Koran Madura

1

KAMIS 21 MARET 2013 NO. 0080 | TAHUN II Koran Madura

KAMIS

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

21 MARET 2013

g PAMANGGHI

Marriage Oleh : Bunda Pengelon

Sivitas akademika STKIP PGRI Sumenep

P

ant/eric ireng

KESIAPAN PERSENJATAAN. Komandan Kompi 1 Detasemen A Satbrimobda Jatim, Iptu Imam Mahmudi (kiri), memeriksa persenjataan dan perlengkapan PHH, di Mako Kompi 1 Detasemen A Satbrimobda Jatim, Nginden Surabaya, Rabu (20/3). Kegiatan pemeriksaan persenjataan dan perlengkapan PHH tersebut, dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilukada di sejumlah kota dan kabupaten di Jatim.

Lily Wahid dan Gus Choy Siap Gugat DPR JAKARTA - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Effendi Choirie dan Lily Wahid berencana melayangkan surat gugatan yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI Marzuki Alie dan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pemecatan keduanya dari anggota Dewan.

Lily Wahid, mengatakan, alasan pemecatan dirinya bersama dengan rekan sesama partainya, yakni Effendi Choire (Gus Choi) dikarenakan keduanya bersebrangan dengan PKB soal hak angket mafia pajak dan kasus Century. Hal itu dilakukan meski seluruh anggota fraksi PKB menolak hal tersebut sementara keduanya setuju. Akhirnya, hal itu menjadi proses yang berkepanjangan dan menjadi dasar pemecatan keduanya.

“Iya benar. Mengenai pemecatan itu saya sudah tahu. Sama saja kok masalahnya. Tetap soal mafia pajak dan kasus Century. Saya sudah mengetahui hal itu”, ungkap Lily, di Jakarta, Rabu (20/3).

Lily menyayangkan sikap pimpinan DPR yang memecat dirinya dan rekannya Gus Choi. Sebab, pencopotan tersebut melanggar peraturan dan perundang-undangan. Apalagi, hingga saat ini gugatan yang diajukan terhadap DPP PKB masih terus berlangsung di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Artinya, tidak ada landasan hukum yang jelas terkait pemecatan tersebut.

“Berdasarkan UU No. 12 itu saya tidak bisa di PAW (Pergantian antar waktu) karena gugatannya sendiri masih berlangsung.

Jadi, jelas sekali kalau hal tersebut melanggar undang-undang. Saya sendiri belum menerima surat PAW itu. Karenanya, saya tidak akan datang. Lagipula, saya sudah tahu siapa yang akan menggantikan saya dan Gus Choi. Sudah satu tahun yang lalu orangnya memang ngebet”, celoteh Lily Lily sendiri mengaku tidak bersedih hati dipecat oleh partai dan DPR. Diriya justru bangga karena dipecat dengan alasan membela kepentingan rakyat. Apalagi, dirinya mengklaim telah bekerja dengan baik selama ini dan sudah mengikuti seluruh aturan yang berlaku, baik sebagai anggota DPR maupun sebagai kader PKB. “Saya selalu bekerja dalam koridor yang sudah ada dan sudah memperjuangkan kepentingan rakyat dan meminimalkan kerugian yang dapat terjadi di rakyat. Saya selalu berusaha mengungkap apa kebenarannya”, ungkap Lily Sementara itu, Ketua DPR RI Marzuki Alie, mengatakan, dirinya menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh Lily Wahid dan Effendi Choire. Apalagi, Marzuki menilai keduanya memiliki hak untuk menggugat secara hukum. “Saya rasa kita tidak usah mempermasalahkan kalau ada orang yang mau menggugat. Saya sendiri menghargai dan menghormati proses hukum yang dilakukan Gus Choi dan Lily Wahid”, ungkap Marzuki. (gam/abd)

KPK Periksa Sekjen PKS JAKARTA-Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Taufik Ridho diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik KPK berupaya menggali informasi keterlibatan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq terkait suap impor daging sapi.

“Penyidik hanya ingin mendapatkan bukti mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD/ ART) PKS. Masalahnya adalah posisi Pak Luthfi sebagai Presiden PKS. Itu saja,” kata Taufik kepada wartawan di Jakarta, Rabu,(20/3).

Padahal Taufik mengaku baru beberapa bulan menjabat menggantikan Anis Matta.

Dia mengaku ditanya KPK soal AD/ART PKS, serta Surat Keputusan pengangkatan Luthfi Hasan Ishaaq sebagai Presiden PKS. “Saya ditanya urusannya mengenai AD/ART, SK (Surat Keputusan) pengangkatan Pak Luthfi,” tambahnya Namun Taufik membantah pemeriksaan dirinya di KPK terkait dengan kasus suap impor daging. Justru KPK hanya menanyakan seputar AD/ART. “Saya tidak ditanya soal itu.

Tidak ada kaitannya dengan kasus. Saya ditanya AD/ART partai,” tegasnya.

Pada Selasa lalu, penyidik KPK melakukan penggeledahan sebuah rumah toko, di Atrium Senen, Jalan Senen Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. “KPK juga menggeledah kaitan suap impor sapi untuk empat tersangka. Penyidik KPK melakukan penggeledahan di sebuah ruko di Atrium Senen, Jalan Senen Raya, Ke-

camatan Senen, Jakarta Pusat,” kata Juru bicara KPK, Johan Budi di kantor KPK. Menurut Johan, ruko yang digeledah itu adalah milik salah seorang saksi kasus kasus pengurusan kuota impor sapi. Selain ruko di Senen, KPK juga menggeledah kantor atau gudang di kawasan. Kantor atau gudang di kawasan Jalan Industri, Bojonglarang, di Karawaci, Tangerang, Banten. “Ini juga diduga terkait dengan saksi dalam kasus ini,” tambah Johan lagi.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman, mengaku sempat memberikan data kondisi daging sapi lokal di Indonesia, yang kekurangan dan butuh impor.

Tidak hanya itu, Bahkan Maria mengakui dirinya memberikan data kepada Mentan Suswono dalam pertemuan di Hotel Ritz Carlton, Medan.

“Benar, itu Pak Suswono,” ka-

tanya Namun, lanjutnya, pertemuan itu hanya sebentar. Pertemuan dihadiri Luthfi Hasan Ishaaq, Mentan Suswono, dan Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia Elda Deviane Adhiningrat. “10 menit doang,” imbuhnya.

Saat disinggung mengenai persoalan lain, wanita yang keluar justru di saat awak media sedang sibuk mewawancarai Anas Urbaningrum, pun kembali pelit berbicara. “Sudah selesai saya. Tidak ada apa. Sudah, sudah,” ujarnya.

Dalam kasus dugaan suap impor sapi, empat orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di balik jeruji besi. Mereka adalah bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, orang dekat Luthfi, Ahmad Fatanah, serta dua Direktur PT Indoguna Utama, Aria Abdi Effendi dan Juard Effendi. (gam/ cea)

HARGA BAWANG MEROKET

LPNU Duga Kartel Bawang Sengaja Dimunculkan

ant/izaac mulyawan

PASOKAN BAWANG PUTIH. Buruh menurunkan komoditi bawang putih dari Kapal Motor (KM) Tidar di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, Maluku, Rabu (20/3). Komoditi bawang putih dipasok dari Surabaya-Jawa Timur untuk kebutuhan masyarakat di Provinsi Maluku harganya kini mencapai Rp 50 ribu/kg.

Jakarta- Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) menuding keberadaan kartel bawang sengaja dimunculkan pihak tertentu untuk melanggengkan impor komoditas tersebut.

Ketua LPNU Mustolihin Madjid di Jakarta, Rabu, mengatakan kartel bawang menjalankan peran untuk mengesankan negara ini kekurangan stok bawang jika kran impor ditutup.

Menurut Mustolihin, kelangkaan bawang merah dan bawang putih yang memicu lonjakan harga komoditas itu tidak terlepas dari permainan jahat yang melibatkan kartel.

“Jadi mereka ingin menjustifikasi kalau

impor dihentikan pasokan kita terganggu, yang ujung-ujungnya kran impor akan dibuka kembali selebar-lebarnya,” katanya.

Menurut Mustolihin, keberadaan kartel bawang sudah diatur sedemikian rupa melalui mekanisme izin impor.

Kembali dibukanya kran impor, lanjut Mustolihin, yang kemudian diisi oleh importir-importir baru membuka kemungkinan terbentuknya kartel dengan segala permainan jahatnya.

Menurut Mustolihin sangat naif jika Kementerian Pertanian tidak mengetahui adanya kartel tersebut.

“Pendaftaran dan verifikasi importir ada di Kementerian Pertanian, untuk

selanjutnya diserahkan ke Kementerian Perdagangan dan keluar izin,” katanya.

Ke depan LPNU tetap mendukung kebijakan penghentian impor produk hortikultura, termasuk bawang. Namun, untuk menghindari kemungkinan gangguan stabilitas harga, pemerintah didesak terlebih dahulu memperbaiki produktivitas dan tata niaga produk pertanian di pasaran.

Masyarakat sebagai pelaku pertanian harus diperhatikan, aspek permodalan dari perbankan juga diperhatikan, dan kalangan usahawan diberi ruang, “Pemerintah jangan terlibat secara langsung, tapi memposisikan diri pada pembuat regulasi yang baik,” kata Mustolihin.

Keberadaan kartel terungkap dari temuan 394 kontainer berisi bawang putih impor dari China dan Thailand dalam inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Atas temuan tersebut KPPU sudah memanggil 11 importir yang disinyalir sebagai pemilik bawang putih tersebut.

Bahan Pangan Lain Ikut Naik Selain Kenaikan harga bawang, masyarakat kini juga mulai diresahkan dengan beberapa bahan pangan lain yang juga ikut-ikutan naik. Salah satunya sayursayuran. Di Tegal, seorang pedagang sayur mengatakan, harga sayur sepekan terakhir naik, akibat pasokan dari petani sedikit, seperti kembang kol naik dari Rp 10 ribu menjadi Rp 15 ribu per kilo, kol dari Rp 3 ribu menjadi Rp 6 ribu per kilo dan buncis dari Rp 6 ribu menjadi Rp 8 ribu per kilo. (ant/beth)

ada saat film Proveked a true story dirilis, film disambut antusias, terutama oleh sejumlah ibu rumah tangga, pemerhati KDRT, kaum feminis dari kelas garpu sampai liberal.

Film yang mengangkat kisah tragis korban kekerasan dalam rumah tangga itu dimulai dari sekuen menegangkan.

Peristiwa pembakaran Deepak Ahluwalia oleh istrinya Kiranjit di sebuah apartemen di kota London. Berdasarkan fantasi dan reka ulang detektif Myers, Deepak melompat dan jatuh dihalaman berumput di depan rumahnya setelah tubuhnya terbakar diatas suhu 500 derajat.

Pada hari yang sama Kiranjit tak mau bergeming saat dimintai keterangan. hanya air matanya yang mengucur deras. “Suami anda menuduh anda dengan dakwaan berat,” tegur Myers. Kiranjit tertuduh karena sidik jarinya ada pada kaleng bensin dan embernya. Detektif itu menuduhnya melempar lilin ke atas kasur saat suaminya terlelap dalam keadaan mabuk.

Hakim memang menurunkan ancaman hukuman bebas bersyarat dalam 12 tahun. Kiranjit di dakwah dengan usaha percobaan pembunuhan. Dia melakukannya pada saat suaminya tidur dan berada dalam keadaan tidak terancam. Bagi hukum keadaan demikian memilik tafsir sebagai suatu kesengajaan. Sayangnya, beberapa hari kemudian Deepak Ahluwalia meninggal dirumah sakit dan dakwaan berubah sebagai pembunuhan. Kiranjit divonis hukuman maksimal, yaitu hukuman mati.

Pada situasi tertentu, Kiranjit merasa justru lebih Tak ada baik berada sesuatupun yang dalam penjara lebih indah dari hukum diband- sebuah hubungan ingkan penselain pada saat jara suaminya. satu sama lain Sepuluh tahun bisa memperhidup dipukusembahkan li dan hina. “kebermanTiap malam ditampar dan faatan” dipukuli hingga wajahnya memar, punggungnya mengeluarkan darah. Bahkan satu kali tubuhnya bergulung dari tangga lantai dua apartemennya karena dihempaskan secara paksa. Dan bayi yang dikandungnya pun gugur seketika. Padahal ia telah berusaha menjadi istri terbaik bagi suaminya. Melupakan cita-citanya untuk jadi lawyer, memilih mengikuti suami keluar dari negaranya dan menjadi perempuan India pada umumnya.

Di film inilah saya menemukan jawaban atas kasus yang melibatkan Marsiyati 33 tahun, warga desa Langsar, Kecamatan Saronggi Sumenep yang pada suatu pagi buta tiba-tiba memotong alat kelamin suaminya. Ia kini menjadi tersangka dan diancam pasal 44 ayat 1 dan 2 tahun 2004, dengan hukuman kurungan 5 tahun penjara.

Di mata hukum, perbuatannya jelas adalah kriminal. Namun dengan kacamata lain saya sungguh berkeyakinan bawah apa yang dilakukan Marsiyati dan Kiranjit bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba.

Pastilah ada sebuah tekanan yang sudah begitu lama mereka alami. Bisa jadi berupa kekerasan fisik, bisa pula kekerasan dalam bentuk yang lebih halus berupa kekerasan psikologis. Atau bisa jadi kedua-duanya.

Maka arif kiranya bila masing-masing kita, baik lelaki maupun perempuan, menempatkan diri pada peran yang seharusnya. Saling melengkapi, saling menguatkan. Tak ada sesuatupun yang lebih indah dari sebuah hubungan selain pada saat satu sama lain bisa mempersembahkan “kebermanfaatan”. =

Isteri Sakit Beberapa hari lalu Matrawi menelepon dokter langganannya. Ia rupanya cukup panik.

“Dok, akhir-akhir ini isteri saya perutnya sering sakit, nampaknya ia sedang didera radang usus buntu.”

“Ah sampeyan ini Wi” kata si doketer “Masih segar dalam ingatan saya, dua tahun lalu sampeyan pernah membawa isteri sampeyan kemari untuk operasi usus buntu.

Seumur hidup saya tak pernah melihat seseorang mengalami usus buntu dua kali” “Ah, Pak Dokter ini” jawab Matrwi “Masak Pak Dok tak pernah mendengar seorang laki-laki beristeri dua?”

“Astaghfirullahal adhim...” Seru sang dokter “Baik segera bawa isteri sampeyan kemari”

Cak Munali

2

SUMENEP

KAMIS 21 MARET 2013 NO.0080 TAHUN II

DUGAAN PELANGGARAN

KPU Kembali Dilaporkan ke DKPP

rif/koran madura

PNS BERBELANJA. Seorang pegawai negeri sipil berseragam dinas sedang keluar dari sebuah pusat perbelanjaan, Rabu (20/3). Satuan Polisi Pamong Praja Sumenep dalam razia hari itu juga mendapati 15 orang PNS keluyuran pada saat jam dinas.

15 PNS Terjaring Razia Pol PP SUMENEP - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep mendapatkan 15 pegawai negeri sipil (PNS) keluyuran pada saat jam dinas, Rabu (20/3). Sebanyak 15 PNS yang terjaring tersebut, 10 diantaranya merupakan guru dan 5 lainnya tenaga teknis di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Satpol PP mendapati mereka sedang berbelanja dipusat pertokoan, seperti swalayan, super market, pasar tradisional, dan toko material bangunan.

Kepala Satpol PP Sumenep Abd. Madjid mengatakan, beberapa bulan terahir banyak informasi yang diterima terkait PNS yang sering keluyuran saat jam dinas. "Kami melakukan razia disejumlah tempat, seperti di Pasar Bangkal dan di beberapa toko swalayan, bah-

kan di toko bangunan, ternyata memang masih banyak PNS yang berada di luar kantor pada saat jam dinas," kata Madjid, Rabu (20/3).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjelaskan, seorang PNS dilarang keluyuran pada jam dinas. Jika keluar kantor karena kepentingan dinas, harus mengantongi surat izin dari pimpinan instansinya masingmasing.

"PNS tidak bisa begitu saja keluar kantor saat jam dinas.

Kalau keluar kantor karena ada urusan dinas, maka mereka harus bisa menunjukkan surat izin dari atasannya. Jika tidak bisa menunjukan surat izin, maka mereka akan kami data dan berikan berita acara," paparnya.

Dari pendataan yang telah dilakaukan, Satpol PP akan melayangkan surat pada pimpinan instansi para PNS yang terjaring dalam razia tersebut.

"Jadi yang memberikan pembinaan terhadap PNS itu adalah atasannya masing-masing.

Dan kami juga menyampaikan pada Bupati, Sekda, dan Inspektorat," jelasnya.

Pantauan Koran Madura, saat salah seorang PNS terjaring Satpol PP sedang berbelan-

ja, mereka memprotes petugas karena menganggap razia yang dilakukan ilegal dan mengaku tidak ada surat edaran mengenai larangan keluar pada saat jam dinas. “Saya tidak pernah mendengar ada larangan seperti itu,” kata Halimah kepada petugas Pol PP. Hal yang sama juga diungkapkan tenaga sukwan, Sunarti. Ia menyangka razia yang dilakukan Satpol PP ilegal. “Saya hanya guru sukwan. Apalagi jamnya hampir istirahat saya hanya singgah di super market,” tuturnya.

Ia juga mengaku tidak tahu PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut. Karena jika peraturan itu ada, menurutnya, dirinya tidak akan melanggar. (athink/rif/mk)

PERLUASAN BANDARA

BPN Ditunjuk Sebagai Pelaksana Pembebasan Lahan

SUMENEP - Koalisi Mahasiswa dan LSM Sumenep melaporkan Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyusul Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dalam surat bernomor 01/KLMS/03/2013, mereka meminta DKPP memecat anggota KPU karena diduga melanggar sumpah jabatan.

Surat yang dikirimkan ke DKPP dan KPU Provinsi Jawa Timur pada Rabu (20/3), ditanda tangani oleh sembilan lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan mahasiswa se-Kabupaten Sumenep.

Ketua LSM Suara Masyarakat Sumenep (SMS) Ainur Rahman mengatakan kepada wartawan, laporan tersebut ke DKPP adalah langkah tepat.

“Jadi, kita laporkan ke DKPP karena berangkat dari keluhan dan buktibukti yang kuat dan akurat,” katanya.

Dalam surat laporan yang dikirim tersebut tertera beberapa indikasi, lengkap dengan modus permainan KPU dengan beberapa peserta tes PPK. Indikasi yang disebutkan

diantaranya, anggota KPU telah menyalahi sumpah jabatan sebagai penyelenggara pemilu dengan meloloskan saudaranya sebagai PPK. Kedua, anggota KPU juga diduga telah melakukan kontrak politik dengan

KPU bekerja sesuai amanah undangundang Moh Ilyas

Anggota KPU Sumenep salah satu anggota DPR Jatim. Ketiga, anggota KPU yang dituduh tersebut diduga berhasrat akan mencalonkan kembali sebagai KPU periode ketiga dalam seleksi KPU 2014, sehingga lobi-lobi politik lewat jalur kultural dan struktur ditempuh demi mendapat dukungan kuat Indikasi keempat, Ketua KPU Sumenep disebut tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua secara mak-

simal karena yang bersangkutan berdomisili di rumah istrinya di Jember.

Kelima, Ketua KPU sering sakit-sakitan, sehingga sering absen dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua.

“Untuk itulah, kami selaku pengawal demokrasi, merasa terpanggil untuk melakukan hal ini, demi satu tujuan, kepentingan bersama dan menjaga keaslian demokrasi.

Karena dalam kondisi apaun dan bagaimanapun masyarakat masih menganggap KPU sebagai perangkat demokrasi bersih dari kepentingan-kepentingan,” ucap Presiden Mahasiswa di STKIP Feri Hartanto kepada wartawan usai mengirim surat laporan ke DKPP. Anggota KPU Sumenep yang diduga melakukan kontrak politik dengan anggota DPRD Jawa Timur Moh Ilyas membantah berbagai tuduhan tersebut. Ilyas memastikan, rekrutmen PPK sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU Jawa Timur. “KPU bekerja sesuai amanah undang-undang,” katanya singkat pada Koran Madura. (sym/mk)

JELANG PILGUB

Panwascam Diminta Bekerja Sesuai UU SUMENEP - Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sumenep, Zamrud Khan, meminta Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang sudah dilantik beberapa waktu lalu bekerja sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Menurut dia, 81 anggota Panwascam ini akan bertugas mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan Pilgub 2013 Agustus mendatang.

“Para anggota Panwascam yang sudah dilantik secara khusus akan bertugas mengawasi setiap pelaksanaan pemilu, terutama Pilgub Jatim mendatang yang tahapannya sudah mulai berjalan,” katanya, Rabu (20/3) Mereka sekarang sudah mulai masuk kerja setelah proses pelantikan sudah dilaksanakan. “Mereka akan ditempatkan di 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep, dengan komposisi tiga orang per kecamatan,” ucapnya.

Karena itu, ia pun meminta para personel Pan-

wascam untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. “Peran dan posisi Panwascam sangatlah strategis, karena itu mereka harus memastikan tahapan Pilgub yang berjalan ini sudah sesuai dengan amanah undang undang dan peraturan yang sudah ada,” ungkapnya.

Selain itu, dia juga meminta agar mereka bekerja netral, tidak memihak kepada siapapun. “Karena Panwascam merupakan perangka pemilu yang independen, dan diwajibkan tidak menciderai independensinya,” ujarnya.

Sementara secara terpisah, Pengamat Politik Madura Fathorrhman MD, berharap, personel Panwascam yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional.

“Tanggung jawab yang diemban adalah amanah. Oleh karena itu,

bekerjalah dengan baik dan profesional, agar demokrasi berjalan sesuai kaidahkaidah yang ada dan tidak melabrak rambu-rambu,” pintanya.

Dia menegaskan, sebagai pengawas, para anggota harus siap bekerja penuh waktu, terus mengawasi tahapan-tapahapn proses Pilgub yang akan datang. “Karena seperti biasa, pelanggaran-pelanggaran ditingkat kecamatan itu rawan terjadi, sehingga yang menjadi hambatan paling utama adalah radikalisme dan komunalisme yang mengganggu kontek demokrasi saat ini,” katanya.

“Diharapkan pula, agar anggota Panwascam mampu menguasai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Terlebih lagi, paham tentang kepemiluan.

Sehingga dalam pelaksanaannya nanti bisa menjaga jurdil, aman, damai dan terkendali, sehingga tidak terjadi permasalahan,” pungkasnya. (sym/mk)

PILKADES

Calon Kades di Kepulauan Diduga Pakai Ijazah Palsu seno s/ant

BANDARA. Seorang pencari rumput melintasi Bandara, Rabu (20/3). Gubernur Jawa Timur menunjuk Badan Pertanahan Nasional sebagai pelaksana pembebasan lahan tersebut.

SUMENEP – Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumenep menunggu perpanjangan izin Bandara Trunojoyo dari Gubernur Jawa Timur untuk melakukan pembebasan lahan. Beberapa waktu lalu, DPRD telah menyetujui upaya Pemkab untuk menambah anggaran pembebasan lahan bandara sebelum pembahasan di PAK 2013.

Kepaka Dinas Perhubungan Sumenep, Herry Koencoro mengatakan, sesuai Perpres Nomor 71 tahun 2012, proses pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah tingkat satu, yaitu Propinsi Jatim, bukan oleh tim sembilan, sehingga untuk melakukan pembebasan lahan harus menunggu selesainya perpanjangan izin bandara dari Gubernur.

“Proses pembebasan lahan

saat ini beda dengan proses pembebasan lahan sebelumnya. Jika sebelumnya dilakukan oleh tim sembilan yang diketuai oleh Sekda Sumenep, tapi saat ini dilakukan oleh pemerintah Propinsi Jatim dan propinsi Jatim melimpahkan ke BPN. Tapi, sebelum dilakukan pembebasan harus menunggu selesainya perpanjangan izin bandara dari Gubernur,” kata Herry, Rabu (20/3).

Menurut Herry, setelah Provinsi melimpahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pembebasan lahan, pihaknya akan melakukan koordinasi secara formal dengan BPN. “Kami memang belum melakukan koordinasi formal dengan BPN sebagai pelaksana pembebasan lahan, masih menunggu selesainya proses

perpanjangan izin bandara.

Sebab, izin bandara kan berlaku 3 tahun sejak 2009 hingga 2012, makanya saat ini masih menunggu prose perpanjangannya,” jelasnya.

Meski masih menunggu proses selesainya perpanjangan izin bandara itu, pihaknya secara informal telah melakukan pemetaan lahan. Dari hasil pemetaan lahan itu ditemukan ada 12 lahan yang akan dibebaskan.

“Sedangkan angkanya kami masih belum memastikan karena masih tahap koordinasi secara informal saja. Selanjutnya nanti akan dilakukan oleh BPN dibantu oleh camat dan kepala desa yang bersangkutan,” ujarnya.

Dia menambahkan, sebelum dilakukan pembebasan, nanti ada tim appraisal yang

akan melihan nilan lahan tersebut kemudian baru dilakukan pembayaran. Sedangkan tim penilai atau tim appraisal itu sama dengan tim yang digunakan pada pembebasan lahan sebelumnya.

“Tahapan realisasinya, yaitu pemetaan lahan, sosialisasi kepada pemilik lahan dan sebelum itu ada tim penilai untuk menilai lahan tersebut dan selanjutnya dibayar sesuai hasil penilai tersebut,” tambahnya.

Pihaknya menargetkan, pembebasan lahan tersebut bulan Juni 2013 sudah tuntas.

Untuk itu perlu kerja ekstra untuk menyelesaikan perpanjangan izin bandara tersebut.

“Target kami, pembebasan lahan itu harus selesai bulan Juni 2013 ini,” pungkasnya. (rif/mk)

SUMENEP – Warga daerah kepulauan menduga beberapa calon kepala desa menggunakan ijazah palsu, seperti yang terjadi di Kecamatan Raas, Kangean, dan Sapeken. Dugaan kuat, calon kades yang menggunakan ijazah palsu di kepulauan mencapai 50 persen.

Syukron, warga Sapeken, menuturkan, ada banyak calon kepala desa terindikasi kuat memakai ijazah palsu. “Iya, di Sapeken terindikasi kuat pakai ijazah palsu, sehingga memancing puluhan warga untuk mendatangi kantor pemilihan kepala desa menuntut panitia bersikap selektif dalam melakukan tahapan persyaratan calon,” katanya, Rabu (20/3).

Hal senada juga disampaikan David, warga Kangean. Menurut dia, dugaan ijazah palsu yang dilakukan calon kepala desa menjadi pembicaraan warga di Kangean. “Bahkan kema-

rin terjadi cekcok antar satu calon dengan calon yang lain, dan hampir terjadi carok,” katanya.

Dia menambahkan, rata-rata calon kepala desa di kepulauan banyak yang pakai ijazah palsu. “Salah satu penyebabnya, karena panitia tidak bekerja proaktif dalam melakukan tahapan proses pendaftaran calon, sehingga proses demokrasi tingkat desa rawan bermasalah,” tegasnya.

Yudi, warga Desa Ketupat, Kecamatan Raas berharapa, panitia segera melakukan verifikasi faktual terhadap beberapa calon kades yang mendaftar. “Panitia harus selektif, tidak perlu takut dan raguragu, karena mereka bekerja dilindungi oleh undangundang,” terangnya.

Secara terpisah Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrory Mannan berharap, panitia melakukan verifikasi faktual terhadap ad-

ministrasi calon kades. Termasuk verifkasi tersebut adalah kepada ijazah calon kades. “Panitia wajib proaktif, tidak hanya menerima formulir dan administrasi calon, tetapi juga harus melakukan verifikasi terhadap ijazah calon kades,” katanya, Rabu (20/3).

Dia menjelaskan, panitia harus mengacu kepada Peratuan Bupati Nomor 1 tahun 2013 yang memuat bahwa kandidat calon itu harus melengkapi segala persyarakat administarasi.

Termasuk ijazah yang sudah dilegalisir. “Dan semestinya, panitia menindak lanjuti ke institusi dimana calon kades itu sekolah.

Kalau swasta, maka telusuri ke Depag, tetapi jika negeri maka ke Diknas. Termasuk panitia minta surat keterangan bahwa orang tersebut benar-benar pernah menempuh pendidikan di sekolah itu,” paparnya. (sym/mk)

ADVERTORIAL

3

KAMIS 21 MARET 2013 NO.0080 TAHUN II

Bupati Minta PNS Berprilaku Jujur 693 Pegawai Negeri Sipil Terima SK Kenaikan Pangkat

ARAHAN. Bupati Sumenep A. Busyro Karim saat memberikan sambutan dihadapan PNS yang naik pangkat, di Pendapa Sumenep, Rabu (20/3).

SUMENEP – Bupati Sumenep A. Busyro Karim meminta pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sumenep untuk berprilku jujur. Sebab, prilaku itu merupakan hal yang wajib dilakukan oleh abdi negara. Itu supaya bisa kerja tenang, maksimal dan tentunya bebas dari KKN (korupsi kolusi dan nepotisme).

Pernyataan itu disampaikan Bupati

Sumenep A. Busyro Karim dalam acara kenaikan pangkat dan penilaian kinerja PNS, kemarin (20/3) di Pendapa Bupati, sekitar pukul 12.00.

Sebanyak 693 PNS di lingkungan Pemkab Sumenep mendapatkan kenaikan pangkat. Itu mulai dari golongan I, II, III dan IV. Penyerahan SK kenaikan pangkat secara simbolis dilakukan oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim.

Acara yang digelar secara lesehan itu dihadiri Bupati Sumenep A. Busyro Karim, Sekda Hadi Soetarto, dan Wakil Ketua DPRD Sumenep Moh. Hanif.

Sejumlah kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga hadir pada acara kenaikan pangkat itu. Termasuk, ratusan PNS yang mendapatkan kenaikan pangkat itu.

Pada kesempatan

itu juga dilakukan penyerahan SK CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) secara simbolis oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim. Penyerahan SK itu diberikan kepada tenaga honorer kategori I (K1). Sedangkan jumlah honorer yang diangkat menjadi CPNS sebanyak 93 orang.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim menjelaskan, kenaikan pangkat itu merupakan hal yang wajar di tubuh PNS. Sebab, banyak golongan rendah yang tentunya mau pangkat yang lebih tinggi. ”Kenaikan pangkat ini sebagai bentuk apresiasi dan media untuk memotivasi PNS. Supaya kernya lebih optimal,” katanya.

Intinya, sambung dia, dengan adanya pangkat yang semakin tinggi, maka profesionalisme kerja juga harus semakin meningkat.

Sehingga, apresiasi yang diberikan kepada PNS sama dengan kinerjanya. ”Kami tidak mau, nanti semakin

135 PPK Pilgub Resmi Dilantik

tingginya pangkat, malah semakin lemah kerjanya,” ujarnya.

Menurut mantan Ketua DPRD dua periode ini, seyogyanya PNS yang mengalami kenaikan harus bertanggung jawab kepada dirinya dan pemerintah. Itu bisa ditunjukkan dengan peningkatan kinerja. ”Dengan kata lain, harus all out bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak selaku abdi negara,” tuturnya.

Busyro menekankan, PNS di lingkungan Pemkab Sumenep jangan terlalu mementingkan urusan pribadi. Melainkan pelayanan publik harus menjadi skala prioritas. ”Kami ingin pelayanan publik di Pemkab Sumenep memuaskan masyarakat. Masyarakat bisa terlayani secara keseluruhan,” ungkapnya.

Tingkatkan Disiplin Kerja Pada kesempatan itu Bupati Sumenep A. Busyro Karim juga me-

wanti-wanti PNS untuk meningkatkan disiplin kerja. Sebab, itu merupakan tanggung jawab dari PNS. ”Bekerja dengan waktu, tugas, porsi dan wewenang. Disiplin kerja itu sudah menjadi tanggung jawab yang tidak perlu ditentang,” ungkapnya.

Sambung dia, Selasa malam (19/3), masalah kedisiplinan mendapatkan apresiasi yang cukup besar dari Pemprov Jatim. Bahkan, Asisten IV Bidang Adminitrasi Umum Setdaprov Jatim Akhmad Sukardi memuji terkait kedisiplinan PNS di Sumenep. Itu dlontakan dalam acara pembukaan pembinaan kepegawaian. ”Namun apresiasi dan pujian itu wajib disikapi secara bijak. Yakni, salah satunya dengan terus meningkatkan kedisiplinan. Pujian itu sebagai spirit untuk semakin disiplin. Supaya bisa terus mendapatkan penghargaan dan pujian yang baik,” ungkapnya. (adv/yat)

SIMBOLIK. Bupati Sumenep A. Busyro Karim saat memberikan SK secara simbolis kepada PNS yang naik pangkat mulai dari golong I, II, III dan IV.

DARI KIRI. Ketua komisi A Abrory Mannan, Sekda Hadi Soetarto, Bupati Sumenep A. Busyro Karim, Wakil Ketua DPRD Moh. Hanif, Inspektur Didik Untung Samsidi, dan Kepala BKPP Titik Suryati pada acara pelantikan.

LESEHAN. Semua PNS yang naik pangkat khusuk mengikuti prosesi penyerahan SK simbolis oleh bupati Sumenep, A. Busyro Karim.

IPW Optimis Sumenep Jadi Kampung Batik

SUMENEP - Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) optimis, Sumenep ke depan akan menjadi kampung batik.

Selama ini, daerah Madura yang terkenal dengan kawasan

batik adalah Kabupaten Pamekasan dan Sampang. “Kami akan terus melakukan pembinaan terhadap beberapa kelompok, sehingga akhirnya di Kabupaten Sumenep akan menjadi kampung-kampung batik,” kata Ketua IWAPI Sumenep Ny. Dewi Khalifah, Rabu (20/3).

Pemberdayaan perempuan, kata Ketua Muslimat NU tersebut, bisa melalui memberikan pelatihan kerajinan. “Dalam hal ini, kami mencoba untuk membina para ibu rumah tangga yang kebanyakan masih berprofesi sebagai pengangguran, sehingga kami tertarik untuk membangun lahan pekerjaan,” ungkapnya ketika memberi arahan dihadapan Kelompok Batik Rengganis di Desa Langsar Kecamatan Sa-

ronggi.

Madura yang terkenal dengan batik tulis adalah potensi yang perlu untuk terus dilestarikan. “Maka bercitacita untuk membudidayakan batik di Kabupaten Sumenep sampai diperkampungan, sehingga menjadikan Sumenep akan kampung batik,” tambahnya.

Eva, panggilan akrabnya, berharap, Pemerintah Sumenep lebih perhatian lagi kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah. “Kami sangat berharap kepada Pemerintah Sumenep agar lebih memperhatikan akan UMKM, termasuk batik tulis ini agar bisa membantu dalam mengambangkannya,” pungkasnya. (adv/edy)

KHIDMAT. Ketua KPU Sumenep Thaha Shamdi saat melantik anggota PPK di aula RRI kemarin.

SUMENEP – KPU Sumenep melantik 135 anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk pemilihan gubernur (Pilgub), kemarin (20/3).

Pengambilan sumpah pelantikan dilakukan secara langsung oleh Ketua KPU kota Sumekar Thaha Shamadi. Prosesi pelantikan itu berlangsung dengan khusuk dan penuh khidmat.

Sebanyak 135 anggota PPK yang dilantik itu dari 27 kecamatan.

Masing-masing kecamatan terdapat 5 anggota PPK. Anggota PPK itu mayoritas dihuni personil lama sebanyak 57 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 43 persen merupakan wajah baru. Itu dilakukan supaya proses regenerasi.

Pada kesempatan itu hadir Bupati Sumenep A. Busyro Karim, Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim, Sekda Hadi Soetarto. Sementara semua komisioner KPU hadir semua.

Ketua Panwaslu Zamrud Khan juga tampak hadir pada acara pelantikan PPK itu. Pelantikan berlangsung sederhana, namun tetap khidmat.

Ketua KPU Sumenep Thaha Shamadi menjelaskan, pembentukan PPK itu dilakukan secara profesional dan proporsional. Tentunya, yang menjadi anggota PPK itu merupakan orang pilihan dan memiliki kapabilitas mumpuni. ”Seleksi yang kami lakukan cukup ketat.

Makanya, kami nilai anggota PPK sebagai orang berkualitas,” katanya.

Apalagi, sambung dia, sistem pelaksanaan pemilu berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebab, sistem saat ini semuanya menggunakan basis teknologi informasi (TI). ”Jadi, kami dituntut untuk memilih orang yang berkualitas. Kalau tidak, kami yang kelabakan,” ungkapnya.

Menurut Thaha, setelah dilakukan pelantikan tugas yang utama saat ini melakukan tes wawancara kepada calon PPS (panitia pemungutan suara). Itu harus sudah dilakukan sejak hari ini hingga besok. ”Instruksi kami yang pertama untuk segera dilakukan tes wawancana PPS. Supaya cepat terbentuk,” ungkapnya.

Thaha menuturkan, anggota PPK dan PPS ini nantinya tidak hanya bekerja pada saat pilgub saja. Sebab, KPU RI dalam waktu dekat akan mengeluarkan SK (surat keputusan) perpanjangan jabatan PPK dan PPS hingga pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg). ”Jadi, PPK dan PPS ini akan dipakai untuk pileg juga,” ucapnya.

Sebab, terang Thaha, untuk pileg apabila merekrut kembali membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan tugas untuk pileg cukup. ”Kalau diperpanjang bisa langsung bekerja. Misalnya, melakukan pemutakhiran data pemilih dan lainnya,” ungkapnya.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim dalam sambutannya menjelaskan, pihaknya yakin PPK yang ada itu merupakan orang-orang profesional. Jadi, dipastikan akan bekerja secara baik dan maksimal. ”Setidaknya dengan profesionalisme bisa meminimalisir permasalah dan pelanggaran dalam pemilu.

Sehingga, tidak bergejolak,” tuturnya. (adv/yat)

Diskominfo Sambut Baik Sarasehan Anti Korupsi

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar saresehan berbagi pengalaman memberantas korupsi bersama mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga Ketua Umum Forum Peduli Memberantas Korupsi Bibit Samat Rianto di Gedung Ariawiaraja, Selasa (19/3). Kegiatan tersebut diikuti jajaran pejabat Pemkab.

Bupati Sumenep KH. A. Busyro Karim menyatakan, kedatangan mantan pimpinnan KPK untuk memperdalam keilmuan tentang bagaimana mencegah tindakan korupsi sehingga Sumenep

bersih dari korupsi.

“Secara umum kami sudah lama melakukan reformasi birokrasi, utamanya mencegah korupsi dengan cara melakukan pakta integritas. Agar reformasi birokrasi itu akan berjalan sesuai harapan, kami anggap sangat perlu untuk menambah keilmuan kita, makanya kami datangkan Pak Bibit Samat Rianto untuk membicarakan bagaimana sumber korupsi dan bagaimana solusinya memberantasnya,” papar Bupati usai acara saresehan.

Upaya Pemkab untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih disambut baik Kepala Dinas

Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Imam Trisnohadi menuturkan, kegiatan tersebut adalah terobosan baru dalam menciptakan pemeritahan yang bersih dari korupsi. “Pemerintah Kabupaten Sumenep punya ikhtiar menuju pemerintahan tanpa korupsi dengan mendatangkan mantan KPK,” katanya seusai mengikuti sarasehan tersebut.

Dengan kegiatan tersebut, kata Imam, Pemkab ke depan dituntut selalu proaktif ketika ada permasalahan korupsi. ”Pemkab tidak ragu-ragu dalam menindak yang salah, karena hal itu merupakan langkah awal dalam melakukan tindakan preventif terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi,” terangnya.

Ia berharap, dari kegiatan tersebut Sumenep benar-benar bersih dari korupsi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. ”Kekuasaan bukanlah tujuan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama. Tentu yang paling penting untuk menjadi pelayan bagi masyarakat, termasuk menjadi tempat keluh kesah rakyat ketika punya masalah,” ujarnya. (adv/sym)

4

PAMEKASAN

KAMIS 21 MARET 2013 NO.0080 | TAHUN II

PEMBANGUNAN

Pembangunan Balai Kemetrologian Pamekasan Mangkrak PAMEKASAN- Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Kemetrologian UPTK Pamekasan yang berlokasi di Jalan Stadion nomor 98 Pamekasan mangkrak sejak akhir tahun lalu. Selama tiga bulan ini, pembangunan gedung yang menjadi kepanjangan tangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Propinsi Jatim ini dibiarkan terbengkalai.

Pembangunan gedung tahap II itu hanya menyelesaikan tiang pancang yang terbuat dari cor lantai dua, serta bagian belakang gedung. Sedangkan pagar penutup, saat pekerjaan proyek dikerjakaan, sampai kini masih terpasang.

Halimah, salah satu pemilik warung di sekitar lokasi mengatakan, pekerjaan itu sudah ditinggalkan rekanan penggarap sejak bulan Desember tahun lalu. Selama tiga bulan ini tidak nampak aktivitas lanjutan dari pekerjaan proyek tersebut.

“Mulai tiga bulan lalu memang sudah tidak nampak ada orang kerja mas, tapi saya tidak penyebabnya,” katanya.

Sementara itu, kepala balai pelayanan Kemetrologian Pamekasan, Suryaman, belum bisa dikonfirmasi terkait mangkraknya pembangunan tersebut. Menurut salah satu staf yang namanya enggan dikorankan, yang bersangkutan sedang dinas di luar kota selama dua minggu.

Dikatakan, kondisi gedung tersebut sudah ditinjau oleh petugas Disperindag Propinsi Jatim Selasa (19/3) kemarin.

Dari kunjungan tersebut diperoleh informasi bahwa pekerjaannya akan dilanjutkan meski belum diperoleh kepastian kapan akan dikerjakan.

Data yang dihimpun Koran Madura di lapangan menyebutkan, pembangunan gedung tersebut dikerjakan oleh salah satu rekanan asal Pamekasan, yang saat ini sedang tersangkut kasus tindak pidana korupsi pengadaan sapi di Dinas Peternakan (Disnak) Pamekasan. Bahkan yang bersangkutan kini sedang menjadi tahanan Kejari Pamekasan bersama dua tersangka lainnya.

Adapun pagu proyek Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Kemetrologian UPTK Pamekasan ini hampir Rp. 900 juta, berdasar pengumuman lelang yang diterbitkan Disperindag Propinsi Jatim tahun 2011. Pekerjaan proyek ini dikabarkan sudah menyerap hampir 45 persen dari nilai kontrak yang sudah ditandatangani. (uzi/muj)

PEMAIN BARU. Pesepakbola baru Persepam Madura United (P-MU) Zahila Abu Bakar (2kanan) mengikuti latihan di Stadion Soenarto Hadiwidjojo, Pamekasan, Jatim, Rabu (20/3). Pesepakbola asal Australia tersebut, akan didaftarkan sebagai pemain baru P-MU pada putaran ke-2 kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2012-2013.

Seorang Nenek Selamat dari Reruntuhan Rumah PAMEKASAN- Sanitri (65) seorang perempuan yang tinggal sendirian di sebuah rumah di Desa Klampar, Kecamatan Proppo, yang baru dibangun beberapa bulan lalu, selamat dari reruntuhan rumahnya yang rubuh akibat angin kencang, Rabu (20/3). Sanitri hanya mengalami luka di bagian kepala dengan lima jahitan.

DITAHAN. Edy, warga yang ditahan FIF memberi keterangan di Balai Kelurahan Bugih. Dia ditahan karena isterinya menunggak pembayaran angsuran hingga tiga bulan.

NUNGGAK PEMBAYARAN

Warga Protes Pelayanan FF PAMEKASAN- Fideral Internasional Finance (FIF) Pamekasan, kemarin, diprotes warga karena menahan sepasang suami isteri warga Desa Bugih, Kecamatan Pamekasan. Penahanan itu dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan jasa keuangan itu, karena pasangan tersebut tidak membayar angsuran selama selama tiga bulan berturut-turut.

Pasangan suami isteri, Edy dan Ernawati itu ditahan ditahan di kantor FIF di Jalan Segara, Pamekasan.

Penahanan itu dilakukan dari jam 11.00 sampai 15.00 WIB. Erna dikeluarkan sejam setelah penahanan, sedangkan Edy dikeluarkan jam empat jam kemudian.

Berdasarkan pengakuan Edy, dirinya tidak tahu kalau akan ditahan.

Sebab pihak FIF yang datang ke rumahnya mengatakan isterinya diundang untuk datang ke FIF dan tidak ada penjelasan lebih lanjut.

Dijelaskan Edy, setelah satu jam lebih isterinya tidak pulang ia berusaha menjemputnya.

Setibanya di kantor FIF ternyata isterinya ditahan dan harus memenuhi tunggakan pembayaran kredit.

Selama di kantor FIF, Edy melakukan negosiasi agar bisa dibebaskan dari tahanan. Edy sendi-

ri berjanji akan melunasi tunggakan itu besok harinya. Namun pihak FIF menolak negosiasi itu dan tetap menahan Edy. Edy sendiri bisa keluar dari kantor FIF setelah dijemput oleh Lurah Bugih Ahmad Sukrisno.

Di kantor itu Ahmad Sukrisno marah-marah karena warganya ditahan selama lima jam.

Di depan pegawai FIF Ahmad Sukrisno mengatakan bahwa tidak seharusnya warganya ditahan hanya karena tunggakan kredit. Pasalnya yang berhak melakukan penahanan hanyalah aparat kepolisian.

Menurut pengakuan Edy, kredit BPKB yang dilakukan isterinya itu karena atas permintaan orang lain yakni Sigit, tetangganya sendiri. Sigit membujuk Erna, isteri Edy untuk kredit BPKB sepeda motor Honda Beat miliknya di FIF dengan alasan untuk biaya pengobatan isterinya yang sedang menjalani operasi penyakit dalam di rumah sakit dr Slamet Martodirjo Pamekasan.

Sebelum kesepakatan Edy dan Sigit dilakukan, supervisor FIF pernah mempertemukan keduanya di rumah Sigit. Antara Edy dan Sigit dibuatkan kwitansi jual beli sepeda motor Sigit kepada Edy. Namun jual beli itu tidak ada. (fik/muj)

Warga Dusun Kroja, Desa Klampar, Kecamatan Proppo ini ditemukan terjebak di bawah balok kayu dalam keadaan telungkup. Warga segera menolongnya dan membawa ke Bidan Desa Klampar untuk mendapatkan pengobatan.

Sanitri menceritakan, saat kejadian dirinya sedang tidur pulas. Tiba-tiba rumahnya ambruk dan langsung sadar bahwa dirinya sudah tertimpa barang-barang bangunanhingga dirinya terjepit kayu bangunan dan tidak bisa keluar. “saya tidak ingat kejadian seperti apa karena saya tertimpa kayu dan genting,” terangnya.

Sementara Iskandar (35), anak korban mengaku, sebelum kejadian yang menimpa rumah ibunya terdengar suara angin kencang. Tibatiba angin itu merobohnkan rumah tersebut sehingga dia berlari untuk menyelamatkannya, namun rumah itu

keburu rubuh.

Saat pertama diselamatkan, Sanitri tidak sadarkan diri. Di bagian kepalanya terdapat luka dan mengucur darah hingga harus dijahit.

Sementara warga lainnya membantu membersihkan puing-puing bangunan rumah korban seperti kayu dan genting serta barangbarang rumah milik korban yang bisa diselamatkan.

Diperkirakan kerugian korban mengalami Rp. 50 juta lebih.

Untuk sementara, Sanitri akan tinggal di rumah Iskandar yang lokasinya tidak terlalu jauh dari rumahnya sambil menunggu perbaikan.

“Kami akan segera memperbaiki rumah tersebut agar bisa segera ditempati kembali. Itu kalau ibu sembuh dari traumanya dan bersedia kembali menempatinya,” kata Iskandar. (fik/muj)

SEKOLAH

Fasilitas Tak Berpagar

GERAKAN POSYANDU PEDULI. Kegiatan tersebut terselanggara atas kerjasama TP PKK pusat dan Dancow balita dengan mencangkup 76 kabupaten dan kota di 20 provinsi yang bertujuan mendukung upaya revitalisasi Posyandu melalui pemberdayaan kader dalam meningkatkan layanan Posyandu peduli.

SAMPANG - Kepala Sekolah menengah pertama negeri (SMPN) 1 Pangarengan yang di dampingi bagian humas mengeluhkan kondisi sekolahnya yang Nampak secara terbuka dan tidak ada pembatas antara jalan yang sering di lewati warga, sehingga karena tidak ada pagar sekolah tersebut sering di masuki kambing dan jadi lahan parkir truck milik warga.

Dewan guru SMPN 1 Pangarengan berharap mendapatkan perhatian dari dinas pendidikan kabupaten sampang supaya sekolah yang mereka tempati ada pagar pembatas antara halaman sekolah dengan rumah warga, karena dengan kondisi terbuka sekolah sering terjadi kehilangan dan untungnya kepedulian

masyarakat sekitar masih ada kepedulian untuk menjaga keamanan sekolah.

Moh. Muhrad selaku kepala sekolah SMPN 1 Pangarengan mengungkapkan bahwa sudah kurang lebih 13 tahun sekolah ini dalam keadaan terbuka, namun hingga sekarang masih belum mendapatkan perhatian dari Dinas Pendidikan. “Padahal pada tahun 2011, kami sudah mengajukan pembangunan pagar, namun sampai sekarang masih belum ada tanggapan serius dari Disdik,” ungkapnya, Rabu (20/3).

Selain sering menjadi jalan alternatif warga, kepala sekolah juga khawatir terhadap siswanya, karena banyak yang keluar tanpa izin di waktu jam sekolah, dan itu masih menjadi tanggung sekolah. “Saya

khawatir dengan keadaan lingkungan sekolah yang terbuka tanpa pagar seperti ini, siswa sering pulang tanpa pamit, selain itu juga sering menjadi jalan alternatif warga sekitar, selain itu juga banyak hewan yang sering masuk di halaman sekolah ini,” terangnya.

Sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang melalui Kasi Sarana dan Pra Sarana Roji’un menjelaskan, bahwa masih belum ada dana untuk pembangunan pagar sekolah. “Untuk APBD (anggaran pemerintah belanja daerah) tahun ini sudah teralokasi ke sekolah yang sudah mengajukan pada tahun 2012 lalu, dan untuk SMPN 1 Pangarengan nanti kami upayakan pada tahun depan, dalam APBD tahun 2014,” tandasnya. (jun/msa)

PAMEKASAN FASILITAS PENGINAPAN

Pembangunan Rumah Singgah Belum Terlaksana P A M E K A S A N - mah singgah yang sudah Pembangunan rumah sing- ditetapkan berada di Jalan gah yang diprogramkan Menur itu, secara bertahap Pemerintah Kabupaten sudah mulai dipenuhi.

Pamekasan, ternyata samSehingga, pada pertenpai saat ini belum terlak- gahan tahun ini, rumah sana. Rumah singgah yang berlantai tiga dengan tusudah direncanakan sejak juh kamar itu , sudah bisa 2011lalu itu akan digunakan ditempati oleh warga asal sebagai tempat menginap Kabupaten Pamekasan yang warga miskin asal Kabu- sedang berobat di Surabaya. paten Pamekasan, yang keStatus rumah singluarganya sedang menjalani gah tersebut, kata zakir, perawatan di hanya sewa Rumah Sakit dan berDr. Soetomo laku hanya Surabaya dan untuk 2 rumah sakit tahun deSebelumnya, lokasi ngan harga lain di wilayah rumah singgah itu itu.. sewa sebesudah ditentukan, sar Rp.100 Ke p a l a berdekatan Dinas Sosial juta.

Tenaga Kerja ” Angdengan RS Dr. dan Transmig a r a n Soetomo, namun grasi (Dinsost e r s e setelah terjadi n a k e r t r a n s ) pergantian pimpinan but mulai Pamekasan, sewa Dinsosnakertrans, dari Mohammad kamar, dan rencana tersebut Zakir, mengakaryawan dirubah. takan molornya yang bekerpembangunan ja disana,” rumah singjelas Zakir. gah tersebut bukan karena Keberadaan rumah singketidakcukupan anggaran gah itu dinilai penting bagi melainkan karena peruba- warga miskin yang keluarhan kebijakan akibat per- ganya harus berobat ke RS gantian pucuk pimpinan Dr. Soetomo Surabaya dan Dinsosnakertrans. sejumlah rumah sakit lain Sebelumnya, lokasi di surabaya sebagai tempat rumah singgah itu sudah bermalam selama berada di ditentukan, berdekatan kota itu. dengan RS Dr. Soetomo, Bupati Pamekasan, namun setelah terjadi per- Kholilurrahman, mengingantian pimpinan Dinsos- gatkan warga yang boleh nakertrans, rencana terse- menggunakannya adabut dirubah. lah warga yang memiliki Akibat perubahan kebija- kartu Jaminan Kesehatan kan tersebut semua rencana Masyarakat (Jamkesmas), pembangunan rumah sing- kartu Jaminan Kesehatan gah harus diulang dari awal, Daerah (Jamkesda). Begitu mulai dari penentuan lokasi pula warga yang memiliki hingga pengalokasian ang- kartu Jaminan Persalinan garan.

(Jampersal), atau yang Zakir menjelaskan, mengantongi surat pernyPemerintah Kabupaten ataan miskin yang dikeluPamekasan menargetkan arkan desa atau kelurahan, pada April mendatang, juga bisa memanfaatkan penyediaan fasilitas diru- rumah singgah. (afa/muj)

E-KTP

Distribusi Ditargetkan Tuntas Pada Oktober PAMEKASAN- Pemerintah Kabupaten Pamekasan menargetkan penyelesaian Kartu Tanda Penduduk (eKTP) di wilayah itu tuntas pada Bulan Oktober mendatang. Karenanya, untuk mencapai target tersebut, segala tahapan dalam penyelesaian terus dikebut.

Kepala Dinas Kependudukan dan Cata-

Hingga memasuki akhir Maret ini, sisa e-KTP yang masih belum didistribusikan di Pamekasan mencapai 148 ribu lembar atau sekitar 70% dari jumlah penduduk di wilayah itu. tan Sipil Pamekasan, Mohammad Alwi, menuturkan, berdasarkan surat yang diterimanya dari Kemeterian Dalam Negeri, proses penyelesaian KTP elektronik itu sudah harus tuntas pada 31 oktober 2013.

Sehingga, ditargetkan semua proses pembuatan KTP tersebut mulai dari perekaman, pencetakan dan pendistribusian bisa tuntas sebelum jadwal tersebut.

Ia menjelaskan, meski pemerintah sudah menetapkan jadwal akhir e-KTP, namun, jika ada masyarakat yang akan membuat KTP, setelah jadwal tesebut, baik karena KTPnya hilang atau umurnya sudah cukup untuk membuat KTP, tetap akan dilayani di kantor kecamatan masing-masing, dengan biaya yang akan ditentukan di belakang hari.

5

KAMIS 21 MARET 2013 NO.0080 | TAHUN II

Saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan tim percetakan Kementerian Dalam Negeri, tentang kendala perekaman dan aktivasi e-KTP yang tejadi di wilayah itu, termasuk mengendapnya data penduduk di Kecamatan Pakong.

Bahkan beberapa waktu yang lalu kata alwi, ada tim yang turun langsung ke Kabupaten Pamekasan, melakukan pengecekan terhadap alat perekaman data elektronik di sejumlah kecamatan di wilayah itu.

Sedang untuk pendistribusian KTP elektronik, Alwi mengakui akan dilakukan secara bertahap dengan jumlah yang terbatas.

Sementara itu di sejumlah kecamatan saat ini tengah dilakukan aktivasi E-KTP. Sayangnya, proses aktivasi itu masih menemui kendala karena beberapa keluarga yang melakukan perekaman secara bersamaan, namun proses pendistribusiannya tidak bersamaan.

Hingga memasuki akhir Maret ini, sisa e-KTP yang masih belum didistribusikan di Pamekasan mencapai 148 ribu lembar atau sekitar 70% dari jumlah penduduk di wilayah itu.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, meminta Dispendukcapil untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat, tentang kendala belum didistribusikanya ribuan KTP elektronik itu.

Penyampaian informasi itu dibutuhkan agar tidak menimbulkan dugaan yang negatif karena dokumen kependudukan itu sangat dibutuhkan. (afa/muj)

Aktivis Kalap Kecewa Tidak Ditemui Pimpinan Rumah Sakit PAMEKASAN: Belasan orang mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Komite Arek Lancor Bangkit (Kalab), kemarin (20/3), menyatakan kekecewaannya karena keinginan mereka bertemu pimpinan Rumah Sakit dr Slamet Martodirjo Pamekasan tidak ada tanggapan positif.

Rencananya, para aktivis itu ingin mempertanyakan kualitas pelayanan di rumah sakit tersebut, khususnya di zal anak dan lemahnya kontrol pengelola rumah sakit terhadap kondisi gedung hingga beberapa waktu lalu

sebagian plafon di salah satu ruangp perawatan runtuh.

Para mahasiswa harus menunggu beberapa lama di ruang lobi karena tidak satupun pimpinan rumah sakit yang bersedia menemui mereka. Sebagian dari aktivis beru-

saha menanyakan ke bagian Tata Usaha tentang tanggapan permohonan audesnsi yang sudah dikirim beberapa waktu lalu.

Beberapa staf di ruangan tersebut menjelaskan, pengelola rumah sakit tersebut belum bisa menemui mereka karena sedang ada kegiatan penting dan meminta Kalab untuk menunda rencana audensi mereka.

“Kami sangat kecewa karena jawaban itu diberikan ketika kami sudah berada di rumah sakit. Padahal, kami

sudah dua kali berkirim surat resmi. Surat pertama hanya dijawab secara lisan,” kata koordinator Kalab Zainal Abidin.

Seharusnya, terang Zainal, pengelola rumah sakit terbesar di Madrua itu memberi tanggapan secara resmi, karena kelompoknya juga mengajukan permohonan audensi secara resmi.

Belum ada tanggapan dari pengelola RS Slamet Martodirjo atas keluhan para aktivis itu. Direktur RS Slamet Martodirjo, Iri Agus Subaidi saat

dihubungi, telepon selulernya tidak aktif, sementara pesan singkat yang dikirim, juga tidak dibalas.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Makmun, mengatakan akan memfasilitasi keinginan mahasiswa untuk bertemu pimpinan rumah sakit dengan mengundang mereka ke Komisi D. “Kami akan fasilitasi dengan mengundang mereka dan pimpinan rumah sakit untuk bertemu di ruang Komisi D,” kata Makmun. (afa/muj)

KECEWA. Sejumlah aktivis Kalab Pamekasan saat menunggu kepastian audensi dengan pihak Rumah Sakit Slamet Martodirjo Pamekasan. Pengelola rumah sakit meminta mereka menunda pertemuan itu.

KORUPSI

KELALAIAN PERAWAT

Dua Bayi Tertukar di RS PAMEKASAN – Pasangan suami istri (Pasutri), Irsyad (33) dan Busana (25), warga Kampung Gunung, Desa Kaduara Timur, Kecamatan Pragaan, Sumenep, Madura mendadak bersedih, mengetahui bayinya berganti jenis kelamin.

Anak pertama Irsyad dengan istri keduanya Busana, dilahirkan di Rumah Sakit (RS) dokter Slamet Martodiredjo Pamekasan Kamis, (14/3) malam, secara operasi caesar.

Semula, bayi tersebut diketahui berjenis kelamin laki-laki, namun berganti jenis kelamin perempuan.

Menurut Irsyad, ia dan keluarganya mengetahui anaknya berganti jenis kelamin perempuan sepulang dari RS Selasa (19/3) kemarin. Setibanya di rumah, bayi tersebut menangis terus menerus dan menolak saat diberi air susu ibu (ASI).

Karena tak kunjung berhenti menangis, mertua Irsyad membuka popok bayi karena diduga buang air kecil. Namun ia tiba-tiba kaget karena bayi yang semula diketahui berjenis kelamin laki-laki tiba berganti kelamin laki-laki.

Mengetahui hal itu, Irsyad langsung membawa bayi itu kembali ke RS dokter Slamet Martodiredjo Pamekasan mengendarai Mobil Penumpang Umum (MPU). Setibanya di RS, ia mengetahui bayinya tertukar dengan bayi milik keluarga warga Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Sampang, yang juga sudah dibawa pulang.

Irsyad dan bayi yang tertukar tiba lebih awal di RS dokter Slamet Martodiredjo

Pamekasan. Setelah menunggu beberapa saat, keluarga bayi asal Kecamatan Camplong Sampang juga tiba di RS yang sama, untuk menukar bayi tersebut.

Yang sangat disayangkan kata Isryad, ketika dirinya kembali ke rumah sakit untuk memberitahu sekaligus ingin menukar bayinya, sikap perawat di RSUD kurang bersahabat bahkan menyalahkan dirinya yang tidak teliti. Padahal bayi itu diserahkan perawat untuk dibawa pulang.

“Waktu kami pulang dari rumah sakit, yang menyerahkan bayi itu perawat. Kok malah kami yang disalahkan,” katanya.

Irsyad menambahkan, istrinya masuk kamar bersalin RS dokter Slamet Martodiredjo Pamekasan, dan langsung menjalani operasi caesar Kamis (14/3) malam lalu. Saat itu, perawat menunjukkan

jika bayi yang dilahirkan jenis kelamin laki-laki. Bayi itu disimpan di incubator di ruang neonatus RSUD Pamekasan karena kondisinya masih lemah.

Sedang istrinya dirawat inap di kamar bersalin. Tiga hari kemudian, ibu bayi itu dipulangkan dari RS, sedangkan bayinya masih dirawat di ruang neonatus dan baru diperkenankan dibawa pulang selasa (19/3) kemarin.

Ia menyatakan sudah memerintahkan kabid pelayanan RS untuk menyelidiki kejadian ini. Jika terbukti ada unsur kelalaian perawat, pihaknya akan memberi sanksi tegas kepada perawat yang bertugas saat itu.

“Kami sudah memerintahkan kabid pelayanan untuk menyelediki penyebabnya.

Kalau memang ada unsure kelalaian, pasti kami tindaklanjuti,” katanya. (uzi/muj)

Kejari Ajukan Permohonan Audit Kerugian Negara

PAMEKASAN-Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan sudah melayangkan surat permohonan audit kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) senilai Rp. 3 miliar di Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Pamekasan. Permohonan audit diajukan ke Badan Pengawasan Keuangan Pemabangunan (BPKP) Jawa Timur beberapa minggu lalu.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari, Samiaji Zakariya, mengatakan, permohonan audit ini diajukan ke BPKP agar dilakukan penghitungan kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersangka. Saat ini, pihaknya sedang menunggu hasil audit tersebut dan belum melakukan pemeriksaan lebih kepada tersangka.

Pemeriksaan itu baru akan dilakukan setelah kejaksaan menerima laporan hasil analisa kerugian negara dari BPKP. Setelah pemeriksaan tersangka selesai, Kejari akan melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi BPKP untuk mengkonfirmasi hasil perhitungan negara yang ditimbulkan.

“Kami sudah kirimkan surat permohonan audit ke BPKP, dan sedang menunggu hasilnya. Setelah ada kepastian kerugian negara, kami akan melangkah untuk pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi,” katanya.

Dalam dugaan Tipikor ini, Kejari Pamekasan sudah menetapkan dua tersangka salah satunya berinisial R

selaku pemilik tanah. Sedangkan satu tersangka lainnya belum diungkap pihak kejari.

Samiaji menegaskan, dugaan Tipikor dalam proyek ini terjadi pada pembebasan lahan, bukan pada pekerjaan proyeknya. Sebab, dalam penjualannya, luas dan harga lahan diduga di mark-up.

Sebagai pembanding, Kejari Pamekasan sudah mengantongi data harga lahan di sekitar lokasi pada tahun terjadinya transaksi penjualan antara pemilik lahan dengan pemkab setempat.

Data ini dijadikan salah satu referensi untuk mengetahui adanya permainan dalam pengadaan lahan itu.

Sementara itu, beberapa saksi yang telah dimintai keterangan, terdiri dari, mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) A. Minol Muldjadi, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Desa (Kades) Bindang, mantan camat setempat dan Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bindang yang menjabat saat itu, Djamaluddin Karim.

Proyek pembangunan TPA senilai Rp. 3 miliar ini menjadi perhatian Kejari Pamekasan, setelah sebelumnya sekelompok mahasiswa dan masyarakat yang tinggal di lokasi pembangunan TPA itu berunjuk rasa ke Kejari.

Selain memprotes karena pembangunan TPA itu tanpa persetujuan warga setempat, para pengunjuk rasa ini juga memrotes terbengkalainya pembangunan proyek itu karena menduga terjadi penyimpangan. (uzi/muj)

6

SAMPANG

KAMIS 21 MARET 2013 NO.0080 | TAHUN II

PERTANIAN

DKPP Lengkapi Kekurangan Pendamping Pugar

mahardika surya abrianto/koran madura

BERDIRI: Aman Sutjipto, seorang kolektor benda pusaka tengah menunjukkan salah satu koleksi kerisnya yang bisa berdiri di kediamannya jalan Syamsul Arifin kelurahan Polagan Sampang.

Indahnya Menikmati Pusaka Warisan SAMPANG - Dari 75 koleksi benda pusaka yang dimiliki Aman Sutjipto (61), terdapat satu diantaranya yang merupakan warisan peninggalan orangtuanya pernah ditawari barter dengan sebuah rumah pada tahun 1963. Ketika itu pusaka warisan tersebut masih dipegang sang kakak.

Suasana mistis terasa kental ketika memasuki ruang tamu salah satu rumah Aman Sutjipto di jalan Syamsul Arifin Kelurahan Polagan Sampang Kota. Terlihat sejumlah pusaka seperti keris dan tombak menghiasi setiap sisi dinding rumah tersebut.

Ketika Koran Madura duduk di ruang tamu tersebut, Aman Sutjipto mengeluarkan

sebagian koleksi pusakanya di meja tamunya. Ia mengeluarkan salah satu koleksi kerisnya yang bisa berdiri. “Keris ini namanya Macan Mataram dengan pamor bulu ayam. Dan ini keris bisa berdiri,” ujarnya sembari menunjukkan kekuatan mistis keris koleksinya tersebut, Rabu (20/3).

Lanjut Sutjipto, panggilan akrabnya, kerisnya yang bisa

berdiri tersebut pernah dibandrol 350 juta oleh seseorang.

“Ini pernah dibawa teman.

Pada waktu tahun 2007, saya pasang harga dengan 500 juta rupiah. Tapi sama seseorang (perantaranya) itu malah dibandrol 350 juta. Ya akhirnya gagal laku,” ujarnya.

Selain itu, Sucipto menceritakan bahwa salah satu koleksi keris warisan dari bapaknya yang mempunyai pamor Rambut Senuri pernah ditawar orang dengan barter sebuah rumah.

“Paling istimewa diantara koleksi saya yang ini, pamornya Rambut Senuri. Waktu dipegang kakak saya pernah ditawari barter dengan rumah.

Kalau tidak salah pada tahun 1963. Waktu itu kakak saya di Jombang. Tapi bapak saya pernah berpesan, keris ini tidak boleh jatuh ke tangan orang selain keturunannya. Maka dari itu saya coba pertahankan meskipun ada yang mau menukarnya dengan dua kali ongkos haji,” ungkapnya.

Selain benda pusaka seperti keris dan tombak, ia juga mengoleksi barang-barang antik lainnya, seperti cincin batu akik dan permata yang mencapai ratusan jumlahnya. “Tidak hanya benda pusaka saja yang saya koleksi, ada juga cincin batu akik dan permata,” kata pensiunan pengawas TK dan SD tersebut. (msa/rah)

SAMPANG - Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sampang mengadakan uji interview terhadap calon pendamping Program Usaha Garam Rakyat (Pugar) tahun 2013 di kantor klinik kehewanan, Selasa (19/3). Tes wawancara ini diikuti sebanyak 18 orang. Akan tetapi, yang akan diambil hanya 2 orang, untuk melengkapi 4 calon pendamping sebelumnya, sehingga keseluruhan berjumlah 6 orang pendamping pugar.

Perekrutan dan penambahan dilakukan untuk mengurangi jumlah beban pendamping karena pada tahun 2012 lalu kuota kelompok pugar di masing-masing pendamping terlalu banyak.

Kepala Bidang (Kabid) Kelautan DKPP Sampang, M. Mahfud menjelaskan secara teknis tidak ada pedoman untuk melakukan perekrutan

pendamping. “Ini atas dasar inisiatif kami saja. Ketika melakukan perekrutan tidak sampai salah orang, karena secara aturan, yang menjadi pendamping itu siapa saja boleh. Kami juga harus tahu pemikirannya dan wawasannya seperti apa nanti yang akan menjadi pendamping pugar,” jelasnya kepada Koran Madura, Rabu (20/3).

Mahfud menambahkan, pada tahun 2012 lalu, jumlah pendamping pugar berjumlah 4 orang. Jumlah tersebut dirasa kurang. Sedangkan aturannya satu pendamping mempunyai tanggung jawab 50 kuota kelompok pugar, sehingga harus ada penambahan calon pendamping.

Sementara di Kabupaten Sampang kelompok pugar yang sudah diidentifikasi sesuai hasil verifikasi pada tahun 2012 sebanyak 300 kelompok pugar.

“Kami harus menambah pendamping pugar. Agar nanti bisa memudahkan kerja para pendamping pugar ketika di lapangan. Pendamping sendiri harus turun langsung ketika kami sudah melakukan sosialisasi di masing-masing kecamatan,” imbuhnya.

Mahfud juga mengatakan, bahwa pekerjaan pendamping bukan melanjutkan hasil verifikasi pada tahun 2012, akan tetapi data yang ada itu juga harus dicek kembali dan diidentifikasi ulang, karena keberadaan para petani garam dikhawatirkan pindah tempat atau ada yang meninggal. Dengan penambahan pendamping, maka tugas tersebut menjadi lebih mudah.

“Apabila pendamping sudah mengidentifikasi, maka nanti akan diverifikasi oleh team tekhnik yang terbentuk gabungan dari beberapa instansi,” ujarnya. (jun/msa/rah)

BENCANA

Air Kembali Rendam Pasar Sore SAMPANG - Luapan air sungai Kali Kemuning yang melanda Kota Sampang, Rabu (20/3), tak hanya membuat akses jalan penghubung antar kecamatan lumpuh. Luapan banjir kiriman itu juga membuat aktifitas pasar sore ( pasar degedek) terganggu, karena para pedagang tidak bisa berjualan di dalam pasar yang terendam air setinggi 1 meter.

Beberapa pedagang yang nekat berjualan terlebih dahulu harus mencari lokasi yang lebih tinggi agar dagangannya dan pembeli yang ingin bertransaksi tidak terganggu oleh genangan air.

Pantauan para pedagang pasar Degedek ini terpaksa menjajakan dagangannya di sepanjang jalan raya, tepatnya di jalan pahlawan kelurahan Rongtengah Kecamatan Kota Sampang.

“Mau gimana lagi, Mas. Pasarnya tidak bisa ditempati karena tergenang banjir, ya kita terpaksa berjualan di pinggir jalan sini,” terang, salah seorang pedagang, Makropah (42).

Sementara Husin, petugas keamanan pasar sore mengatakan setiap banjir para pedagang sudah biasa berpindah ke tempat yang lebih tinggi dan ada yang

berjualan di pinggir jalan di Jalan Pahlawan yang lokasinya lebih tinggi.

“Kalau pindah lokasi ini sudah biasa, Mas. Setiap banjir ya harus geser dulu ke dataran yang lebih tinggi.

Apalagi jarak antara pasar dan jalan Pahlawan tidak terlalu jauh,” ujarnya.

Sekedar diketahui, hingga berita ini diturunkan, Desa Pasean, Desa Kamoning, Desa Gunung Maddah, dan dua kelurahan di Kecamatan Kota Sampang, yakni kelurahan Rongtengah dan Dalpenang, masing-masing masih terendam banjir. (iam/msa/ rah)

SOSIAL

KRIMINALITAS

Tagana Bagi-bagi Nasi Bungkus pada Korban Banjir

Pemuda Lukai Tetangga karena Dendam

SAMPANG –Tim Taruna Tanggap Bencana (Tagana) Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Sampang menyiapkan bantuan 450 bungkus makanan kepada sejumlah warga yang menjadi korban banjir di wilayah Sampang. Aksi sosial tersebut terjadi pada hari Rabu (20/03/13).

Warga yang mendapat jatah nasi bungkus dan makanan ringan itu adalah mereka yang tinggal di Desa Panggung, Jalan Imam Bonjol, Jalan Melati, dan Jalan Salak, serta daerah lain yang tergenang banjir.

Beberapa warga korban banjir di daerah tersebut mengaku debit air masuk ke halaman rumah mereka. Akibat banjir itu anak mereka tak bisa berangkat sekolah. Aktifitas dapur dan kebutuhan lainnya juga tak bisa terpenuhi. Dalam kondisi seperti itu, bantuan dari Dinas Sosial sangat diharapkan oleh masyarakat yang tergenang banjir tersebut.

Moh Sayyadi (35), warga Desa Panggung Kecamatan Kota Sampang mengatakan meski mendapatkan bantuan makanan, dirinya mengaku merasa terganggu. Pria yang sudah mempunyai dua anak itu setiap harinya bekerja sebagai pembuat terop atau tenda manten, namun karena hujan, usahanya tersebut tak bisa berjalan.

“Ya kalau kayak gini saya gak bisa kerja. Pesanan dari orang banyak. Apalagi anak gak bisa sekolah,” terangnya.

Ia mengharapkan banjir yang sudah dua kali menggenangi rumahnya tak terulang lagi. Kabupaten Sampang memang sudah menjadi langganan banjir. Akan tetapi pemerintah Kabupaten Sampang bisa memperdalam dan memperlebar aliran sungai di

SAMPANG – Abdul Rofik (20), Dusun Rapa Daya Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang membacok Sodiq (25), warga Desa Pao Pale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Peristiwa itu terjadi di arena adu cepat burung merpati.

Akibat aksi pembacokan ini Sodiq mengalami luka pada perut sebelah kiri. Karena lukanya sangat parah, korban yang diketahui masih tetangga desa pelaku ini harus dilarikan ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk mendapatkan perawatan.

Ketika mendengar laporan warga ada aksi pembacokan, jajaran kepolisian setempat langsung terjun ke lokasi tempat kejadian perkara. Polisi pun langsung memintai keterangan beberapa orang warga.

Setelah cukup diketahui identitas korban dan pelaku, jajaran korp seragam coklat ini langsung memburu pelaku.

Perburuan membawa hasil.

Penangkapan yang dipimpin oleh KBO Reskrim Polres Sampang Iptu Siswo Dc Tarigan berhasil menangkap pelaku

beberapa desa agar tak lagi ada banjir di Sampang.

“Harapan saya ingin pemerintah bisa memperluas gorong-gorong sungai supaya tidak terulang banjir terus,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu tim Tagana Jumali (45) menjelaskan, pembagian nasi bungkus dan makanan ringan sebanyak 450 bungkus sudah diberikan terhadap warga sebanyak 450 bungkus. Pembagian makanan ringan tersebut hanya diberikan pada jam makan siang saja. ryan hariyanto/koran madura

GENANG: Meskipun air menggenangi halaman SMKN 1 Sampang, siswa tetap menjalani UAS.

Harapan saya ingin pemerintah bisa memperluas goronggorong sungai supaya tidak terulang banjir terus,”

Moh Sayyadi Warga

Jika genangan banjir masih tinggi hingga malam hari. Pihaknya akan terus memberikan bantuan makanan. “Sudah 450 sudah kita bagikan untuk makan siang, Mas. Tapi untuk selanjutnya masih akan menunggu perkembangan,” terangnya sambil membagikan nasi bungkus.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Malik Amrullah melalui Kabid Sosial Syamsul Hidayat saat ditanya mengenai anggaran bantuan tersebut melalui saluran telepon masih belum bisa menjelaskan.

“Kalau itu saya gak bisa jelaskan karena itu sudah masuk ke anggaran tahunan Bencana Tanggap Darurat,” kilahnya. (ryn/msa/rah)

BANJIR

Meski Banjir Siswa SMKN 1 Tetap Jalani UAS SAMPANG - Banjir kiriman dari kawasan utara kembali menggenangi kota Sampang, Rabu (20/3). Kiriman air banjir datang sejak pukul 03.00 wib, Rabu (20/3).

Genangan air banjir yang merendam di sekitar halaman sekolah, seperti yang terjadi di halaman sekolah SMK Negeri 1 Sampang. Kendatipun harus melewati jalan yang tergenangi air banjir, ratusan siswa SMK Negeri 1 Sampang tersebut tetap mengikuti Ujian Akhir Sekolah (UAS).

Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa.

Akibatnya, ratusan siswa kelas XII SMKN 1 Sampang terpaksa mengikuti UAS di tengah kepungan banjir.

Menurut salah satu siswi kelas XII, Ida Faradina, dengan adanya banjir yang kembali menggenangi sekolahnya, ia mengaku sangat terganggu.

Apalagi dirinya harus mengikuti ujian dalam keadaan

basah dan hanya menggunakan sandal jepit menuju sekolahnya.

"Ya jelas terganggu, soalnya harus mengikuti UAS dalam keadaan basah," terangnya kepada wartawan Koran Madura.

Hal senada juga diungkapkan Ian Ardiansyah (18), warga jalan Rajawali, kelurahan Rongtengah, kecamatana Sampang Kota. Dirinya merasa khawatir jika genangan air terus semakin tinggi.

Memang, saat dirinya masuk sekolah ketinggian air masih belum begitu tinggi. Namun semakin lama, air justeru semakin tinggi.

"Tadi pagi saat saya datang, airnya gak sebesar ini, Mas. Sekarang malah semakin tinggi. Khawatir sampai besok belum surut dan masuk ke dalam kelas," ungkap siswa kelas XII tersebut saat ditemui usai mengikuti UAS. Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 1 Sampang,

Irianto menjelaskan meskipun air banjir menggenangi halaman yang diketahui mulai tinggi sejak pukul 08.00 wib, namun UAS akan tetap dilaksanakan. Supaya melatih kedisplinan anak didiknya. Akan tetapi, pihaknya akan terus memantau ketinggian air. Apabila banjir semakin besar maka siswanya akan dipulangkan.

"Karena banjir tidak begitu besar, ujian tetap kami laksanakan. Tapi kami terus memantau ketinggian air.

Kalau semakin besar, terpaksa siswa kita pulangkan," jelasnya.

Di tempat terpisah, Kabid Kurikulum Abi Kusno saat dikonfirmasi ke kantornya sedang tidak ada di tempatnya. "Bapak Abi tidak ada, sedang rapat ke luar kota.

Dan kalau masalah itu, saya tidak berani mengomentarinya," ungkap Kasi Kesiswaan, Nur Alam. (ryn/msa/ rah)

beserta barang bukti sebilah celurit yang masih terdapat sisa darah manusia.

Tak hanya itu polisi juga mengamankan barang bukti (BB) berupa sarung dan baju pelaku yang berlumuran darah. “Sesuai keterangan saksi, pelaku ini dendam lantaran pernah dipukul oleh korban.

Dan saat berpapasan, palaku ingat dengan perlakuan korban sebelumnya kepada pelaku. Sehingga pelaku tibatiba membacok korban,” beber Tarigan, Rabu (20/3).

Masih kata Tarigan, pembacokan ini dipicu oleh dendam pribadi. Tindakan korban yang pernah memukuli tersangka di ajang lomba merpati nampaknya terkuak kembali saat korban dan tersangka berpapasan di tengah sawah di Dusun Rapa Daya Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang.

“Akibat perbuatannya tersangka terancam dijerat dengan pasal 351ayat 2 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun penjara,” ujarnya. (iam/msa/rah)

iyam z/koran madura

BERHASIL: Reskrim Polres Sampang berhasil menangkap pelaku beserta barang bukti sebilah celurit yang masih terdapat sisa darah manusia.

BANGKALAN

7

KAMIS 21 MARET 2013 NO.0080 | TAHUN II

THL Blega Tertangkap Basah Bawa Sabu-Sabu BANGKALAN - Jajaran Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bangkalan, Rabu (20/3) berhasil membekuk salah seorang staf di kecamatan Blega, yang masih berstatus Tenaga Harian Lepas (THL).

Staf kecamatan itu tertangkap basah sedang membawa narkoba jenis sabusabu yang disembunyikan di dalam kaos kakinya. Ia ditangkap di jalan Teuku Umar, Kelurahan Kamayoran.

Identitas tersangka diketahui bernama Moh. Hasim

Said (41), warga jalan Sukun V, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal. Tersangka beserta barang buktinya berupa sabu seberat 0,32 gram dan 1 unit sepeda motor langsung diamankan ke Mapolres untuk penyidikan lebih lanjut.

“Pengakuan tersangka sabu tersebut dibeli seharga

Rp 300 ribu, berhubung tersangka tidak punyak uang maka HP miliknya diserahkan sebagai jaminan untuk digadaikan,” terang Kasubaghumas Polres Bangkalan, AKP Sutowo.

Ia menjelaskan, terungkapnya seorang THL membawa sabu-sabu tersebut, berkat informasi masyarakat bahwa tersangka baru melakukan transaksi sabu-sabu di pinggir jalan desa Bilaporah, Kecamatan Socah.

“Petugas langsung nyanggong tersangka dengan cara menghadang dan menghentikan kendaraannya di jalan

Teuku Umar dan langsung digeledah sabu-sabu itu disembunyikan di dalam kaos kakinya,” ujarnya.

Ditegaskan Sutowo, tersangka saat ini sudah mendekam di balik jeruji Mapolres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melawan hukum.

“Tersangka akan kami jerat dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan kurungan maksimal 12 tahun penjara dan denda pidana paling sedikit Rp 800 juta,” pungkasnya. (dn/rah)

ant/irsan mulyadi

UNJUK RASA NELAYAN: Puluhan nelayan yang tergabung dalam Forum Solidaritas Masyarakat Nelayan Tradisional Medan, berunjuk rasa di atas sampan mereka, di aliran Sungai Deli, Medan Labuhan, Sumut, Rabu (20/3). Mereka menolak aktivitas pukat harimau di kawasan Belawan, karena dinilai berdampak pada rusaknya ekosistem dan menurunnya hasil tangkapan nelayan tradisional.

HUKUM

REPARASI

Kejaksaan Masih Merahasiakan Identitas Tersangka

LSM Minta Administrasi Kejaksaan Negeri Diperbaiki

BANGKALAN - Kasus bantuan sapi di Bangkalan masih menunggu untuk sampai pada penahanan tersangka. Hingga saat ini, pihak Kejaksaan mengaku masih menunggu hasil audit keuangan yang sedang dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi) Jawa Timur untuk menetapkan tersangkanya.

Kasie Pidana Khusus Kejaksaaan Negeri Bangkalan Agus Budiyanto menjelaskan untuk menetapkan tersangsa, pihaknya masih menunggu hasil audit BPKP untuk mengetahui berapa jumlah kerugian negara akibat kasus bantuan sapi itu. Dengan demikian pihak Kejaksaan terus melakukan kordinasi agar semua kerugian men-

jadi jelas.

“Hingga kini kami masih berkoordinasi dengan pihak BPKP. Berdasarkan audit keuangan yang dilakukan BPKP nantinya akan diketahui apakah ada kerugian negara dalam kasus ini,” ungkap pria asal Situbondo itu, Rabu (20/3).

Ditanya sejauh apa perkembangan kasus tersebut, Agus menjelaskan bahwa hingga kini pihaknya telah menetapkan beberapa orang tersangka. Namun ia enggan untuk menjelaskan lebih jauh mengenai identitas tersangka. Akan tetapi Agus berjanji jika ada perkembangan terkait kasus ini pihaknya akan mengadakan gelar perkara.

“Ada beberapa orang tersangkanya, lebih dari 1.

Sementara kami hanya bisa

menyebutkan para tersangka sebut saja B dan kawankawan. Nantilah kalau ada perkembangan, kami akan gelar perkara terkait kasus ini,” kilah Agus, masih menyembunyikan identitas orang yang bisa digiring jadi tersangka.

Berdasarkan sejumlah sumber data, nilai anggaran bantuan sapi yang menggunakan dana anggaran tahun 2010 dari Dispertanak Jatim ini bernilai total 4,9 miliar rupiah.

Dana tersebut digunakan untuk pengadaan bibit sapi betina. Yang mana standar bibit sapi memiliki spresifikasi tinggi 115 cm, berat badan 170 kg, dan umur 1824 bulan. Sesuai surat penunjukan Dispertanak Jatim no: 027/4665/115.01/2010. (dn/rah)

BANGKALAN – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lempar Bangkalan kecewa dengan Kejaksaan Bangkalan. Karena menurut Ketua LSM Lempar, pihaknya telah berkirim surat kepada pihak Kejaksaan untuk mengadakan hearing, namun pihak Kejaksaan bersikap seolah tak pernah mengetahui tentang surat yang pernah dilayangkan. ”Kami sudah melayangkan surat pemberitahuan untuk melakukan hearing dengan Kejari. Akan tetapi, sesampainya di sana, pihak Kejari mengaku tidak mengetahui kalau ada rencana hearing. Padahal, surat tersebut, sudah kami kirim per tanggal 13 Maret lalu,” kata ketua LSM Lempar

Bangkalan, Fathurrahman Said, Rabu (20/3).

Menurut Fathurrahan, dirinya sendiri yang mengirimkan surat tersebut dan diterima oleh staf Kejari. Akan tetapi, pihaknya mengaku salah karena saat menyerahkan surat itu, dirinya tidak meminta bukti tanda terima surat dari Kejari. ”Saya lupa tidak meminta bukti penerimaan tersebut,” ucapnya.

Ketika itu, kata Fathurrahman Kepala Kejari Bangkalan tidak berada di tempat. Alasan yang diutarakan oleh pihak staf Kejari, Kepala Kejari sedang melakukan pendidikan intel di Jakarta.

Pria yang akrab dengan nama Jimhur Saros ini menjelaskan hearing tersebut sangat perlu dilakukan ka-

ori/koranmadura

KECEWA: Aktivis LSM merasa kecewa terhadap pihak Kejaksaan yang bersikap seolah-olah tidak tahu tentang surat yang pernah dilayangkan. rena banyak kasus yang belum terselesaikan di Bangkalan. Sehingga karenanya terkesan Bangkalan menjadi gudangnya kasus.

Penumpukan kasus yang tak tertangani di Bangkalan membuat citra buruk Bangkalan. Apalagi kalau kasus tersebut terus berlarutlarut tanpa ada titik penyelesaian.

Sementara itu, saat

dikonfirmasi ke Kejari Bangkalan, Kasie Pidum Hartono yang menjabat sebagai PJS Kejari tidak berada di tempat, karena menghadiri undangan. ”Tidak ada orangnya, Mas. Barusan saja keluar, kalau tidak salah Bapak ada undangan. Jadi, kalau mau konfirmasi besok saja,” kelit staf Kejari, Samsul Hadi. (ori/rah)

PANITIA PENGAWAS PILGUB

Tiga Komisioner Panwas Tunggu Pelantikan BANGKALAN - Sebanyak tiga jajaran komisioner Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Gubenur (Pilgub) Jawa Timur Kabupaten Bangkalan sudah terpilih secara resmi.

Dari ketiga Panwas Pilgub yang terpilih menyisakan satu orang yang berasal dari Panwas Pemilukada Bangkalan waktu lalu, Masyhuri.

Sedangkan lainnya adalah wajah baru, yaitu Fajar Haryanto (pengacara) dan Siti

Sacroira (unsur perempuan).

Dalam waktu dekat ketiga anggota Panwas Pilgub tersebut akan menjalani proses pelantikan.

Terpilihnya tiga anggota Panwas Pilgub tersebut dibenarkan oleh Masyhuri. Dia menerangkan, kalau dirinya bersama dua orang yang lain dinyatakan lolos seleksi yang dilakukan oleh Panwas Propinsi Jawa Timur. ”Dalam tahap akhir yang

sempat masuk dalam ranking 6 besar, akhirnya menyingkirkan tiga calon kandidat yang lain. Semoga ke depan dan selanjutnya bisa mengemban amanah ini,” ucap Masyhuri, Rabu (20/3) Masyhuri mengatakan dirinya terpilih berdasar hasil seleksi yang telah diikuti, namun hanya sampai pada tataran Panwas Pilgub saja. Soal apakah nanti berlanjut atau diperpanjang menjadi Pan-

was Pemilu Legislatif (Pileg), dirinya mengaku belum tahu pasti. ”Yang pasti, dalam waktu dekat saya akan segera menyiapkan dan menginventarisir terkait tugas Panwas Pilgub.

Dalam waktu cepat, saya juga akan melakukan koordinasi dengan Panwas Pilgub terpilih lainnya untuk menyusun jadwal, termasuk persiapan dalam menyikapi tahapan Pilgub,” ujarnya. (ori/rah)

AKSES TRANSPORTASI

doni heriyanto/koran madura

VONIS: Supir MPU Minibus, Mu’arif yang menabrak pengendara sepeda motor Vega yang dikendarai Soleh asal Galis Bangkalan mendengarkan vonis hakim di PN Bangkalan, kemarin (20/3).

PENGADILAN

Supir Lalai Diganjar Hukuman 3,5 Bulan Penjara BANGKALAN - Mu’arif (40), asal Sampang, supir MPU Minibus yang menabrak pengendara sepeda motor Vega yang dikendarai Soleh (55), warga Galis Bangkalan, pada tanggal 11 Desember tahun lalu, harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bangkalan, Rabu (20/3). Dalam persidangan tersebut terdakwa yang sebelumnya dituntut 6 bulan, akhirnya Majelis Hakim memvonis tersangka 3,5 bulan.

Sekedar mengingatkan kronologi insiden tersebut, pada waktu itu, Minibus yang dikendarai terdakwa yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah

Jembatan Suramadu hendak menyalip mobil Pik-up jenis L300 dengan nopol M 7183 UA. Begitu berhasil melewati mobil pik-ap tersebut, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul kendaraan motor roda dua jenis Vega dengan nopol L 4125.

Tabrakan pun tak bisa dihindarkan.

Akibat kejadian tersebut, korban pengendara motor Vega langsung tewas seketika karena luka berat di kepala dan wajah. Bahkan pergelangan tangan kanannya hampir terputus dan kaki kanan luka-luka. Korban berboncengan dengan anaknya, Amin (20). Amin mengalami luka - luka.

Akibat kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas.

Terdakwa terbukti secara sah lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan nyawa orang lain melayang.

Akibat perbuatannya JPU menuntut terdakwa dengan tuntutan 6 bulan penjara.

Beruntung dengan segala pertimbangan, termasuk pula terdakwa dan keluarga korban telah berdamai, Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan hukuman penjara selama 3,5 bulan penjara dikurangi masa tahanan.(dn/rah)

Warga Minta Pemerintah Perbaiki Jalan yang Rusak BANGKALAN – Warga Bangkalan mengeluhkan beberapa ruas jalan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang mengalami kerusakan parah, namun tak juga ada perbaikan. Jalan rusak tersebut ada di Desa Bilaporah, Jeddih, dan Parseh. Selain jalannya licin, jalan tersebut juga sering digenangi air hujan karena sudah berlubang-lubang dan bebatuannya sudah banyak yang terkelupas. Sehingga para pengendara yang melewati jalan di tiga desa tersebut harus berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan.

Karena itulah, warga Desa Bilaporah, Jeddih dan Parseh mendesak pemerintah setempat segera mengambil langkah konkrit dengan memperbaiki jalan yang rusak parah tersebut.

Syaifullah (45), warga Desa Bilaporah, Kecamatan Socah yang kebetulan di depan rumahnya menjadi genangan air, mengatakan

setelah hujan jalan rusak dan berlubang itu sangat menghambat arus lalu lintas.

“Kalau musim hujan kayak sekarang ini jalan-jalan yang berlubang itu menjadi genangan air dan licin. Diantaranya, ya ini, di depan rumah saya ini. Kalau gak cepat diperbaiki membahayakan dan kasihan terhadap pengendara yang lewat di sini,” ujar Syaifullah, Rabu (20/3).

Kondisi yang sama juga terjadi jika musim kemarau, jalan akan berdebu dan bisa mengganggu kesehatan warga sekitar. Padahal, lanjutnya, jalan sepanjang kurang lebih 12 kilometer yang melintas di tiga desa tersebut juga merupakan penghubung antara tiga kecamatan, yakni Kecamatan Socah, Labang, dan Burneh.

Hal senada juga diungkapkan Hasyim (39), dia mengakuijalan tersebut tergolong baru. Jika musim penghujan, jalan akan tergenang air karena kerusakannya ter-

bilang parah. Banyak lubang di jalan tersebut. ”Sepertinya belum genap satu tahun jalan itu dibangun, sudah rusak kembali,” ujarnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala PU Bina Marga Bangkalan Taufan Zariansyah berjanji akan

melakukan perbaikan secepatnya jalan yang berlubang di sepanjang akses jalan yang dimaksud. ”Tahun ini kami berencana akan memperbaiki jalanan yang rusak itu, kira-kira bulan Juni-Juli mendatang,” ucapnya. (ori/rah)

ori/koran madura

RUSAK: Ruas jalan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang mengalami kerusakan parah dan licin.

8

MALANG

KAMIS 21 MARET 2013 NO.0080 | TAHUN II

BAHAN BAKAR ALTERNATIF

Pemkot Malang Gagas Pendirian SPBU Gas Metan MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, menggagas pendirian SPBU khusus gas metan di kawasan Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Supiturang sebagai bahan bakar alternatif bagi masyarakat setempat.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang Wasto, Rabu, mengatakan pendirian SPBU khusus gas metan tersebut merupakan bagian dari rencana pengembangan gas metan secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat.

“Saat ini masih sedang melakukan pengkajian, namun untuk rencana detailnya dan perkiraan tuntas sekitar enam bulan ke depan. Setelah rencana detailnya yang ditangani oleh konsultan selesai, baru turun surat perintah kerjanya,” tegas Wasto.

Menurut dia, keluarnya surat perintah kerja (SPK) ini diperkirakan juga membutuhkan waktu sekitar enam bulan pula, sehingga masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menikmati bahan bakar alternatif berupa gas metan tersebut.

Menyinggung kebutuhan anggaran untuk pembangunan SPBU gas metan serta pengembangannya ke depan agar bisa dinikmati masyarakat luas, Wasto mengatakan, sekitar 195 miliar. Anggaran tersebut termasuk untuk peningkatan kapasitas layanannya.

Saat ini, lanjut Wasto, kapasitas penggunaan gas metan baru untuk melayani sekitar 360 kepala keluarga

(KK) dengan memanfaatkan sampah di TPA sekitar 148 ton per tahun.

Menurut Wasto, kebutuhan sampah 148 ton/hari tersebut hanya sekitar tiga persen dari potensi dan jumlah sampah yang masuk ke TPA Supiturang sebanyak 221.716 ton/tahun.

Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan gas metan sebagai pengganti elpiji, hanya membeli ampul atau platisk penyimpan gas metannya saja. Sedangkan kompornya, warga bisa membuat sendiri dari kaleng bekas susu, sebab proses pembuatannya tidak rumit.

Menyinggung tingkat keamanan dan kenyamanan SPBU gas metan yang bakal didirikan di kawasan TPA Supiturang tersebut, Wasto menjamin jika penggunaan gas metan relatif lebih aman jika dibandingkan dengan elpiji karena sejumlah daerah sudah memiliki SPBU gas metan ini dan tidak ada masalah.

Sebelumnya (2012), sebanyak 65 kepala keluarga (KK) di sekitar TPA Supiturang telah memanfaatkan gas metan untuk keperluan rumah tangga.

Dan tahun ini ditargetkan ada 200 KK lagi yang bisa menikmati gas metan berikut perlengkapannya secara gratis.

“Karena besarnya potensi gas metan di TPA Supiturang tersebut sejumlah investor telah melakukan kajian, namun hanya investor dari Jerman yang menarik minat Pemkot Malang untuk menjalin kerja sama dalam pengelolaan sampah di TPA seluas 25 hektare tersebut. (ant/rah)

RATU SIRIH: Sejumlah putri Aceh yang dinobatkan sebagai Ratu Sirih berpose untuk wartawan di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.

Rabu (20/3).

Penobatan ratu sirih dari kalangan generasi muda dalam rangka memperkuat dan melestasrikan kembali tata cara dan adat istiadat yang telah lama hilang akibat konflik yang berkepanjangan dan mencegah masuknya peradaban budaya asing di Aceh.

ant/rahmad

Koperasi Wanita Istighasah Doakan Sidang MK MALANG - Ratusan anggota Koperasi Setia Budi Wanita Kota Malang, Jawa Timur, istighasah untuk mendoakan wakilnya agar lancar dalam persidangan perdana di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan terhadap Undang-Undang No 17/2012 tentang Koperasi.

Istighasah yang digelar di halaman Kopwan SBW Malang, Rabu, itu juga diikuti oleh ratusan anggota Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati) serta beberapa tokoh lintas agama.

Menurut Ketua II Koperasi SBW Isminarti Tarigan, Rabu ( 20/3), Ketua Umum Puskowanjati Sri Untari yang

mewakili beberapa lembaga koperasi di Jatim, menjalani sidang pertama uji materi di MK atas gugatan pada Menteri Koperasi Syarief Hasan terkait UU Nomor 17/2012.

“Kami berdoa bersama dengan para tokoh lintas agama dan anggota koperasi ini agar sidang perdana yang dihadapi oleh wakil kami di MK

bisa lancar dan hasilnya juga positif. Semoga majelis hakim yang memimpin jalannya sidang juga diberikan hidayah dan kearifan untuk mengabulkan gugatan kami,” ucapnya, menegaskan.

Gugatan atas UU No 17/2012 itu terpaksa diajukan karena UU Koperasi yang baru dinilai sudah tidak sesuai dengan prinsip-pronsip dasar koperasi, yakni kekeluargaan.

Dalam UU koperasi yang baru seolah-oleh membentuk koperasi menjadi perusahaan yang pro-kapitalisme.

Ia mengemukakan, koperasi wanita di Jatim sepakat untuk menggunakan hak kon-

stitusinya menolak UU nomor 17 tahun 2012 tersebut.

“Hati kami semua sekarang sakit, karena kami merasakan bagaimana susahnya untuk membesarkan sebuah koperasi,” ujar Isminarti.

Isminarti mengaku, pada awal-awal pembahasan pihaknya sudah dimintai masukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, namun faktanya, masukan tersebut hanya diabaikan, bahkan ketika penetapan juga tidak diajak bicara.

Ratusan peserta istighatsah yang dipimpin Hj Munawaroh bagi yang beragama Islam dan non-Muslim dip-

impim oleh Romo Eko Atmono itu banyak yang terisak-isak, mengingat perjuangannya yang penuh tantangan untuk membesarkan sebuah koperasi.

“Setelah koperasi ini besar dan mampu membantu masyarakat luas, tiba-tiba harus diubah Undang-undangnya yang justru mengarah pada kapitalis dan mengabaikan kebersamaan sebagai ciri dan prinsip dasar koperasi,” ucap Umami, salah seorang peserta istighatsah.

Gugatan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2012 itu dimasukkan ke MK pada 23 Februari. (ant/rah)

PENDIDIKAN

119.344 Siswa Berminat Masuk Tiga PTN Malang

ant/akbar nugroho gumay

DUKUNG KLB DAMAI: Sejumlah pegiat sepakbola melakukan aksi “Dukung KLB PSSI Damai” di Solo, Jateng.

SEPAK BOLA

PSSI Kota Malang: Keputusan KLB Terbaik

MALANG - Ketua Umum PSSI Kota Malang, Jawa Timur, Peni Suparto menyatakan hasil Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia pada Minggu (17/3) merupakan yang terbaik dan harus didukung oleh semua pihak.

“Apa yang diputuskan dalam KLB akhir pekan lalu itu adalah yang terbaik demi penyatuan sepak bola di Tanah Air. Dan, saya mendukung keputusan itu (KLB),” kata Peni Suparto di Malang, Rabu.

Menurut Peni yang juga Wali Kota Malang, jika saat ini masih ada pro dan kontra

terkait dengan keputusan KLB, itu merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan, apalagi sampai berkepanjangan hingga menimbulkan perpecahan kembali dalam persepakbolaan di Tanah Air baru saja terpecah.

Peni mengemukakan bahwa kondisi pro dan kontra tersebut hanya masa pancaroba setelah perpecahan dan menuju persatuan sehingga wajar jika ada kontoversi dan pasti semuanya bisa diselesaikan dengan baik.

Keputusan KLB PSSI yang digelar di Jakarta akhir pekan

lalu itu menuai protes dari sejumlah klub yang berkompetisi di ajang Liga Primer Indonesia (LPI) karena tahun depan hanya ada satu kompetisi yang diikuti oleh 22 klub, yakni 18 klub dari Liga Super Indonesia (LSI) dan empat klub dari LPI. Selain hanya ada satu kompetisi, Tim Nasional (Timnas) juga hanya ada satu yang saat ini dipimpin oleh pelatih Rahmad Darmawan dan Jacksen F. Tiago, sedangkan pelatih lama Luis Manuel Blanco (Argentina) sebagai Direktur Teknik.

Menyinggung nasib Persema yang tidak termasuk salah

satu klub yang bakal berkompetisi di takhta tertinggi musim depan, Peni justru enggan berkomentar karena dirinya sudah lama tidak mengurusi tim berjuluk Bledek Biru tersebut.

“Saya sudah lama tidak lagi ngurus Persema. Akan tetapi, kalau manajemen Persema minta pendapat terkait dengan kelanjutan kompetisi LPI, ya, kita tunggu saja, sebab sampai sekarang manajemen belum ada yang menghubungi saya,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, Persema juga berkompetisi di ajang LSI. Na-

mun, menjelang laga kelima melawan Arema Indonesia, Persema memilih mengundurkan diri dan bergabung dengan kompetisi yang digelar oleh konsorsium PT LPIS sebagai operator kompetisi LPI. Sejak bergabung dengan kompetisi LPI, pendanaan Persema selama mengarungi kompetisi juga lepas dari APBD dan hanya mengandalkan kucuran anggaran dari konsorsium karena dukungan penonton yang diharapkan mampu memberikan masukan dana juga tidak seperti yang diharapkan. (ant/rah)

MALANG - Tiga perguruan tinggi negeri atau PTN yang ada di Kota Malang, Jawa Timur, diminati sebanyak 119.344 siswa untuk bersaing diterima dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) 2013.

Menurut Kabag Akademik Universitas Brawijaya (UB) Malang Agus Yuliawan Surasdiyanto, Rabu, mengatakan persaingan jalur SNMPTN tahun ini sangat ketat, bahkan untuk bisa meraih satu kursi harus bersaing dengan 12 siswa lainnya.

“Namun demikian, peserta SNMPTN tidak perlu berkecil hati karena sesua peserta (siswa) memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Tapi, ya itu tadi, persaingannya sangat ketat,” katanya, menegaskan.

Peserta SNMPTN di Universitas Brawijaya sebanyak 71 ribu siswa, Universitas Negeri Malang (UM) sebanyak 39.647 siswa dan universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) mencapai 8.697 siswa.

Padahal, lanjutnya, kuota mahasiswa baru dari jalur SNMPTN yang didaftarkan oleh sekolah itu hanya 10.222 calon mahasiswa baru. Untuk Universitas Brawijaya sebanyak 6.388 calon mahasiswa, UM 3.084 calon mahasiswa dan UIN Maliki hanya 750 calon mahasiswa.

Sementara bagian informasi SNMPTN Panitia Lokal Malang Yusuf Ikhwanto mengatakan, peserta SNMPTN tahun ini mengalami peningkatan cukup tajam, bahkan lebih

dari dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya sekitar 30 ribu peserta.

Menurut dia, tingginya jumlah peminat SNMPTN di Malang tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi siswa SMA dan juga untuk prestasi PTN yang

... peserta SNMPTN tidak perlu berkecil hati karena sesua peserta (siswa) memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Tapi, ya itu tadi, persaingannya sangat ketat,”

Moh Sayyadi

Kabag Akademik UB Malang ada di daerah itu.

Proses seleksi SNMPTN jalur undangan dimulai 9 Maret hingga 27 April dan pengumuman 28 April. Porsi dari SNMPTN undangan tersebut sebanyak 50 persen dari kuota secara keseluruhan, sedangkan 30 persen untuk jalur SNMPTN tulis serta 20 persen untuk jalur mandiri.

“Akan lebih baik jika siswa yang sudah mendaftar SNMPTN jalur undangan ini, sambil menunggu pengumuman juga tetap menyiapkan diri untuk tes yang lain, di samping menyiapkan Ujian Nasional (UN). Sebab, kalau tidak lulus UN, secara otomatis akan tereliminasi dari daftar peserta SNMPTN,” tegas Yusuf. (ant/rah)

MATARAMAN

9

KAMIS 21 MARET 2013 NO.0080 | TAHUN II

PENANGGULANGAN BANJIR

BPBD: Merealisasikan Sodetan Kali Sugihan Bojonegoro Sulit

PELANGGAR RAMBU LALU LINTAS. Pejalan kaki menyeberang di depan zebra cross karena terhalang sepeda motor yang berhenti sembarangan di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pelanggaran rambu lalu lintas yang memakan hak pejalan kaki kerap terjadi di Ibukota karena tidak adanya tindakan hukum yang tegas dari kepolisian.

Razia Lalu-Lintas Diduga Tidak Berizin TULUNGAGUNG - Razia lalu-lintas “berdarah” yang berujung maut bagi salah seorang petugas Satlantas Polres Tulungagung, Jawa Timur, dua hari lalu, diduga tidak dilengkapi izin atau surat perintah dari pimpinan.

Indikasi itu diutarakan Wakapolres Tulungagung Kompol Indra Lutrianto, Rabu, saat dikonfirmasi terkait insiden tewasnya anggota kepolisian setempat (Briptu Roni Irawan, 27) saat mengejar pengendara sepeda motor yang kabur menghindari razia lalu-lintas di jalan raya sekitar alun-alun.

“Bisa jadi operasi itu tidak ada surat perintahnya.

Jika memang Kasat Lantas mengatakan pada hari itu tidak ada razia, berarti kegiatan itu tidak resmi,” kata Wakapolres.

Ia menegaskan insiden yang juga mengakibatkan

pelanggar lalu-lintas mengalami luka berat patah kaki akibat tertimpa reruntuhan tembok pagar pembatas tersebut segera diselidiki melalui mekanisme internal kepolisian. “Kami akan panggil yang bersangkutan (kasat lantas) untuk menjelaskan ini,” tegas Indra.

Selain meminta keterangan Kasat Lantas AKP Satria Pramana yang dalam keterangan sebelumnya (sesaat setelah insiden terjadi) mengaku tidak tahu dengan kecelakaan yang menimpa anak buahnya, Kanit Laka Laka Lantas Heru Sudjio juga akan dimintai pertanggungjawa-

yakni menetap di satu tempat, mencegat setiap pengendara yang lewat dan memeriksa surat-surat, maka itu dinamakan razia.

Lanjut dia, setiap razia yang dilakukan kepolisian yang digelar harus memiliki surat perintah dari atasan.

Namun jika petugas tidak “menyanggong” di satu tempat, operasi yang digelar itu diistilahkan “hunting sistem”.

Dalam hunting sistem, terang Indra, petugas lebih banyak bergerak (mobile) daripada menunggu (pasif ).

Petugas juga bisa menghentikan paksa pengendara yang tertangkap tangan, termasuk memeriksa surat jalannya. “Hunting sistem ini pun juga harus mengantongi surat perintah dari atasan, tidak asal melakukan operasi,” jelasnya. (ant/rah)

EKONOMI

KERJA ANTAR DAERAH

Warga Tidak Tergiur Mendaftar AKAD TRENGGALEK - Bursa lowongan melalui sistem “Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang ditawarkan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, sepi peminat.

“Ini adalah kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan sejumlah perusahaan kelas nasional terutama perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Dari 200 lowongan yang kami tawarkan, hanya ada satu peminat,” kata Kepala Bidang Tanaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek (Disnakertransos) Kabupaten Trenggalek, Suparman, Rabu.

Padahal, perusahaan yang menawarkan lowongan tersebut memberikan jaminan kesejahteraan kepada setiap karyawan serta memberikan fasilitas lain berupa jamsostek, rumah tinggal, fasilitas sekolah serta bantuan bahan makanan kepada keluarga.

Selain itu, setiap karyawan bakal dikontrak selama tiga tahun dan pemberangkatan serta pemulangan ke Kalimantan dibiayai langsung oleh perusahaan, melalui jalur laut dan darat.

“Di sana itu kerjanya selama enam hari, mulai dari pukul 07.00 waktu setempat sampai dengan pukul 14.00, setelah itu masuk hitungan lembur. Kalau

ban.

Sudjio ikut dipanggil bersama seluruh unsur pimpinan di satuan lalu-lintas karena sempat mengkonfirmasi kepada wartawan bahwa insiden kecelakaan tersebut bukanlah razia. Menurut Sudjio saat itu, pengejaran dilakukan Briptu Roni Irawan terkait urusan pribadi.

Menurut Indra, apa yang disampaikan Kanitlakalantas harus diperjelas. Sebab, secara aturan tidak diperbolehkan mencampuradukkan urusan pribadi ke dalam tugas kedinasan.

“Kami sudah menunjuk petugas untuk memanggil semuanya, termasuk menegaskan apakah itu dinas atau urusan pribadi,” kata Indra Lutrianto.

Indra menjelaskan, jika operasi yang digelar petugas itu bersifat “stationary”,

gaji pokoknya adalah Rp1.750 ribu, belum termasuk lemburnya” ujarnya.

Suparman menjelaskan, minimnya peminat dari lowongan tersebut karena masyarakat Trenggalek lebih memilih bekerja dengan sistem borongan dalam jangka waktu tiga hingga empat bulan.

“Kami juga tidak habis pikir, kenapa masyarakat kita memiliki pemikiran seperti itu, padahal lowongan ini resmi dan dijamin oleh pemerintah baik itu keamanan maupun kesejahteraannya,” katanya.

Kata dia, sistem kerjasama lowongan pekerjaan dengan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut digagas guna mengurangi minat tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di Malaysia.

“Apabila dihitung-hitung, total penghasilan bekerja di Malaysia sebagai buruh kepala sawit itu hampir sama dengan di Kalimantan. Kalau di luar negeri saja mau bekerja seperti itu kenapa di Indonesia tidak,” katanya.

Pihaknya memprediksi, kebutuhan tenaga kerja dibidang perkebunan kepala sawit ini akan terus bertambah. Dari catatan Dinas Tenaga Kerja, setiap bulan rata-rata terdapat lebih dari 200 lowongan pekerjaan. (ant/rah)

Harga Bawang Putih di Madiun Mulai Turun MADIUN - Harga bawang putih di sejumlah pasar tradisional Kota Madiun, Jawa Timur, mulai turun, Rabu, setelah sebelumnya sempat menembus Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram.

“Saat ini harga bawang putih di Madiun berangsur turun. Sekarang saya berani menjual dengan harga Rp49.000 per kilogram,” kata seorang pedagang, Kartini di Pasar Besar Madiun kepada wartawan.

Menurut dia, turunnya harga bawang putih tersebut terjadi sejak tiga hari terakhir. Padahal harga bawang putih pada Senin (18/3) lalu masih sekitar Rp60.000 hingga Rp55.000 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp50.000 per kilogram pada hari Selasa (19/3).

“Turunnya harga tersebut disebabkan karena pasokan bawang putih impor di sejumlah pasaran. Diperkirakan harga bawang putih akan terus menurun,” kata dia.

Meski mengalami penurunan harga, namun jumlah pembelian konsumen atas komoditas tersebut masih tergolong minim. Pembeli masih belum berani membeli banyak karena masih menunggu harga turun kembali.

“Pembelian bawang putih masih sedikit-sedikit, rata-rata belinya sekitar satu ons, dua ons, paling banyak

setengah kilogram,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata (Diskoperindagta) Kota Madiun, Totok Sugiarto, membenarkan bahwa harga bawang putih di Madiun berangsur turun setelah pasokan bawang putih impor dari China yang dikirim melalui pelabuhan Surabaya mulai tiba di pasaran. Diperkirakan, harga dapat turun menjadi lebih rendah lagi.

Harga bawang merah justru mengalami kenaikan akibat minimnya pasokan dari daerah produksi. Harga bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Madiun seperti Pasar Besar, Pasar Sleko, dan Pasar Srijaya terpantau naik bertahap sejak beberapa hari terakhir dari Rp50.000 menjadi Rp55.000 per kilogram.

Sementara di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ngawi, seperti di Pasar Besar, Pasar Beran, dan Pasar Paron, harga bawang putih terpantau turun signifikan.

Harga bawang putih turun dari Rp60.000 per kilogram ke kisaran Rp44.000 hingga Rp45.000 per kilogram.

“Beberapa hari terakhir ini harganya mulai turun. Itu karena banyaknya pasokan bawang impor di pasaran,” kata pedagang Sunarti di Pasar Besar Ngawi.(ant/rah)

BOJONEGORO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan merelisasikan sodetan Kali Sugihan agar banjir bandang tidak selalu terjadi, sulit karena terbentur proses pinjam pakai lahan Perhutani.

“Program sodetan Kali Sugihan sesuai permintaan masyarakat terbentur sulitnya proses pinjam pakai tanah Perhutani yang akan dimanfaatkan untuk membuat sodetan,” kata Kepala BPBD Bojonegoro Kasiyanto, Rabu.

Hal senada disampaikan Kasi Operasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Mucharom yang menyatakan bahwa Balai Besar Bengawan Solo di Solo, Jateng belum bisa merealisasikan pembangunan sodetan Kali Sugihan.

“Tapi, Balai Besar Ben-

gawan Solo di Solo mengirimkan 500 bronjong kawat sebagai bahan penahan pembuatan tanggul Kali Sugihan yang jebol,” jelas dia.

Hanya saja, lanjut dia, penanganan teknis pembangunan tanggul Kali Sugihan yang jebol sepanjang 650 meter diserahkan pemkab.

“Penanganan yang bisa dikerjakan pemkab dalam menangani banjir bandang akibat Kali Sugihan sifatnya hanya sebatas mengurangi resiko banjir,” jelas Kasiyanto sebelum itu Kepala Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang Dodi Saputro, menyatakan bahwa usulan Kali Sugihan di sodet sudah pernah disampaikan kepada pemkab pada 2008.

“Kami pesimistis kalau hanya ditanggul masih rawan terjadi banjir bandang, sebab Kali Sugihan sudah tidak lagi mampu menampung debit air hujan yang

disebabkan hutan di daerah atasnya sudah gundul,” paparnya.

Ia menyebutkan, di desanya sekitar 200 rumah selalu rutin dilanda banjir bandang, termasuk jalan raya yang menghubungkan Bojonegoro-Nganjuk di desa setempat.

“Banjir bandang tidak hanya sekali dua kali, akan tetapi bisa sampai 17 kali sepanjang musim hujan,” paparnya.

Desa Sugihan di Kecamatan Temayang, di wilayah selatan Kota Bojonegoro itu, diterjang banjir bandang akibat jebolnya tanggul Kali Sugihan, Senin (18/3) dan Selasa (19/3).

Banjir bandang di desa setempat, selain menerjang 250 rumah warga dengan ketinggian air berkisar 0.50 meter, juga merendam jalan raya Bojonegoro-Nganjuk di desa setempat sepanjang 500 meter.(ant/rah)

KRIMINAL

Pembunuh Sekeluarga di Madiun Terancam Hukuman Mati MADIUN - Terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga dengan racun potasium sianida di Madiun, Agus Basuki (35), didakwa pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu.

“Dalam kasus ini, kami mendakwa Agus dengan dakwaan pasal berlapis yakni tentang pembunuhan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” ujar salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU), Slamet Widodo.

Menurut dia, terdakwa dikenai dakwaan primer dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancamannya hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Sedangkan dakwaan subsider adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan ancamannya penjara paling lama 15 tahun, serta undang-undang perlindungan anak.

Penggunaan undangundang perlindungan anak dalam dakwaan subsider

kasus ini karena satu dari tiga korban terdakwa masih tergolong di bawah umur atau anak-anak. Sesuai pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, terdakwa diancam penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta.

Usai dakwaan, terdakwa maupun penasihat hukum tak mengajukan eksepsi dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Namun JPU belum memanggil para saksi, sehingga sidang yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Udjianti itu ditunda Rabu tanggal 27 Maret 2013.

“Kami tidak melakukan eksepsi karena lokasi dan waktu kejadian serta pelaku dan korban sudah jelas dalam dakwaan,” kata Edy kepada wartawan seusai sidang.

Sidang dijaga puluhan aparat kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk mengantisipasi amukan massa dari keluarga korban.

Namun ancaman tersebut tidak ada dan sidang berlangsung lancar.

Terdakwa Agus Basuki tega membunuh satu keluarga yang masih temannya sendiri. Motif pembunuhan

tersebut diduga terkait aktivitas korban dan pelaku yang melakukan ritual untuk menambah rejeki. Korban dibujuk pelaku untuk menyerahkan uang dan melakukan ritual tertentu dengan rayuan janji rejekinya akan bertambah.

Sekeluarga yang menjadi korban pembunuhan Agus adalah pasangan suami istri, Mohamad Giantoro alias Aan (35) dan Retno Sugiarti (35) yang hamil lima bulan anak ketiganya, serta anak pertamanya Tania (11). Keluarga ini tinggal di rumah kontrakan Jalan Margobawero Gang IX Nomor 1, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

Penyidikan pembunuhan ini dilakukan terpisah. Penyidikan Retno yang ditemukan meninggal di dalam taksi bernomor polisi AE305-CX pada Rabu (9/1) lalu ditangani Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Madiun Kota.

Sedangkan penemuan mayat Aan dan Tania di wilayah hutan Desa Kuwiran, Kare, Kabupaten Madiun, pada Minggu (13/1) ditangani Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Madiun.(ant/rah)

HARGA BAWANG. Pembeli bawang memegang uangnya saat berbelanja di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia menilai naiknya harga bawang putih dan bawang merah dalam sepekan terakhir terkait dengan ketidakberesan kebijakan impor sektor pangan.

10

LINTAS JATIM

KAMIS 21 MARET 2013 NO.0080 | TAHUN II

KESEHATAN MASYARAKAT

Dewan Desak Pemprov untuk Melunasi Tunggakan Jamkesmas SURABAYA – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mendesak Pemprov Jatim untuk segera melunasi tunggakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 2013 sebesar Rp 70 miliar lebih seperti yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Hal tersebut disampaikan anggota Komisi E DPRD rovinsi Jawa Timur Riyadh Rosadi kepada Koran Madura, Rabu (20/3).

Menurutnya, tunggakkan Jamkesmas kepada sejumlah Rumah Sakit di Jawa Timur harus segera dilunasi. Sebab jika tidak, hal ini bisa menjadi hambatan kegiatan operasional rumah sakit tersebut.

“Ini harus segera diselesaikan karena sangat mengganggu kinerja rumah sakit,

terutama untuk pelayanan kepada masyarakat,” tegas Riyadh.

Dijelaskan Riyadh, Pemprov Jatim diketahui memiliki tunggakan di dua rumah sakit di Jatim yakni Rumah Sakit Umum (RSU) Dr Soetomo sebesar Rp 22 miliar lebih dan RSUD Syaiful Anwar, Malang sebesar Rp 48 miliar lebih.

Pemkab Malang diketahui memiliki tunggakan Jamkesmas ke RSUD Kanjuruhan sebesar Rp 19 miliar lebih.

Tahun ini, lanjutnya, anggaran Jamkesmas dan Jampersal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp 7 triliun. Dari nominal tersebut, Jatim mendapatkan anggaran sebesar Rp 350 miliar.

“Dari Rp 350 miliar ini Rp 175 miliarnya masih dialokasi-

kan untuk Jamkesda karena masa peralihan,” terang dia.

Dijelaskan politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini masyarakat miskin di Jatim yang mendapatkan Jamkesmas pada tahun lalu sebanyak 10.710.051 jiwa atau sebesar 28.26 persen. Sedangkan untuk penduduk Jatim yang mendapatkan Jamkesda sebanyak 1.411.742 atau sebesar 3.73 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 37.898.672 jiwa.

“Tahun ini, hingga saat ini dari total jumlah penduduk sebesar 38.088.116 jiwa, yang mendapat Jamkesmas sebanyak 14.001.871 jiwa atau 36.76 persen. Hal ini belum pasti karena masih akan ada perubahan penduduk yang mendapatkan kartu Jamkes,” katanya. (neu/han)

MILITER

Pembekalan Minpers Bagi Prajurit SURABAYA- Satuan Kapal Cepat Koarmatim, Rabu (20/3) kemarin mengadakan penyuluhan dan pembekalan mengenai disiplin dan administrasi personel bagi prajuritnya, yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas prajurit TNI Angkatan Laut di bidang pengetahuan administrasi personel dan kedisplinan.

Acara yang digelar di diruang Satkat tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran satuan kapal cepat beserta prajuritnya dengan mendatangkan nara sumber dari instansi terkait. Salah satunya dari Dinas Hukum Koarmatim, Letkol Laut (KH) Ida Kadek Sadnyana, SH,M.H. Dihadapan para prajurit, Letkol Laut Berdarah Bali itu memaparkan materi Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) bagi prajurit sesuai dengan peraturan TNI. “ada dua alasan prajurit dikenakan PTDH, antara lain disebabkan prajurit dijatuhi

Miliaran Rupiah Terbuang Sia-sia Akibat Aktivitas Bongkar Muat di Perak Berhenti SURABAYA – Aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Rabu (20/3) nyaris lumpuh, menyusul puluhan truk aksi mogok massal armada angkutan pelabuhan sejak Rabu pagi.

pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan displin keparajuritan atau TNI,”jelas dia saat memaparkan materinya.

Selain nara sumber dari dinas Dinas Hukum Koarmatim, acara tersebut juga mendatangkan nara sumber dari

staf personel Koarmatim yakni Mayor Laut (P) Ahmat Ali dengan materi yang berbeda.

Kali ini Mayor Laut Ahmat Ali mengupas tuntas seluk beluk kepindahan tugas maupun jabatan bagi prajurit di lingkungan Koarmatim atau istilahnya di sebut Mutasi.

Aiakhir pembekalan, Ahmat juga mengadakan tanya jawab dengan para prajurit yang berkaitan dengan materi pembekalan. (kas)

Diterminal Roro, hanya ada sebagian truk yang melakukan aktivitas bongkar muat. Truk yang sudah mengangkut barang hanya berdiam di halaman pelabuhan. Sementara para sopir berkumpul dan tidak melakukan kegiatan apa pun.

Kondisi ini menyusul aksi mogok massal armada angkutan pelabuhan atas diberlakukannya Peraturan Mentari (Permen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian BBM Bersubsidi yang berlaku per 1 Maret 2013. Salah satu poin yang dinilai merugikan adalah harga solar untuk pelaku usaha menjadi Rp 9.600/liter.

Lumpuhnya bongkar muat di pelabuhan terbesar kedua di Indonesia tersebut terlihat juga hanya ada lima kapal yang sandar tanpa melakukan apa pun. Beberapa anak buah kapal tampak hanya duduk-duduk di dek kapal.

Aksi ini akan berlanjut apabila aksi kali ini tidak digubris dengan mengancam melakukan mogok nasional 1 April 2013 mendatang.

“Saya perintahkan, semua anggota menaati seruan atas komiten dengan stop operasi sampai pukul 06.00 esok hari (Kamis, 21/3,Red),” ujar Ketua Organda Ansus Tanjung Perak, Kody F Lamahayu usai rapat tertutup dengan anggota di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Rabu pagi.

PENGGELAPAN MOBIL RENTAL

masi yang dihimpun dari keterangan Nahrowi dan kerabat tersangka di Pepelegi Sidoarjo.

Dari penangkapan tersangka, lanjut Anshori, petugas kemudian melakukan pengejaran terhadap keberadaan mobil yang digelapkan tersangka, akhirnya 3 mobil pun ditemukan di Sampang, Madura. “ dari tersangka akhirnya kami kembangkan pada keberadaaan barang bukti penggelapan, dan ditemukan di Sampang,” ungkap dia.

Menurut dia, Suryo menyerahkan sejumlah mobil kepada kurirnya Nahrowi dan dijual kepada kerabat-kerabat Nahrowi didaerah Madura sekitaran Bangkalan dan Sampang.

Mobil tersebut, kata Dia, dijual seharga 25 hingga 30 juta.

“Kami akan segera melakukan pengembangan terhadap keikutsertaan tersangka lain, dan keterkaiatan sebagai penadah kerabat Nahrowi. Namun, karena diserahkan secara baik-baik maka kami pun tidak menejerat orang yang tidak mengetahui jika barang tersebut merupakan barang penggelapan,” jelas dia.

Sementara itu, As’ad pemilik rental AIS di Buduran Sidoarjo yang menjadi korban penipuan menyatakan, tersangka Nahrowi sebelumnya tidak pernah melakukan kenakalan dalam persoalan pembayaran dalam kurun waktu setahun terakhir. Namun, saat menginjak bulan Desember 2012 hingga Februari 2013 Narhrowi mulai bergelagat buruk dan menggandaikan 14 unit mobil rentalnya. “ sebetulnya Suryo (tersangka,red) tidak nakal

dalam pembayaran, tiap bulan selama setahun dengan biaya tiap bulan 4 hingga 5 juta,” tapi nggak tahu kok, 3 bulan terakhir dia tiba-tiba menggadaikan mobil saya yang berjumlah 14 mobil,” ungkap dia.

Seperti diketahui, seorang Kurir diamankan pihak kepolisian dsaerah Jawa Timur dikarenakan melakukan penggelapan mobil sewa atau rentcar di wilayah Bangkalan, Sampang dan Surabaya. Dari hasil pengunkapan kasus tersebut, seorang tersangka yang menjadi tangan kanan pelaku utama berhasil dicokok polisi beberapa waktu lalu.

Tangan kanan otak pelaku

penggelapan tersebut ialah Nahrowi pria 36 tahun warga Bangkalan yang tinggal di kawasan Kalimas yang menjadi kurir mobil rental di wilayah Surabaya yang kemudian barang penggelapan dikirimkan menuju Madura. Dari hasil penangkapan petugas berhasil mengamankan 3 unit mobil Xenia W 745 NU, L 1415 WV dan N 510 T. Dua unit mobilKarimun Estilo L 1820 DZ dan L 1526 AT. Satu unit mobil Avanza L 1940 GU, satu unit mobil X-Over L 1714 GM dan Suzuki Swift W 670 AN. Kejadian bermula, pada Desember 2011 sampai Januari 2013 saat salah seorang tersangka ASS menyewa mobil rental di tempat As’ad

Kekhawitaran terjadi aksi mogok massal selama 24 jam, mematik reaksi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim. Menurut Kepala Kadin Kota Surabaya, Jamhadi, perputaran uang yang dihasilkan di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak sebesar Rp 190 trilliun per tahun. Angka tersebut didapat dari berbagai keseleruhan sektor, mulai dari asa, peradagangan, perhotelan, dan sebagainya. Sementara sektor transportasi menyumbang 7 persen tiap harinya.

“Pelabuhan Tanjung Perak menghasilkan Rp 190 Triliun per tahunnya, sedangkan per bulannya sekitar 16 triliun. Sektor transportasi menyumbang 7 % dari keseluruhan tadi. Jika dihitung berapa kerugian secara ekonomi akibat lumpuhnya sektor transportasi, bisa mencapai kisaran Rp 1,12 triliun per harinya,”ujarnya. (ara)

HOLTIKULTURA

Polisi Tangkap DPO Kasus Penggelapan Mobil SURABAYA- Kepolisian daerah Jawa Timur (Polda Jatim) akhirnya berhasil meringkus seorang pelaku yang menjadi otak kejahatan penggelapan mobil rental dikota Surabaya Jatim. Altair Suryo Sugianto lelaki berusia 41 tahun yang akrab disapa Suryo tak berkutik ketika petugas berhasil mencokok pelaku setelah melalanglang buana dalam pelariannya selama kurang lebih 4 hari.

Petugas berhasil mengamankan 3 buah mobil yang berhasil dilarikan tersangka ke Sampang Madura, yakni Dua buah mobil Toyota Xenia dan sebuah mobil toyota Yaris dari total 14 mobil yang diggelapkan tersangka bersama seorang kurirnya yakni, Nahrowi yang bertindak sebagai kurir penjualan mobil rent car atau mobil sewa.

Kasubdit I Pidum, Ditreskrimum Polda Jatim Ajun Komisaris Besar (pol) Achmad Anshori menyatakan, penangkapan terhadap tersangka setelah melakukan pengembangan atas tertangkapnya Nahrowi yang menjadi kurir Suryo. Petugas, kata dia, akhirnya melakukan pengembangan menuju tempat asal tersangka di daerah Semarang, Jawa Tengah ( Jateng).

“Setelah mendapati Informasi keberadaan tersangka telah beralih dari rumahnya di Pepelegi Sidoarjo, pengembangan kemudian dilakukan ke Semarang akhirnya tersangka ditangkap dirumah orang tuanya,” kata dia, Rabu (20/3) kemarin.

Penangkapan itu dilakukan pihaknya sekitar tanggal 17 maret lalu sekitar pukul 07.00 WIB berdasarkan infor-

Aksi mogok operasional tersebut, lanjut Kody, bisa menghilangkan potensi ekonomi hingga miliaran rupiah dalam sehari dengan taksiran pendapatan Rp 2 juta untuk 7.400 unit truk yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Itu belum terhitung potensi kerugian secara nasional yang bisa mencapai Rp 10 miliar dengan 50 ribu truk secara nasional di tujuh pelabuhan besar di Indonesia dengan asumsi pendapatan perhari Rp 2 juta”, cetus Kody.

Menurut hitungan kasar, para pelaku usaha bisa dirugikan sekitar Rp 23 juta untuk satu importir/eksportir dengan 250 kontainer. Padahal di Jatim, terdapat lebih dari 10 pelaku usaha dibidang ekspor/ impor yang selalu bergerak dengan usaha di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. “Kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi ini,” sambungnya.

Harga Bawang Mulai Turun

sebanyak 14 mobil dengan sistem mobil tersebut disewakan secara bulanan dengan uang sewa tiap mobilnya Rp 4 juta. Pada Februari 2013, lanjut Anshori, pemilik mobil merasa curiga pada penyewa karena saat mobil dicek melalui GPS mobiltersebut tidak pernah bergerak dan penyewa mobil tidak pernah membayar kewajibannya sebagai penyewa mobil.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dalam psal 372 KUHP subs Pasal 480 KUHP Jo pasal 56 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana penadahan dan membantu melakukan kejahatan dengan ancaman 5 tahun penjara. (mag)

JAWA TIMUR - Harga bawang merah dan bawang putih di pasar Larangan kecamatan Candi, Sidoarjo, yang belakangan meroket beranjak turun, Rabu (20/3/2013). Penurunan harga ini terpantau, saat Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH., M.Hum bersama Kadisperindag Koperasi dan ESDM, melakukan sidak di pasar tradisional ini.

Dalam sidaknya, Bupati Saiful Ilah juga melakukan dialog dengan para pedagang tentang harga jual bawang merah dan putih.

Meski harganya telahnturun, namun para pedagang belum berani menurunkan harga terlalu rendah lantaran harga beli mereka saat mengambil dari tengkulak masih harga lama.

“Sekarang harga bawang sudah turun per jam, bukan lagi per hari,” tutur bupati.

Harga bawang merah yang sebelumnya melonjak hingga kisaran Rp 70 ribu bahkan Rp 80 ribu per kg, saat ini harganya turun menjadi Rp 40 ribu per kg. Sedangkan harga bawang putih yang sebelumnya Rp 60 ribu per kg, turun menjadi Rp 35 ribu per kg.

Penurunan harga bawang ini menurut Surti, salah satu pedagang pasar Larangan, masih bisa terbilang lebih mahal dari harga normalnya sekitar Rp 25 ribu per kg.

“Harganya masih sedikit tinggi karena kita ambilnya juga masih harga mahal,” ungkap Surti.

Sementara itu, harga bawang putih di sejumlah pasar tradisional Kota Madiun, Jawa Timur, juga mulai turun, Rabu, setelah sebelumnya sempat menembus Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram.

“Saat ini harga bawang putih di Madiun berangsur turun. Sekarang saya berani menjual dengan harga Rp49.000 per kilogram,” kata seorang pedagang, Kartini di Pasar Besar Madiun kepada wartawan.

Menurut dia, turunnya harga bawang putih tersebut terjadi sejak tiga hari terakhir. Padahal harga bawang putih pada Senin (18/3) lalu masih sekitar Rp60.000 hingga Rp55.000 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp50.000 per kilogram pada hari Selasa (19/3).

“Turunnya harga tersebut disebabkan karena pasokan bawang putih impor di sejumlah pasaran. Diperkirakan harga bawang putih akan terus menurun,” kata dia.

Meski mengalami penurunan harga, namun jumlah pembelian konsumen atas komoditas tersebut masih tergolong minim. Pembeli masih belum berani membeli banyak karena masih menunggu harga turun kembali.

“Pembelian bawang putih masih sedikit-sedikit, ratarata belinya sekitar satu ons, dua ons, paling banyak setengah kilogram,” katanya.

Sementara di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ngawi, seperti di Pasar Besar, Pasar Beran, dan Pasar Paron, harga bawang putih terpantau turun signifikan.

Harga bawang putih turun dari Rp60.000 per kilogram ke kisaran Rp44.000 hingga Rp45.000 per kilogram.

“Beberapa hari terakhir ini harganya mulai turun. Itu karena banyaknya pasokan bawang impor di pasaran,” kata pedagang Sunarti di Pasar Besar Ngawi. (yun/dar)

LINTAS JATIM

11

KAMIS 21 MARET 2013 NO.0080 | TAHUN II

INFRASTRUKTUR

Jalan Penghubung Desa Wage Rusak Parah SIDOARJO - Jalan penghubung Desa Wage yang membentang di depan TK Dharma Wanita Wage dan merupakan jalur penghubung KedungturiSawotratap rusak parah.

Kerusakan jalan sepanjang 100 meter itu, dikeluhan setiap hari oleh warga Wage maupun pengguna jalan yang melintas.

Dari pantauan di lokasi, hampir seluruh bagian jalan ini rusak berat dengan lubang menganga berdiameter lebih dari 30 cm di bahu dan badan jalan mulai timur hingga barat sepanjang 100 meter. Parahnya lagi, aspal jalan di wilayah ini bahkan sudah hilang tergerus genangan air.

Kondisi ini seakan dibiarkan tanpa perbaikan selama enam bulan terakhir dan semakin parah.

Menurutnya, kondisi ini juga disebabkan tidak adanya saluran air sebagai serapan air saat hujan turun. Akibatnya, air hujan yang mestinya cepat terserap habis, tidak bisa mengalir kemana-mana dan menjadi genangan air besar.

Menurut Kepala Desa Wage, Is Iwanto, kerusakan jalan yang sudah sekitar 6 bulan ini, kerap membuat pengguna jalan terperosok karena beberapa lubang di-

ameternya agak besar. Untuk itu, pihaknya berharap, perbaikan jalan wage dapat terealisasi tahun ini.

“Kita berharap cepat ada solusi, karena jalan Wage ini merupakan jalan alternatif utama,” ujar Is Iwanto.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Dinas PU Bina Marga, Ir Sigit Setiawan, pihaknya sudah menjadwalkan program peningkatan jalan di jalur ini hingga perempatan Wage di sisi timur sejauh 300 meter.

“Kita sudah programkan untuk peningkatan jalan untuk jalur Desa Wage yang rusak ini. InsyaAllah peningkatan jalan ini akan kita lakukan pada bulan Juni 2013 mendatang,” tutur Sigit, Rabu (20/3/2013).

Diakui Sigit, sebenarnya jalan Desa Wage ini masuk pada program peningkatan jalan KedungturiSawotratap sejauh 6 KM, mulai tahun 2008 hingga tuntas tahun 2013 ini.

Namun, karena kondisi jalannya rendah ditambah belum ada saluran air di sisi kanan kirinya, maka kerusakan jalan ini tidak bisa dihindari.

“Genangan air yang tidak bisa dibuang itu, menyebabkan jalan ini cepat rusak,” tegasnya. (yun)

MILITER

Guskamlatim Tinjau Latihan Parsial lll/ 2013 Tahap TFG SURABAYA- Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Timur (Guskamlatim) Laksamana Pertama TNI Wuspo Lukito S.E. meninjau langsung latihan Parsial Tingkat III tahun 2013 yang diikuti oleh para Komandan Unsur dan para Komandan pasukan Marinir yang terlibat.

Latihan Parsial Tingkat lll tahun 2013 merupakan latihan manuvra laut dan pendaratan amphibi yang dilakukan oleh unsur-unsur dari berbagai Satuan jajaran Koarmatim dan prajurit Marinir tengah memasuki tahap Tactical Floor Game (TFG) yang dilaksanakan di ruang TFG Pusat Latihan Kapal Perang (Puslat Kaprang) Kolatarmatim Ujung Surabaya, Rabu (20/3).

Latihan Parsial Tingkat lll adalah latihan antar Komando Utama (Kotama) yang digunakan untuk menguji, menilai, mengevaluasi dan mengukur sejauh mana hasil pembinaan kemampuan dan kekuatan yang telah dicapai dalam periode tahun ini. “Sifat operasi TNI-AL memiliki karakteristik yang berbeda, bukan hanya berbeda pada

media yang dilalui namun juga berbeda dari sifat lingkungan tugasnya. Untuk itu pada latihan ini akan diuji coba kekuatan unsur-unsur satuan yaitu Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Kapal Angkatan Laut (KAL), Pesawat Terbang dan Marinir yang didukung oleh pangkalanpangkalan TNI-AL,”Ucap Laksamana Pertama TNI Wuspo Lukito SE, kemarin.

Untuk tahap manuvra laut akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2013 mulai dari perairan Selat Madura sampai dengan operasi pendaratan di pantai Banongan, Situbondo tanggal 29 Maret 2013. Pada latihan Parsial tingkat lll ini, melibatkan 16 kapal atas air, 3 helikopter, 3 pesawat Cassa dan 1 Bataliyon Tim Pendarat (BTP) Marinir dengan perlengkapan tempurnya.

Latihan ini merupakan media untuk meningkatkan kemahiran dan ketrampilan perorangan maupun kelompok didalam merencanakan dan mengembangkan prosedur operasi gabungan, dan dipersiapkan untuk melaksanakan Latihan Gabungan TNI tahun ini. (kas)

Polisi Bongkar Praktik Perdagangan Orang Manfaatkan Paspor Kunjungan untuk Bekerja di Malaysia SURABAYA- Praktik perdagangan orang atau trafficking kembali dapat dibongkar pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Sekitar 70 orang warga Indonesia asal Pamekasan Madura diamankan Satuan Resort Mobile (Resmob) saat hendak dikirim ke Negeri Jiran, Malaysia melalui jalur darat. 70 orang warga Pamekasan tersebut, antara lain 21 perempuan dewasa, 1 anak perempuan berusia 9 tahun, 38 laki-laki berusia 16 tahun dan 1 orang dewasa.

Dari penangkapan tersebut, pihak Resmob Polda Jatim melimpahkan kasus tersebut ke Unit III Remaja, anak-anak dan Wanita ( Renata). Berdasarkan pemeriksaan, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa, uang tu-

nai senilai Rp. 25 juta , kwitansi tiket pelunasan bus, surat jalan bus, data penumpang dan tiket pesawat Lion Air tujuan Batam.

Kabid Penmas Bid Humas Polda Jatim Ajun Komisaris Besar (Pol) Suhartoyo menyatakan, 70 orang yang tertangkap pihaknya tersebut, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi penyelundupan Imigran gelap asal Madura. Setelah diselidiki, kata dia, rupanya 70 orang tersebut rata-rata masih dibawah umur, maka yang terjadi ialah tindak kejahatan trafficking.

“Mereka ini hendak dipekerjakan di Malaysia warga Negara Indonesia asal Madura, dan kini sedang dalam pemeriksaan pihak Unit III Re-

nata,” papar Suhartoyo Kepada koran Madura, Rabu (20/3).

Suhartoyo menjelaskan, awal mula penangkapan tersebut dilakukan saat pihak Resmob mendapati informasi tentang adanya penyelundupan Imigran gelap yang diangkut melalui jalur darat menggunakan dua buah bus. Dari fakta dilapangan saat petugas melakukan pengintaian, lanjutnya, didapati dua buah bus ‘ Pahala Kencana’ dengan plat Nomor ‘B’ melaju dari Pamekasan menuju Surabaya. Petugas pun membuntuti. Ketika akan sampai menuju Surabaya, tepatnya di jembatan Suramadu petugas pun menghentikan dan mengiring bus tersebut menuju Polda Jatim.

“Kejadian penangkapan itu terjadi kemrin 19 Maret

sekitar pukul 16.00 WIB ditangkap oleh pihak Resmob didaerah Suramadu. Tujuannya ke Jakarta, kemudian terbang menggunakan pesawat menuju Batam, dan dari Batam menuju Malaysia,” ungkapnya.

Menurut Suhartoyo, penangkapan ini juga didasarkan ketika pihak Polda Jatim berkoordinasi dengan pihak Polres Batam, mendapati seluruh paspor milik warga Madura ini berada di Batam.

Ironisnya, lanjut dia, paspor yang dikenakan oleh para Imigran asal Pamekasan ini ialah paspor yang diperuntuhkan guna kunjungan bukan merupakan paspor kerja.

Kendati demikian, pihaknya kemudian melakukan pengembangan dan berhasil

menangkap seorang tersangka yang menjadi otak dibalik pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Pamekasan Madura yakni, Ghazalli (27) warga Madura yang kini ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus perdagangan orang tersebut.

“Kami berhasil membekuk satu orang yang kini kami tetapkan menjadi tersangka Polda Jatim karena melanggar undang-undang ketenagakerjaan,” terangnya.

Selain itu, menurut Suhartoyo, didalam mempekerjakan para tenaga kerja asal Madura tersebut. Mereka (korban trafficking,red) dikenakan pembiayaan sekitar 800 ringgit atau senilai Rp. 2,5 juta guna transportasi tiket bus dan tiket pesawat per orangnya.

“Perbuatan tersangka ini kami jerat dalam pasal 2,4,6 UU RI No 21 tahun 2007 tentang Peningkatan Kapasitas Sub Gugus Tugas pencegahan tindak perdagangan orang (PT PPO) dan Pasal 102 ayat 1 huruf A dan pasal 103 ayat 1 huruf F dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara,” jelas Suhartoyo.

Sementara itu, salah satu warga Bujur Timur Pamekasan yang menjadi korban dalam tindak perdagangan orang, Ahmadi menyatakan, dirinya telah memiliki dokumen yang lengkap untuk melakukan bekerja di Malaysia. Sehingga ia mengaku kaget ketika diamankan Polda Jatim.

“Saya tidak tahu mas siapa yangmengajak, saya cuman masang saja keorang tapi saya tidak kenal. Padahal, dokumen saya lengkap dan memang kami hendak ke Malaysia menggunakan bus lalu ke Batam menggunakan Pesawat,” terangnya.

Hal senada diungkapkan salh seorang wanita yang tidak berkenan diketahui namanya, hingga saat ini nmasih belum mengetahui siapa “tekong’ yang membawa mereka dari madura menuju ke Malaysia, dengan Transit di Jakarta dan Batam.

“Saya nggak tahu, saya hanya berijazah SD dan dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan di sebuah toko ketika sampai di Malaysia,” terangnya.

Dalam kasus trafficking seperti kejadian yang menimpa warga Indonesia asal Madura tersebut. Pihak, kepolisian daerah Jawa timur telah 4 kali menangani kasus serupa selama kurun waktu 3 bulan di tahun 213 ini.(mag/han)

PERANGKAT PEMILU

KPU Tetap Lantik PPK dan PPS Meski Tanpa Anggaran SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Rabu (20/3) Kemarin melantik 155 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 480 Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Convention Hall Jalan Arief Rachman Hakim Surabaya. 635 panitia tersebut di lantik langsung oleh ketua KPU Surabaya, Eko Sasmito dan disaksikan Walikota Surabaya, Tri Risma Harini.

Menurut Anggota komisioner KPU Surabaya, Edward Dewaruci memaparkan, jika 155 orang yang telah dilan-

tik menjadi PPK ini, nantinya akan ditempatkan di 31 kecamatan dan 480 orang PPS akan ditempatkan di 160 kelurahan di Surabaya. Artinya disetiap kecamatan akan ada 5 orang PPK, terdiri dari 1 ketua dan 4 anggota. Sedangkan ditingkat kelurahan ada 3 orang PPS, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota. “Mereka akan kita tempatkan di 31 kecamatan dan 160 kelurahan di Surabaya,” Singkat dia.

Para PPK dan PPS yang telah dilantik ini, Lanjut Edward, akan menjalankan tug-

BURSA LOWONGAN KERJA.

anya selama 8 bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak kerja. “Mereka yang telah terpilih dan dilantik, akan menandatangani kontrak kerja selama 8 bulan,” Lanjut dia.

Sementara Kepala Bidang Sosialisasi dan Publikasi, KPU Surabaya, Khoirul Anam, menjelaskan terkait dengan feed back yang akan diberikan KPU Surabaya kepada para PPK dan PPS yang telah dilantik setiap bulannya. KPU Surabaya menganggarkan salerykepada Ketua PPK sebesar Rp.1.1 juta dan untuk anggota PPK sebesar

Rp. 900 ribu. Sedangkan untuk PPS, KPU Surabaya menganggarkan Rp. 500 ribu untuk ketua dan Rp. 400 ribu untuk anggota.

“Untuk Ketua PPK sekitar 1 juta dan Rp.900 ribu untuk anggota. Kalau Untuk PPS Rp.500 ribu untuk ketua dan Rp.400 ribu untuk anggota.

Tiap bulan, selama kontrak itu,” jelas dia.

Bila nantinya PPK dan PPS yang telah dilantik ini, Masih kata dia, akan direkomendasikan KPU Surabaya kepada KPU Pusat, untuk tatap men-

jadi PPK dan PPS Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

“Mereka ini kan sudah lolos seleksi, rencananya kita akan rekomendasikan ke KPU Pusat sampai Pilpres 2014 nanti,” tambah dia.

Diakui Edward dan Khoirul Anam, hingga saat ini pihaknya tidak merasa telah menerima anggaran Pilgub tersebut. “sampai saat ini belum ada turun dari KPU Jatim,”Ungkap mereka saat dikonfirmasi Koran Madura kemarin. (wan/ kas)

KEJAKSAAN

Jaksa Perak Hanya Dijadikan Saksi JOMBANG. Sejumlah pencari kerja mencari informasi lowongan pekerjaan di salah satu stand perusahaan saat Jombang Job Fair 2013 di GOR Jombang, Jawa Timur, Rabu (20/3). Jombang Job Fair 2013 yang diikuti sekitar 28 perusahaan tersebut menyediakan 5 ribu lowongan pekerjaan bagi lulusan SMA dan sarjana.

SURABAYA- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjung Perak Surabaya melalui Kepala Seksi Intelijen, Nanang Ibrahim mengakui jaksa yang menangani kasus kayu Ulin ilegal yang barang buktinya hilang telah diperiksa oleh penyidik Polrestabes Surabaya. Namun, statusnya hanya sebatas saksi.

“Dalam berkas hanya diperiksa untuk menguatkan apakah benar BB kayu itu dititipkan di pergudangan Margomulyo C/7,” kata dia, Rabu (20/3) kemarin.

Saat ditanya siapa saja jaksa yang menjadi terperiksa sebagai saksi tersebut, Dia enggan membeberkan nama nama jaksa yang diperiksa itu. “Nanti saja kalau bersaksi di persidangan

Anda akan tahu. Kalau sekarang jangan, apalagi kami juga belum tahu apakah sudah diperiksa atau belum,” terang dia.

Sebelumnya, Junior Aritonang, pengacara dari Tona, Suryansa, Marwan, dan Aminata, tersangka hilangnya BB kayu Ulin ini, mengatakan bahwa ada kemungkinan keterlibatan jaksa.

“Farman bilang ada kemungkinan tersangkanya berkembang pada keterlibatan jaksa dalam hilangnya barang bukti kayu ulin ini,” ujar dia mengutip informasi Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Farman yang diterimanya.

Kasus ini berawal dari Putusan Mahkamah Agung atas terpidana Suwaji sebagai pemilik kayu

ulin sebanyak 2.433.410 m3, atau sejumlah 170.470 batang yang diduga ilegal. Putusan MA yang turun pada pertengahan tahun 2012 lalu menetapkan Suwaji dibebaskan namun barang buktinya sebanyak 170.470 batang atau 2.433.410 m3 kayu ulin harus disita negara.

Barang bukti tersebut disimpan di Kompleks Pergudangan Margomulyo C7. Namun saat akan dieksekusi BB tersebut miliaran rupiah itu sudah raib. Kejari Tanjung Perak langsung melaporkan kehilangan barang bukti kayu ulin tersebut ke Polrestabes Surabaya. Setelah diselidiki, ditetapkan empat tersangka kasus ini. Berkas kasus saat ini masih P-19. (kas)

12

NASIONAL

KAMIS 21 MARET 2013 NO. 0080 | TAHUN II

Kemiskinan di Kawasan Timur Akibat Kebijakan Negara JAKARTA-Kebijakan negara yang belum berpihak pada Kawasan Timur Indonesia (KTI) telah memberikan kesan negatif, terutama orang-orang KTI yang datang ke Jakarta. Label premanisme kerapkali disematkan kepada mereka .

“Padahal, kesan buruk terhadap masyarakat Indonesia Timur tersebut akibat kemiskinan dan ketimpangan sosial karena kebijakan negara tidak berpihak pada rakyat,” kata Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida bersama sejumlah tokoh KTI, yakni Muhammad Syukur Mandar, Hatta Taliwang, Benny Matindas, Robert B. Keytimu, HAR Maklin, Boy Simpotan, Petrus Selestinus, Franky Maramis, Mikel Manufandu, Basri Amin, Julis Bobo, Roy Simbiak, dan Jefry di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (20/3).

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia Timur (PIT) rencananya akan menggelar Kongres untuk membahas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau Federasi, menuju Indonesia yang lebih baik, di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 20 Mei mendatang. “Selama ini pemerintah telah gagal membangun Indonesia yang berkeadilan. Kasus anarkisme masyarakat timur itu tak boleh terus-menerus

dibiarkan. Untuk itulah federasi sebagai alternative dan ini bukan makar,”terangnya Lao Ode lagi.

Menurut salah satu Juru bicara PIT, Muhammad Syukur Mandar, pembahasan NKRI tersebut karena sistem ini dinilai telah gagal. Selain itu NKRI dianggap tak mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Yang terjadi, ketimpangan sosial, sehingga masyarakat Indonesia timur dipersepsikan sebagai preman, anarkis, dan itu diperkuat dengan symbol John Key, Hercules, Sangaji dan lain-lain,” ujarnya.

NKRI yang sudah 68 tahun ini, sambung Syukur lagi, menganut sistem politik negara yang gagal, karena negara tidak hadir melindungu rakyat. Oleh sebab itu federasi sebagai salah satu alternative pengganti NKRI. “Kalau pun tetap NKRI, maka sistem pengelolaan negara harus diperbaiki,” ujarnya.

Menurut Syukur, federasi justru akan memberikan ke-

ant/mohamad hamzah

ANGKA KEMISKINAN. Sejumlah pemulung di antara hewan ternak mengais sampah di lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) Kawatuna Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (24/2). Data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga September 2012, angka kemiskinan di Sulteng mencapai sebesar 14,95 persen dari 2,65 juta jiwa penduduk dan secara nasional, angka kemiskinan mencapai 11,6 persen atau 28,95 juta dari 237,65 juta penduduk Indonesia. wenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam (SDA) secara mandiri. Apalagi, SDA di Indoensia Timur sangat potensial dari pertambangan maupun minyak dan gas alamnya. “Dengan penduduk yang kecil, dan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya

rakyat Indoensia Timur sejahtera, namun yang terjadi adalah kemiskinan. Inilah yang mesti dperbaiki,” ungkapnya.

Syukur membantah kongres PTI ini sengaja dilakukan menjelang pemilu 2014, karena hal itu sudah dibicarakan sejak reformasi 1998 silam.

“Yang jelas forum ini bukan untuk mendegradasi posisi Indonesia, tapi lebih dimaknai sebagai forum yang memberi artikulasi dan penjabaran lebih komprehensif atas peran Negara dalam memakmurkan rakyatnya untuk memicu semangat nasionalisme baru,” pungkasnya. (gam/cea)

DEMO MASYARAKAT JAWA. Ribuan masyarakat Jawa yang mengatasnamakan Forum Pemuda Jawa melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Mimika, Timika, Papua, Rabu (20/3). Mereka menutut pihak Kepolisian Mimika mengungkap kasus pembunuhan warga jawa pendulang emas tradisional di Mile 29 area PT Freeport Indonesia, 15 Maret lalu.

TRANSFER UANG ANTARNEGARA

PPATK Segera Wajibkan Ada Laporan JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memberlakukan pelaporan transaksi keuangan transfer ke luar negeri (International Fund Transfer Instruction (IFTI) pada pertengahan 2013. Langkah ini diharapkan mampu mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

“Tujuan utama dari pemberlakukan sistem ini untuk memberikan gambaran pentingnya keberadaan IFTI dalam pencegahan pencucian uang dan terorisme. Indonesia merupakan negara ketiga yang memberlakukan sistem IFTI, setelah Australia dan Kanada,” kata Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso di Jakarta, Rabu (20/3).

Agus berharap, pemberlakukan sistem tersebut bisa diterapkan pada pertengahan tahun ini yang mengkhususkan industri perbankan. Menurut dia, penyampaian laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri oleh penyedia jasa keuangan (PJK) merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, lanjut dia, sebelum pemberlakuannya, maka PPATK mesti menggelar public hearing untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait plus minus dari kebijakan tersebut. “Masukan dari masyarakat itu diharapkan bisa memaksimalkan penerapan sistem tersebut,” imbuhnya.

Pemberlakuan sistem tersebut, jelas Agus, untuk menghindari adanya dana ilegal yang masuk ke dalam industri keuangan di Indonesia, termasuk asuransi dan bursa efek.

“Kami menginginkan siapa yang bertransaksi bisa memberikan data yang jelas dan akurat. PJK kemudian kemudian melaporkan dan mengawasi tindakan pencucian uang,” jelasnya.

Lebih lanjut Agus mengatakan, pada pelaporan IFTI di Australia (Australian Transaction Report and Analysis Centre/Austrac), setiap tahunnya tercatat ada 200 juta transaksi keuangan keluar dan masuk Australia yang dilaporkan penyedia jasa keuangan. Maka, tambah Agus, PPATK menilai bahwa PJK berperan penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dia menegaskan, PJK juga diharapkan bisa menjadi ujung tombak pada rezim anti pencucian uang dan mampu memerangi aktivitas keuangan ilegal. “Laporan IFTI juga sangat berguna untuk menindak dana mafia narkoba di jaringan internasional. Kami akan bentuk IFTI Working Group dan kemudian bekerja sama perbankan di mancanegara, termasuk dengan bank di Indonesia,” tegasnya Nantinya, kata dia, PJK akan menjadi institusi terdepan yang akan mendeteteksi transaksi keuangan mencurigakan atau dugaan tindak pidana pencucian uang dari kegiatan transaksi keuangan yang dilakukan pengguna jasa. “Berbagai pihak lainnya juga akan dilibatkan untuk berkoordinasi dan membangun sistem IFTI ini,” katanya.

Dana Teroris Di tempat yang sama, mantan Kepala PPATK Yunus Husein mengatakan, penerapan sistem IFTI tersebut diyakini bisa meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum untuk menyita aset para koruptor dan dana teroris. Menurut dia, manfaat IFTI dirasakan pertama kali saat pemerintah memburu tersangka korupsi Hendra Raharja pada 2004 di Australia.

“Terus terang saja, penerapan sistem ini, kita meniru Australia. Karena pada saat itu aset Hendra di Sydney berhasil dikembalikan ke Indonesia melalui sistem IFTI,” papar Yunus.

Guna memaksimalkan peran IFTI, jelas dia, PPATK perlu menjalin kemitraan dengan industri perbankan sebagai pelapor kegiatan transaksi luar negeri yang nilainya di atas Rp500 juta. “Yang jelas, bila IFTI ingin dilaksanakan di Indonesia perlu komitmen dan komunikasi dari PPATK, pemerintah dan pihak pelapor,” jelas Yunus.

Dia menekankan, penggunaan sistem IFTI sudah mendesak bagi Indonesia, mengingat setiap tahun ada 120 kasus pencucian uang terjadi di 132 negara sedunia. “Apalagi sudah ada landasan hukumnya, yaitu Undang Undang Transfer Dana,” tegas Yunus sembari mengungkapkan bahwa Austrac juga sudah mengingatkan Indonesia untuk menerapkan sistem IFTI. (gam/bud)

JELANG PILPRES 2014

Edhi Capres Potensial Partai Demokrat ant/spedy paereng

SKANDAL KORUPSI

Gita Bantah Terima Dana Bailout Century JAKARTA - Pemanggilan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan oleh Tim Pengawas (Timwas) Century dinilai tidak efektif dan tepat guna.

Pasalnya, Gita Wirjawan sendiri membantah bila dirinya terlibat dalam kasus Century dan menerima aliran dana dari bailout Century yang merugikan negara hingga Rp6,7 triliun melalui saham yang diduga miliknya di PT Ancora Land.

Sebelumnya, Gita Wirjawan diagendakan dipanggil oleh Tim Pengawas Century dengan jadwal terkait kepemilikan Gita akan saham PT Ancora Land yang diduga mendapatkan aliran dana. Gita sendiri datang sekitar pukul 100.30 WIB, di Gedung DPR, Jakarta. Kedatangannya diakui untuk mematuhi proses dan membantu Timwas dalam menyelesaikan kasus Century.

Dalam kesempatan itu, Gita mengatakan, dirinya tidak ada kaitan sama sekali dengan PT Ancora Land, termasuk dengan kasus Bank Century. Dirinya membantah bila pernah menerima sejumlah aliran dana yang berasal

dari dana talangan pemerintah ke Bank Century saat itu.

Bahkan, Gita mengaku sudah mendelegasikan kepemilikan PT Ancora Grup.

“Sejak saya masuk ke Kabinet Indonesia Bersatu (Jilid II) milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saya sudah mendelegasikan kepemilikan di Grup Ancora. Saya rasa, hal itu menjadi dasar bahwa saya tidak ada sangkut pautnya dengan kepemilikan PT Ancora Land”, ungkap Gita, di Jakarta, Rabu (20/3).

Gita sendiri sangat yakin dan secara tegas menyebut bahwa dirinya tidak ada sangkut paut dengan kepemilikan PT Ancora Land, termasuk menerima aliran dana dari pemerintah, yakni bailout Century. Karenanya, dirinya sangat bingung ketika Timwas Century memanggil dirinya untuk dimintai keterangan soal kasus Bank Century.

“Saya akan berikan keterangan sepanjang pengetahuan saya saja atas kasus tersebut.

Nanti, saya akan ikuti saja proses-prosesnya seperti apa.

Yang penting, pemberitaan selama ini yang menyebutkan

kepemilikan PT Ancora Land sudah jelas bahwa saya tidak ada kepemilikan langsung atau tidak langsung”, kata Gita Sementara itu, Anggota Timwas Century, Hendrawan Supratikno, menuding bahwa Gita Wirjawan terlibat kasus pencucian uang Bank Century melalui perushaan yang dimilikinya, yakni Ancora Group yang mengakuisisi PT Graha Nusa Utama (GNU). Dirinya mendesak agar Timwas Century menindaklanjuti lebih jauh soal adanya keterlibatan Gita Wirjawan itu “Pak Gita ini kan diduga menjadi pemegang saham Ancora Land melalui GNU. Apalagi, orang terdekat Pak Gita, yaitu Veronica Lukito (CEO dan Direktur Ancora Capital) juga diduga terlibat.

Karenanya, sesuai dengan UU, setiap orang yang terlibat perlu ditindaklanjuti”, kata Hendrawan.

Apalagi, tambah Hendrawan, sesuai dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 5 secara jelas dan tegas menyebut bahwa perlu dilakukan tindakan yang tegas dan

tindaklanjut yang baik terkait orang-orang yang terlibat sebagai penadah daftar aset yang terindikasi korupsi. Karenanya, dirinya meminta agar dugaan Gita terlibat dalam kasus Century diperdalam dan tidak berhenti sampai disini saja.

“UU-nya sudah jelas. Kalau terlibat dan menjadi penadah, maka perlu ditindaklanjuti.

Ini terlibat dan sudah masuk dalam ruang tindak pidana.

Saya rasa perlu”. Ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Timwas Century dari fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasih, mengatakan, pemanggilan Gita Wirjawan terkait kasus Century tidaklah tepat. Bahkan, tidak ada keterkaitan sama sekali antara bailout Century dengan Gita Wirjawan. Achsanul sendiri menilai bahwa Gita sudah bukan lagi pemilik dari PT Ancora Land. Karenanya, adalah hal aneh bila Timwas Century memanggil Gita Wirjawan.

Achsanul mengungkapkan, transaksi sebesar Rp25 miliar dari pemilik Bank Century, yakni Robert Tantular

kepada pemilik PT Graha Nusa Utama adalah transaksi yang murni bersifat pribadi. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan terjadi disana. Terlebih, transaksi yang dilakukan memang sangat jauh waktunya dengan kejadian Bank Century di bailout.

“Pembayaran yang dilakukan PT Graha Nusa Utama dari 2003 sampai 2005, itu belum ada PT Ancora. Waktunya itu berbeda”, jelas Achsanul Achsanul menjelaskan, pemilik PT GNU, yakni Totok Kucoro memang sudah dikenal sering berutang kepada Bank Century. Hal ini dipermudah karena Totok Kuncoro memang cukup dekat dengan Robert Tantular. Karenanya, Achsanul menyebut bahwa kedekatan Totok dengan Robert tidak perlu diperpanjang dan diperdalam. Sebab, kasus tersebut hanya menyangkut keduanya dan lebih bersifat pribadi.

“Saya rasa ini penting.

Kasus itu terjadi ketika Ancora masuk. Saya rasa tidak ada urusannya dengan pemilik baru Ancora”, jelasnya (gam/ abd)

JAKARTA - Adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo adalah calon presiden potensial dari Partai Demokrat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 2014 mendatang. Karena itu, adik kandung ibu negara, Ani Yudhoyono itu harus didudukkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada kongres partai ini di Bali 30 Maret mendatang.

Apalagi, putra Jenderal Sarwo Edhi Wibowo ini akan memasuki masa pensiun pada 5 Mei 2013 mendatang.

“Bisa sekali, sangat terbuka,” kata Wakil Ketua Umum PD Max Sopacua di Jakarta, Rabu (20/3).

Karier Pramono Edhie di TNI yang cukup moncer menjadi salah satu pertimbangan utama. Jabatan tinggi di TNI juga dianggap sebagai modal yang cukup untuk maju di Pilpres 2014. “Sebagai seorang prajurit TNI, beliau sudah memperlihatkan ciri-ciri pemimpin, dia titisan disiplin ayahnya (Sarwo Edhi Wibowo-red). Hal ini modal utama untuk pemimpin masa depan,” kata anggota Majelis Tinggi PD ini.

Pandangan senada disampaikan Wasekjen Partai Demokrat (PD) Ramadhan Pohan. Menurut Ramadhan, Pramono Edhie memenuhi semua persyaratan menjadi

capres PD. “Kami tak sabar menunggu momen pensiun Pramono Edhie agar mengabdi ke bangsa dan negara lewat PD,” kata Ramadhan.

Ibas Laporkan Yulianis Sementara itu, putra bungsu SBY yang juga ponakan Pramono Edhie, Edhie Baskoro Yudhoyono mendatangi Mapolda Metro Jaya.

Sekjen Partai Demokrat (PD) yang akrab disapa Ibas ini melakukan pelaporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya pada Rabu (20/3). Belum diketahui apa yang dilaporkan Ibas.

“Nanti ya nanti,” kata Ibas saat dicegat wartawan.

Ibas tiba sekitar pukul 17.00 WIB. Dia datang menggunakan sedan Audi bernopol B 1270 SNY. Ibas mengenakan batik hijau lengan panjang. Beberapa pria tampak menemani Ibas.

Kabarnya, Ibas melaporkan salah seorang saksi kasus Hambalang, Yulianis. Ibas merasa dicemarkan nama baiknya atas ucapan Yulianis di beberapa media yang menyebut dirinya menerima uang dari Nazaruddin.

Ibas dalam berbagai kesempatan sudah membantahnya. 1.000 Persen dia mengaku tidak menerima.

Yulianis hingga berita ini diturunkan belum bisa dimintai tanggapan. (gam/aji)

EKONOMI

13

KAMIS 21 MARET 2013 NO. 0080 | TAHUN II

PENGENDALIAN BBM BERSUBSIDI

ANALISA EKONOM

Kalau APBN Mau Sehat, Naikan BBM J A K A R TA - K e b i j a k a n menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan satu-satunya opsi menyelamatkan perekonomian Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa mendukung pencapaian target dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional yang cenderung mengalami penurunan. “Kalau APBN kita mau sehat maka harga BBM dinaikan,” ujar Ekonom Kepala PT Mandiri Sekuritas, Destry Damayanti di Jakarta, Rabu (20/3).

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Pasalnya, masih banyak cara dan opsi yang bisa dilakukan pemerintah tanpa harus menaikkan harga BBM. Opsi inipun tidak akan berdampak pada pembengkakan anggaran BBM subsidi. ”Dari lifting minyak kita 850 ribu barel perhari, harga patokan yang ada di APBN 100 dollar AS perbarel.

Kalau hitung-hitungan saya, masih bisa bertahan dengan asumsi atau patokan itu tanpa APBN jebol. Tetapi, ya itu pemerintah sendiri harus obyektif dong dalam menentukan besaran biaya produksi minyak sendiri,” jelas anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Arif Budimanta di Jakarta, Rabu (20/3).

Sejauh ini kata dia, pemerintah juga belum pernah menyampaikan niatnya untuk menaikkan harga BBM subsidi ke DPR. “Karena struktur harganya bagaimana, kita ingin tau juga. Mulai dari harga beli BBM-nya, pajak-pajaknya, revenue, dan biaya pengiriman,” tukasnya.

Menurut Destry, kenaikan harga BBM sudah mendesak dan diberlakukan tahun ini. Jika tidak, APBN akan tertekan.

Destry menjelaskan, penetapan harga BBM bersubsidi sebesar Rp4.500 per liter yang sedianya ditujukan untuk menopang kin-

erja perekonomian nasional sudah tidak ideal. Pasalnya, disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi yang lebar menjadi pemicu tidak efisiennya penggunaan BBM bersubsidi. “Disparitas harga antara Premium yang harganya Rp4.500 dan Pertamax di atas Rp9.000 akan menimbulkan praktik-praktik curang,” jelas dia dia.

Lebih lanjut Destry memperkirakan, konsumsi BBM bersubsidi pada tahun ini akan melampaui kuota yang telah tertuang di APBN 2013 sebesar 46,01 juta kiloliter.

Mengingat, pada 2012 lalu konsumsi BBM bersubsidi melewati kuota yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan juga akan melewati target 46 juta kiloliter, karena seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan akan meningkat,” kata dia., Kalau pun pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di tahun ini, menurut Destry, diharapkan langkah tersebut dibarengi pula dengan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi BBM di dalam negeri. “Pemerintah juga harus mengupayakan pengolahan secara maksimal bahan-bahan baku minyak di dalam negeri. Kalau dirasa kita mampu untuk mengolahnya, kenapa tidak dilakukan saja di sini?” ucap Destry.

Destry berharap, tarikulur rencana kenaikan harga BBM bersubsidi antara DPR dan pemerintah bisa menemui titik keseimbangan di tahun ini juga yang lebih berat pada kenaikan harga.

Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah telah diberikan kewenangan penuh untuk menaikkan harga BBM bersubsidi melalui UU APBN 2013. “Pertimbangan-pertimbangan secara politik dan ekonomi diharapkan bisa seimbang, demi terjaganya pertumbuhan ekonomi kita,” pungkas dia.(gam/bud)

ant/yudhi mahatma

Dirjen Migas Edi Hermantoro (kiri), didampingi Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng (tengah) dan Sekjen Organda Adriansyah (kanan) menjelaskan pelaksanaan pengendalian terhadap BBM bersubsidi berdasarkan Permen Nomor 1 tahun 2013, di Jakarta, Rabu (20/3). Pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi berlaku untuk kendaraan pertambangan, perkebunan dan kehutanan di bagian hulu, sedangkan kendaraan distribusi pengangkut hasil hutan dan perkebunan di pelabuhan dapat menggunakan BBM subsidi.

Dirut PLN Bantah Boros BBM JAKARTA-Direktur Utama PT PLN (Persero), Nur Pamudji membantah telah terjadi pemborosan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp8,1 triliun di sepanjang 2012.“Tahun 2012 penggunaan BBM PLN memang lebih besar. Tetapi, terhadap angka inefesiensi sebesar Rp8,1 triiiun saya tidak tahu angka itu,” kata Nur Pamudji di Gedung DPR Jakarta, Rabu (20/3).

Sejauh ini, jelas dia, pihaknya hanya mengetahui terjadinya inefisensi penggunaan BBM sebagai energi pembangkit listrik pada 20092010 sebesar Rp36,7 triliun.

“Kalau yang saya tahu selama ini, terjadi efisiensi berdasarkan laporan BPK tahun 20092010,” tegasnya.

Seperti diketahui, laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas sektor hulu listrik pada 2009 dan 2010 menyebutkan telah terjadi pemborosan se-

Saat Dahlan Iskan menjadi Dirut PLN di 2009, dia bilang PLN salah makan, seharusnya makan gas yang murah,” ucapnya.

Pada kenyataannya, menurut dia, sejak Dahlan menjabat Dirut PLN, perusahaan pelat merah tersebut justru lebih banyak menggunakan BBM. Sehingga, biaya produksinya lebih mahal ketimbang biaya operasional. “PLN rugi dan akhirnya masih terpaksa disubsidi negara,” kata Jumadis.

Bahkan, jelas Jumadis, Dahlan Iskan pernah menargetkan untuk mengalahkan kinerja perusahaan listrik Malaysia (Tenaga Nasional Berhad/TNB) di 2011. “Kalau kita cermati, ternyata pada 2011 TNB menggunakan minyak hanya 4 persen, sedangkan gas 48 persen dengan harga gas sebesar 10,7 ringgit/mmbtu atau setara dengan USD3,3/ mmbtu,” paparnya.

Dengan demikian, terang Jumadis, pada 2011 TNB mampu meraih keuntungan sebesar Rp24 triliun dan bisa memberikan dividen kepada negara sebesar 10 persen. Sementara itu, kata dia, pada tahun yang sama PLN mengkonsumsi BBM sebesar 23 persen yang setara dengan Rp93 triliun atau 44 persen dari total biaya operasi. “PLN hanya menggunakan gas sebanyak 21 persen.

Malahan, pada 2013 ini PLN berani membeli gas seharga USD16/mmbtu. Ini sangat mahal,” paparnya.

Jumadis menjelaskan, untuk menghasilkan setiap kilowatt hour energi listrik, PLN menggunakan biaya pokok operasi Rp1.240, sedangkan TNB hanya Rp800/kWh. “Akibatnya, pada 2011 PLN mengalami kerugian operasional sekitar Rp80 triliun, sehingga harus disubsidi negara sebesar Rp93 triliun,” katanya. (gam/bud)

PERBANKAN

HARGA SAYUR NAIK

BI Diminta Tegas Atur Bank Asing

ant/oky lukmansyah

Seorang pedagang menata sayur di kiosnya di Pasar Pagi, Tegal, Jateng, Rabu (20/3). Menurut pedagang, harga sayur sepekan terakhir naik, akibat pasokan dari petani sedikit, seperti kembang kol naik dari Rp 10 ribu menjadi Rp 15 ribu per kilo, kol dari Rp 3 ribu menjadi Rp 6 ribu per kilo dan buncis dari Rp 6 ribu menjadi Rp 8 ribu per kilo.

PENGENDALIAN EKONOMI

Inflasi Tantangan Berat Gubernur BI JAKARTA-Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan datang memiliki sejumlah tantangan yang sangat besar. Selain menjaga inflasi, Gubernur BI terpilih harus bisa memitigasi moneter serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang belakangan ini cendrung terdepresiasi sangat besar sekali.

“Kalau misalnya pak Agus (Agus Martowardoyo_red) terpilih maka tantangan terberat diawal kepemimpinannya, ada pada usaha pengendalian inflasi yang dalam dua bulan terakhir menunjukkan tren peningkatan,” ujar Kepala Ekonom PT Mandiri Sekuritas, Destry Damayanti usai memberi masukan mengenai pencalonan Gubernur BI dalam Rapat Dengar Pendapat de-

nilai Rp36,7 triliun. Sedangkan, pada 2012 BPK hanya melakukan audit mandatory atas penggunaan PSO (publik service obligation).

“BPK hanya menemukan inefesiensi yang ada di tahun 2009 dan 2010. Itu dikarenakan gasnya tidak tersedia.

Tetapi, kalau tahun 2012 belum ada laporannya dari BPK, sehingga saya tidak tahu,” papar Nur Pamudji.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) mengungkapkan bahwa sepanjang 2012

PLN melakukan pemborosan penggunaan BBM mencapai Rp8,1 triliun. “Pemakaian BBM oleh PLN di 2012 melebihi target. Target semula direncanakan 7,3 juta kiloliter, ternyata meleset menjadi 8,2 juta kiloliter,” kata Ketua Departemen Penelitian Pengembangan SP PLN, Jumadis di Gedung Parlemen Jakarta.

Menurut Jumadis, ketika Direktur Utama PLN, Nur Pamudji merilis pemakaian BBM PLN (6/2) di sepanjang 2012, tidak banyak pihak yang mempertanyakan angka tersebut. “Padahal, pemborosan itu sangat besar, melebihi angka bailout Bank Century Rp6,7 triliun,” ujarnya.

Lebih lanjut Jumadis berharap agar berbagai kalangan mau mempertanyakan ide PLN yang akan mengkonsumsi gas sebagai sumber energi pembangkit listrik. “Tahun 2010, 2011 dan 2012 telah berlalu.

ngan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (20/3).

Menurut dia, persoalan yang dihadapi bank sentral ke depan sangat berbeda dengan tantangan tahun sebelumnya, karena adanya pengambilalihan fungsi pengawasan mikroprudensial oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Di sini BI juga harus meningkatkan konsentrasinya ke sektor riil dan juga moneter,” imbuh dia.

Kendati tantangan berat, dia meyakini, Agus Martowardoyo bisa mengatasinya. Salah satu keunggulannya adalah visi kepemimpinannya yang sangat kuat. Hal ini sangat dibutuhkan, terutama dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi dengan sektor industri. “Pak Agus memiliki

kemampuan pada sisi leadership, sehingga persoalan kesiapan industri yang akan mendukung sektor riil akan berjalan lebih baik,” tutur dia.

Akan tetapi, lanjut Destry, persoalan baru yang akan muncul justru ada pada penangan kebijakan fiskal. Karena itu, dia berharap, pengelolaan fiskal dipegang oleh figur yang ada di dalam Kementerian Keuangan. “Concenr kita sekarang ini, siapa yang pegang fiskal. Tentunya harus dipegang oleh orang mengerti dan jangan orang baru,” jelas dia.

Pengamat ekonom Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono mengatakan Agus Martowardojo, layak menjadi Gubernur BI asalkan

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) diminta lebih tegas mengarahkan bank-bank asing untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif.

Ketegasan bank sentral sangat diperlukan demi mempertahankan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Bank asing bukan harus dibatasi ekspansinya, tetapi arah pembiayaannya yang perlu diarahkan. Sektor-sektornya harus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu didorong oleh apa? Didorong oleh sektor produktif,” kata Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Ryan Kiryanto di Jakarta, Rabu (20/3).

Menurut dia, sektor ekonomi yang perlu mendapatkan pembiayaan dari bank asing tersebut diharapkan mengarah pada kegiatan usaha yang berorientasi menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan. Misalnya, sektor pertanian, perdagangan dan manufaktur. “Hingga saat ini keberadaan bankbank asing memang tidak

didampingi oleh Deputi Senior yang ahli dan mumpuni dalam kebijakan moneter.

“Pak Agus sudah memadai dari sisi fiskal tetapi dari sisi moneter belum. Jadi itulah yang menyebabkan kita memberikan masukan bahwa beliau perlu didampingi oleh Deputi Senior yang ahli moneter,” kata Tony.

Dia mengakui, pada awalnya sangat kritis terhadap pencalonan Agus Marto.

Namun saat ini, Agus Marto merupakan calon terbaik yang ada. “Ia mungkin bukan yang the first best (yang terbaik pertama), tetapi bisa disebut the

bisa dihindari. Itu merupakan fakta global yang terjadi di mana-mana. Hanya saja, isu yang berkembang adalah agresivitas bank-bank asing justru lebih besar melakukan penetrasi ke market Indonesia,” paparnya.

Situasi ini, jelas Ryan, tentu saja menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan di dalam negeri.

“Kalau gelombang seperti ini tidak dikendalikan, bukan tidak mungkin ini akan membahayakan perekonomian nasional,” ucapnya.

Menyikapi hal ini, menurut Ryan, perlu adanya pemikiran yang mengarah pada upaya menjaga kepentingan nasional. Dia menambahkan, dominasi bank-bank asing bisa saja menyebabkan terciptanya kegiatan usaha yang tidak selaras dengan program pemerintah. “Jangkauan pemerintah memang tidak sampai ke bankbank asing. Mungkin mereka (bank asing) cenderung melakukan sesuai yang mereka mau saja. Misalnya membiayai sektor konsumsi atau mem-

second best (terbaik kedua).

Awalnya saya mengidealisasikan, Gubernur BI itu harus profesor ekonomi, seperti Gubernur Bank Sentral AS, Ben Bernanke atau ekonom kepala IMF, Olivier Blanchard. Tetapi setelah saya renungkan, sulit juga mencari orang seperti itu,” tutur dia.

Sebab, bagaimana pun pengalaman dan keahlian ekonomi moneter mutlak diperlukan oleh seorang Gubernur BI dewasa ini. “Apalagi tantangan BI ke depan lebih berfokus pada pengawasan makro sektor keuangan, setelah OJK,” pungkas dia.

biayai kredit tanpa agunan.

Tentu semua itu memberikan dampak ekonomi yang minimal, jadi itu yang harus dicermati,” terangnya.

Dengan demikian, Ryan menegaskan, BI harus segera merespons situasi ini, se-

Ketegasan bank sentral sangat diperlukan demi mempertahankan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia

Ryan Kiryanto

Kepala Ekonom BNI belum regulasi perbankan berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, lanjut dia, saat ini BI mulai mendorong agar bank asing bisa memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia.

“Kalau ada bank asing yang membuka cabang di Jakarta,

Calon Tambahan Sementara itu, menjelang hari H pelaksanaan fit and proper test calon gubernur BI, Komisi XI DPR RI masih tetap mengharapkan agar presiden mengajukan calon tambahan untuk mendampingi calon yang sudah ada.

Namun, jika presiden tidak mengajukan lagi calon tambahan maka Komisi XI tetap memproses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Agus Martowardoyo pada 25 Maret nanti.

“Dari berbagai masukan, kami menilai, Pak Agus bukan calon yang terbaik untuk

dia wajib membuka satu kantor cabang di Indonesia bagian timur. Jadi, bank asing atau kantor cabang bank asing pun harus tunduk dengan Bank Indonesia,” ucapnya.

Bukan Dicemaskan Sementara itu di tempat terpisah, ekonom Aviliani mengungkapkan, keberadaan asing di sektor perbankan bukan untuk dicemaskan, hanya saja kepemilikan sahamnya yang perlu mendapatkan aturan. “Tidak perlu menakuti keberadaan asing di dunia perbankan di Indonesia, hanya perlu diatur kepemilikannya,” kata Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) itu.

Lebih lanjut Aviliani mengatakan, selama ini Indonesia bukan negara yang anti-asing, terlebih lagi di tengah membaiknya pertumbuhan ekonomi yang tentunya membutuhkan kehadiran asing. “Jangan sampai seperti bank di Vietnam, karena terlalu menutup dari asing, mereka menjadi hancur,” ujarnya.(gam/bud/beth)

Gubernur BI. Karena itu DPR telah meminta Presiden untuk mengajukan calon tambahan. Tetapi sampai hari ini kami masih menunggu dan bila tidak ada calon tambahan, kami akan melanjutkan proses uji kelayakan dan kepatutan,” kata anggota Komisi XI DPR RI, Dolfi OFP, di Jakarta, Rabu (20/3).

Kendati bukan calon ideal, kata Dolfi, mantan Dirut Bank Mandiri sangat menonjol dalam hal kepemimpinan (leadership). “Dan hal itu diakui menunjang bagi tugas sebagai Gubernur BI,” tambah Dolfi. (gam/bud)

14

TAPAL KUDA

KAMIS 21 MARET 2013 NO.0080 | TAHUN II

KASUS KDRT

Pelaku KDRT Belum Berhasil Diamankan PROBOLINGGO –Empat petugas Polsek Wonoasih, Polres Probolinggo Kota, yang ditugasi menangkap Suhadi (50), dibikin pusing tujuh keliling. Lelaki yang telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya itu, tidak berhasil ditangkap.

Petugas yang telah menyisir dua rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian pelaku, akhirnya pulang dengan tangan hampa.

Sebelum meninggalkan dua rumahtersebut, petugas berpesan ke keluarga pelaku, agar Suhadi segera menyerahkan diri ke polsek setempat.

Jika tidak, petugas akan terus mengejar hingga lelaki yang telah memukul kepala istrinya, hingga dirawat di Puskesmas Wonoasih, tertangkap.

“Kami mohon, Sapik menyerahkan diri,” ujar petugas.

Suhadi dicari petugas lantaran telah memukuli istrinya yang bernama Sapik (50), pada Rabu (20/3) sekitar pukul 17.00. Kronologinya, sebelum aksi pemukulan, keduanya terlibat adu mulut alias pertengkaran. Sapik sempat menggerutu, ketika suaminya pulang dari pos amal yang tak jauh dari rumah pasutri tersebut.

Tak tahan dengan omelan istrinya, Suhadi meraih kayu dan langsung memukulkan ke kepalanya hingga berdarah-darah. Perempuan yang sore itu ditemani anaknya menyapu halaman belakang, langsung roboh. Tetangga dan keluarga yang mendengar rintihan Sapik, berhamburan mendatangi asal suara.

Melihat perempuan bertubuh kurus ini roboh, mereka membawanya ke puskesmas.

Usai dirawat tim medis Puskesmas Wonoasih, Sapik mengaku telah dipukul suaminya dengan sebatang kayu, bukan dengan senjata tajam.

Saat ditanya penyebabnya, Sapik tidak berterus terang sepertinya masih shok dan ketakutan. Dengan suara lirih

ia mengatakan, “Saya bersihbersih. Dan saya langsung dipukul,” katanya.

Sementara Sukat, ketua RT setempat, mengatakan penyebab adu mulut yang diakhiri pemukulan itu, lantaran persoalan STNK dan SIM. Suhadi saat istrinya bersih-bersih menanyakan SIM dan STNK ke istrinya.

Atas pertanyaan suaminya itu, Sapik menjawab tidak tahu sambil menggerutu.

“Yah, mungkin Suhadi kesal mendengar jawaban istrinya,” terang Sukat.

Ketua RT ini juga membenarkan, kalau Suhadi sering bertengkar dan marah-marah terhadap istri dan anaknya, bahkan ke cucunya. Sementara informasi di lapangan menyebut jika Suhadi, saat ini belum memiliki pekerjaan tetap. Setiap hari Ia sering kelihatan nongkrong atau santai di pos pencarian amal, dekat rumah orang tuanya.

Atas kejadian ini, Polsek Wonoasih sore itu juga langsung melakukan pencarian ke rumah pelaku. Petugas yang tiba di rumah salah satu keluarga Suhadi, menanyakan keberadan pelaku.

Belasan saudara Suhadi yang berada di rumah tersebut, mengaku tidak tahu keberadaan pelaku. “Barusan kesini pak. Sekarang kami gak tahu keberadaannya.

Coba bapak cari ke rumah istrinya,” aku salah satu keluarga Sapik ke petugas.

Mendapat jawaban seperti itu, dengan berkendara mobil patroli dan sebuah motor, petugas dengan diantar ketua RT menuju rumah Sapik. Pihak keluarga dan tetangga korban juga mengaku tidak tahu keberadaan pelaku dan kejadian aksi pemukulan.

Petugas kemudian menyisir rumah tersebut, hingga ke belakang rumah. Di samping barat dapur, petugas mendapati bercak darah di sebuah cikrak (Alat membuang sampah) dan di tanah. (gus)

KORBAN. Sapik, korban pemukulan suaminya dirawat di puskesmas Wonoasih

Seorang Gadis Melaporkan Kekasihnya ke Polisi Diperlakuan Kasar dan Sempat Ditodong Senjata Tajam PROBOLINGGO - Dianggap penanganan kasus yang telah dilaporkan ke Polsek Sumberasih, beberapa hari yang lalu, lamban. AK (19) Rabu (20/3) sekitar pukul 12.30 wib mendatangi SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) Mapolres Probolinggo Kota, untuk menanyakan kejelasan kasusnya.

Atas kedatangan AK, salah satu petugas SPK kemudian menghubungi Polsek

Sumberasih untuk menanyakan kasus tersebut. Lantaran kasus yang menimpa

Unej Jalin Kerja Sama dengan Universitas Korsel JEMBER - Fakultas Pertanian Universitas Jember (Unej), Jawa Timur, menjalin kerja sama dengan salah satu universitas di Korea Selatan yakni Hankyong National University.

Kepala Humas dan Protokol Unej Rokhani, Rabu, mengatakan jalinan kerja sama itu diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan di kampus Hankyong National University di Kota Anseong, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan, beberapa hari lalu.

“Penandatanganan MoU dilaksanakan oleh Dekan Fakultas Pertanian Unej Dr Jani Januar, MT dengan Dr Han Cheol Hwang yang merupakan Dekan College of Agriculture and Life Science Hankyong

National University,” ujarnya.

Selain Hankyong National University, lanjut dia, Fakultas Pertanian Unej juga menjalin kerja sama dengan College of Ecology and Environmental, Kyungpook National University (KNU) Korsel dan Universiti Putra Malaysia (UPM) pada tahun 2012.

Dekan Fakultas Pertanian Unej Jani Januar mengatakan kerja sama dengan perguruan tinggi di Korea Selatan sangat penting karena penguasaan teknologi terutama bidang pertanian di sana sudah maju sekali.

“Tidak hanya kerja sama di bidang pertanian, Hankyong National University juga menawarkan ‘joint research’ dalam berbagai disiplin ilmu, misalnya di bidang sistem in-

Bahas 1102 Usulan, Capai Pagu Rp. 467, 5 Miliar

“Musrenbang Kota adalah musyawarah stakeholder Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD,” ujar Ir.Sanusi Sapuwan, MT, Kepala Bappeda Kota Probolinggo, dalam Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Probolinggo tahun 2014, di Puri Man-

ggala Bhakti, Kantor Walikota Probolinggo, Rabu (20/3).

Menurut Sanusi Spauwan, Musrenbang digelar untuk mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan antara rancangan SKPD tahun 2014, dengan rencana kerja daerah tahun 2014, dengan tujuan secagai upaya pencapaian sasaran pembangunan tahun 2014, dengan memperhatikan penyempurnaan rancangan awal SKPD tahun 2014 menjadi rancangan akhir.

Yang perlu diperhatikan, kata dia, dalam menjamin keterkaitan konsistensi antar SKPD tahun 2014 dalam melakukan sinkronisasi kerja SKPD dengan rencana kerja daerah, serta membahas program utama pagu anggaran kota probolinggo, yang dilaksanakan masyarakat serta mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Saya berharap dalam penyusunan ini, agar lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat, dan Musrenbang Kota Probolinggo tahun 2014 ini, bisa mewujudkan

JI (20) pacarnya, ke Polsek Sumberasih, Mahasiswi sebuah Akbid di Pasuruan ini mengaku pada 8 Maret silam, dikata-katai dan diperlakukan kasar oleh sang pacar.

Peristiwa yang terjadi pukul 14,00 wib di konter HP milik JI di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Kala itu, AK yang sedang berada

PENDIDIKAN

Kota Probolinggo Gelar Musrenbang RKPD PROBOLINGGO – Musrenbang merupakan forum musyawarah untuk merumuskan dan menyepakati rencana pembangunan untuk periode satu tahun ke depan. Karena itu memiliki peran yang strategis sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten, Provisinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat.

AK saat ini sedang diproses, petugas meminta agar AK mendatangi Mapolsek. Mendapat jawaban seperti itu, AK yang ditemani salah satu sahabatnya, meninggalkan Mapolsek.

Kepada sejumlah wartawan, AK, warga Desa Waring, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan menjelaskan, dirinya pernah melaporkan

di rumah Nguling ditelepon pacarnya. Begitu mendengar suara lelaki di teleponnya, JI marah-marah dan mengkatakatai AK dengan perkataan kasar. “Dia bilang saya ini mau jual diri,” terang AK. Ia tidak terima dengan tudingan pacarnya. Sebab menurut AK, lelaki yang suaranya di dengar pacarnya itu, teman AK yang sedang bertandang ke rumahnya. Perlakuan kasar yang diterima AK terus berlanjut saat AK, tiba di rumah pacarnya di Desa Banjar Sari. Ia ditendang pahanya dan dicekik lehernya.

Tidak hanya itu, kata JK sebelumnya JI juga pernah berbuat hal serupa pada dirinya.

Yakni pada tanggal 21 Januari lalu, AK diancam akan ditusuk dengan pisau akan dibunuh.

Dikatakan pula, JI sering meminta barang berharga milik AK. Seperti Gitar, hand phone dan Helm. “Saya minta barang saya. Tapi gak dikembalikan.

Pacar saya menganggap barang itu, miliknya,” kata AK. Sementara itu, Kapolsek Sumberasih AKP Bambang Ponco mengatakan pihaknya bukan mendiamkan laporan AK. Tetapi ia lebih mendahulukan upaya mediasi untuk penyelesaian kasus tersebut.

Pasalnya persoalan ini melibatkan korban dengan pelaku, yang masih pacarnya. “Tergantung kedua belah pihak.

Kalau sepakat damai, ya monggo,” kata Kapolsek.

Dijelaskan, saat ini pihaknya masih memeriksa saksi-saksi sebelum mengarah ke pelaku. Terkait hasil visum AKP Bambang Ponco mengaku belum menerima dari puskesmas. “Visumnya sudah, tapi hasilnya dikirim ke kami. Hasil visum menjadi bahan pertimbangan,” pungkas kapolsek. (gus)

pembangunan yang lebih baik,” tandas Kepala Bappeda Kota Probolinggo.

Sementara itu perwakilan Bakorwil III Malang, Herminayati mengungkapkan berdasarkan data BPS perekonomian kota Probolinggo mengalami kenaikan sebesar 70 persen.“Kenaikan itu memicu kinerja pemerintah semakin meningkat.

Angka kemiskinan dan pengangguran berkurang, serta masyarakat semakin sejahtera,”ujarnya Bahas 1102 Usulan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Probolinggo membahas 1102 usulan untuk kegiatan tahun 2014 mendatng. Usulan prioritas terbagi menjadi tiga bidang, yakni Bidang Ekonomi 372 usulan sebesar Rp. 272.730. 118.443, 316 usulan bidang Sosial Budaya sebesar Rp. 44.200.327.656, dan 414 usulan bidang Fisik, Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 150.570.112.315.

Total anggaran usulan prioritas mencapai Rp. Rp. 467.500.558.414. (hud/advetorial)

kerja sama dengan perguruan tinggi di Korea Selatan sangat penting karena penguasaan teknologi terutama bidang pertanian di sana sudah maju sekali.

JANI JANUAR

Dekan Fakultas Pertanian Unej

formasi, komputer dan bidang ekonomi,” katanya.

Ia menjelaskan rencananya delegasi Hankyong National University akan melakukan kunjungan balasan ke Unej dan saat ini ada satu alumni dari Hankyong National University bernama Lee Kyung Joo yang sedang menyelesaikan studi S-2 di Program Studi Agronomi.

“Kerja sama dengan Kyungpook National University sudah masuk dalam tahapan implementasi dan kami telah mengirimkan Fika Ayu Safitri, mahasiswi semester delapan Program Beasiswa Unggulan dari Program Studi Agroteknologi untuk menempuh kuliah selama tiga bulan di kampus Kyungpook National University,” paparnya.

Fakultas Pertanian Uni-

versitas Jember juga menjalin kolaborasi dalam penelitian terkait dengan bidang keilmuan Bioteknologi Pertanian dan rencananya pada Juni 2013.

Di samping itu, pihaknya akan mengirim pakar hama dan penyakit tumbuhan Dr Hari Purnomo untuk mengikuti Program “Scheme for Academic Mobility and Exchange” (SAME) selama sebulan di Kyungpook National University.

“Program lain yang sedang kami garap dengan kawankawan di Kyungpook National University adalah kerja sama dalam publikasi ilmiah internasional,” ucap mantan Pembantu Rektor II Unej itu. (ant/ fqh/dar)

PENIPUAN

Petugas Amankan Penipu Berkedok Tengkulak Padi PROBOLINGGO – H.As’ad (47) warga Tanjung Sari Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, seorang tengkulak padi terpaksa berurusan dengan polisi setelah dilaporkan, Saturan (40) Warga Asembagus Kraksaan terkait kasus dugaan penggelapan atau penipuan jual beli padi. Untuk menunggu proses lebih lanjut, kini tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

“Sebelumnya dia memang DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Polsek Kraksaan. Dia dipanggil selalu mangkir. Akhirnya, kita melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka,”ucap Kapolsek Kraksaan, melalui Kanit Penyidik, Iptu Suharsono, Rabu (20/3).

Iptu Suharsono, mengatakan tersangka ditangkap sewaktu didatangi korban,

Saturan (40) warga Asembagus Kraksaan Kabupaten Probolinggo, untuk meminta sejumlah uang sebesar Rp 12,5 juta karena padi di pematang sawah miliknya sudah habis dipanen.

Merasa ditipu, akhirnya korban langsung melaporkan tersangka ke petugas Polsek Kraksaan.

Saat itu juga, tersangka langsung digelandang petugas.“Dia sudah lama jadi incaran kami.

Sering di panggil tapi marker terus, sehingga, kita melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka,”tandas Kanit Penyidik, Polsek Kraksaan.

Akibat perbuatannya itu, kata dia, tersangka dikenakan pasal 378 KUHP, dengan ancaman pidana kurungan 4 tahun penjara.

“Kita masih melakukan penyelidikan mendalam.

Di khwatirkan ada korban lain,”pungkas Iptu Suharsono.(hud).

OPINI

15

KAMIS 21 MARET 2013 NO. 0080 | TAHUN II

salam songkem Dana Parkir Pemda

Garda Sakera Untuk Karsa Jilid II? Oleh: NUNUNG FITRIANA| Pemerhati politik, Tinggal di Tulungagung

D

ana parkir pemerintah daerah di seluruh Indonesia makin lama ternyata bukan berkurang, malah makin membengkak. Tercatat saat ini ada sekitar Rp 99,24 trilyun dana pemerintah daerah per Desember 2012 yang mengendap di perbankan umum nasional.

Dana silpa itu menjadi sangat mubazir ; tidak hanya terkait dari segi penyerapan tahun sebelumnya, juga jeda waktu dana yaitu kemungkinan dana itu baru dapat digunakan secara hukum pada APBD Perubahan. Dengan asumsi APBDP ditetapkan sekitar September-November, berarti dana mengendap sekitar 9-10 bulan.

Selama ini anatomi APBD diketahui kurang sehat karena alokasi untuk biasa rutin yang sangat tinggi dengan kisaran sekitar 60-70 persen. Dengan sisa alokasi dana untuk pembangunan hanya sekitar 30 persen saja, sudah tergambar betapa rendah konstribusi APBD pada pembangunan. Apalagi ditambah problem silpa yang relatif besar. Praktis pembangunan daerah seperti jalan di tempat.

Kementerian Keuangan seharusnya memberikan sanksi keras pada setiap pemerintah daerah yang rendah penyerapan anggarannya. Dengan sistem E-Procument dalam pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah saat ini sangat mudah mempercepat proses penyerapan anggaran. Jadi tak ada alasan lagi pemerintah daerah berleha-leha dalam penyerapan anggaran untuk kepentingan masyarakat luas.

Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri perlu mengkaji dan segera bertindak pada persoalan serius ini.

Sebab penyerapan anggaran yang rendah sehingga dana APBD mendekam di perbankan umum itu, terpapar sangat sistematis dan massif. Artinya, ada sesuatu yang tersembunyi dibalik mengendapnya dana di perbankan umum itu. Diduga ada permainan kepentingan untuk mendapat keuntungan dari para elite pemerintahan daerah.

Menurut Sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan, ada dugaan banyaknya dana daerah parkir di perbankan umum merupakan modus korupsi pejabat daerah. Bunga dari dana tabungan yang cukup menggiurkan menjadi tujuannya. Lalu, komisi dari bank, yang biasanya sulit terlacak yang di beberapa daerah jumlahnya milyaran rupiah, melengkapi kepala daerah dan jajarannya, memanfaatkan dana parkir itu.

Berbagai upaya mendorong percepatan pembangunan di berbagai daerah agaknya masih merupakan harapan. Tidak hanya dari sisi anatomi APBD yang jauh dari ideal, sikap dan perilaku pimpinan daerah masih banyak yang menjadi penghambat proses pembangunan melalui cara-cara yang terkesan baik, seperti pemarkiran dana di perbankan umum yang diteriakan sebagai upaya mendapat bunga bagi peningkatan pendapat asli daerah.

Terkesan indah, namun menghambat pembangunan dan menjadi ajang para elit daerah mencari keuntungan pribadi. Sekali lagi, rakyat menjadi korban sikap dan perilaku para pemimpinnya. =

Menindak Koruptor

P

erang melawan koruptor terus berlanjut. Di Indonesia penanganan korupsi ada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama ini perjuangan melawan korupsi sudah menampakkan hasil. Kendati optimalisasi perjuangannya masih perlu dimaksimalkan.

Anggapan ini cukup beralasan, karena selama ini KPK terkesan bagai pedang bermata dua. Di satu sisi KPK tampak serius dan gencar menindaklanjuti dugaan korupsi. Namun di sisi lain, KPK justeru cenderung terkesan deskriminatif.

Keseriusan KPK melawan prilaku korupsi di Tanah Air terlihat dari keberhasilannya menjebloskan sejumlah oknum pejabat tinggi pemerintah dan elit parpol. Bila boleh disebutkan diantaranya KPK telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset yang dimiliki Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo senilai sekitar Rp 100 miliar yang diduga kuat hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Selain itu, masih banyak lagi oknum elit partai, wakil rakyat di senayan, dan pejabat tinggi lainnya di pemerintahan Indonesia.

Semua itu tentu membuat citra KPK terangkat di depan rakyat.

Akan tetapi, citra KPK tersebut ternyata tidak benderang sepanjang masa. Sebab KPK belakangan ini cenderung deskriminatif menindaklanjuti dugaan korupsi sekalipun indikasinya cukup kuat. Indikasi perliku deskrimanatif ini terbaca pada sikap KPK yang tidak berani menyita rumah tersangka korupsi lainnya, seperti Gayus, Angelia Sondak, Nazaruddin, dan lain-lain.

Kasus yang terakhir ini tentu cenderung berdampak mengurangi citra baik KPK yang selama ini terbangun. Argumentasi KPK tidak memanggil Ibas karena KPK tidak memerlukan kesaksian putera SBY itu, padahal Ibas juga disebut-sebut terlibat dalam kasus dana Hambalang, membuat rakyat semakin mendapat pembenaran tentang ketidakseriusan KPK dalam menindak koruptor. Setidak-tidaknya rakyat berkeyakinan keberanian KPK memberantas KPK di Indonesia masih tebang pilih.

Apabila hal itu memang menjadi sebuah kebenaran yang terjadi, maka tidak seharusnya perbuatan sehina itu dilakukan oleh KPK. Seyogyanya KPK dapat berbuat adil dalam mewujudkan penegakan hukum. Dapat bertindak sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebab pemerintah membentuk KPK tidaklah main-main.

Tetapi pembentukan KPK itu sejatinya merupakan niatan baik pemerintah RI untuk memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehingga KPK tidak seharusnya berbuat main-main dengan tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN, serta UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kewenangan tersebut menjadi kewajiban KPK dalam menindak setiap koruptor dan orag-orang yang terindikasi terlibat dalam tindakan korupsi, tanpa harus tebang pilih. =

Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini (terkait isuisu terkini), resensi buku maupun puisi. panjang tulisan 5000 karaketer (opini, cerpen) dan 3500 karakter (resensi buku). Tulisan dikrimkan dengan disertai foto terbaru ke alamat email Koran Madura: opini.koranmadura@gmail.com

A

P

esta demi pesta demokrasi telah dihelat di berbagai daerah di Indonesia dengan segala pernak-perniknya. Dan tanggal 29 Agustus 2013 akan menjadi hari besar perhelatan pesta demokrasi di Jawa Timur. Meski masih berjarak 5 bulan, serangkaian manuver-manuver politik telah dijalankan para actor yang berencana tampil dalm kontestasi politik Jawa Timur.

Salah satunya adalah pasangan yang gagal pecah kongsi Sukarwo-Saifullah Yusuf (KarSa jilid II). Sebagai incumbent pasangan ini menjadi yang terdepan dalam melancarkan maneuver pemengan.

Pasangan KarSa melalui Gus Ipul membentuk Tim relawan yang bernama “Gerakan Terdepan Sayang Rakyat Desa” yang kemudian menjadi akronim “Garda Sakera”. Meski masih dalam tataran konsep, Gus Ipul telah menyebut Ketua Pembina partai NasDem Jatim sekaligus bupati Probolinggo Hasan Aminudin yang nantinya akan memimpin Gardu Sakera.

Berbagai analisa telah mulai keluar menanggapi maneuver ini, diantaranya adalah bahwa penggunaan akronim “Garda Sakera” ada-

lah cara pasangan KarSa menjaga soliditas suara di wilayah Madura sekaligus mencoba menarik suara di wilayah tapal kuda yang merupakan basis suara Khofifah Indar Parawansa yang di sebut KH Sholahudin Wahid sebagai satu-satunya tokoh yang mampu menyaingi kekuatan KarSa. Menggandeng Hasan Aminudin juga dilihat sebagai strategi mengimbangi kekuatan Khofifah yang disinyalir mendapat back up dari mantan bupati Bangkalan, KH. Fuad Amin (suarakawan.com).

Lepas dari analisa kekuatan yang mem back up para calon, penggunaan bahasa dalam bentuk jargon, akronim selalu menarik untuk dibahas. Dalam konteks politik bahasa memegang peran yang sangat penting. Menurut Michel Foucault bahasa merupakan alat hegemoni yang paling halus, dia merupakan media propaganda yang menyimpan serangkaian misi kekuasaan. Sebaliknya, setelah dilakukan “pembongkaran” (dekonstruksi), bahasa bisa membalik keadaan dengan menjadi alat bagi kaum tertindas untuk melawan. Kaitanya dengan kontestasi politik, bahasa merupakan alat yang paling efektif bagi calon untuk mengkomunikasikan visi-misinya sehingga massa tergerak untuk memilihnya. Dan sebagai penyeimbang fenomena “Garda Sakera” yang baru muncul marilah kita mengurai satu demi satu kata-kata ini.

“Garda” memiliki makna pengawal, kata ini mengacu pada “Garda Swiss” yang sejak akhir abad 14 telah menjadi pengawal Sri Paus sampai sekarang. Garda Swiss adalah pasukan pengawal yang di sewa sebagai pengawal pribadi atau penjaga tempat-tempat penting di Eropa. Kredibilitas Garda Swiss sebagai pengawal yang disiplin dan sangat loyal pada

pihak yang menyewanya menginspirasi banyak orang memakai kata Garda pada sebuah pasukan. Contohnya adalah Garda Bangsa, Garda Pemuda Nasdem. Sementara “Sekera” merujuk pada seorang pejuang pribumi berdarah Madura asal Bangil Pasuruan “Pak Sakera”. Beliau adalah mandor tebu di daerah Bangil yang berani menentang pemerintah Belanda untuk kepentingan bangsa pribumi yang tertindas.

Celurit yang selalu beliau bawa

Memilih masyarakat desa dan masyarakat Madura sebagai segmentasi bidikan tidaklah salah, karena dua kelompok masyarakat ini temasuk jenis masyarakat komunal yang homogen sehingga lebih mudah mengidentifikasi kehendak dan kecenderunganya. merupakan symbol perlawanan rakyat jelata pada pemerintahan yang menindas. Jika kemudian Belanda memlintir sebuah peristiwa sehingga “celurit” kemudian memiliki citra sebagai symbol kekerasan dalam bentuk “carok”, nama besar pak Sakera tetap harum dikenang sebagai ksatria sekaligus menjadi symbol keberanian masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura. Jadi “Garda Sakera” sejatinya merupakan pengawal yang loyal

pada perjuangan kerakyatan.

Menggunakan Gerakan Tredepan Sayang Rakyat Desa dengan akronim “Garda Sakera” merupakan langkah cerdas yang menaggung resiko. Memilih masyarakat desa dan masyarakat Madura sebagai segmentasi bidikan tidaklah salah, karena dua kelompok masyarakat ini temasuk jenis masyarakat komunal yang homogen sehingga lebih mudah mengidentifikasi kehendak dan kecenderunganya.

Mengandung resiko karena dari akronim yang digunakan membawa sebuah nama yang “Iconic” pak Sakera. Jika Garda Sakera dan mesin politik yang membawanya tidak merepresentasikan perjuangan pro rakyat pak Sakera dan loyalitas “garda Swiss” kepada rakyat maka banyak fihak yang menggugat. Cukup jauh membayangkan garda Swiss yang menggugat, tapi pasti masyarakat Madura tidak akan menerima jika “jagoanya” hanya menjadi mainan kampanye.

Namun sekali lagi ini adalah politik yang para aktornya bisa berperan sebagai apa saja. Hampir semua calon berperan sebagai pedagang untuk menarik simpati massa, dan tidak banyak yang mengubah peran ketika berhasil menduduki tampuk kekuasaan. Jika di masa kampanye mereka berdagang program, di kursi pimpinan sibuk memperdagangkan aset-aset daerah.

Tidak salah jika saat menjadi calon, para actor ini menjadi pedagang tapi seharusnya peran ini berganti setelah kekuasaan diperoleh. Menjadi seorang “negarawan” adalah peran sejati yang harus dimainkan.

Kerena jika tidak, “Garda Sakera” yang awalnya bersedia mati untuk pemenangan bisa berbalik untuk melawan kekuasaan. =

Menelaah Kembali Kata “Jama’ah” Oleh: M. WASIL ABROR| Ketua Lembaga Pers Mahasiswa STITA Sumenep

K

ata “jama’ah” yang kita pahami sebagai konotasi dari kebersamaan ternyata tidak hanya mengandung makna sempit, namun menyimpan makna sangat luas dan mampu membangun spirit manusia sehingga menjadi kekuatan besar yang sulit dirobohkan.

Indahnya, kata ini berfungsi secara proporsional dan dapat menempatkan diri di berbagai sisi kehidupan manusia dalam menyikapi hidupnya.

Seperti anak pisau di tangan koky yang siap potong daging untuk di masak, sekali salah menempatkan maka anak pisau akan melukai dirinya. Perlu hati-hati dan tidak sembarang memfungsikannya. “jama’ah” dapat menghilangkan penyakit diri selama di gunakan pada tempatnya, dapat digunakan untuk persoalan social, dapat menghapus segala penyakit sistem ke-negaraan, tidak pandang itu baik, buruk atau di terima semua kalangan, apapun itu jika di lakukan secara berjama’ah niscaya akan mencapai keberhasilan yang memuaskan karna keberadaan kata “jama’ah” bersifat proporsional tergantung kita menempatkan pada warna tempat yang seperti apa, tinggal pilih dan pilah. Dalam konteks social Siapapun meng-amini jika

ada orang berkata “satu biji sapu lidi sulit menghilangkan sampah besar, banyak sapu lidi menjadi gampang menghilangkan sampahnya bahkan sampai pada sekat-sekatnnya”.

Dalam konteks social kemasyarakatan jama’ah menjadi alasan pertama munculnya sikap tolong menolong, bahu membahu, kerja sama-sama kerja, bahkan manusiapun tidak bisa hidup tanpa ada kata jama’ah. Namun persoalannya kata ini sering kali digunakan pada tempat yang salah karna berangkat dari penafsiran yang salah pula, sebut saja korupsi, bukan lagi menjadi hal yang asing tapi malah menjadi rahasia umum. Sebab tindakan korup itu tidak lagi dilakukan secara personal melainkan secara kolektif (berjama’ah) sehingga wajar apabila akhir-akhir ini di negri kita persoalan korup sering kali di dengar dan sulit untuk dirobohkan, lagi lagi itulah kekuatan yang berada pada kata “jama’ah”.

Berbagai persoalan muncul dan sulit untuk dihilangkan menjadi alasan utama bahwa semuanya sebagai representasi dari prilaku manusia yang dilakukan dengan bersama-bersama, atau di akui bersama dan semua kalangan.

Kata “jama’ah” ternyata mampu membantu manusia untuk menciptakan peradaban. Pun nabi Muhammad apabila menyebarkan islam secara personal kemungkinan besar islam tidak akan seperti yang kita lihat dan rasakan saat ini, islam mampu membentuk peradaban di madinah, mekkah karna di motori dan disebarkan oleh banyak orang pada saat itu.

Hal yang sama dengan korupsi, kolusi, nepotisme dan penyakit social lainnya tidak akan sesulit ini KPK untuk memberantasnya jika tidak dilakukan secara kolektif, penyakit social semacam itu sudah menyebar keseluruh penjuru tanah air sehingga menjadi rahasia umum dan melahirkan kelompok kelompok social yang memiskinkan masyarakat Indonesia. Warga In-

donesia miskin maka pada gilirannya muncul kerusuhan soial yang tak ada ujungnya, soal kerusuhan social penulis tidak akan mencontohkan tindak criminal yang berupa pemerkosaan, perampasan HAM dan lain sebagainya karna itu sudah biasa kita lihat.

Sebut saja mutilasi yang akhirakhir ini sudah mulai bermunculan di tengah-tengah masyarakat kita. Hal demikian wajar terjadi karna prilaku manusia terinspirasi dari apa yang dilihat dan dibaca. kultur social yang buruk sering kali mencekam dan mengikat masyarakat sehingga memunculkan kondisi sosial yang membatasi HAM, pada gilirannya muncul pula pemberontakan dimana-mana, bagi yang tidak berkuasa maka memberontak dengan melampiaskan

Seperti apapun bentuk kekerasan masyarkat yang tidak terkontrol semua berawal dari ekonomi mereka yang lemah kekerasan social pada siapapun dan tidak pandang bulu, Ras, budaya dan apaun itu tidak jadi soal yang penting dirinya sudah merasa puas dengan kebebasan yang di dapat walau hasil dari pemberontakan.

Seperti apapun bentuk kekerasan masyarkat yang tidak terkontrol semua berawal dari ekonomi mereka yang lemah, kekerasan masyarakat tidak semerta-merta muncul tanpa ada latar belakang hidup yang di bentuk dari lingkungan-nya.

Seperti apa yang saya sampaikan di atas semua tindakan manusia terinspirasi dari apa yang mereka lihat dan baca. Karna biar bagaimanapun masyarakat kecil tidak lagi mampu membentuk peradaban akan tetapi di bentuk oleh peradaban melalui

kebudayaan, kita, saat ini memiliki kebudayaan maraknya korupsi dan kekerasan social lainnya karna penyakit social yang ini sudah di lakukan secara berjama’ah.

Petugas negara pun merasa jenuh dengan tugas yang sering kali berurusan dengan kekerasan yang di lakukan oleh masyarakat, sebab hal demikian juga sudah di lakukan secara berjama’ah, tak pelak diseluruh penjuru tanah air bermunculan secara bergantian bahkan dalam waktu yang sama tentang kekerasan social yang beranekaregam. Kekerasan semacam itu tanpa berfikir dua kali bapak hakim ketok palu dan dengan suara lantang menyatakan terpidana sebanyak dua tahun tiga tahun bahkan seumur hidup.

Namun jika berurusan dengan kekerasan social lainnya sebut saja korupsi masih membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang dan pada akhirnya dinyatakan terpidana sebanyak empat tahun lima tahun dan tidak ada seumur hidup. Wajar, karna kekerasan semacam itu lebih cerdik dan sulit dilihat orang. Dan juga tindakan semacam itu tidak secara jelas membunuh orang lain seperti halnya mutilasi hanya saja membunuh karakter banyak orang yang sifatnya diam-diam dan sulit dilihat orang.

Kondisi demikian menjadi soal bersama untuk segera di jawab, ini tidak main main sebab tindakan semacam itu telah di lakukan oleh orang yang sepertinya kurang memahami fungsi dan tempat dari kata “jama’ah” sehingga pisau yang di pegang menjadi alat untuk bunuh diri dan membunuh orang lain. Jangan lagi di persoalkan tentang diam-diam atau terang terangan akan tetapi ini adalah kekerasan. Seharusnya, kata jama’ah di tempatkan pada tempat yang tepat agar kata jama’ah mampu melahirkan idealisme kolektif dan mengubur idealisme pribadi yang sering kali merugikan orang lain tanpa batas. =

Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi Design Grafis Ach. Sunandar Ahmed David, (non aktif), M. Farizal Amir Website M. Kamil Akhyari Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Taufiq Rahman, Muhammad Fauzi, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Iyam Z, Ryan H, Junaidi, Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala) Doni Harianto, Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Sidoarjo Yuyun, Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Agus Purwoko, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Manajer Pemasaran Moh. Rasul, Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon-Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

16

KAMIS 21 MARET 2013 NO.0080 TAHUN II

Blatter Tak Ragukan Persiapan Timnas Brasil ZURICH - Presiden Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA Sepp Blatter tidak khawatir dengan persiapan Brasil sebagai rumah penyelenggaraan Piala Dunia 2104 mendatang, meskipun banyak pihak meragukan bahwa juara dunia lima kali itu tidak akan siap menggelar pesta sepakbola tertinggi sejagat itu. Meski tidak khawatir, Blatter hingga saat ini belum juga memuji perkembangan persiapan Brasil untuk Piala Dunia yang dibuka pada 12 Juni 2014.

"Jangan khawatir. Dibutuhkan kepercayaan dan keyakinan. FIFA sendiri sudah total ada di sana (Brasil)," kata Blatter kepada wartawan Selasa (19/3) setelah bertemu dengan menteri olahraga Brasil Aldo Rebelo dan Komite Organisasi FIFA. Sejauh ini, Brasil baru me-

nyelesaikan dua dari enam stadion yang akan dipakai untuk Piala Konfederasi Juni 2013 mendatang. Piala Konfederasi yang akan diikuti oleh delapan negara ini menjadi Piala Dunia Mini. Selain sebagai pengukur kampiun pada Piala Dunia nanti, Piala Konfederasi juga menjadi pengukur kesiapan tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia. Karena itu para pemain, ofisial, pendukung masing-masing tim dan wartawan juga harus dibawa ke seluruh Brasil, sebuah negara yang oleh FIFA lebih dilukiskan sebagai sebuah benua daripada sebuah negara.

Stadion yang menjadi ikon Brasil yaitu Maracana Stadium di Rio de Jeneiro, yang akan menjadi tempat penyelenggaraan Piala Konfederasi pada 30 Juni 2014 nanti dan tempat final Piala Dunia 2014 sedang

dibangun. Padahal batas akhirnya perampungan renovasi stadion ini jatuh pada 27 April 2013. Dua minggu lalu, tim peninjau dari FIFA gagal melakukan inspeksi ke stadion tersebut karena terhalang hujan lebat dan banjir di di lokasi pembangunan.

Meski demikian, Blatter tetap percaya pada sepakbola dan Pemerintahan Brasil.

"Mereka akan siap karena ini Piala Dunia dan tidak boleh ada satu orang pun yang mengatakan tidak siap untuk Piala Dunia," ucapnya.

Setelah melakukan pertemuan dengan Komite Organisasi, Blatter dan Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke bertemu dengan Menteri Olahraga Brasil Aldo Rebelo.

Rencananya, Rebelo bersama Blatter akan mengunjungi 12 stadion tempat Piala Dunia di gelar selama Piala Konfed-

erasi Juni mendatang. "Saya percaya bahwa kami akan menghadapi tantangan terkait janji-janji yang sudah kami berikan," kata Rebelo melalui seorang penerjemah.

Rebelo lebih lanjut menjelaskan, para pejabat tetap memberi perhatian dengan sangat hati-hati terkait kondisi di Sao Paolo. Pasalnya dana konstruksi Arena de Sao Paulo belum juga diturunkan oleh pihak bank. Padahal stadion itu akan dipakai sebagai tempat pembukaan Piala Dunia pada 12 Juni 2014.

Pada bagian lain, FIFA sepakat bahwa undian 32 tim peserta Piala Dunia 2014 akan dilakukan pada 6 Desember 2013 pukul 13.00 waktu setempat di Costa do Sauipe, Bahia. Tanggal dan tempat ini sebenarnya sudah diumumkan September lalu. (aji)

PENSIUN

ALIBI

Michael Owen Gantung Sepatu

Tidak Hadiri Acara Penghargaan Pemain Terbaik

LONDON - Mantan penyerang Tim Nasional (Timnas) Inggris Michael Owen, Selasa (19/3) mengumumkan keputusannya untuk gantung sepatu pada akhir musim ini, setelah menghabiskan 16 tahun karier sepakbola profesionalnya. Pengumuman ini terasa terlalu cepat karena usianya yang masih 33 tahun. Sejumlah pemain, pada usia seperti ini masih tampil prima, seperti mantan rekannya di Timnas Inggris, Frank Lampard yang sudah 34 tahun.

"Saya merasa, sekaranglah waktunya bagi saya untuk gantung sepatu," kata Owen.

Keputusan gantung sepatu ini dilakukan karena penampilan Owen dalam beberapa tahun terakhir menurun, terutama sejak dia kembali ke Inggris setelah bermain untuk Real Madrid. Musim panas lalu dia hengkang ke Stoke City, setelah kontraknya di Manchester United berakhir. Tetapi di klub itu, Owen juga gagal kembali ke permainan terbaiknya.

Owen sudah mencetak 40 gol dari 89 kali tampil bersama Timnas Inggris. Satu peristiwa yang paling mengesankan dalam kariernya bersama Timnas Inggris adalah golnya ke gawang Argentina pada Piala Dunia 1998 di Saint-Etienne.

Aksi solonya dari lapangan tengah diakhiri dengan sebuah tendangan cantik nan indah untuk menghasilkan gol dan menaklukkan Argentina. Gol itu terasa lebih bermakna karena dihasilkan ketika usianya baru 18 tahun.

Hal lainnya adalah ketika dia mencetak tiga gol ke gawang Jerman pada kualifikasi Piala Dunia di Munich pada 2001.

Dia adalah satusatunya pemain Inggris yang mencetak gol di empat turnamen besar.

"Dia dalah pemain berwajah bayi.

Sentuhan akhirnya, sebagai seorang pemain muda, sungguh dahsyat. Dia sangat dingin di kotak penalti. Ketika sejumlah pemain lain khawatir, Owen justru lebih tenang," kata mantan pelatih Inggris pada Piala Dunia 1998, Glenn Hoddle.

Pada 2001, Owen dinobatkan sebagai pemain terbaik Eropa dan mencetak 220 gol selama membela Liverpool, Real Madrid, Newcastle United, MU, dan Stoke City. Gol terbanyak dia ciptakan saat membela Liverpool dengan 158 gol pada 297 pertandingan. Owen juga tercatat sebagai pemain termuda di Liga Utama Inggris yang mencetak 100 gol ketika usianya baru 23 tahun 134 hari.

Tetapi cedera yang datang silih berganti membuatnya tidak optimal lagi dalam beberapa tahun terakhir. "Cedera mengubah seluruh karier saya.

Saya sudah terlalu banyak kompromi sejak berumur 19 tahun," kata Owen tahun lalu.

U-21 Sementara itu, mantan pemain Timnas Inggris lainnya, Phil Nevile mengikuti jejak kakaknya Gary Nevile menjadi pelatih sepakbola. Nama Phil Neville masuk dalam daftar staf pelatih Tim Nasional (Timnas) Inggris U-21 untuk Piala Eropa U-21 musim panas mendatang.

Sementara snag kakak sudah terlebih dahulu didapuk sebagai asisten pelatih tim senior Inggris.

Phil Neville yang pernah membela Manchester United (MU) bersama kakaknya Gary Neville, sebelumnya sudah terlibat dalam Timnas Inggris U-21 saat memetik kemenangan 4-0 atas Belgia tahun lalu. Asosiasi Sepakbola Ingg r i s

atau Football Association (FA) Selasa (19/3) mengumumkan bahwa Neville yang sudah membela Inggris sebanyak 59 kali akan masuk dalam dewan pelatih secara penuh pada turnamen yang berlangsung 5-18 Juni mendatang di Israel.

Ini adalah bagian dari jenjang pendidikan kepelatihannya.

"Saya pernah berada di tiga turnamen besar sebagai pemain dan sekarang berhadapan dengan tugas yang baru. Tetapi ini adalah sebuah kesempatan yang besar buat saya," kata pria yang musim lalu dan musim ini masih membela Everton.

Sementara itu kakaknya, Gary Naville, menjadi asisten pelatih Roy Hodgson di tim senior "The Three Lions", setelah menyatakan gantung sepatu. Terakhir kali Gary Naville membela MU. (aji)

Alasan Jose Mourinho Berubah LISABON - Pelatih Real Madrid asal Portugal Jose Mourinho mengungkapkan bahwa dia tidak menghadiri acara pemberian penghargaan pemain terbaik dunia Januari lalu karena dia salah melakukan prosedur pemilihan. Mourinho termasuk dalam tiga kandidat calon pelatih terbaik, meskipun yang terpilih akhirnya adalah pelatih Tim Nasional Spanyol Vicente Del Bosque.

Dalam sebuah wawancara dengan televisi Portugal RTP, Selasa (19/3), Mourinho mengatakan, "Lebih dari satu orang, dua atau

tiga orang menelepon saya untuk mengatakan bahwa mereka sudah memilih saya dan pilihan mereka tidak ke yang lain. Karena saya putuskan untuk tidak pergi ke sana."

Sebelumnya Mourinho mengungkapkan bahwa dia tidak berangkat ke Zurich, Swiss, untuk menghadiri acara tersebut karena sibuk.

Siap Tampil Sementara itu, bek kiri Barcelona asal Prancis Eric Abidal melakoni laga pertamanya setelah pulih dari operasi transplantasi hati.

Dia bermain selama 65 menit untuk tim cadangan Barcelona melawan klub divisi dua Prancis, Istres.

Berdasarkan itu, para pejabat klub mengungkapkan bahwa Abidal sudah cukup fit untuk bermain di tim utama. Tim dokter Barcelona, Richard Pruna mengatakan, sangat sulit bagi siapa pun untuk memvonis seseorang sudah sembuh setelah melakukan operasi.

Tetapi Abidal perlahan-lahan mencapai level yang sama dengan teman-teman setimnya.

Laga persahabatan itu

adalah pertandingan perdana Abidal sejak terakhir kali tampil membela Barceona pada Februari 2012 sebelum bek kiri Tim Nasional Prancis itu naik ke meja operasi. Ini adalah operasi kedua untuk Abidal. Sebelumnya, pada Maret 2011 silam, Abidal melakukan operasi untung mengangkat tumor dari hatinya.

Pada Februari 2012 lalu, tim dokter kemudian memutuskan supaya Abidal melakukan transplantasi hati.

"Saya kira tidak lama lagi dia akan tampil di tim utama," kata Pruna. (aji)

KARIR

Main di Luar Eropa, Lampard Akan Diskusi dengan Hodgson kat, Los Angeles Galaxy.

Lampard diproyek-

si-

LONDON Gelandang Chelsea yang juga gelandang Tim Nasional Inggris, Frank Lampard akan berbicara dengan pelatih Inggris Roy Hodgson bila bermain di luar Eropa, setelah meninggalkan Chelsea. Kontrak Lampard di Stamford Bridge akan berakhir Juni mendatang dan hingga saat ini, pihak klub belum juga menyodorkan kontrak baru. Padahal, penampilan pemain ini masih sangat bagus.

Pemain 34 tahun itu baru saja mencetak gol ke200 untuk "The Blues" akhir pekan lalu saat dia mencetak satu dari tiga gol kemenangan Chelsea atas West Ham United.

Lampard sudah lama dikait-kaitkan dengan klub Major League Soccer (MLS), liga sepakbola Amerika Seri-

kan s e bagai pengganti David Beckham di klub tersebut.

Rumor lain menyebutkan bahwa Lampard akan merumput di Timur Tengah.

Tetapi hingga saat ini, Lampard belum mengungkapkan dia akan bermain di mana musim mendatang. Dia ingin berkonsultasi dengan Hodgson sebelum mengambil keputusan.

"Ya, (Inggris akan menjadi bagian paling besar dalam pengambilan keputusannya). Bila saya masih dibutuhkan Timnas Inggris, saya akan memberikan yang terbaik dan berusaha berada di dalam skuat ini. Bila saya masih bermain dan masih tampil bagus, saya akan sangat senang bila masuk skuat yang dibawa ke Brasil," kata Lampard.

Dia melanjutkan, "Bila masih ada waktu, entah kapan, bilamana ada sebuah pilihan untuk keluar Eropa, saya yakin Roy (Hodgson)

dan saya akan berdiskusi baik sebelum maupun selama proses pengambilan keputusan."

Tetapi Roy Hodson adalah seorang pelatih yang bijak. Apalagi, pelatih 65 tahun ini disukai oleh semua pemain. Tidak ada satu pun pemain yang berbicara tentang hal negatif terkait pelatih ini. Selain itu, Hodgson juga adalah seorang yang gentleman atau berani.

"Saat saya bertemu untuk bertama kalinya di Chelsea ketika datang untuk bertemu beberapa dari kami sebelum Piala Eropa, saya melihat seorang sosok yang penuh dedikasi di tempat latihan dan terus mendorong dan menyemangati para pemainnya. Komunikasinya juga bagus dengan para pemain," papar Lampard.

Sebelumnya, Roy Hodgson meminta Lampard untuk tetap meruput di Inggris atau setidaknya di Eropa bila tetap ingin mendapat tempat di "The Three Lions" untuk dibawa ke Brasil. Sebab bila bermain

jauh dari Eropa, hal itu akan menyulitkan Hodgson dalam memantaunya. (sky sports/aji)