsfield sebelum merumput di Portugal bersama FC Porto. Februari tahun lalu, Valencia membelinya dari Porto dan kemudian langsung dipinjamkan ke klub Brasil, Atletico Mineiro.

Setelah dipanggil kembali, musim ini pemain tersebut tampil sangat bagus untuk Valencia termasuk saat mencetak gol kemenangan 2-1 Valencia atas Real Madrid sekaligus meng-

hentikan rekor kemenangan juara Eropa itu pada 22 pertandingan. Penampilan yang ciamik ini membuat klub-klub besar Eropa ingin membelinya dengan tawaran yang fantastis.

Tawaran Kontrak untuk De Gea Sementara itu, dari markas MU dilaporkan, mereka memasang harga tinggi untuk kiper utama mereka, David De Gea, dengan harga 50 juta pound atau setara dengan Rp 1 triliun bagi klub yang ingin membelinya.

Sejauh ini, Real Madrid terus menggoda pemain ini untuk menggantikan Iker Casillas di Santiago Bernabeu.

Agar tidak tergiur oleh ta-

waran klub lain, MU juga mengajukan kontrak baru kepada De Gea dan menaikkan gajinya menjadi 200.000 pound per pekan. Meskipun, kontrak De Gea saat ini baru akan berakhir pada 2016 mendatang. Sejauh ini, De Gea diyakini merasa kerasan bermain bersama Wayne Rooney dan kawan-kawan. Namun, MU sangat cemas jika Dea Gea tertarik dengan tawaran kembali pulang kampung dan memperkuat klub sekaliber Real Madrid yang tengah mencari sosok kiper utama baru sebagai suksesor Iker Casillas.

Karenanya, MU memprioritaskan deal kontrak baru De Gea. Akan tetapi, pemain yang ber-

sangkutan diyakini betul baru akan menimbang proposal kontrak anyarnya di akhir musim.

De Gea akan memutuskan masa depannya setelah mengetahui apakah MU akan kembali terjun di kancah Liga Champions di musim depan.

Andaikata De Geal menolak proposal perpanjangan kontraknya, maka MU bersedia melegonya di bursa transfer dengan berharap ongkos penjualannya bakal jauh lebih tinggi ketimbang dana yang dikeluarkan Sir Alex Ferguson saat mencomotnya dari Atletico Madrid dengan fee sebesar £ 18,6 juta (Rp 372 miliar) pada 29 Juni 2011. =sky sports/carol aji

KORAN MADURA 16 GAGAL

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV

PENALTI,

KORAN MADURA

16

MIRALLAS

MEMBANGKANG?

RABU 21 JANUARI 2015 No. 0529 | TAHUN IV

OLAHRAGA | 15

Minta Van Gaal Ubah Sistem Permainan Manchester United MANCHESTER - Mantan bek Manchester United (MU) Gary Neville membela pendukung Setan Merah yang meminta pelatih Louis van Gaal mengubah taktiknya dari 3-5-2 menjadi 4-4-2, menyusul kemenangan dua gol tanpa balas atas Queens Park Rangers (QPR) akhir pekan lalu. Dua gol kemenngan “The Red Devils” pada laga tersebut dihasilkan pada babak kedua setelah Van Gaal mengubah sistem dari 3-5-2 menjadi 4-4-2 di babak kedua.

Menurut Neville yang kini menjadi asisten pelatih Roy Hodgson di Timnas Inggris, teriakkan pendukung MU supaya Van Gaal mengubah taktik sangat benar. Kritik itu, kata Neville, menunjukkan bahwa mereka sudah tidak sabar lagi.

“Mereka tidak ingin berisiko dengan sistem 3-5-2 karena selama 57 menit saat melawan QPR, tidak ada gol yang tercipta, hanya lima tendangan, empat di antaranya tepat sasaran, dan 68 persen penguasaan bola,” kata Neville.

Dia menambahkan, “Dengan sistem 4-4-2, mereka memang kurang dalam penguasaan bola tetapi berhasil mencetak gol, jumlah tendangan ke gawang lebih banyak dan penampilan ini secara keseluruhan lebih baik sepanjang 30 menit terakhir. Ini memang bukan haya masalah sistem, tetapi juga mental. Saya bukan penyuka sistem 3-5-2. Sebab sistem ini menjadikan bek tengah menjadi sangat bebas dan ini sangat berisiko.”

Pada bagian lain, Neville menilai, tempo permainan MU harus ditingkatkan lagi. Pada laga akhir pekan lalu, MU memainkan bola dari belakang, tetapi temponya terlalu lambat dan terlalu banyak menguasai bola. Tiga pemain belakang juga terlalu banyak memegang bola. “Pada babak pertama saat melawan QPR, tiga bek tengah MU melepas umpan sebanyak 114 kali. Beda dengan tim-tim lain seperti Southampton yang pemain belakangnya hanya 57 kali umpan, Chelsea (37), dan Arsenal (26). Ini perbedaan yang sangat tajam,” papar Neville lagi.

Dia meneruskan, “Ketika kembali dengan memasang empat bek di babak kedua, para pemain belakang hanya 54 kali melepas umpan. Ini sebuah perbedaan besar. Mereka mulai melepas umpan-umpan diagonal, bermain lebih berisiko dan membuat QPR melakukan hal-hal yang tidak terduga.”

Sementara itu Van Gaal tetap percaya dengan filosofi bermainnya dan tetap akan memainkan sistem vaforitnya, 3-5-2, tersebut. Dia pun tidak menerima komentar Neville ini. Bahkan Van Gaal pernah meminta Neville untuk lebih hati-hati berkomentar karena bulan lalu dia membandingan MU dengan sebuah pub. =espn/carol aji

Gary Neville Bela Fans Setan Merah

Legenda Manchester United yang saat ini menjadi asisten pelatih timnas Inggris Gary Neville (kanan) bersama pelatih Roy Hodgson dalam sebuah latihan timnas Inggris.

RABU 21 Januari 2015 No. 0529 | TAHUN IV

Kantor Bulog Madura Terus Didemo

Kepala Disperindagtam Belum Dipanggil Lagi

PAMEKASAN | G

SAMPANG | J

KORAN MADURA

A

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV Pengendara

Sandera MPU Bawa BBM

SUMENEP |b

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

TINJAU. Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono berserta Kanit Intel dan Kanit Pidum saat meninjau lokasi penembakan Mathur Husairi (47), Selasa (20/1) sekitar pukul 02.00 Wib dini hari di Jalan Teuku Umar Kelurahan Demangan.

Aktivis Anti Korupsi Ditembak Adakah Benang Merah dengan Kasus yang Menjerat Fuad?

BANGKALAN - Aktivis anti korupsi Kabupaten Bangkalan, Mathur Husairi (47), warga Jalan Teuku Umar Kelurahan Demangan menjadi korban penembakan orang tak dikenal (OTK), saat hendak membuka pintu pagar rumahnya, Selasa (20/1) sekitar pukul 02.00 Wib dini hari. Akibatnya, Direktur LSM CiDeiS tersebut mengalami luka parah pada bagian pinggang sebelah kanan. Sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan operasi pengangkatan satu peluru timah yang bersarang di tubuhnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologis insiden penembakan tersebut berawal ketika korban melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat.

Setelah selesai, korban pulang dengan menaiki mobil Avanza bernomor polisi M 307

HA warna abu-abu metalik. Ia sendirian di dalamnya.

Ketika sampai di depan rumahnya, aktivis yang getol menyoroti kasus korupsi di Bangkalan ini turun dari mobil dan membuka pagar. Pada saat itu juga tiba-tiba ada dua orang tak dikenal dengan menaiki sepeda motor berboncengan. Kemudian salah satu di antara orang yang diduga pelaku tersebut melepaskan tembakan ke arahnya.

Peluruh terbang menembus pinggang dan pangreas serta paru. Korban sempat melakukan perlawanan pada pelaku, tapi karena terlalu banyak mengeluarkan darah akhirnya korban tersungkur.

Kerasnya suara letusan tembakan ternyata didengar oleh keluarga korban. Mereka pun langsung menghampiri suara letusan tersebut. Sungguh mengejutkan, rupanya korban sudah ditemukan bersimbah darah di depan rumah yang berjarak sekitar 20 meter. Tentu saja keluarga membawa korban ke RSUD Syamrabu untuk diselamatkan jiwanya. Karena kondisi korban parah, pihak rumah sakit tidak sanggup dan merujuk korban RSUD dr Soetomo, Surabaya.

"Saya dengar satu kali tembakan. Paman Mathur setelah mendapatkan per-

KORBAN. Kondisi Mathur, korban penembakan orang tak dikenal saat dilarikan ke rumah sakit.

awatan di rumah sakit langsung dibawa ke Surabaya untuk dioperasi mengeluarkan peluru. Saya berharap paman bisa sembuh dan tidak terjadi apa-apa," ujar Rofii, sepupu Mathur, kepada wartawan.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistyono membenarkan telah terjadi penembakan terhadap korban. Menu-

rutnya, kemungkinan besar pelaku sudah mengincar korban dengan membuntuti atau menunggu di sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Sebab peristiwa penembakan tersebut berlangsung sangat cepat ketika korban turun dari mobil dan hendak membuka pintu pagar.

"Setelah dilihat dari hasil olah TKP, sepertinya pelaku berniat membunuh korban.

Kita masih melakukan penyelidikan atas kasus ini termasuk meneliti proyektil yang digunakan pelaku. Apakah senjata yang digunakan itu asli ataupun rakitan.

Yang jelas kami akan terus mengembangkan kasus itu dengan meminta keterangan saksi yang mengetahui pada saat kejadian," terangnya.

Hingga berita ini ditulis, motif dari penembakan terhadap aktivis tersebut belum diketahui pasti. Mathur Husyairi dikenal sebagai sosok yang sering mengkritisi kasus-kasus yang ada di Pemerintahan Bangkalan, termasuk dalam kasus Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin yang saat ini mendekam di balik jeruji KPK. Tim Cobra dari Subdit III Jatarantas Ditreskrimun Polda Jatim turun langsung ke lokasi kejadian. Selain itu, tim Polri tengah meneliti proyektil yang telah bersarang di perut korban di laboratorium forensik.

Hal itu penting untuk mengetahui jenis dan kaliber senjata api yang dipakai pelaku.

Dengan harapan mendapatkan petunjuk atas pelaku penembakan. =Doni Heriyanto/rah

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV

MADURA

Sumenep

RABU 21 JANUARI 2015 No. 0529 | TAHUN IV

STATISTIK

PPLS Tidak Jelas SUMENEP – Anggota Komisi A DPRD Sumenep, Abrori Manna mengatakan, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) di kabupaten ujung timur Pulau Madura tidak jelas. Akibatnya, sejumlah bantuan khusus masyarakat miskin ditengarai banyak salah sasaran.

DIAMANKAN. Petugas SPBU milik Pemda Sumenep saat menurunkan jeriken yang berisikan BBM bersubsidi di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Selasa (20/1).

Pengendara Sandera MPU Bawa BBM Syarkawi: Pengelola SPBU Lebih Mengutamakan Isi Jeriken SUMENEP – Sejumlah pengendara menyandera satu unit mobil MPU yang membawa sedikitnya 46 jeriken bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, saat melakukan pengisian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Selasa (20/1).

Informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, penyanderaan itu bermula saat sejumlah pengendara, baik roda dua maupun roda empat, hendak mengisi BBM di SPBU milik Pembak Sumenep, kemarin sekitar pukul 9.00, melihat petugas SPBU lebih memprioritaskan mengisi sejumlah jeriken itu.

Walaupun antrean mengular, pihak SPBU terkesan mengesampingkan pengendara yang telah antre terlebih dulu.

Bahkan, tidak lama kemudian pengelola SPBU secara tegas melakukan penyetopan pengisian, dengan dalih karena BBM

di SPBU pelat merah itu sudah habis.

Syarkawi, warga Desa/Kecamatan Kalianget mencerikan, kondisi seperti itu membuat sejumlah pengendara marah dan langsung mendatangi mobil yang sedang mendropping BBM tersebut. Hingga pada akhirnya diturunkan.

“Nah, kondisi itu yang membuat kami marah. Kita semua kan sudah tahu, jika saat ini BBM sudah langka, malah pengelola SPBU lebih mengutamakan pengisian jerikan daripada kendaraan,” katanya saat ikut antre mengisi bahan bakar.

Menurut Syarkawi, tindakan

yang dilakukan pengelola SPBU ini terkesan tebang pilih. Bahkan, dirinya mencurigai pengelola SPBU dengan sejumlah pengecer melakukan konspirasi.

“Sesuai HO (izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah) setiap pengecer itu hanya boleh mendropping BBM dalam satu hari sebanyak 200 liter. Namun setelah kami lihat di sana ada kurang lebih 46 jerikan, semuanya sudah berisi BBM ful.

Setiap jerikennya berisi sebanyak 35 liter. Ini kok bisa seperti itu, ada apa di belakan itu semua?” tanyanya.

Dirinya meminta penegak hukum mengungkap persoalan tersebut. ”Jika ini tidak segera ditindak tegas, maka besar kemungkinan tindakan yang sama akan dilakukan. Jadi, ketegasan penegak hukum itu yang kami harapkan. Apalagi tindakan ini kami rasa sudah ada indikasi konspirasi di dalamnya,” tegasnya.

Sayangnya, saat awak media akan mengklarifikasi, tidak satupun pengelola SPBU milik Pemkab Sumenep yang berada di bawah naungan salah satu Badan Usaha Milik Derah (BUMD) itu bisa memberikan komentar.

Sumber Koran Madura menyebutkan, pemilik mobil tersebut bukan pengecer, melainkan hanya menerima pesanan dari sejumlah pengecer di daerah domisilinya itu. Hal itu terbukti saat dilakukan mediasi, supor mobil angkutan umum dengan nomor polisi M 452 UV bisa menunjukkan izin sebanyak 6 HO. Bahkan, dari enam izin HO itu yang terisi hanya sebanyak 550 liter. Jadi kalau satu HO diberi jatah sebanyak 200 liter, maka yang diberi jatah oleh pihak SPBU hanya tiga HO. Sementara tiga HO masih belum dilakukan pengisian. =JUNAEDI/MK

Katanya, pelaksanaan PPLS seharusnya dilakukan setiap tiga tahun sekali. Pelaksaan PPLS mestinya dilakukan pada tahun 2014, mengingat pelaksaan PPLS terakhir dilakukan pada tahun 2011.

Sayangnya, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda program tersebut dilakukan.

“Kami dengan hormat memnita agar pemerintah segera melaksanakan PPLS. Sejauh amatan kami, validasi data yang dimiliki sudah banyak yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Padahal data itu sangat dibutuhkan. Salah satunya untuk validasi data penerima bantuan sosial,” ujarnya, Selasa (20/1).

Menurut politisi PKB itu, jenjang waktu selama tiga tahun sangat memungkinkan terjadinya perubahan data warga miskin. ”Logikanya, kurun waktu tiga tahun data itu pasti terjadi perubahan. Karena pasti ada yang sudah meninggal dan juga ada penduduk yang datang dari luar daerah. Maka seharusnya, pemerintah melakukan update data secara rutin,” terangnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Suparno menjelaskan, data yang digunakan untuk program bantuan sosial masih menggunakan data lama. Yakni, data hasil PPLS 2011. ”Memang benar, selama ini masih menggunakan data lama. Karena kami masih belum melakukan pendataan lagi,” katanya.

Menurutunya, mestinya pendataan dilakukan tahun 2014. Hanya saja, karena ada pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden, jadwal PPLS diundur. “Sampai saat ini belum ada instruksi presiden (inpres) tentang PPLS tersebut,” terangnya.

Suparno menjelaskan, pelaksanaan PPLS nanti dipastikan berbeda dengan sistem PPLS tahun-tahun sebelumnya. ”Salah satunya mengenai transparansi data,” terangnya tanpa menjelaskan secara detail teknis PPLS yang akan dilakukan nanti. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV

C

HARGA KOMODITAS

Lain Daratan, Lain Pula Kepulauan SUMENEP – Harga sejumlah komoditas pokok di Pasar Anom Baru Sumenep, cenderung stabil, meski pemerintah telah menurunkan harga BBM sejak Senin (19/1).

Hal itu berbeda dengan yang terjadi di daerah kepulauan. Di kepulauan naik 10 persen.

Kabid Perdagangan Disperindag Sumenep R Heni Yulianto mengungkapkan, saat pihkanya melakukan pemantauan, secara umum tidak ada perubahan yang mencolok pada hara komoditas sekalipun pemerintah telah menurunkan harga BBM. Sesuai hasil pemantauan, kata dia, harga beras premium kemasan 25 kilogram stabil antara Rp 232-Rp 240 ribu. Harga sejumlah daging juga stabil, seperti daging sapi Rp110 ribu per kilogram dan daging ayam kampung Rp 65 ribu per kilogram.

"Harga gula pasir tetap pada kisaran Rp 9.500 hingga Rp 10 ribu per kilogram. Begitu juga harga minyak goreng curah tetap Rp 11.500 per kilogram dan mentega curah Rp 20 ribu per kilogram," ujarnya.

Namun, Heni juga menjelaskan, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga dibanding hasil pemantauan pada Senin (19/1), di antaranya daging ayam broiler. "Pada Selasa ini, harga daging broiler Rp 29 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 30 ribu. Kalau harga sejumlah cabai, penurunan harganya mulai terjadi sejak pekan lalu," ucapnya.

Hasil pemantauan yang dilakukan staf Disperindag Sumenep kemarin, harga cabai merah besar keriting Rp20 ribu per kilogram, cabai merah besar biasa Rp25 ribu, cabai kecil biasa Rp35 ribu, dan cabai kecil rawit Rp30 ribu.

"Beberapa pekan lalu, harga sejumlah cabai itu pada kisaran Rp 45 ribu hingga Rp 60 ribu per kilogram. Sejak pekan lalu, harga

sejumlah cabai tersebut mengalami penurunan secara bertahap," kata Heni, menambahkan.

Sementara di kepulauan, harga beras, telur ayam, serta sayur mayur melambung tinggi hingga mencapai 10 persen. “Semua harga barang-barang mengalami kenaikan, hingga saat ini mencapaai 10 persen dari harga biasanya,” kata Daeng Albar (35), tokoh masyarakat asal Pulau/Kecamatan Masalembu.

Kenaikan harga komoditas sudah berlangsung sejak beberapa pekan pasca berakhirnya kontrak kapal perintis dengan pemerintah. “Sejak tidak ada kapal perintis yang berlayar ke sini, semua harga barang-barang mengalami kenaikan,” paparnya, kemarin.

Harga beras yang semula hanya 240.000 per sak ukuran 25 kg, sekarang naik menjadi Rp 300.000 per sak. Harga bawang merah mengalami kenaikan hingga Rp 12.000, harga telur ayam mengalami kenaikan hingga Rp 800 per butir.

“Harga bawang merah yang semula dijual Rp 18.000 per

kilogram, sekarang menjadi Rp 30.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam yang sebelumnya dijual Rp 1500 per butir, sekarang dijual Rp 2200 hingga 2300 per butir,” ungkapnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sejumlah warga memasok dari kepulauan terdekat.

“Kebutuhan masyarakat yang ada di kepulauan masih cukup besar, sedangkan pasokannya tidak ada, tentu saja mengalami krisis yang luar biasa,” tuturnya.

Pihaknya mendesak pemerintah untuk proaktif menangani masalah transportasi laut. Sebab, ini sudah menjadi problem klasik yang tidak bisa dipecahkan hingga saat ini. “Tidak ada pemecahan sama sekali sampai saat ini, kami tidak paham dengan Pemkab. Ini harus sudah tuntas solusinya,” tandasnya.

Untuk diketahui, pelayaran Kalianget-Masalembu hanya dilayani oleh kapal dengan jalur keperintisan. Ada 3 kapal yang melayani jalur perintis, yakni KM Amukti Palapa dengan kantor di Surabaya, KM Sabuk Nusantara

27 dengan kantor di Tanjung Wangi- Banyuwangi, dan KM Asia 1 dengan kantor di Bima, Nusa Tenggara Barat. Kontrak kapal perintis berakhir per 31 Desember 2014.

Sedangkan cuaca sedang ekstren. Ketinggian gelombang di perairan Masalembu mencapai 1,3- 3 meter, di perairan Kangean sekitar 0,8 – 2,5 meter, dan untuk selat Madura ketinggian ombak berkisar 0,5-2 meter. Sedangkan kecepatan angin berkisar antara 5-45 km/jam.

Kondisi cuaca ekstrem tersebut diperkirakan berlangsung hingga Februari 2015. Cuaca ektrem tersebut dipicu oleh tekanan rendah di selatan Jawa.

Sehingga, angin dari arah barat sangat kencang, dan berpotensi besar menyebabkan tingginya gelombang. ”Kondisi seperti ini sangat membahayakan, sehingga bagi transportasi yang melayani rute kepulauan selalu waspada,” terang prakirawan BMKG Sumenep, Endriyono, kemarin. =JUNAEDI/ANT/MK

PILKADA 2015

KPU Siap Gelar Pilkada Langsung

MASIH SULIT. Petani mencabut rumput yang tumbuh secara liar di lahan pertanian padinya, beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, petani mengaku masih kesulitan mendapatkan pupuk.

SUMENEP - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep menyatakan siap menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung pada tahun ini.

"Sejak beberapa waktu lalu, kami memang dalam posisi siap menggelar pilkada langsung dengan tetap menunggu kepastian status Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota)," kata Ketua KPU Sumenep, Warits, Selasa (20/1).

Rapat Paripurna ke-16 DPR secara aklamasi menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan akhirnya disahkan menjadi undangundang.

"Saat ini, kami tinggal menunggu petunjuk teknis dari KPU RI untuk melaksanakan tahapan pilkada langsung secara serentak tersebut.

Sekali lagi, kami siap menggelar pilkada langsung pada tahun ini," ujarnya, menegaskan.

Warits juga mengemukakan pihaknya telah menggelar beberapa kali rapat internal untuk membahas pra-persiapan pilkada, selama menunggu pembahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 di DPR RI. "Ketika itu, opsinya memang dua, yakni pilkada tak langsung atau dipilih anggota DPRD dan pilkada langsung. Kami pun sempat diundang oleh pihak terkait di Pemkab Sumenep untuk membahas estimasi biaya pelaksanaan pilkada langsung," katanya, menerangkan.

Hasil pembahasan internal di KPU Sumenep, biaya penyelenggaraan pilkada langsung diperkirakan Rp43 miliar.

Sementara Pemkab Sumenep telah menyiapkan dana sebesar Rp25 miliar untuk kepentingan pilkada langsung.

Masa jabatan A Busyro KarimSoengkono Sidik sebagai BupatiWakil Bupati Sumenep periode 20102015 yang merupakan hasil pilkada langsung setempat pada 2010 akan berakhir pada Oktober 2015. =ABD AZIZ/ANT

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV

PEMANFAATAN BANDARA

2 Sekolah Penerbangan Manfaatkan Bandara Trunojoyo Sumenep - Pengelola dua sekolah penerbang, yakni Merpati Pilot School (MPS) dan Trans Asia Pacific Aviation Training (TAPAT) Pilot School, memanfaatkan Bandara Trunojoyo Sumenep, sebagai lokasi latih terbang pesawat bagi siswanya.

"Pengelola TAPAT sudah menempatkan pesawat latihnya di Bandara Trunojoyo. Sementara untuk MPS, dalam waktu dekat akan kembali memulai aktivitasnya," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep, Moh Fadillah, Selasa (20/1).

Ia menjelaskan, TAPAT Pilot School adalah sekolah penerbang kedua yang memanfaatkan Bandara Trunojoyo sebagai lokasi latih terbang pesawat bagi siswanya.

"Sudah ada penandatangan nota kesepahaman antara pemerintah daerah dengan pengelola TAPAT Pilot School.

Artinya, pengelola TAPAT Pilot School sudah bisa memanfaatkan Bandara Trunojoyo," ujarnya.

Sementara MPS, kata dia, sudah memanfaatkan Bandara Trunojoyo sejak akhir 2010.

"Namun, MPS belum beraktivitas lagi sejak terjadinya keMoh Fadillah celakaan salah Kepala Dishub satu pesawat latihnya pada September 2014," ujarnya.

Fadillah juga mengemukakan, saat ini, pengelola MPS melakukan sejumlah persiapan untuk memulai aktivitasnya di Bandara Trunojoyo.

"Kami memakluminya, jika pengelola MPS masih memilih tidak beraktivitas.

Namun, beberapa waktu lalu, mereka berkoordinasi dengan kami yang intinya memberitahukan akan kembali beraktivitas di Bandara Trunojoyo dalam waktu dekat," katanya, menambahkan.

Pada 19 September 2014, sebuah pesawat latih milik MPS jatuh di areal persawahan di Desa Marengan Daya, Kecamatan Kota.

Pesawat latih yang jatuh itu dalam posisi terbang solo (sendiri) dan diterbangkan oleh siswa MPS, yakni Haris Yondi, warga Kecamatan Waru, Sidoarjo, yang meninggal dunia dalam musibah tersebut. =ABD AZIZ/ANT

TERTANGKAP. Dua siswi saat dinaikkan ke mobil Satpol PP Sumenep untuk dilakukan pembinaan di Kantor Satpol PP , Selasa (20/1). Mereka tertangkap ada di warnet saat jam sekolah.

Dua Pelajar Diamankan Satpol PP di Warnet Satpol PP: Operasi untuk Hindari Pelajar Bolos SUMENEP – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menemukan dua pelajar sedang di warnet di Jalan KH. Tamrin, Kecamatan Kota Sumenep, pada jam sekolah, Selasa (20/1). Keduanya berinisial AL dan YL. Informasinya, kedua pelajar perempuan itu, tercatat sebagai siswa salah satu madrasah tsanawiyah negeri yang berada di Kota Sumenep. Pantauan Koran Madura, keduanya langsung dibawa ke Kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan dan pembinaan.

Kepala Satpol PP Sumenep, Abd. Majid menjelaskan, kedua siswa itu dibawa ke kantornya

untuk dilakukan pendataan dan pembinaan karena tidak mempunyai surat keterangan izin dari pihak sekolah. Keduanya mengaku bolos sekolah karena mengerjalan tugas.

Mestinya, lanjut Majid, jika memang ada tugas yang harus dikerjakan di luar sekolah pada saat jam masuk berlangsung, siswa tersebut membawa surat keterangan yang dkeluarkan

oleh pihak sekolah. ”Karena keduanya tidak ada surat keterangan, maka kami bawa ke kantor untuk dimintai keterangan,” katanya.

Menurut Madjid, sesuai peraturan, semua siswa baik negari maupun swasta, tidak boleh ada di luar lingkungan sekolah saat jam pelajaran berlangsung. ”Memang aturannya seperti itu, tapi kalau ada kepentingan maka pihak sekolah harus mengeluarkan surat keterangan,” ungkapnya.

Dikatakan, operasi serupa akan terus digalakkan ke

depan, utamanya di tempat yang sering dijadikan persembunyian siswa seperti di warnet, tempat wisata, dan sejumlah tempat yang lain.”Operasi seperti ini kami lakukan dalam rangka menghindari pelajar bolos,” terangnya.

Sumber Koran Madura mengatakan, kedua siswa tersebut tidak tergolong siswa nakal. Hanya saja pada saat itu, sekolah keduanya sedang diliburkan karena ada acara maulid nabi. Sehingga, semua siswa dipulanhkan lebih awal. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV

E

Tarif Angkutan Laut Dikeluhkan Bupati Serukan Penyesuaian SUMENEP – Adi Sumarno, warga Kecamatan Kalianget, yang hampir setiap hari menggunakan jasa transportasi laut Kalianget-Talango, mengeluh karena hingga dua hari pasca penurunan harga BBM belum ada tanda-tanda akan adanya penyesuaian tarif angkutan laut. Padahal, menurut dia, turunnya harga BBM harus berdampak positif bagi masyarakat.

Ia berharap di Sumenep segera ada penyesuaian tarif transportasi laut. Supaya efek turunnya harga BBM dapat dinikmati oleh

masyarakat, dalam hal ini yang biasa menggunakan jasa transportasi sebagai kendaraan. "Saya berharap, onkos transportasi juga

diturunkan. Agar turunnya harga BBM bisa mengena kepada rakyat kecil," katanya, Selasa (20/01) di Pelabuhan Kalianget.

Menanggapi masih belum adanya penyesuaian tarif angkutan laut yang dikeluhkan oleh para pengguna jasa transportasi laut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengatakan akan melakukan penyesuaian tarif. Pasalnya, menurut Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, kebijakan pemerintah daerah harus selalu berbanding lurus dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

"Karena yang namanya dae-

rah memang harus menyesuaikan dengan kebijakan pusat. Termasuk persoalan tarif angkutan.

Apakah itu naik, apakah itu turun, semuanya harus menyesuaikan dengan pusat," tukasnya, Selasa (20/01) di depan kantor Pemkab Sumenep.

Mengenai masih belum adanya penyesuaian tarif transportasi laut, menurut Busyro, kalau sebelumnya tarif angkutan laut dinaikkan akibat naiknya harga BBM beberapa waktu lalu, seharusnya ketika harga BBM saat ini turun, tarif angkutan laut juga harus ikut turun.

"Kalau sebelumnya (tarif ang-

kutan laut, red.) dinaikkan karena harga BBM naik, maka kalau harga BBM sudah turun, seharusnya juga disesuaikan dengan harga BBM yang sekarang. Kecuali sebelumnya naiknya tarif angkutan laut itu karena selain kenaikan harga BBM," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Syahbandar Pelabuhan Kalianget, Bambang A. mengaku di hari pertama turunnya harga BBM pihaknya tidak menerima surat tembusan mengenai adanya penyesuaian tarif angkutan laut. Padahal, menurutnya, tiap kali ada penyesuaian tarif, pihaknya selalu menerima surat tembusan. =FATHOL ALIF

KESEHATAN

Januari, Puncak DBD SUMENEP – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, A. Fatoni mengatakan, penularan penyait demam berdarah dengue (DBD) diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan Januari ini. Karenanya, masyarakat harus mewaspadainya.

“Biasanya, kalau DBD itu pada bulan Desember sudah mulau naik.

Dan pada bulan ini (Januari, red.) biasanya sangat tinggi. Baru pada bulan Februari akan turun lagi,” katanya Selasa (20/1).

Sampai kemarin, berdasarkan data yang tercatat di Dinkes Sumenep, sejak memasuki bulan Januari, sudah sekitar 50 pasien DBD yang dirawat di RSUD Sumenep, dengan satu orang meninggal dunia.

Sementara 5 orang lainnya per 20 Januari harus dirujuk ke Surabaya karena pihak rumah sakit setempat sudah tidak sanggup menanganinya.

“Kalau yang sampai meninggal dunia dan yang sampai harus dirujuk ke Surabaya itu bukan karena penanganan pihak rumah sakit yang lambat, tapi karena si pasien memang lambat dibawa ke rumah sakit,” dalihnya saat ditanya mengenai penanganan pihak rumah sakit kepada penderita DBD selama ini.

Fatoni mengatakan, kesadaran sebagian masyarakat terdapat serangan DBD masih rendah. Padahal, lanjutnya, DBD termasuk salah satu penyakit berbahaya. Menurut dia, jika seseorang terkena penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk jenis aides aigepty itu tidak segera ditangani akan menyebabkan pend-

eritanya sock.

“Karena kalau demam berdarah itu virusnya merusak sel-sel darah.

Terutama faktor pembekuan darah.

Dan kalau virusnya sudah masuk, itu kita tidak bisa cegah. Berbeda dengan chikungunya. Kalau chikungunya hanya memberikan efek imun kepada tubuh sehingga menyebabkan badannya panas dan tulang-tulangnya sakit,” jelasnya di kantornya.

Lebih dari itu, menurut Fatoni, untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit DBD di masyarakat, itu tidak hanya dengan melakukan fogging atau pengasapan saja. Namun juga harus disertai dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. “Karena, yang namanya sarang nyamuk itu ada di mana-mana,” tukasnya.

Pengasapan, lanjutnya, bukan merupakan solusi untuk mencegah penyakit DBD. Pasalnya, pengasapan hanya mampu membunuh nyamuk dewasa. Sementara jentiknya tidak terbunuh. Sehingga, jentik itu akan terus berkembang menjadi nyamuk dalam waktu empat hari saja.

“Dan biasanya, seekor nyamuk itu jentiknya bisa berjumlah 40 sampai 80 ekor,” tukasnya.

Sehingga, Fatoni mengingatkan, untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit DBD masyarakat juga harus memberantas sarang nyamuk. “Salah satu caranya bisa dengan menaburkan bubuk abate ke tempat penampungan air, serta mengubur kaleng kosong atau benda lainnya yang bisa menampung air,” tutupnya. =FATHOL ALIF

FOGGING DEMAM BERDARAH. Petugas melakukan pengasapan atau fogging untuk memutus siklus hidup nyamuk aedes aegypti penyebab terjadinya demam berdarah (DBD) di pemukiman warga. Di Sumenep, penularan penyait demam berdarah diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan Januari ini.

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 21 JANUARI 2015 No. 0529 | TAHUN IV

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV

MADURA

F

BERSUBSIDI. Stok pupuk Urea di gudang penyangga produsen di Jl Raya Nyalaran, Pamekasan

Dewan Tolak Rencana Pencabutan Subsidi Pupuk Akan Makin Banyak Petani yang Meninggalkan Lahan Pertanian PAMEKASAN - Rencana pemerintah pusat untuk menarik subsidi pupuk mendapat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Sebab kebijakan yang diwacanakan Presiden RI Joko Widodo itu akan menyengsarakan petani.

Dengan ditariknya subsidi pupuk akan banyak petani yang akan meninggalkan lahan pertaniannya, karena sudah tidak ada lagi jaminan dari pemerintah untuk memberikan kemudahan dan keringanan biaya pupuk bagi petani.

Ketua Komisi II DRPD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan hampir semua para pelaku pertanian adalah rakyat yang

ekonominya menengah ke bawah.

Rakyat memilih bekerja sebagai petani karena sudah tidak ada pekerjaan yang lebih baik untuk mata pencahariannya.

“Jika nanti pemerintah benar-benar menarik subsidi pupuk, ini sudah sangat keterlaluan pada rakyat kecil. Karena biaya produksi pertanian yang akan semakin tinggi sedang harga jual hasil pertanian masih

belum ada peningkatan yang signifikan,” katanya.

Apabila pemerintah beralasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi terjadi penyelewengan, semestinya cukup dilakukan perbaikan dalam penyalurannya seperti dengan memperketat pengawasan, dengan tidak serta merta mencabut subsidi pupuk.

Apalagi, terang Hosnan, rencana kebijakan itu hanya berdasar pada temuan di sejumlah kabupaten, tapi berdampak kepada kepentingan semua petani di Indonesia, yang lebih dari separuh jumlah penduduk negeri ini mata pencahariannya di sektor pertanian.

“Saya kira tidak perlu sampai menarik subsidinya, apabila pemerintah tidak bisa melakukan perbaikan jika memang dianggap ada penyelewengan dalam penyalurannya. Karena pupuk ini hanya satu-satunya jaminan dari pemerintah dalam mengurangi biaya produksi pertanian,” ungkap politisi PAN ini.

Lanjut Hosnan, seharusnya pemerintah bisa membandingkan kondisi pertanian di Indonesia dengan di negara maju, yang pertaniannya terus berkembang dari tahun ke tahun. Menurutnya, hal itu terjadi karena ada jaminan dari pemerintahnya dalam produksi pertanian.

Secara hukum ekonomi pemberian subsidi memang membebani kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, yang perlu diperhatikan adalah dampak dari subsidi tersebut, yang bisa menggerakkan perekonomian di tingkat bawah (masyarakat).

“Kalau untuk kesejahteraan masyarakat hendaknya tidak hitung-hitung untung dan rugi dalam memberikan subsidi. Kalau memang dipaksakan dihapus harus ada kompensasinya bagi petani. Selain itu, harus ada jaminan petani mendapat untung dengan hasil pertaniannya,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV

G

DESA

Bulog Stop Distribusi Raskin PAMEKASAN - Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII Madura, kini tidak akan mendistribusikan beras untuk rakyat miskin (raskin) ke sejumlah desa di Kabupaten Pamekasan, sampai utang piutang desa itu lunas.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala (Waka) Bulog Sub Divre XII Madura, di Pamekasan, RR Suwardani, Selasa (20/1), saat pihaknya dipaksa oleh sekelompok massa untuk segera mendistribusikan raskin tahun 2015 ke semua desa, dalam unjuk rasa ke kantor Bulog Sub Divre XII Madura, Jl raya Panglegur Pamekasan.

Dikatakan Suwardani, pada masa kepemimpinan di Bulog Sub Divre XII Madura yang baru, untuk penebusan raskin saat ini beda dengan sebelumnya. Sekarang pihak desa harus bayar tunai (cash and carry) lebih dulu, baru setelah itu raskin dikirim ke desa yang mengajukan raskin, sesuai aturan yang ada.

Lanjutnya, beras raskin yang akan didistribusikan ke desa itu tidak lagi mengambil dari mitra Bulog seperti sebelumnya.

Bulog memanfaatkan cadangan beras yang sudah ada di gudang Bulog, Jl Raya Larangan Tokol, Tlanakan, dengan seijin Kejaksaan Negeri Pamekasan.

“Kami tegaskan, tidak ada raskin ke-13, yang ada beras Operasi Pasar Khusus (OPK) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2014. Dan raskin untuk desa yang sudah melunasi tunggakan raskin sebelumnya,” kata Suwardani Dijelaskannya, Pendistribusian raskin dilakukan setiap tanggal 1 hingga 26. Jika batas pendistribusian itu sudah lewat dari 26 Januari, maka sesuai aturan pihaknya tidak bisa melayani. Dan jika ada desa yang mengajukan permohonan raskin, maka harus bayar tunai dan sudah membayar semua tunggakan raskin, hingga Oktober 2014 lalu.

Lanjutnya, beras raskin yang

akan didistribusikan ke desa itu tidak lagi mengambil dari mitra bulog seperti sebelumnya.

Bulog memanfaatkan cadangan beras yang sudah ada di gudang Bulog, Jl Raya Larangan Tokol, Tlanakan, dengan seijin Kejaksaan Negeri Pamekasan.

Sebab, saat ini masih jadi perkara yang ditangani Kejari terkait dengan hilangnya beras sebanyak 1504 ton di gudang tersebut. sehingga, saat ada pengajuan beras yang sudah dibayar secara lunas oleh pihak Desa, Pihak bulog baru meninta ijin ke Kejari untuk mengeluarkan beras karena cadangan beras di gudang itu masih lebih dari 4000 ton.

Diakui Suwardani, selama ini dirinya tidak pernah menyalahkan kepala desa yang diduga menunggak pembayaran itu. Bisa jadi ada orang lain yang menggunakan delivery order (DO) itu untuk menebus raskin ke bulog, sehingga beras itu tetap didistribusikan. Karena pendistribusian ini diawasi tim pemantau kabupaten, pemantau kecamatan hingga desa.

Namun, terang Suwardani, setelah raskin itu sampai di titik distribusi, bukan lagi menjadi tanggung jawab bulog dan bulog tidak tahu, siapa yang bermain. Hanya saja, di catatan bulog tertetera bahwa beras itu sudah didistribusikan, sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun, namun dibelum terbayar.

“Jadi terdapat sejumlah desa tertentu yang pendistribusian beras sudah sampai, tapi tidak ada bukti pembayarannya.

Sehingga pada catatan kami itu sebagai piutang. Siapa yang bersalah, bulog tidak punya kewenangan untuk menentukan siapa yang bersalah,” kata Suwardani.

Dikatakan, belakangan ini sebagian kades datang ke bulog menanyakan apakah desanya punya hutang atau tidak. Jika punya hutang raskin OPK CBK 2014, pihaknya menyarankan segera melunasi. Dan ternyata sebagian dari kades itu melunasi hutang raskin.

“Maaf kami tidak bisa menyebutkan desa-desa yang punya tunggakan, tapi ada beberapa niat baik kades untuk membayar, sehingga mengurangi angka tunggakan piutang raskin. Awalnya Rp 1,8 miliar, sekarang sudah tersisa Rp 1,1 miliar,” katanya. =ALI SAYHRONI/rah

DEMO. Sejumlah pemuda dan mahasiswa berunjuk rasa ke Kantor Bulog Sub Divre XII Madura.

Kantor Bulog Madura Terus Didemo Demonstran Mendesak Raskin Diberikan PAMEKASAN - Kantor Bulog Subdivre XII Madura yang terletak di Jl Raya Panglegur, Pamekasan, nyaris tidak pernah sepi dari kegiatan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat, mahasiswa, dan pemuda, pasca hilangnya ribuan ton raskin.

Tuntutannya hampir sama.

Mereka mempertanyakan hilangnya ribuan ton raskin yang disimpan di Kantor Bulog Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Hingga tingginya tunggakan raskin di Pamekasan dan desakan realisasi distribusi raskin.

Pada Selasa, (20/1) kemarin, sejumlah kelompok pemuda mendatangi Kantor Bulog mendesak untuk segera merealisasikan bantuan raskin ke-13 dan meminta Bulog untuk selektif dalam menentukan mitra Bulog.

Kelompok ini juga meminta Wakil Kepala Bulog Sub Divre XII Madura, RR Suwardani juga bertanggung jawab atas raibnya ribuan ton beras itu. Sebab pada saat beras hilang, Suwardani masih menjabat sebagai penga-

was Bulog wilayah Madura.

Bahkan, pendemo menuding hilangnya 1500 ton beras tersebut betul-betul diambil secara nyata oleh oknom Bulog, yang diketahui secara langsung oleh Suwardani ketika menjadi tim pengawas Bulog.

Koordinator Aksi Romali mendesak pihak Bulog untuk segera merealisasikan raskin ke13. Sebab ia khawatir raskin ke-13 tersebut ikut raib, seperti yang terjadi sebelumnya.

Romali juga mengingatkan Bulog untuk memilih mitra yang bisa bekerja profesional dan tidak memilih mitra bulog yang menggerogoti beras bulog.

“Waka Subdivre, saya ingatkan jangan sampai melempar tanggung jawab dan fitnah.

Sehingga, orang lain yang akan menjadi korban demi kepentin-

gan pribadi ataupun kelompoknya,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wakasubdivre Bulog XII Madura, Suwardani memastikan tidak ada raskin ke-13 untuk tahun 2014.

Yang ada hanya beras cadangan pemerintah (BCP).

Menurut Suwardani, apabila di lapangan ada beras raskin yang tidak sampai kepada penerima manfaat, ia meminta agar masyarakat bertanya langsung ke pengawas dan koordinator kabupaten yang sudah ditunjuk dan berada di masing-masing kecamatan. Dan jika menemukan penyelewengan dilaporkan langsung ke penenegk hukum baik kepolisian ataupun kejaksaan.

Sementara untuk penanganan hilangnya ribuan raskin, kasusnya sudah ditangani oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga ia menyarankan pendemo untuk bertanya langsung ke BPK, agar mengetahui perkembangannya. Untuk proses hukumnya sudah ditangani Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Jawa Timur. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV

TUNJANGAN 2015

Kuota Fungsional Guru Belum Jelas

TAMPAK LUAR. Gudang Bulog Sub Divre XII Madura, di Jl Raya Larangan Tokol, Pamekasan

Proyek Gagal Harus Diproses Hukum Kejari, Kejati, dan Kejagung Perlu Turun Tangan PAMEKASAN - Ambruknya tangkis laut di pantai utara Kabupaten Pamekasan diduga akibat ada kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga masuk dalam kategori proyek gagal yang hanya merugikan negara. Proyek gagal itu perlu diproses secara hukum, kata Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris.

Menurutnya, proyek pembangunan tangkis laut senilai Rp 40 miliar itu tidak bisa memberikan manfaat pada masyarakat sekitar.

Setelah selesai dibangun sudah ambruk kembali.

“Tidak perlu penegak hukum menunggu laporan, karena ini bukan delik aduan. Tapi saya kira ini ada upaya merugikan negara dalam proyek tersebut. Sehingga kami minta untuk dilakukan penyelidikan dalam pembangunannya,” kata politisi PBB ini.

Suli mengaku pihaknya tidak

yakin kerusakan proyek yang bersumber dari dana direktif Presiden RI tahun 2013 itu akibat besi pengait beton ada yang hilang.

Dugaannya itu terjadi karena ada kesalahan dalam tataran pelaksanaannya.

Sebagai wakil rakyat dari utara Pamekasan, pihaknya merasa sakit hati dengan adanya tuduhan yang menyatakan bahwa hilangnya besi-besi tersebut dicuri oleh warga sekitar. Sebab yang menginginkan adanya proyek pembangunan tangkis laut itu adalah

warga masyarakat setempat.

Tidak hanya itu, pihaknya juga tidak yakin pelaku pencurian warga dari daerah lain, karena masyarakat setempat akan menjaganya dan tidak akan membiarkan adanya upaya perusakan lingkungan khususnya di pesisir pantai, karena hal itu untuk kepentingan masyarakat setempat.

“Saya yakin tuduhan terhadap warga di sana (Desa Tolonto Rajah, Kecamatan Pasean, dan Pantai Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar), hanya untuk mencari kambing hitam dari sebuah kesalahan. Jangan hanya menuduh saja, silakan buktikan di hadapan hukum,” ungkapnya.

Sejak awal masyarakat pesisir setempat sudah menduga jika proyek tersebut konstruksinya tidak akan tahan lama dengan

terjangan ombak besar. Penyataan itu kemudian terbukti dengan ambruknya tangkis laut itu pada akhir Desember lalu.

Tambah Suli, pihaknya berharap pihak-pihak terkait perlu turun tangan, karena yang dirugikan dengan rusaknya proyek itu semua pihak, mulai dari masyarakat Pantura, Pemkab Pamekasan, dan negara yang mendanai proyek tersebut.

Sebab hingga saat ini anggaran puluhan miliar rupiah itu tidak berwujud.

“Makanya, jika aparat penegak hukum turun tangan dalam ambruknya tangkis laut itu, entah Kejari Pamekasan, Kejati Jawa Timur atau bahkan Kejagung di pusat, akan ketahuan nantinya penyebab rusaknya tangkis laut itu sebenarnya apa,” katanya. =ALI SYAHRONI/rah

PAMEKASAN - Kuota tunjangan fungsional guru di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan tahun 2015 belum jelas.

Sementara pada tahun 2014 lalu, kuota tunjangan untuk sekitar 2 ribu guru Kemenag Pamekasan harus terbuang sia-sia. Sebab banyak guru yang diusulkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kepala Kemenag Pamekasan, Juhedi enggan menyebutkan usulan kuota fungsional tahun 2015. Alasannya, seluruh data berada di Seksi Pendidikan Madrasah (Penma), Kemenag Pamekasan.

Juhedi juga belum mengetahui jumlah pasti jatah yang bakal diterima oleh Kemenag Pamekasan. Apakah sama dengan tahun 2014 atau justru berkurang.

Pada tahun 2014 lalu, Kemenag Pamekasan mendapat jatah dari Kemenag RI sesuai dengan daftar isian pengelolaan anggaran (Dipa) sebanyak 8 ribu guru. Tetapi, yang memenuhi persyaratan hanya kurang lebih 6 ribu guru. Sehingga, sisanya harus dikembalikan ke kas Negara, melalui Kantor Pembendaharaan Negara (KPN), Cabang Pamekasan.

Dalam persyaratan guru penerima fungsional, diantaranya usulan nama guru tersebut harus memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Sekalipun guru tersebut lama mengabdi di sekolah tersebut, tetapi belum mengantongi NUPTK, maka guru tersebut tidak bisa diusulkan menjadi penerima fungsional.

Untuk itu dirinya meminta para guru honorer Kemenag Pamekasan, segera memproses pembuatan NUPTK dengan persyaratan terbaru yakni haru lulus strata satu (S1).

“Jatah Kemenag Pamekasan dari Kemenag RI pada tahun ini belum diketahui, untuk tahun 2014 kemarin jumlahnya kurang lebih 8 ribu, tetapi yang memenuhi persyaratan hanya 6 ribu sekian. Sisanya harus kami kembalikan ke kas Negara melalui KPN,” ungkap Juhedi. = FAKIH AMYAL/UZI/rah

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV

I

HARGA TERI TURUN. Buruh menjemur ikan teri, di Desa Polagan, Galis, Pamekasan, Jatim, Senin (19/1). Menurut pengusaha, ikan teri kering yang dipasarkan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa itu, harganya turun dari Rp 40.000 per kg menjadi Rp 30.000 per kg seiring turunnya kualitas teri akibat lamanya proses pengeringan karena cuaca.

Sekdes PNS Terancam Lengser Kades Berhak Menentukan Nasib Sekretaris Desa PAMEKASAN - Berdasarkan UU/6/2014 dan PP/47 tentang Desa, kepala desa (kades) diberikan kewenangan untuk mengangkat semua perangkat desa termasuk sekretaris desa (sekdes). Dengan kewenangan itu, sekdes yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) terancam lengser dari jabatannya.

Kondisi itu tentu menjadi persoalan yang harus dipecahkan oleh Pemerintah kabupaten Pamekasan, agar sekdes yang diusulkan oleh kades untuk ditarik dari desanya tetap mendapatkan posisi pada jabatan lainnya.

Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa

(Bapemas Pemdes) Masrukin mengatakan sampai saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai turunan undangundang desa tersebut juga belum terbentuk. Dan, pihaknya baru akan memberi pemahaman terlebih dahulu, bahwa saat ini ketentuan tentang posisi sekretaris desa sejajar dengan perangkat

desa yang lain.

Untuk itu, pihaknya belum bisa menjawab secara pasti tentang status keberadaan Sekdes PNS yang berada di 178 desa di Pamekasan. Apalagi dalam undang-undang tersebut juga tidak secara jelas melarang PNS menjadi perangkat desa.

“Sebenarnya banyak pekerjaan rumah tentang perangkat ini, makanya saya juga masih mencari solusi terhadap beberapa syarat-syarat yang cukup sulit ini, agar ini tidak menjadi polemik di kalangan sekdes yang sudah PNS,” kata Masrukin.

Tidak menutup kemungkinan, terang Masrukin, jabatan sekdes

tetap ada unsur PNS, selama ada izin dari Bupati Pamekasan terhadap desa yang meminta Sekdesnya diisi oleh PNS. Pasalnya, dalam undang-undang desa yang baru itu, seluruh perangkat desa termasuk sekdes diangkat oleh kepala desa terpilih.

Berdasarkan peraturan yang lama, di Pamekasan banyak sekdes sudah diisi oleh PNS. Untuk kepala desa yang tidak menginginkan sekdes dari unsur PNS menjadi masalah baru bagi Pemkab Pamekasan, karena secara otomatis nasib mereka ditentukan oleh Bupati yang kaitannya dengan posisi mereka mengabdi.

Salah satu pilihan bila keberadaan sekdes PNS tidak diinginkan kembali oleh kades, menurut Masrukin, akan ditarik ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sehingga untuk sekdes yang tidak berasal dari unsur PNS harus digaji dari desa setempat melalui anggaran desa itu sendiri.

“Sekarang masih dikaji, apakah ditarik ke SKPD atau otomatis kades mengangkatnya lagi. Kalau sekdesnya bukan dari PNS, maka Pemkab tidak lagi mengalokasikan gaji apapun untuk perangkat desa, tapi gaji sekdes bersumber dari desa,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/rah

KORAN J RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV MADURA KORAN MADURA

Sampang

RABU 21 JANUARI 2015 No. 0529 | TAHUN IV

J

Pengemis Tak Jera Pasca Dirazia Dinsosnakertrans: Banyak Pengemis dari Luar Sampang SAMPANG - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sampang mengaku menyerah menangani para pengemis yang selalu berkeliaran setiap hari. Pasalnya, mereka sudah berulang kali dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Namun, mereka tetap kembali beroperasi.

Kepala Dinsosnakertrans Sampang, A Malik Amrullah mengatakan, sebagian pengemis yang ada di Kota Bahari dari luar daerah. Pihaknya sudah berusaha keras menangani para pengemis yang datang dari luar kota untuk tidak beroperasi di lingkungan Kota Bahari.

Namun, katanya, mereka tetap saja beroperasi walaupun sudah berulang kali dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Padahal, kata Malik, mereka saat dipulangkan tidak dengan tangan kosong.

“Mereka yang dipulangkan dikasih uang transport secukupnya.

Dan juga berjanji tidak akan kembali. Namun kenyataannya mereka kembali dan beroperasi seperti biasanya. Saya sudah tidak punya solusi untuk menanganinya, karena mereka kebanyakan dari luar Kota Sampang,” paparnya, Selasa

(20/1).

Menurutnya, Dinsosnakertrans hanya bisa memberikan pembinaan terhadap para pengemis yang terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamung Prja (Satpol PP). Sementara untuk penegakan atau penangkapan para pengemis, tanggung jawab

penegak perda.

Sebetulnya, kata Malik, pemerintah harus punya tempat penampungan untuk para pengemis, anak jalanan (anjal), dan orang yang tidak normal atau gila. Penampungan itu, untuk dijadikan tempat pembinaan terhadap mereka selama tiga

hari. Namun, pemerintah saat ini masih belum mempunyai semua itu sehingga bentuk pembinaanya kurang maksimal.

“Biasanya, kalau Satpol PP menangkap mereka pagi hari, diserahkan ke Dinsosnakertrans siang hari. Sorenya mereka dipulangkan ke rumahnya masing-

masing. Seandanya pemerintah mempunyai tempat penampungan, mereka akan diberi pembinaan selama tiga hari,” paparnya.

Dikatakan, para pengemis yang setiap hari beroperasi di lingkungan Kota Bahari sebagian besar berasal dari Kabupaten Pamekasan dan Sumenep. Mereka berbondong-bondang sejak pagi hari dan pulang malam hari.

Mereka kembali lagi pagi harinya.

Sementara para pengemis yang sudah tercatat di Disnakertrans hanya dari dua kota tersebut yang terus muncul dalam daftar.

Sedangkan untuk pengemis asal Sampang diakui masih belum ada sampai sekarang. “Pengemis yang sering tertangkap basah itu berasal dari kota Pamekasan dan Sumenep. Sementara dari Sampang sendiri masih belum ada,” imbuhnya.

Pihaknya mengaku tidak bisa memberikan pelatihan khusus terhadap mereka. Karena mereka bukan berasal dari Sampang.

Sebab, anggaran yang ada untuk pembinaan bagi para pengemis, anak jalanan atau yang bersifat sosial khusus untuk masyarakat Sampang.

“Kita tidak bisa memberikan solusi alternatif kepada mereka.

Karena bukan orang Sampang. Seandainya mereka statusnya orang Sampang banyak solusi yang akan diberikan. Salah satunya pembinaan, pelatihan. Kemudian, setelah mereka mampu bekerja sesuai dengan yang dilatih akan dipekerjakan,” tutupnya. =CR3/LUM

PROYEK FISIK

Kepala Disperindagtam Belum Dipanggil Lagi SAMPANG- Janji Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang untuk memanggil Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan (Disperindagtam) setempat belum terealisasi. Terbukti, sampai saat pemanggilan tersebut belum jelas.

Pekan lalu, Komisi III sempat gerah dengan sikap Kepala Disperindagtam Misdi saat dipanggil ke Kantor Komisi III DPRD Sampang. Karena Misdi tidak memberikan data yang valid terkait realisasi proyek fisik yang dikerjakan sepanjang 2014 lalu.

Komisi III mengatakan akan

segara memanggil yang bersangkutan agar memberikan data realisasi proyek fisik secara tertulis.

Sebelumya, saat Misdi dipanggil hanya berkutat pada lisan tidak dengan data. Sehingga dalam pertemuan tersebut memberikan kesan yang tidak nyaman kepada anggota komisi III. Namun janji legislator itu hingga kini masih belum ada kepastian. Dengan alasan kepala Disperindagtam sudah memberikan data yang diminta beberapa hari yang lalu. Namun, data yang diberikan tersebut masih belum sempat dikaji. Sehingga pemanggilan yang bersangkutan masih

belum dijadwalkan.

“Sesuai dengan sikap saya untuk memanggil Kapala Disperindagtam sampai saat ini masih belum ada rencana. Karena, Disperindagtam sudah memberikan data yang diterima wakil komisi.

Dan data tersebut masih belum dikaji,” tutur Ketua Komisi III DPRD Sampang, Abdullah Mansur, Selasa (20/1).

Diberitakan sebelumnya, Abdullah mengatakan, pihaknya akan memanggil Kepala Disperindagtam untuk mempertanyakan realisasi proyek fisik yang ditanganinya. Dalam pertemuan itu tidak memuasakan karena data

yang disampaikan oleh pihak Disperindagtam hanya disampaikan secara lisan.

Menurutnya, jawaban Kepala Disperindag seolah-olah menaruh data yang tidak ingin diketahui oleh pihak legislatif. Terbukti, dia hanya menyampaikan secara lisan.

“Kami tidak puas dalam pertemuan ini, kerena Kepala Disperindagtam hanya menyampaikan secara lisan. Kita tidak bisa menerima jika yang disampaikan tanpa ada data yang tertulis.

Kita juga tidak tahu kalau tidak ada data yang tertulis apakah itu terealisasi dengan baik atau

tidak, Kepala Disperidagtam hanya menjawab yang penting dinas yang tahu,” kecewannya.

Dikatakan, Disperindagtam mempunyai kegiatan yang menyangkut masalah proyek fisik seperti Bio Gas, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pasar dan Pengeboran. Dari kegiatan itu tidak disampaikan secara tertulis.

Karena itu, lanjut dia, Komisi III akan kembali memanggil Kepala Disperindagtam terkait persoalan yang sama. Karena, Komisi III sebagai mitra dalam kegiatan proyek fisik berhak menanyakan secara jelas seperti apa realisasi program tersebut. =CR3/LUM

Sampang

KORAN MADURA

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV

K

Hasil Audit PDAM Belum Dilaporkan ke Dewan SAMPANG- Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguan (BPKP) Jawa Timur terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tronojoyo Sampang sudah turun beberapa waktu lalu. Namun, hingga kini terkesan ditutupi oleh pihak eksekutif. Terbukti hasil audit tersebut belum dilaporkan ke legislatif.

Syamsul Hidayat, Asisten II Pemkab Sampang mengatakan, pihaknya belum bisa melaporkan secara resmi kepada legislatif dengan alasan masih penyusunan Rancangan Peratutan Daerah (Raperda) tentang pengalihan Penyertaan Modal PDAM yang sebelumnya tercatat sebagai pinjaman laporan. ”Kami akan laporkan ke legislatif nanti kalau Raperda RAKP dari PDAM sudah selesai, sekarang masih proses penyusunan. Pasti nanti kami laporkan,” paparnya, Selasa (20/1).

Menurutnya, keabsahan hasil audit tersebut masih dalam teka teki. Karena, hasil audit dari BPKP dan BPK sangat berbeda dan memunyai dasar hukum yang berbeda pula. Sehingga pihaknya membutuhkan koordinasi kembali dengan BPK dan BPKP. Namun, dari perbedaan tersebut akan membuktikan kevalidan hasil audit tentang pinjman modal menjadi penyertaan modal murni.

“Dari perbedaan hasil audit tersebut, kami akan melakokan koordinasi dengan pihak BPKP dan BPK,” tuturnya.

Pihaknya meminta rekomendasi itu jangan terlalu dipersoalkan, agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Sebab, rekomendasi tersebut masih dalam tahap penyusunan raperda. ”Diharapkan kepada masyarakat atau publik bisa memahami menyikapi hasil rekomendasi tentang pengalihan modal PDAM tersebut, agar tidak jadi masalah yang berkepanjangan,” imbuhnya.

Terpisah anggota Komisi II DPRD Sampang, Syamsul Arifin mengatakan, pihaknya terus meminta kejelasan kepada pemkab terkait hasil audit yang dilakukan oleh BPKP terhadap PDAM Sampang. Sebab, hasil audit tersebut ada indikasi ketidakberesan. Dikuatkan lagi adanya rekomendasi pengalihan pinjaman modal menjadi penyertaan modal murni. ”Selama ini pihak pemkab belum

ada pemberitahuan terhadap legislatif terkait hasil audit tersebut.

Makanya, kami mempunyai inesiatif memanggil untuk menanyakan kevalidan data hasil audit tersebut,” ulasnya.

Samsul menegaskan tidak akan mudah menyetujui Raperda tentang pengalihan modal tersebut. Sebab menurutnya, hasil audit itu sudah di luar logika. Karena awalnya penyertaan pinjaman tiba-tiba akan diubah menjadi penyertaan modal murni. ”Dalam pembahasan Raperda tersebut nanti, kami tidak akan mudah menyetujui dan menerima begitu saja. Sebelum melangkah ke pembahasan. kami akan kaji secara mendalam ,” tegasnya.

Sekadar diketahui sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2013, PDAM menanggung tunggakan ke Pemkab Sampang.

Dan pempunyai bunga pinjaman

atas kesepakan dengan Bupati dalam jangka waktu 10 tahun dengan bunga 10 persen dan jatuh tempo pada 2013 Desember. Tetapi PDAM hanya mampu membu bayar 7 bulan senilai Rp 14.533.333, setelah itu PDAM tidak lagi membayar, sehingga bunga pinjaman atas kesepatakan itu PDAM mempunyai tunggakan Rp 237.500.000.

Pada Tahun 2004, PDAM kembali mendapat dana pinjaman, sesuai kesepatakan bersama antara Bupati Sampang dengan Direktur PDAM sebesar Rp 350.020.000 dalam jangka waktu 10 tahun dengan bunga 8 persen dan jatuh tempo pada tanggal 1 Septembe 2014. Namun PDAM pada masa jatuh tempo sama sekali tidak pernah membayar cicilan bunga segaligus modal awal. Sehingga total bunga pinjaman atas kesepatakan itu Rp 252.230.400. =CR3/LUM

SITUS SEJARAH

Makam Pahlawan Kusama Negara Tak Terawat SAMPANG – Keberadaan Makam Pahlawan Kusuma Negara yang beralokasi di Jl Wijaya Kusuma, Kecamatan Kota Sampang, terkesan dibiarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang.

Pasalnya, makam para pahlawan tersebut kumuh dan tak terawat.

Bahkan, dipenuhi dengan rumput dan kotoran lainnya.

Di makam para pejuang itu belum ada petugas yang diangkat oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian dan kebersihan.

Terbukti, ruang untuk petugas tertutup rapat dan terkesan tidak pernah digunakan.

Selain itu, di depan pintu masuk banyak rumput yang dibiarkan berkembang biak. Bahkan, kondisinya bisa dikatakan becek karena di depan pintu itu ada saluran air yang juga tak terawat.

Pengelolaan makam para pejuang pernah dikelola oleh Dinas PU Cikatarung Sampang sebelum dialihkan ke Dinsosnakertrans pada awal tahun 2014.

Namun, dari perubahan pengalihan pengelolaan itu belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kelestraian makam tersebut.

Kepala Dinsosnakertrans Sampang, A Malik Amrullah mengatakan, pihaknya mengakui

kondisi Makam Para Pahlawan Kusuma Negara masih belum terawat dengan baik. Karena, sampai saat ini makam tersebut belum ada penjaganya. Dan pengelolaan makam tersebut baru diserahkan kepada Dinsosnakertrans pada awal 2014 lalu.

“Saya akui makam itu perawatannya sangat minim. Selain itu juga tidak ada petugasnya.

Sehingga terkesan dibiarkan. Kan makam ini baru diserahkan dari Dinas PU Cikatraung ke Dinsosnakertran,” akunya pada Koran Madura, Selasa (20/1).

Menurutnya, Dinsosnakertrans masih kebingungan untuk memberikan pengelolaan yang maksimal. Karena anggaran yang ada, lanjut dia, hanya untuk pemeliharaan saja seperti pengecetan dan sound sistem saat ada upacara.

“Pada tahun 2014 saya sempat memperbaiki bagian nama para pahlawan yang rusak.

Karena nama-nama para pahlawan hancur dan berentakan.

Dan sekarang, tembok di sebelah barat sudah roboh dan harus segera diperbaiki. Namun, lagilagi anggaran yang ada terbatas.

Saya tidak tahu dianggarkan atau tidak pada tahun ini. Sebab yang tahu pengganggaran itu Pak Arif,

kabid,” kilahnya.

Dikatan, Dinsosnakertrans tidak diperbolehkan mengangkat petugas atau tenaga honorer karena tidak diperbolehkan dalam undang-undang. Kecuali ada rekomendasi dari pemda atau pemda yang mengangkat dan dipasrahkan ke Dinsosnakertrans. “Kita tidak boleh mengangkat tenaga honorer.

Kecuali pemkab yang mengangkat

dan dipasrahkan ke Dinsosnakertrans,” tuturya.

Terpisah, Ketua Komis IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan kapada pemerintah untuk menganggarkan pengelolaan makam para pahlawan. Karena makam para pejuang patut dihargai oleh pemerintah. Salah satu caranya

memberikan penghormatan kepada para pahlawan dengan merawat dan menjaga makam tersebut.

“Mudah-mudahan pemerintah menganggarkan perbaikan, pemeliharan dan mengangkat petugas penjaga makam tersebut agar makam sejarah itu tidak terkesan dibiarkan,” harapanya. =CR3/LUM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan L MADURA Bangkalan

Bangkalan L

RABU 21 JANUARI 2015 No. 0529 | TAHUN IV

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529| TAHUN IV

BAHAN BAKAR MINYAK

Langka ketika Harga BBM Turun

REMUK. Kanit Laka Lantas Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo saat menunjukkan kondisi motor korban yang terlibat kecelakaan.

doni heriyanto/koran madura

Tewas karena Terobos ‘Traffic Light’ Korban Menderita Luka Parah di Bagian Kepala BANGKALAN - Kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa Abd Hakim (20), warga Desa Buduran Kecamatan Arosbaya. Menjadi pelajaran berharga bagi para pengendara. Pria lajang ini tewas karena menerobos Traffic Light dan menghantam sebuah mobil di Jalan raya pertigaan Trunojoyo Kecamatan Kota Bangkalan, Senin, (19/1) sekitar pukul 18.30 Wib. Korban tidak menggunakan helm, sehingga menderita luka serius di bagian kepala.

Kronologi peristiwa yang berakhir tragis tersebut berawal ketika korban yang berboncengan dengan Holifi (21), warga Desa Tambengan Kecamatan Arosbaya. Korban mengendarai sepeda motor Vario nopol M 3550 MM dengan kecapatan tinggi dari arah barat ke timur. Pada saat tiba di TKP, yang kebetulan di depan rumah dinas Kapolres Bangkalan, korban menerobos

Traffic Light yang seharusnya memberi kesempatan bagi kendaraan yang berjalan dari arah berlawanan.

Nahas, di waktu yang bersamaan dari arah timur ke arah utara melintas sebuah mobil St. Wagon Mitsubishi Kuda nopol S 1755 AB yang dikendarai Dodik Heru Susanto (37), warga Perum Halim 02 Kecamatan Burneh. Jarak yang begitu dekat, membuat

benturan keras tak dapat dihindarkan. Apalagi kondisi jalan yang basah karena hujan membuat korban tidak mampu menghentikan laju motor yang sudah dimodifikasi itu. Akibatnya, korban terseret dan masuk ke bawah kolong mobil yang dikendarai PNS Polri itu.

Mengetahui ada kecelakaan, warga sekitar TKP langsung berhamburan untuk memberikan pertolongan. Sedangkan para pengendara yang sedang melintas mendadak menghentikan laju kendaraannya untuk melihat apa yang telah terjadi.

Korban yang sudah terkapar di aspal langsung dilarikan ke rumah sakit Syamrabu Bangkalan untuk diberi perawatan medis.

Namun, apalah daya nyawa korban tidak bisa diselamatkan, karena banyak mengeluarkan

darah dari kepala.

Sementara itu, Kanit Laka Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo menyatakan penyebab peritistiwa kecelakaan tersebut murni karena kelalaian pengendara roda dua. Sebab dari arah timur dalam posisi lampu hijau dan semua kendaraan melaju ke arah barat.

Terlebih korban tidak menggunakan helm, sehingga benturan keras ke jalan membuat kepala korban pecah.

"Sedandainya korban lebih bersabar tidak menerobos Traffic Light kemungkinan besar kecelakaan ini tidak terjadi.

Marilah tertib berlalu lintas, jangan hanya takut melanggar saat ada petugas saja. Tapi utamakan keselamatan, nyawa itu sangat berharga," jelasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi sejak Senin (19/1) membuat kondisi sejumlah SPBU kekurangan stok BBM. Bahkan sejumlah SPBU menutup sementara tempat usaha mereka, karena kehabisan stok. Meskipun ada, antrean kendaraan terjadi cukup panjang.

Pantauan Koran Madura di SPBU kota Bangkalan, SPBU Keleyan tak melayani pembeli karena sudah kehabisan stok.

Malah pihak SPBU memasang plang tanda habisnya BBM. Hal itu membuat para pengecer dan menjual harga bensin di atas harga normal. Mereka menjual dagangan mereka dengan harga Rp 9 ribu per botol. Sedangkan di SPBU Junok masih terlihat melayani pembeli. Akan tetapi, kondisi antrean di SPBU tersebut membuat kondisi jalan menjadi macet.

"Premium saya jual Rp 9 ribu/ liter, soalnya sebelum subuh saya kulaan di Surabaya. Di SPBU Junok dan SPBU kota Bangkalan sudah habis sejak kemarin malam," ujar Sudarmi, Selasa (20/1) yang berjual di pinggir Jalan Letnan Mestu.

Menurutnya, dia merasa aneh ditengah harga premium mulai turun. Stok BBM bisa terjadi kelangkaan dan pengiriman delevery order (DO) premium dari pertamina ke SPBU juga sangat lambat.

Tak heran jika masyarakat dan pengendara roda 4 (R4) maupun sepeda motor (R2) menjadi bingung dan bertanya-tanya.

"Kalau premium naik, terjadi kelangkaan kita akan maklum.

Sebab, pembeli memburu harga murah. Namun, jika premium menjadi langka karena turunnya harga ini kan jadi aneh," tanyanya.

Sementara itu, H Saifullah asal Klampis yang pada saat itu hendak mengisi bensin di SPBU Junok harus rela untuk melakukan antrean bersama pengendara lain. Sebab, di SPBU Kota stoknya habis, sehingga dirinya harus memutar haluan untuk mendapatkan BBM kendaraannya.

"Tadi saya dari SPBU Kota, tapi petugas memasang plang karena bensinnya sudah habis.

Makanya saya lari kesini, meski sedikit diwarnai antrean kendaraan," jelasnya. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529| TAHUN IV

M

KORBAN PENEMBAKAN

Ucapan Prihatin Bermunculan untuk Mathur BANGKALAN - Sejumlah aktivis di Kabupaten Bangkalan mengutuk keras aksi penembakan yang menimpa Direktur LSM CIDeiS, Mathur Husairi, Selasa (20/1) pukul 02.00 WIB. Aktivis anti korupsi ini mengalami luka tembak oleh orang tak dikenal.

Ucapan prihatin atas kejadian yang menimpa Mathur banyak bermunculan. Pria yang tinggal di jalan Teuku Umar ini dikenal sebagai sosok yang getol dalam memerangi tindakan korupsi.

Pembina LSM Lembaga Kajian Sosial Demokrasi (Leksdam), Aliman Haris menyayangkan tindakan yang terjadi terhadap aktivis antikorupsi. Apalagi kasus yang terjadi menambah daftar kelam musibah yang menimpa para aktivis di Bangkalan. Anehnya, pelaku masih bebas berkeliaran.

Sebut saja, Mahmudi Ibnu Khotib dan Muzakki yang pernah mengalami luka akibat kekerasan fisik.

Pihaknya menuntut agar aparat kepolisian bisa segera menangkap pelaku penembakan.

Aparat diminta untuk mengussut tuntas semua kasus yang menimpa aktivis. Jika terus dibiarkan, khawatirnya kasus serupa terjadi lagi pada masa mendatang. Hal itu penting untuk tetap menjaga kondusivitas dan memberikan rasa aman pada masyarakat.

"Kami mengutuk keras aksi penembakan ini yang menimpa teman seperjuangan, saudara Mathur. Kami meminta kepada polisi agar pelaku penembakan ditangkap, termasuk motif dari penembakan bisa diungkap," terangnya.

Pihaknya menaruh kepercayaan penuh kepada aparat kepolisian, karena dalam hal ini polisi sudah memiliki peralatan canggih dalam mengungkap se-

buah kasus. Berbeda bila tidak serius dipastikan tidak bakal terungkap seperti kasus-kasus serupa sebelumnya.

Sementara itu, Ketua KNPI Bangkalan Hosun Mizan juga turut prihatin terhadap kasus yang menimpa Mathur. Pihak berwajib mempunyai peranan sangat fital dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang menimpa rekannya tersebut, sehingga terungkap atau tidaknya motif penembakan seluruhnya ditangan pihak kepolisian.

"Kita berharap pelaku penembakan bisa segera ditangkap, agar tidak timbul dugaan-dugaan yang menyesatkan dalam masyarakat.

Apalagi, saudara Mathur memang intens menyikapi korupsi di Bangkalan," ungkapnya.

Selain itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Blega (Himadap), Ach Jakfar mengutuk keras aksi yang terjadi pada seniornya tersebut.

Seluruh aktivis diminta bersinergi mengungkap kasus yang tengah terjadi agar kejadian serupa tak terulang kembali.

"Masyarakat Bangkalan harus bersatu untuk mencari pelaku, agar mempertanggungjawabkan di mata hukum," terangnya.

Seperti diketahui, seorang aktivis antikorupsi, Mathur Husairi, ditembak orang tak dikenal saat membuka pagar rumahnya di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Kota Bangkalan. Kini, korban sedang dirawat di RSUD dr Soetomo, Surabaya. Korban tidak hanya kali ini mendapat teror. Sebelumnya, mobil korban saat parkir di rumahnya pernah dibakar orang tidak dikenal.

Beruntung, saat itu tidak sampai menelan korban jiwa. Hanya sebagian bodi mobilnya yang hangus. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

PENEMBAKAN. Mathur Husyairi, korban penembakan orang tak dikenal. Dirinya dikenal sebagai sosok aktivis antikorupsi di Bangkalan.

NARKOTIKA. Pengguna dan kurir narkoba saat ditangkap oleh pihak kepolisian.

moh ridwan/koran madura

Tidak Ada Ampun bagi Bandar Narkoba Ada 59 Terdakwa, 22 Orang Divonis Rehabilitasi BANGKALAN - Kepala Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan menyatakan pengguna narkoba hanyalah korban yang harus disembuhkan. Beda halnya dengan bandar atau kurir barang haram terebut. Bagi para pengguna pasca mendapatkan vonis dari pengadilan harus direhabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang tersebut. Namun, bagi bandar dan kurir tidak ada toleransi yang dapat meringankan hukuman yang diterima.

"Selama saya bertugas sudah banyak terdakwa kasus narkoba yang dirujuk untuk direhabilitasi. Tapi itu berlaku bagi pengguna saja, karena hanya menjadi korban. Sedangkan bandar dan kurir memang tidak ada toleransi," ujar Kepala PN Bangkalan, Dariyanto.

Menurutnya, sajauh ini dari 59 terdakwa yang sudah divonis, terdapat 22 orang yang divonis untuk di rehabilitasi. Dengan catatan barang bukti yang ditemukan hanya 1 gram dan dikuatkan dengan hasil pemeriksaan medis yang menyatakan jika terdakwa memiliki ketergantungan terhadap zat berbahaya itu. Sebab, rehabilitasi

tersebut dinilai sangat penting agar pasca menjalani hukuman bisa kembali hidup normal tanpa menggunakan narkoba.

"Untuk membersihkan dari kebiasaan mengkonsumsi narkoba memang harus menjalani rehabilitasi. Sebab, disana ditangani oleh tenagatenaga medis profesional," ucapnya.

Namun demikian, pihaknya tidak pernah memberikan rehabilitasi bagi para bandar dan kurir. Sebab, ancaman hukumannya minimal 4 tahun penjara. Apalagi, bandar dan kurir ini yang mengakibatkan banyak orang yang tersandung kasus penyalahgunaan

narkoba. Mereka pastinya selalu mencari korban-korban baru untuk membeli dagangannya.

Tentunya, perlu diberantas dan diberi hukuman yang berat agar menimbulkan efek jera.

"Dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sangat jelas pasalpasal yang digunakan untuk menjerat pengguna, bandar dan kurir," imbuhnya.

Dia menjelaskan, narkoba itu memang sangat membahayakan terhadap generasi muda, dan sudah merebak ke pelosok masyarakat dan bahkan sudah masuk ke dalam dunia pendidikan, baik siswa dan gurunya. Menurutnya, hal itu perlu untuk langsung dilakukan penangkapan terhadap para bandar yang saat ini masih berkeliaran menghirup udara sedar. “Jika sudah bandarnya yang ditangkap, maka pengguna akan membeli kepada siapa.

Nah mata rantai penyalahgunaan narkoba harus diputus,� jelasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Industri Lokal

Bangkalan N

RABU 21 JANUARI 2015 No. 0529 | TAHUN IV

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529| TAHUN IV

fakih amyal/koran madura

PEKERJAAN. Fahrur Rosi tampak tengah serius memenuhi pesanan pelanggannya. Usaha bengkel las listrik berupa pengelasan pagar, pintu, tralis, kanovi, maupun plang (bilbroad) sudah memadati sudut-sudut kota di Kabupaten Pamekasan.

Geliat Usaha Bengkel Las Listrik PAMEKASAN - Usaha bengkel las listrik di Kabupaten Pamekasan cukup marak, baik untuk pemesanan pengelasan pagar, pintu, tralis, kanovi, maupun plang ( bilbroad ).

Awalnya sangat sedikit usaha bengkel las listrik ini. Sekarang hampir setiap sudut kota ada usaha las listrik. Itu belum lagi usaha bengkel las listrik, yang didirikan di rumah-rumah.

Sebab usaha ini dinilai sangat menguntungkan, jika dikelola dengan baik, seperti bengkel las listrik milik Fahrur Rozi.

Bengkel las ini berada di Cokroatmojo Kelurahan Junjajang Kecamatan Pamekasan.

Sekalipun usaha las listrik ini masih tergolong baru dan

berada di tengah pemukiman warga, tidak membuat usaha las litrik ini gulung tikar. Sebaliknya, usaha Fahrur Rozi ini sangat menguntungkan.

Fahrur Rozi menyatakan, bengkel las itu baru didirikan sejak tahun 2014 yang lalu atau masih berumur satu tahun.

Usaha itu dibangun di halaman rumahnya karena ia belum memiliki modal untuk membuka bengkel las listrik tersebut di pinggir jalan dan diketahui banyak orang.

Seklipun demikian, usaha las listrik tersebut sudah mampu meraup omset hingga jutaan rupiah di dalam tiap tiap bulannya. “berawal dari pengalaman serta keahlian yang dimiliki, bengkel las kami tiap-tiap harinya terus terima orderan pemesanan, ” kata Rozi, pemilik bengkel.

Menurut dia, menggeluti usaha di bidang perbengkelan las tidak ringan serta gampang, butuh orang yang pakar di bidangnya serta pengalaman.

“Pada dasarnya kami utamakan mutu serta service pada costumer serta pelanggan, itu yang lebih utama. Kerja layaknya ini diperlukan keuletan serta keahlian yang benar dapat di dalam bidangnya, ” ucapnya.

Untuk harga pemesanan relatif sama dengan bengkel las yang lain. Tapi di bengkel las milik Rosi ini bab harga dapat nego dan diistimewakan pembuatan dulu. Sementara mengenai harga standar biasanya bengkel las.

Bagi pemesan yang membawa bahan sendiri, harganya setiap meter mulai Rp 75.000 hingga Rp 100 ribu. Sementara bagi pemesan yang memasrahkan sepenuhnya mulai bahan hingga proses pembuatanya, maka tarifnya juga lebih tinggi.

Tergantung jenis bahan yang diinginkan oleh pelanggannya.

“Harga juga bergantung berbahan serta pesanan apa yang diinginkan Costumer,

jadi tambah bagus mutu bahan harga juga jadi tambah mahal.

Tetapi di sini ringan, biasa tawar menawar hargalah, yang mutlak costumer suka, ” katanya.

Bengkel las milik Rosi ini pemesannya hanya sekitar wilayah Pamekasan dan sahabatnya di Jawa. Jika di luar Kota Pamekasan, maka harganya ditambah ongkos kirim.

Hanya saja kata Rosi, dirinya terkendala modal dan pembelian jitset yang sering kali mengganggu usahanya. Untuk itu dirinya meminta Dinsosnakertrans Pemkab Pamekasan untuk membantu keiinginan dirinya tersebut. Paling tidak memberikan bantuan genset. = FAKIH AMYAL/RAH

KORAN MADURA

Madura Sport

KORAN MADURA

RABU 21 JANUARI 201521| JANUARI No. 0529 |2015 TAHUN IV RABU

No. 0529 | TAHUN IV

O O

Latihan Perdana Perssu Menunggu Keputusan Pelatih SUMENEP- Mengingat kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia akan segera bergulir, pihak manajemen Perssu mengaku akan segera merampungkan susunan pemainnya yang hingga kini masih belum final. Hal itu berkaitan dengan latihan perdana yang akan segera dimulai.

Manajer Utama Perssu, Didik Untung Samsidi mengatakan, meski susunan pemainnya masih belum lengkap, namun pada hari Senin yang akan datang pihaknya akan mengumumkan beberapa pemain yang akan memperkuat Laskar Kuda terbang, julukan Perssu saat mengikuti kompetisi

Divisi Utama.

Hal itu dilakukan berkaitan dengan latihan perdana yang akan segera digelar. Pasalnya, sejauh ini Perssu sama sekali masih belum mengadakan latihan menghadapi musim Divisi Utama yang dijadwalkan akan digelar pada tanggal 07 Maret Ma-

ret nanti. Karenanya, ia berharap, pasca diumumkannya beberpa pemain Perssu, latihan perdana bisa segera dilaksanakan.

“Mengenai waktunya, itu masih menunggu dari pelatih Perssu yang baru. Tapi harapan kami, pihak manajemen, latihan perdana dapat segera dilakukan. Karena waktunya juga sudah tinggal menghitung hari saja,” kata Didik.

Dikatakan Didik, belum adanya latihan selama ini, selain Perssu masih belum memiliki pelatih, juga karena pihaknya memang fokus melakukan evaluasi internal. Selain itu, meneurutnya

pihak manajemen juga masih mencari beberapa para pemain yang akan direkrut sebagai punggawa Perssu saat memulai kompetisi.

Sementara saat disinggung mengenai lauching Tim Perssu keseluruhan, Didik mengatakan hal itu masih akan dilaksanakan pada bulan Februari yang akan datang. “Nanti kita akan melaksanakan kegiatan bersama masyarakat, sekaligus memperkenalkan Tim Perssu,” tukasnya.

Untuk diketahui, target Perssu di musim pertamanya berlaga di Divisi Utama tidak terlalu muluk.

Musism ini target Perssu ialah tetap bisa berlaga di Divisi Utama musim selanjutnya. Namun bukan berarti pihak manajemen tidak berharap Perssu bisa berlaga di kompetisi paling elit di Indonesis, Indonesian Super League (ISL).

“Tapi karena memang, berdasarkan hasil kongres beberapa waktu lalu, musim ini di kompetisi Divisi Utama akan ada degradasi tim secara besar-besaran. Misalkan dalam satu grup ada sepuluh tim, maka yang akan diegradasi ada lima. Makanya target kita tetap berada di lima besar,” kata Didik. =FATHOL ALIF

PERSEPAM MADURA UTAMA

Askab PSSI Berhak Evaluasi Manajemen PAMEKASAN - Manajer Persepam Madura Utama (Persepam MU), MH Said Abdullah memberikan kewenangan kepada Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Pamekasan untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan tim.

Evaluasi tersebut, kata anggota DPR RI ini, dalam rangka perbaikan tim, karena Askab PSSI memiliki peran yang sama untuk mengawal sepak bola Pamekasan.

Termasuk Persepam Madura Utama yang selama ini dibesarkan oleh Askab PSSI. Menurut Said, paling tidak Askab PSSI mampu memberikan saran ataupun kritik membangun terhadap perkembangan tim ke depan. Sehingga manajemen dan Askab tetap solid serta memiliki tekad yang sama mengantarkan Laskar Sape Ngamok menjadi juara divisi utama kompetisi 2015.

Peran Askab dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap manajemen Persepam MU, bukan tanpa dasar. Itu semua atas petunjuk dari PT Liga Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada masing-masing Askab untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap perjalanan tim.

Untuk itu pihaknya mengharapkan kepada Askab PSSI Pamekasan untuk terus melakukan monitoring, baik saat melakukan latihan ataupun dalam setiap pertandingan.

“Tolong evaluasi kami, monitoring kami, sebab kebersamaan ini harus terus dibangun, se-

Manajer Persepam Madura Utama (P-MU) Said Abdullah (depankiri) memokol gong pada acara peluncuran tim P-MU yang akan berlaga di Divisi Utama 2015 nanti.

hingga akan mempermudah apa yang akan kami wujudkan, yakni meraih juara di divisi utama,” kata Buya, sapaan akrab Said Abdullah.

Sebelumnya, Manajer Persepam MU, Said Abdullah menyarankan kepada Askab PSSI Pamekasan, agar membuat

yayasan atau perseroan terbatas (PT), agar memiliki kewenangan mengelola klub sepak bola kebanggaan Madura.

Selama ini, kata Said Abullah, jika terjadi pergatian manajemen di tubuh Persepam, maka seluruh perangkat yang ada dalam manajemen tersebut, juga harus beru-

bah. Seperti yang terjadi saat ini, dari sisi nama pengelola saja, dari awalnya PT Pojur Madura menjadi PT Jempol Madura Utama termasuk pada Nama Persepam Madura United menjadi Persepam Madura Utama. Itu belum perangkat lain yang dibutuhkan tim Persepam.

Dengan terbetuknya yayasan ataupun PT Askap memiliki kesempatan untuk mengawal perjalanan tim Persepam. Tinggal menunjuk manajer dan perangkat manajemen untuk mengelola tim tersebut. Agar tidak terjadi tarik ulur saat pergantian manajemen. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

P

KORAN MADURA

RABU 21 JANUARI 2015 | No. 0529 | TAHUN IV

PAMEKASAN - Tim Indonesia Super League (ISL) Persebaya Surabaya direncanakan menggelar pertandingan uji coba dengan klub kebanggaan Madura, Persepam Madura Utama (P-MU). Tim berjuluk “Bajul Ijo� itu meminta kepada manajemen P-MU untuk menggelar pertandingan di Stadion Gelora Bangkalan.

KORAN MADURA

Ketika dikonfirmasi, Asisten Manajer P-MU, Nadi Mulyadi membenarkan kabar tersebut.

Namun, menurut Nadi, tanggal pastinya belum ditentukan.

Perkiraannya, pertandingan tersebut akan dilaksanakan setelah masa libur paska pertandingan uji coba melawan Gresik United dan sejumlah klub di Malang.

Nadi mengaku, P-MU siap menjajal kekuatan Persebaya Surabaya. Tim yang kini diasuh oleh Ibnu Grahan itu memiliki skuat yang mentereng. Ada sejumlah pemain Timnas U-19 di dalamnya.

Seperti Evan Dimas Darmono, Ilham Udin Armayn, Putu Gede Antara, Zulfiandi, Muhammad Hargianto dan Mohamad Fath-

P

RABU 21 JANUARI 2015 No. 0529 | TAHUN IV

churrahman. Sementara di sektor penjaga gawang, Green Force, julukan lain Persebaya, dikawal oleh Jendri Pitoy, salah satu kiper kawakan di Indonesia.

Menghadapi laga ini, Nadi memastikan Laskar Sape Ngamok, julukan P-MU, akan menurunkan seluruh pemain termasuk Erol Iba yang pernah mencicipi Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion 10 November Tambak Sari Surabaya. Di lini depan duet striker anyar yang masih muda yakni Sirvi Arfani dan Qhiscil Gandrumini.

Sementara di sisi sayap ada nama Faris Aditama dan Rosi Noprianis yang siap membongkar pertahanan bajul ijo.

Nadi menjelaskan manajemen P-MU sudah menjalin komunikasi dengan seluruh klub-klub yang akan menjadi lawan dalam uji coba tersebut. Kini tinggal menunggu keputusan manajemen di masingmasing klub itu.

Dengan laga uji coba tersebut, diharapkan tim pelatih bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan tim secara lebih mendalam, sehingga bisa diperbaiki dan/atau ditingkatkan sebelum kompetisi Divisi Utama 2015 bergulir.

Beberapa waktu yang lalu, Laskar Sape Ngamok sudah melakoni beberapa uji coba dengan klub lokal Pamekasan. Selanjutnya, manajemen mengagendakan

Bajul Ijo

Akan Jajal Kekuatan

Sape Ngamok uji coba dengan klub ISL Arema Cronus, Persegres Gresik, Persebaya Surabaya, dan Perseru Serui.

Selanjutnya Laskar Sape Ngamok akan menggelar uji coba dengan klub Persema Malang, Persibas Batang Jawa Tengah dan beberapa klub lokal di kota dan kabupaten Malang. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH/DAR

A

RENCAN

A

UJI COB P-MU

SIAP TEMPUR. Para pemain Persepam Madura Utama berfoto bersama usai acara peluncuran tim Senin (19/1) di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan.

MADURA UTAMA

ASKAB PSSI BERHAK EVALUASI MANAJEMEN MADURA SPORT | O fakih amyal/koran madura