Koran Madura

KAMIS

1

KAMIS 21 PEBRUARI 2013 NO.0061 | TAHUN II

@KoranMadura

Koran Madura

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

21 PEBRUARI 2013

g PAMANGGHI

2013 Oleh : Fahrur Rozi

Pengelola Blog www.jaddung.us

A

ant/puspa perwitasari

ANGGITO ABIMANYU DIPERIKSA. Mantan Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu usai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (20/2).

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama itu diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Panjang Pendek dan Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan tersangka Budi Mulya.

JELANG PILPRES

Golkar Wacanakan Duet Ical-Puan JAKARTA- Kendati hasil survei menempatkan Partai Golkar sebagai pemenang jika pemilu digelar saat ini dengan perolehan 18,5 % suara responden, namun popularitas calon presiden (capres) Partai Golkar Aburizal Bakrie ternyata masih sangat rendah yakni 8,7 %. Karena itu, partai beringin ini akan mengandeng kader dari partai lain untuk mendongkrak popularitas Aburizal Bakrie (ARB). Salah satu tokoh yang diincar adalah politisi PDI Perjuangan, Puan Maharani .

“Pencapresan itu sudah pasti final. Penetapan ARB sebagai capres Golkar, apapun rintangannya, apapun halangannya kita harus cari jalan keluar. Misalnya melalui cawapres yang akan mendampingi ARB. Sebutlah Pramono Edhie Wibowo, Puan Maharani dan lain-lain pasti akan meningkatkan popularitas itu,” kata Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang pada wartawan di Jakarta, Selasa, (19/2) Agus mengakui, hasil survei menunjukkan elektabilitas Ical memang tak terlalu tinggi. Hanya saja Golkar berupaya dengan berbagai cara meningkatkan elektabilitasnya tersebut. “Itu masih ada waktu,” ujarnya.

Meski demikian, Agus menambahkan belum tahu pasti apakah sudah ada pengerucutan cawapres ke dua nama tersebut. Namun jika benar, dia menyambut baik dua pilihan tersebut. “Secara ideologi tidak bermasalah, ini positif,” tambah Gumiwang.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR ini, pengumuman resmi cawapres Ical baru tersebut akan dilakukan setelah Pileg 2014.

Seperti diketahui, berdasarkan survei yang digelar oleh Lembaga Survei Jakarta (LSJ), Golkar muncul sebagai pemenang dengan perolehan 18,5 % suara responden jika Pemilu digelar hari Selasa (19/2) ini.

Lalu PDI Perjuangan menyusul dengan 16,5 % suara. Partai Gerindra muncul sebagai kuda hitam di nomor tiga dengan perolehan 10,3 % suara, Partai Demokrat: 6,9 %, Partai Hanura: 5,8 %, Partai NasDem: 4,5 %, PKS: 2,6 %, PAN: 2,5 %, PPP: 2,4 %, dan PKB: 1,8 % Peneliti LSJ, Igor Dirgantara mengungkapkan terpuruknya elektabilitas Partai Demokrat karena publik kurang mengapresiasi langkah Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin penyelamatan partai. PD juga masih dilihat sebagai partai terkorup. “67,3 % responden melihat PD sebagai partai korup,” imbuh dia.

Demikian juga dengan PKS. Menurut Igor, suara PKS terjun bebas karena kasus korupsi yang menyeret mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. “Fenomena terjun bebas PD dan PKS semakin menegaskan publik akan memberikan sanksi parpol yang kadernya menggunakan dan haram,” ujar dia. (cea/abe)

Sprindik Century Terus “Menggantung” JAKARTA-Bukan hanya surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Anas Urbaningrum saja yang bermasalah, namun sprindik tersangka kasus Bank Century hingga kini belum jelas juntrungannya. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Siti Chalimah Fadjrijah sebagai tersangka.

“Itu info yang disampaikan oleh orang-orang KPK sendiri,” kata Politisi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno di Jakarta,(20/2) Oleh karena itu, anggota Pansus Century itu mempertanyakan ketegasan dan kelugasan KPK sebagai lembaga penegak hukum. “Makanya kami akan panggil resmi KPK,” tegasnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu merasa ada keanehan dalam kinerja KPK. Lembaga antikorupsi ini, kata dia, terkesan lamban dan tidak independen dalam menangani kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp6,7 triliun itu. Bahkan, KPK seperti terjebak dalam dinamika politik penanganan kasus tersebut. Dimana kasus itu diduga melibatkan sejumlah nama pejabat tinggi negara. DPR sendiri sebagai lembaga politik juga bertugas melakukan pengawasan penanganan kasus Century. “Artinya apa yang disampaikan secara lisan kepada Timwas, tidak diproses secara adminstrasi. Makanya kami akan panggil resmi KPK (dijadwalkan Maret). Harusnya marwah

KPK ditegakkan tanpa dipengaruhi genderang politik,” tegasnya.

Jumat 7 Desember 2012 lalu, Ketua KPK Abraham Samad memastikan sprindik dua tersangka kasus dugaan korupsi bailout Bank Century telah ditandatanginnya. Dua tersangka itu Budi Mulya dan Sitti Chalimah Fadjriyah.

Kasus dana talangan Bank Century terus menjadi sorotan. Langkah pemerintah yang mengucurkan dana talangan sebesar Rp6,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Century dinilai cacat hukum. Meski alasan pemerintah menyelamatkan Bank Century waktu itu khawatir akan berdampak sistemik. Perkara itu sudah ditangani KPK sejak 2010. Pimpinan KPK menyebut telah menemukan unsur tindak pidana korupsi dalam perkara Century. KPK sedikitnya menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pemberian dana talangan.

Kejanggalan pertama, merger dan akuisisi Bank Danpac, Bank CIC, dan Bank Pikko menjadi Bank Century. Kedua, pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) ke Bank Century. Ketiga, penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kejanggalan keempat terkuak dari kelembagaan Komite Koordinasi yang menyerahkan Bank Century ke LPS pada 21 November 2008 yang ternyata belum pernah dibentuk berdasarkan undang-undang.

Kelima, penggunaan dana FPJP dan penyertaan modal sementara. Kejanggalan terakhir, KPK menemukan praktikpraktik tidak sehat dan pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan Bank Century yang merugikan bank itu.

Hendrawan mengatakan, harusnya lembaga negara menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya dengan baik. Sehingga persoalan negara bisa terselesaikan dengan baik. “Ini bising sekali dan banyak sekali tawar menawar,” jelasnya.

Ditempat terpisah, Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu mengaku dirinya tak yakin Bank Century merupakan bank gagal yang berdampak sistemik.

“Saya menyampaikan bahwa saya belum cukup punya bukti. Belum cukup yakin bahwa Bank Century yang merupakan bank gagal bakal berdampak sistemik,” ungkapnya usai diperiksa KPK sekitar 4 jam di Jakarta, Rabu (20/2) Menurut Anggito, bank gagal itu bisa berdampak sistemik jika bank tersebut memiliki ukuran besar. “Dan berkaitan dengan bank-bank lain atau punya kegiatan interbank yang berkaitan dengan bankbank lain,” tambahnya.

Dikatakan Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik ini, bila Bank Century gagal tentu bisa menyebabkan pada kinerja perbankan lainnya. “Saya tidak melihat itu sebagai suatu yang diajukan BI bahwa Bank Century adalah bank gagal yang berdampak sistemi,” paparnya.

Lebih jauh Anggito menjelaskan dirinya tidak ikut rapat rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada November 2008. Dirinya hanya ikut rapat terbuka untuk dimintai masukan terhadap rapat KSSK tersebut. “Namun demikian keputusan sudah ada di tangan KSSK dan penyerahannya kepada KK atau komite koordinasi. Jadi saya bukan orang yang mengambil keputusan, saya memberi masukan saja,” pungkasnya. (cea/abe)

AKSI DEMONSTRASI

Kritik SBY, Gelar Aksi Gantung Diri di Jalan Aliansi Masyarakat Peduli Indonesia (AMPI) menggelar aksi teaterikal untuk mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam akasi ini mereka menggantung tiga orang di bawah rangka bambu dengan tulisan “rakyat” di masing-masing dadanya.

Panca, koordinator aksi ini mengatakan, apa yang ia tampilkan adalah simbol keputusasaan rakyat terhadap pemimpin yang tak tegas.

“Aksi ini kita sebagai simbol bahwa rakyat telah muak dengan jalannya pemerintahan.

Sampai dua periode kepemimpinan, SBY tak juga mereal-

isasikan janji sebagai panglima pemberantasan korupsi,” teriak Panca, Rabu (20/2).

Alih-alih menjadi panglima pemberantasan korupsi, akhir-akhir ini justeru banyak

anak buah Presiden SBY yang tersangkut kasus pencurian uang negara. Seperti Angelina Sondakh dan Anas Urbaningrum.

Menurut Panca, kini SBY terkesan mengesampingkan urusan negara. Padahal, lebih dari 60 persen rakyat telah memilihnya pada Pemilu 2009.

Selain dimaksudkan untuk mengungkapkan kekecewaan terhadap SBY, aksi teaterikal gantung diri ini juga dimaksudkan sebagai sentilan terhadap janji Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang mengaku bersedia digantung di Monas jika terbukti terlibat korupsi megaproyek wisma atlet Hambalang. (abe)

wal tahun 2013 lalu, secara berkelakar seorang teman menulis di akun twitternya: Untuk menghindari kesialan, tahun ini seharusnya ditulis 2012 B, bukan 2013.

Angka 13 bagi sebagian orang yang percaya klenik dianggap membawa malapetaka.

Sebagai sebuah siklus, tentu saja angka tersebut sulit diubah mengikuti kelakar kawan tersebut. Selain ditampik akal sehat, banyak pula yang tak percaya klenik. Sampai saat ini, angka 13 tetap saja bertengger di belakang angka 2000.

Bagi yang percaya petaka angka 13, mungkin mereka kian yakin setelah menyaksikan banyak musibah di awal tahun ini. Ada Ibu Kota yang tiba-tiba menjadi sungai, anak menteri menabrak orang dan tak kunjung dihukum, aparat mati ditembak, bayi tewas karena ditolak pihak Rumah Sakit, dst.

Selain kejadian-kejadian di atas, dunia politik juga menyum- jejaring sosial bangkan musibah membuat dengan gayanya mereka bebas sendiri. Beberapa hari terakhir kita berkoar-koar tanpa perlu disuguhi berita memandang tentang presiden yang mengambil apakah alih kendali atas dirinya punya partainya karena kapasitas elektabilitasnya berbicara soal jeblok, setelah yang dikomensang Ketua Umum tarinya dinilai tak mampu mengembalikan citra positif partai. Ramai-ramai orang menyayangkan sikap tersebut. Ia dinilai tidak konsisten terhadap pernyataannya beberapa bulan lalu, bahwa menteri yang ngurus partai sebaiknya mengundurkan diri. Kepada yang menyayangkan sikap presiden tersebut ada yang bertanya, “Mulai kemarin memangnya kita punya presiden?”

Sebelumnya, kita juga disuguhi berita ditangkapnya seorang ketua partai karena disangka menjadi maling sapi.

Saya menggunakan istilah “maling sapi” karena berharap hukumannya sama atau bahkan melebihi hukuman maling sapi di kampung-kampung. Selama ini, maling sapi dihukum selalu lebih berat ketimbang koruptor.

Terhadap kasus itu, masyarakat pun ramai. Banyak yang menggunjing karena partai yang diketuai tersangka itu mengaku berasas agama tertentu. Ada yang sinis dan mengubah kepanjangan nama partainya menjadi Partai Korupsi Sapi.

Masih banyak musibah-musibah politik dan hukum yang disuguhkan media setiap hari. Kebocoran sprindik KPK, pajak keluarga presiden, Lumpur Lapindo, anggota dewan di rumah artis pengguna narkoba, dll. Semua itu memenuhi batok kepala saban hari, silih berganti. Riuh bukan main.

Keriuhan itu pula yang memenuhi situs jejaring sosial. Komentar-komentar atas sebuah kasus muncul susul-menyusul. Sebagai media yang nyaris tanpa sekat, jejaring sosial membuat mereka bebas berkoar-koar tanpa perlu memandang apakah dirinya punya kapasitas berbicara soal yang dikomentarinya.

Ke depan, tidak menutup kemungkinan dunia politik akan makin ramai.

Bagaimanapun, perebutan kursi kekuasaan pada tahun 2014 akan mengubah suasana keseharian pada tahun-tahun sebelumnya. tahun 2013 adalah tahun politik. Persaingan antarpartai makin ganas dengan berbagai intrik. Boleh jadi, kasus-kasus baru akan bermunculan dengan motif-motif politis.

Apakah keriuhan-keriuhan itu merupakan bukti nyata dari sialnya angka 13?

Entahlah. Saya bukan ahli klenik. Yang jelas, belakangan mulai muncul frasa-frasa baru semacam “tsunami politik”.

Bila sudah menyangkut tsunami, bukankah itu adalah musibah? =

Tak bisa “Besok ente ada waktu nemeni saya ke Dinas Kependudukan untuk memperpanjang KTP,” tanya Burhan, pada Matrawi.

“KTP kan tak bisa diperpanjang Han,” sahut Matrawi.

“Ah, kata siapa?”

“Ya nggak bisa diperpanjang.

Ukurannya, ya hanya segitu,” jelas Matrawi, sambil ngeloyor pergi.

“Dasar semprul. Ngerjain orang terus ente Wi.”

Cak Munali

2

SUMENEP

KAMIS 21 PEBRUARI 2013 NO.0061 | TAHUN II

EKONOMI

Harga Cabe Jamu Murah SUMENEP – Warga keluhkan harga cabe jamu turun derastis, dari semula Rp. 90.000 per kilo untuk yang kering saat ini turun menjadi Rp. 70.000. Turunnya harga cabe jamu sudah hampir satu bulan.

“Sampai saat ini harga cabe jamu yang kering Rp. 70 ribu sedangkan yang basah Rp. 23 ribu persatu kilonya” kata Jufri, 30, petani asal Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan, Rabu (20/2).

Menurut Jufri, turunnya harga cabe jamu diduga karena stok melimpah sementara kebutuhan tetap.

“Setengah bulan lagi sudah memasuki masa panen, sehingga cabe jamu milik masyarakat juga banyak,” tambahnya.

Ia berharap pemerin-

tah mencarikan jalan keluar, terutama dalam mengkondisikan harga hasil budi tanaman petani untuk tetap stabil dan sesuai dengan harga pangan yang lain.

Seorang pedagang cabe di Kecamatan Ganding Herman mengamini turunnya harga cabe sejak beberapa hari. “Sudah biasa jika memasuki musim panen, akan terjadi kemerosotan harga,” katanya.

Selain itu, yang menyebabkan cabe turun, menurut Herman, dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Cuaca buruk bisa merusak hasil jabe. “Sekarang sudah musim penghujan, jadi cabe jamu mudah keluar jamur sehingga mudah busuk,” tambahnya. (edy/mk)

BANJIR ant/kuwadi

BELADIRI MILITER. Sejumlah prajurit Korps Marinir dari Resimen Artileri-1 Marinir dan dua anggota Kowal unjuk kebolehan beladiri pada upacara serah terima jabatan Komandan Resimen Artileri-1 Marinir di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Rabu, (20/2). Jabatan Komandan Resimen Artileri-1 Marinir diserahterimakan dari pejabat lama Kolonel Marinir Markos kepada Kolonel Marinir M. Nadir yang sebelumnya menjabat sebagai Kadisprov Kormar, sedangkan Kolonel Marinir Markos akan menempati pos baru sebagai Komandan Brigif-1 Marinir.

Pemkab Kembangkan Pulau Kecil Jadi Objek Wisata

PEMILU 2014

SUMENEP – Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Sumenep saat ini sedang menyiapkan pulau-pulau kecil yang ada di Kota Sumekar jadi objek wisata. Pulau-pulau kecil tersebut direncanakan menjadi paket wisata yang ada saat ini.

ant/widodo s. jusuf

RAKER FRAKSI PKB. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (tengah) didampingi Sekjen PKB Imam Nachrowi (kiri) dan Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Jafar (kanan) menyampaikan arahannya pada rapat kerja Fraksi PKB DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Raker tersebut digelar guna merancang agenda, meningkatkan disiplin, kinerja dan performa anggota Fraksi PKB di parlemen dan menjaga komunikasi di dapil menjelang Pemilu 2014.

Syarat Caleg PKB Berwawasan Politik SUMENEP - DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep mensyaratkan calon legislatif (caleg) yang akan berangkat dari PKB dituntut mampu berpolitik, terutama dalam masalah anggaran. Seluruh bacaleg akan dites untuk diketahui kompetensinya pada bulan Maret mendatang.

Wakil Sekretaris Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Sumenep, Dulsiam mengatakan seluruh bakal calon legislatif dari PKB harus dites terlebih dahulu sebelum akhirnya ditetapkan sebagai caleg.

“Kami pasti melakukan uji kompetensi terhadap semua bacaleg sebelum ditetapkan sebagai caleg. Uji kompetensi itu dilakukan untuk melihat kemampuan para bacaleg yang sudah mendaftar ke partai. Salah satunya yang menjadi kriteria partai adalah bacaleg itu harus mampu berpolitik terutama politik anggaran,” kata Dulsiam, Rabu (20/2).

Menjadi wakil rakyat, sambungnya, tidak hanya duduk di kantor dewan, melainkan harus mampu memperjuangkan aspirasi rakyat.

Salah satu bentuk perjuangan legislatif terhadap rakyat diantaranya memperjuangkan anggaran di APBD yang berpihak pada rakyat.

“Untuk itu, mereka (bacaleg) harus mempunyai kemampuan dalam menganalisa anggaran tersebut. Untuk mengklasifikasi kemampuan tersebut harus dengan cara

uji kompetensi, karena wakil rakyat dari PKB itu tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi harus memperjuangkan rakyat secara keseluruhan,” ujarnya.

Dulsim memastikan uji kompetensi tersebut dilaksanakan secara serius. “Insya Allah uji kompetensi itu akan dilaksanakan pada bulan Maret mendatang dan pada pelaksanaan uji kompetensi nanti, kami tidak akan mainmain. Kalau memang tidak memenui kriteria, mereka akan kami tolak,” urainya.

Saat ditanya apakah bacaleg PKB akan di tes urine.

“Yang jelas, kalau memang itu dibutuhkan, pasti kami lakukan,” jawabnya.

Anggota dewan tersebut menjelaskan, bacaleg yang mendaftar ke PKB sebanyak 85 orang. Dari jumlah tersebut akan diambil sebanyak 50 orang sesuai kebutuhan wakil rakyat di DPRD Sumenep. “Dalam uji kompetensi nanti pasti ada yang dibuang, karena partai hanya membutuhkan 50 caleg dari PKB dan kami saat ini sedang melakukan sosialisasi uji kompetensi itu,” tukasnya.

Lebih lanjut ia menguraikan, dari 50 caleg itu 30 persen adalah perempuan sebagaimana diatur dalam undang-undang untuk mengakomodir minimal 30 persen perempuan. “Kami juga akan mengambil caleg dari perempuan sebanyak 30 persen dari jumlah keseluruhan,” pungkasnya. (rif/mk)

Namun, Disbudparpora mengaku masih terkendala transportasi. Tapi menurutnya, keterbatasan alat transportasi bukan persoalan yang signifikan. “Setelah dilakukannya operasi penerbangan nanti akan semakin mudah ke depan mempromosikan wisata yang ada di Sumenep,” kata Kepala Disbudparpora Bambang Irianto pada Koran Madura, Rabu (20/2).

Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan bekerjasama dengan beberapa biro travel se-Indonesia untuk memperkenalkan beberapa program yang berhubungan dengan wisata pulau-pulau kecil di kepulauan Sumenep. Kabupaten Sumenep sendiri memiliki 126 pulau.

Namun, hanya 48 pulau yang ada penduduknya, 78 lainnya tidak ada penduduk yang menghuni.

Untuk mengintensifkan promosi sejumlah objek wisata di Sumenep, seperti

wisata pantai Lombang, Slopeng dan peninggalan rajaraja yang ada di musium, Disbudparpora mengalihkan tempat promosi ke Bali.

Berpromosi di Jakarta dinilai kurang memberikan keuntungan untuk menarik minat wisatawan mengunjungi Sumenep.

“Bali tujuan promosi wisata Sumenep ke depan, tidak lagi Jakarta,” tuturnya.

Disbudparpora mengalihkan pemilihan tempat promosi ke Bali karena dinilai lebih strategis, sebab Bali tempat pertemuan orangorang asing. “Dari berbagai negara berkumpul akan dengan sendirinya me-lankedkan potensi wisata yang ada di Sumenep,” ujar Bambang.

Ia bercerita, pihaknya merasa rugi melakukan promosi secara terus menerus di Ibu Kota, sebab setelah dilakukan evaluasi, anggaran untuk biaya promosi di Jakartaa tidak sebanding dengan hasil dan manfaat yang

didapatkan.

“Dengan diubahnya promosi ke wilayah Bali, harapan dapat memaksimalkan kunjungan wisata karena di Sumenep sudah diploting sebagai kawasan dan tujuan wisata di pulau Madura,” jelasnya.

Bambang berjanji, ke depan akan membidik potensi-potensi yang bisa dijadikan wisata.

Bambang optimis, target pendapatan asli daerah dari sektor wisata yang ditargetkan naik 30 persen pada tahun ini akan melebihi target.

Sementara anggota Komis D Nur Asyur mengatakan raperda wisata Sumenep saat ini dalam proses penggodokan dan akan menjadi pembahasan berikutnya setelah raperda yang berhubungan dengan pembahasan penanggulan bencana daerah.

Menurutnya, draf raperda wisata itu sudah berada ditangannya dan sudah dipelajari, tinggal mempertemukan ide-ide dasar yang jadi kunci untuk pengembangan wisata Sumenep. “Draf raperda wisata itu sudah masuk ke Balegda,” pungkas politisi PKS tersebut. (athink/mk)

Kerugian Banjir Capai Rp 10,219 Miliar JAWA TIMUR - Kerugian dampak banjir luapan Bengawan Solo di Bojonegoro, Jatim, dalam beberapa hari ini mencapai Rp10,219 miliar lebih dengan kerugian terbesar rusaknya tanaman padi seluas 5.793 hektare yang terendam air banjir di 13 kecamatan.

“Besarnya kerugian dampak banjir Rp10,219 miliar itu hampir 60 persennya akibat rusaknya areal tanaman padi, sedangkan lainnya rusaknya pemukiman warga dan jalan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Kasiyanto, Rabu (20/2).

Menurut dia, besarnya kerugian dampak banjir masih bertambah, sebab Kecamatan Baureno, belum melaporkan besarnya kerugian dampak banjir. Padahal, di sejumlah desa di Kecamatan Baureno, tanaman padi yang terendam air banjir luasnya mencapai 2.000 hektare lebih.

Mengenai kerugian banjir itu, ia mengaku, tidak bisa merinci karena besarnya kerugian banjir luapan Bengawan Solo yang melanda di 13 kecamatan itu, sesuai laporan yang diterima dari kecamatan.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro, Subekti, Rabu, menjelaskan, usia tanaman padi yang terendam air banjir mulai 30 hari hingga 70 hari.

Akibat terendam air banjir, menurut dia, tanaman padi akan mengalami kerusakan mulai penurunan produksi hingga gagal panen, termasuk tanaman padi yang mati.

Ia menjelaskan, perhitungan besarnya kerugian berdasarkan biaya yang dikeluarkan para petani, mulai biaya tanam hingga pemupukan, tapi tidak memperhitungkan kemungkinan tanaman padi yang terendam air banjir masih bisa panen para petani.

“Perhitungan kerugian sesuai biaya yang sudah dikeluarkan petani berkisar Rp1,8 juta hingga Rp2 juta per hektarenya,” jelasnya.

Menindaklanjuti kerusakan tanaman padi di wilayahnya, menurut dia, pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Pertanian agar para petani yang tanaman padinya rusak diterjang banjir luapan Bengawan Solo bisa memperoleh bantuan benih.

Ia menambahkan, para petani yang tanaman padinya rusak diterjang luapan Bengawan Solo pada awal Januari lalu sudah memperoleh bantuan benih padi dari Kementerian Pertanian yang perhitungannya 25 kilogram/hektare.

“Benih padi bantuan Kementerian Pertanian yang sudah disalurkan kepada petani jumlahnya sebanyak 66 ton,” jelas dia. (ant/mk)

KADER DEMO

DPD Demokrat Klarifikasi Tudingan Kader SUMENEP - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumenep menanggapi dingin tuntutan kader untuk memberhentikan Ketua DPD partai berlambang mercy setempat. DPD beralasan, tuntutan kader tersebut tidak mewakili suara kader secara keseluruhan.

Demikian disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat Sumenep Joni Tunaidi melalui Sekretaris DPD Syahrir Ridha menanggapi tuntutan kader, di Kantor DPD Partai Demokrat Jl. Trunojoyo, Rabu (20/2).

Ia mengklarifikasi, kader yang melakukan aksi bukan perwakilan dari 13 PAC. “Pantaun kami, yang melakukan aksi itu hanya sekitar empat PAC saja. Tidak benar jika dibilang yang melakukan aksi itu 13 PAC. Karena kami cukup tahu, siapa saja kader dan bukan kader Demokrat,” jelasnya.

Mantan jurnalis tersebut juga membantah pengurus DPD telah melanggar kode etik. Selama ini pihaknya mengaku telah menjalankan

organisai partai sesuai mekanisme partai yang berlaku.

Internal pengurus, menurutnya, selalu memaksimalkan kerja-kerja politik agar Partai Demokrat terus semakin besar.

“Jadi tudingan segelintir kader Demokrat itu tidak perlu ditelan mentah-mentah.

Dan kami selama ini dalam memecahkan berbagai persoalan diinternal partai selalu mengambil langkah dialogis,

sai/koran madura

TUNTUT MUNDUR. Sejumlah kader partai demokrat, berunjuk rasa menuntuk Ketua DPD Sumenep, Joni Tunaidi mundur dari jabatannya, Selasa (19/2). mereka menuding ketua DPD Sumenep menjadi makelar.

lebih-lebih yang menyangkut persoalan internal partai kami,” ungkapnya.

Bahkan, kata Syahrir, kepada peserta aksi pun, pihaknya telah mengajak untuk duduk bersama. ”Kami telah berulangkali kepada seluruh kader Partai Demokrat agar menyelesaikan berbagai persoalan itu dengan cara dialogis, bukan malah berkoar-koar tanpa landasan yang jelas,” terangnya.

Pada Selasa (19/2), puluhan kader PAC Partai Demokrat mendatangi kantor DPD. Dalam aksinya, mereka mendesak Ketua DPD Partai Demokrat setempat Joni Tunaidi segera turun dari jabatanya karena dianggap tidak mampu meminpin partai.

Sebelum mengakhiri aksinya yang tidak ditemui Ketua DPD Partai Demokrat, para kader sempat mengancam akan kembali mendatangi kantor DPD dengan massa yang lebih banyak. (sai/mk)

SUMENEP

3

KAMIS 21 PEBRUARI 2013 NO.0061 | TAHUN II

Mahasiswa Minta Jaksa Tuntaskan Kasus Korupsi

PAD

Retribusi Parkir Belum Capai Terget

SUMENEP - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS), Rabu (20/2) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep. Mereka meminta jaksa menuntaskan laporan dugaan korupsi.

Dalam catatan KMS, ada beberapa kasus yang sampai saat ini belum selesai dan mengendap di Kejaksaan Negeri Sumenep, seperti dugaan korupsi participating interest, pembangunan pasar anom, penyimpangan raskin di kepulauan, bantuan stimulasi perumahan swadaya (BSPS), penyimpangan ternak sapi, penggelembungan (mark up) data madrasah diniyah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pembelian tanah SMA di Batuan.

Mahasiswa menilai, lambannya pemberentasan korupsi di Sumenep karena jaksa tidak serius dan tegas dalam menuntaskan berbagai kasus tersebut, dan diduga terjadi transaksi perkara. Dalam selebarannya, mereka meminta jaksa berkomitmen tegas untuk menuntaskan korupsi.

“Kedatangan kita hari ini adalah kesekian kalinya.

Sekarang waktunya KMS kembali datang atas nama rakyat, mempertanyakan ke Kejari sejauh mana perkembangan beberapa kasus korupsi yang telah dikerjakan oleh kejaksaan.

Malah yang terjadi beberapa kasus yang ada dibiarkan mangkrak dan merana. Mana tugas dan tanggung jawab Kejari sebagai penegak hukum dan jika masalah korupsi belum jua tak terselesaikan, maka kami minta Kepala Kejaksaan Sumenep mundur dari jabatannya, karena sepertinya di Kejari sudah ada transaksi kasus,” teriak Imam, salah satu orator aksi di depan Kan-

tor Kejari.

Selain berorasi, mahasiswa membentangkan sejumlah poster yang berisi kecaman dan protes terhadap kinerja kejaksaan dalam penuntasan kasus dugaan korupsi. Diantara beberpa tulisan kecamanan tersebut adalah “Kejari Jangan Main Mata”, “Kasus Tuntas atau Mundur”, “Transaksi Kasus, Kejari Koruptor”.

Pantauan Koran Madura, setelah massa beberap menit berorasi, akhirnya sekitar lima orang perwakilan dari mereka diajak hearing bersama pimpinan kejaksaan. Selama menunggu hasil audiensi perwakilan mahasiswa dengan pihak kejaksaan, puluhan polisi berbaris di depan pintu masuk Kantor Kejaksaan.

Demonstran tak sabar menunggu perwakilan dari mereka yang sedang audiensi, mereka memaksa masuk dan terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang menjaga jalannya aksi. Namun, aksi saling dorong tersebut tidak berlangsung lama karena beberapa polisi melerai aksi tersebut.

Hazmi, koorlap aksi mengatakan, KMS kembali ke Kejari untuk menanyakan sejauh mana perkembangan beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan. Selain itu, mereka menilai kejaksaan sangat lamban dalam menuntaskan beberapa kasus korupsi yang sudah mereka tuntut beberapa waktu lalu.

“Bahkan sekitan tahun, kasus korupsi dibiarkan man-

syamsuni/koran madura

DEMO. Sejumlah Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Mahasiswa Sumekar mendatangi kantor kejaksaan negeri sumenep, Rabu (20/2). mereka menuntut kejaksaan agar menuntaskan kasus korupsi di Sumenep, dan tidak ada praktek jual beli kasus. gkrak dan merana. Maka dari itu, kami kembali datang untuk mendesak agar Kajari memberikan kepastian hukum terhadapa kasus-kasus korupsi yang ada di Sumenep,” katanya kepada wartawan seusai aksi.

Ditanya tentang hasil audiensi dengan pihak Kejari, Hazmi menjelaskan bahwa Kejari berkomitmen untuk menuntaskan kasus korupsi di Sumenep. “Akan tetapi, saat audiensi barusan, Kejari tidak memberikan kejelasan dan kepastian kepada kami, korupsi apa yang akan dituntaskan,” tandasnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep, Bambang Hartoto, mengaku apresiatif dengan langkah dan gerakan aktivis sebagai motivasi dan dukungan moral.

“Dan kami sampaikan bahwa Kejari berkomitmen menuntaskan beberapa kasus korupsi yang ada, dan beberapa kasus yang kita tangani hari ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan,” tegasnya.

Bambang berjanji, kasuskasus tersebut akan segera selesai. “Dan ada satu kasus yang perkaranya sudah akan digelar pada tanggal 25 Februari 2013 mendatang,” ucapnya.

Ketika disinggung masalah kasus pasar anom yang sampai hari belum menemukan ujung penyelesaian, Bambang menegaskan bahwa pihak Kejari sampai sekarang sudah melakukan beberapa pendalaman.

“Masalah pasar anom yang kelebihan anggaran itu juga sudah dalam masa penyelidikan,” katanya.

Target kejaksaan negeri dalam penuntasan kasus tersebut, Bambang secara tegas mengatakan, pada bulan Maret semuanya sudah harus selasai. “Biar tak berlama-lama,” Pungkasnya.

Setelah peserta aksi mendapatkan penjelasan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep, Bambang Hartoto akhirnya membubarkan diri.

Tapi jika janji tersebut tidak ditepati, Zain, pimpinan hearing pada audiensi tersebut akan mendatangi Kejari lagi.

“Jika itu hanya sebuah alibi dari Kajari, maka kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak. Karena ikhtiar KMS, kasus demi kasus tersebut segera diselesaikan, bukan malah dibiarkan mangkrak dan merana,” tegas dia. (sym/rif/athink/mk).

ant/oky lukmansyah

TOLAK KEDATANGAN PRESIDEN. Sejumlah petugas menghadang mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pancasakti yang berunjukrasa menolak kedatangan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di Jalan Halmahera, Tegal, Jateng, Rabu (20/2). Mahasiswa menolak kedatangan Presiden SBY karena dianggap merugikan masyarakat dan pedagang yang tidak diperbolehkan berjualan di sekitar lokasi kunjungan.

REKRUTMEN PANWASCAM

Tiga Kali Diperpanjang, Hanya Tiga Pendaftar SUMENEP - Sampai diperpanjang tiga kali, pendaftar panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam) untuk Kecamatan Raas belum memenuhi kouta. Sampai hari terakhir pendaftaran, Rabu (20/2) pendaftar hanya tiga orang.

“Sampai hari ini, Kecamatan Raas baru 3 orang yang mendaftar. Itu diketahui setelah saya cek di sekretariat,” kata Zamrud Khan, Rabu (20/2).

Zamrud menjelaskan, tes tulis akan dilaksanakan pada hari ini, 21 Februari 2013, dan pengumuman lolos seleksi adalah tanggal 25 Februari mendatang. “Jika tetap 3 orang, maka apa boleh buat,

berarti untuk Kecamatan Raas, panitia pengawas hanya tiga orang saja,” terangnya saat ditanya kemungkinan membuka pendaftaran lagi.

Ketika disinggung apakah tidak menyalahi aturan Bawaslu, Zamrud menegaskan bahwa tiga kali perpanjangan waktu sudah sangat cukup,

bahkan dalam hal ini Panwaslu sudah berusaha semaksimal mungkin membangun komunikasi dengan camat dan kepala desa. “Tetapi apa

sai/koran madura

TES TULIS. Sejumlah pendaftar calon pengawas kecamatan sedang mengikuti tes seleksi. sampai Rabu (20/2) pendaftar untuk kepulauan masih minim.

boleh buat jika tetap 3 orang.

Karena aturan yang ada, tidak bisa menginput panwas dari kecamatan lain ketika dari beberapa kecamatan yang ada masih belum memenuhi kouta,” jelas Zamrud.

Jadi, lanjut dia, regulasi dari Bawaslu, pantia pengawas kecamatan tidak boleh mengambil dari luar kecamatan, salah satu syarat penting adalah mereka harus berdomisili di daerahnya sendiri.

“Maka, yang bisa kami lakukan hanya memberdayakan tiga orang saja, daripada harus dipaksakan kan lebih baik begitu Mas. Karena kalau dipaksakan kesannya kurang enak didengar, sudah cukup kok usaha kita, termasuk kita sudah kesannya memberikan perlakuan khusus kepada kecamatan Raas,” pungkasnya. (sym/mk)

SUMENEP - Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2012 tidak mencapai target. Pemkab menargetkan PAD dari sektor parkir sebesar Rp. 1,5 miliar, sementara yang dicapai hanya Rp. 1.489.720.000.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Dishubkominfo) Sumenep, Heri Koentjoro Pribadi,tidak tercapainya target Pemkan karena penerapan parkir berlangganan tidak dimulai dari awal tahun. “Pemberlakuan parkir berlanggan ini, berlaku sejak bulan mei tahun lalu, jadi sampai saat ini masih belum genap satu tahun,” ujarnya, Rabu (20/2).

Sekalipun tidak memenuhi target, ia merasa puas dengan pendapatan hasil tersebut. “Walupun masih belum genap satu tahun, hasil yang diperoleh lumayan besar.

Bayangkan, dari target yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar 1,5 M, samapai saat ini sudah mencapai Rp 1.480.972.000,” katanya di ruang kerjanya.

Untuk memenuhi target pada tahun ini, pihaknya

akan melakukan pembinaan secara intensif kepada petugas parkir yang bertugas di 40 titik yang menyebar di Kota Sumenep. Petugas parkir yang menyebar di 40 titik sebanyak 70 orang.

“Demi mencapai target, kami akan melakukan pembinaan secara rutin terhadap petugas parkir (jukir) yang berada dititik parkir berlangganan,” katanya.

Disamping itu, pihaknya terus berupaya meningkatkan pendapatan parkir belangganan. Namun ketika dsisinggung soal keluhan masyarakat yang beredar di pedesaan tentang penarikan parkir berlangganan ketika pembayaran pajak kendaraan bermotor, pihaknya menyadari bahwa penerapan parkir berlangganan masih tebatas di daerah kota saja sehingga pelanggan parkir di desa tidak menikmati jasa parkir.

Namun, pihaknya pada tahun ini berencana menambah areal parkir berlangganan agar masyarakat di pedesaan juga bisa menikmati.

“Kami merencanakan akan menambah lokasi parkir berlangganan,” tegasnya. (edy/ mk)

MUSIM PANEN

Harga Beras Turun Rp 200 per Kilogram JAWA TIMUR - Harga beras di Bojonegoro, Jatim, dalam sepekan terakhir mulai turun Rp200/kilogram, namun tidak termasuk beras kualitas super, karena panen tanaman padi mulai terjadi di daerah setempat dan Tuban.

Seorang pedagang beras di Pasar Banjarjo, Kecamatan Kota, Ny. Evida Waris, Rabu (20/2), mengatakan bahwa para petani di sejumlah desa di Kecamatan Balen, Kalitidu, Bojonegoro dan di sejumlah desa di Tuban yang sawahnya masuk irigasi teknis mulai panen padi sejak dua pekan terakhir.

Hal itu dibenarkan oleh pedagang beras lainnya di pasar setempat, Sakip, yang menyebutkan bahwa turunnya harga beras tidak terlalu drastis hanya sekitar Rp200/ kilogram, karena panen belum berlangsung secara merata.

“Perkiraan kami panen raya tanaman padi di Bojonegoro dan Tuban, mulai pertengahan Maret hingga April. Dengan demikian harga beras akan semakin turun, apalagi Bulog Sub Divre III Bojonegoro belum ada tanda-tanda melakukan pembelian beras secara besar-besaran,” papar Sakip.

Berapa kemungkinan penurunan harga beras, Sakip mengaku tidak bisa memperkirakan dengan alasan harga beras akan turun drastis kalau pada panen raya Bulog Subdivre III tidak melakukan pembelian beras.

Sementara ini, jelas Ny. Evida, harga beras panenan baru di tingkat konsumen

Rp7.000/kilogram, sedangkan harga beras jatah warga miskin Rp6.000/kilogram.

“Harga beras jatah warga miskin semula sempat mencapai Rp6.400/kilogram sebulan lalu,” ucap Ny. Evida.

Meski baru awal panen, Ny. Evida mengaku, mampu melakukan pembelian beras dari pedagang beras dari pedesaan dengan jumlah berkisar 5 ton/hari, karena dengan mulai adanya panen stok beras di pedesaan mulai tersedia.

“Saya hanya mampu menjual dua ton/hari dengan konsumen warga perkotaan, padahal biasanya bisa lima ton per hari,” paparnya.

Data harga beras di Pasar Banjarjo itu lebih rendah RP100/kilogram, dibandingkan dengan harga beras di Pasar Besar Kota Bojonegoro.

“Saya menjual langsung ke konsumen tidak melayani penjualan beras kepada pedagang besar,” kata seorang pedagang beras di Pasar Besar Bojonegoro, Ny. Eni. Di kedua pasar itu, harga kebutuhan pokok lainnya yang cenderung stabil yaitu gula Rp11 ribu/kilogram, minyak curah Rp9 ribu/kilogram, namun harga telur turun menjadi Rp15.900/kilogram, yang semula Rp17 ribu/kilogram.

“Harga bawang putih dan merah masih terus naik di posisi Rp31 ribu/kilogram, sedangkan bawang merah Rp18 ribu/kilogram,” jelas seorang pedagang pracangan di Pasar Banjarjo, Ny. Endang. (ant/ mk)

ant/ asep fathulrahman

PANEN DINI. Petani memanen padi lebih dini dari waktu seharusnya untuk menghindari serangan hama tikus di Desa Padek, Kasemen, Serang, Banten, Minggu (10/2).

4

PAMEKASAN

KAMIS 21 PEBRUARI 2013 NO.0061 | TAHUN II

IMPORT BATIK CINA

PENGELOLAAN PARKIR

Batik Lokal Semakin Tergusur

DPRD Minta Pemerintah Tingkatkan Pelayanan

PAMEKASAN - Para pengusaha batik tulis di Kabupaten Pamekasan, menilai, langkah pemerintah mengizinkan pengusaha mengimpor batik dari Cina sebagai langkah yang kurang tepat. Sebab, batik impor itu bisa mengancam produksi batik nasional, terutama produksi batik tulis apalagi harga di pasaran lebih murah.

Muzahid, seorang perajin batik asal Desa Banyumas, Kecamatan Palengaan, kemarin (20/2), mengatakan masuknya batik impor asal Cina merupakan ancaman bagi usaha batik dalam negeri.

Apalagi batik impor itu merupakan batik printing yang proses produksinya lebih cepat sehingga mampu memproduksi dalam jumlah besar dalam waktu tidak terlalu lama. Sementara batik dalam negeri, masih menggunakan batik tulis dan batik cap yang prosesnnya memakan waktu cukup lama.

Seharusnya, kata Zahid, pemerintah mengupayakan peningkatan kemampuan produksi pebatik nasional melalui bantuan modal dan program pemberdayaan di bidang usahanya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan batik dalam negeri tanpa harus mengimpor dari luar negeri.

“Batik itu karya anak Indonesia. Logikanya, kita yang seharusnya menjual ke luar negeri bukan malah kita yang beli dari mereka,” kata Zahid.

Selama ini, kendala yang sering dialami para perajin batik tulis adalah keterbatasan modal.

Sehingga sebagian besar dari mereka harus meminjam modal usaha melalui bank dan lembaga keuangan lainnya. Kendala lainnya adalah pada penggunaan teknologi yang masih manual.

Tidak menutup kemungkinan, kata dia, jika pemerintah bisa membantu mengatasi kedua kendala tersebut, produksi batik nasional akan meningkat dengan harga yang lebih terjangkau.

“Seandainya pemerintah bisa membantu mencarikan mesin pewarnaan dan penjemuran agar tidak menggunakan cara manual, saya yakin hal itu bisa mempercepat dan mempermurah biaya produksi. Selama ini semuanya dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia,” katanya.

Penggunaan teknologi moderen untuk proses pewarnaan dan penjemuran, tidak akan menghilangkan nilai batik sebagai batik tulis yang merupakan hasil kreasi nenek moyang. Sebab, sketsa dan motif batik, tetap akan dikerjakan dengan cara tulis, hanya pewarnaan dan penjemurannya yang mempergunakan alat.

Dengan cara manual, untuk memperoleh dua warna masih harus dengan dua kali proses. Sehingga untuk proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi dengan beberapa warna.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi, mengatakan secara umum, produk-produk Cina relatif lebih mampu bersaing dengan produk lokal, karena menawarkan harga murah dan motif beragam. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan para pengrajin batik lokal karena bisa kehilangan pasar.

Hosnan mendesak pemerintah membatasi impor batik dari Cina ke Indonesia dan mengupayakan peningkatan produksi batik nasional melalui program intensifikasi. Pembatasan impor itu, salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan bea masuk ke Indonesia.

Jika hal ini bisa dilakukan, tutur Hosnan, dipastikan, harga batik cina akan lebih mahal dan bisa mengangkat pasar batik lokal.

Berdasar data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) selama 2012, tercatat sebanyak 1.037 ton produk batik China masuk ke Indonesia dengan nilai US$ 30 juta, atau sekitar Rp 285 miliar.

Impor terbesar berupa kain tenun dicetak batik sebanyak 677,4 ton dengan nilai US$ 23,3 juta, dan kain tenun yang dicetak dengan proses batik sebanyak 199,2 ton dengan nilai US$ 1,8 juta. (uzi/ muj)

PAMEKASAN - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta pemerintah meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jalan melalui pengawasan penggunaan lahan parkir. Pengawasan itu, terutama pada pengaturan parkir oleh tenaga parkir.

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi B, Hosnan Ahmadi, usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah lokasi parkir di Pamekasan. Sidak dilakukan bersama pimpinan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) setempat, kemarin (20/2).

Hosnan mengatakan, dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan komisinya, masih ditemukan pengelolaan parkir yang kurang profesional serta tidak memperhatikan kepentingan pengguna jalan.

Temuan lainnya adalah tidak berfungsinya rambu larangan parkir dan keterbatasan lahan parkir khusus yang dimiliki sejumlah toko, sehingga mengganggu jalan raya.

Karenanya, pihaknya meminta pemerintah melaku-

PENARIKAN DANA UJIAN ant/teresia may

LATIHAN BERSAMA HANOMAN. Para pemain “Hanoman The Musical” (dari kiri ke Kanan) Max Morgan, Laura Vall ( depan), Bryan Justin Crumb, dan Sydney James melakukan latihan bersama jelang pementasan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu, (20/2). Hanoman The Musical mengkolaborasikan drama sinema, teater musikal dengan sejumlah seniman asing yang akan mementaskan cerita wayang yang akan digelar pada 23 Februari 2013 mendatang di Tennis Indoor Senayan Jakarta.

Pelebaran Stadion Bakal Gusur SDN Ceguk PAMEKASAN - Rencana pelebaran Stadion Ceguk di Kecamatan Tlanakan, dipastikan akan menggusur gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri Ceguk. Rencananya, sekolah tersebut akan dipindah ke lokasi lain yang tidak jauh dari lokasi semula dan menempati tanah milik pemerintah.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pamekasan, Taufikurrahman, mengatakan pihaknya akan memindahkan bangunan SD Negeri Ceguk, karena lokasi yang saat ini ditempati sekolah tersebut dibutuhkan untuk kegiatan pelebaran gedung sport centre (stadion) dan pembangunan sarana pendukung.

Pemindahan itu, akan dilakukan dalam waktu dekat setelah angga-

ran pemindahan itu diterima, karena pekerjaan pelebaran sudah akan dimulai. Sementara ini pihaknya masih fokus pada pembangunan gedung stadion dan perlengkapan yang ada di dalamnya.

“Saat ini, anggaran yang ada masih untuk pembangunan bagian dalam gedung stadion dan belum menyentuh kepada pembangunan di luar stadion,” terangnya, kemarin (20/2).

Kepala Bidang Pendidikan TK/ SD Dinas Pendidikan Pamekasan mengatakan pihaknya belum mengetahui rencana pemindahan SDN Ceguk untuk kepentingan pelebaran stadion.

Namun pihaknya tidak merasa keberatan terhadap rencana itu, jika lahan pengganti serta anggaran pembangunannya sudah disiapkan.

Sebab, yang dipentingkan adalah kepentingan umum dan hak belajar siswa di sekolah itu.

“Saya tinggal menunggu. Yang penting ketika ada penggusuran segala kebutuhannya harus sudah dipersiapkan sebelumhya agar tidak mengganggu kegiatan belajar siswa,” kata Prama. (teef/muj)

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

AMP Nilai Puskesmas Belum Maksimal Layani Pasien Jamkesmas PAMEKASAN - Sejumlah aktivis Aliansi Masyarakat Palenga’an (AMP), kemarin (20/2), berunjukrasa di depan Puskesmas Palenga’an, Kabupaten Pamekasan.

Unjukrasa yang digelar dengan cara tutup mulut itu, untuk memprotes perbedaan pelayanan yang diberikan puskesmas tersebut antara pasien umum dan pasien yang menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Koordinator aksi, Mohammad Ali, mengatakan mereka mewakili warga miskin di Kecamatan Palengaan yang menerima pelayanan berbeda dari puskesmas setempat yang kerap kali mengatakan stok obat-obatan terbatas.

Sehingga, keluarga pasein yang menggunakan kartu Jamkesmas harus membelinya di apotik terdekat. Padahal, dia menuding, persediaan obat itu masih ada, namun diperuntukkan bagi pasien umum yang bisa membayar.

“Puskemas Palengaan tidak mau memberi obat kepada pasien miskin yang tidak mampu membayar. Alasannya, persediaan obat-obatan terbatas dan habis,” kata Mo-

kan langkah-langkah penting di dalam pengelolaan lahan parkir tersebut. Beberapa tawaran yang mungkin bisa dilakukan, kata dia, adalah pelatihan bagi para tenaga parkir.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah mengkaji kemungkinan penerapan sangsi bagi kendaraan yang melanggar rambu larangan atau memarkir kendaraannya di luar lokasi yang sudah ditentukan.

“Saat ini, sudah waktunya pemerintah melakukan evaluasi dan kajian untuk menyusun langkah tersebut. Sebab, jika tidak, maka semuanya akan terlambat,” katanya.

Kepala Dishubkominfo, Mohammad Bahrun, mengatakan pihaknya akan segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan parkir yang ada.

Dishub, kata dia, juga akan mengkaji kemungkinan menerapkan sangsi bagi pelanggar rambu larangan parkir.

“Kami akan membahas masalah tersebut. Tapi soal peningkatan kualitas layanan, kami sangat sepakat dan akan melakukan itu,” katanya. (afa/muj)

hammad Ali. Ali meminta agar pusat pelayanan kesehatan tingkat kecamatan itu, tidak membe-

da-bedakan pelayanan antara pasien yang dari keluarga tidak mampu dengan pasien umum. Sebab, pada dasarnya tidak ada orang yang memilih status keluarga tidak mampu.

“Coba dibayangkan, bagaimana seandainya masalah itu menimpa keluarga para petugas puskesmas.

Karenanya, jangan beda-bedakan pelayanan, karena semua warga memiliki hak yang sama dan tidak ada yang mau sakit,” katanya.

Ia mengancam, jika tidak ada perbaikan layanan, pihaknya akan mendatangkan massa yang lebih besar lagi.

Kepala Puskesmas

fakih amyal/koran madura

UNJUK RASA. Aktivis AMP menggelar aksi tutup mulut di depan Puskesmas Palenga’an. Mereka menuding lembaga itu memberi pelayanan berbeda terhadap pasien peserta Jamkesmas dan Pasien Umum.

Palenga’an, Syaifuddin, mengatakan pihaknya tidak pernah membeda-bedakan layanan antara peserta Jamkesmas dengan pasien umum.

Namun, obat-obatan yang bisa diberikan kepada pasien layanan gratis itu, tidak semuanya bisa dipenuhi Puskesmas.

Ia menjelaskan, obatobatan yang bisa diberikan kepada pasien pemegang kartu jaminan kesehatan telah diatur oleh pemerintah. Sehingga apabila ada kebutuhan obat diluar daftar obat untuk peserta jaminan kesehatan, Puskesmas tidak bisa memberikannya.

Syaifuddin juga membantah tudingan adanya pungutan liar di lembaga yang dipimpinnya. Sebab, semua transaksi dan pembayaran selalu dilengkapi dengan kuitansi pembayaran dan dicatat di dalam administrasi keuangan.

“Tapi kami mengucapkan terimakasih. Karena dengan ini, kami menyadari bahwa kinerja kami diawasi masyarakat, sehingga kami akan senantiasa berhati-hati dalam bekerja,” katanya. (afa/ muj)

a fauzi m/koran madura

BIAYA PENDIDIKAN. DPRD Pamekasan menggelar rapat bersama pimpinan SMKN 3 Pamekasan tentang penarikan dana ujian yang diberlakukan kepada calon peserta ujian akhir di sekolah tersebut. DPRD menyetujui penarikan sumbangan itu, namun besarnya disesuaikan dengan kemampuan orangtua siswa.

Dewan Rekomendasikan Pengurangan Nilai Sumbangan UAS PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menyatakan mentolerir penarikan sumbangan ujian akhir sekolah (UAS) oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Pamekasan.

Namun dari total dana yang diminta sebesar Rp. 400 ribu yang telah disepakati bersama wali murid, lembaga legislatif itu meminta untuk dikurangi menjadi Rp. 350 ribu agar tidak terlalu memberatkan dan memberi peluang kepada orangtua siswa yang ingin membayar lebih dari angka tersebut.

Kesepakatan itu dicapai setelah digelar rapat bersama antara Komisi D DPRD Pamekasan dengan perwakilan SMK Negeri 3 ruang komisi D, kemarin (20/2).

Dalam rapat yang dipimpin wakil ketua komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini, pimpinan SMK Negeri 3 diminta untuk menjelaskan rencana penggunaan anggaran yang ditarik dari siswa.

Dari penjelasan itu, anggota komisi D yang hadir memahami kebutuhan sekolah karena anggaran yang tersedia di sekolah itu terbatas.

Sedangkan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dari siswa dinilai sangat murah dan tidak mencukupi kebutuhan sekolah.

Selain itu, penarikan sumbangan di sekolah tersebut dinilai telah sesuai dengan prosedur karena telah

dimintakan persetujuan Komite Sekolah dan orangtua siswa dan diumumkan secara terbuka.

Menurut Juhaini, teknis pengurangan sumbangan UAS ini, sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Dia menekankan, agar kesepakatan itu juga disampaikan secara jelas dan terbuka, untuk menghindari kesalahpahaman.

“Kami meminta agar nilai sumbangan itu dikurangi, misalnya menjadi Rp. 350 ribu. Tapi kami serahkan ke pihak sekolah, dengan catatan, kebutuhan akan materi ujian itu juga mempertimbangkan kemampuan orangtua siswa,” katanya, kepada wartawan usai pertemuan.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Pamekasan, Musyaffa’, mengaku siap untuk menjalankan saran komisi D, bahkan masalah tersebut sudah dibahas di internal sekolah usai pertemuan dengan dewan.

Pihaknya akan menghitung ulang kebutuhan sekolah sesuai harapan komisi D, dan ditegaskan meski ada pengurangan nilai sumbangan, dipastikan tidak akan mengurangi kualitas layanan kepada siswa di sekolah itu.

“Itu pasti akan kami tindaklanjuti. Dan pengurangan nilai itu, akan kami upayakan tidak mengurangi kualitas layanan,” katanya. (uzi/muj)

PAMEKASAN AGENDA DPRD

Raperda RSUD Waru Tidak Masuk Prolegda PAMEKASAN - Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Sakit Tipe D di Kecamatan Waru, Pamekasan, ternyata belum masuk ke Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Sehingga, raperda itu tidak masuk dalam tiga puuluh Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang akan dibahas di DPRD tahun ini.

Ketua Badan Legislasi DPRD Pamekasan, Taufikurrahman, kemarin (20/2) mengatakan, meski tidak tercantum dalam prolegda DPRD, namun pembahasan Raperda itu bisa diperioritaskan jika dinilai mendesak.

Hal ini dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dijelaskan, meski proses pembangunan Rumah Sakit Waru sudah rampung, namun penggunaannya membutuhkan landasan hukum berupa peraturan daerah. Sehingga, Raperda tentang rumah sakit itu bisa dijadikan prioritas bahasan agar bisa dibahas tahun ini beserta Raperda lainnya.

“Usulan raperda dari pemerintah belum masuk, tapi rapeda itu bisa saja diperioritaskan jika dianggap penting dan mendesak serta sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Ia berharap, rancangan peraturan itu bisa segera diserahkan ke Baleg setempat, untuk direkomendasikan ke pimpinan DPRD. Dari pengajuan ini, DPRD bisa melanjutkan tahapan berikutnya, yakni membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahasnya menjadi Perda.

Kepala Bagian Administasi Oraganisasi Pamekasan, Chairil Basyar, mengatakan Draf Raperda RS Waru belum diserahkan ke DPRD karena masih akan dibahas di tim

5

KAMIS 21 PEBRUARI 2013 NO.0061 | TAHUN II

Otonomi Daerah.

Pembahasan itu direncanakan akan dilakukan pada Maret mendatang dan penyerahan ke DPRD dilakukan sebulan berikutnya.

Penentuan jadwal ini sudah melalui pertimbangan yang matang mengingat padatnya jadual kegiatan pemerintahan.

Dijelaskan, pembahasan Raperda itu tidak hanya menyangkut organisasi rumah sakit, tapi juga menyangkut penyusunan hal-hal lain yang berkaitan dengan alokasi anggaran yang harus diselesaikan.

Hal ini sudah menjadi komitmen pimpinan daerah yang harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sedangkan telaah staf oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat sudah selesai.

Menurut Chairil Basyar, Raperda rumah sakit ini tidak akan diusulkan terpisah tapi menjadi bagian dari perubahan Perda nomor 15 tahun 2008, tentang struktur organisasi (SO) yang mengatur tentang semua rumah sakit dan lembaga teknis lainnya.

Usulan ini akan disusulkan jika pembahasan Perda nomor 15 tahun 2008 ini selesai. Penyatuan usulan ini berdasar hasil konsultasi ke pemerintah pusat serta mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

“Kami sudah konsultasi ke Menteri Dalam Negeri, dan Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. Dari hasil konsultasi itu disarankan untuk disatukan dengan perda itu dan hanya mencantumkan pasal dan ayat-ayat tentang RSUD Waru,” jelasnya. (uzi/ muj).

Kompi Minta Calo KK Ditertibkan PAMEKASAN - Komonitas Mahasiswa Palenga’an (Kompi) menuntut pemerintah menghentikan praktek percaloan dalam pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

Praktek percaloan itu, menyebabkan masyarakat terbebani saat akan mengurus administrasi kependudukan itu, karena harus membayar uang jasa.

Tuntutan itu disampaikan para mahasiswa saat bertemu Camat Palengaan, Syaifullah Farid Wajdi, di Kantor Kecamatan setempat, kemarin (20/2).

Kepada camat, juru bicara para mahasiswa, Fauzan, mengatakan yang kerap terjadi dalam pengurusan kartu keluarga maupun akta kelahiran, warga menggunakan jasa

aparat desa dan dikenai biaya yang besarnya berfariasi antara Rp. 30 ribu hingga Rp. 40 ribu.

Kondisi itu terjadi sudah bertahun-tahun dan menyebabkan masyarakat enggan mengurus sendiri administrasi tersebut. Pengurusan administrasi itu, juga menjadi lahan penghasilan sampingan bagi aprat desa.

“Jika ini dibiarkan, maka akan menjadi praktek percaloan yang akan sulit dihapuskan,” kata Fauzan.

Camat Palengaan, Syaful-

lah Farid Wajdi, mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengomentari soal pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Sebab, keduanya merupakan kewenangan Dinas Kependudukan.

“Tapi mungkin saja dana itu adalah upah pengurusan dan bukan biaya administrasi,” katanya.

Syaifullah mengatakan yang dia tahu hanya soal pembuatan Kartu Tanda Penduduk, yang sama sekali tidak ada pungutan biaya apapun.

“Soal pengurusan KK dan Akta Kelahiran, bukan wewenang saya untuk mengomentari. Tapi untuk pengurusan KTP sama sekali tidak ada biaya apapun,” katanya. (afa/muj)

ant/fakih amyal

HENTIKAN PERCALOAN!. Aktivis Kompi bertemu Camat Tlanakan. Dalam Pertemuan itu, mereka menyampaikan tuntutan agar pemerintah menghapus praktek percaloan dalam pengurusan administrasi kependudukan.

menunggak. Karenanya, jika pengelolaan PBB itu sudah diserahkan ke kami, akan segera dibuatkan perda yang didalamnya memuat sangsi bagi penunggak PBB,” kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pamekasan, Taufikurrahman, kemarin (20/2).

Taufik menjelaskan, sampai bulan Pebruari ini tunggakan PBB di kabupaten itu mencapari Rp. 919.053.300.

Jumlah tunggakan tersebut berada di enam kecamatan, masing-masing kecamatan

Kadur, Kecamatan Larangan, Kecamatan Galis, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Kota dan Kecamatan Tlanakan.

Dari enam kecamatan tersebut, tunggakan terbesar ada di Kecamatan Pamekasan sebesar Rp. 450.084.020. Disusul Kecamatan Pademawu sebesar Rp. 302.994.895. Di urutan ketiga Kecamatan Larangan sebesar rp. 73.799.794, Kecamatan Tlanakan sebesar Rp. 52.457.000, Kecamatan Kadur Rp. 28.717.432 dan paling kecil Kecamatan Galis Rp. 11.000.000.

Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pademawu, tutur dia, tiap tahun tidak pernah melunasi pajak tepat waktu. Tunggakan PBB di dua kecamatan itu, setiap tahunnya merupakan yang terbesar dibanding kecamatan lainnya.

“Tim kami juga seringkali merasa kesulitan saat melakukan penagihan di dua kecamatan tersebut,” katanya. (teef/muj)

TAMAN BACA

Mahasiswa Anggap Pengelolaan Perpustakaan Tidak Transparan PAMEKASAN - Puluhan aktivis mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menuding kampus tersebut tidak transparan dalam penggunaan dana dan pengelolaan perpustakaan STAIN. Melalui aksi unjukrasa yang digelar, kemarin (20/2), mereka menuntut, pihak pengelola menyampaikan laporan penggunaan keuangan perpustakaan secara terbuka.

Aksi dimulai dari depan kantor rektorat di perguruan agama islam milik pemerintah tersebut. Setelah berorasi sejenak, puluhan aktivisi itu bergerak menuju gedung Perpustakaan di kampus itu sambil membentangkan poster berisi kecamatan.

Dalam orasinya, koordinator aksi, Achmad Ukik, mengatakan indikasi adanya penggunaan dana dan pengelolaan perpustakaan yang tidak transparan, diantaranya jam buka perpustakaan yang tidak sesuai dengan jam perkuliahan masiswa.

Selain itu, jumlah dan judul buku yang ada di ruang baca itu sangat terbatas sehingga tidak mencukupi kebutuhan mahasiswa. Akibatnya, banyak

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah menyediakan rumah singgah untuk keluarga pasien yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Soetomo, Surabaya. Rumah singgah itu lokasinya tidak jauh dari lokasi rumah sakit tersebut.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pamekasan, Muhammad Zakir, kemarin (20/2) menjelaskan, rumah singgah itu sudah dilengkapi dengan beberapa perabotan rumah tangga, antara lain tempat tidur, meja, kursi, alat-alat dapur serta perlatan penerangan.

“Sudah kami belanjakan semua kebutuhan rumah tangganya, tinggal menempati saja. Yang penting dirawat dan jangan didominasi satu keluarga,” terangnya.

Rumah berukuran 12x8 meter itu disewa khusus oleh Pemerintah Pamekasan karena banyaknya keluhan dari keluarga pasien asal kabupaten itu ketika menjenguk dan menjaga anggota keluarganya yang sedang dirawat di Surabaya.

Keluhan itu karena banyaknya biaya yang harus ditanggung masyarakat karena harus menyewa tempat tinggal sementara. Diperkirakan,

rumah tersebut bisa menampung sampai 30 orang.

Zakir menjelaskan, rumah itu disewa pemerintah selama dua tahun. Rencananya, jika masa sewa rumah itu habis, pemerintah akan melakukan perpanjangan kontrak sewa jika masih dibutuhkan dan tidak menimbulkan permasalahan selama masa sewa pertama.

Untuk pengelolaannya, Dinsosnakertrans sudah menunjuk tiga orang sebagai pengelola. Pengelola bertugas untuk menangani perawatan gedung dan kerumahtanggaan serta tenaga keadministrasian.

Ketua Komite Kesehatan Pamekasan, Zainal Bakri, menyatakan mendukung langkah pemerintah setempat menyediakan rumah singgah bagi keluarga pasien tersebut. Sebab, penyediaan rumah singgah itu sudah lama diusulkan, namun baru bisa terwujud tahun ini karena kendala anggaran.

“Kalau Kabupaten lainnya punya rumah singgah, maka Pamekasan sudah layak untuk juga punya meskipun statusnya masih sewa.

Mudah-mudahan ke depan bisa punya rumah singgah permanen,” katanya. (teef/ muj)

Tanggul Jebol Genangi Ratusan Rumah

Pemerintah akan Susun Perda yang Memuat Sanksi diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah.

Sepuluh jenis pajak pusat yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah itu antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air dan tanah dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

“Sementara ini, para wajib pajak tidak pernah terkena sanksi apapun meski

Rumah Singgah Keluarga Pasien Siap Ditempati

BANJIR

TUNGGAKAN PAJAK

PAMEKASAN - Pemerintah Pamekasan menyatakan akan menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang memuat sanksi bagi penunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jika penanganan pajak itu sudah diserahkan tanggungjawabnya kepada pemerintah daerah.

Saat ini, dari 11 jenis pajak pusat, hanya PBB yang pengelolaannya belum diserahkan ke pemerintah daerah.

Rencananya, tahun depan pengelolaan jenis pajak tersebut sepenuhnya akan

FASILITAS PASIEN

buku yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa namun tidak tersedia di perpustakaan itu.

“Pengelola juga tidak tegas dalam menerapkan sangsi.

Sehingga banyak buku yang

dipinjam tidak dikembalikan oleh peminjamnya, sementara buku tersebut sangat dibutuhkan,” kata Ukik.

Pengelola juga tidak pernah memberikan kuitansi

fakih amyal/koran madura

TIDAK TRANSPARAN. Puluhan Mahasiswa STAIN Pamekasan berunjukrasa di depan kantor perpustakaan di kampus tersebut. Mereka menuding, pengelolaan perpustakaan tidak transparan.

pembayaran terhadap mahasiswa yang membayar denda.

Hal ini, kata dia, menguatkan dugaan adanya penggunaan keuangan perpustakaan yang tidak jelas.

Kepala Perpustakaan, Akhmad Zaini, semua yang berkenaan dengan keuangan selalu dicatat di buku catatan keuangan dan dilaporkan kepada pimpinannya. Ia menegaskan, meskipun tidak menyerahkan kuitansi saat menerima pembayaran denda, namun pembayaran itu tercatat di buku administrasi keuangan.

“Setiap transaksi selalu kami catat dan kami laporkan dalam laporan bulanan ke pimpinan,” katanya.

Zaini juga menegaskan, pihaknya selalu berusaha untuk memperbaiki kinerja dan layanan kepada mahasiswa.

Untuk itu, pihaknya meminta maaf atas kekurangan layanan yang diberikan.

“Tapi kami selalu melakukan evaluasi agar selalu terjadi perbaikan dalam layanan yang kami berikan,” katanya. (afa/ muj)

JAWA TIMUR - Sebanyak 184 rumah di Dusun Kleco, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, tergenang air setinggi lutut orang dewasa akibat tanggul penahan banjir yang jebol sepanjang lima meter.

Kepala Bagian Humas dan Infokom Pemkab Lamongan Mohammad Zamroni, di Lamongan, Rabu, menjelaskan jebolnya tanggul itu berdasarkan informasi masyarakat desa setempat, terjadi pada Selasa (19/2) malam, sekitar pukul 21.30 WIB. “Warga di Dusun Kleco, Desa Watangpanjang, langsung melapor ke kita, dan sudah dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lamongan untuk memberikan bantuan,” kata dia.

Menurut dia, jebolnya tanggul sebelumnya sudah diantisipasi warga dengan melakukan penguatan melalui pemberian “glangsing” atau karung berisi pasir, namun karena arus air yang deras, tanggul tetap jebol.

“Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lamongan sudah menyiapkan tenda

pengungsian bagi 184 kepala keluarga yang rumahnya tergenang itu,” ujar dia lagi.

Selain itu, BPBD juga telah mendirikan posko di wilayah itu sebagai bagian antisipasi warga yang memerlukan pertolongan usai tanggul jebol.

Hingga siang ini sejumlah warga masih melakukan pengungsian di sejumlah lokasi yang lebih tinggi, dan menunggu penutupan tanggul yang jebol.

Keberadaan tanggul penahan banjir di kawasan Dusun Kleco, Kecamatan Karangbinangun merupakan tanggul desa yang berfungsi mengairi areal pertanian masyarakat setempat, dan bersumber dari air Bengawan Solo.

Menurut data BPBD Lamongan mengenai ketinggian air di Bengawan Solo, tercatat di papan duga pada pukul 09.00 WIB di wilayah Karangnongko mencapai 23.90 fiskal dengan status nonsiaga, di wilayah Babat mencapai 7.05 fiskal dengan status siaga II, dan di Plangwot mencapai 5.06 fiskal (siaga III). (ant/mk)

ant/syaiful arif

TANGGUL JEBOL. Puluhan warga bergotong royong memasang bambu dan karung pasir ketika membuat tanggul darurat setelah jebolnya tanggul di Desa Watangpanjang, Karangbinagun, Lamongan, Jawa Timur, Rabu (20/2). Jebolnya tanggul Bengawan Solo sepanjang 7 meter di Desa itu mengakibatkan sekitar 184 KK (kepala keluarga) tergenang air setinggi 80 cm.

6

SAMPANG

KAMIS 21 PEBRUARI 2013 NO.0061 | TAHUN II

BUDAYA MADURA

Tradisi Mokka’ Blabar dalam Pesta Pernikahan Makin Luntur SAMPANG – Seniman yang aktif di DKS Sampang Mahalli (40) mengatakan budaya Mokka Blabar dalam setiap pesta pernikahan sudah mulai menghilang. Mahalli mengaku sangat menyayangkan atas menghilangnya budaya dalam pernikahan di daerah Sampang tersebut.

Menurutnya, dalam tradisi adat, penganten pria beserta rombongan sebelum memasuki pekarangan pihak mempelai wanita, harus berhasil melewati tujuh tirai (blabar) berwarna merah yang dijaga oleh sesepuh dari pihak mempelai perempuan. Kemudian ketua rombongan atau sesepuh dari pihak mempelai pria menyobek blabar sambil menjawab pertanyaan dari sesepuh pihak mempelai wanita yang menjaga blabar dengan bahasa tembang seperti seni macapat. Itulah yang disebut budaya Mokka Blabar, yang kini mulai menghilang dari semarak pernikahan di wilayah Sampang dan kabupaten sekitarnya.

“Sebenarnya Mokka Blabar ini sudah menjadi tradisi turun temurun di Sampang. Prosesi Mukka Blabar belakangan ini dinilai kuno. Padahal tradisi ini sangat menarik bila dilaksanakan dalam setiap pesta pernikahan. Selain itu, acara ini juga menunjukkan perjuangan mempelai pria untuk dapat meminang wanita idamannya. Sebab dalam sepuluh tirai yang harus dilalui itu masing-masing tirai ada sesuatu pertayaan yang harus dijawab oleh rombongan mempelai pria.

Kalau tidak bisa menjawab bisa menggagalkan pernikahan itu,” ucapnya.

Lebih lanjut, pria yang sehari-hari mengajar di salah satu SD Negeri di desa Gunung Maddah kecamatan Sampang ini menjelaskan, akhir dalam tradisi Mokka Blabar setelah masuk dalam tirai ke tujuh, mempelai pria akan ditanya mengenai kapur dan sirih, yang berarti suci dan berani untuk membina rumah tangga.

Dalam prosesi Mokka Blabar yang merupakan tradisi pernikahan tradisional masyarakat Sampang ini, juga diiringi dengan musik daerah seperti kesinian hadrah atau rebana.

Mahalli menambahkan, hakikat berumahtangga ialah memadukan dua hati untuk membangun masa depan. Tradisi Mokka Blabar merupakan simbol bagi kedua mempelai bahwa untuk mengarungi sebuah rumah tangga harus melalui proses yang sangat rumit. Jika tidak mampu menembus berbagai rintangan dalam mengarungi masa ke masa berumahtangga sebagaimana rintangan pertanyaan yang harus dilalui dengan baik di setiap blabar, maka besar kemungkinan sebuah rumah tangga akan cepat goyah.

“Hal tersebut merupakan simbol, bahwa membina sebuah rumah tangga harus penuh rasa tanggung jawab dan bisa melewati semua rintangan dalam hidup,” ucapnya.

Sedangkan Wahed (55), warga Permata Selong yang juga menjadi guru di salah saru SD Negeri di kota Sampang, mengatakan bahwa dahulu ketika dirinya masih kecil adik dari salah satu orang tuanya pernah melakukan pernikahan dengan budaya adat mukka blabar itu.

“Dulu sewaktu saya masih kecil saya masih ingat, sekitar tahun 60-an, adik dari orang tua saya melakukan pernikahan dengan melakukan prosesi nikah Mokka Blabar. Sekarang sudah tidak ada lagi. Menghilangnya budaya adat Sampang itu karena terkikis oleh modernisasi. Di era modern seperti saat ini, warga lebih memilih acara yang sederhana dan tidak memakan waktu lama,” tuturnya.

Menurut Wahed, andai ada masyarakat yang menggunakan tradisi ini saat menggelar pernikahan, itu juga tidak seutuhnya digunakan, karena memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit.

“Meskipun ada (warga menikah dengan menggunakan budaya adat mokka blabar) paling hanya sebagian prosesi yang diambil. Selain biaya yang mahal, juga karena waktu dalam proses pernikahan ini sangat lama. Itu yang menjadi kendalanya,” ujar Wahed.

Sementara generasi mudi Sampang mengaku tidak mengetahui budaya adat Sampang yang bernama Mokka Blabar itu.

Mamang (25), warga jalan Lawu, mengaku baru mengetahui adanya budaya adat tersebut setelah berbincang dengan wartawan koran ini.

“Wah, saya tidak tahu. Soalnya di sekitar sini tidak pernah ada budaya Mokka Blabar. Dan memang tidak pernah dikenalkan dalam pelajaran bahasa daerah. Jadi saya tidak tahu,” kata Mamang. (cyo/msa/rah)

BKD akan Tindak PNS yang Nongkrong di Waktu Dinas SAMPANG – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sampang melalui Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Kepegawaian, Bambang Maryono menegaskan akan terus menindaklanjuti adanya oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sering tidak disiplin saat jam kerja berlangsung.

Dirinya juga akan berkordinasi dengan pihak dinas terkait untuk memberikan teguran. ”Sementara ini kami akan selidiki dan konfirmasi kepada dinas yang bersangkutan, jika sudah terbukti dan benar-benar keluar atas dasar kepentingan pribadi, akan kami tindak tegas,” jelasnya.

Oknum PNS yang nongkrong di waktu jam kerja kedinasan tersebut bisa menjadi pemandangan sehari-hari di

salah satu warung yang berada di jalan Wijaya Kusuma Bangsa, dan di sejumlah tempat lain.

Banyak oknum guru PNS yang sering nongkrong merupakan penyalahgunaan tugasnya sebagai pejabat negara.

Mereka telah meyalahgunakan warung yang berada di areal tersebut. Oknum PNS tersebut saat jam kerja tampak santai sambil menyeduh secangkir kopi.

Asmaun, salah satu pen-

gunjung warung saat ditemui wartawan koran ini sangat menyayangkan adanya oknum guru serta PNS yang masih menggunakan seragam dinas yang masih berada di warung yang berdekatan dengan salah satu Sekolah Menengah Atas. ”Sebetulnya tidak ada masalah minum kopi di warung, namun saat jam pulang, tidak apa-apa. Tetapi bila dilakukan ketika jam tugas dinas, sungguh tidak patut.

Apalagi waktu tugas sebagai abdi negara,” terangnya, Rabu (20/2).

Menindaklanjuti adanya oknom PNS yang melalaikan profesinya itu, kata Bambang, memang menjadi kewajiban, tetapi tetap ada prosedurnya. Ada peraturan menindak ketidakdisiplinan seorang PNS. Jika terbukti itu perbua-

KELUYURAN. Oknum PNS tampak sedang nongkrong di sebuah warung di dekat sebuah Sekolah Menengah Atas di Jalan Wijaya Kusuma Bangsa. tan yang tidak baik.

“Itu akan bisa jadi menerima teguran atau sanksi disiplin. Kami tidak akan pan-

dang bulu, semuannya akan mendapat sanksi jika sudah lalai dalam kedisiplinan,” ucap Bambang. (ryn/msa/rah)

SEPI PEMBELI

Pasir Hitam Makin Menumpuk di Pelabuhan

Ryan HariyantoKoran Madura

Junaidi/Koran Madura

MENUMPUK. Pasir hitam di sekitar Pelabuhan Tanglok, Banyuanyar, kecamtan Kota Sampang, tampak menumpuk. Seorang kuli sedang mengangkut pasir ke atas pik-up dari tumpukan pasir hitam di Pelabuhan Tanglok.

SAMPANG – Di musim hujan seperti sekarang, Permintaan pasir hitam di Pelabuhan Tanglok, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Kota Sampang, menurun drastis dibandingkan pada saat musim kemarau. Permintaan dan kebutuhan konsumen berkurang karena pelaksanaan proyek sudah banyak yang selesai. Konsekuensinya tumpukan pasir hitam semakin banyak berjejer di sekitar pelabuhan.

Pekerja kuli angkut pasir lebih banyak menggunakan waktunya untuk menganggur dan berkumpul dengan teman-temannya sambil menunggu

pembeli pasir yang datang di pelabuhan tanglok.

Moh. Syafi, seorang kuli angkut pasir, mengatakan di musim hujan seperti saat ini, mulai dari pukul 07.00 wib hingga siang hari hanya bisa mengangkut pasir sampai dua mobil pik-up, padahal pada musim kemarau biasanya lebih banyak kerjanya dari pada menganggurnya. “Memasuki musim hujan seperti saat ini, kami lebih banyak menganggurnya,” ungkapnya, Rabu (20/2).

Masih kata Syafi, dengan adanya penurunan pembeli maka upah yang

didapatnya lebih sedikit dibandingkan saat musim kemarau, karena semakin banyak pembeli yang datang maka akan semakin banyak pula upah yang ia dapatkan. “Kalau seperti ini terus, mau makan apa istri dan anak saya mas,” imbuhnya.

Sementara H. Zaini, salah satu pedagang pasir yang ada di Pelabuhan Tanglok mengatakan, permintaan pembeli pada tahun ini lebih berkurang dibandingkan tahun kemarin. Pada saat musim kemarau biasanya bisa menghabiskan pasir hingga 300 mobil pik-up setiap hari. Pada awal tahun ini

yang bertepatan dengan musim hujan, yang laku hanya berkisar 100 pik-up.

“Menurunnya permintaan pasir ini masih tergolong wajar, apalagi pelaksanaan proyek pembangunan banyak yang sudah selesai,” ujarnya. H. Zaini juga menambahkan, di saat musim kemarau dirinya bisa mendatangkan pasir hitam sampai empat perahu ukuran besar dari Probolinggo. Akan tetapi memasuki musim penghujan seperti awal tahun ini hanya satu perahu.

“Karena sepinya pembeli, perahu pengangkut pasir banyak yang tidak beroperasi,” tandasnya. (jun/msa/rah)

KINERJA WAKIL RAKYAT

Empat Pimpinan DPRD Tidak Terima Kunker DPRD Tasikmalaya SAMPANG - Kunjungan Kerja (Kunker) anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang, Rabu (20/02), dalam rangka mengkaji tentang Perda penyertaan modal di Kabupaten Sampang. Akan tetapi, terdapat empat pimpinan DPRD Sampang tidak ikut menyambut kunjungan kerja DPRD Tasikmalaya Jabar tersebut karena keempatnya tidak masuk kerja.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Sampang Mohammad Hodai menerangkan absennya keempat pimpinan DPRD Sampang karena kemungkinan masing-masing mereka mempunyai kepentingan lain yang tidak bisa digantikan serta mendesak.

“Masih wajar, mungkin mereka masih ada kepentingan mendadak, sehingga tidak bisa dating. Empat pimpinan DPRD Sampang

yang tidak hadir dalam acara tersebut yaitu Imam Ubaidillah, Kian Santang, Lutfiyanto, dan Ahmad Hakiki, tapi kami tidak tahu apa alasannya sehingga tidak hadir,” terangnya, Rabu (20/2).

DPRD Tasikmalaya melakukan kunker ke DPRD Sampang dengan maksud mengkaji tentang peraturan daerah penyertaan modal di Sampang selama ini untuk diterapkan juga di Tasikmalaya. Selama ini di Tasikmalaya diketahui baru memiliki dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan di kabupaten Sampang sudah memiliki enam BUMD. Sementara itu hingga berita ini ditulis, Ketua DPRD Sampang, Imam Ubaidillah saat dikonfirmasi melalui jaringan telepon selulernya tidak ada jawaban meski terdengar nada sambung di dalam telpon genggamnya. (ryn/msa/rah)

HOBBI

Rela Rogoh Jutaan Rupiah Untuk Koleksi Burung

PIARAAN MAHAL. Beberapa pasang burung lovebird milik Ellyanti.

SAMPANG – Ellyanti (42), warga yang tinggal di Jalan Imam Bonjol menggandrungi burung. Bahkan dia rela merogoh koceknya hingga jutaan rupiah untuk mengoleksi bermacammacam jenis burung koleksinya, yang disebut love bird.

Guru yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri di salah satu desa di ke-

Cahyo Wuriyanto/ Koran Madura

camatan Kedungdung ini mengaku menyukai love bird karena burung itu sangat cantik. Menurutnya sesuai dengan namanya, love bird adalah burung yang melambangkan cinta. “Selain cantik dan lucu, burung ini penuh dengan cinta,” ucap Ellyanti sambil tersenyum.

Dia menjelaskan jenis-jenis love

bird koleksinya. Dia memiliki empat pasang burung love bird, yaitu satu pasang jenis Latino, tiga pasang olive atau yang biasa disebut pastel, yaitu sepasang berwarna hijau berkepala merah dan satu pasang berwarna hijau berkepala hitam.

“Saat ini saya mempunyai empat pasang love bird, yaitu sepasang Latino dan tiga pasang Olive. Saya sebenarnya pingin tambah lagi satu pasang yaitu jenis Albino, tapi nunggu dulu, dananya masih kurang,” tuturnya sambil tersenyum.

Ellyanti juga mengakui bahwa dia harus merogoh kocek jutaan rupiah untuk koleksi love birdnya ini.

Menurutnya yang paling mahal dia akui adalah jenis Latino. Meski tidak mengatakan nilai nominalnya, dia mengakui mengeluarkan dana jutaan untuk memperoleh sepasang love bird jenis Latino. “Ya beberapa juta, Mas. Kebetulan uang saya pas, jadi saya beli.

Selain itu memang saya menginginkan jenis ini dan saya paling suka dengan jenis ini, warnanya kuning dengan mata yang merah, cantik sekali,” jelas ibu dengan dua anak ini sambil menunjuk burung kesukaannya.

Kadir (39), warga Jalan Permata seorang pencinta burung yang juga sebagai juri untuk lomba burung berkicau, dia menjelaskan bahwa untuk love bird

jenis Albino dan Latino ini untuk anakan bisa seharga dua jutaan. Sedangkan untuk induk jenis burung tersebut bisa mencapai tiga jutaan lebih.

Sementara burung jenis Olive bervasriasi, sekitar 800 sampai 1,5 jutaan. “Yang paling mahal adalah jenis Latino dan Albino, bisa mencapai 10 jutaan lebih untuk sepasang. Sedangkan Olive bervariasi 800 sampai 2 jutaan gitu lah,” jelas Kadir kepada wartawan koran ini.

Asep Priyadi (42), suami dari Ellyanti mendukung kegemaran istrinya mengoleksi love bird ini karena memang burung ini sedang menjadi tren juga bentuk burungnya yang cantik.

Bahkan menurut Asep, putra dan putrinya juga menyukai burung ini.

“Selain istri saya dan saya, anakanak saya juga senang terhadap love bird. hampir setiap pagi mereka duduk di depan sangkar, melihat pasangan love bird dan tak jarang mereka pula yang mengasih makan,” tutur Priyadi.

Sebetulnya, kata Priyadi, pernah ada yang menawar sepasang Latino peliharaannya, tapi olehnya tidak dijual karena permintaan Ellyanti dan anaknya.

“Yang Latino ini pernah ada yang nawar di atas harga waktu saya beli, tapi tidak dibolehkan oleh istri saya,” ucapnya. (cyo/msa/rah)

SAMPANG

7

KAMIS 21 PEBRUARI 2013 NO.0061 | TAHUN II

BISNIS USAHA

Warga Tolak Ternak Burung Puyuh SAMPANG - Warga jaDi samping itu, meski lan Rajawali kelurahan sudah pernah mendapatkan Karang Dalem, kecamatan teguran dari Lurah, tokoh Kota Sampang, membuat masyarakat hingga Satpol puluhan warga sekitarnya PP Sampang, namun hingga mengeluh dan merasa ke- saat ini usaha ternak milik beratan dengan adanya H. Hasan tersebut masih peternak telur puyuh di terus berjalan. tengah-tengah pemukiman Hasan (40), selaku pepadat penduduk karena bau milik usaha ternak buyang tidak sedap menyen- rung puyuh mengaku jika gat serta menggangu kes- dibandingkan dengan sebeehatan. lumnya, banyak warga yang Dengan adanya ternak merasa terganggu dengan telur puyuh tersebut men- kandang ternak miliknya. imbulkan bau yang tidak Namun dari itu dirinya sedap sehingga ada bebera- mengaku sudah memindahpa warga yang mengalami kan kandang ternak burung muntah-muntah, sesak na- puyuh di belakang rumahnfas, hingga ya.

Sebelpingsan, bahumnya, kankan ada yang dang puyuh jatuh sakit m e m a n g dan harus ditempatkan dirawat dirudi depan rumah sakit. mahnya.

Tak han“ Wa k t u ya itu, dari kandangndampak bau ya masih di Anak saya sakit tak sedap depan bantersebut ber- sesak nafas hingga yak yang harus dirawat di pengaruh mengeluh, t e r h a d a p rumah sakit selama Mas. Setelah warga sekitar saya pindah satu Minggu, ya yang berproke belakang gara-gara bau fesi sebagai rumah, saya tidak sedap yang pedagang. rasa sudah menyengat dari Warga meratidak mengsa dirugikan ternak burung puyuh g a n g g u . itu. Jadinya anak karena bau Jadi, apa saya tidak masuk tidak sedap yang masih sekolah. tersebut berd i p e r m imbas tera s a l a h k a n ,” hadap usahherannya. anya.

SementaSeperti ra itu, Kepala diungkapkan Satpol PP Titis (27), warga setempat, Sampang Kusno Abdullah yang menjelaskan bahwa menjelaskan, pihaknya suakibat dari bau tidak sedap dah memberikan teguran akibat ternak burung puyuh kepada pemilik ternak betersebut, dirinya mengaku berapa bulan yang lalu dan sempat pingsan hingga dua pernah sempat dihentikan kali, bahkan anaknya pun kegiatannya. sempat mengalami sesak Jika masih tetap mennafas dan harus dirawat di jalankan usaha tersebut, RSUD Sampang selama satu dirinya menegaskan akan Minggu. “Anak saya sakit menutup ternak burung sesak nafas hingga harus puyuh dimaksud secara dirawat di rumah sakit se- paksa. “Ya, kalau dibuka lama satu Minggu, ya gara- lagi dan tetap mengganggu gara bau tidak sedap yang kenyamanan warga sekimenyengat dari ternak tarnya, terpaksa kami akan burung puyuh itu. Jadinya menutup usaha tersebut anak saya tidak masuk se- secara paksa,” tandasnya kolah,” ungkapnya saat saat ditemui di kantornya. ditemui di kediamannya, (ryn/msa/rah) Rabu(20/2).

Ryan Hariyanto/ Koran Madura

TUNJUKKAN. Seorang warga sedang menampakkan surat keterangan yang diperoleh dari pihak kesehatan tentang anaknya yang pernah dirawat di rumah sakit akibat tidak tahan dengan bau tidak sedap yang ditimbulkan oleh ternak burung puyuh di tetangganya.

Cahyo Wuriyanto/ Koran Madura

PERAHU SESAJI. Warga kelurahan Ju’lanteng Banyuanyar sedang menyelenggarakan rutinitas tahunan berupa acara petik laut sebagai warisan yang diterimanya secara turun temurun sebagai doa untuk memperoleh keselamatan.

Warga Adakan Petik Laut untuk Keselamatan SAMPANG - H. Diye (60), salah satu tokoh masyarakat Ju’lanteng, kelurahan Banyuanyar, mengatakan petik laut ini adalah do’a dan perwujudan rasa syukur masyasrakat Ju’lanteng khususnya dan masyarakat Sampang pada umumnya agar para nelayan yang berada di Ju’lanteng dan Sampang senantiasa diberi keselamatan dan diberikan rejeki.

“Rokat Tasek (petik laut) ini hanyalah ritual, yang terpenting adalah do’a seluruh masyarakat yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk senantiasa diberi keselamatan, rejeki, dan sebagai rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah diberikan-Nya,” kata H. Diye.

Petik Laut diselenggarakan setiap bulan Robius Sani di setiap tahunnya. Rabu (20/02), Petik Laut kembali diselenggarakan di Ju’lenteng.

Beberapa tokoh masyarakat mengikuti ritual ini, diantaranya adalah H. Diye, H. Daiman, dan beberapa masyarakat Ju’lanteng kelurahan Banyuanyar lainnya.

Petik Laut ini ditandai dengan pelepasan sesaji berbentuk perahu yang berisi bermacam-macam makanan, diantaranya adalah buah-buahan, ketan, nasi, urap-urap, ikan hasil tangkapan laut, dan hewan sembelih yang diwakili oleh ayam yang sudah dibakar.

H. Daiman menjelaskan isi sesaji ini berisi berbagai macam makanan dari darat dan laut, agar sinergi dari darat dan laut menyatu. Jadi, sumber rejeki itu bisa bersumber dari darat dan di laut.

“Sesaji ini hanya wujud saja, yang terpenting adalah do’a. Sebelum dilepas di laut, perahu sesaji ini tadi malam dingajikan di rumah H. Diye.

Kalau ritual ini hanya berupa bentuk sesaji, itu akan menjadi syirik,” ujar H. Daiman (40).

Petik Laut kali ini tidak semarak tahun-tahun sebelumnya, karena hanya diikuti oleh satu kapal yang berisi perahu sesaji.

Menurut H. Daiman budaya petik laut saat ini sudah nyaris tergerus oleh waktu, padahal petik laut di Ju’lanteng ini adalah turun temurun dan sudah dilaksanakan dulu sejak pemerintahan kerajaan Mataram.

“Saya prihatin, sudah ada pergeseran budaya di masyarakat saat ini. Saat ini masyarakat mulai lupa dengan do’a, mungkin karena kesibukan atau apa. Rokat Tasek ini adalah do’a,” terangnya.

Dia juga menambahkan, bahwa sebenarnya petik laut bukan hanya di perairan Sampang, tapi seharusnya juga diadakan di perairan kecamatan Banyuates.

“Seharusnya Rokat Tasek ini bukan hanya di sini, tapi di Banyuates juga, soalnya menurut silsilahnya, laut di Sampang ini laki-laki dan yang di Banyuates adalah laut perempuan. Begitulah perumpamaannya,” imbuhnya.

Sebelum sampai ke tengah laut untuk melepas perahu sesaji, kapal mampir ke beberapa tempat, yang diyakini menjadi tempat para penjaga

laut, yaitu di Bujuk Rasolan dan Ajir.

“Ini tempat penjaga laut yang namanya Bujuk Rasolan.

Bujuk Rasolan ini ada tiga tempat, dan yang terakhir adalah Ajir,” tutur H. Diye.

Di Bujuk Rasolan H. Diye menaruh sesaji yang berisikan ayam bakar dan nasi dengan urap-urap. Dia bertindak sebagai pemimpin do’a. Setelah itu kapal melanjutkan perjalanan ke tengah laut untuk melepaskan perahu sesaji.

Dalam petik laut kali ini, tidak tampak satu pun dari pihak kantor kelurahan Banyuanyar yang turut serta.

“Ini adalah ritual yang dilakukan murni oleh masyarakat. Jadi, bila Pemkab melalui kantor kelurahan perhatian, kami bersyukur. Tidak perhatian kami, juga tidak ada masalah. Rokat Tasek ini akan terus ada dan akan dilaksanakan oleh masyarakat, karena ini adalah do’a yang sudah menjadi tradisi, bukan hanya ritual yang bisa diadakan sewaktu-waktu,” ujarnya.

H. Daiman juga mengatakan bahwa waktu pelaksanaan di waktu-waktu lampau, petik laut ini biasanya dibuka dengan tari nelayan juk ronjuk, seiring berjalannya waktu tari ini sudah ditinggalkan.

“Sebenarnya saya masih ada alat untuk mengiringi tari nelayan ini, tapi mencari yang mau nari ini yang agak susah.

Bagaimana tari ini mau lestari kalau pemiliknya saja tidak mau mengakuinya,” tutur H. Daiman.

Sebagai salah tokoh di desanya, Daiman berharap semoga dengan adanya petik laut kali ini, dirinya beserta semua rombongan yang mengikuti petik laut serta warga Sampang menjadi lebih baik dari sebelumnya. (cyo/ msa/rah)

MATA PENCARIAN

Bertahan Hidup Mencari Kerang SAMPANG – Warga kelurahan Banyuanyar yang berprofesi sebagai pencari ikan setiap hari mencari kerang sampai ke tengah laut hingga mencapai sejauh 2 kilometer dari daratan di Pelabuhan Tadden untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Siri (36), warga desa Tadden mencari kerang di pantai yang berada di tengah laut ini. “Saya mencari kerang bersama tiga atau empat orang lainnya,” terangnya, Rabu (20/2) di sela-sela kegiatannya mencari kerang.

Cara pencari kerang ini sebenarnya cukup membahayakan keselamata nyawanya, karena mencari kerang ke tengah laut tidak menggunakan menggunakan perahu, melainkan berenang dan hanya menggukan ban yang diberi kayu untuk tempat hasil kerang tangkapan mereka.

Menurut Siri, pekerjaannya tersebut sudah biasa dan memang beginilah cara pencari kerang di desa Taddan

untuk sampai di pantai yang berada di tengah laut.

“Kami harus berenang untuk sampai ke pantai yang ada di tengah laut dengan menggunakan ban sebagai pegangan, lalu kami menggerakkan kaki sebagai dayung untuk sampai ke tujuan,” ujarnya.

Yono (32), yang mencari kerang bersama Siri, mengatakan bahwa mereka tidak hanya mencari kerang, tetapi juga membawa jala untuk mencari ikan.

“Kalau kepinginnya ya naik perahu, tapi berhubung kami tidak mempunyai perahu, maka kami harus berenang,” tutur bapak dua anak ini.

Yono mengaku bahwa kerang yang dia peroleh bersama Siri dan temanteman lainnya, mereka jual dan hasilnya dibagi rata.

“Hasilnya dibagi rata, bila kami berangkat berempat, ya hasil penjualan kami bagi empat,” tandasnya.(cyo/ msa/rah)

Cahyo Wuriyanto/Koran Madura

BERBAHAYA. Pencari kerang sedang melakukan aktivitasnya di tengah laut untuk mencari kerang sebanyak-banyaknya untuk dijual dan hasilnya dibagi rata guna mencukupi kebutuhan keluarga masing-masing.

8 KESEPAKATAN DPP

Kader PKNU Bergabung dengan Partai Gerindra BANGKALAN – Sejak ada nota kesepakatan antara dua partai politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) pada 17 Pebruari lalu, membuat pimpinan DPP partai PKNU menginstruksikan kadernya agar bergabung dalam suatu organisasi sayap partai Gerindra.

Kader PKNU bergabung dengan Partai Gerindra karena partai PKNU tidak lolos verifikasi faktual oleh KPU. Kedua pimpinan DPP partai tersebut telah melakukan MoU untuk membentuk barisan sayap partai yang diberinama Gerakan Rakyat Ahlussunnah Wal Jamaah atau yang disingkat “Gerak Aswaja”.

Dalam MoU yang telah ditandatangani ketua umum DPP Gerindra Suhardi dan ketua umum DPP PKNU Choirul Anam yang telah disetujui ketua dewan pembina kedua partai tersebut menyatakan, bahwa partai Gerindra bersedia mencalonkan kader atau pengurus dari kader PKNU yang ingin menjadi calon legislatif dari partai Gerindra baik di tingkat pusat, provinsi, ataupun kabupaten.

“Hal itu sesuai pasal 2 ayat 5 yang tertuang dalam nota kesepakatan antara pimpinan kedua partai tersebut,” terang Achmad Muzakki sekertaris

BANGKALAN

KAMIS 21 PEBRUARI 2013 NO.0061 | TAHUN II

jendral DPC PKNU Bangkalan saat dimintai keterangannya, kemarin (20/2).

Dia menambahkan, langkah tersebut diambil oleh DPP mengingat perkembangan politik pasca penetapan partai politik peserta pemilu umum 2014 oleh KPU. Mengenai MoU yang telah dilakukan, DPC PKNU Bangkalan belum bisa mengambil sikap apapun.

Sebab, pihaknya masih akan membicarakan terlebih dahulu dengan pengurus. Meski demikian, pihaknya akan tetap mensosialisasikan kepada kader-kader PKNU terkait adanya kesepakatan tersebut.

“DPC PKNU Bangkalan akan memberi keputusan resmi pasca Muspimwil yang dilaksanakan di Langitan, Tuban, pada tanggal 23 Pebruari 2013 mendatang,” ungkap Jack sapaan akrabnya.

Sesuai isi nota kesepakatan, kerjasama politik itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan perjuangan politik di antara semua kader bangsa yang berkhidmat di Partai Gerindra dan PKNU. Kesepakatan yang diambil sebagai bentuk meneruskan aspirasi dan perjuangan politik dari pengurus, anggota DPRD provinsi atau kabupaten, kader, dan konstituen PKNU untuk disalurkan melalui partai Gerindra. (ori/rah)

Warga Temukan Bayi dalam Bungkusan Kain

KA TABRAK MINIBUS. Sejumlah warga menonton mobil minibus yang hancur ditabrak KA Fajar Utama jurusan Jakarta-Jogjakarta di perlintasan kereta tanpa palang pintu, di Desa Sawangan, Kebasen, Banyumas, Jateng (21/1). Kecelakaan tersebut menyebabkan sebuah mobil minibus berpelat nomor R 8640 WA hancur, tiga orang tewas dan dua luka-luka.

doni/ koran madura

Tidak hanya warga, tetapi pengurus salah satu pondok pesantren yang tak jauh dari lokasi tersebut juga mengeluhkan petugas yang tidak agresif menangani tumpukan sampah yang baunya meracuni udara dan mengganggu kesehatan warga sekitarnya.

Pihak pengelola Pondok Pesantren Al-Karomah Pasar Kapoh yang ada di dekat lokasi tumpukan sampah itu merasa dirugikan dengan tumpukan sampah yang tampak tak terurus itu. Menurutnya, hal tersebut merusak pemandangan dan keindahan lokasi sekitar. Kondisi itu, membuat santri merasa tidak nyaman ketika melewati lokasi adanya tumpukan yang disebabkan bau busuk dari tumpukan sampah.

“Gak pernah diangkut ini mas, dibiarin geletak gitu saja,

” ungkap pengurus Pondok Pesantren Al-Karomah Pasar Kapoh, Abul Hasan, kemarin (19/2). Ia menjelaskan pihak pesantren merasa dirugikan dan terganggu akibat adanya tumpukan sampah yang tidak pernah diangkut oleh pihak yang berwenang. Apalagi, saat kedatangan tamu sehingga membangun kesan bagi tamu bahwa pihak pihak pesantren jorok. “Kalau kami dari pesantren jelas terganggu, Mas. Terlebih kalau pesantren sedang kedatangan tamu, dikiranya kami yang jorok kan,” jelasnya.

Menurut Hasan, boleh jadi sampah-sampah itu tidak diangkut karena tidak adanya tempat pembuangan sampah di sekitar lokasi tersebut.

Mengenai dari mana asal sampah tersebut, Hasan mengaku tidak mengetahui hal itu.

KECELAKAAN

Sebuah Mobil Terperosok ke Sungai JAWA TIMUR - Sebuah mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi W-1541-NE terperosok ke dalam sungai setinggi 6 meter di sebuah tikungan Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Rabu.

Kepala Polsek Sanan Kulon AKP Agus Fauzi mengatakan kecelakaan tunggal itu terjadi saat mobil yang dikemudikan oleh Widiani (38) warga Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, berpapasan dengan sebuah truk yang tidak dikenal. Padahal, jalur tersebut sempit, sehingga pengemudi panik. “Korban panik saat melintasi jembatan penghubung antara Desa Sumber dengan Desa Maliran. Korban menghindari dengan banting setir ke arah kiri, yang membuat mobil itu terjun ke sungai,” paparnya.

Lokasi sungai itu, kata dia, berada di atas jembatan tersebut.

Terdapat tiga orang yang saat itu sopir Widiani serta dua anaknya, Ferdinan (10) dan Meliana (5).

Kedua anak itu saja pulang setelah berziarah ke makam ayah mereka di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar bersama ibu mereka, Widiani.

Hajar Isteri, Suami Masuk Jeruji Besi

DIKUBUR. Petugas kepolisian bersama warga sedang menggali kuburan janin bayi yang sehari sebelumnya dikubur dua orang tak dikenal dengan menggunakan helm sebagai penutup bagian wajahnya di areal pemakaman di desa Bileporah Timur kecamatan Socah.

BANGKALAN - Warga Desa Bileporah Timur Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan geger penemuan orok bayi, Rabu (20/2) pagi kemarin. Janin bayi yang diperkirakan masih berumur empat bulan itu dibungkus kain putih dan dimasukkan dalam plastik hitam ditemukan warga di area pemakaman desa setempat.

Ant/ Idhad Zakaria

KDRT

Kapolsek menyebut, ketiga korban dalam keadaan selamat.

Mereka hanya menderita luka lecet di sejumalah anggota tubuh. Namun, kedua anak yang

Korban panik saat melintasi jembatan penghubung antara Desa Sumber dengan Desa Maliran. Korban menghindari dengan banting setir ke arah kiri, yang membuat mobil itu terjun ke sungai. masih kecil itu terlihat trauma atas musibah yang baru menimpa mereka. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian kecelakaan tersebut berusaha untuk menolongnya. Dalamnya sungai, sempat membuat proses evakuasi terkendala. Bahkan, saat itu ketiga korban ikut terjerembab di dalam mobil yang terjun bebas

ke sungai.

Petugas yang dibantu warga memanggil mobil derek untuk mengeluarkan mobil yang jatuh dalam posisi terbalik itu. Saat itu, kondisi air juga tidak terlalu dalam dan posisi depan mobil tidak hancur, yang membuat korban selamat. Proses evakuasi korban agak kesulitan. Dua anak Wdiani keluar dengan mudah, tapi Widiani memerlukan agak lama untuk evakuasi. Tubuhnya sempat terbelit dengan sabuk, sehingga warga berjuang cukup keras untuk menolongnya. Namun, ketiganya akhirnya berhasil diselamatkan dan istirahat di rumah warga.

Widiani yang dikonfirmasi terkait dengan musibah tersebut mengatakan kondisi jembatan yang dilewatinya sempit. Saat itu, ada sebuah mobil truk yang berjalan agak di tengah, sehingga ia panik. Ia juga tidak tahu truk tersebut, karena saat kejadian sudah tidak sadar ketika mobilnya terjatuh ke dasar sungai.

“Saya panik dan banting setir ke kiri. Saya bersyukur masih bisa selamat dengan anak,” katanya dengan masih menahan sakit. (ant/rah)

Hal senada juga diungkapkan oleh Rofii, seorang penjual bakso yang biasa mangkal di dekat lokasi tersebut. Ia membenarkan bahwa sampahsampah itu tak pernah diangkut beberapa hari terakhir.

“Setahu saya ya memang gitu, Mas. Paling hanya ada warga yang bakar sampah itu kapan hari,” kata Rofii.

Ia meminta meminta perhatian dari pihak yang berwenang untuk mengangkut sampah yang menimbulkan bau busuk agar kawasan trotoar di ruas jalan ini tidak tampak kumuh dan kotor.

Sementara itu, Kabid Kebersihan Badan Lingkungan Hidup Bangkalan Imam Syafri mengatakan, pihaknya sudah sering melakukan kamunikasi dengan pihak pesantren dan masyarakat sekitar.

Lokasi tersebut bukanlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS) namun hanya tempat transit sampah saja.

Pengangkutan telah dilakukan pada jam 6 pagi, akan tetapi masyarakat masih saja membuang sampah di tempat tersebut pada siang hari.

“Ya, kami akan melakukan komunikasi lagi dengan pihak pesantren, untuk membicarakan hal ini,” ujarnya.(dn/rah)

BANGKALAN – Kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi. Peristiwa memalukan ini terjadi pada Wahyu Ilahi (29), warga Burneh dan istrinya yang bernama Nia Kurniatwati (22), warga desa Junok kecamatan Burneh, Bangkalan. Akibat terlibat pertengkaran dengan keluarganya yang berujung pada perbuatan menghajar isterinya, Wahyu kini meringkuk di balik jeruji besi.

Menurut informasi yang berhasil diperoleh wartawan koran ini, Wahyu dan Nia menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan kedua orang tua masing-masing mempelai. Namun perkawinannya yang masih seumur jagung itu harus berantakan karena kejadian kekerasan dalam rumah tangganya.

Wahyu kini harus berurusan dengan pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melampaui batas.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Bangkalan, Rabu (20/2), Wahyu Ilahi yang berstatus terdakwa, mendengarkan kesaksian korban, Nia Kurniatwati, isterinya.

Nia membuat kesaksian di hadapan sidang bahwa pada tangga 14 Desember 2012 lalu, dia hendak mengantar putranya ke rumah Solihin, mantan suaminya di kawasan jalan Teuku Umar kemayoran Bangkalan. Karena sempat terlibat cekcok antara Nia dan Wahyu sebelumnya, Wahyu yang mengetahui Nia hendak mengantar anaknya ke kawasan jalan Teuku umar, lantas Wahyu mencegat Nia yang saat itu tengah berboncengan dengan putranya di depan gang.

Pertengkaran keduan-

nya pun berlanjut. Tak puas adu mulut, kemudian Wahyu mulai memukul Nia berkali-kali pada bagian wajah, kepala, bahkan hingga sempat mencekiknya.

Wahyu yang memaksa mengajak Nia ke arah Bilaporah untuk melanjutkan pertengkaran ke lokasi yang lebih sepi. Di situlah pertengkaran kembali berlanjut hingga sempat terjadi ancaman pembunuhan.

“Aku harus miliki kamu, kalau enggak kamu harus mati,” ancam Wahyu pada Nia. Ketika itu Nia tidak berkutik. “Puas kamu mukuli aku?” ucap Nia saat itu dengan isak tangis yang tertahankan.

“Belum, sebelum kamu mati,” kata Nia lagi, menirukan ancaman suaminya.

Tak lama berselang, Wahyu pun memaksa Nia untuk berboncengan menuju sebuah hotel. Nia yang sejak semula memang tak mau, lantas melompat di kawasan SakSak Bangkalan. Nia pun berteriak minta pertolongan warga, yang kemudian keduanya diamankan warga lalu digiring ke kantor polisi terdekat. Berdasarkan pengakuan Nia, dia dijanjikan akan dinikahi secara resmi.

Berdasarkan kesaksian korban, terdakwa sama sekali tidak membantah kesaksian korban. Ketika ditanya oleh Moh.Istiadi, Ketua Majelis Hakim persidangan ini, Nia meminta agar terdakwa dapat dihukum semaksimal mungkin. Sementara Jaksa Penuntut Umum Suharto mendakwa yang bersangkutan dengan pasal 351 ayat 1 yakni penganiayaan, dengan ancaman hukuman maksimal selama 2 tahun 8 bulan penjara. (dn/rah)

Ant/ Akbar Nugroho Gumay

AKSI TOLAK KDRT. Sejumlah pegiat Jaringan Peduli Perempuan dan anak, menggelar aksi tolak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di depan Balaikota Solo, Jateng, Kamis (31/1). Dalam aksinya mereka mengecam KDRT sekaligus menuntut pemerintah untuk segera menuntaskan kasus KDRT yang melibatkan pejabat publik seperti Aceng (Bupati Garut) dan Joko Prasetyo (Wakil Walikota Magelang) agar menjadi pembelajaran dan menimbulkan efek jera.

KESEJAHTERAAN WARGA

MCW Minta Pemkot Perbaiki Layanan Publik JAWA TIMUR - Malang Corruption Watch atau MCW mendesak Pemkot Malang, Jawa Timur, segera memperbaiki layanan publik karena pengaduan terkait layanan tersebut masih cukup tinggi, yakni mencapai 943 kasus selama Desember 2012.

“Posko pengaduan pelayanan publik yang kami dirikan akhir tahun lalu, ada 943 kasus yang masuk. Dari 943 pengaduan itu, yang paling tinggi adalah bidang pendidikan, yakni mencapai 235 kasus, 214 bidang kesehatan, dan keadministrasian kependudukan mencapai 191 kasus,” kata Divisi Indoksi MCW Luthfiana Mayasari di Malang, Rabu.

Menurut dia, untuk meningkatkan layanan publik di Kota Malang tersebut maka harus ada peraturan yang mengatur terkait layanan publik itu, yakni peraturan daerah (perda).

Oleh karena itu, katanya, Komisi D DPRD Kota Malang sebagai wakil rakyat yang terkait dengan masalah kesra ini harus mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda) pelayanan publik.

“Kami mendesak dewan untuk segera merealisasikan ranperda pelayanan publik. Kalau ranperdanya sudah ada, maka pemkot mau tidak mau harus memperbaiki pelayanan

publiknya yang saat ini masih sangat buruk,” katanya, menegaskan.

Ia mengatakan, saat ini banyak

Kami mendesak dewan untuk segera merealisasikan ranperda pelayanan publik. Kalau ranperdanya sudah ada, maka pemkot mau tidak mau harus memperbaiki pelayanan publiknya yang saat ini masih sangat buruk. keluhan mengenai pelayanan publik, namun masyarakat masih belum mengetahui prosedur bagaimana menyampaikan keluhan.

Prosedur pelayanan publik dan bagaimana cara menyampaikan keluhan ini bisa dimasukkan dalam perda yang nantinya bisa dijadikan acuan serta sanksi-sanksi apabila terjadi pelanggaran aturan.

Ke depan, lanjutnya, MCW akan

kembali membuka posko pelayanan publik di sejumlah titik keramaian di Kota Malang untuk membandingkan apakah pelayanan publik semakin baik.

Menanggapi desakan MCW tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Fransiska Rahayu Budiwiarti mengatakan, jika sebenarnya dewan telah membuat Ranperda inisiatif mengenai pelayanan publik.

Akan tetapi, kata politisi Partai Demokrat itu, ranperda tersebut belum bisa direalisasikan karena Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pelayanan publik belum keluar.

“Tanpa desakan MCW pun kami sudah membuat draf ranperda tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum bisa direalisasikan karena belum ada PP-nya,” ucapnya, menegaskan.

Ia berharap, jika perda pelayanan publik ini terealisasi, maka Kota Malang akan mempunyai Komisi Pelayanan Publik. Kalau sudah ada komisi pelayanan publik, masyarakat akan semakin mudah untuk menyampaikan keluhannya. “Kami juga minta data yang valid dari MCW jika menyampaikan keluhan pada dewan. Dengan begitu, dewan bisa meminta pihak terkait untuk memperbaiki pelayanan publiknya,” tukas Fransiska. (ant/rah)

BANGKALAN

9

KAMIS 21 PEBRUARI 2013 NO.0061 | TAHUN II

Semangat Perangi Perbuatan Mesum BANGKALAN - Isu mesum akhir-akhir ini marak didengung-dengungkan. Para demonstran pendukung Bakal Calon Bupati yang keikutsertaannya dicoret oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), semakin nyaring meneriakkan sikapnya untuk memerangi segala bentuk perbuatan mesum di wilayah Bangkalan, siapa pun pelakunya.

Foto-foto mesum yang ditengara Bupati terpilih (Makmun Ibnu Fuad) dipampang habis-habisan oleh massa pendukung KH. Imam Buchory Cholil - Zainal Alim (Imam-Zain). Bahkan massa pendukung ini memaksa mel-

akukan prosesi pelantikan Imam-Zain sebagai Bupati Rakyat. “Kami tidak rela Kabupaten kami dipimpin oleh Bupati mesum,” teriak Mahmudi, Koordinator aksi-aksi yang gencar dilakukan dalam bulan ini. Mereka sepakat menolak

hasil Pemilukada Bangkalan yang menghasilkan pasangan terpilih M. Makmun Ibnu Fuad dan Ir. Mondir Rofi’i sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

“Kami menuntut Pemerintah untuk tidak melantik mereka (M. Makmun Ibnu Fuad dan Ir. Mondir Rofi’i) sebagai Bupati dan Wakil Bupati kami,” pinta Mahmudi.

Imam Buchory Cholil yang akrab dipanggil Ra. Imam-pun dalam orasinya mengatakan bahwa aparat penegak hukum di Republik ini telah terbeli oleh Fuad Amin (Bupati Bangkalan saat ini). “Wahai Fuad, dengan uangmu-pun kamu

bisa membeli aparat penegak hukum, atau bahkan mungkin malaikat sekalipun bisa kamu beli,” ujarnya berpuisi. Berawal dari isu mesum kemudian bergulir pada tuntutan pemakzulan terhadap Bupati terpilih (M. Makmun Ibnu Fuad dan Ir. Mondir Rofi’i), massa sakit hati ini seolah mendapat second wind (kesempatan kedua) dengan kehadiran idola mereka (Imam-Zain) di tengah demonstran, baru-baru ini.

Sayangnya, pengemasan paket oposisi ini tidak dirancang dengan baik dan terukur. Pernyataan menghakimi aparat dan malaikat bisa menjadi blun-

der terhadap gerakan mereka.

“Saat ini kondisinya adalah kondisi darurat. Dan penanganannya juga penanganan adalah dengan manajemen krisis,” jelas Muzakki, Sekjen PKNU Bangkalan. Kami tidak perlu lagi mencari simpati massa atau sejenisnya. “Sebenarnya tujuan kami adalah penguatan internal. Kesannya memang show of force.

Tapi eksesnya adalah soliditas tim,” kilahnya. Sekedar untuk diketahui, kesalahan redaksional atau slip of the tounge (keseleo lidah) menjadi hal yang diwajarkan dan bukan substansi persoalan. Berdeda

jauh dengan tuntutan kesempurnaan seorang pemimpin yang mereka idamkan dalam demo dan orasi-orasi yang dilakukan selama ini. Kalau boleh dibandingkan, kontradiktif memang terjadi dalam pola gerakan mereka. Sangat jauh berbeda ketika kita bandingkan dengan pola gerakan ahimsa ala Mahatma Ghandi yang mengedepankan integritas tuntutan dan pola gerakan mereka. Lambat tapi pasti.

Manajemen krisis pun diterapkan dalam pola gerakan Ghandi tanpa mengurangi essensi tuntutan.

Eliminasi kesalahan, de-

ngan satunya ucapan dan perilaku merupakan ciri utama gerakan ini. Bukan menambah panjang daftar kesalahan dalam listing gerakan.

Pola ini terbukti cukup efektif menggulirkan bola salju hingga menjadi badai gerakan nasionalisme India. Bukan hanya gerakan sporadis yang terkungkung sebatas dukungan internal massa saja tanpa ekspansi lebih jauh. Target gerakan pendukung ImamZain pun patut dipertanyakan.

Hanya cukup untuk melakukan jab-jab ringan tanpa pernah meng-KO lawan atau sebaliknya (dit/rah)

BANTUAN WARGA MISKIN

TENAGA KERJA

Pemkab Tertibkan Petugas Lapangan Pencari TKI Akibat Tak Waspada Pengendara Sepeda Motor Dilarikan ke RS JAWA TIMUR - PemerinIa menjelaskan penerbi- rena para PL banyak yang ke- luruh wilayah Indonesia.

tah Kabupaten Malang, Jawa Timur, segera menertibkan para petugas lapangan pencari tenaga kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri melalui PJTKI. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malang Djaka Ritamtama di Malang, Rabu mengatakan penertiban petugas lapangan (PL) PJTKI tersebut di antaranya dengan menerbitkan register untuk setiap PL yang bertugas di wilayah itu.

“Selain wajib memegang surat tugas dari perusahaan, para PL ini juga harus memiliki kartu register yang dikeluarkan Disnakertrans. Saat ini jumlah PL di Kabupaten Malang sekitar 300 orang,” katanya.

tan kartu register untuk PL tersebut semata-mata guna melindungi masyarakat dari penipuan yang berkedok membantu melancarkan urusan warga yang ingin menjadi TKI di luar negeri.

Ia mengemukakan sudah banyak kejadian penipuan yang dilakukan oleh PL yang tidak bertanggungjawab dengan cara meminta sejumlah uang kepada para calon TKI untuk mempercepat proses keberangkatan mereka.

Namun, setelah menyerahkan uang, calon TKI bersangkutan tak kunjung diberangkatkan, bahkan petugas tersebut tidak pernah muncul lagi.

Djaka mengakui potensi terjadinya penipuan calon TKI di wilayahnya cukup besar ka-

PENIPUAN

Polisi Tahan Sindikat Pengganda Uang JAWA TIMUR - Aparat Ke- ta-rata tergiur dan rela menpolisian Resor Kediri Kota, jual harta bendanya. Rata-rata Jawa Timur, menahan sindi- korban menyerahkan uang kat penipuan dengan modus sekitar Rp20 juta untuk diganpenggandaan uang dengan dakan para pelaku tersebut. nilai kerugian sampai Rp 95,8 Sementara itu Yulianto, juta yang diduga melibatkan salah seorang tersangka menwartawan gadungan. gatakan setiap anggota punya Kepala Polres peranan sendiri Kediri Kota AKBP mulai dari menRatno Kuncoro, cari korban. Ia Rabu, mengatasendiri bertugas kan ada empat sebagai orang pelaku yang ditayang mengajak han. Penangkapan ritual tertentu.

Kami temukan itu dilakukan atas Untuk lebih ada kartu, laporan korban meyakinkan, saat ini kami yang mengaku pelaku sengaja masih selidiki tertipu dengan menggunakan aksi mereka. Saat keabsahan kartu uang palsu yang ditangkap, polisi dikatakan bisa dan medianya. juga menemukan menjadi asli Kami duga, itu sejumlah kartu dalam waktu 40 sarana untuk identitas dari mehari setelah dimemudahkan dia massa. berikan mantra. aksinya.

“Kami temuDalam doa sekan ada kartu, bagai ritual khusaat ini kami sus, uang yang masih selidiki keakan digandaabsahan kartu dan kan diganti demedianya. Kami ngan uang palsu duga, itu sarana untuk memu- pecahan Rp100 ribu dan didahkan aksinya,” ucapnya. berikan minyak wangi khusus.

Ia menjelaskan empat “Saya bilang uang itu bisa pelaku yang ditahan itu antara menjadi asli setelah 40 hari. lain Samsudin (36) warga Desa Saya juga menggunakan minSemen, Kabupaten Kediri, yak wangi yang dibeli dari Gatot Dwi (40) warga Kelura- Solo,” tuturnya. han Ngadisimo, Kota Kediri, Dalam penangkapan Yulianto (35) dan Ali Yakub sindikat tersebut, selain me(47) keduanya warga Kelura- nahan empat pelaku, polisi han Mojoroto, Kota Kediri. juga menyita sejumlah baPolisi masih mendalami rang bukti di antaranya uang pemeriksaan pada sindikat ini palsu pecahan Rp100 ribu serta temuan kartu identitas sejumlah Rp9 juta, uang asli wartawan tersebut. Namun, Rp300 ribu, lima telepon sedari hasil pemeriksaan awal luler, serta sejumlah surat diketahui sindikat itu telah yang juga palsu. melakukan penipuan pada tuSelain itu, polisi juga mejuh korban dari berbagai daer- nyita kartu identitas wartawan ah dengan kerugian mencapai sebuah mingguan lokal serta Rp 95,8 juta. kartu keanggotaan sebuah Kepada petugas, para lembaga perlindungan konpelaku ini mengaku menjanji- sumen. Seluruh barang bukti kan bisa menggandakan uang. itu dibawa ke markas Polres Mereka memberi iming-iming Kediri Kota. dengan keutungan tinggi jika Polisi menahan para mau memberikan uangnya, pelaku dan mereka terancam setiap uang nominal Rp3 juta dijerat dengan Pasal 378 Kitab dijanjikan akan digandakan Undang-Undang Hukum Pisampai Rp100 juta dan dari dana (KUHP) tentang PeniRp20 juta digandakan sampai puan dengan ancaman hukuRp500 juta. man empat tahun penjara.

Korban, kata Kapolres ra- (ant/rah)

luar masuk wilayah Kabupaten Malang. Apalagi, tidak semua PJTKI yang mencari calon TKI berkantor atau punya cabang di Kabupaten Malang.

Menyinggung jumlah PJTKI yang berkantor atau memiliki cabang di Kabupaten Malang, Djaka mengatakan, sekitar 10 perusahaan, yakni tiga PJTKI berkantor pusat di Kabupaten Malang dan tujuh lainnya kantor cabang.

Ia mengatakan PL yang keluar masuk di wilayah Kabupaten Malang untuk mencari calon TKI, sebagian berkantor pusat di Kota Malang, Surabaya, dan Jakarta.

Namun, katanya, mereka tidak memiliki kantor cabang di Kabupaten Malang. Mereka sebagai PL juga tidak dilarang untuk mencari calon TKI di se-

“Oleh karena itu, kami berharap masyarakat tetap waspada dan mengecek keabsahan kartu identitas yang dikantongi para PL. Kalau PL tersebut tidak bisa menunjukkan kartu register yang dikeluarkan Disnakertrans Kabupaten Malang, tidak usah dipercaya,” katanya.

Saat ini, warga Kabupaten Malang yang mencari nafkah sebagai TKI di berbagai belahan dunia mencapai lebih dari 10 ribu orang. Setiap tahun, mereka yang berangkat ke luar negeri menjadi TKI rata-rata mencapai 2.000-2.500 orang.

Sebagian besar TKI Kabupaten Malang itu, berasal dari Kecamatan Donomulyo, Bantur, Bululawang, Gondanglegi, Ampelgading, dan Sumbermanjing. (ant/rah)

TIPS SEHAT

Teh Hitam Efektif Turunkan Obesitas JAWA TIMUR - Pakar Ilmu Genetika Molekuler Universitas Brawijaya Malang Prof Fatchiyah mengatakan teh seduh hitam merupakan salah satu cara efektif untuk menurunkan kegemukan (obesitas).

“Pengaruh catechin dari teh seduh hitam yang diminum selama sekitar 90 hari akan mampu menurunkan berat badan secara signifikan, karena pengaruh catechin ini mampu menghambat insulinLike Growth Factor (IGF-1) sebagai ligan berikatan dengan reseptornya,” kata Fatchiyah di Malang, Rabu.

Ia mengatakan berbagai penelitian yang dilakukan untuk mengurangi kegemukan dengan mengeksplorasi sumber herbal sebagai bahan minuman sehat, seperti teh hijau, teh hitam, mix-jus buah dan sayuran maupun bahan herbal lainnya. Selama ini, kata dia, masyarakat hanya mengenal teh hijau untuk diet mereka dalam upayanya menurunkan berat badan. Namun, saat ini sudah ada penelitian terkait khasiat teh hitam yang

mampu menurunkan berat badan secara efektif.

Berbagai penelitian tentang teh hitam ini juga sudah dilakukan. Salah satunya yang diujicobakan pada tikus obese dan hasilnya, pemberian teh seduh hitam mampu menurunkan berat badan tikus obese secara signifikan.

Penelitian secara in vitro lainnya, kata Fatchiyah, dengan mengkultur sel adiposa menunjukkan penghambatan adipogenesis dan meningkatkan apoptosis dengan perlakuan Epigallocatechin Gallate (EGCG) 200.

Untuk memperjelas cathechin dalam penghambatan adipogenesis ini, penelitian yang dilakukan Firdausi dilanjutkan dengan analisis “in silico” yang menghasilkan catechin menghambat IGF1R, tetapi tidak pada protein IGF-1. “Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa teh seduh hitam memiliki potensi sebagai bioaktif alami untuk preventif terapi mengurangi kegemukan,” ujarnya. (ant/ rah)

doni/ koran madura

BUKTI. Seorang sedang memertikan sepeda motor yang diamankan kepolisian untuk dijadikan barang bukti adanya peristiwa laka lantas di wilayah Bangkalan.

BANGKALAN Kecelakaan sepeda motor kembali terjadi. Kali ini terjadi di jalan Raya Junok, Bangkalan, Rabu (20/2), sekitar pukul 09.30 WIB. Insiden itu akibat kelalaian pengendara sehingga korban tabrakan harus menjalani perawatan intensif di RSUD Syamrabu akibat luka serius.

Menurut keterangan warga di TKP, kecelakaan terjadi saat Honda Supra Fit dengan nopol L 6936 J yang dikendarai oleh Moh Hudin Wadono (35), warga Dusun Rujing Desa Kelayan Kecamatan Socah melaju dari arah timur.

Tanpa sebab yang jelas, ia tiba-tiba membelokkan motornya kearah kanan. Padahal pada saat bersamaan, dari arah barat muncul Yahama V Xion warna merah dengan nopol L. 5908 SQ yang dik-

endarai pasangan suami-istri Fausan (29) dan Halila (21), keduanya warga Kecamtan Burneh, karena jarak yang terlalu dekat, tabrakan pun tidak dapat dihindarkan.

Kejadian itu membuat warga sekitar berhamburan untuk memberikan pertolongan pada ketiga korban yang terlibat kecelakaan. Melihat darah bercucuran warga langsung membawa korban ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan penanganan akibat luka yang diderita.

Ketiga korban kini dalam perawatan intensif pihak rumah sakit.

“Tadi tiba-tiba motor Supra Fit itu berbelok arah tanpa melihat ke arah barat. Padahal dari arah barat ada pengendara yang sedang melaju ke arah timur dengan kecepatan sedang. Akibatnya merka

bertabrakan,” ujar salah satu saksi kejadian yang tidak mau disebutkan namanya.

Beruntung dalam kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Kecuali hanya menyebabkan luka yang cukup serius pada tubuh ketiga korban.

Kerugian materi diperkirakan mencapai Rp. 2.000.000.

Motor milik korban telah diamankan oleh pihak kepolisian di halaman kantor Laka Lantas Polres Bangkalan.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Bangkalan AKP Yusis Budi membenarkan adanya kecelakaan yang terjadi di jalan raya Junok.

“Ya, kejadian itu akibat kurang hati-hati dari pengendara itu sendiri. Korban sedang dirawat di rumah sakit dan motornya kami amankan,” kata Yusis.(dn/rah)

PERESMIAN KAMPUNG PECINAN. Sejumlah penari menari tari ular memperingati tahun ular air di Kampung Pecinan di Ketandan, Malioboro, Yogyakarta, Rabu (20/2). Acara tersebut sekaligus peresmian pintu gerbang Kampung masyarakat Tionghoa di Ketandan yang diharapkan turut memberikan kontribusi pengembangan pariwisata budaya di Yogyakarta.

Ant/ Regina Safri

10

LINTAS JATIM

KAMIS 21 PEBRUARI 2013 NO.0061 | TAHUN II

PILGUB jatim

Rekom DPP PD untuk KarSa Belum Turun SURABAYA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) ternyata belum menerbitkan surat rekomendasi kepada Soekarwo-Saefullah Yusuf (KarSa) untuk maju kembali dalam pilgub Jawa Timur, meski pasangan incumbent ini sudah deklarasi. Menurut Ketua Umum DPP PD, Anas Urbaningrum, rekomendasi tinggal ketok palu dan segera dikirim ke DPD .

“Keputusannya tinggal ketok palu di rapat majelis tinggi. Secara politik sudah pasti ke Karsa, namun secara administratif dan prosedural harus melalui rapat majelis tinggi,” ungkap Anas di Surabaya, Rabu (20/2).

Ia mengaku baru menerima surat usulan pasangan calon gubernur dan wakilnya pada Senin (18/2), kemarin. Sesuai aturan yang berlaku, usulan tersebut dijadikan bahan rapat majelis tinggi partai.

Dari awal, lanjut dia, proses politik di tubuh internal partai berharap “Karsa” bisa kembali

berpasangan maju untuk periode kedua. Hal ini dinilai setelah keberhasilan empat tahun periode pertama memimpin Jawa Timur.

Bahkan, pihaknya telah melakukan konfirmasi ke masyarakat melalui survei.

“Hasil survei membuktikan bahwa masyarakat Jatim berharap ada keberlanjutan dan peningkatan kinerja dari pasangan Karsa. Jika harapan masyarakat Jatim seperti itu, tentu Demokrat ‘Tut Wuri Hadayani’ dengan keinginan masyarakat,” katanya.

“Prinsipnya tidak ada masalah sama sekali, bahkan dari proses awal demokrat berharap pasangan ini maju kembali,” kata mantan Anggota KPU Pusat tersebut. Hingga saat ini, baru Hanura yang secara resmi telah mengeluarkan rekomendasinya untuk KarSa jilid 2. Sedangkan partai-partai lain seperti PKS, PAN, PKB dan Golkar yang digembar-gembor mendukung duet tersebut belum juga mengeluarkan surat rekomendasi. (han)

EKSTASI

Polisi Tangkap Pengedar Pil Koplo Dikalangan Pelajar

S

IDOARJO – Komplotan pengedar dan pemakai pil koplo yang biasa mengedarkannya di kalangan pelajar, dibekuk jajaran Satnarkoba Polres Sidoarjo. Kelima pemuda ini merupakan warga Sidoarjo yang yang kedapatan menyimpan sebanyak 450 pil koplo itu, kini dijebloskan ke penjara Mapolres Sidoarjo.

Mereka adalah Ahmad Fajar (15), warga Taman Pinang Indah (TPI) Sidoarjo, Eko Ponco Anggoro (22), warga Sarirogo RT 6 RW 7, Hansen Prisma Nur Putra (19) warga Saimbang, RT 11 RW 3 Sukodono, Widi Atmojo (25) warga Pademonegoro, Sukodono, dan Jumain (27) warga Kureksari RT 2 RW 2 Kecamatan Waru, Sidoarjo.

Kelima pelaku tertangkap secara terpisah, setelah pendalaman dan pengembangan kasus. Polisi awalnya menangkap Ahmad Fajar di kawasan Kota Sidoarjo. Tersangka yang drop out (DO) dari SMP ini ditangkap karena kedapatan membawa 50 butir pil koplo.

“Dari penangkapan AF, dikembangkan dan berhasil meringkus Eko, Hansen dan Widi

dikawasan Sukodono. Mereka tertangkap membawa sebanyak 300 butir pil koplo,” papar Kasatnarkoba, AKP Chotib Widianto, Rabu (20/2).

Tidak puas dengan menangkap 3 tersangka, polisi kemudian kembali meringkus Jumain (27). tersangka ditangkap di kawasan Waru karena membawa pil koplo sebanyak 105 butir.

Menurut Chotib, tersangka mengaku membeli satu butir pil koplo seharga Rp 1.000, sedangkan per paketnya Rp 10 ribu. “Mereka kadang memakai dan mengedarkannya,” terangnya.

Karena harganya yang terjangkau, kata Chotib, tersangka kerap mengedarkannya di kalangan pelajar. termasuk tersangka Ahmad Fajar yang DO dari SMP. Setiap harinya tersangka juga mengaku mengkonsumsi pil koplo.

Menurut salah satu tersangka, Widi Atmojo, ia kerap mengkonsumsi pil koplo.

Setiap hari ia menelan 5 butir pil koplo agar badan tetap fit.

“Satu butir tidak terasa sekali.

Kalau 5 butir, baru ngefek,” aku pemuda pengangguran ini. (yun)

dwiagussetiawan/ant

FOTO BERSAMA. Anas Urbaningrum, beserta Ketua PWI Jawa Timur, A. Munir, dan beberapa anggota PWI se-Jawa Timur dalam peringatan Hari Pers Nasional yang ke-67 Tahun 2013.

Partai Demokrat Sudah Siapkan Capres Pengganti SBY SURABAYA - Partai Demokrat telah menyiapkan calon presiden pengganti Susilo Bambang Yudhoyono, meski partai berlambang mercy tersebut didera konflik internal berkepanjangan akibat sebagian elitenya tersangkut kasus korupsi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Anas Urbaningrum, menegaskan, calon presiden PD pada 2014 mendatang sudah disiapkan dan haruslah sosok yang mampu melanjutkan program pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah sekarang.

“Bisa saya katakan pertimbangan pokok Partai Demokrat dalam mengusung pasangan capres-cawapers 2014 adalah yang terbaik bagi Indonesia. Terbaik dalam arti bisa melanjutkan program dan keberhasilan Presiden SBY, bahkan meningkatkannya,” kata Anas kepada wartawan di sela-sela kegiatannya menghadiri per-

ingatan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur (PWI Jatim) di kantor PWI Jatim, Jalan Taman Apsari, Surabaya, Rabu (20/2).

Menurutnya, melanjutkan keberhasilan yang telah dilakukan pemerintah sekarang sangat penting artinya bagi arah kemajuan bangsa.

Pilihan PD nanti, kata Anas diharapkan calon yang programnya bukan memutus keberhasilan, tapi melanjutkan dan meningkatkannya.

“Jadi spirit -nya pada kontinyuitas program dan langkah kebijakan serta perubahan untuk penyempurnaan pembangunan,” tandasnya.

Ia menjelaskan, meski

mengakui banyak wacana yang berkembang, partainya belum melakukan pembahasan secara resmi soal capres-cawapres yang akan diusung kelak. Wacana yang berkembang baru analisa antara kader soal caloncalon yang berkembang. Sedangkan pembahasan calon yang akan diusung secara resmi menjadi wewenang majelis tinggi partai.

Ditanya Janji

Ditanya wartawan soal janjinya untuk digantung di Monumen Nasional (monas) jika terlibat kasus hambalang, Anas Urbaningrum yang ditemui dalam acara donor darah dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Jl Taman Apsari Surabaya, Rabu (20/2), hanya tersenyum. “Terserah kalian saja mau tulis apa.

Silahkan,” kata dia singkat.

Begitupun saat ditanya

UPAH MINIMUM

Penetapan UMSK Jawa Timur Molor Lagi

SURABAYA -Pemerintah provinsi Jawa Timur kemarin gagal lagi menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) seperti yang dijanjikan sebelumnya. Pasalnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur meminta pemprov untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan.

Dalam rapat gabungan antara pemprov yang diwakili Dewan Pengupahan, Apindo dan perwakilan buruh kemarin, di ruang Bina Loka Kantor Gubernur Jawa Timur, perwakilan Apindo, Atmari meminta agar rapat penentuan tersebut ditunda guna memberikan kesempatan kepada Apindo untuk melakukan konsolidasi.

“Hendaknya penetapan UMSK Jatim ini tidak dilakukan terburuburu karena berkaitan dengan hajat hidup dunia usaha di Jawa Timur. Apindo bukan tidak mendukung diberlakukannya UMSK di Jawa Timur. Namun, apabila penetapan UMSK ini diberlakukan terburu-buru dan sepihak, jelas tidak adil bagi pengusaha. Akhirnya kan pengusaha juga yang dibebani untuk membayar UMSK,” katanya dengan nada keras.

Atmari menambahkan, Apindo sebelumnya pernah mengundang dunia usaha untuk membahas UMSK. Sektor perbankan dan konstruksi yang diundang menyatakan keberatan memberlakukan UMSK di Jatim.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan, Edy Purwinarto juga sempat bersikeras untuk melanjutkan rapat pembahasan UMSK. Hal ini dilakukan karena Gubernur Jatim, Soekarwo -yang telah diancam para buruh akan melaporkan ke Mahkamah Konstitusi dan PTUN jika pembahasan UMSK kerap molormenargetkan dewan pengupahan segera memberlakukan UMSK Jatim pada bulan Maret mendatang. Selain itu unsur pekerja dalam rapat pun mulanya ingin agar Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur tetap melanjutkan pertemuan sesuai jadwal, tanpa atau dengan kehadiran perwakilan dari unsur Apindo.

Tetapi, karena rapat berjalan alot, akhirnya disepakati bahwa rapat ditunda hingga Jumat depan.

DPP masih mencoba memberikan waktu bagi Apindo melakukan konsolidasi.

Edy Purwinarto mengatakan

hasil rapat ini positif merekomendasikan UMSK untuk Jawa Timur di tahun 2013 dengan keterlibatan unsur Apindo. “Pengusaha hanya minta tenggat waktu untuk konsolidasi, tapi prinsipnya, pengusaha setuju bahwa rekomendasi yang akan dikeluarkan Dewan Pengupahan Jawa Timur adalah angka UMSK Jawa Timur 2013,” kata dia.

Bersamaan dengan rapat, diluar gedung kantor Gubernur berlangsung aksi unjukrasa buruh dan pekerja yang mendesak diberlakukannya UMSK Jatim 2013. Juru bicara Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Jawa Timur Jamaludin mengungkapkan, pihaknya mendesak Pemprov Jatim memberlakukan UMSK sebesar minimal 5% berlaku di seluruh daerah di Jatim.

Kata dia, sudah waktunya Jatim memberlakukan UMSK karena 13 tahun belakangan sudah tertinggal dengan propinsi-propinsi industri utama di Indonesia. Selama ini standar upah di Jatim hanya sebatas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Konsekwensi pemberlakuan UMK, semua sektor standar gajinya digeneralisir sama, kata dia. “Padahal kemampuan dan kapasitas

perusahaan maupun kondisi beban kerjanya berbeda dan masing-masing punya kekhususan,” ujarnya.

Apalagi komitmen Pemprov Jatim pemberlakuan UMSK telah sudah dituangkan Surat Edaran Gubernur tertanggal 30 Maret 2012 Nomor 560/5914/031/2012 Tentang UMK dan UMSK 2013 dimana UMSK yang rencananya akan mulai diberlakukan untuk pertamakalinya di Jawa Timur per 1 Januari 2013 dengan jadwal penetapan UMSK paling lambat 28 Desember 2012.

“Tapi sampai sekarang tidak kunjung terealisasi, mandek, dan tidak jelas terkatung-katung. Tapi berkat desakan kalangan buruh UMSK mulai menampakkan titik terang,” paparnya.

Sebelumnya, kalangan buruh berulang kali mnggelar aksi serupa yang juga mendesak Pemprov Jatim segera menetapkan UMSK. Tak tanggung-tanggung, kepada Gubernur Jatim, para buruh ini mengancam akan memboikotnya di Pilkada 2013. Tak hanya itu, para buruhpun berjanji akan menyeret orang nomer satu di Jatim ini ke MK dan PTUN karena pelanggaran yang dilakukannya. (neu/han)

tentang statusnya sebagai tersangka kasus yang menyeret sejumlah pembesar partai berlambang berlian ini, Anas kembali enggan berkomentar. “Kalian para jurnalis apa maunya begitu? Kalau maunya begitu ya sudah tidak apa-apa. Itu jawaban saya,” tegasnya.

Tak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Anas, para wartawan juga menanyakan soal mobil Toyota Harrier disebutsebut sebagai gratifikasi.

Menurut dia mobilnya tidak termasuk kategori gratifikasi karena mobil mewah dia peroleh lewat jual beli. “ Saya dan pengacara saya sudah berkali-kali menjelaskan bahwa itu bukan gratifikasi. Dari kronologi yang sudah disampaikan sangat jelas bahwa saya memperoleh mobil ini melaui proses jual beli,” ujar Anas seraya menambahkan selain bukan gratifikasi, pembelian mobil tersebut

juga sebelum dirinya menjadi anggota DPR. “Mobil itu saya dapat sebelum saya menjadi anggota DPR dan mobil itu bukan hadiah atau pemberian.

Mobil itu saya beli dari Nazaruddin pada 12 September 2009,” papar dia meyakinkan bahwa dirinya sudah pernah diperiksa KPK soal Terrier ini.

Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur menggelar acara donor darah di Kantor PWI Jatim, Jl Taman Apsari Surabaya, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2013 sekaligus HUT ke 67 PWI Tingkat Jatim. Selain donor darah PWI Jatim juga menggelar banyak kegiatan, seperti lomba karya tulis jurnalistik, bakti sosial, pengobatan gratis, sarasehan, lomba karaoke dan jalan sehat.

Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan mulai 15 Februari hingga 22 Maret 2013. (neu/han)

MUTASI

Mutasi PNS Sidoarjo Berbau KKN SIDOARJO – Baru dilantik sehari, beredar kabar tak sedap seputar mutasi pegawai negeri sipil tingkat eselon I, II, dan III Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Rabu (2002). Desas desus yang beredar menyebutkan191 PNS yang dilantik Selasa (19/2) di pendapa Delta Wibawa, Sidoarjo, berbau KKN. Bau tak sedap seputar pelantikan pejabat eselon Pemkab SIdoarjo itu menjadi sorotan lantaran kerabat dan orang dekat Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mendapat posisi empuk di gerbong pemerintahannya. Aan Ali Fauzansyah misalnya, yang notabene kerabat Bupati Sidoarjo, dalam dua tahun ini telah mengalami kenaikan jabatan di tingkat eselon sebanyak dua kali. Sebelumnya, Aan pernah menjabat sebagai Kasi Parkir di Dinas Perhubungan. Namun, pada masa kepemimpinan Saiful Ilah, ia naik jabatan menjadi Sekretaris Camat Sukodono. Kini, Aan malah diangkat sebagai Camat Tarik. Padahal masih banyak pejabat lain yang selevel atau setingkat dengan Aan. Selain itu, Ali Imron yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag

Pemerintahan Pemkab Sidoarjo, diangkat menjadi Kabag Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. Kemudian, Sentot Kunmardianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Kependudukan Dispendukcapil, kini menjabat sebagai Camat Tanggulangin. Padahal, sebelumnya Sentot pernah menjabat sebagai Camat Waru semasa kepemimpinan Bupati Win Hendrarso.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, menyebut mutasi ini diperlukan untuk mengisi posisi kosong agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. “Perpindahan pegawai itu adalah proses dinamika karir PNS. Ini untuk memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan potensinya di tempat yang baru,” kilah Bupati.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sri Witarsih, mengaku bahwa mutasi jabatan yang baru dilakukan kemarin itu telah sesuai dengan aturan.

Sebab, PNS yang akan di mutasi dilihat integritas, loyalitas, kinerja serta tour of duty. (yun)

LINTAS JATIM

11

KAMIS 21 PEBRUARI 2013 NO.0061 | TAHUN II

Kasus Lumpur Lapindo

Bupati Sidoarjo Kritik Pernyataan Presiden

S

IDOARJO – Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)yang menagih kepada keluarga Bakrie agar segera merealisasikan pelunasan 80 persen, di respon Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah.

Meski mendukung pelunasan 80 persen korban lumpur Lapindo dalam Peta Area Terdampak agar segera direalisasikan oleh PT Minarak Lapindo Jaya, namun Bupati Sidoarjo juga mengkritik .

“Saya senang dengan permintaan Pak SBY itu. Tapi tidak usah dengan nada marah gitu. Memang pelunasan ganti rugi harus segera diselesaikan, kasihan korban lumpur dalam Peta Area Terdampak yang menanti tuntasnya ganti rugi itu,” ujar Bupati di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Rabu(20/2).

Namun, Bupati, presdien juga seharusnya melihat

kondisi keuangan Lapindo yang belum mencukupi dan pernah mengajukan pinjaman untuk kepentingan pelunasan ganti rugi. “Harus ada tindakan nyata, supaya pelunasan ganti rugi cepat terealisasi,” lanjut Saiful.

Menurut Saiful, ia akan memperhatikan permintaan SBY soal penanganan tanggul untuk diperioritaskan agar tidak terjadi jebolnya tanggul kolam penampungan lumpur.

Dia juga tidak setuju dengan sikap warga yang sebelumnya pernah melarang BPLS melakukan perbaikan.

“Warga tidak boleh melarang BPLS bekerja melakukan penguatan tanggul lumpur.

Jika tanggul jebol, lumpur bisa meluber kemana-mana. Kami harap warga tetap mempersilahkan BPLS bekerja, dan warga tidak boleh melarangnya,” pungkas Saiful. (yun)

Penipuan

Istri Pamen Polda Dituntut 15 Bulan hanadiman/koranmadura

DEMO. Ribuan massa pengguna Rumah Susun Sewa se-Surabaya melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (20/2). Mereka memprotes kebijakan penarikan sewa rusun selama 2 tahun.

Penghuni Rusunawa seSurabaya Protes Pemkot SURABAYA - Lebih dari 300 warga penghuni rumah Susun Sewa (Rusunawa) se-Surabaya, Rabu (20/2) kemarin menggelar aksi demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya. Mereka memprotes kebijakan penarikan sewa rusun selama 2 tahun yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, kepada para penghuni rusun.

Dalam aksinya, ribuan warga yang berasal dari Rusunawa Wonorejo, Rusunawa Penjaringan Sari, Rusunawa Randu, dan Rusunawa Tanah Merah, menyampaikan penolakan pembayaran sewa Rusun selama 2 tahun seka-

ligus. Mereka menuntut penghapusan piutang dan mengoreksi perubahan perjanjian sewa.

Koordinator Forum Rusunawa se-Surabaya Hartono P. Widodo mengatakan, perubahan perjanjian yang di-

lakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, dinilai telah dilakukan secara sepihak dan tanpa melibatkan para penghuni Rusun. Akibatnya, banyak penghuni rusun yang tidak bisa memenuhi perjanjian sewa terbaru tersebut.

“Kami warga penghuni rusun keberatan dengan perubahan tarif sewa rusun terbaru,” katanya.

Selain itu, kenaikan sewa yang tertera dalam Perda no 2 tahun 2010 dianggap batal demi hukum setelah dikeluarkan revisi Perda no 15 tahun 2012 dan Perwali no 14 tahun 2013. Besar uang sewa rusun yang berkisar antara Rp. 125

ribu-Rp. 188 ribu perbulan, dianggap sangat memberatkan warga, jika para penghuni rusun ini harus membayar langsung selama dua tahun.

“Itu sudah berapa juta.

Sedangkan kami saja, untuk membayar air dan listrik saja kadang nunggak 2-3 bulan,” papar Eko Putro, salah satu warga penghuni pusunawa Penjaringansari.

Untuk mengantisipasi agar aksi tidak berubah anarkis, para legislator ini akhirnya bersedia menerima perwakilan dari penghuni Rusun. Perwakilan para penghuni Rusun ini ditemui oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya M.

Machmud.

M. Machmud mengatakan, sebenarnya penghuni Rusunawa tidak menyetujui kesepakatan yang dibuat dengan Walikota Tri Rismaharini pada bulan Januari lalu. ”Nah ini yang akan dibuat dasar pemkot untuk tetap menagih tunggakan sewa,”, katanya.

Namun dirinya berjanji, akan menggelar Hearing atau dengar pendapat lanjutan, dan akan mengundang dinas terkait dan juga warga. ”Yang tau pasti berapa tunggakan warga adalah dinas terkait.

Untuk itu kita akan mengadakan hearing untuk menindak lanjuti,” janjinya. (wan/han)

SURABAYA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, menuntut Merlyan Manurung (40), terdakwa kasus penipuan bermodus investasi dengan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara. Dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Sriatmo Djokosungkowo, Jaksa I Wayan Oja Miasta, menganggap Merlyan terbukti bersalah melakukan penipuan terhadap sejumlah isteri perwira Polisi Polda Jatim.

“Terdakwa terbukti melanggar Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan 378 KUHP tetang penipuan, serta tidak ada niat baik dari terdakwa untuk mengembalikan investasi itu, menuntut suapaya majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara,” kata Oja saat membacakan tuntutannya.

Sementara, Gunadi,SH selaku pengacara dari terdakwa Merlyan mengaku akan menyiapkan pembelaan bagi kliennya. Bagi Gunadi, kasus yang mendera kliennya itu merupakan ranah hukum perdata,” tentu kita ajukan pembelaan karena sebenarnya berawal dari hutang piutang yg semestinya masuk dalam ranah hukum perdata bukan pidana. Dan ini sangat dipaksakan menjadi perkara pidana berdasarkan 1338 Burgelijk Webok (WB) setiap

perjanjian berdasarkan kesepakatan berlaku seperti undang undang,”kata dia Menurut Gunadi, kalau hukum benar benar tidak ditegakkan mulai sekarang yang kita kuatirkan takutnya masyarakat akan krisis kepercayaan terhadap hukum. “Kalau udh krisis kepercayaan mau dikemanakan hukum ini, kita lihat saja nanti semoga hakim bisa lebih adil dalam memutuskan perjara ini,” tandas dia Seperti diketahui, Merlyan merupakan isteri dari perwira menengah Polri yakni AKBP Maru Siagian yang dinas di Polda Jatim. Dia didudukkan sebagai pesakitan akibat telah memperdaya sejumlah isteri Pamen Polda yang rata rata berpangkat AKBP dengan cara menawarkan investasi modal yang akan digunakan usaha koperasi simpan pinjam dengan janji memberikan raupan keuntungan modal sebesar dua puluh persen.

Ironisnya modal yang diberikan dalam bentuk investasi itu ternyata tidak kembali termasuk keutungan yang dijanjikan terdakwa Merlyan juga tidak diberikan.Selain itu,badan usaha yang dibuat terdakwa Merlyan dalam bentuk koperasi simpan pinjam itu juga fikif belaka (kas/han).

SENGKETA

Polsek Gelar Ops Gabungan

Tiap Malam Razia Pengendara Motor

Warga Menuding PT.KAI Bela Investor Asing

SIDOARJO – Polsek Tanggulangin dan Polsek Candi, Sidoarjo, menggelar operasi gabungan pekan ini. Razia kendaraan bermotor pun di dilakukan setiap malam sebagai upaya mempersempit ruang gerak para pelaku kriminalitas di jalanan. Uniknya, dalam operasi gabungan tersebut petugas mendapatkan speedometer truk hasil curian dari pengendara sepeda motor.

Operasi gabungan ini biasa dimulai sekitar pukul 20.00 WIB dan diikuti sekitar 25 anggota dari Polsek Candi dan Polsek Tanggulangin. Kegiatan operasi yang dilakukan kedua Polsek itu lokasinya dilakukan secara bergiliran, di jalan raya Candi di depan Bank mandiri .

Selasa (19/2)malam, petugas Polsek Candi yang mendapat giliran memberhentikan semua kendaraan roda dua yang melintas dijalan raya Candi untuk diperiksa secara ketat, baik surat kendaraan bermotor maupun barang bawaan serta jok sepeda motor pun tak luput dari pemeriksaan petugas .

Sekitar pukul 21.15 WIB, saat petugas memeriksa isi tas dari pengendara , petugas mendapati sebuah Speedometer truk di tangan seorang pengendara motor. Lantaran menaruh curiga, petugas mempertanyakan asal muasal speedometer tersebut.

Saat ditanya, pengendara motor tersebut terlihat gugup seraya mengaku speedometer itu milik kakaknya yang dititipkan padanya. Melihat ekspresi wajah pengendara yang pucat pasi petugas lantas memintanya untuk me-

SURABAYA - Rencana PT. Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membangun double track atau jalur ganda, yang juga di amini oleh para wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, dengan mengusur warga penghuni pinggir rel, dianggap warga terlalu membela kepentingan investor asing.

Hal ini di ungkapkan Sugeng Riwoto, salah satu warga yang menghuni pinggir rel daerah Ngagel. “Buat apa kita ikut hearing kalau hanya untuk mendengarkan penjelasan dari pejabat yang lebih berpihak kepada pengusaha atau investor asing. Yang kami pikir adalah bangaimana dengan nasib kami, anak-anak kami,” ungkapnya. Rabu (20/1).

Dirinya juga menambahkan, jika pemerintah tidak memperhatikan nasib mereka. “Kami sudah puluhan tahun menempati lahan ini, tapi nasib kita tidak pernah dihiraukan oleh mereka. Padahal, mestinya lembagalembaga itu kan seharusnya membela kami, rakyat kecil. Kita lahir dan besar disini,” tambahnya.

Pria yang juga ikut bergabung dan aktif dalam Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya (Tap MPRS) juga mengharapkan, pemerintah mau memberikan ganti rugi, bukan dibikinkan Rumah Susun Sewa (Rusunawa), seperti yang diwacanakan pemerintah. “Kita mengharapkan

nepi untuk diperiksa lebih lanjut. Tapi sayang, pengendara yang belum sempat diketahui identitasnya itu malah melempar tas yang dibawanya ke jalan dan langsung tancap gas untuk kabur.

Saat dikonfrimasi mengenai hal ini, Kapolsek Candi, Kompol Andi Febrianto Ali, mengaku telah berupaya mengejar pengendara motor tersebut.

“Pada saat itu anggota juga berupaya untuk mencegah namun kecepatan motor tinggi. Jadi kita hanya mendapatkan tas yang berisi speedometer yang kami duga hasil curian karena

melihat kondisi barang yang seperti diambil dengan paksa,” ujar Andi.

Menurut Andi , adanya operasi gabungan dua Polsek ini menindak lanjuti perintah dari Kapolres Sidoarjo AKBP Marjuki. “Kapolres memerintahkan ke seluruh polsek jajaran untuk lebih intensif melakukan kegiatan operasi semacam ini untuk menekan angka kriminalitas jalanan. Makanya kita bergilirian untuk kegiatan operasi atau razia kendaraan. Hari ini wilayah Candi yang ketepatan operasi , besok giliran Polsek Tanggulangin bergantian

terus untuk wilayahnya operasinya,” terangnya.

Sementara itu, Kapolsek Tanggulangin, Kompol Sartono, menambahkan, adanya kegiatan operasi ini sangat efektif untuk menekan angka kriminalitas jalanan dan mempersempit ruang gerak pelaku.

“Jadi kalau kita adakan operasi seperti ini, pelaku-pelaku kriminalitas jalanan itu semakin kecil ruang gerak mereka karena dimana-mana ada operasi yang dilakukan Polisi. ” imbuh Sartono. (yun)

septiandaperdana/ant

RAZIA. Seorang petugas polisi menangkap seorang pengendara saat melakukan razia di kawasan Jalan Raya Candi, Selasa malam (19/2).

pemerintah memberikan ganti rugi dengan sistem audit.

Rusun itu bukan solusi bagi kami, karena nanti kami harus bayar sewa,” paparnya. Sugeng juga menegaskan, jika kesepakatan belum tercapai dan PT. KAI bersama Pemerintah tetap ngotot menggusur mereka. Para warga pinggir rel ini siap mengulangi ‘10 November’ jilid 2. “Saat ini kita menunggu solusi dan keputusan yang akan diberikan Walikota Surabaya dan DPRD Surabaya. Kalau keputusan tidak menguntungkan bagi kami, maka kami siap perang. Jangan salahkan kami jika akan ada ‘10 Nevember’ jilid 2,” ujarnya.

Sementara itu, Executive Vice President Daops VIII Surabaya, Maula Nur Cholis mengatakan, bahwa pihaknya akan mencari solusi untuk masalah ini. Dirinya juga mengelak ketika PT. KAI di tuding membela investor.

Semuanya dilakukan untuk kepentingan pengembangan perkeretaapian.

Rencana lahan yang akan dibebaskan PT KA Indonesia adalah yang rumahanya 14 meter dari rel. Itu untuk pembangunan double track atau rel ganda. Total panjang lahan PT KA yang harus bebas dari tepi rel sekitar 26.700 meter untuk Surabaya, di Kabupaten Bojonegoro 7000 meter, di Kabupaten Lamongan 16.600 meter dan Kabupaten Gresik 2700 meter. (wan)

12 KETATANEGARAAN

Pejabat Eksekutif Harus “Putus” dari Parpol JAKARTA-Tumpang-tindih tugas presiden sebagai kepala negara dan pempimpin partai politik (parpol) membuat penyelenggaraan negara menjadi tidak sehat. Karena itu, sebaiknya presiden maupun menteri harus berani memutus mata rantai dari parpol, terutama yang saat ini masih memegang jabatan.

“Selama sistemnya seperti sekarang ini, maka tak akan ada perubahan yang lebih baik. Karena itu DPD RI mendukung UU larangan rangkap jabatan eksekutif dengan parpol itu,” kata Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida pada acara diskusi ‘Menakar peran DPD di tahun politik’ bersama pakar tata negara Irman Putra Sidin dan pengamat politik UI Boni Hargens di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (20/2).

Menurut La Ode, pemutusan hubungan dengan parpol tidak hanya berlaku bagi presiden dan menteri. Tetapi ini berlaku menyeluruh kepada pejabat negara yang lainnya, mulai dari Gubernur sampai bupati dan wali kota.

Untuk itu kata dia, harus dibuat aturan yang tegas sehingga saat terpilih menjadi eksekutif, maka keluar dan putus dari parpol. Sebab, rangkap jabatan akan selalu dimanfaatkan untuk kepentingan parpol, dan mengabaikan tugas kerakyatan dan kenegaraan. “Untuk politik ke depan kita dihadapkan pada dua pilihan; yaitu status quo seperti sekarang ini dan atau revolusi people movement dengan gerakan rakyat yang terarah yang akan menghasilkan sistem dan pemimpin yang baru dan bersih dari korupsi,” tambahnya.

Menurut La Ode, selama pejabat eksekutif merangkap dengan parpol sampai di daerah, maka selama itu pula kondisi politik dan perekonomian bangsa ini seperti pasar gelap. “ Bukan lagi pasar malam, tapi sudah pasar gelap,” tukasnya.

Sedangkan Irman Putra Sidin mendorong agar ada aturan yang tegas agar presiden terpilih langsung putus dengan parpol. Begitu pula menteri-menteri dan pejabat daerah yang lain. “Kalau tidak, maka presiden, menteri-menteri dan pejabat yang lain akan selalu dimanfaatkan untuk kepentingan parpol, yaitu Setgab Koalisi dalam pemerintahan saat ini. Jadi, pejabat negara itu harus putus dan mencopot statusnya dari parpol. Kalau tidak, sulit akan mampu mengurusi negara. Itu harus dilakukan,” ungkapnya.

Namun Irman, sangat menyesalkan Presiden SBY yang menyebut istilah tahun politik masuk di peraduan Istana.

Dalam literatur hukum tatanegara tidak ada istilah ‘tahun politik’. Yang ada itu istilah ‘demisioner’. Seharusnya Presiden, anggota DPR dan juga DPD tidak terjebak istilah tahun politik. Tetap harus bekerja seperti biasa. Apalagi, penyebutan ini membuat antar elit di semua institusi untuk saling tawuran politik. “Makanya saya kaget mendengar Presiden menggunakan istilah tahun politik di rapat kabinet. Ini menjadi sinyal kurang bagus menjelang 2014. Ini menggambarkan institusi kepresidenan pun akan siap dalam pertarungan di tahun politik. Ini tidak boleh terjadi,” katanya.

Sementara Boni Hargens sependapat agar putus dari parpol, meski di luar negeri juga sama ada yang rangkap dengan jabatan. Tapi katanya, kalau sampai itu diputus, maka parpol-parpol akan kehilangan pundi-pundi keuangan.

Karena itu, korupsi di era modern ini mesti masuk institusi negara. Seperti dalam kasus proyek Hambalang (Kemenpora dan DPR RI), impor daging di Kementan, Kemendiknas, Al-Quran di Kemenag RI dan DPR RI dan lain-lain. “Jadi, rangkap jabatan di eksekutif itu dimanfaatkan parpol untuk mencari peluang korupsi,” tegas Boni. (cea)

RUU TEMBAKAU

Hingga Kini Belum Ada Kemajuan J A KA RTA- R a n c a n g a n Undang-undang (RUU) Pertembakauan yang kini sedang dibahas di Baleg masih belum banyak kemajuan. Sebagian anggota masih belum sepakat terhadap RUU ini dari mulai judul hingga substansi.

Sebagian anggota Baleg meminta agar lebih banyak pihak yang dihadirkan. Ini bertujuan agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih kaya.

Menurut Hendrawan Supratikno dari FPDI Perjuangan, idealnya RUU meramu berbagai kepentingan. Apalagi saat ini ada lima draft yang sudah masuk dari berbagai kalangan, mulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI). “Indonesia ini kan hidup dari sektor tambang dan hutan. Kalau habis, kita hidup dari utang. Kalau tidak bisa ngutang, kita harus ciptakan wirausaha mandiri.

Nah, tembakau adalah persemaian para konglomerat,” katanya dalam RDPU Baleg dengan Komnas Pengendalian Tembakau, Rabu (20/2).

Sementara Poempida Hidayatulah dari FPG meminta agar RUU ini tidak merugikan salah satu pihak. Apalagi ditengarai ada kepentingan asing yang bermain di sini.

“Kita juga harus pikirkan orang kecil yang terlibat, seperti pedagang dan buruh pabrik rokok yang jumlahnya

NASIONAL

KAMIS 21 PEBRUARI 2013 NO.0061 | TAHUN II

mencapai 30 juta orang,” tukasnya.

Sementara Zulmiar Yanri dari FPD mengakui tarik ulur dalam pembahasan RUU ini karena banyaknya kepentingan yang terlibat. Namun, Endang Agustin Syarwan Hamid, dari fraksi Partai Golkar mengatakan pada dasarnya masalah kepentingan itu perlu. “Tapi tetap harus ada solusi yang bijak,” katanya.

Sebagian besar anggota Baleg pun tidak ingin pembahasan RUU ini hanya masalah tembakau saja atau masalah kesehatan saja, tapi harus bisa mengakomodasi semua kepentingan.

Di sisi lain, Ketua Komnas Pengendalian Tembakau Hakim Sorimuda Pohan meminta pembahasan RUU ini harus dihentikan. “Kenapa tidak membuat RUU Perberasan saja? Itu lebih bermanfaat sebab menyangkut hajat hidup orang banyak. Sementara tembakau hanya ditanam di empat provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan sedikit Sumatera Utara,” tandasnya.

Hakim menuding RUU Pertembakauan ini sudah disetir oleh kepentingan para pengusaha. Sebab RUU ini sarat dengan kepentingan dagang. “Kalau mau bisnis yang cepat untung, ya bisnis zat adiktif dan perjudian,” tegasnya. (gam)

SBY Sepakat Kepala Daerah Mendapat Gaji yang Layak JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepakat supaya para bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, dan gubernur/wakil gubernur mendapat penghasilan yang layak dan sebanding dengan tanggung jawab mereka yang begitu besar.

Hal itu ditegaskan Presiden SBY dalam acara Konsultasi Nasional Agenda Pembangunan Pasca 2015 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/2). Forum yang akan berlangsung dua hari ini merupakan forum konsultasi publik tingkat nasional untuk menyongsong pertemuan Panel Tingkat Tinggi Tokoh Terkemuka (High Level Panel of Eminent Persons) untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015 di Bali pada 25-27 Maret mendatang.

“Yang disampaikan pimpinan Apkasi benar, setuju. Karena bagaimana pun gaji itu harus layak dibandingkan tugas, tanggungjawab, dan perannya. Kalau tidak layak dan kita punya kemampuan untuk meningkatkan jadi layak, maka penningkatan diperlu-

kan. Tidak usah minta maaf karena yang disampaikan benar,” kata SBY dalam sambutannya pada acara tersebut.

SBY kemudian memaparkan bahwa tahun 2004, saat dirinya terpilih menjadi presiden, maka tekadnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, utamanya PNS golongan I A, tingkat bawah serta guru dan semua abdi negara.

Dulu, lanjut SBY, PNS Golongan IA bergaji sekitar Rp 600 ribu dan dinilai tak layak.

SBY lantas mengajukan minimal gaji PNS IA adalah Rp 2 juta dan telah dicapai tahun 2009. Selanjutnya, gaji harus meningkat sesuai dengan nilai inflasi agar hidup PNS makin layak.

“Beberapa pejabat negara juga sudah naik cukup tinggi.

Oleh karena itu menjadi tidak

adil kalau gaji bupati, walikota, gubernur tidak naik-naik setelah 8 tahun ini. Sebenarnya saya sudh tugasi Menteri keuangan termasuk Mendagri yang dikoordinasikan oleh Wapres. Bikin dengan tepat, sandingkan dengan yang lainlain, karena dalam jangkauan APBN kita maka segera diimplementasikan,” tegasnya.

SBY menambahkan tidak adil bila pemimpinnya naik gaji dulu baru bawahannya.

Oleh karena itu, gaji bawahan harus dipikirkan lebih dulu.

“Yang tidak adil kalau pemimpin minta naik gaji duluan.

Yang gaji bawah-bawah tidak dipikirin. Bukan hanya tidak adil, tapi salah besar. Tetapi semua dipikirin, tidak keliru kalau bupati, walikota, gubernur mulai dipikirkan karena sudah memenuhi kewajiban dan tugas moralnya. Mudahmudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa diimplementasikan,” kata SBY yang disambut tepuk tangan para bupati.

Sesaat sebelumnya, Ketua Asosiasi Pemerintahan Ka-

bupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor menyampaikan keluhan kepada Presiden SBY mewakili para bupati dari seluruh Indonesia. Dia mengeluh karena gaji para bupati tidak kunjung naik.

“Yang terakhir, ini bukan permintaan tapi pesan-pesan dari kawan-kawan para bupati sekaligus saya mendapatkan dari kawan-kawan para wali kota dan satu dua orang dari gubernur minta disampaikan ke Bapak pada kesempatan ini. Mohon maaf dengan segala ampun, sudah tiga tahun yang lalu janji untuk naikkan gaji para bupati, walikota, belum,” ujar Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor.

Dia melanjutkan, “Tanggungjawabnya cukup besar, risikonya tinggi, tapi penerimaan dari negara jauh lebih rendah daripada anggota DPRD kami yang ada di kapupaten kota. Mohon maaf Bapak Presiden, tapi ini sebenarnya berat saya sampaikan. Tapi karena amanah, apa

boleh buat,” ujar dia.

Mendengar hal itu, SBY langsung menjawab permintaan yang disampaikan Isran Noor di hadapan sejumlah bupati dari seluruh daerah.

Presiden sepakat bahwa besaran gaji harus layak dibanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki para pemimpin daerah. “Yang disampaikan benar, saya setuju, karena bagaimanapun gaji itu harus layak dibanding tugas dan tanggung jawab, kalau kita rasa tidak layak, dan memiliki kemampuan ya harus dinaikkan,” jawab SBY. Meski demikian, persetujuan itu tidak lantas diterima begitu saja. Sebab, kenaikan akan disesuaikan jika bawahan-bawahan bupati sudah mengalami penyesuaian yang sama. Dengan begitu, ada keadilan antara PNS maupun pemimpinnya. “Yang tidak adil pemimpin-pemimpinnya naik duluan, yang bawah itu belum. Itu jawaban saya mudah-mudahan bisa segera diimplementasikan,” tukas SBY. (aji)

UNDANG-UNDANG

Menkeu Tolak Perubahan UU Keuangan Negara JAKARTA - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo tidak mendukung perubahan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang sudah digodok DPR selama lebih dari dua tahun. Alasannya, Kemenkeu masih perlu untuk melakukan pendalaman atas inisiatif perubahan UU tersebut. “Kami menyampaikan posisi bahwa kami belum bisa mendukung untuk adanya perubahan UU Keuangan Negara. Mungkin perlu ada pertemuan lagi. Bisa di DPR atau kami mengundang (Badan Legislasi DPR) ke kantor kami,” kata Agus di Gedung DPR Jakarta, Rabu (20/2).

Perihal rencana perubahan UU Keuangan Negara tersebut, menurut Agus, sejauh ini kerap sekali adanya saling keterkaitan antara UU Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Keuangan Negara.

Selain itu, lanjut dia, terdapat irisan-irisan pada UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dengan UU Pemerintahan Daerah.

Agus menambahkan, pada diskusi antara Kemenkeu dan Badan Legislasi DPR di Kantor Menkeu, nantinya pemerintah akan merincikan sejumlah kekhawatiran Dewan terkait dengan UU Keuangan Negara.

“Tetapi, ujung-ujungnya kami ingin melihat kemiskinan turun, kesejahteraan naik dan yang namanya gap antara orang kaya dan miskin semakin kecil,” tutur Agus.

Namun demikian, jelas Agus, pada dasarnya pemerintah menyepakati untuk tetap terbuka dalam memperbaiki

UU Keuangan negara di masa mendatang. “Kalau tadi kami menyampaikan bahwa kami belum bisa mengubah, itu sebetulnya juga kami ingin mengundang DPR. Supaya kita ada sesi untuk membicarakan ini lebih dalam,” katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Dimyati Natakusumah berharap agar pertemuan antara di Kantor Menkeu tersebut bisa terselenggara pada Maret 2013. “Saya berharap diagendakan waktunya tidak terlalu lama. Kalau bisa di Maret,” jelas Dimyati.

Dia menegaskan, saat ini

Baleg DPR tengah dikejar target untuk menyelesaikan UU Keuangan Negara yang sudah bergulir di DPR selama lebih dari dua tahun. “Saya pegang ketua panja ini sudah dua tahun lebih. Saya berharap Pak Agus Martowardojo betulbetul melihat dan mengkaji secara mendalam,” katanya.

Sementara itu, Menyoal kunjungannya ke Moscow, Rusia, Agus menilai bahwa saat ini sejumlah analis dari lembaga pemeringkat investasi internasional meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan jauh lebih tinggi dari realisasi 2012 yang hanya 6,23 persen.

“Dunia cukup kagum terhadap Indonesia yang pada 2012 pertumbuhan ekonominya bisa di atas enam persen.

Sementara banyak negara prihatin dengan pertumbuhan ekonominya, bahkan ada yang negatif. Ini yang membuat optimistis analis rating investasi bahwa Indonesia akan lebih baik pada 2013,” paparnya.

Menurut Menkeu, sebagian besar negara, terutama anggota G20, meyakini pada tahun ini Indonesia akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan di APBN 2013 sebesar 6,8 persen. “Tahun ini

kita kan mengharapkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,6 persen sampai 6,8 persen,” imbuhnya.

Pernyataan Agus tidak terlepas dari kunjungannya ke Moskwa, Rusia, untuk menghadiri pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 pada 15-16 Februari 2013.

Pada pertemuan itu Rusia menunjuk Indonesia dan Jerman menjadi Ketua Bersama Grup Studi Pembiayaan Investasi Jangka Panjang. “Belum lama ini saya menghadiri pertemuan G20, negara-negara lain kagum dengan Indonesia,” ucap Menkeu.

Selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menurut Agus, sejumlah negara G20 juga mengapresiasi pertumbuhan investasi Indonesia yang mencapai 24 persen pada 2012 (year-on-year). “Walaupun pada 2012 Indonesia juga ditandai dengan neraca perdagangan yang defisit, tetapi itu semua dikarenakan investasi yang besar mencapai 24 persen,” terang Agus.

Dia mengatakan, negara lain maupun lembaga pemeringkat investasi menganggap defisit yang dialami Indonesia bukan menjadi ancaman bagi pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional. “Karena investasi besar, maka impor barang modal dan bahan pendukung kegiatan produksi juga tinggi. Ini justru akan bagus ke depan. Saya yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkelanjutan dan berkesinambungan,” jelas Agus. (bud)

KASUS IMPOR DAGING SAPI

KPK Beri Sinyal Periksa Hilmi Aminuddin JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal memeriksa Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmi Aminuddin. Pemeriksaan ini terkait dengan kaburnya Ridwan Hakim yang juga merupakan putra keempat Hilmi Aminddin ke Turki. “Kalau diperlukan akan kita panggil,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Rabu (20/2).

Sebelumnya, KPK menjadwalkan untuk memeriksa Ridwan pada tanggal 15 Februari lalu, namun yang bersangkutan tidak hadir. Hingga saat ini, KPK belum mendapat konfirmasi kenapa Ridwan tak hadir pada pemanggilan pertama. “Belum ada konfirmasi,” ujarnya.

Ridwan Hakim, telah resmi dicegah KPK pada tanggal 8

Februari 2013. Namun, yang bersangkutan diketahui telah berada di luar negeri sejak sehari sebelum pencegahan Oleh karena itu, Busyro berharap Hilmi Aminuddin bisa membujuk putranya, Ridwan Hakim untuk segera pulang ke Indonesia.

“Tinggal bapaknya, Ustad Hilmi Aminuddin memanggil anaknya itu, menghormati hukum,” tambahnya.

Menurut Busyro, KPK membutuhkan keterangan Ridwan Hakim. “Apalagi menghormati hukum kan bagian pelaksanaan syariah Islam. Intinya ustad Hilmi memanggil, saya yakin kembali,” terangnya.

Lebih jauh kata Busyro, pihaknya perlu memeriksa Ridwan sebagai saksi dalam perkara dugaan suap impor

daging sapi. “Kaitannya dengan bisnis di lapangan, dia kan disebut kaitan dengan pengembangan penyidikan,” katanya.

Busyro mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan peran Ridwan terkait dengan kartel impor daging sapi. “Belum bisa menyimpulkan,” sebutnya.

Namun menyinggung soal Mentan Suswono, Busyro menjelaskan tim penyidik masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara suap impor daging termasuk Menteri Pertanian Suswono. Namun KPK tak ingin terburu-buru menjerat pihak lain. Harus ada bukti kuat. “Sedang mendalami, ada nggak perbuatan yang melanggar hukumnya. Itu nggak boleh grasak-grusuk. Nggak

boleh dicepat-cepatkan tapi nggak boleh juga diperlambat,” paparnya KPK juga memberdayakan tim pencegahan untuk membantu penanganan perkara suap impor daging. Hasil kajian tim pencegahan akan dijadikan masukan bagi penyidik guna pengembangan perkara. “Kaitannya dengan penindakan kita integrasi pencegahan, kami sampaikan kepada tim satgas. Sehingga tim satgas nanti pengembangannya tidak hanya perorangan yang sekarang yang jadi tersangka. Ini kajian sistem,” ujar Busyro.

Busyro menuturkan bisnis daging sapi merupakan bagian dari sistem. Karena itu KPK mengkaji sistem impor daging ini. “Tim penyidik melakukan pendalaman dalam kerangka

sistem untuk menemukan sistem-sistem ada unsur-unsur fraud-nya nggak? Kalau ada siapa subyek hukumnya, kami masuk kesana,” terangnya.

Sedangkan Ketua DPP PKS, Hidayat Nur Wahid menegaskan PKS takkan ikut campur dan menyerahkan pada tim hukum. “Yang terkait dengan masalah KPK, sudah ditangani tim hukum, anda tanya saja dengan mereka biar akurat,” ungkapnya.

Dalam perkara ini KPK menetapkan empat tersangka yakni mantan anggota DPR dari Fraksi PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Direktur PT Indoguna, Juard Effendi dan Arya Arbi Effendi dan perantara suap, Ahmad Fathanah. Mentan Suswono juga sudah pernah diperiksa KPK sebagai saksi. (gam/cea)

EKONOMI CALON GUBERNUR BI

Presiden Belum Mau Terbuka JAKARTA- Kendati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum menyerahkan nama kandidat Gubernur Bank Indonesia (BI) ke DPR, namun Darmin Nasution merupakan figur yang masih layak untuk kembali memimpin bank sentral. Pasalnya, Darmin terbukti berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Salah satu bukti prestasi Darmin adalah berani membuat keputusan dengan menerbitkan PBI Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar devisa hasil ekspor dibawa ke dalam negeri yang selama ini sangat sulit diterapkan. Sementara itu, pihak istana masih merahasiakan nama calon gubernur BI. “Saya kira, dia (Darmin_red) sangat bagus. Ada kemungkinan dipilih kembali. Apalagi, ini kan baru yang pertama dia menjabat. Saya rasa, Darmin cukup baik,” ujar Direktur Currency Management Board, Farial Anwar di Jakarta, Rabu (20/2).

Seperti diketahui, Gubernur BI Darmin Nasution akan mengakhiri masa jabatannya pada Mei mendatang. Mengacu pada Undang-Undang BI, nama calon tersebut harus diserahkan ke DPR paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur BI. Artinya, DPR harus sudah menerima usulan presiden paling lambat 22 Februari 2013.

Farial mengaku, tidak me-

13

KAMIS 21 PEBRUARI 2013 NO.0061 | TAHUN II

miliki jago yang menjadi gubernur BI. Namun, dia berharap agar Gubernur BI diambil dari figur yang teruji kompetensinya.” PBI DHE baru diterbitkan jaman Darmin. Kalau pada akhirnya dia dipilih kembali, saya kira pantas,” kata dia.

Saat ini, sejumlah nama kandidat gubernur BI mulai muncul. Nama-nama itu antara lain Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, ekonom Raden Pardede, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro, serta Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu.

Nama-nama yang beredar ini akan diseleksi menjadi tiga nama saja dan akan diajukan ke DPR pada 22 Februari mendatang. Bahkan, nama Darmin Nasution juga santer dikabarkan masuk kembali menjadi calon gubernur BI periode mendatang.

Namun Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengaku tidak mengetahui nama-nama yang beredar tersebut. Dia pun enggan berkomentar terhadap isu tersebut.”Itu kan nama-nama yang muncul di lapangan, tapi kan tidak tahu sumbernya dari mana. Apakah valid atau tidak. Kalau saya tidak mau menebak-nebak,” sergah dia. (gam/abe)

SOAL INALUM

Pemerintah Tak Perlu Bentuk BUMN Baru JAKARTA - Otoritas Asahan selaku badan yang mewakili pemerintah untuk proyek PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menyarankan agar pemerintah tidak perlu membentuk BUMN baru untuk mengelola Inalum. Mengingat, secara operasional perusahaan dinilai mampu untuk menjalankan proses produksi dengan peralatan yang ada saat ini.

“Sebetulnya tidak perlu entitas baru untuk mengelola Inalum nantinya. Tinggal mentransformasikan saja perusahaan yang ada saat ini menjadi BUMN,” kata Ketua Otoritas Asahan, Effendi Sirait saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, Rabu (20/2).

Usulan agar pemerintah tidak membentuk perusahaan BUMN baru, kata Effendi, tidak terlepas dari rencana pemerintah sendiri yang tengah mengupayakan pengambilalihan 100 persen saham Inalum. “Kalau suatu perusahaan itu sudah di atas 51 persen, itu namanya sudah BUMN. Jadi kalau diambil 100 persen, berarti BUMN. Pak Menteri Perindustrian (MS Hidayat) juga sudah menyatakan itu (Inalum) akan menjadi BUMN,” paparnya.

Secara operasional, menurut Effendi, transformasi Inalum menjadi perusahaan BUMN berada pada status yang siap berproduksi. “Karena memang, setuju atau tidak setuju Jepang (Nippon Asahan Aluminium). Itu memang sudah harus diambil alih. Kalau pun ada yang belum clear, itu bisa diselesaikan belakangan. Tetapi, pada 1 November tahun ini, Indonesia sudah harus membayar kompensasinya itu,” tutur Effendi.

Effendi menegaskan, pasca pengambilalihan 100 persen saham, Inalum bisa langsung berubah menjadi perusahaan BUMN. “Karena sekarang pun proses produksi berjalan baik.

Pemindahan itu kan nantinya hanya di atas kertas,” kata Effendi sembari mengatakan bahwa kontrak-kontrak kerjasama Inalum dengan pihak lain juga sudah dibahas oleh Tim Perunding Inalum.

“Aset-aset Inalum saat ini semuanya dalam keadaan baik.

Walaupun sudah tua. Sekarang teknologinya bisa menghasilkan aluminium 1 ton dengan mesin 13.000 kwh (kilowatt hour). Kita butuh mesin 14.000 kwh per ton, jadi bedanya tipis dengan yang sekarang,” paparnya.

Sementara itu, menurut Effendi, Inalum memiliki dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Air, yakni PLTA Siguragura dengan kapasitas 284 MW dan PLTA Tangga dengan kapasitas 320 MW serta satu unit smelter. “Selama kurun 20072012 sudah dilakukan efisiensi turbin di PLTA Siguragura dan Tangga,” ucapnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan alokasi anggaran untuk mengambil-alih Inalum maksimal Rp7 triliun. Dana senilai Rp2 triliun dari APBN-P 2012, sedangkan sisanya dianggarkan pada APBN 2013.

Saat ini komposisi kepemilikan Inalum adalah Pemerintah Indonesia sebesar 41,12 persen dan Nippon Asahan Aluminium 58,88 persen. Berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada 7 Juli 1975 di Tokyo, kerja sama tersebut akan berakhir pada 31 Oktober 2013, dan saham milik Jepang akan diambil alih Indonesia.

Lebih lanjut Effendi mengungkapkan, sejauh ini NAA masih menolak pengambilalihan seluruh saham Inalum oleh pemerintah Indonesia. “NAA itu ingin memperpanjang, misalnya ingin memperpanjang 30 tahun lagi. Terus Indonesia menolak. Ada juga keinginan sahamnya (NAA) dipertahankan 30 persen di Inalum, Indonesia pun menolak. Indonesia mau mengambil saham Inalum sepenuhnya,” ujarnya.

Menurut Effendi, sebelumnya Kementerian Negara BUMN sudah melayangkan surat kepada Otorita Asahan untuk segera mengakhiri master agreement Inalum dengan NAA. “Menteri BUMN sudah menyurati Otorita Asahan, kemudian kami sudah menyurati Inalum mengenai hal itu,” ucap Effendi.

Sekarang ini, kata Effendi, proses pengambilalihan 100 persen saham Inalum oleh pemerintah Indonesia masih berada pada pembahasan di tingkat Tim Perunding Inalum.

“Sekarang ini sudah ke tahap perundingan yang sudah dibentuk Tim Perunding,” ucapnya. (bud/abe)

PERBANKAN NASIONAL

DPR: Belum Berpihak kepada UMKM dan Malaysia 66,2 persen. “Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja,” jelas dia.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Abdilla Fauzi Achmad meminta perbankan agar tidak lagi eksklusif terhadap nasabah, sehingga menghambat penyaluran kredit khususnya bagi sector UMKM. “Mari kita ubah citra bank menjadi inklusif karena selama ini perbankan dinilai eksklusif oleh masyarakat,” pinta dia.

Menurut dia, sektor perbankan sangat strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi karena itu peran bank harus menyentuh semua sektor. “Kalau bank masih enggan menyalurkan kredit ke UMKM berarti mereka belum berpihak kepada masyarakat miskin. Dengan demikian semakin jelas jika peran perbankan yang katanya mau mengentaskan kemiskinan hanya kamuflase saja,” kritik dia.

JAKARTA-Keberpihakan dukungan pembiayaan perbankan nasional terhadap segmen Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) masih sangat minim. Padahal Bank Indonesia (BI) sudah mengeluarkan kebijakan bahwa minimal 20 persen dari portfolio pembiayaan bank harus disalurkan kepada segmen UMKM. Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengutarakan data informasi dari BI menunjukkan baru satu perbankan pemerintah yang saat ini mampu memenuhi kebijakan tersebut. Itu pun baru mampu memberikan akselerasi pembiayaan UMKM sebesar 43 persen. Sedangkan bank pemerintah dan swasta lainnya ada yang baru mampu memenuhi kebijakan tersebut masih di bawah 20 persen

bahkan ada yang baru 11 persen saja.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan masih belum adanya keberpihakan bank-bank pemerintah atau perbankan nasional kepada UMKM. “Harusnya hal ini menjadi tantangan bagi perbankan nasional kita. Mengingat perbankan asing saja sudah melirik hal ini. Terutama bagi bank pemerintah, harus lebih agresif untuk segera memenuhi kebijakan yang sudah ada. Dalam hal terkait 20 persen dari portpolio pembiayaan bank, itu harus disalurkan kepada segmen UMKM,” ujar Ecky di Jakarta, Rabu (20/2).

Selain ini, katanya, itu merupakan sebuah kewajiban perbankan. Karena, dilihat dari opportunity ke depan, UMKM ini akan memberikan

cukup kontribusi terkait sebagai penyokong ekonomi nasional. “Segmen UMKM masih akan terus menjadi target pasar pada perbankan nasional, sehingga persaingan dalam meningkatkan pangsa pasar pada segmen ini juga semakin meningkat,” tukas Ecky.

Ecky juga mengatakan fungsi perbankan nasional harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Namun hal ini masih menjadi salah satu kelemahan dari perbankan nasional saat ini. Di mana, Financial Inclusion atau kemampuan perbankan untuk meningkatkan pelayanan ke seluruh konsumen seluruh level di masyarakat harus ditingkatkan. Harus ada perhatian serius dari publik agar

fungsi intermediasi dari perbankan yang terkait dengan rendahnya financial inclusion itu bisa terwujud.

Kondisi UMKM saat ini yang mampu mengakses pembiayaan hanya sekitar 30 persen. Jumlah kepemilikan rekening masih di bawah 50 persen dari total penduduk Indonesia.

Bahkan hanya sekitar 0,2 persen investor domestik yang masuk ke pasar modal. Berbeda dengan Singapura yang 30 persen investor domestiknya masuk ke pasar modal dan Malaysia 12,8 persen investor domestiknya masuk ke pasar modal.

Sementara dari sisi tabungan lanjut dia, hanya 19,6 persen masyarakat Indonesia berusia di atas 15 tahun yang mempunyai rekening.

Sementara di Singapura 98,2 persen, Thailand 72,7 persen

Asing Paksa Indonesia Terus Berutang JAKARTA-Upaya pemerintah Indonesia melepaskan diri dari jerat utang luar negeri ternyata masih sulit.

Ini terjadi karena lembaga pemberi utang ini terus memaksa Indonesia untuk tetap berutang.

“Pinjaman luar negeri bukan karena ketidakmampuan dana untuk membiayai proyek. Ini soal alasan berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan lembaga donor. Kita tidak bisa 100 % menerima bantuan, kita sekarang lebih seperti menerima bantuan yang ada capacity buildingnya, jadi kita bukan dari sisi finance, tapi konsultasi, engineering yang mereka miliki,” kata Deputi Kemenko Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Internasional, Rizal Affandi Luk-

man di Jakarta, Selasa (19/2).

Menurut Rizal, Jepang melalui JICA memiliki pengalaman panjang dalam mengelola Mass Rapid Transit (MRT). “Pengalaman dia melakukan operasional MRT di Tokyo, itu pengalaman yang tidak bisa dibeli oleh uang,” tambahnya Diakui Rizal, pemerintah sebenarnya memiliki dana yang cukup. Sayangnya tak punya pengalaman. “China pun dari sisi financing sudah lebih dari cukup. Tapi tetap menerima bantuan dari Bank Dunia. Karena ada knowledge

sharingnya, Bank Dunia kan tempat orang-orang yang berpengalaman di berbagai negara bisa diberikan kepada negara lain,” ujarnya.

Rizal menyatakan hal inilah yang dilakukan pemerintah RI melalui pinjamannya kepada Jepang untuk pembangunan MRT di Jakarta. Pasalnya, melalui program pinjaman ini, pemerintah tidak hanya mendapatkan bantuan dana tetapi juga pengalaman dalam pembangunan sarana transportasi massal itu.

Lebih lanjut Rizal menambahkan pemerintah memang selektif dalam memberikan persetujuan pinjaman. Alasannya, pemerintah ingin melakukan pembiayaan dari dalam negeri.

Sampai saat ini, utang yang di-

terima Indonesia masih dalam batas kemampuan pembayaran anggaran negara, salah satunya pinjaman dari Jepang ini. “Dari sisi term of condition-nya, itu kan pinjaman lunak, umumnya di bawah 1 %, 0,8 % dan sebagainya. Karena Jepang juga memiliki tabungan yang cukup besar yang bisa digunakan dengan dana murah,” tuturnya.

Sebenarnya, kata Rizal, jumlah pinjaman dari tahun ke tahun makin mengecil. Jadi sesuai kapasitas pemerintah untuk membayarnya. “Debt to GDP kita rendah, jadi saya kira, kita dalam posisi yang terus mengurangi dan dengan ekonomi yang berkembang maka rasio tadi akan terus mengecil, begitu juga absolutnya, sehingga apa yang kita bayarkan jauh lebih

Insentif Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah, mengatakan BI akan memberikan intensif dan disintensif kepada bank yang dikaitkan dengan porsi penyaluran kredit usaha UMKM..

“Ini untuk bank yang memiliki pola khusus membiayai UMKM akan diberikan intensif,” kata dia.

Intensif tersebut, menurut Halim, akan diberikan berupa perlakuan yang berbeda dalam pembukaan kantor cabang.

Sedangkan untuk disintensif, sebaliknya yang tidak memiliki pola pembiayaan kepada UMKM. Ketentuan mengenai pembukaan cabang juga akan dikaitkan dengan modal yang dimiliki bank. Bank yang memiliki modal lebih besar memiliki peluang memperluas cakupan usaha, seiring dengan kemampuan bank tersebut menanggung risiko. (gam)

besar dari yang kita pinjam baru,” tandasnya.

Berdasarkan catatan Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, pada Januari 2013, utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 4,33 triliun. Total utang pemerintah Indonesia saat ini menjadi Rp 1.979,75 triliun.

Secara rasio terhadap PDB total di 2012, utang pemerintah Indonesia berada di level 24% hingga Januari 2013.

Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah hingga Januari 2013 mencapai US$ 204,14 miliar, turun tipis dari posisi di akhir 2012 yang mencapai US$ 204,28 miliar.

Utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman Rp 605,32 triliun yang menurun dibanding akhir 2012 Rp 614,32 triliun. Kemudian berupa surat berharga Rp 1.374,16 triliun, atau naik dibanding 2012 sebesar Rp 1.361,1 triliun. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 8.241,9 triliun, maka rasio utang Indonesia hingga akhir 2012 sebesar 24%. (cea)

GERAKAN SOSIAL

PT Sarana Multigriya Finansial Gelar Kegiatan Donor Darah JAKARTA-PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) menggelar kegiatan donor darah sebagai kegiatan rutin yang masuk dalam Program Bina Lingkungan SMF. Kegiatan donor darah yang mengambil tema “Setetes Darah Anda Sangat Berati Untuk Hidup” merupakan penyelenggaraan yang kedua kali. “Yang pertama dilakukan pada 11 September tahun lalu dan diharapkan akan dilaksanakan secara rutin minimal 2 (dua) kali setahun dengan peserta instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat yang ada diwilayah kerja Perseroan, “ ujar Direktur SMF Trisnadi Yulrisman di Jakarta, Rabu (20/2).

Dia mengatakan, target donor Darah hari ini adalah 100

kantong darah. Pada tahun sebelumnya SMF telah menyumbangkan darah sebanyak 112 kantong darah dari target 75 kantong darah. “Insya Allah tercapai, walaupun sedikit, secara tidak langsung Darah anda sangat berarti guna mendukung pemenuhan kebutuhan darah di wilayah Jakarta,” kata dia.

Trisnadi yang juga turut mendonorkan darahnya mengajak segenap masyarakat Jakarta untuk bersedia menjadi donor darah. Terlebih lagi dalam kondisi berbagai daerah di Indonesia termasuk Jakarta sering dilanda berbagai bencana, seperti banjir, yang barubaru ini dialami diwilayah Jakarta serta berbagai kecelakaan lalu-lintas dan pasien-pasien rumah sakit yang kesemuanya

membutuhkan bantuan darah dalam jumlah tidak sedikit bagi para korban.

Selain kegiatan donor darah, terkait Program Kemitraan & Bina Lingkungan pada tahun 2012, SMF telah melakukan serangkaian kegiatan diantaranya bantuan langsung ke panti jompo, panti asuhan, beasiswa kepada siswa teladan di lembaga pendidikan, khusus untuk program bina lingkungan.

Sedangkan untuk program kemitraan, SMF menyalurkan pembiayaan mikro kepada UMKM. “Untuk target tahun 2013, kegiatan sebagaimana tersebut di atas diupayakan akan terus berulang baik untuk program kemitraan maupun bina lingkungan,” pungkas dia. (gam)

14

OPINI

KAMIS 21 PEBRUARI 2013 NO. 0061 | TAHUN II

salam songkem

Konsep Ideal Kurikulum 2013

Kemana Kasus Sprindik?

Oleh: Rusdiyanto | Mahasiswa STIT Aqidah Usymuni Sumenep

eboh bocornya sprindik KPK terkait keputusan Anas Urbaningrum menjadi tersangka dalam kasus Hambalang, pelan tapi pasti mulai tenggelam. Kasus itu seakan menghilang berbareng berakhirnya pelaksanaan Rapimnas Partai Demokrat.

Apakah soal sprindik dianggap selesai?

KPK sebenarnya sebagaimana ditegaskan oleh juru bicaranya Johan Budi telah membentuk tim investigasi. Istana yang sempat disebut-sebut sebagai muara bocornya sprindik, melalui juru bicara Presiden Julian Aldhi, juga sempat memberikan penjelasan yang bernada bersayap hingga tak cukup menjernihkan. Sayangnya, sampai saat ini, persoalan sprindik seperti mengambang dan pelan-pelan menghilang. Dan seakan mengikuti arus perjalanan pemberitaan, persoalan sprindik, pelan tapi pasti mulai tergeser persoalan lain.

Kita tentu saja berharap terutama KPK mengusut kasus bocornya sprindik itu sampai tuntas ke akar-akarnya. Sebab, tanpa harus menjadi seorang sangat cerdas, bocornya sprindik KPK terkait kasus Hambalang itu jelas sekali sarat muatan kepentingan politik.

Ada aroma sangat tajam yang menegaskan bocornya sprindik menjadi senjata politik untuk memukul lawan politik.

Kasus yang disebut mantan Ketua Umum Muhammadiyah M. Syafii Maarif sebagai sangat serius itu, bila dibiarkan mengambang bukan tidak mungkin terulang kembali dan menjadi kebiasaan dijadikan amunisi politik. Terbuka ruang menggiring KPK ke luar dari desain besar awalnya sebagai insitusi untuk memberantas kejahatan luar biasa, bernama korupsi. Itu juga berarti pelan tapi pasti menyeret KPK dalam pusaran keras permainan dan pertarungan politik. Dan jika skenario itu terjadi, alangkah nestapanya bangsa ini. Alangkah tragisnya bangsa ini karena kehilangan satu-satunya lembaga hukum yang dianggap masih memberikan harapan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Karena itu masyarakat Indonesia harus terus mempertanyakan dan mengawal penuntasan persoalan bocornya sprindik itu bila bangsa ini tak ingin makin tenggelam dalam kubangan persoalan korupsi. Membiarkan mengambang, berlalu tanpa kejelasan, sama saja dengan membiarkan terbuka ruang penyelesaian persoalan hukum dengan kompromi politik. Hukum akhirnya terkooptasi kepentingan politik. Makin hancurlah dunia hukum yang sudah carut marut itu.

Sebaliknya bila persoalan itu tuntas dan mereka yang terlibat dikenakan sanksi hukum yang seberat-beratnya, secara internal KPK telah melakukan sterilisasi dari upaya-upaya untuk menyeret KPK sebagai alat kepentingan politik. Penuntasan itu, niscaya juga akan mengembalikan wibawa KPK dari prasangka-prasangka buram yang menduga KPK menjadi alat kepentingan politik.

Tentu di luar persoalan besar, secara teknis menegemen KPK harus berbenah agar tak terulang kembali dan KPK menyegarkan kesadaran bahwa sebagai kekuatan pemberantasan korupsi, selalu dan akan selalu digoda, diseret untuk dijadikan alat kepentingan. =

Pendidikan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia utamanya bagi anak. Penanaman nilai-nilai pendidikan mulai sejak dini sangat penting dilakukan agar anak memiliki karakter atau kepribadian yang baik.

H

Jangan Tinggalkan DKI

D

engan memiliki nilai-nilai dasar pendidikan, anak akan mudah mengenali dan beradaptasi secara baik dengan lingkungan sekitarnya. Pada gilirannya lingkungan juga ikut membentuk karakter dan kepribadian seorang anak. Kalau lingkungan tempat tinggalnya baik, maka karakter anak juga akan baik. Sebaliknya kalau lingkungannya jelek (dalam arti yang luas) tentu pola hidup dan karakter anak ikut menjadi jelek. Karena itu, lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan karakter anak.

Proses pendidikan anak sebenarnya sudah di mulai dari lingkugan keluarga. Keluarga seringkali disebut sebagai komunitas pertama dan utama dalam memberikan dasar-dasar pendidikan. Sebagai komunitas pertama, keluarga jelas memiliki tanggung jawab dan peranan yang sangat vital dalam rangka membentuk pribadi anak menjadiinsanul kamil. Berupa apapun pendidikan yang diberikan keluarga kepada anak akan menjadi fondasi dan modal penting bagi proses perkembangan anak selanjutnya. Dengan demikian orang tua harus benarbenar memprioritaskan pendidikan terhadap anaknya demi tercapainya cita-cita yang ingin dicapai di masa

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini dan resensi buku.

Panjang tulisan 5000 karaketer (opini) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikirimkan dengan disertai foto terbaru ke: koranmadura@ymail.com atau koranmadura@gmail.com

A

Antara Harapan dan Kenyataan Berangkat dari kenyataan di atas, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggagas Kurikulum 2013 yang sarat dengan muatan karakter dan budi pekerti.

Untuk mengoptimalkan Kurikulum 2013 itu berbagai macam sosialisasi telah dilakukan oleh Kemendikbud.

Salah satunya dengan cara pimpinan Kemendikbud turun langsung ke daerah-daerah. Ada pula dengan cara mengundang pimpinan birokrasi di daerah datangke Jakarta untuk diberi sosialisasi. Tak pelak,

gagasan Mohammad Nuh itu mendapat sambutan positif dari berbagai pihak walaupun di sisi lain ada juga yang bersikap skeptis. Wakil Presiden Boediono diisukan mendesak agar Kurikulum 2013 yang sarat dengan muatan karakter segera diimplementasikan.

Harapan tersebut rasanya tidak berlebihan dan paralel dengan keinginan masyarakat Indonesia mengingat output pendidikan kita selama ini jauh dari kata memuaskan. Bukan kata memuaskan yang didapatkan, malah kita dibuat sering mengelus dada melihat perilaku anak-anak bangsa yang kian hari kian keluar dari norma-norma agama dan sosial.

(Kemendikbud) menggagas Kurikulum 2013 yang sarat dengan muatan karakter dan budi pekerti.

Lihat saja perilaku siswa sebelum Ujian Nasional digelar dan sesudah siswa dinyatakan lulus Ujian Nasional(UN). Jauh sebelum pelaksanaan Ujian Nasional, biasanya siswa banyak mengadakan kegiatan-kegiatan positif seperti halnya menggelar do’a atau istighasah bersama guna menyambut dan menyiapkan mental menghadapi ujian. Pemandangan berbeda terjadi ketika siswa telah dinyatakan lulus.

Konvoi kendaraan ramai di jalanjalan raya dan aksi saling corat-coret baju menjadi tontonan yang kurang

sedap dilihat. Semua itu adalah wujud dari euforia yang salah kaprah dan berlebihan dalam merayakan kemenangan. Namun, disisi lain ada juga sebagian pelajar yang merayakannya dengan cara yang lebih bijak dan bajik, yaitu dengan sujud syukur atau mengadakan tasyakkuran.

Hemat penulis, tidak diragukan lagi, Kurikulum 2013 yang digagas oleh Kemendikbud merupakan Kurikulum yang komplet dan ideal, karena segala aspek tercakup di dalamnya. Dalam Kurikulum tersebut anak didik akan diberikan pemahaman yang cukup dan optimal tentang agama dan budi pekerti tanpa mengabaikan aspek intektualnya.

Sehingga nanti tidak ada lagi istilah siswa terlibat tawuran, pergaulan bebas yang kebablasan dan perilaku amoral lainnya.

Pada dasarnya Kurikulum 2013 tidak berbeda jauh dengan kurikulum yang diterapkan sebelumnya, hanya saja ada pengurangan beberapa mata pelajaran dan penambahan durasi waktu mengajar serta penguatan pendidikan karakter dan budi pekerti menjadi fokus utama.

Dengan adanya perubahan kurikulum baru tersebut pemerintah memang terkesan tidak konsisten.

Namun, hal itu dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan formula yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan peserta didik saat ini. Dengan adanya format kurikulum baru tersebut juga tidak bisa menjamin perilaku negatif siswa akan hilang secara otomatis.

Kendati demikian, paling tidak ini menjadi langkah riil pemerintah untuk mencetak anak bangsa yang berintelektual tinggi, berkarakter kuat dan berbudi pekerti luhur. Wallahu a’lam...!!! =

Taman Kota, antara Fungsi Ekologi dan Ekonomi Oleh: Hidayat Raharja | Pendidik dan Pelaku Kebudayaan

J

okowi (Joko Widodo) seorang figur pimpinan yang kini menjabat gubernur DKI. Namanya kembali menguat di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, setelah sebuah survei yang dilakukan Lembaga Survei Jakarta (LSJ) menempatkan Jokowi di posisi paling atas dalam bursa pencalonan presiden (capres) RI terfavorit tahun 2014 mendatang.

Sebagai manusia normal, bisa jadi Jokowi tergiur dengan dengan hasil survei tersebut. Memang, tidak ada yang salah bila Jokowi berminat maju sebagai capres RI. Apalagi peluang Jokowi menuju capres 2014 sangat terbuka, setidak-tidaknya dalam versi survei LSJ. Dalam survei tersebut, Jokowi berhasil menempati capres terfavorit yang menjadi idola rakyat Indonesia dengan persentase 18,1 %, mengalahkan Prabowo Subianto yang memperoleh 10,9 % dari responden. Secara berurut ranking capres ditempati Wiranto, JK, Abu Rizal Bakrie, Megawati, Mahfud MD, Dahlan Iskan, Hatta Rajasa, Surya Paloh, Rhoma Irama, Muhaimin Iskandar, Anas Urbaningrum, dan sejumlah nama lainnya.

Kedati pun Jokowi diuntungkan dengan survei itu, posisi Jokowi sangat terjepit untuk melenggang ke RI-1. Sebab warga DKI akan merasa dikhianati oleh sosok pimpinan DKI yang telah dipilihnya itu ketika Jokowi dengan mudahnya meninggalkan DKI hanya untuk kepentingan menjadi pimpinan negara.

Memang, menghadapi resiko tidak dipercaya lagi oleh konstetuennya merupaka pilihan terberat. Ada baiknya Jokowi lebih memvokuskan diri pada tanggungjawabnya sebagai orang nomor 1 di DKI. Masih terlalu banyak masalah yang dihadapi DKI yang membutuhkan penanganan serius dari seorang figur Jokowi.

Sekedar untuk diingat, dahulu ketika masih kampanye pilgub, ada sejumlah janji Jokowi yang sebenarnya masih ditunggu oleh warga DKI, yaitu janji akan tetap turun dari gang kumuh, jalan besar, mulai pasar tradisional, kompleks, gedung-gedung untuk berjuang bersama wara DKI dalam mewujudkan Jakarta baru.

Jokowi juga berjanji untuk tidak main proyek, tidak akan memakai voorijder yang kerap memicu macet, bidang kesehatan dan pendidikan, akan merombak sistem birokrasi di pemerintahan Provinsi DKI, dan yang terpenting janji untuk memimpin Jakarta lima tahun ke depan.

Janji-janji tersebut sejak Jokowi dilantik sebagai Gubernur DKI di sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (15/10) setahun lalu, sampai sekarang masih belum semuanya terealisasi. Bila mau jujur, sebetulnya, masyarakat masih belum menemukan bukti konkrit dari kinerja Jokowi. Apabila seperti ini adanya, tentu elektabilitas Jokowi sesungguhnya masih meragukan. Karena itu, tidak ada buruknya bila Jokowi menentukan sikap untuk tidak terpengaruh dengan godaan pinangan menjadi capres RI sebagaimana yang ditegaskan Jokowi di Balaikota, Kamis (7/2/2013).

Apabila memang Jokowi masih dikehendaki rakyat untuk memimpin negara ini, ada baiknya menunggu masa jabatannya sebagai gubernur DKI berakhir, baru kemudian memantapkan langkah untuk maju dalam pilpres RI. =

mendatang.

Kemudian anak masuk ke lingkungan sekolah di mana lingkungan ini sebagai kelanjutan dari proses pendidikan yang diberikan dalam lingkungan keluarga. Di lingkungan sekolah anak berada dalam kontrol seorang guru. Dalam memberikan pendidikan, guru sebagai orang yang bersentuhan langsung dengan anak didiknya harus bijaksana dengan cara memberikan porsi yang seimbang.

Dengan kata lain, pendidikan yang diberikan tidak hanya memperhatikan aspek kognitifnya saja, tetapi aspek afektif, psikomotorik dan spiritualnya sama-sama harus terpenuhi.

Betapa banyak anak yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, namun perilakunya malah menyimpang jauh dari nilai-nilai etika. Tidak sedikit diantara mereka yang terlibat tawuran antar pelajar, minum-minuman keras, free sex, pecandu narkoba dan perilaku brutal lainnya. Dalam hal ini, kondisi jiwa anak kering dari siraman pemahaman agama sehingga perilakunya cenderung vulgar dankeluar dari koridor agama.

T

aman kota awalnya adalah sebuah ruang terbuka tempat berlangsungnya sirkulasi udara kota. Ruang sirkulasi yang memberikan penyegaran udara di tengah kesibukan meningkatnya emisi karbon dari aktivitas kota. Di samping sebagai tempat rekreasi warga kota, sebagai paru-paru kota, juga sebagai pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, serta merupakan habitat berbagai flora dan fauna terutama burung (Putu Rumawan Salain, 2003). Taman kota terus bertumbuh dan memberikan aneka manfaat bagi masyarakat dan lingkungan perkotaan, bukan lagi sebagai open space tempat sirkulasi oksigen. Taman kota telah berkembang menjadi sebuah ruang publik dan di dalamnya kultur masyarakat bertemu dan menemukan variannya sebagai bentuk persilangan yang saling sengkarut dalam bentangan waktu. Persilangan-persilangan budaya yang menggerakkan dinamika kehidupan kaum muda di tengah upaya mempertahankan ekologi dan gelegak ekonomi.

Secara ekologis, taman kota menjadi sebuah ruang tempat aneka flora dan fauna saling berinteraksi mebangun jaring-jaring makanan dan jejaring kehidupan membentuk keseimbangan baru. Proses pengolahan karbondioksida menjadi senyawa organik yang melepas oksigen segar ke udara. Bunga-bunga bermekaran mengundang kupu dan kumbang untuk datang menyerbukinya.

Suasana yang mebuat taman menjadi lebih hidup dan menyegarkan. Di sini berlangsung proses makan-me-

makan dan simbiosis antara organisme dalam taman. Jejaring saling ketergantungan merajut dinamika kehidupannya. Rajut kehidupan yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia, proses oksidasi yang menyuplai energi dalam tubuh manusia. Bahkan lebih jauh Taman Kota kemudian menggerakan sektor kehidupan ekonomi, dengan bermunculannya para pedagang di sekitar taman untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung.

Menurut Suntoro Wongso Atmojo (2007), taman kota mempunyai fungsi yang banyak, baik berkaitan dengan fungsi hidrorologis, ekologi, kesehatan, estetika dan rekreasi.

Sebuah tempat artifisal yang kemudian membentuk taman bunga yang rindang menjadi tempat berolahraga, jalan-jalan, atau ruang bermain keluarga. Maka tidak heran jika taman kota ramai di sore sampai malam hari dan atau di pagi hari pada masa libur. Taman menjadi sangat bermakna ketika perumahan di masyarakat perkotaan kehilangan halaman dan tempat bermain.

Mereka menjadikan taman kota sebagai ruang pembebasan bagi anakanak dan keluarga untuk menghirup udara segar.

Taman Kota Sumenep yang lebih dikenal dengan Taman Bunga (Taman Adipura) merupakan salah satu tempat terpusatnya massa dengan segala ragambudaya yang mengitarinya. Taman Kota yang terbukti telah memberikan efek dalam perkembangan dinamika budaya kaum muda dan pergerakan perekonomian masyarakat.

Berkumpulnya masyarakat di taman kota untuk berolahraga atau pun hanya sekedar untuk menghilangkan kebuntuan pemikiran, telah mengundang hadirnya beberapa komunitas di sekitar taman. Tersedianya akses internet (hotspot) di taman kota menjadikan sebagaitempat browsing dan juga berdiskusi bebebrapa komunitas kecil seniman kota dan para blogger. Komunitas sepeda onthel, mobil sedan, motor modifikasi, para skater, dan beberapa komuni-

tas lainnya. Mereka berbagi ruang dan waktu di seputar taman. Hadirnya komunitas semacam ini telah memberikan sinyalemen bahwa taman kota memiliki relevansi dengan dinamika perkembangan budaya kaum muda. Pusaran kreativitas yang kemudian menggerakan roda ekonomi kreatif dengan hadirnya lapak pedagang aneka jenis makanan dan minuman, pakaian, VCD dan DVD terus bertumbuhan mengitari taman. Pusaran yang menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar kota.

Pertumbuhan ekonomi yang semula dianggap sebagai pengotor taman, sehingga digusur oleh aparat pemerintah kota, namun kemudian difasilitasi dengan memberikan tanggungjawab kepada para penggerak ekonomi di seputar taman kota

Lambat dan pasti, taman kota akan kehilangan fungsi hidrorologis, ekologi, kesehatan, estetika ketika pertambahan populasi pelaku ekonomi tak dibatasi. untuk menjaga kebersihan taman.

Serta diperluasnya areal di minggu pagi dengan dibukanya pasar Minggu Pagi di sebelah timur taman Bunga. Simbiosis antara pelaku ekonomi dengan eksosistem taman. Mereka menumbuhkan ekonomi dan taman kota bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Sektor ekonomi adalah lahan yang selalu menyedot para pelaku untuk menggerakkan putaran kreativitas. Semula ditandai dengan munculnya kereta kelinci yang amat sederhana dan kemudian berkembang dengan hadirnya puluhan odong-odong memenuhi jalanan seputar taman. Taman kemudian menjadi bising dan hiruk-pikuk oleh mesin ekonomi yang menderu

sepanjang waktu. Lingkaran taman dikepung oleh kegaduhan dari pengeras suara dari odong-odong.

Mereka berlomba merebut hati konsumen (anak-anak) dengan aneka macam kreativitas hiasan pada odong-odong, mulai dari bentuk perahu, teletubbies, naga, bayi, micky, panda, dan aneka bentuk lainnya.

Sebuah kreativitas usaha yang ternyata memubutuhkan modal hampir 35 jutaan rupiah. Taman telah berubah menjadi sarang pertumbuhan ekonomi kapital. Mereka yang bermodal kecil tersungkur oleh pemodal besar. Mereka kemudian bermetamorfosis untuk tidak tersisih dalam persaingan mengubah bentuknya menjadi perahu dengan aneka asesoris dan penggeraknya menggunakan mesin. Kompetisi antarpelaku ekonomi semakin ketat khususnya yang bergerak di sektor makanan dan usaha hiburan atau mainan; odong-odong, sepeda skuter, mobilmobilan, dan sejenisnya.

Taman kota telah disesaki oleh para pelaku ekonomi yang menyesaki dari seluruh sisi. Lanskap taman dan Masjid Jamik Sumenep terhalang oleh puluhan odong-odong yang populasinya terus bertambah.

Lambat dan pasti, taman kota akan kehilangan fungsi hidrorologis, ekologi, kesehatan, estetika ketika pertambahan populasi pelaku ekonomi tak dibatasi. Hal ini perlu dipahami ketika simbiosis antara ekosistem taman dengan pergerakan ekonomi kapital mencapai puncak dinamikanya, maka salah satu akan dikalahkan. Perjalanan sejarah kota menandaskan selalu taman kota dikalahkan oleh kepentingan ekonomi.Jika ini yang terjadi dapat dipastikan kekalahan taman oleh kepentingan ekonomi, akan pula meluruhkan lempengan-lempengan budaya kaum muda yang selama ini tumbuh di sela pertumbuhan taman sebagai ruang publik. Ruang terbuka hijau, yang menumbuhkan dan menggerakkan dinamika budaya kaum muda. Mereka kian tersisih oleh peningkatan populasi pelaku ekonomi yang terus memenuhi relung ruang taman. =

Pimpinan Redaksi Abrari. Redaktur Ahli M. Husein. Redaktur Pelaksana Abdur Rahem. Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah. Tata Letak Zeinul Ubbadi, Hariri Em-Noer. Desain Grafis Ahmed David, M. Farizal Amir, Ach. Sunandar. Redaktur Website M. Kamil Akhyari. Sumenep Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi. Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal. Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Ryan H, Cahyo Wuriyanto Rahmat. Bangkalan R. Aditya (Kepala) Doni Harianto, Moh. Ridwan. Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan. Sidoarjo Yuyun. Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko. Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy. Manajer Pemasaran Djunaidi. Accounting Eksekutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang). Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) | Penerbit PT. Koran Madura. Komisaris Rasul Djunaidi. Direktur Utama Abrari. Direktur Keuangan Fety Fathiyah. Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, Telepon/Faks. (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

TAPAL KUDA

15

KAMIS 21 PEBRUARI 2013 NO. 0061 | TAHUN II

PEMBALAKAN LIAR

PENYAKIT SOSIAL

Polhut TNMB Amankan 337 Batang Kayu Ilegal JEMBER - Polisi hutan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) mengamankan sebanyak 337 batang kayu ilegal dari tangan tersangka pembalakan liar, Abu Samsudin, di Desa Andongrejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Koordinator Polisi hutan (Polhut) TNMB, Musafa, Rabu, mengatakan sejumlah personel Polhut melakukan patroli mendadak, kemudian mendapat informasi dari masyarakat tentang pengangkutan kayu ilegal di Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo.

“Kami langsung melaku-

kan pengejaran dan menghentikan truk pengangkut kayu ilegal di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, dan menangkap tersangka Abu Samsudin,” tuturnya.

Menurut dia, pelaku pembalakan liar menebang kayu rimba jenis bayur dan suren berbagai ukuran yang diduga kuat berasal dari kawasan

Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Ambulu.

“Barang bukti yang diamankan sebanyak 337 batang kayu rimba dengan perincian 89 batang kayu jenis bayur dan 248 batang kayu suren, serta truk colt diesel dengan nomor polisi DK 9563 PE,” paparnya.

Tersangka dan barang bukti pembalakan liar, kata dia, diamankan di Polres Jember untuk proses hukum lebih lanjut dan pihak Polhut TNMB sudah menyerahkan kasus tersebut ke aparat ke-

polisian.

“Pelaku pembalakan liar dijerat dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara,” katanya.

Musafa mengakui bahwa pembalakan liar masih terjadi di kawasan TNMB seluas 58.000 hektare yang berada di Kabupaten Jember dan Banyuwangi karena jumlah personel polhut sangat terbatas dan tidak sebanding dengan luas hutan di kawasan hutan konservasi tersebut.

“Kasus penebangan kayu

Lima Pejudi Ditangkap

secara ilegal terbanyak berada di kawasan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Ambulu yang luasnya mencapai 28.370 hektare yang meliputi Desa Sanenrejo, Andongrejo, Wonoasri, dan Bandealit,” paparnya.

Ia menegaskan bahwa polhut TNMB bersama aparat kepolisian berusaha maksimal untuk mempersempit ruang gerak pelaku pembalakan liar dengan melakukan patroli secara intensif di sejumlah kawasan yang rawan pembalakan liar. (ant/msw/ kli/dar)

INAUGURASI

Gubernur Jatim Lantik Bupati Probolinggo Terpilih PROBOLINGGO - Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Probolinggo periode 2013-2018, Ny Hj Tantri Hasan Aminuddin SE (Puput Tantriana Sari) dan Drs. H. A. Timbul Prihanjoko, akhirnya resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, di Pendopo Kabupaten Probolinggo, pada Selasa (20/2).

Pelantikan itu ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Prosesi ini berlangsung dengan khidmat dan lancar.

Dalam sambutannya, Pakde Karwo tidak lupa memuji keberhasilan Bupati Probolinggo periode sebelumnya, Hasan Aminuddin.

Pakde Karwo mengatakan, selama dua periode kepemimpinan, Bupati Hasan Aminuddin sukses membangun Kabupaten Probolinggo. “Di bawah kepemimpinan Hasan Aminuddin Probolinggo telah berkembang pesat,” katanya.

Kepada Bupati yang baru, Pakde Karwo berharap dapat meneruskan pembangunan yang sebelumnya telah dilakukan Bupati Hasan Aminuddin. “Pembangunan di Probolinggo telah berjalan sangat pesat, ini harus terus

Dari laporan itu, sejumlah petugas selama seminggu mengintai rumah yang sering ditempati perjudian tersebut. “Seluruhnya tertangkap, enggak ada yang lari. Soalnya sudah kami tapal kuda,” terang Iptu Windu Priyo, Rabu (20/02).

Saat penggrebekan, kelimanya sedang asyik bermain judi. Kepada petugas, mereka mengaku kendati setiap hari berkumpul di rumah Satar, mereka tidak setiap hari bermain judi. Dan kepada petugas, mereka berjudi untuk membayar hutang. Bahkan kata Iptu Windu Priyo, ada yang mengaku, sekedar hobbi.

Sementara itu, Wahid, salah seorang diantara mereka mengaku bermain judi untuk menambah penghasilan. Pendapatan Rp. 25.000 per hari yang diperoleh dari bekerja sebagai kuli bangunan, tidak cukup untuk biaya hidup keluarganya. “Untuk tambahan biaya makan pak. Soalnya gaji saya tidak cukup,” terang Wahid, memelas.

Lelaki beranak dua ini, mengaku penghasilan dari judi tidak tentu. Terkadang, tidak dapat apa-apa, bahkan merugi.

Uang hasil kerja yang ia tombok untuk berjudi, ludes tak tersisa. “Gak bisa dipastikan pak, terkadang gak dapat sama sekali. Kadang hanya bawa pulang uang Rp 50.000. Saya pernah dapat Rp 200.000,” pungkas Wahid yang mengaku kapok dan berjanji tidak akan berjudi lagi. (gus/dar)

koranmadura/hud

dikembangkan,” terang Pakde Karwo.

Selain itu, kata Pakde Karwo, kedekatan antara pemerintah dan masyarakat harus terus dijaga, karena pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melibatkan peran aktif masyarakatnya. Jangan hanya saat kampanye saja dekat dengan masyarakat,

setelah berhasil menduduki jabatan kedekatan itu harus dijaga untuk mempercepat pembangunan.

“Jika pembangunan daerah meningkat, maka imbasnya akan dirasakan Jawa Timur dan Indonesia secara umum,”pungkas Pakde karwo.

Sementara itu, mengawali pidato politiknya, Bupati Tantri mengaku ber-

syukur atas pelantikannya.

Dia berharap semua lapisan masyarakat memberi dukungan terhadap kebijakan yang akan di rumuskannya, selama lima tahun ke depan.

“Mari saling bekerjasama, mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang lebih baik.

Kita lupakan kompetisi pada pilkada lalu,” pungkasnya. (hud/dar).

KHIDMAT. Prosesi Pengambilan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo 20132018, oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, di Pendopo Kabupaten Probolinggo, Selasa (20/2)

LANGKAH POLITIK

KESELAMATAN KERJA

GOLKAR PINANG PPP

Kemenakertrans Alokasikan Dana Perlindungan TKI

PROBOLINGGO –DPC Partai Golkar Probolinggo mulai bergerilya menggalang dukungan dalam pemilihan walikota (Pilwali) Probolinggo yang akan digelar Agustus mendatang. Setelah PPP kemarin didekati PDIP, kini giliran Partai Golkar yang mengajak koalisi dengan partai berlambang Ka’bah tersebut.

Seperti yang disebutkan, Ketua DPC PPP Probolinggo Achmad Sholeh mengatakan, sebelumnya Partai Golkar akan mengajak partainya berkoalisi.

Partai Golkar benar-benar melaksanakan janjinya. Rabu (20/02) sekitar pukul 09.30 wib pengurus harian DPC Partai Golkar, bertandang ke kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai berlambang Beringin ini mendatangi kantor DPC PPP, untuk menyerahkan surat ajakan berkoalisi dalam pilwali mendatang. H. Zulkifli Khalik, ketua DPC Partai Golkar mengatakan, pertemuannya dengan Ketua DPC PPP, untuk mengajak PPP mengusung dirinya menjadi calon Walikota Probolinggo periode 2014-2019.

Karena menurutnya, Partai Golkar berkeinginan membangun kota Probolinggo menjadi lebih baik, bersama partai lain. “Untuk menuju Probolinggo lebih maju. Kami mengajak PPP ikut mengu-

PROBOLINGGO –Polres Probolinggo Kota, berhasil membekuk lima pejudi, saat sedang asyik, bermain. Empat dari lima pejudi itu, berprofesi sebagai pedagang atau penjual makanan dan minuman, seperti bakso dan gorengan.

Sedang seorang lainnya bekerja sebagai kuli bangunan.

Mereka ditangkap di rumah Satar (55) di jalan Tjokroaminoto, gang 6, Kelurahan/ Kecamatan Kanigaran, kota setempat. Selain Satar, kelima pejudi yang tertangkap pada Selasa (19/02) sore kemarin itu diantaranya, Wahid (48), warga Desa Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Joko Santoso (30) waga Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Suradi (40) warga Jrebeng Lor, Kecamatan Kanigaran. Sedangkan satu-satunya pejudi yang tinggal di Kabupaten Probolinggo, adalah Mistari (45) warga Desa/Kecamatan Bantaran.

Barang bukti yang berhasil diamankan dari tempat kejadian berupa, tujuh set kartu domino dan uang sebanyak Rp 2.750.00. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pejudi domino dan qyu-qyu itu saat ini ditahan di Mapolresta Probolinggi. Mereka ditahan karena melanggar pasal 303 KUHP dengan ancaman di atas lima tahun.

Iptu Windu Priyo, Kanit Reskrim Polresta Probolinggo mengatakan pihaknya mengetahui di rumah Satar ada perjudian, atas laporan warga.

sung calon dari Golkar. Jawabannya, belum. Kami menghormati mekanisme PPP,” terang H. Zulkifli Khalik, usai bertemu Ketua DPC PPP. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Partai Golkar, mengatakan akan menyurati partai lain. Pihaknya dalam waktu dekat akan menemui pengurus DPC Partai Demokrat, PKNU, dan partai lain yang ada di Kota Probolinggo, juga akan diajak bergabung dalam rangka pemenangan pilwali mendatang.

Sementara Achmad Soleh, mengaku belum bisa menentukan sikap, terkait ajakan Partai Golkar. Ia masih akan bemusywarah dengan pimpinan dan pengurus PPP mulai ranting, PAC, hingga DPC. Sholeh juga menyebutkan, Partai Golkar mengajak partai yang diketuainya untuk mengusung calon walikota.

“Masih ada tahapan dan mekanisme yang harus kami lalui. Rapimcab atau konvensi,” kata Achmad Sholeh. (gus/ dar)

PASURUAN - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar mengatakan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengalokasikan dana perindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sebesar Rp 200 miliar.

“Pemanfaatan dana tersebut dioptimalkan untuk perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar usai menghadiri kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf - Riang Kulup Prayudha di Lapangan Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu.

Dijelaskan, pada tahun 2012 kasus TKI menurun drastis lebih dari 50 persen. Alokasi Rp 200 miliar untuk tahumn 2013 ini juga sebagai upaya untuk menurunkan kasus TKI di luar negeri.

Disebutkan, dana tersebut akan disalurkan ke kedutaan-kedutaan besar maupun konsulat-konsulat jenderal di luar negeri untuk mendampingi dan melindungi TKI.

“TKI dilarang kerja dulu, hingga mendapat jaminan perlindungan yang pasti dari pemerintah negara setempat,”

Muhaimin Iskandar Menakertrans

Menakertrans merinci, tahun sebelumnya terdapat sekitar 1.500 kasus.

Namun, pada 2012 turun menjadi sekitar 600 kasus.

Untuk itu Kemenakertrans telah menyusun tiga langkah untuk menurunkan kasus TKI di luar negeri.

Pertama, tidak diperbolehkannya TKI berangkat tanpa persiapan.

Kedua, pemerintah daerah diminta terus melakukan upaya-upaya, sosialisasi dan mendampingi para TKI dari daerahnya agar warga yang hendak berangkat menggunakan mekanisme yang benar.

“Kami juga menyiapkan Roadmap 2017 untuk penempatan TKI secara formal dan tidak lagi menempatkan TKI pada tempat yang rawan dengan memiliki skill memadai. Karena kasus-kasus TKI muncul dari tempat yang rawan tanpa membutuhkan skill,” jelas Ketua Umum PKB ini.

Untuk menurunkan kasus-kasus yang terjadi pada TKI tersebut, Menakertrans juga menindak tegas dengan menutup sebanyak 12 perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sebanyak 12 buah.

Keduabelas PJTKI itu ditutup karena melanggar aturan dengan melakukan traficking serta memberangkatkan TKI tanpa prosedur semestinya.

Selain itu, lanjut Menakertrans, penyaluran TKI ke sejumlah negera, Saudi arabia, Yaman, Jordania, Syiria dan Kuwait, hingga hari ini masih ditutup.

“TKI dilarang kerja dulu, hingga mendapat jaminan perlindungan yang pasti dari pemerintah negara setempat,” kata Muhaimin. (ant/msw/fik)

PEMBANGUNAN DAERAH

Pakde Karwo : IPM Probolinggo Meningkat

koranmadura/hud

EVALUASI. Pakde Karwo memberi penjelasan kepada wartawan soal keberhasilan Kabupaten Probolinggo selama kepemimpinan Bupati Hasan Aminuddin selama dua periode.

PROBOLINGGO – Di masa kepemimpinan Hasan Aminuddin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan di berbagai sektor. Data Pemkab tahun 2011 menunjukkan, IPM kabupaten Probolinggo mencapai 62,49.

“Sejak 2008 IPM mencapai 61,44 dan tahun 2010 naik menjadi 62, 14 dan tahun 2011 dicanangkan menjadi 62,49,” ujar Pakde Karwo kepada wartawan, seusai melantik Bupati Probolinggo periode 2013-2018, Rabu (20/2).

Pakde Karwo mengatakan jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dibangun bertambah, jika pada 2003 hanya memiliki satu RSUD sekarang Probolinggo memiliki dua RSUD. Di bidang pendidikan, salah satu kinerja pemerintah Hasan Aminuddin yang dapat diapresiasi adalah keberhasilanya mengintegrasi sekolah agama (Madrasah) dan sekolah umum (SD-SMP) satu atap.

“Sekolah berbasis agama seperti MI (Madrasah Ibtid-

aiyah) dan MTs (Madrasah Tsanawiyah) siswa juga diberi kurikulum mata pelajaran umum seperti Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial,” tandasnya.

Demikian juga disektor industri, kata Pakde Karwo, sampai 2010 Kabupaten Probolinggo berhasil membangun industri kecil hingga 5.988 unit dengan jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap sebanyak 30.885 orang.

Untuk sektor infrastruktur jalan dan jembatan, sampai 2010 berhasil meningkatkan kondisi jalan mantap dari jembatan hingga 68,2 persen.

Sedangkan jalan rusak berat berhasil dikurangi sampai 1,85 persen. Semantara penguatan tebing, normalisasi dan perluasan sungai berhasil dilakukan sepanjang 2.688 meter.

“Kalau pembangunan jalan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat, Insya Allah Kabupaten Probolinggo akan menjadi luar biasa,” pungkas Pakde Karwo. (hud/ dar)

16

OLAHRAGA

KAMIS 21 PEBRUARI 2013 NO.0061 | TAHUN II

Hanya Mukjizat yang akan Selamatkan Arsenal LONDON - Klub Inggris, Arsenal, hampir pasti tersingkir dari Liga Champions setelah takluk 1-3 dari tamunya Bayern Muenchen pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Emirates, Selasa (19/2) malam waktu setempat atau Rabu (20/2) dini hari WIB. Hanya mukjizat yang akan membawa tim itu lolos ke perempat final.

Pasalnya tim gudang peluru itu harus memetik kemenangan minimal 3-0 saat bertandang ke Allianz Arena pada leg kedua 13 Maret 2013 nanti. Misi menang dengan skor tersebut sepertinya sulit terwujud, meskipun bukan sesuatu yang

mustahil. Sebab Muenchen tidak ingin dipermalukan di depan publiknya sendiri dan tidak ingin mengulangi peristiwa final Liga Champions musim lalu ketika mereka dikalahkan oleh klub London lainnya, Chelsea, melalui adu tendangan penalti di tempat yang sama.

Pada laga dini hari tadi, Arsenal sudah tertinggal berkat gol cepat Toni Kroos pada menit ke-7. Pemain Tim Nasional Jerman ini melepas tendangan mendatar dari luar garis 16, memanfaatkan umpan dari sisi kiri pertahanan tuan rumah. Bola bersarang di pojok kiri bawah gawang Wojciech Szczesny.

Tersentak oleh gol cepat itu, Arsenal coba membangun serangan, tetapi selalu gagal di wilayah pertahanan tim tamu. Anakanak asuh Arsene Wenger itu pun frustrasi lantas bermain keras. Tekeltekel keras dilakukan

oleh bek asal Jerman Per Metsacher, Bacary Sagna, dan gelandang Arteta.

Arsenal semakin frustasi setelah Thomas Mueller kembali merobek gawang Szczesny pada menit ke21. Gol ini berawal dari tendangan pojok yang disambut dengan sundulan kepala seorang pemain Jerman. Szczesny sebenarnya berhasil memblok bola tersebut, sayang Mueller yang berdiri di mulut gawang bisa menyapu bola dengan kaki kanannya dan gol. Setelah gol tersebut, Arsenal mampu mengembangkan permainan setelah gol kedua ini. Tetapi kedudukan 2-0 ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-55, Arsenal sukses memperkecil ketertinggalan melaui mantan pemain Bayern Muenchen Lukas Podolski memanfaatkan umpan Jack Wilshere dari sayap kanan yang bersarang di pojok kanan atas gawang Manuel Neuer.

Sayang, Bayern Muenchen sukses memperlebar lagi keunggulannya berkat gol sundulan kepala Mario Mandzukic pada menit ke-77. GOl ini berawal dari bola sodoran Arjen Robben yang masuk menggantikan Frank Ribery pada babak kedua kepada kapten Phillip Lahm yang diteruskan dengan mengirim umpan ke kotak penalti yang disambut dengan sundulan kepala Mandzukic yang tidak bisa dibendung Szczesny. Kedudukan 3-1 ini bertahan hingga pluit panjang dibunyikan.

Pelatih Arsene Wenger pun mengakui kualitas yang diperlihatkan anak-anak asuh Jupp Heynckes. “Mereka lebih baik dari kami. Pada babak

PRA PD 2014

FIFA Pastikan Terapkan Teknologi Garis Gawang pada PD 2014

pertama, mereka memperlihatkan kualitas yang berbeda dari kami,” kata Arsene Wenger seusai laga.

Wenger pun sadar bahwa dengan hasil ini peluang timnya lolos ke perempat final cukup sulit. “Mari kita berkata jujur. Ini akan sangat sulit. Tetapi kami akan mencoba membuat mukjizat,” kata pelatih asal Prancis itu lagi.

Sedangkan gelandang muda Arsenal Jack Wilshere mengaku, timnya terlambat panas pada laga tersebut. Hal itu disebabkan oleh rasa gugup yang menyelimuti para pemain.

“Mungkin karena sedikit gugup karena kami memperlihatkan apa yang bisa kami lakukan saat bermain,” ujar bintang muda Timnas Inggris itu.

Sementara pelatih Bayern Muenchen Jupp Heynckes memuji penampilan anakanak asuhnya. “Kami sedang dalam penampilan terbaik.

Keunggulan kami adalah bisa memanfaatkan kesalahan kecil yang dilakukan lawan,” kata pelatih yang akan pergi dari Allianz Arena akhir musim ini dan akan digantikan oleh Pep Guardiola.

Pada laga terpisah di Estadio Do Dragao, tuan rumah FC Porto menang tipis 1-0 atas tamunya Malaga berkat gol Joao Moutinho pada menit ke-55. Kemenangan ini menjadi modal bagi mereka untuk menghadapi laga leg kedua nanti.

Meskipun itu belum menjadi jaminan bagi mereka untuk lolos. Peluang Malaga juga belum tertutup karena mereka akan bermain di kandang Stadion La Rosaleda pada leg kedua 13 Maret 2013 nanti. (espn/aji)

JENEWA - Federasi Sepakbola Dunia, Selasa (19/2) memastikan bahwa teknologi garis gawang akan diterapkan pada Piala Dunia 2014 mendatang di Brasil. Hingga saat ini ada empat sistem yang mengikuti seleksi FIFA dan FIFA akan memilih sistem mana yang akan diterapkan pada Piala Konfederasi pada Juni 2013 mendatang.

"Perusahan-perusahan GLT (Goal Line Technology) akan diundang untuk mengikuti kunjungan ke Brasil guna meninjau stadion-staion tempat penyelenggaraan Piala Konfederasi. Kunjungan ini dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Maret nanti," demikian bunyi pernyataan FIFA. Presiden FIFA Sepp Blatter sendiri menegaskan bahwa FIFA akan menyediakan teknologi tinggi untuk membantu wasit dalam mengambil keputusan soal sah tidaknya sebuah gol yang sudah melewati garis gawang seperti yang terjadi pada laga perempat final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan antara Inggris versus Jerman. Ketika itu, tendangan keras Frank Lampard membentur bagian bawah mistar gawang Manuel Neuer dan bola pantul sudah berada di luar garis gawang sebelum berhasil dihalau pemain Jerman. Bola yang seharusnya gol itu ternyata tidak disahkan oleh wasit.

Keputusan FIFA ini diambil oleh salah satu panel bentukan FIFA bernama IFAB pada Juli lalu. Mereka sepakat menggunakan teknologi garis gawang pada pertandinganpertandingan kompetitif setelah melakukan uji coba yang panjang terhadap dua sistem.

Pada Piala Dunia Antarklub di Jepang Desember 2012 lalu, dua sistem teknologi garis gawang yaitu sistem Hawk-Eye dan GoalRef diterapkan. Kedua sistem ini menggunakan sensor magnetik. Hawk-Eye sudah digunakan dalam cabang tenis dan kriket. Sistem ini dibuat oleh sebuah perusahan Inggris yang sudah dibeli Jepang. Sedangkan sistem GoalRef menggunakan sensor magnetik yang dipasang di gawang untuk melacak bola pintar dibuat oleh sebuah perusahan Denmark. Dua sistem ini memberi informasi kepada wasit yang memimpin pertandingan melalui jam tangan yang dipakainya.

Dua sistem ini akan bersaing dengan dua sistem lainnya yang belum diungkapkan namanya untuk digunakan pada Piala Dunia nanti. Dari dua sistem yang terakhir ini, satunya sudah lolos tes di Institut Teknik FIFA yang berbasis di Zurich, Swiss, sementara hasil dari uji terhadap sistem kedua baru akan keluar bulan ini. (aji)

Jelang Piala Liga Inggris

SKANDAL PENGATURAN SKOR

Kyle Bartley Berharap Dimainkan di Wembley

FIFA Selidiki Skandal Pengaturan Skor di Thailand

LONDON - Bek tengah Swansea City Kyle Bartley berharap peluangnya bermain di Wembley tidak terganggu oleh kekalahan telak 0-5 yang dialami timnya di tangan Liverpool di Anfield pada Senin (18/2) lalu. Swansea akan menjajal Bradford pada final Piala Liga Inggris di Stadion Wembley pada Minggu (24/2) mendatang.

Bartley dimainkan di jantung pertahanan Swansea saat dikalahkan oleh Liverpool di kandangnnya. Tetapi dia berharap agar kekalahan itu tidak membuat pelatih Michael Laudrup mengistirahatkannya. Dia pun berharap bermain di stadion kebanggaan rakyat Inggris itu berpasangan dengan Ashley Williams.

“Saya sudah berbuat banyak untuk tetap dimainkan. Ini pertandingan penting dan sudah lama saya sangat ingin bermain di Wembley. Sejujurnya, saya akan sangat kecewa bila tidak di-

mainkan pada laga final nanti,” kata Bartley yang mantan pemain Arsenal itu.

Dia melanjutkan, “Kalah 5-0 di Liverpool memang tidak bagus karena sebenarnya saya juga ingin menang di sana. Saya sudah mencoba memberikan yang terbaik dan saya berusaha untuk memperbaiki diri. Nanti kita lihat saja kemajuannya.”

“Ketika kemasukan lima gol, maka sebagai bek tengah saya harus berefleksi diri sambil membangun tekad bahwa saya harus bermain lebih baik dan diharapkan kejadian di Anfield itu tidak terulang lagi. Saya merasa sudah bermain pada pertandingan itu sama seperti laga-laga sebelumnya,” lanjutnya.

Dia menambahkan, “Ini akan menjadi final perdananya di final Piala Liga Inggris. Sejak kecil dia bercita-cita bermain di Wembley dan kini kesempatan itu datang kepada saya.” (sky sports/aji)

Fellaini Jadi Incaran Wasit karena Rambut Gimbalnya LIVERPOOL - Pemain Everton Marouane Fellaini mengakui bahwa wasit-wasit di Liga Utama Inggris menjadikannya sebagai target pada setiap pertandingan hanya karena model rambut gimbalnya. Padahal, rambut itu alamiah dan bukan dibuat-buat. Selain itu, dia menjadi sasaran wasit karena ukuran tubuhnya yang jenjang.

Fellaini adalah pencetak gol terbanyak bagi Everton musim ini. Pemain internasional Belgia keturunan Maroko ini menjadi pemain andalan David Moyes. Tetapi ukuran fisik yang tinggi dan model rambutnya “yang aneh” membuatnya menjadi sasaran para wasit yang iri terhadapnya. Itu sebabnya dia selalu diganjar kartu kuning oleh wasit.

“Pada musim pertama saya di Everton, saya mendapat 12 kartu kuning.

Pada akhirnya seorang utusan wasit datang ke klub menjelaskan mengapa saya mendapat begitu banyak kartu kuning. Tetapi mereka mengakui bahwa sejumlah kartu kuning salah. Lalu saya tanya kepada diri saya sendiri, mengapa

mereka berikan kepada saya?” kata Fellaini.

Dia melanjutkan, “Tidak bisa diragukan kartu-kartu kuning itu diberitakan karena saya adalah seseorang yang sulit dihadang. Saya tinggi dan gaya rambut saya dengan mudah dike-

nali.

Saya tahu bagaimana menyulitkan pemain bertahan lawan. Mereka memelototi saya dan lalu menyerang saya.” (espn/aji)

BANGKOK - Ketua Persatuan Sepakbola Thailand yang juga anggota Komite Eksekutif FIFA untuk jangka waktu yang sangat lama Worawi Makudi akan bertemu dengan penjabat FIFA dan interpol pada Kamis (21/2) besok terkait dugaan adanya skandal pengaturan skor pada final Piala Thai tahun lalu.

Konfederasi Sepakbola Asia atau AFC dalam konferensi persnya minggu lalu menginformasikan kepadanya tentang tindakan melanggar aturan pada final Piala Thai yang berlangsung pada November 2012 lalu antara Buriram FC melawan Royal Thai Army. Dugaan ini muncul setelah ada pengakuan wasit asal Jepang Yoshida Toshimitsu bahwa dia ditawari uang suap untuk menguntung-

kan salah satu tim.

Pada laga tersebut, Buriram yang dimiliki oleh seorang matan politisi Newin Chidchob memenangkan Piala Thai setelah mengalahkan The Thai Army dengan skor 2-1 pada laga yang berlangsung di Supachalasia Stadium di Bangkok. Hasil ini membawa mereka bermain di babak play off Piala Champions Asia melawan klub Australia Brisbane Roar.

Buriram akhirnya bermain di Liga Champions setelah mengalahkan Brisbane melalui adu tendangan penalti.

Pada Rabu (20/2) ini, Interpol dan FIFA menggelar sebuah konferensi di Kuala Lumpur.

Sedangkan pada Selasa kemarin, Worawi bertemu dengan dewan eksekutif FAT selama beberapa jam

di Bangkok, tetapi tidak mau berkomentar banyak karena masih menunggu hasil investigasi lebih lanjut terkait dugaan skandal pengaturan skor pada laga final Piala Thai tersebut.

“Kami belum punya bukti apakah kedua klub itu bersalah atau tidak. Komentar-komentar saya saat ini tidak akan bagus buat kedua tim itu,” kata Worawi.

Dugaan bahwa terjadi skandal pengaturan skor dalam sepakbola Thailand muncul setelah Agen Polisi Uni Eropa atau Europol awal bulan ini melaporkan bahwa geng-geng kriminal mengorganisir pengaturan skor atau mencoba mengatur ratusan pertandingan di seluruh dunia dalam beberapa tahun belakangan.

Europol mengata-

kan, sebuah penyelidikan selama 18 bulan menemukan bahwa terdapat 380 kasus pengaturan skor pertandingan di Eropa dan 300 pertandingan lainnya terjadi di luar Eropa, terutama di Afrika, Asia dan Amerika Selatan dan Tengah. Juga ditemukan bukti bahwa sindikat kriminal yang berbasis di Singapura menjadi aktor utama pengutaran skor itu.

Minggu ini, Asosiasi Sepakbola Cina atau CFA mencabut gelar juara Liga Cina 2003 dari Shanghai Shenhua dan denda 160.000 dolar Amerika Serikat karena skandal pengaturan skor di Liga Super Cina. CFA juga melarang 33 pejabat dan pemain untuk tidak terlibat dalam sepakbola seumur hidup setelah dilakukan investigasi korupsi di Liga Super Cina. (aji)

INFO PEMAIN

Simone Pepe TURIN - Simone Pepe masih belum akan kembali merumput dalam waktu dekat. Midfielder Juventus itu akan menjalani operasi untuk memulihkan cedera pada pahanya.

Pepe mengalami cedera saat Juve melakoni laga pra-musim dengan berpartisipasi di ajang Trofeo TIM bulan Julli lalu.

Usai laga, Pepe kemudian diketahui mengalami cedera otot paha.

Sejak saat itu, Pepe harus absen membela ‘Si Nyonya Tua’. Dia sempat kembali bermain di laga melawan Lazio di bulan November lalu sebagai pemain pengganti. Laga itu

hingga kini menjadi satu-satunya laga yang dimaink a n

Segera Jalani Operasi Pepe di Liga Italia musim ini.

Untuk m e -

mulihkan cederanya, Pepe kemudian akan menjalani operadi. Eks pemain Udinese dan Cagliari itu pun berharap bisa segera kembali bermain.

“Kami tengah mencoba untuk memecahkan beberapa masalah yang aku punya. Beruntung aku menerima dukungan dari teman setimku dan fans,” ujar Pepe kepada Sky Sport Italia.

“Aku ingin berterima kasih kepada mereka karena aku tidak akan bisa menghadapinya tanpa mereka,” lanjut pemain 29 tahun itu.

“Aku sempat kambuh empat kali selama masa pemulihanku, jadi aku pikir harus ada operasi kecil. Semoga setelah itu selesai, aku bisa segera kembali bermain,” harapnya. (isndi/ay)